## PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL
Melati Intan Puspita 1 , Budiarsih 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: melatiintanpuspita@gmail.com,

## Abstrak
Ketentuan  pidana  diatur  dalam  KUHP.  Dibentuk  oleh  lembaga  legislatif  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  perbuatan  asusila  atau  penjahat,  dan  tingkah  laku  berupa  perkataan  atau perbuatan  yang  tidak  etis  terhadap  akhlak  yang  baik.  Hal  ini  karena  berkaitan  dengan  kebiasaan kehidupan  seks  penduduk  setempat,  bertentangan  dengan  pengertian  validitas  masyarakat  dalam bidang kehidupan seks di mana kata-kata diucapkan dan tindakan dilakukan. Atas dasar permasalahan di  atas,  maka peneliti  memberikan  focus  rumusan  masalah  tentang  Bagaimana  Penegakan  dan perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.
Metode penelitian ini menggunakan metode penyidikan yuridis normatife, untuk menganlisis tentang asas  asas  hukum . Hasil  penelitian  menemukan  bahwa penegakan hukum  berupa  tuntutan  awal pelecehan  seksual  secara  lisan  belum  berhasil  karena  hambatan  dalam  prosesnya.  Pembatasan tersebut meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Kedua, pencegahan kejahatan terjadi dalam beberapa tahap: pengembangan, implementasi, dan eksekusi. Hukum  Acara  Pidana  juga  perlu  mempertimbangkan  dua  hal  pokok  dari  kebijakan  hukum  pidana. Sedangkan dalam Perlindungan korban kekerasan verbal dengan Catcalling adalah Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilakukan melalui hak-hak yang terkandung dalam UU Hak TPKS No. 12 Tahun 2022.
Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Hukum - Pelecehan Seksual Verbal

## Abstract
Criminal provisions are regulated in the Criminal Code. Formed by the legislature to provide protection against immoral acts or criminals, and behavior in the form of unethical words or actions against good morals. This is because it relates to the sex life habits of the local population, contrary to the notion of community validity in the area of  sex life where words are spoken and actions are performed. This investigation is  a normative legal  investigation  or  a  normative  legal  investigation.  Normative  legal investigations, or normative legal investigations, are investigations that discuss legal principles, the legal  system,  the  scope  of  legal  synchronization,  legal  history,  and  legal  comparisons.  From  the authors' findings, we can conclude that the initial prosecution of verbal sexual harassment  has not been successful because of the obstacles in the process. These restrictions include factors of the law itself, factors of law enforcement, and community factors. Second, crime prevention occurs in several stages:  development,  implementation,  and  execution.  The  Criminal  Procedure  Code  also  needs  to consider two main points of criminal law policy. Protection of victims of verbal violence by Catcalling is Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Article 5 of Law Number 31 of 1999. This can be done through rights contained in edition 39. TPKS Rights Law no. 12 Year 2022 Kanci Words: Criminal Law Policy - Legal Protection - Verbal Sexual Harassment

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesopanan, dan keragaman  budaya.  Nilai-nilai  kesucian  yang  diusung  masyarakat  mencerminkan  sifat  dan karakteristik  lingkungan  masyarakat  bahkan  seluruh  negara.  Wacana  gender  mulai berkembang  di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya gerakan akar rumput yang bersuara menentang ketidakadilan yang dihadapi perempuan baik di sektor publik maupun swasta.1Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Secara  umum Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  meliputi pertama Mengakui bahwa  hak  dan  martabat  manusia  yang  setara  dan  tidak  dapat  dicabut  adalah  dasar  dari kebebasan,  keadilan  dan  perdamaian  dunia; kedua Cita-cita  tertinggi  orang  biasa  adalah menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, kebebasandari ketakutan dan keinginan; ketiga Hak asasi manusia tersebut harus dilindungi oleh penerapan hukum.
Dari  ketentuan umum  tersebut  ditegaskan pada konteks perempuan maka hak  asasi manusia yang  mendasar  Terletak pada martabat  dan  nilai  pribadi  manusia,  dan  pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang sangat mendasar. Selama ini kekerasan hanya dikategorikan secara fisik , padahal kekerasan juga bisa berupa kegiatan verbal seperti catcalling . Selama ini data hanya dilaporkanterhadap kekerasanfiik saja sebagai contoh  Komite  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  mencatat  bahwa  selama  12 tahun (2001-2012), setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya tercatat .336 insiden kekerasan seksual, dimana 2.290 terjadi di tempat umum atau komunitas, sebagian besar pemerkosaan dan 1.620 kekerasan seksual. Sedangkan  pada  tahun  2013,  kekerasan  seksual  meningkat  menjadi  5.629  kasus.  Artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual.3  Bagaimana data mengenai kekerasan verbal ,  peneliti belum bisa  menemukan data informasi dan laporan tentang kekerasan verbal . Dengan  latar  belakang  Indonesia  yang  memiliki  norma  dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual secara verbal adalah perilaku yang tidak pantas untuk  dilakukan.  Perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  ini  menyimpang  dari  norma kesusilaan dimana dalam norma ini berkaitan dengan perbuatan yang berasal dari hati nurani yang  menghasilkan  perilaku  atau  akhlak sehingga seseorang  dapat  membedakan baik  atau tidaknya  suatu  tindakan.  Pelecehan  seksual  secara  verbal  juga  menyimpang  dari  norma
kesopanan  yang  seharusnya  memberikan  sebuah  pengukuran  tentang  kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pelecehan  seksual  secara  verbal  ini  sangat  mudah  kita  jumpai  dalam  kehidupan bermasyarakat, seakan perlakuan-perlakuan ini dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Yang  sering  terlihat  di  dalam  masyarakat  adalah  siulan  dan  komentar-komentar  bernada seksis yang ditujukan kepada perempuan diruang publik baik itu di halte bis, pinggir jalan raya, maupun  di  kompleks  perumahan.  Ucapan-ucapan  tersebut  tersebut  biasanya  diikuti  oleh tatapan  yang  bersifat  melecehkan  dan  membuat  perempuan  merasa  tidak  aman,  merasa kehilangan  harga  dirinya  sebagai  manusia,  merasa  takut,  tersinggung,  dan  tidak  nyaman untuk melakukan suatu kegiatan.
Sementara  itu  dalam  beberapa  kejadian,  ketika  seseorang  mendapatkan  perlakuan pelecehan seksual secara verbal dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum,  namun  bukannya  membantu  korban  beberapa  oknum  aparat  penegak  hukum menganggap perlakuan tersebut adalah perlakuan yang biasa dan tidak perlu ditindak lanjuti. Hingga  saat  ini  tidak  sedikit  dari  korban  yang  merasa  kebingungan  dalam  hal  meminta perlindungan  secara  hukum  terhadap  perlakuan-perlakuan  seperti  ini,  sebab  pelecehan seksual secara verbal bukanlah suatu pujian atau bahan lelucon. Namun hingga saat ini belum ada  aturan  yang  khusus  untuk  mengatasi  permasalahan  pelecehan  seksualverbal,  bahkan tanpa  keputusan  pengadilan  tentang  masalah  tersebut.  Lebih  lanjut,  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi rinci tentang istilah budi pekerti. Atas dasar permasalahan  di  atas,  maka  peneliti  memberikan  focus  rumusan  masalah  tentang  : Bagaimana  Penegakan  dan  Perlindungn  hukum  terhadap  pelaku  pelecehan  seksual  secara verbal di Indonesia? (Anon n.d.)

## METODE PENELITIAN
Jenis metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Konsep ini berkaitan dengan studi tentang penerapan norma atau aturan hukum yang  berlaku.  Penelitian  hukum  dilakukan  dengan  membuat  penilaian  terhadap  jenis  atau kategori  peraturan  formal  seperti  undang-undang,  buku  atau  dokumen  sebagai  konsep teoritis  untuk  kemudian  dikorelasikan  dengan  masalah  yang  akan  diangkat  dalam pembahasan. Yuridis Normatif adalah suatu konsep yang menganggap hukum identik dengan
aturan atau norma tertulis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penguasa. Konsep hukum normatif  memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang  mandiri,  tertutup  dan terpisah dari kehidupan yang berhubungan dengan masyarakat dan kenyataan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa legalitas merupakan suatu pendekatan untuk mewujudkan keberadaan konsep legislatif yang positif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di Indonesia kekerasan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, keluarga, masyarakat dan teman sebaya.  Kekerasan  sering  menimpa  mereka  yang  tidak  berdaya.  Munculnya  kekerasan terhadap  perempuan  menjadi  hantu  yang  menakutkan  Semua  perempuan  terutama perempuan  menjalani  kehidupan  yang  sibuk  tanpa  peduli  Bahkan  tanpa  pekerjaan Perempuan  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mengecualikan  perempuan  Pengalaman melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan kekerasan dengan seseorang Perempuan karena sistem nilainya Memposisikan perempuan sebagai makhluk superior yang lemah dan inferior  dari  laki-laki.  masih  banyak  orang  yang  melihat  perempuan  sebagai  orang  yang terpinggirkan,  dikendalikan,  dieksploitasi  dan  diperbudak  oleh  laki-laki.  Kekerasan  pada dasarnya  merupakan  kenyataan  di  masyarakat  saat  ini,  menunjukkan  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  masih  marak  dan  sering  terjadi  kapan  saja,  di  mana  saja.  Kasus kekerasan  seksual  di  Indonesia  Menurut  data  tahunan  Komnas  2017,  Rindu.  Komnas Perempuan  mendokumentasikan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  tahun  2016. Hasilnya, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sebanyak  2  5.5  8  kasus  diperoleh  dari  358  pengadilan  agama  233  yang  menangani 13.602 kasus dari penyedia layanan mitra di 3 provinsi. Kejahatan cabul dan pelecehan seksual pada  dasarnya  begitu  kompleks  sehingga  menimbulkan  kebingungan  dan  kecemasan  bagi masyarakat,  sehingga  tidak bisa dipandang  secara  mikroskopis.  Jika  ingin  mengetahui  akar masalahnya,  Anda  harus  berani  terjun  ke  berbagai  aspek  kehidupan  yang  mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kejahatan dan pelecehan yang tidak senonoh. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, karena pengaruh lingkungan,  seperti  lingkungan  alam,  aspek  sosiologis,  politik,  ekonomi,  dan  budaya (termasuk agama), guru). Perbuatan tidak senonoh itu tidak muncul begitu saja melainkan
melalui  proses  pelecehan  yang  awalnya  dianggap  biasa,  namun  kemudian  berujung  pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah tindakan pelecehan seksual antara seorang wanita dan seorang pria yang merugikan salah satu pihak (karena dilanggar martabatnya direndahkan). Oleh  karena  itu,  pelecehan  seksual  bukan  hanya  pelecehan  terhadap  perempuan  yang merendahkan martabat, Namun bisa juga terjadi pada pria, namun wanita yang paling sering menjadi korban pelecehan seksual. Dosa kerendahan hati adalah dosa yang berkaitan dengan masalah kerendahan hati. Definisi yang singkat dan sederhana ini, jika dipelajari lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana perluasannya, terbukti sulit karena pemahaman dan batasan etika cukup luas dan dapat berubah sesuka hati, keyakinan dan nilai yang berlaku dalam suatu perusahaan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  tidak  mudah  untuk  menentukan batas  atau  luasnya suatu kejahatan moral. Kejahatan ini adalah salah satu yang sulit untuk dibentuk. Ini karena kesopanan itu relatif dan paling subjektif. Namun, perbedaan pendapat mengenai kesopanan individu tidak begitu besar lintas negara dan etnis. Misalnya, pria dan wanita berciuman di depan umum adalah hal biasa di Amerika Serikat, tetapi akan sangat berbeda jika dilakukan di Indonesia. Namun, ada juga bagian tentang kejahatan moral umum. Kekerasan, pelecehan dan  eksploitasi  seksual  tidak  hanya  menimpa  perempuan  tetapi  juga  perempuan  remaja (anak-anak). Kejahatan seks ini tidak hanya terjadi di perusahaan, tempat kerja atau tempat- tempat tertentu di mana orang-orang dari lawan jenis berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Di antara orang Indonesia yang berisiko melakukan kejahatan  kekerasan  adalah  perempuan.  Berbagai  isu  sensitif  mempengaruhi  kehidupan perempuan, termasuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual. Masih banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik dalam hal pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan selain yang disebutkan di atas. Perempuan paling mungkin menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Secara garis besar, pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: pelecehan seksual fisik atau non-verbal dan verbal. Pelecehan seksual  secara  verbal  atau  fisik  dapat  berupa  menyentuh,  menyentuh,  atau  memegang tangan dan kaki korban, dan korban dipermalukan dan diancam dengan tindakan tersebut. Pelecehan  seksual  ini  kemudian  berlanjut  dengan  mencium  atau  bahkan  memperkosa korban.  Pelecehan  seksual  secara  verbal,  verbal,  atau  verbal  terhadap  korban  untuk mengekspos  korban  pada penghinaan dan  intimidasi.6  Selain  itu, orang  asing  bersiul  pada
wanita  yang  lewat  di  depan  umum  dan  tindakan  lain  yang  dilakukan  secara lisan/verbal.(Paradiaz and Soponyono n.d.)
Pelecehan  seksual  verbal  juga  dikenal  sebagai  "berbicara".  Ngobrol  adalah  tindakan pelecehan seksual verbal yang jauh dari tindakan  kedengkian atau yang biasanya terjadi di ruang  publik  di  mana  seorang  pria  berkomentar  tentang  bentuk  tubuhnya  atau  mencoba membujuk  seorang  wanita  untuk  berjalan  melewatinya  dan  pelaku  melakukannya.  untuk mendapatkan perhatian dan berharap wanita yang dia goda akan membalasnya. Di Indonesia, kebanyakan orang menganggap kasus tertangkap basah di tempat umum seperti angkutan umum, jalan atau lingkungan kerja.
Wanita  mengalami  berbagai  efek  ketika  mereka  mengalami  mengi,  termasuk  gangguan kesehatan  mental  dan  ketakutan  akan  lingkungan.  Kesehatan  mental  dapat  terpengaruh karena wanita menerima komentar tentang bagian fisik atau tubuh yang mungkin tidak dilihat sebagai pujian tetapi sebagai gangguan. Karena chat call memiliki efek yang merugikan dalam menurunkan harga diri atau harga diri wanita.7 Wanita mungkin merasa kurang percaya diri, mungkin merasa mereka tidak terlalu berharga bagi orang lain, dan mungkin terlalu banyak berpikir  atau  berpikir  berlebihan.  Tingkat  keparahan  harga  diri  yang  rendah  dapat menyebabkan  depresi,  karena  kurangnya  kepercayaan  diri  dapat  membatasi  ruang  untuk berekspresi.  Wanita  yang  tertarik  akan  menghabiskan  lebih  banyak  waktu  sendirian,  akan takut dengan lingkungan sosial, mereka akan merasa seperti objek pria dan berpikir tentang bagaimana pria memandang diri mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan pelecehan seksual verbal di atas, bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal meliputi: Pertama Bersiul kepada seorang wanita dengan maksud untuk merayunya Mereka yang melakukannya dapat dikenakan pasal 289 sampai 296 KUHP.
Pasal  289  KUHP  mengatur  bahwa:  Barang  siapa  dengan  paksaan  atau  ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau mengulangi perbuatan cabul, sebagai pelanggaran moral yang baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. . Dalam pasal ini, orang yang diancam hukuman, mereka yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau yang memaksa seseorang diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan.  Perbuatan  erotis  adalah  semua  perbuatan  yang  melibatkan  hasrat seksual, misalnya: mencium, membelai alat kelamin, membelai payudara, dll. Kedua Merayu wanita  yang  tidak  dikenal;  Perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  tidak berbahaya dan iseng
belaka dapat dijerat dengan pasal-pasal cabul. Pasal-pasal terkait pornografi disesuaikan dari Pasal  289  KUHP  menjadi  Pasal  296  KUHP. Ketiga Membuat  komentar  sensitif  terhadap seorang wanita; Perilaku yang dianggap tidak berbahaya dan sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu melontarkan komentar-komentar yang tidak menarik bagi wanita untuk  mendengarnya,  seperti  komentar  yang  berbau  cabul  atau  mengucapkan  kata-kata “seksi, gendut dan berbagai macam komentar vulgar”, akan dikenakan pasal 315 KUHP karena menghina anak di bawah umur. Pasal 315 KUHP mengatur bahwa: surat-surat yang dikirimkan atau  diterimanya  dengan  penghinaan  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(Kania n.d.)
Banyak jenis kejahatan terjadi setiap hari di jalanan. Salah satunya adalah pelecehan seksual  yang sering  terlihat di  jalan. Biasanya  terjadi secara  verbal  atau  yang biasa dikenal dengan  istilah  catcalling.  Perilaku  tersebut  kemudian  berkembang  dan  menjadi  fenomena sosial. Kenapa bisa disebut fenomena? Karena fakta-fakta tersebut adalah hal yang nyata dan dapat diamati dengan panca indera. Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, 6  %  dari  38.766  wanita,  11%  dari  23.  03  pria,  dan  69%  dari  5  jenis  kelamin  lainnya  telah dilecehkan  di  ruang  publik.  Sebagian besar  korban  mengaku  pernah  mengalami  kekerasan verbal, yaitu body comment hingga 60%, hal fisik seperti diraba hingga 2 %, dan visual seperti flirting hingga 15%. (Sumber: Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik). Meski hasil survei sudah dipublikasikan, namun masih banyak yang belum mengetahui isu tersebut. Ini karena stereotip  gender  yang  dibentuk  oleh  patriarki,  sehingga  menimbulkan  makna  ganda  yang disebut lelucon dan pelecehan seksual.
Bersiul merupakan perilaku yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia dan dianggap biasa saja, namun nyatanya perilaku tersebut merugikan korbannya. Dalam sebuah penelitian di  Manila,  bersiul  ternyata  bermanfaat.  menghargai.  Wanita  mungkin  kehilangan kepercayaan diri, tidak merasa terlalu berharga bagi orang lain, dan mungkin berpikir kritis atau  terlalu  banyak  berpikir.  Tingkat  rendah  diri  yang  parah  dapat  menyebabkan  depresi, karena kurangnya kepercayaan diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Hal ini antara lain  dipengaruhi  oleh  berbagai  kondisi  yang  melingkupi  konteks  pengambilan  dan pemahaman perempuan tentangnya.
Efek yang diterima korban adalah Efek pada kesehatan psikologis Dampak pelecehan seksual  pada  perempuan  bervariasi  dan  sangat  tergantung  pada  sifat  kejadiannya.  Efek
psikologis dibagi menjadi dua, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek, seperti dirasakan sesaat atau beberapa hari setelah kejadian terjadi. Korban sering marah,  kesal,  terhina,  dan  malu.  Ini  termasuk  gejala  sulit  tidur  (insomnia)  dan  penurunan nafsu makan (kehilangan nafsu makan). Dampak terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan hubungan  sosial  perempuan  Pelecehan,  baik  fisik  maupun  non-fisik,  dilakukan  terhadap perempuan.  Dampak  yang  dialami  korban  seringkali  diperparah  dengan  reaksi  masyarakat ketika perempuan menjadi korban. Mereka ditempatkan dalam kondisi yang sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi peran sosial mereka, yang juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dalam hubungan sosial masyarakat.
DampakEkonomi Jika korban berniat menempuh jalur hukum terhadap pelecehan yang dialaminya  melalui  jalur  hukum,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  korban  harus mengeluarkan  biaya  yang  besar,  setidaknya  untuk  biaya  operasional  selama  penyelidikan. pengadilan.  Hal  ini  sangat  menyulitkan  perempuan  miskin  bahkan  bisa  terjadi  pada perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan pencari nafkah, pencari nafkah dan akan mengganggu keuangan keluarga. Selama proses awal sampai selesainya, korban menikmati perlindungan  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi)  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1),  LPSK membantu  memberikan  hak  dan  bantuan  Bantuan  hukum  harus  diterima  oleh  korban. Perempuan korban juga dapat mencari perlindungan dan dukungan dari Komnas Perempuan. Hal ini tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Sistem Pengaduan Komnas Perempuan. Penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  berupa:  litigasi,  nonlitigasi, arbitrase,  mediasi,  negosiasi,  advokasi,  rehabilitasi,  pelayanan  psikologis,  pelayanan  medis dan pelayanan terpadu. dilindungi oleh hukum, korban sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu  tindak  pidana  harus  dirawat  dan  dilayani  untuk  menjamin  hak  dan  kepentingannya. Hak-hak  korban  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  201  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam penegakan  hukum,  terdapat  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  yang  dapat membantu korban dalam memberikan bantuan dan hak hukum. Korban chat yang didominasi perempuan  juga  bisa  meminta  perlindungan  ke  Komisi  Kekerasan  Terhadap Perempuan.(Paradiaz and Soponyono n.d.)
Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia
Berbagai  kejahatan  terjadi  di  jalanan  setiap  hari.  Salah  satunya  adalah  pelecehan seksual  yang  banyak  dijumpai  di  jalan.  Biasanya  terjadi  secara  verbal  atau  biasa  disebut dengan kucing mengeong. Pada titik ini, perilaku telah berkembang dan menjadi fenomena sosial.  Mengapa  ini  bisa  disebut  fenomena?  Karena  peristiwa  tersebut  nyata  dan  dapat disaksikan dengan panca indera. Menurut hasil survei Pelecehan Seksual di  Tempat Umum, 64% dari 38.766 perempuan, 11% dari 23.403 laki-laki dan 69% dari 45 jenis kelamin lainnya pernah  mengalami  pelecehan  seksual  di  tempat  umum.  Sebagian  besar  korban  mengaku pernah mengalami pelecehan verbal, yakni hingga 60% komentar tentang tubuh, 24% hal fisik (seperti  disentuh)  dan  hingga  15%  visual  (seperti  flirting).  Sementara  temuan  telah dipublikasikan, banyak orang masih tidak menyadari masalah ini. Hal ini disebabkan stereotip gender  yang diciptakan  oleh patriarki,  yang  memiliki  makna  ganda,  ejekan sebagai  lelucon dan ejekan  sebagai  pelecehan  seksual. Mengumpat nama  merupakan  perilaku  yang  sudah berlangsung  lama  di  masyarakat  Indonesia  yang  dianggap  biasa,  namun  sebenarnya merugikan  korbannya.  Dalam  sebuah  penelitian  di  Manila,  dikatakan  bahwa  mengumpat dikaitkan  dengan  tingkat  atau  harga  diri  yang  lebih  rendah.  Wanita  akan  merasa  kurang percaya diri, merasa kurang berharga di mata orang lain, dan mungkin berpikir terlalu banyak atau  terlalu  banyak  berpikir.  Tingkat  keparahan  penurunan harga diri  dapat  menyebabkan depresi, karena kurangnya kepercayaan diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Cara wanita menanggapi pelecehan yang mereka alami dapat bervariasi dari orang ke orang. Hal ini  antara  lain  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  lingkungan,  serta  persepsi  perempuan tentang kucing mengeong. Korban dipengaruhi oleh Satu. (Seksual and Verbal 2020)
Penelitian  juga  mendapatkan  gambaran  bahwa  dampak  adanya  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  antara  lain: pertama dampakpada  Efek  pada  kesehatan  mentalatau.
Ada dua jenis efek psikologis, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka  panjang. Efek yang terjadi dalam jangka pendek, seperti yang dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban  sering  merasa  marah,  kesal,  terhina,  dan  malu.  Ini  termasuk  gejala  sulit  tidur (insomnia)  dan  nafsu  makan  berkurang  (nafsu  makan  buruk). Kedua Dampak  terhadap perwujudan hak asasi perempuan dan hubungan sosial Pelecehan, baik fisik maupun non fisik, menyebabkan perempuan menderita. Ketika perempuan menjadi korban, respon masyarakat seringkali memperburuk efek dari korban. Lingkungan mereka membuat mereka sulit untuk memenuhi peran sosial mereka, yang selanjutnya mempengaruhi kehadiran mereka dalam
hubungan sosial sosial. Ketiga Dampak ekonomi Jika korban berniat menempuh jalur hukum terhadap  dirinya  atas  pelecehan  tersebut,  fakta  menunjukkan  bahwa  korban  harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional proses penyidikan di pengadilan. Hal ini sangat menyulitkan perempuan miskin, bahkan perempuan yang mandiri secara finansial, atau bahkan pencari nafkah atau pencari nafkah keluarga, dan dapat terjadi dan mengganggu keadaan keuangan keluarga. (Hidayat and Setyanto 2020)

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  pelecehan  seksual  secara  verbal  belum berjalan dengan baik karena adanya faktor penghambat dalam proses ini. Kendala tersebut antara lain: a. Unsur hukumnya sendiri adalah ketentuan penangkapan tidak langsung, namun dengan  perbedaan  penggunaan  istilah  dalam  pasal-pasal,  pada  akhirnya  dapat  membatasi penggunaan pasal. Faktor penegakan hukum adalah adanya perbedaan pemahaman di antara aparat  penegak  hukum  tentang  bagaimana  menyikapi  laporan  pelecehan  seksual  secara verbal.  Faktor  masyarakat  termasuk  istilah  catcalling  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari tindakan tersebut masih jarang terdengar oleh masyarakat, sehingga psikologis korban terasa malu karena korban kehilangan keberanian untuk melaporkan apa yang terjadi. Pencegahan kejahatan melalui banyak tahapan, yaitu tahap pembentukan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan. Dalam proses kriminalisasi, dua isu sentral kebijakan hukum pidana juga harus diperhatikan.
Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal dapat dijamin dengan adanya hak-hak yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 201 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS
Adapun sebagai saran peneliti adalah diperlukan satu undang-undang sebagai payung hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual, terutama yang tertangkap tangan. Selain itu, upaya pencegahan seperti sosialisasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan  tangkapan  dan  dampaknya.  Selain itu penegakan hukum  terhadap pelecehan seksual secara  verbal  harus  dilakukan  secara  tegas  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  untuk melindungi  korban  agar  tidak  terulangnya  korban  berlipat  ganda  dalam  proses  peradilan pidana

## DAFTAR PUSTAKA
( Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara  Verbal ,  n.d.)(Paradiaz  &  Soponyono,  n.d.)(Surayda,  n.d.)(Asshiddiqie  &  Pengantar, n.d.) (Kania, n.d.)( Jurnal Pelecehan , n.d.)
Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
Anon. n.d. “Jurnal Pelecehan.”
Hidayat,  Angeline,  and  Yugih  Setyanto.  2020.  “Fenomena  Catcalling  Sebagai  Bentuk Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal  Terhadap  Perempuan  Di  Jakarta.” Koneksi 3(2).  doi: 10.24912/kn.v3i2.6487.
Kania, Dede. n.d. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations . Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. n.d. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual . Vol. 4.
Seksual,  Pelecehan,  and  Secara  Verbal.  2020.  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pel ecehan Seksual Secara Verbal.” Lex Crimen 9(2). Anon. n.d. “Jurnal Pelecehan.”
Hidayat,  Angeline,  and  Yugih  Setyanto.  2020.  “Fenomena  Catcalling  Sebagai  Bentuk Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal  Terhadap  Perempu an  Di  Jakarta.” Koneksi 3(2).  doi: 10.24912/kn.v3i2.6487.
Kania, Dede. n.d. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations . Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. n.d. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual . Vol. 4.
Seksual,  Pelecehan,  and  Secara  Verbal.  2020.  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelecehan Seksual Secara Verbal.” Lex Crimen 9(2).