## Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia
Budi Agussetianingsih 1 * , Azhar Kasim 2
1 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia
2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstract
The  research  was  conducted  with  the aim of describing  the  policy  of  digitizing  television broadcasts after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The policy design tries to look at the design of the concept that was built and the practice to realize the broadcast digitization policy. The  researcher  uses  an  approach  approach  with  the  type  of  literature  study  research.  Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the  form  of  a  literature  study.  The  researcher  conducted  a  data  analysis  based  on  the  policy  design theory by Birkland (2015) which discussed four elements of policy design, namely objectives, theories, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasts should be stated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcast digitization has not yet been carried out with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and implementation processes are not yet  ready  to  build  the  broadcast  industry  and  the  public  to  switch  to  digital  television.  To  make  this policy a success, this research can help the government to encourage digital technology for mapping important industrial strategies that are future-oriented and protect public needs, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from institutions both central and local, as well as local non-government institutions in the transition process.

## Keywords: policy design, broadcast digitization, television

## Abstrak
Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  kebijakan  digitalisasi  penyiaran  televisi setelah  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang Ciptakerja.  Desain  kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan  kebijakan  digitalisasi  penyiaran.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain  kebijakan,  yaitu  tujuan,  teori  kausal,  instrumen,  dan  proses  implementasi  kebijakan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi  penyiaran  televisi  belum  diimbangi  dengan  pemetaan  teori  kausal  yang  komprehensif sehingga  instrumen  dan  proses  implementasi  kebijakan  belum  sepenuhnya  dipersiapkan  untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan  teknologi  digital  diperlukan  pemetaan  strategi  industri  yang  berorientasi  masa  depan  dan melindungi  kebutuhan  publik,  peningkatan  dukungan  insentif  pemerintah,  serta  keterlibatan  secara inklusif  dari  institusi  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah,  serta  institusi  non-pemerintah  daerah  dalam proses transisi.
Kata kunci: desain kebijakan, digitalisasi penyiaran, televisi
* budi.agussetianingsih@ui.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5603
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Televisi  menjadi  media  penyiaran dinilai  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kehidupan  masyarakat  dalam berbagai dimensi. Dari aspek sosial, televisi menjadi  wadah  pengisi  waktu  luang, hiburan,  informasi,  pendidikan  dan  juga kontrol sosial (Herawati, 2015). Jika dilihat dari  aspek  politik,  televisi  menjadi  wadah bagi  para  elit  politik  untuk  menampung aspirasi  dan  dukungan  publik  (Valerisha, 2017).  Tak  kalah  pentingnya  dari  aspek ekonomi,  televisi  merupakan  industri kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  (Widyatama  &  Polereczki, 2020).  Terlihat  bahwa  kehadiran  televisi sangat  penting  karena  televisi  memiliki daya  tarik  tersendiri  bagi  masyarakat  dan industri,  serta  dinilai  mampu  mengubah suatu  bangsa  atau  negara  secara  progresif dan  radikal  sebagaimana  disampaikan (Syaidah, 2013).
Saat ini,  televisi di  Indonesia sedang bertransformasi untuk memasuki era penyiaran televisi digital terrestrial free-to- air /FTA (siaran tv digital gratis). Penyiaran televisi digital terrestrial merupakan siaran televisi  tidak  berbayar  yang  dipancarkan menggunakan  teknologi  digital  secara terestrial  melalui  sarana  multipleksing  dan diterima  dengan  perangkat  penerima.  Alih teknologi di bidang penyiaran ini mengacu
pada keputusan pemerintah yang diwakilkan  oleh  Kementerian  Komunikasi dan Informatika yang menyatakan
Indonesia  akan  melakukan  perpindahan teknologi siaran dari analog menuju digital (selanjutnya  disingkat  menjadi  digitalisasi penyiaran)  dengan  menggunakan  standar
teknologi siaran Digital Video Broadcasting – Second Generation
Terrestrial (DVB-T2)  dengan  proses transisi yang dilakukan secara bertahap.
Kebijakan digitalisasi penyiaran ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan keuntungan masa mendatang dari penerapan teknologi digital pada  sektor  penyiaran.  Secara  teknis, teknologi penyiaran digital memungkinkan terjadinya  penataan  spektrum  frekuensi radio untuk meningkatkan kapasitas jaringan  transmisi  yang  menghadirkan saluran televisi tambahan ( Standard Definition / High  Definition )  (Gultom,
2018)  dan  mampu  meningkatkan  efisiensi kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran, serta  menghasilkan  produk  siaran  audio visual  dengan  kualitas  yang  baik  (Firdaus, 2020).  Ponta  (2010)  dan  Mubarok  & Adnjani  (2018)  menambahkan  teknologi digital akan mambuat televisi lebih inovatif dan  pilihan  program  lebih  banyak.  ITU (2020)  pun  menegaskan  disrupsi  digital akan  memberikan  keuntungan  besar  bagi negara,  seperti  negara  akan  mendapatkan pendapatan  dari digital  deviden melalui
penataan spektrum frekuensi radio; membuka  peluang  baru  dengan  layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi,  inovasi  layanan  baru berbasis datacasting , mengembangkan industri  konten  nasional,  dan  mengatasi kesenjangan digital.
Digitalisasi penyiaran televisi merupakan  momen  yang  tidak  dapat dihindari  dan  menjadi  konsekuensi  secara global.  Otoritas  telekomunikasi  dunia Internasional  Telecommunication  Union
(ITU) menegaskan bahwa peralihan teknologi  digital  menjadi  keniscayaan mengingat multiflier effect dari penghentian siaran  televisi  analog  terrestrial  ( Analogue
Switch  Off /ASO)  akan  berkontribusi  bagi pembangunan  berkelanjutan  (ITU,  2020). Mayoritas  negara  di  dunia  termasuk Indonesia memberikan respon positif terkait fenomena  global  ini  dengan  berkomitmen untuk  menuntaskan  ASO  pada  tahun  2015 dan wilayah ASEAN diberikan target ASO pada tahun 2020.
Proses peralihan siaran televisi analog ke  digital  di  Indonesia  masih  menjadi proses berkelanjutan yang harus dituntaskan.  Keputusan  pemerintah  untuk segera menerapkan teknologi siaran digital tidak  berjalan  lancar  sesuai  dengan  target internasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh  perdebatan  panjang  terkait  payung hukum  penyelenggaraan  penyiaran  dgital antar  pemangku  kepentingan  yang  belum
terselesaikan.  Mengingat  Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002  sebagai dasar  hukum  penyelenggaraan  sistem penyiaran nasional belum dapat mengakomodir  teknologi  digital  di  sektor penyiaran.
Tertundanya peralihan televisi digital ini tentu saja membuat Indonesia tertinggal dalam urusan di bidang penyiaran mengingat sampai dengan tahun 2019, lebih dari  85%  wilayah  dunia  telah  menerapkan siaran  digital  (Firdaus,  2020).  Setelah menunggu  kekosongan  payung  hukum dalam  penyelenggaraan  penyiaran  digital hampir selama enam belas tahun, hadirnya Undang-Undang  Ciptakerja  Nomor  11 Tahun  2020  telah  membuka  babak  baru dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia.
Undang-Undang Ciptaker Nomor  11  Tahun  2020  menjadi  regulasi konvergensi dari Undang-Undang
Penyiaran  Nomor  32  Tahun  2002  dinilai mampu  menjadi  perlindungan  hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia  (Supadiyanto,  2021).  Untuk mendukung  pelaksanaanya,  pemerintah telah  menetapkan  regulasi  teknis  terkait penyelenggaraan  penyiaran  digital  yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Penyiaran.
Namun penetapan Pasal 60A ayat 1-3 Undang-Undang  Ciptakerja  Nomor  11 Tahun 2020 dan regulasi turunannya masih
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mendapat  kritik  tajam  dari  pelaku  industri
televisi dan masyarakat penyiaran.
Seyogyanya, pengaturan teknologi penyiaran  harus  ditentukan  pada  level undang-undang  yang  perumusannya  lebih demokratis  dan  terbuka  kepada  publik, bukan  pada  level  peraturan  pemerintah (Remotivi,  2020).  Pelaku  industri  televisi pun memandang pemerintah belum membuat  perencanaan  strategis  yang matang dan disetujui oleh seluruh
stakeholder penyiaran dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi penyiaran ini (KPI,
2020);(Supadiyanto, 2021).
Walaupun proses transisi telah berjalan  hampir  enam  belas  tahun  ini, pemerintah  harus  menghadapi  kenyataan bahwa  kesiapan  publik  dalam  penerimaan televisi digital tergolong rendah.
Berdasarkan  hasil  survei  Litbang  Kominfo dan  Kompas,  tingkat  pemahaman  dan pengetahuan  masyarakat  terhadap  siaran digital tergolong rendah sebesar 34,5% dan penggunaan televisi analog masih mendominasi  dengan  persentase    sebesar 69%  (Kemkominfo,  2020).  Digitalisasi penyiaran pun masih menjadi kendala bagi televisi  lokal  seperti  lembaga  penyiaran komunitas dan televisi lokal yang memiliki modal  terbatas  dalam  penyelenggaraan penyiaraannya  karena  proses  peralihan tentu  saja  akan  membutuhkan  biaya  yang tinggi (Kemkominfo, 2018).
Tertundanya ASO menyebabkan pelaku industri televisi terdiri dari penyelenggara
multipleksing dan penyelenggara  program  siaran  mengalami ketidakpastian  dalam  berinvestasi  dan industri televisi akan kehilangan momentumnya  ditengah  kondisi  pandemi Covid-19. Masyarakat pun merasa dirugikan  karena  belum  bisa  menikmati kualitas siaran televisi yang bagus. Pandemi Covid-19  ini  membuat  trend  baru  terjadi pergeseran  perilaku  konsumsi  media  pada masyarakat  membuat  durasi  menonton televisi mengalami lonjakan naik lebih dari 40  menit,  dari  rata-rata  4  jam  48  menit menjadi  5  jam  29  menit  (Neilson,  2020). Trend baru pada konsumsi media ini dinilai akan  membuka  peluang  ekonomi  bagi industri  dan  peningkatan  layanan  siaran kepada masyarakat.
Pemerintah  sangat  antusias  untuk menuntaskan  proses  peralihan  sesuai dengan  amanat  Pasal  60A  ayat  2  Undang- Undang  Ciptaker  Nomor  11  Tahun  2020, dimana target ASO paling lambat tanggal 2 November 2022. Oleh karena itu,
pemerintah harus memainkan peran utamanya  dalam  mempersiapkan  proses transisi  dengan  menetapkan  kerangka hukum yang menyeluruh dan memfasilitasi koordinasi  para  pemangku  kepentingan yang  terlibat  (ITU,  2020).  Target  besar tersebut  akan  mampu  terwujud  apabila mampu  diterjemahkan  oleh  pemerintah
menjadi  langkah  konkrit  serta  dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.
Walaupun  teknologi  digital  di  sektor penyiaran  menawarkan  harapan  besar kearah kemajuan yang bersifat multidimensional,  namun  perkembangan peralihan televisi digital di dunia
menunjukkan  proses  peralihan  yang  harus dipersiapkan  secara  menyeluruh.  Belajar dari  proses  peralihan  di  negara  maju  di Eropa  dan  Asia  yang  telah  sukses mengimplementasikan televisi digital, digitalisasi  penyiaran  harus  dipahami sebagai  fenomena  masyarakat  luas  yang berdampak pada publik, kebijakan, layanan, dan  industri  sehingga  proses  peralihannya membutuhkan  pendekatan  yang  berbeda untuk memfasilitasi kesuksesan dari transisi digital  ini  (Shin  &  Song,  2012);  (ITU,
2020).
Interverensi pemerintah tersebut tertuang pada suatu kebijakan yang menjadi petunjuk  arah  yang  seharusnya  ditempuh oleh  para  aktor  kebijakan  sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rancangan kebijakannya (Birkland, 2015).  Mengacu  pada  pernyataan  tersebut terlihat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu  kebijakan  bergantung  kepada  desain kebijakan  yang  dirancang  oleh  para pengambil  kebijakan  (Tosun  &  Treib, 2021).

## Birkland (2015) mendefinisikan desain kebijakan sebagai berikut:
Policy  design  is  the  process  by which  policies  are  designed,  both  through technical analysis and the political process, to  achieve  a  particular  goal (Birkland,
2015) .
Bobrow  (2006)  dalam  Chindarkar
(2017)  mendefinisikan  desain  kebijakan sebagai  suatu  proses  proses  dimana pembuat kebijakan menggunakan pengetahuan untuk memahami dampak dari kebijakan  dan  penggunaan  instrumen tertentu  yang  diimplementasikan  untuk menyelesaikan  masalah  kebijakan  dan mencapai  sasaran  tertentu.  Ben-Zadok
(2006)  mengemukakan  desain  kebijakan bertujuan  untuk  menilai  dan  menentukan terlebih  dahulu  apakah  prinsip  kebijakan dan  mode  operasi  birokrasi  mampu menghasilkan  hasil  implementasi  yang diinginkan.
Maka dapat disimpulkan bahwa pada konsep desain kebijakan menuntut pemerintah untuk memahami permasalahan kebijakan  secara  mendalam,  mengetahui tujuan  yang  ingin  capai,  serta  menemukan solusi  dengan  memanfaatkan  instrument birokrasi  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Pernyataan  tersebut  dipertegas kembali  oleh  Jon  &  Peters  (2006),  konsep desain  kebijakan  menganggap  pengambil kebijakan  dapat  melihat  permasalahan kebijakan  secara  komperhensif  dengan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
melakukan  eksplorasi  untuk  mengetahui isu-isu  strategis  dan  dinamika  interaksi antar pemangku kepentingan.
Konsep  desain  kebijakan  banyak digunakan  oleh  para  pakar  pada  tahap perumusan  kebijakan  untuk  menilai  secara mendalam  kondisi  sebab-akibat  suatu permasalahan  untuk  memahami outcome
suatu kebijakan (Howlett, 2018). Johnson & Cook (2013) dalam artikelnya menjelaskan model  desain  kebijakan  yang  paling
sederhana
melibatkan identifikasi
kebutuhan, mengembangkan dan
mengevaluasi  cara-cara  alternatif  sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Birkland (2015) mengemukakan
konsep desain kebijakan sederhana dengan ruang  lingkup  yang  komprehensif  terdiri dari lima elemen desain kebijakan, yaitu:
1. The goals of the policy,
pengidentifikasian tujuan
kebijakan  secara    jelas  melalui proses  identifikasi  permasalahan yang muncul;
2. The    causal    model ,    artinya pemahaman  akan  teori  sebab- akibat  yang  melekat  pada  suatu
kebijakan yang akan
diimplementasikan;
3. The    tools    of    the    policy ,
pemilihan    instrumen    kebijakan yang    digunakan  sebagai  cara untuk mengatasi masalah publik;
4. The    targets  of  the  policy ,
pemilihan  target    kebijakan  yang jelas dari implementasi kebijakan;
5. The  impementation  of   the  policy ,
pelaksanaan rencana implementasi dari  sebuah  desain  kebijakan.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat elemen desain kebijakan  untuk  menggambarkan  elemen normatif  dan  instrumental  dalam  desain kebijakan.  Ben-Zadok  (2006)  menjelaskan elemen  normatif  terdiri  dari  masalah kebijakan, tujuan, teori kausal
mendeskripsikan  keyakinan  subjektif  yang menjadi  perhatian  publik  dan  alternatif yang dianggap berhasil untuk menyelesaikan  atau  memperbaiki  situasi. Sedangkan elemen instrumental terdiri dari alat  implementasi  kebijakan  atau  proses implementasi yang mendeskripsikan penilaian  profesional  tentang  bagaimana memotivasi orang dan bagaimana menerapkan solusi untuk masalah. Peneliti menjadikan empat elemen kebijakan tersebut  sebagai  pisau  analisis  dengan pertimbangan bahwa empat elemen tersebut dinilai  relevan  untuk  menggambarkan desain  kebijakan  digitalisasi  penyiaran televisi saat ini.
Mengacu  pada  beberapa  penelitian terdahulu terkait dinamika kebijakan digitalisasi penyiaran televisi menunjukkan bahwa  proses  transisi  penyiaran  digital tidaklah mudah.
Pertama,  penelitian  Maulana  (2020) mengemukakan  bahwa  model  atau  teknis pelaksanaan multipleksing menjadi perdebatan  dalam  pembuatan  regulasi digitalisasi penyiaran. Maulana menyatakan bahwa penyelenggaran multiplexing tunggal  menjadi  model  penyiaran  digital yang  ideal  karena  Televisi  Republik Indonesia  (TVRI)  sebagai  lembaga  publik akan  menciptakan  ranah  publik  yang mengandung  keseimbangan  ranah  privat dan  publik,  serta  relatif  lebih  aman  dari perdebatan sengit.
Kedua,  penelitian  Abdullah  (2020) menyatakan  digitalisasi  penyiaran  televisi menjadi suatu keharusan dan proses transisi ini  harus  diatur  oleh  Undang-Undang  dan berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dapat segera selesai. Selain  itu,  pemerintah  harus  mencari win- win  solution agar  industri  penyiaran  tanah air  tidak  terbebani  dalam  proses  alih teknologi ini.
Ketiga,  penelitan  (Dewanti,  2021) mengemukanan  Komisi  I  DPR  RI  perlu segera menyelesaikan revisi UU Penyiaran untuk  implementasi  kebijakan  penyiaran digital yang lebih terorganisir. DPR RI juga perlu mengawal masa transisi dan memastikan  adanya  sosialisasi migrasi  TV digital ke public.
Keempat,  studi  dari  Supadiyanto
(2021) menggunakan pendekatan positivisme hukum mengemukakan
regulasi  penyiaran  analog  dan  digital  di Indonesia  masih  tumpeng  tindih  mengacu pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang
Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020.
Sejumlah  penelitian  di  atas  telah mengangkat topik terkait  isu-isu  kebijakan digitalisasi penyiaran dari berbagai perspektif.  Adapun novelty dari  penelitian ini  adalah  belum  ada  penelitian  yang menggambarkan desain kebijakan digitalisasi penyiaran  televisi setelah ditetapkannya  Undang-Undang  Ciptekerja
Nomor 11 Tahun 2020. Mengingat Undang- Undang Ciptekerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi terobosan hukum untuk memenuhi kekosongan  regulasi    penyiaran  digital selama hampir enam belas tahun berlalu.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran yang berlaku dilihat dari elemen normatif  dan  elemen  instrumental  pada
konsep desain kebijakan. Untuk mendukung tulisan ini, peneliti menggunakan artikel ilmiah terkait digitalisasi  penyiaran  dari  berbagai  negara untuk  memperkaya  pengetahuan  terkait desain  kebijakan  digitalisasi  penyiaran  di Indonesia.
Penelitian  ini  khusus  membahas kebijakan  digitalisasi  penyiaran  televisi terrestrial free-to-air/ FTA. Lembaga
penyiaran  lainnya,  seperti  radio,  televisi berlangganan  dan  televisi  satelit  tidak
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
termasuk  dalam  pembahasan  penelitian untuk memudahkan analis.

## METODE
Penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif  dan  metode literature  review .
Metode penelitian ini memberikan gambaran tinjauan pustaka secara komperhensif  dan  membuat  sintesis  dari penelitian  sebelumnya  untuk  memperkuat landasan  pengetahuan  (Paul  &  Criado, 2020). Literature  review adalah  metode penelitian  yang  dijadikan  landasan  bagi semua jenis penelitian termasuk pengembangan pengetahuan dan
pembuatan  pedoman  kebijakan    (Snyder,
2019).  Penulis  menggunakan  pendekatan tinjauan integrative yang dikemukakan oleh Snyder (2019) untuk melakukan penilaian, memberikan  kritik,  dan  menggabungkan berbagai perspektif dari penelitian
sebelumnya  untuk  menciptakan  model teoritis baru pada subjek studi tertentu.
Snyder (2019) menjelaskan
pemilihan  referensi  yang  relevan  sangat penting  untuk  mendapatkan  data  yang berkualitas  tinggi  karena  data  yang diperoleh  akan  mempengaruhi  hasil  dan
kesimpulan
penelitian.
Penulis
mengekplorasi artikel jurnal, buku, laporan, peraturan  pemerintah,  dan  sumber  internet yang relevan  dan  kredibel.  Penulis mensintesiskan  temuan  penting  untuk
memberikan kebaharuan data pada penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya kebijakan digitalisasi penyiaran  televisi  akan  berdampak  positif bukan  hanya  difokuskan  pada  penghentian televisi  analog,  melainkan  perubahan  pada ekosistem  penyiaran  untuk  mendukung terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan. Kesiapan  ekosistem  penyiaran  digital  di Indonesia  setidaknya  dilihat  dari  lima aspek,  yaitu  regulasi,  infrastruktur  dan
pengelolaan spektrum frekuensi,
penyelenggaraan
penyiaran digital, perangkat digital dan publik masih menjadi kendala dalam proses
transisi
(Kemkominfo,  2017).  Kondisi  inilah  yang harus  dicermati  oleh  pemerintah  untuk mempersiapkan ekosistem penyiaran untuk menerima kehadiran televisi digital.

## Peta  Regulasi  Kebijakan  Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia
Regulasi  menjadi  aspek  utama  yang memberikan efek domino bagi pelaksaanan proses  peralihan  televisi  analog  menjadi digital  secara  keseluruhan.    Pemerintah telah  menetapkan  regulasi  yang  mengatur penyelenggaraan  migrasi  siaran  analog  ke digital, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020  Tanggal  2  November  2020
Tentang Ciptakerja;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2021  Tanggal  2  Februari 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
3. Peraturan  Menteri  Komunikasi
dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021  Tanggal  10  Agustus  2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor  6  Tahun  2021  Tanggal  1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
5. Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor  3  Tahun
2019  Tanggal  27  Juni  2019 Tentang  Pelaksanaan  Penyiaran Simulcast dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran  Televisi  Analog  ke
Sistem Penyiaran Televisi Digital;
6. Peraturan  Menteri  Komunikasi
dan  Informatika  Nomor  4  Tahun 2019  Tanggal  28  Juni  2019 Tentang  Persyaratan  Teknis  Alat
dan/atau Perangkat
Telekomunikasi  untuk  keperluan
Penyelenggaraan  Televisi  Siaran dan Radio Siaran;
7. Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor  6  Tahun
2019  Tanggal  31  Juli  2019 Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan  Televisi  Siaran Digital Terestrial pada Pita
Frekuensi  Radio Ultra  High
Frequency.
Dengan ditetapkannya Undang-
Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi  dasar  hukum  dimulainya  proses peralihan  penyiaran  digital  di  Indonesia. Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  60A ayat  1  disebutkan  “Penyelenggaraan penyiaran  dilaksanakan  dengan  mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran  dari  teknologi  analog  ke teknologi  digital”.  Kehadiran  regulasi turunannya sangat penting untuk mendukung  kesiapan  ekosistem  penyiaran digital  untuk menerima hadirnya teknologi televisi yang baru, yaitu televisi digital.

## Desain Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia
Dalam  perumusan  suatu  kebijakan, pemerintah harus memahami permasalahan utama  lebih  mendalam  dan  mencari alternatif solusi untuk mencapai keberhasilan  dari  digitalisasi  penyiaran
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
televisi.  Untuk  melihat  lebih  detail kebijakan  digitalisasi  penyiaran  televisi  di Indonesia,  peneliti  menggunakan  empat
elemen desain kebijakan untuk mendeskripsikan
perancangan dari
kebijakan digitalisasi penyiaran televisi.

## The Goals of The Policy
Kebijakan digitalisasi penyiaran
televisi  Indonesia  merupakan  sikap  dari pemerintah untuk merespon tuntutan dunia
internasional terhadap pesatnya
perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi.  Pemerintah  memandang alih  teknologi  digital  membawa  harapan besar  terjadinya  peningkatan  di  bidang penyiaran, yaitu:
1. Peningkatan  kualitas  penerimaan program siaran televisi,
2. Penciptaan program siaran televisi yang lebih bervariasi dan bermanfaat kepada masyarakat,
3. Penciptaan jaringan distribusi baru,
4. Penciptaan  peluang  bagi  inovasi dan layanan nirkabel, dan
5. Peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum  frekuensi  radio  untuk penyelenggaraan penyiaran (Kemkominfo (2019). Syaidah (2013) menyampaikan
perjalanan  panjang  industri  televisi  di Indonesia  sejak  tahun  1962  yang  sampai saat ini belum banyak perubahan teknologi
yang signifikan. Sistem penyiaran nasional masih  menerapkan  teknologi  analog  untuk bersiaran.  Dewanti  (2021)  menguraikan teknologi  siaran  analog  memiliki  banyak keterbatasan  baik  dari  segi  kualitas, kompabilitas,  dan  skalabailitas  (Maulana, 2020), serta membuat operasional semakin mahal  untuk  dioperasikan  dan  perlahan- lahan  akan  menjadi  teknologi  using (Syaidah,  2013).  Maulana  (2020)  juga menambahkan keterbatasan spektrum frekuensi  radio  pada  teknologi  analog menjadi  penghambat  tumbuhnya  industri televisi di Indonesia.
Digitalisasi  penyiaran  bukan  hanya sekedar alih teknologi pada industri televisi. Wahyuni (2014) menjelaskan bahwa negara maju  sepakat  bahwa  televisi  digital merupakan bagian dari revolusi media yang berpotensi mengarah ke masyarakat informasi  dan  pembangunan  keberlanjutan suatu negara. Amerika Serikat menekankan televisi  digital  merupakan  teknologi  yang kompetitif,  interaktif  dan  responsive, dimana  masyarakat  tidak  hanya  menonton televisi  tetapi  juga  bisa  berpartisipasi dengan  televisi.  Begitu  juga  Inggris menganggap  kehadiran  teknologi  akan membawa  harapan  baru  dalam  sistem  dan struktur  komunikasi.  Sedangkan  Korea melihat  digitalisasi  penyiaran,  namun teknologi digital membuka potensi konvergensi  teknologi  yang lebih  luas  dan mensukseskan  misi  Korea  menjadi  salah
satu pasar televisi digital di dunia (Shin &
Song,  2012).  Negara  maju  melihat  inovasi teknologi ini dinilai akan membuka potensi besar bagi keberlangsungan suatu negara.
Kesuksesan  negara  maju  dalam proses  peralihan  memperjelas  bahwa digitalisasi  penyiaran  di  Indonesia  dipacu
untuk mendukung terwujudnya
pembangunan berkelanjutan. Presiden
Republik  Indonesia  Joko  Widodo  telah menggaungkan program percepatan transformasi digital nasional, dimana sektor penyiaran  harus  mempersiapkan  roadmap transformasi  digital  dengan  melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur  digital  (Supadiyanto,  2021). Ditengah  kondisi  pandemi,  kebutuhan internet  cepat  ( broadband )  meningkat  dan pelayanan  untuk  komunikasi  publik  masih rendah seperti belum tersedianya frekuensi untuk  informasi  kebencanaan,  pendidikan (Indonesiabaik,  2020).  Peralihan  teknologi digital  menjadi  solusi  untuk  mengatasi permasalahan kesenjangan digital tersebut.
Keberhasilan  digitalisasi  penyiaran televisi  sangat  mendesak  dan  dinantikan oleh  khayalak  luas.  Untuk  mencapai harapan-harapan tersebut, kebijakan digitalisasi  penyiaran  televisi  bertujuan untuk  mensukseskan  penghentian  televisi analog,  serta  mempersiapkan  ekosistem penyiaran  untuk  menerima  kehadiran teknologi  baru,  yaitu  televisi  digital sebagaimana  tercantum  pada  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tanggal 2 November  2020  Tentang  Ciptakerja  dan regulasi turunannya.

## The  Causal  Model
Menurut Satispi (2018),
perkembangan  kebijakan  media  penyiaran akan  bergantung  pada  regulator  dalam memetakan kebutuhan dan membuat aturan terkait  media  penyiaran.  Setiap  negara menyikapi  fenomena  alih  teknologi  digital ini  dengan  perspektif  yang  berbeda. Kesiapan dan kondisi dari setiap negara pun berbeda sehingga situasi inilah  yang akan mempengaruhi progress dan melihat permasalahan  yang  dihadapi  pada  proses peralihan teknologi digital. Namun, kesamaan  persepsi  untuk  memanfaatkan
teknologi digital
memunculkan permasalahan  yang  sama  yang  mengarah pada  pertanyaan  bagaimana  digitalisasi penyiaran  akan  terjadi  dan  kapan  itu  akan terjadi,  serta  langkah-langkah  apa  yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan  dalam  memutuskan  tanggal televisi analog dan cara-cara strategis untuk mendukung  program  (Wahyuni,  2014). Permasalahan  inilah  yang  sedang  dihadapi oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  proses peralihan teknologi ini.
Menurut  Ashrianto  (2015)  migrasi analog  ke  digital  menuntut  kesiapan lembaga penyiaran dan masyarakat.
Digitalisasi  penyiaran  berdampak  pada
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
lingkungan dan tren bisnis baik dari aspek proses maupun produk. ArifWibawa (2010) menambahkan digitalisasi penyiaran televisi  akan  membawa  perubahan  radikal pada  sistem  penyiaran  nasional  yang membutuhkan pengembangan model bisnis baru  dalam  kelancaran  penyelenggaraan penyiaran televisi digital. Proses transformasi bukan hanya berdampak pada industri  televisi  dan  siaran,  tetapi  juga industri  konten,  komunikasi,  informasi, serta industri-industri lain akan mengadopsi perubahan  tren  bisnis  tersebut.  Ketika industri berubah maka industri
membutuhkan  kepastian  hukum  karena karakteristik industri akan berubah, seperti sistem  kompetisi,  sistem  inovasi,  strategi bisnis dan pemasaran, yang ditandai dengan terjadinya  pailit,  merger,  akuisisi,  bahkan kebangkrutan  antara  pelaku  bisnis  dalam industri.  Disamping  itu,  proses  peralihan memerlukan lingkungan masyarakat sebagai  pengguna  layanan  siap  untuk menerima  perubahan.  Oleh  sebab  itu, proses  peralihan  harus  dipersiapkan  secara komprehensif dan matang untuk mengurangi resiko kegagalan.
Dalam sejarahnya, peralihan
penyiaran  digital  yang  telah  berlangsung dari  tahun  2006  masih  menorehkan permasalahan  yang  sama,  yaitu  kapan tanggal  ASO.  Perdebatan  panjang  antara para pemangku kepentingan terkait regulasi penyiaran digital mempengaruhi
kelangsungan  proses  transisi.  Uji  coba siaran digital oleh televisi analog terrestrial eksisting dan persiapan infrastruktur penyiaran  digital  yang  berjalan  sesuai dengan roadmap siaran  televisi  dari  tahun 2008  dengan  target  ASO  di  tahun  2018 belum  dapat  direalisasikan.  Pemahaman publik  akan  televisi  digital  pun  masih rendah.  Ketidaksiapan  tersebut  masih menyisahkan  pertanyaan  yang  sama,  yaitu apa strategi yang efektif untuk mewujudkan peralihan televisi digital.
Langkah  strategis  yang  dirancang untuk  merangsang    ekosistem  penyiaran digital  difokuskan  pada  lima  pilar  proses migrasi, yaitu regulasi, infrastruktur peyiaran dan pengelolaan spektrum frekuensi, penyelenggara penyiaran digital, perangkat penyiaran digital, dan penerimaan  publik  menuju  era  penyiaran digital  (Kemkominfo,  2021).  Regulasi menjadi faktor utama yang harus dipersiapkan  dalam  digitalisasi  penyiaran karena  regulasi  memberikan  efek  domino dalam  proses  peralihan.  Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, faktor pendukung  tersebut  telah  diatur  untuk mensukseskan proses peralihan.
Digitalisasi penyiaran televisi menawarkan peluang untuk
merekonseptualisasi  ruang  media  publik (Rozgonyi,  2019)  sehingga  peralihan
televisi  digital  di  Eropa  difokuskan  pada kebebasan media dan ekspresi dengan fokus
perhatian pada permasalahan 1)
perencanaan,  kebijakan,  dan  perundang- undangan  untuk  mencegah  politik  dan monopoli,  2)  sosial  dan  ekonomi  yang berdampak pada target audien, 3) ekonomi dan  teknis  yang  berdampak  lembaga penyiaran,  4)  perizinan  dan  ASO  dari institusi penyelenggara (ITU, 2020). Proses transisi  harus  dipandang  dalam  konteks yang luas. ITU merekomendasikan kerangka  strategi  proses  peralihan  yang menekankan pada karakteristik yang holistik,  yaitu Policy  and  Regulation,
Analog  Switch-Off  (ASO),  Market  and Business  Development,  Networks,  and Roadmap Development (ITU, 2020) .
Strategi peralihan mengacu pada keberlanjutan dari sektor penyiaran.
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran mengatur sebagian  strategi  yang  direkomendasikan negara  maju  dalam  mengimplementasikan televisi digital. Untuk menjaga
keberlangsungan
penyelenggaraan
penyiaran digital, pemerintah mengabaikan
aspek  yang  lebih  penting  dari  teknologi dalam  mempersiapkan  proses  peralihan, yaitu  peraturan  kepemilikan  dan  regulasi implikasi  pasar  media  (Wahyuni,  2014). Dari  perspektif  pelaku  industri  televisi, pemerintah belum dapat menyikapi
tantangan  digitalisasi  penyiaran  yaitu persaingan  pelaku  industri  televisi  dan ketersediaan  alokasi  spektrum  frekuensi radio yang cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi penyiaran kedepannya  (Indotelko,  2021).    Indonesia adalah  negara  dengan  jumlah  lembaga penyiaran  terbanyak  di  dunia.  Hadirnya digitalisasi  penyiaran  tentu  saja  akan menambah lembaga penyiaran televisi yang akan  berkompetisi  di  dunia  penyiaran. Mengacu  pada  data  Kemkominfo  (2020), jumlah stasiun TV free-to-air (FTA) analog yang  bersiaran  di  Indonesia  sebanyak  701 TV,  kemudian  ditambah  dengan  televisi digital yang telah mempunyai izin bersiaran sebanyak  103  TV. Dengan  standar teknologi yang diterapkan saat ini mempengaruhi ketersediaan kapasitas
frekuensi  yang  berdampak  pada  iklim kompetisi  perebutan  kepemirsaan  menjadi semakin  ketat  dan  cenderung  tidak  sehat. Pemerintah  harus  memikirkan  regulasi bukan hanya sekedar alih teknologi namun keberlangsungan  industri  televisi  dan melindungi  kebutuhan  publik  sebagai penikmat layanan.

## The  Tools  of  The  Policy
Mengacu  pada  masalah  utama  yang difokuskan lima pilar proses transisi digital, Undang-Undang  Ciptakerja  Nomor  11 Tahun 2020 dan regulasi turunannya  hadir untuk  mengatasi  permasalahan  regulasi
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dalam proses digitalisasi penyiaran.
Sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  60A ayat  (1)  “Penyelenggaraan  penyiaran
dilaksanakan dengan
mengikuti
perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran  dari  teknologi  analog  ke teknologi  digital”  dan  Pasal  60A  ayat  (2) “Penghentian siaran analog ( Analog Swicth
Off /ASO) harus diselesaikan paling lambat dua  tahun  setelah  ditetapkannya  UU No.11/2020”, menjadi ketentuan yang harus dipatuhi  oleh  para  pemangku  kepentingan. Dengan tenggat waktu yang diberikan para
pemangku kepentingan harus mempersiapkan dukungan untuk
mensukseskan target yang telah ditetapkan, yaitu 2 November  2022.
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah mengatur kesiapan  empat  pilar  lainnya.  Pemerintah telah  memfasilitasi  kemudahan  perizinan dan menjamin standar kualitas layanan bagi penyelenggara  peyiaran  digital  untuk menciptakan kesiapan di lingkungan pelaku industri dengan kualitas yang terbaik. Pada saat  ini,  pemerintah  memprioritaskan televisi  analog  menjadi  dalam  proses peralihan. Ketentuan ini merupakan
pengejawantahan Undang-Undang Ciptakerja  Nomor  11  Tahun  2020  agar keberlangsungan  industri  televisi  analog
baik  dari  sisi  investasi  dan  sumber  daya dapat terjamin. Percepatan
penyelenggaraan  seleksi  penyelenggara multipleksing pun dilakukan untuk mengejar  target  persiapan  yang  tergolong singkat  untuk  membangun  infrastruktur penyiaran  secara  merata.  Amerika  Serikat dan Korea memanfaatkan alokasi frekuensi yang  tidak  terpakai  untuk  membantu pembiayaan proses transisi dan membangun infrastruktur  teknologi  informasi  dan komunikasi (ITU, 2020).
Dalam rangka mempersiapkan publik, dukungan lain yang diberikan dalam bentuk  penyediaan  perangkat  penyiaran digital  atau set-up-box /STB.  Subsidi  STB dari pemerintah ini sebagai bentuk intensif untuk  merangsang  kesiapan  publik  dalam menerima  siaran  digital.  Strategi  ini dilakukan  oleh  semua  negara,  seperti Amerika  memberikan  potongan  harga kepada  warga  yang  membeli  STB,  Jepang dan  Inggris  memberikan  secara  gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah, penyangdang disabilitas, dan daerah terpencil (ITU, 2020). Langkah yang sama ditempuh  Indonesia  dengan  menyediakan set-up-box /STB  kepada  rumah  tangga miskin,  serta  menyediakan  STB  di market place dengan harga terjangkau berkisar Rp 150.000-Rp  200.000  sehingga  mudah didapatkan  masyarakat.  Namun  aturan terkait  mekanisme  dan  distribusi  STB masih menjadi perbincangan hangat diantara pemangku kepentingan mengingat jumlah  rumah  tangga  miskin  di  Indonesia
mencapai  40%  dari  jumlah  penduduk Indonesia (Kompaspedia, 2020).
Publik  sebagai  penerima  layanan harus  paham  terkait  peralihan  televisi digital.  Sosialisasi  publik  harus  dilakukan secara intens memanfaatkan seluruh platform mempromosikan  televisi  digital secara  massif  promosi  dengan  pendekatan personal  (ITU,  2020).  Pemerintah  terus melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan  berbagai  platform  digital dan  keterlibatan  industri  televisi  dan perangkat mempromosikan dan  akademisi dalam promosi untuk meningkatkan pemahaman publik terkait peralihan televisi digital  (Kemkominfo,  2021).  Namun kesiapan  publik  terlihat  masih  rendah, sebagian  besar  publik  belum  memahami televisi  digital  sehingga  pemerintah  harus berinovasi memberikan insentif yang dapat merangsang  kesiapan  ekosistem  penyiaran digital.

## The Implementation of  The Policy
ITU  (2020)    menyampaikan  bahwa pemerintah harus memainkan peran utamanya  dalam  mempersiapkan  proses transisi dengan menetapkan kebijakan yang menyeluruh  dan  memfasilitasi  koordinasi para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat. Permasalahan proses peralihan yang bersifat kompleks membutuhkan dukungan dan sinergitas dari para pemangku
kepentingan untuk mencapai tujuan digitalisasi penyiaran.
Kerjasama antar pemangku
kepentingan menjadi strategi implementasi kebijakan  yang  ditempuh  untuk  mengatasi permasalahan  proses  transisi  di  Indonesia. Studi  Harjessi  (2019)  menyarankan  untuk mencegah  kegagalan  dalam  menerapkan kebijakan  digitalisasi  penyiaran,  pihak- pihak yang berkepentingan harus dilibatkan untuk menyelaraskan persepsi, perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi digitalisasi. Dalam proses
implementasinya, pemerintah telah
membentuk  Tim  Gugus  Tugas  Migrasi
Sistem Televisi Terertrial Analog ke Digital yang dipimpin oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, praktisi di  bidang  penyiaran,  lembaga  penyiaran, dan industri perangkat penyiaran (Kemkominfo,  2019).  Tim  Gugus  Tugas tersebut  bertanggung  jawab  atas  kesiapan proses  transisi  meliputi,  infrastruktur  dan ekosistem, migrasi program siaran, komunikasi  dan  edukasi  publik,  serta strategi percepatan.
Inggris menunjukkan praktik kerjasama  antar  pemangku  kepentingan terbaik  dalam  proses  implementasi  yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah  daerah  dan  lembaga  penyiaran (BBC),  serta  institusi  lintas  sektor  yang terlibat  dalam  proses  transisi,  seperti
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
institusi komunikasi ublik (Digital UK) dan institusi  layanan  (DSHS),  dan  institusi jaringan  di  Inggris  (ITU,  2020).  Korea membentuk komite khusus untuk mempromosikan  proses  transisi  secara inklusif  dengan  melibatkan  kementerian dan  pemerintah  daerah  (badan  anggaran, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan, dan  sebagainya),  penyiar  terestrial,  kabel, dan satelit; dan masyarakat sipil, akademisi, penelitian,  dan  organisasi  terkait  semua berpartisipasi dalam komite.
Kunci  keberhasilan  dalam  proses implementasi  yang  disampaikan  oleh Inggris  dan  Korea  adalah  koordinasi  antar semua  elemen  baik  pemerintah  dan  non- pemerintah untuk mendukung dan mengatasi  permasalahan  dalam  proses
transisi. Digitalisasi
penyiaran
memunculkan  ekspektasi  kebijakan  yang berkontribusi pada semua aspek kehidupan. Walaupun  koordinasi  dan  komunikasi publik  menjadi  tantangan  besar  dalam proses transisi, pemerintah pusat dan daerah pelaku  industri,  serta  masyarakat  harus saling bersinergi untuk mengatasi permasalahan dalam proses transisi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Desain kebijakan digitalisasi
penyiaran  televisi  di  Indonesia  dilihat  dari elemen  normatif  dan  elemen  instrumental menunjukkan kesenjangan konseptual
sehingga mempengaruhi perancangan elemen instrumen kebijakan untuk mencapai  tujuan  kebijakan.  Ditemukan bahwa  kebijakan  digitalisasi  penyiaran memiliki tujuan dengan ruang lingkup yang luas,  namun  belum  diimbangi  dengan pemetaan  teori  kausal  secara  holistik memandang  kebutuhan  sektor  penyiaran secara  komprehensif.  Terlihat  bahwa pemerintah hanya mempersiapkan peralihan  teknologi  saja  dengan  strategi
peralihan yang difokuskan pada
pembangunan infrastruktur penyiaran digital  untuk  mencapai  ASO,  belum mempertimbangkan keberlangsungan industri  dan  kebebasan  publik  selaku penikmat  layanan  televisi,  dimana  belum optimalnya  strategi  pengelolaan  spektrum frekuensi  dan  kesiapan  publik.  Sebagai konsekuensinya,  instrumen  kebijakan  dan proses  implementasi  kebijakan  digitalisasi penyiaran  belum  sepenuhnya  dipersiapkan untuk menumbuhkan industri dan masyarakat menuju era penyiaran digital.
Dalam lingkup pemerintah koordinasi  dan  komunikasi  sangat  krusial sehingga  kebijakan  dapat  dirancang  sesuai sasaran  dan  dilaksanakan  dengan  strategi yang  tepat.  Dalam  proses  peralihannya, pemerintah  perlu  memetakan  strategi industri  televisi  berorientasi  masa  depan menuju masyarakat penyiaran yang informatif.  Dukungan  pemerintah  melalui pemberian  insentif  dalam  penyediaan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
perangkat  tambahan  atau set-up-box ,  atau inovasi  insentif  dengan  memanfaatkan dukungan  industri  dalam  negeri  untuk memproduksi  perangkat  penyiaran  dapat menstimulus  pertumbuhan  perekonomian nasional  mengingat  ketimpangan  sosial ekonomi yang tinggi di Indonesia.
Peningkatan strategi sosialisasi publik yang bersifat  individual  sehingga  tepat  sasaran sangat  diharapkan  untuk  meningkatkan kesiapan  publik.  Peningkatan  kerjasama secara  inklusif  antar  lembaga  pemerintah dan  non  pemerintah,  serta  hubungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah harus  dioptimalkan  untuk  mewujudkan ASO menuju era baru penyiaran. Kebijakan teknologi harus dipersiapkan secara holistik karena teknologi  memiliki nilai-nilai strategis  membawa  kearah  kemajuan  dan keberlanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih
kepada Badan Penelitian dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika yang  telah  memfasilitasi  penelitian  dalam bentuk  pembiayaan    beasiswa  pada  saat pelaksanaan  studi.  Selanjutnya,  peneliti mengucapkan kepada Tim Pengelola Jurnal
KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadyah
Makassar  telah  memberikan  kesempatan sekaligus  peneliti,  sehingga  layak  terbit
dalam jurnal bereputasi nasional.

## REFERENSI

## Jurnal
Arif  Wibawa,  S.  P.  (2010).  Model  Bisnis
Penyiaran Televisi Digital di
Indonesia. Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,
8 (2), 117–130.
Ashrianto,  P.  D.  (2015).  Studi  Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapam Sistem Penyiaran
Berteknologi  Digital  di  Yogyakarta.
Jurnal Ilmu Komunikasi , 13 (2), 158–
172.
Ben-Zadok, E. (2006). Solid theory and soft implementation  in  policy  design:
Florida compact development
policies. International Planning Studies , 11 (1), 59–81. https://doi.org/10.1080/13563470600 935032 Birkland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making:  Fourth  edition.  In An Introduction  to  the  Policy  Process: Theories,  Concepts,  and  Models  of
Public Policy Making: Fourth Edition . https://doi.org/10.4324/97813157173
71
Chindarkar,  N.  (2017).  Beyond  Power Politics: Evaluating the Policy Design Process  of  Rural  Electrification  in Gujarat, India. Public Administration and  Development , 37 (1),  28–39. https://doi.org/10.1002/pad.1777
Dewanti, S. C. (2021). THE URGENCE OF
DIGITALIZATION
POLICY BROADCASTING IN INDONESIA.
Info Singkat .
Firdaus,  M.  (2020).  Analisis  Kesiapan Industri  Televisi  Menuju  Penyiaran Televisi  Digital  Di  Masa  Pandemi Covid  19  (Studi  Kasus  Tv  Lokal Provinsi  Bengkulu). SENABISMA: Prosiding  Seminar  Nasional  Bisnis Dan Manajemen , 6 (0), 58–65. Retrieved from
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
https://prosiding.polinema.ac.id/sena bisma/index.php/senabisma/article/vi ew/39
Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran  Televisi  di  Indonesia [Digitization of Television Broadcasting  in  Indonesia]. Buletin
Pos  Dan  Telekomunikasi , 16 (2),  91. https://doi.org/10.17933/bpostel.201 8.160202 Harjessi Nutrio P; Huseini Martani. (2019).
Inovbiz . 7 , 138–146.
Herawati,  E.  (2015).  Etika  dan  Fungsi Media  dalam  Tayangan  Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di Trans Tv. Humaniora , 6 (1), 1. https://doi.org/10.21512/humaniora.v 6i1.3292
Howlett,  M.  (2018).  The  criteria  for effective policy design: character and context  in  policy  instrument  choice. Journal of Asian Public Policy , 11 (3), 245–266. https://doi.org/10.1080/17516234.20 17.1412284
Ismail, E., Sari, S. D. S. R., & Tresnawati,
Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital:  Dinamika  Peran  Negara, Peran  Swasta,  dan  Manfaat  bagi Rakyat. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 17 (2), 124–145.
https://doi.org/10.46937/1720192684
2
ITU. (2020). Project final report:
opportunities, challenges and recommendations for enabling digital dividend . (May).
Johnson,  J.,  &  Cook,  M.  (2013).  Policy design: A new area of design research and practice. Complex Systems Design and Management -
Proceedings  of  the  4th  International Conference  on  Complex  Systems Design and Management, CSD and M 2013 , 51–62. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
02812-5_4
Jon, P., & Peters, B. G. (2006). Handbook Of Public Policy . Maulana, N. M. (2020). Menggali Kebijakan  Penyiaran  Digital  Di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 17 (1),
60. https://doi.org/10.31315/jik.v17i1.23 32 Mubarok,  M.,  &  Adnjani,  M.  D.  (2018). Strategi  Sosialisasi  Migrasi  Sistem
Penyiaran Analog Ke Digital Di Jawa Tengah. Jurnal ASPIKOM , 3 (4), 755. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i 4.215
Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? International Business Review , 29 (4),
101717. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.202 0.101717 Ponta,  T.  (2010).  Migrasi  ke  Televisi Digital (DTV) dan Prospek
Pengembangannya. Jetc , 5 (1),  745– 756.
Rozgonyi,  K.  (2019).  The  governance  of digital  switchover  of  terrestrial television in the European Union: The role  of  policy  framing. Journal  of Digital  Media  &  Policy , 10 (1),  67– 87.
https://doi.org/10.1386/jdmp.10.1.67 _1
Satispi,  E.  (2018). The  Policy  Analysis  Of Government Indonesian For Regulation  In  Media . 191 (Aapa),
163–172.
https://doi.org/10.2991/aapa- 18.2018.16
Shin,  D.  H.,  &  Song,  H.  R.  (2012).  The switchover  to  digital  broadcasting  in Korea. Technological  Forecasting and  Social  Change , 79 (8),  1447– 1461.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.201 2.04.017
Snyder,  H.  (2019).  Literature  review  as  a research  methodology:  An  overview and  guidelines. Journal  of  Business Research , 104 (July), 333–339.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019 .07.039
Supadiyanto,  S.  (2021).  Regulation  Issues of  Digital  Broadcasting  in  Job Creation  Law. Jurnal  ASPIKOM ,
6 (2), 329. https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i 2.894
Syaidah. (2013). Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog Migration Policy of.
Pros.  Seminar  Penyiaran  Di  Era Digital , (88), 103–110.
Tosun,  J.,  &  Treib,  O.  (2021).  Linking
Policy  Design  and  Implementation Styles.  In Routledge  Handbook  of Policy Design . https://doi.org/10.4324/97813512529 28-21 Valerisha,  A.  (2017).  Dampak  Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian  Konsolidasi  Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah
Hubungan  Internasional , 12 (1),  15. https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.25 46.15-32
Wahyuni,  H.  I.  (2014).  Digitisation  in Indonesian  Broadcasting:  Detriment or  Advantage?  Public  Perspective Analysis  on  Digitisation  in  the Indonesian  Broadcasting  Context. Media
Asia , 41 (1), 43–54.
https://doi.org/10.1080/01296612.20 14.11689999 Widyatama,  R.,  &  Polereczki,  Z.  (2020).
The  Indonesia  Policy  on  Television
Broadcasting: A Politics and Economics Perspective. Iranian
Economic Review , (8), 1–10. Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2002  Tanggal  28 Desember 2002 Tentang Penyiaran Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tanggal  2 November 2020 Tentang Ciptakerja Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2021  Tanggal  2 Februari 2021
tentang Pos,
Telekomunikasi dan Penyiaran;
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 11  Tahun  2021  Tanggal  10  Agustus 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan
Informatika  Nomor  6  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Kominfo  Nomor  6  Tahun  2021 Tanggal  1  April  2021  Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 3  Tahun  2019  Tanggal  27  Juni  2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran
Simulcast  dalam  Rangka  Persiapan Migrasi  Sistem  Penyiaran  Televisi
Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital;
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Kominfo  Nomor  4  Tahun  2019 Tanggal  28  Juni  2019  Tentang Persyaratan  Teknis  Alat  dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan  Penyelenggaraan  Televisi Siaran dan Radio Siaran;
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Kominfo  Nomor  6  Tahun  2019 Tanggal  31  Juli  2019  Tentang Rencana  Induk  Frekuensi  Radio Untuk  Keperluan  Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita  Frekuensi  Radio  Ultra  High Frequency

## Berita
Bisnis.  (2021).  Ketersediaan  Set  Top  Box Jadi  Tantangan  Implementasi  Siaran Digital.  Diakses  pada  24  Juni  2021 dari https://teknologi.bisnis.com/read/202 10606/101/1401892/ketersediaan- set-top-box-jadi-tantangan- implementasi-siaran-digital
Indonesiabaik.  (2020).  Mengapa  Harus
Migrasi ke TV Digital?. Diakses pada 9 Agustus 2021 dari
http://indonesiabaik.id/infografis/me ngapa-harus-migrasi-ke-tv-digital
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Indotelko. (2021). Menguak dampak
migrasi  TV  digital  bagi  industri penyiaran. Diakses pada 21 Juni 2021 dari https://www.indotelko.com/read/160 8512801/menguak-penyiaran Investor. (2020). ASO, Peningkatan Kualitas  Siaran  di  Era  Industri  4.0. Diakses  pada  20  Juni  2021  dari https://investor.id/it-and- telecommunication/aso-peningkatan- kualitas-siaran-di-era-industri-40 Kemkominfo. (2020). Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital. Diakses pada 20 Juni 2021 dari https://kominfo.go.id/content/detail/3 1790/manfaat-dan-tantangan-siaran- tv-digital/0/tvdigital22
Kemkominfo.
(2021). Sosialisasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran & Penghentian  Siaran  Televisi  Analog secara Bertahap. Diakses pada 25 Juni 2021
dari
https://www.youtube.com/watch?v= Ox7hv8gqZKI&t=2040s Kemkominfo.  (2021).  Apa  Itu  Siaran Televisi  Digital?  Diakses  pada  10 Agustus 2021 dari https://siarandigital.kominfo.go.id/
Kompaspedia.  (2020).  ASO  2022:  Sejarah dan Masa Depan Penyiaran Digital di Indonesia. Diakses pada 23 Juni 2021 dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/ paparan-topik/aso-2022-sejarah-dan- masa-depan-penyiaran-digital-di- indonesia
KPI.  (2020). Pemerintah Diminta Siapkan Roadmap  TV  Digital.  Diakses  pada
10 Agustus 2021 dari
http://www.kpi.go.id/index.php/id/u mum/38-dalam-negeri/36017- pemerintah-diminta-siapkan- roadmap-tv-digital?detail3=12929 Liputan6.  2021.  Jalan  Terjal  Menuju Migrasi  TV  Digital  di  Indonesia. Diakses  pada  19  Juni  2021  dari https://www.liputan6.com/regional/re ad/4520045/jalan-terjal-menuju- migrasi-tv-digital-di-indonesia
Nielsen. (2020). COVID-19 Dan Dampaknya  Pada  Tren  Konsumsi Media  .  Diakses  pada  12  Agustus 2021 dari https://www.nielsen.com/id/id/press- releases/2020/covid-19-dan-
dampaknya-pada-tren-konsumsi- media/
Remotivi. (2020). Berbeda-beda tapi Sama: Keberagaman Konten Televisi Indonesia. Diakses pada 25 Juni 2021 dari https://www.remotivi.or.id/amatan/6
53/berbeda-beda-tapi-sama- keberagaman-konten-televisi- indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017). Laporan Kinerja Kementeran Komunikasi dan Informatika 2017 . Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). Laporan Kinerja Kementeran Komunikasi