## MENGIKIS MENTALITAS PRIYAYI DALAM  PEMERINTAHAN
Haryatmoko 1 dan Guno Tri Tjahjoko 2
1 Universitas Sanata Dharma
2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Korespondensi Penulis: jhmoko59@gmail.com , guno@apmd.ac.id

## ABSTRAK
Mentalitas  priyayi  telah  mewarnai  perilaku  pemerintahan  Indonesia  sejak  masa  Orde  Baru.  Sejak terjadinya  reformasi  politik  1998,  upaya  membangun  akuntabilitas  pemerintahan  terus  dilakukan, namun  praktek  penyalahgunaan  kekuasaan  terus  berkembang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji efektivitas Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam memberantas budaya feodalisme dalam pemerintahan di Indonesia. Metode penulisan dilakukan melalui kajian literatur dan studi kasus perilaku pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan; budaya pelayanan publik belum adanya perubahan karena masih menempatkan publik sebagai objek bukan subjek. Hasil studi mengindikasikan perlunya perbaikan mentalitas penyelenggara publik, di samping itu perlu adanya pergeseran fokus pelayanan publik dari pemerintahan ke masyarakat atau publik.
Kata kunci : budaya birokrasi, pelayanan publik, pemerintahan, governmentalitas .

## ABSTRACT
The priyayi mentality has colored the behavior of the Indonesian government since the New Order era. Since  the  1998  political  reform,  efforts  to  build  government  accountability  have  continued,  but  the practice  of  abuse  of  power  has  continued  to  grow.  The  purpose  of  this  study  was  to  examine  the effectiveness of the National Movement for Mental Revolution in eradicating the culture of feudalism in government in Indonesia. The method of writing is done through literature review and case studies of government behavior. The results of this study indicate that: cases of corruption and abuse of power continue to occur and even increase; the culture of public service has not changed because it still places the public as an object, not a subject. The results of the study indicate the need to improve the mentality of  public  administrators,  in  addition  to  the  need  for  a  shift  in  the  focus  of  public  services  from government to society or the public.
Keywords : bureaucratic culture, public service, government, governmentality .

## Informasi Artikel:
Diterima: Maret 2022 Disetujui: April 2022 Diterbitkan: Juni 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.167

## PENDAHULUAN
Permasalahan  mendasar    Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  pelayanan  publik (masyarakat)  ialah  adanya  mentalitas  priyayi  (Dwiyanto,  2014;Faedlulloh  et  al.,  2021). Mentalitas  priyayi  yang  dimaksud  ialah  ASN  hanya  berorientasi  melayani  para  penguasa. Tampaknya mentalitas priyayi sudah berakar kuat sejak rejim Orde Baru menerapkan sistem satu  komando,  dimana  para  pegawai  negeri  harus  taat  atasan.  Artinya  mereka  hanya menjalankan perintah dari atasan. Sementara itu keberadaan pegawai negeri secara substansi
ialah  untuk  melayani  masyarakat.  Sebaliknya  mereka  dikondisikan  untuk  melayani  atasan, bukan pada masyarakat (Ichsan et al., 2020; Sukmajadi, 2019)
Mensikapi  kondisi  mentalitas  ASN  tersebut,  Jokowi  mengeluarkan  Instruksi  Presiden No.  12  tahun  2016  Mengenai  “Gerakan  Nasional  Revolusi  Mental”  (GNRV).  Instruksi Presiden tentang revolusi mental ini dimaksudkan untuk mengembalikan marwah pemerintah yang melayani dan melindungi masyarakat. Pemerintah yang direprentasikan melalui pegawai negeri haruslah melayani masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai pemilik kedaulatan yang harus dilayani. Jokowi ingin merubah mentalitas pegawai negeri yang selama ini melayani atasan (penguasa), berbalik melayani dan melindungi masyarakat. Sebagai bentuk konkretisasi  gerakan  nasional  revolusi  mental  tersebut,  maka  diterapkan  Gerakan  Indonesia Melayani diantaranya ialah pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif.
Perubahan  mendasar  yang  dilakukan  oleh  Jokowi  ialah  mengubah  mentalitas  pegawai negeri  untuk  berfokus  pada  melayani  dan  melindungi  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan Gerakan  Indonesia  Melayani,  dimana  perbaikan  pelayanan  terhadap  masyarakat menitikberatkan pada modalitas, yaitu menyediakan prasarana, fasilitas, sistem atau prosedur agar membantu mewujudkan norma-norma etika ke dalam tindakan nyata. Modalitas itu antara lain adalah akuntabilitas, transparansi dan integritas pejabat (Huberts, 2018). Ketiga tuntutan ini  merupakan  prinsip-prinsip  yang  membantu  membangun  budaya  etika  publik  dalam organisasi pelayanan publik.
Segala lini pemerintahan mulai dari eselon teratas sampai terbawah akan digerogoti oleh korupsi,  jika  akuntabilitas  dan  transparansinya  lemah.  Jika  integritas  pejabat  mulai dipertanyakan, maka perilaku dan organisasi yang dipimpimnya sudah tidak lagi sesuai dengan nilai, standar, dan norma etika yang mengatur layanan pada  publik (Aziz & Roziqin, 2020). Hal tersebut akan menyebabkan layanan yang diberikan tidak lagi responsif pada kebutuhan masyarakat, bahkan justru merugikan masyarakat yang dilayani.
Tampaknya  orientasi  etika  pemerintah  ke  pelayanan  publik,  di  awal  tahun  1980, menandai  perubahan  paradigma  etika:  bukan  lagi  menggunakan  istilah  etika  pemerintahan, tetapi etika publik. Orientasi etika pemerintahan cenderung ke melayani penguasa. Etika publik orientasinya lebih ke pelayanan publik (masyarakat). Kata publik yang pada awalnya bermakna masyarakat  atau  hajat  hidup  orang  banyak  telah  tergerus  dalam  kepentingan  birokrasi  yang bertendensi kurang melayani dan melindungi.

## KAJIAN TEORITIS
Penggunaan  istilah etika  public  (melayani  masyarakat) lebih  dekat  dengan  konsep Michel  Foucault  tentang gouvernementalité .  Konsep  ini  tidak  mengacu  ke  pemerintah ( gouvernement ) sebagai  yang menguasai,  memerintah, mendisiplinkan atau  mengatur, tetapi konsep gouvernement dipahami sebagai memelihara, mencukupi kebutuhan, melindungi dan berkurban untuk masyarakat. Jadi pergeseran dari etika pemerintahan ke etika publik di awal tahun  1980  kemungkinan  besar  dipengaruhi  oleh  konsep gouvernementalité yang diperkenalkan  Michel  Foucault  dalam  kuliah-kuliahnya  di Collège  de  France tahun  1977- 1978. Namun pergeseran tersebut berbalik lagi ke pelayanan para birokrat, karena pemilihan umum menghasilkan para oligark. Para oligark yang dikendalikan oleh elite partai politik dan para  birokrat  ini  yang  mewarnai  pemerintahan,  sehingga  ada  upaya  kritis  untuk
mengembalikan pada kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat yang seharusnya dilayani dan dilindungi oleh pemerintah dan para birokrat.

## Gouvernementalité: Perspektif Pelayanan Publik
Istilah  bahasa  Perancis gouverner (memerintah)  pada  awalnya  tidak  memiliki  makna politik yang terkait dengan negara. Baru di sekitar abad XVI, istilah gouverner itu memiliki konotasi  politik  yang  dipahami  dalam  kerangka  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat (Foucault, 2004: 126). Dalam tradisi politik Yunani, istilah gouverner, menurut Foucault, lebih dipahami  sebagai  memerintah,  mengatur,  mendisiplinkan,  menaklukkan,  mengarahkan  yang terungkap  dalam  metafora  yang  digunakan  seperti gouvernail (kemudi), timonier (mengemudi), piloter (menyetir), untuk menggambarkan orang pemegang kemudi kapal untuk menunjukkan  kegiatan  memimpin  kota  yang  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  (Foucault, 2004:  127). Dalam tradisi Yunani,  raja digambarkan sebagai  pengemudi  yang mengarahkan dan  memerintah  kota.  Objek  pemerintahannya  adalah  kota,  seperti  seorang  pengemudi mengarahkan, menguasai kapal dalam menghadapi badai atau gelombang besar. Jadi objeknya bukan  penumpang  atau  orang,  tetapi  kapten  kapal  mengarahkan  kapalnya.  Orang  diperintah hanya secara tidak langsung, artinya hanya sebagai konsekuensi karena mereka menumpang kapal  itu.  Dengan  kata  lain,  menurut  Foucault,  gagasan  tentang gouverner  les  hommes (memerintah atau mengarahkan orang) bukan berasal dari tradisi Yunani, tetapi harus dicari di tradisi Timur-Tengah, Ibrani atau Mesir.
Pada awalnya, sesuai dengan perkembangan makna dari tradisi Ibrani dan Mesir (Timur- Tengah) yang berbeda dari tradisi Yunani, konsep gouvernement memiliki makna material dan moral.  Pertama,  makna  material gouverner, menurut  Foucault,  ialah  “memberi  makan”, “memelihara”  atau  “mencukupi  untuk  hidup”  (Foucault,  2004:  125).  Kedua,  makna  moral gouverner meliputi (i) “mengarahkan hidup seseorang” dalam arti mengarahkan hidup rohani, mengarahkan  jiwanya;  namun  juga  berarti  (ii)  “menetapkan  suatu  diet”,  misalnya,  seorang dokter mengarahkan ( gouverner ) orang sakit; (iii) “mengarahkan perilaku”, misalnya, seorang gadis  yang  berperilaku  buruk  dalam  bahasa  Perancis  “ une  fille  qui  a  été  de  mauvais gouvernement ” (Foucault, 2004: 126).
Berdasarkan  penelusuran  sejarah  dari  makna  kata gouverner tersebut,  Foucault mengambil kesimpulan bahwa memerintah itu bukan memerintah negara, bukan memerintah wilayah atau struktur politik, tetapi yang diperintah adalah orang, penduduk, rakyat, individu atau  kolektivitas  (Foucault,  2004:  126).  Hasil  penelusuran  tersebut,  kelihatan  bahwa pemerintah itu lebih berperan sebagai yang memelihara, merawat, melayani dan menyediakan kebutuhan yang diperintah atau rakyatnya. Perspektif gouvernementalité inilah yang menjadi fokus  dari  etika  publik  (melayani  masyarakat),  yaitu  pelayanan  yang  responsif  dan  relevan terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Bentuk-bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  konflik kepentingan  atau  korupsi  lebih  dekat  melekat  dengan  sistem  pemerintahan  di  mana  model kekuasaannya  terlalu  berorientasi  ke  mengarahkan,  memerintah  kota  atau  negara  (tradisi Yunani),  sehingga  objeknya  bukan  orang,  masyarakat,  individu,  komunitas,  tetapi  struktur politik  atau  lembaga.  Dengan  pemahaman  seperti  itu,  terjadi  proses  depersonalisasi  objek pemerintahan, proses menjadi tidak peka lagi terhadap korban, karena struktur politik, lembaga itu  bukan  manusia.  Sedangkan  dalam  tradisi  Ibrani  dan  Mesir,  objek  pemerintahan  adalah orang,  penduduk,  individu  atau  kolektivitas.  Jadi  memerintah  adalah  proses  personalisasi
(“ nguwongké ”),  maka  seharusnya  bisa  lebih  peka  terhadap  korban  bila  terjadi  pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan atau korupsi.
Pemahaman tentang gouvernementalité seperti itu memiliki rasionalitas yang khas dalam pemerintahan:  pelaksanaan  kekuasaan-memerintah  diarahkan  untuk  mendorong  masyarakat bertindak  dan  mengontrol  kekayaan  dan  perilaku  semua  seperti  seorang  ayah  terhadap keluarga. Bentuk kendali ini adalah cara pemerintah menghasilkan warganegara yang sesuai dengan  kebijakan  atau  kepentingan  pemerintah  juga.  Praktek-praktek  terorganisir  ini menentukan mentalitas, rasionalitas dan teknik untuk mengarahkan sikap atau tindakan warga negara.  Jadi  pemerintahan  bukan  hanya  politik,  tetapi  semua  teknik  kontrol  diri,  biopolitik (kontrol masyarakat) dan kuasa-pengetahuan.
Memerintah  menjadikan  obyeknya  masalah  kontrol  diri,  petunjuk  untuk  keluarga  dan anak-anak,  manajemen  rumah  tangga,  mengarahkan  jiwa.  Jadi  Foucault  memperluas pemahaman tentang kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya hierarki dalam negara, namun bentuk perlindungan  sosial  (melayani)  dalam  lembaga-lembaga  (sekolah,  rumah  sakit,  lembaga psikiatri, asrama). Selain itu kekuasaan merupakan bentuk pengetahuan, karena kekuasaan bisa menghasilkan  pengetahuan  dan  wacana  yang  dibatinkan  oleh  individu  serta  mengarahkan perilaku masyarakat. Kekuasaan membawa ke bentuk perlindungan sosial lebih efektif, karena pengetahuan  memungkinkan  orang  memerintah  diri  sendiri.  Dengan  demikian  kekuasaan bukan  hanya  represif,  tetapi  produktif,  artinya  mendorong  tindakan-tindakan  atau  kegiatan- kegiatan  lain  yang  akan  bermanfaat  bukan  cuma  bagi  negara,  tapi  juga  bagi  masyarakat. Kekuasaan  yang  orientasinya  lebih  ke  represif,  mengatur  dan  mendisiplinkan  cenderung  ke penyalahgunaan kekuasaan yang memudahkan merebaknya konflik kepentingan dan korupsi. Sebaliknya  makna gouvernementalité cenderung  melindungi  atau  mengayomi  yang mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

## Konflik Kepentingan dan Korupsi Kartel-Elite
Berdasarkan hasil penindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama tiga tahun  terakhir  2019-2021  diperoleh  data  yang  mengindikasikan  adanya  konflik  kepentingan dan kartel -elite, sebagai berikut:
Tabel 1. Tindak Pindana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan
Profesi/Jabatan 2019/orang 2020/orang 2021/orang Jumlah/orang Anggota DPR/DPRD 10 23 30 63 Kepala Lembaga/Kementerian 2 4 0 6 Duta Besar 0 0 0 0 Komisioner 0 1 0 1 Gubernur/Walikota/Bupati dan Wakil 1 0 1 2 Eselon I/II/III 26 10 16 52 Hakim 0 0 0 0 Jaksa 3 0 0 3 Polisi 0 0 1 1 Pengacara 1 0 1 2 Swasta 59 32 30 121 Korporasi 1 0 1 2 Lainnya 33 31 28 92
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 Januari 2022 diolah oleh penulis
Tabel 1. Tindak Pindana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan tersebut di atas menjadi bukti  tindak  korupsi  bisa  terjadi,  karena  adanya  kolusi  pihak  swasta  (121  orang)  dengan anggota  DPR/DPRD  (63  orang).  Tindakan  korupsi  bisa  terjadi,  karena  pihak  swasta (pengusaha)  memberikan  suap  kepada  anggota  DPR/DPRD  dalam  membuat  regulasi  yang menguntungkan pihak swasta. Selain itu pihak swasta juga membiayai  anggota DPR/DPRD tersebut  pada  waktu  kampanye  Pemilihan  Umum.  Ada  relasi  mutualistik  yang  saling menguntungkan  antara  anggota  DPR/DPRD  dengan  pihak  swasta.  Anggota  DPR/DPRD dibiayai  ketika  pencalonan  dalam  Pemilu,  namun  setelah  mereka  menjadi  anggota  legislatif harus  membayar  hutang  telah  yang  diterimanya.Selain  itu  regulasi-regulasi  strategis  yang berhubungan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak,  misalnya: beras, gula  pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji, minyak tanah dan garam – rawan terhadap tindak korupsi atau kartel elite politik.
Ironinya korupsi juga terjadi di ranah ASN, ketika Jokowi gencar mencanangkan gerakan revolusi  mental  yang  mengikis  tindakan  mengambil  uang  rakyat.  Tindakan  korupsi  yang dilakukan oleh para ASN ini telah melukai hati rakyat. Para ASN yang seharusnya melayani masyarakat,  sebaliknya  malah  mencuri  uang  rakyat.  Korupsi  adalah  tindakan  yang  tidak terpuji, karena mengkhinati amanah rakyat.
Jumlah  ASN  yang  tertangkap  tangan  oleh  petugas  KPK  dalam  kurun  waktu  3  tahun berjumlah  52  orang  –  mereka  ini  termasuk  sudah  memiliki  gaji  yang  cukup  besar,  karena mereka  eselon  I,  II  dan  III.  Kerawanan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  ASN, biasanya  pada  saat  tender  barang  dan  jasa.  Pada  saat  tender  barang  dan  jasa  dengan  nilai miliaran rupiah dilaksanakan secara daring, maka para pengusaha melobi para ASN tersebut. Acara  tender  barang  dan  jasa  tetap  diadakan  secara  formal,  namun  pemenang  tender  sudah ditentukan oleh para eselon tersebut.
Selain kerawanan tender barang dan jasa dalam tindak korupsi yang melibatkan eselon I, II dan III ialah kenaikan jabatan ASN. Sudah menjadi rahasia umum, kalau ASN akan naik jabatan dan cepat prosesnya harus memberikan uang suap kepada para eselon atasannya dengan alasan untuk mengurus administrasi. Memperhatikan data KPK 3 tahun terakhir, tampaknya maraknya korupsi kartel-elite politik tidak bisa dicegah, hal ini dapat ditengarai dari maraknya politik uang dalam Pemilu atau Pilkada. Biaya Pemilu dan Pilkada yang tinggi, menyebabkan calon legislatif mencari hutang pada para pengusaha. Selain itu sebagian besar Ketua Umum partai politik pemenang Pemilu (9 parpol) adalah para pengusaha. Pengusaha yang mengelola partai politik bertemu pengusaha kaya raya, maka terjadilah kartel politik yang berdampak pada hajat hidup orang banyak terancam, misalnya: kasus minyak goreng yang melibatkan ASN dan elite  politik,  kasus  pembebasan  lahan  adat/hutan  untuk  penanaman  sawit  di  Sumetera, Kalimantan dan Papua (F. Lordon, 2008: 10).
Konflik  kepentingan  sulit  dihindari  ketika  pejabat  yang  adalah  elite  politik  sekaligus pemilik perusahaan. Bila pemisahan antara kepentingan masyarakat dan perusahaan tidak jelas -  sumberdaya  negara  bisa  dianggap  aset  perusahaannya.  Konflik  kepentingan  juga  merusak kebijakan  anggaran.  Fungsi  pengawasan  anggaran  bisa  berubah  menjadi  politik  manipulasi ketika  alokasi  dana  dalam  perencanaan  anggaran  diperdagangkan  di  antara  kelompok- kelompok  kepentingan.  DPR  bisa  berubah  menjadi  pemangsa  yang  siap  memeras  pejabat pemerintah  pusat,  Daerah  atau  Departemen.  Konflik  kepentingan  yang  tersamar  adalah
mengatur  nasib  masa  depan  dalam  bidang  politik.  Mereka  menggunakan  kekuasaan  ketika masih  menjabat  untuk  mencari  kedudukan  atau  pekerjaan  setelah  selesai  jabatan  (OECD, 2008:25).  Menghadapi  konflik  kepentingan  dan  korupsi  semacam  itu  diperlukan  bentuk pengawasan panoptik.
Mekanisme sistem panoptik ialah pengawasan yang dilakukan secara tidak teratur atau diskontinyu,  tetapi  memiliki  efek  dalam  kesadaran  pelaku  perasaan  terus  menerus  diawasi (Foucault,  1975:  233-239).  Dengan  demikian  terjadi  internalisasi  pengawasan,  sehingga muncul kecenderungan melakukan otosensor . Efek sistem panoptik ini menyebabkan pada diri pelaku kesadaran selalu diawasi. Salah satu bentuk sistem panoptik adalah mekanisme whistle- blowing ,  yaitu  ada  orang  atau  pihak  yang  bisa  merupakan  karyawan,  kolega,  anggota  suatu lembaga,  mantan  kolega,  mantan  karyawan  yang  siap  melaporkan  tindakan  yang  dianggap melanggar ketentuan.
Mekanisme whistle-blowing akan efektif bila: (i) laporan yang dituduhkan tepat; (ii) ada bukti  awal  yang  jelas,  sehingga  memungkinkan  pihak  yang  mendapat  laporan  bisa memverifikasi; (iii) mencek dan mencek kembali fakta yang diketahui sebelum mengatakan secara  spesifik  tingkat  pelanggaran;  (iv)  tuduhan  fair,  artinya  sejauh  mana  penyalahgunaan wewenang  itu  mengancam/membahayakan  kepentingan  publik  (bukan  sekedar  bentuk  balas dendam  atau  mencari  sensasi);  dan  (v)  akan  lebih  dipercaya  oleh  publik  bila  tidak  dalam anonimitas,  meskipun  anonimitas  juga  tetap  berguna. Whistle-blower sebaiknya  diberi imbalan, karena jarang orang yang bersedia menjadi whistle-blower dengan risiko yang besar. Bentuk  pengawasan  panoptik  lainnya  adalah  pengawasan  itu  harus  melekat  artinya tumbuh dalam kesadaran pada diri pejabat. Kesadaran seperti ini hanya tumbuh-berkembang bila  pejabat  memiliki  kompetensi  profesional  yang  dituntut  oleh  pelayanan  terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang dijabarkan melalui  pendekatan  deduktif  ke  induktif.  Data  dikumpulkan  melalui  kajian  pustaka  dari beberapa  sumber  yang  relevan  dan  berkaitan  dengan  etika  publik  seperti  buku,  jurnal  dan artikel ilmiah lainnya. Setelah buku dan jurnal dikumpulkan, kemudian dipetakan masalah apa yang  dihadapi  oleh  penyelenggara  pemerintahan,  khususnya  pejabat  dan  birokrat.  Setelah pemetaan permasalahan tentang praktik pemerintahan dilakukan, langkah selanjutnya mencari data  penyimpangan  praktik  pemerintahan  di  Indonesia.Setelah  membandingkan  tentang kebijakan  pemerintah  makro  dan  praktik  di  lapangan,  kemudian  penulis  menganalis  dan membuat pola tentang pelayanan publik yang melayani dan melindungi.

## ETIKA PUBLIK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Mengubah  mentalitas  ASN  dari  priyayi  ke  mentalitas  melayani  publik  tidak  semudah membalik telapak tangan. Diperlukan upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mengubah mentalitas baik dari pihak ASN, para pejabat dan elite politik. Tidak cukup hanya pencanangan Gerakan Nasional  Revolusi  Mental,  tanpa aksi  konkret  di  ranah birokrasi.  Untuk mengubah mentalitas  diperlukan  waktu  yang  lama  dan  dilakukan  secara  terus  menerus.  Perubahan mentalitas tersebut, idealnya menjadi budaya kerja baru yang menggantikan budaya kerja lama.
Para  birokrat  atau  ASN  inilah  yang  menjadi  ujung  tombak  terdepan  untuk  melayani
masyarakat. Mereka perlu dipersiapkan secara profesional dan dibekali kompetensi melayani, sebab  ASN  mencerminkan  atau  merepresentasikan  wajah  pemerintah  di  depan  masyarakat. Bila pelayanan mereka kurang baik  terhadap masyarakat,  maka nama baik pemerintah  akan tercoreng juga. Di satu sisi ASN memerlukan profesionalisme, dimana dia menguasai bidang secara  mahir.  Di  sisi  lain  ASN  dalam  era  Jokowi  dituntut  sigap,  cepat  dan  kompeten  untuk melayani.  Kompetensi  ialah  kemampuan  melakukan  pekerjaan  yang  dilandasi  dengan pengetahuan,  ketrampilan  dan  mentalitas  melayani.  Ringkasnya  kompetensi  melayani merupakan  bagian  penting  dalam  ASN  mengemban  tugas  pokok  dan  fungsi.  Seperti  halnya kemampuan  profesional  yang  dilakukan  melalui  uji  profesional  melalui  tahapan  ujian pengetahuan, afektif dan ketrampilan. Idealnya ada kristalisasi pembudayaan uji kompetensi melayani  yang  dilakukan  secara  Nasional  dan  berkelanjutan  untuk  menjabarkan  revolusi mental yang digulirkan Jokowi.
Pemerintah melalui Kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar  Pelayanan  di  Lingkungan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi.Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi No 19/2021 pasal 1 butir 3 tentang dari 16 standar pelayanan publik, sebagai berikut:
a. data dan informasi;
b. konsultasi;
c. audiensi;
d. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
e. penataan organisasi;
f. penetapan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara;
g. pengaduan pelayanan publik;
h. layanan perpustakaan;
i. penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah; j. penetapan kelas jabatan;
j. penetapan jabatan fungsional;
k. penetapan hari dan jam kerja instansi Pemerintah;
l. penetapan pakaian dinas instansi Pemerintah;
m. pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik;
n. penetapan tunjangan jabatan fungsional; dan
o. penetapan hak keuangan pimpinan/anggota lembaga non struktural.
Standar yang telah ditetapkan oleh  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19/2021 tersebut yang berhubungan dengan publik hanya satu, yakni: pengaduan  pelayanan  publik.  Dalam  standar  yang  telah  diatur  tersebut  masyarakat  dapat mengadukan  ke  Kementerian  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Pelayanan  terhadap pengaduan masyarakat telah ditentukan berdasarkan tingkatan, yakni: (1) kasus normatif 5 hari, (2)  kasus  membutuhkan  pemeriksaan  lapangan  14  hari  dan  (3)  kasus  pengaduan  berkadar membutuhkan pengawasan dan membutuhkan pemeriksaan lapangan 60 hari.
Membaca Peraturan Kemenpanrb No 19/2021 secara keseluruhan tampak bahwa standar pelayanan  hanya  bersifat  administratif.  Pelayanan  administratif  hanya  berfokus  pada kekuasaan  atau  melayani  elite  politik.  Standar  yang  dibuat  oleh  Kemenpanrb  tersebut  tidak
berdampak  pada  reformasi  birokrasi  yang  diharapkan,  yakni  terjadinya  perubahan  cara pandang  (mentalitas)  melayani  atasan  menjadi  melayani  masyarakat.  Hal  ini  bertentangan dengan  amanah  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal  1  dan  sila  keempat  Pancasila  bahwa pemerintah  dibentuk  oleh  rakyat  untuk  melayani  rakyat.  Pemerintah  melalui  birokrasi seharusnya  mendekatkan  diri  dan  menjawab  kebutuhan  masyarakat,  misalnya:  pengentasan kemiskinan,  pendidikan,  kesehatan,  pengangguran,  perumahan,  kebutuhan  dasar  sembilan bahan pokok dan lain-lain.
Tampaknya  yang  dicanangkan  oleh  Jokowi  tentang  gerakan  revolusi  mental  tidak dijabarkan secara konsisten oleh para Menteri, sehingga gerakan revolusi mental mengalami resistensi dan kurang mengakar pada ASN. Oleh karena tidak adanya perubahan sikap mental para birokrat (ASN) dan elite politik untuk menjabarkan revolusi mental yang bermuara pada perubahan  watak  dan  karakter  melayani  masyarakat  selaku  pemilik  kedaulatan,  maka maraknya korupsi yang melibatkan ASN cenderung meningkat.

## Perubahan melalui Modalitas Etika Publik
Permasalahan yang belum bisa dituntaskan Jokowi dalam pemerintahannya ialah tidak adanya sinkronisasi antara instruksi Presiden dengan para Menteri dalam menjabarkan revolusi mentalitas  ASN.  Presiden  mencanangkan  gerakan  revolusi  mental  dengan  tujuan  untuk melayani masyarakat. Rakyat selaku pemilik kedaulatan harus dilayani dengan optimal. Rakyat tidak perlu diatur dengan standar-standar yang kaku, yang menyebabkan mereka tidak terlayani secara optimal. Oleh karena pelaksana kebijakan Presiden adalah para Menteri yang dibantu oleh ASN – idealnya ada sinkronisasi antara masing-masing kementerian dalam mewujudkan revolusi mental. Oleh karena para Menteri berlatar belakang dari partai politik, yang mencari kekuasaan dan uang, maka suatu keniscayaan bahwa konflik kepentingan terjadi.
Oleh  karena  itu  ASN  membutuhkan  mental  bersih  dari  keinginan  untuk  berkuasa  dan melayani masyarakat dengan setulus hati. Demikian juga setiap anggota DPR/DPRD adalah wakil  rakyat  dan  wajib  melayani  rakyat  dengan  segenap  jiwa  raga.  Mereka  yang  menjabat sebagai anggota legislatif atau Kepala Daerah yang dipilih melalui Pemilu atau Pilkada harus mengutamakan hajat hidup orang banyak. Bukan kepentingan pribadi atau partai politik yang utama,  tetapi  kepentingan  rakyat  yang  memberi  amanah  yang  harus  diutamakan.  Untuk menjelaskan  tentang  perubahan  mentalitas  priyayi  ke  mentalitas  melayani,  digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Transformasi Mentalitas Priyayi ke Mentalitas Melayani
Gambar 1 tersebut di atas menjelaskan tentang proses perubahan mentalitas seseorang yang  dimulai  dari  keluarga.  Mentalitas  ialah  keadaan  jiwa  (batin),  cara  pikir  dan  perasaan seseorang yang memengaruhi dia bertindak. Apabila jiwa ASN bersih, cara pikir jernih  dan perasaannya  nyaman,  maka  dia  mampu  melayani  masyarakat  dengan  baik.  Sesungguhnya mentalitas dibangun oleh beberapa faktor, sebagai berikut: pertama, keluarga . Peran keluarga, dalam hal ini bapak, ibu dan saudara membentuk jiwa seseorang yang bersih. Teladan hidup dari  bapak  dan  ibu  sangat  kuat  melekat  dalam  jiwa  anak  yang  kelak  akan  membentuk mentalitas yang tangguh, misalnya: orang tua yang mengajarkan prinsip hidup jujur, disiplin, kerja keras dan bermurah hati pada sesama akan menginspirasi anak. Ajaran orang tua untuk hidup jujur yang melekat dalam jiwa anak akan menghasilkan anak yang tidak menyontek atau mencuri.  Kebiasaan  kecil  seperti  menyontek  di  kelas  dalam  ujian  sekolah  mengindikasikan nilai-nilai  kejujuran  dalam  rumah  sudah  pudar.  Mentalitas  disiplin  dan  kerja  keras  untuk mencapai  keberhasilan  perlu  ditanamkan  dari  keluarga.  Dengan  adanya  prinsip  kejujuran, disiplin  dan  kerja  keras,  maka  keberhasilan  akan  terwujud.  Ringkasnya  pembentukan  dasar mentalitas  seseorang  dimulai  dari  keluarga,  maka  untuk  mengubah  mentalitas  ASN  harus dimulai  dalam  keluarga  bukan  pada  aturan  atau  regulasi.  Aturan  yang  dibuat  pemerintah terbukti tidak mampu mengubah perilaku ASN dan para pejabat, apalagi elite politik selaku atasan mereka kurang memberikan teladan yang baik.
Kedua, peran iman . Tidak bisa disangkali bahwa untuk mengubah mentalitas seseorang yang memengaruhi perilaku ialah faktor iman (spiritualitas). S piritualitas bermakna seseorang yang mencari makna dan tujuan di luar diri dan kehidupan. Spiritualitas berbeda dengan agama, karena dia lebih luas dan melampaui pemikiran manusia. Faktor spiritualitas menjadi modal terjadinya perubahan mentalitas, karena spiritualitas mempertemukan iman yang dari atas yang mampu  mengubah  cara  pikir  dan  sikap  manusia.  Faktor  iman  yang  diwujudkan  melalui membaca kitab suci, berdoa, hidup lurus dan menghidupkan hati nurani. Hati nurani ini penting untuk  mengendalikan  jiwa,  perasaan  dan  tindakan  yang  bersih.  Ringkasnya  faktor  iman (spiritualitas) menyadarkan manusia bahwa dia memiliki hati nurani.
Ketiga, modalitas etika publik . Modalitas etika publik dimaksudkan untuk mengubah mental priyayi yang berorientasi ke kekuasaan menjadi pelayanan masyarakat. Modalitas etika publik diarahkan untuk memperkuat infrastruktur etika yang mengandalkan pada akuntabilitas, transparansi dan netralitas.  Pengertian akuntabilitas menurut Guy Peters (2007: 16-17) tidak bisa  dilepaskan  dari  transparansi,  karena  melalui  transparansi  dimungkinkan  ikut  sertanya kontrol  dari  pihak  masyarakat.  Melalui  transparansi  itu,  akuntabilitas  pemerintah  bisa diwujudkan  karena  transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dilakukan.  Dengan  demikian  laporannya  terbuka untuk  diperiksa  oleh  pihak  luar,  organisasi  mandiri,  legislator,  atau  auditor  publik  yang hasilnya harus dipublikasikan. Bentuk keterbukaan ini memberi akses kepada pihak dari luar organisasi  pemerintah  untuk  mengritisi  dan  mengoreksi  dari  perencanaan  sampai implementasinya.  Melalui  kritik  dan  koreksi  itu,  partisipasi  masyarakat  lebih  konkret  dan meningkatkan  kemampuan  pemerintah  untuk  merespon  kebutuhan  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini tidak selalu mudah diimplementasikan, karena  pejabat  pemerintah  sering  harus  menghadapi  dilema  antara  upaya  menjawab kepentingan masyarakat dan kepentingan atasan politiknya. Justru dalam dilema moral seperti itu integritas pejabat publik diuji: beranikah mereka mengutamakan kepentingan hajat hidup
orang  banyak,  meskipun  harus  menghadapi  risiko  berseberangan  dengan  atasannya,  bahkan harus menghadapi ancaman diganti. Keteguhan keputusannya mencerminkan sumpah dan janji ketika mereka dilantik menjadi pejabat atau birokrat.
Selaras dengan hal tersebut seorang pelayan publik haruslah bermodal utama integritas. Integrita s ialah  tindakan  sesorang  yang  konsisten  antara  nilai-nilai  yang  dianut,  dipikirkan dengan  tindakan  sesuai  dengan  norma  dalam  masyarakat. Integritas  dibangun  berdasarkan karakter  didikan  keluarga  dan  pengalaman  spiritualitas.  Data  KPK  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  ASN,  pejabat  dan  anggota  legislatif  rawan  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan.  Semakin  seseorang  dekat  dengan  kekuasaan,  maka  semakin  jauh  dari  melayani rakyat.
Ada tiga cara untuk bisa mengenali integritas pelayan publik (Kolthoff, 2007:40), yakni a)  visinya  jelas  yang  tercermin  dari  upaya  memperjuangkan  suatu  nilai,  yaitu  responsif terhadap  kebutuhan  orang  banyak;  b)  konsisten  dan  jujur  dalam  upayanya  mencapai kesejahteraan  bersama  yang  terbukti  dari  satunya  kata  dan  perbuatan;  c)  menunjukkan tanggungjawab  terhadap  apa  yang  menjadi  keprihatinan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Ketiga kriteria  tersebut  sekaligus  menandai  semangat good  governance, karena  integritas  pelayan publik  sesuai  dengan  nilai,  tujuan  dan  kewajiban  yang  dipercayakan  dan  mencerminkan kepatuhan  kepada  norma  yang  mengatur  jabatannya  (A.J.  Brown,  2008:4).  Jadi  integritas pelayan  publik  dipahami  bukan  hanya  secara  negatif,  yaitu  tidak  korupsi,  tidak menyalahgunakan  kekuasaan  atau  tidak  melakukan  kecurangan,  tetapi  lebih  secara  positif, yaitu mengusahakan kesejahteraan bersama.
Transparansi  yang  serius  melibatkan  masyarakat  dalam  mengawasi  proses  pelayanan publik bisa terwujud asalkan memenuhi lima syarat berikut: (i) dalam pengadaan barang dan jasa harus ada informasi yang jelas tentang aturan, prosedur dan kesempatannya; (ii) informasi harus relevan dan bisa dipercaya sebagai jaminan agar ada persaingan terbuka dan kolusi bisa dihindari;  (iii)  harus  ada benchmark untuk  memungkinkan  standardisasi  proses . Dengan demikian dimungkinkan untuk bisa membandingkan keputusan-keputusan yang memudahkan pengawasan  internal,  termasuk  melacak  pelanggaran  atau  penyimpangan;  (iv)  harus  ada dokumentasi  yang  mudah  diakses  terkait  dengan  keputusan  penting  dalam  pengadaan barang/jasa;  (v)  Pengadaan  barang/jasa  dengan  sistem  elektronik harus  diterapkan,  karena memudahkan audit, merevisi dan mengevaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa. Selain itu, sistem  elektronik  secara  otomatis  menghubungkan  dengan  seluruh  sistem  manajemen keuangan.  Jadi  integritas  pejabat  dan  birokrat  bukan  hanya  menyangkut  masalah  etika individual, tetapi dikondisikan juga oleh sistem atau organisasi di mana budaya etika dalam pemerintahan perlu dikembangkan.
Membangun budaya etika bukan sekedar penyadaran melalui seminar atau pelatihan, namun  lebih  menyangkut  masalah habitus belarasa  pejabat:  bagaimana  menumbuhkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Bentuk pelatihan yang butuh waktu panjang ialah kerja pro  bono .  Praktek pro  bono ( pro  bono  publico :  untuk  kesejahteraan  masyarakat) sebaiknya menjadi syarat bagi kaum profesional yang ingin masuk ke dalam jabatan-jabatan publik. Pro  bono dipahami  sebagai  bentuk  kerja  sukarela  para  profesional,  tetapi  tidak mendapat  imbalan  material  atau  finansial  karena  dianggap  sebagai  pengabdian  masyarakat. Tidak seperti relawan yang biasa dalam suatu kegiatan, kerja pro bono menuntut kepemilikan akan keahlian/profesi agar bisa memberi pelayanan gratis bagi mereka yang miskin, terpinggir
atau korban. Cara menilainya berdasarkan jumlah jam kerja pro bono yang dilakukan kaum profesional. Jumlah jam kerja tertentu per bulan menjadi syarat bila ingin menduduki jabatan, calon legislatif atau jabatan struktural lainnya. Melalui kerja pro bono ini mau ditanamkan di benak  semua  warganegara  bahwa  jabatan  menuntut  nilai  etis  atau  kewajiban  moral,  yaitu pertama-tama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Integritas  dalam  pelayanan  publik  mengandaikan  keberanian  untuk  menolak  godaan konflik  kepentingan  dan  korupsi.  Integritas  pelayan  publik  tercermin  dari  kebijakan  dan keputusannya  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai,  tujuan  dan  tanggungjawab  yang  dituntut  oleh norma-norma jabatan tersebut (Brown, 2008: 4). Penopang integritas pelayan publik terdiri dari dua faktor: pertama, ketrampilan dalam membentuk sikap atau kecenderungan ( habitus ) dalam bertindak  etis;  kedua,  mengintegrasikan  budaya  etika  ke  dalam  organisasi  pemerintahan. Dengan  demikian  terbentuk  sistem  yang  menjamin  integritas  dan  sekaligus  aktor  yang bertindak mendasarkan diri pada norma etika.

## Kebijakan Publik Bertolak dari Nilai Bersama
Kebijakan  publik  merupakan  upaya    melalui  keputusan-keputusan  dan  tindakan- tindakannya  untuk  menghadapi  masalah-masalah  dalam  menjawab    kebutuhan  hajat  hidup orang  banyak  (C.L.Cochran,  2005:1).  Kebijakan  pemerintah  mengurusi  alokasi  sumber- sumber daya untuk mencapai nilai-nilai bersama yang diprioritaskan oleh masyarakat. Nilai- nilai  ini  berperan  sebagai  kriteria  dan  acuan  di  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan yang menyangkut pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya, semua warganegara setara di muka hukum,  ketidaksamaan  sosial-ekonomi  harus menguntungkan semua, terutama mereka yang paling lemah atau yang paling terpinggirkan (Rawls, 1971). Prinsip etika publik semacam itu sangat membantu memberi landasan pertimbangan etis pejabat dan birokrat dalam menentukan kebijakan, karena dalam masyarakat selalu ada “pihak yang paling tidak diuntungkan” -  kaum miskin, yang tersingkir dalam persaingan, kelompok gender atau kelompok minoritas. Dengan demikian kemampuan teknis untuk menganalisa masalah perlu dilengkapi dengan kemampuan menangkap pertaruhan etis yang biasanya tidak lepas dari masalah keadilan sosial. Oleh karena itu pelayan publik (pejabat dan birokrat ) idealnya  memiliki kompentensi etika.
Kesadaran moral seseorang bisa berkembang salah satunya dengan mengikuti pelatihan etika dan membiasakan diri dengan refleksi etika. Mengapa? Karena pola pikir dan perilaku seseorang  bisa  berubah  berkat  kesediaan  untuk  diskusi  dan  interaksi  dengan  orang  lain. Berubah berarti suatu bentuk reorganisasi cara berpikir, maka sebetulnya pertimbangan moral dalam keputusan merupakan hasil dari reorganisasi cara berpikir. Pengetahuan dan pengalaman memengaruhi perkembangan kesadaran moral seseorang, bukan hanya karena hanya pengaruh lingkungan. Perkembangan kesadaran moral pada tingkat paska-adat ditandai dengan kuatnya belarasa dan kesediaan untuk berkorban bagi orang lain. Oleh karena itu, satu keutamaan yang jarang  diungkap  sebagai  tuntutan  pejabat  publik  ialah  bela  rasa  terhadap  masyarakat  yang menjadi korban kebijakan atau yang terpinggirkan. Paparan di atas sudah dijelaskan pentingnya kerja pro bono untuk menumbuhkan habitus belarasa.
Bourdieu menggunakan istilah habitus , yaitu hasil pembiasaan dari mengamati, meniru, mengalami, memecahkan masalah dan membiasakan diri pada kebiasaan yang baik dan benar. Cara  menghadapi  masalah-masalah  menunjukkan  tingkat  kesadaran  moral  seseorang.  Juga
kemampuan  tanggungjawab  kepada  pihak  lain  mengandaikan  kompetensi  etika  yang  tinggi, karena harus berani mengambil resiko yang akan menuntut tanggungjawabnya.
Kepemimpinan yang efektif tidak akan mengurusi semua hal, tetapi mampu membagi tugas  dan  melakukan  koordinasi.  Pendelegasian  tanggungjawab  kepada  anggota-anggotanya akan  menumbuhkan  inisiatif,  memacu  kreativitas  dan  mendorong  produktivitas.  Sebetulnya prinsip  subsidiaritas  bisa  membantu  dalam  pembagian  tanggungjawab.  Prinsip  subsidiaritas dipahami,  apabila  unit  yang  lebih  kecil  atau  seseorang  dengan  kemampuan,  sarana  dan ketrampilan yang ada bisa menyelesaikan suatu tugas atau masalah, unit yang lebih besar tidak perlu campur tangan. Bila pendelegasian mengikuti prinsip subsidiaritas, pemimpin tidak perlu intervensi di semua bidang atau tingkat.  Manajemen nilai menjadi nyata karena tanggungjawab pribadi ditekankan. Prinsip subsidiaritas merupakan salah satu modalitas yang mengatur antara unit  kecil  dengan  unit  yang  lebih  besar  sehingga  kreativitas  dan  tanggungjawab  tumbuh. Pemimpin  mempercayakan  unit  di  tingkat  bawah  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Dengan demikian, etika menyumbang mempertajam pertimbangan kebijakan yang berpihak pada hajat hidup  orang  banyak.  Kompetensi  etika  anggota-anggota  dan  pimpinannya  akan  semakin berkembang.
Mekanisme  pengawasan  bisa  menjadi  modalitas  etika  karena  mampu  memberi  sanksi sehingga semakin mengasah kompetensi etika, agar pejabat publik lebih efektif mengarahkan kebijakan pemerintah. Mekanisme pengawasan itu meliputi:  (i) akuntabilitas dan pers bebas yang  kritis;  (ii)  adanya  rotasi  jabatan  yang  disertai  evaluasi  terhadap  kinerja  pejabat sebelumnya untuk mencegah korupsi dan konflik kepentingan (Dobel, 1999: 46); (iii) kode etik dan  legislasi  untuk  mencegah  konflik  kepentingan,  pembentukan  auditor  mandiri,  sistem pengawasan  internal  dan  dewan  penasehat  etika;  (iv)  pada  tingkat  manajerial,  kompetensi teknis  dan  kompetensi  kepemimpinan  pejabat  dan  birokrat  menopang  kompetensi  etis;  (v) tatakelola  secara  elektronik dan  pengawasan  masyarakat . Dengan  demikian  membangun integritas pejabat publik menuntut pembenahan mekanisme pengawasan.

## KESIMPULAN
Pemerintah berupaya mencanangkan gerakan revolusi mental pada ASN dan para pejabat untuk  merubah  mentalitas  mereka  melalui  berbagai  regulasi  dan  kegiatan,  agar  masyarakat terlayani  dan  terlindungi.  Namun  upaya  pemerintah  menegakkan  keadilan  bagi  rakyat,  agar mereka  terlayani  dan  terlindungi  terkendala  adanya  mentalitas  yang  menerabas.  Oknum pejabat eselon I, II, III, ASN, elite partai politik dan Kepala Daerah terbukti melakukan tindak korupsi. Selain itu tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian, menyebabkan program Jokowi belum optimal terwujud.
Untuk mengubah mentalitas priyayi yang diwarisi ASN diperlukan keberanian memutus mata  rantai  tersebut,  agar  ASN  memiliki  mentalitas  melayani  masyarakat.  Melalui menghidupkan  hati  nurani,  hidup  berintegritas  dan  memiliki  panggilan  jiwa,  maka  jiwa melayani masyarakat dan melindungi akan tumbuh.  Ringkasnya pelayanan pada masyarakat membutuhkan revolusi mental untuk berubah dan berfokus pada kinerja pelayan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara lahir dan batin.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  F.  N.,  &  Roziqin,  A.  (2020).  The  Perspective  of  Bureaucratic  Reform  (Kang  Yoto’s Leadership)  in  Bojonegoro. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik) , 126–142. https://doi.org/10.31947/jakpp.vi.10014
Bishop,  Patrick  (ed.),  2003, Management  Organisation,  and  Ethics  in  the  Public  Sector,
Burlington: Ashgate
Boisvert,Yves, Crise  de  confiance  et  crise  de  legitimité:  de  l’éthique  gouvernementale  á l’éthique publique , dans: Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 4, no 1, Printemps 2002, 19-31.
Bourdieu, P., 1994: Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Seuil
Bowman, James S., 2010: Achieving Competencies in Public Services. The Professional Edge Second Edition, Armonk N.Y.:  M.E.Sharpe
Cochran,  Charles  L.,  &  Malone,  Eloise  F.,  2005: Public  Policy:  Perspectives  and  Choices, Colorado: Lynne Rienner
Considine, Mark, 1994: Public Policy: A Critical Approach, South Melbourne: Macmillan Dwiyanto,  Agus  dkk.2015.  Etika  Publik  :  Modul  Pendidikan  dan  Pelatihan  Prajabatan Golongan 3. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
David & Rasmussen, Ken, 2008: Professionalism and Public Service, Toronto: University of Toronto Press
Dobel, Patrick  J., 1999: Public Integrity, Baltimore: Johns Hopkins University press Drüke,  Helmut,  2007: Can  E-Government  Make  public  Governance  More  Accountable? , dalam:  Anwar  Shah, Performance  Accountability  and  Combating  Corruption , Washington DC: The World Bank, hlm. 59-87
Faedlulloh, D., Yulianto, Y., & Karmilasari, V. (2021). A Structural and Mindset Bureaucratic Reform  Agenda  for  Jokowi’s  Second  Term. BISNIS  &  BIROKRASI:  Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 27 (2). https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11466
Fleishman,  Joel  L.,  1981: Public  Duties:  The  Moral  Obligation  of  Government  Officials, Cambridge,  Massachussetts: Harvard University Press.
Foucault, Michel, 1975: Surveiller et punir , Paris: Gallimard
---------------------, 2004: Sécurité, Territoire, Population : Cours au Collège de France, 1977- 1978, Paris: Galliard-Seuil
---------------------,  2008: Le  Gouvernement  de  Soi  et  des  Autres ,  Cours  au  Collège  de France,1982-1983, Paris: Gallimard
Haryatmoko,  2011: Etika  Publik:  untuk  Integritas  Pejabat  Publik  dan  Politisi ,  Jakarta: Gramedia
---------------,  2020: Jalan  Baru  Kepemimpinan  &  Pendidikan:  Jawaban  atas  Tantangan Disrupsi-Inovatif , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Huberts, L. W. J.  C. (2018).  Integrity:  What  it is and Why it is  Important. Public Integrity , 9922 . https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404
Ichsan, R. N., Surianta, E., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (Ajendam) - I Bukitbarisan Medan.
Jurnal Darma Agung , 28 (2), 187. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.625
Johansen,  Bob,  2017: The  New  Leadership  Literacies:  Thriving  in  a  Future  of  Extreme disruption and Distributed Everything , Oakland, CA: Berrett: Koehler Kolthoff, Emile, 2007 , Ethics and New Public Management , Den Haag: BJU OECD, 2003:Guidelines and Overview, Managing Conflict of Interest in the Public Service,
Paris: OECD Publishing
OECD, 2002: Public Sector Transparency and Accountability: Making it Happen, Paris: OECD Publishing
OECD,  2005: Fighting  Corruption  and  Promoting  Integrity  in  Public  Procurement, Paris: OECD Publishing
OECD,  2007: Integrity  in  Public  Procurement.  Good  Practice  From  A  to  Z, Paris:  OECD Publishing
OECD, 2009: OECD Principles for Integrity in Public Procurement, Paris: OECD Publishing Peeters, B.Guy, 2007, Performance-Based Accountability , dlm: Shah, Anwar, Performance Accountability and Combating Corruption , Washington DC: The World Bank, hlm.15-32 Pius XI, 1931, Quadragesimo Anno , terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Hardawiryana, dalam Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja tahun 1891-1991, Dokpen KWI Rawls, John, 1971, A Theory Justice, The Belknap Press of Harvard University Press. Ricoeur, Paul, 1990: Soi-meme comme un autre, Paris: Esprit-Seuil. -----------------, 1991: Lectures 1. Autour du  Politique, Paris: Esprit/Seuil Sukmajadi, B. (2019). Peran Diklat Revolusi Mental Terhadap Peningkatan Profesionalisme ASN Dalam Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. Monas: Jurnal Inovasi Aparatur , 1 (1), 30–38. scholar.archive.org
Sutor, Bernhard, 1991: Politische Ethik, Paderborn: Ferdinand Schöningh. Thai, Khi V., 2009 : International Handbook of Public Procurement, Boca Raton, FL: Taylor and Francis