## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS KARYA CIPTA POTRET BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN

## BULELENG
Meilin Loviana Dewi, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan
Ganesha  Singaraja, Indonesia
e-mail : { meilin@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  hak  atas karya  cipta  potret yang  diunggah  di media  sosial yang  mana  karya  cipta  potretnya  digunakan  tanpa  lisensi  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya hukum yang  dapat  dilakukan  pemegang  hak  atas  karya  cipta  potret  tanpa  lisensi  oleh pihak yang tidak beratnggung jawab di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling dan snowball  sampling .  Teknik  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial belum terimplementasi secara maksimal karena masih terdapat pengguna media sosial yang menggunakan potret unggahan orang lain tanpa lisensi untuk mendapat keuntungan secara komersil meskipun pihak Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara siber di media sosial. Upaya yang dapat  dilakukan  pemegang  hak  atas  karya  cipta  potret  di  Kabupaten  Buleleng yang  diunggah  di  media  sosial,  pihak  terkait  dapat  melakukan  pengaduan  atau laporan secara lisan maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa bukti terkait dengan permasalahan yang terjadi ke Polres Buleleng.
Kata Kunci: Potret, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

## Abstract
This study aims to determine the implementation of legal protection for copyright holders for portrait copyrighted works uploaded on social media where the portrait copyrighted works are used without a license by irresponsible parties in Buleleng Regency and to find out legal remedies that can be taken by copyright holders for copyrighted works. portrait without a license by an irresponsible party in Buleleng Regency based on Law Number 28 of  2014 concerning  Copyright. The type of research used is descriptive empirical legal research.  Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive sampling and snowball sampling. Data processing techniques in this study were processed and analyzed qualitatively.  Based  on  this  research,  it  can  be  seen  that  legal  protection  for copyright holders of portraits uploaded on social media has not been implemented optimally  because  there  are  still  social  media  users  who  use  other  people's uploaded portraits without a license to gain commercial benefits even though the
Buleleng Police have carried out surveillance. cyber on social media. For handling problems related to portrait copyrights in Buleleng Regency and efforts that can be made by rights holders for portrait copyright works in Buleleng Regency which are uploaded on social media, related parties can make complaints or reports verbally or in writing by showing some evidence related to the problems that occurred. to the Buleleng Police Station.
Keywords: Portrait, Legal Protection, Copyright

## PENDAHULUAN
Pada era  teknologi  digital saat  ini,  karya  seseorang  sangat mudah  diakses  bahkan  secara gratis. Jika karya tersebut memang  dipublikasikan  secara gratis  dan  memang  untuk  publik, tentu  tidak  menjadi  masalah. Namun  terkadang  ada  pihak  lain yang  menggunakan  hasil  karya tersebut untuk meraup keuntungan komersil. Alhasil keuntungan komersil yang seharusnya dinikmati oleh Pencipta beralih  ke  pihak  yang tidak bertanggung  jawab.  Hal  ini tentu menimbulkan permasalahan karena siapapun memiliki kebebasan  untuk  mengeluarkan pendapat,  opini,  ide  dan  gagasan di Instagram. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada  kontrol  sering menimbulkan permasalahan yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.  Salah  satu  contoh permasalahan yang terdapat pada pengguna Instagram yaitu pengguna Instagram dengan sengaja menggunakan foto pribadi orang lain  tanpa izin demi keuntungan  pribadinya, seperti halnya pengguna Instagram membuat akun baru dengan nama yang  berbeda  tetapi  dengan  foto yang sama untuk menarik perhatian pengguna  Instagram atau  akun  ini  biasanya  disebut dengan akun palsu. Dalam menciptakan suatu kepemilikan,  suatu  hasil  karya yang baru, perlu adanya pendefinisian  sifat  dan  hakikat kepemilikannya yaitu terkait dengan Kekayaan Intelektual (Intelectual Property) yang
merupakan  hasil  pemikiran  dan budidaya  manusia  yang  perlu mendapat  perlindungan  hukum dari pembajakan,  pendistribusian maupun tindakan illegal lainnya (Nafebra, 2019 : 2). Adapun permasalahan yang muncul  terkait dengan penyalahgunaan potret orang lain di  media  sosial  Instagram  oleh pihak  yang  tidak  bertanggung jawab untuk kepentingan komersial  yaitu berdasarkan  hasil observasi langsung di media sosial Instagram dengan mewawancarai salah satu akun yaitu pemilik akun @meilinloviana yang mana terdapat  3  (tiga)  akun  palsu  yang diketahui  menggunakan  potret dirinya  yang  diunggah  di  media sosial Instagram kemudian disalahgunakan untuk kepentingan komersil.  Tiga  akun tersebut antara lain yaitu @natsyasimorangkir, @lisagretz21 dan @rayasafirasal. Ketiga akun tersebut menggunakan potret yang diunggah di media sosial Instagram  @meilinloviana  untuk kepentingan komersil dengan modus yang berbeda-beda. Pada akun @natsyasimorangkir melakukan modus dengan jumlah pengikutnya. Jumlah pengikut pada  akun  @natsyasimorangkir sudah cukup banyak yaitu 10.500. Dengan banyaknya jumlah pengikut tersebut, akun @natsyasimorangkir mendapatkan paid  promote dari akun  @msslimbeauty.  Diketahui apabila mendapatkan paid
promote akan  mendapat  bayaran karena  telah  membantu  usaha seseorang melalui akun Instagram
dengan  memanfaatkan jumlah pengikut yang             ada. Modus selanjutnya dilakukan pada akun @lisagretz21,  akun  ini  menjual potret @meilinloviana untuk bayaran perjanjian booking online . Dapat  dilihat  pada  bio  Instagram @lisagretz21 yang dapat meyakinkan bahwa akun tersebut menyalahgunakan  potret  yang diunggah @meilinloviana, adapun bunyi  bio  akun  tersebut  yaitu Welcome, book? only wa 082375747***, karena tertera nomor  telepon  si  pemilik  akun palsu tersebut, selanjutnya pemilik potret asli  melakukan  pengecekan melalui aplikasi get  contact yang mana hasilnya menunjukkan bahwa  nomor  tersebut  adalah penipu. Tidak berbeda jauh dengan akun @lisagretz21, pada akun @rayasafirasal juga melakukan modus untuk kepentingan komersil  dengan menipu pengguna Instagram untuk  mengirimkan  uang  kepada akun palsu tersebut. Modus yang dilakukan adalah mendekati/mencari pacar mengunggakan potret @meilinloviana agar lebih mudah untuk  meminjam  uang.  Akun palsu  @rayasafirasal  berhasil mendapat  kiriman  uang  dari pacarnya tersebut, hal ini dibuktikan  berdasarkan  pesan yang dikirimkan teman pengguna Instagram  yang  menjadi  korban tersebut ke direct message @meilinloviana yang mana pesan tersebut  berisikan  bukti screen shoot pengiriman  uang  kepada akun @rayasafirasal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pelanggaran  hak  atas karya  cipta  seperti  ini  tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang  hak  atas  karya  cipta potret  maupun pihak yang dirugikan  (korban)  dari  pelaku pelanggaran  atas  karya  cipta potret tersebut, akibat dari
penggunaan  potret  tanpa  lisensi disertai  dengan  informasi  yang tidak  benar  dapat  menimbulkan citra yang buruk bagi orang yang menjadi  objek  di  dalam  potret tersebut, terlebih lagi penggunaannya  melalui  media Instagram. Selain merugikan pemegang  hak  atas  karya  cipta potret, pengguna Instagram lainnya juga dirugikan. Pengguna Instagram  lainnya  atau  korban dari  pelaku  pelanggaran  atas karya  cipta  potret  tentu  akan merasa  ditipu  apabila  pengguna Instagram lainnya menyadari bahwa  potret  tersebut  adalah orang  yang  palsu,  terlebih  lagi ditipu  hingga  mengirimkan  uang kepada pelaku.
Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  telah diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan  penggunaan  secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau  komunikasi  atas  potret yang dibuatnya  guna  kepentingan reklame  atau  periklanan  secara komersial tanpa persetujuan tertulis  (lisensi)  dari  orang  yang dipotret. Tetapi nyatanya di lapangan  di  Kabupaten  Buleleng tepatnya  di  Kabupaten  Buleleng pada  media  sosial  Instagram, berdasarkan  hasil observasi  yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini masih  terdapat  pihak  yang  tidak bertanggung jawab menggunakan karya cipta potret orang lain untuk kepentingan komersil, yang mana hal  tersebut telah melanggar
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 yaitu melakukan penggunaan secara komersil  tanpa  lisensi  dari pemegang hak  atas  karya  cipta potret. Berdasarkan pemap aran diatas,  terdapat  kesenjangan antara das  sollen dan das  sein ,
yang mana pada akhirnya menimbulkan  suatu  permasalah hukum.  Adapun  permasalahan hukum tersebut  penting  untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu  penelitian  hukum  guna terselenggaranya perlindungan hukum  terhadap  para  pihak, terutama pihak yang telah dirugikan. Dengan memperhatikan hal  tersebut  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  di Kabupaten  Buleleng pada  media Instagram terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap  pemegang  hak  atas karya  cipta  potret  yang  diunggah di  media  sosial  Instagram.  Maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  hukum  terkait  dengan permasalahan yang terjadi. Adapun  judul  penelitian hukum  ini adalah “Implementasi Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang  Hak  Atas  Karya  Cipta Potret Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta”. RUMUSAN MASALAH 1) Bagaimana
implementasi perlindungan hukum  terhadap  pemegang hak  atas  karya  cipta  potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng? 2) Bagaimana  upaya  hukum yang dapat dilakukan pemegang  hak  atas  karya cipta potret dalam hal penggunaan karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng? METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini  adalah  jenis  penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian  hukum  ini  adalah deskriptif. Pengertian dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat
memaparkan secara nyata, sistematis,  dan  akurat mengenai pembahasan penelitian (Muhaimin,  2020:15).  Penelitian hukum ini berusaha untuk menggambarkan  secara  nyata mengenai implementasi perlindungan  hukum  terhadap pemegang  hak  atas  karya  cipta potret yang  diunggah  di  media sosial dalam hal terjadi pelanggaran  oleh  pihak  yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten  Buleleng.  Adapun sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian hukum ini adalah  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Sumber data primer diperoleh dari penelitian  secara  langsung  di lapangan,  melalui  wawancara dan  observasi  secara  langsung.
Sedangkan terkait dengan sumber data sekunder merupakan data  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  teknik  studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum  empiris  ini  adalah  Teknik Non Probability Sampling . Adapun  bentuk  dari  Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Purposive Sampling dan Snowball  Sampling.  Purposive sampling yang artinya  penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu.  Sedangkan snowball sampling atau sampling berantai akan mendapatkan satu partisipan melalui partisipan yang lain (Daymon & Holloway, 2008 :
251).  Semua  data  yang  telah terkumpul, baik data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan maupun dari penelitian  lapangan,  selanjutnya dianalisis secara kualitatif . Analisis  secara  kualitatif  berarti bahwa  data  yang  diperoleh  dari
hasil  penelitian  disajikan  bukan dalam  bentukangka,  melainkan data-data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN
ImplementasiPerlindungan Hukum  Terhadap  Pemegang Hak  Atas  Karya  Cipta  Potret Yang Diunggah Di Media Sosial Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Kabupaten Buleleng Pengertian  Hak Cipta menurut  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian  bahwa  Hak  Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang  timbul  secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. Hak  cipta  dalam  pengertian  ini menjelaskan adanya asas deklaratif  perlindungan  hukum secara  otomatis  diberikan  pada saat  ciptaan  telah  diwujudkan tanpa  harus  mendaftarkannya. Dalam pasal 40 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  menyatakan bahwa, “Perlindungan yang dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum  dilakukan  pengumuman tetapi  sudah  diwujudkan  dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan  ciptaan tersebut.”
Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa segala  hal  yang  telah  diciptakan dalam  bentuk  nyata,  walaupun belum terdaftar, mendapat perlindungan hukum yang sama. Karya  potret  merupakan salah satu  ciptaan  dalam  bidang
ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra yang dilindungi. Perlindungan hukum dibuat untuk melindungi  hak  pencipta  dalam segala hal yang mencakup pendistribusian  karya,  menjual ataupun mengeksploitasikan karya  yang  telah  diciptakan sebelumnya.  Perlindungan  yang didapat  oleh  pencipta  adalah perlindungan terhadap penjiplakan  oleh orang lain. Perlindungan hukum juga dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- tujuan hukum, yaitu terkait keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam kerangka Hak Cipta sesungguhnya terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi  pada  ciptaan  dengan mengecualikan  orang  lain  tanpa persetujuan untuk ikut menikmatinya. Perlindungan hukum  merupakan  perlindungan yang  diberikan  terhadap  subjek hukum  dalam  bentuk  perangkat hukum  yang bersifat  preventif  dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya  sengketa yang  diberikan  oleh  pemerintah. Sedangkan  perlindungan  hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Terkait dengan masalah  perlindungan  terhadap hasil karya seni termasuk potret di Kabupaten Buleleng juga semakin berkembang seiring diberlakukannya  Undang- Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta, yang mana pemerintah Kabupaten  Buleleng memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Dalam media sosial,
sebagai contohnya adalah media sosial  Instagram,  yang  mana segala aktivitas didalamnya telah menempel berbagai aturan hukum.  Mengingat  bahwa  media sosial  merupakan  salah  satu sarana yang mudah untuk seseorang dapat merugikan orang lain  apabila  dipergunakan dengan tidak semestinya. Sehingga  aturan  dalam  media sosial  terutama  Instagram  telah tercover atau tertata dengan baik, guna  menghindari adanya  celah- celah hukum.  Namun di lapangan Instagram tidak merespon dengan baik laporan yang dilakukan oleh pengguna Instagram di Kabupaten Buleleng yang  merasa  dirugikan  akibat potret yang  diunggah  pada media sosial disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab  (berdasarkan hasil wawancara  yang di lakukan di Kabupaten Buleleng). Dalam membuat dan menyebarluaskan unggahan potret melalui media sosial maka pengguna media sosial diharuskan  tunduk  dan  mengacu kepada  aturan-aturan  internal yang telah ditetapkan oleh media sosial melalui ketentuan penggunaan media sosial. Dasar pemikirannya  adalah  penerapan aturan-aturan  internal  tersebut merupakan bagian dari kesepakatan  para  pihak,  pihak yang dimaksud adalah pengguna dan  media  sosial,  yang  mana kesepakatan  atas  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  para  pihak yang  tertuang  dalam  ketentuan penggunaan media sosial.
Dalam  pembuatan  potret melalui  media  sosial,  pada  saat pengguna  selesai  membuat  dan membagikan  potret  terrsebut  di media sosial, maka secara otomatis  pemegang  hak  atas karya cipta potret  tersebut
melekat  pada  diri  pengguna  dan dianggap sebagai pencipta. Dengan demikian pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng yang membagikan potretnya  di  Instagram  dikatakan sebagai  pencipta  dan  pemegang hak  atas  karya cipta  potret, pengguna  tersebut  diberikan hak eksklusif  sebagai  penerima  hak untuk mengumumkan atau memperbanyak  ciptaannya  atau memberi  izin  untuk  itu  dengan tidak  mengurangi  pembatasan menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam hal penyebarluasan ciptaan  atas  potret  melalui  media sosial,  pada  dasarnya  dapat berlangsung  atas  peran  aktif pencipta maupun oleh masyarakat.
Dengan demikian, tergambar bahwa  setelah ciptaan  dibagikan dan  beredar melalui media sosial, saat  itu  juga  terbuka  akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya. Pada prinsipnya, eksploitasi ciptaan
oleh  masyarakat  hanya  dapat dilakukan dengan seizin pencipta. Di  Kabupaten  Buleleng  terdapat pengguna  media  sosial  yang menggunakan  potret  orang  lain untuk berbisnis  yang  mana  potret tersebut  digunakan  tanpa  izin penciptanya  untuk  mendapatkan keuntungan komersial.
Hal ini terjadi akibat pengguna  media  sosial  atau masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta  atas  potret  pada  praktiknya terjadi dikarenakan  ketidaktahuan dan  ketidakpahaman  masyarakat atau  pengguna media sosial contohnya Instagram di Kabupaten Buleleng tentang Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan  Hak  Cipta  potret pada dasarnya sering kali muncul karena kemajuan teknologi. Seperti  pelanggaran  yang  terjadi
di Kabupaten Buleleng yang mana potret  yang  telah  di  unggah  di media sosial digunakan oleh pihak yang  tidak  bertanggung  jawab tanpa  izin  untuk  kepentingan komersial.
Pihak  Polres  Buleleng
telah  melakukan pengawasan
secara  siber  di  media  sosial. Namun masih terdapat pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng  tepatnya  pada  media sosial Instagram yang melakukan pelanggaran terkait dengan karya potret  yang  di  unggah  di  media sosial. Dalam hal ini implementasi perlindungan  hukum preventif  di Kabupaten Buleleng belum berjalan  dengan  baik walaupun pihak  Polres Buleleng  telah melakukan  pengawasan  di media sosial.  Terkait  pengaduan  yang dilakukan  di  Polres  Buleleng dalam  hal  terjadi  pelanggaran karya  cipta  potret  untuk  saat  ini penangannya  belum  sampai  ke proses pengadilan karena pelaku bukan  merupakan  masyarakat
Kabupaten  Buleleng  setelah  di cek ke Polda, ini merupakan salah satu  hambatan  pihak  Polres Buleleng untuk melakukan perlindungan hukum represif yang mana  untuk  selanjutnya  pihak
Polres  Buleleng  melimpahkan penanganan  pelaku  ke  POLDA Bali.
Walaupun demikian pihak
Polres  Buleleng  bertindak  cepat dalam  menangani  pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan,
pihak  Polres  Buleleng  telah memberi  perindungan  hukum berupa  penutupan akun dan pemblokira  nomor  pelaku  serta pemblokiran nomor rekening yang  dikoordinasikan  langsung dengan bank terkait agar pelanggaran yang terjadi berhenti dilakukan  oleh  pelaku.  Sehingga perlindungan hukum represif yang diberikan kepada  pemegang  hak atas  karya  cipta  potret  di  media
sosial  tersebut  dapat  dikatakan telah  memberikan  perlindungan hukum represif dengan cepat dan baik  oleh  pihak  Polres  Buleleng walapun penanganan terkait dengan permasalahan yang terjadi  belum  sampai  ke  proses pengadilan.
Upaya  Hukum  Yang  Dapat Dilakukan  Pemegang  Hak  Atas Karya  Cipta  Potret  Dalam  Hal Penggunaan Karya Cipta Potret Tanpa Lisensi Oleh Pihak Yang Tidak  Bertanggung  Jawab  Di Kabupaten Buleleng
Setiap orang yang melakukan  hak  ekonomi  sangat wajib  untuk mendapatkan  izin  dari pemegang  Hak  Cipta  terlebih  lagi penggunaannya  di  media  sosial perbuatan  menggunakan  potret orang  lain tanpa izin untuk kepentingan komersial telah melanggar  prinsip  yang  ada  dan dapat  dikenakan  sanksi  pidana yang diatur dalam Pasal 115 yang berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  yaitu “Setiap orang yang dengan tanpa persetujuan  dari  orang  yang dipotret atau ahli warisnya melakukan  penggunaan  secara komersial, penggandaan pengumu man, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame  atau  periklanan  untuk penggunaan  secara komersila baik dalam media  elektronik
maupun  non  elektronik,  dipidana dengan  pidana  denda  paling banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).”
Upaya yang
dapat dilakukan  pemegang  hak  atas karya  potret  yang  diunggah  di media  sosial  juga terdapat  pula pada  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014
tentang  Hak  Cipta, “Setiap orang yang  mengetahui  pelanggaran Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait melalui  sistem  elektronik  untuk Penggunaan  Secara  Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”  Yang  mana  Menteri yang  dimaksud  adalah  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang dibuat secara tertulis melalui  Direktorat  Jenderal  HKI (Artanegara  &  Laksana,  2020  :
377).
Penetapan sementara juga  dapat dilakukan untuk menangani  permasalahan  terkait dengan Hak Cipta atas karya cipta potret. Penetapan sementara adalah  putusan  yang  dimintakan sebelum  suatu kasus diajukan ke pengadilan. Dalam  hal ini,
putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan dengan demikian penetapan sementara berbeda dengan putusan sela ( provisional decision )  yaitu  suatu  putusan yang  dimintakan  setelah  kasus utama disidangkan (Suyud, 2010 : 132).
Selain  itu  pemegang  Hak Cipta yang  merasakan  kerugian dapat  menindak  lanjuti  dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan  Niaga  yang  mana mekanismenya berdasarkan Pasal 100 Undang-  Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta maupun secara perdata  yaitu  berupa  ganti  rugi terdapat  pada  Pasal 96 Undang- Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penanganan sengketa yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan ke Pengadilan  Niaga  dang anti  rugi yaitu  dapat  dengan  cara  proses arbitrase  atau  alternatif  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta yang diatur pada Pasal 95 ayat (1),
yang mana diterangkan “alternatif penyelesaian  sengketa”  yakni proses  konflik  yang  diselesaikan dengan  mediasi,  negosiasi  atau konsiliasi  (penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik). Penyelesaian ini merupakan  jalur  alternatif  karena dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai (Yustisia, 2015
: 20).
Penegakan hukum
terhadap  pelanggaran  Hak  Cipta telah  dilakukan  melalui  upaya- upaya  hukum  oleh  para  pihak.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  dari media  sosial  terkait  pelanggaran yan terjadi yaitu dapat memblokir maupun  melaporkan pada  pihak  media  sosial  dengan cara melakukan report akun pihak yang  mengunggah  potret  tanpa izin dari pemegang Hak Cipta agar akun  tertutup.  Namun  pengguna media sosial di Kabupaten Buleleng  telah  melakukan report ke pihak Instagram tetapi sayangnya  pihak  media  sosial Instagram  tidak  member respon yang  tegas  dan  Instagram  tidak mendeteksi  bahwa  akun tersebut melanggar ketentuan media sosial.
Maka dari itu pihak Polres Buleleng mengatakan upaya yang dapat  dilakukan  pemegang  hak atas  karya  potret  yang  diunggah media  sosial  adalah  pihak  terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan  secara  lisan  maupun tertulis dengan menunjukkan beberapa  bukti  terkait  dengan permasalahan  yang  terjadi  ke Polres  Buleleng,  yang  mana selanjutnya pihak Polres Buleleng akan  menangani  secara  penuh terkait dengan permasalahan yang  terjadi.  Selain  itu  pihak
Polres  Buleleng  juga mengatkan upaya  yang  dapat  dilakukan  dari media sosial terkait hal
penggunaan  potret  oleh  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab dengan  memberi  pengumuman secara publik melalui media sosial terkait dengan permasalahan yang terjadi. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan  diatas,  maka  dapat dirumuskan 2 (dua)  kesimpulan,
yaitu sebagai berikut :
1) Polres Buleleng telah melakukan pengawasan secara  siber  di media sosial, namun di Kabupaten Buleleng masih terdapat pengguna  media  sosial yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan  potret  yang telah diunggah di media sosial karena pengguna media sosial tidak mengetahui adanya UUHC. Sehingga untuk  saat  ini  perlindungan hukum secara preventif terhadap  pemegang  hak  atas karya cipta potret yang diunggah  di  media  sosial  di Kabupaten  Buleleng  belum terimplementasi secara maksimal. Terkait dengan perlindungan  hukum  secara represif juga belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pelaku yang dilaporkan bukan merupakan masyarakat Kabupaten  Buleleng sehingg untuk saat ini penanganannya belum  sampai  ke  proses pengadilan, namun pihak Polres Buleleng bertindak tegas  dengan  menutup  akun, meblokir nomor dan memblokir  rekening  pelaku dengan pihak bank terkait.
2) Upaya  yang  dapat  dilakukan pemegang  hak  atas  karya
cipta  potret  di  Kabupaten Buleleng  yang  diunggah  di media  sosial  yakni  pihak terkait dapat melakukan pengaduan atau laporan
secara  lisan  maupun  tertulis dengan menunjukkan beberapa  bukti  terkait  dengan permasalahan  yang  terjadi  ke Polres  Buleleng  yang  mana selanjutnya pihak Polres Buleleng akan menangani secara penuh terkait dengan permasalahan yang terjadi.

## SARAN
1) Perlindungan  hukum  untuk permasalahan  Hak  Cipta  atas potret harus lebih ditingkatkan, perlu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki pemikiran  yang  kreatif  untuk menciptakan suatu  karya  cipta sendiri  tanpa  menggunakan karya  cipta  orang  lain,  untuk segala permasalahan Hak Cipta  regulasinya  tetap harus diperketat sehingga masyarakat tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta lainnya.  Selain  itu  pemerintah harus bisa mengingatkan masyarakat dan lebih memperketat dalam pengawasan  terutama  bagi pengguna  media  sosial  agar regulasi yang ada dalam sosial media  benar-benar  teratasi sesuai  dengan  regulasi  Hak Cipta  yang  telah  ditetapkan negara.
2) Hendaknya  masyarakat  dan pengguna media sosial harus menghargai karya cipta seseorang  terutama  karya cipta potret yang diunggah di media sosial dan lebih kreatif lagi  dalam  mempublikasikan unggahan potret dengan tidak menggunakan potret unggahan orang  lain.  Dengan demikian  pengguna  media sosial  harus lebih memahami keberlakukan  dari  Undang-
Undang Hak Cipta. Selain itu pengguna  media  sosial  yang berpengaruh  besar  di  media sosial, hendaknya memberikan tanda atau identitas  dalam  potret  yang diunggah  untuk menghindari hal-hal  yang  merugikan  dan juga  perlunya  pemahaman tentang  dampak yang  terjadi apabila  pihak  yang  tidak bertanggung jawab
menggunakan  potret  yang diunggah.

## DAFTAR PUSTAKA
Daymon,  C.,  &  Holloway,  I.
(2008). Metode-Metode
Riset  Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications . Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Pers. Nafebra,  A.  C.  (2019). HAKI (Hak
Suyud,  M.  (2010). Hukum  Hak Cipta  Indonesia: Teori Dan Analisis Harmoni sasi  Ketentuan World Trade . Bogor: Ghalia Indonesia. 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)