https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jme

## DISKUSI  KELOMPOK TERARAH
MEKANISME PENGELOLAAN DAN  AKUNTABILITAS DANA DESA, DESA SEBONG LAGOI KECAMATAN TELUK  SEBONG  KABUPATEN  BINTAN
Focus Group Discussion (FGD)
Management Mechanism And Accountability Of Village Funds, Sebong Lagoi Village Teluk Sebong District Subdistrict Bintan
Akhirman *1) , Winata Wira 1)
1) Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
*Korespondensi : 4akhirman@gmail.com

## ABSTRAK
Desa Sebong  Lagoi merupakan desa  yang dipilih sebagai lokasi tempat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, selain sebagai desa penerima Dana Desa, Dan satu dari 36 Desa yang ada di Kabupaten  Bintan.  Kegiatan  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan  Penyuluhan  tentang, “Mekanisme    Pengelolaan    dan  Akuntabilitas  Dana    Desa.    Metode  yang  digunakan  bertentuk ceramah,  tanya  jawab,    antara    narasumber  dengan  peserta.    Peserta    mendapatkan    penjelasan berkaitan dengan
Fungsi dan Peran Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas (Pertanggungjawaban),    serta    kondisi    penyerapan  dana    desa    per  proivinsi  di  Indonesia    dari tahun  2015-2017.    Terahir  kami  sampaikan  ucapan  terimakasih    kepada  Rektor  UMRAH  dan LP3M  yang  telah  menyediakan    anggaran    untuk    pelaksanaan  kegiatan    Pengabdian    Kepada Masyaraka,  sehingga dosen  melaksanakan kegiatan tersebut  sesuai rencana.
Kata Kunci : Pengelolaan dana desa,  Pengabdian Kepada Masyarakat.

## ABSTRACT
Sebong Lagoi Village is the village that has been chosen the location for community service, aside from being as the village funds,  as one of 36 village in  Bintan.  The activities  are carried out  in  the  form  of  counseling    about  “Fund  management  Mechanism  and  Accountability  of village    funds”      The  method    used  is  in  the  form    lectures,  question    and  answer  between resource    person  and  partisipants.    Participants    get  an  explanation  related    to  functions  and roles  of village  fund   management,  accountability,  as  well  as   conditions for   the  absorption  of village  funds  for every   province  in Indonesia from  2015-017.  Finally, we would  like to thank the UMRAH chancellor and LP3M for  providing  the budget for  the  implementing  community service  antivities  so that  the lectures  are  able  to carry  on the activity  according  to plan.
Keywords :  Village  fund management, community  service.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  Dana  Desa  yang  baik  dan benar  memiliki    keterkaitan  dengan  upaya pengembamgan Potensi    kekayaan  alam khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang dikarunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk kemakmuran    masyarakat    dan  dikelola dengan  sebaik-baiknya.    Bersumber  dari pertambangan  dan  industri  pengolahan, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sektor      perikanan,  sektor    pariwisata  (BPS Kepri  :  2015),  sampai  saat  ini  masih  sangat menjanjikkan  dan    memerlukan  peran masyarakat yang kreatif dan inovatif  dalam pengelolaannya    agar    bermanfaat  untuk masyrakat  itu sendiri.
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  diperuntukkan    bagi  Desa  dan Desa  Adat    yang  di  transfer  melalui Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja  Daerah kabupaten/kota    dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerinthan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat    dan  kemasyarakatan.      Sesuai dengan  amanat  Undang-Undang    Nomor  6 tahun  2014  tentang    Desa.    Pemerintah mengalokasikan    Dana  Desa,    melalui mekanisme  transfer  kepada  Kabupaten/Kota berdasarkan  alokasi      dana  tersebut.    Maka tiap  kabupaten/kota    mengalokasikannya kepada setiap  desa berdasarkan  jumlah desa dengan  memperhatikan    jumlah  penduduk (30%),    Ulas  Wilayah  (20%),    dan  angka Kemiskinan    (50%),    hasil  perhitungan tersebut  disesuaikan    juga  dengan  tingkat kesulitan geografis  masing-masing desa.
Pemerintah  Pusat    melalui  Nawacita berkomitmen    untuk  membangun  Indonesia dari  pinggiran  (Dokumen  RPJMD  Kepri, 2015), dengan cara
meningkatkan pembangunan di desa melalui program Dana Desa.    Dalam  pelaksanaannya    Dana  Desa ini dialokasikan guna
mendukung pelaksanaan  tugas    dan  fungsi    desa  dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan  desa  dalam  segala  aspeknya. Selain  misi  pembangunan  juga    berdampak pada  peningkatan  aktivitas  dan  partisipasi masyarakat  desa    untuk  turut    membangun desanya  dan  bagian  dari  pemberdayaan SDM-Desa.
Permasalahan yang terjadi dan mengharuskan pemerintah pusat   melakukan evaluasi  bahkan  telah  memangkas    sebesar Rp.  600  juta    dari  Rp.  31,5  miliar    pada APBN    2017.    Disebabkan    kendalah- kendala  yang dihadapi oleh pengelola Dana Desa  selama  ini.      Kendala  yang  mereka alami  adalah;    (1)  Masih  rendahnya pemahaman      tentang    tujuan  dan  fungsi Dana  Desa.    (2)  Belum  menguasai  secara baik  tentang  prosedur  dan    pengelolaan Dana  Desa.    (3)  Kurangnya    koordinasi, singkroniasi    pengelolaan  Dana  Desa.(4) Belum transfarannya pengelolaan Dana Desa. (5)  Masih kurangnya motivasi  membangun desa dari  masyarakat untuk masyarakat.
Dengan  pemikiran  di  atas,    maka    kami tergerak    untuk  melaksanakan  kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat    dalam bentuk penyuluhan dengan materi; “Mekanisme  Pengelolaan  dan  Akuntabilitas Dana  Desa.    Indikator    pencapaian    PKM yang di harapkan dari  kegiatan ini  adalah :
1. Semua pengguna dana desa  di Kabupaten Bintan khususnya  dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Efektivitasnya      penggunaan  Dana  Desa dan  program  yang  dikerjakan      sesuai tujuan dan fungsinya  baik dirasakan oleh masyarakat  lingkungan  maupun  oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3. Terhindarnya  para pelaksana dari jeratan hukum  baik    sanksi  administrative maupun  pidana..
4. Tahun berikutnya diharapkan  pengabdian kepada  masyarakat    di  Kabupaten  Bintan mampu  mencapai  60  persen.

## METODE

## Waktu dan Tempat
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat dilaksanakan  pada  hari  Senin,  3  September 2018  bertempat di Balai Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Dengan  rangkaian  kegiatan sebagai berikut. Pesera    dari      perangkat    desa,  petugas pengelola    dana  desa,  unsur  organiasi  PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat.

## Metode Pelaksanaan dan Analisis Data
Metode  yang  digunakan    pada  kegiatan ini    dibagi    kepada    tiga  tahapan,  yaitu; Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi.

## Persiapan awal.
Pada  tahap  ini    melakukan  Survey    awal lokasi,  mempelajari    dinamika    pengelolaan Dana Desa  tahun 2017,  baik yang berhasil mapun  yang  belum, melakukan penawaran untuk membantu
memberikan
pembekalan/pengetahuan    melalui  program Pengabdian Kepada Masyarakat,  mentapkan
Lokasi,  audiensi dan tempat  kegiatan, serta
menerbitkan dokumen kerjsama.  mempersiapn  surat  undangan untuk perangkat desa, instansi terkait, tokoh masyarakat, organiasi
kepemudaan, organisasi  kewanitaan,  dan    pelaksana program.

## Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan  di  buat  dalam  bentuk  Ceramah, diskusi,  tanya  jawab,  serta  penyerapan informasi, yang berkaitan dengan, “Mekaniske  Pengelolaan  dan  Akuntabilitas Dana  Desa.”      Selain    materi    tersebut  juga disampaikan    materi    motivasi    membangun desa    yang  di  harapkan  agar  menjadi    desa mandiri.

## Tahap evaluasi
Tahapan evaluasi  ada dua kategori, yaitu evaluasi  efektivitas  dari  kegiatan  tersebut dan  impac    yang  di  berikan  dari  kegiatan tersebut    terhadap    peserta    dapat  diperoleh melalui informasi, komunikasi dan  interaksi secara  berkala.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Program
Acara    berlangsung  dengan    baik  dan lancar    banyak  hal    kebijakan-kebijakan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana desa  yang  harus  di  jelaskan  dan  di sederhanakan  agar    pengelolaannya    benar- benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan    adalah      serangkaian usaha yang    bertujuan  untuk  menggali dan memanfaatkan segala potensi  yang  dimiliki secara    efektif  dan  efisien  guna  mencapai tujuan  tertentu    yang  telah    direncanakan sebelumnya.      Permendagri  RI.  Nomor  37 tahun  2007 Menyebutkan    pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan,  pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Akuntabilitas  berisikan  prinsip-prinsip yang mana setiap kegiatan yang pendanaannya di ambil dari dana desa harus diawali  dari  perencanaan,    pelaksanaan  dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip  dari, oleh  dan  untuk    masyarakat.    Seluruh kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  dana desa  harus    dapat    dipertangungjawabkan secara  administrasi,  teknis  dan  hukum. Alokasi dana desa  harus  digunakan dengan prinsip,  hemat terarah  dan terkendali.
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Kepulauan  Riau  saat  ini  sedikit    mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 dimana pertumbuhan  ekonomi  mencapai  7,2  persen namun  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2017 pertumbuhan  ekonomi  di  Kepulauan  Riau mengalami  penurunan  yang  cukup  drastis hingga  mencapai  2,02  persen  (BPS-Kepri  : 2015).  Hal  ini  disebabkan    terjadinya  krisis global  di  alami  oleh    negara-negara  yang terintegrasi  secara  bersma-sama    dalam kegiatan  ekonomi  secara  umum  mengalami dampaknya,    termasuk    Provinsi  Kepulauan Riau  sebagai    kawasan  yang  berbatasan langsung  dengan    Negara  Malaysia  dan
Singapura  sebagai    bagian  dari      negara tujuan  ekspor    komoditas    sektor    Industri galangan kapal,  elektronik   berdampak lesu pada  sektor  lainnya  seperti    pertanian  dan pariwisata.
Pengelolaan  Dana  Desa      dimulai    dari rumusan  Input (SDM, Peralatan, Pendanaan dan  Waktu.      Proses    melalui    tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Capakaian, Evaluasi, dan Keberlanjutan.  Serta Out Put dengan  realisasi/capaian  berupa    Fisik  hasil kegiatan   yang dirasakan oleh  masyarakat.
Penyerapan  dana  desa  di  Kabupaten Bintan  untuk  36  desa  menyerapannya mencapai 89 persen dari sumber dana APBN tahap  I  tahun  2017.    Dengan  program Pembangunan sebgai berikut:
1) Jalan desa  22.897 km,
2) Drainase 444,3 km,
3) Jembatan 15 m,
4) Tembok penahan  tanah 625 m, dan
5) 11  unit Pos Yandu.   Kemudian
6) 15 unit Paud,
7) 15 unit Kios Internet,
8) Penyediaan Air Bersih 13 unit dan
9) 5 Taman Belajar.

## KESIMPULAN
Dengan    pelaksanan  kegiatan    tersebut dapat  dikatakan    bahwa  pelaksanaan  dan sasaran  serta  tujuan  kegiatan  ini    dapat diterima dengan senang hati oleh pemerintahan  dan  masyarakat    desa.    Selain memberikan  informasi    juga    mendorong keterlibatan  masyarakat  lebih luas  terhadap program  pembangunan  desa  melalui  dana desa. Diharapkan  kepada    perangkat  desa untuk  kegiatan    serupa    agar    lebih termotivasi  untuk  mengikutinya,    karena selain  menambah  informasi,    pengetahuan, juga  menjadi  acuan  terhadap pelaksanaan kegiatan  pengelolaan  dana  desa  yang  lebih bermanfaat  terarah  dan  akuntabilias.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau.
2015.  Profil    Kabupaten    Bintan.
Kepulauan Riau : Badan Pusat Statistik
Dokumen  RPJMD  Kepulauan  Riau.  2015.
Program Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Hasibuan,  Melayu  S.P.  1991.  Manajemen Sumber Daya Manusia  Dasar, dan Kunci Keberhasilan,  Jakarta  :  CV.  Haji  Mas Agung. PMK 225/PMK.07/2017 Tentang perubahan kedua atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Dana Desa Diterima : 5 September 2018 Disetujui : 8 November 2018