## ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB JASA TUKANG GIGI MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI
LEGAL ANALYSIS OF DENTAL SERVICE RESPONSIBILITIES ACCORDING TO THE MINISTER OF HEALTH REGULATION NO. 39 OF 2014 CONCERNING DEVELOPMENT OF SUPERVISION AND LICENSING OF

## DENTAL WORKERS

## Anisa Nurlaila Sari
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung anisa.nurlailasari@yahoo.com

## Abstrak
Tukang  gigi  merupakan  seseorang  yang  memiliki  keahlian  memasang  dan  membuat  gigi palsu lepas pasang. Kewenangan tukang gigi dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan  Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi.  Pada prakteknya tukang gigi tidak sekedar memasang dan membuat gigi palsu lepas pasang beberapa gigi atau seluruh gigi dimana gigi palsu tersebut terbuat dari bahan heat curing acrylic. Namun dalam  praktiknya  tukang  gigi  tersebut  dalam  melakukan  pekerjaan  sering  tidak  selaras  dengan aturan yang berlaku, seperti pemasangan alat kawat gigi. Pekerjaan yang dilakukan jasa tukang gigi  telah  melebihi  wewenang  yang  ditetapkan,  dan  tidak  sesuai  dengan  kompetensi  yang dimilikinya sehingga diperlukan perlindungan  hukum  bagi konsumen  maupun bagi tukang gigi agar dalam  melakukan pekerjaan  dapat terlindungi. Dalam penulisan ini peneliti  menggunakan penelitian  hukum  empiris.  Data  yang  digunakan  ialah  data  primer  dan  sekunder.Dalam menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.
Kata Kunci: Jasa, Tukang Gigi, Tanggung Jawab

## Abstract
A dentist is someone who has the expertise to install and make removable dentures. The authority  of  dental  artisans  is  contained  in  the  Minister  of  Health  Regulation  No.  39  of  2014 concerning  Guidance  for  Supervising  and  Licensing  of  Dental  Workers.  In  practice,  dental artisans  do  not  just  install  and  make  dentures  remove  pairs  of  teeth  or  entire  teeth  where  the dentures  are  made  of  heat  curing  acrylic.  But  in  practice  the  dental  artisan  in  doing  work  is often  not  in  line  with  applicable  regulations,  such  as  the  installation  of  braces.  The  work performed  by  dental  artisan  services  has  exceeded  the  established  authority,  and  is  not  in accordance with its competence, so that legal protection is needed for consumers and for dental artisans  so  that  the  work  can  be  protected.  In  this  paper  the  researcher  uses  empirical  legal research.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data.  In  analyzing  the  data  used  in  this study is qualitative data analysis.
Keywords: Service, Dentist, Responsibility
Cara Mengutip (How to Cite): Anisa Nurlaila Sari, “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa  Tukang  Gigi  Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Pembinaan  Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi ”,  Jurnal  Cepalo ,  2  (1),  (2018): 21-32.
Volume  2  Nomor  1, Januari-Juni  2018:  hlm.  21-32. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759

## A. Pendahuluan
Manusia atau orang merupakan suatu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam rangka  saling  memberi  suatu  keuntungan  satu  sama  lain.  Maka  dari  itu  dalam  memenuhi kehidupan yang sehat baik kesehatan jasmani  maupun kesehatan rohani, mereka membutuhkan bantuan  orang  lain  yang  ahli.  Kesehatan  jasmani  merupakan  hal  yang  paling  berharga  dalam kehidupan.  Kesehatan  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  manusia  sebagai makhluk  sosial  selain  memenuhi  hak  dan  kewajiban.  Apabila  manusia  dalam  keadaan  sehat maka  segala  aktivitas  yang  ia  jalani  akan  berjalan  dengan  baik.  Seiring  bekembangnya  zaman dan  kemajuan  teknologi  saat  ini  memberi  pengaruh  cukup  besar  dalam  kehidupan  manusia. Salah  satunya  dalam  bidang  kesehatan,  begitu  banyak  praktik  kesehatan  yang  dilakukan  oleh para  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya,  seperti  pengobatan  tradisional  yang  kini  marak  di masyarakat.  Kesehatan  gigi  dan  mulut  adalah  salah  satu  bidang  kesehatan  yang  terkadang dilupakan manusia, manusia beranggapan bahwa kesehatan gigi dan mulut bukan suatu prioritas dalam kesehatan. Padahal kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan kesehatan lainnya.
Penanganan  yang  tepat  dalam  mencegah  ataupun  menangani  masalah  pada  kesehatan  gigi dan  mulut  harus  dengan  ahlinya  yaitu  dokter  gigi.  Dokter  gigi  dianggap  mampu  untuk melakukan  pemulihan  kesehatan  gigi  dan  mulut.  Anggapan  yang  timbul  di  masyarakat  ialah tidak  terjangkaunya  oleh  masyarakat  kelas  menengah  kebawah.  Sehingga  tukang  gigi  menjadi alternatif  pengobatan  bagi  masyarakat  kelas  menengah  kebawah.  Jasa  tukang  gigi  merupakan pelayanan  kesehatan  yang  dikategorikan  dalam  kesehatan  tradisional  karena  keterampilannya dipelajari  secara  turun  temurun.  Keberadaan  tukang  gigi  dapat  dijadikan  jalan  alternatif  bagi masyarakat  untuk  dapat  pelayanan  kesehatan  gigi  yang  murah.  Akan  tetapi,  tukang  gigi merupakan  salah  satu  dari  begitu  banyaknya  praktik  kesehatan  yang  sering  kali  tidak  terdapat izin berpraktik.
Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (1),  tukang  gigi  adalah  setiap  orang  yang memiliki  keahlian  membuat  dan  memasang  gigi  tiruan  lepas  pasang.  Pekerjaan  tukang  gigi  di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan tukang gigi (tandmeester) , yang pada saat itu dikenal  sebagai  dukun  gigi  sudah  memonopoli  pasar. 1 Peran  pemerintah  dalam  mengawasi keberadaan  tukang  gigi  adalah  dengan  menerbitkan  Permenkes  No.  53  Tahun  1969  tentang Pendaftaran  dan  Pemberian  Izin  Menjalankan  Profesi  Tukang  Gigi.  Dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  berisi  tata  cara  pencatatan  serta  penyerahan  izin  dalam  melakukan  profesi  tukang gigi, regulasi ini diterbitkan atas dasar pertimbangan, dimana pada saat itu di Indonesia sendiri masih  ramai  yang  melakukan  profesi  di  ranah  kesehatan  tidak  mempunyai  pengalaman  ilmiah yang dibutuhkan dan melaksanakan pekerjaan di luar batas- kewenangan dan keahliannya yang dikhawatirkan dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.
Peraturan tersebut
diganti dan diterbitkannya Permenkes Nomor 339/MENKES/PER/V/1989  tentang  Pekerjaan  Tukang  Gigi,  diterbitkannya  regulasi  itersebut dengan dasar bahwa, usaha pengobatan menurut ilmu atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, yang diawasi oleh pemerintah supaya tidak  mengkhawatirkan kesehatan masyarakat. Penarikan tersebut berakibat pada tidak dikeluarkannya izin berpraktik hingga tidak ada perpanjangan izin praktik tukang  gigi. Penarikan izin tersebut didasarkan pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Kemudian  dipertegas  oleh  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Namun  pada  tahun  2012 dilakukan  uji  materiil  terhadap  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  tersebut  ke  Mahkamah Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  40/PUU-  X/2012  akhirnya  menurunkan perubahan pemaknaan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang- Undang Praktik Kedokteran sehingga berakibat pembatalan
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011  tentang  Pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 339/PER/MENKES/V/1989  yang  tidak  memperpanjang  atau  tidak  memberikan  izin  kepada
1 www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia.html.
tukang gigi dalam melakukan praktiknya.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  diatas  akan  mengeluarkan  izin  kembali  membuka praktek  selama  yang  bersangkutan  mempunyai  izin  dari  aparat.  Putusan  tersebut  menjadi  pro dan  kontra  di  kalangan  tukang  gigi,  dokter  gigi  hinnga  di  kalangan  masyarakat  luas.  Menurut hasil para peneliti di Kota Bandar Lampung terdapat kurang lebih 58 tukang gigi yang tersebar di  wilayah  Bandar  Lampung.  Dari  58  tukang  gigi,  diantaranya  tidak  mempunyai  surat  izin praktek  dari  pemerintah  kota.  Selain  perihal  perizinan,  Tukang  gigi  mempunyai  batas kewenangan yang telah di terbitkan oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan,  dan  Perizininan  Pekerjaan  Tukang  gigi.  Menurut Pasal  6 ayat  (2)  pekerjaan  yang boleh  dilakukan  oleh tukang  gigi  hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian  dan/atau penuh  yang  terbuat  dari  bahan heat  curing  acrylic 2 yang  menjalankan  ketentuan  persyaratan kesehatan, dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi bagian akar gigi. Namun realita saat ini tukang gigi tidak hanya  membuat  dan  memasang  gigi  tiruan  lepasan  saja  tetapi  menawarkan  pemasangan  kawat gigi. Jasa gigi dan mulut dilakukan guna memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam bentuk upaya  memelihara  kesehatan  gigi  berupa  pencegahan  penyakit  gigi,  pengobatan  penyakit  gigi, dan  pemulihan  kesehatan  gigi  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  atau  masyarakat  yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. 3 Persoalan perawatan gigi dengan tidak  menggunakan  jasa  pada  ahlinya  dikhawatirkan  akan  timbul  masalah  pada  kesehatan  gigi dan  mulut  dari  konsumen  pengguna  jasa  tersebut.  Namun  masyarakat  pun  buta  akan  aturan, kemampuan, dan kewenangan tukang gigi.
Hak  tukang  gigi  menjadi  lebih  luas,  karena  terdapatnya  keinginan  dari  konsumen  untuk melakukan  pemasangan  kawat  gigi,  yang  seharusnya  hanya  boleh  dilakukan  oleh  dokter spesialisnya  saja.  Hal  tersebut  menghasilkan  suatu  pendapat  bahwa  diperlukannya  pengaturan hukum  yang bisa melindungi konsumen  yaitu pemakai jasa tukang gigi  guna  memberikan rasa aman  ketika  konsumen  menggunakan  pelayanan  kesehatan  ke  tukang  gigi  serta  perlindungan untuk  konsumen  apabila  dirugikan  akibat  dari  malapraktik  tukang  gigi  tersebut.  Perlindungan konsumen  merupakan  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis  yang  sehat, dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keselarasan  antara  perlindungan  hukum  konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang dapat menyebabkan konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah,  karena  sering  kali  konsumen  merasa  dirugikan  oleh  pelaku usaha  sebagai  akibat  adanya  hubungan  hukum,  maupun  akibat  adanya  perbuatan  melawan hukum  yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha.  Kondisi  konsumen  yang  banyak  dirugikan  tersebut, memerlukan  pengembangan  upaya  untuk  melindungi,  sehingga  hak-hak  konsumen  juga  dapat ditegakkan. Namun sebaliknya memberikan perlindungan kepada  konsumen,  justru tidak  boleh merugikan  usaha  produsen. 4 Oleh  karena  itu  konsumen  pengguna  jasa  dilindungi  oleh Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  dan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan.
Manakala  dalam  penggunaan  jasa  tukang  gigi  seperti  memasang  kawat  gigi,  atau  profesi lain  di  luar  dari  wewenang  yang  telah  ditetapkan  oleh  konsumen  dan  konsumaen  merasa dirugikan,  maka  tukang  gigi  harus  mengganti  rugi  kepada  konsumen  tersebut.  Ganti  rugi  yang diberikan  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan  atau  jasa  yang sejenisnya  yang  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  atau  pemberian  santunan  bagi
2 Head curing acrylic (resin akrilik) merupakan salah satu bahan basis gigi tiruan yang proses polimerisasinya dengan pengaplikasian  panas.  Bahan  ini  memiliki  keunggulan  yaitu  mudah  diproses  dan  dipoles,  elastis,  biaya  terjangkau, dan  toksisitasnya  rendah.  Iin  sundari,  Pocut  aya  Sofya,  dan  Milati  Hanifa, Studi  Kekuatan  FleksuralAntara  Resin Akrilik  Heat  Cured  dan  Termoplastik  Nilon  Setelah  Direndam  Dalam  Minuman  Kopi  Uleekareng  (Coffe  Robusta) , Universitas Syia Kuala, 2016.
3 Lendrawati, Motivasi  Masyarakat  Dalam  Memelihara  dan  Mempertahankan  Gigi ,  Fakultas  Kedokterran  Gigi Universitas Andalas Padang, hlm. 91.
4 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada,
(2013), hlm. 1-2.
konsumen. 5 Upaya  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  dari  barang  atau  jasa  yang  dapat merugikan  ialah  dengan  cara  mengatur,  mengawasi,  mengendalikan  produksi,  distribusi,  dan peredaran  produk  sehingga  konsumen  tidak  merasa  dirugikan,  baik  kesehatannya  maupun keuangannya. 6 Jika    dalam    melakukan  pekerjaan  tukang  gigi  melanggar  ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administratif  oleh pemerintah  daerah Kabupaten/Kota yaitu berupa surat teguran, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.
Pengawasan gterhadap hukum tersebut dapat bertentangan dengan hak  dan kewajiban  dari masing-masing  pihak  dalam  hal  ini  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  dan  tukang  gigi  sebagai pelaku  usaha  serta  perlindungan  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  bersifat  represif. Pengobatan yang dilakukan dalam peraktik tukang gigi terkadang tidak menjadi perhatian yang menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  lagi  sehingga  terlepas  dari  perhatian  dari  banyak  pihak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum  dalam pelaksanaan praktik tukang gigi. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  ini  mengutamakan  data  primer  dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dengan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Tanggung  Jawab  Tukang  Gigi  Atas  Pelanggaran  Praktik  Yang  Menimbulkan Kerugian Kepada Konsumen Menurut Undang-Undang
Kehadiran  tukang  gigi  di  Indonesia  berkembang  pesat  setiap  harinya.  Tukang  gigi merupakan  Profesi  yang  menggunakan  cara  tradisional  dalam  bidang  kesehatan  gigi.  Tukang gigi  memiliki  suatu  upaya  penyembuhan  dan  pemeliharaan  dengan  cara  dan  alat  yang  hampir serupa  dengan  dokter  gigi  tanpa  didasari  ilmu  kedokteran  gigi,  sehingga  sangat  beresiko merugikan  kesehatan  Gigi  para  konsumennya.  Tukang  gigi  dalam  melakukan  pekerjaan,  telah diatur  oleh  Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Mengenai penerapan profesi tukang gigi terdapat dalam Pasal 6, yaitu:
a. Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila:
1) tidak membahayakan kesehatan, menyebabkan kesakitan dan kematian;
2) tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
3) tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di masyarakat.
b. Pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:
1) Membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan; dan
2) Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  kewenangan  tukang  gigi  dalam  melakukan praktik  upaya  kesehatan  masyarakat  hanya  membuat  dan  memasang  gigi  replika  lepasan. Namun  pada  realitasnya,  masih  begitu  banyak  tukang  gigi  mengerjakan,  pekerjaannya  di  luar kewenangan  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  pekerjaan  yang  dilakukan  tukang  gigi  yaitu menawarkan  memasang  kawat  gigi.  Dalam  memasang  kawat  gigi  yang  dilakukan  oleh  tukang gigi  termasuk  praktik  ilegal  karena  telah  melanggar  peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil 7 narasumber yang bekerja sebagai tukang gigi.
Narasumber  tersebut  memberikan  informasi  terkait  dengan  pekerjaan  apa  saja  yang  dapat dilakukan  dalam  praktiknya.  “Bahwa  ia  kurang  lebih  10  tahun  sudah  menggeluti  pekerjaan sebagai  tukang  gigi  hingga  saat  ini.  Ia  mengaku  bahwa  keterampilan  didapat  secara  turun
5 Kasmawati, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Tegangan  Tinggi  Listrik  di  Bandar  Lampung”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Unila , Vol. 7 No.4, (2013).
6 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya Bakti, (2010), hlm. 23-24.
temurun  dan  mengikuti  pelatihan.  Ketika  ditanya  mengenai  aturan  terkait  dengan  pekerjaan sebagai tukang gigi, ia mengatakan bahwa ia mengetahui dan pernah  membaca aturan tersebut. Pekerjaan  yang  dapat  ia  lakukan  selain  membuat  dan  memasang  gigi  tiruan  lepasang,  ia  kerap kali  diminta  oleh  konsumen  untuk  memasang  kawat  gigi.  Namun  ia  menepis  jika  pemasangan kawat  gigi  yang  dilakukan  hanya  untuk fashion .  Ia  menjelaskan  pemasangan  kawat  gigi  yang dilakukan adalah  kawat gigi perawatan yang berfungsi  merapihkan  gigi. Disinggung  mengenai izin,  ia  mengaku  tidak  memiliki  izin  selama  bekerja  sebagai  tukang  gigi,  ia  hanya  memiliki serifikat  yang  didapat  melali  pelatihan  yang  diadakan  di  Jakarta  oleh  Dokter  Gigi  Indonesia. Saat  ditanyakan  mengenai  selama  melakukan  pekerjaan  apakah  pernah  terjadi  suatu  masalah pada  konsumen  seperti  pembengkakan  atau  infeksi,  ia  menjawab  pernah  mengalami  keluhan dari  konsumen  yang  mengalami  pembengkakan,  namun  masalah  itu  bisa  diatasi.  Tetapi  tidak pernah ada tuntutan dari konsumen terkait dengan jasa yang diberikan.“
Narasumber  kedua  yaitu  AH,  yang  namanya  tidak  mau  dipublikasikan  mengungkapkan: ”bahwa ia telah melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi selama 4 tahun, keahliannya tersebut didapatkan  secara  turun  temurun.  Terkait  aturan  mengenai  tukang  gigi,  ia  mengaku  bahwa  ia tidak  mengetahui aturan yang terkait  dengan pekerjaannya. Pekerjaan  yang dilakukan  oleh  AH bukan  hanya  membentuk  dan  memasang  gigi  replika  lepasan  saja,  tetapi  ia  juga  dapat memasang  kawat  gigi, vaneer gigi  atau  pewarnaan  pada  gigi.  Dalam  melakukan  pekerjaan  ia tidak  memiliki  izin  dari  Dinas  Kesehatan  setempat.  Ia  mengaku  bahwa  ia  hanya  meneruskan pekerjaan  orang  tuanya  yang  dahulunya  bekerja  sebagai  tukang  gigi.  Menurut  pengakuannya sudah  banyak  konsumen  yang  melakukan  perawatan  gigi  kepadanya  dan  sampai  saat  ini  tidak ada yang  mengeluh  kekecewaan  dari hasil pekerjaannya. Selama  melakukan pekerjaan ia tidak pernah mendapatkan keluhan ataupun tuntutan dari konsumen yang menggunakan jasanya.”
Narasumber  tukang  gigi  yang  ketiga  adalah  AY,  menyatakan:  ÁY  menyatakan,  ia  telah  3 tahun  menggeluti  pekerjaan  sebagai  tukang  gigi,  selama  melakukan  pekerjaannya  ia  bisa memenuhi  panggilan  dari  rumah  ke  rumah  selama  jarak  yang  ditempuh  masih  terjangkau. Ketika  peneliti  memberi  pertanyaan  mengenai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pekerjaannya sebagai  tukang  gigi  dan  kewenangan  yang  dapat  dilakukan,  ia  mengaku  pernah  mendengar peraturan  itu,  namun  tidak  mempelajarinya  secara  mendalam.  Pekerjaan  yang  bisa  ia  lakukan diantaranya bisa melakukan pembuatan gigi palsu dan pemasangan gigi palsu. Tetapi beberapa tahun belakangan ini banyak permintaan dari konsumen untuk dapat memasangkan  kawat gigi, terlebih trend terbaru  yang  saat  ini  adalah vaneer gigi  pewarnaan  gigi).  Disinggung  mengenai izin  praktik,  ia  mengaku  tidak  memiliki  izin  secara  resmi  dari  pemerintah  daera  setempat. Peneliti  juga  menanyakan  apakah  selama  ia  melakukan  pekerjaan  pernah  ada  Dinas  Kesehatan setempat  yang  melakukan  pengawasan  terkait  dengan  pekerjaannya,  ia  menjawa  tidak  pernah ada  pengawasan  yang  dilakukan.  Selanjutnya  peneliti  menanyakan  apakah  pernah  ada  keluhan dari konsumen, AY mengatakan sampai saat ini banyak respon yang baik dari konsumennya.”
Narasumber keempat yaitu AN mengungkapkan: Telah melakukan pekerjaan ini cukup lama, sudah  banyak  konsumen  yang  datang  untuk  melakukan  perawatan  gigi.  Ia  mengaku  bahwa keahlian  tersebut  didapat  secara  turun  temurun.  Ketika  peneliti  menanyakan  apakah  ia mengetahui  aturan  terkait  dengan  tukang  gigi,  ia  tidak  memahami  akan  adanya  aturan  tentang tukang  gigi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Jenis  perawatan  yang  dapat  dilayani  mulai  dari pembuatan  gigi  palsu,  pemasangan  gigi  palsu,  pembersihan  karang  gigi,  serta  pemasangan kawat  gigi.  terlebih  diakuinya  ketika trend kawat  gigi  sedang  populer,  banyak  sekali  yang datang  untuk  memasangkan  kawat  gigi.  kebanyakan  dari  mereka  adalah  para  remaja, mahasiswa, tetapi ada juga orang dewasa. Ketika ditanya mengenai izin, AN mengakui bahwa ia tidak  memiliki  izin  dari  Dinas  Kesehatan  setempat,  yang  ia  miliki  hanya  izin  usaha.  Ketika ditanya  apakah  ada  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  setempat,  ia mengungkapkan  tidak  ada  pengawasan  yang  dilakukan.  Peneliti  juga  menanyakan  apakah selama  melakukan  pelayanan  jasa  kepada  konsumen  pernah  ada  keluhan  ketidakpuasan  dan tuntutand  ari  konsumen,  ia  mengaku  tidak  pernah  ada  tuntutan,  keluhan  sempat  ada  dari pemasangan  kawat  gigi  yang  mengaku  merasa  tidak  nyaman,  namun  saya  bertanggung  jawab untuk memperbaiki pemasangan tersebut.”
Narasumber  yang  kelima  yaitu  IW  mengungkapkan:  “IW  telah  menjadi  tukang  gigi  sejak
tahun  2010,  ia  meneruskan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  ayahnya.  Ayahnya  dahulu  bekerja sebagai tukang gigi, dan ia diajarkan serta dikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan tukang gigi. Sehingga setelah dirasa bisa, ia meneruskan pekejaan ayahnya  sebagai tukang gigi. Setiap pelatihan  diajarkan  tentang  berbagai  masalah  pembuatan  gigi,  bahan  yang  digunakan,  serta takaran  bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan  gigi  palsu.  Selain  itu  diajarkan  mengenai pemasangan gigi palsu. Beberapa tahun belakangan ini pun saya belajar mengenai pemasangan kawat gigi, dan sudah banyak yang memasang kawat gigi kepada saya. Ketika ditanya apakah ia mengetahui  aturan  terkait  dengan  pekerjaannya  sebagai  tukang  gigi,  ia  menjawab  tidak mengetahui  aturan  tersebut.  Untuk  perizinan  pemerintah  atau  Dinas  Kesehatan  setempat  ia mengaku tidak ada izin resmi dari Dinas Kesehatan. Selain itu peneliti menanyakan apakah ada pengawasan  rutin  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan,  IW  mengungkapkan  samapai  saat  ini belum ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian peneliti juga menanyakan  apakah  selama  melakukan  pekerjaan  sebagai  tukang  gigi  pernah  mendapatkan tuntutan atau keluhan dari konsumen,  IW menjawab tidak pernah ada tuntutan ataupun keluhan dari konsumen, rata-rata  konsumen merasa puas dan kebanyakan kembali lagi untuk melakukan perawatan.
Narasumber  keenam  yaitu  RD  mengungkapkan:  “Telah  melakukan  pekerjaan  cukup  lama, dan  sudah  mempunyai  konsumen  tetap  yang  membuat  dan  memasang  gigi  tiruan  kepadanya. Ketika  penelit  menanyakan  bagaimana  keahliannya  didapat,  RD  mengungkapkan  bahwa  ia memperolehnya  secara  turun  temurun.  Selanjutnya  peneliti  juga  menanyakan  apakah mengetahui aturan yang terkait dengan pekerjaannya, RD mengungkapkan tidak mengetahui.
Narasumber ketujuh AD mengungkapkan:
“Belum lama melakukan pekerjaan ini, sekitar 5 tahun belakangan ini. AD mengungkapkan bahwa ia mendapatkan keahliannya secara turun temurun. AD mengetahui aturan terkait dengan pekerjaanya.  Jenis  perawatan  yang  dilayani  oleh  AD  yaitu  merancang  dan  memasang  gigi replika  lepasan.  Selain  itu  beliau  menjelaskan  dapat  melayani  perawatan  gigi  seperti pembersihan  karang  gigi  dan  pemasangan  kawat  gigi.  AD  mengakui  bahwa  ia  tidak  memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya peneliti  menanyakan apakah ada keluhan atau tuntutan  dari  konsumen  terkait  dengan  pekerjaannya,  AD  menjawab  untuk  keluhan  tentu  ada, namun  bisa  diatasi.  Keluhan  biasanya  hanya  ketidaknyamanan  pemasangan  gigi,  namun  setela diperbaiki konsumen tidak ada keluhan lagi. Mengenai tuntutan, tidak pernah ada tuntutan dari konsumen.  AD  mengatakan  selama  ia  melakukan  pekerjaan  bahwa  tidak  pernah  ada pengawasan dari Dinas Kesehatan terkait dengan pekerjaannya.”
Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  oleh  tujuh  narasumber,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dari  tujuh  narasumber  yang  telah  ditemui,  semua  mengatakan  bahwa  keahliannya didapatkan  secara  turun  temurun.  Hanya  beberapa  dari  mereka  yang  mengetahui  aturan  terkait dengan  pekerjaannya  sebagai  tukang  gigi.  Jenis  perawatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  ke  tujuh narasumber  di  atas  di  luar  batas  kewenangan  dan  mereka  tidak  memiliki  izin  dari  pemerintah setempat atau Dinas Kesehatan setempat seperti yang sudah ditetapkan oleh  Permenkes Nomor 39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan  Profesi  Tukang  gigi.  Apabila tukang gigi menjalankan pekerjaan kepada konsumen dan menyebabkan kerugian, maka tukang gigi  wajib  memberikan  sebuah  ganti  rugi  terhadap  konsumen.  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Jika  pelaku usaha  enggan  memberikan  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsusmen,  maka dapat digugat  melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau  mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen.  Sanksi  dari  peraturan lainnya  itu  pada  Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan, menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

## 2. Tanggung Jawab Tukang Gigi sebagai Pemberi Jasa Terhadap Pengguna Jasa
Keberadaan  tukang  gigi  sebenarnya  sudah ada  sejak  jaman  penjajahan  Belanda  yang  saat
itu  dikenal  sebagai  dukun  gigi  sudah  memonopoli  pasar.  Jika  dilihat  dari  segi  harganya,  maka tukang  gigi  menawarkan  harga  terjangkau  untuk  masyarakat  yang  ingin  membuat  dan memasang gigi. Berbeda dengan penyembuhan yang  dilakukan oleh  dokter gigi  yang  memiliki harga  relatif  mahal.  Saat  ini  masyarakat  lebih  cenderung  memilih  sesuatu  dengan  harga  yang terjangkau  dari  pada  mereka  harus  membayar  dengan  harga  yang  mahal.  Peneliti  telah melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) narasumber pengguna jasa tukang gigi.
Narasumber  pertama  yaitu  TT,  mengungkapkan:  “Ia  mengungkapkan  bahwa  ia  telah beberapa kali datang ke tukang gigi untuk  melakukan  penyembuhan  gigi  dan  mulut khususnya perawatan  kawat  gigi.  Ketika  peneliti  menyinggung  apakah  TT  mengetahui  atauran  terkait dengan pekerjaan tukang gigi, ia menjawab tidak mengetahui aturan tersebut. Sehingga ia tidak mengetahui  batasan  atau  kewenangan  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh  tukang  gigi  dalam melakukan pekerjaannya. TT juga mengungkapkan alasan ia melakukan perawatan ortodonti di tukang  gigi  karena  pemasangan  yang  dilakukan  oleh  tukang  gigi  prosesnya  lebih  cepat  dan harga  yang  ditawarkan  cukup  murah  dibandingkan  dengan  dokter  gigi.  Jenis  kawat  yang digunakan  hanya  sekedar fashion .  Jika  bosan,  TT  dapat  melepasnya  sendiri.  Jenis  kawat  gigi yang digunakan  merupakan jenis kawat gigi bongkar pasang. Menurut TT memasang di dokter ataupun di tukang gigi sama saja. Selama ia datang dan memperoleh pelayanan dari tukang gigi ia  mengungkapkan  bahwa  ia  merasa  aman  dan  tidak  pernah  timbul  gejala  atau  risiko  dari pemasangan yang dilakukan oleh tukang gigi”.
Narasumber  yang  kedua  yaitu  NND  mengungkapkan:  “Ia  kerap  kali  mendatangi  tukang gigi  untuk  melakukan  perawatan ortodonti, khususnyapemasangan  kawat  gigi.  Ia  tertarik melakukan pemasangan kawat gigi karena melihat temannya menggunakan kawat gigi di dokter gigi.  Namun  karena  keterbatasan  uang  yang  dimiliki  ia  memutuskan  untuk  memasang  kawat gigi  dengan  harga  yang  murah.  Kemudian  disarankan  oleh  salah  satu  temannya  untuk mengenakan kawat gigi di tukang gigi, karena harganya lebih  murah berkisar Rp. 150.000–Rp. 300.000. Tertarik dengan harga yang  murah ia  memutuskan  menggunakan kawat gigi tersebut. NND menggunakan kawat gigi  dengan alasan fashion bukan nilai dari kemanfaatan kawat gigi tersebut  yaitu  untuk  merapihkan  gigi.  Pada  saat  peneliti  menanyakan  apakah  ia  mengetahui perbedaan  antara  dokter  gigi  dengan  tukang  gigi,  serta  peraturan  yang  terkait  dengan  tukang gigi,  ia  menjawab  mungkin  dilihat  dari  segi  pendidikannya  yang  membedakan.  Aturan  yang terkait  NND  tidak  pernah  mengetahuinya.  Selama  menggunakan  jasa  tukang  gigi  ia  merasa aman  dan  tidak  takut  sama  sekali.  Selain  itu  selama  ia  menggunakan  kawat  gigi  pada  tukang gigi  tidak  ada  risiko  yang  dialami,  hanya  saja  mungkin  terasa  sakit  pada  gigi  ketika  awal menggunakan kawat gigi”
Narasumber ketiga yaitu CM, ngenyatakan: “CM sudah mendatangi tukang gigi sebanyak 2  kali,  yang  pertama  menemani  temannya  yang  memasang  kawat  gigi,  dan  yang  kedua  ia memasang  kawat  gigi.  Ia  memberikan  alasan  mengapa  ia  memilih  tukang  gigi  di  bandingkan dengan dokter gigi karena prosesnya cepat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tukang gigi cukup cepat dan dapat langsung  dilakukan pemasangan kawat gigi. Penawaran harga dari tukang gigi untuk pemasangan kawat gigi hanya berkisar Rp. 200.000–Rp. 400.000 itu tergantung dari jenis kawat  gigi  dan  bracket.  Saya  juga  ditawarkan  jenis  kawat  gigi  untuk  fashion  atau  untuk perawatan  merapihkan  gigi.  Namun  kawat  gigi  perawatan  lebih  mahal  dibandingkan  dengan kawat  gigi fashion .  Jika  kawat  gigi  perawatan,  tukang  gigi  menyarankan  untuk  melakukan kontrol setiap bulannya untuk melihat perkembangan perawatan yang dilakukan. Ketika peneliti menanyakan  apakah  mengetahui  keahlian  yang  didapatkan  tukang  gigi,  ia  menjawab  bahwa sepertinya  didapatkan  secara  turun  temurun.  Ia  tidak  mengetahui  aturan  terkait  dengan  tukang gigi. CM merasa nyaman dan aman menggunakan jasa tukang gigi.
Narasumber  keempat  yaitu  BB  seorang  mahasiswa  mengungkapkan:  “Bahwa  ia melakukan  pemasangan  kawat  gigi  di  tukang  gigi.  Ia  menjelaskan  bahwa  ia  melakukan pemasangan kawat gigi dengan alasan untuk melakukan perawatan gigi yang dinilainya kurang rapih. Tukang gigi dipilih berdasarkan pertimbangan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dilakukan  didokter  gigi.  Ia  mengungkapkan  sebelum  ia  melakukan  pemasangan  kawat  gigi  di tukang  gigi  ia  terlebih  dahulu  ia  melakukan  perawatan  di  dokter  gigi.  namun  karena kekecewaannya  dengan  dokter  gigi  ia  memilih  melakuka  perawatan  di  tukang  gigi.
Kekecewaannya  terhadap  dokter  gigi  dinilai  karena  lamanya  proses  pemasangan  kawat  gigi. Padahal  ia  sudah  melunasi  sejumlah  uang  untuk  proses  pemasangan  kawat  gigi  tersebut.  Oleh sebabnya  ia  menggunakan  jasa  tukang  gigi  yang  dinilai  lebih  efektif  dalam  melakukan perawatan  kawat  gigi.  Ketika  ditanyakan  ia  merasa  aman  atau  tidak  ia  menjawab  ia  merasa aman  menggunakan  jasa  tukang  gigi.  ia  disarankan  kontrol  untuk  melihat  perkembangan  dan penggantian kawat serta bracket seperti yang sama ia lakukan pada dokter gigi”.
Narasumber kelima yaitu SA mengungkapkan: “Ia memilih tukang gigi untuk melakukan perawatan  gigi,  khususnya  pemakaian  kawat  gigi.  Menurutnya  kawat  gigi  yang  dipasang didokter  gigi  maupun  di  tukang  gigi  sama  saja  tidak  ada  perbedaan  apapun.  Alat  yang digunakan  pun  sama  seperti  yang  ada  pada  dokter  gigi.  Mungkin  perbedaannya  terletak  pada harga  yang  ditawarkannya.  Tidak  ada  resiko  ataupun  kendala  yang  pernah  ia  alami  selama  ia menggunakan kawat gigi di tukang gigi, hanya saja pada awal pemasangan merasakan linu pada bagian gigi ketika mengunyah makanan. Tetapi untuk selanjutnya tidak ada gejala yang dialami. Selain itu tukang gigi lebih cepat dalam melakukan proses pemasangan kawat gigi.
Narasumber  keenam  yaitu  EH,  mengungkapkan:  “Ia  tertarik  dengan  penawaran  harga kawat  gigi  yang  beraneka  ragam.  Sehingga  ia  berniat  memasang  kawat  gigi.  Awalnya  ia mengungkapkan ingin melakukan pemasangan di dokter, namun ketika ia mencari-cari referensi melalui media sosial, banyak yang menawarkan dengan harga yang begitu jauh lebih murah dari harga  pemasangan  didokter  gigi.  Sebelumnya  ia  masih  memikirkan  resiko  keamanan  dan kebersihan  yang  dijamin  oleh  para  pemasang  kawat  gigi  yang  menjadi  referensinya.  Namun setelah  berpikir  kembali  ia  memutuskan  untuk  memasang  kawat  gigi  dengan  harga  yang  lebih murah  saja.  Pada  saat  datang  ia  mengungkapkan  langsung  dilayanani  dengan  baik  oleh  tukang gigi,  dan  ia  melihat  bahwa  alatnya  sama  saja  seperti  dokter  gigi.  Ruangannya  pun  tidak  jauh berbeda  dengan  dokter  gigi.  Tidak  butuh  waktu  yang  lama  hanya  sekitar  30  menit  saja  kawat gigi  sudah  dipasang.  Ia  mengungkapkan  cukup  rapih  dalam  pemasangan.  Untuk  beradaptasi dengan  menggunakan  kawat  gigi  cukup  sulit,  apalagi  ketika  akan  mengkonsumsi  makanan, terasa linu, namun lama kelamaan terbiasa dengan penggunaan kawat gigi tersebut. Tukang gigi pun  menyarankan setiap bulan untuk penggantian karet. EH mengungkapkan tidak  mengetahui aturan terkait dengan tukang gigi”
Narasumber  ketujuh  yaitu  DW  ia  mengungkapkan:  “Ia  menggunakan  kawat  gigi  sejak  3 bulan  terakhir  ini.  Ia  memasang  kawat  gigi  pada  tukang  gigi,  karena  dinilai  lebih  terjangkau harganya. Pemilihan harga yang terjangkau menjadi faktor utama DW menentukan pemasangan kawat  gigi  di  tukang  gigi.  Ia  menggunakan  kawat  gigi  hanya  untuk fashion saja. Tidak  pernah ada  keluhan  atau  kendala  yang  ia  keluhkan  ketika  menggunakan  kawat  gigi.  Namun  pernah sekali  pada  saat  ia  menggunakan  kawat  gigi  ia  memakan  makanan  yang  tergolong  keras sehingga  menimbulkan  karet  kawat  giginya  terlepas. Pada  saat  itu  ia  mengeluhkan  mengalami kesakitan selama 3 hari. Setelah itu ia kembali lagi ke tukang gigi untuk mengenakan kawat gigi yang baru. Ketika ditanya soal merasa aman atau tidak menggunakan kawat gigi di tukang gigi ia  menjawab  ia  merasa  aman.  Ketika  ditanya  apakah  DW  mengetahui  aturan  yang  terkait dengan tukang gigi, ia menjawab bahwa tidak mengetahui aturan tersebut”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  dari  ketujuh  konsumen  pengguna  jasa tukang  gigi  bahwa  pertimbangan  harga  menjadi  faktor  utama  yang  menentukan  masyarakat dalam  memilih  menggunakan  jasa  tukang  gigi,  namun  masyarakat  tidak  memikirkan  resiko yang  akan  terjadi  apabila  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  berkompeten.  Seperti  diketahui bahwa  tukang  gigi  mendapatkan  ilmu  dan  keahliannya  secara  turun  temurun.  Bukan  didapat melalui pendidikan di perguruan tinggi. Jika melihat dari hal tersebut maka perlindungan hukum bagi  pihak  konsumen.  Pengawasan  hukum  suatu  bidang  yang  tidak  terpisahkan  dari  aktivitas bisnis  yang  sehat.  Dalam  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara pelaku  usaha  dan  konsumen.  Tidak  ada  keseimbangan  hukum  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  menyababkan  konsumen  dalam  posisi  yang  lemah.  Maka  konsumen  sering  menganggap dirugikan oleh pelaku usaha yang merupakan akibat dari suatu hubungan hukum, maupun akibat adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  timbul  oleh  pelaku  usaha.  Kondisi  demikianlah  yang perlu  ditingkatkan  upaya  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  dan  dapat  terpenuhi  maupun ditegakkan.  Konsumen  disini  yaitu  seseorang  yang  menggunakan  jasa  tukang  gigi  dan  dan
pelaku usaha adalah tukang gigi.
Perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi mustahil tidak tmenimbulakan suatu kesalahan maupun  kelalaian  dalam  melakukan  setiap  praktiknya  yang  menimbulkan  pengaruh  besar  dari akibat yang ditimbulkan. Untuk meminimalisir akibat-akibat yang muncul dari kesalahan pelaku usaha yang dapat melukai atau merugikan konsumen, maka dapat dilihat pada Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika dilihat dari Pasal tersebut maka  ada  larangan  yang  diberlakukan  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

## 3. Pengawasan Peraktik Tukang Gigi Oleh Dinkes Kota Bandar Lampung
Seperti  pada  prinsip  pembangunan  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  dilakukan bersama  masyarakat  dengan  pemerintah  oleh  karena  itu  merupakan  tanggung  jawab  bersama, melalui  peraturan  dan  pengawasan  oleh  pemerintah,  dengan  tujuan  pembangunan  nasional dapat  dicapai  dengan  baik.  Upaya  pemerintah  dalam  melindungi  konsumen  dari  produk  yang merugikan dapat dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak merasa dirugikan, baik kesehatannya maupun  keuangannya.  Dalam  mengontrol  praktik  tukang  gigi  tertuang  pada  Pasal  10 Permenkes  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan Tukang  Gigi.  Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  merujuk  pada  Pasal  178 Undang-Undang  Nomor    36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat  dan  setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Selain itu, Dinkes Kota  Bandar Lampung harus melakukan pengawasan terhadap  masyarakat  dan  setiap  pelaku  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  sumber  daya  di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pengawasan merujuk pada Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Nirwansyah,  staf  Sesi  Pelayanan  Kesehatan  Primer  dan Tradisional di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, ia mengungkapkan:
“Bahwa masih terdapat banyak tukang gigi di Kota Bandar Lampung. Banyaknya tukang gigi tersebut belum terdata oleh Dinkes Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan sendiri tidak mengetahui  secara  pasti  berapa  jumlah  tukang  gigi  yang  ada  di  Bandar  Lampung,  karena belum  secara  resmi  melakukan  pendataan.  Nirwansyah  mengaku,  bahwa  tukang  gigi  belum terjamah  oleh  Dinas  Kesehatan.  Mengenai  perizinan,  pihak  Dinkes  Kota  Bandar  Lampung belum  mengeluarkan  Surat  Izin  Praktik  bagi  tukang  gigi,  serta  praktik  tukang  gigi  sering berpindah-pindah.  Nirwansyah  juga  mengungkapkan  bahwa  selama  ini  belum  ada  pembinan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bandar Lampung terhadap tukang gigi. Tetapi  untuk  selanjutnya  akan  segera  kami  lakukan  dimulai  dari  pendataan  dan  pengadaan sosialisasi untuk tukang gigi yang ada di Bandar Lampung. Sekilas kami perhatikan sepertinya dalam  melakukan  pekerjaan  tukang  gigi  tidak  mengikuti  aturan  yang  terkait  dengan pekerjaannya  yaitu  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan, Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi.  Apabila  melanggar  aturan  yang  telah ditetapkan,  maka  pemerintah  akan  memberikan  sanksi,  seperti  teguran  lisan,  teguran  tertulis, dan akan diberhentikan praktik pelayanan kepada masyarakat apabila tak sesuai dengan aturan- aturan  yang  berlaku.  Dinas  Kesehatan  juga  mengungkapkan  masalah  yang  dihadapi  apabila dalam  melakukan  pembinaan  maupun  pengawasan  terhadap  praktik  tukang  gigi  karena pemerintah  pusat  saat  ini  dalam  keadaan  pasif  kepada  pemerintah  daerah,  oleh  sebabnya Dinkes  Kota  Bandar  Lampung  sendiri  belum  dapat  memberikan  pembinaan  ataupun pengawasan  terhadap  tukang  gigi,  karena  dianggap  tukang  gigi  buka  merupakan  program mendesak  seperti  halnya  program  kesehatan  ibu  dan  anak  ataupun  pencegahan  penyakit menular. Praktik tukang gigi dikategorikan dalam program pengembangan Dinas Kesehatan”.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam  melindungi  masyarakat  dari  praktik  jasa tukang  gigi  yang  dapat  merugikan  dapat  dilakukan  melalui  pembinaan  atau  pengawasan  oleh Dinas Kesehatan Daerah setempat sehingga konsumen mendapat pelayanan yang bermutu dan aman  bagi  kesehatan.  Dinas  Kesehatan  setempat  dapat  melakukan  tindakan  administratif
apabila dalam melakukan praktik tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang terdapat dalam  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan, Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi,  yaitu:  surat  teguran,  pencabutan  izin sementara  dan  pencabutan  izin  tetap.  Penulis  berpendapat  bahwa  sanksi  administratif  yang ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Pembinaan, Pengawasan  dan  Perizinan  Pekerjaan  Tukang  Gigi  dinilai  lebih  efektif  dibandingkan  sanksi lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  sanksi  administratif  dapat  dilaksanakan  secara  langsung  dan sepihak  kepada  atau  pelaku  usaha.  Sanksi  administratif  selalu  berkaitan  dengan  pencabutan izinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota,  dengan  demikian  jika  suatu pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  maka  pemerintah  terkait  dapat  melakukan pencabutan dan menghentikan kegiatan usahanya.

## C. Penutup
Tanggung  jawab  tukang  gigi  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada saat  ini  hanya  membuat  gigi  replika  lepasan  sebagian  atau  penuh  yang  terbuat  dari  bahan heat curing  acrylic dengan  memenuhi  kriteria  dalam  kesehatan  dan  memasang  gigi  replika  lepasan sebagian  atau  penuh  dengan  bahan heat  curing  acrylic dengan  tidak  menutup  sisa  atau  bagian akar  gigi.  Namun  dalam  praktiknya  tukang  gigi  sering  kali  melakukan  pekerjaan  lain  yang melewati batas kewenangannya seperti pemasangan  kawat gigi, pembersihan  karang gigi, serta vaneer gigi  (pewarnaan  kawat  gigi).  Sehingga  dalam  melakukan  praktiknya  tukang  gigi  tidak dapat  dipertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Bahwa  konsumen  atau  pengguna  jasa  belum terlindungi  dari  adanya  praktik  tukang  gigi.  Konsumen  dalam  penggunaan  jasa  tukang  gigi hanya  dapat  menikmati  hasil  dari  pekerjaan  tukang  gigi,  akantetapi  tidak  mengetahui  adanya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  dalam  praktiknya  tukang  gigi  melanggar  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintan.  Dalam  melakukan  praktiknya  tukang  gigi  belum sepenuhnya terlindungi oleh peraturan yang telah berlaku.  Ketidaktahuan terhadap aturan yang tersebut, menyebabkan tukang gigi  dalam  melakukan praktiknya dan  melakukan kegiatan yang diluar batas kewenangan yang telah ditetapkan. Sehingga perlindungan hukum terhadap tukang gigi  tidak  dapat  diterapkan.  Belum  ada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinkes  Kota  Bandar Lampung  terhadap  praktik  jasa  tukang  gigi.  Hal  ini  ditandai  oleh  tidak  adanya  surat  izin  yang terdaftar dari Dinas Kesehatan terhadap praktik tukang gigi di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Miru,  Ahmadi.  (2013). Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sidabalok, Janus. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti. Sulandari,  JPC.  Heryumani.  (2008). Buku  Ajar  Ortodonsia  I  KOG  I .  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.

## B. Jurnal
Iin sundari, Pocut aya Sofya, dan Milati Hanifa, “Studi Kekuatan FleksuralAntara Resin Akrilik Heat Cured dan Termoplastik Nilon Setelah Direndam Dalam Minuman Kopi Uleekareng (Coffe Robusta)”, Universitas Syia Kuala, (2016).
Lendrawati,  “Motivasi  Masyarakat  Dalam  Memelihara  dan  Mempertahankan  Gigi”,  Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang.
Marsela, Annisa, ”Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi”, JOM FISIP, Vol. 2 No. 2, (2015). Sulmayeti,  “Perilaku  Konsumsi  Pemakaian  Kawat  Gigi  Non  Medis”, JOM  FISIP ,  Volume  2 No.1, (2015).
Kasmawati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Tegangan  Tinggi  Listrik  di Bandar Lampung”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum .
C. Internet www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia.html. www.shinymiledentalclinic.com. Sejarah penemuan kawat gigi. Diakses pada 31 Agustus 2017 pukul 08.43 WIB.