COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Romi Julisman 1 , Nuzul Rahmayani 2 , Jasman Nazar³ 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia romijulisman@gmail.com 1 , nuzullaw05@yahoo.co.id 2 , jasman.ucok.umsb@gmail.com 3
Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 28, 2023 Technological  developments  are  getting  faster  and  faster,  driving  changes that  occur  in  the  wider  community.  As  a  result  of  these  technological developments, the world of justice must also innovate to keep up with current developments.  Therefore,  the  Supreme  Court  created  the  E-COURT application, a website system that operates in a network to make it easier for courts to resolve civil cases. The purpose of this writing is to find out how the Lubuk  Basung  District  Court  maximizes  the  implementation  of  the  Perma issued  by  the  Supreme  Court  and  to  find  out  the  factors  that  become obstacles  in  e-court  proving.  This  research  method  is  descriptive  analysis, that  is,  from  research  it  is  expected  to  obtain  a  detailed  and  systematic description  of  the  problem  to  be  studied.  In  this  study,  using  the  type  of empirical approach research. The empirical approach is research that is used to describe conditions seen in the field as they are. That the Lubuk Basung Court has used e-court trials in a hybrid manner to minimize the deficiencies that  exist  in  the  e-court  itself.  However,  these  changes  do  not  necessarily improve everything, there are still many obstacles in this hybrid e-court and the ineffective implementation of e-court at the Lubuk Basung District Court.
Keywords:
District Court Lubuk Basung, E-Court, Quick trial

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat,  mendorong perubahan yang terjadi di tengah masyarakat  luas. Akibat perkembangan teknologi tersebut dunia  peradilan juga harus berinovasi mengikuti perkembangan  zaman saat sekarang ini. Maka dari itu Mahkamah Agung  menciptakan aplikasi E-COURT, suatu sistem website yang  bergerak dalam jaringan untuk  mempermudah  pengadilan    dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  perdata. Tujuan  penulisan ini untuk mengetahui cara pengadilan negeri  lubuk basung memaksimalkan penerapan perma yang  dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan untuk mengetahui  faktor- faktor yang menjadi penghambat di dalam  pembuktian secara e-court. Metode penelitian ini bersifat  deskriptif analisis yaitu dari penelitian diharapkan diperolehnya gambaran secara rinci dan sistematis tentang  permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis  penelitian  pendekatan  empiris.  Pendekatan  empiris  adalah  penelitan  yag  digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Bahwa pengadilan lubuk  basung  telah  menggunakan  sidang  e-court  secara  hybrid  untuk  meminimalisir kekurangan-kekurangan  yang  ada    pada  e-court  itu  sendiri.  Namun  perubahan  tersebut tidak  serta merta menyempurnakan semuanya, masih banyak lagi  kendala didalam e-court hybrid ini dan belum efektif nya penerapan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
Kata Kunci: Pengadilan Negeri Lubuk Basung, E-Court, Peradilan cepat

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat dan cepat, sedikit banyak nya merubah  tatanan  di  masyarakat.  Perkembangan  teknologi  tersebut  seperti  pisau  bermata 2(dua).  Salah  satu  inovasi  teknologi  yang  sangat  berpengaruh  dan  mempengaruhi  dalam
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kehidupan  masyarakat  adalah  internet  dan  juga Smartphone .  Hal  itu  sejalan  dengan kemampuan,  motivasi,  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  kegunaan  daripada media tersebut.
Pada saat musim pandemi covid-19, segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan  secara  langsung  atau  tatap  muka  mendadak  banyak  menemui  hambatan. Pandemi  covid-19  telah  merubah  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  tidak  terkecuali proses  penegakkan  hukum  di  lembaga  Peradilan.  Perkembangan  teknologi  juga mempengaruhi  dunia  peradilan  di  Indonesia,  sebagaimana  sistem  peradilan  di  Indonesia berjalan dengan pesat karena  adanya perkembangan teknologi informasi  ini. Maka dari itu sistem e-court yang sudah ada sebelum nya dikembangkan lagi untuk bisa menyesuaikan proses beracara di dalam sebuah platform dengan menggunakan Internet.
Sistem  peradilan  elektronik  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  memodernisasi dengan  menerapkan  perangkat  tahapan  administrasi  perkara  serta  persidangan  secara elektronik.  Pengadilan  secara  elektronik  merupakan  bagian  dari  pengindahan  atas  asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pada pasal (2) Undang- undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sejak  awal  Tahun  2016 Mahkamah  Agung  telah  berupaya  mewujudkan  sistem  administrasi  peradilan  secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
Proses beracara secara e-court sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya Covid-19.  Dalam  rangka  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi e-court yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29  Maret  2018  merupakan  instrumen  lembaga  peradilan  berbentuk  pelayanan  yang memudahkan  para  pencari  keadilan  dalam  administrasi  perkara  pembayaran,  serta pemanggilan secara elektronik.
Sebelumnya  sistem  peradilan  di  Indonesia  sering  mendapat  sorotan  publik, dikarenakan proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, dan persidangan terbuka untuk umum. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Sejak disahkan nya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai  (PERMA  E-Court)  oleh  Mahkamah  Agung,  proses  berperkara  di  pengadilan mengalami perubahan besar dimana pelaksanaannya dilakukan secara online.
Pada awal diluncurkan, fungsi e-Court baru 3 macam, yaitu:
1)  Untuk melakukan pendaftaran gugatan online (e-filling),
2) Untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan persidangan secara elektronik (e- summons),
3)  Dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment).
Kemudian terjadi lompatan kemajuan terhadap instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan  terhadap  para  pemangku  kepentingan  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara Elektronik,  taksiran  panjar  biaya  secara  elektronik,  pembayaran  panjar  biaya  secara elektronik, panggilan secara Elektronik dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. E- court memungkinkan  pelaksanaan  administrasi  perkara  dan  proses  persidangan  dilakukan secara online sehingga peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.
Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor  7  Tahun  2022  Perubahan  atas  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan dalam Perma  nomor  7  pasal  20  ayat  (3)  adalah  pelaksanaan  persidangan  dapat  dilangsungkan meskipun  Tergugat  tidak  menyetujuinya.  Perma  7  Tahun  2022  mengatur  beberapa  aspek perubahan  dalam  sistem  persidangan  elektronik.  Perubahan  tersebut  mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri.
Tergugat  yang  “tidak  mau”  melaksanakan  persidangan  secara  elektronik  tetap mengikuti  prosedur  manual  tanpa  kehilangan  hak  untuk  membela  kepentingannya.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Persidangan secara elektronik disampaikan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam prosesnya, para pihak yang berperkara tersebut cukup mengunggah dokumen sesuai agenda sidang dan apabila terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai tenggat waktu yang ditentukan tanpa memberikan informasi atau alasan kepada mejelis hakim maka pihak tersebut dianggap tidak menggunakan hak nya untuk menyampaikan dokumen tersebut.
Kemudahan  lain  dengan  adanya e-court adalah  bagi  pihak  yang  memiliki  jadwal sidang  lebih  dari  satu  pada  waktu  yang  bersamaan  atau  memiliki  kegiatan  lain  yang berbenturan  dengan  jadwal  sidang  tetap  dapat  mengikuti  sidang-sidang  tersebut  secara bersamaan. Hal ini sedikit berbeda dengan sidang konvensional, di mana terkadang untuk memulai  sidang  harus  menunggu  kelengkapan  dari  semua  pihak  meskipun  jadwal  sidang telah ditentukan. Hal lain yaitu apabila ada pihak yang tidak hadir dapat menyebabkan majelis hakim  memutuskan  untuk  menunda  sidang  yang  kiranya  dapat  merugikan  pihak  lain  yang telah  berusaha  menghadiri  persidangan  sehingga  menjadi  kurang  efisien  dari  segi  waktu, tenaga dan biaya. Terakhir, dalam hal terdapat jadwal sidang dalam waktu yang bersamaan, maka para pihak harus memilih salah satu sidang tersebut dan mengorbankan jadwal sidang yang lain.
Pelaksanaan  sidang  secara  online  ( E-Litigation )  di  dalam  perma  yang  baru  yaitu Perma  no.  7  tahun  2022  tidak  harus  didasarkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak, cukup pihak Penggugat saja yang sepakat akan e-court ini maka sidang secara hybride pun bisa  dilaksanakan.  Ini  sangat  berbeda  dengan  Perma  yang  lama  yaitu  Perma  no.  1  tahun 2019  yang  harus  didasari  kesepakatan  semua  pihak.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor penghambat diterapkannya e-court dalam persidangan perkara perdata. Dalam prakteknya terkadang ada pihak tertentu yang terkendala mengikuti persidangan dilakukan secara e-court dengan  alasan  gaptek  (gagap  teknologi),  yang  sebenarnya  ini  bisa  diupayakan  dengan memakai  jasa  advokat  yang  telah  terverifikasi  bisa  mengakses e-court atau  dengan mendatangi pengadilan langsung.
Majelis hakim memfasilitasi agar pihak yang tidak setuju tersebut datang langsung ke pengadilan setempat untuk dibantu penginputan dokumen pada aplikasi e-court oleh petugas dari  pengadilan,  sehingga  tidak  merugikan  pihak  lain  yang  telah  sepakat  melaksanakan sidang  secara  online.  Pengadilan  menjembatani  proses  manual  dengan  melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.
Walaupun kemajuan tekhnologi ini sangat cepat, tidak semudah itu dapat diakses dan diikuti  oleh  semua  orang,  proses  pendaftaran  nya  tentu  membutuhkan  sarana  elektronik seperti  Handphone  ataupun  laptop,  dan  juga  kecakapan  untuk  melek  teknologi.  Bagi masyarakat  awam  yang  mencari  keadilan,  peradilan  yang  dilakukan  di  dalam  sarana elektronik masih banyak menemui hambatan seperti jaringan internet yang belum memadai di  daerah-daerah  yang  masih  tertinggal,  tentu  akan  menghambat,  dan  kemudian  terjadi keterlambatan  dalam  pengiriman  berkas  tersebut.  Atau  pihak  bersengketa  yang menggunakan e-court hybrids tentu akan banyak mengeluarkan ongkos untuk bolak-balik ke pengadilan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan pihak yang bisa mengases SIP dimana saja dan kapan saja tanpa perlu bolak-balik ke pengadilan dan mengeluarkan ongkos.
Apabila seseorang ingin beracara secara e-court ada baiknya si penggugat maupun si  tergugat  harus  memiliki  advokat  untuk  bisa  mendampingi  dan  juga  menjalankan  hukum acara perdata secara e-litigasi. Dikarenakan advokat sudah disumpah dan terverifikasi bisa melaksanakan  Peradilan  secara e-court tanpa  banyak  terjadinya  keluhan  ini  itu  di  dalam persidangan secara secara e-court . Namun sebenarnya belum banyak pengacara yang bisa menggunakan e-court tersebut. Dikarenakan kendalanya terdapat pada alat dan medianya, metodenya  yang  secara  online,  belum  lagi  jika  bayaran  untuk  menyewa  jasa  seorang pengacara tentulah sangat besar.
Pemberlakuan  peraturan  yang  begitu  mendesak  membuat  setiap  pengadilan  tidak bisa  langsung  Mengikuti  perubahan  tersebut.  Contohnya  diantara  para  hakim  banyak  juga dari  mereka  ketika  diawal-awal  pemberlakuan  sidang  secara e-court para  hakim  tersebut
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
belum  siap  untuk  menjalankan  persidangan  secara  elektronik  dikarenakan  laman website Mahkamah Agung  masih  belum  siap  menampung  lonjakan  dari  banyak  pengakses  secara bersamaan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  pendekatan  empiris.  Pendekatan empiris  adalah  penelitan  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  yang  dilihat dilapangan secara apa adanya. Peneliti menggunakan studi lapangan untuk mengumpulkan bahan hukum. Studi lapangan merupakan langkah pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari  bahan  hukum  primer  seperti  wawancara  ke  hakim  dan  juga  pegawai  pengadilan negeri lubuk basung serta PERMA No. 7 tahun 2022 yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian    yang  dipakai  bersifat  deskripsi  serta  memakai  sumber  data  primer,  dan sekunder. Data primer yang digunakan Adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan juga Perma Nomor 7 Tahun 2022. Kemudian data sekunder yang digunakan yaitu yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti RUU, Buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertai Jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  dalam  penyelenggaran  peradilan  yang  diharapkan  di  Indonesia  khusus  nya Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  adalah  sistem  peradilan  yang  efisien  dengan  asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang- undang  no.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Sudikno  Mertokusumo mengatakan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sederhana  dan  cepat  dalam  dunia  peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas dan mudah difahami, dan juga tidak berbelit-belit. Serta biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, hal ini tidak terlepas karena biaya yang  tinggi  menyebabkan  pihak  yang  berkepentingan  enggan  untuk  mengajukan  tuntutan kepada  pengadilan.  Biaya  ringan  ini  diharapkan  mampu  menjawab  kebutuhan  pencari keadilan yang lemah secara ekonomi.
Lahirnya  aplikasi e-court maka  tidak  terlepas  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung (selanjutnya disebut Perma) no.3 tahun 2018, ini adalah sebuah metode dan juga komitmen baru  yang  ditawarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  bentuk  perwujudan  reformasi peradilan,  yang  mana  Mahkamah  Agung  mensinergikan  Teknologi  Informasi  (TI)  dengan hukum acara. Hal ini pastinya akan merubah pola peradilan khususnya dalam administrasi perkara. Disamping itu juga akan merubah image pengadilan yang semakin canggih. Secara substansial,  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  tidak  menghapus  ataupun  menganulir norma  yang  berlaku,  melainkan  hanya  menambah  serta  menyempurnakan  peraturan tersebut.  Setelah  peluncuran  perma  no.  3  tahun  2018  berbagai  layanan  telah  mengalami kemajuan.
Atas kemajuan tersebut kemudian perma yang baru dikeluarkan yakni nya Perma no 1  tahun  2019,  yang  mana  dalam  perma  tersebut  adanya e-Litigation ,  yaitu  merupakan persidangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( online ).  Prosedur  administrasi  perkara  di pengadilan menjadi lebih ringkas, contoh nya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen).
Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  juga  telah  menggunakan  sistem e-court ini semenjak dikeluarkannya Perma No 3 tahun 2018, lalu Perma No.1 tahun 2019, dan setelah itu yang terbaru yaitu Perma No.7 tahun 2022. Dalam pembahasan kali ini Penulis hanya akan membahas perma no. 1 tahun 2019 serta perma no. 7 tahun 2022 tentang Admistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Perma no. 7 tahun 2022 adalah penambahan dan juga pengurangan dari beberapa pasal yang ada dalam Perma no. 1 tahun 2019 yang mana kedua perma ini masih bertalian (berkaitan) satu sama lain atau dalam istilah hukum disebut Juncto.
Didalam Perma no. 1 tahun 2019 pihak yang gagal di mediasi akan diberi sosialisasi dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
diarahkan agar menggunakan e-court ini, namun persetujuan harus didapatkan dari kedua belah pihak yang bersengketa baik Dari penggugat maupun dari tergugat. Jika tergugat tidak setuju maka sidang secara e-Litigation tidak dapat dilakukan. Beda hal nya dengan Perma no. 7 tahun 2022 dimana sidang secara e-Litigation dapat dilakukan walaupun pihak tergugat tidak setuju. Pihak tergugat harus melakukan sidang e-court dengan datang ke pengadilan untuk mengirimkan berkas-berkas perkara melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) e- court .  Sidang  seperti  itu  disebut  dengan  sidang  secara hybrids .  Jika  pihak  tergugat  ingin sidang secara e - court tetapi pihak penggugat tidak setuju maka sidang hanya akan dilakukan secara manual seperti biasa. Dari sinilah penulis akan menguraikan Efektivitas Sistem e-court Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan yang menjadi penghambat di dalam sistem e-court .
Efektivitas Sistem E-Court Pengadilan Negeri Lubuk Basung Secara garis besar e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum maksimal, misalnya seperti  jaringan  internet  yang  belum  memadai  dan  belum  sekencang  di  kota.  Dan  masih banyak  pengguna e-court dalam  hal  ini  pihak  yang  berperkara  minim  pengetahuan  akan aplikasi  untuk  menggunakan  layanan e-court ini.  Penerapan e-court di  Pengadilan  Negeri Lubuk  Basung  khususnya  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata,  sekiranya  dapat mempercepat proses administrasi tanpa perlu menunggu antrian untuk sidang serta jawab- jinawab seperti replik, dan duplik pihak yang berperkara, sementara jika dibandingkan secara manual butuh waktu sampai seminggu untuk pengunduran sidang.
Menggunakan  layanan e-court tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan penyelesaian  yang  dilakukan  secara  manual  yang  ada  pada  Pengadilan  Negeri  Lubuk Basung, tata urutannya juga sama seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan. Semua alurnya sama antara sidang yang dilakukan secara e - court dengan  yang  dilaksanakan  secara  manual,  hanya  saja  pada e-court untuk proses  mediasi,  pembuktian,  pemeriksaan  setempat  dan  pemeriksaan  saksi  belum  bisa dilakukan  secara  elektronik  dan  masih  dilakukan  secara  manual,  fungsi e-court ini  lebih kepada proses jawab-jinawab yang bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun dengan cepat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pemeriksaan dengan menggunakan e -court belum terlalu  efektif  khususnya  pada  pihak  yang  berperkara  dikarenakan  minimnya  pengetahuan tentang  teknologi  informasi  dan  pemahaman  dari  masing-masing  pihak  yang  berpekara mengenai e-Court itu sendiri.
Advokat dalam hal ini sudah mengetahui tentang apa itu e-Court, akan tetapi tidak semua advokat mendapatkan sosialisasi dan terverifikasi dalam penggunaan e-Court tersebut. Tidak efektif nya sosialisasi dari pengadilan Negeri Lubuk Basung membuat tidak semua advokat boleh menangani perkara yang berhubungan dengan e-Court walaupun advokat itu sendiri sudah disumpah dan terverifikasi oleh organisasi nya masing-masing seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan lain sebagainya. Di dalam e-Court semua biaya berperkara perdata dirincikan agar jelas oleh pihak yang berperkara. Ini menjadikan Advokat tidak bisa lagi memainkan harga semaunya.
Bagi Advokat yang sudah dan telah Memenuhi verifikasi e-Court sudah boleh menangani kasus  perdata  secara  e-Court.  Beberapa  advokat  menganggap  aplikasi  e-Court  juga  tidak memberi dampak yang terlalu signifikan akan kehilangan klien karena tidak semua orang yang berperkara  mengerti  akan  e-Court  ini,  dan  akan  membutuhkan  jasa  dari  advokat  yang terverifikasi juga untuk mengurus semua tata cara e-Court tersebut. Dari sinilah advokat akan menentukan harga jasa dari suatu perkara sampai dengan selesai.
Ketika diawal pemberlakuan sidang secara e-Litigation para hakim di pengadilan Negeri Lubuk  Basung  masih  merasa  awam  tentang  persidangan  secara  elektronik  ini,  karena sosialisasi  nya  masih  kurang  dan  pemberlakuan  adanya  sidang  secara  elektronik  tersebut juga  terkesan  tergesa-gesa.  Sosialisasi  e-Litigation  dimulai  dari  Mahkamah  Agung  lalu berikutnya  ke  Pengadilan  Tinggi  dan  selanjutnya  ke  Pengadilan  Negeri,  dan  pegawai  di Pengadilan Negeri melakukan rapat setelah itu baru di sosialisasi kan ke advokat dan pihak yang berperkara secara perdata.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## Hambatan Di Dalam Sistem E-Court Pengadilan Negeri Lubuk Basung
1.  Media e-Court
Para  Pengguna  yang  telah  mendaftarkan  diri  untuk  melakukan  sidang  secara  e-Court wajib mempunyai setidaknya HP pintar (Smartphone) agar sidang tersebut berjalan dengan semestinya. Jika tidak memiliki smartphone pengguna masih bisa menggunakan komputer ataupun laptop, tetapi hal ini juga tidak terlalu membantu karena fungsinya yang hanya dimiliki oleh  segelintir  orang  saja.  Menanggapi  hal  itu  maka  para  pihak  yang  tidak  memiliki  media untuk  melakukan  sidang  secara  e-Court  dapat  datang  langsung  ke  pengadilan  untuk mengunggah berkas-berkas perkara. Namun pihak tergugat yang tidak setuju dan terpaksa melakukan  sidang  secara  e-Court,  merasa  keberatan  karena  setiap  persidangan  pihak tergugat  harus  datang  ke  pengadilan  yang  menyebabkan  banyak  nya  pihak  tergugat mengeluarkan biaya dan ongkos. Berbeda dengan pihak penggugat yang menyetujui e-Court mereka  hanya  perlu  mengupload  dari  tempat  mereka  berada  tanpa  perlu  datang  ke pengadilan langsung.
2.  Sumber Daya Manusia
Ketika layanan e-Court ini untuk pertama kalinya diterapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung  banyak  sekali  menimbulkan  masalah  yang  timbul  akibat  Hakim  dan  tenaga pendukung  belum  mampu  dan  memahami  dalam  menjalankan  sistem  layanan  e-Court  itu sendiri,  walaupun  ada  diberikan  panduan  oleh  Mahkamah  Agung  terkait  tata  cara menggunakan  e-Court  namun  masih  saja  terjadi  masalah.  Permasalahan  yang  sering dijumpai yaitu Hakim tidak melakukan verifikasi yang menyebabkan pihak berperkara tidak dapat  membaca  atau  menanggapinya,  oleh  karenanya  itu  dapat  menghambat  jalannya persidangan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen paling penting terhadap jalannya  sistem  layanan  e-Court  dengan  baik  khususnya  pada  Pengadilan  Negeri  Lubuk Basung.  Tanpa  adanya  elemen  itu  ataupun  kualitasnya  kurang  baik,  maka  akan  sulit beroperasi dengan semestinya meski fasilitas nya telah terpenuhi.
3.  Jaringan Internet
Untuk daerah Yurisdiksi kecamatan Lubuk Basung akses ke jaringan internetnya sangat bagus oleh karena itu adalah Ibukota dari Kabupaten Agam. Orang-orang yang bertempat tinggal  di  kecamatan  lubuk  basung  lebih  di  wajibkan  agar  menggunakan  e-Court  untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Tetapi untuk beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Tanjung Raya masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan internet  seperti  beberapa  jorong  yang  ada  di  Nagari  Tanjung  Sani  yaitu  Jorong  Pandan sebagian Jorong Pantas. Di Nagari Sungai Batang ada Jorong Tanjung Sani dan sebagian besar Nagari Dalko. Itu adalah beberapa Nagari yang ada di kabupaten Agam yang penulis datangi untuk penelitian.
Nagari  dan  Jorong  yang  telah  disebutkan  diatas  itu  akan  kesulitan  dalam  penerapan kewajiban  penggunaan  e-Court.  Apalagi  dalam  perma  no.  7  tahun  2022  e-Court  tidak  lagi menggunakan persetujuan kedua belah pihak, cukup pihak penggugat saja yang setuju maka e-Court  akan  diterapkan  juga  bagi  tergugat  walaupun  pihak  tergugat  tidak  setuju.  Ini  akan menjadi masalah karena pihak tergugat yang tinggal nya di daerah Jorong Pandan misal akan keluar dulu mencari jaringan yang jauhnya sekitar 5-7 km (kilometer). Belum lagi jika pihak tergugat menggunakan sidang hybrids maka jarak yang akan ditempuh sekitar 35 km. Maka dari  itu  kedepannya  pemerintah  kabupaten  agam  dan  pemerintah  provinsi  sumatera  barat lebih meningkatkan lagi akses internet untuk daerah perkampungan.
4.  Tidak Memiliki Alamat E-Mail (Electronic Mail)
Para pihak yang bersengketa tanpa diwakili atau didampingi oleh Advokat sering kali tidak memiliki alamat E-Mail pribadi dan memberikan atau memakai alamat E-Mail milik orang lain dengan  alasan  tidak  tahu  cara  membuatnya.  Karena  alamat  E-Mail  yang  diberikan  bukan miliknya sendiri, kadang kala pemanggilan elektronik yang dikirim ke E-Mail yang terdaftar di e-Court tidak sampai ke pihak yang berperkara dan bahkan tidak pernah dibuka sekalipun. Oleh karena itu, penerima E-Mail tidak tahu dan tidak datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyebabkan sidang harus ditunda lagi.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## 5.  Kurangnya Sosialisasi Mengenai e-Court
Sosialisasi e-Court belum dilakukan secara maksimal khususnya kepada para Advokat yang mewakili kuasa para pihak di Persidangan, dimana yang hanya mengetahui layanan e- Court  ini  hanya  Advokat  yang  sudah  berpengalaman  saja,  sedangkan  Advokat  yang  baru masih  ada  yang  belum  mengetahui  adanya  layanan  e-Court  Pengadilan  Negeri  Lubuk Basung. Karena user account yang dapat mengakses layanan e-Court adalah Advokat, oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi layanan e-Court pada Advokat. Sosialisasi perlu juga dilakukan  kepada  masyarakat,  karena  banyak  para  pihak  yang  tidak  mengerti  alur persidangan mana saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan dengan e-Court.

## KESIMPULAN
Mahkamah Agung mengeluarkan e-court agar azas peradilan cepat dapat terwujud. Hal ini tentu sangat baik dikarenakan penumpukan perkara yang begitu banyak di pengadilan dapat dikurangi. Namun Proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan layanan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum berjalan efektif sebagaimana apa yang diharapkan dengan hadirnya layanan e-court tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi ketika  melakukan  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  dengan  menggunakan  e-court  di Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti:  Media  e-court, Sumber Daya Manusia (SDM), Jaringan Internet, Tidak memiliki alamat E-MAIL, Kurangnya Sosialisasi e-court dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan e- court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah dengan cara: meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melakukan evalusasi dan monitoring terhadap layanan e-court dan melakukan sosialisasi tepat sasaran.

## REFERENSI
Abdullah. Era  Baru  Peradilan  Berbasis  Teknologi  Informasi ,  Starlita  Dasuki,  Majalah Mahkamah Agung Edisi XVII/2018
Anita  Apriyana.  (2015).  “ Penerapan  Acara  Singkat  dan  Acara  Cepat  dalam  Penyelesaian Sengketa  Perdata  di  Pengadilan: Suatu  Tinjauan  Politik  Hukum    Acara  Perdata,” Adhaper Jurnal Hukum Acara  Perdata, Vol. 1, No. 1
Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta,
2011
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Lisfer Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, Mertokusumo Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 2002.
Muhammad  Jazil  Rifqi.  (2020).  “ Perkembangan  dan  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi Pengadilan Agama ”. Al-QadaU, Vol. 7, No. 1
Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019    Tentang  Administrasi  Perkara  Dan Persidangan Di Pengadilan  Secara Elektronik
Putri, Mery Christian dan Sinaga, Erlina Maria Christin. (2021). “ Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19” . Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 10, No. 1
Salima,  Safira  Khofifatus.  (2021).“ Efektivitas    Penyelesaian  Perkara  Secara  e-Court  di Pengadilan  Agama Kabupaten Kediri ”.Skripsi Jurusan hukum  Keluarga Islam.