## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.6., No.1, April 2021 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## Studi Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang di Bajo Barat dan Bajo Timur

## Study of Slum Level Classification in Boepinang Slum Area In West Bajo and East Bajo
Semuel Kadmaerubun )*) , La Baco Sudia 2) , La Ode Ahmad Nur Ramadhan 3)
1) Programstudi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo
2) Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo
3) Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Halu Oleo

## ABSTRACT
Slum areas are always a concern because of the quality of the environment that is not healthy. The method used is descriptive analysis and quantitative analysis. The results of this research are the existing conditions of slum areas in Boepinang Bajo Barat and Bajo Timur, namely: (1) the area of the slum area reaches 10.32 hectares with (a) the area of the West Bajo slum area is 4 Ha; (b) the area of the slum area of East Bajo is 6.32  Ha.  Slum  areas  in  Boepinang  (East  Bajo)  and  West  Boepinang  (West  Bajo)  Villages  are  included  in priority scale one (1). Need attention in settlement management.
Keywords ; West Bajo, East Bajo, Slum, Settlements

## ABSTRAK
Permukiman kumuh selalu menjadi perhatian karena dari segi kualitas lingkungan yang tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi eksisting Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan  Bajo  Timur  dan  untuk  mengidentifikasi  klasifikasi tingkat  kekumuhan  di  Kawasan  Kumuh  Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil  penelitian  ini  yaitu Kondisi  eksisting  Kawasan  kumuh  di  Boepinang  Bajo  Barat  dan  Bajo  Timur sebagao berikut : (1) luas kawasan kumuh mencapai 10,32 Ha dengan (a) luas Kawasan kumuh Bajo Barat 4 Ha; (b) luas Kawasan kumuh Bajo Timur 6,32 Ha. Kawasan kumuh di Kelurahan Boepinang (Bajo Timur) dan  Boepinang  Barat  (Bajo  Barat)  masuk  skala  prioritas  satu  (1). Perlu  Perhatian  dalam  pengelolaan permukiman.
Kata Kunci ; Bajo Barat, Bajo Timur, Kumuh, Permukiman

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  0%  Kawasan  kumuh  merupakan bagian  dari  target  SDG’s  poin  6  (Pada  tahun  2030 mencapai  akses  universal    dan  merata  terhadap  air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau bagi semua).  Dalam  menjawab  tantangan  tersebut pemerintah  melalui  Kementerian  PUPR  telah membuat  program  100%  akses  air  minum,  0% permukiman  kumuh,  dan  100%  akses  sanitasi  yang
terkmaktub dalam visum PUPR 2030 (100% hunian cerdas  di  wilayah  perkotaan). Permukiman  kumuh mempunyai  masalah  yang  bersifat  kompleks diantaranya yaitu pembiaran berkembangnya ruang- ruang  marjinal  perkotaan,  lemahnya  pengelolaan kota, belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan dan  persediaan  rumah  secara  utuh  dan  partisipatif, dan belum adanya pengembangan sistem penyediaan  perumahan  secara  utuh  (Conyers  & Hills, 1990 dalam Wijaya, 2016). Namum demikian
masih  banyak kawasan yang  masih  dalam  kategori kumuh  seperti  kawasan  kumuh  Boepinang  Bajo Timur  dan  Bajo  Barat  Kecamatan  Poleang Kabupaten
Bombana,
Sulawesi Tenggara,
Indonesia. Permukiman  kumuh  selalu  menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Putro, 2011)
Kawasan  kumuh  Boepinang  Bajo  Timur  dan Bajo  Barat  berdasarkan  SK  kumuh  no  208  Tahun 2014  masuk  dalam  kategori  kumuh  berat  dengan luas  total  mencapai  7,13  Ha.  Tipologi  kawasan kumuh  boepinang  adalah  pesisir  atau  tepi  air  dan merupakan  bagian  dari  kawasan  Ibu  Kota Kecamatan Poleang. Karateristik kawasan permukiman  kumuh  Boepinang  Bajo  Timur  dan Bajo  Barat  secara  umum  memiliki  mata  pecaharian sebagai  nelayan  yang  artinya  sumber  pendapatan dari  masyarakat nelayan  bajo  timur  dan  bajo  barat adalah hasil laut, baik ikan, taripang, dan lain - lain. Permukiman  yang  terdapat  pada  kawasan  inipun terbilang  masih  kumuh,  dimana  rumah – rumah masyarakat  bajo  masih  bentuk  rumah  tinggi, berdinding  papan,  bahkan  masih  beratap  rumbia. Hal  lain  menjadi  perhatian  peneliti  adalah Keberadaan  masyarakat  suku  bajo  masih  tetap mempertahankan  budayanya    khususnya  diwilayah perkotaan  (ibu kota kecamatan)  menjadi  sebuah persoalaan  dalam  perkotaan,  dimana  kawasan masyarakat  Bajo  ini menjadi  bagian  penting  dalam pengembangan  wilayah  kawasan  perkotaan  secara khsusus maupun pengembangan kawasan keseluruhan  wilayah  dan  sangat  berdampak  pada
kehidupan  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat Bajo. Permasalahan  utama  yang  terjadi  adalah masalah sanitasi,  air  minum,  jalan  lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat (PHBS), laju  pertumbuhan  penduduk,  daya  tampung  dan daya dukung wilayah. Sehingga diperlukan penanganan dalam bentuk pencegahan dan peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  dengan menggunkanan tujuh (7) indikator kekumuhan yaitu :  (1)  bangunan  gedung;  (2)  jalan  lingkungan;  (3) drainase;  (4)  air  minum;  (5)  air  limbah;  (6) persampahan;  (7)  proteksi  kebakaran. Tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kondisi existing Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo  Timur dan  bagaimana  klasifikasi  tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Permukiman  kumuh  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  konfigurasi  struktur  ruang kota.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  tata  ruang  kota perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan  kota  harus  dilakukan  sesuai  dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah  di  lingkungan  permukiman  kumuh. Lokasi penelitian  berada  Kelurahan  Boepinang  dan Boepinang  Barat  Kecamatan  Poleang  Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## Teknik Analisis Data
Berdasarkan  perolehan  data  primer  maupun data  sekunder,  selanjutnya  dilakukan  analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskriptifkan
keterkaitan  dan  pengaruh  antar  variabel  yang diperoleh.  Analisis  deskriptif  digunakan  sebagai cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang ditemukan selama penelitian dilakukan. Analisis ini
diarahkan pada uraian deskriptif mengenai bagaimana  kondisi  dan  mekanisme  perkembangan permukiman  Bajo  Timur  dan  Bajo  Barat  serta
faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Variabel, indikator,  jenis  dan  sumber  data  beserta  analisis dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Matriks Metode Analisa No Rumusan Masalah Variabel Penelitian Indikator                    Variabel Penelitian Jenis dan Sumber Data Metode Analisis Data 1 Bagaimana kondisi existing Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur ? Aspek teknis dan aspek non teknis (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan. Data Primer yaitu hasil observasi dan pengukuran (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan. Analisis Deskriptif 2 Bagaimana klasifikasi tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan Bajo Timur ? Aspek teknis dan aspek non teknis (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan. Data Primer yaitu hasil observasi dan pengukuran (1) Bangunan gedung; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase; (4) Air minum; (5) Air limbah; (6) Persampahan; (7) Proteksi persampahan. Analisa Kuantitatif Sumber: Pengolahan Data

## Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi
Kegiatan  penilaian  kawasan  permukiman kumuh  dilakukan  dengan  sistem  pembobotan  pada masing-masing  kriteria.  Umumnya  dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda.  Selanjutnya  dalam  penentuan  bobot
kriteria  bersifat  relatif  dan  bergantung  pada preferensi  individu  atau  kelompok  masyarakat dalam  melihat pengaruh  masing-masing  kriteria (Tabel 2). Klasifikasi  perumahan  kumuh  dan permukiman  kumuh terdapat  18  kemungkinan klasifikasi sehingga dapat ditentukan skala prioritas penanganan kawasan kumuh (Tabel 3 dan Tabel 4).
Tabel 2. Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan
No. Nilai Keterangan A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan 1 71 – 95 Kumuh Berat 2 45 – 70 Kumuh Sedang 3 19 – 44 Kumuh Ringan B. Identifikasi Legalitas Lahan 1 (+) Status Lahan Legal 2 (-) Status Tidak Lahan Legal C. Identifikasi Pertimbangan Lain 1 7 – 10 Pertimbangan Lain Tinggi 2 4 – 6 Pertimbangan Lain Sedang 3 1 – 3

## Pertimbangan Lain Rendah
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Terdapat 18 kemungkinan
klasifikasi perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh,  yaitu sebagai berikut :
1. A1  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan status  lahan  tidak legal;
3. A3  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan  lain  sedang,  dan  status  lahan legal;
4. A4  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status  lahan  tidak legal;
9. B3  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10.B4  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11.B5  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12.B6  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13.C1  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14.C2  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan  lain  tinggi,  dan  status  lahan  tidak legal;
15.C3  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16.C4  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17.C5  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18.C6  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.
Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:
1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2; 3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2; 4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4; 5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4; 6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4; 7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6; 8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6; 9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

## Tabel 3. Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh
Aspek Fisik Lahan Pertimbangan Lain Klasifikasi Kumuh Skala Prioritas Berat Lahan Legal Tinggi A1 1 Berat Lahan Tidak Legal Tinggi A2 1 Berat Lahan Legal Sedang A3 4 Berat Lahan Tidak Legal Sedang A4 4 Berat Lahan Legal Rendah A5 7 Berat Lahan Tidak Legal Rendah A6 7 Sedang Lahan Legal Tinggi B1 2 Sedang Lahan Tidak Legal Tinggi B2 2 Sedang Lahan Legal Sedang B3 5 Sedang Lahan Tidak Legal Sedang B4 5 Sedang Lahan Legal Rendah B5 8 Sedang Lahan Tidak Legal Rendah B6 8 Ringan Lahan Legal Tinggi C1 3 Ringan Lahan Tidak Legal Tinggi C2 3 Ringan Lahan Legal Sedang C3 6 Ringan Lahan Tidak Legal Sedang C4 6 Ringan Lahan Legal Rendah C5 9 Ringan Lahan Tidak Legal Rendah C6 9
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tabel 4. Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas
No. Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Sumber Data A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 5 Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 1 Tingkat Kepadatan Bangunan  KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;  KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau  Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:  untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha  untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 5 Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 3 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 1 Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:  pengendalian dampak lingkungan
 pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
 keselamatan bangunan gedung
 kesehatan bangunan gedung  kenyamanan bangunan gedung  kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 5 Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang  sesuai dengan ketentuan teknis 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 5 Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 3 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 5 Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1 Kondisi Penyediaan Air Minum Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 5 Wawancara, Format Isian, Observasi 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 Wawancara, Format Isian, Observasi 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% populasi tidak 1
No. Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Sumber Data terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 5 Wawancara, Format Isian, Observasi 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 3 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 1 Ketidaktersediaan Drainase Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 3 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 1 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 3 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 1 Tidak Terpeliharanya Drainase  Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada  lokasi perumahan atau permukiman,baik:  pemeliharaan rutin; dan/atau  pemeliharaan berkala 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 3 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 1 Kualitas Konstruksi Drainase Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 1 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 3 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai 1
No. Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Sumber Data standar teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis  Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:
 kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik
 tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 
Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:
 tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
(reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan  tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 1 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis  Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 pew adahan dan pemilahan domestik;
 pengumpulan lingkungan;  pengangkutan lingkungan;  pengolahan lingkungan 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 3 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 1 Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:
 pemeliharaan rutin; dan/atau
 pemeliharaan berkala 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 3 25% - 50% area sarpras persampahan yang tidak terpelihara 1 Kondisi Proteksi Kebakaran Kondisi Proteksi Kebakaran  Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:  pasokan air;
 jalan lingkungan;
 sarana komunikasi;  data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan  bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 1 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran  Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:
 Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 mobil pompa;  mobil tangga sesuai kebutuhan; dan  peralatan pendukung lainnya 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 5 Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 1
No. Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Sumber Data B. Identifikasi Legalitas Lahan Legalitas Lahan Kejelasan Status Penguasaan Lahan  Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain (+) Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain (-) Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR (+) Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permuki man sesuai RTR (-) C. Identifikasi Pertimbangan Lain Pertimbangan Lain Nilai Strategis Lokasi  Pertimbangan Letak lokasi perumahan atau permukiman pada:  fungsi strategis kabupaten/kota; atau  bukan fungsi strategi kabupaten/kota Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 5 Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota 1 Kependudukan  Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:  rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200
jiwa/ha
 tinggi  yaitu  kepadatan penduduk  antara 201 – 400 jiwa/ha;  sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; Untuk Kota Metropolitan
Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 5 Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 150-200 Jiwa/Ha 3 Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya  Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 potensi sosial  yaitu tingkat  partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 potensi  ekonomi  yaitu adanya  kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;  potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 5
Wawancara, Format Isian,
Observasi
Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara
1
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelurahan Boepinang (Bajo Timur)
Secara  astronomis  Letak  Kawasan  Kumuh Kelurahan  Boepinang  terletak  pada  4°47'02,08" Lintang  Selatan  dan  121°35'10,43"  Bujur  Timur. Secara  Administratif  Kelurahan  Boepinang  terdiri atas  5  dusun/lingkungan,  dengan  luas  wilayah Kelurahan  sebesar  4,22  km²  dan luas  wilayah kawasan  kumuh  sebesar  4 Ha  atau  sekitar  0,948 %
dari  luas  wilayah  kelurahan  Boepinang  secara keseluruhan. Sedangkan jarak kelurahan Boepinang ke ibukota kecamatan sebesar 0,5 km.
Kelurahan  Boepinang  adalah  salah  satu kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam wilayah  Kecamatan  Poleang  Kabupaten  Bombana. Karakteristik  Kelurahan Boepinag merupakan permukiman  yang  berada  di  wilayah  pesisir dan  di atas  air  dengan  kegiatan  utama  masyarakat  di bidang perikanan, perdagangan dan jasa.
Gambar 2. Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang

## Kondisi Fisik Kawasan
Kajian  mengenai  permukiman  kumuh  pada umumnya  mencakup  tiga  hal,  yaitu  kondisi  fisik, kondisi  sosial  ekonomi  budaya  komunitas  yang bermukim  dipermukiman,  dan  dampak  oleh  kedua kondisi tersebut (Santosa, 2007). Penelitian memfokuskan pada kondisi fisik kawasan.
Kondisi  fisik  tampak  dari  aspek  bangunan gedung,  jalan  lingkungan,  drainase,  air  minum,  air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.
Luas  kawasan  permukiman  kumuh  kawasan Boepinang  berdasarkan  delineasi  kawasan  adalah ± 4  Ha,  sedangkan  berdasarkan  SK  Kumuh  No  208 tahun  2014  luas  kawasan  kumuh  adalah  1,59  Ha. Data-data kondisi kekumuhan kawasan permukiman kumuh kawasan  Boepinang  ditinjau  dari  indikator diperoleh  dari  survei lapangan.  Adapun  kondisi fisik kawasan  Boepinang dijabarkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Persentase Kondisi Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang (Bajo Timur) Aspek Kriteria Parameter Persentase Keterangan Bangunan Gedung Ketidakteraturan bangunan bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 95% 157 Unit Tingkat kepadatan bangunan bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 37% 61 Unit Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 87% 144 Unit Jalan Lingkungan Cakupan pelayanan jalan lingkungan area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 38% 63 Unit Kualitas permukaan jalan area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 91% 440 m
Aspek Kriteria Parameter Persentase Keterangan Drainase Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 96% 155 m Ketidaktersediaan drainase area tidak tersedia drainase lingkungan 44% 71 m Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 71% 115 m Tidak terpeliharanya drainase area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 95% 154 m Kualitas konstruksi drainase area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 85% 138 m Air Minum Ketersediaan akses aman air minum populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 52% 86 SR Keterhubungan dengan sistem drainase kota populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 47% 78 SR Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 86% 142 Unit Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 82% 135 Unit Persampahan Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 97% 160 Unit Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 67% 111 Unit Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 97% 160 Unit Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 90% 149 Unit Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 100% 165 Unit Sumber : Hasil Analisis, 2020

## 2. Kelurahan Boepinang Barat (Bajo Barat)
Secara  astronomis  Letak  Kawasan  Kumuh Kelurahan Boepinang Barat terletak pada 4°47'00,98"  Lintang  Selatan  dan  121°34'52,46" Bujur  Timur.  Secara  Administratif  Kelurahan Boepinang  Barat  terdiri  atas  5  dusun/lingkungan, dengan  luas  wilayah  Kelurahan  sebesar  4,64  km² dan  luas  wilayah  kawasan  kumuh  sebesar  6,32  Ha
atau  sekitar  1,362  %  dari  luas  wilayah  kelurahan Boepinang  Barat  secara  keseluruhan.  Sedangkan jarak  kelurahan  Boepinang  Barat  ke  ibukota kecamatan  sebesar  0,5  km. Kelurahan  Boepinag Barat  adalah  salah satu  kelurahan  yang  secara administratif  masuk  ke  dalam  wilayah  Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Karakteristik Kelurahan  Boepinag  Barat  merupakan  permukiman
yang  berada  di  wilayah  pesisir  dan  di  atas  air dengan  kegiatan  utama  masyarakat  di  bidang
perikanan, perdagangan dan jasa (Gambar 3).
Gambar 3. Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang Barat
Sumber : Hasil Pemetaan, 2020

## Kondisi Fisik Kawasan
Permukiman  kumuh  dalam  kaitannya  dengan masalah perkotaan, apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan yang tidak memadai, sedangkan kondisi geografisnya layak untuk dihuni, bersifat legal atau secara  hukum  diakui  kepemilikannya  (Drakakish, 2020 dalam  Syamsiar,  2020) aspek  bangunan gedung,  jalan  lingkungan,  drainase,  air  minum,  air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.
Luas  kawasan  permukiman  kumuh kawasan Boepinang Barat berdasarkan  delineasi  kawasan adalah  ± 6,32 Ha sedangkan  berdasarkan  SK Kumuh  No  208  tahun  2014  luas  kawasan  kumuh adalah 5,54 Ha. Data-data  kondisi  kekumuhan kawasan  permukiman  kumuh kawasan  Boepinang Barat ditinjau  dari indikator diperoleh  dari  survey lapangan. Adapun kondisi fisik kawasan  Boepinang dijabarkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Persentase Kondisi Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang Barat (Bajo Barat)
Aspek Kriteria Parameter Persentase Keterangan Bangunan Gedung Ketidakteraturan bangunan bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 93% 265 Unit Tingkat kepadatan bangunan bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 38% 108 Unit Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 85% 242 Unit Jalan Lingkungan Cakupan pelayanan jalan lingkungan area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 36% 103 Unit Kualitas permukaan jalan area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 89% 1187 m Drainase Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 71% 947 m Ketidaktersediaan drainase area tidak tersedia drainase lingkungan 51% 680 m Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 67% 894 m Tidak terpeliharanya drainase area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 73% 974 m Kualitas konstruksi drainase area memiliki kualitas kontrsuksi drainase 74% 987 m
Aspek Kriteria Parameter Persentase Keterangan lingkungan buruk Air Minum Ketersediaan akses aman air minum populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 53% 151 SR Keterhubungan dengan sistem drainase kota populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% 145 SR Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 87% 248 Unit Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 80% 228 Unit Persampahan Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 95% 271 Unit Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 67% 191 Unit Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 89% 254 Unit Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 90% 257 Unit Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 100% 285 Unit
Sumber : Hasil Analisis, 2020.

## 3. Perbandingan  Delinasi  Kawasan Kumuh Boepinang dan Boepinang Barat
Delinasi  kawasan  kumuh  Boepinang  (Bajo Timur) dan Boepinang Barat (Bajo Barat) dilakukan dengan  survey  lapangan  menggunakan  poto  drone
yang  diolah  menjadi  citra  untuk  selanjutnya dilakukan  delinasi  sehingga  diperoleh  hasil  luasan kawasan  kumuh.  Hasil  delinasi  tersebut  kemudian dibandingkan dengan hasil delinasi berdasarkan SK Kumuh No 208 tahun 2014 (Tabel 7).
Tabel 7. Perbandingan Hasil Delinasi Kawasan Kumuh
SK No. 208 Tahun 2014 Hasil Delinasi Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Kumuh Sesuai SK (Ha) Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Kumuh (Ha) Poleang Boepinag Barat 5.54 Poleang Boepinag Barat 6.32 Boepinag 1.59 Boepinag 4 Total Kawasan 1 7.13 Total Kawasan 1 10.32
Sumber : SK Kumuh No 208 Tahun 2014 dan hasil Survey (diolah).
Berdasarkan  Tabel 8 perbandingan  hasil delinasi  kawasan  kumuh  antara  delinasi  hasil  SK kumuh dan hasil delinasi survei di lapangan didapati terjadi  perbedaan.  Luas  delinasi  kawasan  kumuh hasil  survey  lebih  luas  daripada  hasil  delinasi
berdasarkan  SK  kumuh.  Hal  diakibatkan  oleh berkembangnya  wilayah  permukiman  dari  tahun 2014  hingga  tahun  2020.  Adapun  perbedaan luasannya adalah 3,19 Ha (Gambar 4 dan 5).
Gambar 4. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di  Boepinang Barat (Bajo Barat)

## Gambar 5. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di  Boepinang (Bajo Timur)
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Nomor  2  Tahun  2016  tentang Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh dan Permukiman Kumuh telah memberikan kriteria kekumuhan. Berdasarkan hal  tersebut  maka  pada Tabel 8 merupakan klasifikasi tingkat kekumuhan di Kelurahan  Boepinang (Bajo  Timur) dan  Boepinang barat (Bajo  Barat) dengan  kriteria  identifikasi
kondisi  kekumuhan  adalah  kumuh  berat,  lalu kriteria  legalitas  lahan  masuk  dalam  kategori klasifikasi lahan tidak legal, dan kriteria pertimbangan  lain  masuk  dalam  klasifikasi  A2 sehingga  dapat  disimpulkan kawasan kumuh di Kelurahan  Boepinang  dan  Boepinang  barat masuk skala prioritas satu (1).
Tabel 8. Hasil Identifikasi Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh
Aspek Kriteria Poleang Boepinang (Bajo Timur) Boepinang Barat (Bajo Barat) Identifikasi Kondisi Kekumuhan Bangunan Gedung Ketidakteraturan bangunan 5 5 Tingkat kepadatan bangunan 1 1 Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis 5 5 Jalan Lingkungan Cakupan pelayanan jalan lingkungan 1 1 Kualitas permukaan jalan 5 5 Drainase Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 5 3 Ketidaktersediaan drainase 1 3 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan 3 3 Tidak terpeliharanya drainase 5 3 Kualitas konstruksi drainase 5 3 Air Minum Ketersediaan akses aman air minum 3 3 Keterhubungan dengan sistem drainase kota 1 3 Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis 5 5 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis 5 5 Persampahan Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 5 5 Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 3 3 Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 5 5 Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 5 5 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 5 5 Total 73 71 Kategori Klasifikasi Berat Berat Legalitas Lahan Legalitas Lahan Kejelasan status penguasaan lahan -1 -1 Kesesuaian zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 1 1 Kepemilikan IMB Bangunan -1 -1 Total -1 -1 Kategori Klasifikasi Lahan Tidak Legal Lahan Tidak Legal Pertimbangan lain Pertimbangan lain Nilai strategis lokasi 5 5 Kependudukan 3 3 Kondisi sosial, ekonomi dan budaya 5 5 Total 13 13 Kategori Klasifikasi Tinggi Tinggi Klasifikasi Kekumuhan A2 A2 Skala Prioritas 1 1 Sumber : Hasil Analisis 2020
Penanganan  permukiman  kumuh  pada  Tabel 8  di  Bajo  Barat  dan  Bajo  Timur  menghasikan A2 yaitu lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi,  dan  status  lahan  tidak  legal. Para  ahli mempunyai  pandangan  mengenai  pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan  persebarannya.  Adapun  pilihan-pilihan yang  ditawarkan  yaitu,  (1)  melakukan  perbaikan dan  pemugaran,  peremajaan  dan  relokasi.  Hal  ini dinamakan  sebagai  penangan  terpadu  (Emerson, 2011); (2) melakukan penataan permukiman kumuh (Supriyatno, 2014); (3)
Penerapan konsep
pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat (Daljoeni,  1997  dalam  Sutiarti  (2006),  Hardian (2016);  (4)  Redevelopment  (Priatmodjo  (2003) dalam  Hasni,  2010;  (5)  melaksanakan  revitalisasi baik  dari  keadaan  fisik,  lingkungan,  sosial, ekonomi, dan budaya) (Nuissl dan Heinrichs (2013).

## KESIMPULAN
Kondisi  eksisting  Kawasan  kumuh  di Boepinang  Bajo  Barat  dan  Bajo  Timur  sebagao berikut  :  (1)  luas  kawasan  kumuh  mencapai  10,32
Ha  dengan  (a)  luas Kawasan kumuh  Bajo  Barat  4 Ha;  (b)  luas Kawasan  kumuh  Bajo  Timur  6,32  Ha. Kawasan  kumuh  di  Kelurahan  Boepinang  dan Boepinang barat masuk skala prioritas satu (1).
Ucapan  Terima  Kasih: Terimakasih  kepada seluruh pihak  yang  telah  membantu khususnya masyarakat Kawasan  Kumuh  Boepinang di  Bajo Barat dan Bajo Timur sehingga penelitian ini dapat terselesaikan  dengan  baik dan berbagai  kendala dapat dihadapi dan terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Emerson,  K.Nabatchi  T,.Balogh  S.  (2011).An
Integrative Framework  for  Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory Advance. Access published May 2.
Hasni. (2010).  Hukum Penataan  Ruang  dan
Penatagunaan Tanah  Dalam  Konteks  UUPA, UUPR dan UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers
Nuissl, H., Heinrichs, D. (2013). Slums:
perspectives  on the  definition,  the  appraisal and the management of an urban phenomenon. Journal  of  the  Geographical Society of Berlin. 144(2).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Peningkatan
Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh
Putro  D,J. (2011).  Penataan  Kawasan  Kumuh PinggiranSungai Di Kecamatan Sungai Raya.
Jurnal Teknik Sipil Untan, 11(1).
Santosa,  D.  P.  (2007).  Penanganan  Permukiman
Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Perumahan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR) Supriyatno,  Budi.  (2014). Role  of  Government  in Jakarta Organize  Slum  Area. Scientific Research Journal (SCIRJ). 2(5) Sutiarti,  Eny Endang.  (2006).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh  di  kawasan  pusat  kota (Studi  kasus  pada kawasan  pancuran  Kota Salatiga). Tesis. Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Syamsiar, Nur Ratika, Batara Surya, Syahriar Tato. (2020). Evaluasi  Penanganan  Permukiman Kumuh (Studi  Pada  Penanganan  Program
Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene). URSJ, 2(2) : 54-65 Wijaya,  Donny  Wahyu.  (2016). Perencanaan
penanganan  kawasan  permukiman  kumuh studi  penentuan  kawasan prioritas  untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan pemukiman kumuh di Kota Malang. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  (JIAP). 2(1) : 1-10.