## PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E- GOVERNMENT DALAM PROGRAM LAYANAN PERIZINAN ONLINE (LAPERON) DI DPMPTSP KABUPATEN BADUNG
Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Program Studi Administrasi Negara  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Denpasar wiwin.fisip@unud.ac.id
Putu Eka Purnamaningsih
Program Studi Administrasi Negara  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Denpasar ekapurnama@unud.ac.id
Abstrak  - Perkembangan  teknologi  ini  mengubah  banyak  kebiasaaan  dari  masyarakat. Bukan  saja  mengubah  kebiasaan  masyarakat  kemajuan  teknologi  ini  juga  memberikan dampak pada sektor pelayanan publik. kemajuan teknologi ini meregenerasi pemerintahan yang  bersifat  konversional  ke  arah  E-government    atau  Electronic  Government .  E- government adalah  penggunaan  teknologi  guna  meningkatkan  akses  serta  pengiriman layanan  dari  pemerintah  kepada  warga  negara,  mitra  bisnis  dan  karyawan  yang  dapat memberikan  manfaat.  Di  Indonesia  sendiri,  beberapa  daerah  telah  menerapakan E- government dalam  penyelenggaran  pemerintahannya  salah  satunya  adalah  Kabupaten Badung  Provinsi  Bali.  Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Badung  telah  menerapkan  dan memanfaatkan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  penyelenggaran  pelayanan publik. Terlihat dari adanya berbagai inovasi sistem yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung ini salah satunya yaitu inovasi berupa program “LAPERON” (Layanan Perizinan Online) yang bekerja sama dengan  Balai  Sertifikasi  Elektronik.  Bali  Dwipa,  SRIKOM  Bali,  Mal  Pelayanan  Publik Kabupaten  Badung,  dan  Zona  Integritas  dalam  masalah  perizinan  dan  non  perizinan. Terdapat  122  jenis  perizinan  dan  non  perizinan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian pendekatan kualitatif dimana metode ini mempunyai tujuan yaitu menentukan, mengolah,  mengumpulkan,  dan  menganalisis  data  dari  hasil  penelitian.  Penerapan E- government pada  program  LAPERON  berdasarkan  hasil  survei  kepuasan  masyarakat menunjukan  sangat  baik  yang  mencapai  90.99  dengan  jumlah  1677  responden.  Survei kepuasaan tersebut terdiir dari 11 pertanyaan yang meliputi seputar persyaratan, prosedur, kecepatan,  biaya/tarif,  produk  layanan,  kompetensi  pelaksana,  prilaku  pelaksana, penangaanan pengaduang dan sarana dan prasarana
Kata kunci: Pelayanan Publik, E-government , LAPERON
Abstract - The development of this technology has changed many habits of society. Not only changing people's habits, technological advances also have an impact on the public service sector. This technological progress regenerates a government that is conversion towards E-
government or Electronic Government. E-government is the use of technology to improve access  to  and  delivery  of  services  from  government  to  citizens,  business  partners  and employees who can provide benefits. In Indonesia itself, several regions have implemented E-government in the administration of their government, one of which is Badung Regency, Bali  Province.  The  Badung  Regency  Government  has  implemented  and  utilized communication and information technology in the delivery of public services. It can be seen from  the  various  system  innovations  provided  by  the  Badung  Regency  that  is  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP),  one  of  which  is  an innovation  in  the  form  of  the  "LAPERON"  (Layanan  Perizinan  Online)  or  in  english  is Online Licensing Service program in collaboration with the Electronic Certification Center, Bali Dwipa, STIKOM Bali, Badung Regency Public Service Mall, and the Integrity Zone in licensing and non-licensing issues. There are 122 types of licensing and non-licensing. This study  uses  a  qualitative  approach  research  method  where  this  method  has  the  aim  of determining,  processing,  collecting,  and  analyzing  data  from  research  results.  The implementation  of  E-government  in  the  LAPERON  program  based  on  the  results  of  the community satisfaction survey showed very good which reached 90.99 with a total of 1677 respondents.  The  satisfaction  survey  consists  of  11  questions  covering  requirements, procedures,  speed,  costs/tariffs,  service  products,  implementing  competencies, implementing behavior, handling complaints and facilities and infrastructure.
Kata Kunci : Public Service, E-government, LAPERON

## PENDAHULUAN
Pelayanann  publik  adalah  serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  bagi  setiap masyarakat  atas  barang,  jasa,  dan  atau pelayanan  administrasi  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan
Publik yang
menjelaskan  dan  menegaskan  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus menjamin  terselengaraanya  pelayanan publik  yang  memiliki  kualitas  sesuai dnegan  prinsip  umum  pemerintahan. Adanya  tuntutan  dari  masyarakat  yang mnegharapkan  pelayanan  publik  yang transparan,  efektif,  efesien,  akuntabel  hal ini bertujuan agar mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  atau good
governace.  Good  governance atau  tata kelola  pemrintahan  yang  baik  adalah penyelenggaran pemerintahan yang berlandaskan  demokratis,  efektif  dan bersih. Dalam penyelenggaran pemerintahan  yang  baik  diperlukan  kerja sama antra pemrintah, masyrakat dan pihak swsta. Pada saat sekarang ini Perkembangan kemajuan teknologi komunikasi  dan  informasi  semakin berkembang  dengan  pesat,  dimana  segala sesuatu  kini  dengan  sangat  nmudah dilakukan  dan  didapat  karena  adanya perkembangan teknologi yang memudahkan  manusia  dalam  melakukan berbagai  aktivitas.  Adanya  perkembangan teknologi  ini  membuat  penyelenggaraan pemrintahan  juga  berkembang  mengikuti tren yang ada.  Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengawasi segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan
penyelenggaran  pemerintahan  mulai  dari kinerja  pegawai,  memberikan  pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan  informasi-informasi  yang dapat diakses oleh masayarakat. Perkembangan  teknologi  ini  merupakan salah  satu  yang  mewujudkan  goog governance
dalam penyelenggaran pemerintahan.  Salah  satu  pemanfaatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan yaitu  munculnya  konsep Elektronik Government ( E-government ).
E-government adalah  penggunaan teknologi  guna  meningkatkan  akses  serta pengiriman layanan dari pemerintah kepada warga  negara,  mitra  bisnis  dan  karyawan yang  dapat  memberikan  manfaat. E- government akan  terus  berkembang,
berinovasi dan menciptakan bentuk layanan publik yang baru di mana semua organisasi publik serta instansi pemerintah memberikan  layanan  sesuai  dengan perkembangan  zaman,  terintegritas,  serta tidak  membatasi  masyarakat  dalam menerima  pelayanan.  Hubungan  antara pemrintah  dan  masyrakat  yang  tadinya searah atau top down, kini berubah menjadi membangun  kemitraan  antara  pemerintah dan masyrakarat ( menurut Rachel Silcock, 2001).    Sedangkan  menurut  Richardus  E. Indrajit e-government adalah  penggunaan
ICT ( Information, Communication, Techonology ) untuk meningkatakan
hubungan antara pemerintah dengan pihak lainnya  (Indrajit,  2004).  Secara  umum, e- government adalah  pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkkan  kinerja  serta  hubungan antar pemerintah dengan pihak lain seperti masyarakat  dan  perusahaan  swasta.  Di Indonesia  sendiri E-government dimulai
sejak adanya Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung pelaksanaan good governance .
Penggunaan
E-government dalam penyelenggaran  pemerintahan  membuat pelayanan pemrintah yang dahulunya kaku tidak  flesibel  kini  berubah  menjadi  lebih fleksibel  dan  beroerintasi  pada  kepuasan Masyrakat. Untuk mewujudkan E- government yang lebih fleksibel dan tidak kaku dibutuhkan komitmen dan keseriusan pemrintah dalam penerapan E-government ini. Kemudahan dengan mengubah pelayanan  publik  menjadi E-government adalah  layanan  dapat  diakses  oleh masyrakat kapan saja dan dimana saja tanpa terhalang  oleh  waktu.  Selain  itu  dengan adanya E-government tiak perlu dilakukan secara tatap muka langsung. Disamping itu, dengan  adanya E-government akan menjamin  keterbukaan  dan  akuntabilitas pemerintah terhadap  masyarakat, sehingga masyarakat  dapat  ikut  serta  dalam melakukan  pengendalian  dan  pengawasan secara  langsung  terhadap  jalanya  roda pemerintahan  yang  ada.  Terbentuklah hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah dengan  masayarakat  dalam  menjawab segala  permasalahan  yang  ada  di masyarakat.
Melihat  besarnya  manfaat  dari E- government membuat pemerintah indonesia semakin gencar dalam memeprkenalkan E- government pada  sektir  pemerintahan  hal tersebut  dapat  dilihat  dari    adanya  Inpres Nomor 6 tahun 2001 tentang
Telekomunikasi,  media,  dan  informatika yang menjelaskan bahwa untuk mendukung good governance dan memeprcepat proses
demokrasi  setiap  aparatur  pemerintahan harus  menggunakan  Teknologi  Informasi dalam penyelnggaran pemrintahan. kemudian  pemerintah  juga  mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 perihal kebijakkan dan  strategi  pengembangan E- government pada  pemerintahan  pusat  maupun  daerah yang menjelaskan bahwa pengembangan E- government adalah usaha untuk mengembangkan penyelengarran pemrintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan  kualitas  layanan  publik. Pada  tahun  2006  pemerintrah  membentuk Dewan Teknologi Komunikasi dan
Informasi  Nasional  yang  bertugas  dalam mempercepat penerapan E-government hal ini tercantum dalam Keppres No. 20 Tahun 2006.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 perihal Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa peran dari pemerintah daerah  adalah  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan  daya  saing  daerah  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan masyarakat,
keikutsertaan peran masyarakat,  dan  peningkatan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  dan kekhususan  suatu  daerah.  Pemerintah daerah  mempunyai  kewenangnya  sendiri dalam  menjalankan  roda  pemerintahanya, dengan  adanya  kewenangan  ini  dapat memeberikan  kebebasan  bagi  pemerintah daerah  untuk  mewujudkan  pelayanan publik  yang  memiliki  kualitas  yang  baik, mudah,  cepat  sesuai  kemampuan  daerah sehingga  mampu  mewujudkan  harapan masyarakat.  Oleh  karena  itu  peran pemrintah  dalam  mewujudkan  penerapan E-government sangat  dibutukan  apalagi pemrintah  mempunyai  kekuasaan  dalam mengatur sendiri rumah tangganya.
Pelayanan publik dulu dilaksanakan secara konvensioal atau tradisioanl Government  namun  kini  pelayanan  publik memiliki  wajah  yang  baru  dan  lebih  baik. Perubahan pemerintahan yang konversional ke  arah E-government atau Electronic Government membawa  dampak  yang sangat  besar.  Adanya  penerapan E- government kini  menggantikan  sistem- sistem  lama  pada  birokrasi  pemerintahan yang  rasa  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Contohnya saja ketika ingin menerima layanan publik pada  lembaga  pemerintahan  masyarakat harus  mengantri  cukup  lama  hanya  untuk menerima  layanan  yang  sederhana  seperti pengumpulan berkas kependudukan. Dengan  adanya  penerapan E-government ini kini antrian-antrian pada layanan publik konvensional  tidak  terjadi  lagi  karena adanya  antrian  online.  penerapan E- government di pusat maupun daerah muali digencarkan hal tersebut dapat dilihat dari adanya website yang dimiliki lembaga atau instansi  pemerintah.  Website  adalah  situs yang  berisi  kumpulan  halaman  yang menampilkan informasi mengenai lembaga atau institusi terkait baik berupa data teks, data  gambar,  animasi,  suara,  video  baik bersifat  dinamis  maupun  statis.  Biasanya lembaga  atau  instansi  menggunakan website statis  karena website statis hanya bisa  di  uabh  oleh  pemiliknya  saja. Sedangan  website  dinamis  adalah  website yang  bisa  diubah  oleh  pemiliki  maupun pengguna.  Website  yang  dimiliki  oleh lembaga  atau  instansi  biasanya  berisi  visi misi  lembaga  atau  instansi,  struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta informasi yang berkaitan dengan pelayanan apa saja yang dilayani oleh masing-masing lembaga atau  instansi  yang  dapat  dijangakau  dan
diaskes  oleh  masyrakat  luas.  Selain website,  pengembangan  penerapan E- government berupa  aplikasi  digital  yang dibuat  untuk  menunjang  jalanya  roda pemerintahan terutama pada sektor pelayanan publik.
Seperti  diketahui  teknologi  kini menjadi  suatu  kebutuhan  masyarakat  dan adanya  teknologi  ini  dapat  meningkatkan dan  mendorong  kualitas  dari  pelayanan publik  sehingga  lebih  efektif,  efeisien, mudah,  cepat,  akuntabel,  dan  responsive sehingga menjadi keharusan yang tidak bisa ditawaar  atau  dihindari  lagi  oleh  lembaga atau isntansi pemrintah dalam penyelenggaran pelayanan publik. Penggunan E-government ini memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabel dari pelaksanaan kebijakan yang dimana  nantinya  masyarakat  akan  dengan mudah  mengakses  segala  informasi- informasi  yang  relevan  berkaitan  dengan pemerintahan.  Dismping  itu  penerapan E- government juga  memberikan  kesempatan bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan partisipasinya  dalam  proses  pengambilam keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. E-government juga dapat menjadi  acauan  dalam  pengambilan keputusan.  Di  Indonesia  sendiri,  beberapa daerah  telah  menerapakan E-government dalam  penyelenggaran  pemrintahannya salah  satunya  adalah  Kabupaten  Badung Provinsi  Bali.  Kabupaten  Badung  telah dilaksanakan  penerapan E-government sejak  tahun  2012  dengan  dikeluarkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2012  tentang  Rencana  Detail  Sistem Informasi  Pemerintah  Kabupaten  Badung. Pada tahun 2013 penerapan E-government diawal  dengan  penerapan  Online  Sistem Pelaporan  Transaksi  Usaha  Wajib  Pajak
Hotel,  Wajib  Pajak  Restoran  dan  Pajak Hiburan  yang  sesuai  Peraturan  Bupati Nomor  56  Tahun  2013  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung. Pada  tahun  tersebut  pemerintah  daerah Kabupaten  Badung  terus  mengencarkan dan  berupaya  dalam  mengembangakan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik.  Dengan  membangun  website  di masing-masing SKPD (Susunan
Kelembagaan Pemerintah Daerah) (SKPD). Website  yang  digunakan  oleh  masing- msing  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten Badung adalah website statis yang artinya hanya  pemilik  yang  dapat  mengubah, memberikan  informasi,  dan  mengupdate informasi  terbaru.  Website  tersebut  berisi mulai  dari  visi  misi,  struktur  organisasi, tugas  dan  fungsi,  serta  informasi  yang berkaitan dengan pelayanan apa saja yang dilayani oleh masing-masing SKPD. Selain itu adanya website tersebut masyrakat dapat mengetahui kegiatan-kegiatan dari masing- masing SKPD.
Kabupaten    Badung  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  miliki  potensi dibanyak  sektor  mulai  dari  pariwisata, perdagangan,  dan  perindustrian.  Untuk melaksanakan kegiatan pariwisata, perdagangan, dan perindustrian mebutuhakn izin dalam kegiatanya. Setiap tahunya memungkinkan
banyak masyarakat  Kabupaten  Badung  maupaun pihak  swasta  lokal  dan  asing  yang melakukan  proses  kegiatan  perizinan. Namun  banyak  masyarakat  maupun  pihak swasta  yang  enggan  melakukan  proses kegaitan  perizinan  baik  di  sektor pariwisata,  perdagangan,  dan  industri karena  proses  mengurus  perizinan  lama, berbelit-belit,  dan  tidak  mengetahui  alur yang pasti dalam memperoleh izin. Melihat
permsalahan tersebutPemrintah Kabupaten Badung  membuat  inovasi  dalam  proses perizinan,  yaitu  meyediakan  satu  portal website yang dapat diakses dengan mudah secara online oleh masyarakat mapun pihak swasta  dan  investor.  Website  tersebut disediakan  oleh  lembaga  perizinan  yang terpadu yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung. Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten  Badung  merupakan  lembaga yang  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang strategis  dalam  bidang  penyelenggaraan perizinan  dan  penanamam  modal  di Kabupaten  Badung.  Dinas  ini  dibentuk berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah Kabupaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 perihal pembentukan dan susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Badung. DPMPTSP  Kabupaten  Badung  salah  satu dinas yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik. Terlihat dari  adanya  berbagai  inovasi  sistem  yang disediakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten Badung  ini  yaitu  inovasi  berupa  program “Laperon”  (Layanan  Perizinan  Online). “Laperon” adalah layanan perizinam online yang  dibangun  secara  mandiri  untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pengurusan izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabuapaten  Badung  yang  dapat  diakses melalui website resmi DPMPTSP
Kabupaten  Badung.  Pada  website  tersebut terdapat  122  jenis  perizinan  dan  non- perizinan yang dapat diakses secara online. Melalui  “Laperon”  ini  diharapkan  dapat memberikan  kemudahan,  kecepatan,  dan transparansi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga  dapat  mewujudkan  tata  kelola pelayanan publik yang baik, berkualitas dan dapat  memenuhi  standar  pelayanan  yang ditetapkan.
Berdasarkan  permasalahan  diatas, penulis tertarik meneliti perihal Penerapan Pelayanan  Publik  Berbasis E- government Dalam Program Layanan Perizinan Online (Laperon) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di  Kabupaten  Badung.  Penulis  ingin mendalami  dengan  adanya  pelayanan berbasis E-governmnet apakah  mampu memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih mudah,  murah,  cepat,  dan  tepat  sehingga pelayanan  publiknya  lebih  efektif  dan efisien.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian  ini  yaitu  bagaimana  penerapan Pelayanan Publik Berbasis E- government. Dalam Program Layanan Perizinan Online (Laperon) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung Dimana penelitian ini akan  difokuskan  pada  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam  memberikan  pelayanan  publik  oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Badung.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan pada  penelitian  yang  ingin  dicapai  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan Pelayanan  Publik  Berbasis E- government. Dalam Program Layanan Perizinan Online (Laperon) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan  kualitatif  dimana  metode  ini mempunyai  tujuan  yaitu  menentukan, mengolah,
mengumpulkan, dan menganalisis  data  dari  hasil  penelitian. Penggunaan  metode ini dimaksudkan pula untuk  mendeskripsikan  kejadian-kejadian yang sedang terjadi serta memahami hal apa yang hendak diteliti. Menurut Bogdhan dan
Biklen (2010) penelitian kuaitatif merupakan  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan dan  sikap  orang-orang  yang  diamati. Desain awal penelitian ini bersifat tentative dan  verifikatif,  dimana  pada  desainnya bersifat general dan berubah-ubah berkembang mengikuti situasi dan kondisi di  lapangan.  Dipergunakannya  desain  ini sebagai  sebuah  dugaan  untuk  melakukan penelitian sehingga khusus desain penelitian  ini  adalah  luwes  dan  terbuka.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  tekni pengumpulan data dengan cara menggabungakn  informasi  yang  didapat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  tekni  data sekunder,  dimana  data  sekunder  ini diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti, melalui literature artikel dalam jurnal atau majalah, karya ilmiah, kajian pustaka yang dimuat pada prosiding, website dan beserta buku.  Kemudian  data-data  inilah  yang nantinya  akan  digabungkan  dan  diurutkan berdasarkan  induk  topic  yang  kemudian dijabarkan  dengan  kategori  yang  sesuai dnegan data. Hasil  dari pengumpulan data ini kemudian  di  analisis  secara   deskriptif lalu   penggabungan   data   dilakukan guna
menambahkan  hasil  karya  disertai  dengan konsep  maupun  teori  yang  dikembangkan dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya  teknik analisis  dalam  penelitian  ini  bersifat induktif dan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sucipto, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  kemajuan  teknologi komunikasi  dan  informasi  semakin berkembang  dengan  pesat,  perkembangan ini  membawa  dampak  yang  sangat  luas pada  segala  bidang.  Perkembangan teknologi ini mengubah banyak kebiasaaan dari  masyarakat,  contohnya  saja  pada proses berbelanja yang awalnya masyarakat berbelanja  kebutuhan  pokok  secara langsung ke toko maupun pasar kini dengan kemajuan  teknologi  hal  tersebut  dapat dilakukan  secara  daring.  Bukan  saja mengubah  kebiasaan  masyarakt  kemajuan teknologi  ini  juga  memberikan  dampak pada  sektor  pelayanan  publik.  Pelayanann publik  adalah  serangkaian  kegiatan  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi setiap  masyarakat  atas  barang,  jasa,  dan atau pelayanan administrasi yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik. Pelayanan publik dulu dilaksanakan secara konvensioal atau tradisioanl Government,  dimana  layanan  publik diberikan  secara  langsung  dengan  tatap muka  namun  adanya  kemajuan  teknologi ini mengubah pemerintahan yang konversional  ke  arah E-government atau
Electronic Government. E-government atau
Electronic Government adalah pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam kegiatan  pelayanan  publik,  administrasi, pendataan  sumber  daya  manusia  dan controling  di  mana  kegiatan  tersebut  akan
diinput  oleh  sebuah  sistem. E-government menjadi jawaban dari tuntutan masyarakat yang  mengharapkan  kualitas  pelayanan publik  yang  transparan,  efektif,  efesien, akuntabel hal ini bertujuan agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  atau  good  governace  karena E- government mampu memberikan  layanan publik  yang  transparansi  dan  akuntabel kepada  masyarakat  selain  itu  memberikan kesempatan msyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Disamping itu adanya penerapan E- government dapat  membantu  menghemat biaya,  waktu  dan  proses  yang  lama  dan berbelit-belit,  serta  ketidaknyamanaan dalam  penyediaan  layanan  publik.  Di Indonesia pelaksanaan E-government sendiri  telah  dilaksanakan  pada  beberapa daerah di Indonesia. Perubahan pemerintahan yang konversional ke arah E- government atau Electronic  Government harus  semakin  ditingkatkan  dengan mempersiapkan serta membangun infrastruktur-infrastruktur yang menunjang pelaksaanan E-government di  lingkungan pemerintahan,  seperti  akses  internet, kompetensi aparatur negara, hardware dan software yang  memadai,  dan  sebagainya yang  dapat  mendorong  pelaksanaan E- government . Pada Pemerintahan Kabupaten Badung telah menerapkan dan memanfaatkan  teknologi  komunikasi  dan informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik.  Terlihat  dari  adanya  berbagai inovasi sistem yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung ini yaitu inovasi berupa program “Laperon” (Layanan  Perizinan  Online)  yang  bekerja sama  dengan  Balai  Sertifikasi  Elektronik. Bali Dwipa, SRIKOM Bali, Mal Pelayanan
Publik  Kabupaten  Badung,  dan  Zona Integritas  untuk  memudahkan  masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam hal ini  adalah  perizinan  melalui  website  yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten  Badung.  Melalui  program
LAPERON ini masyarakat dapat mengakses  setidaknya  122  jenis  perizinan dan  non-perizinan  yang  dapat  diakses secara  daring  atau  online  yang  menjadi kewenangan  Pemerintahan  Kabupaten Badung.
Website  yang  disediakan  oleh DPMPTSP Kabupaten Badung adalah jenis website  statis  dimana  masyarakat  hanya dapat  menerima  informasi  dan  menanya informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat mengubah tampilan dari website. Program LAPERON  inii  dapat  diakses  oleh masyarakat  melalui    website  LAPERON,
yaitu (Layanan Perizinan Online (LAPERON) Kabupaten Badung (badungkab.go.id))  atau  melalui  website resmi  DPMPTS  Kabupaten  Badung  pada lama  pencarian  (DPMPTSP  Beranda Website
Resmi (badungkab.go.id)).
Program LAPERON ini juga dapat diakses dengan  mengistal  aplikasi  LAPERON Mobile  pada  play  store  untuk  pengguna android.
Keungguan dari adanya LAPERON ini yaitu:
1. Mudah dalam pengajuan permohonan izin tanpa pihak ketiga;
2. Verifikasi  berkas  dilakukan  secara online oleh petugas DPMPTSP;
3. Dapat  melakukan  tracking  berkas secara online;
4. Perbaikan  berkas  pemohonan  izin dilakukan secara online;
5. Izin resmi dapat diunduh secara online.
Dalam  penerapan E-government , website LAPERON telah tersedia panduan
penggunaan website mulai dari pembuatan akun,  panduan  permohonan,  revisi  atau perbaikan  berkas,  pembayaran  retribusi hingga  pengambilan  izin  dapat  diakses
melalui panduan pengguna dengan adanya panduan  ini  memudahkan  masyarakat dalam mengajukan permohonan izin.
Penerapan E-government pada  program LAPERON  ini  juga  didukung  dengan informasi  mengenai    jumlah  pemohon, total pemohon, izin yang sedang diproses, dan  izin  yang  telah  diproses.  Pada  bulan Agustus  2021  tercatat  sebanyak.  28.  278 pemohon yang telah mengajukan
permohonan  baik  perizinan  maupun  non- perizinan  pada  aplikasi  LAPERON dengan  jumlah  sebanyak  19.  253 permohonan  yang  telah  selesai  dan sebanyak 2.  293 permohonan  yang  masih di  dalam  proses  serta  jumlah  pemohon sebanyak 13. 431.
Dalam  meningkatkan  penerapan program  LAPERON  ini,  Pemerintah Kabupaten  Badung    tepatnya  pada DPMPTSP  Kabupaten  Badung  juga
melakukan  pengukuran  terhadap  index kepuasan  masyarakat  terhadap  aplikasi LAPERON  ini.  Hal  ini  sejalan  dengan adanya  kebijakan  pemerintah  yang
Gambar 1: Fitur Panduan Penggunaan LAPERON (Sumber: https://dpmptsp.badungkab.go.id)
Gambar 2: Jumlah pemohon, total pemohon, izin yang sedang diproses, dan izin yang telah diproses. (Sumber: https://dpmptsp.badungkab.go.id)
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2000  perihal Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)  dimana  diperlukan  adanya penyusunan  terhadap  indeks  kepuasan masyarakat  sebagai  pengukur  dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan publik  yang  masih  perlu  perbaikan  dan menjadi pendorong seluruh unni penyelenggara  pelayanan  publik  dalam terus  berupaya  meningkatkan  kualitas pelayananya.  Dengan  adanya  pengukuran kepuasan  masyarakat,  pemerintah  dapat mengetahui apakah kebijakan atau program  yang  dibuat  telah  sesuai  dengan
kebutuhan  dari  masyarakat  itu  sendiri sehingga  dapat  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  atas  program  dan  kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan cara masyarakat mengisi survei yang telah disediakan oleh petugas dengan  mengisi  data  diri  terlebih  dahulu setelah  itu  dilanjutkan  dengan  menjawab 11  pertanyaan  yang  telah  disediakan. Pertanyaan  tersebut  seputar  persyaratan, prosedur,  kecepatan,  biaya/tarif,  produk layanan,  kompetensi  pelaksana,  prilaku pelaksana,  penangaanan  pengaduang  dan sarana dan prasarana.
Berdasarkan survei kepuasaan
masyarakat  tersebut  diperoleh  hasil  di mana indeks kepuasan masyarakat sangat baik yang mencapai 90.99 dengan jumlah 1677  responden.  Hal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa penerapan E-
government pada  program  LAPERON  di
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  di Kabupaten  Badung  telah  kebutuhan masyarakat pada aplikasi layanan perizinan secara online. Gambar 3: Survey kepuasan masyarakat (Sumber:
https://dpmptsp.badungkab.go.id)
SIMPULAN DAN SARAN Dari  pemaparan  diatas  dapat  kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi ini mengubah banyak kebiasaaan  dari  masyarakat  bukan  saja mengubah kebiasaan masyarakat
kemajuan  teknologi  ini  juga  memberikan dampak  pada  sektor  pelayanan  publik. kemajuan  teknologi  ini  mengubah pemerintahan  yang  konversional  ke  arah E-government atau Electronic Government. E-government atau Electronic Government adalah pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam kegiatan pelayanan publik, administrasi,  pendataan  sumber  daya manusia dan controling di mana kegiatan tersebut akan diinput oleh sebuah sistem. Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Badung telah  menerapkan  dan  memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik. Terlihat dari adanya berbagai inovasi sistem yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung ini yaitu inovasi  berupa  program  “Laperon” (Layanan Perizinan Online) yang bekerja
sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Bali  Dwipa,  SRIKOM  Bali,  Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, dan
Zona Integritas. Melalui program LAPERON ini masyarakat dapat mengakses setidaknya 122 jenis perizinan dan  non-perizinan  yang  dapat  diakses secara  daring  atau  online  yang  menjadi kewenangan  Pemerintahan  Kabupaten Badung.
Program  LAPERON  inii  dapat diakses oleh masyarakat melalui  website LAPERON,  yaitu  (Layanan  Perizinan Online  (LAPERON)  Kabupaten  Badung (badungkab.go.id))  atau  melalui  website resmi  DPMPTS  Kabupaten  Badung  pada lama  pencarian  (DPMPTSP  Beranda
Website Resmi (badungkab.go.id)).
Program LAPERON ini juga dapat diakses dengan  mengistal  aplikasi  LAPERON Mobile  pada  play  store  untuk  pengguna android.  Dalam penerapan E-government pada program LAPERON ini
menyediakan  panduan  bagi  pengguna sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam  mengajukan  permohonan  izin. Selain  itu  untuk  melihat  apakah  program LAPERON  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  pihak  DPMPTS  Kabupaten Badung  melakukan  survei  kepuasan
Gambar 4: Index Kepuasan Masyarakat (Sumber: https://dpmptsp.badungkab.go.id)
masyarakat dimana terdapat 1677
responden  dengan  indeks  kepuasaan sebanyak  90.99  yang  menunjukan  sangat baik.  Survei  kepuasan  masyarakat  terdir dari 11 pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan  tersebut  seputar  persyaratan, prosedur,  kecepatan,  biaya/tarif,  produk layanan,  kompetensi  pelaksana,  prilaku pelaksana,  penangaanan  pengaduang  dan sarana dan prasarana.
SARAN Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah DPMPTS Kabupaten Badung harus terus mengencarkan upaya dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Selain  itu,  diperlukan  pengembangan- pengembang  dalam  inovasi  LAPERON, dan dijelaskan atau diperinci 122 perizinan dan non perizinan apa saja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Indrayani, E. (2016). Jatinangor: Institut Pemerintah Dalam Negeri
Artikel dalam Jurnal atau majalah:
Irawan,  Andri.  2018.  Sistem  Pelayanan Publik Berbasis E-government Pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Maerauke. Volume 7 No. 1 hal 20- 31.
Dingguh dari https://ejournal3.unm us.ac.id/index.php/societas/article/v iew/967/687 diakses pada tanggal 17 Agustus 2021
Maktublo, H. (2020). Pelayanan Perizinan
Berbasis  Elektronika Online di
Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan K ota Yogyakarta: http://repo.apmd.ac .id/1298/. Diakses pada 17 Agustus 2021
Widuta,  Anangga.  2018.  Penerapan Aplikasi  Pelayanan  Perizinan  Online  di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. Diunggah dari https://ejournal 3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/downl oad/21943/20191 diakses pada tanggal 16
Agustus 2021.