Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1 (2018) 28-37
Pemberdayaan  Manajemen  Usaha  Kelompok Pembudidaya  Tambak  di  Desa  Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
Andi Dahri Adi Patra Ls 1 , I Ketut Patra 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## INFO NASKAH
Diserahkan
8 Agustus 2018 Diterima 8 Agustus 2018
Diterima dan disetujui
8 Agustus 2018

## Kata Kunci:
Desa manurung
Kelompok Pembudidaya Manajemen usaha Pemberdayaan Tambak

## ABSTRAK
Kabupaten  Luwu  Timur  merupakan  salah  satu  dari  empat  Kabupaten  di Sulawesi  Selatan  yang  ditetapkan  sebagai  sentra  produksi  dengan  luas lahan pada tahun 2015 seluas 10.249 hektare, jumlah produksi 10.199-ton dengan  tingkat  produktivitas  rata-rata  991  kg/ha. Kendala  yang  dihadapi kelompok  pembudidaya  tambak  untuk  melaksanakan  pola  intensifikasi adalah  terbatasnya  modal  untuk  pembiayaan  produksi  serta  masih lemahnya  kemampuan  dalam  manajemen  usaha  kelompok.  Melalui program KKN-PPM, STIE Muhammadiyah Palopo mencoba memberikan solusi  alternatif  pemberdayaan  manajemen  usaha  dalam  bentuk simulasi dan  bimbingan  teknis  manajemen  usaha  dengan  materi  penyusunan Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK),  Rencana  Kebutuhan Investasi  dan  analisis  kelayakan  usaha.  Kelompok  pembudidaya memperoleh  gambaran  dari  simulasi  bimbingan  teknis  bahwa  untuk pengelolaan tambak secara intensif dibutuhkan investasi kebutuhan modal kerja untuk 2 (dua) kali siklus panen Rp44.610.000 dan hasil bersih atau laba sebelum pajak untuk 2 (dua) kali siklus panen sebesar Rp36.070.000 per  hektare.  Kegiatan  intensifikasi  tambak  sangat  layak  untuk  menjadi program  strategis  dalam  upaya  meningkatkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  pembudidaya  tambak  di  Desa  Manurung  pada khususnya dan Kabupaten Luwu Timur pada umumnya.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  Agenda  Nasional  Pemerintah  (NAWACITA)  dalam  RPJM  tahun  2015-2019 adalah  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  (termasuk  pembudidaya  ikan)  serta  memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing  dan  berkelanjutan.    Tentunya  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  di  berbagai daerah  akan  memberi  perhatian  dan  di break  down dalam  RPJMD  sesuai  dengan  potensi unggulan masing-masing daerah. Sasaran kebijakan pengembangan usaha budidaya perikanan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat
http://journal.stiem.ac.id/index.php/resona/index
adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  upaya  memperkuat  kemandirian kelompok  dan  kelembagaan  dengan  kegiatan  utama:  (a)  penguatan  kelompok  pembudidaya dan pembenih ikan; (b) penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala besar; dan (c) peningkatan kemitraan usaha.
Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari empat  kabupaten di Sulawesi Selatan yang  ditetapkan  sebagai  sentra  produksi  dengan  luas  lahan  pada  tahun  2015  seluas  10.249 hektare, jumlah produksi sebesar 10.199 ton dengan tingkat produktivitas rata-rata 991 kg per hektar.  Kondisi  ini  memberi  gambaran  bahwa  pola  pengelolaan  tambak  di  Desa  Manurung pada  umumnya  masih  pola  tradisional    dengan  tingkat  produktifitas  rendah,  sebagaimana prosiding Nur  Ansari  Rangka dari  Balai  Riset  Perikanan  Budidaya  Air  Payau,  tentang Teknologi  Budidaya  ikan  bandeng  di  Sulawesi  Selatan  ( Prosiding  Forum  Inovasi  Teknologi Akuakultur 2010),  mengemukakan  pola  teknologi  budidaya  ikan  bandeng  antara  tradisional dan  intensif  dengan  kriteria  kepadatan  penebaran  yakni  paling  rendah  5000  ekor  bibit  pola (tradisional) sampai paling tinggi 50.000 ekor bibit (pola intensif).
Komoditas  ikan  bandeng  di  Kabupaten  Luwu  Timur  dikembangkan  pada  4  (empat) wilayah  kecamatan  pesisir  yaitu  Kecamatan  Burau,  Wotu,  Angkona  dan  Malili. Tahun  2015 jumlah produksi budidaya tambak di Kabupaten Luwu Timur mencapai 10.199-ton dan pada tahun  2010  hasil  produksi  sebesar  4.985  ton.  Ini  berarti  bahwa  produksi  ikan  bandeng  di Kabupaten  Luwu  Timur dalam  kurun  waktu  5  tahun  mengalami  peningkatan  sebesar  5.214- ton atau 105% yaitu dari 4.945-ton tahun 2010 menjadi 10.199-ton pada tahun 2015, demikian pula  luas  lahan  produksi  mengalami  peningkatan  sebesar  4.508  ha  atau  78,9%.  Tingkat produktivitasnya masih sangat rendah, hanya mencapai 991 kg per hektar.
Nur  Ansari  Rangka dari  Balai  Riset  Perikanan  Budidaya  Air  Payau,  tentang  Teknologi Budidaya ikan bandeng di Sulawesi Selatan ( Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur 2010),  mengemukakan  pola  pengelolaan  tambak  teknologi  budi  daya  ikan  bandeng  antara tradisional dan intensif dengan kriteria kepadatan penebaran ha/ekor yakni paling rendah 5000 ekor  bibit  pola  (tradisonal)  sampai  paling  tinggi  50.000  ekor  bibit  (pola  intensif).  Jika diasumsikan kematian bibit 20% dan berat 4-5 ekor per kg, maka produktivitas ikan bandeng per  hektare  adalah  1000  kg/ha  (tradisional),  2000  kg/ha  (semi  intensif)  dan  4000  kg/ha (intensif).  Kenaikan  produksi  budidaya  tambak  ikan  bandeng  di  Kabupaten  Luwu  Timur sebesar  105%  pada  tahun  2015  atau  dua  kali  lipat  dari  jumlah  produksi  tahun  2010  bukan merupakan  upaya  intensifikasi  melainkan  hasil  upaya  ekstensifkasi  yakni  menambah  luas
lahan 78,9% untuk meningkatkan produksi, sehingga hasil rata-rata hanya mencapai 991 kg/ha (1  ton)  masih  pola  tradisional,  walaupan  pada  kondisi  di  lapangan  sudah  ada  pembudidaya yang mencapai hasil 2-3 ton per hektare (pola semi intensif).
Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten  Luwu Timur khususnya  Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan serta peluang bagi kelompok pembudidaya untuk mewujudkan secara ril posisi Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu sentra produksi ikan bandeng  di  Sulawesi  Selatan.  Rendahnya  produktivitas  rata-rata  per  hektare  bukan  hanya merupakan  faktor  teknis  tetapi  juga  faktor  nonteknis  (manajemen  usaha),  sebab  masyarakat pada  umumnya  sudah  mendapat  bimbingan  teknis  secara  langsung  dari  petugas  penyuluh perikanan, pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta berbagai bantuan stimulan dari pemerintah baik yang bersumber dari APBN (DAU dan DAK) serta APBD.
Identifikasi  masalah  di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  rendahnya  tingkat  produktivitas petani tambak  ikan  di  Desa  Manurung  adalah  masalah  nonteknis  (manajemen  usaha),  petani cenderung  tidak merasa bahwa produktivitasnya  rendah karena hasil  produksi dan penjualan yang  diperoleh  sudah  meningkat  2  (dua)  kali  lipat  dari  jumlah  tahun-tahun  sebelumnya. Kecenderungan  ini  terjadi  karena  pembudidaya  merasa  lebih  mudah  untuk  meningkatkan produksi  dengan  cara  pintas  melalui  ekstensifikasi  tambak  yaitu  dengan  menambah  luasan areal/lahan tambak.
Jika  dianalisis  dari  aspek  manajemen  usaha,  kegiatan  intensifikasi  tambak  jauh  lebih ekonomis dan menguntungkan karena produksi bisa mencapai 4 ton per hektare sebagaimana simulasi  yang  dilakukan  pada  kegiatan  pemberdayaan  manajemen  usaha  kelompok pembudidaya  ikan  bandeng  di  Desa  Manurung  Kecamatan  Malili. Berusaha  tani  secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha  tani  dengan  luas  garapan  kecil  dan  terpencar  serta  kepemilikan  modal  yang  rendah. Pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok  agar  petani  tersebut  akan  lebih  kuat  baik  dari  segi  kelembagaannya  maupun permodalannya.

## 2. Masalah
Beberapa  permasalahan  kelompok  usaha  pembudidaya  tambak  ikan  yang  dapat diidentifikasi adalah lemahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya dalam hal administrasi dan  manajemen  usaha  serta  lemahnya  akses  petani  terhadap  Bank  Penyelenggara  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  untuk  memperoleh  bantuan  Modal  Kerja.  Problem  mendasar  bagi
mayoritas  petani  Indonesia  adalah  ketidakberdayaan  dalam  melakukan  negosiasi  harga  hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.

## 3. Metode Pelaksanaan
Metode  pendampingan  yang  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  akses  kelompok  usaha pembudidaya terhadap perubahan harga dan sumber modal, menggunakan pendekatan model strategi pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Sunyoto  Usman  (2004:40-47)  ada  beberapa strategi  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  dipilih  dan  kemudian  diterapkan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  menciptakan  iklim,  memperkuat  daya,  dan  melindungi. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang ( enabling) meliputi langkah- langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang ( opportunies ) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
Kedua , memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering). Perkuatan ini  meliputi  langkah-langkah  nyata  dan  menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan  (input), serta pembukaan akses ke berbagai peluang ( opportunies ) seperti pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik. Ketiga, melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi  harus  dilihat  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  yang  tidak seimbang,  serta  eksploitasi  yang  kuat  atas  yang  lemah.  Pemberdayan  masyarakat  bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity ). Pelaksanaan program pembinaan (pelatihan dan  pendampingan) terdiri dari beberapa tahapan dengan tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapannya adalah:

## Persiapan dan Pembekalan
Persiapan  dan  pembekalan  melibatkan  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (P3M)  STIE  Muhammadiyah  Palopo  dan  seluruh  peserta  dalam  program  KKN- PPM sebelum terjun ke lokasi KKN-PPM.

## Pelaksanaan Program
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan,  maka  perencanaan  pelaksanaan  program dilakukan dengan langkah sebagai berikut: (a) serah mahasiswa KKN-PPM ke pejabat daerah setempat (Camat Malili, beserta unsur muspida, Kepala Desa Manurung beserta staf) sebagai
tanda  resmi  KKN-PPM  dimulai;  (b)  sosialisasi  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  beserta  aparat Kantor  Desa  Manurung  setempat  dibantu  unsur  pemuda/karang  taruna;  (c)  rencana  program kerja  dan  aktivitas  mahasiswa  dibagi  sedemikian  rupa  sesuai  tupoksi  dan  peran  dalam pendampingan  dan  pemberdayaan  manajemen  usaha  kelompok  pembudidaya;  (d)  langkah- langkah  dilaksanakan  dengan  sosialisasi  program  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  dari berbagai  narasumber  antara  lain  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  serta  dari  pihak  perbankan untuk  mensosialisasikan  sistem,  prosedur,  dan    kelengkapan  dokumen  dalam  mengajukan Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR);  (e)  metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pemberdayaan kelompok  mitra  pengabdi  (Kelompok  Usaha  Pembudidaya)  adalah  teknik  pemberdayaan kelompok  disertai  praktik  manajemen  usaha  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  bersama-sama dengan kelompok masyarakat.

## Evaluasi dan Monitoring
Kegiatan  evaluasi  dan monitoring dilakukan  secara  menyeluruh  sejak  pembekalan mahasiswa  hingga  berakhirnya  kegiatan.  Sebelum  dilakukan  sosialisasi  pemberdayaan manajemen  usaha  kelompok  pembudidaya,  dilakukan  penelusuran  dan  survei  informasi mengenai  kebutuhan  mahasiswa  KKN-PPM  terkait  pengetahuan  dalam  bidang  manajemen usaha budidaya tambak ikan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan  kelompok  pembudidaya  dilaksanakan  dengan  melibatkan  seluruh  potensi dan aspek pembinaan yang memungkinkan bersinergi dalam program pengabdian KKN-PPM STIE  Muhammadiyah  Palopo  pada  lokasi  dan  mitra  kelompok  pembudidaya  tambak  ikan bandeng  di  Desa  Manurung,  Kecamatan  Malili,  Kabupaten  Luwu  Timur  dengan  melibatkan pengabdi  dan  dinas  terkait  yang  menjadi  mitra  pengabdian  melalui  keterlibatan  mahasiswa secara  langsung    sejumlah  12  orang  berdampingan  dengan  penduduk  melakukan  kegiatan praktek pemberdayaan manajemen usaha. Outcome dari kegiatan ini adalah:
a. Meningkatnya  keterampilan  mahasiswa  sebagai  sasaran  strategis  dalam  mempersiapkan tenaga teknik yang terampil di bidang manajemen usaha kelompok pembudidaya tambak.
b. Terbangunnya  jaringan  koordinasi antara  pemerintah  desa,  dinas  teknis,  pihak  perbankan, dan  STIE  Muhammadiyah  Palopo  untuk  memberdayakan  manajemen  usaha  kelompok pembudidaya tambak dalam mengimplementasikan pengabdian masyarakat sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku pada mata kuliah KKN-PPM dengan bobot 4 sks.
c. Terlihatnya  pola  pemberdayaan  kolaboratif  antara  perguruan  tinggi  dan  pelaku  usaha (pembudi  daya)  di  Kabupaten  Luwu  Timur  melalui  pendampingan  manajemen  usaha  dan penguatan akses modal memalui KUR.
d. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata dengan adanya keterlibatan dalam masyarakat  secara  langsung  menemukan,  merumuskan,  memecahkan  persoalan,  dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis interdisipliner .

## Pemberdayaan Manajemen Usaha dan Koordinasi Kegiatan
Sosialisasi  kegiatan  KKN-PPM  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Muhammadiyah  Palopo dilakukan pada seminar program kegiatan KKN-PPM di Kantor Desa Manurung dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai narasumber, pihak perbankan, Camat Malili, Kepala  Desa  Manurung  beserta  staf,  kelompok  pembudidaya  tambak,  pengabdi  dan mahasiswa  KKN-PPM  untuk  membawa  topik  KKN-PPM  pemberdayaan  manajemen  usaha. Ketua  Tim  Pengabdi  Andi  Dahri  AP.  LS,  M.Si.  menjelaskan  tentang  rancangan  kerja pengabdian  dan  rancangan  kemitraan  kolaboratif  antara  perguruan  tinggi  dan  masyarakat khusunya  pembudidaya  tambak  ikan  bandeng.  Penjelasan  juga  mencakup  bagaimana  cara menyusun  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK),  cara  memprediksi  kebutuhan investasi,  dan  hasil  intensifikasi  atau  estensifikasi  usaha  budidaya  ikan  bandeng  termasuk analisis kelayakan usaha.
Sosialisasi  ini  juga  merupakan  tindak  lanjut  dari  rencana  dalam  seminar  program  kerja melibatkan  seluruh stakehoders dalam  kegiatan  KKN-PPM,  kelompok  pembudidaya  tambak ikan  14  orang,  mahasiswa  12  orang,  tim  pengusul  pengabdian  1  orang,  Kepala  Desa Manurung,  dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Luwu  Timur  sekaligus  sebagai pemateri  tentang  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  perikanan  khususnya  budidaya  ikan bandeng.  Materi  yang  disosialisasikan    mencakup  tinjauan  permasalahan,  peluang,  dan tantangan  budidaya  tambak,  potensi  dan  posisi  starategis  Kabupaten  Luwu  Timur  sebagai salah satu  sentra pengembangan ikan bandeng  di Sulawesi Selatan serta rencana kerja Dinas Kelautan Perikanan tahun 2018.
Hasil  yang  dicapai  pada  kegiatan ini  adalah  mahasiswa  mampu melakukan  perencanaan usaha,  teknis  usaha,  manajemen  usaha  serta  manajemen  pasca  produksi  untuk meningkatkan keterampilan di bidang kewirausahaan sebagai bekal intelektual muda ekonomi dan sekaligus bekal  untuk  terjun  di  masyarakat  setelah  menyelesaikan  studi  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi  Muhammadiyah  Palopo.  Pemberdayaan  manajemen  usaha  dilaksanakan  dalam
bentuk sosialiasi dan simulasi menyusun RDKK serta membuat prediksi perkiraan biaya-biaya dan pendapatan sebagai dasar kebutuhan modal kerja.

## Sosialisasi Pemberdayaan Manajemen Usaha
Lemahnya  akses  kelompok  pembudidaya  tambak  untuk  memperoleh  bantuan  modal melalui  Kredit  Usaha  Rakyar  (KUR)  berpangkal  minimnya  pengetahuan  dan  pembudidaya terhadap  manjemen  usaha.  Pihak  kelompok  pembudidaya  tidak  mampu  meyakinkan  secara administrasi  kepada  pihak  bank  pengelola  KUR  berapa  jumlah  definitif  kebutuhan  masing- masing anggota dalam satu kelompok baik untuk intensifikasi maupun untuk pengembangan (ekstensifikasi) termasuk tingkat kelayakan usaha. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan jumlah kredit yang cukup besar melebihi jumlah kebutuhan modal dengan tujuan selebihnya untuk kepentingan lain yang sifatnya konsumtif. Kejadian seperti ini sangat berpotensi menjadi kredit yang bermasalah dan menjadi risiko buat perbankan, sehingga pihak bank penyelenggara KUR perlu lebih selektif.
Pihak  Dinas  Kelautan,  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  menyampaikan  bahwa  telah dilaksanakan  tahapan  penyusunan  rencana  anggaran  untuk  tahun  2018,  namun  belum  ada proposal  yang  disampaikan  oleh  masing-masing  kelompok,  termasuk  dari  Desa  Manurung. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pembudidaya  tambak  belum  mampu  merespon  dengan  baik rencana  kegiatan  sebagaimana  telah  dibahas  pada  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrembang)  tingkat  desa,  kecamatan  dan  kabupaten.  Maka  dari  itu,  hal ini  ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Manurung dengan memerintahkan kepada semua kelompok (14 kelompok pembudidaya  tambak)  yang  mengikuti  sosialisasi  untuk  segera  membuat  proposal  usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikordinir langsung oleh Kepala Desa dan bimbingan dari narasumber pemberdayaan manajemen usaha.

## Simulasi Manajemen Usaha Budidaya Tambak
Pengelolaan  tambak  di  Kabupaten  Luwu  Timur  pada  umumnya  dan  Desa  Manurung Kecamatan Malili pada khususnya berada pada pola tradisional menuju pola intensifikasi atau lebih tepatnya semi intensifikasi. Hal ini terlihat  bahwa tingkat produktivitas rata-rata saat ini hanya sekitar 1 ton per hektare atau equivalent dengan 5000 ekor bibit/nener dan pada kondisi di lapangan sudah ada yang mencapai 2 ton lebih per hektare.
Simulasi  ini  memberikan  pengetahuan  kepada  peserta  pemberdayaan  manajemen  usaha mengenai  cara  melakukan  identifikasi  biaya  melalui  perhitungan  menggunakan  pendekatan
asumsi data/perhitungan Nur Ansari Rangka dari Balai Riset Perikanan Budidaya  Air Payau, tentang  teknologi  budidaya  ikan  bandeng  di  Sulawesi  Selatan  ( Prosiding  Forum  Inovasi Teknologi Akuakultur 2010). Kemudian dikondisikan dengan keadaan pengelolaan tambak di Desa Manurung,  Kecamatan  Malili sebagai pertimbangan bahwa teknologi budidaya tambak di Sulawesi  Selatan relatif sama. Demikian pula harga input (nener, pakan, dan pupuk) serta harga produksi ikan bandeng  kisaran antara Rp10.000 sampai Rp12.500 per kg untuk berat 4- 5 ekor per kg, dengan pola tradisional dan intensif.  Pengelolaan tambak pola intensif terlihat pada spesifikasi bibit yang merupakan bibit terseleksi dari hatchery, menggunakan tambahan pakan  buatan  serta  kepadatan  penebaran  mencapai  25.000  ekor  per  hektare  dan  tingkat produksi  berada  antara  3-4  ton  per  hektare  serta  sistem  pengairan  masih  bergantung  pada pasang surut air laut.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  usaha  petani  tambak  di  Kabupaten  Luwu Timur  masih  pola  semi  insentif  sehingga  perlu  mendapat  pembinaan  dan  pemberdayaan manajemen  usaha  secara  intensif  dan  terpadu  dari  pemerintah  melalui  lintas  dinas  teknis terkait  serta dukungan bantuan permodalan dari pihak perbankan melalui  optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menuju pengelolaan tambak yang intensif  dengan hasil produksi  yang lebih maksimal.

## 5. Simpulan dan Saran
Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan  dari  suatu  kelompok  masyarakat  yang  berlandaskan  pada  sumber  daya  pribadi, langsung  (melalui  partisipasi)  demokratis  dan  pembelajaran  sosial  melalui  pengalaman langsung.  Pemberdayaan  masyarakat  mengandung  arti  mengembangkan  kondisi  dan  situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.
Sebaiknya  masyarakat  terlibat  dalam  proses  tersebut  agar  dapat  lebih  memperhatikan hidupnya  untuk  memperoleh  rasa  percaya  diri,  memiliki  harga  diri,  dan  pengetahuan  untuk mengembangkan  keahlian  baru.  Prosesnya  dilakukan  secara  kumulatif  sehingga  semakin banyak  keterampilan  yang  dimiliki  seseorang,  semakin  baik  kemampuan  berpartisipasinya. Pemerintah  sebagai  agen  perubahan  dapat  menerapkan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat dengan tiga arah tujuan, yaitu enabling, empowering, dan protecting .

## Daftar Pustaka
DKP  Kabupaten  Luwu  Timur, Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupten Luwu Timur 2013 – 2018.
Husnan, S dan Suwarsono. 2000. Studi Kelayakan Proyek . Unit Penerbit dan Pencetak AMP YPKN. Yogyakarta
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Tahun  2012 Pedoman  Pemgembangan  Kemitraan Usaha Perikanan Budidaya . Dirjen Perikanan Budidaya.
Masmulyadi,  2007. Membangun  Kesadaran  dan  Keberdayaan  Petani. Diakses  dari  internet tangga 17 Maret 2017.
Rangka,  N.A.  dan  A.I.J.  Assad.  2010.  Teknologi  Budidaya  Ikan  Bandeng. Prosiding Teknologi Akuakultur : 187-203.
Sesbany.  Penguatan  Kelembagaan  Petani  untuk  Meningkatkan  Posisi  Tawar  Petani . Diakses dari internet 2016.
Soekartawi. 2005. Agri Bisnis Teori dan Aplikasinya . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sulistyaningsih. 2013. Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan  Kelompok pada Petani Rumput Laut di Desa Gelung Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbundo. Jurnal Kemitraan UNARS .
Syarfuddin, T. 2013. Petunjuk Teknis Produksi Udang Windu SPF. Balai Penelitian dan Pengenvangan Budi Daya Air Payau. Maros.
Umar, H. 2003. Studi Kelayakan Bisnis . Edisi Kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Usman, S. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Wibisono,  C.H.  1997. Manajemen  Modal  Kerja .  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta. Yogyakarta.

## Lampiran