## Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail: inta npuspa dewi@undikna s.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk:  1 November 2021
Diterima:  11 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Keywords: Limited liability, Micro and Small Business,  Individual liability Limited  liability is  a  legal  entity  that  most  all  businessmen  are interested  in  because  it  is  toward  open  business  opportunities. Limited liability is a legal entity consisting  of a capital and stock fellowship. After the passage of the limited liability company Work Copy Act  not  only  a  legal body  consisting  of  capital  and  stock communion  but a liability law body with micro and small business criteria.  The  problem  of  this  research  law  issue  is  that  it  is concerned  with  the limited liability company  criteria  specified in the  Working  Copy Act  and the  establishment  of limited  liability companies that meet the criteria of micro and small businesses. The study used normative research methods with a statutory  approach, analysis approach and concept  approach. Tehnik collection of legal materials  used  namely  the  tehnik  of  librarian  studies,  namely searching,  studying,  understanding  and  analyzing  various opinions, theories and concepts.  The conclusion  in this study is the criterion  of liability in the  Working  Copy Act  that  is liability to consist  of capital or shares, and individual liability that meets  the criteria  of  micro  and  small  businesses.  The  establishment  of liberation  libraries  with  the  affidavit  of  the  establishment  of libraries and can be established by one person.
Keywords: Limited  liability,  Micro  and  Small  Business, Individual liability

## Abstrak
Kata  kunci: Perseroan  Terbatas,  Usaha Mikro dan Kecil, Perseroan Perseorangan
Corresponding  Author: Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, E-mail: intanpuspadewi@undiknas.ac.i d
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383 Perseroan  terbatas  merupakan  suatu  badan  hukum  yang paling banyak diminati para pelaku usaha karena dapat menuju  peluang bisnis yang terbuka.  Perseroan  terbatas  merupakan badan hukum yang  terdiri  atas  persekutuan  modal  dan  saham.  Setelah berlakunya UU Cipta Kerja perseroan terbatas bukan hanya badan hukum  yang  terdiri  dari  persekutuan  modal  dan  saham  tetapi badan hukum perseroangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
Permasalahan  dari  isu  hukum  penelitian  ini  yaitu  berkaitan dengan  kriteria  perseroan  terbatas  yang  ditentukan  dalam  UU Cipta  Kerja  dan  pendirian  perseroan  terbatas  yang  memenuhi kriteria  usaha  mikro  dan  kecil.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  analisis  dan  pendekatan konsep. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu
tehnik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan  menganalisis  berbagai  pendapat,  teori  dan  konsep.
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  kriteria  perseroan  dalam UU  Cipta  Kerja  yaitu  perseroan  yang  terdiri  atas  modal  atau saham,  dan  perseroan  perseorangan  yang  memenuhi  kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan  perseroangan dengan surat  pernyataan  pendirian  perseroan  dan  dapat  didirikan oleh satu orang. Kata  Kunci: Perseroan  Terbatas,  Usaha  Mikro  dan  Kecil, Perseroan  Perseorangan
.

## 1. Pendahuluan
Perseroan terbatas dipandang sebagai wadah orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam perusahaan dan oleh hukum  dipandang sebagai perbuatan badan itu  sendiri. PerseroanTerbatas dalam hukum inggris dikenal istilah Limited Company yang bermakna sebagai  lembaga usaha yang  diselenggarakan tidak seorang  diri,  namun terdiri  dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih  dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Perseroan terbatas merupakan suatu perusahaan yang memiliki ciri modal yang terdiri dari sero- sero atau saham-saham. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPT) mengenai pengertian perseroan terbatas yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi  persyaratan yang  ditetapkan dalam  undang-undang ini  serta  peraturan pelaksanaannya.  Dari  pengertian  tersebut  bahwa  PT  dikatakan  sebagai  suatu persekutuan modal berdasarkan suatu perjanjian dan harus adanya syarat yang harus dipenuhi.
Salah satu syarat pendirian PT yang sangat penting yaitu modal yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT tersebut. Modal ditetapkan dalam Pasal 32 UUPT paling sedikit sebesar Rp.50.000.000 dan modal tersebut terdiri dari modal awal, modal ditempatkan dan  modal  disetor.  Ketentuan  modal  ditetapkan  karena  sangat  penting  dalam keberlangsungan  pendirian  dan  pengoperasian  PT  tersebut.  Berkaitan  dengan ketentuan modal  dalam  rangka mempercepat pembangunan nasional perlu  adanya penanaman  modal  dengan  menarik  investor  domestik  ataupun  asing  untuk menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Untuk  mempercepat  pembangunan tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Selain itu pendirian perseroan terbatas berdasarkan UU PT didirkan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini pun penting dalam hal pendiri perseroan terbatas tersebut dan akan menyangkut pada modal yang digunakan dalam pendirian perseroan terbatas.
Ketentuan Pasal 32 UU PT dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam  rangka menjamin iklim  modal  yang  kondusif  maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Modal  Dasar  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disebut  dengan  PP  29  Tahun  2016). Penyesuaian tersebut berlaku pada ketentuan modal yang awalnya dalam UUPT modal paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00 menjadi sesuai  kesepakatan para pendiri  perseroan terbatas.  Alasan  dilakukan  penyesuaian  tersebut  untuk  meningkatkan  penanaman modal  serta  menghormati  asas  kebebasan  berkontrak  yang  memberikan  kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan perseroan terbatas.
Pada tahun 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) memberikan  banyak  perubahan khususnya  dalam  hal  ini  tentang ketentuan modal dalam perseroan terbatas. RUU Cipta Kerja mengalami gejolak di dalam masyarakat, secara  dinamika  menimbulkan  kontroversi  public.  Penolakan  atas  RUU  dianggap berpihak kepada usaha besar dan investasi asing.1 Setelah dilakukan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut menjadi UU Cipta kerja masih menimbulakan gejolak dimasyarakat timbul pro dan kontra. Terlepas dari pro dan kontra tersebut bahwa dalam UU Cipta kerja  mengatur  kemudahan berusaha  bagi  UMKM  dan  memberikan  perlindungan UMKM. Kemudahan yang  diberikan  dalam  UU tersbeut  dikarenakan para UMKM banyak permasalahan yang dapat menghambat pengembangan diantaranya   tentang permodalan,  manajemen,  kemampuan  sumber  daya  manusia,  termasuk  didalamnya kelemahan  dalam sistem  produksi. 2 Pengusaha  usaha  kecil,  mikro dan  menengah juga  sering  menghadapi  kesulitan  jika  bersentuhan  dengan  masalah  hukum. Maka dibentuklah aturan terkait kemudahan berusaha serta perlindungan usaha dalam UU Cipta Kerja. 3
Pada bagian kelima  dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja bahwa terjadi perbedaan pengaturan dari   UUPT. Pengertian perseroan terbatas dalam  UUPT tersebut  yaitu, Perseroan Terbatas, yang  selanjutnya disebut  Perseroan, adalah badan hukum  yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Untuk besaran modal pendirian  perseroan  terbatas  dalam  UU  Cipta  Kerja  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  pendiri  perseroan,  yang  selanjutnya  ditentukam  dalam  peraturan pemerintah.
Untuk melaksanakan ketentuan UU Cipta Kerja tersebut dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut dengan PP 8 Tahun 2021). Berlakunya PP 8  tahun 2021 maka PP 29 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 PP 8 Tahun 2021 menentukan besaran modal dasar yaitu ditentukan berdasarkan keputusan pendiri  Perseroan. Dalam PP  tersebut  juga menetukan dan membagai beberapa jenis usaha yaitu usaha mikro dan kecil.  Berdasarkan penjabaran
1 Nunik Febriningsih, Muhammad Faiz Aziz, (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Cipta Kerja: Rechts Vinding Media Pembinaan  Hukum Nasional 9, p. 91 – 108.
2 Made Suksma Prijandhini Devi Salain Ni Luh Ristha Ariani, (2015). Perlindungan Hukum Bagi  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Yang Berbentuk  Buka n  Perseroan  Terbatas (PT): Jurnal Kerthasemaya , p. 1 – 5.
3 Niru  Anita  Sinaga.  (2018).  Hal-Hal  Pokok  Pendirian  Perseroan  Terbatas, Jurnal  Ilmiah Hukum  Dirgantara 8, no. 2. p. 17 – 45, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253.
tersebut maka perlu adanya pembahasan mengenai adanya kriteria atau jenis perseroan terbatas setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah  kriteria  perseroan  terbatas  setelah  berlakunya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## 2. Metode Penelitian
Secara  lebih  lanjut  Soerjono  Soekanto  menerangkan  bahwa  Penelitian  hukum merupakan suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. 4 Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu  kebenaran  yang  dilakukan  secara  sistematis,  metodelogis,  dan  konsisten. Kemudian metodelogi digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 5 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif  artinya penelitian  yang  bertitik  berat  terhadap data yang  ditetapkan dari aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian ini. Penulisan  ini  mengkaji  pertauran  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perseroan  terbatas.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative dikarenakan terjadi konflik  norma. Konflik norma terjadi antara UU PT yaitu  syarat pendirian PT salah satunya wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan dalam UU Cipta kerja syarat mendirikan PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), pendekatan analisis ( analytical approach ), dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu  sumber  hukum primer,  sumber  bahan hukum sekunder,  dan sumber bahan hukum tertier.

## 1. Sumber bahan hukum primer
Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat  berupa  perundang-undangan  dalam  penelitian  ini  adapaun  peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2016  Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
e. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
4 Soerjono  Soekanto.  (2012). Pengantar  Penelitian Hukum :  Jakarta: UI  Press.
5 Peter  Mahmud  Marzuki.  (2016). Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi : Jakarta:  Prenada  Media Group.

## 2.     Sumber bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, seperti  rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan hukum, dan seterusnya.

## 3.    Sumber bahan hukum tertier
Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum tertier, yaitu: kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan internet. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep  yang  didapatkan  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. tehnik analisis kajian ini menggunakan tehnik  deskriptif  dan tehnik  sistematis.  Teknik  deskriptif  adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi  dari proposisi-proposisi  hukum atau non hukum. Teknik sistematis adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1  Kriteria  Perseroan  Terbatas  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka menjamin iklim dunia yang  kondusif,  pemerintah  membentuk  UUPT  yang  menentukan syarat  pendirian perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas saham-saham. Mendirikan perseroan terbatas dapat mengembangkan usaha perseroan tersebut  baik  tingkat nasional maupun tingkat dunia. Pengertian perseroan terbatas dalam Pasal  1  angka 1  UU PT  yaitu  “ Perseroan Terbatas, yang  selanjutnya disebut Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.”  Jika  diamati  pengertian perseroan terbatas tersebut  terdapat beberapa poin penting, yaitu  perseroan terbatas merupakan  badan  hukum  persekutuan  modal,  perseroan  terbatas  didirikan berdasarkan perjanjian, dan perseroan terbatas terdiri dari modal dasar yang terbagi atas saham.
Perseroan dapat memegang  peranan penting  untuk membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki  kapasitas besar dalam mengumpulkan modal. 6 Pada tahun 2020 untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dalam rangka upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan  investasi  Pemerintah  Pusat  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  maka pemerintah mengesahkan UU Cipta kerja. Pada UU Cipta kerja ketentuan perseroan
6 Yahya Harahap. (2016). Hukum  Perseroan  Terbatas :  Jakarta: Sinar Grafika.
terbatas terdapat kebijakan  yang  di  bentuk  untuk  kemudahan pendirian  perseroan terbatas dan diatur pada bagian kelima UU Cipta kerja.  Pengertian perseroan terbatas dalam UU cipta kerja adalah “Perseroan terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Jika diamati dalam pengertian tersebut, bahwa perseroan terbatas terdiri atas 2 jenis, yaitu pertama, badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham dan kedua badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan pengertian perseroan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT.  Persekutuan modal dalam perseroan terbatas merupakan perkumpulan saham-saham atau modal-modal.  Dalam pendrian perseroan bahwa modal dasar Perseroan terdiri  atas seluruh  nilai nominal saham.  Kriteria  kedua  yaitu  perseroan  perseorangan  merupakan  perseroan  yang didirkan oleh satu orang, dalam hal ini bahwa perseroan ini tidak memerlukan modal- modal  atau  saham-saham sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perseroan  dengan persekutuan modal. Kriteria usaha mikro dan kecil dalam hal ini  untuk memberikan kemudahan  bagi  UMKM  mendapatkan  kepastian  hukum  akan  usahanya  dan memberikan  perlindungan serta  pemberdayaan bagi  usaha  mikro  dan  kecil.  Usaha mikro  dan  kecil  sebagai  kriteria  perseroan  dalam  UU  Cipta  kerja  karena  mampu menciptakan  kreatifitas  yang  sejalan  dengan  usaha  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  unsur-unsur  tradisi  dan  kebudayaan  masyarakat  setempat  dan mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Usaha mikro, kecil   merupakan kelompok usaha yang memiliki  jumlah paling besar, selain  itu  kelompok  ini  terbukti  tahan terhadap berbagai  macam goncangan krisis ekonomi, maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Usaha mikro kecil keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan  kreatifitas  yang  sejalan  dengan  usaha  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. 7 UMKM dalam  perekonomian  nasional  memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk UMKM. 8
Dalam UU Cipta kerja usaha mikro dan kecil dapat berbentuk badan hukum perseroan, hal  tersebut  dengan alasan bahwa perseroan merupakan sutau badna hukum  yang memisahkan  tanggung  jawab perusahaan  dengan  tanggung  jawab pribadi.  Alasan lainnya memilih bentuk perseroan karena perseroan merupakan saran untuk menuju
7 Imam Hardjanto. Ainul Hayat Feni Dwi Aanggraeni. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,  Dan Menengah  Melalui  Fasilitasi Pihak Eksternal  Dan  Potensi  Internal. BERNAS:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 : 892 – 96, https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525.
8 Ida  IDM  Rai  Mahaputra,  Ni  Nyoman  Sunariani,  AAN  Oka  Suryadinatha.  (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)  Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali: Jurnal  Ilmiah Manajemen  Dan Bisnis: Undiknas 2, no. 1.
kea rah bisnis  yang liberal  dan terbuka. Tentunya bentuk perseroan banyak diminati para pelaku usaha karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak negara. 9 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut  dengan UU UMKM) dalam  pasal 3  disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang  berkeadilan.  UMKM  berperan  dalam  pembangunan  perekonomian  nasional melalui  kontribusi  terhadap  PDB  (produk  domestik  bruto),  penciptaan  lapangan pekerjaan,  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Usaha  mikro  dan  kecil  diyakini  dapat berkembang menjadi lebih  baik lagi  dan agar mencapai pada satu titik  atau puncak menuju  kesuksesan,  maka  perlu  adanya kebijakan  sebagai  trobosan  hukum  dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian dan pemberdayaan untuk usaha mikro dan kecil. UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah
a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
d. Memanfaatkan  dilaksanakan  menunjukan  hasil  yang  menggambarkan  bahwa industri  kecil  mampu  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut  dan  mampu  untuk mengembangkan sektor  lain  yang terkait. Sumber  daya alam sekitar,  industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.

## 3.2   Pendirian Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pada era masa kini Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai. 10 Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi  oleh  beberapa hal,  yaitu  modal  atau saham, perseroan  terbatas memiliki kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi yaitu komisaris dan direksi dan kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas didirikan berdasarkan akta notaris setelah itu dilakukan pengesahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia, yang mana apabila permohonan disetujui maka dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan akan diberitahukan kepada permohon mengenai pengesahan permohonan.
9 Sentosa Sembiring.  (2012). Hukum  Perseroan  Tentang  Perseroan  Terbatas .  Bandung: Nuasa Aulia.
10 Nadapdap Binoto.  (2013). Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 . Jakarta: Permata Akasara.
Perseroan terbatas berdasarkan UU Cipta kerja terbagi  menjadi Badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan badan hukum perseorangan yang memenuhi usaha mikro  dan  kecil.  Pendirian  perseroan terbatas yang  terdiri  atas  persekutuan modal sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT merupakan terdiri atas modal-modal dan saham-saham. Hal tersebut  tentu  ada kaitannya dengan syarat  pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 UUPT yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka setiap  pendiri  perseroan wajib mengambil  bagian saham pada saat Perseroan didirikan.  Modal  pendirian  perseroan terbatas  terdiri  atas modal  dasar  dan  modal disetor atau modal ditempatkan. Modal perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan 25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  modal  dasar  sebagaimana  dimaksud  harus ditempatkan  dan  disetor  penuh.  Modal  ditempatkan  dan  disetor  penuh  tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Pendirian  perseroan  tersebut  dituangkan dalam  akta  notaris,  dalam  hal  perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan  notaris  yang  membuat  akta  otentik  tersebut  disebutkan  dalam  akta pendirian Perseroan. Berkaitan  dengan  akta  autentik,  pengertian  dari  hal  tersebut sejatinya  telah dituangkan  di  dalam  ketentuan  Pasal  1 Ayat  (7)  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut dengan UUJN) yaitu bahwa akta notaris atau akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris dengan  tata  cara  atau bentuk  berdasarkan  Undang-undang. 11 Akta pendirian juga memuat anggaran dasar dan  keterangan lain  berkaitan  dengan  pendirian  Perseroan.  Keterangan lain  yang dimaksud yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri  perseorangan, atau nama, tempat kedudukan  dan alamat lengkap  serta  nomor  dan  tanggal Keputusan Menteri  mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, kelengkapan data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat dan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.  Pendirian PT  mendasarkan pada perjanjian, maka dengan sendirinya semua unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus juga dipenuhi. 12
Penambahan  kriteria  perseroan  terbatas  dalam  UU  Cipta  kerja  yaitu  pendirian perseroan  perseroangan  yang  dapat  didirkan  oleh  stau  orang,  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  UU  cipta  kerja  yaitu,  Pendirian  perseroan  terbatas  mewajibkan didirikan oleh dua orang atau lebih, kecuali untuk:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
11 Grace Kezia Caroline, Meilivia Winandra, and Anak Haki. (2021). Analisis Kekuatan  Akta Notaris  Yang  Tidak  Mencantumkan  Kelengkapan  Identitas  Saksi  Sebagai  Alat  Bukti  Di  Pengadilan . Jurnal Analisi Hukum Undiknas. p. 68 – 78. 12 Herlien  Budiono.  (2012).  Arah  Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  Dalam  Menghadapi  Era  Global. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan  Hukum Nasional 1, no. 2: 187, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96.
d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring  dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat mendirikan perseroan terbatas tanpa ada syarat pendirian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau dengan kata lain dapat didirikan oleh satu orang. Pedirian perusahaan perseorangan mikro dan kecil harus memenuhi kriteria modal dasar dan hasil penjualan tahunan berdasarkan UU UMKM.  Pengertian usaha mikro yaitu dalam Pasal 1 angka 1 UU UMKM, adalah “usaha produktif  milik  orang  perorangan dan/atau badan usaha  perorangan yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana diatur  dalam  Undang- Undang ini.” kriteria yang dimaksud yaitu dalam Pasal 6 UU UMKM
1. memiliki  kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki  hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sedangkan untuk usaha kecil  dalam Pasal 1 angka 2 UU UMKM yaitu “Usaha Kecil adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan usaha yang  bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU UMKM kriteria usaha kecil yaitu :
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil  untuk meningkatkan ekosistem  investasi, percepatan proyek  strategis  nasional serta peningkatan perlindungan kesehateraan pekerja dan sebagai pelaksana UU Cipta kerja dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disebut  dengan PP  7/2021). Kriteria usaha mikro  dan  kecil dalam PP 7/2021 mengalami perubahan, adapaun aturan terkait usaha mikro dan kecil kriterianya dibagi menjadi modal usaha dan hasil penjualan. Untuk modal usaha dalam usaha mikro sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil memiliki modal usaha lebih  dari  Rp l.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah) tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk hasil penjualan tahunan pada usaha mikro yaitu, memiliki hasil penjualan tahunan  sampai  dengan  Paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah), sedangkan usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
Pendirian  perseroan  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil didirikan  dengan  menggunakan  surat  pernyataan  pendirian  yang  dibuat  dengan
menggunakan Bahasa Indonesia tanpa perlu dibuat dengan menggunakan akta notaris cukup  hanya  mengisi  form  secara  elektronik.  Pernyataan  pendirian  sebagaimana dimaksud memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain  berkaitan  dengan  pendirian  Perseroan.  Setelah  itu  pernyataan  pendirian sebagaimana dimaksud didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian  yang tertera. Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan orang perseorangan dan  Pendiri  Perseroan dapat mendirikan  Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan  Kecil  dalam  1  (satu)  tahun.  Pendirian  perseroan  ini  juga  harus  memiliki  izin berusaha berdasarkan tingkat resiko usaha perseroan tersebut. Berdarakan Pasal 37 ayat 2 PP 7/2021 yaitu :
(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
b. nomor  induk  berusaha  dan  sertifikat  standar,  untuk  kegiatan  usaha  risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Pendirian badan hukum perseorangan ini  juga harus melakukan pendaftaran perseroan perseorangan di website AHU online milik kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah di launching pada tanggal 8 oktober 2021 di Nusa Dua  Bali.  Menkumham  menjelaskan  bahwa  Perseroan  Perorangan  adalah sebuah terobosan dan perseroan pertama di dunia yang memungkinkan untuk didirikan cukup oleh satu orang yang dapat secara bebas menentukan besaran modal usaha, perseroan ini dilakukan secara perorangan namun dengan limited liability dan pendaftaran yang sangat mudah secara online serta legalitas yang baik. 13 Berdasarkan penejasan diatas, terlihat perbedaan antara perseroan modal dan  perseroan  perseorangan.  Berdasarkan  subjek  pendiriannya  bahwa perseroan  modal  berdasarkan  atas  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  akta pendirian  Perseroan  yang  dibuat  dengan  akta  notaris.  Pendirian  perseroan dengan  modal-modal  ini  berdasarkan  Perjanjian maka  Sudah  pasti  bahwa pendirian perseroan dilakukan dan disepakati oleh 2 orang atau lebih. Berbeda dengan  perusahaan  perseroangan  yang  memiliki  modal  hanya  satu  orang pendirian perseroan tersebut berdasarkan surat pernyataan pendirian perseroan tanpa menggunakan akta notaris. Kedua bentuk badan hukum tersebut untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian badan hukum maka wajib melakukan akses pendaftaran perseroan pada AHU online milik  kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia,  jika  perseroan  yang  terdiri  atas  modal-modal  memilih aplikasi pada perseroan terbatas, sedangkan perseroan perseorangan memilih aplikasi perseroan perseroangan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
13 Tedy,  “Launching Aplikasi Perseroan  Perorangan,  Yasonna: ‘Pertama Di Dunia,” Biro Humas  Hukum  dan  Kerjasama,  2021,  https://www.kemenkumham.go.id/berita/launching - aplikasi-perseroan-perorangan-yasonna-pertama-di-dunia.
1. Kriteria perseroan terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdiri atas dua kriteria yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
2. Pendirian Perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah berlakunya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  yaitu  perseroan  dapat  didirikan  oleh  satu  orang  berdasarkan surat pernyataan pendirian perseroan tanpa menggunakan akta notaris. Perserorangan perseorangan yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  harus  memenuhi ketentuan modal dasar dan hasil penjualan usaha mikro atau usaha kecil. Perseroan wajib melakukan pendafatarn untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui AHU online milik  Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pilihan menu perusahaan perseorangan.

## Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgments )
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terimakasih  kepada  pihak-pihak  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menunjang  bahan  hukum  dalam penulisan ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada dewan redaksi Jurnal Analisis Hukum  (JAH)  FakultaS  Hukum  Universitas  Pendidikan  Nasional  yang  telah memberikan kesempatan untuk publikasi  hasil penelitian ini  sebagai sarana berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku: Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media Group.
Sembiring, Sentosa. (2012). Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas . Bandung: Nuasa Aulia.
Soekanto, Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Harahap, Yahya. (2016). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal: Anggraeni, Feni Dwi, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal . BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4. https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525 . Ariani, Ni Luh Ristha, Made Suksma Prijandhini Devi Salain.(2015). P erlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil  Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan  Perseroan Terbatas (PT) . Jurnal Kerthasemaya: Universitas Udayana, 2015, 1 – 5 Aziz, Muhammad Faiz, Nunik Febriningsih. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang Tentang Cipta Kerja . Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional.
Binoto, Nadapdap. (2013). Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Jakarta: Permata Akasara. Budiono, Herlien. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam  Menghadapi Era  Global .  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 2 (2012): 187. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96.
Caroline, Grace Kezia, Meilivia  Winandra, and Putribani Anak Haki. (2021). Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan . Jurnal Analisi Hukum: Undiknas. Sinaga, Niru  Anita. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian  Perseroan Terbatas . J urnal  Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 2 https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253.
Sunariani, Ni  Nyoman,  AAN  Oka  Suryadinatha, Ida  IDM  Rai  Mahaputra.  (2017).
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali . Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Undiknas, 2, no. 1.

## Internet:
Tedy, “Launching Aplikasi Perseroan Perorangan, Yasonna: ‘Pertama Di Dunia,” Biro Humas Hukum dan Kerjasama, 2021, https://www.kemenkumham.go.id/berita/launching-aplikasi-perseroan- perorangan-yasonna-pertama-di-dunia. diakses pada tanggal 8 april 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  93,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  30  Tahun 2004 Tentang  Jabatan Notaris  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2o2o  Nomor  245,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  Dan  Kecil.  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)