## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA
Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta Informasi Artikel A B S T R A K Terima 30 Mei 2020 Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  di    Pemerintahan  Desa  Suka Damai  Kecamatan  Plakat  Tinggi  Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam  mengelola  keuangan  desa.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Hasil penelitian ini mendapati bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dengan  cara melibatkan  masyarakat  dalam  musyawarah  untuk  merencanakan dan  membahas  masalah-masalah  mengenai  keuangan  desa,  serta pelaksanaan  pembangunan  desa,  membuat  laporan  keuangan  desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi  informasi  mengenai  keuangan  desa,  dan  melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.. Revisi 02 Juni 2020 Disetujui 30 Juni 2020 Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Mengelola Keuangan Desa Keyword:

## A B S T R A C T
Accountability, Transparency, Managing Village Finances This  study  aims  how  to  know  implementation  principles  of accountability  and  transparency  in  managing  village  finance  in Government  of  Suka  Damai  Village,  Plakat  Tinggi  District,  Musi Banyuasin Regency. The research method use qualitative research method  with  a  phenomenology  type.  The  result  of  this  study  are that  the  Government  of  Suka  Damai  Village  has  implementation principles  of  accountability  and  transparency  by  involving villagers  in  deliberations  to  plan  and  discuss  issues  regarding village  finance,  implementation  of  village  development,  making and  publishing  financial  reports,and  overseeing  the  process  of village financial management.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola  keuangan  desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa  yang bersih,  mandiri dan terbebas  dari  tindakan  korupsi  serta  dapat  meningkatkan  perkembangan  dan kesejahteraan  desa  itu  sendiri.  Untuk  menata  dan  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  desa  itu  sendiri  membutuhkan  dana  yang  mencukupi  dan  dapat dikatakan  cukup  besar.  Dalam  mengelola  keuangan  desa  diperlukan  tata  kelola  yang baik,  sumber  daya  yang  cukup  dan  kompeten,  agar  dana  yang  sudah  diterima  dapat dipergunakan dengan  efisien  dan efektif sehingga diharapkan  berdampak besar untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  desa  serta  dapat  dipertanggungjawabkan. Menurut Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  besarnya  dana  yang  dianggarkan  oleh pemerintah  rentan  terhadap  penyalahgunaan  karena  banyak  faktor,  salah  satunya kurang  terlibatnya  masyarakat  dalam  perencanaan  maupun  pengawasannya (Candraditya, 2017).
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pengelolaan  keuangan  desa  harus  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  diikuti  dengan disiplin  anggaran.  Transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  dua  azas  penting  karena akan  menciptakan  kepercayaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa  dengan  cara menyediakan  informasi  yang  akurat,  sehingga  dapat  menghindari  kesalahpahaman. Akuntabilitas  keuangan  daerah  dapat  menjadi  landasan  awal  guna  memperbaiki  tata kelola  dan  segala  bentuk  pertanggungjawaban  keuangan  baik  yang  berasal  dari  dana masyarakat maupun pemerintah pusat.
Namun,  penerapan  kedua  azas  ini  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di Indonesia  belum  merata  (Kurnia et  al., 2019;  Wicaksono et  al., 2019).  Pengelolaan keuangan  desa  di  Kecamatan  Luhak  Nan  Duo,  Kabupaten  Pasaman  Barat,  misalnya, penerapan  prinsip  akuntabilitas  belum  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Tim  Pelaksana Kegiatan  (TPK).  Sekalipun  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan  telah menerapkan  prinsip  transparansi  karena  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam setiap tahapan kegiatan namun masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan kegiatan (Kurnia et  al., 2019).  Berbagai  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  telah  menerapkan prinsip  akuntabilitas  dari  proses  perencanaan,  penganggaran,  penggunaan, pengawasan,  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah  berjalan  dengan  baik (Wicaksono et al., 2019).
Perbedaan  ini  dapat  terjadi  disebabkan  beberapa  kendala,  seperti  keterbukaan APBDesa,  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  persyaratan  administrasi  yang banyak  dalam  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ),  perbedaan  pemahaman,  kesulitan dalam  membuat  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  serta  kendala  perpajakan (Wicaksono et  al., 2019). Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi  yang  telah  dilaksanakan  Pemerintahan  Desa  Suka  Damai  Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.

## KAJIAN LITERATUR

## Keuangan Desa
Ada  beberapa perspektif untuk melihat keuangan desa. Secara definisi keuangan desa  merupakan seluruh hak berikut kewajiban  yang dapat  dinilai dengan uang, serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban desa. Dilihat dari siklus pengelolaannya, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dalam  satu  tahun anggaran,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember  (Rosita, 2018: 2).
Dilihat  dari  azasnya,  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  menggunakan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  secara  tertib  dan  disiplin.  Prinsip transparan  merupakan  prinsip  yang  memungkinkan  publik  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  APBDesa.  Sedangkan akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  pengelolaan,  pelaksanaan  kegiatan  dan pengawasan sumber daya atas kebijakan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Prinsip partisipatif bermakna memberikan ruang seluas-
luasnya  kepada  masyarakat  untuk  aktif  terlibat  dalam  setiap  proses  pengelolaan keuangan  desa.  Prinsip  tertib  dan  disiplin  bermakna  pengelolaan  APBDesa dilaksanakan  tepat  waktu,  tepat  guna  serta  didukung  bukti-bukti  serta  berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku (Rosita, 2018:4).

## Akuntabilitas Publik
Hoesada  (2019:273)  menguraikan  bahwa  akuntabilitas  mengandung  unsur kejelasan  fungsi  dan  cara-cara  mempertanggungjawabkannnya.  Akuntabilitas  publik merupakan  kewajiban  penerima  amanah  ( agent) terhadap  pemberi  amanah  dalam mempertanggungjawabkan,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  (Mahmudi,  2016:18). Ringkasnya, akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna meningkatkan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.
Terdapat  sejumlah  ciri  pemerintahan  yang  akuntabel,  seperti,  pertama,  dapat menginformasikan  aktivitas  kepemerintahan  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat.  Kedua, dapat  menyediakan  layanan  yang  memuaskan.  Ketiga,  dapat  menjelaskan  dan mempertanggungjawabkan  berbagai  kebijakan  publik.  Keempat,  dapat  memberikan ruang  yang  luas  bagi  publik  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan pemerintahan.  Kelima,  adanya  sasaran  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja  pemerintah (Rizal et al., 2018).

## Transparansi
Selain  tersedia  dan  dapat  diakses  publik,  transparansi  juga  bermakna  dapat disajikan  (dipublikasikan)  tepat  waktu  (Ritonga  &  Syahrir,  2016).  Pemublikasian informasi  tepat  waktu  dapat  lebih  bermanfaat  dan  memberi  pengaruh  pada pengambilan  keputusan  publik  baik  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  secara umum,  khususnya  pada  pengelolaan  keuangan  daerah.  Asas  transparan  mengandung unsur  pengungkapan  dan  penyediaan  informasi  yang  memadai  serta  mudah  diakses para  pemangku  kepentingan  di  desa  (Hoesada,  2019:273).  Informasi  dapat  berupa pemberitahuan  lisan,  papan  pengumuman  desa  dan/atau  situs  desa.  Transparansi informasi desa dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara objektif.
Jadi, transparasi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan  guna  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan; atau  keterbukaan  pemberian  informasi  dalam  melaksanakan  suatu  proses  kegiatan yang  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan. Dilihat dari karakteristiknya, transparansi mencakup pemberian berupa informasi,  berita,  penjelasan  mekanisme,  prosedur,  data,  fakta  kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Kedua, memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh  informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Ketiga, pengungkapan  kepada  publik ( stakeholders ) atas aktivitas dan kinerja finansial (Mardiasmo, 2018: 19).

## METODE PENELITIAN
Data  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Data  sekunder bersumber  dari  dokumen  Pemerintah  Desa  Suka  Damai,  seperti  APBDesa,  Laporan Realisasi  APBDesa, undang-undang pengelolaan keuangan desa, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
Analisis  data  dilakukan  dengan  mengikuti  tiga  komponen  yang  biasa  digunakan dalam  model  Miles  and  Huberman  (Sugiyono,  2018:  247-253),  yaitu  dengan  cara, pertama, melakukan reduksi data dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok dan  penting  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  untuk  mendapatkan  pola  dan temanya. Kedua,  menyajikan data sehingga berbentuk seperti tabel, grafik, phi  chart, maupun pictogram .  Ketiga,  penyimpulan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan menjelaskan hasil temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHA
Desa  Suka  Damai  merupakan  sebuah  desa  transmigrasi  dari  Jawa  ke  Kabupaten Musi Banyuasin. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar menjadi petani karet, kelapa sawit dan pekerja perusahaan kelapa sawit. Bangunan sekolah yang terdapat di Desa Suka Damai hanya ada untuk tingkat TK, SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SMA  ada  di  desa  sebelah.  Masyarakat  Desa  Suka  Damai  sudah  mulai  menggunakan air  dari  PDAM  untuk  kegiatan  sehari-hari  namun  masih  terdapat  warga  yang  tetap menggunakan air sumur untuk kebutuhan seperti mandi, menyuci, dan memasak.
Jalan yang menghubungkan antar desa satu ke desa lain sudah cukup baik, namun masih  terdapat  beberapa  titik  jalanan  yang  rusak  dan  berlubang.  Di  sepanjang  jalan dikelilingi  oleh  kebun  milik  masyarakat  maupun  perusahaan.  Berikut  ini  merupakan proporsi pendapatan dan belanja Desa Suka Damai tahun anggaran 2019:
URAIAN ANGGARAN PROPORSI PENDAPATAN Hasil Usaha Desa Rp          1.000.000 0,04% Dana Desa Rp   1.178.339.000 50,58% Alokasi Dana Desa Rp   1.125.366.680 48,31% Bantuan Keuangan Provinsi Rp        25.000.000 1,07% Bunga Bank Rp                        - 0,00% JUMLAH PENDAPATAN Rp  2.329.705.680 100% BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   Rp      765.520.680 32,86% Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp   1.197.640.000 51,40% Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp      183.720.000 7,89% Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp      183.025.000 7,86% JUMLAH BELANJA Rp  2.329.905.680 100% SURPLUS (DEFISIT) Rp (200.000) Sumber : APBDesa Suka Damai Tahun Anggaran 2019 (telah diolah lebih lanjut) Tabel 1 Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah an Desa Suka Damai Tahun
Anggaran 2019
Tabel  1  menunjukkan  persentase  proporsi  dari  setiap  unsur  bagian  APBDesa. Angka persentase pendapatan tersebut didapat dari sumber pendapatan dibagi dengan total  pendapatan,  begitu  juga  dengan  angka  persentase  belanja  didapat  dengan membagi  sub  belanja  desa  dengan  total  belanja  desa.  Terlihat  pada  Tabel  1 pendapatan terbesar Desa Suka Damai tahun 2019 adalah bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.178.339.000 yang mempunyai persentase 50,58% dari total keseluruhan pendapatan Desa Suka Damai dan pendapatan terkecil berasal dari bantuan keuangan provinsi yang hanya menyumbang sebesar 0,04%.
Sedangkan  untuk  belanja  terbesar  Desa  Suka  Damai  tahun  2019  adalah  dalam bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  yaitu  sebesar  51,40%  dari  total  belanja.  Hal ini berkaitan juga dengan besarnya Dana Desa yang didapatkan Desa Suka Damai dan prioritas  penggunaan  Dana  Desa.  Sedangkan  belanja  desa  terkecil  adalah  dalam bidang pemberdayaan masyarakat hanya menghabiskan 7,86% total belanja desa. Jika dilihat  dari  Tabel  1  terdapat  defisit  untuk  tahun  anggaran  2019,  karena  anggaran belanja desa lebih besar dari anggaran pendapatan desa.
Pengelolaan  dana  Desa  Suka  Damai  terdiri  dari  tiga  tahapan  penting,  yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
1. Tahap Perencanaan
Perencanaan  menjadi  proses  awal  untuk  menentukan  sesuatu  yang  ingin  dicapai atau  menjadi  tujuan  dan  menentukan  langkah  yang  ingin  dilakukan  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Perencanaan  menjadi  suatu  hal  yang  penting  karena  perencanaan merupakan  suatu  indikator  keberhasilan  suatu  kegiatan.  Menurut  Bapak  Jeki Haryanto,  Kepala  Desa  dan  Bapak  Edi  Santoso  selaku  Sekretaris  Desa  Suka  Damai dalam  proses  perencanaan  untuk  mengelola  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  desa  ini  didahului  dengan  musyawarah  dusun  yang  bertujuan menampung  saran,  gagasan  atau  aspirasi  setiap  dusun  mengenai  pembangunan  apa saja  yang  akan  dilakukan  dan  dimana  pembangunan  tersebut  dilaksanakan. Selanjutnya  dilakukan  musyawarah  desa  untuk  menentukan  skala  prioritasnya; terakhir dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah  Desa dan Rancangan  APBDesa untuk tahun  berikutnya. Kemudian pembuatan  proposal  yang  diajukan  kepada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten Musi Banyuasin melalui Camat.
2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan.
Pelaksanaan  dilaksanakan  ketika  perencanaan  telah  dianggap  siap  dilaksanakan. Apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD), menurut Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa, wajib melampirkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  tahun  lalu  dan  membuat  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP)  untuk  penarikan  di  bank  dan  ditandatangani  oleh  kepala  desa,  sekretaris  desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan.
Setelah  pencairan  dana  terjadi  selanjutnya  adalah  saatnya  pelaksanaan  program kerja  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Menurut  Bapak  Edi  Santoso,  Sekretaris
Desa  Suka  Damai,  dalam  melaksanakan  program  kerja  yang  telah  tercantum  di APBDesa,  sekretaris  desa  membentuk  panitia  kegiatan  yang  biasa  disebut  Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim ini bertugas mengelola seluruh pelaksanaan program kegiatan  di  berbagai  dusun.  TPK  berjumlah  tiga  orang,  masing-masing  bertindak sebagai  ketua,  bendahara  dan  sekretaris  kegiatan/pelaksana,  dua  orang  berasal  dari perangkat  desa  dan  satu  dari  tokoh  masyarakat.  TPK  memberikan  keterbukaan informasi  menggunakan  papan  informasi  di  setiap  lokasi  kegiatan.  Papan  ini  berisi informasi terkait nama dan alamat kegiatan serta besaran anggaran yang digunakan.
Menurut  Bapak  Edi  Santoso,  penatausahaan  di  Desa  Suka  Damai  menggunakan bantuan  komputer  dan  menggunakan  aplikasi  Microsoft  Excel  dan  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes).  Siskeudes  merupakan  aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa  yang dikembangkan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Siskeudes sangat  memudahkan  pemerintah  desa  membuat  anggaran,  pembukuan  dan  pelaporan keuangan.  Siskeudes  secara  otomatis    menghasilkan  berbagai  laporan  yang diperlukan,  sehingga  menghemat  waktu  dan  biaya,  serta  dapat  mengurangi  potensi kesalahan  manusia  ( human  error). Selain  menggunakan  bantuan  komputer,  ternyata Desa Suka Damai masih mencatatnya secara manual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer terkena virus dan data menjadi hilang.
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala desa memiliki peran penting yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari  informasi  yang dikemukakan oleh Bapak Jeki  Haryanto  selaku  Kepala  Desa  Suka  Damai,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Suka Damai kepada Bupati Musi Banyuasin adalah  dalam  bentuk  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ).  Selain  itu,  Pemerintahan Desa  Suka  Damai  pun  mempertanggungjawaban  kegiatan  selama  setahun  kepada masyarakat  melalui  BPD  dalam  bentuk  laporan  akhir  tahun.  Menurut  Bapak  Jeki Haryanto  selaku  Kepala  Desa  Suka  Damai  bahwa  selain  membuat  Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  pelaksanaan  APBDesa.  Desa  Suka  Damai  pun  setiap tahunnya  dievaluasi  oleh  berbagai  pihak  yaitu  masyarakat  desa,  pihak  kecamatan, Inspektorat  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  kejaksaan  dan  kepolisian.  Evaluasi  dan monitoring  biasanya  dilakukan  paling  sedikit  dua  kali  setahun  agar  dapat  terkontrol dengan baik.
Berdasarkan  tiga  tahapan  tersebut  maka  siklus  pengelolaan  keuangan  di  Desa Suka  Damai  meliputi,  pertama,  perencanaan  keuangan  yang  mengikutsertakan masyarakat  dalam  musyawarah  yang  bertujuan  untuk  membuat  rencana  keuangan tahun  yang  akan  datang.  Kedua,  pelaksanaan  kegiatan  yang  melibatkan  peran masyarakat  bertujuan  untuk  saling  mengawasi,  penatausahaan  yang  menggunakan Siskeudes agar terpusat dan terkendali.  Ketiga, pelaporan yang menghasilkan laporan yang  akan  disampaikan  kepada  pihak  yang  berwenang  serta  masyarakat  dan pertanggungjawaban  dengan  diadakannya  evaluasi  dan  monitoring  oleh  Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan rutin setiap tahun.

## Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Mengelola Keuangan Desa
Pemerintahan  di  Desa  Suka  Damai  harus  memenuhi  asas  akuntabel  dalam mengelola  keuangan  desa.  Akuntabel  artinya  penyelenggaraan  pemerintah  harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa
mempertanggungjawabkan  dana  yang  telah  diterima  dan  dikeluarkan  untuk pembiayaan dan pembangunan kepada berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarakan  informasi  Bapak  Jeki  Haryanto  selaku  Kepala  Desa,  Pemerintah Desa  Suka  Damai  telah  membuat  papan  informasi  yang  terdapat  di  depan  Kantor. Pemerintah  Desa  Suka  Damai  juga  telah  menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) yang dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap  pencatatan  dan  penatausahaan.  Selain  itu,  pemerintah  desa  pun  mampu mendapatkan  informasi  secara  cepat,  tepat  dan  akurat  jika  diminta  sewaktu-waktu karena  sistem  ini  bersifat online dan  terkomputerisasi.  Hal  ini  merupakan  cara Pemerintah  Desa  Suka  Damai  untuk  memberikan  informasi  penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat.
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  Bapak  Jeki  Haryanto  selaku  Kepala  Desa Suka Damai  bahwa ketika  merencanakan penggunaan anggaran desa, perangkat desa mengundang  atau  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  musyawarah  yang  bertujuan untuk membuat APBDesa tahun  berjalan. Hal  ini  merupakan sarana  bagi  masyarakat untuk mengeluarkan usulannya mengenai rencana kegiatan pembangunan desa, karena yang  mengetahui  bagaimana  keadaan  sebenarnya  dilapangan  adalah  masyarakat  itu sendiri.  Untuk  menciptakan  anggaran  yang  partisipatif,  masyarakat  harus  ikut  serta dalam  pembahasan  dan  penetapan  anggaran  desa.  Dari  pernyataan  diatas  juga menyebutkan bahwa masyarakat ikut terlibat, namun diwakili oleh beberapa lembaga masyarakat,  tokoh-tokoh  masyarakat,  RT,  RW  yang  sebelumnya  sudah  diadakan musyawarah kecil sebelumnya. Namun tingkat partisipasi masyarakat belum 100%.
Untuk  mengetahui  apakah  perangkat  desa  mengikutsertakan  masyarakat  dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Edi Santoso selaku  Sekretaris  Desa  Suka  Damai  menyatakan  bahwa  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  turun  langsung  menjadi  panitia  pelaksanaan  pembangunan  desa. Hal  ini  bertujuan  untuk  saling  mengawasi.  Sebelum  melaksanakan  pembangunan dilakukan perencanaan untuk mengetahui akan diadakan pembangunan apa saja, dana nya berasal darimana, apa saja yang dibutuhkan dan juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan  (TPK)  yang  berasal  dari  masyarakat  dan  perangkat  desa  itu  sendiri.  TPK beranggotakan  tiga  orang  dengan  tugasnya  sebagai  kepala,  bendahara  dan  sekretaris kegiatan.  Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat  dapat  terlibat  dalam  pelaksanaan pembangunan  dan  merupakan  upaya  perangkat  desa  untuk  mewujudkan  prinsip akuntabilitas.
Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Suka Damai
mempertanggungjawaban  kinerjanya  selama  tahun  anggaran.  Berdasarkan  informasi yang  dijelasakan  oleh  Bapak  Jeki  Haryanto  selaku  Kepala  Desa  Suka  Damai  bahwa pemerintah  desa  menyajikan  informasi  mengenai  dana  yang  diterima  dan  digunakan dan  mempertanggungjawabkannya  dalam  bentuk  laporan  pertanggung  jawaban  yang
berupa  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  kepada  Bupati  Musi  Banyuasin.  Selain kepada  bupati,  pemerintah  desa  pun  mempertanggungjawabkan  kepada  BPD  dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Suka Damai dalam rangka  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas  dengan  mempertanggungjawabkannya kepada  berbagai  pihak,  terutama  kepada  Bupati  Musi  Banyuasin,  masyarakat,  dan BPD.
Selain  informasi  dari  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa,  peneliti  pun  bertanya kepada  Bapak  Artadinata  selaku  BPD  Desa  Suka  Damai  mengenai  bagaimana tanggung  jawab  beliau  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Suka  Damai. Berdasarkan  penuturan  beliau  bahwa  BPD  telah  melakukan  pengawasan  terhadap semua  kegiatan  pemerintah  desa  terutama  mengenai  keuangan  desa  dan  masalah- masalah  yang  terjadi  di  Desa.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membangun  rasa  kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  karena  BPD  merupakan  jembatan  atau penghubung  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  desa  dalam  rangka  mengelola keuangan desa.

## Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa
Bapak  Jeki  Haryanto  selaku  Kepala  Desa  Suka  Damai  mengatakan  bahwa pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran  melalui papan  informasi  sebagai  bentuk  transparansi  atau  keterbukaan  informasi.  Papan informasi  tersebut  berisikan  informasi  APBDesa  tahun  berjalan.  Papan  informasi tersebut terpampang jelas di depan Kantor Desa Suka Damai, agar semua masyarakat desa  dapat  melihatnya.  Sehingga  tercipta  prinsip  transparansi  itu  sendiri.  Selain  hal itu,  menurut  beliau  jika  masyarakat  kurang  puas  dapat  langsung  bertanya  langsung kepada perangkat desa. Selain  berupa angka dan tulisan, terdapat grafik  juga sebagai pemanis  untuk  mempermudah  dalam  memahami  dana  apa  saja  yang  diterima  dan dikeluarkan.  Informasi  yang  terdapat  di  papan  informasi  sudah  informatif  karena papan  informasi  tersebut  memuat  semua  hal  mengenai  APBDesa  tahun  berjalan. Papan informasi yang dipasang didepan kantor desa pun adalah salah satu usaha untuk mewujudkan  prinsip  transparansi  di  Pemerintah  Desa  Suka  Damai  dalam  mengelola keuangan  desa  dan  merupakan  media  pengungkapan  Pemerintah  Desa  Suka  Damai untuk memberikan gambaran keuangan Desa Suka Damai.
Akan  tetapi,  dalam  rangka  mewujudkan  prinsip  transparansi  dalam  mengelola keuangan desa di  Desa Suka Damai  menurut informasi  yang  berasal dari  Bapak Jeki Haryanto,  mengatakan  bahwa  Desa  Suka  Damai  memang  belum  menyediakan informasi  keuangan  desa  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  desa  atau  publik melalui  media  internet  seperti website desa  sendiri.  Beliau  pun  mengatakan  bahwa website sedang  dikembangkan  dan  kemungkinan  tahun  ini  berjalan  dalam  rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam  mengelola keuangan.  Namun, seperti yang  telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  sekarang  Desa  Suka  Damai  telah menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yang  mempermudah  dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat, tepat dan akurat, walaupun masyarakat tidak dapat mengakses nya secara bebas dimana dan kapanpun, namun jika diperlukan secara  mendadak,  perangkat  desa  dapat  langsung  mengaksesnya  melalui  sistem
tersebut.  Sistem  tersebut  sangat  mempermudah  perangkat  desa  dalam  urusan administrasi  keuangannya.  Sistem  tersebut  juga  sudah  terintegrasi  langsung  dengan pusat,  jadi  pengawasan  terhadap  penggunaan  dan  perolehan  dana  semakin  ketat,  hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak semestinya.
Bapak  Edi  Santoso  juga  menyatakan  bahwa  untuk  mewujudkan  prinsip tarnsparansi kepada publik atas aktifitas dan kinerja finansial, maka di setiap kegiatan fisik  dalam  rangka  pembangunan  desa  dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama dan alamat kegiatan  serta  besaran  anggaran  yang  terpakai.  Bapak  Edi  Santoso  juga  mengatakan selain  pemasangan  papan  informasi  di  setiap  kegiatan  fisik,  pengungkapan  dan keterbukaan  juga  dilaksanakan  pada  saat  musyarawah.  Musyawarah  yang  prosesnya sangat panjang bukan hanya sekedar membahas mengenai keuangan saja namun juga membahas  semua  hambatan  dan  kendala  yang  dialami  selama  proses  pembangunan selama tahun berjalan.
Usaha mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa di Desa Suka  Damai  yang  dilakukan  BPD  menurut  penuturan  Bapak  Artadinata,  Pemerintah Desa  Suka  Damai  benar  mengikutsertakan  BPD  dalam  musyawarah  atau  rapat  yang membahas  mengenai  keuangan  desa.  Hal  ini  membuat  hubungan  kerjasama  terjalin dengan baik antara BPD dan Pemerintah Desa Suka Damai dalam kegiatan mengelola keuangan desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pemerintahan Desa Suka Damai telah berusaha mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam  mengelola  keuangan  desa.  Bentuk  dan  upaya  dalam  mewujudkan  prinsip akuntabilitas antara Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai dan BPD Suka Damai dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa ternyata berbeda bentuknya. Kepala  Desa  Suka  Damai  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas  dengan  para  pihak  baik dalam  proses  perencanaan  keuangan  dan  pelaksanaan  kegiatan  fisik  dalam pembangunan  desa.  Sedangkan  bentuk  pertanggungjawaban  adalah  dengan  membuat dan  memublikasikan  laporan  keuangan  berisi  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan desa.  Sedangkan  upaya  BPD  dalam  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  adalah  dengan cara bertindak selaku pengawas atas pencapaian kinerja Pemerintah Desa dan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar tercipta rasa saling percaya diantara keduanya terutama dalam hal keuangan desa.
Upaya penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa dilakukan  dengan  banyak  cara.  Baik  Kepala  Desa  maupun  BPD  melakukannya dengan  mengadakan  musyawarah  atau  rapat  untuk  menyampaikan  atau  melaporkan mengenai  kegiatannya.  Sedangkan  Sekretaris  Desa  menerapkan  prinsip  transparansi dalam  mengelola  keuangan  desa  adalah  dengan  cara  membuat  papan  informasi mengenai  keuangan  desa  agar  dapat  dilihat  masyarakat  luas  dan  sedang mengembangkan website desa agar informasi dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M. (2016). Penelitian Fenomenologi. Diunduh dari https://arifinasan.blogspot.com/2016/09/penelitian-fenomenologi.html  (Diakses pada 18 Februari 2020)
Arikunto,  S.  (2016). Prosedur  penelitian:  suatu  pendekatan  praktik .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Candraditya,  V.  J.  (2017).  4  Faktor  Penyebab  Adanya  Korupsi  Dana  Desa  Versi ICW.  Diunduh  dari  http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor- penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw (Diakses pada 17 Februari 2020) Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa . Jakarta: Salemba Empat. Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada desa-desa di  wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat . 1 (1), 159–180. Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Moleong,  L.  J.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Ritonga,  I.  T.,  &  Syahrir,  S.  (2016).  Mengukur  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  di  Indonesia:  berbasis  website. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 20 (2), 110–126. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4
Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun  2016. Jurnal  Al-
IQTISHAD , 14 (1), 20–37.
Diunduh dari http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457
Rosita, A. (2018). Keuangan Desa dan Dana Desa . Jakarta: Puspa Swara. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV Alfabeta. Wicaksono,  G.,  Pamungkas,  T.  S.,  &  Anwar.  (2019). Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi . 21 (1), 12–22. Yusuf,  A.  M.  (2014). Metode  Penelitian :  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: KENCANA.

## Saran
Bagi  Pemerintahan  Desa  Suka  Damai  diharapkan  agar  dapat  meningkatkan kembali  kinerja  dalam  melayani  publik  untuk  meningkatkan  kepuasaan  publik, meningkatkan  pembangunan  atau  perbaikan  jalan  di  desa  secara  merata  dan  meluas agar  masyarakat  merasa  nyaman  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari  serta menambah  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  umum,  seperti  perlombaan  antar dusun  agar  Desa  Suka  Damai  dapat  menjadi  desa  yang  aktif.  Selain  hal  itu, diharapkan  bagi  pemerintah  desa  untuk  mempercepat  peluncuran website desa, sehingga masyarakat luas dapat mendapatkan informasi secara lebih cepat, tepat dan akurat  dari  sebelumnya  guna  meningkatkan  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi. Bagi peneliti, diharapkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam melengkapi penelitian selanjutnya.