JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 13 Issue 2 (2024)

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KUOTA GENDER (KVINNOKVOT) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI KASUS LEMBAGA PARLEMEN SWEDIA
Aulia Ramadhanty ¹ , Nabunga Khansa Livtanta ² , Neysa Naila ³ , Aniqotul
Ummah ⁴
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2210413020@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2210413039@mahasiswaupnvj.ac.id , 2210413162@mahasiswaupnvj.ac.id , aniqotul.ummah@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  merupakan  isu  penting  dalam konteks  kesetaraan  gender  dan  partisipasi  politik.  Artikel  ini  mengkaji  pengaruh sistem pemilihan umum dan penerapan kebijakan Kvinnovkot (kuota perempuan) terhadap keterwakilan politik perempuan di parlemen Swedia. Melalui pendekatan kualitatif  dengan  tinjauan  literatur,  artikel  ini  menganalisis  konsep Kvinnovkot , sejarah penerapannya, dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan. Sistem pemilu  Swedia,  yang  didasarkan  pada  sistem  proporsional  dengan  daftar  calon partai,  memberikan  landasan  bagi  partai  politik  untuk  memprioritaskan keterwakilan  perempuan  melalui  daftar  calon  mereka.  Selain  itu,  kebijakan Kvinnovkot didukung  oleh  undang-undang  diskriminatif  positif  untuk mengamankan  kesetaraan  gender  dalam  politik.  Meskipun  tantangan  dalam implementasi  dan  resistensi  masih  ada,  keberhasilan  kebijakan  ini  menunjukkan bahwa dengan adopsi kebijakan yang tepat dan sistem pemilihan yang mendukung, keterwakilan  politik  perempuan  dapat  ditingkatkan  secara  signifikan.  Dengan analisis  terhadap  sistem  pemilu  dan  kebijakan Kvinnovkot ,  artikel  ini mengidentifikasi  upaya  Swedia  dalam  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di parlemen dan memberikan wawasan tentang peran sistem pemilihan umum dalam mendorong inklusivitas politik.
Kata kunci: Keterwakilan perempuan, sistem pemilihan umum, proporsional terbuka, kebijakan kvinnovkot , kesetaraan gender.

## PENDAHULUAN
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah menjadi perhatian yang signifikan  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Perempuan  memiliki  hak  yang  sama untuk  mempengaruhi  kebijakan  dan  mengambil  bagian  dalam  pengambilan keputusan  di  masyarakat.  Namun,  persentase  perempuan  yang  ditempatkan  di posisi kuasa dan kekuasaan masih rendah. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara arena permainan politik di setiap  negara  mempunyai  karakter  tersendiri,  ada  sebuah  gambaran  umum  yang tetap  bagi  semua:  yakni  bahwa  hal  itu  tidak  seimbang  dan  tidak  kondusif  bagi
partisipasi perempuan. 1 Hal ini menjadi masalah yang signifikan karena perempuan memiliki  perspektif  dan  pengalaman  unik  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan yang lebih komprehensif dan bertanggung jawab.  Menurut pandangan Fuchs dan Hoecker,  ada  beberapa  alasan  utama  tentang  pentingnya  representasi  politik perempuan.  Salah  satunya,  argumentasi  keadilan  dan  kesetaraan  politik.  Dalam perspektif keadilan, demokrasi itu memberikan dan melindungi hak untuk semua kelompok  dan  kelas  sosial  di  dalam  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam pembuatan keputusan politik. Argumentasi role model di mana kiprah perempuan yang  terlibat  dalam  institusi  politik  akan  menjadi  spirit  dan motivasi  bagi  kaum perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam ranah politik (Subono, 2009). 2 Selain itu,  berbagai  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  keberadaan  perempuan  dalam lembaga  legislatif  dapat menghasilkan  kebijakan yang  lebih  inklusif  dan  sensitif terhadap  isu-isu  gender  serta  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ini menegaskan  pentingnya  representasi  perempuan  dalam  politik  sebagai  langkah menuju perubahan yang lebih progresif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legislatif  juga  berkontribusi  pada peningkatan  kualitas  kebijakan  publik.  Berbagai  penelitian  telah  menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik membawa perspektif yang beragam dan menyeluruh, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih  holistik  dan  berkelanjutan.  Perempuan  sering  kali  membawa  pengalaman hidup yang unik dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat memperkaya diskusi dan memperluas ruang lingkup solusi yang dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. 3 Selain itu menurut Ruth Bader Ginsburg (1994), berbicara bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  sistem  politik yang inklusif dan representatif. Perempuan memiliki keunggulan dalam mewakili perhatian keluarga dan anak-anak di dalam pemerintahan. Hal ini berarti  kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat memperkuat suara-suaranya yang sering kali  tidak  terwakili  secara  memadai.  Keterwakilan  perempuan  juga  membawa perspektif  yang  berbeda  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Dapat  kita  lihat sedikitnya  telah  menunjukkan  bahwa  kehadiran  perempuan  dalam  lembaga legislatif  juga  berkorelasi  dengan  tingkat  korupsi  yang  lebih  rendah  dan pengeluaran  publik  yang  lebih  efisien,  menunjukkan  bahwa  keterwakilan perempuan  tidak  hanya  meningkatkan  kualitas  kebijakan,  tetapi  juga mempromosikan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.
Sistem  pemilu  di  seluruh  dunia  merupakan  faktor  terpenting  dalam menentukan keterwakilan politik, termasuk keterwakilan perempuan di parlemen. Di  awal  abad  ke-21,  lebih  dari  95  persen  negara  di  dunia  menjamin  dua  hak demokratik perempuan yang paling mendasar: hak memilih (right to vote) dan hak untuk  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  (right  to  stand  for  elections). 4 Sistem pemilu  di  seluruh  dunia  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  jenis  seperti;
1 Julie, B. (2002). “ Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah”. hal-19.
2 Subono, N. (2009). Perempuan dalam Politik: Pengantar Analisis Gender. Malang: Bayumedia Publishing.
3 Anne Phillips, "The Politics of Presence," Oxford Scholarship Online, accessed Maret 8, 2024, https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0199242657.001.0001/acprof- 9780199242653 .
4 Julie, B. (2002). “Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah”. hal-20.
Representasi  proporsional,  suara  mayoritas,  dan  sistem  campuran.  Setiap  sistem mempunyai dampak yang berbeda terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Misalnya, sistem keterwakilan proporsional cenderung memberikan keterwakilan perempuan  yang  lebih  baik  karena  partai  politik cenderung  menggunakan  daftar calon yang berimbang gender. Untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik  dalam  pemerintahan,  penting  untuk  mempertimbangkan  hubungan  yang kompleks antara sistem pemilu, faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan yang mendorong  partisipasi  politik  perempuan.  Dengan  menggabungkan  berbagai pendekatan  ini,  kita  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  inklusif  dan mewakili bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Studi-studi kasus  seperti  Swedia  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  yang mendukung  keterwakilan  perempuan,  seperti  kuota  gender  dalam  daftar  calon partai politik, dan sistem pemilu proporsional yang mendukung representasi yang lebih  merata,  dapat  menjadi  contoh  yang  bernilai  bagi  negara  lain  dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan memperkuat demokrasi. Fenomena  politik  ini  menjadi  perhatian  besar  bagi  negara-negara  yang mengupayakan  kesetaraan  gender  di  bidang  politik.  Dalam  konteks  ini,  negara Swedia  memberikan  kasus  yang  menarik,  mengingat  pentingnya  posisi  mereka dalam  menjamin  tingginya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  Makalah  ini memberikan  gambaran  mengenai  hubungan  perempuan  dan  sistem  pemilu, khususnya di Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana sistem pemilihan  umum  di  Swedia  mempengaruhi  keterwakilan  politik  perempuan  di parlemen  serta  menganalisis  dampak  penerapan  kebijakan  Kvinnovkot  terhadap peningkatan persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen Swedia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan  antara  sistem  pemilihan  umum  dan  kebijakan  khusus  terhadap keterwakilan politik perempuan di tingkat parlemen Swedia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen  menjadi  salah  satu  aktor  utama untuk  mencapai  efektivitas  penerapan  kuota  gender (Kvinnokvot) di  Swedia. Mengacu pada pemilu terbaru Swedia yaitu pada tahun 2022 Swedia menjadi salah satu negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi dalam lembaga legislasi atau parlemennya (Swedia Statistic, 2022) 5 . Kuota gender merupakan salah satu upaya yang  sudah  dilakukan  oleh  banyak  negara  dalam  meningkatkan  keterwakilan perempuan di politik, Swedia menjadi salah satunya. Dalam konteks swedia, kuota gender umum di sebut dengan Kvonnokvot . Kvonnovkot atau secara kebahasaan di sebut dengan “kuota perempuan” yang secara penerapannya mengacu pada sistem kuota  yang  diadopsi  oleh  partai-partai  politik  yang  tujuan  utamanya  untuk menjamin kuota perempuan dalam daftar calon mereka.
Menurut  Freidenvall  (2006)  konsep  kuota  gender  di  swedia  berakar  dari gerakan feminis yang terjadi dalam rentang waktu akhir abad 19 hingga abad 20 Awal yang fokus menyuarakan hak suara bagi perempuan serta kesetaraan dalam partisipasi  di  ruang  politik 6 .  Lebih  lanjut,  Konsep  kuota  gender  pertama  kali
5 Statistics Sweden. (2022). General elections, final results: Women and men in the Riksdag.
6 Freidenvall,  L.  (2006).  Vägen  till  Varannan  damernas:  Kvinnorepresentation,  kvotering  och kandidaturval i svensk politik 1970-2002. Stockholms Universitet.
diadopsi dan diterapkan oleh Sveriges socialdemokratiska arbetareparti atau partai sosial  demokrat  Swedia  dengan  menerapkan  target  minimal  40%  keterwakilan perempuan  dalam  daftar  calon  mereka  (Friedenvall,  2006).  Selanjutnya  konsep yang  sama  turut  diterapkan  oleh  partai-partai  lain  di  swedia,  hingga  ada  yang mencapai  target  minimal  50%  keterwakilan  perempuan  dalam  masing-masing daftar  calon  mereka.  Kesetaraan  dalam  ruang  politik  melalui  kuota  gender diterapkan dengan keseriusan, hal ini dapat dilihat bahwa Parlemen Swedia pada tahun  1993  mendukung  kuota  gender  dengan  penyetujuan  resolusi  dalam merekomendasikan  daftar  calon  yang  akan  diajukan  oleh  partai  yang  akan  maju pemilu untuk memiliki kesetaraan keterwakilan yang seimbang antara daftar calon perempuan dan laki-laki dari segala tingkat baik itu pusat, provinsi, hingga daerah (Sulaiman, 2019) 7 . Lebih lanjut, kekonsistenan dalam pengupayaan keterwakilan perempuan  di  parlemen  juga  berlanjut  di  tahun  1994,  bahwa  Partai  Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan prinsip zipper atau setiap orang kedua dalam daftar pemilihan merupakan perempuan (Sulaiman, 2019). Hal tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kesenjangan yang ada dalam jumlah partisipasi perempuan dalam kontestasi politik.
Kebijakan  kuota  gender Kvinnokvot dalam  penerapannya  di  lindungi keabsahannya oleh beberapa produk hukum dan kebijakan. Diskriminierung Slagen atau  Undang-undang  Diskriminasi  menjadi  salah  satunya.  Melansir  dari Government  Offices  of  Sweden  mengatakan  bahwa  undang-undang  ini  mulai diterapkan sejak 2009 dengan jaminan diskriminatif positif atau affirmative action untuk mengupayakan kesetaraan gender 8 . Adanya undang-undang ini memberikan jaminan  kepada  kelompok-kelompok  marginal  dalam  hal  ini  para  perempuan melalui  partai  politik  untuk  memprioritaskan  keikutsertaanya  dalam  kontestasi politik.
Sukmajadi (2019) menganggap sistem pemilihan umum sebagai salah satu pondasi  yang  sangat  penting  karena  menurutnya  sistem  pemilu  memiliki  peran sebagai  pengatur  dari  terlaksananya  pemilihan  umum 9 .  Lebih  lanjut  lagi,  sistem pemilihan umum mengatur penyelenggaraan pemilu hingga menentukan pemenang dalam kontestasi pemilu (Sukmajati, 2019). Dalam pandangan lain, sistem pemilu dianggap sebagai kunci terlaksananya sebuah demokrasi di suatu negara. Mengacu pada pandangan milik Norris dalam karyanya “The Design Of Electoral System” membagi sistem pemilu menjadi tiga bagian utama. Pertama, Sistem mayoritas atau pluralitas 10 . Sistem  ini menentukan  pemenang  berdasarkan  pada  perolehan  suara terbanyak  dalam  satu  daerah  pilihan.  Kedua,  Sistem  Proporsional.  Prinsip  dari sistem  ini  mengalokasikan  kursi  di  parlemen  secara  proporsional  berdasarkan persentase  suara  yang  didapat  oleh  masing-masing  partai  yang  berkontestasi. Ketiga,  Sistem  campuran,  Sistem  campuran  dalam  penerapannya  secara  umum merupakan gabungan dari penerapan unsur yang ada di sistem mayoritas/pluralitas dan  sistem  proporsional.  Dalam  penerapannya  sistem  ini  mengalokasikan  kursi
7 Sulaiman, P. Y. Jenis-Jenis Kuota Perempuan dan Implementasi Kuota Perempuan di Berbagai Negara.
8 Government Offices of Sweden. (n.d.). The Discrimination Act.
9 Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia . Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia .
10 Norris,  P.  (2004).  Electoral  engineering:  Voting  rules  and  political  behavior.  Cambridge University Press.
melalui  pemilihan  langsung  di  tingkat  daerah  atau  umumnya  distrik,  bersamaan dengan  ini  kursi  lainnya  dialokasikan  secara  nasional  melalui  perhitungan perolehan  suara  partai  secara  keseluruhan  dengan  mendasar  pada  sistem proporsional.  Dengan  diterapkannya  sistem  ini  memberikan  representasi  secara proporsional kepada partai agar tetap terjalin hubungan baik antara wakil rakyat dengan para konstituennya (Norris, 2004).
Menurut  pandangan  Drude  Dahlerup  (2018)  dalam  bukunya “Women's Representation  in  Sweden:  Discursive  Study  of  Democratization” Swedia  dalam sistem  pemilihan  umum  menerapkan  sistem  proporsional  dengan  improvisasi menggunakan  daftar  list  partai 11 .  Melihat  penerapannya  di  Swedia,  sistem proporsional dengan daftar list partai mengharuskan setiap partai politik menyusun daftar calon yang akan  masuk ke dalam daftar kursi parlemen sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai apabila partai tersebut telah melewati Parliamentary  Threshold sebanyak  4%  dari  ambang  batas  parlemen. Lebih  lanjut  lagi  Dahlerup  (2018)  menjelaskan  bahwa  Swedia  membagi  daerah konstituen atau daerah pemilihan menjadi 29 daerah dengan kursi menyesuaikan jumlah  penduduk  di  masing-masing  daerah.  Secara  sistem,  para  pemilih  akan memberikan suaranya untuk partai politik . Nantinya jumlah kursi parlemen yang tersedia  akan  dialokasikan  kepada  partai-partai  yang  mencapai  perolehan  suara tertentu di masing-masing daerah pilihan.
Dahlerup  (2018)  juga  menyampaikan  bahwa  penerapan  sistem  pemilu  di swedia  memberikan  kebebasan  kepada  partai-partai  yang  berkontestasi  untuk menyusun sendiri daftar calon anggota yang mereka miliki, namun mayoritas partai yang berkontestasi menerapkan sistem Ordinal Ranking System atau sistem nomor urut  dalam  mengusung  daftar  calon  anggota  mereka,  prinsip  sistem  ini  akan memberikan kesempatan besar kepada nomor urut tertinggi untuk dapat menduduki kursi  parlemen  apabila  sudah  memenuhi Parliamentary  Threshold. Sistem proporsional dengan daftar list juga menerapkan aturan Compensation Rule aturan ini  menyarankan  partai  politik  memberikan  kursi  parlemen  yang  diperoleh  ke daerah konstituen yang kurang terwakilkan.

## METODOLOGI
Dengan  ini  dibuat  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut Creswell  (2007),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  suatu  fenomena  atau  masalah-masalah  dalam  konteks  sosial  dengan membuat gambaran yang menyeluruh dan alami tanpa adanya intervensi peneliti. Sejalan  dengan  hal  itu  Banister  et  al  (1994),  mengemukakan  bahwa  penelitian kualitatif  adalah  metode  untuk  memberikan  gambaran  yang  terperinci  terhadap suatu  fenomena  dan  juga  sebagai  metode  untuk  memberikan  penjelasan  dari fenomena yang diteliti.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tinjauan literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait (Marzali, 2017) 12 . Melalui tinjauan literatur, peneliti akan menyusun
11 Dahlerup, D. (2018). Women's representation in Sweden: Discursive study of democratization. Palgrave Macmillan.
12 Amri Marzali. Menulis Kajian Literatur. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia. 1. 27. 2017
dan mengevaluasi temuan yang ada tentang sistem pemilihan umum di Swedia dan penerapan  kebijakan  Kvinnovkot  dalam  meningkatkan  keterwakilan  politik perempuan di parlemen. Langkah-langkah metodologis akan mencakup identifikasi sumber-sumber utama, pengumpulan data, analisis kritis terhadap informasi yang ditemukan, dan sintesis temuan menjadi pemahaman yang komprehensif tentang topik  penelitian.  Tinjauan  literatur  akan  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk pembahasan  yang  mendalam  tentang  pengaruh  sistem  pemilu  dan  kebijakan Kvinnovkot terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Swedia.

## PEMBAHASAN Pengaruh Sistem Pemilihan Umum di Swedia Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen
Sistem Pemilihan Umum di dunia secara general terbagi menjadi tiga, yaitu: Sistem Mayoritas/Pluralitas, Sistem Proporsional, dan Sistem Campuran. Swedia menjadi  salah  satu  negara  yang  menerapkan  sistem  pemilu  jenis  Proporsional terbuka atau sistem pemilu proporsional dengan daftar list partai dalam pemilihan legislatifnya  (Freidenvall,  2016) 13 . Sistem  pemilihan  jenis  ini  membuka  peluang yang lebih besar kepada para kontestan perempuan dalam pemilu untuk menduduki daftar  list  partai  yang  mengusungnya.  Gallagher  &  Mitchel  (2005) 14 pun  turut menambahkan bahwa sistem proporsional cenderung menghasilkan parlemen yang lebih  terfragmentasi,  hal  ini  membuka  peluang  bagi  partai-partai  kecil  yang memprioritaskan  isu-isu  terkait  perempuan  untuk  mendapatkan  kursi.  Sistem pemilihan  umum  proporsional  terbuka (open  list  proportional  representation system) yang diterapkan di Swedia memiliki dampak positif terhadap keterwakilan perempuan di parlemennya. Salah satu kelebihan utama sistem ini adalah adanya kuota perempuan dalam daftar calon yang ditetapkan oleh partai politik maupun undang-undang. Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menerapkan kuota zipper yang  menempatkan  kandidat  perempuan  dan  laki-laki  secara  bergantian dalam daftar calon (Freidenvall, 2006) 15 . Sementara itu, Undang-Undang Pemilu Swedia  mengharuskan  setiap  daftar  calon  memiliki  setidaknya  40%  kandidat perempuan  (Freidenvall,  2006).  Kuota  ini  memastikan  adanya  keterwakilan perempuan  yang  signifikan  dalam  daftar  calon,  meningkatkan  peluang  mereka untuk terpilih. Kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk affirmative action yang secara langsung mendorong partai-partai untuk merekrut dan mempromosikan calon perempuan Bersamaan dengan ini, Melihat penerapannya di Swedia sistem proporsional dengan daftar list partai mengharuskan setiap partai politik menyusun daftar calon yang akan masuk ke dalam daftar kursi parlemen sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai apabila partai tersebut telah melewati Parliamentary  Threshold sebanyak  4%  dari  ambang  batas  parlemen. Lebih lanjut, sistem ini memberikan peluang besar kepada para pemilih agar dapat memilih  calon  secara  langsung  dari  daftar  calon  partai.  Hal  ini  memberikan
13 Freidenvall, L. (2016). Gender quota rules and their implementation in Sweden. In Schwindt- Bayer, L. A. (Ed.), Gender and Representation in Latin America (pp. 81-94). Oxford University Press.
14 Gallagher, M., & Mitchell, P. (Eds.). (2005). The politics of electoral systems. Oxford University Press.
15 Freidenvall, L. (2006). Vägen till Varannan Damernas: Om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval  i  svensk  politik  1970-2002.  Tesis  PhD,  Departemen  Ilmu  Politik,  Universitas Stockholm.
pemberdayaan  kepada  pemilih  untuk  memilih  calon  perempuan  yang  mereka inginkan,  terlepas  dari  urutan  dalam  daftar  calon  (Norris,  2006) 16 .  Dengan demikian, pemilih dapat berperan aktif dalam mendorong keterwakilan perempuan diparlemen.
Melalui sistem pemilihan umum dengan gaya Proporsional Terbuka yang diterapkan oleh Swedia serta dorongan dari beberapa faktor di dalam sistemnya, keterwakilan  perempuan  di  parlemen  swedia  mengalami  peningkatan  ynag signifikan  terhitung  sejak  kebijakan  kvinnovkot  di  ikutsertakan  dalam  sistem pemilu. Melansir dari Inter-Parliamentary Union (1988) Keterwakilan perempuan di parlemen Swedia (Riksdag) telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa  dekade  terakhir 17 .  Pada  tahun  1988,  setahun  setelah  kebijakan  kuota perempuan  (kvinnovkot)  di  cetuskan,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  persentase anggota  parlemen  perempuan  yang  mulanya  hanya  sekitar  28%,  saat  ini  angka tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten hingga menyentuh 49,2% pada  tahun  2022,  menjadikan  Swedia  sebagai  salah  satu  negara  dengan keterwakilan perempuan tertinggi di dunia (Inter-Parliamentary Union, 2023) 18 .
Penerapan Kebijakan Kvinnovkot Dalam Peningkatan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Parlemen di Swedia
Swedia,  negara  yang  dikenal  dengan  komitmennya  terhadap  kesetaraan gender dan hak asasi manusia, telah memperkenalkan kebijakan luar negeri yang unik  dan  progresif  yang  dikenal  sebagai  Kebijakan  Feminis  Luar  Negeri  atau Kebijakan  Kvinnofrid.  Peraturan  ini,  adalah  termasuk  bagian  integral  dari pemerintah  feminis  Swedia,  bertujuan  untuk  menerapkan  perspektif  kesetaraan gender secara sistematis dalam semua aspek kebijakan luar negeri. Peraturan luar negeri  Swedia  sudah  lama  ditandai  oleh  pandangan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  gender.  Namun,  kebijakan  luar  negeri  feminis  mewakili  peningkatan ambisi. Kebijakan ini juga merupakan bagian integral dari kerja pemerintah feminis dan kelanjutan dari kebijakan kesetaraan gender nasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun 19 . Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menerapkan perspektif  kesetaraan  gender  secara  sistematis  di  seluruh  agenda  kebijakan  luar negeri. Beberapa area objektif dari kebijakan luar negeri feminis Swedia meliputi hak  asasi  manusia,  kebebasan  dari  kekerasan  fisik,  psikologis,  dan  seksual, partisipasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, dan pembangunan pasca- konflik, partisipasi politik dan pengaruh di semua bidang masyarakat, hak ekonomi dan  pemberdayaan,  serta  kesehatan  dan  hak  reproduksi  seksual 20 .  Implementasi kebijakan ini melibatkan metode kerja dalam berbagai bidang peraturan luar negeri, termasuk  aturan  luar  negeri  dan  juga  keamanan  negara,  kerjasama  perluasan internasional, serta peraturan dalam perniagaan dan promosi 21 . Kebijakan ini juga
16 Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. Acta Politica, 41(2), 197-213. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151
17 Inter-Parliamentary Union. (1988). Women in parliaments 1945-1988: A world statistical survey. Inter-Parliamentary Union.
18 Inter-Parliamentary Union. (2023, Maret). Women in national parliaments.
19 Ministry for Foreign Affairs, 2019. Handbook Sweden’s feminist foreign policy. Diakses pada 22 Maret 2024.
20 Ibid.
21 Ibid
melibatkan  metode  kerja  di  tingkat  negara.  Misalnya,  dalam  kerangka  kerja kebijakan luar negeri feminis, ada tiga R: Hak, Representasi, dan Sumber daya. Ini berarti  bahwa  kebijakan  ini  berfokus  pada  perlindungan  dan  pemenuhan  hak perempuan  dan  anak  perempuan,  representasi  perempuan  dan  perspektif  gender dalam  semua  bidang,  dan  alokasi  sumber  daya  yang  cukup  untuk  mencapai kesetaraan gender 22 .
Sejak diluncurkan pada Oktober 2014, kebijakan luar negeri feminis Swedia telah mengumpulkan kecepatan dan dikembangkan menjadi ciri khas untuk dialog Swedia dalam dunia yang ditandai oleh ketidaksetaraan gender. Kebijakan ini telah menghasilkan  sejumlah  pencapaian  penting  dalam  mempromosikan  kesetaraan gender dan hak asasi manusia 23 . Pada tahun 1985, terdapat 32 persen perempuan di Riksdag (parlemen Swedia), dengan 38 persen pada tahun 1988 dan 41 persen pada tahun  1994 24 .  Swedia  menjadi  negara  pertama  di  dunia  yang  memilih  lebih  dari 40%  perempuan  ke  parlemen  pada  tahun  1994.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  ini bukanlah  hasil  instan.  Sebenarnya,  butuh  waktu 70  hingga  80  tahun  setelah  hak suara  perempuan  diberikan  untuk  mencapai  tingkat  representasi  30  hingga  40 persen kursi parlemen 25 . Proporsi perempuan meningkat sekitar 2 atau 3 persentase poin per pemilihan, dengan hanya beberapa lompatan historis 26 . Setelah kebijakan Kvinnofrid diberlakukan, proporsi perempuan di parlemen Swedia terus meningkat. Pada pemilihan parlemen tahun 2022, 46,1 persen dari kandidat yang terpilih adalah perempuan 27 . Ini adalah persentase yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Tren perkembangan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  Swedia  menunjukkan peningkatan  yang  konsisten  sejak  diberlakukannya  kebijakan  Kvinnofrid. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen, Swedia telah mengikuti jalur bertahap, ditandai oleh pertumbuhan bertahap dalam jumlah perempuan di parlemen 28 . Dengan kata lain, meskipun kebijakan Kvinnofrid telah  membantu  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  perjalanan menuju  kesetaraan  gender  penuh  masih  merupakan  proses  yang  berkelanjutan. Efektivitas  kebijakan  Kvinnofrid  dapat  dilihat  dari  peningkatan  keterwakilan perempuan di parlemen Swedia sejak diberlakukannya kebijakan ini.
Pada pemilihan parlemen tahun 2022 46,1 persen dari kandidat yang terpilih adalah  perempuan 29 .  Ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ini  telah  berkontribusi dalam  menumbuhkan  kontribusi  wanita  pada  dunia  politik.  Namun,  efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan keterwakilan perempuan di
22 Ibid. 23 Ibid.
24 Einar, H. D. (2022). Share of women in the Parliament of Sweden from 1991 to 2022. Diakses pada 22 Maret 2024.
25 Lenita, F. Women’s Descriptive and Substantive Representation in Nordic Politics. Diakses pada 22 Maret 2024.
26 Ibid.
27 Index, M. Sweden - Proportion of seats held by women in national parliaments (%). Diakses pada 22 Maret 2024.
28 UN, W. (2023). Women in power in 2023: New data shows progress but wide regional gaps. Press Release. Diakses pada 22 Maret 2024.
29 Heather  L.  Bullock,  et  al.  (2021).  Understanding  the  implementation  of  evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis. Diakses pada 22 Maret 2024.
parlemen,  tetapi  juga  dari  peningkatan  awareness  mengenai  berpengaruhnya kesetaraan  gender  serta  peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam  bermacam indikator  kehidupan  rakyat.  Sejumlah  indikator  yang  berpengaruh  dalam keberhasilan dan tidaknya peraturan ini merupakan faktor eksternal, seperti kondisi sosial,  ekonomi,  dan  politik;  faktor  internal,  seperti  kapasitas  institusional  dan komitmen  politik;  dan  faktor  kebijakan  itu  sendiri,  seperti  desain  dan  instrumen kebijakan.  Misalnya,  keberhasilan  implementasi kebijakan  ini  sangat  bergantung pada komitmen politik dan kapasitas institusional untuk menerapkan kebijakan ini. Di sisi lain, kegagalan dalam implementasi kebijakan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antara berbagai aktor dan institusi, dan  resistensi  dari  kelompok-kelompok  tertentu 30 .  Salah  satu  tantangan  utama dalam  implementasi  kebijakan  Kvinnofrid  adalah  kompleksitas  dan  dinamika implementasi  kebijakan. Implementasi  kebijakan ini  melibatkan  berbagai  bidang kebijakan luar negeri dan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aktor dan institusi. Selain itu, tantangan lainnya adalah resistensi dari kelompok- kelompok tertentu dan tantangan dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain peningkatan status perempuan dalam  pemerintahan,  peningkatan  peluang  pendidikan  dan  pelatihan  untuk perempuan,  dan  peningkatan  akses  perempuan  terhadap  pelayanan  kesehatan. Namun,  ada  juga  dampak  negatif,  seperti  resistensi  dari  kelompok-kelompok tertentu dan tantangan dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini,  telah  diuraikan  bahwa  keterwakilan  perempuan  di lembaga  legislatif  memiliki  signifikansi  yang  penting  dalam  mempengaruhi kebijakan  publik  dan  memastikan  representasi  yang  inklusif  dalam  proses pengambilan keputusan politik. Berbagai alasan telah disajikan untuk mendukung pentingnya keterwakilan perempuan, termasuk argumen tentang keadilan politik, kebijakan  yang  lebih  inklusif,  dan  peran  sebagai  role  model  bagi  perempuan lainnya. Selain itu, keterwakilan perempuan juga dihubungkan dengan peningkatan kualitas kebijakan publik dan tata kelola yang lebih baik. Sistem pemilihan umum dan  kebijakan  yang  mendukung  keterwakilan  perempuan,  seperti Kvinnovkot , memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  keterwakilan  politik  perempuan  di parlemen, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tata kelola yang lebih baik.
Sistem  pemilu  di  Swedia  juga  memainkan  peran  penting  dalam keterwakilan  politik.  Swedia  menerapkan  sistem  pemilihan  umum  proporsional dengan daftar list partai, di mana setiap partai menyusun daftar calon yang akan masuk ke dalam daftar kursi parlemen berdasarkan persentase suara yang diperoleh. Sistem  ini  memberikan  kebebasan  kepada  partai  untuk  menyusun  daftar  calon mereka  sendiri,  namun  mayoritas  partai  menerapkan  sistem  nomor  urut  untuk mengusung  calon  anggota  mereka.  Melalui  kombinasi  konsep  Kvinnokvot  dan sistem  pemilihan  umum  yang  proporsional,  Swedia  telah  berhasil  mencapai keterwakilan perempuan tertinggi dalam lembaga legislatif atau parlemen. Hal ini menunjukkan  bahwa  dengan  adopsi  kebijakan  yang  tepat  dan  sistem  pemilihan
30 Joshua M, et al. (2020). Policy Implementation: A Review of Selected Literature. Diakses pada 22 Maret 2024.
yang  mendukung,  keterwakilan  politik  perempuan  dapat  ditingkatkan  secara signifikan.
Dampak dari penerapan kebijakan Kvinnovkot terlihat dalam peningkatan yang  konsisten  dalam  persentase  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  Swedia sejak  diberlakukannya  kebijakan  tersebut.  Data  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan Swedia menjadi salah satu negara dengan keterwakilan  perempuan  tertinggi  di  dunia  pada  tahun  2022,  mencapai  49,2%. Meskipun  demikian,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Kvinnovkot  juga dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  komitmen  politik,  kapasitas institusional,  dan  resistensi  dari  kelompok-kelompok  tertentu.  Tantangan  dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada juga menjadi hal yang perlu dihadapi dalam proses implementasi kebijakan ini.
Meskipun  Swedia  telah  berhasil  dalam  meningkatkan  keterwakilan perempuan di parlemen, upaya untuk menguatkan implementasi kebijakan seperti Kvinnovkot  masih  perlu  terus  dilakukan.  Ini  termasuk  memperkuat  pengawasan terhadap  kepatuhan  partai  politik terhadap  kuota gender  dan  memastikan  bahwa kebijakan  ini  dijalankan  dengan  efektif.    Penting  untuk  terus  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan  dampak  positifnya  bagi  pembangunan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan. Kampanye  pendidikan  dan  advokasi  dapat  membantu  meningkatkan  partisipasi politik  perempuan  dan  mendukung  upaya  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  di semua tingkatan. Mendukung pengembangan kapasitas perempuan dalam politik, termasuk  melalui  pelatihan,  pendampingan,  dan  program  pengembangan kepemimpinan, akan membantu memastikan bahwa lebih banyak perempuan siap untuk  berpartisipasi  dalam  politik  dan  memegang  posisi  penting  dalam pengambilan keputusan. Melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, LSM, dan  lembaga  pendidikan,  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  keterwakilan perempuan dalam politik dapat membantu memperluas dukungan dan sumber daya yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan  kesetaraan  gender.  Penting  untuk  terus melakukan evaluasi dan penelitian tentang efektivitas kebijakan dan program yang ada dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area dimana perbaikan lebih lanjut diperlukan dan menyesuaikan strategi  ke  depan  untuk  mencapai  tujuan  kesetaraan  gender.  Dengan mengimplementasikan  saran-saran  ini,  diharapkan  dapat  terus  memperkuat langkah-langkah untuk mencapai keterwakilan politik perempuan yang lebih besar dan  menciptakan  lingkungan  politik  yang  lebih  inklusif  dan  berkeadilan  bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Bullock, H.L., Lavis, J.N., Wilson, M.G. et al. Understanding the implementation of  evidence-informed  policies  and  practices  from  a  policy  perspective:  a critical  interpretive  synthesis. Implementation  Sci 16 ,  18  (2021). https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7 .
Dahlerup,  D.  (2018).  Women's  representation  in  Sweden:  Discursive  study  of democratization. Palgrave Macmillan.
Einar, H. D. (2022). Share of women in the Parliament of Sweden from 1991 to 2022.
Freidenvall,  L.  (2006).  Vägen  till  Varannan  damernas:  Kvinnorepresentation, kvotering  och  kandidaturval  i  svensk  politik  1970-2002.  Stockholms Universitet.
Freidenvall, L. (2016). Gender quota rules and their implementation in Sweden. In Freidenvall, L. (2016). Gender quotas in Sweden: How do they work and what are their effects? Oxford Research Encyclopedia of Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.680
Government  Offices  of  Sweden. (n.d.).  The  Discrimination  Act.  Retrieved from https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21d a9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
Index, M. Sweden - Proportion of seats held by women in national parliaments (%).
Inter-Parliamentary  Union.  (1988).  Women  in  parliaments  1945-1988:  A  world statistical survey. Inter-Parliamentary Union.
Inter-Parliamentary Union. (2023, Maret). Women in national parliaments. Lenita, F. Women’s Descriptive and Substantive Representation in Nordic Politics.
Ministry for Foreign Affairs, 2019. Handbook Sweden’s feminist foreign policy Mugambwa,  J.,  Nabeta,  I.N.,  Ngoma,  M.,  Rudaheranwa,  N.,  Kaberuka,  W., Munene,  J.C.  (2020).  Policy  Implementation:  A  Review  of  Selected Literature.  In:  Bianchi,  C.,  Luna-Reyes,  L.F.,  Rich,  E.  (eds)  Enabling Collaborative  Governance  through  Systems  Modeling  Methods.  System Dynamics  for  Performance  Management  &  Governance,  vol  4.  Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6_5 .
Norris,  P.  (2004).  Electoral  engineering:  Voting  rules  and  political  behavior. Cambridge University Press.
Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. Acta
Politica, 41(2), 197-213. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151
Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia . Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia. Schwindt-Bayer, L. A. (Ed.), Gender and Representation in Latin America (pp. 81- 94). Oxford University Press.
Statistics Sweden. (2022). General elections, final results: Women and men in the Riksdag. Retrieved from https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics- by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-final- results/pong/statistical-news/general-elections-final-results/
Sulaiman, P. Y. Jenis-Jenis Kuota Perempuan dan Implementasi Kuota Perempuan di Berbagai Negara.
UN,  W.  (2023).  Women  in  power  in  2023:  New  data  shows  progress  but  wide regional gaps. Press Release. Diakses pada 22 Maret 2024.