## PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI 

## ANA RAMADHONA
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Jl. Inai Belakang SPBU Koto Nan IV Payakumbuh email: anas_mgjxiii@yahoo.com

## Abstract
The  increasing  price  of  urban  land  causes  the  government  difficulty  in  providing  land  for development. The status of land tenure will be more legal with the certificate as proof of ownership and ownership of land rights. Presidential Regulation no. 65 year 2006 stated that the procurement of land for the implementation of development for public interest by the government carried out by way of disposal or surrender of land rights. Article 18 of the UUPA explains that the revocation of a person's right to the land owned by the government shall only be exercised if the land is used for the common  good  including  the  interests  of  the  nation  and  the  state  and  the  common  interest  of  the people, the rights of the land may be revoked, compensating feasible as regulated by law. This study aims  to  find  out  how  the  implementation  of  land  consolidation  for  the  construction  of  By  Pass  in Bukittinggi City. To find out the obstacles faced by the local government of Bukittinggi city in the settlement. This research uses sociological juridical method, primary data in research is interview to informant and second data is library materials. The results show that the implementation of land consolidation  of  By  Pass  of  Bukittinggi  city  has  not  been  implemented  maximally  because  the community  has  not  fully  understand  the  purpose  and  objectives  of  the  implementation  of  land consolidation  so  that  the  people  do  not  wholeheartedly  implement  it.  Constraints  faced  in  the completion  of  land  consolidation  for  by-pass  included  the  lack  of  public  knowledge  about  land consolidation,  the  objections  of  some  communities  in  handing  over  their  consolidated  land  to  the government and Most of the consolidated lands are customary soils together so it is a bit difficult in decision maker.
Keywords: Consolidation, Land, Development, Government, Society

## Abstrak
Meningkatnya  harga  tanah  diperkotaan  menyebabkan  pemerintah  kesulitan  menyediakan tanah  untuk  pembangunan.  Status  penguasaan  tanah  akan  lebih  berkepastian  hukum  dengan sertipikat  sebagai  bukti  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah.  Perpres  No.  65  tahun  2006 dikatakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pasal 18 UUPA menjelaskan  bahwa  pencabutan  hak  seseorang  terhadap  tanah  yang  dimilikinya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  hanya  boleh  dilakukan  apabila  tanah  tersebut  dipergunakan  untuk  kepentingan umum  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak yang diatur dengan undang- undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah untuk pembangunan jalan By Pass di Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh  pemerintah  daerah  kota  Bukttinggi  dalam  penyelesaian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  sosiologis,  data  primer  dalam  penelitian  adalah    wawancara  terhadap  informan  dan  data sekunder  adalah  bahan-bahan  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan konsolidasi  tanah  jalan  By  Pass  kota  Bukittinggi  belum  terlaksana  secara  maksimal  karena masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengerti mengenai maksud dan tujuan  dari pelaksanaan konsolidasi  tanah  sehingga  masyarakat  tidak  sepenuh  hati  melaksanakannya.  Kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  konsolidasi  tanah  untuk  jalan  by  pass  antara  lain  minimnya pengetahuan  masyarakat  tentang  konsolidasi  tanah,  adanya  keberatan  dari  sebagian  masyarakat
 Naskah diterima: 08 Sebtember 2017, direvisi: 10 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 18 Sebtember 2017
dalam  menyerahkan  tanahnya  yang  terkena  konsolidasi  kepada  pemerintah  dan  Sebagian  besar tanah-tanah  yang  terkena  konsolidasi  adalah  tanah  adat  yang  merupakan  tanah  milik  bersama sehingga agak kesulitan dalam pengambilan keputusan.
Kata kunci: Konsolidasi, Tanah, Pembangunan, Pemerintah, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Pada saat sekarang dalam “pembangunan nasional sangat
memerlukan  tanah  tetapi  kebutuhan tersebut  tidak  mudah  untuk  dipenuhi”. 1
PENGGUNAAN  tanah  harus  disesuaikan dengan  keadaan  dan  sifat  dari  hak  itu, sehingga  baik  bagi  kesejahteraan  yang mempunyai  tanah  tersebut  maupun  yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. 2
Usaha yang ditempuh oleh pemerintah  di  bidang  pertanahan  dalam pengadaan tanah dan untuk meningkatkan kualitas  lingkungan  di  wilayah  perkotaan atau permukiman, adalah dengan mengambil  kebijaksanaan  konsolidasi tanah  perkotaan.  Banyaknya  kepentingan komponen dan kompleksnya pemanfaatan ruang  di  kawasan  perkotaan  menambah rumitnya permasalahan penataan ruang di kawasan  perkotaan.  Berkaitan  dengan masalah tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme perencanaan kawasan perkotaan dan pelaksanaannya yang dapat berjalan  selaras  dengan  perkembangan dan  pertumbuhan  suatu  kota.  Konsolidasi tanah,  mengupayakan  penataan  kembali penguasaan,  pemilikan  dan  penggunaan tanah  sesuai  dengan  tata  ruang  wilayah serta  mengupayakan  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  yang  meningkatkan
1 Soejono dan Abdurrahman, 2003, Prosedur Pendaftaran  Tanah ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  Hlm.
58
2 Penjelasan Pasal 6 UUPA, Hlm 38.
kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan  sumber  daya  alam,  dapat menjadi  salah  satu  sarana  pembangunan kawasan perkotaan. 3 Konsolidasi tanah perkotaan
merupakan salah satu model
pembangunan  yang  berkaitan  dengan penyediaan  tanah  untuk  prasarana  jalan dan fasilitas umum dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat  dan  pihak  swasta,  serta sebagai  wujud  nyata  dalam  pelaksanaan fungsi sosial atas tanah, dan mewujudkan lingkungan  permukiman  yang  ATLAS (Aman,  Tertib,  Lancar,  dan  Sehat).  Yang mana  pelaksanaan  konsolidasi  tanah perkotaan ini secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pelaksana  Konsolidasi  Tanah  Perkotaan Kabupaten/  Kota  yang  dibentuk  dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.
“Konsolidasi  tanah  adalah  suatu metode  pembangunan  yang  merupakan salah  satu  kebijaksanaan  pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan  tanah  dengan  Rencana  Tata Guna  Tanah/Tata  Ruang  dan  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  pembangunan serta kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber daya alam.” 4
3 http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/09/kon solidasi-tanah-dalam-penataan-ruang, diakses tanggal 3 september 2017
4 Hasni,    2008, Hukum  penataan  Ruang  dan Penatagunaan  Tanah ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  , Hlm. 299
Konsolidasi  tanah  perkotaan  adalah menata persil-persil yang bentuknya tidak beraturan  dalam  lingkungan  pemukiman atau yang direncanakan untuk pemukiman sehingga  menjadi  persil-persil  teratur  dan tertib  yang  semuanya  menghadap  jalan atau  rencana  jalan  dan  dilengkapi  dengan penyelesaian  tanah  untuk  sarana  umum yang  diperlukan  sesuai  dengan  rencana umum tata ruang kota yang bersangkutan.
Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yaitu:
1) “Meningkatkan  pembangunan  kota untuk memenuhi kebutuhan pertambahan penduduk yang cepat. 2) Menyediakan tanah bagi pembangunan untuk pemecahan
problema pemukiman.
3) Menata  pendaftaran  dan  mempebaiki problema  yang  berkaitan  dengan kadaster.
4) Membatasi garis batas yang baru dan jelas bagi penguasaan tanah maksimum.
5) Melengkapi fasilitas umum perkotaan dan meningkatkan sistem-sistem saluran limbah serta sanitasi lingkungan.
6) Meningkatkan penggunaan tanah dan kedudukan  hukum  para  pemilik tanah.
7) Memecahkan  masalah  penghuni  liar dan memperindah lingkungan perkotaan.
8) Mengembangkan  areal  pemukiman masyarakat dan industri untuk kepentingan bisnis dan industri.
9) Menghemat  dana  pemerintah  untuk pembangunan.
10) Menghindari  kesulitan  dana  ganti rugi  dalam  memperoleh  tanah  untuk fasilitas umum.
11) Meningkatkan kemakmuran kota dengan sistem pajak.
12) Menimbulkan  kepastian  hukum  atas pemilikan tanah karena setiap peserta konsolidasi  seluruhnya  mendapatkan tanda bukti atas tanah. ( sertifikat)”. 5
Dalam  Pasal  18  UUPA  menjelaskan bahwa pencabutan hak seseorang terhadap tanah  yang  dimilikinya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  hanya  boleh  dilakukan apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa  dan  negara  serta  kepentingan bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian  yang  layak  yang  diatur  dengan Undang-Undang.
Dari  ketentuan  UUPA  tersebut  di atas,  dapat  ditemukan  tiga  unsur  pokok, yaitu:
a. Kepentingan umum
membutuhkan diadakannya pencabutan hak. b. Pencabutan  hak  yang  dilakukan harus dilakukan dengan pemberian  ganti  kerugian  kepada
yang berhak
c. Tindakan yang dilakukan didasarkan atas ketentuan
Undang-Undang yang berlaku.
5 Juniarso  Ridwan,  2008, Hukum  Tata Ruang , nuansa, Bandung, Hlm. 51
Dari penjelasan tersebut  di atas, jelas bahwa  pencabutan  hak  tidak  berarti bahwa suatu hak akan dicabut begitu saja, tetapi diberikan suatu ganti kerugian yang layak.  Tanah  yang  diperlukan  untuk kepentingan  umum  tersebut  “terlebih dahulu  diusahakan  agar  tanah  itu  dapat diperoleh  dengan  persetujuan  pemiliknya dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar”. 6
Sebelum lokasi konsolidasi tanah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota,  salah  satu  persyaratan penetapan obyek konsolidasi tanah adalah adanya  kesediaan  pemilik  tanah  untuk menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah.  Dengan  kata  lain  menyetujui melepaskan  sebagian  hak  atas  tanahnya untuk  disumbangkan  dalam  konsolidasi tanah tanpa ganti rugi berupa uang. Ganti rugi dalam konsolidasi tanah adalah ganti rugi  berupa  lingkungan  yang  tertata  rapi, semua  tanah  menghadap  ke  jalan, terdapatnya  fasilitas  umum  dan  fasilitas sosial,  dan  kepastian  hak  atas  tanah berupa  sertipikat  yang  diperoleh  secara cuma-cuma  sebagai  kompensasi  atas tanah yang disumbangkan dalam konsolidasi  tanah.  Makna  “menyetujui” adalah  sepakat.  Kesepakatan  melahirkan perjanjian. Perjanjian menimbulkan perikatan,  dan  perikatan  menimbulkan akibat  hukum.  Akibat  hukum   diatur dalam hukum perjanjian. Dengan kata lain
6 Adrian  Sutedi,  2007, Implementasi  Prinsip Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.
perjanjian  digunakan  dalam  konsolidasi tanah. 7
Untuk  itu  perlu  diadakan  perjanjian antara  pemilik  tanah  dengan  pemerintah yang  melaksanakan  pembebasan  tanah sehingga  nantinya  tidak  menimbulkan persengketaan  di  antara  kedua  belah pihak.  Perjanjian  itu  haruslah  sama-sama mengutamakan  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing  pihak  agar  tercipta  suatu keadilan.
Pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan jalan  By  pass  kota  Bukittinggi  ini hendaknya  dilakukan  berdasarkan  prinsip penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah, artinya  sekalipun  kepentingan  umum sangat menghendaki tanah yang bersangkutan  harus  diambil  oleh  negara, tetapi  hak  orang  yang  menjadi  pemegang hak  atas  tanah  harus  tetap  dihormati. Dalam pelaksanaannya pembangunan jalan By Pass Kota Bukitinggi menyebabkan timbulnya beberapa masalah  dan  persengketaan,  terutama tentang  pelaksanaan  konsolidasi  tanah yang dilakukan antara pemerintah dengan pemilik  tanah,  dan  apa  saja  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksaan konsolidasi  tanah  untuk  pembangunan jalan  by  pass  di  Kota  Bukittinggi. penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  konsolidasi  tanah untuk pembangunan jalan By Pass di Kota Bukittinggi.  Untuk  mengetahui  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah
7 https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/ 01/05/tantangan-dan-hambatan-konsolidasi-tanah- bagian-v.
daerah kota Bukttinggi dalam penyelesaian  konsilidasi  tanah  By  pass Kota Bukittinggi. Sehubungan dengan hal tersebut  diatas  penulis  tertarik  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsolidasi  tanah  perkotaan  dan  kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya  sehingga  penulisan  karya ilmiah  ini  berjudul  “PELAKSANAAN KONSOLIDASI  TANAH  PERKOTAAN UNTUK  PEMBANGUNAN  JALAN  BY

## PASS DI KOTA BUKITTINGGI”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis.  Pendekatan  yuridis  digunakan karena dari pelaksanaan konsolidasi tanah ini  apakah  telah  sesuai  dengan  peraturan yang mengaturnya dan penelitian dilakukan  di  lapangan  untuk  memperoleh data  primer  dengan  melalui  wawancara terhadap  informan.  Disamping  itu  juga dilakukan  penelitian  terhadap  bahan- bahan  kepustakaan  untuk  mendapatkan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah Perkotaan  Untuk  Pembangunan Jalan By Pass di Kota Bukittinggi
1. Penetapan Proyek
Konsolidasi  tanah  diselenggarakan secara  fungsional  oleh  Badan  Pertanahan Nasional. Dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah Kepala Kantor Pertanahan  Kota  Bukittinggi  melakukan dan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan
penggunaan  tanah  objek  konsolidasi
tanah.
Dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi dinyatakan
bahwa pembangunan  jalan  Bukittinggi  By  Pass sepanjang  9,4  Kilometer  dengan  lebar jalan 26 meter akan dilaksanakan melalui tiga  daerah  kecamatan  yang  terdiri  dari enam kelurahan, yaitu:
a. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yang terdiri dari:
1. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
2. Kelurahan Campago Ipuh
3. Kelurahan Mangis Gantiang
4. Kelurahan Pulai Anak Air.
b. Kecamatan  Guguk  Panjang,  yang terdiri  dari  satu  kelurahan  yaitu Kelurahan Tarok Dipo.
c. Kecamatan  Aur  Bitugo  Tigo  Baleh yang  terdiri  dari  satu  kelurahan  yaitu Kelurahan Aur Kuning.
d. Kegiatan    konsolidasi  tanah  di  kota Bukittinggi  ini  dilaksanakan  dengan luas sebagai berikut:
Kegiatan    konsolidasi  tanah  di  kota Bukittinggi  ini  dilaksanakan  dengan  luas sebagai berikut:
Kelurahan Luas Tanah Sebelum Penataan (m2) Luas  Tanah Setelah Penataan (m2) Kubu Gulai Bancah 42.242 36.438 Campago Ipuah 97.030 82.476 Mangis Gantiang 144.789 117.265 Pulai Anak Air 262.226 222.726 Tarok Dipo 82.820 78.950 Aur Kuning 88.857 74.834
2. Sosialisasi
Sebelum dilakukan penyuluhan, perangkat kelurahan sebagai anggota Tim Koordinasi mengadakan pendataan nama- nama pemilik tanah yang termasuk dalam peserta  konsolidasi  tanah.  Selanjutnya nama  dari  pemilik  tanah  dilaporkan kepada  Ketua  Tim  Koordinasi.  Para peserta  konsolidasi  diminta  hadir  pada pertemuan  yang  dilangsungkan  pada masing-masing
kelurahan untuk mendapatkan penyuluhan dan pengarahan dari  pemerintah  kota  melalui  Tim Koordinasi sehubungan
dengan pembangunan  jalan  By  Pass  Bukittinggi serta  pengadaan  tanah  dengan  sistem konsolidasi.  Pada  pertemuan  ini  juga dilakukan  musyawarah  dengan  para pemilik tanah untuk memperoleh persetujuannya  dalam  pengadaan  tanah dengan  sistem  konsolidasi  dan  kesediaan untuk  menyumbangkan  sebagian  kecil tanahnya secara sukarela untuk pembangunan jalan By Pass.
Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan  oleh  pemerintah  secara langsung.  Penyuluhan  diberikan  kepada masyarakat  terutama  para  pemilik  tanah dilokasi konsolidasi tanah, pemuka masyarakat,  ketua  RW  dan  aparat pelaksana  pada  lokasi  terpilih.  Hal  itu dimaksudkan  agar  masyarakat  semakin mengerti tentang manfaat kegiatan konsolidasi  tanah  dan  ikut  secara  aktif dalam pelaksanaannya. Penyuluhan
kepada  aparat  pelaksana  dimaksudkan agar  aparat  tersebut  mengerti  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah. Adapun
materi penyuluhannya secara umum yaitu kegiatan  konsolidasi  tanah  secara  umum, manfaat  konsolidasi  tanah  bagi  peserta konsolidasi, sumbangan peserta konsolidasi  dalam  konsolidasi  tanah berupa sumbangan tanah untuk pelaksanaan  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah. tanahnya secara sukarela untuk pembangunan jalan By Pass.
Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan  oleh  pemerintah  secara langsung.  Penyuluhan  diberikan  kepada masyarakat  terutama  para  pemilik  tanah dilokasi konsolidasi tanah, pemuka masyarakat,  ketua  RW  dan  aparat pelaksana  pada  lokasi  terpilih.  Hal  itu dimaksudkan  agar  masyarakat  semakin mengerti tentang manfaat kegiatan konsolidasi  tanah  dan  ikut  secara  aktif dalam pelaksanaannya. Penyuluhan kepada  aparat  pelaksana  dimaksudkan agar  aparat  tersebut  mengerti  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah. Adapun materi penyuluhannya secara umum yaitu kegiatan  konsolidasi  tanah  secara  umum, manfaat  konsolidasi  tanah  bagi  peserta konsolidasi, sumbangan peserta konsolidasi  dalam  konsolidasi  tanah berupa sumbangan tanah untuk pelaksanaan  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah.
3. Pelaksanaan  Pelepasan  Hak dan Perjanjian Konsolidasi
“Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu  hal”. 8 Perjanjian  itu  haruslah sama-sama mengutamakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tercipta  suatu  keadilan.  “Keadilan  sedikit banyaknya akan terwujud apabila pemerintah dalam melaksanakan
kebijakannya  itu  didasarkan  kepada  etika kepentingan  umum,  terlebih  lagi  bila dibarengi  dengan kesadaran administratif dalam pelaksanaannya”. 9
Atas  dasar  kesepakatan  yang  telah terwujud, dilakukanlah pelepasan hak atas tanah-tanah  yang  berstatus  tanah  hak. Pelepasan  dan  penguasaan  fisik  tanah- tanah  yang  menjadi  objek  konsolidasi tanah dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
Pelepasan  hak  dan  penguasaan  fisik tersebut  dilakukan  dengan  membuat pernyataan  tertulis,  yang  bentuk  dan isinya  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional.  Pernyataan  itu dilakukan  secara  kolektif  oleh  semua peserta  menurut  status  tanahnya,  yaitu pernyataan kolektif oleh sekelompok para pemegang  hak  atas  tanah,  yang  masing- masing  membubuhkan  tanda  tangannya. Pernyataan bukan hanya mengenai pelepasan  hak  atau  penguasaan  fisik tanahnya,  melainkan  juga  menyebutkan syarat-syarat  dan  perjanjiannya  sebagai mana yang dimuat dalam Desain pelaksanaan konsolidasi tanah.
8 Subekti,  1976, Hukum  Perjanjian ,  PT Intermasa, Jakarta, Hlm. 1
9 Marmin  M.  Roosadijo,  1979, Tinjauan Pencabutan  Hak-hak  Atas  Tanah  dan  Benda- banda  yang  Ada  Diatasnya ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, Hlm 23.
Kepala Kantor Pertanahan
membubuhkan  tanda  tanganya  pada  tiap naskah pernyataan, setelah lengkap ditandatangani  oleh  segenap  para  peserta konsolidasi  tanah,  disertai  pernyataan bahwa tanda tangan para peserta konsolidasi  tanah  tersebut  dibubuhkan dihadapannya pada tanggal yang bersangkutan.
Oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan, dibuat  risalah  mengenai  pernyataan  yang dibuat  dalam  dua  ganda.  Berdasarkan Risalah  Kantor  Pertanahan  dan  Naskah- naskah Pernyataan tersebut, Kepala Kantor  Wilayah  BPN  menerbitkan  Surat Keputusan  yang  menerima  pelepasan  hak atas  tanah-tanah  hak  yang  bersangkutan dan  menyatakan  bahwa  tanah-tanah tersebut,  akan  diperuntukkan  sesuai  apa yang  disebut  dalam  disain  pelaksanaan konsolidasi  tanah  yang  telah  disetujui bersama  dan  dikukuhkan  oleh  Kepala Badan Pertanahan.
Untuk  mewujudkan  maksud  diatas, sebagai  konsekwensinya  para  pemilik tanah sebagai pihak II (kedua) diminta:
a. “Kesediaanya untuk menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kepentingan penataan  dan  fasilitas  umum  dan fasilitas  sosial  dengan  persentase sesuai  dengan  kesepakatan  yang diperjanjikan  dikalikan  dengan  luas tanah  dari  masing-masing  pemilik tanah”.
b. Peserta konsolidasi menerima
keadaan tanah yang telah dikonsolidasi karena tata letak tanahnya sudah diatur.
Untuk mendapatkan bagaimana konsekwensi  perjanjian  tentang  objek konsolidasi  di lapangan di  dapatkan data- data  sebagai  berikut,  yakni  dimana  dari pelaksanaan  perjanjian  konsolidasi  ini masyarakat peserta konsolidasi mengharapkan  bahwa  tanah  mereka  yang dikonsolidasikan  tidak  berubah  status pemilikan  hak  atas  tanah  atau  tidak mengurangi  hak  penguasaan  atas  tanah tersebut  serta tidak akan mengurangi  luas tanah masing-masing pemilik atau peserta konsolidasi,  kecuali  setelah  dikurangi dengan  keperluan  jalan  di  lokasi  tersebut sesuai dengan persentase dari kesepakatan yang telah di perjanjikan antara masyarakat dengan pemerintah.

## 4. Pengkaplingan Tanah
Pelaksanaan  fisik  desain  konsolidasi tanah  menghasilkan  wilayah  dengan penataan  tanah-tanahnya  dalam  kapling- kapling  yang  teratur  yang  setelah  diukur dan dipetakan menghasilkan peta pendaftaran  tanah  yang  dimaksudkan. Dengan mengacu pada desain pelaksanaan  konsolidasi  tanah  tersebut,
sudah  dapat  diketahui  masing-masing peserta konsolidasi tanah mendapat kapling  yang  sama,  yang  akan  diberikan kepadanya dengan apa. Untuk itu kapling pun sudah dapat dibuat surat ukurnya.
Oleh  karena  itu,  dapat segera diterbitkan  Surat  Keputusan  pemberian Haknya  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah BPN,  yang  menurut  Peraturan  Kepala BPN  Nomor  4  Tahun  1991  dilakukan secara  kolektif,  dengan  ketentuan  khusus
mengenai kewajiban finansial bagi penerima
haknya yang semula
berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanah  yang  diserahkan  sebagai  objek konsolidasi.
Semuanya  mengacu  kepada  desain pelaksanaan  konsolidasi tanah yang bersangkutan.  Kepada  penerima  hak perorangan  kiranya  akan  diberikan  hak milik.  Jika  berstatus  badan  hukum,  akan diberikan  hak  guna  bangunan  dengan jangka waktu tiga puluh tahun.
5. Pengukuran Pemetaan dan

## Pembukuan Tanah
Data  fisik  tanah  diperoleh  dengan mengukur  dan  memetakan  tanah-tanah yang  bersangkutan,  setelah  lokasi  dan batas-batasnya  ditetapkan.  “Pengukuran yang  dilakukan  yaitu  pengukuran  dan pemetaan keliling, pengukuran dan pemetaan  rincikan,  pengukuran  blok  plan atau  desain  tata  ruang  hasil  pengukuran peta awal, pengukuran dan peta pengembalian  atau  peta  penetapan.” 10
Kegiatan  ini  menghasilkan  suatu  peta yang  melukiskan  semua  bidang  tanah yang akan menjadi objek konsolidasi.
Peta  yang  dimaksudkan  di  atas kemudian ditempatkan di kantor kelurahan  selama  tiga  bulan  untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan  mengajukan  keberatan. Keberatan-keberatan yang diajukan diusahakan  untuk  diselesaikan  secara damai.  Jika  tidak  mungkin  didamaikan, yang  bersangkutan  boleh  mengajukan  ke pengadilan  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut.
10 Hasil  wawancara,  sub  konsolidasi  tanah kantor BPN Bukittinggi.
Data yang sudah tersedia itu dipergunakan  sebagai  data  dasar  untuk menerbitkan buku tanah dan sertifikat hak atas  tanah-tanah  hak  yang  bersangkutan karena  tujuan  pengumpulan  data  tersebut adalah  dalam  rangka  membukukan  untuk pertama kali hak-hak atas  tanah  yang ada di  wilayah  yang  mengalami  kegiatan pendaftaran secara lengkap.
Kegiatan  Perpetaan  dan  pembukuan tanah  yang  merupakan  kegiatan  lanjutan dari  pengukuran  bidang  tanah  sangat diperlukan  dalam  rangka  terciptanya kepastian  hak  dan  tertib  administrasi pertanahan.  Bidang-bidang  tanah  yang telah  diukur  mengenai  letak  dan  batas- batasnya  dipetakan  atau  dimasukkan  ke dalam  peta  pendaftaran  atau  kegiatan perpetaan dan bidang-bidang tanah tersebut  dibukukan  dalam  suatu  daftar yang  disebut  daftar  tanah.  Bidang-bidang tanah  di  dalam  daftar  tanah  disusun berdasarkan  nomor  urut  yaitu  nomor identitas bidang atau NIB yang merupakan  nomor  identitas  tunggal  dari suatu  bidang  tanah.  Dalam  daftar  tanah dicantumkan  pula  mengenai  siapa  yang menguasai  atau  pemilik  tanahnya  serta asal  atau  status  tanah  tersebut  seperti tanah  adat,  tanah  negara  atau  tanah  yang telah  memiliki  sesuatu  hak  atas  tanah termasuk data mengenai P4T (Penguasaan Pemilikan  Pengunaan  dan  Pemanfaatan Tanah). Apabila data peta pendaftaran dan daftar  tanah  ini  telah  lengkap  maka diharapkan  pelayanan  pertanahan  dapat dilakukan  lebih  cepat  dan  lebih  terjamin kepastian  haknya.  Kegiatan  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah merupakan  kegiatan  untuk  mendapatkan
data  awal  yang  sangat  diperlukan  untuk pelayanan  di  bidang  pertanahan  seperti yang telah diuraikan di atas.

## 6. Penyerahan Sertifikat
Sertifikat  hanya  boleh  diserahkan kepada  pihak  yang  namanya  tercantum dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan sebagai  pemegang  hak  atau  kepada  pihak lain  yang  dikuasakan  olehnya.  Sertifikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat  mengenai  data fisik dan data  yuridis yang  termuat  didalamnya,  sepanjang  data tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dari  gambaran  data  yang  ada  di bawah  ini  maka  dapat  dilihat  berapa sertifikat  yang  sudah  keluar  dan  berapa sertifikat yang belum keluar dari pelaksanaan  konsolidasi tanah yang dilaksanakan di kota Bukittinggi, yaitu:
KELURAHAN KETERANGAN Kubu Gulai Bancah - Pengembalian 97 persil - Sertifikat yang sudah keluar 66 persil - Sertifikat yang belum keluar 31 persil Campago Ipuah - Pengembalian 204 persil - Sertifikat  yang  sudah keluar 63 persil - Sertifikat  yang  belum keluar 141 persil Mangis Gantiang - Pengembalian 70 persil - Sertifiat yang sudah keluar 19 persil - Sertifikat  yang  belum keluar 51 persil Pulai Anak Air - Pengembalian 73 persil
- Sertifikat  yang  sudah keluar 57 persil - Sertifikat  yang  belum keluar 16 persil Tarok Dipo - Pengembalian 124 persil - Sertifikat  yang  sudah keluar 49 persil
B. Kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  Pelaksanaan  Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Pembangunan  Jalan  By  Pass  di Kota Bukittinggi
Sebelum  lokasi  konsolidasi  tanah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota salah satu persyaratan penetapan objek  konsolidasi  tanah  adalah  adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan  konsolidasi  tanah.  Dengan kata lain menyetujui melepaskan sebagian hak  atas  tanahnya  untuk  disumbangkan dalam  konsolidasi  tanah  tanpa  ganti  rugi berupa uang. Ganti rugi dalam konsolidasi tanah adalah ganti rugi berupa lingkungan yang tertata rapi, semua tanah menghadap kejalan,  terdapatnya  fasilitas  umum  dan fasilitas  sosial,  dan  kepastian  hak  atas tanah berupa sertifikat sebagai kompensasi atas tanah yang
disumbangkan dalam konsolidasi tanah.
Kendala-  kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  di Kota Bukittinggi adalah:
1. Tanah  yang  dikonsolidasi  merupakan tanah  milik  beberapa  kaum.  Untuk melaksanakan konsolidasi, harus
mendapatkan  kesepakatan  dari  setiap kaum dalam daerah yang dikonsolidasi.  Kesepakan  dari  kaum ini  sulit  untuk  didapatkan  terutama yang  berkaitan  dengan  besarnya persentase  sumbangan  tanah  yang akan  diberikan  untuk  konsolidasi sehingga kegiatannya
akan
memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Masyarakat  tidak  mau  menerima tanah  hasil  konsolidasi,  karena  tanah
setelah  konsolidasi    kualitas  tanahnya tidak sama dengan sebelum
konsolidasi. 3. Sebagian masyarakat peserta
konsolidasi  belum  ada  kesepakatan atas pemegang hak sehingga terlambat menyerahkan alas hak. Dengan keterlambatan
atau belum diserahkannya alas hak maka sertifikat dari  pemilik  tanah  tidak  dapat diterbitkan.
Disamping  itu  selain  kendala  yang dihadapi pemerintah seperti yang disebutkan  diatas  permasalahan  juga terjadi  pada  “penetapan  kavling  tanah yang sulit  dilakukan karena belum semua peserta  konsolidasi  menyetujui  dilakukan konsolidasi  terhadap  tanahnya  sehingga pengukuran  dan  penataan  persil  tanah juga sulit untuk dilakukan”. 11 Dan “masih ada  masyarakat  tidak  menerima  hasil penataan  tanah  awal,  pendanaan  yang kurang  memadai  serta  masih  adanya pihak-pihak  tertentu  yang  berusaha  untuk mendapatkan tanah pada lokasi strategis”. 12 Banyaknya pemilik tanah mengeluhkan tentang batas-batas
tanahnya setelah penataan karena kurangnya  penjelasan  dari  pemerintah, tidak  jelasnya  batas-batas  tanah  dari pemilik tanah menimbulkan persengketaan  antara  sesama  pemilik tanah  sehingga  sebagian  pemilik  tanah lebih  cenderung  mempertahankan  batas- batas  tanahnya  sebelum  konsolidasi.
11 Hasil  wawancara  dengan    bagian  Tata Pemerintahan.
12 Hasil  wawancara  dengan  kepala  sub Konsolidasi Tanah kantor BPN Bukittinggi
Kenyataan  seperti  ini  dapat  dilihat  dari adanya  masyarakat  pemilik  tanah  yang menjual tanahnya dan mendirikan bangunan  di  atas  tanah  yang  bermasalah padahal  konsolidasi  tanah  tersebut  belum selesai  dilaksanakan  dan  belum  adanya kejelasan  tentang  batas-batas  tanahnya setelah konsolidasi.
Kalaupun  mereka  telah  mengetahui tentang  batas-batas  tanahnya  setelah konsolidasi  tetapi  masih  ada  pemilik tanah  yang  lain  tidak  mau  menyerahkan tanahnya  setelah  hasil  dari  konsolidasi karena  merasa  masih  berhak  atas  tanah tersebut dan merasa berat untuk menerima pengurangan  atas  tanahnya.  Inilah  salah satu  yang  menjadi  permasalahan  kenapa sampai  sekarang  pelaksanaan  konsolidasi tanah ini tidak kunjung selesai.
Disamping itu pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan pemilik tanah dimana masyarakat seharusnya  mendapatkan  tanah  yang tertata  rapi  namum  menurut  peserta konsolidasi “pelaksanaannya sampai sekarang  belum  jelas  dan  selesai  yakni dimana  belum  adanya  jalan  lingkung dilokasi  konsolidasi  dan  sebagian  dari peserta  konsolidasi  belum  mendapatkan sertifikat atas tanahnya”. 13 Sertifikat yang
seharusnya didapatkan oleh peserta konsolidasi
sampai  sekarang  masih  ada  yang  belum menerimanya. Kalupun sudah ada sertifikat  yang  sudah  selesai  mereka enggan  untuk  menjemputnya  ke  Kantor Pertanahan karena mereka berdalih bahwa
13 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di kelurahan Aur Kuning Bukittinggi.
sertifikat  yang  telah  diterbitkan  tidak sesuai  dengan  keadaan  dilapangan  salah satunya  seperti  salahnya  pencantuman nama dari pemilik tanah yang sebenarnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penilis kemukakan  maka  dapat  penulis  tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pelaksanaan konsolidasi tanah jalan  By  Pass  kota  Bukittinggi  tidak terlaksana  dengan  maksimal,  karena ada bagian-bagian yang belum dilanjutkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi
pemerintah  kota  Bukittinggi  dalam upaya penyelesaian masalah konsolidasi antara lain karena minimnya  pengetahuan  masyarakat tentang  tujuan  dan  manfaat  dari konsolidasi tanah.
Kemudian sebagian  besar  tanah-tanah  terkena konsolidasimerupakan  tanah  ulayat yang kepemilikannya kolektif.

## SARAN
1. Sebaiknya pemerintah kota Bukittinggi melaksanakan pembangunan  jalan  By  Pass  yang belum selesai dengan peraturan.
2. Pemerintah  Koto  Bukittinggi  perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan  yang  lebih  intensif  dan untuk  tanah  ulayat  yang  terkena komsolidasi  perlu  duduk  bersama untuk  dapat  memberikan  kepastian kepada anggota kaum.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas
Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis  mampu  menyelesaikan  penulisan karya ilmiah ini yang berjudul:
“ PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BY PASS DI
KOTA BUKITTINGGI,
Penulis  menyadari  bahwa  tulisan  ini masih  banyak  kekurangannya  karena  itu tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak  tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini dapat  diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr.Eviandi Ibrahim S.H.,M.Hum  selaku  Ketua  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Putri  Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan , Jakarta, Sinar
Grafika.
Hasni, 2008, Hukum penataan Ruang dan Penatagunaan  Tanah ,  Rajawali
Jakarta,  Pers.
Subekti,  1976, Hukum  Perjanjian ,  PT
Intermasa, Jakarta,
Juniarso  Ridwan,  2008, Hukum  Tata Ruang , Bandung, nuansa.
Marmin  M.  Roosadijo,  1979, Tinjauan Pencabutan  Hak-hak  Atas  Tanah dan Benda-banda yang Ada Diatasnya , Jakarta, Ghalia Indonesia. Soejono dan Abdurrahman, 2003, Prosedur Pendaftaran Tanah , Jakarta, Rineka Cipta.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Perpres  No.  65  tahun  2006  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/09/k onsolidasi-tanah-dalam-penataan- ruang,
https://gagasanhukum.wordpress.com/200 9/01/05/tantangan-dan-hambatan- konsolidasi-tanah-bagian-v.