Program Studi Ilmu Pemerinatah, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145.
Email: muhtar_haboddin@ub.ac.id

## Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng
Muhtar Haboddin 1 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4
Abstract. This article explains the success of the masses in gaining power of the regional head. Nurdin Abdullah was part of the mass that succeeded in defeating the incumbent's family in the 2008-2013  elections  and  had  no  power  relations  with  the  political  elite  formed  by  the  New Order. Nurdin Abdullah's success in taking power could be interpreted as the fall of the old elite from  the  incumbent  family  and  the  rise  of  a  new  political  elite  in  power.  The  fall  of  the incumbent family marks the rise of mass politics in Bantaeng. In theory the political elite is called elite circulation. In the political context of Bantaeng, elite circulation occurs from the masses to the ruling political elite. This phenomenon is a blow to the incumbent political elite because it was  defeated  by  the  masses  in  the  direct  local  election.  Electoral  systems  such  as  the  local elections have provided a political opportunity for Nurdin Abdullah to win in a direct, peaceful and  democratic  regional  head  power  struggle.  Direct  elections  are  a  trusted  instrument  for carrying  out  the  process  of  circulation  of  the  political elite at  the  local  level.  The  election  of Nurdin Abdullah as the governing political elite explained to the public that anyone could be the head of the region and the incumbent's family could be defeated in the direct local election. In addition, Nurdin Abdullah's victory in the elections indirectly disputed the argument that said that the direct elections had been monopolized by old political elites.
Keywords: Mass; political elite; elite circulation; local head; local head election.
Abstrak . Artikel ini menjelaskan keberhasilan kalangan massa dalam meraih kekuasaan kepala daerah.  Nurdin  Abdullah  merupakan  bagian  dari  massa  yang  berhasil  mengalahkan  keluarga petahana pada pilkada 2008-2013 dan tidak memiliki relasi kuasa dengan elite politik bentukan Orde Baru. Keberhasilan Nurdin Abdullah meraih kekuasaan bisa dimaknai jatuhnya elite lama dari keluarga petahana dan bangkitnya elite politik baru dalam kekuasaan. Peristiwa jatuhnya keluarga petahana menandakan kebangkitan politik massa di Bantaeng. Dalam teori elite politik disebut sirkulasi elite. Dalam konteks politik Bantaeng, sirkulasi elite terjadi dari massa menjadi elit  politik  yang  memerintah.  Fenomena  ini  merupakan  pukulan  bagi  elite  politik  petahana karena  dikalahkan  oleh  massa  dalam  pilkada  langsung.  Sistem  pemilu  seperti  Pilkada  telaah memberikan  kesempatan  politik  kepada  Nurdin  Abdullah  untuk  menang  dalam  pertarungan kekuasaan kepala daerah yang langsung, damai, dan demokratis. Pilkada langsung merupakan instrumen  yang  dipercaya  untuk  menjalankan  proses  sirkulasi  elite  politik  di  tingkat  lokal. Terpilihnya  Nurdin  Abdullah  sebagai  elite  politik  yang  memerintah  menjelaskan  kepada masyarakat  bahwa  siapa  pun  boleh  menjadi  kepala  daerah  dan  keluarga  petahana  bisa dikalahkan  dalam  pilkada  langsung.  Selain  itu,  kemenangan  Nurdin  Abdullah  dalam  pilkada secara  tidak  langsung  telah  membantah  argumentasi  yang  mengatakan  bahwa  pilkada langsung telah dimonopoli oleh elite-elite politik lama.
Kata kunci: Massa; elit politik; sirkulasi elite; kepala daerah; pilkada.
Received: 28/01/2020
Revised: 02/03/2020 Accepted: 06/03/2020

## PENDAHULUAN
Demokrasi lokal digerakkan dari bawah melalui politik popular untuk mendapatkan jabatan dalam institusi politik formal . Edward Aspinall, 2014;79.
Pada kenyataannya selalu terjadi sirkulasi elite politik. Pergantian elit lama dan pembentukan elite baru.
Bottomore, 2006;53
Dua kutipan di atas sengaja dipilih sebagai pembuka artikel ini. Alasan utamanya karena argumen Aspinall dan Bottomore saling terkait dan memiliki relevansi dengan tulisan ini. Misalnya, Aspinall (2014) lebih menekankan keberhasilan kekuatan politik popular  (massa)  dalam  meraih  kekuasaan  kepala  daerah  pada  periode  2008-2013. Ketika politik popular berhasil meraih kekuasaan kepala daerah sudah pasti elite lama yang  direpresentasikan  keluarga  petahana,  yakni  Ibrahim  Solthan  dan  Syahlan Solthan  secara  otomatis  runtuh.  Fenomena  ini  bagi  Bottomore  (2006)  disebut sebagai bentuk sirkulasi elite. Dalam sirkulasi  tersebut elite lama runtuh kemudian elite baru hadir dan mengambilalih kekuasaan politik dalam pemerintahan daerah di Bantaeng. Elit baru yang dimaksud berhasil menduduki jabatan kepala daerah adalah Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah merupakan bagian dari massa-rakyat karena tidak memiliki  kedudukan  atau  tidak  sedang  berkuasa  dalam  struktur  pemerintahan daerah.  Sebagaimana  dikatakan  Haryanto  (2017;110),  massa  adalah  sekelompok individu  dengan  jumlah  banyak  yang  berposisi  diperintah.  Sebaliknya,  elit  politik adalah aktor yang mempunyai kekuasaan (Keller, 1995;3), melaksanakan kekuasaan, dan  memiliki  pengaruh  atas  masyarakat  secara  keseluruhan  (Lay,  2006;15).  Jadi, untuk membedakan elit politik dan massa poin terletak pada kepemilikan posisi atau kedudukan dalam pemerintahan daerah.
Pergantian  elite  politik  yang  berkuasa  dalam  struktur  pemerintahan  daerah merupakan peristiwa biasa dalam kajian ilmu politik. Sebab, salah satu inti dari kajian ilmu  politik  adalah  sirkulasi  elite  dalam  pengertian  bagaimana  meraih  kekuasaan politik (Roskin, dkk, 2016;3). Meskipun diksi sirkulasi elite sangat penting dalam kajian ilmu  politik,  tetapi  tidak  familiar  digunakan  dalam  perbincangan  pilkada  langsung. Padahal pilkada langsung merupakan bagian penting dari proses sirkulasi elite politik
lokal  utamanya  dalam  pemilihan  ataupun  pergantian  jabatan  kepala  daerah  atau bupati.  Bupati  merupakan  jabatan  politis  yang  diperebutkan  oleh  elite  politik  dan massa. Perjuangan merebut jabatan bupati di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menjadi penting untuk ditelaah karena dua pertimbang mendasar.
Pertama ,  aktor  yang  terlibat  merepresentasikan  kelompok  sosial  yakni bangsawan  dan  non-bangsawan.  Sejak  tahun  1998-2008  yang  menjadi  bupati  di Bantaeng  adalah  golongan  non-bangsawan.  Dengan  jabatan  sebagai  bupati,  maka disebut sebagai elite politik lokal. Secara maknawi elite politik lokal adalah mereka yang  memiliki  posisi  dan  kedudukan  penting  dalam  pemerintahan  daerah (Bottomore, 2006). Sedangkan Haryanto (2005;130) mengartikan elite politik adalah aktor yang menduduki posisi puncak pada institusi politik lokal. Sebaliknya, Nurdin Abdullah  yang notabene berdarah  bangsawan  tetapi  tidak  berkuasa  atau  menjadi bagian  dalam  pemerintahan  lokal  disebut  massa.  Massa  selalu  digambarkan berjumlah  banyak,  tuna  kuasa,  diperintah,  dan  tidak  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  politik.  Bahkan,  dalam  teori  elite  politik  ‘massa’,  ‘rakyat’  atau  ‘publik’ dalam  politik  selalu  apatis  dan  tidak  banyak  tahu  tentang  kebijakan  pemerintahan daerah (Mas’oed,1989;56). Analisa ini menempatkan keunggulan kaum elite politik dihadapan  massa  yang  berada  di  posisi powerless dalam  relasi  kuasa. Ketidakseimbangan kekuasaan antara elite dalam masyarakat selalu dipertahankan oleh rezim yang berkuasa. Kestabilan politik diupayakan agar dominasi elite terhadap masyarakat terus berlangsung.
Kedua ,    untuk  mendapatkan  jabatan  bupati  perlu  kompetisi  dalam  pilkada. Kompetisi  antara  elite  politik  dan  massa  merupakan  suatu  aspek  dari  pergulatan untuk  menentukan  siapa  yang  unggul  dengan  perolehan  suara  terbanyak,  maka dialah  pemenangnya  (Bellamy,  1990;32).  Rumusan  demokrasi  menetapkan  suara terbanyak sebagai dasar menentukan pemimpin dan elite politik lokal yang berkuasa. Dalam  bahasa  Wolff  (2018;103) — demokrasi  sebagai  prinsip  kekuasaan  mayoritas.
Dengan berpijak pada Wolff, maka pemenang dalam pilkada 2008 adalah massa yang diwakili  Nurdin  Abdullah.  Sedangkan  elite  yang  memerintah  dari  non  bangsawan kalah. Kemenangan Nurdin Abdullah dalam pilkada merupakan bentuk sirkulasi elite
politik  karena  memungkinkan  terjadinya  perputaran  kedudukan/posisi  dari  massa menjadi elite politik (Bottomore, 2006;57).
Sirkulasi elite politik lokal dalam artikel ini berfokus pada kasus Nurdin Abdullah yang  dianggap  memiliki  keunikan  tersendiri.  Keunikannya  terletak  pada  medan kompitisi  antara  elite  politik  dan  massa  dan  bukan  kompetisi  sesama  elite  politik seperti yang dibayangkan David Held (2007;143). Persaingan antara elite politik dan massa dalam perebutan bupati perlu didorong karena belum banyak literatur politik lokal yang mengulas fenomena ini. Ketika ruang dan struktur kesempatan terbuka melalui  pilkada  langsung,  maka  kekuatan  massa  yang  direpresentasikan  kaum bangsawan mampu perebut kekuasaan. Transformasi massa/non-elite menjadi elite politik karena keberhasilannya menembus lingkaran kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan  lama  dan  mapan  merupakan  fenomena  yang  sangat  khusus (Mas’udi  dan  Ramdhon;  2018;9).  Karena  itu,  dengan  menampilkan  jejak  langkah keterlibatan politik Nurdin Abdullah dalam perebutan kekuasaan merupakan konsep sentral  dalam  politik  (Andrain,  1992;129).  Sebab,  memberikan  pelajaran  penting tentang  bagaimana  massa  menjadi  elite  politik  yang  memerintah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  elite  yang  berkuasa  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan perubahan politik, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan.
Tulisan ini diawali dengan menelisik secara umum proses sirkulasi elite melalui pembacaan sejumlah literatur secara kritis. Tujuannya adalah untuk memetakan studi terdahulu,  kemudian  meletakkan  posisi  tulisan  ini  diantara  karya  tersebut.  Dalam meletakkan tulisan ini ada dua pertimbangan yang melatarinya. Pertama , tulisan ini diyakini bisa melengkapi karya sebelumnya dengan memberikan tambahan informasi mengenai kajian elite lokal — yang berbasiskan elite dan massa. Kedua , memberikan sumbangsih  pemikiran  perihal  pentingnya  menghadirkan  kembali  konsep  sirkulasi elite dengan menempatkan keunggulan massa dalam perebutan kekuasaan bupati. Sudah lama jagad politik absen dari pewacanaan pertarungan antara kaum elite dan massa dalam belantika politik lokal (Tedi, wawancara , 29/1/2020). Dengan demikian, maka tulisan ini diharapkan membuka peta jalan pembahasan sirkulasi elite lokal di Bantaeng melalui kemenangan Nurdin Abdullah sebagai bupati dan rontoknya trah Solthan yang sudah sepuluh tahun berkuasa.

## SIRKULASI ELITE: SEBUAH TINJAUAN
Sirkulasi  elite  padanan  katanya  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  ‘pergantian’ atau  ‘perputaran’  aktor  dalam  kekuasaan.  Gagasan  sirkulasi  elite  pertama  kali dicetuskan  oleh  pemikir  Itali — Vilfredo  Pareto.  Pareto  dikenal  karena  teorinya mengenai  sirkulasi  elite  (Bellamy;1990;27)  memiliki  pengaruh  dalam  politik  dan pemerintahan.  Teori  sirkulasi  elite  digunakan  dalam  melihat  pergantian  kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Sebagaimana dijabarkan Bottomore (2006;57) bahwa sirkulasi elite mengacu pada proses individu-individu berputar antara elite dan non elite, atau mengacu pada proses elite yang memerintah diganti dengan elit yang lain. Lebih lanjut dikatakan Bottomore (2006;57-58), sirkulasi individu-individu antar dua strata  (elite  dan  massa)  dalam  strata  atas  masyarakat  berlahan-lahan  kalah  dari kekuatan  atau  gelombang  pasang  yang  naik  dari  strata  massa.  Dengan  kata  lain, massa berkuasa dan menggantikan posisi elite dalam pemerintahan.
Analisa  Bottomore  di  atas  mengisyaratkan  dua  catatan  penting. Pertama , sirkulasi  elite  terjadi  diantara  sesama  elite  dalam  pemerintahan.  Sirkulasi  elite semacam  ini  tidak  banyak  berdampak  pada  perubahan  sosial  politik  dalam masyarakat. Sebab, hanya diantara mereka yang berganti posisi dalam pemerintahan. Sirkulasi  elite  jenis  ini  biasa  kita  temukan  dalam  struktur  pemerintahan  kerajaan. Dalam  masyarakat  tradisional  raja  adalah  permulaan  dan  akhir  dari  masyarakat. Kekuasaan selalu diposisikan sebagai milik raja (Onghokham,1982;3) dan masyarakat hanya  menjadi  penonton.  Cara  pandang  ini  merupakan  bagian  dari  peneguhan kekuasaan elite dalam mempertahankan kekuasaan.
Pada  era  Orde  Baru,  sirkulasi  antara  elite  politik  di  tingkat  lokal  ditata sedemikian  rupa  melalui  politik  ‘restu’.  Analisa  Sugiono  (1996;363 )  menyebutkan betapa berkuasanya elite Jakarta dalam pengisian jabatan gubernur, walikota, dan bupati.  Elit  Jakarta  sangat  kuat  dalam  menempatkan  ‘orang - orangnya’  di  daerah.
Dalam  banyak  kasus,  kemauan  pemerintah  pusatlah  yang  sering  menang. Keterlibatan  elite  pusat  di  daerah  dalam  rangka  menciptakan  stabilitas  politik  dan memastikan  pemasukan  pendapatan  daerah  bisa  mengalir  ke  pemerintah  pusat. Selanjutnya,  studi  mutakhir  yang  dilakukan  Winters  (2014;14-15)  menunjukkan bagaimana  elite  politik  dan  orang  kaya  berkuasa  menggunakan  pengaruh  dan
sumber daya yang dimilikinya untuk membeli jabatan melalui pilkada.   Sedangkan, temuan Sidel (2004;71) menegaskan bahwa sirkulasi elite di tingkat lokal dikuasai elite lama  yang terdiri, birokrasi, politisi, pengusaha, dan militer.
Kedua , catatan penting berikutnya dari analisa Bottomore (2006;57-58) adalah sirkulasi elite tidak hanya terjadi dalam internal mereka, tetapi justru terjadi antara elite dan massa. Runtuhnya kekuasaan elite politik  disebabkan karena tidak memiliki kemampuan  administrasif  dalam  mengelola  pemerintahan  (Anderson,  2000;99), penyalahgunaan kekuasaan dengan tidakpeduli kepada nasib rakyat (Bellamy;1990;20),  dan  masyarakat  yang  menuntut  perubahan  dengan  mengganti elite politik yang memerintah (Reid, 2019;327) dengan massa yang memiliki prestasi, kualifikasi sosial, keterampilan, dan berpengalaman dalam memimpin (Keller,1995;374).  Naiknya  kalangan  massa  menjadi  elite  politik  disebut promotion . Sebaliknya,  turunnya  elite  politik  menjadi  massa  disebut demotion (Haryanto, 2005;89).
Keberhasilan massa menjadi elite politik dimungkinkan dalam pilkada. Pilkada memberikan kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan aspirasi politiknya.  Karena  kekuasaan  ada  di  tangan  rakyat,  maka  elite  politik  yang  sibuk mementingkan  dirinya,  asyik  beroterika  tanpa  kerja  nyata,  menjadi  penikmat kekuasaan, dan sangat membanggakan keluarganya secara pelan tapi pasti akan di tinggal  pemilihnya.  Kini,  pemilih  sudah  cerdas  dalam  menilai  pemimpin  yang  mau bekerja  untuknya.  Terpilihnya  Nurdin  Abdullah  sebagai  bupati  pada  pemilu  2008 semakin  menguatkan  kecerdasan  pemilih  dalam  memilih  kepala  daerah  (Sulaiman Abdul Hakim, wawancara ,17/1/2020).
Transformasi  Nurdin  Abdullah  dari  nonpolitisi  menjadi  elite  politik  lokal  yang memerintah,  mengingatkan  kita  pada  ungkapan  Pareto  yang  mengatakan  sejarah merupakan  bentuk  bekerjanya  sirkulasi  kaum  elite  politik  (Koesters,  1987;142) menjadi  massa  atau  sebaliknya  massa  menjadi  elite  politik.  Cara  pandang  Pareto sangat pas dalam melihat kiprah dan peran Nurdin Abdullah dalam memperebutkan jabatan bupati di Bantaeng.  Jabatan bupati diperebutkan oleh elite dan massa karena merupakan  sumber  daya  yang  langka  dan  memiliki  pengaruh  besar  dalam  relasi sosial. Jabatan bupati mempunyai pengaruh karena bisa menghimpun sumberdaya
keuangan,  memiliki  jaringan  dengan  masyarakat  politik,  sipil,  dan  ekonomi  dan bawahan yang bisa dipimpin atau diperintah (Winters, 2011;20) bisa dimobilisasi untuk memperkuat posisi elite politik yang berkuasa. Sebab, salah satu tugas elite politik adalah mempertahankan kekuasaan.

## Elite politik dan Struktur Kesempatan
Sekali  lagi,  mengikuti  cara  pandang  kedua  Bottomore  yang  mengatakan sirkulasi bisa terjadi  dari elite politik menjadi massa. Turunnya elite politik menjadi massa  berarti  kekalahan  dalam  arena  kompetisi  memperebutkan  kekuasaan.  Ini menunjukkan  bahwa elite  politik  sedang  turun  derajat  dan  kualitasnya,  sementara massa yang menang dalam pilkada langsung menjadi elite politik mengalami kenaikan status  dan  gensi  dalam  kehidupan  sosial.  Ketika  elite  menjadi  massa  atau  massa menjadi elite sangat dimungkinkan terjadi karena keterbukaan politik dan perubahan sistem pilkada langsung. Pemahaman ini diperkuat Mas’udi dan Ramdhon (2018;8 -9) menulis:
Implementasi desentralisasi dan pilkada langsung telah membuka kemungkinan sumber rekrutmen calon kepala daerah yang lebih beragam, terutama ditandai dengan munculnya figur-figur baru dengan berbagai latar belakang (pengusaha, tokoh adat, tokoh agama, aktivis dan tokoh lainnya). Figur-figur baru ini sering kali  tidak  memiliki  kaitan  dengan  struktur  dan  kelompok  politik  lama,  dan bahkan banyak diantaranya berasal dari orang biasa dan bangsawan. Fenomena ini  menunjukkan  bahwa  demokratisasi  telah  membuka  struktur  kesempatan yang  lebih  luas  bagi  siapapun  untuk  mendapatkan  akses  masuk  dalam  sistem rekrutmen politik lokal.
Hadirnya Nurdin Abdullah dalam politik pilkada karena arus perubahan politik dan keterbukaan struktur kesempatan. Pasca orde baru memungkinkan elite maupun kalangan  massa  menikmati  situasi  yang  lebih  besar  untuk  ikut  bertarung  dalam proses pilkada. Desentralisasi dan demokratisasi mendorong elite dan massa untuk terlibat dalam politik relatif banyak dan beragam. Kalau di era orde baru, aktor politik yang dominan adalah birokrasi, militer, dan politisi. Saat ini aktor yang terlibat dalam perebutan  kekuasaan  sangat  beragam  mengikuti  garis  profesi,  kelas,  kelompok, kepentingan dan lain-lain (Zuhro, 2009;4).
Pluralisme  aktor  yang  berkompetisi  dalam  perebutan  jabatan  bupati menunjukkan bahwa demokrasi lokal menjadi milik bersama untuk dinikmati sesama
warga negara. Elite dan massa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bupati. Bahkan, temuan Klienken (2007;210) di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana massa  berjejaring  dengan  birokrasi  pemerintahan  lapis  dua  berkolaborasi  untuk menjadi pejabat nomor satu. Mereka memandang hal itu sebagai kesempatan untuk menantang  para  pemegang  kekuasaan  lokal  yang  tengah  menjabat  dan  mereka melakukannya melalui mobilisasi massa untuk meraih kekuasaan.
Struktur kesempatan melalui pilkada langsung benar-benar dioptimalkan oleh kalangan massa untuk mendapatkan jabatan kekuasaan bupati. Metode kolaborasi maupun  mobilisasi  etnisitas  menjadi  pilihan  untuk  mendapatkan  dukungan  politik dari rakyat. Pemanfaatan struktur kesempatan yang terbuka memberikan akses dan kemudahan  kalangan  massa  untuk  mendapatkan  kekuasaan  (Klienken,  2007;38). Nurdin Abdullah merupakan bagian dari kalangan massa yang mampu memanfaatkan pilkada langsung untuk mendapatkan kekuasaan bupati. Kebangsawanan, kekayaan, dan  akademisi  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  besar  pengaruhnya  dalam sirkulasi elite di tingkat lokal. Semua sumber daya yang dimiliki Nurdin Abdullah bisa diubah menjadi kekuasaan. Merujuk Winters (2014;14) kekayaan bisa membeli jabatan atau  menyewa  pemilih  dalam  pilkada  untuk  mendapatkan  dukungan  politik. Sedangkan  kebangsawanan  memiliki  pengaruh  kuat  dalam  masyarakat  Bantaeng yang  paternalistik.  Sebagaimana  dikatakan  Ketua  KPUD  Bantaeng,  Hamzah  yang mengatakan  sebagian  masyarakat  Bantaeng  menginginkan  dipimpin  bangsawan (Wawancara ,  10/10/2018).  Alasannya  karena  kaum  bangsawan  memiliki  talenta  dan pengalaman  dalam  memimpin  (Haboddin,  2012;592).  Tidak  hanya  itu,  kaum bangsawan  juga  memiliki  status  dan  kedudukan  secara  tradisional,  bisa  menjadi patron,  menguasai  alat-alat  produksi  (misalnya  tanah),  dan  mampu  memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Putra, 1988;169). Disinilah pentingnya kekuasaan dilaksanakan oleh pemimpin yang memiliki kebaikan pribadi (Bellamy, 1990;57).

## Darah biru mengundang simpati
Meskipun  Nurdin  Abdullah  memiliki  latar  belakang  sebagai  bangsawan — bertalian  darah  dengan  kerajaan  Bantaeng,  dan  berdarah  biru  dalam  pandangan Bottomore (2006;10) tetap sebagai massa yang diperintah. Karena Nurdin Abdullah tidak  memiliki  kekuasaan  di  lembaga  formal  pemerintahan.  Sebagai  massa  yang
berdarah biru dan bangsawan kehadiran Nurdin Abdullah dalam perjuangan merebut kekuasaan  kepala  daerah  mengundang  simpati  masyarakat  Bantaeng.  Ada  tiga strategi Nurdin Abdullah dalam menarik simpati masyarakat Bantaeng.
Pertama ,  dua-tiga  tahun  sebelum  maju  dalam  pilkada  Nurdin  Abdullah  sudah melakukan  investasi  politik  bagi  masyarakat  Bantaeng  (Sukri  Tamma, wawancara , 15/11/2018). Jiwa alturisme untuk yang mempunyai perhatian murni untuk membantu masyarakat  Bantaeng  (Bellamy;1990;28)  mengundang  simpati  warga  terhadapnya. Bagi  masyarakat  yang  pernah  dibantu  menjadi  juru  bicara  atas  kebaikan  dan kedemawanan Nurdin Abdullah. Pemberian Nurdin Abdullah kepada masyarakat bisa berbentuk individual dan kelompok. Bantuan dalam bentuk individual ini berwujud pemberian bantuan sembako, beasiswa, dan pekerjaan. Sedangkan bentuk bantuan untuk kelompok bibit pertanian kepada warga dan mimbar untuk Masjid.
Bantuan yang bersifat personal maupun kelompok bisa dibaca sebagai bentuk patronase.  Sebagaimana    dikatakan  Aspinall  dan  Sukmajati  (2015;4),  patronase merujuk  pada  pemberian  materi  atau  keuntungan  yang  didistribusikan  oleh seseorang  kepada  pemilih  atau  pendukungnya.  Meskipun,  Nurdin  Abdullah  bukan politisi, tetapi metode yang digunakan melalui politik bantuan bermakna sama, yakni memperoleh dukungan dan memperkuat ketokohan Nurdin Abdullah sebagai kaum bangsawan yang baik. Tafsir bangsawan yang baik bagi masyarakat Bantaeng adalah yang  memiliki  solidaritas  sosial  untuk  berbagi.  Sifat  alturisme  yang  selama  ini dipraktekkan Nurdin Abdullah mampu menjinakkan masyarakat yang sedang butuh figur  pemimpin  baru.  Bahkan,  Nurdin  Abdullah  dikenal  oleh  masyarakat  Bantaeng sebagai bangsawan yang dermawan dan senang membantu masyarakat miskin, yang memerlukan bantuan, dan pertolongan (Hamzah, wawancara , 10/10/2018). Semua ini menunjukkan kualitas Nurdin Abdullah yang berbeda dengan lawan-lawan politiknya.
Kedua ,  alturisme,  kedermawanan,  dan  kebangsawan  melekat  pada  sosok Nurdin  Abdullah.  Sebagai  seorang  bangsawan  figur  Nurdin  Abdullah  sangat membumi  dalam  masyarakat  Bantaeng.  Ketika  pilkada  dilangsungkan  pada  tahun 2008, masyarakat Bantaeng langsung tertuju kepada sosoknya. Masyarakat datang kepadanya dan melamarnya untuk pulang ke Bantaeng menjadi bupati. Peristiwa ini dilaporkan Salomo Simanungkalit, wartawan Kompas (2013):
Nurdin Abdullah tidak pernah bermimpin menjadi bupati. Ia menetapkan maju dalam  pilkada  dua  bulan  sebelum  menutupan  pendaftaran.  Tak  punya persiapan,  dan  bukan  kader  partai  politik.  Saya  maju  karena  dilamar  3.000 masyarakat  Bantaeng  yang  datang  ke  kantor  agar  bersedia  dipilih  menjadi bupati Bantaeng.
Peristiwa  masyarakat  yang  melamar  Nurdin  Abdullah  untuk  menjadi  bupati merupakan peristiwa yang tak biasa dalam pilkada. Ini merupakan peristiwa langka dan istimewa dalam sirkulasi elite di tingkat lokal (Moh Nashir Basrah, Wawancara, 10/10/2018).  Biasanya  dan  selama  ini  terjadi  kandidatlah  yang  melamar  dengan mengunjungi pengurus partai politik agar dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah. Kandidat  biasanya  jauh  lebih  aktif  dan  agresif  menyodorkan  dirinya.  Hal  ini  justru sebaliknya.  Nurdin  Abdullah  yang  dilamar  3.000  warga  Bantaeng.  Fenomena  ini mengisyaratkan bahwa Nurdin Abdullah bukanlah tokoh  biasa dalam peta politik di Bantaeng.  Masyarakat  yang  datang  melamar  membuktikan  keunggulan  dan kapasitas tokoh ini melebihi lawan-lawan politikya. Peristiwa ini bisa dibaca betapa kuatnya  posisi  masyarakat  dalam  pilkada.  Masyarakat  adalah aktor — subjek  politik yang  memiliki  kekuasaan  yang  menentukan  keterpilihan  kandidat  dalam  pilkada. Dalam  bahasa  Aspinall  (2014;80)    pemilih  sebagai  kelompok  kelas  bawah  memiliki kepentingan yang sangat menentukan politik lokal. Bahkan, banyak politisi yang telah berupaya  keras  ‘menemukan’  dan  ‘mengubah’  diri  dengan  menawarkan  konsesi kebijakan  demi  memperoleh  suara  dari  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  elite  politik lokal yang sedang berkuasa berusaha menyogok masyarakat baik berupa kebijakan maupun politik uang untuk mendapatkan dukungan politik.
Tindakan elite politik yang mengandalkan politik uang dan konsensi kebijakan dalam memengaruhi pemilih sudah dianggap primitif. Masyarakat Bantaeng sudah cerdas dan tidak mau lagi mentoleransi kandidat kepala daerah yang mudah memberi janji. Masyarakat hanya butuh kandidat yang mau bekerja, melayani, dan siap siaga memberikan  bantuan.  Karena  itu,  kehadiran  dua  saudara  bupati  yakni  Ibrahim Solthan dan Syahlan Solthan dalam pilkada 2008 tidak mendapatkan respon positif dari  pemilih.  Alasannya,  karena  selama  sepuluh  tahun  Abangnya,  Azikin  Solthan memimpin Bantaeng (1998-2008) tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan, Bantaeng  termasuk  salah  satu  kabupaten  miskin  di  Sulawesi  Selatan  dengan
keterbatasan layanan kesehatan, kegagalan persalinan, langganan banjir, dan banyak warganya mencari penghidupan di tempat lain (Hartiningsih, 2015). Kondisi tersebut, menguntungkan Nurdin Abdullah sebagai kandidat yang sudah memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan pertolongan.
Ketiga ,  sosok  Nurdin  Abdullah  sangat  dekat  dengan  tokoh  masyarakat  dan tokoh  agama  di  Bantaeng  (Moh  Nashir  Basrah,  Wawancara,  10/10/2018;  M.  Saleh, wawancara,  5/10/2018).    Komunikasi  politik  dibangun  secara  intensif.  Setiap berkunjung  ke  Bantaeng  selalu  menyempatkan  dirinya  mendatangi  para  sesepuh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sikap ini menarik simpati masyarakat. Seorang bangsawan yang berpendidikan dan pengusaha tidak memiliki sifat arogan dan elitis. Sikap ini sangat kontras dengan lawan-lawan politiknya yang berjarak dengan warga. Nurdin  Abdullah  memperlihatkan  bagaimana  seorang  kandidat  menjalin  mesrah dengan  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  (Sahajuddin, Wawancara ,  23/10/2018). Nurdin Abdullah lebih aktif mengunjungi para tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut. Kunjungan ini memiliki makna tersendiri bagi tokoh-tokoh yang dikunjungi. Bagi masyarakat yang dikunjungi oleh kandidat merupakan kehormatan dan Nurdin Abdullah paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat dengan baik.
Berjejaring  dan  membangun  komunikasi  dengan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat merupakan sebuah keharusan. Karena mereka memiliki pengaruh yang kaut dalam masyarakat. Di daerah pedesaan dan pengunungan suara tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat dipatuhi oleh masyarakat. Karena itu, dengan menjalin komunikasi  politik  yang  baik  dengan  mereka  diharapkan  mendapatkan  dukungan politik. Apalagi, majunya Nurdin Abdullah sebagai bupati atas permintaan dari tokoh agama dan tokoh masyakarat.  Selain itu, personalitas Nurdin Abdullah juga sangat bagus karena bisa dekat dengan siapa saja dan diterima secara luas oleh masyarakat Bantaeng  (Moh  Nashir  Basrah,  Wawancara,  10/10/2018).  Penerimaan  masyarakat kepada kandidat sangat diperlukan dalam pilkada. Logikanya adalah masyarakat yang berkuasa terpilih tidaknya seorang pemimpin. Jika masyarakat menghendaki, maka sudah tentu kandidat yang didukung pasti terpilih.

## Jatuh-bangunnya Elite politik Lokal
Pilkada merupakan arena sirkulasi elite. Dalam pilkada proses jatuh-bangunnya seorang  elite  politik  lokal  didemonstrasikan.  Nurdin  Abdullah  adalah  penantang — yang  mewakili  kelompok  massa  karena  tidak  menduduki  jabatan  dalam pemerintahan.  Sedangkan  Syahlan  dan  Ibrahim  adalah  elite  birokrasi  sekaligus keluarga  petahana  yang  berusaha  mempertahankan  kekuasaan  keluarga  sebagai bupati.  Dengan  demikian,  maka  pilkada  2008  merupakan  pertarungan antara  elite dan  massa.  Juga,  pertarungan  antara  Nurdin  Abdullah  yang  berusaha  merebut kekuasaan  berhadapan  Ibrahim  dan  Syahlan  yang  berjuang  mempertahankan kekuasaan  keluarga  sebagai  kepala  daerah.  Bila  digambarkan  peta  petarungan kandidat bupati beserta motivasinya bisa disimak pada tabale 1.
Tabel.1. status dan motivasi Nama paslon Status Motivasi Syahlan Solthan & Sahmi M Djamal Keluarga petahana Mempertahankan kekuasaan Ibrahim Solthan & A. Sugiarti Keluarga petahana Nurdin Abdullah & Asli Mustajab Penantang Merebut kekuasaan Arfandy Idris & Irvandi Langgara Penantang Merebut kekuasaan
Dari tabel 1 memperlihatkan dua kubu yang berkompetisi. Kubu pertama, dari keluarga  petahana  yang  berusaha  mempertahankan  kekuasaan.  Mempertahankan kekuasaan  merupakan  motivasi  terbesar  dari  keluarga  yang  sedang  berkuasa. Kekuasaan  senantiasa  dipertahankan  karena  memberikan  gensi,  status,  dan kekayaan  (Andrain,  1992;128).  Lebih  jauh  Andrain  (1992;129)  mengatakan  bahwa motivasi  politisi  adalah  mempertahankan  kekuasaan  adalah  mendapatkan keuntungan  ekonomi  yang  sebesar-besarnya.  Sedangkan  Bellamy  (1990;28) mengatakan  keluarga  petahana  berusaha  mempertahankan  kekuasaan  karena mendapatkan keuntungan bagi penguasa.
Sementara  kubu  kedua  yang  diwakili  Nurdin  Abdullah  dan  Arfandy  Idris berusaha  merebut  kekuasaan  dari  keluarga  petahana.  Merebut  kekuasaan diperkenankan  karena  bagian  dari  demokrasi.  Demokrasi  memastikan  terjadinya sirkulasi  elite  lokal  secara  teratur  dan  adil.  Kubu  kedua  sebagai  penantang  harus menunjukkan  keunggulannya  dan  kerja  kerasnya  agar  masyarakat  pemilih memberikan dukungan politik. Salah satu keunggulan dari kubu penantang adalah sosoknya masih bersih dimata pemilih, jika dibandingkan dengan kubu pertama yang notabene gagal dalam memajukan pembangunan di Bantaeng.
Kelemahan  ini  bisa  menjadi  pertimbangan  bagi  masyarakat  dengan  tidak memilih keluarga petahana. Bagi pemilih yang butuh perubahan, sudah tentu akan memilih  Nurdin  Abdullah  sebagai  bupati.  Sebagaimana  dikatakan  Daeng  Naba, masyarakat sengaja memilih Nurdin Abdullah karena memiliki komitmen politik untuk membangun Bantaeng ( Wawancara , 25/5/2018). Pendapat ini terkonfirmasi dengan keterpilihan Nurdin Abdullah sebagai bupati. Adapun jumlah perolehan suara pada pilkada 2008 bisa dibaca tabel 2.
Tabel.2. Kemenangan massa terhadap elite dalam pilkada
Nama paslon Suara Syahlan Solthan & Sahmi M Djamal 19.270 Ibrahim Solthan & A. Sugiarti 19.802 Nurdin Abdullah & Asli Mustajab 45.360 Arfandy Idris & Irvandi Langgara 15.055 Suara sah 99.487 Suara tidak sah 4.276

## Dokumen KPUD Bantaeng 2008
Tabel  dua  menunjukkan  kemenangan  pasangan  Nurdin  Abdullah  dengan perolehan  45.360  suara.  Kemenangan  ini  dibisa  dibaca  dalam  tiga  hal. Pertama , kemenangan  Nurdin  Abdullah  menunjukkan  keberhasilan  dalam  memperebutkan jabatan bupati. Hal ini mengisyaratkan bahwa dukungan politik masyarakat terhadap Nurdin  Abdullah  menjadi  nyata.  Masyarakat  Bantaeng  yang  datang  melamar  agar bersedia  menjadi  bupati.  Janji  masyarakat  ditepati  dengan  mengantarkan  Nurdin
Abdullah  sebagai  bupati  yang  ke-8.  Ini  membuktikan  bahwa  pilkada  langsung memberikan kuasa besar kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin.
Kedua , kemenangan Nurdin Abdullah menunjukkan proses sirkulasi elite dalam pemerintahan daerah. Nurdin Abdullah yang merupakan bagian dari massa berhasil merebut jabatan bupati dari keluarga petahana. Keberhasilan massa merebut jabatan bupati  merupakan  pukulan  bagi  trah  Solthan  dalam  politik.  Merujuk  Bottomore (2006;123) keberhasilan massa mengganti elite lama karena memiliki kapasitas dan keunggulan  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat.  Pendapat  lain mengatakan:
naiknya Nurdin Abdullah ke tampuk kekuasaan atau kepemimpinan politik menandakan adanya  karakter  dan  kualitas  personal  yang  kuat,  yang  sejalan  dengan  imajinasi masyarakat  akan  sosok  pemimpin  politik  yang  baik.  Untuk  memahami  terbentuknya karakter  dan  kualitas  personal  seseorang,  salah  satunya  bisa  dilakukan  dengan menjelaskan  lingkungan  sosial  tempat  Nurdin  Abdullah  tumbuh  dan  berkembang (Mas’udi dan Ramdhon, 2018;10) .
Ketiga ,  kemenangan  Nurdin  Abdullah  sebagai  bupati    merupakan  bagian kemenangan golongan bangsawan. Dikatakan demikian karena pilkada merupakan kompetisi  antara  golongan  bangsawan  dengan  golongan  biasa.  Bila  selama  ini golongan bangsawan tersingkir dalam kekuasaan, dan golongan yang memerintah adalah  orang  biasa.  Kini  peta  kekuasaan  politik  sedang  berubah.  Pilkada  langsung memberikan  golongan  bangsawan  untuk  berkuasa.  Keterpilihan  Nurdin  Abdullah sebagai bupati bisa ditafsirkan kebangkitan adat yang tidak hanya diarahkan untuk merekonstruksi ekspresi simbol kultural, tetapi  juga menandai sebuah upaya untuk merebut kembali ( reclaim ) otoritas politik dan otoritas sumber daya institusi negara (Afala, 2019;10).
Tiga  bentuk  penafsiran  atas  keterpilihan  Nurdin  Abdullah  sebagai  bupati menandakan terjadi sirkulasi elite lokal di Bantaeng. Golongan massa menjadi elite politik  merupakan  gerak  sejarah  yang  tidak  bisa  dipungkiri.  Alasannya  adalah kekuasaan selalu memiliki limitasi. Limitasi tersebut merupakan isyarat bagi individu bahwa kedudukan sebagai elite tidak selamanya. Posisi yang mereka sandang tidak langgeng  karena  akan  diganti  atau  digeser  oleh  kelompok  lainnya.  Bahkan,  ada sinyalemen  yang  mengatakan  bahwa  tidak  ada  satu  kekuatan  yang  mampu
menghalangi perubahan dalam elite politik. Cepat atau lambat mereka yang menjadi elite  politik  akan  berubah  posisi  (Haryanto,  2005;88)  mengikuti  arus  perubahan politik dalam masyarakat yang sedang berubah. Sebab proses sirkulasi elite tidak bisa dihindari oleh penguasa itu sendiri (Bellamy, 1990;57).

## Mengambil Tiga Pelajaran
Sirkulasi elite politik merupakan bagian penting dalam memastikan bekerjanya demokrasi di tingkat lokal. Kita sudah sepakat dengan menempatkan pilkada sebagai instrumentasi berjalannya proses sirkulasi elite politik. Dalam sirkulasi elite tersebut, memungkinkan  terjadi  pergantian  kepala  daerah.  Itu  artinya,  sirkulasi  elite  politik melalui pilkada memberikan kesempatan kepada massa untuk menjadi elite politik lokal. Transformasi Nurdin Abdullah dari massa menjadi elite politik lokal memberikan pelajaran  yang  sangat  berharga.  Nurdin  Abdullah  telah  mampu  menerobos kekuasaan yang selama ini dimonopoli oleh elite  politik lama. Keberhasilan Nurdin Abdullah menjadi elite politik lokal sejalan dengan analisa Bottomore (2006;17):
semua  masyarakat  yang  memerintah,  pada  masa  lalu  dan  mendatang  adalah  sejarah tentang  elite  yang  berkuasa.  ..akan  selalu  ada  satu  kelas  yang  berkuasa  dengan demikian akan ada massa yang diperintah.
Ini  menandakan  bahwa  perjuangan  untuk  menjadi  elite  yang  berkuasa  akan selalu ada dalam masyarakat. Motivasi massa menjadi elite politik lokal karena tiga hal. Pertama , karena ingin berkuasa. Motivasi untuk berkuasa hadir dalam di kalangan elite  maupun  di  kalangan  massa.  Kekuasaan  menjadi  barang  yang  berharga  untuk diperebutkan.  Karena  dengan  berkuasa,  maka  status,  gensi,  dan  pengaruh  akan diperoleh  sebagai  bentuk  pencapaian,  penghargaan,  dan  prestasi.  Salah  satu  ciri masyarakat modern adalah senantiasa mengejar prestasi. Berkuasa berarti prestasi. Karena memiliki pengaruh besar dan pada saat yang sama mereka sebagai elite politik bisa  memproduksi  kesadaran  akan  pentingnya  merealisasikan  kebaikan  bersama. Bahasa lainnya, kekuasaan untuk publik.
Kedua ,  keberhasilan  Nurdin  Abdullah  menjadi  elite  politik  lokal  bisa  menjadi contoh  bagi  kalangan  massa  dalam  perjuangan  untuk  meraih  kekuasaan  kepala daerah.  Selama  ini  politik  lokal  di  Bantaeng  selalu  digambarkan  dan  dikuasi  oleh
kerabat  Solthan.  Gambar  ini  kemudian  dipatahkan  dengan  kemampuan  Nurdin Abdullah  menjadi  elite  politik.  Itu  artinya,  Nurdin  Abdullah  telah  membuat  sejarah baru di Bantaeng. Sirkulasi berjalan dari massa menuju elite politik mengikuti aturan demokrasi. Sirkulasi ini menguburkan trah Solthan dalam kekuasaan. Fenomena ini mengkonfirmasi  analisa  Bottomore  (2006;57)  mengenai  keruntuhan  dan pembaharuan elite yang berkuasa. Elite lama yang diwakili trah Soltan runtuh dalam kekuasaan. Sementara elite baru yang diperankan Nurdin Abdullah memperbaharuinya.  Pertistiwa  ini  menegaskan  sirkulasi  elite  diantara  dua  strata yakni dari massa menjadi elite politik berjalan normal sebagaimana yang diinginkan masyarakat Bantaeng.
Ketiga ,  rute  yang  diperankan  Nurdin  Abdullah  untuk  menjadi  kepala  daerah menunjukkan  keberhasilan  dalam  melakukan  mobilisasi  sosial.  Mobilisasi  sosial  ini tempuh  melalui  kerja  keras  dan  kesungguhan hati  dalam  upaya  (Mas’udi  dan Ramdhon,  2018;3)  membawa  trah  kerajaan  dalam  pusaran  kekuasaan.  Dengan membawa trah kerajaan Bantaeng masuk dalam politik sudah tentu memberikan dua keuntungan secara paralel. Secara kultural akan terjadi penguatan masyarakat  adat dalam  kekuasaan.  Kebesaran  masa  lalu  tiba-tiba  hadir  dihadapan  publik  dengan kehadiran  Nurdin  Abdullah  dalam  kekuasaan.  Hal  ini  pula  menunjukkan  bahwa keturunan kerajaan Bantaeng mampu bersaing dengan elite politik yang selama ini berkuasa.
Secara politis kehadiran  Nurdin Abdullah menandakan kembalinya keturunan kerajaan  dalam  kekuasaan.  Makna  yang  tersirat  dari  keterpilihan  Nurdin  Abdullah sebagai  bupati  semakin  memperkuat  eksistensi  trah  kerajaan  Bantaeng  di  tingkat lokal.  Kehadiran  Nurdin  Abdullah  dalam    kekuasaan  menambah  daftar  panjang eksistensi  kaum  bangsawan  dalam  kekuasaan.  Secara  umum  kalkulasi  Klienken (2010;169)  mencatat  sebanyak  25  kesultanan  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia sudah  bangkit  secara  politik.  Ada  yang  aktif  dalam  perebutan  kekuasaan  politik, namun tidak sedikit diantara mereka bermain di belakang layar. Perihal kebangkitan kaum bangsawan, juga terjadi Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten dan kota sembilan dipimpin oleh kaum bangsawan (Haboddin, 2012;578).
Tiga  bentuk  pelajaran  yang  bisa  ditarik  dari  proses  sirkulasi  elite  lokal  di Bantaeng. Dalam sirkulasi politik sudah pasti akan ada yang menjadi penguasa dan dikuasai.  Kejatuhan  elite  lama  dalam  kekuasaan  berarti  kehilangan  jabatan  dan pengaruh.  Kejatuhan  ini  akan  berdampak  pada  generasi  berikutnya.  Bahkan,  ada yang  kehilangan  arah  hingga  jatuh  miskin.  Sebaliknya,  elite  baru  yang  berhasil mendapatkan  kekuasaan  akan  menciptakan  citra  superioritas  dan  pada  saat  yang sama memperkuat posisinya: sebagai elite politik yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan memiliki kekuasaan secara moral (Keller; 1995;123) karena terpilih melalui pilkada secara langsung, bebas, adil, dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Benedict.  R.O.G.  (2000). Kuasa  Kata:  Jelajah  Budaya  Politik  di  Indonesia . Jogjakarta: Mata Bangsa.
Andrain,  Charles.  (1992). Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial. Jogjakarta:  Tiara Wacana.
Aspinall,  Edward  dan  Mada  Sukmajati  (ed).  (2015). Politik  Uang  di  Indonesia. Jogjakarta: Polgov.
Aspinall, Edward. (2014) . ‘Agensi dan  Kepentingan Massa dalam Masa Transisi  dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia’ Jurnal Prisma, Vol. 33. (1). pp.77-97.
Afala, Laode Mahdani. (2019). Rezim Adat dalam Politik Lokal . Malang: UB Press.
Bellamy, Richard. (1990). Teori Sosial Modern Perspektif Itali . Jakarta: LP3ES.
Bottomore, BT. (2006). Elite dan Masyarakat . Jakarta: Akbar Tandjung Institute. Haboddin, Muhtar. (2012) . ‘Kemenangan Karaeng dalam Pilkada’ Jurnal Aliansi.vol.4. (1) Januari.pp.577-593.
Hartiningsih, Maria. (2015) . ‘Di Timur, Matahari Bersinar’ Kompas, 21 September. Haryanto. (2005). Kekuasaan Suatu Bahasan Pengantar .Jogjakarta: Plod dan JIP. Haryanto.  (2017). Elite  Massa  dan  Kekuasaan:  Suatu  Bahasan  Pengantar .  Jogjakarta: DPP dan JIP.
Held, David. (2007). Models of Democracy . Jakarta: Akbar Tandjung Institute. Keller, Susanne. (1995). Penguasa dan Kelompok Eli t. Jakarta: Rajawali Press.
Klinken, Gerry van. (2007). Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia . Jakarta: YOI.
Klienken, Gerry van, ‘Kembalinya Para Sultan’ dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed). (2010). Adat dalam Politik Indonesia . Jakarta: YOI. Koesters,  Paul-Heinz.  (1987). Tokoh-Tokoh  Ekonomi  Mengubah  Dunia .  Jakarta: Gramedia.
Lay, Cornelis. (2006). Inovolusi Politik: Esei-esei Transisi Indonesia . Jogjakarta: Plod dan JIP.
Mas’oed,  Mohtar. (1989). Studi  Hubungan  Internasional  Tingkatan  Analisis  dan Teoritisi. Jogjakarta: PAU-UGM.
Mas’udi,  Wawan  dan  Akhmad  Ramdhon. (2018). Jokowi  Dari  Bantaran  Kalianyar  ke Istana. Jakarta: Gramedia.
Onghokham.  (1982) .  ‘Kepemimpinan  dalam  Sejarah  Indonesia’  Jurnal  Prisma,  No.6 Juni, pp.3-11
Putra,  Heddy  Shri  Ahimsa.  (1988).  Minawang:  Hubungan  Patron-Klien  di  Sulawesi Selatan. Jogjakarta: UGM Press.
Reid, Anthony. (2019). Sejarah Modern Awal Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES.
Roskin, Michael G dkk. (2016). Pengantar Ilmu Politik . Jakarta: Kencana
Sidel, John, ‘Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia’ dalam Jhon
Harriess,  Kristian Stokke, dan Olle Torquist (ed). (2004). Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.
Sugiono, ‘Kehidupan Demokrasi di Tingkat Lokal: Pengalaman Indonesia’ dalam Riza Noer Arfani (ed). (1996). Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
Simanungkalit, Salomo. (2013) . ‘Pemimpin untuk Rakyat’ Kompas, 10 Desember. Winters, Jeffrey A. 2014. ‘Oligarki dan Demokrasi’ Jurnal Prisma, Vol. 33. (1).pp.11-34. Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki . Jakarta: Gramedia.
Wolff, Jonathan. (2018). Pengantar Filsafat Politik . Bandung: Nusamedia.
Zuhro, Siti. (2009). Peran Aktor dalam Demokratisasi . Jogjakarta: Ombak.

## Wawancara
Wawancara, Hamzah Ketua KPUD Bantaeng pada tanggal 10 Oktober 2018. Wawancara, Moh, Nashir Basrah Tokoh NU di Bantaeng, 10 Oktober 2018
Wawancara,  Sulaiman  Abdul  Hakim,  Dinas  Kesehatan  Prov  Sulsel  pada  tanggal  17 Januari 2020
Wawancara,  Daeng Naba di Bantaeng pada tanggal 25 Mei 2018
Wawancara, Tedi di Jogjakarta pada tanggal, 29 Januari 2020 Wawancara, Sukri Tamma, 15 November 2018
Wawancara, M. Saleh, Ketua Bawaslu Bantaeng 16 Oktober 2018 Wawancara, Sahajuddin di Makassar, pada tanggal 23 Oktober 2018