http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745

## Analisis Kebijakan Penghentian Rekruitmen Guru PNS Tahun 2021
Riska Mutia Nur Putri 1 , Ajeng Kurniawti 2 , Muhammad Zaky Ardiansyah 3 , Farid Setiawan 4 Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 1234
Email : riska2000031143@webmail.uad.ac.id 1 , ajeng2100031074@webmail.uad.ac.id 2 , ardiansyah2100031122@webmail.uad.ac.id 3 , farid.setiawan@pai.uad.ac.id 4

## Abstract
The teacher acts as a source of information, guides students in the learning process, and provides valuable experience. Through the education they provide, teachers can help students to develop into competent, creative and broad-minded individuals. The existence of a policy to stop the recruitment of PNS teachers can threaten the availability of qualified teachers.  In  the  PNS  teacher  recruitment  system,  being  a  PNS  teacher  offers  career  stability,  financial  security,  and various benefits. However, with the termination of PNS teacher recruitment, opportunities to become PNS teachers have become increasingly limited. In this research, we will discuss the important implications of the 2021 civil servant teacher recruitment dismissal policy on the availability and quality of teachers. The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques through literature study. The result of this analysis is that the policy of ending PNS teacher recruitment in 2021 in Indonesia is a complex decision with a significant impact on the education sector. Budget control is  one  of  the  main  reasons  behind  this  policy,  but  it  is  necessary  to  consider  the  implications  for  teacher  supply  and education quality.
Keywords: Teachers, Education, Policy.

## Abstrak
Guru berperan sebagai sumber informasi, membimbing siswa dalam proses belajar, dan memberikan pengalaman yang berharga.  Melalui  pendidikan  yang  mereka  berikan,  guru  dapat  membantu  siswa  untuk  berkembang  menjadi  individu yang kompeten, kreatif, dan berwawasan luas. Adanya kebijakan pemberhentian rekrutmen guru PNS dapat mengancam ketersediaan guru yang berkualitas. Dalam sistem rekrutmen guru PNS, menjadi guru PNS menawarkan stabilitas karir, keamanan finansial, dan berbagai tunjangan. Namun, dengan penghentian rekrutmen guru PNS, peluang untuk menjadi guru PNS menjadi semakin terbatas. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pentingnya implikasi dari kebijakan pemberhentian rekrutmen guru PNS 2021 terhadap ketersediaan dan kualitas guru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka.  Hasil  dari  analisis  ini  adalah  kebijakan penghentian rekrutmen guru PNS pada tahun 2021 di Indonesia merupakan keputusan yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan. Pengendalian anggaran menjadi salah satu alasan utama di balik kebijakan ini, tetapi perlu dipertimbangkan implikasinya terhadap ketersediaan guru dan kualitas pendidikan.
Kata Kunci : Guru, Pendidikan, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Guru  merupakan  sosok  penting  dalam kehidupan  setiap  individu.  Mereka  memiliki peran  yang  tak  tergantikan  dalam  proses pembelajaran  dan  perkembangan  seseorang. Guru bukan hanya sekadar pendidik, tetapi juga sebagai  pemandu,  motivator,  dan  inspirator. Sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab besar  dalam  membentuk  generasi  masa  depan (Nurlindah  et  al.,  2020).  Mereka  adalah  garda terdepan  dalam  mentransfer  pengetahuan  dan keterampilan kepada para siswa. Guru berperan sebagai  sumber  informasi,  membimbing  siswa dalam proses belajar, dan memberikan pengalaman  yang  berharga.  Melalui  pendidikan yang  mereka  berikan,  guru  dapat  membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang kompeten,  kreatif,  dan  berwawasan  luas.  Guru
juga  bertanggung  jawab  dalam  mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan persaingan di dunia nyata.
Peran  guru  tidak  hanya  terbatas  pada materi pelajaran di dalam kelas, tetapi juga dalam memengaruhi  kehidupan  siswa  secara  holistik. Guru  memiliki  kesempatan  untuk  membantu siswa  mengembangkan  potensi  mereka  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  seperti  keterampilan sosial,  kepemimpinan,  dan  nilai-nilai  moral. Mereka tidak hanya mengajar siswa tentang fakta dan konsep, tetapi juga membantu mereka untuk mengembangkan sikap positif, rasa percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam hubungan yang  erat  antara  guru  dan  siswa,  terjalinlah interaksi yang mendalam yang dapat membentuk karakter  siswa  dan  membimbing  mereka  dalam menghadapi  berbagai  situasi  kehidupan.  Guru
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
adalah tulang punggung sistem pendidikan yang memiliki  peran  sentral  dalam  membentuk generasi  masa  depan.  Namun,  dalam  beberapa kasus, kebijakan pemberhentian rekrutmen guru PNS menjadi isu yang menimbulkan kekhawatiran  dan  kontroversi  dalam  dunia pendidikan.
Rekrutmen  adalah  proses  seleksi  dan perekrutan  individu  untuk  mengisi  posisi  atau peran  tertentu  dalam  suatu  organisasi  atau instansi (Halisa, 2020). Definisi ini merujuk pada serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tenaga kerja  untuk  menarik,  menyeleksi,  dan  memilih calon yang paling sesuai dengan persyaratan dan kriteria  yang  telah  ditetapkan  (Hidayat  & Asriyantini,  2020).  Proses  rekrutmen  biasanya dimulai  dengan  pengidentifikasian  kebutuhan organisasi  akan  tenaga  kerja  baru,  baik  untuk mengisi  posisi  yang  kosong  maupun  untuk mengantisipasi  pertumbuhan  dan  perubahan  di masa  depan.  Langkah  selanjutnya  adalah menyusun  deskripsi  pekerjaan  dan  persyaratan yang  diperlukan  untuk  posisi  tersebut.  Setelah itu,  dilakukan  penyebaran  informasi  lowongan kerja, baik melalui iklan, media sosial, situs web perusahaan, atau melalui agen rekrutmen.
Kebijakan  pemberhentian  rekrutmen  guru PNS  dapat  mengancam  ketersediaan  guru  yang berkualitas. Dalam sistem rekrutmen guru PNS, menjadi  guru  PNS  menawarkan  stabilitas  karir, keamanan  finansial,  dan  berbagai  tunjangan. Namun,  dengan  penghentian  rekrutmen  guru PNS, peluang untuk menjadi guru PNS menjadi semakin  terbatas.  Hal  ini  dapat  mengurangi minat individu untuk memilih karir sebagai guru, terutama bagi mereka yang mencari stabilitas dan jaminan  keuangan  dalam  pekerjaan  mereka. Akibatnya,  ketersediaan  guru  berkualitas  dapat menurun dan mengganggu kelangsungan pendidikan yang berkualitas.
Selain  itu, kebijakan pemberhentian rekrutmen  guru  PNS  juga  dapat  mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan ketersediaan  guru  yang  terbatas,  dapat  terjadi kekurangan  tenaga  pengajar  dalam  berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan  peningkatan  rasio  siswa-guru, yang  pada  gilirannya  dapat  mempengaruhi interaksi  individu  antara  guru  dan  siswa,  serta
kualitas  pengajaran  secara  keseluruhan.  Selain itu,  kurangnya  guru  yang  berkualitas  dapat berdampak  pada  mutu  pendidikan,  pencapaian akademik  siswa,  dan  perkembangan  pribadi mereka.
Tentu  saja,  kebijakan  pemberhentian rekrutmen  guru  PNS  mungkin  memiliki alasan- alasan  tertentu,  seperti  efisiensi  anggaran, penyesuaian  kebutuhan  tenaga  pengajar  dengan jumlah  siswa,  atau  perubahan  dalam  kebijakan pendidikan.  Namun,  penting  bagi  pemerintah dan  pemangku  kepentingan  dalam  pendidikan untuk  mempertimbangkan  dampak  jangka panjang  dari  kebijakan  ini.  Diperlukan  strategi yang  holistik  untuk  memastikan  ketersediaan guru yang berkualitas. Dalam penelitian ini, akan dibahas  mengenai  pentingnya  implikasi  dari kebijakan  pemberhentian  rekrutmen  guru  PNS 2021.

## METODE
Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dimana  metode  penelitian  kualitatif  merupakan suatu  metode  riset  yang  bersifat  objektif  dan deskriptif (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan  data  menggunakan  metode  studi literatur dari sumber-sumber terkait seperti jurnal penelitian,  internet,  dan  sumber  lainnya.  Hasil penelitian berlandaskan teori dan juga berdasarkan pada situasi dan kondisi subjek yang diteliti  saat  ini  sehingga  dalam  penulisan  jurnal ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyakarakat dan  juga  pada  metode  penelitian  ini  peneliti menggunakan perspektif dari partisipan mesyakarakat sebagai gambaran yang diutamakan  dalam  memperoleh  hasil  penelitian (Pangestuti et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perbedaan PNS Dengan PPPK
Berdasarkan  undang-undang  nomor  5 tahun  2014  dijelaskan  tentang  definisi  Aparatur Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN. yakni  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Pada undang-undang  nomo  5  tahun  2014  dijelaskan juga  perbedaan  PNS  dengan  PPPK.  Pegawai
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan (Kemenkeu, 2014).
Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki  nomor induk  pegawai  secara  nasional  dan  PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai  dengan  perjanjian  kerja  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi  Pemerintah  dan  ketentuan  Undang- Undang  ini.  Selain  adanya  perbedaan  pada kontrak  kerja,  Hak  dari  PNS  dan  PPPK  juga berbeda.  PNS  memiliki  hak  mendapatkan  gaji, tunjangan,  fasilitas,  cuti,  jaminan  pensiun,  hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK hanya memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Perbedaan  hak  yang  didapatkan  antara Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK) dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua  kelompok  tersebut.  Pertama,  dari  segi kepastian  karir,  PNS  umumnya  memiliki kestabilan  karir  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  PPPK.  Sebagai  PNS,  mereka  memiliki jaminan  keamanan  pekerjaan,  perlindungan hukum  yang  kuat,  serta  kemungkinan  promosi dan  kenaikan  pangkat  berdasarkan  aturan  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  memberikan  rasa stabilitas  dan  kepastian  dalam  berkarir  sebagai PNS.
Sementara itu, PPPK memiliki keistimewaan  dalam  hal  fleksibilitas  kontrak kerja.  Mereka  dapat  dipekerjakan  dengan kontrak  kerja  berjangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kebutuhan  instansi  atau  proyek  yang sedang berlangsung. Namun, hal ini juga berarti
bahwa kestabilan dan kepastian karir PPPK lebih rendah dibandingkan dengan PNS.
Dampak  lainnya  terletak  pada  aspek keuangan  dan  tunjangan.  Sebagai  PNS,  mereka memiliki  akses  terhadap  tunjangan  dan  fasilitas khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan  pensiun,  dan  lain  sebagainya.  Di  sisi lain,  PPPK  biasanya  mendapatkan  tunjangan yang  lebih  terbatas  atau  mengikuti  ketentuan yang berlaku pada sektor non-PNS.
Selain  itu,  perbedaan  hak  juga  dapat mempengaruhi pengembangan karir dan peluang pendidikan. PNS memiliki akses yang lebih luas terhadap  program  pelatihan  dan  pengembangan karir  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Mereka juga dapat mengikuti program pendidikan lanjutan dan memiliki peluang untuk meningkatkan  kualifikasi  dan  keterampilan mereka. PPPK, sementara itu, mungkin memiliki akses  yang  lebih  terbatas  atau  harus  mencari peluang pengembangan karir mereka sendiri.
Dampak  perbedaan  hak  antara  PNS  dan PPPK juga dapat berdampak pada motivasi dan minat individu untuk memilih karir dalam sektor publik.  Keuntungan  yang  lebih  besar  yang diperoleh  oleh  PNS  dalam  hal  kestabilan  karir, keuangan, dan fasilitas mungkin menjadi faktor penentu  bagi  sebagian  orang  dalam  memilih menjadi  PNS.  Sementara  itu,  PPPK  mungkin menarik  bagi  mereka  yang  mencari  fleksibilitas dan peluang kerja yang beragam.
Dalam  keseluruhan,  perbedaan  hak  yang diperoleh  antara  PNS  dan  PPPK  memiliki dampak  yang  signifikan  pada  karir,  keuangan, tunjangan,  pengembangan  karir,  dan  motivasi individu. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan  terkait  untuk  mempertimbangkan dampak  ini  dalam  merancang  kebijakan  dan memastikan kesejahteraan kedua kelompok ini. Kebijakan  Penghentian  Rekrutmen  Guru PNS
Di Indonesia, pemerintah memiliki rencana ambisius untuk guru honorer, termasuk penunjukan  satu  juta  guru  honorer  sebagai bagian  dari  program  rekrutmen  pegawai pemerintah yang dikenal dengan PPPK (dengan perjanjian  kerja)  pada  tahun  2021  (Debora, 2021). Pemerintah membuka rekrutmen Pegawai
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK) tahun  2021  dengan  tujuan  untuk  mengatasi beberapa tantangan dan kebutuhan dalam bidang pendidikan.  Beberapa  alasan  utama  di  balik keputusan ini adalah:
1. Peningkatan  kebutuhan  akan  guru:  Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan  dalam  kebutuhan  akan  guru  di seluruh  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh pertumbuhan  populasi  siswa,  pembukaan sekolah  baru,  dan  peningkatan  akses terhadap  pendidikan.  Dengan  membuka  1 juta  lowongan  PPPK,  pemerintah  berusaha untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
2. Fleksibilitas  dalam  pengelolaan  tenaga pendidik:  Dengan  membuka  rekrutmen PPPK,  pemerintah  dapat  mengelola  tenaga pendidik  dengan  lebih  fleksibel.  PPPK memiliki  kontrak  kerja  berjangka  waktu tertentu  yang  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan instansi atau proyek tertentu. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan guru dengan lebih efisien dan responsif.
3. Memperluas  kesempatan  kerja:  Pembukaan 1  juta  lowongan  PPPK  memberikan kesempatan  kerja  yang  lebih  luas  bagi individu  yang  berminat  menjadi  guru. Banyak  lulusan  pendidikan  yang  ingin berkarir  di  bidang  ini,  namun  keterbatasan lowongan guru PNS dapat menjadi kendala. Dengan membuka rekrutmen PPPK,
pemerintah  memberikan  peluang  kepada individu yang berpotensi menjadi guru untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan: Dengan membuka  rekrutmen  PPPK,  pemerintah memiliki  kesempatan  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan.  Proses  seleksi  yang ketat dan standar kualifikasi yang ditetapkan dapat memastikan bahwa hanya calon yang berkualitas  dan  kompeten  yang  diterima sebagai guru. Dengan demikian, diharapkan akan  terjadi  peningkatan  dalam  metode pengajaran, pemahaman materi, dan kualitas interaksi guru-siswa.
5. Pengendalian anggaran: Salah satu pertimbangan dalam menghentikan rekrutmen  guru  PNS  adalah  terkait  dengan pengendalian anggaran. Membuka rekrutmen PPPK dapat memberikan alternatif  yang  lebih  hemat  biaya  bagi pemerintah, karena mereka dapat dipekerjakan dengan kontrak kerja berjangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  dapat membantu  mengendalikan  pengeluaran  dan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan.
Pemerintah  berharap  bahwa  pembukaan rekrutmen PPPK dengan jumlah yang signifikan akan  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi sektor pendidikan dan memastikan ketersediaan guru yang berkualitas. Dalam jangka waktu yang lebih  lama,  pemerintah  juga  dapat  terus mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan ini untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan karir para guru.
Pada seleksi PPPK kali ini, setiap pendaftar diberi  kesempatan  mengikuti  ujian  seleksi sampai  tiga  kali.  Jika  gagal  pada  kesempatan pertama,  dapat  belajar  dan  mengulang  ujian hingga  dua  kali  lagi.  Bisa  dilakukan  di  tahun yang sama atau berikutnya (Putra & Putra, 2020). Sayangnya,  informasi  serta  tindak  lanjut mengenai  program  PPPK  sempat  tidak  begitu jelas  seperti  syarat  yang  berubah-ubah,  tanggal pendaftaran  yang  sempat  mundur,  dan  juga formasi pada setiap daerahnya.

## Dampak  Kebijakan  Penghentian  Rekrutmen Guru PNS
Kebijakan  penghentian  rekrutmen  guru PNS  pada  tahun  2021  di  Indonesia  merupakan keputusan  yang  memiliki  dampak  signifikan terhadap  sektor  pendidikan.  Langkah  ini menandai  perubahan  dalam  strategi  pemerintah terkait pengelolaan tenaga pendidik di negara ini. Salah  satu  alasan  utama  di  balik  kebijakan penghentian  rekrutmen  guru  PNS  pada  tahun 2021  adalah  pengendalian  anggaran.  Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola  anggaran  publik.  Menghentikan rekrutmen guru PNS diharapkan dapat membantu  mengurangi  beban  keuangan  negara dengan mengendalikan jumlah guru yang masuk dalam  sistem  PNS  yang  memerlukan  gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Penghentian ini
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
juga  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  untuk melakukan  efisiensi  anggaran  dalam  berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Namun,  dampak  dari  kebijakan  ini terhadap ketersediaan guru dan kualitas pendidikan perlu diperhatikan. Dengan penghentian rekrutmen guru PNS, peluang untuk menjadi guru PNS menjadi semakin terbatas. Hal ini  dapat  mengurangi  minat  individu  untuk memilih  karir  sebagai  guru,  terutama  bagi mereka  yang  mencari  stabilitas  dan  jaminan keuangan  dalam  pekerjaan  mereka.  Akibatnya, ketersediaan  guru  yang  berkualitas  dapat menurun dan mengganggu kelangsungan pendidikan yang berkualitas.
Penelitian  dari  Sukma  dkk (2020) membuktikan  bahwa  persepsi  profesi  guru berpengaruh  terhadap  minat  menjadi  guru. Persepsi  profesi  guru  PNS  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  minat  individu  untuk memilih  karir  sebagai  guru.  Persepsi  ini mencakup  gambaran  umum  yang  dimiliki  oleh masyarakat,  calon  guru,  dan  individu  lainnya tentang  profesinya.  Berikut  ini  adalah  beberapa alasan mengapa persepsi profesi guru PNS dapat mempengaruhi minat menjadi guru:
1. Stabilitas  dan  jaminan  keamanan  kerja:
Profesi  guru  PNS  dianggap  memiliki stabilitas dan jaminan keamanan kerja yang tinggi.  Sebagai  PNS,  guru  memperoleh perlindungan  hukum  yang  kuat,  termasuk kepastian dalam hal pengangkatan, kenaikan pangkat, dan tunjangan pensiun. Persepsi ini membuat  individu  yang  mencari  keamanan pekerjaan cenderung tertarik untuk memilih karir sebagai guru PNS.
2. Kesejahteraan  dan  tunjangan:  Persepsi tentang  kesejahteraan  dan  tunjangan  yang diperoleh sebagai guru PNS juga mempengaruhi  minat  individu.  Guru  PNS mendapatkan gaji yang stabil dan adil, serta berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan  profesional.  Hal ini  menciptakan persepsi  bahwa  menjadi  guru  PNS  dapat memberikan  kehidupan  yang  nyaman  dan layak.
3. Status sosial dan penghargaan: Profesi guru PNS  dianggap  memiliki  status  sosial  yang
tinggi  dan  mendapatkan  penghargaan  dari masyarakat.  Guru  sering  dihormati  karena peran  mereka  dalam  mendidik  generasi muda  dan  membentuk  masa  depan  bangsa. Persepsi  ini  dapat memberikan  kebanggaan dan kepuasan emosional bagi individu yang memilih karir sebagai guru PNS.
4. Kesempatan  pengembangan  dan  kenaikan pangkat:  Sebagai  guru  PNS,  individu memiliki
kesempatan untuk mengembangkan  diri  dan  meningkatkan kualifikasi  melalui  berbagai  pelatihan  dan pendidikan  lanjutan.  Selain  itu,  ada  sistem kenaikan pangkat yang jelas yang berdasarkan  prestasi  dan  masa  kerja. Persepsi  akan  kesempatan  pengembangan karir ini dapat meningkatkan minat individu untuk menjadi guru PNS.
5. Akses  ke  fasilitas  pendidikan  dan  sumber daya: Guru PNS memiliki akses yang lebih baik  ke  fasilitas  pendidikan  dan  sumber daya,  seperti  perpustakaan,  laboratorium, dan  bahan  ajar  yang  memadai.  Persepsi  ini menciptakan keyakinan bahwa menjadi guru PNS  akan  memberikan  lingkungan  kerja yang mendukung dan memberikan kesempatan  untuk  memberikan  pendidikan berkualitas kepada siswa.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  telah terjadi  peningkatan  signifikan  dalam  kebutuhan akan guru di seluruh Indonesia dan Pengangkatan  PPPK  yang  mencapai  puluhan ribu  tidak  menyelesaikan  masalah  kekurangan guru  ini,  karena  PPPK  hanya  perubahan  status guru  (Kemenag,  2023).  Pertumbuhan  populasi siswa, pembukaan sekolah baru, dan peningkatan akses  terhadap  pendidikan  menjadi  faktor  yang berkontribusi  terhadap  peningkatan  kebutuhan ini.  Dengan  penghentian  rekrutmen  guru  PNS, dikhawatirkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan  dan  ketersediaan  guru  akan  semakin memperburuk.  Rasio  siswa-guru  yang  sudah tinggi di banyak sekolah dapat meningkat,  yang akan mengganggu interaksi individu antara guru dan  siswa.  Hal  ini  berpotensi  berdampak  pada kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pada pencapaian akademik siswa.
Selain  itu,  penghentian  rekrutmen  guru PNS juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
ketersediaan  guru  yang  terbatas,  dapat  terjadi kekurangan  tenaga  pengajar  dalam  berbagai tingkatan pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi  kemampuan  sekolah  untuk menyediakan  pendidikan  yang  berkualitas  dan berdampak  negatif  pada  pencapaian  siswa. Kurangnya  guru  yang  berkualitas  juga  dapat berdampak  pada  mutu  pendidikan,  pemahaman materi siswa, dan perkembangan potensi mereka.
Dalam  hal  kesejahteraan  guru,  kebijakan ini  juga  mempengaruhi  mereka  yang  telah menjadi guru PNS. Pemerintah perlu memastikan  bahwa  guru  PNS  yang  ada  tetap mendapatkan  perlindungan  dan  fasilitas  yang layak. Peningkatan karir dan peluang pengembangan  juga  harus  menjadi  perhatian agar  guru  tetap  termotivasi  dan  berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka.
Meskipun  penghentian  rekrutmen  guru PNS  memiliki  potensi  dampak  negatif,  penting untuk mencatat bahwa pemerintah juga membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  untuk  mengisi kekurangan  guru.  Dengan  membuka  1  juta lowongan  PPPK,  pemerintah  berupaya  untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik yang diperlukan  dalam  sektor  pendidikan.  PPPK memberikan  alternatif  dalam  mengelola  tenaga pendidik  dengan  fleksibilitas  kontrak  kerja berjangka  waktu  tertentu.  Namun,  masih  perlu dievaluasi apakah jumlah lowongan PPPK yang tersedia  dapat  mengimbangi  kebutuhan  guru yang ada.
Dalam  konteks  pengembangan  sistem pendidikan, penting untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki  dan  mengembangkan  sistem pendidikan di Indonesia. Penghentian rekrutmen guru PNS menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan  perubahan  dan  penyesuaian  dalam pengelolaan  tenaga  pendidik.  Namun,  perlu diingat bahwa pemenuhan kebutuhan guru yang berkualitas  dan  ketersediaan  pendidikan  yang baik  adalah  faktor  penting  dalam  mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Dalam kesimpulannya, kebijakan penghentian  rekrutmen  guru  PNS  pada  tahun 2021  di  Indonesia  merupakan  keputusan  yang
kompleks  dengan  dampak  yang  signifikan terhadap sektor pendidikan. Pengendalian anggaran  menjadi  salah  satu  alasan  utama  di balik kebijakan ini, tetapi perlu dipertimbangkan implikasinya  terhadap  ketersediaan  guru  dan kualitas pendidikan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah penggantian guru yang efektif dan berkelanjutan dilakukan  melalui  rekrutmen  PPPK  dan kebijakan  lainnya.  Upaya  untuk  memperbaiki sistem  pendidikan  harus  terus  dilakukan  guna meningkatkan akses, kualitas, dan kesejahteraan guru,  serta  mencapai  tujuan  pembangunan pendidikan yang lebih baik.

## SARAN
Berdasarkan
analisis mengenai penghentian  rekrutmen  guru  PNS,  terdapat beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan, yakni  pemerintah  perlu  melakukan  evaluasi mendalam  terkait  kebutuhan  guru  di  setiap wilayah  dan  jenjang  pendidikan.  Hal  ini  akan membantu dalam menentukan apakah penghentian rekrutmen guru PNS sesuai dengan kebutuhan  aktual  atau  apakah  ada  kekurangan yang perlu segera ditangani.
Selain  memperhatikan  jumlah  guru  yang dibutuhkan,  penting  juga  untuk  fokus  pada peningkatan  kualitas  dan  profesionalisme  guru. Pemerintah  perlu  memberikan  pelatihan  dan pengembangan  yang  memadai  bagi  guru  yang ada,  sehingga  mereka  dapat  memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Peningkatan kualitas guru juga akan meningkatkan citra dan persepsi terhadap profesi guru secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Debora,  Y.  (2021). Update  PPPK  2021:  Soal formasi guru agama hingga system kontrak. Tirto.Id.  https://tirto.id/update-pppk-2021- soal-formasi-guru-agama-hingga-sistem- kontrak-f8W5
Halisa, N. N. (2020). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia" Sistem Rekrutmen, Seleksi, Kompetensi  dan  Pelatihan"  Terhadap Keunggulan Kompetitif: Literature Review. ADI  Bisnis  Digital  Interdisiplin  Jurnal ,
1 (2), 14–22.
Hidayat,  &  Asriyantini.  (2020).  Analisis  Pola
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index
Vol. 8. No. 2 Juni 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
Rekrutmen  Tenaga  Pendidik. Jambura Journal of Educational Management , 1 (2), 60–70. Kemenag.  (2023). 4.000  per  Tahun  Pensiun, Kemenag  Bahas  Upaya  Pemenuhan  Guru Madrasah . Kemenag.Go.Id. https://kemenag.go.id/nasional/4-000-per- tahun-pensiun-kemenag-bahas-upaya- pemenuhan-guru-madrasah-Kpa96 Kemenkeu.  (2014). Undang-Undang  Tentang Aparatur Sipil Negara . Jdih.Kemenkeu.Go.Id; Kementerian Keuangan Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/5 TAHUN2014UU.htm
Nurlindah,  Mustami,  M.  K.,  &  Musdalifah.
(2020).  Manajemen  Pendidik  dan  Tenaga Kepdendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Idaarah , 4 (1), 40–51.
Pangestuti,  T.  T.  A.,  Wulandari,  R.,  Jannah,  E. miftahul,  &  Farid  Setiawan.  (2021). Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan  Penghentian  Rekrutmen  Guru
PNS  Menjadi  PPPK. JIP:  Jurnal  Inovasi Penelitian , 2 (4).
Putra,  D.  A.,  &  Putra,  I.  R.  (2020). Mengupas
PPPK,  Pegawai  Pemerintah  Gajinya Setara PNS . Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/khas/mengupas- pppk-pegawai-pemerintah-gajinya-setara- pns-mildreport.html Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Alfabeta.
Sukma, A. N., Karlina, E., & Priyono, P. (2020).
Pengaruh  Persepsi  Profesi  Guru  Terhadap Minat  Menjadi  Guru  Pada  Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta Pgri. Research and Development  Journal  of  Education , 1 (1), 110.