Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.197
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Efektivitas  Kebijakan  Penangkalan  Ideologi  Transnasional:  Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas
Jimmy Z. Usfunan 1 , Yohanes Usfunan 2 , I Putu Rasmadi Arsha Putra 3 , Bagus Hermanto 4
1 Faculty of Law, Udayana University, Indonesia. E-mail: jimmy_usfunan@unud.ac.id 2 Faculty  of  Law,  Udayana  University  &  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Prof.  Dr.  Yohanes  Usfunan, Indonesia. E-mail: yohanes_usfunan@unud.ac.id
3 Faculty of Law, Udayana University, Indonesia. E-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id
4 Faculty of Law, Udayana University, Indonesia & Basic Principles of Administrative Law, Yamaguchi University, Japan. E-mail: bagushermanto9840@gmail.com
Abstract:  Multidimensional  crisis  and  rapid  global  development  causing  disruption  for  the  all  generation, including  their  attitude,  in  some  cases,  was  deviant,  and  it  is  shift  Pancasila  Education  integrated  into national  educational  system.  This  research  was  conducted  to  found,  analyze,  and  measure  government policy  regarding  Pancasila  Education  for  Senior  High  School,  its  learning  forms  to  prevent  transnational ideologies,  and  its  urgency  or  effectiveness  of  Pancasila  Education  that  taught  for  Senior  High  School  in Bali.  This  research  was  using  normative-empirical  legal  research  with  applying  statutory  laws,  cases,  and legal  conceptual  analysis  approaches.  These  three  approaches  are  to  support  legal  materials  analysis  with document studies method, and any additional data with observing and interview to certain institutions. This research  result  showing  that  government  policy  regarding  Pancasila  Education  should  be  introduced  and taught  from  child  to  implement  integrative  educations  with  God  and  humanism  morality.  The  Pancasila Education  learning  in  Senior  High  School  is  to  prevent  transnational  ideology  influence  for  any  youth generation  with  Pancasila  internalization  into  education  as  anticipation  and  preventive  instrument.  The Pancasila  Education  is  effectively  taught  in  the  Senior  High  School  level in Bali Province,  and  also  it  has urgency to be implemented in line with integrative educations with student character building.
Keywords: Transnational Ideology; Policy Effectiveness; Pancasila Education; Senior High School Students;

## Urgency
Abstrak: Krisis multi dimensi dan perkembangan global yang cepat memicu disrupsi pada seluruh generasi, termasuk  tingkah  laku  menyimpang  yang  terjadi  dewasa  ini,  sehingga  Pendidikan  Pancasila  dibutuhkan secara  integratif  dalam  pendidikan  nasional.  Penelitian  ini  ingin  mengkaji,  menganalisa,  dan  mengukur kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  Pendidikan  Pancasila  pada  Sekolah  Menengah  Atas,  bentuk pembelajarannya  dalam  menangkal  ideologi  transnasional,  dan  urgensi  serta  efektivitas  Pendidikan Pancasila  diajarkan  pada  Sekolah  Menengah  Atas  di  Bali.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  analisis konsep hukum. Ketiga pendekatan ini untuk mendukung telaah sumber bahan hukum pada metode studi dokumen,  juga  dibantu  dengan  data  penunjang  melalui  observasi  dan  wawancara  pada  lembaga  terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Pancasila harus dari dini dikenalkan dan diajarkan termasuk pada tingkatan Sekolah Menengah Atas untuk mewujudkan pendidikan integratif moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pembelajaran pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas  dalam  menangkal  ideologi  transnasional  bagi  pemuda  dengan  internalisasi  Pancasila  melalui pendidikan sebagai instrumen antisipatif dan preventif.  Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam pendidikan sekolah menengah atas di Provinsi Bali serta  memiliki urgensi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan yang integratif dengan pembentukan karakter siswa.
Kata Kunci: Ideologi Transnasional; Efektivitas Kebijakan; Pendidikan Pancasila; Siswa Sekolah Menengah Atas; Urgensi

## 1. Pendahuluan
Reformasi Indonesia yang terjadi sejak dua dekade silam ditengah-tengah tuntutan pengunduran  diri  rezim  Orde  Baru  dari  seluruh  elemen  infrastruktur  politik  nasional serta  efek  lanjutan  dari  krisis  multidimensional,  utamanya  gejolak  krisis  ekonomi  dan moneter.  Era  reformasi  oleh  seluruh  elemen  infrastruktur  politik  nasional  diharapkan menjadi  momentum  perubahan  secara  transformatif  terhadap  tatanan  berbangsa  dan bernegara  menuju  pencapaian  semestinya  Pancasila  dan  tujuan  nasional  dalam Pembukaan ( Preambule) UUD NRI 1945 (Yusa & Hermanto, 2017).
Sejumlah  tuntutan  reformasi  pada  intinya  mendorong  perjuangan  yang menekankan  pada  percepatan  demokratisasi  Indonesia  yang  mampu  menegakkan hukum,  jalan  ideologi  Pancasila  yang  benar,  mendorong  desentralisasi  beserta  otonomi bagi daerah, terbukanya ruang kebebasan pers, dan terciptanya demokrasi (Nardi, 2018). Adanya  latar  belakang  terjadinya  reformasi  tersebut,  mendorong  Indonesia  ada  pada risiko  kebangsaan  yang  fundamental  bagi  sendi-sendi  kehidupan  ketatanegaraan, termasuk  halnya  terhadap  eksistensi  Pancasila  yang  telah  disalahgunakan  pada  rezim terdahulu (Diprose, et.al. 2019).
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  reformasi  tahun  1998  berdampak  pada perubahan  kebijakan-kebijakan  negara  secara  mendasar  dan  menyeluruh,  mengingat tumbangnya  rezim  Orde  Baru  membawa  stigma  seakan  semua  kebijakan  terdahulu merupakan  tindakan  yang  berbahaya  dan  akan  mengantarkan  pada  pemerintahan  yang otoriter.  Atas  dasar  stigma  negatif  tersebut,  semua  kebijakan  terdahulu  (Orde  Baru) termasuk  upaya  pengamalan  Pancasila  juga  dihapuskan,  dan  dengan  anggapan  bahwa pengamalan  Pancasila  akan  menjadikan  Pancasila  menjadi  sebagai  alat  pemukul  bagi siapapun yang berlawanan dengan kehendak penguasa (Anggono & Usfunan, 2021). Hal tersebut  sebagai  penanda  awal  era  reformasi  oleh  langkah  manuever  MPR  mencabut TAP MPR No. II/MPR/1978 terkait P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998  yang  sekaligus  mendeklarasikan  bahwa  Pancasila  sebagai  Dasar Negara,  dan  kemudian  melalui  TAP  MPR  No.  I/MPR/2003,  dalam  Pasal  6  mencabut baik TAP MPR No. II/MPR/1978 (angka 52) maupun TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 (angka 91) (Arliman, 2016).
Eksistensi TAP MPR No. II/MPR/1978 yang kemudian dicabut dengan TAP MPR No.  XVIII/MPR/1998  tersebut  memiliki  tujuan  menegaskan  bagaimana  penghayatan beserta  pengamalan  Pancasila.  Tanpa  disadari  stigma  negatif  yang  terbawa  untuk menjauhkan kebijakan Orde Baru, begitu saja menghapus TAP MPR II/MPR 1978 tanpa mengkaji  secara  cermat,  permasalahan  terletak  pada  substansi  TAP  MPR  tersebut ataukah  pada  level  pelaksanaan  yang  menyimpang.  Walaupun  demikian,  memang bilamana  ditelusuri  kembali,  dengan  klasifikasi  TAP  MPR  I/MPR/2003,  sebenarnya dengan  mengacu  pada  katagori  Pasal  2  maupun  Pasal  4  TAP  MPR  I/MPR/2003  ini, masih  ada  beberapa  TAP  MPR  yang  sifatnya  secara  implisit  dapat  dimaknai  komitmen mempertahankan Pancasila masih ada seperti halnya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, TAP  MPR  No.  V/MPR/2000,  TAP  MPR  No.  VI/MPR/2001,  dan  TAP  MPR  No. VII/MPR/2001  yang  substansinya  merefleksikan  komitmen  “tidak  utuh”  terhadap eksistensi Pancasila dalam kehidupan bangsa-negara (Gillespie, 2016).
Era  reformasi  juga  ditandai  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  27  Tahun  1999 yang  mencabut  Keputusan  Presiden  No.  10  Tahun  1979  tentang  BP7  sebagai  lembaga bertanggungjawab  dalam  penanaman  Pancasila  dilakukan  berdasarkan  Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP 7. Hal ini ditambah dengan langkah pemerintah dengan  menghapuskan  mata  pelajaran  Pancasila  sebagai  mata  pelajaran  pokok  pada
jenjang  pendidikan  sebagaimana  terlihat  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kebijakan-kebijakan demikian di era reformasi, yang tanpa mengkaji secara cermat permasalahannya  ada  pada  substansi  aturan  ataukah  pelaksanaan  kebijakan  pada  era Orde  Baru  mempercepat  proses  lunturnya  internalisasi  ideologi  Pancasila  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Anggono, 2018). Akhirnya sejak era reformasi  hingga  saat  ini,  upaya  internalisasi  Pancasila  tidak  lagi  dilakukan  seperti  era sebelumnya  (Subawa,  2023).  Kekosongan  kebijakan  pengamalan  Pancasila  di  era reformasi ini mengakibatkan degradasi (bahkan dekadensi) moral dan etika warga negara khususnya  antar  generasi  dari  fenomena  negatif  lainnya  dalam  segala  aspek  kehidupan (Hermanto & Aryani, 2021).
Era  reformasi  yang  tanpa  arah  jelas  bagi  kebijakan  pengamalan  Pancasila  ditandai dengan  sejumlah  survei  valid  dan  representatif  selama  kurun  era  reformasi  ini,  yakni survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tahun 2018 menunjukkan publik yang  pro-Pancasila  menurun. Pada  tahun  2005,  publik  yang  pro-Pancasila  berada  pada prosentasi 85,2%, namun tren penurunan terus terjadi pada tahun 2010 menjadi 81,7%, tahun 2015 sekitar 79,4% dan tahun 2018 menjadi 75,3% (Detiknews, 2018). Survei juga dilakukan  CSIS  tahun  2017  terhadap  generasi  milenial  terkait  sikap  bilamana  muncul gagasan  penggantian  Pancasila  dengan  ideologi  lain,  pihak  yang  tidak  setuju  Pancasila diganti  sebanyak  90,5%,  sedangkan  9,5%  lainnya  setuju  dan  selebihnya  tidak  menjawab (Detiknews,  2017).  Survei  juga  dilakukan  oleh Alvara  Research  tahun  2017,  yang menyebut  19,4%  pegawai  negeri  sipil  tidak  setuju  dengan  ideologi  Pancasila  (Liputan6, 2018).  Fakta-fakta survei tersebut mengindikasikan suatu bahaya laten terhadap persepsi dan  bagaimana  penempatan  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, tentunya derasnya arus globalisasi, terjadinya gempuran ideologi-ideologi transnasional/asing,  yang  lambat  laun  menghancurkan  pola  pikir  generasi  bangsa  yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermoral atas nama kebebasan, di tengah-tengah kekosongan  arah  ideologi  Pancasila,  dapat  dikatakan  reformasi  menciptakan  lunturnya ideologi Pancasila dalam persepsi, sikap, tingkah laku dan perikehidupan bangsa-negara.
Tidak  hanya  itu,  kemajuan  teknologi  melalui  revolusi  industri  yang  tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghambat atau merusak suatu negara, menghasilkan destruksi  karakter  manusia  yang  terus  menerus  diperhadapkan  dengan  kemajuan teknologi  yang  sangat  cepat.  Kemajuan  teknologi,  apabila  tidak  dikendalikan  juga  akan berdampak  negatif  pada  karakter  generasi  muda,  sebagai  pengguna  teknologi  termasuk teknologi  informasi.  Segala  macam  arus  informasi  dari  luar,  akan  mengubah  karakter pikiran anak-anak muda, yang dapat menghilangkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Keberadaan  media  sosial  yang  menjadi  bagian  kehidupan  generasi  muda,  berpotensi makin  menjauhkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  warga  negara  khususnya generasi-generasi  muda  kedepan.  Dengan  kondisi  saat  ini,  dapat  dirasakan  perubahan- perubahan  perilaku  generasi  muda,  seperti  perilaku  kurang  beretika,  bersikap  permisif, bersikap tanpa memikirkan proses, melainkan hasil secara cepat (Instan), dan kurangnya kemampuan interaksi secara sosial dengan baik (Tjukup et.al. 2020).
Faktor-faktor  tersebut  muncul  tidak  dengan  sendirinya  namun  diakibatkan ketiadaan arah kebijakan dalam pengamalan Pancasila di era Reformasi (Herlina, 2018), dapat  dikatakan  terjadi  kegamangan  bagi  pemerintah  di  era  reformasi  untuk  melangkah dan menentukan bagaimana rumusan kebijakan konkrit pengamalan reformasi berakibat pada  keberadaan  generasi  muda  yang  tidak  mengenal  bahkan  tidak  mengamalkan  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  nilai  bangsa  Indonesia  (Hermanto,  2019).  Akibatnya  ideologi- ideologi  asing  seperti  liberalisme,  komunisme  maupun  ideologi  fundamentalis  berbasis
agama  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  hendak  menggantikan  Pancasila  masuk secara leluasa dalam pikiran di tengah de-ideologi Pancasila (Usmi & Samsuri, 2022).
Melalui  menyikapi  situasi  pelik  yang  diperhadapkan  pada  fenomena-fenomena serius  bagi  keberadaan  pemuda  Indonesia  kedepan,  mengingat  beberapa  tahun mendatang  pemimpin-pemimpin  negara,  merupakan  generasi-generasi  milenial  saat  ini, seperti  yang  pernah  diupayakan  dengan  romantisme  P4.  Tentunya  hal  ini  menjadi pengingat  kembali  bahwa  tindakan  efektif  menyikapi  situasi  kompleks  ini  dapat  diawali dengan  langkah  antisipatif  mewujudkan  karakter  manusia  Indonesia  yang  baik berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  tujuan  negara  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan  UUD  NRI  1945,  akan  dapat  terus  dipenuhi,  yakni  melalui  revitalisasi Pendidikan Pancasila kedepan bagi pemuda Indonesia.
Artikel  ini  secara  khusus  hendak  berfokus  pada  revitalisasi  Pendidikan  Pancasila tersebut  bagi  generasi  muda  untuk  menjaga  keutuhan  konsensus  nasional  dalam Pancasila.  Hal  ini  juga  dalam  kepemerintahan  Joko  Widodo  sejak  Periode  2014-2019 dan Periode 2019-2024 mulai tampak dipikirkan secara serius kembali, setelah beberapa tahun  reformasi  tidak  tampak concern  terhadap  arah  kebijakan  pembinaan  Pancasila, namun  demikian  persoalan  fundamental  kebangsaan  bagi  generasi  muda  bangsa Indonesia tidak dapat terelakkan dan masih terus terjadi hingga saat ini.
Secara  yuridis  normatif,  langkah-langkah  konkrit  dilakukan  pemerintah  dengan penetapan  Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Hari  Lahir  Pancasila, didalamnya  terdapat  substansi  yang  menegaskan  kedudukan  Pancasila  yang  harus dipahami  secara  historis  dengan  benar,  harus  dijaga,  dihayati,  diamalkan  untuk mempertahankan keutuhan eksistensi Pancasila bagi bangsa-negara Indonesia (Anggono, 2020).  Hal  ini  juga  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dibentuknya  Unit  Kerja  Presiden- Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017  dan  kemudian  digantikan  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan penekanan arah kebijakan pengamalan Pancasila  melalui  pembinaan  haluan  ideologi  Pancasila  (Wiratmadinata,  2020). Komitmen  ini  juga  beriringan  dengan  semangat  inklusivitas  didalamnya  terdapat Pendidikan  Pancasila  yang  diperteguh  kembali  beserta  kurikulum  pendidikan  karakter bangsa  yang  ditujukan  bagi  generasi  muda  bangsa  Indonesia  pada  seluruh  tingkatan pendidikan.
Hal  ini  juga  sebenarnya  mendapat  peneguhan  secara  konstitusional  melalui  tafsir konstitusional  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU-XI/2013  yang menegaskan  kembali  bahwa  Pembukaan  UUD  1945  mendudukkan  Pancasila  sebagai dasar  negara,  Pancasila  juga  merupakan  materi  yang  penting  dan  mendasar  untuk diketahui,  dihayati,  dan  diamalkan  (Nugroho,  2013),  Pancasila  juga  menjadi  ideologi negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dasar negara (Kusumastuti, 2016).
Atas  dasar  itu,  upaya  pembinaan  ideologi  Pancasila  kedepan  secara  inklusif diarahkan  pada  2  (dua)  aspek,  yakni  pertama,  Pembangunan  Karakter,  melalui  upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara maupun warga negara. Kedua, Mengarahkan  Kebijakan  Pembangunan,  untuk  menyelaraskan  pembangunan  nasional, yang berbasis riset dan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga membawa Indonesia  semakin  maju  dalam  pembangunan  dibandingkan  dengan  negara-negara lainnya.
Sebagaimana  yang  hendak  difokuskan  pada  penelitian  ini,  Pembinaan  ideologi Pancasila dalam konteks pembangunan karakter tidak dapat dipisahkan dengan substansi pendidikan  nasional,  sebagaimana  Pasal  2  UU  Sisdiknas  yang  menempatkan  Pancasila sebagai  dasar  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional. Pasal  3  UU  Sisdiknas  juga
mendorong sistem pendidikan nasional yang mendorong perkembangan  potensi peserta didik  yang memiliki keimanan-takwa, akhlak mulia, memiliki kesehatan yang mumpuni, cerdas secara keilmuan, memiliki nilai-nilai akademis. Dengan arahan UU Sisdiknas ini, kewajiban Pendidikan nasional ialah menghadirkan Guru dan Dosen merupakan hal yang utama, dalam membangun metode pengajaran (Feriandi, 2018).
Berkaitan dengan kompetensi Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  mencakup kompetensi  pedagogik (pengelolaan pembelajaran), kompetensi kepribadian (memiliki nilai-nilai akademik yang terinternalisasi  dalam  sikap),  kompetensi  sosial  (mampu  mengkomunikasi  dan berinteraksi secara efektif dan efisien terhadap semua pihak), dan kompetensi profesional (penguasaan  terhadap  substansi  pembelajaran).  Dengan  demikian,  guru  tidak  dituntut hanya memberikan pelajaran, namun juga membangun karakter manusia yang lebih baik, khususnya  bagi  peserta  didik  pada  tingkat  dasar,  tingkat  menengah  maupun  perguruan tinggi yang merupakan generasi milenial.
Keberadaan  Generasi  Z  dengan  tahun  kelahiran  antara  1995  hingga  2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7, kendati, usia dari SD bisa paling tinggi 12 tahun, SMP 15 tahun, sedangkan SMA paling tinggi usia 21 tahun. Namun Catatan usia rata-rata, saat ini adalah SD berusia   7 tahun hingga 13 tahun, SMP berusia 13 tahun – 16 tahun, sedangkan SMA berusia 16 – 19  tahun.  Apabila  diidentifikasi  relasi  guru  dan  murid,  merupakan  lintas  generasi  yang memiliki karakter yang berbeda.
Kondisi  demikian  merupakan  tantangan  pengamalan  dan  penghayatan  Pancasila, untuk menghadirkan karakter manusia yang sesuai dengan UU Sisdiknas. Hal ini menjadi penting, mengingat eksistensi pengamalan Pancasila, tidak hanya akan dirasakan saat ini, namun  juga  dirasakan  kedepan  dalam  membentengi  warga  negara  Indonesia  ditengah- tengah  serangan-serangan  ideologi  asing  yang  mampu  membangun  karakter  baru (Samekto,  2020),  melalui  sarana  kemajuan  teknologi.  Apalagi  pengguna  teknologi informasi  tidak  hanya  dirasakan  pada  generasi-generasi  dewasa  (diatas  17  tahun), melainkan teknologi informasi telah melekat pada anak-anak usia dini dan dikhawatirkan akan  membangun  karakter  baru  manusia  Indonesia  kedepan.  Upaya  internalisasi Pancasila,  diharapkan,  membentuk  karakter  dengan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa; mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan;  mengutamakan  persatuan;  mengutamakan musyawarah  mufakat;  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  untuk  mewujudkan keadilan sosial (Effendi, 2017).
Untuk  itu  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila  kepada  generasi  muda, khususnya siswa/siswi SMA, menjadi penting. Tentunya, penelitian ini tidak masuk untuk mengkaji  pada  semua  wilayah  di  seluruh  Indonesia,  dikarenakan  persoalan  anggaran, namun berfokus pada Provinsi Bali yang dikenal dunia (dalam frasa bahasa Bali disebut kaloktah  kantos  ke  dura  negara),  dan  terdapat  potensi  yang  cukup  mengancam  bagi generasi muda terhadap masuknya ideologi-ideologi asing secara tidak langsung dan tidak kasat mata akhirnya berdampak terhadap pergeseran persepsi dan cara pandang generasi muda di Provinsi Bali.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dirasa  penting  untuk  mengangkat  artikel  ini dengan  permasalahn  terkait  bagaimanakah  kebijakan  pemerintah  dan  tolok  ukur pelaksanaan  Pendidikan  Pancasila  kepada  siswa-siswi  Sekolah  Menengah  Atas  dalam menangkal ideologi transnasional bagi pemuda? serta apakah Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali?
2. Pembahasan.
2.1 Kebijakan  Pemerintah  dan  Tolok  Ukur  Efektifnya  Pendidikan  Pancasila  kepada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas
Pendidikan  sebagaimana  diakui  sebagai  salah  satu  tujuan  negara  menurut Pembukaan UUD NRI 1945, demikian pula terintegrasi dengan hak untuk mendapatkan pendidikan  menjadi  hal  mendasar  yang  wajib  dienyam  oleh  setiap  warga  negara  tanpa terkecuali.  Keseriusan  pemerintah  melalui  sejumlah  program  pemerintah  yang  telah memberikan  dampak  besar  tidak  hanya  bagi  pembangunan  nasional  secara  umum. Pendidikan  tidak  hanya  dapat  memberikan  penghidupan  yang  layak  bagi  seluruh masyarakat, namun juga dapat menjamin keutuhan negara, mengingat masa depan negara ditentukan  bagaimana  peserta  didik  dapat  menerima  kurikulum  yang  diberikan. Kurikulum  yang  diberikan  bagi  peserta  didik  di  setiap  jenjang  pendidikan  ini  menjadi suatu  hal  yang  substansial  dalam  memberikan  gambaran  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  kedepannya.  Urgensi  dilaksanakannya  pendidikan  dengan  tetap  berlandaskan karakter  Pancasila  menjadi  hal  yang  wajib  dilaksanakan  pemerintah  tanpa  terkecuali. Pendidikan yang dijalankan pemerintah bagi seluruh warga negara apabila dijalani tanpa Pancasila, maka Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati diri bangsa (Samekto &  Purwanti,  2023).  Tidak  hanya  itu  saja,  pendidikan  tanpa  nilai-nilai  Pancasila  dapat menghilangkan  nilai  budi  pekerti  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  sehingga menyebabkan menurunnya pemikiran dan minat dalam menjalani pendidikan itu sendiri.
Pendidikan  Ideologi  Pancasila  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dengan  perkembangan pandangan-pandangan  hidup  dalam  mewujudkan  tujuan  dan  cara  menghadapi  pelbagai persoalan  suatu  bangsa,  kendatipun,  pada  akhir  abad  XX,  muncul  pandangan  dan diskursus  matinya  ideologi,  justru  realitas  sebaliknya  menunjukkan  memasuki  era  abad XXI, setiap negara, termasuk Indonesia masih memiliki ideologinya, bahkan mengemuka ideologi transnasional yang berkembang secara pesat (Usfunan, 2015). Atas dasar inilah, kemudian  diperlukan  langkah  mendudukkan  ideologi  suatu  negara  (Dewantara,  et.al. 2019), dalam hal Indonesia, ideologi Pancasila ditempatkan secara benar dan tepat dalam praktik  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dimulai  dari  ranah  pendidikan,  sehingga dapat  dijadikan  instrumen  yang  efektif  untuk  mengantisipasi  perkembangan  berbagai ideologi  transnasional  yang  dalam  perkembangan  dewasa  ini  menggerus  keluhuran  dan kokohnya basis Pancasila dalam kehidupan masyarakat (Nanggala, 2023).
Persoalan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  hal  ini  terkait  dengan  menjaga ketahanan  ideologi  Pancasila  tidak  terpisahkan  dengan  amanat  Ketetapan  MPR  RI  No. XVIII/MPR/1998  yang  kendati  telah  dinyatakan  tidak  berlaku  dalam  Pasal  6  Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003, namun masih dapat dijadikan salah satu bahan yang relevan dalam  dinamika  mendorong  upaya-upaya  untuk  meneguhkan  Pancasila,  yang  sejatinya selaras  dengan  Pembukaan  UUD  NRI  1945,  dengan  ditempatkan  sebagai  ideologi nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara (Maroni, Sitepu & Ariani, 2019). Hal ini juga diperteguh dengan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 yang masih dinyatakan berlaku  menurut  Pasal  4  Ketetapan  MPR  RI  No.  I/MPR/2003,  pada  Bagian  Arah Kebijaksanaan,  ditegaskan  bahwa  keharusan  untuk  menempatkan  Pancasila  sebagai ideologi  negara  yang  terbuka  dalam  kerangka  perwujudan  visi  nasional  di  masa mendatang. Kendatipun, persoalan ideologi terbuka yang disematkan bagi Pancasila sejak era  Orde  Baru,  namun  sesungguhnya  penempatan  Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka, menjadi  instrumen  negara  Indonesia  untuk  menangkal  dan  memutus  mata  rantai perkembangan  ideologi  asing  dan  ideologi  transnasional  (Suartha,  Martha  &  Hermanto, 2021),  Terhadap  hal  ini,  pengimplementasian  ideologi  Pancasila  dalam  menciptakan tatanan bangsa dan negara.
Pendidikan  ideologi  Pancasila  dalam  hal  ini  juga  ditempatkan  dengan  basis pendidikan  yang  kontekstual  dan  aktual,  dalam  konteks  ini  menghadapi  ideologi transnasional, dalam peraturan perundang-undangan pada ranah pendidikan korelasinya dengan penangkalan perkembangan ideologi transnasional untuk dapat dihindarkan dari elemen  bangsa,  dalam  hal  ini  generasi  muda  di  Indonesia.  Pengejawantahan  nilai-nilai tersebut  dalam  tatanan  praktikal  yang  sifatnya  implementatif  dan  komprehensif  dalam mengatasi  pelbagai  metode  dan  strategi  yang  digunakan  kelompok  tertentu  dalam menyebarkan  ideologi  asing  atau  ideologi  transnasional  yang  destruktif.  Dalam  konteks ini,  upaya  pendidikan  yang  diupayakan  bagi  generasi  pemuda  khususnya  generasi  Z, acapkali  sulit  beradaptasi  dengan  metode  tradisional  (Erwin  &  Shatto,  2017),  sehingga diperlukan metode inovatif yang menggunakan berbagai bentuk teknologi maupun sarana belajar dengan capaian partisipasi aktif siswa termasuk dalam hal pengajaran Pendidikan Pancasila yang berbasis kontekstual dan bermetode dinamis kontemporer.
Pancasila  tidak  hanya  wajib  ditanamkan  di  tingkat  pendidikan  dasar  saja,  namun tingkat  pendidikan  menengah  pertama,  menengah  atas,  dan  bangku  perkuliahan.  tidak sedikit pemerintah mengatur pendidikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun  sangat  disayangkan  bahwa  tidak  banyak  pemerintah  memasukkan  Pancasila sebagai kurikulum belajar, khususnya pada siswa di tingkat menengah atas.
Melihat  ke  dalam  Pasal  1  angka  2  dan  Pasal  2  UU  Sisdiknas  menyatakan pendidikan  nasional  harus  merujuk  pada  Pancasila  dalam  menghadapi  dinamika perkembangan global, hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan di bawah  UU  Sisdiknas  seyogyanya  tetap  berpegang  teguh  bahwa  pendidikan  tetap  harus berdasarkan  pada  Pancasila.  Pengaturan  mengenai  sistem  pendidikan  nasional  dan Pancasila  harus  menjadi  dua  hal  yang  saling  berkesinambungan  diatur  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pendidikan.  Kesinambungan  ini belum  dapat  dilihat  dalam  undang-undang a  quo  dikarenakan  hanya  terdapat  dua klausula  Pasal  dalam  yang  mengatur  mengenai  Pancasila  sebagai  dasar  pelaksanaan pendidikan. Padahal dapat saja lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat undang- undang  tersebut  mewajibkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lahir  dari  undang- undang ini harus dapat mengatur mengenai pendidikan namun tidak begitu yang terjadi.
Melihat  ketentuan  berikutnya  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  mengatur kewenangan  penyelenggaraan  proses  pendidikan  menuju  tujuan  pendidikan  nasional. Penyelenggaraan  pendidikan  dalam  peraturan  pemerintah  ini  yang  mengamini  tentang tujuan  pendidikan  nasional  tidak  memberikan  gambaran  jelas  mengenai  esensi pendidikan karakter dan Pancasila sebagai landasan dari pelaksanaan pendidikan nasional itu  sendiri  (Pudjiastuti,  2020).  Padahal  berbagai  jenjang  pendidikan  diatur  dalam peraturan  pemerintah  ini  sendiri  mulai  dari  pendidikan  anak  usia  dini  sampai  dengan universitas.  Kemudian  ditelaah  lebih  dalam,  terdapat  pengaturan  mengenai  pendidikan berbasis  masyarakat.  Meskipun  begitu,  tidak  dijelaskan  lebih  rigid  mengenai  nilai-nilai yang  diajarkan  dalam  pendidikan  berbasis  masyarakat  tersebut  apakah  sudah  sesuai dengan Pancasila.
Peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  80  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Menengah  Universal  yang menegaskan  hasil  pendidikan  menengah  yang  bermutu,  yang  harus  berlandaskan Pancasila  tanpa  terkecuali,  namun  tidak  tampak  dengan  hanya  menekankan  pada  daya saing  bangsa  yang  diperkuat,  sebagai  dasar  menimbang  filosofis  dan  dapat  dikatakan sebagai  hal  yang  luput  dari  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Pelaksanaan  pembelajaran Pendidikan  Ideologi  Pancasila  diwujudkan  dengan  kerangka  Sistem  Nasional  Ilmu
Pengetahuan  dan  Teknologi  Indonesia,  mengacu  pada  pendekatan  normatif,  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2019  terkait  Sisnas  IPTEK.  Dalam  konteks  ini, pelaksanaan  pembelajaran  Pendidikan  Ideologi  Pancasila  senafas  dengan  runutan  arah UU  Sisnas  IPTEK  2019  yang  menekankan  bahwa  konteks  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  landasan  ilmiah  dalam perumusan  dan  penetapan  kebijakan  pembangunan  nasional  (Kemenristekdikti,  2017). Menurut  Pasal  5  huruf  (a)-(e)  UU  Sisnas  IPTEK  2019,  Peran  IPTEK  memberikan acuan/landasan  bagi  perumusan  dan  pengejawantahan  perencanaan  pembangunan nasional  dengan  berpegang  terhadap  arahan  haluan  ideologi  Pancasila.  Dalam  hal  ini, IPTEK  memiliki  kedudukan  dan  peran  dalam  pembangunan  nasional  dikembangkan, dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Kerangka  sistem  tersebut  mendorong  munculnya  beberapa  kerangka  sub-sistem yang  dibangun  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  juga  untuk  memperteguh  ketahanan ideologi  Pancasila,  dalam  kerangka  Penguatan  Pendidikan  Karakter,  yang  telah dirumuskan  dan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2017  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter  (Perpres  PPK).  Acuan  pelaksanaan  pembelajaran Pendidikan  Ideologi  Pancasila  tersebut  dibangun  dalam  basis  Penguatan  Pendidikan Karakter,  yang  difokuskan  terhadap  upaya  memperkuat  karakter  peserta  didik  (Yanzi, et.al. 2019). Sebagaimana kerangka sistem pembelajaran yang disusun zdalam Sisdiknas, SisnasIPTEK, dan acuan lainnya yang menggariskan pelaksanaan pendidikan, juga dalam kerangka  Penguatan  Pendidikan  Karakter,  mencakup  jalur  Pendidikan  Formal,  jalur Pendidikan  Informal,  dan  jalur  Pendidikan  Non-Formal  (Pradana  &  Setiyono,  2021). Dalam konteks fokus Riset ini, pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila merupakan cakupan  dari  Penguatan  Pendidikan  Karakter,  yang  dalam  konteks  Pendidikan  Formal, termasuk jenjang Pendidikan Menengah Atas, didalamnya mencakup ranah pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pelaksanaan pembelajaran  Pendidikan  Ideologi  Pancasila  dalam  kerangka  Penguatan  Pendidikan Karakter  dalam  jalur  Pendidikan  Formal  didalamnya  mencakup  Pendidikan  Ideologi Pancasila  melalui  kegiatan  Intrakurikuler,  kegiatan  Kokurikuler,  dan  kegiatan Ekstrakurikuler (Fitriasari & Yudistira, 2017).
SecaraPraktik  penyelenggaraan  pembelajaran  pada  Satuan  Pendidikan  Formal, termasuk  jenjang  pendidikan  menengah,  dengan  mengacu  pada  dasar  pelaksanaan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter  pada  Satuan  Pendidikan  Formal.  Dalam  hal  ini,  PPK dilaksanakan dalam kerangka perwujudan 5 nilai utama merefleksikan nilai-nilai Pancasila yang  terintegrasi  dalam  kurikulum,  namun  demikian,  terdapat  batasan scope pelaksanakan PPK dalam hal ini juga Pendidikan Ideologi Pancasila, yang merujuk pada pendekatan  normatif,  menurut  Pasal  4  ayat  (1)-(3)  Permendikbud  20/2018,  bahwa penyelenggaraan  PPK,  pada  satuan  pendidikan  TK  untuk  menanamkan  nilai  karakter, sedangkan  porsi  PPK  harus  dirunut  dengan  konteks  muatan  karakter  yang  lebih  besar, bila  dibandingkan  pada  satuan  pendidikan  jenjang  pendidikan  menengah,  juga  menjadi salah satu pangkal persoalan dalam konteks pembelajaran kekinian yang perlu diberikan suatu  pencermatan  lebih  lanjut,  kendatipun  juga  diimplementasikan  dalam  kurikulum dan pembiasaan. Lebih lanjut, pelaksanaan PPK, termasuk Pendidikan Ideologi Pancasila didalamnya  yang  dilaksanakan  Satuan  Pendidikan  Formal.  Dalam  lingkup  sekolah, pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui  kegiatan  Intrakurikuler,  Kokurikuler,  dan  Ekstrakurikuler,  dalam  lingkup keluarga,  dan  dalam  lingkup  masyarakat,  yang  kesemuanya  dilakukan  dalam  kerangka pendekatan berbasis kelas; budaya sekolah; dan masyarakat.
Pelaksanaan pengajaran Pendidikan Ideologi Pancasila dalam konteks kekinian juga ditunjang  oleh  pembentukan  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  yang didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila  (Perpres  BPIP).  Dibentuknya  BPIP  ini  juga  salah  satunya  ditujukan untuk  menjaga  ketahanan  ideologi  Pancasila  dalam  bingkai  haluan  ideologi  Pancasila (Hermanto,  2021a),  termasuk  dalam  hal  pendidikan  terhadap  seluruh  elemen masyarakat,  termasuk  generasi  muda  perihal  hakikat  dan  pengamalan  Pancasila.  Dalam perkembangannya, secara normatif, juga penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila juga didesain dilakukan oleh BPIP salah satunya dengan pengaturan Peraturan Presiden Nomor  13  Tahun  2021  (Perpres  PIP  Paskibraka),  baik  terhadap  paskibraka  maupun purnapaskibraka, yang kemudian juga diatur lebih lanjut secara normatif dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai PerBPIP 1/2021 PIP Paskibraka).
Pendidikan Ideologi Pancasila, yang disebut sebagai Pembinaan Ideologi Pancasila, dilakukan  terhadap  Paskibraka,  dalam  tahapan  rekrutmen  dan  seleksi;  pemusatan pendidikan  dan  pelatihan;  dan  pengukuhan  dilakukan  oleh  BPIP.  Pembinaan  ideologi Pancasila  pada  tahap  rekruitmen  dan  seleksi  menggunakan  materi  tes  rekruitmen  dan seleksi  dengan  cakupun  Pancasila,  wawasan  kebangsaan,  pengetahuan  umum,  psikotes, kesenian, dan wawancara. Pembinaan ideologi Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan dilaksanakan  melalui  internalisasi  nilai  Pancasila.  Pelaksanaan  Pendidikan  Ideologi Pancasila  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  kepada  Purnapaskibraka,  dilakukan  dengan penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila,  dan kemudian diberikan Pembinaan lanjutan melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan ideologi Pancasila yang berjenjang dan  berkelanjutan  oleh  BPIP,  dan  diberikan  ruang  bagi  Purnapaskibraka  dalam  wadah organisasi  Duta  Pancasila  Paskibraka  dalam  naungan  dan  bertanggungjawab  terhadap BPIP,  dan  dalam  hal  ini,  untuk  menginternalisasi  lebih  lanjut,  Pendidikan  Ideologi Pancasila dilakukan dalam pelibatan pada kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh BPIP.
Pembelajaran  Pendidikan  Ideologi  Pancasila,  yang  ditempatkan  lebih  luas  oleh BPIP  sebagai  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (Hermanto,  2021b),  juga  telah  dirumuskan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 (PerBPIP 2/2020 Diklat PIP). Bahwa generasi muda yang juga menjadi sasaran Pembinaan Ideologi Pancasila  oleh  BPIP,  diberikan  ruang adanya  Diklat  PIP,  yang  dalam  hal  ini  terhimpun sebagai  aparatur  negara;  anggota  organisasi  sosial  politik;  dan  komponen  masyarakat lainnya, melalui perencanaan; pelaksanaan; evaluasi dan pemantauan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2020).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional Pendidikan yang mengatur tentang standar kompetensi lulusan mulai  dari sekolah dasar sampai  dengan  pendidikan  tinggi,  meskipun  begitu  hanya  standar  kompetensi  lulusan sekolah dasar yang mengisyaratkan mengenai pemahaman tentang Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) pada Jenjang Pendidikan dasar saja yang terfokus terhadap penanaman  karakter  selaras  dengan  Pancasila,  disamping  kompetensi  literasi  maupun numerasi.  Fokus  tentang  standar  nasional  pendidikan  mengenai  Pancasila  ini  hanya ditemukan  di  standar  kompetensi  lulusan  sekolah  dasar  saja.  Kekosongan  pemahaman Pancasila bagi peserta didik pada setiap tingkatan ini sebagai standar kompetensi lulusan harus  menjadi  perhatian  serius,  mengingat  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  yang seharusnya  diajarkan  pada  setiap  tingkatan  pendidikan  (Subagio  &  Hastangka,  2021). Seyogyanya  memuat  dasar  menimbang  filosofis  yaitu  Pancasila;  terlebih  di  dalam perumusan  kebijakan  nasional  yang  mengatur  mengenai  pendidikan  menengah  atas. Mengingat  telah  banyaknya  terjadi  degradasi  moral,  kenakalan  remaja,  dan  perilaku
menyimpang terhadap mayoritas anak yang mengenyam pendidikan di tingkat menengah atas  atau  sederajat,  sehingga  Pancasila  harus  menjadi  suatu  pegangan  dalam  berinteraksi bagi  siswa-siswa  tersebut.  Pengaturan  mengenai  pendidikan  dan  Pancasila  sebagai landasan dasar dari pendidikan itu sendiri harus digaungkan pada setiap produk hukum. Tidak  hanya  pada  ranah  peraturan  perundang-undangan  saja,  namun  berbagai stake holder juga memiliki peran penting di masing-masing bidang (Yusa, Hermanto & Ardani, 2021), seperti peran dari seorang kepala dinas, kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua yang  turut  andil  terhadap  pendidikan  seorang  anak,  harus  dapat  memberikan  contoh sikap-sikap yang mengamalkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Pada akhirnya Pancasila tidak hanya sekadar sila-sila dan aturan sebagaimana termaktub dalam sebuah peraturan perundang-undangan  saja,  namun  sebagai  sebuah  rasa  yang  menjiwai  setiap  akhlak  dan kepribadian setiap orang di Indonesia.
Perlu  dipahami  bahwa  Pelaksanaan  Pendidikan  Ideologi  Pancasila  mencermati faktor  intern  maupun  faktor  ekstern  yakni  faktor  intern  berupa  sifat  pluralistik  bangsa yakni keanekaragaman suku, adat istiadat dan agama yang dianut, yang sangat berpotensi menjadi  sarana  kelompok  tertentu  mewujudkan  suatu  kondisi  yang  resisten  bagi Indonesia  (Atmaja,  2022),  sedangkan  faktor  ekstern  berupa  dinamika  arus  globalisasi yang  acapkali  ditunggangi  oleh  muatan  ideologi  transnasional.  Pembelajaran  Pendidikan Ideologi  Pancasila  yang  ditujukan  khususnya  kepada  generasi  muda/pemuda  (termasuk golongan  usia  pelajar  jenjang  menengah  atas/kejuruan)  dilaksanakan  dalam  kerangka perwujudan  ketahanan  nasional/ national  resilience  pada  kerangka  delapan  pendekatan astagatra/aspek  kehidupan  nasional,  yang  didalamnya  mencakup  aspek  Pendidikan  yang inklusif  sebagai  bagian  dari  Ketahanan  Nasional.  Ketahanan  nasional  tersebut  yang didalamnya  juga  mencakup  ketahanan  ideologi  Pancasila  (Widjojo,  2016),  yang merefleksikan  pembelajaran  yang  mampu  mengejawantahkan  Pancasila  untuk teraplikasikan  dalam  pelbagai  aspek  bidang  studi  yang  pada  akhirnya  juga  dapat dipergunakan  dalam  kehidupan  nasional  (Yuliatin,  2021),  sehingga  wujud  pembelajaran Pendidikan  Ideologi  Pancasila  tersebut  dapat  memutus  ancaman,  tantangan,  hambatan, dan  gangguan  yang  muncul  secara  intern  maupun  ekstern.  Dengan  demikian,  proses pembelajaran  Pendidikan  Ideologi  Pancasila  secara  filasafati  ditempatkan  sebagai instrumen  pemerintah  dalam  menangkal  perkembangan  ideologi  asing  dan  ideologi transnasional juga terhadap kalangan pemuda.
Mencermati  kerangka  sistem  yang  dibangun  untuk  Pengajaran/pembelajaran Pendidikan  Ideologi  Pancasila,  yang  dalam  konteks  Riset  ini,  dicermati  pelaksanaannya, dapat didasarkan pada sejumlah indikator kuantitatif/pengukuran yang dipandang cukup representatif  sebagai  gambaran  dalam output  proses  pembelajaran  Pendidikan  Ideologi Pancasila  yang  inklusif  dalam  kerangka  Pendidikan  Karakter  dan  Revolusi  Mental. Pengukuran  yang  dipandang  tepat  dalam  hal  mencermati  pelaksanaan  Pendidikan Ideologi Pancasila pada kalangan generasi muda di tingkat pendidikan jenjang pendidikan menengah atas/kejuruan, yakni terdapat dalam uraian di bawah ini:
Merujuk  pada  Indeks  Pembangunan  Pemuda  Indonesia  (selanjutnya  disebut sebagai IPP Indonesia), yang terbaru didasarkan pada Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017,  diukur  kepada  34  provinsi  di  Indonesia,  termasuk  Provinsi  Bali,  menunjukkan bahwa  IPP  Provinsi  Bali  2016  menduduki  peringkat  kedua  dalam  pembangunan pemuda,  terhadap  isu  yang  berkaitan  dengan  riset  ini,  domain  pengukuran  Pendidikan menunjukkan  masa  studi  rerata  melampaui  11  tahun,  serta  angka  partisipasi  sekolah menengah  berada di angka 92 persen.
Dalam  Susenas  MSBP  2015  ini  sebesar  81,97  persen  pemuda  secara  konsisten tetap  mengikuti  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  yang  diselenggarakan  pada  lingkungan
tempat  tinggalnya,    seperti  halnya  pengukuran  MSBP  bahwa  1  dari  3  orang  pemuda mengikuti  kegiatan  gotong  royong  dalam  tiga  bulan  terakhir  (36,96  persen).  Namun, terdapat alasan ketidaksertaan mereka baik akibat tidak ada waktu maupun alasan lainnya (33,24  persen  dan  40,01  persen),  malas  (12,42  persen),  sedangkan  4,12  persen diakibatkan tidak ada kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.
Namun  demikian,  dalam  Survei  Tingkat  Karakter  Peserta  Didik  di  Jenjang Pendidikan Menengah, dengan acuan regulasi PPK, oleh Balitbang Kementerian Agama RI,  melalui  Indeks  Karakter  Peserta  Didik  (IKPD)  2019  dalam  level  70,70;  dengan rincian  bahwa  dalam  aspek  karakter  religiusitas  (71,82),  nasionalisme  (72,65), kemandirian  (69,48),  gotong  royong  (67,26),  dan  integritas  (70,14),  yang  didapat  dari 11.287  siswa  Sekolah  Menengah  Atas  dan  Madrasah  Aliyah  pada  tingkatan  kelas  XI seluruh  wilayah  Indonesia  pada  tahun  2019  di  1.151  sekolah  pada  34  provinsi  di Indonesia.  Namun  demikian  oleh  Kementerian  Agama  menjadikannya  sebagian  bahan dan informasi awal bagi kalangan internal serta tidak disarankan untuk disebarluaskan.
Indikator  lainnya  yang  terkait  dengan  pengukuran  pembelajaran  Pendidikan Ideologi Pancasila, juga telah terdapat indikator yang diusulkan oleh Peneliti Pusat Studi Pancasila  Universitas  Gadjah  Mada  (PSP  UGM)  dan  Pengajar  pada  Program  Magister Ketahanan  Nasional  Universitas  Gadjah  Mada  (Prodi  S2  Tannas  UGM),  bekerjasama dengan  Lembaga  Ketahanan  Nasional  (Lemhanas),  yang  mendorong  pengukuran terhadap  ketahanan  ideologi  Pancasila  melalui  penyusunan  aspek,  indikator  dan  item ketahanan  ideologi  Pancasila,  yang  diusulkan  disebut  sebagai  Indikator  Ketahanan Ideologi  Pancasila  (IKIP)  terhadap  920  responden  pada  kota-kota  terpilih,  dengan sasaran  responden  yang  berumur  antara  17-40  tahun,  dengan  dimensi  instrumen pengukuran IKIP tersebut menjadi alat pengukuran tingkat ketahanan ideologi Pancasila di  Indonesia,  membentuk  5  (lima)  aspek,  30  (tiga  puluh)  indikator,  dan  114  (seratus empat  belas)  item  dalam  instrumen  kuantitatif  yang  jelas  dan  terukur  (Maharani, Sutarmanto & Zubaidi, 2019).
Instrumen pengukuran IKIP tersebut menjadi alat ukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila,  yang  diuji  pada  Sembilan  provinsi  di  Indonesia,  dengan  angka  yang  berbeda dan  katagori  hasil  yang  berbeda,  terdapat  lima  wilayah  yang  menunjukkan  ketahanan ideologi Pancasila dalam katagori Sedang, yakni Provinsi Maluku, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Terdapat dua wilayah  yang  menunjukkan  ketahanan  ideologi  Pancasila  pada  Katagori  Tinggi  yakni Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  sedangkan terdapat  dua  wilayah  yang  menunjukkan  ketahanan  ideologi  Pancasila  pada  Katagori Rendah, yakni Provinsi Papua Barat, dan Provinsi DKI Jakarta.
Namun  demikian,  dalam  kerangka  pelaksanaan  pengajaran  Pendidikan  Ideologi Pancasila  terhadap  generasi  muda,  khususnya  Generasi  Z/  kalangan  usia  pelajar pendidikan menengah atas/kejuruan (Bergler, 2020), nilai-nilai Pancasila secara konsisten harus tetap diimplementasikan seluruh pihak dalam menangkal pengaruh arus globalisasi di  Indonesia  secara  inklusif  ke  dalam  Pendidikan  Pancasila.  Generasi  milenial  menjadi obyek  utama  senantiasa  harus  mampu  mengimplementasikan  nilai  luhur  tersebut, sehingga  nilai-nilai  dari  Pancasila  tidak  tergerus  akibat  perkembangan  berbagai  faham transnasional  yang  bertentangan  dengan  nilai  Pancasila,  sehingga  Pancasila  dapat diinternalisasi  menjadi  jati  diri  kaum  milenial.  Namun,  diperlukan  langkah  dan  strategi khusus  untuk  menginternalisasikan  Pancasila  kepada  generasi  ini,  tidak  dengan  metode indoktrinasi, namun harus fleksibel (Maulana, 2020). Metode indoktrinasi juga dipandang tidaklah  relevan  (Magano,  2020),  dengan  mengedepankan  budaya  mendengar  terhadap anak  milenial  terkait  yang  mereka  inginkan  tentang  Pancasila  (Fitriyani,  2018).
Pemerintah harus merumuskan dan mengimplementasikan pelbagai metode dan strategi kekinian  dalam  pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  oleh  generasi  milenial    (Pousson  & Myers,  2018),  seperti  penggunaan  berbagai platform  social  media  maupun  information technology  (Wahidin,  2018),  bahkan  mengajak  influencer  pada  berbagai  platform  social media  untuk  mendorong  penggunaan  media  untuk  pengenalan  nilai-nilai  Pancasila (Arifin,  Handayani  &  Virdaus,  2022).  Demikian  halnya,  perlunya  penguatan  nilai Pancasila dalam kerangka mengajegkan kearifan lokal, mengingat nilai Pancasila berakar dan  bersumber  dari  kekayaan  budaya  nasional,  sehingga  kearifan  lokal  pun  harus dijunjung tinggi.
Penekanan  pelaksanaan  pengajaran  dalam  berbagai  bidang  jenis  studi  yang diajarkan  kepada  Generasi  Z  di  Indonesia  (termasuk  Pendidikan  Ideologi  Pancasila), sejatinya kedepan perlu disesuaikan dengan model pembelajaran bagi Generasi Z dengan menggunakan enam aspek yakni, pertama, pembelajaran diawali dari basis teknologi yang didesain dan disesuaikan dengan lingkungan yang menggugah minat peserta didik, kedua, basis  teknologi  pembelajaran  yang  wajib  meningkatkan  minat  peserta  didik  yang  aktif, konstruktif, intensif, autentik, serta kooperatif, ketiga, teknologi yang dipergunakan tidak ditempatkan sebagai komunikator makna belaka, keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran  tersebut  memberi  makna  ketika  interaksi  dengan  teknologi  menjadikan peserta  didik  menjadi  terinisiasi  dan  terarahkan,  kelima,  basis  pembelajaran  dengan teknologi ini menjadi bermakna terhadap interpretasi sebuah pembelajaran, dan keenam, teknologi  dan  peserta  didik  harus  menjadi  suatu  hubungan  yang  saling  berkolaboratif intelektual (Hernandez-de-menendez, Diaz & Morales-menendez, 2020). Keenam hal ini juga dapat ditunjang dengan untuk mencapai pemenuhan soft-skills yang dimiliki peserta didik  yang  integratif  dalam  basis  proyek  dan  manajemen  terhadap  suatu  isu  yang digulirkan  dalam  pembelajaran  yang  modern,  efektif,  komprehensif,  dan  mendorong partisipasi aktif peserta didik, demikian halnya dalam pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila, mengingat bahwa esensi pembelajaran kekinian juga harus mendorong capaian pedagogik yang seimbang dengan aspek lainnya, baik psikomotorik, afektif, dan kognitif yang holistik bagi peserta didik.

## 2.2 Efektifnya  Pendidikan  Pancasila  diajarkan  dalam  Pendidikan  Sekolah  Menengah Atas di Provinsi Bali
Adanya  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  mampu  menjadikan  siswa-siswi sekolah menengah atas menjadi siswa-siswi yang mempunyai jiwa atau karakter Pancasila yang  baik  yang  mampu  mengendalikan  diri,  mampu  beradaptasi  baik  (Primahendra, 2020).  Pendidikan  karakter  Pancasila  sangatlah  penting  untuk  dilakukan  sesuai  dengan tujuan  pendidikan,  sehingga  perilaku  siswa  dapat  mencerminkan  sifat  atau  karakter melalui  pembentukan  karakter  Pancasila  yang  dapat  dikembangkan  dalam  berbagai lingkungan. Relevansi penguatan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari PPK, tampak dalam  temuan  riset  ini,  yang  mengarah  pada  konteks  pengamalan      Pancasila  dalam perilaku anak-anak sekolah, maka mulanya mereka harus paham terlebih dahulu makna dan  bagaimana  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  tersebut,  karena  hafal  dan  paham  itu adalah  dua  hal  yang  sangat  berbeda.  Terkait  dengan  implementasi  pelaksanaan Pendidikan  Pancasila  bagi  generasi  Z,  dalam  temuan  pada  beberapa  sekolah  yang diwawancara, tampak kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik, karena cenderung mereka menganggap ini adalah hal yang sulit dilakukan padahal  tanpa  mereka  sadari  perilaku  yang  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  sering mereka  lakukan  misalnya  beribadah  sesuai  agama  dan  keyakinan  itu  sudah mencerminkan sila pertama Pancasila, dan masih banyak contoh lainnya.
Sebagian  besar  murid  telah  menerapkan  karakter  Pancasila  dalam  diri  mereka sudah,  namun  yang  namanya  berhadapan  pelbagai  latar  belakang  dan  karakteristik  yang berbeda-beda tentu masih ada saja siswa yang kurang menerapkan karakter dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pelajaran Pancasila masuk ke dalam mata pelajaran kelompok Wajib yaitu  PPKn  adalah  salah  satu  mata  pelajaran  yang  tidak  pernah  hilang  dalam  struktur kurikulum  di  semua  jenjang  Pendidikan  Formal  hanya  saja  beberapa  kali  mengalami perubahan  nama Civic  Hukum,  Civic,  PPKn,  PKn,  KWN,  dan  akhirnya  kembali  ke PPKn,  disertai  pula  pengintegrasian  pendidikan  mengenai  Pancasila  juga  diajarkan  ke dalam  setiap  pelajaran  yang  relevan  seperti  Bahasa  Indonesia,  Bahasa  Daerah,  Sejarah, Budi  Pekerti,  dan  pembelajaran  Agama.  Tanggapan  atau  penerimaan  murid-murid terhadap  karakter  Pancasila  yang  diberikan  oleh  guru-guru  sejauh  ini  baik,  namun keterbatasan  waktu  pertemuan  di  kelas  yang  membuat  pelaksanaannya  tidak  maksimal. Kendatipun demikian, Setiap guru pengajar diberikan pelatihan untuk tidak hanya dapat memberikan  pembelajaran  yang  baik,  namun  juga  dituntut  untuk  dapat  memberikan pendidikan  sikap  dan  disiplin  sebagaimana  tertanam  dalam  nilai-nilai  Pancasila.  Diakui bahwa  nilai-nilai  Pancasila  juga  telah  tersurat  dalam  silabus  pendidikan  yang  kemudian akan  diberikan  kepada  seluruh  peserta  didik  di  sekolah  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan bahwa baik dari segi intensitasnya hingga dampak yang ditimbulkan, Pendidikan Pancasila dapat  dikatakan  cukup  efektif  diajarkan  dalam  pendidikan,  serta  pengakuan  maupun pandangan masyarakat yang positif.
Adanya pembinaan khusus terkait penerapan mempertahankan karakter Pancasila untuk  murid-murid,  misalnya  dalam  kegiatan  kesiswaan  termasuk  kegiatan ekstrakurikuler  (Kamlasi  &  Kusdarini,  2022).  Pendidikan  Pancasila  juga  pada  ranah praktik.  Praktik-praktik  gotong  royong,  toleransi,  dan  ibadah  dipraktikan  pada  setiap acara  yang  dilangsungkan  di  sekolah  tersebut.  Seperti  pada  acara-acara  yang  berkaitan dengan kebudayaan dan/atau keagamaan, melaksanakan praktik gotong royong, toleransi, musyawarah/mufakat,  dan  juga  tenggang  rasa  sebagaimana  nilai-nilai  Pancasila. Pendekatan  pembelajaran  Pancasila  mengikuti  karakter  siswa  setiap  saat  selalu  berubah tergantung  perkembangan  jaman,  sehingga  setiap  saat  guru  pun  harus  selalu  mengatur strategi  baru  untuk  membiasakan  nilai-nilai  Pancasila  tersebut,  terlibat  dengan  tingginya antusias  dan  menerima/merespon  dan  juga  berusaha  untuk  selalu  menerapkannya  di lingkungan  sekolah,  keluarga  dan  masyarakat.  Adapun  pembinaan  khusus  terkait mempertahankan  karakter  Pancasila,  yaitu  dengan  kegiatan  (Paskibraka,  Upacara Bendera, kegiatan kemah Pramuka, ekstrakurikuler Pramuka dan kegiatan OSIS lainnya, pembinaan  karakter  tahunan).  Tidak  ada  aturan  tentang  metode  belajar  tidak  ada termasuk dengan pengintegrasian program sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila sehingga  nantinya  setiap  mata  pelajaran  harus  menyisipkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam proses  pembelajaran.  Jadi  dengan  kurikulum  ini,  tugas  untuk  mewujudkan  siswa berkarakter  Pancasila  bukan  hanya  tugas  guru  saja,  melainkan  semua  semua  elemen sekolah.  Pembelajaran  Pancasila  selalu  berkembang  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  negara  saat  ini  (pada  masanya).  Adanya  kebijakan  atau  dari  dinas  soal metode  pembelajaran  Pancasila  (misalnya  daring,  penagihan  dalam  portofolio,  dan seterusnya). Pendekatan pelajaran Pancasila pada saat ini lebih ditekankan lagi mengingat situasi  seperti  sekarang  ini  tingkat  pelanggaran  di  media  sosial  lebih  riskan  karena berbagai faktor masalah pribadi sosial yang dialami. Untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan  sekolah  memberikan  pelayanan  dan  pembinaan  menuju  karakter  yang  lebih baik.  Kebijakan  metode  pembelajaran  saat  ini  dengan  mengikuti  pelatihan  online  dan program  sekolah.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Pendidikan  Karakter  Pancasila  yang  sudah diterapkan  di  Sekolah  Menengah  Atas  sudah  efektif,  walaupun  sering  terjadi  kendala
dalam mengintegrasikan  nilai-nilai Pancasila ke  dalam diri  peserta didik. Sejalan dengan tinjauan  pedagogik,  nyatanya  bahwa  Pendidikan  Pancasila  harus  dalam  bingkai menginternalisasi  Pancasila  sebagai  kerangka  pengembangan  ilmu  dan  pengetahuan. Dasar  regulasi  memberi  peranan  penting  kajian  kontemporer  tentang  kebijakan  dan praktik  terkait  peningkatan  kinerja  mutu  dan  pencapaian  dalam  dunia  pendidikan. Manajemen Pendidikan, promosi pendekatan ilmiah pada gilirannya mengartikan bahwa negara  kita  sangat  mementingkan  koherensi  argumen  di  setiap  kebijakannya.  Pola  didik dengan, berbasis penelitian, dengan diskusi bahkan jika memungkinkan didasarkan pada bukti  empiris  dan  penelitian  kontemporer.  Perlu  menangkap  dan  melibatkan  masalah dan  isu  praktis  kontemporer  yang  dialami  oleh  para  siswa  di  kurikulum  baik  di  level pendidikan dasar, menengah, atas dan bahkan pendidikan tinggi.
Realita  dari  dampak  meluasnya Covid-19  memaksa  pola  pendidikan  dan  keahlian para  pendidik  kita  untuk  bertranformasi  dan  beradaptasi  dengan  teknologi    pendidikan yang memiliki peranan amat penting mendorong keharusan bagi guru serta peserta didik memiliki kemampuan ICT Literacy yang  mumpuni, yang tidak dapat menggantikan pola pembentukan    karakter    peserta    didik    melalui  model  pembelajaran  teknologi.  Dalam beberapa  tahun  terakhir  minat  pada  untuk  mentransformasikan  Pendidikan  Pancasila pada berbagai level pendidikan telah berkembang dan akibatnya studi tentang pendidikan karakter  juga  menjadi  domain  utama  yang  harus  dipercepat  oleh  negara  untuk menemukan  formulasi  yang  terbaik  dalam  program  ini.  Penelitian  di  seluruh  dunia berkontribusi  pada  tentang  bagaimana  lembaga  pendidikan  berperan  dalam  kemajuan sebuah  bangsa.  Namun,  penting  untuk  menyadari  bahwa  Pendidikan  Pancasila  tidak sedang  berada  dalam  ruang  imajinasi  tetapi  dijalankan  dalam  konteks  kebijakan,  yang secara tegas dibentuk berdasarkan analisis historis dan budayanya.
Seluruh civitas  akademik  yang  bekerja  di  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  harus memahami  konteks  kebijakan  ini  untuk  mereka  terapkan.  Agenda  kebijakan memerlukan  respon,  karena  mereka  yang  berada  di  lembaga  dihadapkan  pada  tugas melaksanakan arahan kebijakan. Mereka yang berada di posisi level kepemimpinan yang pastinya  akan  menghadapi  tantangan  tertentu  karena  mereka  sering  mewakili  antara lembaga  dan  organisasi  serta  lingkungan.  Keputusan  kunci  harus  dibuat  terkait  dengan interpretasi  dan  implementasi  agenda  kebijakan  eksternal – keputusan  tersebut  pada gilirannya  akan  mencerminkan  campuran  faktor  yang  kompleks  termasuk  nilai  pribadi, sumber  daya  yang  tersedia,  serta  kekuatan  dan  persepsi  pemangku  kepentingan.  Oleh karena itu, memahami dan mengantisipasi kebijakan menjadi fitur utama pimpinan yaitu dengan cara memahami dari mana kebijakan berasal, apa yang ingin dicapai, bagaimana dampaknya terhadap pengalaman belajar dan konsekuensi implementasi kebijakan dalam sektor pendidikan.

## 3. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang didapat bahwa kebijakan pemerintah beserta pelaksanaan pembelajaran  pendidikan  pancasila  kepada  siswa/siswi  sekolah  menengah  atas  dalam menangkal  ideologi  transnasional  bagi  Pemuda  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dengan perkembangan  pandangan-pandangan  hidup.  Atas  dasar  inilah,  diperlukan  langkah mendudukkan  akan  regulasi-regulasi  pendidikan  baik  dalam  undang-undang  maupun aturan dibawahnya yang akan mempengaruhi ideologi Pancasila ditempatkan secara benar dan  tepat  dalam  praktik  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dimulai  dari  ranah pendidikan,  sehingga  dapat  dijadikan  instrumen  yang  efektif  untuk  mengantisipasi perkembangan  berbagai  ideologi  transnasional.  Pendidikan  pancasila  telah  efektif diajarkan  dalam  pendidikan  sekolah  menengah  atas  di  Provinsi  Bali  karena  pemerintah
provinsi harus terus melakukan pembinaan kepada Sekolah Menengah  Atas di Provinsi Bali,  agar  guru  menanamkan  karakter-karakter  yang  baik  kepada  siswa-siswi  di  sekolah termasuk  mencontohi  karakter  Pancasila  kepada  semua  siswa  siswi  agar  pembentukan karakter Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman,  L.  (2016).  Kedudukan  Ketetapan  MPR  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia, Lex Jurnalica (Journal of Law) 13(3).
Anggono, B.D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan: Permasalahan dan Solusinya, Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 1 – 9.
Anggono,  B.D.  (2020). Aktualisasi  Pancasila  dalam  Produk  Hukum  Daerah: Permasalahan  dan  Solusi,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional Kerjasama FH UNUD dan BPIP RI, 16 Oktober.
Anggono, B.D. & Usfunan, J.Z. (2021). Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Arifin, Z., Handayani, E.P. & Virdaus, S. (2022). Deradikalisasi Pluralisme Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial, 7(1), Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 161-170, DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p161-170 . Atmaja, G.M.W. et.al. (2022). Hukum Kebijakan Publik, Swasta Nulus, Denpasar. Bergler,  T.  (2020).  Generation  Z  and  Spiritual  Maturity, Christian  Education  Journal, 17(1), 75 – 91.
Choudhury, N. (2017). Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom, Asian Journal of Law and Society, 4(1), 229 – 255. Deputi  Bidang  Pengkajian  dan  Materi  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila, Generasi Pancasila  4.0  Materi  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  Bagi  PAUD/TK,  Materi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
Detiknews.com, “Survei LSI: Pro -Pancasila Turun 10%, Pro- NKRI Bersyariah Naik 9%,”
2018.
Detiknews.com,  “Survei  CSIS:  90,5%  Milenial  Tak  Setuju  Ideologi  Pancasila  Diganti,”
2017.
Dewantara, J.A. et al. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia, International  Journal  for  Educational  and  Vocational  Studies,  1(5),
400 – 405.
Diprose,  R.,  et.al.  (2019).  Two  decades  of  reformasi  in  Indonesia:  its  illiberal  turn.
Journal of Contemporary Asia, 49(5), 691-712, DOI: https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922 .
Effendi, W.R. (2017). Nasionalisme dan Kewarganegaraan, Trias Politika, 1(2), 89 – 97. Erwin.  K.  &  Shatto,  B.  (2017).  Teaching  Millenials  and  Generation  Z:  Bridging  the Generational Divide, Creative Nursing, 23(1), 24 – 29.
Feriandi,  Y.A.  (2018).  Perlindungan  Lingkungan  Perspektif  Konstitusi  dan  Pendidikan Kewarganegaraan, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(2), 48 – 55.
Fitriasari,  S.  &  Yudistira,  R.  (2017).  Model  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  untuk  Menumbuhkan  Karakter  Peduli  Lingkungan  Hidup Siswa, Konferensi Nasional Kewarganegaraan III(2), 167 – 175. Fitriyani, P. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z, Prosiding Konferensi Nasional Ke-7  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah (APPPTMA), 7(1), 307 – 314.
Gillespie,  J.  (2016).  Public  Discourse  and  Constitutional  Change:  A  Comparison  of Vietnam and Indonesia, Asian Journal of Comparative Law, 11(2), 209 – 218. Herlina,  N.  (2018).  Cita  Hukum  Pancasila  Dapat  Berkembang  dalam  Batang  Tubuh Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945, Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu Hukum, 4(2).
Hermanto,  B.  (2019).  Law  Instruments  within  Disruptive  World  and  Polarization  of Culture, Discussant on the International Seminar Master of Law Disruptive Era in Law Perspective Udayana University and UNDP, 27 September 2019.
Hermanto,  B.  (2021).  Penguatan  Pengaturan  Kelembagaan  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila, Perlukah?, Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 204 – 221.
Hermanto,  B.  (2021).  Quo  Vadis  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila:  Dilematis Usulan Penguatan Pengaturan Kelembagaan dalam Meneguhkan Pancasila di Era Kekinian, Makalah dalam Kegiatan Bedah Akademik Nasional Kelompok DPD pada MPR RI, di Universitas Mahendradatta, 6 Oktober 2021, 1 – 30. Hermanto, B. & Aryani, N.M. (2021). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice, The Theory and Practice of Legislation, 9(3), 425-450, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162 .
Hernandez-de-menendez, M., Díaz, C.A.E. & Morales-menendez, R. (2020). Educational experiences  with  Generation  Z, International  Journal  on  Interactive  Design  and Manufacturing  (IJIDeM),  14(3),  847 – 859,  DOI: https://doi.org/10.1007/s12008- 020-00674-9 .
Kamlasi,  A.Y.  &  Kusdarini,  E.  (2022).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis Multikultural  Dalam  Penguatan  Sikap  Toleransi  Siswa  SMA, Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(3), 738-747, DOI:
http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p738-747 . Kementerian  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia, Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi, 2017.
Kusumastuti,  D.  (2016).  Developing  Subsidized  Mortgage  Agreement  Based  on  the Justice  Values  of  Pancasila  (Indonesian  State  Philosophy), Journal  of  Advanced Research in Law and Economics, 7(8), 2079 – 2086.
Liputan6.com, “Survei: Masih Ada PNS Sebut Pancasila Tak Tepat Jadi Ideologi,” 2018. Magano,  J.  et  al.  (2020).  Generation  Z:  Fitting  project  management  soft  skills competencies — A mixed-method approach, Education Sciences, 10(7), 1 – 24.
Maharani,  S.D.,  Sutarmanto,  H.  &  Zubaidi,  A.  (2019).  Indeks  Ketahanan  Ideologi Pancasila, Jurnal Ketahanan Nasional, 25(2), 277 – 294.
Maroni,  M.,  Sitepu,  S.  &  Ariani,  N.D.  (2019).  Humanistic  Law  Enforcement  as  the Application  of  the  Value  of  Justice,  Expediency  and  Legal  Certainty  based  on Pancasila, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(4), 1 – 7.
Maulana, A. (2020). Perlu Strategi Khusus Mengamalkan Pancasila di Generasi Milenial,
Rektorat Universitas Padjadjaran.
Nanggala,  A.  (2023).  Model  Pembudayaan  Pancasila  Berbasis  Kolaborasi  Pentahelix untuk  Membangun  Generasi  Muda  Indonesia  yang  Pancasilais. Pancasila:  Jurnal Keindonesiaan, 3(2), 160 – 178. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166 .
Nardi, D.J. (2018). Can NGOs change the constitution? Civil society and the indonesian constitutional court, Contemporary Southeast Asia, 40(2), 247 – 278.
Nugroho,  W.  (2013).  Menyusun  Undang-Undang  yang  Responsif  dan  Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 209 – 218.
Pousson, J.M. & Myers, K.A. (2018). Ignatian pedagogy as a frame for universal design in college: Meeting learning needs of generation Z, Education Sciences 8(4).
Pradana,  R.  &  Setiyono,  J.  (2021).  Peran  Pendidikan  Pancasila  terhadap  Pencegahan Penyebaran  Terorisme  di  Kalangan  Pelajar, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 3(2), 136 – 154.
Primahendra, R. et al. (2020). Faktor - Faktor yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z Terhadap  Pancasila, Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, 5(1), 167 – 177.
Pudjiastuti,  S.R.  (2020).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Mencegah  Paham
Radikal,” Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 19(2), 32 – 39.
Samekto,  A.  (2020). Penguatan  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Pembuatan  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Nasional Kerjasama FH UNUD dan BPIP RI, 16 Oktober.
Samekto,  A.,  &  Purwanti,  A.  (2023).  Perubahan  Tatanan  Sosial  dan  Transformasi
Pemaknaan Pancasila. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 3(1), 1 – 10.
https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.132 .
Suartha,  I.D.M.,  Martha,  I.D.A.G.M.  &  Hermanto,  B.  (2021).  Innovation  based  on Balinese  Local  Genius  shifting  Alternative  Legal  Concept :  Towards  Indonesia Development Acceleration, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24(7),
1 – 9.
Subagio, H. & Hastangka, H. (2021). Analisis Kepastian Hukum Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
6(2), 333-341, DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p333-341 . Subawa,  M.  et.al.  (2023).  Dinamika  Filsafat  Ilmu  Hukum  Pancasila:  Ontologi  dan Aksiologis  Sumber  dari  Segala  Sumber  Hukum  di  Indonesia  (Ponorogo:  Uwais Inspirasi Publishing).
Tjukup,  I,  K.,  et.al.  (2020).  Penguatan  Karakter  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kenakalan  Remaja  (Juvenile  Delinquency). Kertha  Wicaksana:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14(1), 29-38, DOI: https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38 .
Usfunan,  J.Z.  (2015).  Pancasila  as  the  Guidelines  in  the  Legislation  in  Indonesia, Academic Research International, 6(1), 272 – 281.
Usmi,  R.  &  Samsuri,  S.  (2022).  Urgensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Global  dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 149-160, DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p149-160 . Wahidin,  D.  (2018).  Ketahanan  nasional  dan  bela  negara, Wira:  Media  Informasi Kementerian Pertahanan, 6 – 11.
Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021. Wibisana, A.G. (2019). Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 471.
Widjojo,  A.  (2016).  Pemantapan  Nilai-Nilai  Ideologi  Bangsa  Dalam  Rangka  Penguatan Ketahanan  Nasional  dalam  Aras  Global, Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang 2(1), 7 – 18.
Wiratmadinata.  W.  et  al.  (2020).  Construction  of  Legal  Paradigm  of  Pancasila:  A Conceptual  Perspective, Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory  Issues,  23(1s),
1 – 7.
Yanzi,  H.  et  al.  (2019).  Urgensi  Nilai-Nilai  Pancasila  sebagai  Dasar  Pengembangan IPTEK  Untuk  Merespon  Revolusi  Industri  4.0, Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan 2019 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung.
Yuliatin,  Y.  et  al.  (2021).  Character  Education  based  on  Local  Wisdom  in  Pancasila Perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1), 1 – 11. Yusa,  I.G.  (2017).  Gagasan  Rancangan  Undang-Undang  Lembaga  Kepresidenan : Cerminan  Penegasan  dan  Penguatan  Sistem  Presidensiil  Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 313 – 324.
Yusa,  I.G.,  et.al.  (2021).  Law  Reform  as  the  Part  of  National  Resilience:  Discovering
Hindu and Pancasila Values in Indonesia’s Legal Development Plan, Proceeding of the International Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021), DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001 , 1-10.