Vol. 4 No. 2 (2020)
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …

## SEPARATION OF POWER : BERPISAH UNTUK BERTEMU
Sarip 1 , Nur Rahman 2 1 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: sarip@umc.ac.id , nur.rahman@umc.ac.id

## Abstract
Theorists struggle to determine the nature of the separation of power. There are many objections to the tripartite separation (three powers) of the state in the form of the legislature, executive and judiciary by referring to Montesquieu in his Spirit of the Laws for the history of political theory originating in the French state. The separation of powers is a vital feature of western democracies, enshrined in various federal and state constitutions. As a broad principle, theorists struggle to determine its precise nature, and many argue that the tripartite separation of state power into legislative, executive and judicial branches has proved simple and impossible. I think we should understand  the  separation  of powers  as  a  strategy  used  to  structure  the  relationship  between separate institutions. This structuring process empowers the creation of new relationships between institutions, with the aim of enhancing their institutional integrity. In short, we split up just to reconnect.  These  strategies  direct  attention  to  inter-agency  relationships  highlighting  the contribution of these relationships to keeping institutional integrity together.
Keywords: Separation of powers, Institutions, Authority, Meeting each other.
Vol. 4 No. 2 (2020)
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
16

## Abstrak
Para ahli teori berjuang menentukan sifat bagi separation of power . Tidak sedikit keberatan atas pemisahan tripartite (tiga kekuasaan) negara dalam wujud legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan merujuk Montesquieu dalam karyanya Spirit of the Laws bagi  sejarah  teori  politik  yang  berasal  dari  negara  Prancis.  Pemisahan kekuasaan merupakan ciri vital demokrasi barat, yang diabadikan dalam berbagai konstitusi  federal  dan  negara  bagian.  Sebagai  prinsip  yang  luas,  para  ahli  teori berjuang untuk menentukan sifatnya yang tepat, dan banyak yang berpendapat bahwa pemisahan tripartit kekuasaan negara menjadi cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif terbukti sederhana dan tidak mungkin. Saya berpendapat kita harus memahami  pemisahan  kekuasaan  sebagai  strategi  yang  digunakan  untuk menyusun hubungan antara lembaga-lembaga yang terpisah. Proses penataan ini memberdayakan  penciptaan  hubungan  baru  antar  lembaga,  dengan  tujuan meningkatkan integritas kelembagaan mereka. Singkatnya, kami berpisah hanya untuk  menyambung  kembali.  Strategi-strategi  ini  mengarahkan  perhatian  pada hubungan  antar  lembaga  yang  menyoroti  kontribusi  antar  hubungan  ini  untuk mengamankan integritas kelembagaan tetap dipertemukan.
Kata Kunci: Pemisahan kekuasaan, Lembaga, Kewenangan, Saling bertemu.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
A. Pendahuluan Hugh Breakey menilai separation of power sebagai  karakteristik  struktural yang sangat penting dalam demokrasi kemudian  diabadikan  dalam  sebuah konstitusi  negara. 1 Para  ahli  teori berjuang  menentukan  sifat  bagi separation  of  power .  Tidak  sedikit keberatan  atas  pemisahan  tripartite (tiga  kekuasaan)  negara  dalam  wujud legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif dengan  merujuk  Montesquieu  dalam karyanya Spirit of the Laws bagi sejarah teori  politik  yang  berasal  dari  negara Prancis. 2 Di jaman modern tidak dapat ditemukan  negara  yang  benar-benar konsisten menerapkannya separation of power yang  ketat.  Indonesia  misalnya tidak  menggunakan  lebih  mengenal division of power . 3 Kritikus menilai separation of power telah  terbelah  oleh  pernyataan  yang telihat  bertentangan  tetapi  pada dasarnya mengandung kebenaran dan kesamaan dalam pemaknaan. Sebagai doktrin  dalam  kekuasaan  yang memerintahkan  pemisahan  lembaga negara  berdasar  fungsi  khusus  di  sisi berhubungan  erat  dengan checks  and
1 Hugh Breakey, “D ividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional  Inter- Relations,” Research  in Ethical Issues in Organizations 12 (2014): 29 – 58, https://doi.org/10.1108/S1529- 209620140000012005.
2 Thomas  J.  Scotto,  “Book  Reviews: Book Reviews,” Party Politics 17, no. 4 (2011):
525 – 27, https://doi.org/ 10.1177/ 13540688
11407546.
3 E .  Zaenal  Muttaqin,  “Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pasca  Amandemen  UUD  1945  Antara Lembaga  Eksekutif  Dan  Legislatis,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik
balances . 4 Awal  kelahiran separation of power  sendiri  adanya  konsentrasi dalam  satu  lembaga  yang  memeriksa kekuatan  kemudian  bertindak  efektif untuk  mengacak-acak,  menimbulkan perpecahan  dalam  kelembagaan. 5 Membiarkan  eksekutif  memveto legislasi  atau  mengizinkan  yudikatif menjatuhkan  legislasi  melalui judicial review , dipuji sebagai pemeriksaan yang sehat  atas  dominasi  legislatif  melalui separation  of  power .  Sebagai  alternatif, mekanisme yang dianggap pelanggaran,  karena  memungkinkan kekuasaan  non-legislatif  mengganggu legislatif  dalam  pembuatan  undang- undang bagi kepentingan warga.
Kesadaran  doktrin separation  of power dapat  ditelusuri  dari  Madison diakhir abad kedelapan belas. Sebagai akibat  ketegangan  kritikus  menolak penting separation  of  power dengan melihat  penerapan  dogma  yang  tidak berdasar. 6 Beberapa  manfaat  yang dianggap berasal dari doktrin tersebut kurang  dieksplorasi  termasuk  di Indonesia.  Salah  satu  alasan  untuk memisahkan  cabang  eksekutif  dari legislatif  dengan  kekuasaan  untuk
Ketatanegaraan 6, no. 1 (2019): 14 – 31, hlm 15. http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqi sthas/article/view/1581.
4 Sarip,  “Triadic  Dispute  Resolution Dual Yuridiction Lembaga Yudikatif
Indonesia,” Jurnal Hukum De’rechtsstaat 5, no.
1  (2019),  https://doi.org/https://doi.org/
10.30997/jhd.v5i1.1734.
5 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Hukum Tata Negara Jilid 1 , 1st ed. (Jakarta: Sekertariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
6 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.”
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
18
menegakkan hukum, eksekutif seperti itu  dapat  membebaskan  dirinya  dari hukum  negara.  Tidak  diragukan  tapi membingungkan bagaimana separation of  power menjembataninya.  Eksekutif yang tidak mematuhi hukum menjadi ancaman supremasi hukum jika tidak memiliki kekuasaan legislasi.
Keragu  serupa  ada  sehubungan dengan  pernyataan  Montesquieu ' Ketika  kekuasaan  legislatif  disatukan dengan  kekuasaan  eksekutif  dalam  satu orang atau dalam satu badan hakim, tidak ada  kebebasan,  karena  orang  dapat  takut bahwa  raja  yang  sama  atau  senat  yang membuat  undang-undang  tirani  akan mengeksekusinya  secara  tirani' . 7 Sekali lagi,  sulit  untuk  memahami  maksud Montesquieu.  Jika  masuk  akal  untuk tidak percaya pada satu lembaga yang bertindak  sendiri,  mengapa  tidak  ada ketidakpercayaan  yang  sama  untuk dua lembaga yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Karya  Locke,  Montesquieu,  dan
Immanuel  Kant  dapat  menjelaskan bagaimana separation  of  power sebagai wujud  integritas  lembaga.  Pemisahan kekuasaan  mencakup  banyak  strategi pemerintahan dan kompleks. Strategi tersebut mengarahkan perhatian pada keterkaitan  antar  berbagai  lembaga
7 By  Jakub  Grygiel,  “The  Paradox  of Great  Powers:  Allies  and  Force  in Monte squieu’s Considerations on the Causes of  the  Greatness  of  the  Romans  and  Their Decline,” Orbis 63,  no.  4  (2019):  582 – 97, https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.08.005.
8 Suyatno, “Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap  Warga  Negara  Dalam  Kehidupan Berbangsa  Dan  Bernegara,” PKn  Progresif 7, no. 1 (2012): 35 – 44,
antar  hubungan  yang  disusun  untuk meningkatkan  integritas  masing- masing  lembaga. 8 Dalam  literatur terbaru  tentang  sistem  integritas  dan transparansi, fokus telah bergeser dari perhatian  pada  keberadaan  lembaga antikorupsi  terpisah  ke  pertanyaan tentang  hubungan  antar  lembaga. Pergeseran  esuai  dengan  wawasan para  ahli  teori  politik  seperti  John Locke,  Montesquieu,  dan  Immanuel Kant. 9 Anganggapan  bahwa  suatu lembaga  memenuhi  tugas  secara efektif, dan tetap berada dalam batas- batas  wewenangnya  sebagaimana dilakukannya,  merupakan  fungsi  dari hubungannya dengan lembaga lain. Pengaturan  kelembagaan  yang berbeda  termasuk separation  of  power menjadi  doktrin  tunggal  namun perbedaan  ataupun  pertengan  yang ada  tetap  memiliki  tujuan  untuk mempertemukannya kembali. Cermin division  of  power di  Indonesia  sebagai tesis  bertemu  didalamnya.  Maka makalah  hendak  mendiskusikanya sebagai bentuk separation of power yang berbeda berpegang pada argumentasi pertemuan  lembaga.  Melalui  metode analisis sejarah hukum menjadi pilihan untuk  analisis. 10 Dalam  mencari  titik pertemuannya  dan  kemudian  ditarik
https://www.neliti.com/id/publications/158 683/;  Sulistyowati Irianto,  “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang,” in Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum  Kajian  Sosio-Legal ,  ed.  Adriaan  W. Bedner et al. (Bali: Pustaka Larasan, 2012).
9 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.”
10 John  Gilissen  and  Frits  Gorle, Historische  Inleiding  Tot  Het  Rech  Terj.  Sejarah
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
19
pada  bentuk  kesimpulan  sesuai dengan  bahasan.  Tetapi  hubungan layak  dipahami  sehingga  dapat dimanfaatkan  dalam  kajian  secara teoritis.
B. Rumusan Masalah Setiap kali mencoba bicara peran suatu  lembaga  harus  mengajukan pertanyaan seperti: Bagaimana hubungan  lembaga  dengan  lembaga terkait lainnya? Akankah lembaga lain menentang  fungsinya  serta  dapatkah menjadi bermanfaat secara sosial?
C. Hasil dan Pembahasan Wawasan Separation of Power Sebelum melanjutkan, satu masalah  definisi:  Kata  'kekuasaan' dalam  'pemisahan  kekuasaan'  adalah ambigu,  memiliki  setidaknya  empat arti yang terpisah. 11 Arti pertama dari 'kekuasaan' adalah badan, cabang atau institusi. Arti kedua adalah jenis fungsi atau tugas, yaitu peran yang dilakukan oleh suatu lembaga, seperti 'pembuatan  undang-undang'  atau 'perlindungan  perbatasan'.  Makna ketiga menyangkut kapasitas, metode atau  kewenangan  yang  dibutuhkan oleh  lembaga  untuk  melaksanakan tugasnya. Ketika seseorang
Hukum-Suatu Pengantar , ed. Aep Gunarsa, 1st ed.  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2005); Titik Triwulan Tu tik, “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya  Ditinjau  Dari  Sudut  Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum,” Jurnal Hukum &  Pembangunan 44,  no.  2  (2014):  245, https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.22. 11 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.”
mengklaim bahwa suatu tindakan ultra vires ('melampaui kekuasaan'), mereka berkonotasi dengan makna kedua dan ketiga.  Tindakan ultra  vires adalah tindakan  yang  berada  di  luar  peran yang diamanatkan dari badan tersebut (fungsinya),  atau  di  luar  lingkup tindakan  yang  didelegasikan  kepada badan  tersebut  (kapasitasnya  yang berwenang). Makna keempat adalah kekuatan keseluruhan bertindak kekuatan belaka dan sumber daya yang dimiliki lembaga  untuk  bertahan  hidup, berkembang,  melawan,  memaksa, sumber daya, penghargaan, mengganggu, mengancam dan mempengaruhi.  Kekuatan  bisa  lebih besar  atau  lebih  kecil  dari  kapasitas dan  wewenang  yang  secara  resmi diberikan  kepada  lembaga. 12 Dengan demikian,  satu  lembaga  mungkin terlalu  lemah  untuk  melaksanakan tugas  yang  diamanatkan  secara memadai,  sedangkan  lembaga  lain mungkin  memiliki  kemampuan  yang jauh  melampaui  lingkup  resminya. Untuk  menghindari  kebingungan, saya  merujuk  ke:  'badan'  atau 'lembaga';  'fungsi'  atau  'tugas';
12 Subhan  Sofhian,  “Tinjauan  Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Di  Indonesia,” Tatar  Pasundan :  Jurnal  Diklat Keagamaan 12,  no.  33  (2020):  159 – 68, https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66; Zaka Firma  Aditya  and  Muhammad  Reza  Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang - Undangan  Di  Indonesia,” Jurnal  Negara Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 79 – 100.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
20
'kapasitas' atau 'otoritas'; dan 'kekuatan'. 13 Setiap  berbicara tentang 'doktrin pemisahan kekuasaan', mengacu pada:
1. Lembaga berbeda yang dihuni oleh personel yang berbeda;
2. Harus  melakukan  tugas  terpisah, dengan adanya aturan;
3. Tiga  tugas  tersebut:  pembuatan aturan,  penjurian  aturan,  dan penegakan aturan (beberapa legislasi, penjurian dan eksekusi). 14 Salah  satu  makna  langsung  dari separation of power adalah pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk tugas- tugas  tertentu. 15 Hal  ini  tidak  perlu menuntut  lembaga  tersebut  untuk tidak  memiliki  tumpang  tindih personel  dengan  lembaga  lain,  atau tidak ada hubungan dengan lembaga- lembaga  tersebut.  Strategi  ini  hanya mengatakan  bahwa  jika  seseorang membutuhkan  tugas  yang  berbeda untuk  dipenuhi,  mungkin  disarankan membentuk  empat  lembaga,  sistem, atau  proses  yang  berbeda  untuk
13 Diding  Rahmat  and  Sarip  Sarip, “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam  Pembentukan  Dual  Yuridiction Yudikatif  Pasca  Amandemen  UUD  1945,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no.  2  (2019):  131 – 45,  https://doi.org/ 10.24090/volksgeist.v2i2.2880.
14 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.”
15 Sunarso  Sunarso,  “Demokrasi  Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya),” Humanika 10,  no.  1
(2018):  19 – 20,  https://doi.org/10.21831/
hum.v10i1.21002. 16 Taufik H. Simatupang,
“Mendudukkan  Konsep  Executive  Review Dalam  Sistem  Hukum  Ketatanegaraan
melakukan tugas. Pemisahan lembaga meningkatkan  integritas.  Ada  alasan, yang  masing-masing  efisien  untuk proses yang terpisah untuk melakukan tugas yang berbeda; proses kelembagaan terpisah dapat membatasi  kewenangan  diskresi;  dan proses  kelembagaan  yang  terpisah mencegah kompromi dari tugas. 16
Efisien  untuk  Proses  Terpisah untuk  Melakukan  Tugas  yang Berbeda John Locke adalah salah satu ahli teori  politik  besar  pertama  yang mendukung  pemisahan  kekuasaan. Proyek  seumur  hidup  Locke  adalah membatasi  otoritas  politik 17 .  Dalam Second Treatise of Government -nya, Locke menentang kedaulatan absolut, mempermasalahkan teori politik abad ketujuh  belas  sebelumnya  yang berpendapat untuk kedaulatan tertinggi. 18 Elemen  Locke  meskipun masih  membutuhkan  elaborasi  dan mungkin  ada  beberapa  ketegangan antara  fondasi  Calvinis  Locke  dan
Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no.  2  (2019):  217,  https://doi.org/
10.30641/dejure.2019.v19.217-229. 17 Muhamad Helmi Muhamad Khair and Haswira Nor Mohamad Hashim, “Justifications of Intellectual Property Rights: A  Discussion  on  Locke  and  Hegel’s Theories,” Jurnal  Hukum  Novelty 11,  no.  2 (2020): 114, https://doi.org/ 10.26555/novelty.v11i2.a16595; David Resnick, “John Locke and Liberal
Nationalism,” History of European Ideas 15, no.
4 – 6  (1992):  511 – 17,  https://doi.org/
10.1016/0191-6599(92)90056-I.
18 John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the  TWO  Treatises  of  Government (Cambridge: Cambridge Liniversity Press., 1982).
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
21
kebenciannya terhadap rezim Jenewa. Kemungkinan  hubungan  Locke  dan radikalisme  politik  berimplikasi  pada pengetahuan  dalam  konteks  teori hukum  alam.  Ini  adalah  pekerjaan ilmiah  yang  sekarang  normal.  Dan pada satu tingkat itu tidak ada di sini atau  karena  jika  studi  ini  memang memenuhi syarat pekerjaan.
Locke  mengusulkan  konsepsi radikal filsafat politik disimpulkan dari prinsip kepemilikan diri dan hak wajar untuk  memiliki  properti,  yang  pada gilirannya  didasarkan  pada  klaim terkenal seseorang memperoleh kepemilikan  atas  sumber  daya  ketika dia  mencampurkan  pekerjaannya dengan  itu.  Pemerintah, menurutnya, harus  dibatasi  untuk  mengamankan kehidupan dan harta benda warganya, dan  hanya  diperlukan  karena  dalam keadaan  ideal  yang  anarkis,  berbagai masalah muncul yang membuat hidup lebih  tidak  aman  daripada  di  bawah perlindungan  negara  minimal.  Locke juga terkenal karena tulisan-tulisannya tentang toleransi di mana mendukung hak  atas  kebebasan  hati  nurani  dan agama (kecuali ketika agama dianggap tidak  toleran!),  dan  karena  kritiknya yang  tegas  terhadap  monarki  dan patriarkalisme yang turun-temurun.
Thomas Hobbes, misalnya, menuduh  bahwa  hanya  penguasa tertinggi  yang  dapat  menyelamatkan umat manusia dari 'keadaan alamiah',
19 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.” 20 Marcus P. Adam, “Hobbes’s Law of Nature  in  Leviathan  as  a  Synthetic Demonstration:  Thought  Experiment  and Knowing  the  Causes,” Philosopher’  Imprint
yang dipahami Hobbes sebagai perang tanpa  hukum  dari  semua  melawan semua. 19 Filsuf  Inggris  Thomas Hobbes  (1588-1679)  terkenal  karena pemikiran  politiknya,  dan  memang sepatutnya demikian. Visinya tentang dunia  sangat  orisinal  dan  masih relevan  dengan  politik  kontemporer. Perhatian  utamanya  adalah  masalah tatanan  sosial  dan  politik:  bagaimana manusia  dapat  hidup  bersama  dalam damai  dan  menghindari  bahaya  dan ketakutan  konflik  sipil.  Hobbes mengajukan alternatif yang mencolok: harus memberikan kepatuhan kepada penguasa  yang  tidak  bertanggung jawab (seseorang atau kelompok yang diberdayakan  untuk  memutuskan setiap masalah sosial dan politik). Jika tidak,  apa  yang  menanti  kita  adalah keadaan  alam  yang  sangat  mirip dengan  perang  saudara – situasi ketidakamanan  universal,  di  mana semua  orang  memiliki  alasan  untuk takut akan kematian akibat kekerasan dan di mana kerja sama manusia yang bermanfaat yang mustahil. 20 Locke sangat membantu memikirkan  otoritas  politik  memulai dengan  keadaan  alamiah  pra-politik.
Namun,  dia  tidak  setuju  dengan karakterisasi Hobbes tentang keadaan itu. Locke berargumen bahwa hukum kodrat  mengikat  manusia  bahkan dalam  keadaan  alamiah.  Oleh  karena itu, masyarakat, dan bahkan ekonomi,
Journal 19, no. 5 (2019): 1; Gary B. Herbert, Thomas Hobbes: The Unity of Scientific and Moral
Wisdom (British:  University  of  British Columbia Press, 1989), https://www.sciencedirect.com/science/arti cle/abs/pii/0191659990900227.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
22
dimungkinkan.  Meski  begitu,  Locke mengakui,  keadaan  alam  terganggu dengan  kekurangan  yang  serius. Meskipun  ada  hukum  alam  moral umum,  tidak  ada:  tidak  ada  hukum yang berdiri, disepakati, dan diketahui publik;  tidak  ada  yang  ditugaskan untuk  menegakkan  hukum  secara tidak memihak, dan; tidak ada hakim yang diterima dan tidak memihak atas pelanggaran  hukum  dan  hukuman yang sesuai. 21 Dalam  keadaan  alamiah,  segala sesuatu  adalah  milik  bersama;  tetapi karena Tuhan memberi manusia akal dan  akal  untuk  digunakan  demi pelestarian  dan  reproduksinya,  yang dia  singkirkan  dari  alam  dengan tangannya sendiri menjadi miliknya – dan  ini  wajar  dan  adil.  Fakta  bahwa seorang  pria  bekerja  untuk  memetik buah atau mengolah tanah menunjukkan karakteristik yang membedakan  antara  milik  pribadi versus milik bersama. Tidak perlu ada persetujuan  yang  diberikan  oleh rekan-rekannya  yang  hidup  dalam keadaan  alami,  bahkan  menunggu persetujuan  itu  bisa  berarti  dia kelaparan . “Usaha yang menjadi milik saya,  mengeluarkan  mereka  dari keadaan  umum  yang  mereka  alami, telah  memperbaiki  Properti  saya  di dalamnya.”
Untuk  memenuhi  perannya, setiap lembaga perlu memiliki struktur tertentu  dan  diisi  oleh  personel dengan  keahlian  tertentu.  Legislatif perlu  menjadi  perwakilan  dan  forum
21 Dunn, The  Political  Thought  of  John Locke: An Historical Account of the Argument of the TWO Treatises of Government .
untuk  diskusi  dan  debat,  eksekutif harus  diberdayakan  untuk  bertindak cepat, dan yudikatif untuk memberikan  penilaian  yang  tidak memihak  dan  konsisten  atas  dasar hukum  tetap.  Cara  pengambilan keputusan  yang  berbeda  yang digunakan oleh lembaga yang berbeda membuat mereka ideal untuk beberapa  tujuan,  tetapi  kurang  tepat untuk tujuan lain. 22
Misalnya,  mode  penyelidikan yudisial  cenderung  konservatif  dan berfokus  pada  korban.  Meskipun sesuai  dalam  konteks  pelanggaran aturan  dan  hukuman  pidana,  proses peradilan  berjuang  dengan  isu-isu (misalnya, yang menyangkut lingkungan) yang memerlukan reformasi sistem secara luas dan jenis kepemimpinan  hanya  ditemukan  di ranah  eksekutif  atau  legislatif. Demikian pula, ukuran badan legislatif yang  tipis  dan  penyebaran  tanggung jawab  yang  dihasilkan  membuat lembaga-lembaga tersebut tidak cocok untuk tindakan eksekutif dan yudisial yang  berdampak  pada  individu  dan perselisihan tertentu. Oleh karena itu, lembaga  harus  dirancang  sedemikian rupa untuk memfasilitasi keberhasilan mereka  dan  harus  memiliki  alat  dan keahlian yang sesuai untuk melakukan tugas  mereka.  Wawasan  yang  agak masuk  akal  ini  merekomendasikan lembaga  terpisah  untuk  kinerja  tugas yang  berbeda.  Tetapi  Locke  juga memiliki pemikiran yang lebih dalam.
22 Breakey, “Dividing to Conquer: Using the  Separation  of  Powers  to  Structure Institutional Inter- Relations.”
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
23
Proses Kelembagaan yang Terpisah Dapat Membatasi Otoritas Dalam  pandangan  Locke,  orang menciptakan  otoritas  politik  dengan melepaskan kebebasan alami mereka. Locke  percaya  bahwa  orang  hanya menyetujui  pembatasan  kebebasan mereka  yang  mutlak  diperlukan.
Dengan  demikian,  sangat  penting untuk menjadi spesifik tentang tugas- tugas yang diperlukan untuk diselesaikan. Bagaimanapun, penduduk dapat menciptakan kedaulatan  tertinggi  yang  menangani ketiga fungsi tersebut. Tetapi dengan menentukan  setiap  tugas,  dan kemudian  memberikan kepada  setiap badan  tertentu  hanya  otoritas  dan sumber  daya  yang  diperlukan  untuk memungkinkannya  melakukan  tugas itu, rakyat memastikan bahwa mereka melepaskan  kebebasan  sesedikit. Alih-alih  penguasa  yang  menangkap semua  dengan  kekuasaan  yang menangkap  semua,  rakyat  memiliki, beberapa,  pembuat  undang-undang,
penegak hukum, dan hakim. Spesifikasi  lembaga-lembaga  terpisah untuk melakukan tugas-tugas terpisah dengan  demikian  berkontribusi  pada tugas  mendasar  konstitusi  Lockean: 'cukup  kuat  untuk  bertindak  untuk melayani hak dan kepentingan publik tanpa,  menjadi  ancaman  yang  lebih besar  terhadap  hak-hak  ini  daripada kehidupan yang berkelanjutan. 23 Pengaturan  lembaga  khusus  ini juga  berfungsi  untuk  membatasi
23 Breakey. 24 John P. Wright, “Hume, David (1711 - 76),” International  Encyclopedia  of  the  Social  &
diskresi  yang  diberikan  kepada  pihak berwenang.  Setiap  lembaga  memiliki keleluasaan  atas  keputusan  tertentu, yang  diberikan  kepada  mereka  untuk tujuan tertentu. Rentang diskresi yang lebih sempit ini membuat penyalahgunaan  menjadi  lebih  sulit karena  membatasi  pilihan  yang tersedia  bagi  pembuat  keputusan. Strategi  tersebut  juga  membuat pelanggaran  lebih  mudah  dideteksi, karena  setiap  jenis  diskresi  yang berwenang  diarahkan  pada  tujuan tertentu;  dengan  demikian,  dengan menetapkan  lembaga,  wewenang diskresi  yang  didelegasikan  dapat ditekan seminimal mungkin. 24
Tiga keuntungan yang dibahas di atas  memberikan  alasan  untuk menciptakan  lembaga  yang  berbeda untuk memenuhi tugas yang berbeda. Mendapatkan  keuntungan  ini  tidak berarti  bahwa  satu  orang  tidak  dapat memiliki  peran  di  ketiga  institusi tersebut.  Bisa  kita  bayangkan  sosok yang memegang peran utama di ketiga institusi  tersebut  anggota  parlemen duduk  dan  eksekutif  berurusan dengan  krisis  saat  mereka  terungkap, dan di lain waktu hakim di pengadilan. Asalkan ini adalah tiga lembaga yang berbeda, dengan proses yang berbeda,
dan  individu  mengambil  peran masing-masing bila diperlukan (misalnya, mengenakan 'topi'
Behavioral  Sciences:  Second  Edition 11  (2015): 410 – 15,  https://doi.org/  10.1016/B978-0-
08-097086-8.61055-3.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
legislatifnya), maka ketiga manfaat ini semuanya dapat dicapai. 25 Memang,  ini  tampaknya  benar bahkan  untuk  alasan  Kant  untuk pemisahan  kekuasaan  berdasarkan aturan  hukum.  Asalkan  pembuatan legislatif undang-undang umum dipisahkan  dari  keputusan  khusus eksekutif,  keterlibatan  orang  yang sama dalam kedua lembaga tidak perlu merusak  aturan  hukum.  Tentu  saja, Locke  dan  Kant  berpikir  ada  alasan untuk  menghindari  mengisi  institusi yang  berbeda  dengan  orang  yang sama.  Tetapi  kita  masih  dapat berbicara  secara  bermakna  tentang keuntungan  pemisahan  kekuasaan  di mana kita berkonotasi hanya terpisah, lembaga  berdedikasi  menyelesaikan tugas-tugas  tertentu,  memberikan penilaian  tentang  apakah  lembaga- lembaga  tersebut  berbagi  personel. Fakta  bahwa  banyak  pemerintahan modern  memiliki  eksekutif  yang memimpin  partai  di  legislatif  tidak berarti  bahwa  politik  tersebut  tidak memiliki pemisahan kekuasaan dalam pengertian  kunci  dari  lembaga- lembaga  berbeda  yang  menangani tugas politik berbeda.
Dalam  pandangan  Kant,  kognisi manusia  terbatas  pada  objek  yang
25 Michiel  A.  Heldeweg  and  Séverine Saintier, “Renewable Energy Communities as ‘Socio -Legal  Institut ions’:  A  Normative Frame  for  Energy  Decentralization?,”
Renewable and Sustainable Energy Reviews 119, no. November 2019 (2020), https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109518.
26 Robert DiSalle, “The Transcendental Method  from  Newton  to  Kant,” Studies  in History and Philosophy of Science Part A 44, no. 3
(2013): 448 – 56, https://doi.org/
entah  bagaimana  bergantung  pada pikiran  (penampilan),  sedang  dunia yang  tidak  bergantung  pada  pikiran (hal-hal  dalam  diri  mereka  sendiri) terletak di luar batas pengalaman dan kognisi.  Karena  alasan  ini,  istilah 'idealisme transendental' kadang digunakan  dalam  pengertian  untuk merujuk  pada  filsafat  kritis  Kant secara  umum.  Kant  menggunakan istilah itu dalam pengertian yang lebih spesifik yang baru saja diuraikan, yang bertumpu  pada  perbedaan  antara penampilan  dan  hal-hal  dalam  diri mereka  sendiri. 26 Bagaimana  dan sejauh  mana  perbedaan  ini  dikaitkan dengan  pandangan  dan  argumen utama  lainnya  dalam  filsafat  kritis Kant  adalah  pertanyaan  yang  tidak memiliki  jawaban  yang  mudah  atau tidak kontroversial.

## Proses  Kelembagaan  Terpisah
Mencegah  Kompromi  Tugas- Tugas Tertentu Akumulasi  semua  kekuasaan, legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  di tangan  yang  sama,  baik  satu,  sedikit, atau  banyak,  dan  apakah  turun- temurun, ditunjuk sendiri, atau elektif, dapat  dengan  adil  diucapkan  definisi tirani  itu  sendiri. 27 Namun,  seperti
10.1016/j.shpsa.2012.10.006; Boris Demarest and  Hein  van  den  Berg,  “Kant’s  Theory  of Scientific  Hypotheses  in  Its  Historical Context,” Studies  in  History  and  Philosophy  of Science 92  (2022):  12 – 19,  https://doi.org/ 10.1016/j.shpsa.2022.01.011. 27 Muhammad Fadil, “Bentuk
Pemerintahan  Dalam  Pandangan  Aristoteles (Sebuah  Pengantar  Filsafat  Politik  Klasik),” Jurnal Kybernan 3, no. 1 (2012): 1 – 9.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
25
yang  dikeluhkan  para  kritikus,  klaim ini  menuntut  pembelaan.  Mengapa tirani harus disamakan dengan definisi dengan kegagalan untuk memisahkan kekuasaan.  Immanuel  Kant  menarik tautan yang sama, dan alasannya dapat membantu  kita  memahami  maksud Madison.  Kant  berpendapat  seorang eksekutif  'yang  juga  legislatif  harus disebut  despotik  sebagai  lawan  dari pemerintah patriotik' (1797). 28 Sekarang  jika  membayangkan eksekutif (seorang raja yang berkuasa) sebagai  sebuah  lembaga  dirancang untuk menegakkan hukum kemudian menyediakan lembaga dengan kemampuan membuat undang- undang,  tidaklah  sulit  untuk  melihat bagaimana  tirani  bisa  muncul.  Agar sebuah  lembaga  dapat  mencapai legitimasi demokratis,  harus memiliki ruang  untuk  debat  yang  hidup,  dan terhubung  dengan  wakil  rakyat  yang dipilih.  Eksekutif  tidak  memiliki kualitas ini, dan dengan demikian tidak dapat  mencerminkan  apa  yang  Kant, mengikuti Rousseau,
disebut
'kehendak umum'. 29 Namun,  pertimbangan  semacam itu  tidak  berarti  bahwa  setiap pelanggaran dalam pemisahan kekuasaan mengundang tirani.
Misalkan  kita  mulai  dengan  legislatif yang mewakili rakyat dan merupakan
28 John  H.  Zammito,  “A  Text  of  Two Titles: Kant’s ‘A Renewed Attempt to Answer the  Question:  “Is  the  Human  Race Continually Improving?’’’,”’” Studies in History and Philosophy of Science Part A 39, no. 4 (2008):
535 – 45, https://doi.org/ 10.1016/j.shpsa.2008.09.004.
29 Jaen  Jacques  Rousseau, Jean  Jacques Rousseau : The Social Contract and Discourses , ed.
forum  untuk  musyawarah  yang hidup. 30 Meminta  lembaga  itu  untuk menegakkan  hukum  mungkin  tidak efisien,  tetapi  tidak  tirani.  Namun, para  ahli  teori  pemisahan  kekuasaan khawatir  legislatif  demokratis  yang memegang kekuasaan eksekutif seperti  halnya  mereka  takut  pada kekuasaan  yang  dipegang  oleh  raja. 31 Jadi  apa  yang  mungkin  ada  dalam pikiran  para  ahli  teori  ini?  Diskusi Kant  tentang  hubungan  antara despotisme dan pemisahan kekuasaan adalah  singkat,  tetapi  dimungkinkan untuk merekonstruksi beberapa untaian penting pemikirannya. Kant  memperhatikan  dua  fitur eksekutif (1797) seperti yang dilakukan  Locke  sebelumnya  (1690).
Pertama,  eksekutif  diberdayakan untuk  memberikan  arahan  yang berlaku  untuk  kasus-kasus  individu dan  orang-orang.  Kedua,  dia  dapat mengubah  arahan  tersebut  hanya dengan pilihannya. Kedua kualitas ini mengancam  supremasi  hukum,  yang pertama  dengan  menyimpang  dari aturan  umum  yang  berlaku  sama untuk semua, dan yang kedua dengan menyimpang  dari  undang-undang yang  telah  ada  sebelumnya.  Jika eksekutif bekerja dalam kerangka kerja kendala  sebelumnya  yang  tidak  dia kendalikan, ancamannya dibatasi, dan
G.D.H.  Cole  (London  and  Toronto:  J.M. Dent an Son, 1923).
30 Dadang  Sufianto, Etika  Pemerintahan
Di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2016).
31 Sarip,  “P emikiran  the  King  Can  Do Not  Wrong  Dalam  Politik  Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20,  no.  2  (2018):  315 – 36,  https:// doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
bahkan  mungkin  dibubarkan.  Tetapi jika  eksekutif  dapat  mengatur  ulang aturan yang membatasi itu sesuka hati, maka  ancamannya  memang  serius. Eksekutif kapasitas untuk memaksakan keputusan pribadi berubah-ubah memisahkan hubungannya dengan supremasi hukum. 32 Tapi  inilah  situasi  yang diciptakan  ketika  legislatif  menikmati kekuasaan eksekutif dan pemerintahan  tanpa  aturan  hukum, menurut definisi, adalah tirani. Cara  mengemukakan  poin  Kant mengedepankan  integritas  lembaga. Sebuah  pemerintahan  membutuhkan dua  tugas  yang  dipenuhi  untuk supremasi hukum: penciptaan hukum yang  berlaku  umum,  dan  penegakan hukum  tersebut.  Tugas  terakhir  ini membutuhkan  pengenaan  perintah khusus dan dapat diubah. Jadi, jika dua lembaga digabungkan, sehingga lembaga baru dapat melakukan kedua tugas pada saat sama, maka kapasitas lembaga  baru  untuk  memberlakukan keputusan yang ditargetkan dan dapat diubah  mengubah  status  undang- undang  umum  yang  dibuatnya. Undang-undang  ini  sekarang  tunduk pada  perubahan  dan  pengecualian yang  bersifat  langsung  dan  tidak langsung. Lebih buruk, perubahan ini dapat  diterapkan  pada  kasus-kasus
32 Sarip Sarip and Di ana Fitriana, “Legal Antropology  Approach  on  The  Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877.
33 M.  Ilham  F.  Putuhenadi,  “Politik
Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legis lasi Yang Progresif,” Legislasi
tertentu, yang memungkinkan hukum berlaku  untuk  beberapa  orang,  tetapi tidak  untuk  yang  lain.  Selain  itu, perubahan  ini  memiliki  sumber  dan otoritas  yang  sama  dengan  undang- undang  asli.  Mematahkan  kapasitas fatwa  badan  legislatif  sebelumnya untuk  memainkan  perannya  dalam supremasi hukum. Pada akhirnya, memberi lembaga  tugas  baru  (eksekusi) mengacaukan tugas sebelumnya (undang-undang).  Sepertti  tujuan lembaga  melayani  dalam  masyarakat, kemudian  menjelaskan  batasan  apa yang  harus  dipatuhi  jika  tujuan  itu ingin  dicapai.  Dalam  hal  ini,  dalam memberikan  satu  badan  dua  tugas legislasi dan eksekusi, kondisi terpisah yang  disyaratkan  oleh  aturan  hukum tidak  lagi  terpenuhi.  Memiliki kemampuan  eksekutif  dan  yudikatif yang  dijalankan  oleh  badan  legislatif bukanlah  masalah  abstrak  yang fantastis,  tetapi  situasi  historis  yang terlalu  nyata  yang  coba  dicegah  oleh para ahli teori politik. 33 Pada dasarnya yang  menjadi  permasalahan  tentang separation of power pada dasarnya tetap mempertemukan lembaga yang ada.

## D. Kesimpulan dan Saran
Pemisahkan  kekuasaan  dalam konteks  berbeda  bidang  kompetensi
Indonesia 2,  no.  2  (2013):  375 – 95,  http://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/ download/334/218; Ludwing Marenco et al., “Time  Evolution  of  the  Behaviour  of Brazilian Legislative Representatives Using a Complex  Net work  Approach,” PLoS  ONE 15,  no.  2  (2020):  1 – 13,  https://doi.org/
10.1371/journal.pone.0226504.
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
27
mereka,  membiarkan  yang  satu mengganggu  pekerjaan  dasar  yang lain.  Kritik  terhadap  pemisahan kekuasaan  sederhana  mengeluhkan bahwa  pemisahan  tersebut  secara efektif  mengandung  dua  mekanisme yang  saling  bertentangan:  strategi pemisahan  strategi  penyambungan kembali.  Sebagai  tanggapan,  kami berpisah  hanya  untuk  menyambung kembali.  Justru  karena  cara  lembaga- lembaga itu dibuat berbeda satu sama lain  dengan  personel,  kepentingan, prosedur,  dan  kekuasaan  yang berbeda,  lembaga-lembaga  itu  layak untuk  dihubungkan  kembali.  Sudah lama diketahui bahwa kekuatan politik perlu  diperiksa  dan  diseimbangkan. Tetapi ada kesulitan yang jelas dalam memberikan  satu  lembaga  peran untuk memeriksa dan menyeimbangkan  dirinya  sendiri. Pemisahan kekuasaan berdaulat menjadi  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif  memungkinkan  pengecekan terjadi  melalui  penempaan  hubungan timbal  balik  baru  di  antara  lembaga- lembaga  tersebut.  Saya  berpendapat bahwa  kita  harus  memikirkan pemisahan  kekuasaan  sebagai  rubrik yang  mencakup  beberapa  strategi pemerintahan yang berbeda. Strategi- strategi  ini  mengarahkan  perhatian pada  hubungan  antar  lembaga  yang menyoroti kontribusi antar hubungan ini  untuk  mengamankan  integritas kelembagaan tetap dipertemukan. Daftar Pustaka Ad am,  Marcus  P.  “Hobbes’s  Law  of
Nature  in  Leviathan  as  a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes.” Philosopher’ Imprint Journal 19, no. 5 (2019): 1.
Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza  Winata.  “Rekonstruksi
Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia.” Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 79 – 100. Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Hukum Tata Negara Jilid 1 . 1st ed. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, 2006. Breakey, Hugh. “Dividing to Conquer:  Using  the  Separation of Powers to Structure Institutional Inter- Relations.” Research  in  Ethical  Issues  in Organizations 12  (2014):  29 – 58. https://doi.org/10.1108/S1529- 209620140000012005. Demarest,  Boris,  and  Hein  van  den Berg.  “Kant’s  Theory  of Scientific  Hypotheses  in  Its Historical  Context.” Studies  in History and Philosophy of Science 92 (2022): 12 – 19. https://doi.org/10.1016/j.shpsa
.2022.01.011.
DiSalle, Robert. “The Transcendental Metho d from Newton to Kant.” Studies in History and Philosophy of Science  Part  A 44,  no.  3  (2013): 448 – 56.
https://doi.org/10.1016/j.shpsa
.2012.10.006.
Dunn, John. The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
28
Argument  of  the  TWO  Treatises  of Government . Cambridge: Cambridge  Liniversity  Press., 1982. Fadil, Muhammad. “Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles  (Sebuah  Pengantar
Filsafat  Politik  Klasik).” Jurnal Kybernan 3, no. 1 (2012): 1 – 9.
Gilissen,  John,  and  Frits  Gorle. Historische  Inleiding  Tot  Het  Rech Terj. Sejarah Hukum-Suatu Pengantar .  Edited  by  Aep Gunarsa.  1st  ed.  Bandung:  PT.
Refika Aditama, 2005. Grygiel,  By  Jakub.  “The  Paradox  of Great  Powers:  Allies  and  Force in Montesquieu’s Considerations on the Causes of the Greatness of  the  Romans  and  Their Decline.” Orbis 63, no. 4 (2019): 582 – 97. https://doi.org/10.1016/j.orbis. 2019.08.005. Heldeweg,  Michiel  A.,  and  Séverine
Saintier.  “Renewable  Energy Communities  as  ‘Socio -Legal Institutions’: A Normative Frame for Energy Decentraliza tion?” Renewable and Sustainable Energy Reviews 119, no. November 2019 (2020). https://doi.org/10.1016/j.rser.2 019.109518. Herbert,  Gary  B. Thomas  Hobbes:  The Unity  of  Scientific  and  Moral Wisdom .  British:  University  of
British  Columbia  Press,  1989. https://www.sciencedirect.com /science/article/abs/pii/01916 59990900227. Irianto,  Sulistyowati.  “Kepastian
Hukum  Yang  Nyata  Di  Negara Berkembang.”  In Seri  Unsur- Unsur Penyusunan Bangunan Negara
Hukum  Kajian  Sosio-Legal ,  edited by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto,  and  Theresia  Dyah Wirastri.  Bali:  Pustaka  Larasan,
2012. Jaen  Jacques  Rousseau. Jean  Jacques Rousseau :  The  Social  Contract  and Discourses .  Edited  by  G.D.H. Cole. London and Toronto: J.M. Dent an Son, 1923.
Khair,  Muhamad  Helmi  Muhamad, and  Haswira  Nor  Mohamad Hashim. “Justifications of
Intellectual  Property  Rights:  A Discussion  on  Locke  and
Hegel’s Theories.” Jurnal Hukum Novelty 11,  no.  2  (2020):  114. https://doi.org/10.26555/novel ty.v11i2.a16595. M.  Ilham  F.  Putuhenadi.  “Politik Hukum  Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif.” Legislasi Indonesia 2, no. 2 (2013): 375 – 95. http://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/download/334/218. Marenco,  Ludwing,  Humberto  A. Carmona, Felipe Maciel Cardoso,  José  S.  Andrade,  and Carlos  Lenz  Cesar.  “Time Evolution  of  the  Behaviour  of Brazilian Legislative Representatives Using a Complex  Network  Approach.” PLoS ONE 15, no. 2 (2020): 1 – 13. https://doi.org/10.1371/journa
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
29
l.pone.0226504. Muttaqin,  E.  Zaenal.  “Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation  of  Power)  Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatis.” Al  Qisthas:  Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan
6,  no.  1  (2019):  14 – 31. http://jurnal.uinbanten.ac.id/in dex.php/alqisthas/article/view/ 1581.
Rahmat,  Diding,  and  Sarip  Sarip. “Comparative  A  Model  Islamic Constitution Dalam Pembentukan  Dual  Yuridiction Yudikatif  Pasca  Amandemen UUD  1945.” Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 131 – 45. https://doi.org/10.24090/volks geist.v2i2.2880.
Resnick,  David.  “John  Locke  and Liberal  Nationalism.” History  of European Ideas 15, no. 4 – 6 (1992):
511 – 17. https://doi.org/10.1016/0191- 6599(92)90056-I.
Sarip.  “Pemikiran  the  King  Can  Do Not  Wrong  Dalam  Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315 – 36. https://doi.org/10.24815/kanu
n.v20i2.10157. ———. “Triadic Dispute Resolution Dual Yuridiction Lembaga Yudikatif  Indonesia.” Jurnal Hukum  De’rechtsstaat 5,  no.  1 (2019). https://doi.org/https://doi.org /10.30997/jhd.v5i1.1734.
Sarip,  Sarip,  and  Diana  Fitriana. “Legal  Antropology  Approach on  The  Application  of  Village Website in Digital Economic Era in  Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  2 (2018): 96. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877. Scotto,  Thomas  J.  “Book  Reviews:
Book Reviews.” Party Politics 17, no. 4 (2011): 525 – 27. https://doi.org/10.1177/13540 68811407546. Simatupang, Taufik H. “Mendudukkan Kon sep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 217.
https://doi.org/10.30641/dejur e.2019.v19.217-229.
Sofhian,  Subhan.  “Tinjauan  Tentang Peran  Dan  Fungsi  Lembaga- Lembaga Negara Di Indone sia.” Tatar  Pasundan :  Jurnal  Diklat Keagamaan 12,  no.  33  (2020): 159 – 68.
https://doi.org/10.38075/tp.v1 2i33.66. Sufianto,  Dadang. Etika  Pemerintahan Di  Indonesia .  Bandung:  Alfabeta, 2016.
Sunarso,  Sunarso.  “Demokrasi  Di Indonesia  (Konsep,  Prospek, Dan Implementasinya).” Humanika 10,  no.  1  (2018):  19 –
20. https://doi.org/10.21831/hum.
v10i1.21002.
Suyatno. “Nilai, Norma, Moral, Etika
FH UM Cirebon
Sarip dan Nur Rahman, Separation of Power : …
Dan  Pandangan  Hidup  Perlu
Dipahami  Oleh  Setiap  Warga
Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” PKn Progresif 7,  no.  1  (2012):  35 – 44. https://www.neliti.com/id/pub lications/158683/.
Tutik, Titik Triwulan. “Ilmu Hukum: Hakekat  Keilmuannya  Ditinjau Dari  Sudut  Filsafat  Ilmu  Dan Teori  Ilmu  Hukum.” Jurnal Hukum & Pembangunan 44, no. 2
(2014):
245. https://doi.org/10.21143/jhp.v ol44.no2.22.
Wright, J ohn P. “Hume, David (1711 - 76).” International  Encyclopedia  of the  Social  &  Behavioral  Sciences: Second Edition 11 (2015): 410 – 15. https://doi.org/10.1016/B978- 0-08-097086-8.61055-3.
Zammito,  John  H.  “A  Text  of  Two Titles:  Kant’s  ‘A  Renewed
Attempt to Answer the Question:  “Is  the  Human  Race Continually
Improving?’’’.”’”
Studies in History and Philosophy of Science  Part  A 39,  no.  4  (2008): 535 – 45. https://doi.org/10.1016/j.shpsa .2008.09.004.