## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5426/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman  Barat)
Siska Marlina 1 , Aldri Frinaldi 2 , Lince Magriasti 3
Universitas Negeri Padang
Article Info Abstract Article history: Received : 14 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dana  Desa  dari  segi  aspek,  khususnya  1) Partisipasi.  2)  Transparansi.  3)  Akuntabilitas.  4)  Efektivitas.  Penelitian  ini  dilakukan  di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Jenis-jenis catatan yang diperoleh dalam pembelajaran ini diambil dari dua sumber, terutama informasi fundamental  dan  data  sekunder.  Teknik  analisis  data  yang  diperoleh  dalam  mencari  tahu dianalisis dengan menggunakan analisis evaluasi fakta kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam  Pengelolaan  Dana  Desa.  2)  Implementasi  Akuntabilitas  dalam  Pemerintahan Penggunaan  dana  Desa  oleh  pemerintah  desa  cukup  baik.  3)  Pelaksanaan  partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undangan Nagari Musrembang untuk  menentukan  arah  pengembangan  nagari  dalam  penggunaan  dana  desa,  belum  100% tetapi  baru  menyentuh  71,4%  masyarakat  yang  hadir  di  musrembang  nagari.  4)  Penerapan efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keywords:
Tata Kelola Dana Desa
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Siska Marlina Universitas Negeri Padang siskamarlina1128@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Desa merupakan kunci primer pembangunan Indonesia di semua bidang, antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Pada prosesnya, desa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga  mengakibatkan  perlunya  penguatan  agar  menjadi  tangguh,  berkembang,  memihak  kepada masyarakat agar  Pemerintahan dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau disesuaikan dengan  penyebutan  yang  berlaku,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab.  Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Istilah desa dalam buadya minang kabau di Sumatera Barat juga dikenl dengan sebutan nagari, yang mmiliki sistem pemerintahan tradisional yang diatur adat istiadat norma dan tata cara setempat. Nagari atau desa dalam konteks sumatera Barat pada dasarnya merujuk pada unit yang sama, namun kata nagari lebih tak jarang digunakan pada konteks budaya serta istiadat tata cara setempat.
Nagari adalah unit administratif yang digunakan dalam sistem pemerintahan tradisional di daerah Minangkabau,  Sumatera  Barat,  Indonesia.  Nagari  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  desa  atau kelurahan dalam konteks pemerintahan Indonesia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                            e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Nagari memiliki ciri khas dalam sistem pemerintahannya, di mana kekuasaan dan otonomi dalam pengambilan  keputusan  diberikan  kepada  masyarakat  secara  kolektif.  Nagari  dipimpin  oleh  seorang Kepala Nagari yang disebut "Wali Nagari" atau "Kepala Nagari" yang dipilih oleh masyarakat setempat. Struktur pemerintahan nagari terdiri dari beberapa lembaga, antara lain:
1. Badan Pemerintahan Nagari (BPN): Badan ini terdiri dari perwakilan masyarakat nagari yang dipilih melalui mekanisme pemilihan. BPN memiliki tugas mengelola urusan pemerintahan nagari, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan di nagari.
2. Lembaga  Adat:  Lembaga  ini  bertugas  menjaga  dan  memelihara  adat-istiadat  serta  norma- norma yang berlaku di nagari. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan menjalankan nilai-nilai tradisional masyarakat Minangkabau.
3. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN): Badan ini merupakan lembaga yang terdiri dari tokoh masyarakat  nagari  yang  dipilih  untuk  menjadi  forum  musyawarah  dalam  pengambilan keputusan  penting  di  nagari.  BPNg  berfungsi  sebagai  penasehat  dan  penyampai  aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari.
Nagari juga memiliki lembaga-lembaga lain yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti lembaga pemuda, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan. Nagari memiliki kekayaan budaya dan warisan tradisional yang unik, yang tercermin dalam sistem pemerintahannya yang partisipatif dan berbasis  adat.  Meskipun  dalam  konteks  pemerintahan  Indonesia,  nagari  sering  dianggap  setara  dengan desa atau kelurahan, namun dalam konteks budaya Minangkabau, nagari memiliki makna yang lebih luas sebagai unit administratif yang mewakili identitas dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.
Pengelolaan  dana  desa  merujuk  pada  proses  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  yang  diberikan kepada  desa  untuk  mendukung  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  tingkat  lokal.  Analisis pengelolaan dana desa melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek berikut:
1. Perencanaan dan anggaran: Analisis harus mempertimbangkan apakah desa telah menyusun rencana  pembangunan  yang  jelas  dan  berkelanjutan,  serta  apakah  anggaran  telah  disusun dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Rencana  dan  anggaran  harus  mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.
2. Transparansi  dan  akuntabilitas:  Penting  untuk  menganalisis  sejauh  mana  pengelolaan  dana desa  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini  mencakup  ketersediaan  informasi  mengenai penggunaan  dana,  pelaporan  keuangan  yang  terperinci,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.
3. Pengawasan  dan  pengendalian:  Analisis  harus  mempertimbangkan  apakah  terdapat mekanisme  pengawasan  dan  pengendalian  yang  efektif  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Ini melibatkan  adanya  sistem  pemeriksaan  internal  dan  eksternal,  penggunaan  teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan, serta tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa.
4. Partisipasi masyarakat: Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  keberhasilan  program  pembangunan. Analisis  harus  mengevaluasi  sejauh  mana  masyarakat  terlibat  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
5. Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat: Hasil dari pengelolaan dana desa harus  dianalisis  untuk  melihat  dampaknya  terhadap  pembangunan  infrastruktur  lokal, peningkatan akses terhadap layanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
6. Keberlanjutan  dan  perencanaan  jangka  panjang:  Analisis  pengelolaan  dana  desa  harus melibatkan  penilaian  terhadap  keberlanjutan  program  dan  proyek  yang  didanai  oleh  dana desa.  Ini  mencakup perencanaan jangka panjang  untuk  memastikan kelangsungan program setelah dana desa tidak lagi tersedia.

## Pengelolaan dana desa
Dalam  melakukan  analisis  pengelolaan  dana  desa,  penting  untuk  melibatkan  berbagai pemangku  kepentingan,  seperti  pemerintah  desa,  masyarakat  setempat,  badan  pengawas,  dan lembaga  terkait  lainnya.  Hasil  analisis  ini  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  transparansi,
akuntabilitas,  dan  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  serta  mengidentifikasi  area-area  yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus.
Pengelolaan  dana  desa  adalah  proses  pengelolaan  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah kepada  desa-desa  di  suatu  negara.  Tujuan  pengelolaan  dana  desa  adalah  untuk  mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam pengelolaan dana desa:
1. Perencanaan: Pada tahap ini, desa harus merencanakan penggunaan dana desa secara matang. Hal  ini  meliputi  identifikasi  kebutuhan  desa,  penentuan  prioritas  pembangunan,  dan menyusun rencana kerja serta anggaran dana desa.
2. Pelaksanaan: Setelah perencanaan disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Desa harus mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut, melibatkan masyarakat, dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Pengawasan:  Pengawasan  adalah  tahap  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  dana  desa. Desa  harus  melakukan  pemantauan  terhadap  penggunaan  dana  desa,  termasuk  melalui mekanisme  audit,  pemeriksaan,  dan  pengawasan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Hal  ini bertujuan  untuk  memastikan  dana  desa  digunakan  secara  tepat  sasaran,  transparan,  dan akuntabel.
4. Pelaporan:  Desa  harus  menyusun  laporan  keuangan  dan  laporan  kegiatan  secara  periodik, biasanya tahunan, untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang penggunaan dana desa. Laporan ini harus jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Partisipasi  masyarakat:  Pengelolaan  dana  desa  sebaiknya  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat  desa.  Masyarakat  dapat  dilibatkan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kegiatan  pembangunan  desa.  Dengan  demikian,  penggunaan  dana  desa  dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Kapasitas  pengelolaan:  Desa  perlu  memperkuat  kapasitas  pengelolaan  dalam  hal  keuangan dan administrasi.  Pelatihan dan pendampingan  dapat  diberikan kepada para pengelola desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara efektif.
7. Transparansi  dan  akuntabilitas:  Desa  harus  menjunjung  tinggi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.  Informasi  tentang penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.
Pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dana desa dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. Berikut adalah gambaran umum mengenai pengelolaan dana desa di Pasaman Barat:
1. Perencanaan:  Desa-desa di Pasaman Barat melakukan perencanaan pembangunan desa dan penggunaan dana desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes).  Rencana  ini  melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pencairan  dana:  Setelah  perencanaan  disetujui,  dana  desa  dialokasikan  oleh  pemerintah daerah  ke  rekening  desa.  Proses  pencairan  ini  dilakukan  secara  periodik,  biasanya  per triwulan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan: Desa mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ini melibatkan pelibatan masyarakat, pemilihan kontraktor atau penyedia jasa, serta pengadaan barang  dan  layanan  yang  diperlukan.  Desa  juga  harus  memastikan  bahwa  pelaksanaan dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
4. Pengawasan:  Pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  desa  dilakukan  oleh  berbagai  pihak, termasuk  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Inspektorat,  dan  masyarakat.  Mekanisme pengawasan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efektivitas penggunaan  dana  desa.  Laporan  keuangan  dan  laporan  kegiatan  juga  menjadi  dasar  untuk pengawasan dan audit.
5. Pelaporan: Desa di Pasaman Barat wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan setiap tahunnya. Laporan ini mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa serta rincian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan-laporan ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat.
6. Kapasitas  pengelolaan:  Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  dana  desa  dilakukan  melalui pelatihan  dan  pendampingan  kepada  para  pengelola  desa.  Pemerintah  daerah  dan  instansi terkait  juga  memberikan  bimbingan  teknis  untuk  memastikan  pengelolaan  dana  desa dilakukan dengan baik dan efisien.
Pengelolaan  dana  desa  di  Pasaman  Barat,  seperti  halnya  di  daerah  lainnya,  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  seperti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Penting  bagi  desa  untuk  mematuhi peraturan tersebut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa.

## Dana Desa
Dana Desa adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan desa- desa  di  seluruh  Indonesia.  Program  ini  diluncurkan  pada  tahun  2014  dan  memiliki  pendanaan yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Melalui  program  Dana Desa,  pemerintah  memberikan  alokasi  dana  kepada  desa-desa  untuk  digunakan  dalam pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  ekonomi  lokal,  pemberdayaan  masyarakat,  dan peningkatan kualitas hidup di  desa. Dana Desa dikucurkan secara langsung kepada desa tanpa melalui perantara, dengan tujuan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa.
Setiap desa mendapatkan alokasi dana secara tahunan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kriteria  tertentu  seperti  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan  indeks  pembangunan  desa.  Dana tersebut kemudian diatur dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dana  Desa  diharapkan  dapat  mengurangi  kesenjangan  pembangunan  antara  desa  dan  kota, serta  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  di  desa.  Program  ini  juga  bertujuan  untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan  pembangunan  desa,  sehingga  desa dapat menjadi lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan

## Literature Review
Dalam  penelitian  Miftahul  Fikri  Iasra  dkk,  yang  berjudul  Analisis  Penggunaan  Dana  Tata Kelola  Desa  (  Studi  Kasus  di  Kecamatan  IV  Nagari  Bayang  Utara  Kabupaten  Pesisir  Selatan) penelitian ini bertujuan untuk melihat atau mendeskripsikan dana Desa dari segi aspek, khususnya 1)  Partisipasi.  2)  Transparansi.  3)  Akuntabilitas.  4)  Efektivitas.  Hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  dibuktikan  dari  1)  Penerapan  transparansi  oleh  pemerintah  nagari  cukup  baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum  maksimal  pada  saat  adanya  Undangan  Nagari  Musrembang  untuk  menentukan  arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat  yang  hadir  di  musrembang  nagari.  4)  Penerapan  efektifitas  pengelolaan  dana  desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kemudian,  Netra  Ekawati  dkk,  mengetahui  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana  Desa  di Kabupaten  Pasaman  Barat  dan  mengetahui  implikasinya  terhadap  peningkatan  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  nagari  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  penggunaan  dana  desa  mulai  dari perencanaan  penggunaan  sampai  dengan  pelaporan  penggunaan  sebagaimana  diatur  dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Selain itu,  aspek  penggunaan  secara  tertib  terutama  konsistensi  penggunaan  sesuai  dengan  rencana strategis  nagari  sering  menjadi  kurang  diperhatikan.  Selanjutnya  Implikasi  Pemanfaatan  Dana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                            e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

## 2. METODOLOGI
Teknik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Strategi ini dimanfaatkan penelitian litratur atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh data. Ketika melakukan penelitian kepustakaan untuk  mengumulkan  informasi,  ia  menyusun,  mengorganisasikan,  menganalisis  dan  menarik kesimpulan dari sumber –sumber seperti buku, peneliti dan studi sebelumnya (Danandjaja 2014, Sari & Asmendri 2020, Zed 2014). The descriptive research method, according to Sugiyono, is a technique used to explain or assess a study result but not to draw generalizations (Atthahara h, 2018). Sumber sekunder, yaitu sumber sejarah, biografi, ensiklopedia, dan buku referensi lainnya, media  online,  esai,  novel,  dan  artikel  yang  direkam  atau  diinterprestasikan  secara  tertulis  oleh pihak lain atau pihak kedua, digunakan untuk studi literatur yang berfungsi sebagai dasar untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Nagari Ujung Gading berpenduduk 49.764 jiwa dan 10.821 rumah tangga (2020), terdiri dari 24.867 laki-laki dan 24.897 perempuan. 40 % dari penduduk masyarakat Ujung Gading mata pencaharaian  petani,  17%  PNS  dan  pegawai  swasta,  15%  buruh  /  tukang,  23%  pedagang  / wiraswasta dan 5% pensiunan.
Nagari Ujung Gading sumber utama penghasilan masyarakat adalah bertani, hasil pertanian meliputi  kelapa  sawit,  jagung,  karet  dan  kakao,  selain  hasil  bertani,  masyarakat  nagari  ujung gading sebagai besar pedagang, dibuktikan dengan Pasaman Barat arah utara pusat perbelanjaan ada dipasar Ujung Gading dan beberapa mini market yang sudah lengkap yang dikunjungi dari berbagai  daerah  yang  ada  di  sekitar  Pasaman  Barat  arah  utara  dan  dari  berbagai  karyawan perusahaan perkebunan yang ada di daerah bagian utara pusat perbelanjaannya ke pasar Ujung Ga-ding,  disini  dapat  dilihat  nilai  tukar  uang  cukup  tinggi,  dan  dapat  meningkatkan  per- ekonomian masyarakat Nagari Ujung Gading.
Nagari Ujung Gading sudah memiliki media informasi melalui Media layanan pe-ngaduan masyarakat di nagari Ujung Gading melalui website: http://ujunggading.pasa- manbaratkab.go.id /,  melalui  puskessos  Nagari  dan  kotak  pengaduan/Saran.  Publikasi  dan Transparansi Informasi Kegiatan di Nagari Ujung Gading melalui Baliho dan Videotrone. Dana Desa  yang  dianggarkan  pada  Nagari  Ujung  Gading  mulai  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019 adalah sebagai berikut :
No   Alokasi Dana Nagari Jumlah 1 2015 493.075.242 2 2016 2.374.507.255 3 2017 1.775.074.504 4 2018 2.939.442.000 5 2019 4.015.291.000 6 2022 1.863.059.368 7 2023 1.853.059.368
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dana desa tiap tahunnya terus meningkat, Sementara dilihat dari hasil pengukuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori Maju.

## Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa
Pengelolaan  adalah  suatu  proses  atau  suatu  atau  suatu  rangkaian  yang  dilakukan  oleh serangkaian kelompok orang didalamnya  terdapat  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan  pengawasan  denganme-manfaatkan  potensi  yang  ada  dalam  mencapai  tujuan  tertentu (Thomas, 2013).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                            e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Selanjutnya menurut Arif (2007) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasankeuangan desa. Secara rinci dapat dijelaskan asas pengelolaan keuangan desasebagai berikut:
a.Transparan, b.Akuntabel, c.Partisipatif, d.Tertib dan disiplin anggaran,
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  didapatkan  hasil  pengelolaan  dana  desa seperti tabel berikut :
Tabel  1 . Perbandingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa No Penata Usahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Nagari Tran spara nsi Akuntabe l Partis ipatif Terti b dan disip lin Transpa ransi Aku ntab el Partisi patif Tertib dan disiplin 1 Ujung Gadin g Baik  Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Nagari  Ujung  Gading  sudah  menerapakan  transparansi,  akuntabel,  dan  partisipasi  telah memberikan  nilai  yang  baik  dan  maju.  Dengan  demikian  Nagari  Ujung  Gading  sudah  dapat dinyatakan mengalami perkembangan dan kemajuan yang sifnifikan.

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di  nagari  sudah dilakukan dengan baik  mulai  dari perencanan sampai pertanggung-jawaban pada nagari Ujung Gading diukur  dan nilai yang baik. 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi  Akuntabilitas  dalam  Pemerintahan  Penggunaan  dana  Desa  oleh  pemerintah  desa cukup  baik.  3)  Pelaksanaan  partisipasi  pemerintah  desa  yang  ada  belum  maksimal  pada  saat adanya  Undangan  Nagari  Musrembang  untuk  menentukan  arah  pengembangan  nagari  dalam penggunaan  dana  desa,  belum  100%  tetapi  baru  menyentuh  71,4%  masyarakat  yang  hadir  di musrembang  nagari.  4)  Penerapan  efektifitas  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  di  Kecamatan  Lembah  Melintang  Nagari  Ujung  Gading  Kabupaten  Pasaman Barat  telah melaksanakan efisiensi  dan penghematan dalam penggunaan  dana dan alokasi  dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Leon.  2018. Dampak  Dana  Desa  Terhadap  Peningkatan  Status  Desa. [Makalah]. Surakarta.  Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan  Transfer  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Sebelas Maret.
[BAKN DPR RI] Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembinaandan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018. Jakarta. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Desa 2018. Jakarta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                            e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Gani,  Alifia  Octavia  A.  dkk.  2020. Dampak  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap  Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. [Jurnal]. Makassar. Fakultas Ilmu Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia. Jumiadin  dan  Sunarwan  Asuhadi.  2018. Kajian  Aspek  Lingkungan  Hidup  pada  Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi . [Jurnal].
[KEMENDESA] Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2016. Laporan  Akhir  Kegiatan  Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan (Lingkup Desa). Jakarta. Muhtarom, Nurhadi Kusuma, dan Eri Purwanti. 2018. Analisis Indeks   Desa   Membangun untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa  di Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu . [Jurnal]. Nain, Umar. 2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah