## KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Deskriptif Kualitatif Di DPRD Kota Bengkulu)

## OLEH :

## HARIUS  EKO  SAPUTRA
Dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNIVED Bengkulu

## ABSTRACT
Almost  every  day,  in  various  mass  media,  especially  in  newspapers,  it  is found  that  there  are  so  many  complaints  and  unsatisfactory  opinions  from  the community,  as  the  customer,  towards  the  current  implementation  of  public service. These complaints and unsatisfactory opinions can describe how bad the quality  of  the  current  public  service  is,  which  is benefited  by  the  community.  It may be the right time for the community to be treated as citizens, who will have rights and give priority to their rights for being served afterwards. They are not anymore  being  considered  as  clients  who  previously  have  no  any  choice  in choosing and in determining what kind of service that they really want to. There are  so  many  results  from  research,  seminar  and  writings  that  are  conducted  by experts  in  which  their  works  talk about  the  implementation  of  a  good  and qualified public service. Currently, however, the qualified public service has not yet  implemented as  should have  been.  The  implementation  of  public  service  still acts  as  however  it  please  to  be  and  only  emphasize  on  its  own  interest  without considering the consumer’s importance as the party that should really be served as  well  as  possible.  For  this  reason,  a  research,  which  is  done  in  Service Integrated  Unit  of  the  Jember  Regency,  tries  to  find  out  any  factors  affecting quality of the public services. The main core of the public service implementation is the quality of norm of the service executor. The matter that should be realized is that  the  executor  is  the  person  who  should  serve  for  the  community,  and  the community is the one who should be served as well as possible.
Keywords: Implementation of public service , legislatif

## PENDAHULUAN
Lembaga  perwakilan  rakyat daerah  dan  juga  merupakan  unsur dari  pemerintahan  daerah,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) mempunyai peran yang sangat strategis  dalam  mewarnai    jalannya pemerintahan  demokratis  di  daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  4
Undang-Undang  Nomor  32  yang berbunyi  :  “Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah    yang  selanjutnya disebut  DPRD  adalah  Lembaga Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah”.
Beberapa  isu  kritis  yang  mesti dicermati  pada  saat  diberlakukannya
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  (sebagai  hasil  revisi  dari Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999): Pertama, kedudukan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dalam  sistem  desentralisasi  dan demokrasi. Kedua, ruang  lingkup kewenangan, tugas pokok, dan fungsi serta hak-hak Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Ketiga, kapasitas  dan  performance Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah (DPRD) dalam menjalankan kewenangan  dan fungsinya  itu. Ketiga  isu  di  atas  sangat  berkaitan dan  disebutkan  sebagai  sumber  dari problematika Dewan Perwakilan Rakyat  daerah  (DPRD)  dalam  tata demokrasi  baru (PLOD : 2006, KPB : 2006). Ketiga  isu  diatas  sangatlah urgen  dikarenakan  fenomena  yang terjadi pada tataran kekinian,
banyaknya praktek buruk yang dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  baik  itu dilakukan  oleh  individual  maupun secara  kelembagaan  dari  semenjak reformasi  (diberlakukannya  Undan- Undang  Nomor  22  Tahun  1999) sampai dengan sekarang (diberlakukannya Undang-Undang 32  Tahun  2004)  Merupakan  potret buram demokrasi di tanah air. Praktek  buruk  yang  sering dipertontonkan oleh DPRD diantaranya  adalah  komoditifikasi Peraturan Daerah (PERDA), pengawasan yang kebablasan. Dalam hujan kritikan tersebut, kita menyaksikan bahwa Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dibiarkan  sendirian  dalam  mencoba menjawab tantangan tersebut. Konsekuensinya,  beberapa  Dewan perwakilan  Rakyat  daerah  (DPRD)
sanggup  menerima  tantangan  dan lahir  sebagai  dewan  yang  di  hormati dan  dipercaya,  namum  banyak  yang terperangkap  dalam  budaya-budaya warisan  lama  tanpa  tahu  bagaimana membebaskan diri.
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang di atas, maka masalah yang akan  dijawab  pada  penelitian  ini adalah Bagaimana  kinerja  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kota  Bengkulu Periode  2004-2009.  Adapun  tujuan dalam  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Kota
Bengkulu dalam melaksanakan fungsi  penganggaran  (budgeting), fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan (controlling).

## METODE PENELITIAN
Bogdan  dan  Taylor  (1975) menyatakan, penelitian deskriftif yaitu  upaya  untuk  menggambarkan secara  tepat  mengenai  sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, menentukan frekuensi  adanya  hubungan  tertentu dalam masyarakat. Sedangkan penelitian  kualitatif  merujuk  kepada prosedur penelitian yang
menghasilkan  data  deskriftif,  yakni apa yang dituturkan orang, baik lisan maupun  tulisan,  apa  yang  dilakukan orang,  yang  secara  fundamental bergantung pada pengamatan
manusia  dalam  kawasan  sendiri  dan berhubungan  dengan  orang  tersebut dalam bahasannya serta dalam peristilahannya. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Fungsi Penganggaran Paradigma baru dalam pengelolaan  anggaran  adalah  dengan diberlakukannya anggaran yang berbasiskan  kinerja (performance budgeting) , diharapkan dengan paradigma  baru  ini  masyarakat  lebih menyadari  hak  publiknya  dalam anggaran  daerah  dan  menuntut  agar anggaran berpihak kepada kepentingan  rakyat,  dikelola  secara transparan dan wajib dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Hal ini harus didasarkan pada  prinsip  akuntabilitas  dengan menjalankan  prinsip value  for  money
(ekonomis, efisien dan efektif) dengan kinerja yang terukur. Ada  beberapa  aspek  penting  dalam anggaran  kinerja  adalah  sebagai berikut :
1. Aspek legal, bahwa setiap transaksi  yang  dilakukan  harus dapat  dilacak  otoritas  legalnya sehingga  jelas  kemana  meminta pertanggung jawabannya.
2. Aspek pengelolaan dan pertanggung jawaban, bahwa anggaran melindungi dan meningkatkan  asset  fisik  dan  non fisik daerah serta mencegah terjadinya  pemborosan  dan  salah arus.
3. Aspek  pengeluaran  daerah,  setiap pengeluaran  harus  berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran  dan  hasil  (manfaat)  yang akan dicapai.

## Fungsi Pengawasan
Fungsi  pengawasan  DPRD pada  dasarnya  adalah  sebuah  proses berkelanjutan, sistematis dan
mengacu  kepada  tahapan-tahapan yang  relatif  baku.  Dalam  konteks lembaga  poitik,  fungsi  pengawasan yang dijalankan oleh DPRD merupakan bentuk pengawasan politik  yang  bersifat  strategis  dan bukan  administratif.  Hal  ini  yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga  pemerintahan  dan  publik lainnya.  Fungsi  pengawasan  DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah  secara  umum.  Ia  bukanlah pengawasan  yang  bersifat  teknis administratif  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Seperti halnya fungsi pengawasan  pada  umumnya,  fungsi pengawasan  DPRD  berdasar  pada rencana  yang  dilengkapi  dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik
dikatakan  “berhasil”,  “gagal”,  atau “menyimpang”  dalam  pelaksanaan rencana  tersebut.  Maka,  dapatlah dikatakan  pengawasan  DPRD  tidak sekedar bersifat observatif,
melainkan juga korektif untuk menjamin  pencapaian  tujuan.  Hal demikian seperti yang sudah dijelaskan  di  atas  belum  dapat direalisasikan di DPRD Kota
Bengkulu.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Seperti  sudah  disampaikan sebelumnya,  secara  normatif,  DPRD
mempunyai  tiga  fungsi  :  fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan.  Kegiatan  ketiga  fungsi ini merupakan alat untuk menjalankan  fungsi  utama  DPRD yaitu keterwakilan (representativeness). Secara operasional,  ketiga  fungsi  tersebut berjalan seiring dan saling melengkapi.  Sebagai  contoh,  di dalam menjalankan tugas pengawasan  bentuk  atau  model pengawasan  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  mengajukan  dan menyetujui peraturan daerah mengenai  isu tertentu sehingga pemerintah daerah harus menjalankan  kebijakan  berdasarkan perda  yang  sudah  disetujui  oleh DPRD.  Pengawasan  dengan  cara melahirkan  perda  ini  sering  disebut pengawasan  melalui  pembentukan perda. Contoh lain dalam optimalisasi fungsi pengawasan adalah  dengan  memperkuat  fungsi anggaran.
Saran Pada pelaksanaan fungsi legislasi,  perlu  adanya  penguatan pada  kapasitas  pada  fungsi  legislasi karena  kalau  kita  melihat  hasil penelitian,  masih  lemahnya  kinerja DPRD Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi legislasi ini. Satu periode  jabatan  (  lima  tahun)  hanya menghasilkan  33  (tiga  puluh  tiga) buah perda dan masih menyisakan 15 (lima  belas)  buah  perda  yang  masih tak terselesaikan. Penguatan kapasitas DPRD ini dilakukan dengan mengikuti pelatihan- pelatihan  dan  orientasi-orientasi  di bidang draft  legal sehingga  di  dapat sebuah pemahaman yang utuh
tentang  penyusunan  sebuah  perda
sehingga  perda  yang  dihasilkan  bisa efektif  dan  berdaya  guna.  Juga  perlu adanya kontrol bagi individu- individu  DPRD  yang  “malas”  dalam pembahasan-pembahasan sebuah perda  dengan  memberikan  sanksi- sanksi apabila individu-individu tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernardi.  H  John  &  Joyce  Russel, 1993. Human Resource management Inc Singapura Mc, Grow-Hill.
Bogdan, Robert dan Steven J Taylor.
1993. Kualitatif  Dasar-Dasar Penelitian. Indonesia,
Surabaya Dwiyanto,  Agus.  1999.  Penilaian Kinerja  Organisasi  Pelayanan Publik; Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya Yogyakarta , Jurusan  Administrasi  Negara, Fisipol UGM Djojosoekarto, Agung, dan Nugroho, Riant, dan Djayasinga, Marselina.  2004. Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran  DPRD. Jakarta, Saint Communication Djojosoekarto, Agung, dan Nugroho, Riant. 2004. Akuntabiltas Publik dan Fungsi Pengawasan  DPRD Jakarta, Saint Communication
Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia; Transisi  Menuju Demokrasi Yogyakarta , Pustaka Pelajar Imawan,  Riswandha.  2000. Agenda Politik  dan  Ekonomi  Dalam Format    Reformasi   Menuju terbentuknya Masyarkat Madani  Dalam  Membongkar Mitos  Masyarakat   Madani . Yogyakarta, Pustaka Pelajar Imawan  Riswandha.  2001.  Fungsi Perwakilan; Pembentukan Legitimasi  dan   Pengambilan Keputusan, Handout  Mata Kuliah  Sistem  Politik  dan Pemerintahan RI. UGM, MAP Kaho, Josef. 1991. Prospek Otonomi Daerah (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi penyelenggaraan) . Jakarta, CV Rajawali
Keban,  Yeremias  T.  1995.  Indikator
Kinerja  Pemerintah  Daerah; Pendekatan           Manajemen dan Kebijakan, Seminar Sehari  Kinerja  Organisasi
Sekitar  Sektor           Publik
Kebijakan  dan  Penerapan, Yogyakarta, PMAP, UGM.
Moleong,  Lexy  J.  2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung, PT Remaja Rosdakarya Nawawi,  Hadari.  1998. Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press
Poerwadarminta,  WJS.1991. Kamus Bahasa  Indonesia .  Jakarta, Balai Pustaka
Sanit, Arbi. 1995. Perwakilan Politik Indonesia . Jakarta, CV Rajawali Singarimbun,  Masri  dan  Sofyan, Effendi.  1989. Metodologi
Penelitian  Survey .  Jakarta,
LP3S
Thoha,  Miftah,  1989,  Pembinaan Organisasi; Proses  Diagnosa dan Intervensi. Jakarta, Rajawali, Tangkilisan, Hessel. 2003. Manajemen  Modern  Untuk Sektor  Publik .  Yogyakarta,
Balairung
Wibawa,  Samudra.  1994. Kebijakan Publik ; Proses  dan  Analisis, Jakarta, Intermedia
Yunita, Rahmi. 2004. Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru . Jakarta, Saint Communication Zauhar,  Soesilo.  1996. Reformasi Administrasi; Konsep, Dimensi, dan Srategi. Jakarta, Bumi Aksara
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomo  59  Tahun  2007  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keputusan  Kepala  LAN  RI  Nomor 589/IX/1999 Tentang Pedoman Penyusunan    Laporan  Akuntabillitas Kinerjja Instansi Pemerintah. Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tentang Perubahan  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah Kota Bengkulu