Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.6 / No.1: 58-72  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam

## Muhammad Wahdini
Mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta muhammadwahdini99@gmail.com

## Abstract
The  many  polemics  that  occur  in  the  House  of  Representatives  of  the  Republic  of Indonesia (DPR RI), starting from the lack of the maximum legislative function where the  Parliament  is  considered  not  productive  in  producing  laws,  instead  of  being productive,  when  producing  Draft  Laws  actually  results  in  highly  controversial results. Like the latest Penal Code Bill, the Corruption Eradication Commission Law revised  and  caused  turmoil  in  the  community . Slanted  news  about  legislative institutions in Indonesia has become a public secret, ranging from the lack of members present at meetings to those who are sleeping together and other issues. This research summarizes the opinions of thinkers in the world of Islamic state administration so that analyzing the capability or competence of DPR members is the main cause that causes  a  number  of  problems  that  occur.  Furthermore,  the  concept  of  Islamic constitutionality answers that the professionalism and expertise aspects are the main priorities  of  those  who  fill  positions  in  the  legislature.  So  that  there  is  a  need  to reconstruct the conditions of people who will fill the positions of DPR members needed by people who have capabilities and expertise in both the legislative, budgetary and supervisory  functions.  The  estuary  is  the  maximum  performance  of  legislative members who are the presentations of all Indonesian people.
Keywords : Reconstructions, Legislative, Capability, Islamic State Administration

## A. PENDAHULUAN
Berbagai penelitian tentang hukum Islam dalam berbagai konteks dan berbagai bentuk,  merupakan  suatu  upaya  untuk  memberi  pemahaman  dan  menelaah  serta menggambarkan  berbagai  bentuk  dimensi  dan  substansi  hukum  Islam,  sehingga menjadi  sebuah  unsur  dari  kehidupan  manusia  yang  dapat  ditelaah  dari  berbagai sumber.  Lebih  jauh,  hukum  Islam  sebenarnya  dapat  diolah  sebagai  keilmuan  yang dapat  dijalankan  melalui  konsep  interpretasi,  yang  sangat  bermanfaat  bagi pengembangan  dan  pembentukan  pengetahuan  yang  bersifat  ilmiah,  maupun  bagi permasalahan hukum untuk menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ashadi, 2016:3).
Salah satu bahasan yang selalu berkembang dalam konteks negara bangsa adalah lembaga legislatif atau dalam beberapa literatur fiqih siyasah disebut dengan ahl al-
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
halli wa al-‘aqd dan salah satu perwujudannya di Indonesia adalah lembara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Keberadaan  lembaga  perwakilan  di  Indonesia  sebagai  unit  lembaga    yang menarik  untuk  diteliti.  Hal ini  disebabkan  kehadirannya  mampu mengikuti  diamika dan  perubahan  politik  yang  terjadi.  Sejarahnya  hanya  berbentuk  sebuah  komisi sementara  bernama  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP)  hingga  menjelma menjadi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Majelis  Perwakilan  Rakyat  (MPR) yang mengalami berbagai dinamika kejadian politik yang beragam. Artinya, lembaga legislatif di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari perpolitikan di Indonesia yang relatif berubah-ubah, baik hubungan kelembagaannya, kewenangannya, internal lembaga,  hingga  fungsi  yang  dijalankan  hingga  sistem  pemilihan  anggotanya (Ichwanuddin,  2014:1-2).  Polemik  yang  baru  saja  hangat  dipermasalahkan  adalah ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai fungsi legislasi melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merevisi beberapa  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang dinilai kontroversial oleh banyak kalangan. Sehingga terjadi unjuk rasa (demonstrasi) diberbagai  daerah  di  Indonesia  menuntut  pembatalan  revisi  RUU  KPK  dan  RUU KUHP.
Lebih jauh lagi, Dalam menjalankan fungsinya, DPR periode 2014-2019 dinilai sangat  rendah  kinerjanya  terutama  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi.  Fungsi legislasi  diamanatkan  sebagai  tugas  DPR  selaku  pemangku  kekuasaan  membentuk undang-undang.  Fungsi  ini  paling  strategis  dan  dominan,  karena  melalui  fungsi legislasi ini  DPR dapat membuat tatanan semua aspek yang ada di negara Indonesia. Namun  fungsi  ini  ternyata  dilaksanakan  kurang  maksimal.  DPR  nyatanya  kurang produktif  karena  sedikitnya  RUU  yang    diinisiasi  oleh  dewan.  Padahal  sebagai refresentasi rakyat, DPR dituntut untuk memaksimalkan fungsi ini untuk menciptakan kesejehtraan  rakyat  Indonesia  (Ratnia,  Witianti  2016:292).Tentunya  muncul pertanyaan yang menarik untuk ditelisik, tentang sebarapa kapabel anggota DPR yang menjadi wakil rakyat di parlemen. Sehingga banyak problematika-problematika yang muncul.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irmayadi  sastra(Irmayadi,  2018)  perlu adanya rekontruksi sistem pencalonan anggota legislatif yaitu dengan melalui tahapan kompetensi  tes  ( Fit  and  Proper  Test )  hal  itu  dilakukan  dalam  rangka  membangun kapabilitas anggota legislatif. Pada penelitian ini telah menyajikan betapa pentingnya peran  anggota  legislatif  dalam  keberlangsungan  negara  dan  juga  bagi  kehidupan masyarakat  bangsa,  tetapi  tidak  diiringi  dengan  mekanisme  rekrumen  partai  politik dan  pemilihan  umum  yang  memperhatikan  kapabilitas  calon  anggota  legislatif. Sehingga  penelitian  ini  berkesimpulan  perlu  adanya  Rekontruksi  terhadap  sistem pencalonan  anggota  legislatif,  tetapi  dalam  penelitian  ini  tidak  mengemukakan bagaimana pandangan ketatanegaraan islam dalam polemik yang terjadi.
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Dewasa  ini  kajian  ketatanegaraan  islam  sangat  berkembang  pesat,  sehingga penelitian  ini  menjadi  sangat  penting  mengaitkan  variabel  kekisruhan  yang  terjadi dilembaga  legislatif  di  negara  Indonesia  dewasa  ini  dalam  kajian  ketatanegaraan islam. Karena didalam Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan  bernegara  (Munawir  Sjadzali ,  1990:4).  Lebih  jauh  penelitian  ini  akan  menjadi literatur  untuk  menjadi  salah  satu  kajian  dan  bahan  serta  usulan  ( Grand  Design ) bagaimana  syarat  anggota  legislatif  yang  ideal  dalam  persepektif  ketatanegaraan islam.
Secara spesifik, penelitian ini akan berfokus kepada obyek syarat calon anggota DPR  yang  saat  ini  tertuang  dalam  yang  diterbitkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU), Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  akan  dikaji  dalam  perspektif ketatanegaraan islam.

## B. KAJIAN TEORI
1. Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi  Negara  yang  mempunyai  posisi  strategis  di  Indonesia,  selain  perangkat kenegaraan  lain  yang  melaksanakan  publik  demokrasi  (  Sholehah,  Witianti, 2016:294). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) suatu lembaga negara  yang  masuk  dalam  lingkup  politik  hukum  serta  Undang-Undang  sebagai manifestasi  dari  politik  hukum  tersebut.  DPR  RI  juga  memiliki  kekuasaan  sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 20 ayat (1). Pada aspek  sosiologis,  kekuasaan  tersebut  adalah  amanat  dari  seluruh  rakyat  Indonesia. Karena hakikatnya, rakyat mempunyai andil yang signifikan dalam pemerintah. Hal tersebut sebagai suatu karakteristik yang paling mendasar dalam pemerintahan yang menganut  asas  demokrasi,  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Rakyat  berhak  menentukan  cara  dan  corak  pemerintahan  diselenggarakan,  serta rakyatlah  yang  menejadi  penentu  tujuan  yang  ingin  dituju  oleh  negara  dan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie , 2010:414).
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang,keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden,anggota  DPR  berdomisili  di  ibu  kota  Negara,  Masa  jabatan  anggota  DPR adalah  lima  tahun  dan  berakhir  pada  saat  anggota  DPR  yang  baru  mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR (Wisnu, 2015:27-28).
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## 2. Ketatanegaraan Islam
Ketika menelaah tata negara islam dalam perspektif sejarah tentunya kita tidak bisa terlepas dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW saat beliau berada di Madinah. Sejarah  Nabi  SAW  ketika  di  MakKah  ternyata  hubungannya  lebih  banyak  dengan keadaan  sosial  yang  penuh  dengan  penindasan  dan  perilaku  menyimpang  secara moralitas keagamaan.
Masyarakat  yang  kebanyakan  kalangan  yang  meras  tertindas  oleh  perilaku jahiliyah masyarakat Makah kemudian bersama Nabi SAW berhijrah dan menciptakan sebuah  negara  Madinah.  Negara  Madinah  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  negara yang sesungguhnya karena telah memenuhi persyaratan sebuah negara yaitu; rakyat, wilayah,  pemerintah  dan  perundang-undang.  Hal  pertama  kali  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad  SAW  adalah  membuat  sejenis  konstitusi  yang  lebih  dikenal  dengan Piagam Madinah. Menurut Nur Kholis Madjid, piagam madinah yang di susun oleh Rasulullah SAW itu memilki konsepsi dan dasar pembentukan negara modern saat ini. Dalam  piagam  madinah  itu,  untuk  pertama  kalinya  telah  disusun  ide-ide  tentang kebebasan beragama, hal setiap kelompok untuk pengaturan tata hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela Negara (Iqbal, 2016: 195-197).
Setidaknya  ada  empat  cara  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  memutuskan  suatu kebijakan atau keputusan politik (Syaiful, 2013:16-17):
a. Musyawarah dengan para sahabat
b. Meminta pertimbangan kalangan ahli/profesional
c. melemparkan  masalah-masalah  tertentu  yang  biasanya  berdampak  luas  kepada masyarakat kepada forum yang lebih besar
d. mengambil keputusan sendiri.

## C. METODE
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  syarat-syarat  calon  anggota  legislatif  ini, memerlukan  identifikasi  dan  pemahaman  yang  mendalam  untuk  melihat  konteks peristiwa  politik  yang  melingkupi  permasalahan  penelitian  dan  proses  yang  terjadi dalam lembaga an legislatif. Oleh karena itu, penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell (1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak teratasi, serta memahami proses.
Penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  problematika  yang  ditimbulkan  lembaga legislatif dalam pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Penelitian ini juga  akan  mengidentifikasi  bagaimana  hukum  ketatanegaraan  islam  menyajikan literatur terhadap polemik yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi berupa alternatif rekonstruksi terhadap lembaga legislatif yang ditujukan
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
untuk  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  lembaga  legislatif  agar  penyelenggaraan pemerintahan dapat efektif dan berjalan dengan stabil.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga perwakilan dalam konsep ketatanegaraan islam  dikenal dengan istilah ahl  al-hall  wa  al-‘aqd yang  dirumuskun  oleh  para  ahli fiqih  siyasah sebagai  orang yang  memipunyai  kewenangan  untuk  menentukan  dan  memutuskan  kebijakan  atas kepentingan umat (warga negara). Hal itu menunjukkan, ahl al-hall wa al-‘aqd adalah sebuah  lembaga  perwakilan  yang  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  atau  suara rakyat  (Iqbal,  2016:158-159).  Lembaga  perwakilan  tersebut  mengImplementasikan konsep Syura, pada konteks prinsip ketatanegaraan Islam yang berkaitan erat dengan upaya  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  mengayomi kehidupan  umat,  dan  melayani  umat  menuju  kemaslahatan  bersama  ( al-maṣahat alammah ) (Lukman, 2013: 116).
Sebelum masa Islam, orang-orang  Arab memiliki suatu lembaga yang disebut dewan “ Nadi ”, yaitu dewan yang senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah. Lembaga inilah yang kemudian para ulama mendemonstrasikan dalam Al- Qur’an, dengan menggunakan istilah “ nadi ” atau “ syura ”. Kekuatan tertinggi untuk mengambil  keputusan  tentang  segala  sesuatu  di  kalangan  warga  Arab,  yang  belum mengenal  bentuk  pemerintahan  kerajaan,  pemerintahan  absolut  atau  otokratik  itu, berada ditangan orang-orang tua dalam suku atau kota mereka (B.Budiarti, 2017:43).
Pada masa Rasul, ahl al-hall wa al-‘aqd terdiri dari para sahabat, yaitu mereka yang  ditugaskan  dibidang  keamanan  dan  pertahanan  serta  urusan-urusan  yang berkenaan  dengan  kemaslahatan  umat,  para  sahabat  yang  sering  beliau  ajak musyawarah,  mereka  para al-Sabiqun  al-Awwalun ,  dan  sahabat  yang  memiliki pandangan  luas  dan  kecerdasan  serta  menunjukkan  perjuangan  dan  kesetiaan  yang tinggi  terhadap agama  Islam,  dan mereka  yang  berhasil  menjalankan  tugasnya  baik dari kaum Ansar maupun dari kaum Muhajirin.
Jadi jelas bahwa pada zaman itu, orang-orang yang disebut sebagai ahl al-hall wa al- ‘aqd secara terus menerus memegang kedudukan yang sangat dipercaya selama jangka  waktu  lama  dan  dengan  demikian  diberi  hak  untuk  mengambil  keputusan- keputusan  bersama  mengenai  semua  massalah  pemting  yang  menyangkut  umat (B.Budiarti, 2017:44). Sehingga konsep ahl al-hall wa al-‘aqd dapat dikatakan sama dengan konsep Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pasca  amandemen,  dalam menjalankan  peran  dan  tugasnya  sebagai  lembaga  perwakilan,  DPR  mempunyai fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, yang dalam pelaksanaannya DPR juga diberikan hak secara kolektif berupa hak angket, hak interpelasi, serta hak untuk  menyatakan  pendapat  (pasal  20a).  Peran  legislatif  menjadi  sangat  fundamen,
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
salah  satunya  adalah  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  legislasi  atau pembuat Undang-Undang.
Secara spesifik, DPR sebenarnya memiliki empat fungsi dasar sebagai salah satu lembaga tinggi negara  yang menjalankan fungsi perwakilan,  yaitu:  Pertama, Fungsi Legislasi,  Fungsi  ini  berkaitan  dengan  usaha  untuk  menyalurkan  aspirasi  rakyat menjadi  keputusan  dan  kebijakan  politik  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah (ekskutif).  Di  sini  kapabilitas  anggota  DPR  ditantang,  Mereka  harus  mampu merencanakan  dan  memutukan  arah  serta  tujuan  pemerintahan  sesuai  dengan  asas- asas yang telah ditentukan. Kedua, Fungsi Pengawasan, fungsi yang berkenaan dengan usaha  memastikan  pelaksanaan  keputusan  dan  kebijakan  politik  yang  telah  diambil tidak menyimpang dari tujuan dan arah yang telah ditentukan.  Idealnya DPR bukan hanya mendeteksi penyimpangan atau kekeliruan yang bersifat  prosedural, selain itu juga bisa mengetahui terjadinya kesalahan teknis, seperti perkara bangunan fisik yang daya  tahannya  tidak  sesuai  perkiraan  normal.  Ketiga,  Fungsi  Anggaran.  Fungsi  ini berkenaan  dengan  kewenangan  DPR  mendistribusikan  anggaran  dengan  skala prioritas yang secara politis telah ditentukan. Keempat, Fungsi Representasi, Fungsi representasi  DPR  dapat  digambarkan  sebagai  fungsi  substantif  yang  melekat  dalam diri  DPR  sebagai  wakil  rakyat  yang  diterimanya  melalui  pemilu  (Solihah  dan Witianti,2016:293-294).
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  di Indonesia,  fungsi  legislasi-lah  yang  dianggap  utama,  sedangkan  fungsi  selainnya, yakni fungsi pengawasan dan anggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutannya  dalam  peundang-undangan.  Padahal,  ketiga-tiganya  sama-sama  penting. Bahkan  di  berbagai  negara  maju  dewasa  ini,  yang  lebih  diutamakan  adalah  fungsi pengawasan  dibandingkan  fungsi  legislasi.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  hukum  di berbagai  negara  maju  tersebut  telah  dipandang  cukup  untuk  menjadi  pedoiman penyhelenggaraan negara, sehingga tidak banyak lagi produk hukum (dalam bentuk UU) yang dibutuhkan (Abdul Bari, 2017:7-8).
Pergeseran  fungsi  legislasi  hasil  amendemen  konstitusi  tersebut  memberi peluang yang besar bagi DPR untuk berkiprah secara optimal dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ke depan, termasuk dalam mengajukan RUU dan berperan besar dalam pembentukan UU serta mengisi dan menentukan isi sebuah UU. Namun  demikian  harapan  rakyat  dan  peluang  yang  diberikan  konstitusi  tersebut tidaklah dapat dijalankan secara optimal oleh DPR.
Hal ini dapat dilihat bahwa DPR periode 2009-2014 hasil Pemilu 2009 minimal mempunyai  masalah  besar  dalam  hal  fungsi  legislasi,  yaitu  kinerja  pembentukan Undang- Undang (UU) yang rendah. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah UU yang dihasilkan per tahun dibandingkan dengan target pembentukan UU sebagaimana tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR itu sendiri (Abdul Bari, 2017:10).
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Melihat  Data  priode  kebelakang  menyebutkan  bahwa  dari  Prolegnas  priode 2005-2009 sebanyak 130 RUU, dapat direalisasikan sebanyak 76 RUU menjadi UU atau sebanyak 58,5% (Ricko Wahyudi, 2011:72). Hal ini menunjukkan fungsi legislasi kurang  berjalan  maksimal.Pada  priode  selanjutnya  Dalam  fungsi  legislasi,  untuk pertama  kal  inya  pada  awal  bulan  November  2009  ditetapkan  Prolegnas  jangka menengah  untuk  periode  2009-2014.  Dalam  Prolegnas  jangka  menengah  ini  telah ditetapkan  sebanyak  247  (dua  ratus  empat  puluh  tujuh)  judul  Rancangan  Undang- Undang yang direncanakan akan disusun dan dibahas dalam kurun waktu lima tahun. Tetapi  DPR  dalam  perjalanannya  khusus  di  sektor  Legislasi,  terjadi  banyak inkonsistensi  dan  kelemahan  karena  DPR  RI  ternyata  belum  menghasilkan  produk hukum  yang  sebagai  mana  ada  dalam  perencanaan.  Inkonsistensi  yang  terjadi  pada periode ini sebab pada jangka waktu lima tahun (2009-2014) Pemerintah dan DPR RI telah  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  di  luar  Daftar  Rancangan  Undang- Undang  Prolegnas  2009-2014  sebanyak    lima  Rancangan  Undang-Undang (Kemenkumham,15 Oktober 2019).
Data  yang  besumber  dari  Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesia menunjukkan,  perolehan  program  legislasi  DPR  RI  2014-2019  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya.  Tercatat  DPR  periode  2014-2019 hanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebanyak 84 dengan jumlah komposisi 49 kumulatif terbuka dan 35 program legislasi nasional (Prolegnas).
Sekelumit  permasalahan  dan  kurang  maksimalnya  berbagai  fungsi  yang dijalankan anggota DPR sejatinya terjadi karena kesalahan sistem pada konsepsi DPR itu sendiri. Anggota DPR RI yang berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang berasal dari  latar  belakang  status  sosial  dan  bidang  keilmuan  yang  berbeda-beda.  Namun, kualitas  mereka  kurang  berbobot  karena  banyak  yang  tidak  mempunyai  wawasan kebangsaan  dan  pengetahuan  ketatanegaraan  yang  cukup,  terutama  dalam  berbagai hal,  seperti  wawasan  keparlemenan,  penguasaan  bidang  legislasi,  pengawasan,  dan anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu kendala karena anggota DPR akan bertindak untuk mewakili dan mewujudkan keinginan rakyat Indonesia dalam sebuah lembaga yang  memiliki  kearifan  dam  mampu  menggalang  keahlian,  terutama  dalam  bidang legislasi (Arrista, 2013:250).
Permasalahan  tersebut  tentunya  sejalan  dengan  sebuah  hadits  dari  Rasulullah SAW riwayat oleh Imam Al-Bukhari :
دح نب حیلق انث دح ن انس نب دمحم انث نع يلع نب ل لاھ انث دح ن امیلس ھیلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق ھنع الله يضر ةریرھ ىبا نع ر اسی نع ءاطع اذا لاق ؟ الله ل وسر ای اھتع اضا فیك لاق ةع اسلا رظتن اف ةن ام لاا تعیض اذا ملسو
ةع اسلا رظتناف ھلھا ریغ ىلا رملاا دنسا
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Imam al-Bukhari menyampaikan Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, (riwayat itu) bersumber dari Atha’, dari Yasar, dari Abu Hurairah RA yang berkata : Rasulullah SAW telah bersabda:  Apabila  suatu  amanah  telah  disia-siakan,  maka  tunggulah  saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya : Bagaimana menempatkan amanah itu, ya Rasulullah ? Beliau menjawab : Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”( Sri Harmonika,2017:6-7).
Mencermati hadits ini menarik karena hubungan antara amanah dengan keahlian menjadi sebuah subtansi. Kalimat “Apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang  bukan  ahlinya  maka  tunggulah  saat  kehancurannya”  merupakan  penjelasan untuk  kalimat  awal  :  “Apabila  amanah  disia-siakan,  maka  tunggulah  saat kehancurannya.”  Hadits  tersebut  memberi  sebuah  peringatan  secara  perspektif manajerial karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang memiliki keahlian atau profesional.
Islam  sangat  memperhatikan  esensi  profesionalisme.  Karena  itulah,  saat  Nabi Muhammad SAW mengamanatkan tugas kepada para sahabatnya, sangat melihat dari latar belakang dan kapabilitas sahabat tersebut. Syarat-syarat anggota DPR sejatinya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terbaru adalah PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota  pasal  7 yang berbunyi ( www.dpr.go.id , 31 Januari 2020).
1.  Bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak  penetapan DCT
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak  pernah  sebagai  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali  kota  atau  wakil  wali  kota;  2)  kepala  desa,  3)  perangkat  desa  yang mencakup  unsur  staf  yang  membantu  Kepala  Desa  dalam  penyusunan kebijakan  dan  koordinasi  yang  diwadahi  dalam  Sekretariat  Desa,  dan  unsur pendukung  tugas  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  diwadahi dalam  bentuk  pelaksana  teknis  dan  unsur  kewilayahan;  4)  Aparatur  Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Badan  Usaha Milik  Desa,  atau  badan  lain  yang  anggarannya  bersumber  dari  keuangan negara;
l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
m. bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat,  notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan  tugas,  wewenang,  dan  hak sebagai  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris,  dewan  pengawas  dan/atau  karyawan  pada  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
o. menjadi anggota Partai Politik;
p. dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan;
q. dicalonkan hanya oleh satu Partai Politik;
r. dicalonkan hanya di satu Dapil; dan
s. mengundurkan  diri  sebagai  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  atau  DPRD Kabupaten/Kota  bagi  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  atau  DPRD Kabupaten/Kota  yang  dicalonkan  oleh  Partai  Politik  yang  berbeda  dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
Persyaratan yang diatur dalam PKPU dapat ditelisik bahwa syarat anggota DPR dari segi pendidikan hanya dibatasi pada batas minimum lulus dari tingkat Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  sederajat  dan  pada  konsepsi  kemampuan  atau  skill  tidak diutamakan hanya dicantumkan dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut jika dibandingkan dengan konsepsi Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd, para  ulama  mempunyai  berbagai  padangan  tentang  syarat  siapa  yang  berhak mengisi struktur Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd , An-Nawawi pada kitab Al-Minhaj Ahl Halli Wa al ‘Aqd adalah  ulama, para kepala, pemuka masyarakat yang menjadi unsur-unsur masyarakat yang berusaha mencapai kemaslahatan rakyat (Alwi, 2018:59). Selain itu, Muhammad Abduh, meberi kesamaan Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd dengan Ulil Amri yaitu
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
orang-orang yang profesional dalam berbagai keahlian di masyarakat, mereka adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas yang telah teruji. Sehingga Ulil Amri tersebut merupakan  golongan Ahl-Al-Hall  Wa  Al-‘Aqd dari  kalangan  muslim  yang kredibilitasnya  teruji.  Mereka  adalah  para  hakim,  amir,  ulama,  militer  dan  seluruh pemimpin  yang  dijadikan    panutan  oleh  umat  Islam  yang  orientasinya  pada kepentingan dan kemaslahatan publik (Alwi, 2018:59).
Sementara  itu,  Rasyid  Ridha  berpendapat  bahwa  ulil  amri  adalah Ahl-al-Hall Wa al-‘Aqd . Ia menyampaikan “kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut Ahl al- Hall Wa al-‘Aqd adalah mereka yang diberi kepercayaan oleh umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti  pedagang,  tukang,  petani,  para  pemimpin  perusahaan,  para  pemimpin  partai politik dan para tokoh wartawan (Nurul, 2016:62). Lebih lanjut, Al-Maraghi memberi rumusan sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Sementara  Al-Mawardi  lebih  merincikan  syarat-syarat  orang  yang  berhak mengisi Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd yang juga disebut oleh Al Mawardi yaitu ahl-ikhtiyar harus  mempunyai  tiga  syarat: (1)  kredibilitas  pribadinya  atau  keseimbangan  (al- ‘adâlah) memenuhi semua kcriteria; (2) mempunyai ilmu; (3) memiliki pendapat yang kuat dan hikmah (Rashda, 2017:168-169).
Muhammad  Tahir  Ibnu  ‘Ashur:  " Ahl  Al-Hall  Wa  Al-Aqd adalah  para  pakar ilmuan  dan  ahli  amanah  di  sebuah  negara  Islam  yang  bertempat  di  ibukota  negara khalifah  dan  termasuk  di  dalamnya  Pimpinan  tentera."  Lembaga  legislatif  menurut beliau terdiri dari para ilmuan dan ahli-ahli kuasa yang memiliki watak amanah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan Zafir al-Qa-simiy menyifatkan ahl halli wal al aqd sebagai  para  ahli  fiqih  yang  dapat  berijtihad,  kepakaran  dalam  bidang  fiqih  dan kemampuan berijtihad adalah syarat utama menurut za’far (Nadirsah, 2011:52-53).
Abdul  Aziz  Al khayyat mengatakan bahawa syarat ahli badan legislatif Islam adalah;  Islam,  adil,  jujur,iffah  (menjaga  marwah),  baligh  dan  rashi  (boleh membezakan yang baik) sedangkan syarat yang paling rendah adalah apabila kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Mengikut Mazhab  Hanafiyah dan  Hadawiyah (syiah) dibenarkan bagi orang bukan Islam untuk menjadi ahli badan ini dengan syarat dia memahami ajaran Islam dan dapat berbuat adil.
Mahmud  al-Khalidiy  berkata:  "Setiap  orang  yang  hidup  di  bawah  naungan Negara  Islam  dan  taat  kepada  hukum-hakamnya  layak  untuk  menjadi  ahli  dalam Majlis Syura apabila dia sudah baligh, berakal, sama ada laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan muslim"Sedangkan Imam Qalqashandiy memberikan tiga syarat bagi  ahli  badan  legislatif  Islam  iaitu  berilmu  pengetahuan,  adil  dan  berwawasan sepertimana yang dikatakan oleh Imam al-Mawardiy
Sementara  Abu  Fariz  menyebutkan  syarat-syarat  dengan  agak  sedikit  sempit sebagaimana  yang  dinyatakan  di  dalam  kitabnya.  Antara  syarat-syarat  yang disebutkannya iaitu mukallaf, sehingga tidak dibenarkan orang bukan Islam menjadi ahli badan ini kerana bukan termasuk orang yang terkena taklif (beban), merdeka, laki-
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
laki, berwawasan, bermoral tinggi, menetap di ibu negara dan tidak mencalonkan diri (Nadirsah, 2011:58-59).
Pemikiran-pemekiran  tentang  legislatif  terus  berkembang,  beberapa  ulama kontemporer  juga  memberi  pandangan  tentang  siapa  yang  seharusnya  menduduki kursi  legislatif.  Menurut  Muhammad  Iqbal  lembaga  legislatif  tidak  hanya  diduduki oleh ulama yang di anggap memiliki otoritas dalam penafsiran ajaran islam, lembaga legislatif harus diisi oleh, menurut Iqbal sendiri “orang awam tentang hukum islam tetapi  mempunyai  pandangan  yang  tajam  terhadap  berbagai  persoalan kemasyarakatan” (Iqbal, 2016:199). Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf orang- orang  yang  duduk  dilembaga  legislatif  ini  terdiri  dari  para  mujtahid  dan  ahli  fatwa ( mufti )  serta  para  pakar  dalam  berbagai  bidang  (Febrianty,  2014:62).    Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut penulis merincikan dengan bentuk sistematis tabel sebagai berikut:
Table 1. Pendapat para ahli tata negara islam Tokoh Agama Latar Belakang Kriteria Sifat An-Nawawi Ulama Pemuka Masyarakat Memiliki komitmen kepada Rakyat Muhammad Abduh Profesional, Ahli, Ulama,amir, hakim, militer Berorientasi kepentingan publik Rasyid Ridha Ulama,militer, pemimpin perusahaan, pimpinan parpol, wartawan Berorientasi kepentingan publik, Mendapat kepercayaan rakyat Al-Mawardi Mempunyai ilmu (Ahli) Punya pemikiran visioner (ahli hikmah), Kredibil Tahir Ibnu ‘Ashur Para ahli Pemimpin, pimpinan militer, ilmuan Amanah Abdul Aziz Al khayyat Islam Adil, jujur, baligh dan rashi Mahmud al- Khalidiy Islam/non muslim Laki2/perempuan Baligh, berakal, taat kepada hukum Imam Qalqashandiy islam Berilmu pengetahuan Sependapat dengan al mawardi adil dan berwawasan Abu Fariz Islam Mukallaf merdeka, laki-laki, berwawasan, bermoral tinggi, menetap di ibu negara dan tidak mencalonkan diri Muhammad Iqbal Memiliki pandangan luas tentang sosial kemasyarakatan
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Tokoh Agama Latar Belakang Kriteria Sifat Abdul Wahab Khallaf Ahli fatwa, mujtahid, Pakar diberbagai bidang Berilmu
Sumber: Hasil Olahan Peneliti , 2019
Data tersebut menyajikan, dari literatur sebelas tokoh yang dimuat dalam tulisan ini pendapatnya hanya empat tokoh yang mencantumkan secara eksplisit keharusan beragama islam, sedangkan kesemuanya memperioritaskan kriteria orang yang berhak mengisi lembaga legislatif bertumpu pada aspek keahlian dan sifat yang terpuji atau terpercaya.  Keahlian  dan  keilmuan  menjadi  aspek  paling  penting  dari  pendapat tersebut. Salah satu hal yang patut ditelisik, adanya kriteria pakar ahli atau memiliki keahlian  yang  dikemukakan  sejatinya  coba  diterapkan  pada  implementasi  lembaga legislatif di Indonesia. DPR mengangkat staf ahli atau tenaga ahli yang kemudian di harapkan membantu kinerja DPR.
Tenaga  ahli  bertugas  untuk  membantu  kerja  legislator  di  parlemen  Mereka diharapkan  mampu  meningkatkan  performa  legislator  dengan  profesionalitas  kerja yang dimilikinya Kriteria profesionalitas yang digunakan oleh Paul Webb dan Robin Kolodny  dalam  konteks  tenaga  ahli  yang  mendukung  kerja  kerja  politik  antara  lain kompetensi  otonomi  mobilitas  aturan  regulasi  dan  komitmen.  Pada  tahun  2007 Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasilitas yakni satu tenaga ahli kepada setiap legislator  Pengadaan  pos  tenaga  ahli  ini  dimaksudkan  agar  mendongkrak  kinerja lembaga legislatif yang belum membaik setelah diberikan anggaran untuk mengangkat satu  asisten  pribadi  Rekrutmen  tenaga  ahli  dilakukan  oleh  Setjen  DPR  dengan mengadakan  serangkaian  tes  administrasi  wawancara  dan  psikologi  25  Tenaga  ahli tersebut statusnya kontrak selama setahun dan tiap tahunnya ada evaluasi Gaji yang diberikan  oleh  Setjen  DPR  kepada  tiap  tenaga  ahli  adalah  7.500  000  rupiah  per bulannya untuk 550 orang ( Permana dan Adaba,2016:87).
Pada perjalanannya, peran tenaga ahli masih dinilai kurang efektif dan menemui berbagai permasalahan. Mulai dari kurang jelas dan rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota baik melalui UU MD3 maupun aturan Tata Tertib DPR 2009 menyebabkan munculnya  distorsi  dalam  pelaksanaan  Dalam  UU  MD3  sebagai  payung  hukum tertinggi ten tang tenaga ahli hanya menyebutkan kelompok pakar dan tim ahli pada pasa180 dan 395, Ketidakjelasan aturan operasional tenaga ahli anggota ini memicu penafsiran  dan  pemak  naan  yang  beragam  baik  dari  anggota  dewan  maupun  partai politik Banyak anggota dewan yang kemudian mengangkat sanak saudaranya sebagai tenaga ahli anggota yang honor per bulannya ditanggung negara tersebut Bahkan ada tenaga  ahli  yang  melakukan outsource dengan  mempekerjakan  orang  lain  untuk melakukan tugas tugas tenaga ahli( Permana dan Adaba,2016:94).
Permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep ketatanegaraan islam, islam sendiri  telah  meletakkan  prinsip  profesionalisme  dan  akuntabilitas  publik  dalam masalah  pengisian  jabatan  pemerintahan.  Dalam  prinsip  ini,  pemegang  kekuasaan
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan (Iqbal, 2016:240).
Atas  dasar  permasalahan  itu  dan  disertai  kurang  maksimalnya  kinerja  DPR selaku  lembaga  legislatif  di  Indonesia,  dapat  dikonklusikan  bahwa  dengan penambahan tenaga ahli pun belum menjadi sebuah solusi yang komprehensif dalam permasalahan  yang  terjadi  di  lembaga  legislatif  saat  ini.  Pandangan  konsep  syarat anggota  lembaga  legislatif  ini  dalam  perspektif  ketatanegaraan  islam  bisa  menjadi pertimbangan  untuk  menjadi  sebuah granddesign syarat-syarat  anggota  legislatif dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemaksimalan kinerja perwakilan rakyat. Perwujudan  peningkatan  kapabilitas  anggota  DPR  harus  di  kontruksi  melalui perubahan dan penambahan syarat-syarat anggota DPR yang saat ini tertuang dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 idealnya harus diperbaharui dengan tujuan agar berbagai fungsi yang dimiliki. Muaranya adalah DPR benar-benar menjadi reperesentasi dari kehendak rakyat.
Prinsip  profesionalitas,  kemampuan  dan  kejujuran  yang  diangkat  dalam  Al- Qur’an  surat al-Qasash, 28:26,  melalui  kisah  Nabi  Musa,  Allah  mengisyaratkan bahwa orang yang diangkat sebagai pejabat harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga  amanah  yang  diserahkan  kepadanya)  (Iqbal,  2016:240).  Atas  dasar  itulah harus dilahirkannya ius constituendum syarat-syarat anggota legislatif baik itu DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria keahilian dibidangnya.
Fungsi-fungsi  yang  diamanatkan  dalam  UUD  NRI  1945  bisa  di  desain  pada konsep ini. Pada fungsi legislasi karena fungsinya dan tujuannya adalah dalam rangka pembentukan  undang-undang  yang  tentunya  harus  sesuai  dan  sejalan  dengan kepentingan umum, maka diperlukan orang-orang yang ahli dibidangnya seperti pakar ilmu hukum, perudang-undangan, maupun sarjana dibidang hukum tata negara. Fungsi anggaran  dalam  menjalankannya  diperlukan  ahli-ahli  dibidang  keuangan,  ahli dibidang  manajemen  keungan  dan  para  sarjana  ekonomi.  Selanjutnya  pada  fungsi pengawasan karena pada fungsi ini berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan  politik  yang  telah  diambil  tidak  menyimpang  dari  arah  dan  tujuan  yang telah  ditetapkan  maka  diperlukan  ahli  dalam  bidang  kebijakan  publik,  seorang negarawan termasuk seorang ulama yang memiliki pandangan luas terhadap negara bangsa.

## E. KESIMPULAN
Syarat  dan  kriteria  anggota  DPR  yang  diterapkan  di  Indonesia  saat  ini  yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 belum menjadi regulasi yang membuat terjaminnya kapabilitas dan kualitas anggota DPR di Indonesia. Berbagai kekisruhan yang  terjadi  di  lembaga  legislatif  tersebut  mulai  dari  tidak  maksimalnya  beberapa fungsi  yang  diamanatkan  oleh  UUD  NRI  1945  seperti  kurang  produktifnya  fungsi
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
legislasi  sampai  produk  legislasi  yang  bertentangan  dengan  niali-nilai  yang  hadir dimasyarakat menjadi persoalan yang harus ditelisik dan diatasi.
Permasalahan tersebut ternyata telah dijawab dalam konsep lembaga legislatif dalam ketatanegaraan islam. Profesonalisme dan keahlian pada bidang bidang  yang diperlukan didalam DPR untuk menjalankan tugas-tugasnya adalah hal yang menjadi grand design agar terciptanya kerja yang maksimal. Adapun konsep yang menjadi ius constituendum kriteria anggota  DPR  adalah  Pada  fungsi  legislasi  diperlukan  orang- orang yang ahli dibidang ilmu hukum, perudang-undangan, maupun sarjana dibidang hukum  tata  negara.  Fungsi  anggaran  dalam  menjalankannya  diperlukan  ahli-ahli dibidang keuangan, ahli dibidang manajemen keungan dan para sarjana ekonomi. Pada fungsi pengawasan diperlukan ahli dalam bidang kebijakan publik, seorang negarawan termasuk seorang ulama yang memiliki pandangan luas terhadap negara bangsa. Hal yang  tak  kalah  penting  adalah  sifat  kepribadian  dari  anggota  yang  akan  mengisi lembaga  legislatif  itu  sendiri,  yaitu  benar-benar  berorientasi  untuk  kemaslahatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Mochamad  Amaludhin.(  2018).  “Fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah dalam  sistem  bikameral  di  Indonesia  perspektif  fiqih  siyasah  dusturiyah: studi pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.” Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Arrista Trimaya. (2013) “ Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 2009-2014” Jurnal Legislasi Indonesia , 10 (3), 245 – 258 .
Azed,  Abdul  Bari.  (2017).  “Menyoroti  Kinerja  Legislasi  DPR.” Legalitas:  Jurnal Hukum 6 (1) , 1–31.
Budiarti,  B.  (2017)  “Studi  Siyasah  Syar’iyah  Terhadap  Konsep  Legislatif  Dalam Ketatanegaraan Islam.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam , 3 (2), 39–58.
Diana,  Rashda.  (2017)  “Al-Mawardi  dan  Konsep  Kenegaraan  dalam  Islam.” Tsaqafah , 13(1) , 157–176.
Febrianty, Nurul Faristin Hesti. (2016). “Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam.” Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Harmonika, Sri. (2017). “Hadits-Hadits tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).” At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 1–14.
Hawari, Nadirsah. (2011). “As-Sulthah At-Tasyri’iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh’iy.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 7 (1) , 63–78.
Vol.6 / No.1: 58-72,  Januari 2020, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Hidayat, Syaiful. (2013). “Tata Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Jurnal Tafaqquh , 1 (2).
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id . “jurnal Legislasi Indonesia” di akses 15 Oktober 2019
http://www.dpr.go.id/berita/detil.id .  “ PKPU  Harus  Selaras  Dengan  UU  yang Berlaku” di akses 31 Januari 2020
Ichwanuddin, Wawan.(2014) Legislatif Indonesia . Jakarta: Universitas Terbuka
Iqbal,  Muhammad.  (2016). Fiqh  Siyasah  Konstekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam . Jakarta:Kencana.
Permana, Yogi Setya, dan Pandu Yuhsina Adaba. (2016) “Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif.” Jurnal Penelitian Politik , 8 (1), 12.
Sastra,  Irmayadi.  (2018).  “Rekonstruksi  Pencalonan  Anggota  Legislatif  Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit And Proper Test) Dalam Rangka Membangun Kapabilitas  Anggota  Legislatif.” Tesis,  University  Of  Muhammadiyah Malang.
Santoso,  Lukman  (2013)  “Eksistensi  Prinsip  Syura  Dalam  Konstitusional  Islam”. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , 3(1).
Sjadzali,  Munawir.(1990) Islam  dan  tata  negara:  ajaran,  sejarah,  dan  pemikiran . Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia.
Solihah,  Ratnia,  dan  Siti  Witianti.  (2016)  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Pasca  Pemilu  2014:  Permasalahan  Dan  Upaya Mengatasinya.” CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(2), 291–307.
Wahyudi, Ricko. (2011). “Pembaruan hukum agraria melalui rancangan UU bidang hukum  agraria  dalam  program  legislasi  nasional  2010-2014.” Tesis, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum.
Wisnu,  Jaya.  (2015).  “Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Dalam  Rekrutmen  Hakim  Agung  Sebelum  Dan  Sesudah  Ada  Keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27  /Puu-Xi/2013” Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Semarang.