DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6533
Investasi Langsung di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Baru dalam Kerangka Hukum
Kartika Ayu Suhanti Universitas Negeri Semarang kartikaayusuhanti@gmail.com

## ABSTRACT.
Direct investment in the digital era raises a number of complex legal challenges that need to be addressed by market players and regulators. Some of these challenges include data privacy and security, intellectual property rights protection, cybercrime, and complex regulatory issues. However, amidst these challenges, there are also opportunities and innovations that can be exploited within the investment legal framework directly. One opportunity that can be explored is the establishment of  regulations  specifically  for  the  digital  economy.  With  appropriate  regulations  in  place,  the investment environment in this sector can become more conducive. Regulations should cover aspects such as data protection, cyber security, electronic commerce and technological innovation. Apart from that, changes in regulations are also key in facing the rapidly changing dynamics of the digital economy. Ease of obtaining permits, simpler investment procedures, and policies that are responsive to technological developments can encourage investment growth in the digital sector. Protection of intellectual property rights is also important in dealing with direct investment in the digital economy. Since much of the investment in this sector is related to technological development and innovation, strong  protection  of  copyrights,  patents  and  trademarks  is  essential.  Cyber  security  is  also  an important focus in the direct investment legal framework. The threat of cyberattacks can damage infrastructure, steal sensitive data, and harm a company's reputation. Therefore, regulations must strengthen aspects of cybersecurity, including best practices in data protection and rapid response to security incidents. Apart from that, to increase direct investment in the digital economy, increasing digital literacy among the public and business people is also important. Education and training on digital technologies and related legal aspects can help reduce barriers to investment in this sector. Finally,  cooperation  between  the  government,  private  sector  and  community  institutions  in developing the legal framework for direct investment is also an important factor. This collaboration can facilitate sustainable and inclusive investment in the digital economy. By paying attention to these opportunities and innovating in accordance with the applicable legal framework, Indonesia can create a more attractive investment environment for investors and accelerate the growth of the digital economic sector.
Keywords: Direct Investment, Digital Economy, Regulation

## ABSTRAK.
Investasi  langsung  dalam  era  digital  memunculkan  sejumlah  tantangan  hukum  yang kompleks yang perlu diatasi oleh pelaku pasar dan regulator. Beberapa dari tantangan-tantangan ini termasuk privasi dan keamanan data, perlindungan hak kekayaan intelektual, kejahatan siber, dan  permasalahan  regulasi  yang  kompleks.  Namun,  di  tengah  tantangan-tantangan  tersebut,
terdapat  pula  peluang  dan  inovasi  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  kerangka  hukum  investasi langsung. Salah satu peluang yang dapat dieksplorasi adalah pembentukan regulasi yang khusus untuk ekonomi digital. Dengan adanya regulasi yang sesuai, lingkungan investasi dalam sektor ini dapat menjadi lebih kondusif. Regulasi harus mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data, keamanan  siber,  perdagangan  elektronik,  dan  inovasi  teknologi.  Selain  itu,  fleksibilitas  dalam regulasi  juga  menjadi  kunci  dalam  menghadapi  dinamika  ekonomi  digital  yang  cepat  berubah. Kemudahan dalam memperoleh izin, prosedur investasi yang lebih sederhana, dan kebijakan yang responsif  terhadap  perkembangan  teknologi  dapat  mendorong  pertumbuhan  investasi  dalam sektor  digital.  Perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  juga  menjadi  hal  yang  penting dalam  menghadapi  investasi  langsung  dalam  ekonomi  digital.  Karena  banyak  investasi  dalam sektor  ini  berkaitan  dengan  pengembangan  teknologi  dan  inovasi,  perlindungan  yang  kuat terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sangatlah vital. Keamanan cyber juga menjadi fokus penting  dalam  kerangka  hukum  investasi  langsung.  Ancaman  serangan  siber  dapat  merusak infrastruktur,  mencuri  data  sensitif,  dan  merugikan  reputasi  perusahaan.  Oleh  karena  itu, peraturan  harus  memperkuat  aspek  keamanan cyber ,  termasuk  praktik  terbaik  dalam perlindungan data dan respons cepat terhadap insiden keamanan. Selain itu, untuk meningkatkan investasi langsung dalam ekonomi digital, peningkatan literasi digital di antara masyarakat dan pelaku bisnis juga menjadi penting. Pendidikan dan pelatihan tentang teknologi digital serta aspek hukum  yang  terkait  dapat  membantu  mengurangi  hambatan  dalam  investasi  di  sektor  ini. Terakhir,  kerja  sama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  lembaga  masyarakat  dalam mengembangkan kerangka hukum investasi langsung juga merupakan faktor penting. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif dalam ekonomi digital. Dengan memperhatikan peluang-peluang ini dan berinovasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, Indonesia  dapat  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih  menarik  bagi  investor  dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital.
Kata kunci: Investasi Langsung, Ekonomi Digital, Regulasi

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  digital  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam lanskap bisnis global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan peluang baru bagi investasi langsung untuk memasuki sektor-sektor baru yang berbasis digital. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam kerangka  hukum  yang  mengatur  investasi  langsung.  Salah  satu  aspek  utama  dari transformasi ini adalah efeknya  terhadap praktik investasi, dengan investasi  langsung menjadi  semakin  penting  dan  kompleks  di  tengah  pemandangan  ekonomi  yang  terus berubah. Investasi langsung, yang melibatkan penyaluran dana secara langsung ke dalam aset produktif seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau startup , telah menjadi fokus utama bagi investor yang mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan kontrol yang  lebih  besar  atas  investasi  mereka.  Dalam  konteks  ekonomi  digital,  ini  telah
memunculkan dinamika baru yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dan regulator.
Ekonomi  digital  telah  mengubah  cara  perusahaan  beroperasi,  melakukan transaksi, dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen. Model bisnis baru telah muncul, seperti platform digital, ekonomi berbagi, dan pemanfaatan besar-besaran data sebagai aset berharga. Investasi langsung tidak lagi terbatas pada aset fisik seperti pabrik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup aset digital seperti  aplikasi, kekayaan intelektual,  dan  data  (Aprilia,  2021).  Pergeseran  ini  telah  mendorong  peningkatan investasi langsung di sektor-sektor seperti teknologi informasi, e-commerce, fintech , dan ekonomi  digital  lainnya.  Namun,  peraturan  dan  undang-undang  yang  ada  saat  ini seringkali tidak cukup memadai untuk mengatur dan melindungi investasi di dunia maya yang dinamis dan tanpa batas ini. Di satu sisi, era ekonomi digital menawarkan peluang besar  bagi  investor.  Perusahaan  teknologi  baru  dan  startup  dapat  memperoleh pendanaan dengan cepat dan secara efisien melalui platform crowdfunding dan modal ventura. Inovasi dalam teknologi blockchain juga telah membuka pintu bagi tokenisasi aset dan peluang investasi baru melalui aset digital. Selain itu, model bisnis yang baru muncul,  seperti  ekonomi  berbagi  dan  platform  online,  memberikan  investor  akses  ke sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau.
Namun, bersamaan dengan peluang-peluang tersebut, investasi langsung di era ekonomi  digital  juga  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan  yang  signifikan.  Pertama- tama,  regulasi  sering  kali  gagal  menyesuaikan  diri  dengan  kecepatan  inovasi, meninggalkan  celah  hukum  dan  ketidakpastian  bagi  investor.  Misalnya,  pertanyaan tentang  perlindungan  konsumen,  privasi  data,  dan  keamanan  siber  menjadi  semakin penting dalam konteks ekonomi digital yang terhubung erat. Selain itu, tantangan lainnya termasuk risiko investasi yang tinggi, volatilitas pasar yang lebih besar, dan ancaman dari perubahan  teknologi  yang  cepat.  Dalam  kerangka  ini,  penting  untuk  memahami  dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur investasi langsung di era ekonomi digital (Asnawi,  2022).  Hal  ini  mencakup  tinjauan  mendalam  tentang  regulasi  yang  ada, identifikasi  celah  dan  kelemahan  dalam  kerangka  regulasi  tersebut,  serta  pencarian solusi  yang  inovatif  dan  efektif  untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  yang  dihadapi. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kerangka  hukum  yang  berlaku,  investor dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  cerdas  dan  regulator  dapat  mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan progresif (S. A. Rahayu et al., 2022).
Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  penting  bagi  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan inovatif yang dapat mengakomodasi tantangan dan peluang investasi langsung di era ekonomi digital. Dengan demikian, iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan dapat
diciptakan,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  digital  yang  sehat  dan  memberikan perlindungan yang memadai bagi investor dan masyarakat.

## TINJAUAN LITERATUR

## Investasi Langsung
Investasi  langsung  adalah  jenis  investasi  dimana  investor  memiliki  kontrol langsung atas manajemen produksi saham investasi, memiliki pengaruh dalam investasi, dan memiliki hak untuk menganalisis dan memilih aset. Investasi langsung dinilai lebih menarik bagi investor karena bersifat jangka panjang dan memiliki tingkat pengembalian yang  tinggi.  Investasi  langsung  dapat  berupa  pembelian  saham  perusahaan, pembangunan properti, mendirikan bisnis baru, atau memperluas usaha yang sudah ada. nvestasi  tidak  langsung,  pada  sisi  lain,  adalah  jenis  investasi  dimana  investor  tidak memiliki  kontrol  langsung  atas  manajemen  produksi  saham  investasi.  Investor  hanya perlu mengeluarkan dana yang akan dikelola oleh perusahaan atau manajer investasi, tanpa repot mengurus dan mengelola aset yang diinvestasikan. Investasi tidak langsung memiliki sifat mudah untuk dicairkan, tetapi investor kurang memiliki peranan untuk mengelola  aset  yang  diinvestasikan.  Investasi  tidak  langsung  pada  umumnya  bersifat jangka  pendek  dan  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  maksimal  dalam jangka waktu yang singkat. Jenis-jenis investasi langsung antara lain:
1. Investasi  langsung  yang  tidak  dapat  diperjualkan,  di  antaranya  deposito  dan tabungan.
2. Investasi  langsung  yang  dapat  diperjualkan,  di  antaranya  deposito  yang  dapat dinegosiosi, treasure bill , surat-surat berharga dengan pendapatan tetap (obligasi dan federal agency securities ), kontrak futures, dan saham-saham kontrak.
Investasi  langsung  merupakan  investasi  jangka  panjang  pada  suatu  perusahaan  atau bisnis baru atau yang sudah ada diikuti dengan kontrol atas manajemen produksi saham investasi.  Investor  secara  langsung  terlibat  dalam  pengelolaan  investasi  dan  memiliki kendali  langsung  terhadap  keputusan  investasi  yang  diperjualbelikan.  Contohnya termasuk saham preferen, logam mulia, dan saham kontrak

## Ekonomi Digital
Ekonomi  digital  adalah  sistem  ekonomi  yang  menggunakan  teknologi  digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce , perbankan digital, aplikasi perpesanan instan,  dan  media  sosial.  Salah  satu  ciri  dari  ekonomi  digital  adalah  adopsi  teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, menghubungkan bisnis dengan pelanggan  secara  global,  dan  menciptakan  inovasi  demi  mendorong  pertumbuhan
ekonomi(Prastyaningtyas, 2019).  Ekonomi digital memiliki banyak manfaat bagi suatu negara, antara lain:
1. Membangun  pasar  internasional:  Ekonomi  digital  memungkinkan  perusahaan untuk menjual produk dan jasa melalui platform digital seperti e-commerce , yang memperluas pasar dan meningkatkan ekspor impor.
2. Membentuk  lapangan  pekerjaan:  Ekonomi  digital  membangun  lapangan pekerjaan yang lebih luas, dari pengembang perangkat lunak hingga analisis data dan ahli keamanan siber.
3. Memperlancar  proses  produksi:  Adopsi  teknologi  digital  untuk  meningkatkan proses  produksi  yang  efisien  dan  menghubungkan  bisnis  dengan  pelanggan secara global.
4. Memperkecil  biaya  operasional:  Ekonomi  digital  memungkinkan  perusahaan untuk  menghemat  biaya  operasional  yang  sebelumnya  diperlukan  untuk  toko fisik.
5. Mempercepat  dan  mempermudah  transaksi:  Ekonomi  digital  memungkinkan transaksi secara online, yang mempermudah pembelian dan pemesanan.
6. Memudahkan investasi: Ekonomi digital memungkinkan investasi secara online, yang memudahkan masyarakat luas untuk memulai upaya menabung mereka.
7. Membangun  kolaborasi  dan  jaringan:  Ekonomi  digital  memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah berkolaborasi dengan mitra bisnis, pemasok, dan konsumen.
8. Mempercepat  pengembangan  produk  dan  layanan:  Ekonomi  digital memungkinkan  konsumen  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan  dan  kurasi konten,  produk,  dan  layanan,  yang  mengurangi  biaya  transaksi  dan meningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
9. Mempercepat  pengelolaan  dan  pengendalian:  Ekonomi  digital  memungkinkan integrasi  sistem,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang  berbeda  untuk  menciptakan ekosistem  yang  terintegrasi,  yang  memungkinkan  aliran  informasi  yang  lebih lancar,  kolaborasi  yang  lebih  baik,  dan  pengelolaan  yang  lebih  efisien  dalam ekosistem digital (Asnawi, 2022).
10. Mempercepat  pengembangan  teknologi:  Ekonomi  digital  memungkinkan perusahaan  untuk  mengembangkan  teknologi  digital  untuk  meningkatkan efisiensi,  meningkatkan  pengalaman  konsumen,  dan  mengoptimalkan  operasi perusahaan secara keseluruhan (Aprilia, 2021).

## Hukum Investasi Langsung
Konsep  "Hukum  Investasi  Langsung"  mengacu  pada  kerangka  hukum  yang mengatur  investasi  langsung.  Investasi  langsung  melibatkan  partisipasi  aktif  investor dalam mengelola kegiatan bisnis dan bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang  timbul.  Di  Indonesia,  implementasi  kebijakan  terkait  investasi  langsung  dipandu oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pemerintah  mengoordinasikan kebijakan investasi modal di berbagai entitas, dengan tujuan meningkatkan daya saing investasi  langsung  dengan  mengatasi  inkonsistensi  kebijakan  dan  memastikan implementasi  yang  efektif.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  investasi  langsung  di Indonesia  meliputi  ukuran  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  regional,  upah  minimum provinsi, dan nilai ekspor. Investasi langsung ditandai oleh keterlibatan jangka panjang, memungkinkan  investor  mengontrol  manajemen  produksi  dan  membuat  keputusan secara langsung, sementara investasi tidak langsung melibatkan partisipasi yang kurang aktif dalam manajemen bisnis dan umumnya bersifat jangka pendek (Bala, 2019).
Hukum  Investasi  Langsung  (Direct  Investment  Law)  adalah  kerangka  hukum yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan investasi langsung, termasuk izin, regulasi, perlindungan hukum, dan prosedur terkait lainnya (Putu Rahayu et al., 2023). Di Indonesia, hukum investasi langsung mencakup berbagai peraturan yang mengatur bagaimana investor asing dan domestik dapat melakukan investasi di negara tersebut. Hukum Investasi Langsung mencakup berbagai aspek yang esensial dalam mengatur dan melindungi  kegiatan  investasi.  Prosedur  investasi,  seperti  perizinan  dan  pembuatan perjanjian, menjadi  landasan  bagi  investor  dalam memulai  dan  menjalankan  investasi mereka. Perlindungan hukum memastikan hak-hak investor, seperti hak atas keuntungan dan  kepemilikan  aset,  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  tindakan  sewenang- wenang pemerintah. Regulasi pasar yang ketat, termasuk transparansi pasar dan aturan tentang kegiatan pasar modal, menjaga integritas pasar dan melindungi investor. Tujuan utama hukum investasi langsung adalah menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan  menarik,  dengan  menerapkan  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selain itu, komitmen internasional terkait investasi, seperti  perjanjian  bilateral  atau  multilateral,  juga  menjadi  pertimbangan  penting. Terakhir,  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  hukum memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam  melaksanakan  investasi  langsung. Dengan  demikian,  Hukum  Investasi  Langsung  menjadi  fondasi  penting  dalam membangun lingkungan investasi yang berkelanjutan dan produktif.

## Regulasi Hukum Investasi
Regulasi  hukum  investasi  di  Indonesia  adalah  bagian  dari  sistem  hukum  yang memperkuat  dan  membantu  investasi  di  negara  tersebut.  Berikut  adalah  beberapa informasi mengenai regulasi hukum investasi di Indonesia:
1. Regulasi Ramah Investasi: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan regulasi yang ramah investasi, yang disebut "Regulasi Ramah Investasi". Hal ini dilakukan untuk mempermudah investasi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
2. Ease  of  Doing  Business  (EoDB):  Indonesia  memiliki  posisi  yang  rendah  dalam Ease of Doing Business (EoDB) dibandingkan dengan negara-negara lain, sebagai disebutkan  dalam  penelitian.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakpastian  dan kesulitan  dalam  menerapkan  investasi  di  tingkat  lokal,  terutama  dalam  hal perizinan dan regulasi lingkungan.
3. Regulasi  Omnibus:  Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  regulasi  omnibus yang disebut "Omnibus Law" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini berisi peraturan perundang-undangan yang antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, dengan tujuan untuk memudahkan investasi di Indonesia (S. A. P. Rahayu, 2017).
4. Reformasi  Peraturan  Investasi:  Pemerintah  Indonesia  telah  mengembangkan peraturan  investasi  yang  mereformasi,  menyederhanakan,  dan  memuat amandemen  sejumlah  79  undang-undang  dan  1.203  pasal.  Hal  ini  disebabkan oleh  ketidakpastian  hukum,  birokrasi  yang  kompleks,  ketidakseimbangan kebijakan nasional dan daerah, dan masalah perlindungan investor.
5. Undang-Undang  Cipta  Kerja:  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia mengatur kemudahan berusaha dan  berinvestasi  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin  kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah  untuk  meningkatkan  iklim  daya  saing  dan  menjamin  kepastian hukum bagi penanaman modal.
6. Peraturan  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah:  Pemerintah  Indonesia  telah mengatur peraturan pengelolaan investasi pemerintah, yang disebut "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari  investasi pemerintah dan mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya terhadap Investasi Langsung
Perkembangan  ekonomi  digital  di  Indonesia  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap investasi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi positif dalam meningkatkan efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi. Selain itu, ekonomi digital juga dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan digital, kejahatan siber, dan persaingan yang tidak sehat di sektor digital. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak hanya memberikan peluang  untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  melalui  peningkatan  efisiensi  dan inovasi,  tetapi  juga  menuntut  perhatian  terhadap  aspek  negatifnya  agar  dapat  diatasi melalui kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat ekonomi digital bagi.
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki dampak positif terhadap investasi  langsung.  Ekonomi  digital  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi. Dengan menggunakan investasi, sektor-sektor ekonomi seperti transportasi, gudang, dan telekomunikasi dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  investasi  juga  dapat  berpengaruh  besar  terhadap pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  digital  Indonesia.  Namun,  perkembangan ekonomi  digital  juga  memiliki  potensi  untuk  menimbulkan  dampak  negatif  seperti kesenjangan digital, kejahatan siber, dan persaingan yang tidak sehat di sektor  digital. Untuk  mengatasi  dampak  negatif  tersebut,  pemerintah  dan  perusahaan  harus mengeluarkan kebijakan yang tepat, seperti pengaturan biaya komisi yang sesuai dengan mekanisme  pasar  dan  kompetisi.  Di  sisi  lain,  investasi  juga  dapat  berpengaruh  besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital Indonesia. Hal ini disebabkan oleh  beberapa  hal,  salah  satu  yaitu  investasi  merupakan  komponen  dari  pendapatan nasional  yang  dikenal  dengan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau  Gross  Domestic Product (GDP). Selain itu, investasi juga dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi digital  seperti  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  paham  penerapan  teknologi. Dengan  investasi,  perusahaan  dan  lembaga  dapat  mengembangkan  infrastruktur  dan teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia (Malisa & Fakhruddin, 2017).
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa manfaat yang signifikan, seperti  peningkatan  efisiensi  faktor  produksi  seperti  modal  dan  tenaga  kerja, meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia, serta menciptakan peluang baru untuk  lapangan  kerja  yang  melimpah.  Selain  itu,  ekonomi  digital  juga  mempermudah
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6533
kegiatan sehari-hari baik dalam aspek produksi maupun konsumsi, serta memberikan akses  lebih  banyak  informasi  dan  pilihan  bagi  pengguna.  Namun,  ada  pula  sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Ancaman keamanan cyber masih menjadi isu serius bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Kurangnya sumber daya manusia yang paham teknologi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya regulasi yang melindungi hak penyedia layanan dan pengguna juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi digital. Selain itu, belum adanya aturan pasti yang mengatur ekonomi digital menambah kompleksitas dalam lingkupnya. Untuk meningkatkan manfaat dan mengatasi tantangan ekonomi digital, pemerintah dan perusahaan perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat, seperti pengaturan biaya komisi yang sesuai dengan mekanisme pasar dan kompetisi. Selain itu, peningkatan literasi digital dan keamanan serta pengembangan infrastruktur digital yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital menjadi langkah penting untuk diambil.

## Regulasi Investasi Langsung dalam Ekonomi Digital
Regulasi Investasi Langsung (FDI) dalam ekonomi digital di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan, termasuk regulasi yang didominasi oleh negara, regulasi diri, dan regulasi kolaboratif. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk mengelola keamanan ekosistem  digital  dan  menyediakan  kerangka  regulasi  yang  kondusif  untuk  inovasi (Supanca,  2006).  Area  fokus  pemerintah  untuk  kebijakan  termasuk  perlindungan konsumen,  privasi  data  pribadi,  keamanan  cyber,  dan  pembayaran  elektronik  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Ekonomi digital Indonesia telah menunjukkan  pertumbuhan  signifikan,  dengan  Nilai  Barang  Kotor  (GMV)  meningkat lebih  dari  40%  setiap  tahun  sejak  2015,  diproyeksikan  mencapai  US$130  miliar  pada tahun 2025, menempatkan Indonesia sebagai pasar digital yang menjanjikan di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan transformasi digital, Indonesia dapat belajar dari negara- negara  seperti  Australia  dalam  mengembangkan  visi  dan  rencana  strategis  untuk pengembangan ekonomi digital, memastikan perencanaan kebijakan dan investasi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing di sektor digital. Regulasi investasi langsung  di  era  ekonomi  digital  menjadi  semakin  kompleks  seiring  dengan perkembangan  teknologi  dan  model  bisnis  baru.  Regulator  di  berbagai  negara  perlu mengkaji ulang kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan  transparansi  dan  keadilan.  Pendekatan  baru  yang  mengakomodasi  dinamika ekonomi digital, seperti regulasi proaktif dan penggunaan teknologi untuk pemantauan pasar,  menjadi  semakin  penting.  Aturan  investasi  langsung  dalam  ekonomi  digital  di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan, termasuk regulasi yang didominasi negara, pengaturan  mandiri,  dan  pengaturan  bersama.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan menyediakan kerangka kerja yang kondusif untuk  inovasi.  Fokus  kebijakan  pemerintah  mencakup  perlindungan  konsumen, kerahasiaan data pribadi, keamanan siber, dan pembayaran elektronik untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam ekonomi digital, dengan nilai transaksi (GMV) yang meningkat lebih dari 40%  setiap  tahunnya  sejak  2015,  diproyeksikan  mencapai  US$130  miliar  pada  tahun 2025, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital yang menjanjikan di kawasan(Supanca, 2006)

## Kerangka Hukum Investasi Langsung yang Perlu Disesuaikan
Kerangka  hukum  investasi  langsung  yang  perlu  disesuaikan  meliputi  berbagai aspek,  mulai  dari  stabilitas  politik  dan  perekonomian,  kebijakan  deregulasi  dan debirokrasi, pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, serta kondisi eksternal seperti  tanda-tanda  akan  terjadi  resesi  ekonomi  di  seluruh  dunia.  Selain  itu,  perlu dipertimbangkan faktor hukum yang diterima oleh investor, seperti perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi, yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan  modalnya.  Kebijakan  hukum  investasi  perlu  disesuaikan  dengan kepentingan  ekonomi,  baik  nasional  maupun  internasional.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  langkah-langkah  seperti  menciptakan  iklim  usaha  yang  lebih  berdaya  saing, meningkatkan efisiensi proses perijinan, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat  dan  berkeadilan.  Untuk  mengurangi  hambatan  yang  diakibatkan  oleh  kebijakan hukum investasi, perlu dilakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan di bidang investasi. Selain itu, perlu memperhatikan tindakan intervensi  pemerintah  terhadap  investasi,  yang  dapat  diterapkan  melalui  instrument perizinan. Di Indonesia, ada beberapa aspek kerangka hukum investasi langsung yang perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi global, khususnya dalam  konteks  ekonomi  digital.  Beberapa  perubahan  yang  mungkin  diperlukan termasuk:
1. Regulasi  Ekonomi  Digital:  Penyusunan  regulasi  yang  khusus  untuk  ekonomi digital  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  bagi pertumbuhan sektor ini. Regulasi tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti perlindungan  data,  keamanan  cyber,  perdagangan  elektronik,  dan  inovasi teknologi.
2. Fleksibilitas  Regulasi:  Kerangka  hukum  investasi  langsung  perlu  memberikan fleksibilitas yang cukup bagi investor, terutama di sektor ekonomi digital yang cepat  berubah.  Hal  ini  meliputi  kemudahan  dalam  memperoleh  izin,  prosedur investasi  yang  lebih  sederhana,  dan  kebijakan  yang  responsif  terhadap perkembangan teknologi.
3. Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Investasi  langsung  dalam  ekonomi digital sering kali melibatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta inovasi. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memberikan perlindungan yang
kuat terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta.
4. Keamanan Cyber : Dalam menghadapi ancaman yang berkembang dalam domain cyber, regulasi investasi langsung perlu memperkuat aspek keamanan cyber . Ini termasuk mendorong praktik terbaik dalam perlindungan data, deteksi serangan cyber , dan respons cepat terhadap insiden keamanan.
5. Peningkatan  Literasi  Digital:  Untuk  mendukung  investasi  langsung  dalam ekonomi  digital,  kerangka  hukum  juga  harus  memperhatikan  peningkatan literasi digital di antara masyarakat dan pelaku bisnis. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan  dan  pelatihan  tentang  teknologi  digital  serta  aspek  hukum  yang terkait.
6. Kolaborasi Publik-Swasta: Kerangka hukum investasi langsung perlu mendorong kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  lembaga  masyarakat  untuk memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif dalam ekonomi digital.
Dengan  menyesuaikan  kerangka  hukum  investasi  langsung  sesuai  dengan kebutuhan  dan  tantangan  ekonomi  digital,  Indonesia  dapat  menciptakan  lingkungan yang lebih menarik bagi investor dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital.

## Tantangan Hukum dalam Investasi Langsung di Era Digital
Investasi  langsung  di  era  digital  membawa  tantangan  hukum  yang  kompleks. Beberapa tantangan terkait investasi langsung di era digital antara lain:
1. Privasi dan keamanan data: Dengan meningkatnya penggunaan layanan online, data  pribadi  individu  menjadi  semakin  rentan  terhadap  penyalahgunaan. Perusahaan teknologi dan aplikasi sering mengumpulkan data pengguna untuk berbagai  tujuan,  termasuk  iklan  yang  disesuaikan,  analisis  perilaku,  dan pengembangan produk. Namun, pertanyaan adalah sejauh mana data ini dapat digunakan  tanpa  melanggar  privasi  individu?  Beberapa  insiden  besar,  seperti kasus  Cambridge  Analytica  yang  melibatkan  Facebook,  telah  mengungkapkan bagaimana data pribadi dapat dieksploitasi untuk tujuan politik atau komersial.
2. Kekayaan  intelektual  dan  hak  cipta:  Internet  memungkinkan  mudahnya distribusi konten digital seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Namun, hal  ini  juga  membuka  pintu  bagi  pelanggaran  hak  cipta  yang  lebih  mudah terdeteksi dan menyebar dengan cepat. Bagi pencipta konten, tantangan utama adalah melindungi karya mereka dari pencurian dan penyalahgunaan. Sementara itu, bagi pengguna, pertanyaan muncul tentang sejauh mana konten yang mereka beli  dapat  mereka  miliki  dan  bagikan  dalam  lingkungan  digital.  Ini  telah
menghasilkan  perdebatan  tentang  penggunaan  DRM  (Digital  Rights Management) dan akses terbuka terhadap konten digital.
3. Kejahatan siber: Serangan siber dapat merusak infrastruktur penting, mencuri data  sensitif,  atau  merusak  reputasi  individu  dan  perusahaan.  Jenis-jenis serangan meliputi peretasan situs web, perangkat lunak berbahaya (malware), serangan  DDoS  (Distributed  Denial  of  Service),  dan  pencurian  identitas  sosial. Ketergantungan  pada  perangkat  digital  dan  media  sosial  dapat  menyebabkan masalah seperti gangguan tidur, kecanduan, dan isolasi sosial.
4. Regulasi: Penjelasan lebih lanjut tentang regulasi yang berbeda dalam mengatur hingga  kurang  kondusifnya  regulasi  yang  ada  dalam  mengatur  perusahaan startup untuk go public dan melantaikan sahamnya. Apabila bergerak di bidang Teknologi  Finansial, startup itu  akan  dihadapkan  dengan  beberapa  perizinan pada  berbagai  peraturan  dari  Kominfo,  Kementerian  Keuangan,  Otoritas  Jasa Keuangan,  dan  Bank  Indonesia.  Apabila  bergerak  di  bidang  perdagangan, tentunya  juga  akan  melibatkan  peraturan  Kementerian  Perdagangan,  apabila bergerak  di  bidang  transportasi,  akan  berhadapan  dengan  peraturan Kementerian  Perhubungan,  apabila  bergerak  di  bidang  pertanian,  akan berurusan dengan peraturan Kementerian Pertanian, dan begitulah seterusnya (Mas Rahmah & MH, 2020).
5. Kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha: Revolusi industri 4.0 diyakini mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  tetapi  juga  menghadirkan tantangan  baru  di  dunia  hukum,  salah  satu  yang  terkait  kepastian  hukum terhadap kemudahan berusaha dalam era ini.

## Peluang dan Inovasi dalam Kerangka Hukum Investasi Langsung
Dalam kerangka  hukum investasi  langsung, terdapat peluang dan inovasi yang dapat diperhatikan. Peluang investasi di Indonesia terstruktur dalam bentuk pra studi kelayakan yang dianalisis dari berbagai aspek, seperti sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri terintegrasi, dan infrastruktur penunjang kawasan. Penyusunan peta proyek  strategis  peluang  investasi  bertujuan  memberikan  informasi  akurat  kepada investor,  mempermudah  investasi  di  Indonesia,  dan  membantu  investor  dalam pengambilan  keputusan  investasi.  Di  sisi  lain,  asas-asas  hukum  investasi  yang  diakui dalam melaksanakan kebijakan investasi di Indonesia meliputi kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional  (Andara  et  al.,  2022).  Dengan  demikian,  dalam  konteks  investasi  langsung, penting untuk memperhatikan peluang yang ada dan berinovasi sesuai dengan kerangka hukum  yang  berlaku  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  investasi.  Dalam  kerangka
hukum  investasi  langsung,  terdapat  beragam  peluang  dan  inovasi  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  yang berkelanjutan.  Investor  dapat  memanfaatkan  peluang  dalam  sektor  fintech  untuk mengembangkan  solusi  keuangan  inovatif  seperti  pembayaran  digital, peer-to-peer lending ,  dan  investasi  online.  Selain  itu,  kerangka  hukum  yang  memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan startup dapat menciptakan ekosistem yang dinamis dan inovatif,  sementara  investasi  dalam  infrastruktur  digital  dapat  memberikan  peluang besar bagi investor. Kemitraan antara sektor publik dan swasta juga dapat mendorong inovasi  teknologi  dalam  berbagai  sektor,  sementara  investasi  dalam  ekonomi  berbagi dapat  meningkatkan  inklusi  ekonomi.  Melalui  kerangka  hukum  yang  mendukung, investor  dapat  berperan  dalam  pengembangan  ekosistem  inovasi  digital  yang  inklusif dan berkelanjutan, mempercepat transformasi digital Indonesia dan meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi global.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Investasi langsung dalam era digital telah membawa tantangan yang kompleks namun  juga  menawarkan  peluang  dan  inovasi  yang  signifikan.  Di  tengah  dinamika ekonomi digital, regulasi investasi langsung memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan melindungi kepentingan mereka. Beberapa tantangan hukum yang muncul dalam investasi langsung di era digital meliputi privasi dan  keamanan  data,  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  kejahatan cyber ,  dan kompleksitas  regulasi  yang  mempengaruhi  berbagai  sektor  bisnis,  termasuk  fintech, perdagangan,  transportasi,  dan  lainnya.  Namun,  di  balik  tantangan  tersebut,  terdapat peluang  untuk  inovasi  dan  pertumbuhan  dalam  kerangka  hukum  investasi  langsung. Penyusunan regulasi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi digital, seperti regulasi yang mengatur perlindungan data, keamanan siber, dan perdagangan elektronik, dapat menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  sektor  tersebut.  Selain  itu, kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  lembaga  masyarakat  juga  menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang responsif dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, terdapat potensi besar untuk investasi langsung dalam sektor-sektor seperti pariwisata, industri terintegrasi, dan infrastruktur. Penyusunan peta proyek strategis dan analisis pra-studi  kelayakan  menjadi  langkah  penting  dalam  memudahkan  investor  dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, asas-asas hukum investasi yang mencakup kepastian,  keterbukaan,  akuntabilitas,  dan  keadilan  juga  perlu  diperhatikan  dalam merancang  regulasi  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Dengan memperhatikan  tantangan,  peluang,  dan  inovasi  dalam  kerangka  hukum  investasi langsung,  Indonesia  dapat  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih  menarik  dan berkelanjutan dalam era digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Andara, I. G. A., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Saham  melalui  Perusahaan  Sekuritas  Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 147 – 152.
Aprilia,  N.  D.  (2021).  Perkembangan  Ekonomi  Digital  Indonesia. Ekonomi  Pertahanan , 7 (2), 245 – 259.
Asnawi,  A.  (2022).  KESIAPAN  INDONESIA  MEMBANGUN  EKONOMI  DIGITAL  DI  ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Journal of Syntax Literate , 7 (1).
Bala, C. (2019). KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. LEX PRIVATUM , 7 (1).
Malisa, M., & Fakhruddin, F. (2017). Analisis investasi langsung di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 116 – 124.
Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2020). Hukum investasi . Prenada Media.
Prastyaningtyas, E. W. (2019). Dampak ekonomi digital bagi perekonomian indonesia .
Putu Rahayu, S. A., Anitasari, R. F., Krisna Putri, M. P., & Ayu Diah Setyawati, A. A. (2023). Old Well Management from Investment Law Perspective. Yuridika , 38 (2).
Rahayu, S. A., Anitasari, R., & Fidiyani, R. (2022). Impact Of Changes In Mining Regulations On The Concept Of Public-Private Partnership In Indonesia. Proceedings Of The 4th International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia .
Rahayu, S. A. P. (2017). Prinsip hukum dalam kontrak kerjasama  kegiatan usaha  hulu minyak dan gas bumi. Yuridika , 32 (2), 336 – 354.
Supanca, I. B. R. (2006). Kerangka hukum kebijakan Investasi langsung di Indonesia.