## EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI TAMAN NASIONAL WAKATOBI

## Isro Daeng Halim
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : isro.daenghalim@ymail.com

## Abstract
Law enforcement on Crime of Fish Catching Using explosives in TNW is still less  effective,  although  it  has  been  handled  seriously  by  law  enforcement officers  in  the  form  of  preventative  or  repressive  measures.  This  is  due  to several factors influencing the effectiveness of law enforcement on the crime of fishing using explosives in Waktatobi National Park are legal factors,  law enforcement  factors,  facilities  and  infrastructure  factors,  legal  awareness factors, and cultural factors.
Keywords: Law Enforcement; Fishing; Explosives;

## Abstrak
Penegakan  hukum  tentang  Kejahatan  Penangkapan  Ikan  Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, meskipun telah ditangani secara serius  oleh  petugas  penegak  hukum  dalam  bentuk  tindakan  pencegahan atau  penindasan.  Hal  ini  disebabkan  beberapa faktor  yang mempengaruhi keefektifan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  penangkapan  ikan menggunakan  bahan  peledak  di  Taman  Nasional  Waktatobi  adalah  faktor hukum,  faktor  penegakan  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya.
Kata kunci: Penegakan Hukum; Memancing; Bahan Peledak;

## A. PENGANTAR
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945,  ditentukan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum.  Penegasan  ini,  menjadi  indikator  bahwa  setiap  pelanggaran  atau kejahatan  yang  terjadi  harus  ditindak  sesuai  hukum  yang  berlaku,  apalagi suatu perbuatan hukum yang dilakukan, dapat mengancam jiwa diri sendiri, orang  lain  dan  mengancam  kelangsungan  hidup  sumber  daya  alam  hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara berkesinambungan.
Salah  satu  bentuk  perbuatan  manusia  tersebut,  adalah  melakukan penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  yang  dapat mengakibatkan  kerusakan  terumbu  karang,  dan  ikan  yang  belum  saatnya ditangkap  untuk  dikonsumsi,  serta  biota  laut  lainnya  yang  dilindungi. Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  di  Kawasan  TNW adalah perbuatan pidana karena melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sehubungan  dengan  tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran  yang terjadi  di  TNW,  maka  aparat  penegak  hukum  telah  melakukan  serangkaian kegiatan  penyelesaian  perkara  sejak  penyidikan  oleh  pihak  penyidik kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang  oleh  Undang-Undang,  penuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umun hingga penjatuhan hukuman oleh hakim.Namun masih sering terjadi terdakwa dijatuhi  hukuman  yang  ringan,  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jera  dan mereka cenderung melakukan perbuatan lagi dengan modus operandi yang sama.
Penggunaan  bom  dalam  penangkapan  ikan,  adalah  merupakan  salah satu  cara  penangkapan  yang  sangat  merusak  dan  juga  ilegal  di  Indonesia. Pelaku  yang  melakukan  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga  saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih  kembali.
Penggunaan  bahan  peledak  dalam  menangkap  ikan  adalah  tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan  penangkapan  ikan  dapat  menyebabkan  rusaknya  koloni  karang yang  ada  di  sekitar  lokasi  ledakan,  dan  dapat  menyebabkan  kematian organisme  lain  yang  bukan  menjadi  target  penangkapan.  Hal  ini  dilakukan karena bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit diperoleh. Proses  pembuatannya  cukup  sederhana  dan  jumlah  tangkapan  ikan  lebih banyak dalam waktu yang singkat.
Berdasarkan informasi dari pihak Balai Taman Nasional Wakatobi dan Polres  wakatobi  bahwa  di  sekitar  kawasan  Konsevasi  Taman  Nasional Wakatobi masih ada nelayan tertentu yang melakukan Destruktif Fishing , baik yang  menggunakan  potasium  sianida  maupun  yang  menggunakan  bahan peledak.  Penggunaan  potasium  sianida  maupun  bahan  peledak  untuk menangkap  ikan  oleh  nelayan  setempat  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi  pada  areal  pantai  yang  jauh  dari  pemukiman  untuk  menghindari petugas  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi,  maupun  pihak  kepolisian  resor wakatobi, meskipun upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah optimal.
Secara empirik kerusakan yang terjadi mencapai 26,15%  untuk kategori Hard  Coral dan  30,06  %  untuk  kategori Solt  Coral yang  dianggap rusak.Karena itu, sangat urgen untuk dilakukan penelitian tentang Destruktif Fising,  khususnya  tentang  tindak  pidana  penangkapan  ikan  yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi
a.  Tindakan  Preventif  Polisi  Kehutanan  Mengantisipasi  meningkatnya jumlah  penggunaan  bahan  peledak  di  Kawasan  Taman  Nasional Wakatobi
Polisi  Kehutanan  sebagai  pejabat  fungsional  aparat  kepolisian
khusus, merupakan ujung tombak Kementerian Kehutanan dan bersama- sama dengan instansi terkait lainnya,termasuk pelibatan masyarakat telah berupaya untuk mencegahterjadinya kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya akibatpenggunaan bahan peledak tersebut.
Tindakan atau wewenang yang dapat dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  dalam  upaya  mencegah dan menanggulangi  terjadinya  ancaman,  atau  gangguan  terhadap  kawasan Taman  Nasional Wakatobi,  dikemukakan  oleh  Kepala  seksi  Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II BTNW DI Kaledupa, La Fasa, bahwa kegiatan- kegiatan yang dilakukan tersebut meliputi sebagai berikut :
a. Operasi Intelijen dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertriwulan;
b. Operasi Fungsionaldilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali;
c.  Operasi gabungandilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali;
d. Operasi Rutin dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali/setiap bulan.
- Patroli Mendadak / Insidentil sebanyak 2 (dua) kali;
- Proses Penyelesaian/ penanganan Kasus Hukum/Perkara.
Adapun latar belakang terjadinya kasus penggunaan bahan peledak di  Kawasan  Taman  Nasional  Wakatobi,  menurutLaFasa  bahwa  Pelaku penyalahgunaan bahan peledak ini umumnya, adalah nelayan masyarakat pesisir Wakatobi dan nelayan luar Wakatobi, yang ingin mempunyai hasil tangkapan ikan yang lebih cepat dan banyak. Tanpa disadari oleh mereka, kegiatan  ini  sangat  merusak  ekosistem  terumbu  karang  dan  dampaknya kepada  masyarakat  itu  sendiri.Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan bahan  peledak  pada  kawasan  perairan  Taman  Nasional Wakatobi  dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem bawah laut di area pemboman seperti hancurnya  ekosistem  terumbu  karang  sebagai  habitat  hidup  ikan. Penggunaan  bahan peledak  tersebut  juga  akan  mengakibatkan  ikan  dan satwa  laut  di  area  itu  akan  mati  serta  kondisi  terumbu  karang  akan hancur.Untuk memulihkan kondisi terumbu karang pada keadaan semula sangat  sulit  karena  karang  telah  dibom  menjadi  hancur  bahkan  terdapat beberapa  lokasi  menjadi  berpasir.penggunaan  bahan  peledak  dalam penangkapan ikan berdampak pada kerusakan karang, dengan bobot 0,5 kg  bahan  peledak  mengakibatkan  dalam  radius  10  meter  ikan  akan  mati dan radius 3 meter karang akan hancur”. (wawancara tanggal 8 Agustus 2017).

## b. Tindakan Represif Penyidik POLRI
Untuk  mencegah  atau  menanggulangiterjadinya  kegiatan  menangkap ikan  dengan    menggunakan  bahan  peledak    di  TNW.Polres    Wakatobi bersamainstansi  terkait  lainnya    termasuk  Polisi    Kehutanan    BalaiTNW, senantiasa  berusaha    untuk    mengawasi  dan  mengamankan  kawasan TNW,namun  seringmengalami  kesulitansaat  melakukan  mencari  informasi dari  masyarakat  tentang  adanya  kemungkinan  terjadi kegiatan  penggunaan bahan peledak, atau saat akan mengadakanoperasi pengamanan Kawasan terhadap  penggunaan    bahan    peledak,baik    patroli  mendadak  maupun terencana (operasi gabungan) karena terbatasnya biaya operasional.
Dalam  kaitan  ini,  menurut  Kasad  Polair  Polres Wakatobi,  Iptu  Idrus Unga  bahwa  Kami  selalu  berusaha  memperbanyak  informasi  dari masyarakat nelayan yang difungsikan sebagai informan guna mengetahui adanya suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi atau peristiwa yang telah terjadi.  Polri  juga  senantiasa  melakukan  tindakan  yang  bersifat  preventif dan represif, baik yang dilakukan secara internal Kepolisian maupun secara terpadu  dengan  pihak  terkait  lainnya.  Sedangkan  jenis  kegiatan  operasi internal  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Wakatobi  adalah  operasi terpusat atau atas perintah.Namun demikian, ada suatu  hal yang menjadi kendala  Polair  Polres  Wakatobi  dalam  menjalankan  tugas,  yaitu  dalam melakukan  patroli  rutin  setiap  bulan  yang  dilakukan  oleh  Polair  Polres Wakatobi ada kendala yang dihadapi,dimana jumlah personil Polair Polres Wakatobi yang terdiri dari 10 orang personil, dan 2 buah kapal Speed Boat sudah  di  anggap  cukup,namun  operasional  berupa  bahan  bakar  yang disediakan  sangatlah  terbatas.Dimana  Estimasi  bahan  bakar  yang seharusnya  di  butuhkan  3  ton  dalam  sebulan,namun  hanya  700  liter perbulan yang disediakan, sehingga dalam melakukan patroli rutin hanya disesuaikan  dengan  bahan  bakar  yang  tersedia.  (wawancara  tanggal  3 Agustus 2017).
Sehubungan dengan penjatuhan hukuman oleh Hakim, menurut Idrus Ungabahwa  Polisi  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  telah  berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas tersebut, sampai akhirnya kasus  itu  dilimpahkan  ke  kejaksaan  dengan  maksud  untuk  digelar  di pengadilan.Namun melihat beberapa kali putusan pengadilan atas perkara penyalahgunaan  bahan  peledak  di  Wakatobi,  dengan  penjatuhan hukumannya terlalu ringan, atau jauh berbeda dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, yang sudah tentu tidak seimbang dengan akibat dari perbuatan itu, yaitu kerusakan terumbu karang yang menyangkut hajat hidup  orang  banyak  dan  tenaga,  serta  biaya  yang  dikeluarkan  saat melakukan  kegiatan  operasi  pengamanan,  penangkapan  dan  proses perkara,  hingga  ke  tingkat  penyerahan  berkas  perkara,  tersangka  dan barang  bukti.  Karena  itu,  Kepolisian  sangat  berharap  semoga  hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku  harus setimpal dengan akibat perbuatan yang ia lakukan. (wawancara  tanggal  3 Agustus 2017).

## c. Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Menurut A.Agung G.A. Kusuma Putra selaku Jaksa fungsional pada kejaksaan  Negeri  Wakatobi  bahwa  Dakwaan  yang  dilakukan  oleh  JPU kepada  terdakwa  dalam  persidangan  sesuai  tindak  pidana  (modus operandi) yang dilakukan terdakwa, jenis pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Wawancara 18 Agustus 2017)  .
Penuntutan  hukuman  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di Pengadilansesuai  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  terdakwa  telah memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  dan  dijadikan  pertimbangan  untuk menjatuhkan hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian  dakwaan  dan  tuntutan  yang  diajukan  JPUmenjadi  salah  satu bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perkara penyalahgunaan bahan peledak di TNW yang  telah
berdampak kepada masyarakat pesisir atau pengguna sumber daya alam dan berbagai sektor pembangunan baik Nasional maupun Daerah.

## d. Penjatuhan Hukuman olehHakim di Pengadilan Negeri Klas 1B Baubau
Putusan  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  tidak  jauh  berbeda dengan tuntutan JPUKejaksaan Negeri Baubau. Dalam kaitan ini,menurut Hairuddin  Tomu  selakuhakim  Pengadilan  Negeri  Baubau  bahwa  dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penangkapan  ikan yang menggunakan bahan peledak,Hakim tidak serta merta mengacu pada tuntutanJPU,  namun  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan Hakimdalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, melainkan hakim akan menganalisa tentang semua fakta-fakta dalam persidangan baik dari objek maupun subjeknya. (wawancara tanggal 18 Agustus 2017).
Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus didukung sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  dan  ia  memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang  bersalah  melakukannya.  Alat  bukti  yang  sah  dimaksud  adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa.Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau bukanlah suatu tindakan balas dendam, melainkan semata- mata untuk membuat sadar para pelaku, dan jika kembali ke tengah-tengah masyarakat  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Dengan  demikian penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  baik dari  pihak  Polhut,  POLRI,  Jaksa  maupun  Hakim  terhadap  tindak  pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi kurang terlaksana secara efektif.
2. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Piidana  Penangkapan  Ikan  Yang  Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi
Dalam  konteks  penegakan  hukumterdapat  berbagai  indikator  untuk menentukan efektif
tidaknya pelaksanaan hukum dalam
realitasnya.Demikian  pula  dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  bahan  peledak  di  Taman Nasional  Wakatobi,  tidak  terlepas  dari  adanya  beberapa  faktor  yang pengaruh. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, adalah :

## a.  Faktor Hukum
Dalam  UU  No.  5  Tahun  1990  ditentukan  bahwa  taman  nasional dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang  terdiri  dari  zona  inti,  zona pemanfaatan  dan  zona  lain  sesuai  dengan  keperluan.  Dari  data penanganan  kasus  Tindak  Pidana  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  dan  Bahan  Peledak  di  Taman  Nasional Wakatobi,ditemukan  kasus  penangkapan  ikan  yang  menggunakan bahan  peledak,  pelaku  hanya  divonis  dengan  sanksi  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  4(bulan)  bulan  dan  denda  paling  banyak
Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  oleh  terdakwa,  maka  diganti  dengan  hukuman kurungan  selama  1  (satu)  bulan  kurungan.Sanksi  yang  dijatuhkan sangat  ringan,  jika  dibandingkan  dengan  ancaman  hukuman  yang ditentukan dalam UU No.12/Drt/ Tahun 1951tentang Bahan Peledak dan Senjata Api dan UU No. 5 Tahun 1990, yaitu ancaman hukum penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Kasus  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  bahan  peledak  di Wilayah  Konservasi  TNW  merupakan  kegiatan  atau  perbuatan  yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya di taman nasional,  namun  dalam  implementasi  penegakan  hukum  ketentuan  ini masih sulit diterapkan.

## b. Faktor Penegak Hukum
Kawasan TNWmemiliki luas1.390.000, (satu juta tiga ratus ribu) ha. Saat ini jumlah personil atau aparat yang melakukan tugas pengamanan dan  perlindungan  kawasan  terdiri  dari  21  personil  Polisi  kehutanan,  2 (dua) orang berkualifikasi sebagai PPNS ditambah  3 (tiga) orang PPNS Kehutanan dari non Polhut, yakni Kepala Balai TNW, Kepala SPTN Wil. I dan 1 (satu) orang staf Balai TNW.Personil Polisi Kehutanan tersebar di tiga wilayah SPTN, masing-masing SPTN Wil I berjumlah 8 (delapan) orang,  SPTN  Wil.  II  berjumlah,  7  (tujuh)  orang  dan  SPTN  Wil.III berjumlah 6 (enam) orang.
Dilihat  dari  segi  kuantitas  atau  jumlah  aparat  penegak  hukum  di Balai Taman Nasional Wakatobi khususnya Polisi kehutanan dan PPNS, data yang ada jumlah keduanya sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan  luas  kawasan  Taman  Nasional  Wakatobi  yang  harus  di  jaga. Sesuai  dengan  data  kebutuhan  formasi  pegawai  di  Balai  Taman Nasional  Wakatobi  sampai  dengan  Tahun  2016  untuk  tenaga  Polisi Kehutanan  seharusnya  berjumlah  50  (lima  puluh)  orang.  Jika  dirata- ratakan  dengan  pelaksanan  tugas  pengawasan  oleh  seorang  petugas polhut,  maka  setiap  petugas  harus  menjaga  luas  kawasan  taman nasional  seluas  ±  66.190,48  ha.  Hal  ini  tentunya  sangat  sulit dilaksanakan,  maka  wajar  apabila  pelaksanaan  pengawasan  dan pengamanan kawasan belum maksimal.
Dalam kaitan ini, menurut Amiluddin selaku personil Polhut SPTN Wil.III (wawancara tanggal 6Agustus 2017) bahwa kawasan yang kami jaga  sangat  luas  tidak  sebanding  dengan  jumlah  Polhut  di  lapangan. Pelaksanaan  kegiatan  patroli  dilakukan  baik  patroli  pesisir  maupun patroli perairan, karena luasnya wilayah yang harus di awasi sehingga sangat memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.Karena  personil  kami  terbatas,  kegiatan  patroli  keamanan  di kawasan tidak bisa rutin setiap saat.
Aparat  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  tegaknya  hukum  di  bidang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  di  TNW.Namun  demikian  kenyataan menunjukkan  jumlah  penegak  hukum  yang  kurang,  kewenangan  yang
terbatas yang dimiliki oleh Polhut dan PPNS, perbedaan persepsi antar penegak  hukum  dalam  penerapan  undang-undang,  kurangnya koordinasi dan rendahnya kualitas pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan UU No. 5 Tahun 1990.
Dilihat  dari  segi  jumlah  aparat  penegak  hukum  di  Balai  TNW, khususnya Polisi kehutanan dan PPNS, sangat minim dan tidak sesuai dengan  luas  kawasan  yang  harus  dijaga.Karena  itu,  diperlukan tambahan  personil  tenaga  Polisi  Kehutanan  untuk  menjaga  kawasan TNW seluas 1.390.000 ha.Sementara tenaga polhut yang ada hanya 21 orang, yang seharusnya paling tidak berjumlah 50 orang.
Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen yang sama dengan penyidik  Polisi Republik  Indonesia  (Polri).  Dalam  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  RI,  ditentukan  bahwa  Polri  melakukan  koordinasi, pengawasan  dan  pembinaan  teknis  terhadap  PPNS.  Sementara  itu, didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP, keberadaan PPNS di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 KUHAP.
PPNS  Kehutanan  yang  diberi  kewenangan  khusus  melakukan tugas  penyidikan  di  bidang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  memiliki  kewenangan  yang  sangat  terbatas  tidak  sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri. PPNS Kehutanan tidak memiliki kewenangan menangkap, menahan pelaku tindak pidana atau melakukan tindakan lain menurut  hukum yang bertanggungjawab seperti  penyidik  Polri.  PPNS  Kehutanan  didalam  melaksanakan  tugas penyidikan  berada  di  bawah  koordinasi  dan  pengawasan  pejabat penyidik  Polri,  termasuk  dalam  hal  menangkap  dan  menahan  pelaku tindak pidana harus meminta bantuan dari pejabat penyidik Polri karena PPNS Kehutanan tidak memiliki kewenangan.
Di samping itu, PPNS Kehutanan juga tidak memiliki kewenangan untuk  melakukan  penyidikan  pada  tindak  pidana  bidang  yang  lain, seperti  tindak  pidana  perikanan  atau  lingkungan  hidup.  Kewenangan PPNS  Kehutanan  sesuai  dengan  undang-undang  hanya  memiliki kewenangan menegakkan hukum khusus UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kewenangan PPNS Kehutanan dalam  2  (dua)  undang-undang  tersebut,  tidak  mengadopsi  ketentuan- ketentuan  dasar  kewenangan  penyidik  sesuai  KUHAP,  yang menyebabkan  ketidakmandirian  PPNS  dalam  melaksanakan  tugas penyidikan.Keterbatasan  kewenangan  PPNS  Kehutanan  tersebut, merupakan  salah  satu  faktor  kelemahan  penegakan  hukum  di  bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di TNW.

## c.  Faktor Sarana dan Prasarana
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  cukup  memadai  akan mendukung  pelaksanaan  tugas  di  lapangan.  Namun  penegakan hukumterhadap  kawasan  TNW  masih  mengalami  kendala,  khususnya speed boat dan biaya operasional yang sangat mahal. Dalam sehari saja misalnya, untuk melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan TNW
dengan speed  boat memerlukan  bahan  bakar  ±  1.000  (seribu)  liter bensin,  atau  sekitar  5  juta  s.d  7  juta  rupiah,  sementara  dana  yang tersedia sangat terbatas, sehingga frekuensi patroli pengamanan kurang efektif. Disamping itu, penanganan kasus perkara pidana yang terjadi di kawasan perairan laut membutuhkan biaya yang mahal, terutama dalam hal pengamanan dan pengangkutan barang bukti tindak pidana.
Selain  itu,  kemampuan  penguasaan  teknologi  khususnya perbaikan  dan  pemeliharaan  armada/kendaraan  laut,  dibutuhkan personil  yang  memiliki  kemampuan  teknis  di  bidang  perkapalan  atau speed  boat, sehingga  ketika  terjadi  kerusakan  dapat  segera  dilakukan perbaikan  dan  perawatan.Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas pendukung  tidak  mungkin  penegak  hukum  dapat  melaksanakan  tugas dan fungsinya dengan baik, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas  pendukung  pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  dilapangan menjadi faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana  di  bidang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya di TNW.

## d. Faktor Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan atau hukum adalah berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhinya.Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  terkait  dengan masyarakat  terhadap  lemahnya  penegakan  hukum  tindak  pidana penggunaan  bahan  peledak,  disebabkan  oleh  beberapa  hal  meliputi  : faktor  kemiskinan,  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  rendah, keterbatasan  sarana  usaha  bagi  nelayan,  kebiasaan  turun  temurun dalam hal kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Wakatobi, tidak mengenal adanya sistem zonasi dan pengaruh godaan//pengaruh pengusaha  dari  luar  wakatobi  dengan  pemberian  fasilitas-fasilitas tertentu.
Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, maka perlu ditingkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat harus benar-benar diterapkan, sehingga dapat membangun kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam penegakan  hukum  atas  Undang-Undang  khususnya  UU  No.  5  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## e.  Faktor Kebudayaan
Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan  pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan
ekstrim yang harus diserasikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebudayan yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana  di  bidang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  di  TNW,  meliputi  nilai-nilai  konservasi  yang  dianut  atau prinsip yang berbeda antara masyarakat dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Faktor  rendahnya  pemahaman  dan pengetahuan  tentang  pelestarian  sumber  daya  alam,  kewenangan pengelolaan sumber daya perairan laut beralih dari masyarakat dengan hukum adat, menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah.Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  inventarisasi,  penggalian  gagasan  ide-ide  lokal, kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan wilayah laut yang mendukung  upaya  konservasi.Pengelolaan  kawasan  konservasi  laut harus  dikaji  dengan  pendekatan  berbagai  aspek  meliputi  budaya masyarakat Indonesia, hasil-hasil kajian ilmiah atau penelitian ilmiah.dan aspirasi masyarakat setempat.

## C.  PENUTUP
Penegakan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  yang Menggunakan bahan peledak di TNW  masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupunrepresif yang dilakukan Balai Taman Nasional Wakatobi  dan  Polres  Wakatobi,  penuntutan  oleh  Jaksa  penuntut  umum, sampai  dengan  vonis  oleh  pengadilan.Faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan  bahan  peledak  di  Taman  Nasional  Waktatobi,adalah  faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hutabarat,  2003,  Rangkuman  Peraturan  Perundang –  undangan Kehutanandan Konservasi Sumber Daya Hayati dan
Ekosistemnya,CV.Samudra Intan Rejeki,cet.1,Jakarta
Abdurrahman,  1990  .Pengantar  Hukum Lingkungan  I  ndonesia.  PT Citra
Aditya bakti.Bandung.
Arief ,   Barda  Nawawi,  2002, Bunga   Rampai Kebijakan Hukum Pidana
CitraAditya Bakti,Bandung. Djasadin Saragih  .1977.  Hukum dan Masyarakat,  Fakultas Hukum Unair Surabaya.
Husein,   Harun   M.   1995.  Lingkungan Hidup (Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya). Bumi Aksara, Jakarta.
Marlang, Abdullah. 1997, Penegakkan Hukum di Bidang Konservasi Sumber
Daya Alam.(Desertasi). Program Pascasarjana Unhas. Makassar.
Said   Sampara   dan   La Ode Husen, 2016 . Metode  Penelitian Hukum edisi revisi.  Kretakupa.Makassar.
Soekanto,  Soerjono.1982.Fungsi  Hukum  dan  Perubahan Sosial.Alumni, Bandung.
----------------,1983.Faktor-Faktor   Yang   Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali.Jakarta