## Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah
Fatin Fikriani, Iwan Permana*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 15/8/2022 Revised : 10/12/2022 Published  : 27/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2
No. : 2 Halaman  : 137-146
Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Di  dalam  Islam  hak  milik  sangat  berarti  dan  dihargai,  Hak  milik  adalah hubungan  antara  manusia  dengan  harta  yang  ditetapkan  oleh  syara',  manusia memiliki  kewenangan  khusus  untuk  melakukan  transaksi  selama  tidak ditemukan hal yang melanggar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan  tanah  di  Padasuka  dan  memahami  tinjauan  fikih  muamalah  dan peraturan  daerah  tentang  ketertiban  umum  terhadap  penggunaan  trotoar  jalan. Dalam praktiknya, penelitian menemukan permasalahan pada penggunaan tanah bukan  hak  miliknya  di  Padasuka  terjadi  pada  3  rumah  yang  menggunakan trotoar  sudah  8  tahun  lamanyadan  belum  mengembalikan  semula  kondisinya, yang dimana ini akan menjadi masalah tersendiri yaitu efek menggunakan lahan yang bukan haknya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris. Penulis juga melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini perilaku  penggunaan  tanah  milik  pemerintah  tidak  boleh  dilakukan  karena keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, sehingga terdapat  perbuatan  batil  yang  dilakukan  oleh  pelaku  fenomena  ini.  Dan melanggar  peraturan  daerah  kota  Cimahi  No.9  Tahun  2021  pasal  13  yang sedang berlaku tentang ketertiban umum.
Kata  Kunci :  Hak  Milik;  Praktik  Penggunaan  Tanah  milik  Pemerintah; Peraturan.

## A B S T R A C T
In Islam, property rights are very meaningful and respected, property rights are the relationship between humans and assets determined by syara', humans have special authority to carry out transactions as long as there are no violations. The purpose  of  this  study  was  to  determine  land  use  practices  in  Padasuka  and  to understand the review of muamalah fiqh and local regulations regarding public order on the use of road pavements. In practice, the study found that the problem with the use of non-owned land in Padasuka occurred in 3 houses that had used the sidewalk for 8 years and had not returned to their original condition, which will be a separate problem, namely the effect of using land that is not their right. This  research  method  uses  empirical.  The  author  also  conducted  observations and interviews. The results of this study that the behavior of using government- owned land should not be carried out because it is outside the limits that have been  determined  by  Islamic  law,  so  there  are  vanity  acts  committed  by  the perpetrators  of  this  phenomenon.  And  violates  the  Cimahi  City  Regional Regulation No. 9 of 2021 Article 13 which is currently in force regarding public order.
Keywords : Property Rights; Government Land Use Practices; Regional
Regulations.
@ 2022 Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  bagian  dari  kekayaan  alam  yang  berlimpah  sebagai  karunia  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa,  tanah  juga  termasuk  objek  yang  selalu  ada  di  kehidupan  manusia,  hubungan  manusia  dan tanah  sangatlah  erat  karena  tanah  tempat  bagi  manusia  untuk  menjalankan  kehidupanya.  Menurut Dokuchaev  tanah  adalah  lapisan  permukaan  bumi  yang  berasal  dari  meterial  induk  yang  telah mengalami  proses  lanjut,  karena  perubahan  alami  dibawah  pengaruh  air,  udara  dan  macam -macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. (Dass 1995) Pengertian tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan  organik. Tanah juga sebagai antibiotik dan termasuk kebutuhan  manusia  yang  mendasar  salah  satunya  manusia  berkegiatan  dan  menjalankan  aktivitasnya sehari-hari  diatas  tanah,  manusia  meninggal  duniapun  masih  menggunakan  tanah  untuk  menguburnya dan manusia diciptakan dari tanah. Terdapat pada (QS Thaha (20):55)
مِنْهَا خْلَقْهْكِمِْ مِنْيَه ِا خْلَيَدْيَمَْ مِنْهَا ِا خْلَقَج َك ْمَْ خَا َِمًِ ا ْك َْْى
”Darinyaخ(tanah)خitulahخkamiخmenciptakanخkamuخdanخkepadanyalahخkamiخakanخmengembalikanخkamuخdanخ dari  sanalahخ kamiخ akanخ mengeluarkanخ kamuخ padaخ waktuخ yangخ lain”.خ (QSخ Thahaخ (20):55).(Kementrian Agama RI 2007a) Dan terdapat pada Q.S Al-Araf (7):25
خِامَِ مِنيَه خِح ْيِيْنًِ مِنيَه ِا خِحيًَيَنًِ خَا ِامِنْه خِحيَج ِكْمًَ
(Allah)خ berfirman,خ “Diخ sanaخ kamuخ hidup,خ diخ sanaخ kamuخ mati,خ danخ dariخ sanaخ (pula)خ kamuخ akanخ dibangkitkan.”خ(Q.SخAl-Araf (7):25).(Kementrian Agama RI 2007b)
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  hubungan  manusia  dengan  tanah  tidak  bisa  dipisahkan.  Manusia akan  selalu  memerlukan  tanah  dalam  kehidupanya.  Mengingat  tanah  saat  ini  terbatas,  sedangkan keperluan  manusia  akan  terus  bertambah  maka  tanah  harus  dipergunakan  dengan  efisien,  o ptimal  dan dijaga  kelestariannya.  Pengertian  manusia  menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia  (KBBI)  adalah makhluk  yang  berakal  budi/mampu  menguasai  makhluk  lain.  Sangatlah  banyak  fungsi  tanah  di kehidupan  manusia seperti  misalnya  bercocok tanam  saat ingin  melakukan  penanaman, tempat tinggal, tempat  usaha,  fasilitas  publik,  pendidikan,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  lainnya.  Serta membangun  semua  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  yang  menghidupkan  manusia.  Islam menganjurkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya.
Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arti hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana pun.(KBBI 2021) Allah memberikan wewenang dan hak-hak kepada manusia untuk memiliki, memanfaatkan seluruh benda yang ada di muka bumi yang Allah karuniakan.
Sangatlah banyak fungsi tanah di kehidupan manusia seperti misalnya bercocok tanam saat ingin melakukan penanaman, tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas publik, pendi dikan, pembangunan sarana dan  prasarana  lainya.  Serta  membangun  semua  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  yang  menghidupkan manusia.  Seiring  bertambahnya  populasi  manusia  kondisi  ini  menyebabkan  penggunaan  tanah  semakin meningkat. Hal ini menyebabkan masalah yang diakibatkan tanah juga meningkat. Islam menganjurkan seseorang memiliki tanah dan mermanfaatkannya.
Menurut  menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN),  Sofyan Djalil, mencatat pada 11 juni 2021 baru sekitar 70 juta bidang  tanah yang bersertifikat. Dan Kementrian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN),  Yulia  Yulia  Jaya  Nirmawati,  8 Febuari  2022  telah  mendaftarkan  lebih  dari  79  juta  bidang  tanah  di  seluruh  Indonesia  atau  tepatnya 79.191.671.  juta  melalui  program  pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Akan  tetapi  saat  ini banyak  manusia  yang  menyalahgunakan tanah  seperti  tidak  mensertifikatkan tanahnya  dan  melebihkan tanahخyangخbukanخhakخmilik.خAllahخSubhanahuخwaخta’alaخberfirmanخdalamخsuratخAlخBaqarah ayat 188:

## خِل ِا ى َْيَمَيْ ًِ خْلَقِاى ِيْاِى خْلَقِهْيِْ خَا َْمِاْامَْ ى ْيَاْدًَ ِا خَمِنَْ اِاَى خَْمُقَنْاى ى ْيَمَيْ ِوَا مَكْي َكِه خِّْنَا خَاى ِيْاِى خ َنمُهاى خَلْاَ ْلمَْ خْلَوِْْى ِا خِح ْيَنِمْمًِ
Terjemah : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  para  hakim  dengan  maksud  agar  kamu  dapat  memakan  sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Kementrian Agama RI 2007c)
Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum- hukum Islam mengenai tanah dalam  kaitannya  dengan  hak  kepemilikan  (milkiyah),  pengelolaan  (tasharruf),  dan  pendistribusian (tauzi’).خMilkiyahخartinyaخhakخmilikخhukumخIslamخmengakuiخadanyaخhakخkepemilikanخmanusia,خmeskipunخ hak  itu  hanya  terbatas  pada  legalitas  pengelolaan  dan  pemanfaatannya  sesuai  dengan  ketentuan - ketentuanخ yangخ ditetapkanخ syari’خ (Allah)خ sebagaiخ pemilikخ sebenarnya.  Tanah  bukan  hak  milik  ini dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Sebab  orang  yang  mengambil  hak  orang  lain  akan  dapat kesengsaraan di hari kiamat sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW :
خِِّْْ خِائشمِْ خِض َي َِ خَهُ مِنْهِْ : خُحَِّ خِا ْيَل َِ خَهُ خُاَِّا خَهُ خَلْيِمِْ خِلُمِل ِا خِامَِ : خِِّْا خِلِمَِ خِديَ خِكْاٍَ خَِِّا خَلََِنيَِّْق َْ ى خِّْ َا خَْْال خِِّيي ََِّ. (خُتِفُوَا خَليِمِْ
DariخAisyahخradhiallahu‘anha,خbahawasanyaخRasûlullâhخSAWخbersabda:خ“Barangsiapaخyangخmenganiayaخ mengambil tanpa izin pemiliknya seukuran kirakira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi sebagai siksanya pada hari kiamatخnanti.”خ(Muttafaqخ‘alaih)
Hadits  diatas  menjelaskan  tidak  boleh  seseorang  mengambil  tanah  bukan  haknya  walaupun sejengkal dan akan mendapatkan pembalasan di hari kiamat nanti.
Seiring  berjalanya  waktu,  semakin  banyak  pula  fenomena  menggunakan  tanah  masyarakat  yaitu menggunakan trotoar, trotoar merupakan bagian dari jalan. Bagian -bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian,dll. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Salah satunya fenomena ini terdapat di Padasuka Kota Cimahi. Dalam praktiknya, penelitian menemukan permasalahan yang mungkin sudah menjadi hal yang  lumrah  dalam  penggunaan  tanah  pemerintah  sehingga  mengganggu  ketertiban  umum.  Terdapat  3 rumah  di  daerah  padasuka  yang  melebihkan  lahannya  menggunakan  tanah  pemerint ah  menggunakan trotoar jalan. Sehingga membatasi dengan cara memberi pagar.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Ketertiban  Umum,  hal-hal yang  diatur  berkaitan  dengan  pokok  penelitian  ini  adalah:  tentang  Ketertiban  Umum  yang  dijel askan pada  pasal  13  antara  lain  yang  berbunyi,  setiap  orang  dilarang  :   a.  berjualan  dijalan,  trotoar,  jembatan  6 penyebrangan orang, pinggir rel kereta, bantaran sungai, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  fenomena  di  Padasuka,  rumah  yang  menggunakan  tanah pemerintah  ini  menggunakan  trotoar  jalan  yang  dimana  trotoar  jalan  ini  diperuntukan  untuk  pejalan kaki.  Dikhawatirkan  menjadi contoh  kepada  masyarakat lain sehingga fenomena ini  menjadi fenomena yang dilumrahkan oleh masyarakat lain.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  penelitian  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “خTinjauanخFikihخMuamalahخdanخPeraturanخDaerahخterhadapخPenggunaanخTanahخHakخMilikخPemerintah”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini sebagaiخ berikut:خ “Bagaimanaخ praktikخ penggunaanخ tanahخ milikخ pemerintahخ diخ Padasuka?”خ selanjutnyaخ tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut; (1) Untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena ini.  (2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  hubungan  pemerintah  setempat  dengan  masyarakat  (3)  Untuk mengetahui  digunakan  untuk  apa  penggunaan  tanah  ini.  (4)  Untuk  mengetahui  berapa  luas  tanah  yang digunakanya. (5) Untuk mengetahui apa hasil dari peringatan pemerintah  setempat..
Rumusanخmasalahخkeduaخyaituخ”BagaimanaخtinjauanخperaturanخdaerahخkotaخCimahiخnomorخ9خtahunخ 2021خ pasalخ 13خ terhadapخpenggunaanخ tanahخ milikخ pemerintah?”.خ selanjutnyaخtujuanخ dalamخ penelitianخ iniخ sebagai  berikut;  (1)  Untuk  mengetahui  tinjauan  peraturan  daerah  terhadap  fenomena  ini.  (2)  Untuk mengetahui  ketertiban  umum  di  kota  Cimahi.  (3)  Untuk  mengetahui  panduan  apa  saja  yang  harus diberikan  pada  masyarakat  tentang  ketertiban  umum.  (4)  Rumusan  masalah  ketiga  yaitu:  Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan tanah milik pemerintah?
Selanjutnya  tujuan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  mengetahui  tinjauan  fikih muamalah terhadap fenomena ini. (2) Untuk mengetahui fenomena ini termasuk kedalam perbuatan apa. (4) Untuk mengetahui sah atau tidaknya fenomena ini terjadi.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian. (Lexy J Moleong 2010)
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan penelitian lapangan peneliti melihat secara langsung fenomena yang terjadi terdapat 3 rumah yang menggunakan tanah bukan hak miliknya, dengan luas  kurang  lebih  1  meter.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari tangan pertama. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan objek penelitian serta dokumentasi. (Husein Umar 2010)  Data  primer  dalam  penelitian  ini  meliputi;  (1)  Hasil  wawancara  dengan  ketua  RT  07  Padasuka dan 1 orang masyarakat. (2) Foto dan dokumen berupa catatan berapa tanah yang terpakai.
Data  sekunder  Data  yang  tidak  langsung  diperoleh  dari  subjek  penelitiannya.  Sumber  data sekunder  bisa  didapat  dari  dokumen-dokumen,  buku-buku  fikih  muamalah,  dll  yang  masih  relevan dengan  masalah  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  merupakan  data  pendukung.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi;  (1)  Buku-buku  fiqh  muamalah,  jurnal-jurnal,  skripsi  yang berkaitan dengan penelitian. (2) Internet yang berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan tanah bukan hak milik.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  observasi,(Imam  Gunawan  n.d.)  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis kualitatif  deskriptif.  Menggunakan  pola  pikir  induktif.  Dalam  hal  ini  peneliti  menganalisis  data dilapangan dengan model Miles and Huberman yakni aktifitas analisis dat a kualitatif dilakukan dengan tiga  langkah  pengolahan  data,  yakni  reduksi  data  (data  reduction),  penyajian  data  (data  display),  dan penarikan kesimpulan (verification). (Syofian Siregar 2010)

## C. Hasil dan Pembahasan

## Praktik Penggunaan Tanah Pemerintah di Padasuka
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  praktik  terhadap  fenomena  yaitu  penggunaan  tanah pemerintah  di  Padasuka.  Terdapat  3  rumah  di  Padasuka  kota  Cimahi  yang  telah  melakukan  penggunaan tanah pemerintah yaitu menggunakan bahu jalan atau trotoar, trotoar merupakan bagian dari jalan. Bagian- bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan  meliputi  badan  jalan,  saluran  tepi  jalan.  Ruang  manfaat  jalan  hanya  diperuntukkan  bagi  median, perkerasan  jalan,  jalur  pemisah,  bahu  jalan,  saluran  tepi  jalan,  trotoar,  lereng,  ambang  pengaman, timbunan  dan  galian,  gorong-gorong,  perlengkapan  jalan,  dan  bangunan  pelengkap  lainnya.  Demikian yang digunakan oleh 3 rumah ini yaitu trotoar.
Rumah  ke  1,  rumah  pertama  yaitu  melebihkan  tanah  atau  menggunakan  bahu  jalan  untuk memperluas wilayah tempat makan atau resto, tempat makan yang terletak di halaman rumahnya, dan itu tampak  jelas  dari  pinggir  jalan  rumah  tersebut  lebih  condong  ke  depan  dari  rumah  yang  lainya/rumah
pinggirnya.  Saat  ini  bahu  jalan  di  pagar  dan  ditembok  dijadikan  tempatnya  orang  yang  makan  di  resto tersebut di dalamnya terdapat banyak meja dan kursi.
Rumah  ke  2  dan  ke  3,  kedua  rumah  ini  melebihkan  lahan  dan  menggunakannya  untuk  halaman rumah, yang terlihat lebih condong ke depan, dan terlihat jelas 2 rumah tersebut melebihkan lahanya tidak sejajar dengan rumah sampingnya. Rumah ke 2 saat ini lahan digunakan untuk lahan parkir rumah pribadi, di depan rumah tersebut terdapat pedagang yang menjual ayam chicken dan keripik dengan menggunakan gerobak lokasi rumah 2 ini berdekatan dengan jembatan sehingga jalan ramai banyak orang yang berlalu lalang sehingga menjadi kesempatan untuk berjualan di wilayah tersebut.
Rumah ke 3 ini lahan yang sangat terlihat jelas condong ke jalan tidak sejajar dengan benteng rumah sebelah, terdapat warung yaitu masyarakat pendatang di sebelah rumah 3 ini. Warung ini terdapat warung sembako  dan  sebelah  lagi  konter  pulsa.  Kedua  warung  tersebut  masyarakat  pendatang  yang  tidak mengetahui fenomena tentang penggunaan bahu jalan tersebut.
Ketiga  rumah  ini  kurang  lebih  8  tahun  sudah  menggunakan  trotoar,  dan  sudah  banyak  perubahan pada selama 8 tahun ini di daerah Padasuka salah satunya jalan menjadi ramai, sudah banyak masyarakat pendatang.  Sudah  banyak  terjadi  pergantian  masyarakat,  yang  dimaksudnya  ialah  sudah  banyak masyarakat pendatang dan masyarakat lama yang berpindah tempat tinggal ke wilayah lain sehingga  tidak banyak  masyarakat  pendatang  mengetahui  fenomena  ini.  Dengan  demikian  masyarakat  baru  tidak mengetahui permasalahan ini seperti penjaga warung sembako dan konter pulsa yang berada pada lokasi 3, wilayah ini tidak seramai seperti saat ini, perubahan wilayah ini yaitu :
Pembuatan jembatan, selesainya pembuatan jembatan, wilayah ini menjadi ramai dan menjadi jalan hidup  yang  dimaksud  jalan  hidup  yaitu  jalan  yang  tidak  pernah  sepi,  jalan  yang  diketahui  oleh  banyak masyarakat  dan  banyak  masyarakat  yang  melewati  jalan  tersebut.  Jalan  ini  juga  menghubungkan  jalan yang bertujuan ke rumah sakit, stasiun, dan 2 perguruan tinggi, 2 sekolah dasar. Dengan demikian jalan ini menjadi  jalan  yang  hidup  dan  ramai.  Selain  itu,  jalan  ini  sempat  menjadi  jalan  yang  sepi,  hening  di kelilingi  banyak  pepohonan  dan  tumbuhan  sehingga  membuat  wilayah  ini  menjadi  wilayah  yang  adem, segar,  dan  hening  tidak  banyak  terdengar  suara  kendaraan.  Saat  ini,  masih  tersisa  pepohonan  yang  tidak ditebang dan masih membuat wilayah ini tetap teduh.
Tempat  perdagangan,  peluang  menjadi  tempat  untuk  berdagang  sangat  banyak  karena  jalan  yang ramai, jembatan yang sudah dapat digunakan, tempat berjualan yang sudah banyak dibuat seperti terdapat beberapa  rumah  toko  yang  bersampingan  sehingga  membuat  banyak  peluang  orang  untuk  sewa  tempat. Didukung oleh pemerintah setempat untuk melakukan perdagangan di hari selasa pagi yang bertempat di sebelah  kantor  kelurahan  Padasuka  yang  berbentuk  lapangan  luas  terdapat  pagar  yang  panjang  sehingga pembuat  akses  jual  beli  dapat  tertata  dengan  baik  dan  aman.  Dari  yang  mulai  pedagang  sayuran,  ayam potong, makanan sudah jadi, tempat bermain anak kecil. Adapun diluar lapangan yang bertempat di toko, rumah  toko,  dan  gerobak.  Sepanjang  jalan  wilayah  Padasuka  dipenuhi  dengan  pedagang.  Dan  ada beberapa masyarakat pendatang mencari mata pencahariannya di wilayah ini dengan cara berdagang.
Masyarakat  sekitar  yang  sudah  lama  tinggal  lebih  dari  10  tahun  mengetahui  fenomena  ini, mengetahui  teguran  dari  ketua  RT  untuk  tidak  menggunakan  bahu  jalan  karena  akan  ada  pembuatan jembatan. Rumah yang  menggunakan bahu jalan berjumlah 3 rumah yang diketahui oleh 63 ketua RT. 3 rumah  ini  terlihat  juga  dari  dinding  rumah  yang  condong  ke  depan  dari  rumah  samping-sampingnya. Fenomena  ini  terjadi  karna  wilayah  ini  pada  8  tahun  ke  belakang  banyak  masyarakat  yang  memiliki jabatan  kekuasaan  maka  terjadilah  penggunaan  bahu  jalan  hingga  saat  ini.  Ketua  RT  sudah  memberi teguran  untuk  merubah  dan  mengembalikanya  ke  semula.  Tidak  diharapkan  oleh  ketua  RT  dan  warga setempat ini tidak jadi adat atau contoh pada masyarakat lain yang berada pada wilayah ini dan wilayah lain.
Setelah  melakukan  wawancara  dengan  pihak  ketua  RT  dan  1  orang  warga  sekitar  di  Padasuka mengenai penggunaan tanah bukan hak miliknya yaitu penggunaan bahu jalan yang dilakukan, bersamaan dengan itu penulis juga melakukan observasi dan melakukan wawancara dilanjut dengan ketua RT dan 1 orang  warga  sekitar.  Ketua  RT  tersebut  bernama  bapak  Taufik  dan  bapak  Haris  Munandar  yang diwawancara oleh penulis pada hari selasa tanggal 10 juli 2022. Berikut argumentasi dari dua orang tersebut.
Ketuaخ RT,خ “Ketuaخ RTخ “Kesanخ sayaخ terhadapخ fenomenaخ iniخ terjadi,خ selamaخ sayaخ mempunyaiخ kedudukan jabatan sebagai ketua RT yang belum lama ini, terdapat beberapa hal yang sudah saya jalankan sebagai  tugas  ketua  RT,  salah  satunya  pada  fenomena  ini  yaitu  menegur  pengguna  bahu  jalan  yang dilakukan  masyarakat  sini  dan  seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  masyarakat  sini,  dengan  cara  memberi peringatan  bahwa  prilaku  tersebut  tidak  baik  dilakukan  dan  meminta  kepada  pelaku  untuk  segera diperbaiki agar tidak diikuti oleh masyarakat lain. Namun tidak cukup sampai disini aja, saya akan selalu menghimbau  pada  fenomena  ini  karna  ini  adalah  salah  satu  tanggung  jawab  dan  tugas  saya.  Ketika  ini terjadi keadaan jalan yang belum ramai pada jaman dulu sehingga tidak banyak orang yang melihat secara langsung  fenomena  ini,  sayangnya  wilayah  ini  sudah  ramai  dan  terlihat  rumah  yang  condong  kedepan tidak  sejajar  dengan  rumah  di  samping-sampingnya  membuat  saya  sedikit  khawatir  banyak  masyarakat mengetahui  fenomena  ini.  Saya  yakin  pelaku  melakukan  fenomena  ini  paham  atas  apa  yang  diperbuat karna  tidak  lain  dari  orang-orang  yang  terpilih  memiliki  jabatan  dan  mengerti  asas  hukum,  akan  tetapi fenomena ini sudah terjadi 8 tahun lamanya dan banyak masyarakat pendatang tidak mengetahui fenomena ini, maka seperti tidak ada fenomena ini terjadi. Harapan saya dengan adanya teguran dari saya bisa membuat pengguna bahu jalan membenarkannya sehingga fenomena ini selesaiخtidakخadaخlagiخpermasalahan.”
HarisخMunandar,خ“Pendapatخsayaخselakuخmasyarakatخdiخwilayahخiniخmengenaiخfenomenaخpenggunaanخ tanah  bukan  hak  milik  atau  penggunaan  bahu  jalan  yang  terlihat  jelas  pada  3  rumah  yang  sudah masyarakat lama/local mengetahui fenomena ini terjadi sudah lama sehingga masyarakat pendatang tidak banyak mengetahui tentang fenomena ini terjadi di wilayahnya. Telah dilakukan peringatan untuk 3 rumah ini akan tetapi belum ada hasil. 3 rumah ini menggunakan bahu jalan dengan kurang lebih 1 meter. Hal ini tersebut membuat saya bingung terkait terguran yang sudah dilakukan dan tidak menghasilkan apapun. Hal tersebut kadang membuat saya bingung ketika mereka mempunyai kedudukan jabatan kekuasaan dan tidak mencontohkan yang baik pada masyarakat sehingga saat ini blum ada perubahan atau pembongkaran lahan yang bukan hak miliknya. Menurut saya ini harus diberi teguran yang lebih tegas oleh ketua RT setempat dan menjadi perhatian khusus agar penggunaan bahu jalan ini dapat diminimalisir sebaik mungkin.”
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  telah  saya  lakukan  dalam  praktik  penggunaan  tanah pemerintah  di  Padasuka.  penulis  menemukan  permasalahan  terkait  penggunaan  tanah  pemerintah,  dilihat dari  sebabakibat  yang  ditimbulkan  dari  kedudukan  jabatan  yang  disalahgunaakan  dan  jalanan  ramai sehingga  dikhawatirkan  banyak  masyarakat  lain  mengetahui  tentang  fenomena  ini.  Hal  tersebut  juga dibenarkan  oleh  pak  Haris  selaku  masyarakat  sekitar,  bahwasanya  memiliki  kedudukan.  jabatan  bisa disalahgunakan sehingga membuat akibat yang sulit diperbaiki, menimbulkan sifat tidak baik.
Dilihat dari permasalahan tersebut prilaku tidak baik menggunakan lahan bukan hak miliknya yaitu menggunakan  lahan  trotoar  jalan  untuk  kepentingan  pribadi.  Karena  bahwasannya  ketentuan  dalam  al- Qura’anخsuratخAl-Baqarah ayat 188 menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil itu tidak sah. Dan dilarang pada peraturan daerah kota Cimahi pasal 13 dan dimengerti oleh seluruh masyarakat kota Cimahi.

## Tinjauan  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  No.  9  Tahun  2021  terhadap  Penggunaan  Tanah Pemerintah di Padasuka
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Ketertiban  Umum  pasal  13. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan  kesibukan  dalam  bekerja  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  seluruhnya  yang berjalan  secara  teratur  sesuai  hukum  dan  norma-  norma  yang  ada.  Sedangkan  praktik  penggunaan  tanah pemerintah ini  menggunakan  trotoar jalan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  dimana ini  bukan  haknya  dan fenomena ini  mengganggu  kenyamanan  untuk  pejalan  kaki,  yakni penggunaan trotoar  yang  berhubungan dengan  ketertban  umum  yang  bertujuan  untuk  mengambilmanfaat  dari  trotoar  tersebut.  Dalam  fenomena ini memerlukan panduan penerapan peraturan daerah agara mengimpementasikan ketertiban umum ini.
Dalam  kegiatan fenomena ini menggunakan trotoar. Trotoar adalah lahan pemerintah yang dimana disebut fasilitas pendukung. Yang dimana telah di jelaskan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2021 pasal  13 bahwasanyaخdidalamnyaخterdapatخkataخ“dilarang”خyangخartinyaخtidakخboleh.خSehinggaخjikaخmelanggarخkataخ dilarang  maka,  melanggar  peraturan  yang  sedang  berlaku  yaitu  tentang  ketertiban  umum  yang  dimana
sudah  dibuat  oleh  pemerintah  kota.  Peraturan  daerah  bertugas  untuk  mengawasi  dan  menyelesaikan permasalahpermasalahan  yang  terjadi  di  kota  Cimahi.  Dengan  demikian  peraturan  daerah  kota  Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum di  Padasuka  akan  tetapi  peraturan  daerah  tidak  hanya  diimplementasikan  di  wilayah  Padasuka  saja  akan tetapi  di  seluruh  Kota  Cimahi.  Jika  di  analisis  berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.9  Tahun  2021  tentang Ketertiban Umum maka fenomena ini adalah fenimena melawan hukum, yaitu melawan peraturan daerah yang sedang berlaku.
Analisis terhadap Penggunaan Tanah Milik Pemerintah, pada fenomena ini yaitu penggunaan tanah milik  pemerintah  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  3  rumah  ini  merupakan  bentuk  dari mengganggu  ketertiban  umum  dalam  peraturan  daerah  kota  Cimahi,  di  sebutkan  pada  Peraturan  Daerah No.9 Tahun 2021 pasal 13, dalam praktiknya masyarakat telah melakukan trotoar jalan untuk kepentingan pribadinya yaitu menggunakan tanah atau lahan trotoar, sehingga mengganggu kenyaman orang yang akan berjalan kaki pada wilayah tersebut. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2021 pasal 13 terhadap fenomena penggunaan trotoar yang dilakukan, bahwa penggunaan trotoar ini digunakan tidak sesuai 67 dengan apa yang seharusnya digunakan. Dan masyarakat menggunakan lahan pemerintah yaitu trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Ini merupakan mengganggu ketertiban umum yang mana pemerintah telah menjelaskan apa itu tentang ketertiban umum.
Anilisis tentang Ketertiban Umum, setiap orang pasti memiliki rasa aman tentran dalam kehidupan, pemerintah membuat peraturan apa saja yang di larang demi kenyaman dan ketentraman dalam kehidupan. Ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan  yang  tentram,  damai,  aman,  tenang,  dan  terbebas  dari  gangguan yang  menimbulkan  kekacauan  dan  membuat  kesejahtreaan  pada  masyarakat  hilang.  Salah  satunya pemerintah mengatur ketertiban umum salah satunya di Peraturan Daerah yang dimana Peraturan Daerah ini berlaku. Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum No.9 Tahun 2021.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dipembahasan  sebelumnya.  Dalam  fenomena  ini  telah  melaksanakan pelanggaran dalam ketertiban umum yang telah dilakukan oleh maysrakat di wilayah Padasuka, dan terjadi pada  3  rumah  yang  mula  8  tahun  yang  lalu  melebihkan  lahan  rumahnya.  Namun  difenomena  ini pemerintah setempat masih mentoleransi tanpa ada hasil dari teguran. Hal ini terjadi karena fenomena ini sudah lama terjadi,  ditambah  dengan  banyaknya  masyarakat  pendatang  yang  tidak  mengetahui  fenomena tersebut.  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  permasalahan  tersebut  membuat  ketidaknyaman  dana  ketidak sesuaian dengan ketertiban umum yang terlah dibuat oleh Peraturan Daerah.
Analisis terhadap Ketentuan Trotoar Milik Pemerintah, pasal 45 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  salah  satunya  meliputi  trotoar.  Salah  satu yang  diambil  manfaatnya  dari  trotoar  adalah  untuk  para  pejalan  kaki.  Dengan  demikian  fenomena  ini menggunakan  lahan  milik  pemerintah  karena  trotoar  merupakan  fasilitas  pendukung  penyelenggaraan yang nama telah disebutkan pada lalu lintas dan angkutan jalan. Terdapat pelebihan tanah yang sehingga menggunakan trotar dan terlihat rumah tersebut lebih condong ke depan.
Analisis  ketentuan  Penggunaan  Tanah  Milik  Pemerintah  yang  Dilakukan  Oleh  Masyarakat,  dalam fenomena  ini  penggunaan  tanah  pemerintah  yaitu  trotoar  jalan  yang  dimanfaatkan  oleh  kepentingan pribadi  sifatnya  dan  tidak  sama  sekali  dipake  oleh  kepentingan  umum  dan  tidak  menggunakan  apa  yang seharusnya manfaat dari benda tersebut, jika terdapat peraturan pada kota tersebut ini dinamakan melawan hukum, kerugian untuk pejalan kaki, kesalahan. 3 rumah ni terjadi pada wilayah yang sama dan dilakukan pada  8  tahun  lalu  diakibatkan  masing-masing  pelaku  memiliki  kekuasaan  pada  jaman  dahulu,  sehingga timbullah sifat bathil yang dimana hingga saat ini belum melakukan pengembalian lahan pemerintah yang mereka gunakan. Perbuatan ini tidak hanya perbuatan yang tidak baik. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan  hukum  adalah  pada  kaidah  hukum  tertulis  maupun  kaidah  hukum  tidak  tertulis  yang  hidup  di masyarakat seperti kepantasan atau kepatutan. Kesalahan adalah ada kesalahan yang sengaja atau kelalaian.

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Tanah Pemerintah di Padasuka
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tinjauan  fikih  muamalah  terhadap  orang  yang menggunakan  tanah  bukan  hak  miliknya.  Pada  dasarnya  pemilik  tanah  yang  hakiki  adalah  Allah  Swt.
Manusialah  yang  memproses,  mengolah  dan  menggunakan.  Ketika  jaman  Nabi  prioritas  pemilik  tangan pertama tanah yaitu pemerintah, lalu diperbolehkan untuk individu.
Kepemilikan adalah hal yang terus-menerus ada sampai terlihat sebagai salah satu aspek kebutuhan paling  mendasar  pada  kebutuhan  manusia, sehingga  tidak  sering juga  terjadi permasalahan,  konflik  yang disebabkan  oleh  hak  milik.(Rahman  n.d.)  Suatu  hubungan  antara  manusia  dan  harta  berbeda,  dapat diartikan sebagai suatu yang dimiliki, maksudnya jika tanah itu miliknya maka, artinya tanah itu milik dia atau  milik  kepemilikanya.  Allah  adalah  pemilik  mutlak  yang  ada  di  muka  bumi.  Kepemilikan  manusia hanya bersifat relatif, untuk mengelola, memanfaatkan seperti yang terdapat pada ketentuannya.
Dalam  memperoleh  hak  milik  ini  dan  penggunaanya,  tidak  diperbolehkan  keluar  dari  batasan- batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, dan tidak boleh sampai menggangu hak milik orang lain. Apabila  ini  terjadi  dan  hak  milik  orang  lain  terganggu,  maka  jadi  kewajiban  dan  tugas  pemimpin  atau pememerintah  setempat  untuk  mengingatkan,  memberi  teguran  kepada  orang  yang  tersebut.  Islam memberi  kebebasan  kepada  pemilik  individu  untuk  mentasharufkan  hartanya,  akan  tetapi  Islam  juga memberi  wewenang  kepada  pemimpin  atau  pemerintah  untuk  melakukan  campur  tangan  kepada  pemilik harta individu tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh ketua RT telah memberi teguran dan peringatan kepada pengguna bahu jalan dan ikut campur tangan pada permasalahan fenomena ini. Karena Allah telah mewajibkanخ amarخ ma’rufخ nahiخ mungkarخ (tegakkanخ yangخ benarخ danخ melarangخ yangخ salah).خ Syariatخ Islamخ juga  tidak  membenarkan  mengambil  hak  orang  lain.  Hal  ini  dilarang  padaخ Qur’anخ suratخ al-Baqarah  ayat 188 dan (An-Nisa(4)29)
“Wahaiخorangخ-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepada-Mu”
Tafsir  (An-Nisa(4)29),  ayat-ayat  yang  lalu  berbicara  tentang  hukum  pernikahan,  sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut  berbicara  tentang  bagaimana  manusia  beriman  mengelola  harta  sesuai  dengan  keridaan  Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak  sesuai  dengan  tuntunan  syariat,  kecuali  kamu  peroleh  harta  itu  dengan  cara  yang  benar  dalam perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu  yang  tidak  melanggar  ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh 71 orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.
Terdapat dalil larangan tentang berbuat dzalim pada sebidang tanah juga pada hadist Rasulullah: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Tholhah bin 'Abdullah bahwa 'Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya  bahwa  Sa'id  bin  Zaid  radliallahu  'anhu  berkata,  aku  mendengar  Rasulullah  shallallahu'alaihi wasallam  bersabda:  "Siapa  yang  pernah  berbuat  aniaya  terhadap  sebidang  tanah  (di  muka  bumi  ini)  maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi".
Di dalam Islam hak milik sangat berarti dan dihargai. Kepemilikan adalah hak milik sempurna (Milk al-Tam)  yaitu  kepemilikanya  yang  tampak  pada  benda  dan  manfaat  dari  benda  tersebut.  Hak  milik  ini diberikan kepada pemiliknya untuk mengelolanya, sehingga tidak ada campur tangan orang lain.
Hak  atas  tanah  dialihkan  jika  hak  tanah  tersebut  dipindahtangankan  dari  pemegang  hak  selaku subjek  hukum  ke  pihak  lain  dengan  perbuatan  sengaja  karena  memiliki  tujuan  agar  pihak  lain  tersebut memperoleh hak atas tanah yang dialihkan. Dikatakan bahwa tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Capital  Asset  tanah  merupakan  awal  modal  dalam  pembangunan  dan  Social  Asset  tanah  merupakan sebagai wahana keutuhan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup. Gambaran pengelolaan tanah dalam Islam  dapat  dilihat  dari  praktik-praktik  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  serta  para  sahabat  dalam pemerintahan masing-masing.
Dalam  fenomena  ini  penggunaan  trotoar  jalan  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi, fenomena  ini  salah  satunya  menggangu  kenyamanan  orang  lain  untuk  kejalan  kaki  yang  tidak
mempunyai tempat untuk berjalan, yang di nama ini adalah perbuatan dzolim, perbuatan bathil. Semua perbuatan yang kita buat di dunia maka akan ada balasanya di akhirat termasuk perbuatan penggunaan trotoar  pemerintah.  Islam  telah  mengajarkan  untuk  selalu  memohon  ampun  kepada  Allah  Swt  dengan cara bertaubat dan mohon ampun.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  beberapa  hasil  penelitian sebagai  berikut;  (1)  Dalam  praktik  penggunaan  tanah  pemerintah  di  Padasuka  yaitu  menggunakan  trotoar jalan  yang  dimana  di  wilayah  Padasuka  ini  terdapat  3  rumah  yang  menggunakan  trotoar  jalan  untuk kepentingan  pribadi  fenomena  ini  sudah  terjadi  lamanya  8  tahun  lalu  hingga  saat  ini.  1  rumah  yang digunakan  untuk  resto,  dan  2  rumah  digunakan  untuk  halaman  rumahnya.  Dengan  demikian  saat  akan dibuatnya  jembatan  Padasuka  yang  dekat  dengan  3  rumah  tersebut  bahawasanya  pemerintah  setempat memberi  peringatan  (ketua  RT)  dan  hingga  saat  ini  belum  mengembalikan  trotoar  tersebut  dan  dari  hasil peringatan pemerintah setempat belum ada hasil dan wilayah Padasuka sudah padat penduduk. Objek yang mengganggu  ketertiban  dan  kenyamanan  masyarakat  sekitar  yaitu  penggunaan  trotoar jalan  yang  digunkan untuk  kepentingan  pribadi.  Kemudian  jika  dilihat  dari  objeknya  praktik  tersebut  juga  dapat  disebut mengganggu  ketertiban  umum,  yang  dimana  pekalu  fenomena  telah  mengambil  yang  bukan  haknya  dan menggangu  untuk  pejalan  kaki,  pejalan  kaki  hanyan  mengambil  manfaat  dari  trotoar  tersebut.  (2)  Dalam fenomena  ini  masyarakat  memperlukan  pantauan  tentang  ketertiban  umum  demi  kemaslahatan  bersama. Tinjauan  peraturan  daerah  kota  Cimahi  terhadap  penggunaan  trotoar  jalan  bahwasanya  masyarakat  kota Cimahi  74  memerlukan  panduan  dalam  rangka  mengimplementasikan  peraturan  daerah  terkait  ketertiban umum.  Oleh  sebab  itu  adanya  pemerintah  kota  yang  bertugas  untuk  mengawasi  aktivias  terkait  ketertiban umum  No.9  Tahun  2021  pasal  13.  Pemerintah  Kota  Cimahi  merupakan  pemerintah  yang  memebentuk peraturan  daerah  yang  telah  dispakati  dan  berlaku  pada  waktunya.  Untuk  peraturan  daerah  sendiri  terlah diatur  oleh  peraturan  daerah  Nomor.9  tahun  2021  pasal  13  yang  dimana  didalamnya  tentang  ketertiban umum.  Salah  satunya  menggunakan  trotoar  jalan  yang  milik  pemerintah  digunakan  untuk  kepentingan pribadi.  (3)  Tinjauan  fikih  muamalah  terhadap  penggunaan  tanah  pemerintah  adalah  tidak  diperbolehkan karena  keluar  dari  batasan-batasan  yang  sudah  ditentukan  oleh  syariat  Islam,  dan  tidak  boleh  sampai menggangu hak milik orang lain dan masyarakat umum. Islam memberi kebebasan kepada pemilik individu untuk  mentasharufkan  hartanya,  akan  tetapi  Islam  juga  memberikan  wewenang  kepada  pemimpin  atau pemerintah  untuk  melakukan  campur  tangan  kepada  pemilik  harta  individu.  Allah  telah  mewajibkan  amar ma’rufخnahiخmungkarخ(tegakkanخyangخbenarخdanخmelarangخyangخsalah).

## Daftar Pustaka
Dass.خ1995.خ“PengertianخTanahخSecaraخUmum.”خ6.
Husein Umar. 2010. Desain Penelitian Manajemen Strategik : Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi,Tesis Dan Praktek Bisnis . Jakarta: rajawali pers.
Imam Gunawan. n.d. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik . Jakarta: PT Bumi Aksara.
KBBI.خ2021.خ“KBBIخLektur.”
Kementrian Agama RI. 2007a. Qur’anidea Latifah . Bogor: sygma.
Kementrian Agama RI. 2007b. Quranide Latifah . Bogor: sygma.
Kementrian Agama RI. 2007c. Quranidea Ltifah . sygma.
Lexy J Moleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
Rahman, Masduha Abdur. n.d. Pengantar Dan Asas-Asas Fiqih Muamalah . surabaya: Biro Pengembangan PerpustakaanخdanخPenerbitanخFakultasخSyari’ah.
Syofian Siregar. 2010. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian . Jakarta: Raja Grafindo Persada.