## Komunikasi Organisasi Dinas Kesehatan dalam Program Eliminasi Malaria
Sihabuddin 1 , Widodo Muktiyo, Sudarmo
b.sihabuddin@yahoo.co.id, muktiyo@yahoo.com, sudarmo63@yahoo.com
Abstrak
Latar belakang penelitian ini adalah kesuksesan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam program  eliminasi  malaria  sehingga  pada  tahun  2015  Provinsi  Jawa  Timur  mendapatkan sertifikasi  eliminasi  malaria  (kecuali  tiga  Kabupaten  namun  sudah  diusulkan).  Program eliminasi malaria adalah program untuk menghentikan penularan penyakit malaria setempat agar tidak menimbulkan semakin banyak korban, program ini dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan menganalisa  kewenangan,  spesialisasi/pengkhususan  dan  peraturan  komunikasi  organisasi antara  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur,  juga  untuk menggambarkan dan menganalisa pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam komunikasi organisasi pada program eliminasi malaria antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan format studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam  dan  metode  dokumenter.  Hasil  penelitian  bahwasanya  kesuksesan  program eliminasi  malaria  di  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  lepas  dari  pengorganisasian  yang  dilakukan dengan  tiga  komponen  yaitu  kewenangan,  spesialisasi/pengkhususan,  dan  peraturan  yang berjalan  sebagai  mana  mestinya.  Hal  ini  dikarenakan  kepatuhan  dan  pemahaman  semua komponen  pelaku  organisasi  program  eliminasi  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur terhadap komponen tersebut. Selain itu, dalam mengolah, memilih atau menyaring, dan menyimpan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilakukan dengan hati-hati oleh Dinas  Kesehatan  Provinsi  sebagai  induk  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur.
Kata Kunci : Kesehatan, Komunikasi, Malaria, Organisasi, Program

## Abstract
The background of this reasearch is the succeses of Provincial Health Office of East Java ini malaria elemination program that brings all districts/ cities at East Java obtain certification of malaria  elemination  in  2015  (except  the  tree  districts  but  it  has  been  proposed).  Malaria elimination program is a national program launched by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to stop the transmission of local malaria so that there is no more casualities. The purpose of this research is to describe and analyze the autority, specialization and regulation of organizayional communication between the Provincial Health Office and District/ City at East  Java,  as  well  as  to  describe  and  analyze  the  manufacture,  selection,  and  retention  of information  in  organizational  communication  between  the  Provincial  Health  Office  and District/  City  at  East  Java  in  the  malaria  elimination  program.  This  is  a  descriptive  and qualitative research that using interviews and documentary methods. The results of the reserch was the succes of malaria elimination program at East Java province cound not be separated from the organizing that carried out with three components which are authority, specialization, and regulations that runs as it should be. This is because of the compliance and understanding of all components of malaria elimination program organization at East Java Provincial Health
1 Korespondensi: Sihabuddin. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126, Telp. (0271) 663483.
Office of those components. Moreover, in manufacturing, selecting, and storing information from the District / City Health Office was done with great caution by thr Provincial Health Office as the centre of the District Health Office at East Java.
Keywords: Communication, Health, Malaria, Organization, Program

## Pendahuluan
Malaria  merupakan  salah  satu  wabah  penyakit  menular  dan  banyak menelan  korban  jiwa  di  seluruh  dunia.  Penyakit  malaria  sangat  mempengaruhi tingginya  kematian  bayi,  anak  balita,  wanita  hamil,  serta  dapat  menurunkan produktivitas manusia yang disebabkan anemia serta kejadian luar biasa (KLB). Setiap tahunnya,  lebih  dari  500  juta  manusia  terinfeksi  malaria  dan  lebih  dari  1  juta  di antaranya meninggal dunia.
Menurut catatan Kementrian Kesehatan RI (2010), di Indonesia terdapat 424 kabupaten endemis malaria dari 576 kabupaten yang ada, dan diperkirakan 45% penduduk Indonesia berisiko tertular malaria. Pada umumnya, lokasi endemis malaria adalah  desa-desa  yang  terpencil  dengan  kondisi  lingkungan  yang  tidak  baik,  sarana transportasi  dan  komunikasi  yang  sulit,  akses  pelayanan  kesehatan  kurang,  tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah serta perilaku hidup sehat yang kurang baik.
Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Antara lain, seperti  program  Menuju  Indonesia  Bebas  (eliminasi)  Malaria.  Program  eliminasi malaria ini adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah  geografis  tertentu.  Namun,  bukan  berarti  tidak ada  kasus  malaria  impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut. Karena itu, tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
Lebih  lanjut,  salah  satu  wilayah  yang  menjadi  target  eliminasi (pembebasan) malaria adalah  Provinsi Jawa Timur.  Dijadikannya Jawa Timur sebagai target  eliminasi  malaria  dikarenakan  adanya  kasus  penderita  malaria  di  beberapa wilayah  di  Jawa  Timur  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  meskipun  tidak  sebanyak  di beberapa  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Dengan  adanya  beberapa  kasus  penderita malaria ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berusaha merespons sehingga dari tahun ke tahun penderita malaria di wilayah ini semakin menurun.
Bukti  penurunan  kasus  penyakit  malaria  di  Jawa  Timur  yang  semakin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, bisa dilihat pada tahun 2013 jumlah kasus malaria  di  Jawa  Timur  sebanyak  1.070  orang  dan  angka  ini  turun  dari  tahun  2012 sebanyak 1.320 orang. Dari 1.070 penderita kasus malaria di Jawa Timur, Trenggalek menduduki peringkat yang tertinggi mencapai 155 orang, Kabupaten Malang sebanyak 134 orang dan Banyuwangi sebanyak 130 orang (Pemprov, 2015).
Pada  tahun  2014,  keberhasilan  Provinsi  Jawa  Timur  terus  mengalami peningkatan, di mana dari delapan Kabupaten/Kota menjadi 4 kabupaten yang belum mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria. Sehingga, pada tahun tersebut Provinsi Jawa Timur  telah  memperoleh  sertifikasi  eliminasi  malaria  dari  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  sebagai  bentuk  apresiasi  atas  keberhasilan  tersebut.  Pada  tahun 2015,  hanya  tinggal  tiga  Kabupaten  yang  belum  memperoleh  sertifikasi  eliminasi malaria, namun ketiga kabupaten ini telah diusulkan mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria. Jika hal ini tercapai maka target tahun 2015 sebagai provinsi yang mendapatkan sertifikasi malaria dapat tercapai.
Suksesnya program eliminasi malaria di Provinsi Jawa Timur disebabkan efektivitas  komunikasi  organisasi  yang  dilakukan  antara  Dinas  Kesehatan  Provinsi dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  serta  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki  peran  ganda  yaitu  tidak  hanya  berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi juga menjadi penghubung (berkoordinasi) antara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dengan pemerintah pusat (Kemenkes RI).
Dipilihnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian ini  karena  berperan  sentral  sebagai  penghubung  antara  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  dengan  Kementerian  Kesehatan  RI  dalam  menentukan Kabupaten/Kota  untuk  mendapatkan  sertifikasi  eliminasi  malaria  dari  Kementerian Kesehatan  RI.  Maka  dari  itu,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  sangat bertanggung jawab atas keberhasilan suatu daerah dalam mengeliminasi malaria. Sebab, kesuksesan  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  wilayah  provinsi  yang  tereliminasi  malaria ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotanya. Sedangkan kesuksesan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota sangat bergantung pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Dengan  ini,  sebagai  sebuah  organisasi  birokrasi  pemerintahan,  Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  manajemen  yang  jelas  untuk  mengatur jalannya koordinasi antara atasan dengan bawahan dengan tugas dan fungsi masing- masing yang turut mempengaruhi proses komunikasi organisasi di dalamnya. Hal ini termasuk  dalam  atau  untuk  pengolahan  informasi,  baik  itu  informasi  dari  dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi. Dalam program ini, Dinas Kesehatan Provinsi  membutuhkan  informasi  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  untuk membuat  kebijakan,  strategi,  perencanaan,  dan  sebagainya  untuk  semua  hal  yang berkaitan  dengan  program  eliminasi  malaria.  Untuk  pengolahan  informasi,  harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mana dalam hal ini juga membutuhkan manajemen di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sendiri.
Melihat dari fenomena tersebut, peneliti menggunakan pendekatan teori Menajemen  Weber  tentang  birokrasi  ( managerialism  and  Weber`s  theory  of  bureaucracy ). Dalam  Littlejohn  &  Foss  (2011)  dikemukakan  bahwa  dalam  teori  ini,  Weber memberikan  definisi  bahwa  sebuah  organisasi  merupakan  sebuah  sistem  kegiatan interpersonal  yang  memiliki  maksud  tertentu  yang  dirancang  untuk  menyelaraskan tugas-tugas  personal  atau  individu.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya kewenangan, spesialisasi/pengkhususan, dan peraturan.
Selain  itu,  karena  penelitian  ini  fokus  pada  pengolahan  informasi komunikasi  organisasi  yang  melibatkan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur,  maka  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  teori  proses  berorganisasi  ( the  process  of  organizing )  dari  Karl  Weick. Littlejohn & Foss (2011) menjelaskan bahwa teori tentang berorganisasi sangat penting dalam  bidang  komunikasi  sebagai  sebuah  dasar  bagi  pengorganisasian  manusia  dan memberikan  sebuah  dasar  pemikiran  untuk  memahami  bagaimana  manusia berorganisasi. Menurut Weick, semua informasi dari lingkungan sekitar bersifat samar- samar atau ambigu pada berapa tingkatan, dan kegiatan berorganisasi dirancang untuk mengurangi ketidakpastian. Untuk menghilangkan ketidakpastian memerlukan proses. Proses  untuk  menghilangkan  ketidakpastian  tersebut  merupakan  proses  yang
berkembang  dengan  tiga  bagian,  yaitu  mengolah  ( enactment ),  memilih  ( selection ),  dan menyimpan ( retention ).

## Tinjauan Pustaka

## 1. Komunikasi Organisasi
Menurut Pace & Faules (2001), komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.  Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam  suatu  lingkungan.  Menurut  Hardjana  (2016),  struktur  organisasi  terbentuk sebagai konsekuensi dari pembagian kerja dan merupakan struktur kewenangan yang menunjukkan hubungan saling ketergantungan antar seluruh elemen organisasi. Istilah struktur komunikasi diartikan sebagai saluran-saluran hierarkis yang digunakan untuk mengalirkan  pesan  komunikasi  organisasi,  yakni  garis-garis  kewenangan  yang menunjukkan keteraturan arus informasi mengalir ke seluruh organisasi. Arus pesan- pesan  komunikasi  formal  mengalir  melalui  garis-garis  kewenangan  hierarkis  dengan prinsip mata rantai berjenjang ( scalar chain ). Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi, arus pesan komunikasi mengalir melalui saluran struktur komunikasi formal ke empat arah, yaitu ke bawah, ke atas, ke samping, dan menyilang.
Lebih  lanjut,  struktur  komunikasi  organisasi  mempengaruhi  bentuk komunikasi  dalam  sebuah  organisasi.  Secara  umum,  bentuk  komunikasi  organisasi meliputi  dua  arus  atau  bentuk,  yaitu  arus  komunikasi  dalam  organisasi  meliputi komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal (Fajar, 2009). Selain bentuk komunikasi vertikal  dan  horizontal  dalam  komunikasi  organisasi,  terdapat  pula  komunikasi diagonal. Adapun menurut Hardjana (2016), komunikasi diagonal terjadi di antara dua orang yang berbeda jenjang kedudukan dalam struktur hierarkis dan berbeda divisi atau jalur fungsi.
Selain  itu,  menurut  Barnard  (1938:217),  komunikasi  mempunyai  dua fungsi dalam kegiatan organisasi, yaitu pertama, memotivasi atau memelihara semangat untuk  menyumbangkan  energi  kepada  organisasi.  Kedua,  untuk  memelihara konsistensi  tujuan  agar  arah  kegiatan  organisasi  tidak  menyimpang.  Artinya,  dalam mencapai  tujuan  organisasi  dibutuhkan  dua  jenis  komunikasi,  yakni  persuasi  dan
motivasi  karyawan  serta  koordinasi  dan  kontrol  sehingga  kesamaan  tujuan  tetap terpelihara. Dalam perkembangannya, fungsi komunikasi mencakup urusan yang lebih luas lagi tidak hanya terbatas pada fungsi motivasi dan koordinasi (Hardjana, 2016:138).

## 2. Manajemen dan Teori Birokrasi
Max  Weber  (1864-1920)  melahirkan  banyak  karya,  salah  satunya  adalah teori birokrasi. Ide Weber yang dikembangkan pada awal abad ke 20 itu, adalah bagian dari  apa  yang  sekarang  dikenal  dengan  “teori  organisasi  klasik”.  Weber  mencoba mengetahui  cara  terbaik  bagi  organisasi  dalam  mengatur  kerumitan  kerja  individu dengan maksud atau tujuan yang biasa terjadi (Littlejohn & Foss, 2011: 295). Dalam Littlejohn dan Foss (2011), Weber memberikan definisi bahwasanya sebuah organisasi sebagai suatu sistem kegiatan interpersonal yang memiliki tujuan tertentu dan didesain untuk  menyesuaikan  tugas-tugas  setiap  orang.  Hal  ini  tidak  bisa  dikerjakan  tanpa adanya  kewenangan,  spesialisasi/pengkhususan,  dan  peraturan.  Kewenangan  hadir bersamaan dengan kekuasaan, tetapi dalam organisasi, kewenangan harus “sah” atau disahkan secara formal oleh organisasi. Efektivitas sebuah organisasi tergantung pada tingkatan pemberi peraturan kekuasaan resmi ( legitimate power ) oleh organisasi. Dengan kata  lain,  para  manajer  memiliki  kekuasaan  bukan  karena  faktor  usia,  kecerdasan, bujukan, atau kekuatan fisik, tetapi karena organisasi memberikan otoritas.

## 3. Teori Proses Berorganisasi
Teori  proses  berorganisasi  yang  dikemukakan  oleh  Karl  Weick  sangat penting  dalam  keilmuan  komunikasi  sebab  teori  ini  menjadikan  komunikasi  sebagai dasar  bagi  pengorganisasian  manusia  dan  juga  memberikan  dasar  pemikiran  untuk memahami  bagaimana  manusia  berorganisasi.  Dalam  teori  ini  dijelaskan  bahwa organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi terbentuk oleh  aktivitas  komunikasi.  Maka  dari  itu,  lebih  pantas  dikatakan  “Berorganisasi” daripada  “Organisasi”,  sebab  organisasi  sendiri  merupakan  suatu  yang  dicapai  oleh manusia dengan proses komunikasi yang berkelanjutan. Ketika manusia berinteraksi sehari-hari,  kegiatannya  dapat  menciptakan  organisasi.  Semua  perilaku  anggota organisasi dihubungkan karena perilaku seseorang bergantung pada perilaku orang lain (Littlejohn & Foss, 2011: 297).
Lebih  lanjut,  dalam  Littlejohn  &  Foss  (2011),  kegiatan  berorganisasi berfungsi  untuk  mengurangi  ketidakpastian  informasi.  Istilah  kunci  teoritis  Weick adalah equivocality, yang  berarti  ketidakpastian,  kesulitan,  ambiguitas,  dan  kurangnya keterdugaan. Menurut Weick, semua informasi dari lingkungan sekitar bersifat samar- samar atau ambigu pada beberapa tingkatan, dan kegiatan organisasi dirancang untuk mengurangi  ketidakpastian  ini.  Tidak  semua  interaksi  sama  pentingnya  dalam mengurangi ketidakpastian, tetapi setiap usaha berkontribusi.
Proses penghilangan kesamaran atau ketidakpastian ini merupakan proses yang berkembang dengan tiga bagian, yaitu pembuatan ( enactment ), pemilihan ( selection ), dan  penyimpanan  ( retention ).  Pembuatan  adalah  definisi  tentang  situasi,  atau menyatakan adanya informasi yang samar-samar dari luar. Proses yang kedua adalah pemilihan yang mana anggota organisasi menerima beberapa informasi sebagai sesuatu yang  relevan  dan  menolak  informasi  lain.  Pemilihan  mempersempit  bidang, menghilangkan pilihan yang tidak ingin dihadapi oleh pelaku pada saat itu. Oleh karena itu, proses ini menghilangkan lebih banyak kesamaran dari informasi awal.  Terakhir dari proses berorganisasi adalah penyimpanan, di mana informasi akan disimpan dan digunakan  di  masa  yang  akan  datang.  Informasi  yang  disimpan  tersebut  akan digabungkan pada kesatuan informasi yang sudah ada dalam menjalankan organisasi (Littlejohn & Foss, 2011: 298).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada bulan September sampai November 2015. Sementara subjek penelitiannya ialah beberapa pengelola program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang  berjumlah  lima  orang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara mendalam  dan  metode  dokumenter  dengan  menggunakan  teknik snowball  sampling . Analisis  data  peneliti  melakukannya  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data.
Setelah  mereduksi  data  ketika  data-data  terkumpul,  peneliti  memilih  hal-hal  pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian menarik kesimpulan dengan menarik keterkaitan antara data yang sudah direduksi oleh peneliti dan teori yang digunakan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengorganisasian Komunikasi Organisasi Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Adanya kepatuhan dan pemahaman semua komponen pelaku organisasi program  eliminasi  malaria  terhadap  kewenangan,  spesialisasi/pengkhususan,  dan peraturan yang menyebabkan suksesnya program eliminasi malaria di Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam menjalankan komunikasi organisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sehingga, menyebabkan semua sistem  berjalan  sebagai  mana  mestinya  dan  tidak  ada  tumpang  tindih  dalam menjalankan  peran  masing-masing,  baik  atasan  maupun  bawahan  dengan  aturan- aturan yang dijadikan pedoman.
Weber  dalam  Littlejohn  dan  Foss  (2011)  memberikan  definisi  bahwa organisasi  adalah  sistem  kegiatan  interpersonal  yang  memiliki  tujuan  tertentu  yang dirancang  untuk  menyelaraskan  tugas-tugas  individu.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan tanpa  adanya  kewenangan,  spesialisasi/pengkhususan,  dan  peraturan.  Kewenangan hadir bersamaan dengan kekuasaan, tetapi dalam organisasi, kewenangan harus “sah” atau  disahkan  secara  formal  oleh  organisasi.  Efektivitas  organisasi  tergantung  pada pemberi manajemen kekuasaan resmi ( legitimate power ) oleh organisasi. Dengan kata lain, para manajer memiliki kekuasaan bukan karena faktor usia, kecerdasan, bujukan, atau kekuatan fisik, tetapi karena organisasi memberikan kewenangan.
Dikaitkan dengan temuan penelitian tersebut, pengelola program eliminasi malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  benar-benar  menjalankan  sebuah sistem organisasi dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian, semua komponen  pelaku  organisasi  menjalankan  peran  masing-masing  sesuai  dengan peraturan  yang  diperintahkan  oleh  pemegang  otoritas.  Pemegang  otoritas  juga menempatkan dirinya sebagai pemegang otoritas dengan tetap mengikuti aturan yang telah disetujui bersama.
Setiap jenjang manajemen memiliki kewenangan resmi, dan hanya kepala organisasi  yang  memiliki  kewenangan  penuh  dan  menyeluruh.  Walaupun  Weber mengatakan  bahwa  manajer  harus  ditunjuk  berdasarkan  kualifikasinya,  kepala organisasi  jarang  sekali  dipilih  atas  dasar  ini  (Littlejohn  &  Foss  2011).  Begitu  pula dengan program eliminasi malaria ini, setiap lapisan manajemen memiliki peran dan
kekuasaan masing-masing. Semakin tinggi otoritas perannya, maka tanggung jawabnya semakin besar, begitu pula sebaliknya. Pemberian otoritas juga melihat dari kualifikasi setiap  individu  terkait  hal-hal  yang  dasar  dan  kemampuan,  hal  ini  demi  efektifnya sebuah program.
Pemberian  otoritas  dalam  setiap  program  juga  merupakan  bagian  dari spesialisasi terhadap tugas-tugas yang akan diberikan pada individu. Menurut Weber, setiap individu dibagi atas tugas masing-masing dan individu tersebut mengetahui tugas di dalam organisasi. Begitu pula dengan spesialisasi tugas-tugas di program eliminasi malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  yang  disesuaikan  dengan  setiap individu, sehingga setiap individu memahami tugas-tugas yang akan dikerjakan karena semua individu dalam program ini memiliki latar belakang dari ilmu kesehatan. Selain itu, diadakan pelatihan untuk menjadi fasilitator eliminasi malaria terhadap pengelola program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Begitu pula dengan pemegang  otoritas  tertinggi  juga  mengetahui  orang-orang  yang  berkompeten  untuk mengelola tugas-tugas tertentu.
Aspek  ketiga  dari  birokrasi  adalah  tuntutan  aturan  ( rules ).  Apa  yang membuat koordinasi organisasi menjadi mungkin adalah implementasi regulasi yang mengatur perilaku setiap orang. Aturan-aturan organisasi harus rasional yang berarti bahwa aturan-aturan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan organisasi (Littlejohn & Foss, 2011). Aturan inilah yang juga memegang peranan penting terhadap suksesnya program  eliminasi  malaria  di  Provinsi  Jawa  Timur,  terutama  di  Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai sentral Dinas Kesehatan se-Jawa Timur. Sesuai dengan yang  dijelaskan  di  atas,  aturan-aturan  tersebut  ada  yang  berasal  dari  Kementrian Kesehatan RI sebagai aturan baku yang disesuaikan dengan semua Dinas Kesehatan di seluruh  Indonesia,  dan  aturan  yang  dirancang  sendiri  oleh  para  pengelola  eliminasi malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mengacu  pada  aturan  yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.
Aturan-aturan  yang  diciptakan  tersebut  benar-benar  diimplementasikan dan  dipatuhi  oleh  semua  komponen  pengelola  program.  Aturan-aturan  tersebut bertujuan  untuk  memberikan  arah  dalam  menjalankan  setiap  program,  baik  itu  dari atasan  kepada  bawahan,  atau  bawahan  dalam  memberikan  laporan  terhadap  atasan. Sehingga, program eliminasi program eliminasi malaria benar-benar berjalan efektif.
Seperti  yang  dikatakan    Littlejohn  dan  Foss  (2011),  model  birokrasi  Weber menggambarkan dengan baik metafora mesin dari organisasi. Artinya, para pengelola di  program  ini  harus  berkoordinasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  sesuai dengan  aturan-aturan  yang  ada.  Selain  itu  antara  otoritas,  spesialisasi,  dan  regulasi merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan bagaikan sistem sebuah mesin, jika salah satu komponen tersebut rusak maka mesin tersebut tidak akan berjalan.

## 2. Pengolahan, Penyaringan, dan Penyimpanan Informasi dalam Komunikasi Organisasi Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Para  pengelola  program  eliminasi  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi Jawa Timur dalam mengolah (menetapkan), memilih, dan menyimpan informasi untuk mengurangi  ketidakpastian  informasi  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota dilakukan dengan hati-hati. Semua informasi tersebut benar-benar diteliti validitasnya, bahkan  sampai  datang  ke  korban  penyakit  malaria.  Kehati-hatian  tersebut  bukan berarti karena tidak ada kepercayaan terhadap para pengelola program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pemberi informasi. Tetapi, sebuah upaya untuk  menghindari  adanya  keteledoran  dalam  menyampaikan  informasi.  Hal  ini dilakukan  demi  kesuksesan  program  eliminasi  malaria  ini,  yang  mana  dalam  hal  ini informasi sebagai ujung tombak berjalan dan suksesnya program tersebut.
Dikaitkan dengan teori Weick dalam Littlejohn & Foss (2011),  dalam teori ini  dijelaskan  bahwa  organisasi  bukanlah  susunan  yang  terbentuk  oleh  posisi  dan peranan, tetapi terbentuk oleh aktivitas komunikasi. Kaitan antara temuan penelitian dengan  teori  yang  diciptakan  Weick  tentang  berorganisasi  ialah  bahwa  adanya pengolahan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya aktivitas organisasi di antara kedua instansi pemerintahan di bidang kesehatan tersebut. Karena adanya pengolahan informasi atau pesan  menunjukkan  adanya  aktivitas  komunikasi,  sedangkan  pesan  adalah  inti  dari komunikasi.  Jika  tidak  ada  informasi  atau  pesan,  maka  komunikasi  tidak  akan  ada. Apalagi menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang dibentuk oleh posisi dan peranan,  tetapi  oleh  aktivitas  komunikasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komunikasi adalah  ujung  tombak  dari  proses  berorganisasi  sebab  kesuksesan  sebuah  organisasi ditentukan oleh proses komunikasinya.
Lebih  lanjut,  kegiatan  pengolahan  informasi  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian informasi karena takutnya ada kesalahan dalam penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dianggap ambigu. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Weick, semua informasi dari lingkungan sekitar bersifat samar-samar atau ambigu pada beberapa tingkatan, dan kegiatan organisasi dirancang untuk  mengurangi  ketidakpastian  ini.  Kehati-hatian  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur dalam mengolah informasi yang didapatkan memerlukan proses karena proses pengolahan  informasi  tersebut  melibatkan  dua  instansi.  Dikaitkan  dengan  teori  ini, untuk  mengurangi  ketidakpastian  informasi  menurut  Weick  ada  tiga  proses,  yaitu pembuatan ( enactment ), pemilihan ( selection ), dan penyimpanan ( retention ).
Proses  pembuatan  informasi  menurut  Weick  adalah  definisi  tentang keadaan, atau menyatakan adanya informasi yang tidak jelas dari luar. Hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur saat menerima laporan data-data tentang malaria,  baik  itu  untuk  menilai  suatu  daerah  yang  mengajukan  untuk  mendapatkan sertifikasi, maupun informasi tentang kegiatan pemberantasan malaria di suatu daerah. Untuk  menghilangkan  ambiguitas  informasi  khususnya  informasi  untuk  penilaian eliminasi  malaria  di  Kabupaten/Kota,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  tidak langsung menerima informasi begitu saja, bahkan jika diperlukan langsung datang ke daerah yang dicurigai ada endemis malaria untuk membenarkan informasi tersebut.
Proses  yang  kedua  menurut  teori  ini  ialah  penyaringan  informasi  yang mana  peserta  organisasi  mengambil  beberapa  informasi  yang  sesuai  dan  menolak informasi lain yang tidak sesuai. Dalam pemilihan informasi yang didapatkan, Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  menganalisis  dan  menilai  data-data  yang  diterima setelah melakukan cross-check kebenaran data tersebut. Dari analisis data dan penilaian data inilah informasi dipilih untuk diterima atau ditolak. Oleh karena itu, proses ini menghilangkan lebih banyak kesamaran dari informasi awal. Data-data yang diterima tersebut akan usulkan ke Kementerian Kesehatan untuk dinilai lagi  validitasnya agar daerah  yang  memberikan  informasi  mendapatkan  sertifikasi  eliminasi  malaria. Sedangkan informasi untuk kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten/Kota dianalisis dan dinilai sendiri oleh pihak provinsi kemudian ditentukan langkah apa saja yang akan dikerjakan.
Sedangkan  yang  terakhir  dari  proses  menjalankan  organisasi  ialah penyimpanan informasi, di mana informasi tersebut akan disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Informasi yang disimpan tersebut akan digabungkan pada kesatuan informasi yang sudah ada dalam menjalankan aktivitas organisasi (Littlejohn & Foss, 2011). Proses penyimpanan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada  program  eliminasi  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  setelah terjadinya pembuatan dan pemilihan informasi. Adapun prosesnya seperti yang telah dijelaskan  di  atas  yaitu  tidak  langsung  menerima  informasi  begitu  saja.  Setelah  itu, menganalisis dan menilai informasi, kemudian informasi inilah yang disimpan untuk keperluan  di  masa  yang  akan  datang.  Keperluan  tersebut,  untuk World  Health Organization (WHO)  jika  berkunjung  ke  Jawa  Timur,  serta  keperluan  lain  seperti dokumentasi dan sebagainya.
Proses pengurangan ketidakpastian informasi oleh para pengelola program eliminasi  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  siklus  yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu siklus dari proses ini tidak berjalan maka proses pengurangan ketidakpastian ini akan gagal, karena pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan informasi ini saling terkait satu sama lain dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Seperti yang dikatakan dalam Littlejohn & Foss (2011), saat manusia berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, mereka menjalani  sebuah  rangkaian  siklus  perilaku  ( behavior  cycles ),  atau  kebiasaan  yang memungkinkan  kelompok  menjelaskan  segala  sesuatunya.  Dalam  sebuah  siklus perilaku, tindakan anggota diatur oleh aturan tindakan ( assembly rules ) yang menuntun pilihan kebiasaan yang digunakan untuk menyelesaikan proses yang sedang dijalankan (pembuatan, pemilihan, atau penyimpanan).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  deskripsi  dan  analisis  yang  telah    disusun  sesuai rumusan masalah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa suksesnya program eliminasi  malaria  di  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  lepas  dari  pengorganisasian  yang dilakukan dengan pembagian tiga komponen yaitu kewenangan,
spesialisasi/pengkhususan, dan peraturan. Ketiga komponen tersebut berjalan sebagai mana  mestinya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  patuh  dan  pahamnya  semua  komponen
anggota organisasi program eliminasi malaria terhadap kewenangan, spesialisasi/pengkhususan,  dan  peraturan  yang  menyebabkan  suksesnya  program eliminasi  malaria  di  Provinsi  Jawa  Timur  termasuk  dalam  menjalankan  komunikasi organisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Sehingga, semua sistem  berjalan  sebagai  mana  mestinya  dan  tidak  ada  tumpang  tindih  dalam menjalankan peran masing-masing baik atasan maupun bawahan dengan aturan-aturan yang dijadikan pedoman.
Selain  itu,  informasi  merupakan  ujung  tombak  suksesnya  program eliminasi malaria ini. Maka dari itu, para pengelola program eliminasi malaria di Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  mengelola  (menetapkan),  menyaring,  dan menyimpan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilakukan dengan hati- hati, semua informasi tersebut benar-benar diteliti validitasnya bahkan sampai datang ke korban penyakit malaria. Maka dari itu, informasi yang datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  tidak  langsung  diterima  begitu  saja.  Tetapi  disaring  atau  dipilih terdahulu kemudian disimpan. Tujuan pengurangan ketidakpastian informasi oleh para pengelola  program  eliminasi  malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur merupakan siklus yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu siklus dari proses ini tidak berjalan maka proses pengurangan ketidakpastian ini akan gagal.

## Daftar Rujukan

## Buku
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang. (2010). Menuju Indonesia Bebas Malaria Kementrian  Kesehatan  RI.  Direktorat  Jenderal  Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan.
Fajar, M. (2009). Ilmu Komunikasi Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hardjana, A. (2016). Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2011). Theories of Human Communication , Tenth Edition New Mexico: Waveland Press.
Miller, K. (2005). Communication Theories Prespective, Processes, and Contexts second edition,
Singapore. Mc Graw Hill.
Pace, R. W. & Faules, F. D. (2001). Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Artikel Daring
Pemprov Jatim. (2015). “Hentikan Penularan, Jatim Raih Sertifikasi Eliminasi Malaria”, http://www.jatimprov.go.id/site/hentikan-penularan-jatim-raih- sertifikasi-eliminasi malaria yang diakses 3 Agustus 2015 pukul 12:30 WIB.