## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

## PERAN PENALARAN BAGI PEMBELAJAR HUKUM DALAM UPAYA MEMAHAMI REALITAS HUKUM
Aditya Yuli Sulistyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang adityayuli38@gmail.com

## Abstract
Reasoning  is  a  thought  process  that  departs  from  sensory  observation  which  results  in  a number  of concepts and understandings. In addition, the presence of reasoning allows one to think logically. If the law learner uses reasoning as a method of understanding the law, then to obtain a truth would be based on logical reasoning. Like law, legal reasoning can be interpreted as a way of thinking, using, developing or controlling a problem in the field of law with reason. Legal reasoning is also always influenced by certain basic thinking, which is very fundamental (fundamental). The foundation in question is the paradigm as part of philosophy. This paper will examine  what  is  the  role  of  reasoning  to  support  legal  arguments  in  understanding  the  law? What are the steps to understanding the legal reality? Through this paper, it can be shown that the role of reasoning is so great for law learners in an effort to understand the reality of law.
Keywords: Reasoning; Law Students; Law

## Abstrak
Penalaran  adalah  proses  berpikir  yang  bertolak  dari  pengamatan  indera  yang  menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dengan penalaran memungkinkan seseorang berpikir secara logis.  Jika  pembelajar  hukum  menggunakan  penalaran  sebagai  metode  dalam  memahami hukum, maka untuk memperoleh suatu kebenaran tentu akan didasarkan pada akal yang logis. Sama  halnya  dengan  hukum,  penalaran  hukum  dapat  diartikan  sebagai  cara  berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan suatu masalah di bidang hukum dengan nalar.  Penalaran  hukum  juga  senantiasa  dipengaruhi  oleh  landasan  berpikir  tertentu,  yang bersifat sangat mendasar (fundamental). Landasan yang dimaksud adalah paradigma sebagai bagian  dalam  filsafat.  Tulisan  ini  akan  menelaah  tentang  apakah  peran  penalaran  untuk menyokong argumentasi hukum dalam memahami hukum? Bagaimana langkah-langkah untuk memahami realitas hukum? Melalui tulisan ini, dapat ditunjukkan bahwa peran penalaran begitu besar bagi para pembelajar hukum dalam upaya memahami realitas hukum.
Kata Kunci: Penalaran; Pembelajar Hukum; Realitas Hukum

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum, selaras dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan oleh karena itu kekuasaan
harus  tunduk  pada  hukum  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan. 1 Dalam  konteks  hukum, tradisi  normatif  positivistik  telah  menjadi  penuntun  sebagian  besar  penegak  hukum,  pembuat hukum, pemikir hukum, bahkan juga pembelajar hukum dan juga masyarakat secara luas. Oleh karenanya, hukum sedemikian rupa harus dibuat rasional oleh pengikut paradigma positivisme ini.
Jika  suatu  pemahaman hukum  dipengaruhi  oleh  aliran  positivisme  hukum, maka  hukum akan dimaknai sebagai konsep yang seolah tunggal. Hukum dikonsepkan sebagai seperangkat peraturan  yang  tertulis,  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang,  mengikat  secara  tegas  karena dilengkapi sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa muruah hukum sangatlah tinggi.
Pemaknaan  hukum  dalam  berbagai-bagai  aliran  dan  paradigma  hanya  dapat  dipahami jika  kita  mampu  melihat  realitas  hukum  sampai  pada  aras  filsafatnya.  Dengan  memahami hukum  hingga  menembus  ke  ranah  filsafatnya,  kita  akan  memahami  hakikat  hukum.  Filsafat sebagai landasan dari penalaran hukum, dalam hal ini ditempatkan sebagai kebijaksanaan dan analisis kritis atas realitas sosial (dalam hal ini adalah realitas hukum). Oleh karenanya, filsafat hukum dapat menjadi pembulat dari teori hukum, ilmu hukum dan dogmatik hukum agar tetap mengedepankan cara berpikir yang rasional dan logis guna menjamin terciptanya keadilan dan kepastian  hukum.  Dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum  pada  akhirnya  harus diarahkan  kepada  praktik  hukum.  Praktik  hukum  menyangkut  dua  aspek  utama,  yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.
Disini  dapat  dimengerti  bahwa  penalaran  memiliki  peran  yang  vital  dalam  memahami realitas  hukum  secara komprehensif  dan menjaga  kehormatan dari  hukum  itu sendiri.  Karena penalaran  itu  akan  bermuara  pada  praktik  hukum  di  mana  hasil  dari  praktik  hukum  tersebut akan  memiliki  dampak  kepada  masyarakat.  Penalaran  hukum  akan  mewarnai  tindakan  para pemikir  hukum  dalam  bertindak,  berpikir  untuk  mengatasi  problematika  hukum  yang  terjadi. Lantas  bagaimana  peran  penalaran  bagi  para  pembelajar  hukum  dalam  upaya  memahami realitas hukum tersebut? Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa tulisan ini dibuat.
Menyadari  tidak  semua  mahasiswa  memahami  hukum  secara  rasional  menurut  aliran positivisme hukum, tulisan ini sengaja disusun untuk mencoba menyajikan sebuah pemahaman tentang peran penalaran dalam memahami hukum agar tersaji kerangka logis serta bijak dalam mengambil  sikap  terkait  realitas  hukum  yang  dihadapi.  Tulisan  ini  hendak  menunjukkan pentingnya  menggunakan  logika  dan  melakukan  penalaran  dalam  memahami  sekaligus menegakkan  hukum.  Namun,  penalaran  dalam  memahami  hukum  harus  dilakukan  dengan
1 Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. xiii-xxi.
struktur berpikir  yang sistematis dan runtut  agar tidak menghilangkan nilai asli  dari hukum itu, dalam hal ini dalam landasan berpikir positivisme hukum.
Dengan  demikian,  permasalahan  yang  ditelaah  dalam  tulisan  ini  adalah: Pertama , bagaimanakah  hukum  penalaran  dan  penalaran  hukum  serta  bagaimana  perannya  bagi  para pembelajar  hukum;  dan kedua ,  bagaimanakah  penalaran  dilakukan  melalui  analisis  hukum dalam memahami realitas hukum? Kedua permasalahan ini akan diuraikan dalam telaah aliran positivisme hukum sebagai upaya memahami realitas hukum dengan bangunan pemikiran yang rasional atau logis. Hal ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya objektivitas dalam hukum dan menciptakan kepastian hukum.

## B. Pembahasan
1. Pemahaman tentang Penalaran Hukum dan Hukum Penalaran
“Bahasa  hukum  harus  tunduk  kepada  hukum  bahasa!” ,  analog  ini  menunjukkan  bahwa suatu  penalaran  hukum wajib  tunduk  pada  hukum-hukum  penalaran  itu sendiri.  Kata  “hukum” dalam “hukum penalaran” dapat diartikan sebagai kumpulan dalil yang digunakan dalam proses penalaran.  Hukum-hukum  penalaran  dipengaruhi  oleh  berbagai  aliran-aliran  yang  menyajikan karakteristik  penalaran  menurut  sudut  pandang  dan  aspek  tertentu  yang  satu  sama  lain beraneka ragam. Hukum-hukum penalaran itu muncul karena ada karakteristik dan kebutuhan khas  (konteks)  keilmuan  dari  [kelompok]  ilmu  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berarti,  sangat mungkin  kebenarannya  menjadi  relatif  karena  harus  digantungkan  pada  karakteristik  dan konteks keilmuan dari ilmu hukum itu sendiri. 2
Selain itu, penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berpikir juga memiliki karakteristik tertentu. Pertama ,  adanya  suatu  pola  berpikir  yang  luas  (logis),  hal  inilah  yang  sering  disebut dengan  logika.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  juga  bahwa  setiap  penalaran  memiliki logikanya tersendiri karena hal tersebut merupakan sebuah proses berpikir. Sehingga, berpikir secara  logis  dapat  berarti  sebagai  suatu  pola,  dan  ketentuan  tertentu  yang  digunakan  dalam proses berpikir.  Maka dari itu sebuah kerangka logika dalam satu hal tertentu sangat mungkin dianggap  tidak  logis  jika  ditinjau  dari  kerangka  lainnya.  Hal  inilah  yang  menimbulkan  adanya suatu inkonsistensi dalam menggunakan pola pikir, yang akhirnya melahirkan beberapa metode pendekatan yang bermacam-macam. 3
Sedangkan  menurut  Aristoteles,  logika  sendiri  tidak  lepas  dari  silogistik.  Ia  merupakan sebuah  penjelasan  yang  dalam  suatu  prosesnya  terkandung  unsur  “abstraksi/premis  mayor”
2 Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum , Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 31-32.
3 Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar  Penalaran Ilmiah”, Jurnal El-Banat , Vol. 6, hlm. 124-125.
dan  pula  unsur  “definisi/premis  minor”  yang  keduanya  diperlukan  untuk  membangun  sebuah konsep yang benar sebelum menjadi proposisi. 4 Proposisi inilah yang akhirnya akan bermuara pada kesimpulan. 5 Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukan sekadar kumpulan  koleksi  semata,  namun  ia  merupakan  kompilasi  dari  berbagai  macam  esensi  dari fakta-fakta tersebut. 6
Kedua,  harus  adanya  sifat  analistik  dalam  penalaran,  dengan  maksud  ia  merupakan pencerminan  dari  proses  berpikir  yang  bersandar  pada  suatu  analisa  dan  kerangka  berpikir tertentu, dengan logika sebagai pijakannya. Analisa itu sendiri adalah kegiatan berpikir dengan langkah-langkah  yang  tertentu.  Sehingga  kegiatan  berpikir  tidak  semuanya  dilandaskan  pada penalaran,  ada  pula  yang  hanya  dilandaskan  pada  perasaan,  intuisi,  ataupun  hal  lainnya. Karena  hal-hal  tersebut  bersifat  non-analistik,  yang  tidak  mendasarkan  diri  pada  suatu  pola berpikir tertentu. Lantas, jika manusia berpikir dengan berlandaskan logika dan analisa, maka ia akan memiliki dasar dalam setiap argumennya serta dapat mempertanggungjawabkannya. Oleh karena  itu  ia  akan  mengerti  bahwa  dengan  teropong  yang  berbeda,  suatu  fenomena  dapat menghasilkan  analisa  yang  berbeda  pula.  Selain  itu,  jika  ada  suatu  hal  yang  dapat  dikoreksi dengan cara pandang yang berbeda tentu akan menambah suatu wawasan tentang kebenaran yang hakiki.
Disinilah  letak  kenapa  logika  memerankan  peran  yang  sangat  vital  sebagai  sebuah metode  bernalar.  Hal  ini  merupakan  suatu  rangkaian  yang  harus  ditempuh  sesuai  hierarki tertentu guna memperoleh ilmu pengetahuan, serta mampu membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis yang telah ada sebelumnya. 7

## 2. Model Proses (Metode) Penalaran
a.  Penalaran Deduktif
Penalalaran deduktif adalah suatu kerangka yang bertolak dari sebuah asumsi yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Pola penarikan kesimpulan  dalam  metode  ini  merujuk  pada  pola  pikir  yang  biasa  disebut  dengan silogisme.  Yang  mana  berawal  dari  suatu  pernyataan  atau  lebih  dengan  sebuah kesimpulan  dan  kedua  pernyataan  tersebut  sering  disebut  dengan  premis  mayor  dan premis  minor,  serta  diikuti  dengan  penyimpulan  yang  didapat  melalui  penalaran  dari
4 Mundiri, 2000, Logika , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 45-46
5 Mohammad  Muslih,  2012,  “Problem  Keilmuan  Kontemporer  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Dunia Pendidikan”, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam , Vol 8, hlm. 30.
6 Jujun  S.  Supriasumantri,  1993, Filsafat Ilmu:  Sebuah  Pengantar  Populer,  Yogyakarta,  Karya  Uni Press, hlm. 48.
7 Julia  Branner,  2005, Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif ,  Samarinda,  Pustaka Pelajar.

## Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum
kedua premis itu. Namun kesimpulan ini hanya bernilai benar jika kedua premis benar dan cara  yang  digunakan  juga  valid,  serta  hasilnya  mengandung  koherensi  dari  premis tersebut.
Kelebihan  dari  model  ini  terdapat  pada  faktor  kebutuhan  fokus  yang  intens  dalam menganalisa suatu pengertian dari segi materinya, hal ini berpengaruh pada penggunaan waktu yang lebih efisien. Selain itu, pendekatan ini sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran,  dan  adanya  sifat  dari  deduksi  di  mana  kesimpulannya  merupakan  suatu konsekuensi  logis  dari  premis-premisnya.  Jika  premis  benar,  maka  kesimpulan  akan benar.
Adapun kelemahannya, terdapat pada aktivitas penarikan yang dibatasi pada ruang lingkup  tertentu.  Selain  itu,  jika  salah  satu  dari  kedua  premisnya,  atau  bahkan  semua premis salah, maka akan menimbulkan kesimpulan yang salah pula. Terlebih, kesimpulan yang  diambil  berdasarkan  logika  deduktif  tak  mungkin  lebih  luas  dari  premis  awalnya, sehingga  sulit  diperoleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  jika  hanya  bertumpu  pada  logika deduktif saja.

## b.  Penalaran Induktif
Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap  hal  yang  bersifat  umum  atau  universal.  Penalaran  induktif  bertolak  dari kenyataan  yang  bersifat  terbatas  dan  khusus  lalu  diakhiri  dengan  pernyataan  yang bersifat kompleks dan umum. 8
Karakteristik dari penalaran induktif adalah adanya generalisasi. Generalisasi dapat dilakukan  dengan  dua  metode  yang  berbeda .  Pertama ialah  induksi  lengkap,  dimana generalisasi yang dilakukan  diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari suatu peristiwa yang diteliti. 9 Kedua, yang dilakukan dengan hanya sebagian hal partikular, atau bahkan dengan hanya sebuah hal khusus. Poin inilah yang biasa disebut dengan induksi tidak lengkap.
Induksi lengkap dicapai manakala seluruh kejadian atau premis awalnya telah diteliti dan  diamati secara mendalam. Namun, jika  tidak  semua  premis  itu  diamati  secara teliti, maka  diperolehlah  induksi  tidak  lengkap.  Bahkan  ketika  seseorang  seusai  mengamati suatu  hal  partikular  lalu  mengeneralisasikannya,  maka  sadar  atau  tidak,  ia  telah menggunakan induksi. Generalisasi di sini dapat benar atau salah, namun yang pentung adalah agar tidak terjadi kecerobohan generalisasi itu sendiri.
8 Jan  Hendrik  Rapar, Pengantar  Logika:  Asas-asas  Penalaran  Sistematis ,  Yogyakarta,  Kanisius,  hlm. 86.
9 Protasius  Hardono  Hadi  dan  T.  Gallagher,  1994, Epistemologi,  Filsafat  Pengetahuan ,  Yogyakarta, Kanisius, hlm. 135
Baik  penalaran  induktif  atau  deduktif  memiliki  kekurangan  dan  kelebihannya masing-masing.  Namun  perlu  dipahami  keduanya  telah  memberi  corak  cara  berpikir ilmiah  modern  saat  ini.  Jika  berpijak  pada  induktif  saja  maka  ilmu  pengetahuan  akan berada pada kegelapan ilmiah begitu pula jika hanya pada deduktif belaka, maka ia tidak akan  maju.  Oleh  karena  itu,  orang  kemudian  mencoba  menggabungkan,  memodifikasi dan mengembangkan keduanya menjadi sebuah sistem penalaran ilmiah modern saat ini, atau  dalam  istiah  John  Dewey  disebut  dengan  berpikir  reflektif. 10 Dan  langkah-langkah metode ilmiah itu dikemukakan oleh Anderson sebagai berikut: 1) Perumusan masalah. 2) Penyusunan hipotesis. 3) Melakukan eksperimen. 4) Pengumpulan dan pengolahan data.
5) Pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini berarti ilmu memiliki kerangka penjelasan yang masuk akal serta menceriminkan kenyataan yang sebenarnya. 11

## 3.    Upaya Memahami Realitas Hukum dengan Analisis Hukum yang Tepat
Untuk  memahami  realitas  hukum  dengan  penalaran  hukum  yang  runtut  dan  sistematis, diperlukan  langkah-langkah  analisis  hukum  agar  permasalahan  hukum  dapat  terurai  dan menghasilkan problem  solving yang  tepat.  Ada  lima  langkah  analisis  hukum  terkait  dengan pemecahan masalah hukum, diantaranya:
a.  Pengumpulan Fakta
Fakta  hukum  bisa  berupa  perbuatan,  peristiwa,  atau  keadaan.  Pembunuhan  adalah perbuatan  hukum,  kelahiran  adalah  peristiwa  hukum,  dibawah  umur  adalah  suatu keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti.
b.  Klasifikasi Hakikat Permasalahan
Klasifikasi  hakikat  permasalahan  hukum  pertama-tama  berkaitan  dengan  pembagian hukum  positif.  Hukum  positif  diklasifikasikan  atas  hukum  publik  dan  hukum  privat  yang masing-masingnya terdiri atas berbagai disiplin.
Hakikat  permasalahan  hukum  dalam  sistem  peradilan  kita  terkait  dengan  lingkungan peradilan  yang  dalam  penanganan  perkara  berkaitan  dengan  kompetensi  absolut pengadilan.
c.  Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yang Relevan
Isu  hukum  berisi  pertanyaan  tentang  fakta  dan  pertanyaan  tentang  hukum.  Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh akat-alat bukti.
10 D.  Van  Dalen,  1973, Understanding  Educational  Research ,  New  York, McGraw Hill  Book  Company, hlm. 13.
11 R.D. Anderson, 1970, Developing Children Thinking Through Science , New Jersey, Prentice-Hall, hlm.
5.
d.  Penemuan Hukum yang Berkaitan dengan Isu Hukum.
Dalam tradisi civil law, hukum utamanya adalah legislasi. Oleh karena itu, langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai reasoning based on rules adalah penelusuran peraturan perundang-undangan yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang isinya mengikat umum. Lalu mengindentifikasi norma dan dilanjutkan  dengan rechtsvinding. Fungsi rechtsvinding adalah  menemukan  norma konkret untuk diterapkan pada fakta hukum terkait.
e.  Penerapan Hukum
Setelah  menemukan  norma  konkret,  langkah  berikutnya  adalah  penerapan  pada  fakta hukum.  Dalam  hal  ini  pun  tentu  tetap  menggunakan  logika  terkait  dengan penerapannya. 12
Sementara  itu,  Kenneth  J.  Vandevelde  dalam  pendapatnya  mengatakan  bahwa  secara epistemologi penalaran hukum terdiri dari lima langkah, yaitu: 13
a.  Mengidentifikasi  sumber  hukum  yang  mungkin,  biasanya  berupa  peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law).
b.  Menganalisis  sumber  hukum  tersebut  untuk  menerapkan  aturan  hukum  yang  mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the souces of law).
c.  Mensintesiskan  aturan  hukum  tersebut  ke  dalam  struktur  yang  koheran,  yakni  struktur yang  mengelompokkan  aturan-  aturan  khusus  di  bawah  aturan  umum (synthesize  the applicable rules of law in to a coherent structure).
d.  Menelaah fakta-fakta yang  tersedia (research the available facts).
e.  Menerapkan  struktur  aturan  tersebut  kepada  fakta-fakta  untuk  memastikan  hak  atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam  aturan-aturan  hukum  dalam  hal  memecahkan  kasus-kasus  sulit (apply  the structure of rules to the facts). 8
Dalam  diskursus  filsafat,  terdapat  tiga  aspek  penting  yang  selalu  muncul  dalam pengkajian suatu  objek. Ketiga aspek itu adalah kajian dari segi ontologis,  epistemologis, dan aksiologisnya.  Ketiganya  dapat  berlangsung  secara  komprehensif.    Berikut  ini  adalah penjelasan  tentang  ketiga  aspek  dalam  trilogi  berpikir  filsafat  dalam  menjelaskan  realitas hukum:
12 Philipus  M.  Hadjon  dan  Titiek  Sri  Djatmiati,  2005, Argumentasi  Hukum ,  Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press, hlm. 40-46.
13 Taqiuddin,  Habibul  Umam.  2017.  “Penalaran  Hukum  ( Legal  Reasoning )  Dalam  Putusan  Hakim”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan . Vol. 1. No. 2, hlm. 191-199.

## a.  Aspek Ontologis
Kajian  ontologis  terhadap  hakikat  hukum  secara  garis  besar  dapat  dipetakan kepada lima butir pengertian. Soetandyo Wignjosoebroto secara tepat menujukan kelima pemaknaan hakikat hukum itu, dengan mengartikan hukum sebagai: 14
1)  Asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2)  Norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara;
3)  Putusan hakim in-concreto , yang tersistematisasi sebagai judge made-law ;
4)  Pola-pola  perilaku  sosial  yang  terlembagakan,  eksis  sebagai  variabel  sosial  yang empirik;
5)  Manifestasi  makna-makna  simbolik  para  pelaku  sosial  sebagaimana  tampak  dalam interaksi di antara mereka.
Dalam  model-model  penalaran  sebagai  konstelasi  kerangka  orientasi  berpikir yuridis,  kelima  aspek  ontologis  tentang  hukum  ini  akan  terlihat  jelas.  Masing-masing pengertian hukum berangkat dari asumsi-asumsi tersendiri
Hakikat  hukum  dapat  diartikan  sebagai  asas-asas  kebenaran  dan  keadilan  yang bersifat kodrati dan berlaku universal. E. Sumaryono mengatakan “kebenaran hukum” di sini  dapat  dibaca  sebagai  “validitas  hukum.” 15 dengan  demikian  hakikat  hukum,  baik dilihat  dari  aspek  formalitasnya  (validitas,  keabsahan)  maupun  dari  segi  substansialnya (muatan  keadilan)  merupakan  realitas  kodrati.  Pengertian  ini  berangkat  dari  asumsi bahwa  segala  sikap  dan  perilaku  manusia  dalam  menjalani  kehidupannya  wajib  tunduk pada  suatu  sistem  moralitas  yang  bersifat  kodrati.  Sistem  moralitas  tadi  kemudian mengalami  internalisasi  ke  dalam  diri  manusia  pribadi  demi  pribadi,  sehingga  akhirnya menjadi moralitas sosial.

## b.  Aspek Epistemologis
Aspek epistemologis berupa metode yang  dimaksud  dalam konteks ini adalah hal- hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam proses penalaran hukum. pada  galibnya,  penalaran  hukum  ( legal  reasoning )  direpresentasikan  dengan  mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim ( judicisl reasoning ). 16 Dengan demikian
14 Soetandyo  Wignjosoebroto, Konsep  Hukum,  Tipe  Kajian  dan  Metode  Penelitiannya ”,  Makalah disampaikan pada  Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Unhas: Makasar, 4-5 Februari 1994, hlm. 2-3.
15 E. Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 79.
16 A.  Hamid  S.  Attamimi,  1998,  “Pengantar,”  dalam  Maria  Farida  Indrati  Soepratpto, Ilmu  Perundang- undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta; Kanisius, hlm. xv-xxv.
pengertian  penalaran  hukum  telah  dipersempit  menjadi  penalaran  hakim  tatkala  yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret.
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  bahwa  seorang  sarjana  hukum,  khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan  perkara yuridis ( the power of solving legal problems ), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum  ( legal  problem  identification ),  memecahkannya  ( legal  problem  solving ),  dan terakhir mengambil keputusan ( dicision making ). 17

## c.  Aspek Aksiologis
Uraian  mengenai  aspek  aksiologis  dalam  hal  ini,  berhubungan  dengan  tujuan  dari aktivitas penalaran hukum. diyakini bahwa penalaran hukum tidak dilakukan semata-mata untuk  penalaran  itu  sendiri.  William  Zelermyer  juga  mengingatkan,  bahwa  dalam penalaran hukum: 18
We  are  dealing with  human beings and not with  things. We must reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reason; they must be the products  of  arbitrary  action.  To  be  reasonable  does  not  necessarily  mean  to  be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard against its abusieve use.
Ucapan  tersebut  memberikan  konfirmasi  tentang  aspek  aksiologis  dari  penalaran hukum. ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penalaran hukum agar penalaran tadi tidak  disalahgunakan,  sehingga  akhirnya  justru  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

## C.   Simpulan
Pemahaman  mengenai  realitas  hukum  bukanlah  suatu  yang  sederhana.  Penalaran memiliki peran dalam memahami realitas hukum untuk senantiasa berada pada jalur pemikiran yang logis dan metode yang analitis.
Pembelajar  hukum  memegang  andil  yang  besar  dalam  memahami  realitas  hukum sekaligus  menghadirkan  solusi  atas  realitas  hukum  yang  terjadi  dalam  konteks  kehidupan hukum di negara kita. Melalui berbagai profesi penegak hukum, mereka nantinya akan menjadi penentu dalam merepresentasikan ‘wajah hukum’ bangsa Indonesia. Untuk memahami realitas hukum  secara  tepat,  pembelajar  hukum  perlu  melakukan  penalaran  hukum  maupun menerapkannya melalui langkah-langkah analisis hukum terkait dengan penyelesaian masalah
17 Sudikno Mertokusumo, Penalaran Hukum di Indonesia dalam Sorotan , Harian Kompas, 7 November 1990, hlm. 4 & 5.
18 William  Zelermyer,  1960, Legal  Reasoning: The  Evolutionary  Process  of  Law, Englewood  Cliffs: Prentice-Hall, hlm. 4.
hukum, sehingga diharapkan dapat lebih bijak dalam menghadapi perbedaan pemahaman yang ada di masyarakat dan dapat memberikan argumennya terkait fenomena tersebut secara logis dan nalar. Oleh karena itu, penalaran menjadi hal yang vital dalam memahami hukum maupun fenomena yang berkaitan dengannya. Penalaran hukum merupakan bagian dari landasan berpikir  positivisme.  Penalaran menjadikan  pemahaman hukum  begitu  rupa  rasional  sehingga melahirkan  sifat  hukum  yang  objektif,  baik  dalam  kerangka  paradigma  positivisme  maupun paradigma post-positivisme.
Dari  uraian  singkat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  hukum  tertulis memerlukan  penafsiran,  penalaran  dan  argumentasi  hukum  yang  rasional  agar  senantiasa dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam diskursus filsafat, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah kajian  dari  segi  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologisnya  yang  dapat  berlangsung  secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, R.D.,  1970, Developing  Children  Thinking  Through  Science , New  Jersey,  Prentice- Hall.
Branner, Julia, 2005, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Samarinda, Pustaka Pelajar.
Dalen,  D.  Van,  1973, Understanding  Educational  Research ,  New  York,  McGraw  Hill  Book Company.
Hadi, Protasius Hardono dan Gallagher, Kenneth T., 1994, Epistemologi Filsafat Pengetahuan , Yogyakarta, Kanisius.
M. Hadjon, Philipus, Djatmiati, Titiek Sri, 2005, Argumentasi Hukum , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Mertokusumo,  Sudikno, Penalaran  Hukum  di  Indonesia  dalam  Sorotan ,  Harian  Kompas,  7 November 1990.
Mundiri, 2000, Logika , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muslih, Mohammad, 2012, “Problem Keilmuan Kontemporer dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan”, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam , Vol 8.
Mustofa,  Imron,  2016,  “Jendela  Logika  dalam  Berfikir:  Deduksi  dan  Induksi  sebagai  Dasar Penalaran Ilmiah”, Jurnal El-Banat, Vol. 6.
Rapar,  Jan  Hendrik  Rapar,  1996, Pengantar  Logika:  Asas-asas  Penalaran  Sistematis , Yogyakarta, Kanisius.
Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing.

## Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum
Simanjuntak,  Nikolas,  2009, Acara  Pidana  Indonesia  Dalam  Sirkus  Hukum ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Sumaryono,  E.,  2002, Etika  dan  Hukum:  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas  Aquinas,
Yogyakarta, Kanisius.
Supriasumantri,  Jujun  S.,  1993, Filsafat Ilmu:  Sebuah  Pengantar  Populer,  Yogyakarta,  Karya Uni Press.
Taqiuddin  &  Umam,  Habibul,  2017.  “Penalaran  Hukum  ( Legal  Reasoning )  Dalam  Putusan Hakim”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol. 1. No. 2.
Wignjosoebroto, Soetandyo. “Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya.”  Makalah disampaikan pada  Penataran  Metodologi  Penelitian  Hukum  di  Fakultas  Hukum  Unhas: Makasar, 4-5 Februari 1994.
Zelermyer,  William,  1960, Legal  Reasoning: The  Evolutionary  Process  of  Law, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.