A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 18 Nomor 1 Januari 2022: 51 - 60

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT

## KABUPATEN MINAHASA
IMPLEMENTATION OF THE REFOCUSING POLICY OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET IN KAWANGKOAN BARAT DISTRICT, MINAHASA REGENCY
Luki Gerard Johannes Kasenda (1) , Novie R. Pioh (2) , Alfon Kimbal (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : luckykansas01@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 17 Januari 2022 Disetujui diterbitkan : 28 Januari 2022

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Refocusing Policy on the Village Budget for Fiscal Year 2020 in Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency, especially in Kayuuwi Satu Village, Kanonang Lima Village and Tombasian Bawah Village. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used are primary data and secondary data,  data  collected  through  interview  and  documentation  mechanisms.  The  data  were  analyzed qualitatively  by  going  through  4  (four)  stages,  including:  data  collection,  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Central Government's policy of making the village expenditure revenue budget to assist in handling the impact of Covid-19 in the village is appropriate and there is a need for other programs besides providing assistance to the community. In addition, the understanding of the size and purpose of the policy of refocusing the village income  and  expenditure  budget  in  the  3  villages  that  are  the  focus  of  the  research  is  good  and understood by implementing actors in the field.
Key Words: Policy Implementation; Refocusing; APBDes

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan Refocusing Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2020  di  Kecamatan  Kawangkoan  Barat Kabupaten Minahasa khususnya di Desa Kayuuwi Satu, Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder,  data  dikumpulkan  melalui  mekanisme wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan melalui 4 (empat) tahap antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  Kebijakan  Pemerintah  Pusat  menjadikan  anggaran  pendapatan  belanja  desa  untuk membantu penanganan dampak Covid-19 di desa sudah tepat dan perlu adanya program lainnya selain pemberian  bantuan  bagi masyarakat.  Selain  itu,  pemahaman  akan ukuran  dan  tujuan dari  kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa di 3 Desa yang menjadi focus penelitian sudah baik dan dipahami oleh para aktor pelaksana di lapangan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Refocusing ; APBDes
PENDAHULUAN Latar Belakang Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak
pandemi
Covid-19
terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran  untuk  kegiatan  tertentu  ( refocusing ), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan  penyaluran  anggaran  transfer  ke  daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain  untuk  bantuan  langsung  tunai  bagi  penduduk miskin  di  desa  dan  kegiatan  penanganan  pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya  tersebut,  perlu  dilakukan kajian bagaimana  kebijakan  tersebut  dapat  diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” ( moral ihazard ). (http://tnp2k.go.id/).
Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar  mengingatkan  para  kepala  desa  untuk memprioritaskan  penggunaan  dana  desa  2020 untuk  dua  hal.  Prioritas  itu  dilatar  belakang pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang saat  ini  tengah  melanda  dunia.  Prioritas  pertama adalah  pembangunan  infrastruktur  secara  swakelola dengan  sistem  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKDT) untuk  memperkuat  daya tahan  ekonomi  desa  dan pendapatan  masyarakat.  Pekerja  yang  terlibat dalam  program  tersebut  tidak  akan  terlalu menekankan  kemampuan  atau  skill  si  pekerja (kompas.com. diakses tanggal Juli i2021).
Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan  masyarakat  melalui  upaya  pencegahan dan penanganan Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan  untuk  pelaksanaan  Desa  Tanggap Covid-19 dan  pelaksanaan  PKDT.  Dasar  ketentuan itu  adalah  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  8  Tahun  2020 tentang  Desa  Tanggap  Covid-19  dan  Penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Surat edaran itu  juga  menjadi  dasar  perubahan  APBDes  untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain, menjadi  bidang  penaggulangan  bencana,  keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Semua itu  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Sebelumnya,  Menteri  Desa  dan  PDTT telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  8  Tahun 2020  tentang  Desa  Tanggap  Covid-19  dan Penegasan  Padat  Karya  Tunai  Desa.  Dalam peraturan tersebut  alokasi bantuan langsung  tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta - 1,2 imiliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan  lebih  dari  35  persen  apabila dibutuhkan  dengan  persetujuan  pemerintah  di daerah Kecamatan Kawangkoan  Barat Kabupaten Minahasa  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang memiliki 10 desa dan juga ikut terdampak covid 19 baik dari segi kesehatan, social dan ekonomi, oleh sebab  itu  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan Kawangkian Barat melakukan refocusing anggaran dalam  rangka  penanganan  covid  19  di  desa. dampak  dengan  adanya refocusing anggaran tersebut adalah berkurangnya anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya seperti pembangunan dan pemberdayaan.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  berfokus pada  3  Desa  yakni  Desa  Kayuuwi  Satu,  Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah. Dari data  awal  penelitian  pada  3  desa  tersebut  terlihat bahwa  pada  rencana  awal  dalam  APBDes  tahun 2020  ketiga  desa  tersebut  belum  mencantumkan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, namun pada perkembangannya diadakan pengalihan kegiatan untuk penanggulangan akibat covid-19.

## Tabel 1. Jumlah Anggaran APBDes dan Refocusing
No Desa Realisasi Anggaran Tahun 2020 Jumlah Anggaran Refocusing 1. Kayuuwi Satu Rp. 978.363.200 Rp. 311.904.870 2. Kanonang Lima Rp. 1.023.296.610 Rp. 167.650.000 3. Tombasian Bawah Rp. 1.032.014.900 Rp. 160.000.000
Sumber: Pengolahan Data. 2021
Adapun anggaran yang dialihkan dimasukkan  dalam  APBDes  pada  item  belanja tak  terduga  dan  penanganan  bencana  serta digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pembuatan Posko penanggulangan  covid  19,  pembelian  sarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan umum, handzanitiser ,  dan  alat  pelindung  diri bagi  aparat.  Anggaran  tersebut  ditujukan  untuk
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 18 Nomor 1 Januari 2022: 51 - 60
penanganan  penyebaran  dan  dampak  covid-19  di Desa.  untuk  memayungi refocusing anggaran tersebut pemerintah masing-masing desa mengeluarkan  peraturan  desa  tentang  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tahun anggaran 2020.
Dengan  adanya refocusing anggaran tersebut,  maka  potensi  kejahatan  dan  kelalaian dalam  melakukan refocusing anggaran  dapat meningkat mengingat, kejadian ini untuk pertama kalinya,  penyusunan  serta  instrument  pendukung dilaksanakan secara cepat, pengawasan yang tidak begitu  ketat  terhadap  pengadaan  dan  penyaluran bantuan  bagi  masyarakat  serta  potensi  kesalahan administrasi akibat kurang pengtahuan aparat serta instrument pendukung yang belum lengkap.
Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan,  masih  terdapat  beberapa  kendala  dan masalah terkait implementasi kebijakan refocusing anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020  yang  pada  umumnya  dilihat  terjadi  di Kecamatan  Kawangkoan  Barat  seperti  kurangnya melibatkan masyarakat dalam perubahan RKPDesa yang dilanjutkan ke perubahan APBDes, pendataan  dan  penyaluran  BLT  bagi  masyarakat masih  terjadi  polemik  di  tengah  masyarakat  akan asas keadilan dalam pembagian selain itu anggaran untuk  kegiatan  penanganan  pandemic  covid-19 juga  masih  menjadi  pertanyaan  bagi  sebagian masyarakat  akan  jumlah  dan  penggunaannya karena  tidak  adanya  transparansi  dalam  rincian anggaran perubahan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  merumuskan masalah  tersebut  dalam  perumusan  masalah penelitian  yakni  sebagai  berikut:  Bagaimana Implementasi  Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran 2020 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa? Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  Tahun  Anggaran  2020  di  Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa khususnya  di  Desa  Kayuuwi  Satu,  Desa Kanonang Lima dan Desa Tombasian Bawah.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan manajemen sumberdaya khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. 2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan guna dijadikan kajian dalam perbaikan permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu yang terkait akan penanganan covid 19 di Desa khususnya dalam refocusing anggaran
APBDes.
3. Secara akademik, diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai
Implementasi Kebijakan Refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  Penelitian  adalah  3  Desa  yang ada  di  Kecamatan  Kawangkoan  Barat  yang mengadakan kegiatan refocusing anggaran pada tahun  2020  yakni  Desa  Kayuuwi  Satu,  Desa Kanonang  Lima  dan  Desa  Tombasian  Bawah. Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  Agustus 2021 hingga bulan desember 2021.

## Informan Penelitian
Dalam mengumpulkan data yang diperlukan  untuk  penelitian  ini,  peneliti  akan mewawancarai beberapa informan terkait dengan kebijakan refocusing anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  di  Kecamatan Kawangkoan Barat dengan menggunakan teknik Purposive  sampling atau  sampel  bertujuan. Adapun  informan  yang    diwawancarai  terdiri dari:
1.  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa
2. Camat Kawangkoan Barat
3. Kepala Desa Kanonang Lima
4. Kepala Desa Tombasian Bawah
5. Kepala  Desa Kayuuwi Satu
6. Ketua BPD 3 Desa
7. Masyarakat

## Fokus penelitian
Peneliti menetapkan fokus dalam penelitian guna terarahnya tujuan penelitian nantinya, untuk itu peneliti menggunakan teori dari Donald S. Van Meter and  Cearl  E.  Van  Horn  (1978)  mengenai  enam variabel  yang  mengkaitkan  kebijakan  dengan pencapaian  ( performance ),  yakni:  (a)  standar  dan tujuan; (b) sumber daya; (c) komunikasi dan aktivitas pelaksana  antar  organisasi;  (d)  karakteristik  agen pelaksana; (e) kondisi ekonomi dan politik; (f) sikap dari pelaksana.

## Teknik Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  informasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan teknik sebagai berikut : Wawancara bebas (non struktur), pengamatan (observasi), dan telaahan  dokumen  berdasarkan  sumber  tertulis (dokumen),  catatan  lapangan  dan  informasi statistik.

## Teknik Analisa Data
Analisis  ini  erat  kaitannya  dengan  proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1992)  proses analisis  kualitatif  terdiri  dari  empat alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan,  yaitu pengumpulan informasi, catatan lapangan, penyajian informasi  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun lingkup  kegiatan  proses  analisis  tersebut  dilakukan secara  simultan  mencakup  klarifikasi,  interpretasi, dan analisis data.
Proses  Analisis dalam  penelitian  ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap antara lain: 1. Pengumpulan Data.
2. Reduksi Data.
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan.

## Teknik Pengujian Keabsahan Data
Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan  suatu  instrumen.  Sebuah  instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan,  dapat  mengungkap  data  dan  variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto 2002).
Pengujian  dan  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  triangulasi.  Triagulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini. (Moleong 2000). Proses  pemeriksaan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kecamatan Kawangkoan
Barat
Gambaran  Umum  Kecamatan  Kawangkoan Barat
Kecamatan Kawangkoan Barat merupakan salah  satu  Kecamatan  di  Kabupaten  Minahasa Selatan, berjarak sekitar 120 km dari Kota Manado, ibukota  Propinsi  Sulawesi  Utara.,  yang  telah diresmikan  oleh  Bupati  Minahasa  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  4  tahun  2007  dan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 6 tahun 2008. Kecamatan  Kawangkoan  Barat  adalah  satu kecamatan  hasil  pemekaran  dari  Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.
Ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan,  Kecamatan  Kawangkoan  Barat terdiri  atas  8  (Delapan)  desa  dengan  Pusat Pemerintahan terletak di desa Tempang Dua. Letak geografis  Kecamatan  Kawangkoan  Barat  yaitu pada 1’06  - 1’14 LU dan 124’5” – 125’ 01” BT dengan  iklim  pada  umumnya  sejuk.  Temperatur udara antara 22 – 32 o C. Keadaan topografis berada pada  dataran  tinggi  dengan  ketinggian  500  –  700 Km di atas permukaan laut.

## Hasil Wawancara
Pada bagian ini, membahas mengenai hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti dilapangan  dengan  teori  yang  digunakan  oleh peneliti  yakni  teori  Implementasi  kebijakan  dari van  meter  dan  van  horn.  Kebijakan refocusing anggaran  dana  pendapatan  dan  belanja  desa  di kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa  khususnya  3  desa  yang  menjadi  fokus penelitian  yakni  Desa  Tombasian  Bawah,  Desa Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang Lima.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Implementasi  kebijakan  yang  berhasil, bisa  jadi  gagal  ( frustrated )  ketika  para  pelaksana ( officials ),  tidak  sepenuhnya  menyadari  terhadap standar  dan  tujuan  kebijakan.  Standar  dan  tujuan kebijakan  memiliki  hubungan  erat  dengan disposisi  para  pelaksana  ( implementers ).  Arah disposisi  para  pelaksana  ( implementers )  terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang  “ crucial ”.  Implementor  mungkin  bisa  jadi gagal  dalam  melaksanakan  kebijakan,  karena mereka  menolak  atau  tidak  mengerti  apa  yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 18 Nomor 1 Januari 2022: 51 - 60
Sebaliknya,  penerimaan  yang  menyebar dan  mendalam  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan  di  antara  mereka  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut, adalah  suatu  potensi  yang  besar  terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya,  intensitas  disposisi  para  pelaksana ( implementers )  dapat  mempengaruhi  kinerja ( performance )  kebijakan.  Kurangnya  intensitas disposisi ini, menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  para informan, terlihat bahwa pemahaman akan ukuran dan  tujuan  dari  kebijakan refocusing anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  di  3  Desa  yang menjadi focus penelitian sudah baik dan dipahami oleh para aktor pelaksana di lapangan, pada kepala desa  yang  ada  mengerti  akan  perubahan  yang terjadi  akibat  adanya pandemic  covid  19 yang kemudian  berimbas  pada  perubahan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  hal  tersebut  tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat yang berusaha  memberikan  kesejahteraan  masyarakat melalui dana desa dan juga bagian dari penanganan dampak covid 19 di desa.
Ketiga kepala desa yakni Desa Tombasian Bawah,  Desa  Kayuuwi  Satu  dan  Desa  Kanonang Lima  memiliki  pemahaman  yang  sama  dan  juga kesadaran yang sama akan pelaksanaan refoscusing anggara  tersebut,  hal  tersebut terbukti  dengan  adanya  peraturan  hukum  tua yang  mengatur  mengenai refocusing anggaran begitu  juga  dalam  proses  pembentukannya, dimana  informan  masyarakat  juga  memberikan pernyataan  akan  keterlibatan  mereka  dalam refocusing anggaran tersebut. Dari informan BPD juga menguatkan pernyataan dari kepala desa dan informan  dari  masyarakat  dimana  dukungan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa dan langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di rasa menjadi hal yang penting dalam proses refocusing anggaran tersebut.
Arah kecenderungan implementor terhadap standar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting.  Para  implementor mungkin  gagal  dalam melaksanakan  suatu kebijakan dengan tepat karena bersikap menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan- kebijakan tersebut. begitu sebaliknya, penerimaan  terhadap  standar  dan  tujuan-tujuan
kebijakan  yang  diterima  secara  luas  oleh  para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap  implementasi  kebijakan  tersebut,  yakni tujuan  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para implementor,  perasaan terhadap kepentingan  diri  sendiri,  atau  karena  hubungan- hubungan  yang  ada  dan  yang  lebih  disenangi. Dengan  gejala  seperti  ini,  maka  dapat  dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa bisa jadi sekelompok  orang  menemui  kesulitan  untuk melaksanakan  tindakan-tindakan  secara  efektif karena  mereka  tidak  mempunyai  kepercayaan- kepercayaan  yang  mendasari  tindakan  –  tindakan tersebut.

## Sumber Daya
Unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa saja  yang  perlu  diambil  dari  lingkungan  dan bagaimana caranya untuk mendapatkan input-input tersebut,  eknologi  dan  cara  yang  dianggap  tepat untuk  mengolah  dan  mentransformasikan  input- input  tadi  menjadi  output  yang  memenuhi keinginan publik (lingkungan).
Dalam organisasi apapun, baik organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup  organisasi  tersebut.  Dalam  organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjabarkan makna dari fungsi pemerintahan  dan  mampu  menerjemahkan  serta melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  tadi secara  efisien  dan  efektif.    Sebagai  bagian  dari sumber  daya,  kemampuan  pegawai  dalam  suatu organisasi  sangat  penting  arti  dan  keberadaannya bagi peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi.  Manusia  merupakan  salah  satu  unsur penting  yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.
Keberadaan  sumberdaya  manusia  dalam mplementasi  kebijakan refocusing anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  di  Kecamatan Kawangkoan Barat, khususnya di desa Tombasian Bawah,  Desa  Kayuuwi  Satu  dan  Desa  Kanonang Lima  sangat  penting  dan  krusial.  Terbukti  dalam penyusunan  kembali  anggaran pendapatan  dan
Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran …………………………….….(Luki Kasenda, Novie Pioh, Alfon Kimbal)
belanja ketiga desa tersebut melibatkan beberapa pihak yakni aparat desa, BPD dan masyarakat serta kecamatan d an Dinas PMD kabupaten Minahasa. Sumber daya aparatur merupakan sumber daya  birokrasi  yang  sangat  penting  dalam organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan. Kelembagaan birokrasi pemerintah yang  baik  hanya  dapat  berjalan,  jika  diisi  dan dijalankan  oleh  sumber  daya  manusia  yang memiliki  komitmen  dan  kompetensi  yang memadai.  Begitu  juga  sumber  daya  berupa anggaran  yang  disediakan  harus  mencukupi jumlahnya karena keberadaanya dapat diibaratkan seperti  ’darah’  bagi  tubuh  organisasi,  sehingga organ-organ  tubuh  yang  lain  dapat  berfungsi optimal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Semua  unsur  yang  merupakan  bagian  dari  unsur sumber daya tu memiliki peran dan fungsi masing- masing sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kinerja sumber daya secara keseluruhan.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Struktur  birokrasi  adalah  sebuah  struktur dengan tugas tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai  melalui  spesialisasi,  aturan  dan  ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokan  ke  dalam  berbagai  departemen fungsional,  wewenang  terpusat,  rentang  kendali yang  sempit,  dan  pengambilan  keputusan  yang mengikuti rantai komando.
Dalam  implementasi  kebijakan  publik, pada  prinsipnya  ada  dua  masalah  internal  yang terlibat,  yaitu  interaksi  lingkungan  program  dan administrasi program. Oleh karena itu, karakteristik  dari  lembaga-lembaga  pelaksana tidak  bisa  lepas  dari  struktur  birokrasi  yang  akan melaksanan  suatu  kebijakan.  Struktur  birokrasi yang  dimaksudkan  mempunyai  arti  sebagai karateristik-karakteristik,  norma-norma,  dan  pola hubungan  yang  terjadi  berulang-ulang  dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan,  baik  potensial  maupun  nyata  dengan apa  yang  mereka  miliki  dengan  menjalankan kebijakan yang telah direalisasikan. Dari pendapat tersebut  dapat  dipahami  bahwa  implementasi kebijakan dari program yang spesifik mempertimbangkan
penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan- kepentingannya,  dan  strategi  untuk  mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan tersebut  dilaksanakan  juga  berpengaruh  terhadap keberhasilannya,  maka  pada  bagian  ini  ingin dijelaskan  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang akan  turut  mempengaruhi  suatu  kebijakan. Organisasi  adalah  wadah  dimana  kebijakan tersebut di produksi dan diinterpretasi.
Dalam implementasi kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa, organisasi yang  menjalankannya  adalah  pemerintah  desa  tu sendiri,  hal  tersebut  karena  memang  anggaran tersebut  di  kucurkan  untuk  desa.  Pemerintah merupakan  ujung  tombak  pemerintahan  yang  ada di  ndonesia,  pemerintah  desa  memegang  peranan penting  dalam  proses  pembangunan  dan  proses pemberdayaan  masyarakat,  sifat  masyarakat  desa yang  homogeny  menjadikan  desa  sebagai  wadah bagi  pemerintah  menjalankan  suatu  program dengan mudah.  Termasuk  mplementasi  kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa yang bertujuan untuk mengatasi dampak covid-19 di ndonesia.
Selain  pemerintah  desa  organisasi  lain yang  terkait refocusing anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  adalah  pemerintah  kecamatan  yang dimana merupakan  wilayah  administrative  diatas desa. Kecamatan memiliki peranan sebagai coordinator,  pembinaan  dan  pengawasan  anggaran yang  masuk  dan  keluar  di  desa.  Pemerintah kecamatan  berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa serta  menjadi  sebuah  jembatan  untuk  ketingkatan yang  lebih  tinggi  yakni  pemerintah  kabupaten melalui  dinas  pemberdayaan masyarakat  desa. Pemerintah  kecamatan  juga  menjadi  sarana  bagi pelaksanaan berbagai kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa termasuk pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 Lembaga lainnya yang terkait implementasi refocusing anggaran dan pendapatan desa di Kecamatan kawangkon Barat adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Minahasa,  dimana  peranan  dari  Dinas  PMD tersebut  adalah  memberikan  legalitas  dari  bupati untuk  diedarkan  ke  Pemerintah  Kecamatan  dan Pemerintah desa seperti surat edaran bupati terkait refocusing anggaran, Dinas Pemberdayaan masyarakat  desa  juga  menjadi  tempat  untuk berkonsultasi  mengenai  aturan  dan  mekanisme refocusing anggaran  serta  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  terkait  dengan refocusing anggaran tersebut.
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 18 Nomor 1 Januari 2022: 51 - 60
Dari hasil penelitian, mengenai karakteristik lembaga dalam mplementasi kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  di  Kecamatan  kawangkoan  Barat, peneliti melihat bahwa organisasi pemerintah desa merupakan yang paling berperan dalam menjalankan  kebijakan  tersebut  dan  kemudian dibantu oleh 2 organisasi lainnya yakni kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Sikap/Kecenderungan
(Disposition) Para Pelaksana
Implementasi  kebijakan  akan  berjalan efektif  jika  pelaksana  ( implementor )  mengetahui apa  yang  akan  dilakukannya  dan  memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Oleh karena  itu,  implementor  dituntut untuk  mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakan dan memiliki kemauan untuk melaksanakannya dengan menjalin kerja sama dengan implementor yang  lain  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pemahaman  pelaksana  tentang tujuan  maupun  standar  kebijakan  merupakan satu  hal  yang  penting.  Implementasi  kebijakan yang  berhasil  harus  diikuti  oleh  kesadaran implementor  terhadap  kebijakan  tersebut  secara menyeluruh.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan, kerja  sama  antar  implementor  perlu  dipupuk karena  dengan  adanya  kerja  sama  yang  terjalin dengan  baik  di  antara  mereka  maka  akan memudahkan  dalam  penyelesaian  pekerjaan sehingga  tujuan  yang  diharapkan  semakin  mudah untuk tercapai.
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari agen  pelaksana  kebijakan  sangat  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Akan  tetapi,  kebijakan  publik  biasanya  bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Tugas yang dilaksanakan oleh mplementor refocusing anggaran  pendapatan dan belanja desa yakni pemerintah desa membuat perencanaan  dan  mengeksekusi  program  yang telah  disepakati,  selain  menjalankan  program  di
tengah  masyarakat,  pemerintah  desa  membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran  kepada  pemerintah  kecamatan  dan kabupaten.
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian serta fakta empiris di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan para pelaksana  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, dimana  di  ketiga  desa  yang  menjadi  lokus penelitian kesemuanya kompak dalam menjalankan  kebijakan refocusing anggaran tersebut.  Begitu  juga  dengan  sikap  masyarakat yang  menerima  semua  program  pemerintah  yang memang  menguntungkan  bagi  masyarakat  pada umumnya  karena  memberikan  bantuan  bagi masyarakat.
Kecenderungan  perilaku  dari  pelaksana kebijakan  berperan  penting  untuk  mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran.  Karakter/  sikap  penting  yang  harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan  komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan implementor  untuk  tetap  berada  dalam  asa  program yang  telah  digariskan,  sedangkan  komitmen  yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  sikap  dari pelaksana kebijakan  akan  sangat  berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak mendukung  maka  implementasi  tidak  akan terlaksana dengan baik.

## Komunikasi  Antar  Organisasi  Terkait  Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.
Implementasi  akan  berjalan  efektif  bila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh semua aktor  yang terlibat  dalam  implementasi  kebijakan. Dengan  begitu,  sangat  penting  untuk  memberikan perhatian  yang  ekstra  pada  standar  dan  tujuan kebijakan,  ketepatan  komunikasinya  dengan  para implementor, dan konsistensi atau keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak  dapat  dilaksanakan  jika  standar  dan  tujuan kebijakan  itu  tidak  dinyatakan  dengan  jelas, sehingga  para  implementor    dapat  mengetahui  apa yang diharapkan dari standar dan tujuan kebijakan tersebut.
Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran …………………………….….(Luki Kasenda, Novie Pioh, Alfon Kimbal)
Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam  meneruskan  pesan-pesan  ke  bawah  dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator  dapat  menyimpangkannya  atau menyebarluaskannya,  baik  secara  sengaja  atau tidak  sengaja. Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber informasi  yang  berbeda  memberikan  interpretasi- interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan,  para  implementor  akan  menghadapi kesulitan  yang  lebih  besar  untuk  melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek- prospek tentang implementasi  yang  efektif ditentukan  oleh  kejelasan  ukuran-ukuran  dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran- ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
Dalam hubungan antar organisasi maupun antar  pemerintah,  dua  tipe  kegiatan  pelaksanaan merupakan  hal  yang  paling  penting.  Pertama, nasehat  dan  bantuan  teknis  yang  dapat  diberikan. Pejabat-pejabat  tingkat  tinggi  seringkali  dapat melakukan  banyak  hal  untuk  memperlancar implementasi  kebijakan  dengan  jalan  membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan  dan  garis-garis  pedoman pemerintah, menstrukturkan  tanggapan-tanggapan terhadap inisiati-inisiatif dan memperoleh sumber- sumber  fisik  dan  teknis  yang  diperlukan  yang berguna  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negative.
Dalam  mplementasi  kebijakan refocusing anggaran  di  ketiga  desa  yakni  Desa  Tombasian bawah, Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang Lima, ketiga  hokum  tua  atau  kepala  desa  berkoordinasi dengan  lembaga  terkait,  sesuai  dengan  informan dari  kepala  desa  yang  menyatakan  selalu mengadakan komunikasi secara langsung baik dari masyarakat,  unsur  BPD,  Pemerintah  Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten  melalui Dinas Pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Komunikasi dijalankan agar terjadi kesesuaian antar organisasi dan  menghindari  dari  terjadinya  kesalahan administrasi dilapangan.
Pihak  pemerintah  kecamatan  dan  dinas pemberdayaan  masyarakat  desa  juga  menjadi lembaga  untuk  bantuan  teknis  maupun  nasehat dalam menjalankan  kebijakn refocusing anggaran tersebut. Selain tu keberadaan pihak lain juga turut
membantu pemerintah desa atau para pelaksana kebijakan  agar  tercipta  harmonisasi  dengan pemerintah  desa  yakni  masyarakat  dan  BPD selaku  pihak  yang  menjadi  sasaran  kebijakan tersebut.  Komunikasi  juga  tercipta  melalui laporan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa kepada  masyarakat  dan  kecamatan  serta  dinas PMD kabupaten Minahasa.
Sikap  pelaksana  kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  jgua tercermin  dari  pelibatan  masyarakat  dalam penyusunan APBdes perubahan dimana masyarakat diundang dan ada juga mendapatkan nformasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepala  desa  dan  aparat  desa  melalui  berbagai kegiatan  kemasyarakat,  dari  ketiga  desa  yang dijadikan lokasi penelitian, ketiganya melakukan kegiatan  serupa  pada  saat  penyusunan  dan  saat sosialisasi mengenai refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa.
Agar  implementasi  kebijakan  efektif, para  implementor  kebijakan  harus  mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan.  Tentu  saja, komunikasi  yang  dijalankan  harus  akurat  dan harus  dimengerti  dengan  cermat  oleh  para pelaksana kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan  sebagaimana  mestinya,  maka kisi-kisi  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  maupun petunjuk  teknis  (juknis)  tidak  hanya  harus dipahami,  melainkan  juga  petunjuk-petunjuk  itu harus  jelas  dan  konsisten,  menjadi  output  yang disampaikan kepada masyarakat. Apabila petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  itu  tidak  jelas, maka  para  pelaksana  ( implementors )  akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka  lakukan.  Tidak  semua  kebijakan publik yang  dikeluarkan  pemerintah  selama  ini memenuhi harapan masyarakat, bahkan sebagian kebijakan  tersebut  dinilai  cenderung  kurang menguntungkan  dari  kondisi  ril  kehidupan masyarakatnya. Selain merugikan, output kebijakan yang dihasilkan pun cenderung melahirkan  persoalan  baru  yang  tidak  kalah peliknya.  Namun  kegiatan refocusing anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  di  Kecamatan kawangkoan  khususnya  di  tiga  desa  yang menjadi  fokus  penelitian,  kebijakan  tersebut menjadi  sebuah  keuntungan  dan  memenuhi kebutuhan  masyarakat  di  tengah  pandemic covid-19 yang tengah melanda Indonesia.
A gri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 18 Nomor 1 Januari 2022: 51 - 60

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Kondisi  lingkungan  yang  terdiri  atas antara  lain  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan politik  masyarakat  dalam  dimensi  ekologi pemerintahan  sebagai  lahan  sasaran  kebijakan dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementor  kebijakan,  pemerintah  tidak  dapat mengabaikan begitu saja terhadap ketiga kondisi tersebut.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  guna menilai  kinerja  implementasi  kebijakan  adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik. Kondisi  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan. Karena  itu,  upaya  implementasi  kebijakan mensyaratkan  kondisi  lingkungan  eksternal  yang kondusif.
Berdasarkan  fakta  dilapangan  di  Desa Tombasian Bawah, Desa Kayuuwi Satu dan Desa Kanonang  Lima,  ketiga  desa  memiliki  kesamaan kultur  bahasa  dan  budaya  masyarakat  termasuk kondisi social, ekonomi dan politik. Sejak adanya pandemic  covid-19  situasi  social  dan  ekonomi memang  terpengaruh,  diakibatkan  pembatasan- pembatasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, meskipun dampaknya tidak begitu besar dibandingan  dengan  tingkat  perkotaan  atau kecamatan lainnya karena kebanyakan masyarakat menggantungkan hidup melalui pertanian.
Begitu  juga  dengan  kondisi  social masyarakat  yang  terpengaruh  meskipun  tidak begitu besar, ketika pembatasan mulai dilonggarkan,  maka  hubungan  social  masyarakat tetap  berjalan  seperti  biasanya  dan  tidak  ada permasalahan berarti. Kegiatan refocusing anggaran ni juga tidak mempengaruhi situasi social dan  masyarakat  serta  politik  di  ketiga  desa  yang menjadi  lokasi  penelitian  tersebut.  Situasi  politik tidak  mempengaruhi  hubugana  masyarakat  serta dukungan masyarakat terhadap program pemerintah,  hal  ni  sesuai  dengan  pernyataan informan masyarakat, ketiganya kompak menjawab  bahwa  situasi  politik  masyarakat  tidak mempengaruhi  progam refocusing anggaran, karena  masyarakat  menilai  kebijakan  tersebut untuk  kepentingan  semua  dan  wabah  covid-19 merupakan musuh bersama yang harus diselesaikan bersama-sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa implementasi Kebijakan refocusing Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten
Minahasa, peneliti menyimpulkannya:
1.  Ukuran  dan  Tujuan  dari  Kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  di Kecamatan  Kawangkoan  Barat  khususnya  di desa  Tombasian  bawah,  Desa  Kayuuwi  Satu dan  Desa  Kanonang  Lima  ditujukan  untuk menangani  dampak  covid  yang  terjadi  di masyarakat  baik  dari  segi  kesehatan  maupun ekonomi, hal tersebu dipahami dengan baik dan dijalankan oleh para pelaksana yakni pemerintah desa.
2.  Sumberdaya  yang  digunakan  dalam  rangka terlaksananya kebijakan refocusing anggaran pendapan  dan  belanja  desa  di  Kecamatan Kawangkoan  Barat  adalah  pemerintah  desa, BPD  dan  juga  masyarakat,  pemerintah  desa memberdayakan masyarakat guna mendapatkan  masukan  program,  selain  itu sumberdaya  yang  membantu  adalah  pihak pemerintah kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.
3. Lembaga yang menjalakan kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang terutama adalah pemerintah desa yang kemudian didukung oleh  Pemerintah  kecamatan  dan Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, karakteristik masing-masing lembaga tergantung  dari  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing,  pemerintah  desa  sebagai eksekutor  pelaksanan  kebijakan  sedangkan pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat  Desa  merupakan  lembaga  yang bersifat konsultasi dan memberikan arahan. 4. Sikap pelaksana  kebijakan refocusing anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  di Kecamatan  Kawangkoan  Barat  tercermin melalui nteraksi langsung dengan masyarakat dan juga organisasi terkait lainnya seperti saat pemerintah  desa  mengundang  masyarakat untuk  terlibat  dalam  pengusulan  program, pelaksanaan  program  dan  juga  memberikan laporan  kepada  masyarakat  dan  pihak  terkait lainnya baik secara lisan maupun tertulis.
Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran …………………………….….(Luki Kasenda, Novie Pioh, Alfon Kimbal)
5. Situasi Sosial, Ekonomi dan Politik pada masa pandemic  di  Kecamatan  Kawangkoan  Barat terlebih  khusus  di  3  desa  yang  menjadi  lokasi penelitian tidak berpengaruh banyak, meskipun memiliki  pengaruh  namun  dampaknya  ridak begitu  besar,  dukungan  masyarakat  dan lembaga  BPD  terhadap  pelaksanaan  program juga begitu besar, dapat dikatakan situasi politik masyarakat  tidak  mempengaruhi  mplementasi kebijakan refocusing angaran  pendapatan  dan belanja desa tersebut.

## Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  penelitian, peneliti  kemudian  memberikan  saran  atau rekomendasi penelitian sebagai berikut: 1. Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan anggaran  pendapatan  belanja  desa  untuk membantu  penanganan  dampak  covid-19  di desa  sudah  tepat  dan  perlu  adanya  program lainnya selain pemberian bantuan bagi masyarakat,  namun  pentingnya  membuatkan kebijakan  yang  membuka  lapangan  pekerjaan bagi  masyarakat  agar  masyarakat  tidak menggantungkan  sepenuhnya  kepada  bantuan pemerintah.
2. Dalam  sisi  sumberdaya  manusia  pentingnya mempersiapkan aparatur pemerintah desa guna menghadapi situasi seperti ni, melalui pelatihan kepemimpinan, pelatihan menggunakan peralatan teknologi serta menghadapi masyarakat,  agar  mampu  mengatasi  masalah yang  akan  dihadapi  kedepannya,  penggunaan peralatan  teknologi  seperti  computer, nternet, akan  memudahkan  pembuatan  laporan  terkait dengan penggunaan anggaran.
3. Sikap  pelaksana  yang  ditunjukan  selama ni terkait refocusing anggaran  sudah  dapat dikatakan baik, namun perlu adanya perbaikan dengan pemerntah desa secara ntens mengadakan  pendekatan  kepada  masyarakat dan memberikan pemahaman lebih baik terkait penggunaan  anggaran  yang  digeser  dari pembangunan ke penanganan covid-19 4. Pemerintah juga dirasa perlu mengedukasi masyarakat  desa dengan menjadikan  bantuan pemerintah  melalaui refocusing anggaran dengan  memberdayakan masyarakat  guna peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan membuat program yang lebih dapat membantu masyarakat dari sisi ekonomi.
5. Pentingnya  menjaga  stabilitas  social,  ekonomi dan politik pada masa pandemic menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan  hadir  ditengah  masyarakat  pada kegiatan  kemasyarakatan  dan  mengklarifikasi semua  berita  bohong  yang  beredar  di masyarakat  dan  juga  pemerintah  hadir  guna menjadi panutan di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2002.  Prosedur  Penelitian
Suatu
Pendekatan
Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta. Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. Moleong,. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif,  Bandung:  PT  Remaja.
Posdayakarya.
Van Meter, D.S. dan C.E. Van Horn. 1978. The Policy  Implementation  Process : A
Conceptual Framework ”,
Administration  and  Society ,  Vol.  6, No. 4, Sage Publications Inc .