## Pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Manajemen Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Studi Kasus Pada Petani Badega Kabupaten Garut)
Deni Hermawan, Aceng Ulumudin, Gugun Gesan Aceng.ulumudin@uniga.ac.id Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma  Agraria  Terhadap  Manajemen  Redistribusi  Tanah  dalam  Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada Petani Badega di Kabupaten Garut. Metoda dalam penelitian ini menggunakan metoda eksplanasi dengan teknik evaluasi dimana model ini menganalisis  causal  efektual  dengan  meninjau  hubungan  rasional  yang  menganalisa hubungan  sebab  akibat  antara  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria,  Manajemen Redistribusi Tanah, dan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Lokasi penelitian dilakukan di  lima  Desa  yang  tersebat  di  tiga  Kecamatan  di  Kabupaten  Garut  dengan  jumlah responden  sebanyak  93  orang.  Pada  pembahasan  ini  menunjukkan  hasil  bahwa Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap  Manajemen Redistribusi  Tanah  dan  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah.  Artikel  ini  berkesimpulan bahwa  untuk  mewujudkan  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria  serta  Manajemen Redistribusi Tanah.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Manajemen,, Efektivitas

## 1. Pendahuluan
Amanat  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  33  ayat  3  amandemen keempat  berbunyi  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Sangat  jelas  bahwa segala  potensi  kekayaan  sumber  daya  alam  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  dikuasai  oleh  negara  dalam  arti  negara  berperan penting  dan  tanggungjawagnya  mengatur  (sebagai  regulator/kebijakan)  mengelola  (sebagai operator), dan mengawasi (sebagai kontrol) (Yurista et al, 2019).
Salah  satu  konsep  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  sebagaimana  dimaksud  di  atas diantaranya,  dijabarkan  dalam  suatu  kebijakan  yang  dinamakan  Reforma  Agraria,  secara  legal formal Reforma Agraria disebut juga dengan pembaruan agraria yaitu suatu proses restrukturisasi (penataan  ulang  susunan)  kepemilikan,  penguasaan,  dan  penggunaan  sumber-sumber  agraria (khususnya tanah)(Setiaji & Saleh, 2014).
Dasar-dasar  kebijakan  Reforma  Agraria  ditetapkan  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor:  IX/MPR/2001,  pada  pasal  2  berbunyi  bahwa  "Pembaruan agraria  mencakup  suatu  proses  yang  berkesinambungan  berkenaan  dengan  penataan  kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan  dalam rangka  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia" (Nurlinda & Sumardjono, 2008).
Tertuang  pula  tentang  kewenangan  negara  dalam  menjalankan  kebijakan  Reforma  Agraria sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada pasal 2 memuat wewenang negara terhadap sumber daya agraria untuk:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan  penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan  bumi,  air,  dan ruang angkasa;
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Pada  era  pemerintahan  Presiden  Joko  widodo,  Reforma  Agraria  merupakan  salah  satu program prioritas nasional sebagaimana tertulis dalam visi misi Nawacita yang digunakan sebagai rujukan  dalam  merumuskan  Rencana  Pembangungan  Jangka  Panjang  dan  Menengah  Nasional (RPJMN)  Tahun  2015  –  2019.  (Luthfi,  2018)  bahwa  rumusan  tujuan  reforma  agraria  tersebut antara lain:
1) mengurangi kemiskinan;
2) menciptakan lapangan kerja;
3) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
4) menata  ulang  ketimpangan  penguasaan  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dan sumber-sumber agraria;
5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan;
6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
7) meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.
Berdasarkan  alur kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  di  atas,  secara  hirarki keseluruhan  peraturan  perundangan  tersebut  dapat  diurut  sebagaimana  yang  tertuang  dalam skema berikut:
Gambar 1: Skema Dasar Hukum Kebijakan Reforma Agraria
Kebijakan Reforma Agraria 1. RPJM Tahun 2015-2019 2. Kepres No.45 Tahun 2017 UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Pasal 6 Ayat 1 Huruf b UUD RI TAHUN 1945 Pasal 33 Ayat 3 SKEMA DASAR HUKUM KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA
Di  Indonesia  sampai  saat  ini,  implementasi  kebijakan  reforma  agraria  belum  mencapai  tujuan serta    sasaran  yang  diharapkan,  hal  ini  terbukti  masih  adanya  konflik  agraria,  ketimpangan, ketidak pastian hukum penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan penggunaan tanah yang tumpang tindih bahkan tata kelola sumber agraria oleh lembaga-lembaga terkait tidak sinkron (Nugroho, 2018).
Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  diperoleh  melalui  studi  pendahuluan  dan  wawancara  awal, peneliti dapat mengamati kemudian menarik kesimpulan sementara, bahwa ada kenaikan jumlah sertipikat  sekitar 35% dari 441 sertipikat menjadi 1250 sertipikat sejak setelah kebijakan reforma agraria. Akan tetapi keberadaan sertipikat tanah yang diberikan negara kepada para petani Badega Kabupaten Garut belum memberikan efektivitas nilai yang optimal, hal ini disebabkan belum ada tim pengawasan khusus dari intansi terkait, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, kepada para petani Badega yang telah memiliki sertipikat tanah agar petani penggarap pemilik sertipikat hak tanah tidak menggadaikan tanahnya bahkan sampai menjualnya kepada pihak ketiga (Bakri, 2011).
Dilihat dari capaian efektivitas nilai sertipikat tanah yang belum optimal sebagaimana yang telah dibahas  di  atas,  hal  ini  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  faktor  manajemen.  Sebagaimana  yang dinyatakan oleh (Widodo, 2015), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi suatu hasil adalah faktor manajemen. Pendapat Ilyas tersebut sejalan  dengan konsep  hukum sebab akibat, dimana apabila suatu manajemen dalam suatu organisasi belum dilaksanakan dengan optimal, maka hal ini  dapat  berimbas  pada  ketidakoptimalan outcome yang  diperoleh.  Dalam  kontek  kurang optimalnya perwujudan nilai sertipikat tanah yang dimiliki oleh petani Badega sebagai penggarap tanah,  dapat  pula  dipengaruhi  oleh  manajemen  retribusi  tanah  itu  sendiri  (Limbong,  2012). Dimana  manajemen  retribusi  tanah  bukan  saja  membagi  luas  tanah  yang  ada  dengan  jumlah petani,  akan  tetapi  patut  dipertimbangkan  pula  kualitas  petani  penggarap  yang  akan  diberi sertipikat  kepemilikan  tanah.  Seyogyanya,  petani  yang  terampil  dan  berpengalaman  dapat memperoleh luas tanah yang lebih luas dan diberikan sekaligus. Adapun bagi petani yang belum terampil  serta  belum  berpengalaman,  seyogyanya  diberi  luas  tanah  yang  terjangkau  dengan kemampuannya dalam mengelola tanah tersebut. Selain, proses penyerahan tanah pun dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  bertahapnya  peningkatan  keterampilan  petani  tersebut  (Wiradi, 2015).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan reforma agraria belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan:
a. Pihak yang terlibat baik instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah, swadaya bahkan masyarakat  setempat  yang  terkena  dampak  kebijakan  seharusnya  lebih  dilibatkan  secara komprehensif,  seperti  diantaranya  lembaga  keuangan  maupun  pihak  swasta  tidak dilibatkan dalam hal akses permodalan untuk mendukung kebijakan tersebut.
b. Waktu  untuk  penyelesaian  kebijakan  yang  lambat  dan  lama,  karena  seharusnya  program redistribusi tanah selesai dalam satu tahun anggaran, akan tetapi  sejak berakhirnya status Hak Guna Usaha tersebut tanggal01-09-2011 baru dapat diselesaikan tahun 2016, sesuai petujuk pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016.
c. Sumber  dana  baru  dialokasikan  tahun  2016  melalui  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor SP DIPA- 056.01.2.429692/2016 Tanggal 07 Desember 2015 Tahun Anggaaran 2016.
2. Manajeman Redistribusi Tanah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan:
a. Dalam menentukan subjek hak tanah atau penerima hak tanah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bahkan tidak tepat sasaran, seharusnya penerima hakatas tanah
adalah petani penggarap sebenarnya yang telah menggarap tanahnya selama 20 tahunsecara terus menerus atau secara turun temurun, sebagiaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dalam  Paragraf  2  Pasal  24  diatur mengenai pembuktian hak lama.
b. Objek tanah yang dibagikan atau diredistribusikan sangat terbatas sehingga luastanah yang diterima  kurang  dari  syarat  layak  untuk  meningkatkan  usaha  pertaniannya, adapun  batas minimum,  batas  kepemilikan  tanah  seluas  2  Ha  (dua  hektar)  yang  diatur  dalam  butir  (8) penjelasan  umum  Undang-undang  No.  56  Prp  Tahun  1960  dan  pada  pasal  2  ditentukan batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diperbolehkan.
3. Efektivitas nilai sertipikat tanah belum optimal, hal ini dikarenakan:
a. Perlunya timpengawasan khusus oleh instansi terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, karena bisa saja petani penggarap pemilik sertipikat hak atas tanah menggadaikan tanahnya bahkan sampai menjualnya kepada pihak ketiga.
b. Perlunya  timpembinaan  yang  menyeluruh  pada  kelompok  usaha  tani  dari  mengolah tanahnya dari pembibitan, penanaman, sampai jadi komoditi yang diolah secara produktif seperti  melibatkan  Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura,  Dinas  Perkebunan,  Dinas Koperasi, UMKM dan BMT, maupun pihak swasta.
c. Perlunya  bantuan  permodalan  dan  pemasaran  hasil  produksi  pertanian  dari  lembaga- lembaga seperti perbankan, perkreditan maupun pihak swasta.
Berdasarkan  fenomena  masalah  yang  telah  diuraikan  pada  latar  belakang  di  atas,  diduga  ada hubungan sebab akibat terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti berminat untuk melakukan kajian  dan  meneliti  lebih  lanjut tentang faktor-faktor yang  mempengaruhi  nilai sertipikat tanah sebagaimana yang diungkapkan pada fenomena permasalahan di atas.

## 2. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  eksplanasi  dengan  teknik  evaluasi. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian eksplanasi yaitu adalah metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua  variabel  atau  lebih  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada  dan  berusaha  untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat ( causal effectual ) (Iskandar, 2017). Teknik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan mengambil populasi secara sensus dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan  data  pokok  untuk  mengkaji  fenomena  atau  gejala  yang  diamati.  Pendekatan  dan teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban terhadap  fenomena  yang  diteliti,  yaitu  mengenai  variabel-variabel  Implementasi  Kebijakan Reforma Agraria, Manajemen Redistribusi Tanah dan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah.
Kemudian  untuk  melihat  kondisi  objektif  pada  objek  penelitian,  peneliti  menetapkan operasionalisasi  variabel  penelitian  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam menjaring  dan  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori, konsep-konsep,  proposisi-proposisi,  dan  asumsi-asumsi  dari  variabel-variabel  penelitian  yang ditetapkan  (Iskandar,  2016).  Adapun  operasionalisasi  variabel  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1: Operasionalisasi variabel Penelitian No Variabel Dimensi Indikator
Hermawan                                                                                                                                                     Jurnal Publik Vol. 12; No. 02; 2018; 1-13
1 Implementasi
Kebijakan Reforma Agraria(X) Edwards  III  (dalam (dalam Iskandar, 2015) 1. Komunikasi a. Komunikator b. Pesan c. Saluran d. Komunikan e. Umpan balik 2. Sumberdaya a. Anggaran b. Saran c. Prasarana d. Alat-alat 3. Disposisi/ sikap a. Bekerja berdasarkan rencana b. Konsultasi c. Evaluasi d. Laporan 4. Struktur birokrasi a. Tupoksi b. Wewenang c. Standar Operasional Prosedur d. Koordinasi e. Pengawasan 2 Manajemen Redistribusi Tanah(Y) Gullick (dalam Iskandar, 2016) 1. Perencanaan( P lanning ) a. Penetapan tujuan b. Menentukan kegiatan c. Penetapan capaian/target
2. Pengorgani- sasian (Organizing) a. Pembagian tugas dan kerja b. Departemen-talisasi c. Rentang kendali 3. Pengadaan tenaga kerja( Staffing ) a. Penentu Kebutuhan Jumlah Petani Pengelola Tanah Pertanian b. Seleksi Petani Pengelola Tanah Pertanian c. Pengembang-an  Petani  Pengelola  Tanah Pertanian 4. Pengarahan ( Directing ) a. Pemberian petunjuk b. Pemberian motivasi c. Evaluasi hasil kerja 5. Pengkoor- dinasian ( Coordinat- ing ) a. Pencapaian cakupan programredistribusi tanah b. Mutu programredistribusi tanah
c. Pelaksanaan manajemen redistribusi tanah 6. Pelaporan( Rep orting ) a. Penyampai-an informasi b. Tindakan perbaikan 7. Penganggar-an ( Budgeting ) a. Rencana anggaran b. Perhitungan anggaran c. Evalusi anggaran 3 1. Nilai ekonomis  a. Sebagai akses permodalan b. Sebagai akses meningkatkan usaha lain
Efektivitas NilaiSertipikat
Tanah  (Z)
Arisaputra (2015: 87) 2. Nilai sosial budaya a. Sebagai akses pembentukan kelompok tani b. Sebagai akses pembentukan kelompok usaha tani
c. Sarana menjalin kekeluargaan dan gotong royong d. Sarana melestarikan adat kebiasaan setempat 3. Nilai lokasi a. Menjaga alih fungsi kawasan pertanian b. Menjadikan potensi baru kawasan tanpa alih fungsi kawasan pertania c. Menetapkan nilai tanah dan pajak 4. Nilai hukum a. Menjamin subjek hak atas tanah b. Menjamin objek hak atas tanah c. Menjamin kepastian hukum hak atas tanah d. Menjamin dari konflik dan sengketa tanah e. Menjamin pengunaan dan pemanfaatan tanah
Responden penelitian ini adalah seluruh petani  Badega di Kabupaten Garut yang berjumlah 93 orang.  Pembahasan  dilakukan  atas  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria  sebagai  upaya meningkatkan  Manajemen  Redistribusi  Tanah  dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Nilai  Sertipikat Tanah pada petani Badega di Kabupaten Garut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada  petani  Badega  di  Kabupaten  Garut.  Paradigma  penelitian  yang  dianalisis  disajikan  pada gambar di bawah ini:
Gambar 2: Model Paradigma Penelitian
Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2: Hasil Perhitungan Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F tabel Determina n Makna Hubungan X  Y  Z Pengaruh  Implementasi Kebijakan Reforma Agraria  (X)  Terhadap Manajemen  Redistribusi Tanah (Y) Dalam Mewujudkan  Efektivitas Nilai  Sertipikat  Tanah (Z) 0,7604 40,6644 3,0989 0,5782 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung t tabel Determina n Makna Hubungan X  Y Pengaruh  Implementasi Kebijakan Reforma Agraria  (X)  terhadap Manajemen  Redistribusi Tanah (Y) 0,5267 5,9111 1,9870 0,2774 Signifikan X  Z Pengaruh  Implementasi Kebijakan Reforma Agraria  (X)  terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah (Z) 0,1992 6,2040 1,9870 0,0397 Signifikan Y  Z Pengaruh Manajemen Redistribusi  Tanah  (Y) terhadap Efektivitas Nilai  Sertipikat  Tanah (Z) 0,3616 6,2040 1,9870 0,4717 Signifikan 3.2 Pembahasan 3.2.1 Pengujian Hipotesis Utama (X  Y  Z)
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  diperoleh  nilai  F hitung 40,6644    lebih  besar  dari  F tabel sebesar 3,0989. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H 0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dalam Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah. Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh nilai Koefisien  Determinasi   (R 2 YZX ) sebesar 0,5782 atau sebesar  57,82%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,  4218  atau  42,18%  (epsilon)  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar variabel  Implementasi Kebijakan  Reforma Agraria yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa  Implementasi Kebijakan Reforma Agraria  berpengaruh  cukup  signifikan  terhadap  Manajemen  Redistribusi  Tanah  dalam Mewujudkan  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah.  Sehingga  dari  perhitungan  tersebut  diketahui bahwa  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria  secara  signifikan  pula  berdampak  terhadap Manajemen  Redistribusi  Tanah  yang  dengan  sendirinya  akan  Mewujudkan  Efektivitas  Nilai Sertipikat Tanah. Hal tersebut terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III  dalam  Iskandar  (2017)  yang  mengemukakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  haruslah memperhatikan  faktor-faktor  diterminan  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan publik. Faktor determinan tersebut meliputi: faktor Komunikasi; faktor Sumber daya; faktor Disposisi/ Sikap; dan faktor Struktur Birokrasi.
Dari  Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan,  diketahui  bahwa  dalam  penggunaan  komunikasi  oleh para  penentu  kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  Kebijakan  Reforma  Agraria  kepada  para  petani Badega di Kabupaten Garut dilakukan dengan lugas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para komunikan, yaitu para petani Badega. Di samping itu, sumber daya organisasi juga menentukan kualitas para penyampai kebijakan tersebut, dimana para penyampai Kebijakan Reforma Agraria yang  ada  mutlak  harus  mempunyai  disposisi/  sikap  yang  baik  dalam  menyampaikan  informasi berupa  Kebijakan  Reforma  Agraria  kepada  para  petani  Badega  yang  ada  di  Kabupaten  Garut, sehingga pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dapat menjadi optimal.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah tidak hanya dipengaruhi  oleh  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria  saja,  namun  juga  dipengaruhi  oleh Manajemen  Redistribusi  Tanah.  Dimana  faktor  Perencanaan,  Pengorganisasian,  Pengadaan tenaga  kerja,  Pengarahan,  Pengkoordinasian,  Pelaporan,  dan  Pengganggaran  menjadi  faktor penentu  dalam  mewujudkan  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah  yang  telah  diterima  oleh  para petani  Badega  di  Kabupaten  Garut.  Di  dalam  program  Kebijakan  Reforma  Agraria,  Kantor Pertanahan Kabupaten Garut bekerjasama dengan berbagai pihak terkait khususnya dengan Dinas Pertanian  Kabupaten  Garut  untuk  dapat  memberikan  dukungan  melalui  program-program pendampingan dengan tujuan meningkatkan Manajemen Redistribusi Tanah pada petani Badega Kabupaten Garuit, yang mana hal ini akan berimbas pada terwujudnya Efektivitas Nilai Sertipikat Tanahyang telah diterima oleh para petani Badega di Kabupaten Garut.
Selain Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Manajemen Redistribusi Tanah, Efektivitas Nilai  Sertipikat  Tanah  yang  telah  diterima  oleh  para  petani  Badega  di  Kabupaten  Garut  juga dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengaruh  faktor  lain  di  luar Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agrariadan  Manajemen  Redistribusi  Tanahadalah  sebesar 42,18%  (Epsilon)  (Pangestu,  2016).  Faktor  lain  yang  diduga  mempengaruhi  Efektivitas  Nilai Sertipikat Tanah tersebut salah satunya adalah faktor iklim organisasi dan anggaran. Kedua faktor ini  dimungkinkan  sangat  berperan  dalam  menggerakkan  kepekaan,  kesadaran,  dan  kelancaran program  kebijakan  yang  dilaksanakan  para  elemen  pemangku  kewenagan  di  Kabupaten  Garut maupun organisasi kelompok tani Badega untuk selalu dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat.

## 3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis 1 (X  Y)
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  diketahui  bahwa  pengaruh  variabel  Implementasi  Kebijakan Reforma  Agraria  terhadap  Manajemen  Redistribusi  Tanah  yaitu  sebesar  0,2774  atau  sebesar 27,74%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,7226    atau  sebesar  72,26%  (Epsilon)  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria yang tidak dimasukan ke dalam model.
Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan komunikasi yang dilakukan oleh para  komunikator  dapat  difahami  dengan  baik  oleh  para  petani  Badega,  sehingga  berimbas terhadap baiknya Manajemen Redistribusi Tanah. Di samping  itu, sumberdaya organisasi  yang adajuga menentukan kualitas para pegawai yang mempunyai disposisi atau sikap yang baik dalam mensosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah kepada para petani Badega di Kabupaten Garut sehinggastruktur  organisasiyang  ada  menjadi  optimal.  Dengan  demikian,  kondisi  ini menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria  dapat  berpengaruh  terhadap variabel  Manajemen  Redistribusi  Tanah.  Sebagaimana  hukum  sebab  akibat,  semakin  baik Implementasi Kebijakan Reforma Agrariayang dilakukan oleh para aparatur, maka akan semakin baik pula suatu Manajemen Redistribusi Tanah yang dilaksanakan oleh para paratur kepada para petani Badega.Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian responden terhadap variabel Manajemen Redistribusi  Tanah  yang  menunjukkan  nilai  persentase  sebesar  81,44%  dan  termasuk  dalam kriteria baik.
Adapun  dengan  adanya  regulasi  yang  mengatur  Implementasi  Kebijakan  Reforma  Agraria, Pemerintah  mengharapkan  Manajemen  Redistribusi  Tanah  menjadi  terstandarisasi,  disamping kualitas  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah  pun  menjadi  terstandar  dan  optimal.  Hal  ini  secara langsung akan memberikan efek puas kepada rakyat secara umum, dan kepada para petani Badega secara khusus sebagai sasaran dari kebijakan publik ini.

## 3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis 2 (X  Z)
Berdasarkan hasil pengujian  di atas diketahui bahwa  Implementasi Kebijakan Reforma Agraria berpengaruh signifikan terhadap  Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah pada petani Badega di Kabupaten Garut. Besar pengaruh secara langsung dari Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah  adalah  sebesar  0,0397,  sedangkan  pengaruh  Implementasi Kebijakan  Reforma  Agraria  terhadap  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah  melalui  Manajemen Redistribusi  Tanah  adalah  sebesar  0,0668.  Sehingga,  jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah  sebesar  0,1065  atau  sebesar  10,65%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,8935  atau  sebesar 89,35%  (Epsilon)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Implementasi  Kebijakan Reforma Agraria yang tidak dimasukan ke dalam model.

## 3.2.4 Pengujian Sub Hipotesis 3 (Y  Z)
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel Manajemen Redistribusi Tanah terhadap variabel Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah secara langsung adalah sebesar 0,4717 atau  sebesar  47,17%  sedangkan  sisanya  sebesar  0,5283  atau  sebesar  52,83%  (Epsilon) dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Manajemen  Redistribusi  Tanah  yang  tidak dimasukan ke dalam model.
Dengan  demikian  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Manajemen  Redistribusi  Tanah  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah.  Semakin  baik  Manajemen Redistribusi Tanah yang dilaksanakan oleh para petani Badega di Kabupaten Garut, maka akan semakin baik pula Efektivitas Nilai Sertipikat Tanah yang dihasilkan.
Berasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh para aparatur pelaksana dan para petani Badega dapat dikatakan telah cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang dibuat telah dapat diimplementasiakan dalam Manajemen Redistribusi Tanahbagi  para  petani  Badega  di  Kabupaten  Garut.  Di  samping  itu,  pengorganisasian  dapat dikatakan telah cukup  optimal dimana seluruh komponen  kepengurusan kelompok tani Badega
dapat bekerja sama dengan cukup solid dalam kaitannya dengan Manajemen Redistribusi Tanah. Selanjutnya,  dari  sisi  Pengadaan  tenaga  kerja,  Pengarahan,  Pengkoordinasian,  Pelaporan,  dan Pengganggaran,  semua  aspek  tersebut  dapat  dikatakan  telah  berjalan  dengan  cukup  optimal sehingga  hal  tersebut  dapat  mendukung  kelancaran  Manajemen  Redistribusi  Tanah  pada kelompok tani Badega yang berlokasi di Kabupaten Garut.
Dengan  demikian  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Manajemen  Redistribusi  Tanahmemiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah.  Sebagaimana  hukum  sebab akibat,  dimanaManajemen  Redistribusi  Tanahdilaksanakan  dengan  optimal,  maka  Efektivitas Nilai  Sertipikat  Tanah  pun  akan  menjadi  optimal.  Selanjutnya,  sesuai  dengan  hasil  penilaian responden  terhadap  variabel  Manajemen  Redistribusi  Tanah,  variabel  inimenunjukkan  nilai dengan persentase sebesar 81,44% dan termasuk kriteria baik.
Namun di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa Manajemen Redistribusi Tanah secara keseluruhan cukup optimal, dengan alasan bahwa faktor penentu Manajemen Redistribusi Tanah, seperti: faktor perencanaan menunjukkan semua anggota petani Badegadi Kabupaten Garut telah cukup  mengetahui  dan  memahami  perencanaan  dan  bagaimana  pemetaannya  khususnya  dalam mengimplementasikan  perencanaan  tersebut.  Dalam  sisi  pengorganisasian  menunjukkan bahwaumumnya  semua  anggota  petani  Badegamau  berkoordiansi  dengan  ketuanya  dan  ketua berkoordiansi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam sisi Pengadaan Sumber daya manusia,  Pengarahan,  Pengkoordinasian,  Pelaporan,  dan  Pengganggaran  menunjukan  bahwa hampir semua aspek tersebut telah cukup sesuai dengan SOP yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat  dalam  kaitannya  untuk  menunjang  terwujudnya  Manajemen  Redistribusi  Tanah  yang optimal,  berkualitas  dan  berkelanjutan.  Sehingga,  terwujud  suatu  tatanan  petani  yang  makmur, memiliki  mata  pencaharian  bertani  yang  dapat  diandalkan,  sehingga  dapat  mewujudkan masyarakat yang makmur berbasis pertanian.

## 4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh  Implementasi  Kebijakan Reforma Agraria terhadap Manajemen Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Efektivitas Nilai Sertipikat  Tanah  pada  petani  Badega  di  Kabupaten  Garut,  dapat  ditarik  kesimpulan  dan  saran sebagai berikut:
Pertama , berkaitan dengan variabel Implementasi Kebijakan Reforma Agraria, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: para petani Badega di Kabupaten Garut belum memahami dengan baik isi kebijakan reforma agrarian. Disamping itu, para petani Badega di Kabupaten Garut belum sepenuhnya dapat melaksanakan isi kebijakan publik tentang reforma agraria. Berdasarkan latar belakang  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti  menyarankan  kepada  Pemerintah  Daerah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada  seluruh  anggota  petani  Badega  akan  pentingnya  memahami  isi  kebijakan  yang disampaikan  oleh  Pemerintah,  khususnya  Kebijakan  Reforma  Agraria.  Selanjutnya,  langkah- langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  memberikan  pengarahan,  pemahaman,  penyuluhan kembali  yang  lebih  jelas  tentang  pentingnya  memahami  isi  kebijakan  yang  disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya kebijakan yang berkenaan dengan Reforma Agraria.
2. Selain memberikan pengarahan, pihak Kantor  Pertanahan Kabupaten Garut juga seyogyanya memberikan contoh konkrit kepada seluruh anggota petani Badega bagaimana melaksanakan isi kebijakan Reforma Agraria yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Kantor    Pertanahan  Kabupaten  Garut  bersama  dinas-dinas  terkait  sebagai  tim  khusus  untuk selalu tetap memantau kegiatan para petani Badega selama dan sesudah pelaksanaan kebijakan Reforma  Agraria  dilaksanakan,  sehingga  seluruh  proses  pelaksanaan  kebijakan  Reforma Agraria sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah
Kedua , berkaitan dengan variabel Manajemen Redistribusi Tanah, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan pekerjaannya belum menetapkan  struktur  organisasi  kepengurusan  yang  diakui  oleh  Pemerintah.  Kemudian,  para petani Badega di Kabupaten Garut dalam melaksanakan pengolahan tanah pertanian yang telah diredistribusikan  oleh  Pemerintah  tidak  disesuaikan  dengan  keahliannya.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  maka  peneliti  menyarankan  melalui  Kantor    Pertanahan  Kabupaten  Garut membentuk  tim  yang  bertugas  memberikan  pendampingan  dan  pembinaa  terhadap  para  petani Badega,  agar  kegiatan  pertanian  para  petani  di  Badega  berjalan  dengan  optimal  sesuai  dengan kebijakan  yang  ada,  dan  Manajemen  Redistribusi  Tanah  yang  telah  dilaksanakan  pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapatdilakukan antara lain:
1. Kantor Pertanahanbersama dinas-dinas terkait di Kabupaten Garut hendaknya selalu pro-aktif dan  partisipatif  secara  komprehensif  dalam  setiap  kegiatan  para  petani  Badega,  khususnya membantu  membentuk  susunan  kepengurusan  yang  ideal  dengan  menempatkan  pengurus yang pro-aktif yang berasal dari para petani.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut kemudian memberikan pelatihan kepada para pengurus kelompok  tani  Badega  bagaimana  cara  berorganisasi  yang  baik  untuk  dapat  mengurus kelompok  tani  Badega  yang  telah  ada  dan  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  Pemerintah disamping pihak terkait lainnya.
3. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  hendaknya  memberikan  pelatihan  kepada  para  petani agar  dapat  menjadi  petani  yang  mempunyai  keahlian  (skill),  sehingga  keahliannya  dapat berguna untuk mengolah lahan pertanian yang telah diserahkan oleh Negara.
Ketiga ,  berkaitan  dengan  variabel  Efektivitas  Nilai  Sertipikat  Tanah,  yaitu  ditemukan permasalahan sebagai berikut: pemerintah belum memberikan kemudahan akses bagi para petani Badega di Kabupaten Garut untuk memperoleh permodalan. Selanjutnya, para petani Badega di Kabupaten  Garut  tidak  mengetahui  adanya  akses  permodalan  yang  diperuntukan  bagi pengembangan usaha mereka, disamping itu pihak Pemerintah tidak mengulurkan bantuan berupa permodalan  yang  bersifat  keuangan.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka peneliti  menyarankan  agar  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  bekerjasama  dengan Pemerintahan  Daerah  untuk  dapat  membantu  memberikan  akses  permodalan  bagi  para  petani Badega  agar  dapat  mengembangkan  kegiatan  usaha  pertanian  mereka.Selanjutnya,  langkah- langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  menjembatani  para  petani  dengan  Pihak  Pemerintah Daerah dan Swasta untuk membuka akses permodalan bagi para petani Badega.
2. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  dapat  memfasilitasi  para  petani  agar  memperoleh permodalan  dengan  bunga  yang  sangat  kecil  atau  pinjaman  tanpa  bunga  untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.
Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, Adapun saran mengingat terdapat beberapa temuan penting  pada  penelitian  serta  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  maka  diharapkan  pada  masa mendatang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini.  Penelitian  lanjutan  yang  disarankan  diantaranya  membahas  faktor-faktor  mengenai,
kepemimpinan,  tunjangan  pegawai,  iklim  organisasi,  serta  investasi  permodalan  dalam  bidang pertanahan.

## Daftar Pustaka
Abdullatip.  (2014). Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan, Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Terhadap  Manajemen  Pendaftaran  Tanah  Untuk Mewujudkan  Efektivitas  Sertipikasi  Tanah  di  Kabupaten  Garut .  Tesis  Pascasarjana Universitas Garut. Bakri,  M.  (2011). Hak  menguasai  tanah  oleh  negara: paradigma  baru  untuk reforma  agraria . Universitas Brawijaya Press.
Elfirawati.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Redistribusi  Tanah  Obyek  Landreform  Di  Desa
Lalombi. Jurnal Katalogis , 4 (mor 1), 127–139. Iskandar, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Puspaga. Iskandar, J. (2016). Manajemen Publik. Cet ke-16, Puspaga . Bandung. Iskandar, J. (2017). Metode Penelitian. Cet ke -17 Puspaga . Bandung. Limbong, B. (2012). Reforma Agraria . Jakarta: Margaretha Pustaka. Luthfi,  A.  N.  (2018).  Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria  Era  Joko Widodo-Jusuf Kalla. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (2), 140–163. Nugroho,  A.  A.  (2018).  Ironi  di  Balik  Kemewahan  Industri  Perkebunan    Kelapa  Sawit. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 8 (1), 24–30. Nurlinda,  I.,  & Sumardjono,  P.  P.  D. M. S.  W.  (2008). Penerapan  prinsip-prinsip  pembaruan agraria  menurut  Ketetapan  MPR  No.  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Pertanahan Nasional .
Pangestu, D. Y. (2016). Efektivitas Proses Dalam Prona (Program Nasional Agraria) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen .
Purnamasari,  L.  dan  S.  S.  H.  (2012).  Reformasi  Agraria  Nasional  Studi  Kasus  Program Redistribusi  Tanah  di  Kecamatan  Tanjung  Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan  Tahun 2010-2011. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pebangunan , 03 , 2. Purwanto, E. A. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia.Gava Media . Yogyakarta.
Setiaji,  H.,  &  Saleh,  D.  D.  (2014).  Belajar  dari  Cilacap:  Kebijakan  Reforma  Agraria  Atau Redistribusi Tanah. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 1 (39), 387–404.
Subarsono,  A.  G.  (2013). Analisis Kebijakan  Publik: Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumarjono, M. S. W. (2017). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosil dan Budaya . Jakarta: Buku Kompas.
Widodo. (2015). Manajemen Kinerja . Rajagrafindo, Jakarta. Wiradi, G. (2015). Reforma Agraria di Indonesia . Bandung: Sinar Grafika.
Yurista, A. P., Simarmata, R., Widowati, D. A., & Bosko, R. E. (2019). Hak Penguasaan Atas Sumber  Daya  Alam  Dalam  Konsepsi  Dan  Penjabarannya  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (2), 147–159.

## Dokumen – dokumen
Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke empat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2).
Undang-Undang  Nomor  56 Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas Tanah  Pertanian,  (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  Tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian, (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1964  Tentang  Perubahan    dan  Tambahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  Tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45).
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang RKP 2017.
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan  Landreform Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.