## FENOMENA MODERNISASI DI INDONESIA: MEMBANGUN TRUST SOCIETY MELALUI KAPITAL SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM
Oleh H. Catur Wahyudi
FISIP Universitas Merdeka Malang

## ABSTRAK
Kapital  sosial  selain  menjadi  norma,  juga  menjadi  kepercayaan  sosial  dan  juga  sebagai pertukaran  menjadikan  entitas  masyarakat  semakin    menguatkan  kelompok  masyarakat tersebut.  Keberadaan  sosial  kapital  dalam  lingkungan  masyarakat  mampu  membentuk  entitas masyarakat  tersebut  menjadi  lain  dengan  lingkungan  lainnya.  Modernisasi  yang  terus berkembang  terus  menjadi  pendorong  dalam  pengikisan  terhadap  norma-norma  yang  berlaku dalam  komunitas  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  trust  society  yang  telah  terbentuk  harus  terjaga oleh satu struktur kapital sosial yang mapan. Islam memandangnya sebagai kondisi masyarakat madani.  Dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  notabene  memeluk  agama Islam,  kapital  sosial  telah  terbentuk  dalam  interaksi  masyarakat.  Zakah,  infaq,  dan  sedekah yang dianjurkan oleh Islam menjadi rutinitas sosial serta rutinitas spritual bagi masyarakat. Oleh sebab  itu,  kerukunan  dan  keguyuban  masyarakat  tekelompok  dalam  kelompok-kelompok yasinan maupun tahlilan, dan lain sebagainya.
Kata Kunci : Modernisasi, Kepercayaan Sosial, Society, Kapital Sosial.

## PENDAHULUAN
Popularitas  konsep  kapital  sosial ( social  capital )  pada  beberapa  tahun terakhir  mewarnai  dinamika  perspektif  di kalangan pemerhati ilmu-ilmu sosial, khususnya  di  kalangan  pengembang  teori- teori  sosiologi.  Sebelumnya  telah  dikenal berbagai  bentuk  kapital,  yaitu natural capital , financial  capital , physical  capital , human  capital ,  dan human  made  capital ( producced assets ). World Bank (The World Bank,  1998)  memaknai social  capital sebagai “…a society includes the institutions,  the  relationships,  the  attitudes and  values  that  govern  interactions  among people  and  contribute  to  economic  and
social  development” .  Aplikasi social  capital terkait  masalah  sosial  menurut  Lawang (2005:  88-89)  bersifat  multiguna  ( multi- purpose ) dan multi pespektif, sebab kemampuan  praksis  dari  kapital  sosial selalu bersama-sama dengan kapital lainnya  untuk  mengatasi  masalah  sosial secara  berdaya  guna,  seperti  kemiskinan, ketidakberdayaan, marginalitas, dimana nilai  kapital  dari  kapital  sosial  selalu diperhitungkan bersama-sama dengan kapital lainnya.
Sementara  itu,  modernisasi  memiliki potensi  yang  dapat  melemahkan  atau sebaliknya  menguatkan  kapital  sosial.  Ibnu
Khaldun  (1332-1406  M)  melihat  fenomena modernisasi sebagai perkembangan peradaban,  merupakan  hasil  dari  proses tamaddun (semacam  tranformasi  pemikiran yang  lebih  sehat),  lewat ashabiyah ( group feeling ),  perwujudan  kompleksitas  produk pikiran  kelompok  manusia  yang  mengatasi negara,  ras,  suku,  atau  agama,  yang membedakannya  satu  dengan  lainnya, kendatipun tidak monolitik dengan sendirinya. Sejalan dengan hal itu, makalah ini  akan  menyajikan  fenomena  potensi modernisasi  dalam  kapital  sosial  yang dibangun  melalui  nilai-nilai  ke-Islam-an. Untuk  itu,  perlu  dikaji  terlebih  dulu bagaimana  konsep  Islam  tentang  kapital sosial,  agar  fenomenanya  dapat  digali  dari berbagai  contoh  kasus  yang  ada  di Indonesia.

## REVIEW  KONSEP  KAPITAL  SOSIAL DALAM KHASANAH MODERNISASI
Literatur  yang  banyak  dikutip  terkait dengan  konsep  kapital  sosial  adalah  artikel klasik James Coleman (2000: 13-39) ketika berbicara tentang fungsi dan struktur dalam menjelaskan konsep kapital sosial, pertanyaan  yang  hendak  dijawab  adalah apakah  determinisme  yang  terkandung dalam  struktur  sosial  itu  demikian  absolut menentukan  tindakan  manusia?  Jawaban Coleman  ―tidak  demikian,  dan  tidak  juga tindakan manusia itu tidak dikendalikan oleh struktur  sosial,  tindakan  manusia  selalu
tertuju  pada  pencapaian  tujuan  yang ditetapkannya  sendiri,  sehingga  dalam setiap  tindakan  manusia  pasti  memiliki unsur  rasionalitasnya‖  (Lawang,  2005:  90). Hambatan-hambatan yang dihadapi manusia dalam tindakan-tindakannya tersebut  acapkali  bisa  ditembus,  maka pilihan  tindakan  tetap  dilakukan,  acapkali pula tidak dapat ditembus maka dihindarinya.  Perihal  hambatan  yang  sulit ditembus  lazimnya  berupa  struktur  sosial makro obyektif yang biasanya bersifat taken of granted .
Konsepsi kapital sosial menurut Fukuyama  (1995,  1999)  pada  dasarnya adalah  segala  ihwal  jaringan  sosial  yang mempunyai  makna.  Aspek-aspek  jaringan sosial, norma sosial, pertukaran dan norma sosial  yang  menghubungkan  kebersamaan dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama, masuk  dalam  kategori  ini.  Kapital  sosial dalam perbincangan ilmu-ilmu sosial menjadi  pusat  diskursus  penting.  Hal  ini dapat disimak dari perjalanan terminologi ini hingga  memasuki  wacana  akademis  akhir abad ini.
Dalam  studi  yang  dilakukan  Putnam (1993),  pertama  kali  wacana  kapital  sosial dikemukakan bukan oleh teoritisi ilmu sosial namun  oleh  seorang  praktisi  pendidikan Hanifan  yang  pada  tahun  1916  yang menemukan pentingnya campur tangan dan keterlibatan  masyarakat  untuk  keberhasilan pendidikan  dalam  sekolah.  Aspek-aspek
kemauan  baik,  kesertaan,  simpati,  dan pertalian  sosial  dalam  sebuah  masyarakat amat  menentukan  dicapainya  pemenuhan kebutuhan  bersama.  Temuan  itu  untuk beberapa  saat  tidak  banyak  mempengaruhi perhatian  para  teoritisi  ilmu-ilmu  sosial. Baru    setelah  34  tahun,    yaitu  awal  tahun 1950-an seorang sosiolog Kanada mengangkat  tema  kapital  sosial  yang menjadi  karakteristik  keanggotaan  dari komunitas  pinggiran  kota.  Berikutnya  pada tahun  1960-an  sosiolog  perkotaan,  Jacobs mengangkat persoalan batas-batas interaksi  ketetanggaan  dalam  komunitas kota.  Pada  tahun  1970-an  ekonom  Loury menganalisis hukum-hukum sosial di kawasan  kumuh  dalam  perspektif  kapital sosial.
Sosiolog  Bourdieu  (1986)  pada  tahun 1980-an menganalisis bentuk-bentuk sumber-sumber  sosial  dan  ekonomi  yang dapat  ditimbulkan  dari  jaringan  sosial. Coleman  (2000)  melakukan  hal  yang pernah dilakukan Hanifan untuk menganalisis  konteks  sosial  pendidikan. Pada  akhir  era  1990-an,  Putnam  (1993) menganalisis  peran  kapital  sosial  dalam proses  demokratisasi  dan  tata  kelola pemerintahan yang amanah ( good governance ) di Italia dan Amerika. Kemudian peran kapital sosial dalam proses modernisasi  dan  kapitalisme  di  Asia, Amerika  dan  Eropa  yang  ditulis  Fukuyama (1999;  2000).  Dari  rangkaian  temuan  dan
kritik terhadap konsep kapital sosial beberapa teoritisi memberikan variasi batasan kapital sosial.
Berbeda  dengan  kapital  fisikal  dalam teori ekonomi yang merujuk konstruksi uang dan  finansial,  kekuatan  kapital  sosial terletak  pada  daya  dongkraknya  yang membesar  tatkala  diutilisasikan  dalam interaksi  sosial,  semakin  dipergunakan  dan sering  menjadi  basis  interaksi  masyarakat, semakin  besar  timbunan  atau  stok  kapital sosial. Apabila kapital fisikal menunjuk pada aspek-aspek fisikal dan sumberdaya manusia  merujuk  pada  kekayaan  dan keterampilan  yang  dikuasai  oleh  manusia, kapital  sosial  menunjuk  pada "tandem  nilai kolektivitas " dalam hubungan antar manusia.  Kapital  sosial,  menurut  Putnam (2000), ruangan sosialnya terletak di antara dua  medan  kesadaran  interaksi  dua  pihak yang membangun pertukaran kepercayaan. Dengan  kata  lain  kapital  sosial  bukan terletak  pada  masing-masing  manusia, tetapi  terpusat  pada  radius  interseksi terjadinya  proses  interaksi  sosial  antar aktor.  Kapital  sosial  yang  paling  esensial adalah trust dan trustworthies .  Keduanya berperan  memberikan  iklim  pelumasan ( lubricant )  sehingga  kinerja  dan  dinamik kapital  sosial  itu  menjadi  stabil.  Pada akhirnya  kapital  sosial  dimaknai  sebagai suatu  nilai mutual  trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap  pemimpinnya,  kapital  sosial  juga
merupakan  institusi  sosial  yang  melibatkan jaringan  ( network ),  norma-norma  ( norms ), dan  kepercayaan  sosial  ( social  trust )  yang mendorong  kolaborasi  sosial  (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Lebih  jauh  Putnam  memaknainya  dengan contoh asosiasi horisontal yang tidak hanya memberikan  manfaat desirable  outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcomes (hasil tambahan).
Satu  konsep  lain  yang  dekat  dengan kapital  sosial  adalah  konsep “Kualitas Masyarakat”. Menurut  Dahlan  (1993:  3-22), kualitas masyarakat perlu untuk mewujudkan  kemampuan  dan  prestasi bersama.  Hal  ini  mencakup  ciri-ciri  yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Kualitas masyarakat ditelaah  atas  beberapa  kelompok  dengan detail  sebagai  berikut  :  (1)  kehidupan bermasyarakat  yang  memiliki  keserasian sosial, kesetiakawanan sosial, disiplin sosial,  dan  kualitas  komunikasi  sosial,  (2) kehidupan  sosial  politik  melalui  level demokrasi, keterbukaan akses untuk partisipasi politik,  kepemimpinan yang terbuka, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi politik, serta keberadaan  media  massa,  (3)  eksistensi kehidupan  kelompok,  serta  (4)  adanya kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan dengan mempelajari kemutakhiran institusi dan kualitas,
kemampuan institusi menumbuhkan kemandirian  masyarakat  dan  menjalankan fungsi  yang  baik,  kualitas  pemahaman terhadap  hak  dan  kewajiban  tiap  orang, struktur institusi yang terbuka, dan mekanisme  sumber-sumber  yang  potensial dalam membangkitkan daya kemasyarakatan secara berkelanjutan. Berdasarkan  temuan  penelitian,  Woolcock dan Narayan (2000: 225-35) dalam menganalisis kapital sosial
mengelompokkan  dalam  empat  perspektif, yaitu : komunitarian ( communitarian ),
jaringan ( network ), institusional ( institutional ) dan sinergi ( sinergy ).
Perwujudan kapital sosial dapat ditengarai  sebagai  sumber  daya  aktual  dan potensial  yang  dimiliki  oleh  seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan  serta  berlangsung  terus menerus  dalam  bentuk  pengakuan  dan perkenalan  timbal  balik  (atau  dengan  kata lain,  keanggotaan  dalam  kelompok  sosial) yang  memberikan  kepada  anggotanya berbagai  bentuk  dukungan  kolektif.  Lebih jauh dijelaskan bahwa kapital sosial merupakan  sesuatu  yang  berhubungan dengan  yang  lainnya,  yaitu  ekonomi, budaya,  maupun  bentuk-bentuk  kapital sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan  sumber  daya  alamnya.  Bourdieu (1986)  tidak  saja  mengembangkan  konsep kapital  budaya,  melainkan  dua  kapital lainnya,  yaitu  kapital  ekonomi  dan  kapital
sosial  dan  hubungan  antar  ketiganya. Penjelasan Bourdieu tentang masing- masing kapital adalah seperti berikut :
a. Kapital  ekonomi,  merupakan  kapital yang dapat segera dan langsung ditukar dengan  uang  dan  dapat  dilembagakan dalam  bentuk  hak  kepemilikan.  Dalam konteks  ini,  dapat  dibedakan  kapital uang  dan  kapital  kepemilikan.  Kapital uang lebih  merupakan alat  tukar sedangkan  kapital  kepemilikan  lebih bersifat kapital fisik yang sesuangguhnya, maka
uang sebenarnya  bukan  kapital  dalam  arti yang  sebenarnya,  melainkan  sarana untuk  dapat  mengembangkan  kapital fisik dan kapital manusia.
b. Kapital budaya, merupakan kapital yang dalam  kondisi-kondisi  tertentu  dapat ditukar  dengan  kapital  ekonomi  dan dapat  dilembagakan  dalam  bentuk kualifikasi  pendidikan  atau  keilmuan. Mengacu pada definisi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditegaskan,  yaitu  :  (1)  sesuatu  yang bersifat  atau  ada  hubungannya  dengan kebudayaan  yang  tidak  dapat  ditukar dengan  kapital  ekonomi,  tidak  dapat disebut  dengan  kapital  budaya,  atau dengan  kata  lain,  kebudayaan  yang mempunyai  nilai  ekonomik  dan  secara potensial  dan  aktual  dapat  ditukarkan dengan  uang  sajalah  yang  disebut dengan  kapital  budaya.  Pertanyaannya
adalah  kebudayaan  itu  dari  dirinya sendiri  bukanlah  kapital  jika  orang  tidak berusaha untuk menguangkan kebudayaan  itu.  Jadi,  nilai  kapital  suatu kebudayaan  tergantung  pada  orang, bukan  pada  kebudayaan  itu  sendiri;  (2) kapital  kebudayaan  itu  mempunyai wujud yang nyata dalam bentuk ijazah/legitimasi,  maka  ia  merupakan kapital kebudayaan. Ini dapat dibenarkan jika ijazah/legitimasi keilmuan  merupakan  sertifikat  yang dipercayai  orang  sebagai  kapital  untuk bisa  bekerja  ( human  capital ),  artinya apa yang disertifikasikan itu
mencerminkan  kemampuan  manusia dalam  bentuk  keahlian  atau  kepakaran atau ketrampilan. Inipun juga dipengaruhi  oleh  kemampuan  pasar untuk  menyerap  tenaga  manusia  atau kepercayaan  pasar.  Dalam  hal  inipun ternyata kapital budaya bukanlah bersifat mandiri, oleh karena itu, kapital- kapital  tersebut  memiliki  hubungan  satu sama  lain,  dan  malah  dapat  pula dipertukarkan;  dan  (3)  kapital  budaya memiliki  3  jenis  kapital,  yang  menunjuk pada  keadaan  ( state )  yang  memiliki  3 dimensi, yaitu : dimensi manusia secara fisik  (badan),  dimensi  obyek  yang berupa apapun yang dihasilkan manusia atau karya-karya manusia yang menjadikannya  sebagai  titik  tumpu berproduksi atau ekonomi sejalan
dengan manusia sebagai homo economicus ,  dan  dimensi  institusional, khususnya  yang  dimanifestasikan  pada pendidikan atau keilmuannya.
c. Jika  kapital  budaya  lebih  menunjuk pada keadaan, maka menurut Bourdieu, kapital  sosial  lebih  menunjuk  pada kondisi  atau  persyaratan  yang  mungkin dapat menjadi potensi untuk diaktualisasikan  menjadi  kekuatan  tukar dengan kapital-kapital  lainnya,  misalnya kapital  ekonomi,  kapital  politik,  dan sebagainya. Kapital sosial pada akhirnya  menunjuk  pada  kewajiban- kewajiban sosial (‖koneksi‖) yang dalam kondisi  tertentu  dapat  ditukar  dengan kapital ekonomi, dan dapat
dilembagakan dalam bentuk titel bangsawan atau elit baru yang diperhitungkan  atau  kehormatan  yang dapat  menimbulkan  kepercayaan  pihak lain dalam pertukaran kapital ekonomi. Dari  keragaan  pandangan-pandangan  di atas,  kapital  sosial  dalam  kajian  ini  dapat distrukturasikan  dalam  dua  aras  kapital sosial,  yaitu  makro  dan  mikro.  Studi  yang dilakukan  Krisna  dan  Schrader  (1999) secara lebih terperinci mencoba merekontruksi  aneka  kapital  sosial  dalam dimensi  makro  dan  mikro.  Pada  tataran mikro  kapital  sosial  dibedakan  menjadi  dua jenis  yaitu  dimensi  kognitif  dan  struktural. Lebih lanjut penjelasan ini dapat diperhatikan pada gambar berikut :
Gambar 1.
Peta Konsep Jenis dan Hirarki Kapital Sosial
Kognitif Struktural * Nilai-nilai Kepercayaan
Solidaritas Pertukaran
* Struktur organisasi horisontal * Norma Sosial * Perilaku * Sikap-sikap
* Transparansi proses pengambilan keputusan bersama * Akuntabilitas dari pemimpin * Praktek tindakan kolektif & tanggungjawab Lensa Mikro Lensa Makro Aturan main Level desentralisasi Derajad partisipasi dalam proses pengambilan
keputusan
Kerangka hukum Tipe Rejim
Sumber : diadaptasikan dari Anirudh Krishna and Elizabeth Shrader, 1999 : 9
Sementara  itu  Krishna  dan  Uphoff (1999), dalam pemetaan pengukuran kapital sosial, membagi dalam dua kategori besar : (a)  kapital  sosial  struktural  yang  di dalamnya  terdiri  dari  peraturan  ( rules ), peranan  ( roles ),  jaringan  sosial  ( social network ),  prosedur;    dan  (b)  kapital  sosial dimensi  kognitif  terdiri  dari  kapital  sosial yang  berorientasi  kepada  orang  lain  antara lain  :  kepercayaan  ( trust ),  resiprositas ( reciprocity ),  solidaritas  ( solidarity ).  Kapital sosial  kognitif  yang  berorientasi  pada tindakan terdiri dari kerjasama, sifat kedermawanan atau sifat pemurah. Ahli lain Bullen  dan  Onyx  (1998:  6-8)  berdasar rangkaian  penelitian  di  lima  komunitas  di New  South  Wales  Australia,  menyarankan delapan  indikator  kapital  sosial  tanpa mengkategorisasikan  pada  hirarki  kognitif dan struktural. Kedelapan indikator tersebut adalah  :  (a)  derajad  partisipasi  pada komunitas  lokal;  (b)  proaktivitas  dalam kegiatan  sosial;  (c)  perasaan  percaya  dan aman;  (d)  tingkat  koneksi  atau  hubungan ketetanggaan;  (e)  tingkat  koneksi  keluarga dan  pertemanan;  (f)  derajad  toleransi  pada keragaman;  (g)  nilai-nilai  pedoman  hidup; (h) dan jaringan kerja.
Dari  berbagai  temuan  dan  kajian mengenai  kapital  sosial,  telah  mampu mendefinikasikan  sejumlah  indikasi  potensi kapital  sosial  dalam  kenyataan  dinamika modernisasi  yang  terjadi  di  sejumlah
Negara  sedang  berkembang,  yaitu  :  (1) kapital  sosial  sebagai  kepercayaan  sosial (social  trust) (Fukuyama,  1995:  26),  (2) kapital sosial sebagai pertukaran (reciprocity) (Putnam, 1993: 172), (3) kapital sosial sebagai jaringan (networks) (Fukuyama,  1999:  201-202),  serta  (4) kapital  sosial  sebagai  norma (norms) atau kewajiban  Sosial  (Fukuyama,  1999:  148- 149). Kajian kapital sosial di Indonesia telah menjadi  perhatian  Subejo  (2004:  77-86), dengan  mempertimbangkan  elemen  utama social  capital yang  terdiri  dari norms, reciprocity,  trust, dan network, maka sebenarnya  hal  tersebut  secara  historis bukan merupakan fenomena baru dan asing bagi  masyarakat  di  Indonesia  dan  hal tersebut lebih berakar kuat dan terinstitusikan  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  di  daerah  pedesaan,  yang secara  umum  dikenal  dengan  kegiatan ― saling  tolong-menolong ‖  atau  secara  luas terwadahi dalam tradisi ― gotong royong ‖.
Tradisi gotong royong memiliki aturan main  yang  disepakati  bersama  ( norm ), menghargai  prinsip  timbal-balik  dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dan  dalam  waktu  tertentu  akan menerima kompensasi/ reward sebagai suatu  bentuk  dari  sistem  resiprositas ( reciprocity) ,  ada  saling  kepercayaan  antar pelaku bahwa masing-masing akan mematuhi  semua  bentuk  aturan  main  yang
telah  disepakati  ( trust ),  serta  kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubungan-hubungan  spesifik  antara  lain mencakup kekerabatan-- kinship , pertetanggan-- neighborship dan pertemanan — friendship sehingga  semakin menguatkan jaringan antar pelaku ( network ).
Tradisi  gotong  royong  secara  nyata telah  melembaga  dan  mengakar  kuat,  ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas
keseharian masyarakat Indonesia.
Khususnya  di  pedesaan  Jawa,  praktek gotong royong walaupun cenderung mengalami  penurunan  baik  dari  sudut pandang  lingkup  aktifitas  maupun  jumlah orang  yang  terlibat,  namun  secara  umum masih  mendapatkan  apresiasi  positif  oleh warga  masyarakat.  Hal  ini  nampaknya  juga dipengaruhi  oleh  salah  satu  karakteristik khusus  yaitu  keeratan  hubungan  sosial yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.
Salah  seorang  peneliti  terkemuka tentang masyarakat pedesaan, Scott (1976) telah mengkategorikan masyarakat pedesaan  Jawa  sebagai  salah  satu  dari masyarakat  pedesaan  di  dunia  yang memiliki  tradisi communitarian paling  kuat.
Kegiatan  gotong  royong  terekspesikan dalam  berbagai  aktivitas  mulai  dari  yang bersifat  (1)  sosial,  (2)  sosial  dan  personal serta  (3)  personal  yang  diwujudkan  dalam bentuk  pertukaran  ( exchange ).  Ditinjau  dari bentuk yang dikerjasamakan, gotong
royong  bisa  mencakup  material,  tenaga, uang  dan social  spirit .  Secara  umum aktivitas  gotong  royong  memiliki  tema sentral  sebagai mutual  help antar  anggota masyarakat  yang  mana  masing-masing pihak  terlibat  saling  memberikan  kontribusi dan sebagai reward- nya mereka mendapatkan gain dari  aktivitas  yang dikerjasamakan.  Semangat  timbal  balik-- reciprocit y  melekat  kuat  sebagai  penunjuk bahwa  proses  kerjasama  berlangsung dengan fair . Dalam praktek nyata keseharian,  timbal  balik  memiliki  spektrum yang fleksibel  dari  timbal  balik  yang  sangat ketat  (s trict  reciprocity )  sampai  dengan timbal balik yang longgar ( non-strict reciprocity ).  Dan  bukan  tidak  mungkin dalam  kasus-kasus  tertentu  terjadi  ketidak seimbangan  antara  kontribusi  dan gain yang  diperoleh  pihak  terlibat  dalam  jangka panjang,  namun  karena  warga  masyarakat masih memegang prinsip generosity , hal itu diterima  sebagai  hal  yang  biasa  dengan kebesaran hati.
Semangat  kesepadanan,  dan  rasa timbang rasa memungkinkan anggota masyarakat  dari  golongan  kurang  mampu atau terbelakang secara sosial dan ekonomi untuk  memperoleh gain yang  lebih  besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan  kepada  kelompoknya.  Aktivitas gotong  royong  dalam  berbagai  dimensinya memberikan  implikasi  semangat  dan value untuk  saling  memberikan  jaminan/ self-
guarantying atas  hak  dan  kelangsungan hidup  antar  sesama  warga  masyarakat yang  masih  melekat  cukup  kuat  di pedesaan. Hal ini juga dapat diacu sebagai salah  satu  strategi  tradisional  dalam social safety  net .  Subejo  dan  Iwamoto  (2003) memberikan terminologi pada praktek gotong  royong  yang  dilembagakan  sebagai tradisi  oleh  warga  pedesaan  sebagai ― institutionalized stabilizers ‖ karena aktivitas tersebut memungkinkan proses keberlanjutan  ( sustainability )  dan  menjamin stabilitas  secara  ekonomi  dan  sosial  pada kehidupan  rumah  tangga  di  pedesaan. Faktanya, modernisasi telah mengikis kultur pedesaan  menjadi urban ,  bisa  jadi  gotong royong sebagai kapital sosial telah berubah, menurun  kadar  kualitasnya  atau  menjelma menjadi  kelembagaan  baru  yang  masih mempertahankan  nilai-nilai  dari  gotong- royong tersebut.
KEPERCAYAAN ( TRUST ) DALAM

## BANGUNAN MASYARAKAT HARMONI
Secara umum, kapital sosial dipandang  sebagai  stok  kapital  yang penting  dalam  pembangunan  ekonomi masyarakat  negara  dunia  ketiga  maupun masyarakat negara industri maju sekalipun. Analisis  kapital  sosial,  sebagai  stok  kapital dalam  sebuah  masyarakat  memang  sulit dipisahkan  dari theoretical  way  of  thinking yang  dikembangkan  oleh  mazhab  ekonomi neo-klasik (Black,1997), yang
mempostulatkan utilitas maksimum dan nilai kegunaan  ekonomi sebagai  thesis  penting dalam  teorinya.  Akan  tetapi,  konsep  kapital sosial  tidak  serta  merta  dimanfaatkan sebagai instrumen penting kearah akumulasi  material  dan  ekspansi  kapital serta  maksimisasi  keuntungan  ekonomi, melainkan lebih dimaknai sebagai prasyarat terjadinya  sebuah  tata-ekonomi  sehat  yang rasional dan operasional. Dengan demikian, kapital  sosial  hanya  memberikan  energi ( social  energy )  bagi  berjalannya  sebuah sistem sosial-kemasyarakatan.
Dalam  perspektif ekonomi  neo-klasik , individu-individu mendapat kesempatan untuk  berpikir  secara  rasional  dalam menentukan  pilihan-pilihan  atas  tindakan sosial  yang  hendak  diputuskannya.  Artinya, setiap individu memiliki kebebasan menimbang ―untung-ruginya‖ dalam memanfaatkan  stok  kapital  sosial  tersebut, terutama pada saat mereka hendak membuat  keputusan  membentuk  suatu peradaban  masyarakat  yang  efisien  dan efektif. Kapital sosial (bersama-sama dengan  berbagai  bentuk  kapital  ekonomi lainnya  seperti  uang,  kapital  fisikal seperti tanah  dan  mesin-mesin,  keterampilan  dan kemampuan  atau human  capital ,  serta kapital lingkungan-ekologis ) bermakna instrumental  bagi  pencapaian  sebuah  tata- masyarakat  ideal.  Melalui  perspektif  ini, penggunaan  teori-teori  pilihan  rasional  ( the rational  choice  theory )  menjadi  sangat
relevan  dalam  mengoperasionalisasikan dan  memfungsikan  kapital  sosial  (Litle, 1991:  35-52,  Hecter  and  Kanazawa,  1997: 191-214).
Dari perspektif fungsionalisme, kapital sosial  yang  berintikan  struktur  ikatan-ikatan sosial  yang  berurat-berakar  secara  luas, memiliki  makna  yang  bersifat  multi-aras. Portes  (1998:  1-24)  menyatakan primordial social  ties sebagai  bentuk  kapital  sosial ―primitif‖  yang  telah  ada  sejak  lama,  dan dari  sinilah  pemaknaan  akan  kapital  sosial berlangsung. Ikatan primordialisme tersebut terjalin dalam jaringan dan ikatan kekeluargaan.  Fenomena  yang  nampak pada  masa  Orde  Baru,  kapital  sosial  telah dimanfatkan  secara  ―tidak  layak‖,  dimana trust dan  jejaring  sosial  dibangun  secara eksklusif untuk membentuk emperium bisnis dan  politik  berbasis  kerabat  dan  kroni. Sementara itu, norma-norma sosial dibentuk  oleh  dan  sesuai  selera  pemilik otoritas  kekuasaan  demi  mengukuhkan kepentingan-kepentingan  kroni  tersebut  di ruang bisnis dan politik. Kapital sosial pada masa  itu  dimanipulasi  menjadi  asset ekonomi  kelompok  tertentu  dan  bukan menjadi  asset  publik.  Terlepas  dari  insiden buruk  pemanfaatan  kapital  sosial  oleh kekuasaan  ekonomi-politik  Orde  Baru, makna  kapital  sosial  dalam  pengertian traditional  ties  and  social  networking tetap memiliki relevansi penting dalam kehidupan sosial Indonesia pada umumnya.
Fenomena  lainnya,  ditunjukkan  oleh kajian- kajian informal  economy ,  banyak  temuan mengungkapkan  bahwa  sektor  informal perkotaan dunia ketiga tumbuh dan berkembang  sebagai  akibat  dari  adanya perluasan jaringan sosial desa-kota. Jaringan  tersebut  memungkinkan  sektor informal menyerap secara berlebihan tenaga  kerja  dari  pedesaan.  Kapital  sosial yang  dipunyai  oleh  kaum  migran  desa-kota itu  secara  tepat  dan  efisien  mampu mengalokasikan  sumberdaya manusia  ke unit-unit usaha yang masih memiliki kapasitas  untuk  berkembang  (Gertz,  1968, Gaughan  &  Ferman,  1998:  15-25,  Reenoy, 1990, Lyn, 1999: 467-487).
Menurut perspektif strukturalisme, trust yang  melandasi  bangunan  ikatan sosial itu akan lebih banyak menguntungkan elemen komunitas di tingkat  individual,  sehingga  kapital  sosial bermakna  sebagai  asset  sosial-ekonomi yang  dikuasai  dan  dilakukan  oleh  individu. Dalam  perkembangannya,  sebagian  analis berpendapat  bahwa  ikatan-ikatan  sosial tersebut  memberikan  keuntungan  tidak hanya kepada individu semata, namun lebih kepada  kolektivitas.  Dalam  konteks  ini, kapital  sosial  bermakna  sebagai kapital kolektif yang  menopang  bangunan  sebuah sistem  sosial.  Sejumlah  fakta  dari  studi- studi sosiologi pembangunan yang menjelaskan  bahwa  jaringan  ikatan  sosial dibentuk secara sengaja sebagai
infrastuktur komunitas – purposively constructed institutions (Dharmawan, 2002).
Dari  pemaknaan  di  atas,  kapital  sosial memungkinkan orang-orang secara bersama menyongsong sumber-sumber kehidupan  ( sources  of  livelihoods )  dengan lebih  baik,  sehingga  terbentuk  masyarakat yang  lebih  sejahtera  secara  sosial-ekonomi (ukurannya : harmonis secara sosial, bebas konflik,  tingkat  kerjasama  yang  tinggi, makmur secara ekonomi, demokratis, santun, egaliter, dan sebagainya).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menjadi jelas  bahwa  dimensi  kepercayaan  ( trust ) dalam kapital sosial merupakan sumberdaya  yang  memiliki  kemampuan subtitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau kapital lainnya.

## KAPITAL  SOSIAL  DALAM  PERSPEKTIF ISLAM : FENOMENA DI INDONESIA
Faktanya, pembangunan suatu bangsa  tidak  hanya  berkaitan  dengan kapital  ekonomi  (finansial),  Beberapa  hasil studi  menunjukkan  bahwa  pembangunan tidak saja didorong oleh faktor ketersediaan sumberdaya alam, besarnya kapital finansial  atau  tingginya  investasi  ekonomi dan industrialisasi, melainkan juga bertautan  dengan  matra  sosial,  khususnya kapital sosial yang hanya dapat diwujudkan melalui  usaha  membangun  masyarakat yang berperadaban.
Kapital Sosial dan Nilai-nilai Ke-Islam-an
Islam  memiliki  landasan  kuat  untuk melahirkan masyarakat yang beradab tersebut, komitmen pada kontrak sosial dan norma  yang  telah  disepakati  bersama. Membangun  masyarakat  dalam  kacamata Islam adalah tugas ke- kholifah -an, kewajiban  bagi  setiap  muslim.  Bangunan sosial masyarakat muslim itu ciri dasarnya : ta’awun (tolong-menolong), takaful (saling menanggung),  dan tadhomun (memiliki solidaritas).
Bangunan masyarakat yang
mencirikan hal-hal di atas disebut masyarakat madani 1 , di dunia Barat dikenal dengan istilah masyarakat sipil ( civil society ), adalah masyarakat dengan tatanan  sosial  yang  baik,  berazas  pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  individu  dengan hak  dan  kewajiban  sosial.  Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya
1 Perdebatan  atas  istilah-istilah  tersebut  tetap  saja terjadi, bukan selayaknya disini untuk memperdebatkan istilah-istilah tersebut yang bisa jadi tidak  terdapatkan  titik  temunya.  Penulis  mengambil pengertian konsep masyarakat madani dari pandangan  Nurcholis  Madjid  dalam  artikel  Menuju Masyarakat  Madani  yang  dimuat  pada  situs  Edi Cahyono’s Page, yaitu masyarakat berbudi luhur atau berakhlak  mulia.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Robert  N.  Bellah  dalam Beyond  Belief (New  York  : Harper  &  Row,  1976,  hal.  150-151),    bahwa peradaban  yang  dibangunan  Nabi  tersebut  disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat  modern,  sehingga  setelah  Nabi  sendiri  wafat tidak  bertahan  lama.  Timur  Tengah  dan  umat manusia  saat  itu  belum  siap  dengan  prasarana  social yang  diperlukann  untuk  menopang  suatu  tatanan social yang modern sebagaimana telah dirintis Nabi.
pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem yang transparan.  Masyarakat  madani  secara formal  mengatur  hubungan  sosial  antar komponen  masyarakat.  Postulat  naqliyah dari khazanah ajaran Islam, mendokumentasikan  dengan  baik  15  abad silam,  bagaimana  masyarakat  seperti  itu ditumbuhkembangkan  dalam  kapital  sosial yang  kuat,  dibuktikan  dengan  komitmen masyarakatnya  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  peradaban,  sebuah  masyarakat yang  sarat  dengan  nilai  dan  moral,  maju, beradab  dan  sangat  menghargai  nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana realitas prakteknya  pada  masyarakat  muslim  di Indonesia dewasa ini ?
Pertama ,  dalam  kaitan  kapital  sosial
sebagai kapital politik, dengan menggunakan  pendekatan civic  culture dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  Saiful Mujani (2003) memperlihatkan bahwa pertumbuhan  peradaban  masyarakat  yang modern  dan  demokratis  berakar  dari  kultur demokrasi  itu  sendiri,  yang  mencakup  : keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular  ( secular  civic  engagement ),  sikap saling percaya sesama warga ( interpersonal trust ),  toleransi,  keterlibatan  politis  ( political engagement ),  dukungan  terhadap  sistem demokrasi,  dan  partisipasi  politik  ( political participation ).  Penelitian  tersebut  menolak tesis  yang  menyatakan  bahwa  Islam  tidak sejalan dengan demokrasi dan civil society .
Merujuk  pada  banyak  pakar  politik  (seperti Anderson, Halliday, Entelis, Gerges, Tessler, Al-Braizat, Rose, Esposito dan Voll, Mousalli  dll),  serta  studi  lapangan,  Mujani menjelaskan  bahwa  :  (1)  masyarakat  Islam memiliki  kapital  sosial  yang  cukup  bagi tumbuhnya demokrasi dan peradaban modern,  (2)  tingkat civic  engagement di kalangan  Muslim  Indonesia  cukup  tinggi mencapai  38,9%;  sebanyak  26  %  terlibat dalam  kelompok  arisan;  15,5  %  terlibat  di organisasi tingkat desa; 8,7 % di organisasi pekerja; 5 % di koperasi; dan 2 % terlibat di klub  olah  raga,  (3)  tingkat  toleransi masyarakat  Muslim  Indonesia  pada  tataran sikap  terhadap  kelompok  tertentu,  seperti komunis,  Kristen,  Islamis  Muslim,  Cina, Hindu,  Budha  dan  seterusnya,  tampak rendah,  namun  tidak  melemahkan  karakter peradaban  yang  terkandung  dalam  nilai- nilai  masyarakat  yang  demokratis,  dan  (4) dukungan  masyarakat  Islam  Indonesia terhadap  institusi  politik  relatif  rendah, meskipun tingkat partisipasinya cukup tinggi,  baik  secara  konvensional  maupun non-konvensional.
Kedua ,  dalam  kaitan  kapital  sosial sebagai  kapital  budaya,  patut  disimak pandangan  Amin  Rais  (2009)  dalam mencermati pertumbuhan dan perkembangan  Muhammadiyah  lewat  amal usahanya  yang  tidak  sedikit,  terutama dengan  adanya  sekolah-sekolah.  Sebagai ORMAS  Islam,  Muhammadiyah  sejak  lama
telah mengembangkan doktrin yang disebut dengan menggembirakan amal saleh .
Organisasi berfungsi untuk memobilisasikan atau  dalam  bahasa  Muhammadiyah,  untuk menggembirakan amal saleh kolektif
(Rasul, 2010). Muhammadiyah membuktikan potensinya dalam
pengembangan  kapital  sosial  masyarakat, yang ditandai oleh kemampuan organisasinya  mensemangati  beramal  dari berbagai  individu  Muslim  yang  dipadukan lewat sebuah organisasi, melalui pembagian kerja yang rapih. Apa yang tidak mungkin  dikerjakan  melalui  kemampuan individual,  akhirnya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  melalui  organisasi.  Dipandang dari  sisi  kapital  sosial,  terbangunnya gerakan amal saleh secara kolektif tersebut di  antaranya  diwujudkan  melalui  usaha mendirikan  sekolah-sekolah  berbasis  pada kekuatan  jamaah  di  Muhammadiyah.  Hal tersebut merupakan trust atau kepercayaan dari  jamaah  kepada  pemimpin-pemimpin Muhammadiyah  yang  umumnya  hidup sederhana  atau  jauh  dari  bermewah- mewah,  jauh  dari  korupsi,  ikhlas,  tekun bekerja, dan tidak banyak bicara.  Demikian halnya  alam  tradisi  NU,  sejumlah  kegiatan kolektif  yang  berbasis  pada  kerjasama  dan saling  percaya  dapat  dikenali  melalui aktivitas yasinan , manakiban , tahlilan ,  tujuh harian  bagi  orang  yang  meninggal,  haul, dan lain-lain. Dalam penelitian Saiful Mujani (2003) menyajikan  temuan  bahwa  berbagai
aktivitas  kolektif  tersebut  mempunyai  efek ganda,  terdapat  kecenderungan  bahwa orang  yang  aktif  dalam  kegiatan  tersebut ternyata  juga  aktif  dalam  organisasi- organisasi  ―sekuler‖,  aktivis  NU  tersebut umumnya  aktif  juga  di  organisasi  Karang Taruna,  PKK,  dan  klub-klub  olah  raga maupun seni budaya.
Ketiga ,  kapital  sosial  juga  memiliki entitas  dalam  konteks  kapital ubudiyah . Melalui berbagai amalan di bulan Ramadanpun,  menurut  pandangan  Hidayat
Nahwi Rasul (2010) ternyata juga memberikan hikmah bagi pemupukan kapital  sosial  masyarakat.  Dikatakanya, bilamana amalan-amalan tersebut dikerjakan dengan serius, melalui ibadah di bulan  Ramadan  mampu  meningkatkan kesalehan sosial, wujudnya adalah kesantunan,  keberadaban,  kerukunan,  dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nilai hikmah  semacam  itu  dapat  menjadi  kapital sosial  dalam  menghadapi  badai  krisis ekonomi  global  yang  mengancam  akibat gagalnya  sistem  kapitalisme  global  dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Kapital sosial  dalam  perspektif  Islam  dapat  pula dirupakan dalam bentuk jaringan sosial dan sikap  manusia  untuk  bekerja  sama,  yang bisa  muncul  dalam  pelbagai  cara,  seperti memenuhi  kewajiban,  penghormatan  dan kesetiaan,  solidaritas,  kepercayaan  dan pelayanan. Ahmad Sahidah (2009)
mengkaji  proses  ritual  korban  memiliki
kandungan  berbagai  unsur  kapital  sosial tersebut.  Bisa  jadi  setiap  orang  mampu selalu  melakukan  kurban  pada  setiap  Idul Adha,  terdapat  pula  cara  perkongsian  (7 orang  dengan  1  ekor  lembu)  yang menyuburkan ikatan emosional dan kepedulian  secara  kolektif.  Pembagian daging  kurban  menggambarkan  pelayanan yang  sempurna,  karena  mereka  yang terlibat  tak  berharap  pamrih  (didasarkan rasa  tulus  ikhlas).  Pembagian  kerjapun tertata  sedemikian  rupa,  kaum  bapak menyembelih  dan  menguliti  hewan  yang dikurbankan, sedangkan kaum ibu memotongnya  untuk  dimasukkan  ke  dalam kantong  plastik.  Dibandingkan  ibadah- ibadah  yang  lain,  ritual  kurban  mempunyai signifikansi  yang  luas  dalam  konsep kapital sosial,  karena  mempunyai  makna  edukasi yang  bisa  menggugah  anak-anak  hingga orang dewasa terlibat di dalamnya.
Keempat ,  dalam  kaitan  kapital  sosial menumbuhkan kapital ekonomi, Islam memiliki  aktivitas  nyata  yang  diwujudkan melalui  program  ZIS  (Zakah,  Sedekah  dan Infaq)  yang  bernilai  bagi  peningkatan kesejahteraan ummah (Suharto,  2008).
Dengan menggunakan indikasi-indikasi kapital  sosial  yang  terdiri  atas  :  norma, kerjasama  permanen,  kepercayaan  dan jaringan;  maka  tradisi  Islam  dalam  tolong menolong  yang  diwujudkan  melalui zakah , infaq ,  dan sedekah merupakan  fakta obyektif  bagaimana  kapital  sosial  itu
menjadi integral dengan nilai-nilai Islam. ZIS ( Zakah, Infaq dan Sedekah ) memiliki aturan main tertentu dan masyarakatpun memahami  ( norm ),  menghargai  prinsip timbal-balik  dimana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dan  dalam  waktu tertentu akan menerima kompensasi/ reward sebagai suatu bentuk dari sistem resiprositas ( reciprocity) , ada saling kepercayaan  antar  pelaku  bahwa  masing- masing  akan  mematuhi  semua  bentuk aturan  main  yang  telah  disepakati  ( trust ), serta  kegiatan  kerjasama  tersebut  diikat kuat  oleh  hubungan  spesifik,  seperti kekerabatan- kinship , pertetanggan- neighborship dan  pertemanan — friendship sehingga  semakin  menguatkan  jaringan antar pelaku ( network ).
Kekuatan  nilai-nilai  tersebut  juga dilandaskan pada ajaran Islam mengenai fi- sabilillah , berkurban, persaudaraan sesama muslim, cinta sesama manusia dan rahmatan  lil  ’alamiin .  Para  aktivis  ZIS tidaklah  asing  dengan  hadits  berikut  ini, bahwa  ‖Rasulullah  SAW  mengecam  orang yang  dapat  tidur  nyenyak  sementara tetangganya  tidak  dapat  tidur  karena kelaparan‖.  Orang  jenis  ini  oleh  Rasulullah SAW  disebut  sebagai  tidak  beriman.  Fakta keberhasilan lembaga-lembaga ZIS di Indonesia,  seperti  Dompet  Dhuafa,  BMT- BMT ; merupakan fenomena adanya kapital sosial  dalam  perspektif  Islam  yang  patut dipahami.
Uraian  nilai-nilai  Islam  di  atas, baru  merupakan  ‖ kapital  sosial  laten ‖.
Sedangkan upaya pembangunan komunitas madani atau masyarakat yang berperadaban,  merupakan  usaha  menggali dan  memunculkan  kapital  sosial laten menjadi manifes , yakni mewujudkan pesan/ajaran  Islam  benar-benar  menjadi ikutan banyak orang, didukung eksistensinya  di  sebuah  komunitas.  Tanpa proses pemupukan secara sistematis, selamanya  kapital  sosial  islami  hanyalah sebuah  potensi,  hanya  menjadi  materi ceramah  keagamaan,  atau  diwujudkan secara parsial, tidak menyeluruh.

## Menggagas Trust Society di Indonesia
Dalam  bangunan  masyarakat  madani atau  masyarakat  ideal  yang  dicita-citakan oleh  Islam,  kepercayaan  ( trust )  adalah sumberdaya  yang  memiliki  kemampuan subtitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau kapital lainnya. Mengingat mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah Muslim, kontek ke-Indonesia-anpun membangun trust society menjadi perhatian yang perlu terus dikuatkan. Dengan memasukkan  konsep trust ke  dalam  pola hubungan sosial dan struktur sosial
kemasyarakatan Indonesia, maka bangunan masyarakat Indonesia,
semestinya  akan  bisa  lebih  baik  di  masa depan.
Upaya mereduksi ciri moralitas
distrust  in  society bisa  dilakukan  dengan cara menanamkan dan menumbuhkan trust pada beragam aras,  yaitu :
1) Trust pada  aras individu ,  disini trust ditanamankan sebagai bagian tak terpisahkan dari moralitas dan adab yang selalu  melekat  pada  karakter  setiap individu;
2) Trust pada aras kelompok dan kelembagaan, adalah proses bagaimana  menjaga  amanah  ( promise keeping )  di  tingkat  kelompok-kelompok sosial secara efektif.
3) Trust pada  aras sistem  yang  abstrak
(ideologi, religi) membantu setiap individu  dalam  merealisir trust dalam kehidupan kemasyarakatan.
Bila  moralitas trust menjelma  menjadi perilaku  bersama  ( collective  behavior )  atau aksi kolektif, maka trust society tak mustahil akan mudah terwujud. Meski demikian, trust tak  akan  dapat  berkembang  dengan sendirinya tanpa adanya favorable conditions ,  yang  mendukungnya  untuk tumbuh  dengan  baik.  Dalam  hal  ini, Narayan (1999) menilai bahwa trust merupakan  salah  satu essential  contributor factor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan secara  signifikan  membantu  terciptanya harmoni  kehidupan  sosial  dan  integrasi sosial ( a unity in diversity ). Menjadi penting adanya institusi  formal dan informal yang menjamin trust agar  berfungsi  secara
operasional.  Adapun  institusi  informal  yang bisa menumbuhkan trust semestinya memenuhi criteria; (1) interpersonal relations berkembang  kondusif,  (2) norms and values yang dikukuhkan bersama-sama serta  diyakini  dan  ditaati  oleh  masyarakat, dan  (3)  adanya  s ocial  sanctions yang mengikat  orang  atau  kelompok  agar  tak berbuat  semaunya.  Selanjutnya  pada  sisi kelembagaan  formal, trust akan  bisa
tumbuh bila fungsi-fungsi organisasi, seperti :  lembaga  pendidikan,  lembaga  hukum, pasar,  ikut  menyumbang  energi  bagi tumbuh  dan  berkembangnya  atmosfer moralitas trust dalam masyarakat. Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnhya, maka  model trust  society yang  dapat dihipotesakan  nampak  seperti  tabel  berikut ini :

## Tabel 1:
Model Hipotesis Kualitas Trust Society KUALITAS INTEGRASI SOSIAL KUALITAS MORAL TRUST MORAL DIS-TRUST MORAL TRUST DIS-INTEGRASI Masyarakat dis-integrasi dengan kondisi masyarakat saling curiga Masyarakat dis-integrasi, masih memiliki potensi moral saling percaya INTEGRASI Masyarakat integrasi namun kondisi masyarakat saling curiga Masyarakat integrasi, masih dengan potensi moral saling percaya yang tinggi Sumber : diolah dari berbagai sumber
Studi  yang  dilakukan  Tadjoeddin (2002)  tentang  realitas  masyarakat  di kawasan  konflik  (Maluku,  Poso,  Sampit, Aceh), berkesimpulan bahwa kondisi masyarakatnya pada derajat integrasi sosial sangat  rendah  dan  derajat distrust yang tinggi,  ditandai  oleh  adanya  konflik  sosial yang meluas, akibat rasa saling curiga yang amat-sangat tinggi. Dengan keadaan semacam  itu,  solusi  hipotetiknya  adalah mengusahakan  terwujudnya  masyarakat integratif  yang  didukung  dnegan  potensi moral trust yang  tinggi  pula,  yakni trust society .  Dengan  demikian,  seluruh  usaha
untuk  menumbuhkan  trust  pada  berbagai ranah  (individu,  kelompok,  dan  sistemik) harus dapat digerakkan secara optimal, baik pada  level  kelembagaan  informal  maupun formal. Tentunya berbagai langkah tersebut perlu  dilakukan  kajian  awal  (baseline)  agar terpetakan realitas konflik dan saling curiga masyarakat,  penyebab-penyebabnya  dan institusi-institusi  kunci  yang  dimungkinkan memiliki kontribusi untuk menciptakan moral distrust maupun dis-integrasi. Dengan demikian,  proses  relasi-relasi  sosial  baru dapat direkayasa untuk mendapatkan respon  atau  dukungan  yang  realistik  dalam
menumbuhkan trust  society di  kawasan tersebut.  Pola  ini  bisa  jadi  typical  untuk menggerakkan  iklim  kemasyarakatan  yang kondusif  di  Indonesia,  dimana  nilai-nilai  ke- Islam-an  dalam  kapital  sosial  memiliki kontribusi yang patut diaktualisasikan.

## PENUTUP
Berdasarkan  review  konsep  kapital sosial, dapat didefinikasikan sejumlah indikasi potensi kapital sosial dalam kenyataan  dinamika  modernisasi  yang terjadi di sejumlah Negara sedang berkembang,  yaitu  :  (1)  kapital  sosial sebagai  kepercayaan  sosial (social  trust) , (2)  kapital  sosial  sebagai  pertukaran (reciprocity) ,  (3)  kapital  sosial  sebagai jaringan (networks) ,  serta  (4)  kapital  sosial sebagai  norma (norms) atau kewajiban Sosial.
Kajian kapital sosial di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Bilamana mempertimbangkan elemen utama social capital yang terdiri dari norms, reciprocity,  trust, dan network, maka eksistensi  kapital  sosial  secara  historis bukan merupakan fenomena baru dan asing bagi  masyarakat  di  Indonesia,  dan  hal tersebut lebih berakar kuat dan terinstitusikan  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  di  daerah  pedesaan,  yang secara  umum  dikenal  dengan  kegiatan ― saling  tolong-menolong ‖  atau  secara  luas terwadahi dalam tradisi ― gotong royong ‖.
Dengan menggunakan indikasi-
indikasi  kapital  sosial  yang  terdiri  atas: norma,  kerjasama  permanen,  kepercayaan dan  jaringan;  maka  tradisi  Islam  dalam tolong  menolong  yang  diwujudkan  melalui berbagai  ibadah  ritual  dan  kultural  umat Islam  di  Indonesia,  seperti  : zakah , infaq , sedekah,  tahlilan,  manaqiban,  kesalehan kolektif, ibadah di bulan Romadon, berkurbann  pada  saat  Idul  Adha,  dan sejenisnya, merupakan  fakta  obyektif bagaimana kapital sosial itu menjadi integral dengan  nilai-nilai  Islam.  Berbagai  kegiatan ubudiyah  dan  kesesalehan  sosial  tersebut memiliki aturan main tertentu dan masyarakatpun memahami ( norm ), menghargai  prinsip  timbal-balik  dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dan  dalam  waktu  tertentu  akan menerima kompensasi/ reward sebagai suatu  bentuk  dari  sistem  resiprositas ( reciprocity) ,  ada  saling  kepercayaan  antar pelaku bahwa masing-masing akan mematuhi  semua  bentuk  aturan  main  yang telah  disepakati  ( trust ),  serta  kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubungan  spesifik,  seperti  kekerabatan- kinship , pertetanggan- neighborship dan pertemanan — friendship sehingga  semakin menguatkan jaringan antar pelaku ( network ).  Kekuatan  nilai-nilai  tersebut  juga dilandaskan pada ajaran Islam mengenai fi- sabilillah , berkurban, persaudaraan sesama muslim, cinta sesama manusia dan rahmatan lil ’alamiin .
Dalam  bangunan  masyarakat  madani atau  masyarakat  ideal  yang  dicita-citakan oleh  Islam,  kepercayaan  ( trust )  adalah sumberdaya  yang  memiliki  kemampuan subtitusi maupun komplementer bagi sumberdaya  atau  kapital  lainnya.  Oleh sebab itu, membangun trust society menjadi perhatian  yang  perlu  terus  dikuatkan. Sebagaimana telah dipahami, bahwa hilangnya rasa saling percaya antar individu atau  antar  kelompok  serta  miskinnya trust dalam  pengertian  ―ketidakmampuan  dalam mengemban  amanah‖  ( lower  degree  of social accountability ), baik secara interpersonal  maupun  institusional,  akan berakibat  pada  dua  hal  penting,  yaitu  :  (1) proses disintegrasi  sosial yang  menajam; dan  (2)  proses  pemburukan  ekonomi sebagai  akibat  in-efisiensi  kelembagaan dan  transaksi  yang  makin  serius.  Melihat pentingnya  posisi  dan  peranan trust dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia, maka kajian trust society menjadi agenda  mendesak  dalam  sosiologi.  Melihat potensi Indonesia yang terbesar penduduknya adalah muslim, maka mengintegrasikan tradisi atau budaya Islam sebagai  proses  membangun  masyarakat Indonesia amat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur‘anul  Karim, Al- Qur’an  Terjemah Indonesia ,  PT.  Sari  Agung,  Jakarta, 1997
Ahmad  Sahidah, Kurban  dan  Modal  Sosial ,
Bening  online,  dikutip  dari  Harian Seputar Indonesia, Kamis 26 November 2009 Amien Rais, Muhammadiyah dan Kesalehan  Kolektif ,  dalam  Almisar Hamid  : ‖Faktor  Modal  Sosial Gerakan  Muhammadiyah ‖,  makalah diskusi dosen FISIP Unmuh Jakarta, 27 Pebruari 2009
Anirudh  Krishna  &  Elizabeth  Shrader, Social Capital Assessment , Prepared  for  the  Conference  on Social Capital and Poverty Reduction the World Bank,
Washington D.C., 22-24 Juni 1999
‗Abdul Rahman Ibn Khaldun, Muqodimah Ibnu  Khaldun ,  al-Qohirah  :  Darul Fajri liltirot. 1425 H
Arya Hadi Dharmawan, Kemiskinan
Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok  Modal  Sosial  dan  Disintegrasi
Sosial , Makalah Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertemakan
―Menggalang  Masyarakat  Indonesia Baru  yang  Berkemanusiaan‖,  Bogor 27-29 Agustus 2002
Bourdieu P., The  Form  of  Capital ,  dalam Richardson  J.  G.  (ed), Handbook  of Theory  and  Research  for  The Sociological of Education , New York : Greenwood, 1986
Black,  J, Oxford  Dictionary  of  Economics , Oxford  university  Press,  New  York, 1997
Coleman,  James,    ― Social  Capital  in  the Creation of Human Capital ‖, dipublikasikan  oleh  Dasgupta  P.  & Ismail Serageldin : Capital Social : A Multifaceted Perspective , 2000 Dahlan,  M.  Alwi, Menjabarkan  Kulaitas  dan Martabat  Manusia  dan  Masyarakat , hal.  3-22;    disajikan  dalam:  Sofian Effendi  et  al.  (eds), Membangun Martabat  Manusia:  Peranan  Ilmu- Ilmu  Sosial  dalam  Pembangunan ,
Gajah  Mada  University  Press  Cet.2,
1993
Edi  Suharto, Islam,  Modal  Sosial  dan Pengentasan Kemiskinan , Disampaikan pada ‖Indonesia Social
Economic Outlook‖, Dompet Dhuafa, Jakarta, 8 Januari 2008
Fukuyama, Trust : The Social Virtues & The Creation  of  Prosperity ,  New  York  : Free Press, 1995,
Fukuyama, The  Great  Disruption  :  Human
Nature  and  the  Reconstruction  of
Social Order , Touchstone, 1999 Gaughan & Ferman, Toward an Understanding of the Informal Economy . The Annals of the American  Academy  of  Political  and
Social Science, Vol. 493, 1988
Geertz,  Clifford, Peddlers  and  Princes:
Social Change and Economic Modernisation  in  Two  Indonesian Towns , Chicago : Chicago University Press, 1968 Hechter dan Kanazawa, Sociological Rational  Choice  Theory, Annual Review of Sociology, Vol. 23, 1997
Hidayat Nahwi Rasul, Puasa Mempertebal Modal Sosial , Nuansa Persada online , 18 Januari 2010
Lin,  M., Social  networks  and  Status
Attainment , Annual Review of Sociology,Vol. 25, 1999
Little, D., Rational Choice Models and Asian Studies ,    Journal  of    Asian  Studies, Vol. 50/1, 1991
Narayan,  Deepa  &  Lant  Pritchett, Social Capital  :  Evidence  and  Implications , dalam Dasgupta P. & Ismail
Serageldin  : Capital  Social  :  A
Multifaceted Perspective , tahun 2000
Narayan,  D.,  dalam  Bonds  and  Bridges
Social Capital and Poverty , Washington D.C : World Bank, 1999 Nurcholis Madjid, Menuju Masyarakat Madani artikel dimuat pada situs Edi Cahyono‘s  Page,  yaitu  masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia Portes,  Alejandro, Social  Capital  :  Its Origins  and  Aplications  in  Modern Sociology ,  Annual  Review  Social, 1998, Volume 24
Reenoy, The  Informal  Economy:  Meaning, Measurement and Social Significance ,  Elinkwijk  bv.  Utrecht, The Netherlands, 1990
Robert N. Bellah, Beyond Belief, New York : Harper & Row, 1976
Robert M. Z. Lawang, Kapital Sosial , Jakarta : FISIP UI Press, 2005
Robert D. Putnam, Leonardi R. dan Nanetti R., Making  Democracy  Work  :  Civic Traditions  in  Modern  Italy ,  Princeton
: Princeton University Press, 1993
Saiful Mujani, Ritual Nahdhiyin, Modal Sosial    dan  Demokrasi ,  temuan penelitian  Pusat  Pengkajian  Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2001 dan 2002, disajikan pada wawancara Burhanudin dengan Saiful Mujani, 13 Juli 2003
Scott, James C, The Moral Economy of The Peasant:  Rebellion  and  Subsistence in Southeast Asia , New Heaven and London, Yale University Press, 1976 Subejo, Peranan  Kapital  Sosial  dalam Pembangunan  Ekonomi  :  Suatu Pengantar untuk Studi Kapital Sosial di  Pedesaaan  Indonesia ,  Artikel dalam  Jurnal  Agro  Ekonomi  Vol.11. No.1 Juni 2004
Subejo,  Iwamoto,  dan  Noriaki, Labor Institutions in  Rural  Java:  A  Case Study in Yogyakarta Province , Working  Paper  Series  No.  03-H-01,
Department of Agriculture and
Resource Economics, The University of Tokyo, 2003 Tadjoeddin, M.Z., Anatomi Kekerasan Sosial  dalam  Konteks  Transisi  :
Kasus Indonesia 1990-2001 ,
UNSFIR  Working  Paper  No.  02/01-,
Jakarta, 2002
The World Bank, ‖ The Initiative on Defining,  monitoring  and  Measuring Social  Capital  :  Text  of  Proposal Approved for Funding ‖,  Social
Capital  Initiative  Working  Paper  No.
2. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable  Development  Network, June 1998.Dalam http://www1.worldbank.
org
/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2
.pdf. 9 Mei 2005