Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3819
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## PRRI SUPPRESSION OPERATION IN SUNGAI PAGAR (1958-1961)
Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961)
Cindy Lorenza 1a (*), Bunari 2b , Asyrul Fikri 3c
123 Universitas Riau
acindylorenza1062@student.unri.ac.id bbunari@lecturer.unri.ac.id casyrul.fikri@lecture.unri.ac.id
(*) Corresponding Author
cindylorenza1062@student.unri.ac.id
How to Cite: Cindy Lorenza. (2024). Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961) doi : 10.36526/js.v3i2.3819 Received: 18-04-2024
Revised  : 11-04-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: PRRI, Sungai Pagar, Suppression

## Abstract
The establishment of PRRI was a reaction to the leadership of President Soekarno and to create a more decentralized government in Indonesia. The first joint operation known as Operation Tegas led by Lieutenant Colonel (Inf) Kaharuddin Nasution in Pekanbaru.The research problem was the destruction process of PRRI in Sungai Pagar, Kampar Kiri Hilir in 1958-1961. This research aims to (1) know the background of the emergence of PRRI in Riau (2) to know the PRRI movement that occurred in Sungai Pagar 1958-1961 (3) to know the actions in an effort to suppress PRRI in Sungai Pagar by the Republican Army. This research is a library research study. The method used in this research is qualitative historical methods covering four stages including: heuristic, critism, interpretation, and historiography. As for the location of the research that is in Sungai Pagar Village, Kampar Kiri Hilir District, Riau Province. The result showed that the destruction of PRRI in Sungai Pagar was based on the involvement of US CIA who provided weapons and drop it at Pekanbaru and Sungai Pagar village which is approximately 30km from
Pekanbaru became one of the areas used by PRRI troops in resistance to the Republican army.

## PENDAHULUAN
Pergolakan daerah merupakan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu untuk memperjuangkan kepentingan tertentu seperti ekonomi, kepentingan ras/suku, serta kepentingan di latar belakangi oleh agama. Disamping itu,  pergolakan  daerah  dapat  juga  muncul  dan  terbentuk  sebagai  akibat  dari  kesalahan  politik  dan  kesulitan pembangunan, yang mendorong lahirnya gejolak dan pemberontakan suatu daerah yang menginginkan pelepasan diri dari pemerintahan pusat.
Sebagai  negara  yang  baru  merdeka,  Indonesia  masihlah  harus  menghadapi  tantangan  dan permasalahan baik  itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  Masalah ancaman dari dalam negeri atau konflik internal juga bisa berbentuk kekerasan senjata dan gerakan-gerakan separatisme yang dilakukan oleh daerah-daerah dan cenderungnya merupakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Gerakan separatis yang ditempuh oleh sekelompok orang juga dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional dan keutuhan Negara. Suatu Negara yang  berdaulat  harusnya  memiliki  atribut  penting  yang  dibenarkan  prinsip  hukum  demi  dapat  mempertahankan kedaulatannya.
Sejatinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara, pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas agar seluruh komponen tidak terganggu oleh hal-hal destruktif dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh lapisan kehidupan  masyarakat.  Tidak  adanya  stabilitas  politik  antara  golongan  partai  dan  banyaknya  perbedaan  arah pandang politik serta perebutan kekuasaan oleh para elit politik, menyebabkan teralihnya perhatian pemerintahan pusat
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3819
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
terhadap persoalan di bidang ekonomi, pembangunan nasional serta sosial dan budaya. Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng saat itu menyiarkan sebuah ultimatum yang menuntut untuk penunjukan Muhammad Hatta dan sultan Yogyakarta sebagai format kabinet baru yang akan dibentuk. Namun, ultimatum itu ditolak dengan tegas oleh Kabinet Djuanda yang bahkan memerintahkan penangkapan kepada tokoh- tokoh Dewan Banteng dan pemberhentian tidak hormat kepada militer yang berhubungan dengan Dewan Banteng (Kahin, 2008).
Ketegangan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  akhirnya  meledak  ketika  Ahmad  Husein mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Kegiatan para aktivis PRRI yang mulai dianggap berbahaya bagi kesatuan NKRI akhirnya menimbulkan ketegangan politik yang memanas secara nasional. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) akhirnya dikerahkan untuk melakukan upaya-upaya  penumpasan  terhadap  pergerakan  PRRI  di  Sumatera  melalui  operasi  lintas  udara  dan  operasi komando yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Nuralam, 2020).
Ancaman militer sendiri adalah suatu bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,  dan  keselamatan  segenap  bangsa. Untuk menanganinya dilakukan upaya penumpasan yang diambil dan dilakukan  militer  atau  sipil,  untuk  menghilangkan  gerakan  pemberontakan  yang  melawan  sebuah  pemerintahan seperti yang dilakukan oleh para pasukan Resimen Komando.
Negara berdaulat yang memiliki atribut pokok akan dibenarkan untuk melakukan tindakan apapun sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  untuk  mempertahankan  kedaulatannya  termasuk  untuk mempertahankan keutuhan wilayah (Suryokusumo, 2003). Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan, militer pun juga sangat berhubungan dengan keadaan di suatu negara. Karena itu, dibentuknya tenaga militer bukan hanya untuk meraih kemerdekaan tetapi juga untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya. Tapi juga penting untuk diperhitungkan bahwa aksi pemberontakan merupakan aksi suatu produk yang lahir, terbentuk dan tidak bisa mudah hilang dari unsur-unsur sosial-masyarakat. Pemberontakan nyatanya adalah suatu hal organik yang lahir dan muncul di kehidupan kemasyarakatan sehingga komponen penting untuk menghindarinya adalah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Persiapan pasukan TNI dalam menghadapi para aktivis PRRI termasuk yang paling serius dan terbesar dalam dekade tahun 50-an. Dimana seluruh kekuatan bersenjata melibatkan kekuatan inti dari masing-masing matra. Baik melalui darat, laut, udara bahkan intelejen sekalipun dikerahkan guna melumpuhkan pusat perlawanan PRRI yang terjadi di daerah Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagai metode utama. Metode sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Metode ini merupakan metode  yang  bertujuan  untuk  membuat  rekonstruksi  ulang  masa  lampau  secara  sistematis  dengan  melakukan pengumpulan, mengevaluasi, verifikasi dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Nasir, 2003).
Dalam penelitian metode sejarah terdapat empat langkah-langkah, yaitu: 1). Heuristik, 2).Verifikasi, 3). Interpretasi dan 4). Historiografi. Untuk memperoleh data yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat  memberikan  gambaran  dari  permasalahan  secara  menyeluruh,  maka  peneliti  menggunakan  metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, teknik kepustakaan, dan wawancara.

## PEMBAHASAN
1. Latar  Belakang Munculnya PRRI di Riau
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang sering disebut PRRI sesungguhnya menjadi bentuk ungkapan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan pusat yang mengalami ketidakmerataan. Pemerintahan Revolusioner  Republik  Indonesia  berawal  terbentuk  dari  gagasan  pembentukan  Dewan  Banteng  yang  terdiri  dari perwira aktif dan pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah. Dewan Banteng sendiri diisi oleh tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Maluddin Simbolon, dan beberapa tokoh
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3819
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
militer lain sebagai petinggi dan penggeraknya.
Bentuk kekecewaan itu akhirnya memuncak hingga Dewan Banteng melakukan suatu pergerakan untuk membentuk sebuah kebinet pemerintahan sendiri dan mengeluarkan sebuah ultimatum tentang gerakan Dewan Perjuangan pada tanggal 10 Februari 1958 di Padang. Dan kemudian berlanjut dengan mengeluarkan ultimatum “Piagam  Perdjoeangan  menjelamatkan  Negara  Repoeblik  Indonesia”  yang  berisikan  8  tuntutan  kepada pemerintahan  pusat  yaitu:  1).  Tuntutan  kepada  Kabinet  Djuanda  untuk  mengembalikan  mandatnya  kepada Presiden, 2). Menunjuk Moh.Hatta dan Hamengkubuwono untuk membentuk kabinet nasional, 3). Menunjuk Hatta-  Hamengkubowono  demi  mencegah  perpecahan,  4).  Menuntut  kepada  dewan  rakyat  untuk  memberikan kesempatan Hatta-Hamengkubowono untuk membentuk suatu kabinet nasional, 5). Meminta presiden Soekarno untuk kembali berpegang pada kedudukannya secara konstitusional, 6). Akan mengambil suatu kebijakan sendiri apabila tuntutan- tuntutan tersebut tidak dipenuhi. 7). Membebaskan kewajiban untuk tunduk dan taat kepada Ir.Soekarno sebagai kepala Negara, jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipenuhi, 8). Menuntut agar kabinet Djuanda tidak menghalangi pengumuman tersebut (Mestika dan Chaniago, 2001).
Berdirinya PRRI juga merupakan reaksi terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno yang condong memihak  pada  blok  komunis,  hal  ini  dapat  diketahui  sebab  keberadaan  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) semenjak pemilu tahun 1955 telahmenunjukkan eksistensinya di Indonesia sebagai partai terbesar dan menilai Soekarno telah mengkhianati konstitusi dengan membubarkan konstituante.
Gagasan untuk melawan Soekarno yang dituduh semakin berpihak pada PKI pun semakin menguat ketika para tokoh militer dan politisi sipil mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Dari segi politik, dukungan terhadap PRRI mendapat sambutan positif dari kalangan pemuka adat, alim ulama dan kaum cendikiawan lainnya. Dewan Perjuangan kemudian membentuk kabinet baru serta membuat mata uang baru yang menunjukkan bahwa PRRI telah berani menciptakan suatu pemerintahan tandingan untuk melawan pemerintahan yang sah (Leirissa, 1997).
Upaya  itu  ditolak  secara  keras  oleh  pemerintah  pusat  sehingga  meluncurkan  suatu  operasi penumpasan  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  pemberontakan  tersebut.  Berdasarkan  surat  keputusan bersama disusunlah komando operasi gabungan dibawah kepemimpinan Jendral A.H Nasution yang terdiri dari gabungan TNI darat, laut dan udara untuk menumpas PRRI di Sumatera.
Operasi gabungan pertama dikenal dengan nama Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonen (Inf) Kaharuddin Nasution, wakil komandan I (udara) Letkol Wiriadinata, dan wakil komandan II (laut) Mayor Indra Soebagio dengan mengepung daerah Riau daratan tepatnya di Pekanbaru.
Dalam  surat  kabar  Alkmaarsche  Courant  terbitan  tahun  1958,  pasukan  ini  berhasil  masuk  ke Pekanbaru  menggunakan  jalur  darat  melewati  daerah  Bengkalis  dan  menggunakan  jalur  udara  di  sekitar lapangan udara Simpang Tiga (yang kini dikenal sebagai Bandara Sultan Syarif Kasim III) dengan melakukan terjun payung. Pengepungan kota Pekanbaru didasari atas adanya potensi keterlibatan agen-agen CIA milik Amerika Serikat dalam memberikan bantuan pasokan senjata kepada pasukan PRRI yang diedarkan di PT perminyakan Caltex.
Kota Pekanbaru diutamakan untuk berhasil berada dalam kendali TNI karena hal ini dikhawatirkan jika seandainya Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lebih dulu, pasukan PRRI bisa saja dapat menguasai dan menduduki ladang minyak milik Caltex. Dimana saat itu kurang lebih 20 truk yang memuat kebutuhan logistik persenjataan dan uang untuk para pasukan PRRI.
Sejak bulan Februari 1958, CIA mulai mendrop ribuan pucuk senjata api lengkap beserta amunisi dan granat seperti M1 Garand, M1 carbine para, Recoiless, pengebom B-26 Invander, AT-II Kansan hingga Super Bazooka (Mestika, 2009). Pengiriman pertama dilakukan melalui jalur laut di pelabuhan Teluk Bayur, yang kemudian di jemput oleh kapal- kapal kecil. Pengiriman selanjutnya juga dilakukan melalui jalur udara di pangkalan  udara  Tabing  dan  pangkalan  udara  Simpang  Tiga  saat  dini  hari  pada  tanggal  12  Maret  1958 menggunakan pesawat angkut berjenis C-54 yang di kendarai oleh Amerika Serikat Selain pengepungan di darat, hal serupa juga datang dari gugus pasukan laut yang dapat dengan cepat merebut dermaga di sepanjang pesisir Sungai Siak. Pengepungan yang telah berhasil dilakukan oleh pasukan TNI, membuat posisi wilayah Riau yang awal mulanya strategis karena berada cukup dekat dan berbatasan dengan jalur lalu lintas laut internasional menjadi menutup kemungkinan pasukan PRRI untuk
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dapat melarikan diri melewati Selat Malaka.

## 2. Kondisi Wilayah Sungai Pagar
Didudukinya kota Pekanbaru oleh pasukan TNI membuat situasi kian memanas. tak lain karena pasukan TNI didukung oleh jumlah tentara yang banyak serta memiliki kendaraan mumpuni yang membuat pasukan PRRI kewalahan. Pasukan PRRI yang saat itu hanya memiliki kekuatan puluhan ribu pasukan reguler terdiri dari kelompok sipil, pemuda kampung, dan pelajar.
Karena kekuatan PRRI yang dengan mudah dapat didobrak, akhirnya anggota PRRI banyak yang memilih mundur ke pedalaman dan memilih melancarkan perang gerilya sebagai upaya perlawanan terhadap pasukan  TNI.  Para  tokoh  pemimpin  PRRI  di  Riau  seperti  Letnan  Kolonel  Pudjo  Widodo  dan  Mayor  Said Syafaat akhirnya melakukan mobilisasi pasukan dan mendirikan basis operasional di beberapa daerah salah satunya berada di Kampar Kiri.
Desa  Sungai  Pagar  tidak  secara  spesifik  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  pusat  peristiwa  PRRI. Namun, daerah tersebut nyatanya juga terpengaruh oleh peristiwa itu sebagai bagian dari jalur perjalanan dalam  operasi  penumpasan  yang  dilakukan.  Desa  Sungai  Pagar  yang  berjarak  lebih  kurang  30  km  dari Pekanbaru  menjadi  salah  satu  kawasan  yang  digunakan  pasukan  PRRI  dalam  melanjutkan  perlawanan terhadap tentara pusat.
Letak wilayah desa Sungai Pagar yang dilewati oleh sungai kampar kanan yang lebar sehingga dibutuhkan upaya penyebrangan untuk dapat melewatinya, karena satu-satunya akses untuk menuju desa itu hanyalah menyebrangi sungai melewati jembatan atau dengan menggunakan sampan/rakit.
Keadaan wilayah desa Sungai Pagar yang dikelilingi oleh rawa dan sungai menjadikan desa tersebut sebagai tempat pelarian yang strategis untuk pasukan PRRI karena dapat dijadikan benteng alami yang dapat mempermudah pasukan PRRI melakukan mobilisasi dan taktik perang gerilya.
Kehidupan  masyarakat  Sungai  Pagar  sebelum  konflik  cukup  berjalan  baik  dan  masih  mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil perkebunannya. Namun,  pada awal pergolakan, kehidupan masyarakat daerah Sungai Pagar mulai tidak aman. Hal ini dikarenakan pergerakan gerilya yang dilakukan di hutan-hutan sekitar sehingga keamanan sedikit terganggu. Saat terjadinya konflik PRRI masyarakat harus menjaga pembicaraan. Tidak boleh terlihat memihak diantara dua pihak yang berkonflik. masyarakat Sungai Pagar juga tentunya dilanda rasa takut dan memiliki perasaan tidak aman.

## 3. Upaya TNI dalam Menumpas PRRI di Sungai Pagar
Regu kompi B yang saat itu dipimpin oleh Kopral Suprapto ditugaskan untuk memperluas posko pengejaran ketika melihat adanya aktivitas pergerakan pasukan PRRI yang sedang menyusun pertahanan di desa bagian tenggara Pekanbaru. Pada tanggal 21 Maret 1958, para pasukan Banteng Raiders I akhirnya bergerak mengejar pasukan musuh yang menuju ke desa Sungai Pagar, Kabupaten Kampar Kiri Hilir.
Setibanya  di  Sungai  Pagar,  hal  utama  yang  dilakukan  oleh  TNI  adalah  melakukan  melakukan pemantauan dan pengintaian karena adanya kewaspadaan terhadap pasukan PRRI yang menyamar sebagai warga setempat. Mengutip dari surat kabar Merdeka terbitan 20 Maret 1958 menjelaskan bahwa PRRI juga turut membentuk tentara sukarela yang terbentuk dari masyarakat sekitar dan diandalkan oleh pihak PRRI sebagai tenaga bantuan.
Para tentara sukarela ini juga turut dilatih layaknya tentara regular dengan bermodalkan senjata. Tidak kurang dari 200 tentara PRRI beserta alat-alatnya telah menggabungkan diri meskipun terlihat sekali sebagian dari mereka masih belum mahir dalam mempergunakan senjata. Prajurit sukarela ini pada umumnya di dominasi oleh pemuda dan kepala keluarga yang berada di usia produktif.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat dengan pergerakan PRRI,  bahkan tak sedikit masyarakat lain yang turut merasakan situasi tidak kondusif yang tejadi di Sungai Pagar. Banyak masyarakat yang ditangkap atas rasa kecurigaan antara kedua belah pihak, penggeledahan rumah ke rumah, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan fisik.
Selain  mengamankan  prajurit  bantuan  milik  PRRI,  proses  penumpasan  juga  di  upayakan semaksimal mungkin dengan melakukan penelusuran dan penggeledahan menyeluruh hingga ke dalam desa.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3819
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Regu bantuan pun dihadirkan dengan membawa suplai amunisi dan kendaraan jenis jeep untuk mengangkut personil pasukan Banteng Raiders I selama masa operasi.
Diperkirakan  sebanyak  1  kompi  personel  melakukan  penelusuran  di  Sungai  Pagar.  Satu  kompi pasukan infanteri tersebut juga membangun pos dan berjaga di pos tersebut dengan melakukan patroli secara rutin. Setelah melakukan penyisiran selama kurang lebih 4 hari desa Sungai Pagar akhirnya dinyatakan bersih dari musuh dan pasukan BR-1 akhirnya melanjutkan pengejarannya hingga ke Lipatkain. Hingga pada tanggal 3  Maret  tahun  1961,  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  himbauan  kepada  pasukan  PRRI  untuk  dapat menyerah dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan menjanjikan amnesti dan abolisi bagi prajurit PRRI- Permesta sebelum Oktober 1961.
Usainya  perang  yang  terjadi  antara  PRRI  dan  tentara  pemerintah  pusat  ditandai  dengan menyerahnya  Ahmad  Husain  sebagai  pimpinan  tertinggi  dari  PRRI  secara  umum,  baik  yang  terjadi  di Sumatera  Tengah  maupun  Sumatera  Barat.  Berdasarkan  catatan  resmi  Kodam  17  Agustus,  secara menyeluruh  setidaknya  ada  sebanyak  6.115  pasukan  PRRI  yang  tewas  dan  sebanyak  627  yang  hilang. Sedangkan dari pihak Kodam III/17 Agustus ada sebanyak 1.031 pasukan yang tewas dengan rincian 329 tentara, 56 brimob, 67 OPR, 579 pegawai sipil dan rakyat.
Dampak signifikan yang sampai saat ini dapat dirasakan akibat adanya pergerakan PRRI ini yaitu terbentuknya otonomi daerah. Sumatra Tengah kini terbagi menjadi tiga daerah (Sumatera Barat, Jambi dan Riau)  dan  mendapatkan  hak  untuk  menjadi  provinsi  serta  mengurus  daerahnya  masing-masing.  Hal  ini tentunya  mempermudah  perhatian  atas  nasib-nasib  rakyat  daerah  dan  pemenuhan  kebutuhan  agar aksesibilitas  masyarakat  dapat  dibangun  secara  menyeluruh  baik  dalam  bidang  infastruktur,  ekonomi, produksi serta disribusi.
Begitu juga yang terjadi di Sungai Pagar yang saat ini telah berstatus sebagai kelurahan dan menjadi daerah administratif. Secara moril, masyarakat saat itu dihantui perasaan takut karena tuduhan keberpihakan kepada salah satu pihak, baik itu sebagai anggota PRRI sendiri maupun Tentara Republik. Selain itu, secara sosial  peristiwa  ini  membuat  lahirnya  stigma  buruk  kepada  masyarakat  Sumatra  yang  dicap  sebagai pemberontak, menyebabkan kemerosotan mental untuk generasi-generasi setelahnya khususnya kesulitan yang dialami untuk masuk kedalam tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Latarbelakang munculnya PRRI di Riau
Berdirinya  PRRI  merupakan  reaksi  terhadap  kepemimpinan  Presiden  Soekarno  serta  untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersifat desentralisasi di Indonesia. Upaya itu ditolak secara keras oleh pemerintah  pusat  sehingga  meluncurkan  suatu operasi penumpasan dibawah kepemimpinan Jendral  A.H Nasution yang terdiri dari gabungan TNI darat, laut dan udara. Operasi gabungan pertama dikenal dengan nama Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonen (Inf) Kaharuddin Nasution, wakil komandan I (udara) Letkol  Wiriadinata,  dan  wakil  komandan  II  (laut)  Mayor  Indra  Soebagio  dengan  mengepung  daerah  Riau daratan tepatnya di Pekanbaru. Pengepungan kota Pekanbaru itu didasari atas  adanya keterlibatan agen- agen CIA milik Amerika Serikat yang memberikan bantuan senjata kepada pasukan PRRI yang diedarkan di PT perminyakan Caltex. Dan dikhawatirkan jika seandainya Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lebih dulu, pasukan PRRI bisa saja dapat menguasai dan menduduki ladang minyak milik Caltex.
2. Kondisi Wilayah Sungai Pagar
Desa Sungai Pagar yang berjarak lebih kurang 30 km dari Pekanbaru menjadi  salah satu kawasan yang digunakan pasukan PRRI dalam melanjutkan perlawanan terhadap tentara pusat. Keadaan wilayah desa Sungai Pagar yang dikelilingi oleh rawa dan sungai menjadikan desa tersebut sebagai tempat pelarian  yang strategis untuk pasukan  PRRI  karena  dapat  dijadikan  benteng  alami  yang  dapat  mempermudah  pasukan  PRRI  melakukan mobilisasi dan taktik perang gerilya.
3. Upaya TNI dalam menumpas PRRI di Sungai Pagar
Pasukan Banteng Raiders I akhirnya bergerak mengejar pasukan musuh yang menuju ke desa Sungai Pagar, Kabupaten  Kampar  Kiri  Hilir.  Hal  utama  yang  dilakukan  oleh  TNI adalah  melakukan  melakukan pemantauan  dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3819
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pengintaian karena adanya kewaspadaan terhadap pasukan PRRI yang menyamar sebagai warga setempat. Proses penumpasan di upayakan semaksimal mungkin dengan  melakukan penelusuran dan penggeledahan menyeluruh hingga  ke dalam desa.  Diperkirakan  sebanyak  1  kompi  personel  melakukan  penelusuran  di  Sungai  Pagar  dengan membangun pos dan berjaga di pos tersebut dengan melakukan patroli secara rutin. Selama kurang lebih 4 hari desa Sungai Pagar akhirnya dinyatakan bersih dari musuh dan pasukan BR-1 akhirnya melanjutkan pengejarannya hingga ke Lipatkain yang masih sama-sama berada dalam satu wilayah ke- administrasian,
B. Saran Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan fakta- fakta dan pengalaman berharga  terkait  peristiwa  PRRI  di  Sungai  Pagar  ini.  Untuk  itu,  penulis  berharap  penelitian  ini  dapat  bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi juga khalayak banyak. Sehubungan dengan fakta yang telah penulis gali, maka penulis hendak memberikan beberapa saran.
1. Bagi  penulis  dan  pembaca  diharapkan  mampu  lebih  meningkatkan  rasa  nasionalisme  dan solidaritas atas persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tidak adanya perpecahan.
2. Bagi dinas-dinas kesejarahan khususnya pada provinsi Riau diharapkan mampu menjaga nilai- nilai historis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai pedoman nilai luhur untuk generasi yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Kahin, A. (2008). Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera  Barat dan Politik Indonesia 1926- 1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Leirissa,  R.  Z.  (1997). PRRI  Permesta,  Strategi  Membangun  Indonesia  Tanpa Komunis.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Mestika Zed, H. C. (2001). Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Nasir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nuralam,  R.  (2020).  Resimen  Komando  Angkatan  Darat  (RPKAD)  Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966. repository.upi.edu , hlm. 7.
Suryokusumo, S. (2003). Ancaman Kekuatan Militer Dari Luar Menurut Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ketahanan Nasional . Zed,  M.  (2009). Keterlibatan  CIA  Dalam  Kasus  PRRI. Padang:  Pusat  Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Zed, M., & Chaniago, H. (2001). Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.