## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1849-1856 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2509

## Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
(Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)

## Rizal Harmawan Samauna
Universitas Hasanuddin Makassar Correspondence email: pbkominfo@gmail.com
Abstrak. Sistem  informasi  manajemen  membantu  dalam  pelaksanaan  tugas  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  dilingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Sistem  ini  dapat  menampilkan  profil  setiap  ASN  dengan  klasifikasi  pendidikan,  pelatihan, jabatan  dan  masa  kerja  yang  dapat  dijadikan  suatu  bahan  pertimbangan  oleh  pimpinan  dalam  penunjukan  untuk  mengikuti pendidikan dan pelatihan jenjang karir sebagai suatu proses dalam rangka promosi jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SIMPEG dalam  pengelolaan administrasi kepegawaian serta Untuk  menganalisis usaha  yang dilakukan dalam  mengoptimalkan  penerapan  SIMPEG  dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian.  Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  jenis  data  kualitatif.  Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah  Penerapan  SIMPEG  telah dilaksanakan  sesuai  fungsinya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik  dalam  meningkatkan kualitas  layanan  kepegawaian  secara  optimal,  juga  sebagai  media  dalam  pengambilan  keputusan  kepegawaian  oleh  pembina kepegawaian.  Usaha  yang  dilakukan  dalam  pengoptimalan  penerapan  SIMPEG  adalah  melakukan  pengawasan  secara  rutin terhadap  perilaku  kinerja  setiap  individu  oleh  atasan  langsungnya,  kemudian  adanya  sosialisasi  secara  terpadu  sebagai  bentuk dukungan dari internal maupun eksternal dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, dimana hanya dikelola oleh satu orang operator sedangkan pegawai berjumlah lima puluh satu orang dengan berbagai macam kebutuhan data kepegawaian sebagai upaya mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); Administrasi Kepegawaian; Lapas
Abstract. The management information system assists in carrying out the duties of all State Civil Apparatuses within the Ministry of Law and Human Rights. This system can display the profile of each ASN with the classification of education, training, position and  period  of  service  that  can  be  used  as  a  material  for  consideration  by  the  leadership  in  the  appointment  of  education  and career training as a process in the context of promotion. The purpose of this study was to analyze the implementation of SIMPEG in the management of personnel administration and to analyze the efforts made in optimizing the implementation of SIMPEG in the management of personnel administration. In this study, the authors used descriptive research with qualitative data types. The results  of  this  study  are  the  implementation  of  SIMPEG  has  been  carried  out  according  to  its  function  to  develop  the implementation  of  electronic-based  services  in  improving  the  quality  of  personnel  optimally,  as  well  as  a  medium  for  decision making  by  the  staffing  supervisor.  Efforts  made  in  optimizing  the  implementation  of  SIMPEG  are  routinely  monitoring  the behavior of each individual by their direct superiors, then integrated socialization as a form of support from internal and external by  maximizing  the  potential  of  existing  resources,  which  is  only  managed  by  one  operator  while  employees  achieve  fifty-one people  with  various  needs  for  personnel  data  as  an  effort  to  realize  the  management  of  personnel  management  based  on information technology.
Keywords : Personnel Management Information System (SIMPEG); Officialdom administration; Prison

## PENDAHULUAN
Cita-cita untuk menjadikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkelas dunia terus digelorakan dengan terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang  wilayah  bebas  korupsi  (WBK)  dan  wilayah birokrasi bersih melayani  (WBBM). Proses  administrasi pemerintahan  yang  dijalankan  telah  berbasis  teknologi yang  terbarukan.  Dimulai  sejak  tahun  2018  hal  ini diterapkan  sesuai  instruksi  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  berupa  kebijakan  yang  diambil  dan dilakukan  pimpinan  dalam  rangka  mewujudkan  e- government.  Dimana kemajuan teknologi  dalam perbaikan  tata  Kelola  pemerintahan  menjadi  kewajiban bagi  semua  jajaran  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  dalam  mewujudkan  Kementerian  yang
good  governance.  Teknologi  tersebut  memberikan sumbangsih  penting  dalam  membantu  pemerintah ataupun  pengawasan  dan  pengambilan  keputusannya. Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  tentang  kebijakan  dan  strategi nasional pengembangan e-government merupakan upaya untuk  mengembangkan  penyelengaraan  kepemerintahan yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan  e-government dilakukan penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
Implementasi  e-government  menjadi  salah  satu solusi bagi percepatan pencapaian kinerja di
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan e-government  itu  sudah  sesuai  dengan  semangat Undang-undang  Nomor  14  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tujuan untuk mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik  secara transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat dipertanggung  jawabkan.  Namun  tidak  hanya  itu, penerapan  e-government  juga  sesuai  dengan  tujuan reformasi  birokrasi  yaitu  mewujudkan  Good  Corporate Governance (GCG). Sehingga hal ini menjadi kewajiban Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam menerapkan e-government demi meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  dari  setiap  proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Perkembangan  teknologi  dan  informasi  membawa perubahan  dan  adanya  adopsi  ataupun  pengaplikasian media komunikasi yang sifatnya pribadi, dengan dampak yang  muncul  dengan  tinggalnya  publik  sektor,  dari perubahan  yang  luar  biasa  bagi  privat  sector  yang  telah lebih dahulu mengadopsi dan mengaplikasikan stakeholder-nya,  inilah  yang  kemudian  memicu  public sector untuk melahirkan egovernment (Irawan, 2013).
Di  era  revolusi  digital  ini  perkembangan teknologi  terjadi  sebuah  evolusi  pada  teknologi  media, sebut  saja  new  media  atau  orang  juga  sering menyebutnya  media  online  atau  orang  lebih  akrab  lagi menyebutnya dengan istilah internet, media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media ini juga disebut- sebut  sebagai  media  yang  sampai  saat  ini  belum  ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara  maju,  new  media  mengalahkan  berbagai  media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan  sebuah  informasi.  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan HAM  (SIMPEG  Kumham)  adalah  suatu  sistem informasi  yang  digunakan  untuk  pengelolaan  data Pegawai Kementerian Hukum dan HAM secara on-line, sebuah  perangkat  lunak  (software)  komputer  yang menyediakan fasilitas pengelolaan data kepegawaian dan mengelola data kepegawaian tersebut menjadi informasi kepegawaian  yang  dibutuhkan,  menunjang  kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
Aturan  proses  yang  dijalankan  di  dalam SIMPEG  tetap  mengacu  kepada  dasar  hukum  yang berlaku  yaitu  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10 Tahun  2016  Tentang  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia. Secara spesifik tujuan dari SIMPEG adalah  untuk  mendukung  integritas  data  para  pegawai, kemudahan pengaksesan data kepegawaian, dan kemudahan  pengelolaan  data  yang  bersifat  pribadi sehingga  dapat  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  dan fungsi  dalam  bidang  administrasi  kepegawaian  yang efektif dan efisien yang diimplementasikan pertama kali pada  2015,  atau  mempunyai  fungsi  untuk  mendukung sistem manajemen PNS yang rasional dan
pengembangan SDM di aparatur pemerintah, mewujudkan  data  kepegawaian  yang  mutakhir  dan terintegrasi,  menyediakan  informasi  PNS  yang  akurat untuk  perencanaan,  pengembangan,  kesejahteraan,  dan pengendalian  PNS,  membantu  kelancaran  pekerjaan  di bidang  kepegawaian,  terutama  dalam  pembuatan laporan,  serta  mempunyai  manfaat  pelacakan  informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat, pembuatan laporan  dapat  mudah  dikerjakan,  mengetahui  pegawai yang  akan  naik  pangkat  dan  yang  akan  mendapat kenaikan  gaji  berkala,  memudahkan  suatu  pekerjaan yang  berhubungan  dengan  kepegawaian,  mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (profil kepegawaian) yang  cepat  dan  akurat,  dapat  merencanakan  penyebaran (mutasi)  pegawai  sesuai  pendidikan  dan  kompetensinya sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  SIMPEG  merupakan sistem  yang  melakukan  manajemen  kepegawaian dimulai  dari  pegawai  tersebut  memperoleh  status pegawai sampai dengan pegawai tersebut pensiun.
Faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  menjadi kunci  utama  berhasilnya  sebuah  tujuan  organisasi, demikian  juga  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan HAM.  Pengelolaan  pegawai  dan  peningkatan  kinerja SDM  telah  menjadi  perhatian  yang  lebih  prioritas beberapa  tahun  belakangan  ini.  Pengelolaan  pegawai yang  baik  dalam  lingkup  kecil  akan  meningkatkan kinerja  pegawai  sedangkan  dalam  lingkup  yang  lebih besar akan membawa perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.  Seiring  dengan  telah  ditetapkannya Undang-undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  mengamanatkan  mengenai sistem  informasi  ASN.  Pasal  127  ayat  (1)  menyatakan bahwa  untuk  menjamin  efisien,  efektif,  dan  akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan  sistem  informasi  ASN.  Sistem  informasi ASN  adalah  rangkaian  informasi  dan  data  mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh,  dan  terintegrasi  dengan  berbasis  teknologi. Kemenkumham telah menerapkan sistem informasi ASN yaitu  Aplikasi  SIMPEG.  Berlandaskan  pada  hal  di  atas, pegawai  negeri  sipil  (PNS)  turut  diatur  secara menyeluruh  dengan  menerapkan  sistem  informasi manajemen  kepegawaian.  Hal  tersebut  membutuhkan dukungan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian  yang  mumpuni.  Dengan  adanya  aplikasi sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  mampu menyediakan  data  dan  informasi  yang  mudah  dan  cepat yang  berhubungan  dengan  kepegawaian  serta  tercipta kesesuaian  antara  arus  informasi  dengan  sistem pengolahan data yang diterapkan.
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Perempuan Kelas  III  Mamuju  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  di  bidang  Pemasyarakatan  yang  termasuk wilayah  kerja Kantor Wilayah Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah
mengimplementasikan  sistem  informasi  manajemen kepegawaian  untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
kepegawaian. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju merupakan implementasi e-government dalam pelayanan bidang  kepegawaian  secara  transparan  dan  objektif. Sistem  ini  selain  menyajikan  informasi  kepegawaian, juga  dikhususkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  di bidang  administrasi  kepegawaian  seperti  kepangkatan, pemindahan  atau  mutasi  dan  pemberhentian  pegawai negeri  sipil  dari  dan  dalam  jabatan.  Sehingga  dengan harapan adanya output dari Sistem Informasi Manajemen  Kepegawaian  dapat  mempermudah  dan mempercepat  pimpinan  dalam  menentukan  pegawai negeri  sipil  yang  tepat  sesuai  dengan  kualifikasi  dalam tersebut sehingga keputusan itu berkualitas dan objektif.
Namun  output  dari  metode  ini  ternyata  masih dirasakan  tidak  begitu  optimal.  Belum  mampu  secara maksimal  membentuk  aparatur  sipil  negara  yang profesional. Sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian  Hukum  dan  HAM  telah  merubah  pola kerjanya  dengan  menitik  beratkan  pada  perubahan sistem pengelolaan sumber daya manusianya. Tidak lagi fokus  kepada  Pendidikan  dan  pelatihan,  namun  lebih fokus kepada perubahan sistem administrasi kepegawaiannya.  Harapannya  adalah  setiap  aparatur sipil  Negara,  mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka  harus menjalankan  sistem  tersebut  dalam  kinerjanya.  Sebagai bentuk konkrit pelaksanaan e-government dan manajemen  aparatur  sipil  negara  pada  Kementerian Hukum  dan  HAM  adalah  dibuatnya  sistem  informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).
Sistem  Informasi  Kepegawaian  (SIMPEG) merupakan sistem informasi yang dipergunakan menjadi dukungan  pengelolaan  administrasi  data  kepegawaian. Sistem  informasi  kepegawaian  dengan  pemberian  data untuk  bahan  analisa  pimpinan  dalam  pengambilan keputusan.  Sistem  informasi  kepegawaian  digunakan untuk menunjang terlaksananya manajemen kepegawaian  yang baik.  (Widowati, 2012). Berdasarkan hasil  penelitian  Verawati  Palimbong  (2016),  Analisis Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Manajemen  Untuk Koordinasi Pengembangan Kemetrologian Pada Wilayah Regional IV Indonesia Timur. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa:  (1)  bentuk  teknologi  informasi  dan komunikasi yang digunakan guna mendukung koordinasi  kemetrologian  dengan  pemerintah  daerah adalah  teknologi  berbasis  internet  yang  didukung  oleh berbagai  perangkat  yaitu  hardware,  software,  teknologi penyimpanan,  teknologi  komunikasi,  dan  jaringan;  (2) data  yang  diproses  dalam  SIM  adalah  data-data kemetrologian  baik  itu  data-data  yang  bersifat  dinamis maupun statis yang bersumber dari BSML Regional  IV, Dinas  Kabupaten/Kota  serta  unit  kemetrologian  lainnya yang  pemanfaatannya  dapat  menghasilkan  harmonisasi dan  sinkronisasi  penyelenggaraan  kemetrologian  guna pengembangan  kemetrologian  di  wilayah  regional  IV; (3)  terdapat  beberapa  faktor-faktor  pendukung  dan
penghambat dalam penggunaan SIM. Hasil penelitian ini dapat  disimpulkan  pemanfaatan  sistem  informasi manajemen sudah mendukung untuk koordinasi pengembangan  kemetrologian  pada  wilayah  regional  IV indonesia  timur  meskipun  ada  beberapa  faktor  yang perlu  ditingkatkan  dalam  mewujudkan  keberhasilan pemanfaatan SIM tersebut.
Menurut  hasil  penelitian  Iswandi  (2018), penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  menganalisis penerapan  sistem  infromasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG)  berbasis  web  dalam  pengambilan  keputusan mutasi  oleh  Pembina  kepegawaian  pada  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Sulawesi  Barat; (2)  untuk  menganalisis  usaha  yang  dilakukan  untuk mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) berbasis web dalam pengambilan keputusan mutasi oleh Pembina kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi  Barat.  Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan kesimpulan  bahwa  penerapan  telah  dilakukan,  namun terasa belum sempurna dikarenakan mengalami penggantian  aplikasi  yang  terbaru  sehingga  cukup menghambat  pelayanan  kepegawaian  dan  tidak  efektif khsususnya pada saat diperlukan data kepegawaian yang terbaru oleh tim BAPERJAKAT yang harus menggunakan  data  manual  sebagai  data  dukung SIMPEG.
Berkaitan  dengan  peningkatan  profesionalisme aparatur  sipil  negara  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  salah  satu  data  yang  penting  adalah target  kinerja  yang  merupakan  penilaian  atas  sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan setiap tahun dan dinilai oleh atasan langsung. Selain itu, dalam sistem informasi manajemen  kepegawaian  ini  juga  terkait  dengan penilaian  perilaku  pegawai  yang  dinilai  atasan  langsung setiap  harinya.  SIMPEG  memang  sangat  membantu dalam  pelaksanaan  tugas  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sistem ini dapat menampilkan profil setiap ASN dengan klasifikasi pendidikan, pelatihan, jabatan dan masa kerja yang dapat dijadikan  suatu  bahan  pertimbangan  oleh  pimpinan dalam  penunjukan  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  jenjang  karir  sebagai  suatu  proses  dalam rangka  promosi  jabatan.  Dalam  hal  pemenuhan  berkas- berkas  kepegawaian,  absensi  dan  penilaian  kinerja  yang dijadikan  dasar  dalam  pemberian  tunjunan  kinerja  juga dapat  dilihat  dan  berdasarkan  aplikasi  ini.  Sehingga sistem  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan  pengelolaan administrasi  kepegawaian  yang  bertujuan  membentuk pemerintahan  yang  Profesional,  Akuntabel,  Sinergi, Transparan  dan  Inovatif.  Sebagaimana  semboyan Kementerian  Hukum  dan  HAM  kami  “  PASTI  ” (Profesional,  Akuntabel,  Sinergi,  Transparan  dan Inovatif).
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah penelitian  deskriptif  dengan  jenis  data  kualitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan,  memberikan  informasi  dan  penjelasan tentang  masalah  yang  diteliti  berdasarkan  wawancara mendalam terhadap informan dengan metode kasus yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dan utuh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  menelaah  fenomena  sosial dalam  suasana  yang  berlangsung  wajar/ilmiah,  bukan dalam  kondisi  yang  terkendali/laboratories  sifatnya (Senafiah  Faisal,  1990).  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah;  Data  Primer,  data  yang diperoleh  langsung  dari  pegawai  negeri  sipil  pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju atau yang bertindak  sebagai informan. Dalam penelitian ini  peneliti  menggunakan  data  primer  yang  berasal  dari hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan.  Data Sekunder,  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  pada kantor  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju  antara  lain  :  buku-buku  petunjuk  pelaksanaan, laporan-laporan, arsip-arsip dan berbagai pustaka seperti Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.
Penelitian  ini  mengadakan  pengamatan  secara langsung terhadap objek penelitian atau lokasi penelitian untuk  melihat  kenyataan  yang  ada  di  tempat  penelitian. Mengumpulkan  data  dilapangan  dengan  mengadakan pengamatan  secara  langsung.  Data  semacam  itu merupakan  tulang  punggung  suatu  penelitian  survey. Pada  penelitian,  wawancara  dapat  berfungsi  sebagai metode  primer,  pelengkap  atau  sebagai  kriterium  (Hadi, 1992). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian  yang  dibutuhkan,  sekaligus  mengumpulkan dokumentasi  kegiatan  penelitian  untuk  menggambarkan kegiatan  yang  dilakukan  selama  penelitian  berlangsung (Arikunto, 2002). Selama peneliti melakukan pengumpulan  data  di  lapangan,  peneliti  juga  melakukan analisis  data.  Semua  data  yang  diperoleh  diolah  melalui tiga  jalur  analisis  data  kualitatif  yaitu  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi (Miles  dan  Huberman,  1992).  Reduksi  Data;  diartikan sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi  data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  diapangan. Proses  ini  berlanjut  terus  sesudah  penelitian  lapangan, sampai  laporan  akhir  lengkap  tersusun.  Reduksi  data merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak perlu  dan  mengorganisasi  data  dengan  cara  sedemikian rupa  hingga  kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  dan diverifikasi.

## HASIL
Penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan
administrasi kepegawaian studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian (SIMPEG)  yang  dikelola  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah  Sulawesi  Barat  (studi kasus  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju)  dalam  penerapannya  mudah  dipahami  sebab menu-menu  yang  terdapat  dalam  sistem  informasi manajemen  kepegawaian  Kementerian  Hukum  dan HAM  tampilannya  cukup  sederhana  sehingga  mudah digunakan  dan  dijalankan  oleh  siapa  pun  baik  oleh pegawai  yang  masih  baru  ataupun  pegawai  yang  sudah senior  jika  dibandingkan  sewaktu  masih  menggunakan pengisian  jurnal  manual  yang  menggunakan  cara tradisional, dengan catatan aplikasi ini tidak dalam masa maintenance guna pengembangan aplikasi SIMPEG dari pusat dan dengan dukungan jaringan internet yang stabil.
Dalam  penerapannya  aplikasi  ini  sudah  cukup jelas  dengan  adanya  buku  panduan  secara  elektronik yang bisa diunggah pada SIMPEG dalam mengakomodir field-field  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  serta dengan  adanya  dukungan  sosialisasi  baik  itu  dari  biro kepegawaian  sekretariat  jenderal  secara  umum  maupun secara  khsusus  dari  kantor  wilayah  sulawesi  barat sebagai  induk  dari  operator  pada  setiap  unit  pelaksana teknis yang dalam masa covid-19 ini masih menerapkan konsolidasi  pengelolaan  data  kepegawaian  melalui layanan  whatssapp  group  yang  dirasakan  masih  belum optimal  karena  belum  terbentuknya  forum  tatap  muka khusus operator kepegawaian dan tidak berkesinambungannya  jadwal  sosialisasi  yang  ada. Adanya  fenomena  di  lapangan  bahwa  selain  karena maintenance  juga  masih  ditemukan  belum  ada  inisiatif dukungan  secara  kemandirian  dari  personil  lainnya terhadap  operator  kepegawaian  dalam  mengelola langsung administrasi kepegawaiannya guna mewujudkan pengelolaan data pegawai secara elektronik ini sehingga menyebabkan belum terealisasinya pengelolaan seluruh data kepegawaian secara efektif dan efisien  karena  masih  hanya  sebatas  gugur  kewajiban dalam  pengisian  jurnal  harian  akibat  kurangnya pengawasan  dan  hal  ini  dapat  menghambat  pelayanan kepegawaian  dikemudian  hari  karena  untuk  saat  ini beberapa  pegawai  hanya  berfokus  kepada  input  menu kinerja  dalam  upaya  memenuhi  output  target  capaian kinerja  masing-masing  pegawai  dalam  satu  tahun berjalan,  yaitu  dalam  hal  pengisian  SKP  tahunan, pengisian jurnal harian dan penilaian kinerja yang ada di dalamnya.  Disamping  itu  beberapa  menu  utama  lainnya memang hanya bisa diakses oleh operator ataupun jurnal harian belum diterapkan .
SIMPEG  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi khusus  dalam  bidang  kepegawaian  sebagai  langkah dalam menjaga keamanan dan  kerahasiaan data masing-
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
masing  pegawai.  Hal  ini  jelas  membuat  para  pegawai menaruh  harapan  hanya  kepada  satu  orang  operator kepegawaian  terkait  pengelolaan  data  masing-masing pegawai  yang  imbasnya  kembali  kepada  pengelola  data kepegawaian yang membidangi informasi dan pengolahan  data  pegawai  ini  bekerja  keras  untuk menginput  dan  juga  menginformasikan  kembali  kepada seluruh  pegawai  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  III  Mamuju  yang  berjumlah  51  orang dengan  keanekaragaman  kebutuhan  data  kepegawaian masing-masing  seperti  kenaikan  pangkat,  kenaikan  gaji berkala  dan  berbagai  pengelolaan  administrasi  data kepegawaian  lainnya  yang  dirasakan  cukup  beragam. Sehingga  dalam  proses  penginputan  dan  penyampaian informasi  data  kepegawaian  ini  membutuhkan  waktu yang  tidak  sedikit  dan  jelas  berdampak  terhadap pemahaman  capaian  output  masing-masing  pegawai yang  dibuktikan  dengan  pengisian  sasaran  kinerja pegawai  ataupun  jurnal  harian  belum  diterapkan  secara serentak  karena  masih  menggunakan  pengisian  yang alakadarnya  oleh  setiap  pegawai  dan  belum  meratanya penyampaian arus informasi yang akurat perihal evaluasi data  kepegawaian  kepada  pejabat  struktural  dan  seluruh jabatan  fungsional  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  III  Mamuju  dalam  memaksimalkan kinerja pegawai sebagai upaya mewujudkan profesionalisme seorang pegawai negeri sipil.
Data  dari  pengisian  jurnal  harian  dalam SIMPEG  ini  yang  kemudian  digunakan  sebagai  acuan dalam  pemberian  tunjangan  kinerja  yang  sudah diintegrasikan  ke  mesin  daftar  hadir  oleh  biro kepegawaian  sekretariat  jenderal  beberapa  waktu  yang lalu, juga sebagai dasar bagi pimpinan dalam mengambil sebuah  keputusan  mulai  dari  perencanaan  pegawai, pengembangan  karir  pegawai,  mutasi  pegawai  hingga kesejahteraan pegawai, dengan adanya integrasi tersebut dalam  menunjang  kesejahteraan  pegawai  ini  pun  masih ditemukannya  perilaku  tidak  profesional  pegawai  dalam bentuk  mengakali  pengisian  jurnalnya  pada  waktu tertentu  atau  bahkan  dijamak  pada  hari  yang  serta  ada yang  masih  berharap  bisa  diisikan  oleh  rekan  kerjanya hanya  karena  takut  mendapatkan  potongan  tunjangan kinerja  pada  saat  rekapitulasi  penarikan  kehadiran  oleh pengelola  data  kepegawaian.  SIMPEG  merupakan bagian  dari  sistem  informasi  yang  di  dalamnya  memuat seluruh  data  base  yang  menggunakan  data  pegawai, SIMPEG. yang ada pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  ini dirasakan  belum  diterapkan  secara  optimal.  Dari  hasil penelitian yang menunjukkan kurangnya kesadaran serta kepedulian  dari  masing-masing  pegawai  yang  masih memanfaatkan  cara-cara  tradisional  dalam  mencapai target  sasaran  kinerja  dan  juga  lemahnya  pengawasan dari  atasan  langsung  dalam  menggunakan  aplikasi SIMPEG  terhadap  bawahannya  termasuk  kewajibannya memberikan  penilaian  pada  setiap  pengisian  jurnal harian secara  langsung pada hari  kerja, Adapun  kendala
dari SIMPEG ini yang masih dalam tahap pengembangan  dari  pusat  sehingga  perannya  secara keseluruhan  dapat  dikatakan  telah  berfungsi  secara maksimal  dalam  mengelola  data  digital  kepegawaian masing-masing,  karena  hal  tersebut  tidak  mengurangi kualitas dan akurasi data kepegawaian yang ditampilkan pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju.
Dapayt  dikatakan  bahwa  sistem  informasi manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  yang  ada  pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor Wilayah  Sulawesi  Barat  (studi  kasus  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju)  sudah maksimal  dalam  penerapannya  untuk  mengelola  data- data kepegawaian, sebagaimana tujuan daripada implementasi SIMPEG adalah terwujudnya suatu sistem informasi  yang  digunakan  sebagai  pengelolaan  data pegawai secara on-line, dengan dukungan dari perangkat elektronik  yang  menyediakan  fasilitas  pengelolaan  data kepegawaian  kemudian  selanjutnya  mengelola  data kepegawaian  tersebut  menjadi  informasi  kepegawaian yang  dibutuhkan  dalam  menunjang  kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian kedepannya.
Teori  Informasi  yang  dicetuskan  oleh  Shannon Weaver  melihat  komunikasi  sebagai  proses,  yaitu komunikasi  sebagai  transmisi  pesan,  titik  perhatiannya terletak  pada  akurasi  dan  efisiensi  proses  bukan  pada makna  pesannya  sendiri.  Fokus  utama  pada  teori informasi adalah untuk menentukan cara dimana saluran (channel)  komunikasi  dapat  digunakan  secara  efisien, maka  dari  itu  dengan  melihat  teori  informasi  diatas bahwa  sumber  informasi  menghasilkan  pesan  untuk dikomunikasikan,  kemudian  pemancar  mengubah  pesan menjadi  signal  yang  sesuai  dengan  saluran  (medium yang digunakan untuk mengirim signal dari pemancar ke penerima).  Meskipun  masih  ditemukannya  fenomena  di lapangan berupa gangguan (noise) adanya hambatan dari sumber daya manusia yang belum paham arti pentingnya penerapan  SIMPEG  secara  mandiri  yang  dikarenakan secara  khusus  masih  berfokus  pada  menu  kinerja  dan untuk menu utama lainnya hanya bisa di akses oleh satu orang  operator  kepegawaian  yang  secara  khusus mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang  kepegawaian maupun  kendala  lainnya  yang  bersumber  dari  jaringan yang  kadang  mengalami  gangguan  akibat  dari  letak geografis  wilayah  perkantoran  yang  diselimuti  wilayah perbukitan,  kemudian  untuk  sub  menu  pindah  data jabatan hanya bisa diajukan ke admin pusat di sekretariat jenderal.  Sehingga  dapat  dikatakan  hal  tersebut  sudah mendukung  karakteristik  model  komunikasi  dari  teori informasi Shannon dan Weaver.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikembangkan oleh  Pierre  Levy,  yang  berpandangan  mengenai perkembangan  media  dalam  new  media  terdapat  dua pandangan,  pertama  interaksi  sosial  yaitu  yang membedakan  media  menurut  kedekatannya  dengan
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
interaksi  tatap  muka,  pandangan  kedua  yaitu  integrasi sosial  yang  merupakan  gambaran  media  bukan  dalam bentuk  informasi,  interaksi  atau  penyebarannya,  tetapi dalam  bentuk  bagaimana  manusia  menggunakan  media sebagai  cara  menciptakan  masyarakat.  Kemudian  jika dikaitkan  lagi  dengan  pendapat  Ron  Rice  yang mendefinisikan  media  baru  adalah  media  teknologi komunikasi  yang  melibatkan  komputer  di  dalamnya (baik mainframe, PC ataupun notebook) yang memfasilitasi  penggunanya  untuk  dapat  berinteraksi kepada  sesama  pengguna  ataupun  dengan  informasi yang diinginkan, jelas sangat mendukung dengan adanya sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  (SIMPEG) yang  dikelola  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Kantor  Wilayah  Sulawesi  Barat  (studi  kasus pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju)  karena  telah  menggunakan  komputer  sampai ke  telepon  genggam  untuk  mengakses  aplikasi  tersebut kapan  saja  dimana  saja  ketika  dibutuhkan,  karena  di dalamnya  telah  memuat  data-data  dari  setiap  pegawai negeri  sipil  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas III Mamuju.
Selanjutnya  jika  dikaitkan  dengan  pendapat Davis  (1995)  bahwa  sistem  informasi  mengandung komponen  yang  teratur  saling  berhubungan  mulai  dari organisasi, sumber daya manusia dan  teknologi jaringan sumber  daya  data  yang  mengumpulkan,  mengubah,  dan menyebarkan  informasi  dalam  sebuah  organisasi.  Yang kemudian  masih  ditemukan  penggunaan  cara-cara tradisional  atau  belum  sepenuhnya  sadar  dan  peduli dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi  terkait pengelolaan  data  administrasi  masing-masing  pegawai yang  berdampak  terhadap  pemahaman  capaian  outpun pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) karena memang belum digunakan  secara  penuh  oleh  pegawai  untuk  memuat seluruh data kepegawaiannya secara digital, sehingga hal ini dikemudian hari akan menimbulkan dampak terhadap pelayanan  kepegawaian  yang  tidak  linear  apabila  ada permintaan data dalam menunjang layanan kepegawaiannya masing-masing.
Kerjasama  pembangunan  sistem  informasi  ini tentu mempengaruhi kualitas dari suatu sistem informasi sehingga  tujuan  penggunaan  sistem  informasi  dalam suatu  organisasi  dapat  tercapai.  Menurut  Tata  Sutabri (2009)  “sistem  adalah  sekelompok  unsur  yang  erat hubungannya  antara  satu  dengan  yang  lain  yang mempunyai  fungsi  Bersama-sama  untuk  mencapai tujuan  tertentu”  sedangkan  menurut  Jogiyanto  (2005) “sistem  adalah  sekumpulan  dari  elemen-elemen  yang berinteraksi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu”. Kualitas  sistem  pada  suatu  sistem  informasi  manajemen mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  kualitas informasi  yang  dihasilkan.  Keduanya  saling  bergantung satu  sama  lain  untuk  menghasilkan  sebuah  sistem informasi  yang  memberi  nilai  lebih  pada  penggunanya. Suatu  sistem  informasi  manajemen  dibuat  dengan
harapan  dapat  memberikan  banyak  manfaat  pada organisasi  utamanya  pada  level  manajemen  dalam membuat suatu keputusan.
Teori  ini  mempunyai  asumsi  bahwa  ketika  kita memperoleh informasi maka kita memperoleh kepastian tentang suatu kejadian atau suatu hal tertentu. Lebih jauh lagi,  komunikasi  pada  akhirnya  akan  dibuat  sedemikian rupa  agar  dapat  memanipulasi  pesan  dan  saluran  guna mencapai  level  kefektifan  komunikasi  yang  optimal, yaitu  mampu  mengubah  orang  lain  mengikuti  apa-apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Shannon dan Weaver  membuat  model  komunikasi  yang  dilihat sebagai proses linear yang sangat sederhana. Karakteristik  kesederhanaannya  ini  menonjol  dengan jelas.  Mereka  menyoroti  masalah-masalah  komunikasi (penyampaian pesan) berdasarkan tingkat kecermatannya.  Sehingga  pada  proses  penerapan  dalam pengelolaan  data  kepegawaian  oleh  operator  SIMPEG sebagai  komunikator  yang  mendesain  sebuah  pesan kemudian  disampaikan  kepada  sasaran  dalam  hal  ini pembina  kepegawaian  maupun  para  pengguna  aplikasi SIMPEG  pada  Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  III  Mamuju  melalui  saluran  ataupun media SIMPEG bisa dikatakan sudah efektif dan efisien.
Usaha yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG)  pada  Kantor  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju
Urusan  tata  usaha  sebagai  leading  sector pengelolaan data kepegawaian pada Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju  telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dalam mengoptimalkan  pengelolaan  data  kepegawaian  setiap pegawai dalam penerapan aplikasi SIMPEG. Penginputan  data  pegawai  negeri  sipil  pada  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju dilakukan oleh  satu  orang  operator  SIMPEG  yang  khusus membidangi  informasi  dan  pengolahan  data  pegawai, kemudian  juga  mengupload  semua  dokumen  lainnya seperti  dokumen  penggajian,  dokumen  keluarga, dokumen  pelaporan  wajib  pajak,  dokumen  kenaikan pangkat,  dokumen  pendidikan,  kediklatan  dan  lain sebagainya, tentu hal ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya. Dari segi layanan internet yang digunakan untuk mengakses SIMPEG pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju kini  telah  menggunakan  layanan  dari  PT.  Indonesia Comnets  Plus  (ICON+)  dimana  sebelumnya  masih menggunakan  layanan  berbayar  dari  indihome  dengan harapan  agar  akses  internetnya  bisa  lebih  cepat  dari sebelumnya  dan  lebih  hemat  biaya  karena  layanan ICON+  merupakan  bantuan  langsung  dari  direktorat jenderal  pemasyarakatan  kepada  unit  pelaksana  teknis (UPT)  di  jajarannya,  meskipun  sebenarnya  bantuan  ini bukan  dikhususkan  kepada  layanan  kepegawaian melainkan kepada layanan sistem database
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
pemasyarakatan  (SDP)  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.
Terbaru,  pada  bulan  berjalan  di  tahun  ini  telah disosialisasikan  dan  ditetapkannya  rencana  kinerja atasan  atau  sasaran  kinerja  seluruh  pegawai  secara nasional  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, didalam  ketentuan umum sistem  manajemen  kinerja  PNS  adalah  suatu  proses sistematis  yang  terdiri  dari  perencanaan  kinerja; pelaksanaan,  pemantauan,  dan  pembinaan  kinerja; penilaian  kinerja;  tindak  lanjut;  dan  sistem  informasi kinerja.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  dievaluasi  dalam wujud  penilaian  kinerja  pegawai  sebanyak  dua  kali dalam  satu  tahun,  atau  dengan  kata  lain  sudah meminimalisir keanekaragaman narasi dalam penginputan  sasaran  kinerja  setiap  pegawai  yang dilakukan  oleh  operator  kepegawaian  dan  lebih sistematisnya pengawasan  kepada setiap capaian  kinerja pegawai  karena  sudah  lebih  terarah  dan  terintegrasi kepada capaian kinerja dari atasan langsungnya masing- masing  dalam  mencapai  target  kinerja  dan  tujuan  akhir termasuk  penilaian  pada  setiap  subseksi  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.
Dukungan dari internal dan eksternal khususnya sumber  daya  manusia  memang  sangat  diperlukan  dalam penerapan  SIMPEG  menuju  e-governance.  sehingga diharapkan  tercipta  data  kepegawaian  yang  lebih mutakhir dan terintegrasi secara utuh dalam penerapannya  serta  selalu  menyediakan  informasi  yang akurat  di  waktu  yang  akan  datang  untuk  keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian  pegawai  negeri  sipil  itu  sendiri.  SIMPEG Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tercipta demi  mendukung  perkembangan  teknologi  dan  juga mengikuti  percepatan  teknologi  digital  sehingga  jauh menjadi  lebih  baik  dari  masa  sebelumnya.  Dimana sebelumnya  SIMPEG  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia awalnya hanya berupa dokumentasi yang tersimpan  dalam  berbagai  bundel  arsip  penyimpanan maupun  dalam  bentuk  laporan  catatan  kinerja  manual yang  masih  menggunakan  kertas  dan  beberapa  alat  tulis kantor lainnya dalam pengelolaannya, sehingga kemudian  melalui  beberapa  perkembangan  yang  telah dilalui  hingga  saat  ini  telah  menjadikannya  aplikasi berbasis  web  yang  mudah  diakses  kapanpun  dan dimanapun apabila dikehendaki oleh setiap pegawainya.
Penerapan  SIMPEG  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  pada  dasarnya  memiliki  beberapa manfaat  antara  lain:  Mempermudah  proses  pencatatan dan  pendataan  pegawai,  mempermudah  penyimpanan dan  akses  terhadap  database  pegawai,  mempermudah pencarian  dan  cetak  data  sebagai  bahan  pelaporan,  dan sebagai  pendukung  dalam  pengambilan  keputusan. Penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dapat
membantu Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  III  Mamuju  untuk  mengelola  data  kepegawaian secara cepat, tepat, dan akurat juga mampu mengendalikan  tindakan  sumber  daya  manusia  dan mempercepat  pengambilan  keputusan  sumber  daya manusia  termasuk  pengembangan  karier  pegawai melalui berbagai  uji kompetensi  yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut.
Dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang berpandangan mengenai perkembangan  media  dalam  new  media  terdapat  dua pandangan,  yaitu  interaksi  sosial  dan  integrasi  sosial. Dan juga dengan pendapat Ron Rice yang mendefinisikan  media  baru  adalah  media  teknologi komunikasi  yang  melibatkan  komputer  di  dalamnya (baik mainframe, PC ataupun notebook) yang memfasilitasi  penggunanya  untuk  dapat  berinteraksi kepada  sesama  pengguna  ataupun  dengan  informasi yang diinginkan, jelas sangat mendukung dengan adanya sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  (SIMPEG) yang  dikelola  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Kantor  Wilayah  Sulawesi  Barat  (studi  kasus pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Mamuju)  karena  telah  menggunakan  komputer  sampai ke  telepon  genggam  untuk  mengakses  aplikasi  tersebut kapan  saja  dimana  saja  ketika  dibutuhkan,  karena  di dalamnya  telah  memuat  data-data  dari  setiap  pegawai negeri  sipil  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas  III  Mamuju.  Sebagai  wujud  nyata  implementasi dari SIMPEG dalam pengelolaan data kepegawaian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju terkini sudah ada pegawai  yang bisa mendapatkan tugas belajar  dalam  negeri  guna  menempuh  pendidikan lanjutan,  juga  surat  izin  belajar  bagi  pegawai  telah memenuhi  syarat  masa  dinasnya  maupun  bagi  pegawai yang  hendak  melaksanakan  ujian  penyesuaian  ijazah untuk  menuju  jenjang  kepangkatan  yang  lebih  tinggi. Sehingga hal ini dapat lebih memotivasi seluruh pegawai dalam  hal  meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing mewujudkan pegawai negeri sipil yang lebih professional  serta  selaras  dengan  percepatan  teknologi yang  kian maju yang pada akhirnya menimbulkan  suatu fenomena  tersendiri  dalam  industri  media  komunikasi yang  disebut  sebagai  “Media  Baru”.  Jika  dikaitkan dengan  pendapat  Davis  (1995)  bahwa  sistem  informasi mengandung komponen yang teratur saling berhubungan mulai  dari  organisasi,  sumber  daya  manusia  dan teknologi jaringan sumber daya data yang mengumpulkan,  mengubah,  dan  menyebarkan  informasi dalam  sebuah  organisasi.  Sudah  sangat  mendukung dengan  adanya  SIMPEG  meskipun  sumber  daya  data yang ada sekarang belum sepenuhnya dilengkapi karena selain masih dalam proses tahap pengembangan aplikasi dan  juga  masalah  yang  paling  penting  adalah  masih minimnya  kesadaran  serta  kepedulian  dari  berbagai individu  sebagai  user  dalam  proses  penginputan  atau pemutakhiran  data  serta  kemudian  penyerahan  data
Rizal  Harmawan  Samauna,  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg)  Dalam  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Studi Kasus Pada Kantor LAPAS Perempuan Kelas III Mamuju)
masing-masing  pegawai  kepada  operator  kepegawaian pada  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Sulawesi Barat (studi kasus pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju) sehingga hal  terseburt  diatas  sudah  dapat  dikatakan  efektif  dan efisien  dalam  penerapannya  karena  dapat  mewujudkan tujuan dan capaian target kinerja dari organisasi.
Selain  itu  juga  penyebaran  informasi  tentang data  kepegawaian  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  III  Mamuju  sudah  cukup  baik  dengan peran  aktif  dari  eksternal  yaitu  jajaran  pada  urusan  tata usaha  secara  umum  dan  secara  khusus  dari  operator SIMPEG dalam memberikan layanan informasi kepegawaian  yang  mudah  dipahami  kepada  setiap pengguna  dari  aplikasi  SIMPEG  jika  menemukan kendala  di  dalam  penerapannya  sebagai  media pengelolaan  administrasi  data  kepegawaian  sehingga semakin  kesini  sudah  tidak  ditemukan  adanya  kendala yang  berarti  selain  daripada  maintenance  pada  aplikasi tersebut  dalam  mewujudkan  profesionalitas  seorang pegawai negeri sipil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  penerapan sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  (SIMPEG) dalam  pengelolaan  administrasi  kepegawaian  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sulawesi  Barat  (studi  kasus  pada  Kantor  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III  Mamuju),  Maka peneliti  menyimpulkan  hasil  temuan  sebagai  berikut: Penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG)  telah  dilaksanakan  sesuai  fungsinya  untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis  elektronik  dalam  meningkatkan  kualitas layanan kepegawaian secara optimal, juga sebagai media dalam  pengambilan  keputusan  kepegawaian  oleh pembina  kepegawaian.  Hal  itu  didukung  dengan  sudah adanya  regulasi  yang  menaungi  SIMPEG  tersebut sehingga semua proses di dalamnya  tidak menggunakan cara-cara  yang  tradisional  lagi  termasuk  dengan  jumlah hari  tidak  dapat  mengakses  SIMPEG  karena  sedang dalam  masa  maintenance  dari  pusat  yang  meskipun sebenarnya  telah  diinformasikan  sebelumnya  melalui aplikasi  SIMPEG  tetapi  masih  saja  menjadi  kendala pokok oleh user SIMPEG dalam mengelola administrasi data  kepegawaiannya.  Sebagaimana  tujuan  daripada implementasi SIMPEG adalah terwujudnya suatu sistem informasi  yang  digunakan  sebagai  pengelolaan  data pegawai secara on-line, dengan dukungan dari perangkat elektronik  yang  menyediakan  fasilitas  pengelolaan  data kepegawaian  kemudian  selanjutnya  mengelola  data kepegawaian  tersebut  menjadi  informasi  kepegawaian yang  dibutuhkan  dalam  menunjang  kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
Usaha  yang  dilakukan  dalam  pengoptimalan penerapan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian (SIMPEG)  yang  dikelola  Lembaga  Pemasyarakatan
Perempuan  Kelas  III  Mamuju  adalah  melakukan pengawasan secara rutin terhadap perilaku kinerja setiap individu  oleh  atasan  langsungnya,  kemudian  adanya sosialisasi  secara  terpadu  sebagai  bentuk  dukungan  dari internal  maupun  eksternal  dengan  memaksimalkan potensi  sumber  daya  yang  ada,  dimana  hanya  dikelola oleh  satu  orang  operator  sedangkan  pegawai  berjumlah lima  puluh  satu  orang  dengan  berbagai  macam kebutuhan data kepegawaian sebagai upaya mewujudkan pengelolaan  administrasi  kepegawaian  yang  berbasis teknologi  informasi.  Kemudian  daripada  itu  telah melaksanakan  ketentuan  terbaru  dengan  ditetapkannya rencana  kinerja  atasan  atau  sasaran  kinerja  seluruh pegawai  secara  nasional  dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dan dengan  mengalihkan  layanan  internet  yang  semula menggunakan  infdihome  ke  layanan  internet  icon+ dengan  harapan  agar  akses  internetnya  lebih  cepat  dan gratis  karena  sebagai  layanan  bantuan  dari  direktorat jenderal  pemasyarakatan  dalam  mengelola  sistem database pemasyarakatan..

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2010, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik : PT. Rineka Cipta, Jakarta Faisal,  Sanapiah.  1990. Penelitian  Kualitatif  (dasar- dasar dan aplikasi) , Ya3 Malang, Malang Davis,  Gordon  B.  1995, Kerangka  Dasar  Sistem Informasi  Manajemen .  PT.  Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta
Miles,  B.B.,  dan  Hubberman,  A.M.  1992, Analisa  Data Kualitatif ,  Terjemahan  oleh  Tjetjep  Rohendi Rohidi. UI Press Jakarta, Jakarta, Jakarta.
Widowati,  Diah  Ayu.  2012,  Problematika  Dalam Manajemen Kepegawaian Daerah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , 6(1)