## PEMENUHAN KETENTUAN PENGGUNAAN LISENSI  PERANGKAT LUNAK PADA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Iid Rak hmanuddin, Estiko Rijanto, Irawan Afrianto Universitas Komputer Indonesia Program Pascasarjana, Program Studi Magister Sistem Informasi Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung 40132 E-mail: estiko.rijanto@lipi.go.id, irawan@unikom.ac.id

## ABSTRAK
Perangkat  lunak  sebagai  komponen  sistem  informasi  memiliki  peranan  yang  strategis  dalam  memenuhi  kebutuhan stakeholder  POLBAN.  Pada  pelaksanaannya  pemenuhan  syarat  penggunaan  lisensi  untuk  perangkat  lunak  proprietary masih  terdapat  kekurangan.  Untuk  solusi    pemenuhan    syarat  penggunaan  lisensi  perangkat  lunak  proprietary,  POLBAN mulai  merintis  kerja  sama  dengan  berlangganan  lisensi  per  tahun  kepada  vendor.  Solusi  pilihan  lain  menggunakan perangkat  lunak  open  source  belum  secara  khusus  dikaji  oleh  POLBAN.  Pada  penelitian  ini  metodologi  perencanaan strategis  sistem  informasi  dari  Ward  dan  Peppard  digunakan  untuk  membantu  analisis  pemilihan  solusi  yang  efektif  dan efisien  serta  selaras  dengan  strategi  bisnis  institusi.  Pada  metodologi  ini,  analisis  dilakukan  secara  komprehensif  pada lingkungan  internal  dan  eksternal  bisnis  institusi,  lingkungan  internal  dan  eksternal  SI/TI  institusi.  Hasil  penelitian  yang diperoleh menunjukkan penggunaan perangkat lunak open source dapat menjadi pilihan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang dalam rangka pemenuhan ketentuan lisensi perangkat lunak serta lebih memiliki nilai-nilai manfaat selaras  dengan  misi  POLBAN  untuk  meningkatkan  penelitian  terapan,  penyebarluasan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Strategi  bisnis  SI,  strategi  manajemen  SI/TI  dan  strategi  TI  yang  diformulasikan  digunakan  agar  tujuan  perencanaan implementasi  perangkat  lunak  open  source  dapat  berlangsung  sesuai  rencana.  Penghematan  yang  dapat  diperoleh POLBAN  melalui  implementasi  perangkat  lunak  open  source  sebesar  Rp  484.440.000  per  tahun,  dimulai  pada  tahun kelima.
Kata Kunci : perangkat lunak, open source , perencanaan strategis, efisiensi
1. Pendahuluan
Teknologi Informasi (TI) telah berkembang dengan pesat  sehingga  memiliki  peran  strategis  dan  tidak terpisahkan  pada  organisasi  dalam  menjalankan  proses bisnisnya.  Penerapan  Sistem  Informasi  (SI)/TI  dalam  suatu organisasi memiliki tiga sasaran utama (Ward, 2002, p23) [1] . Pertama,  memperbaiki  efisiensi  kerja  dengan  melakukan otomasi  berbagai  proses  yang  mengelola  informasi.  Kedua, meningkatkan  keefektifan  manajemen  dengan  memuaskan kebutuhan  informasi  guna  pengambilan  keputusan.  Ketiga, memperbaiki  daya  saing  atau  meningkatkan  keunggulan kompetitif  organisasi  dengan  merubah  gaya  atau  cara berbisnis.   Pemanfaatan SI/TI telah memberikan solusi dan keunggulan  bersaing  sebagai  bentuk  dari  peran  strategis  SI dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) merupakan institusi  perguruan  tinggi  negeri  yang  menerapkan  SI/TI dalam  pelaksanaan  proses  bisnisnya.  Untuk  dapat menjalankan  proses  inti  dan  aktivitas  pendukung  di POLBAN maka perangkat lunak sebagai bagian dari sistem informasi memiliki peran yang  sangat penting dan strategis terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  stakeholder  secara profesional.  Dalam  hal  penggunaan  perangkat  lunak  di POLBAN  sebagai  salah  satu  komponen  penting  dan strategis  SI,  pada  pelaksanaan  perhadap  perangkat  lunak proprietary masih  terdapat  kekurangan  untuk  memenuhi syarat  lisensi  yang  diperlukan.  Kekurangan  pemenuhan syarat lisensi pada perangkat lunak proprietary ini tentunya harus  dituntaskan  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku  dan  terlepas  dari  kategori  tindakan pembajakan hak cipta.
Untuk  mengatasi  masalah  kekurangan  pemenuhan syarat  lisensi  pada  perangkat  lunak proprietary ,  institusi mulai  merintis  untuk bekerja  sama  dalam investasi  TI pada
sistem  operasi,  aplikasi  perkantoran,  dan  antivirus  dengan vendor  perangkat  lunak proprietary yang  umum  digunakan pada  institusi  melalui  metoda  berlangganan  lisensi  per tahun.  Namun  tentunya  dalam  investasi  untuk  lisensi perangkat  lunak proprietary membutuhkan  dana  finansial yang  relatif  mahal  sesuai  skema  kerjasama  yang dipersyaratkan  vendor  melalui  alokasi  penganggaran  rutin dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang nilainya terbatas.
Kajian  penelitian  penggunaan  perangkat  lunak open  source sebagai  solusi  pilihan  lain  untuk  penyelesaian masalah  kekurangan  pemenuhan  syarat  lisensi  pada perangkat lunak proprietary belum secara khusus dilakukan oleh  institusi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kajian  penelitian secara komprehensif sehingga investasi TI untuk pemenuhan  syarat  lisensi  perangkat  lunak  dapat  optimal, efektif  dan  efisien    selaras  sesuai  dengan  kebutuhan  dan strategi bisnis institusi.
2. Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi
Perencanaan strategis menunjukkan analisis yang komprehensif,  sistematis  untuk  mengembangkan  rencana dari  suatu  aksi  /  kegiatan.  Perencanaan  strategis  SI/TI mempelajari  pengaruh  SI/TI  terhadap  kinerja  bisnis  dan kontribusi  bagi  institusi  dalam  memilih  langkah-langkah strategis.  Selain  itu,  perencanaan  strategis  SI/TI  juga menjelaskan  berbagai  alat,  teknik,  dan  kerangka  kerja  bagi manajemen  untuk  menyelaraskan  strategi  SI/TI  dengan strategi  bisnis,  bahkan  mencari  kesempatan  baru  melalui penerapan  teknologi  yang  inovatif    (Ward  dan  Peppard, 2002, p69) [1] . Menurut  Ward  (2002,  p153-154) [1] dalam  suatu perencanaan  strategi  sistem  informasi  terdapat  2  aktivitas, yaitu input dan output . Aktivitas input nya : 1. Internal  business  environment ,  yaitu  strategi  bisnis  yang
lama  atau  saat  ini,  objek-objek  bisnis,  sumber  daya, prosesnya, dan kebudayaannya serta nilai bisnisnya. 2. External  business  environment ,  yaitu  meliputi  ekonomi, industri,  dan  persaingan  dimana  perusahaan  tersebut beroperasi.
3. Internal  IS/IT  environment yaitu  SI/TI  yang  lama  atau saat  ini  dalam  bisnis,  yang  membantu  jalannya  bisnis  dan merupakan  salah  satu  skill  dan  sumber  serta  infrastruktur teknologi dan perusahaan.
4. External  IS/IT  environment, yaitu  meliputi  trend teknologi baru dan peluang penggunaan SI/TI yang lain, dan melihat SI/TI dari pelanggan dan pesaing.
Aktivitas output nya : 1.  IS/IT  Management  Strategy ,  yaitu  meliputi  elemen- elemen  umum  dari  strategi  yang  dipakai  pada  keseluruhan perusahaan.
2.  Business  IS  Strategy ,  merupakan  suatu  strategi  baru  dari SI/TI yang mungkin akan menghilangkan atau menambahkan  beberapa  unit  atau  fungsi  bisnis  yang  telah ada.
3.  IT  Strategy, merupakan  strategi  untuk  mengelola teknologi  dan  sumber  daya  khusus  yang  berhubungan dengan TI.
Gambar 1 Model Framework Perencanaan Strategis SI/TI [1]

## 3. Pengertian Perguruan Tinggi dan Perangkat Lunak
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik Indonesia  (RI)    No.  17  Tahun  2010  pasal  1  ayat  17 dituliskan  bahwa  pendidikan  tinggi  adalah  jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah  yang  dapat berupa program  pendidikan  diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Perguruan  tinggi  menyelenggarakan  pendidikan tinggi  dan  penelitian  serta  pengabdian  kepada    masyarakat.
Penelitian  merupakan  kegiatan  telaah  taat  kaidah  dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau kesenian.  Pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan kegiatan  yang  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dalam upaya  memberikan  sumbangan  demi  kemajuan  masyarakat [3].
Perguruan  tinggi  dapat  dibagi  ke    dalam  beberapa bentuk yaitu [4] : akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan  universitas.  Masing  masing  dari  bentuk  tersebut dibedakan berdasarkan penyelenggaraan program pendidikan  dan    banyaknya  cabang  ilmu  pengetahuan  yang ditawarkan. Dari berbagai bentuk perguruan tinggi  tersebut, jika  ditinjau  dari  proses  inti  ( core  process )  dari  setiap perguruan  tinggi  adalah  sama  yaitu    pengajaran  ( teaching ), penelitian ( research ) dan pelayanan ( services ). Untuk dapat menunjang    ketiga  proses  inti  perguruan  tinggi  tersebut diperlukan  dukungan  dari  sejumlah  aktivitas  dan  proses lainnya  seperti  administrasi,  akuntansi,  keuangan, human resources , dan infrastruktur. Aktivitas dan proses pendukung dapat dikelompokan  dan  dikenali  dengan  tujuan  agar  manajemen perguruan    tinggi  dapat  fokus  dalam  mengalokasikan sumber  daya  yang  tersedia  secara  maksimal.  Untuk  dapat menjalankan  proses  inti  dan  aktivitas  pendukung  di perguruan  tinggi  maka  peranan  perangkat  lunak  menjadi sangat  penting  dan strategis  terutama  dalam  memenuhi  dan melayani  para    stakeholder  secara  profesional.  Stakeholder perguruan  tinggi merupakan  pihak yang memiliki keterkaitan  erat  dengan  proses  inti  dan  aktivitas  penunjang dari perguruan tinggi.
Setidaknya  ada  delapan  stakeholder  perguruan tinggi  yaitu mahasiswa, alumni, dosen, industri,  komunitas, yayasan,  karyawan,  pemerintah,  dan  institusi  pendidikan lain.  Gambaran  peran  perangkat  lunak  dengan  stakeholder dalam  proses  manajemen  di  perguruan  tinggi  tergambar sebagai berikut:
Gambar 2 Hubungan stakeholder dengan proses manajemen di perguruan tinggi [5]
Kendala  yang  klasik  terjadi  di  institusi  pendidikan sehubungan  dengan  penerapan perangkat  lunak adalah terbatasnya dana mengingat investasi perangkat lunak yang berbasis closed  sources sangat  tinggi [6] .  Pengertian  dari perangkat  lunak berbasis closed  source adalah  sistem pengembangan yang dikoordinasi oleh suatu orang/lembaga
pusat,  yang  tidak  mendistribusikan  atau  tidak  mengizinkan sumber kode ( source code ) untuk dimanfaatkan secara utuh. Oleh  karena  itu  perangkat  lunak open  source tumbuh  dan diterima  oleh  masyakat  dunia.  Latar  belakang  munculnya open source dikarenakan para pengembang perangkat lunak (developer) yang  berpendapat  bahwa source  code itu selayaknya dibuka terhadap publik.
Open  Source  Software  (OSS) adalah  perangkat lunak  yang  dikembangkan  dengan  kode  sumber/program ( source  code ) yang terbuka. OSS identik dengan Free Open Source Software (FOSS).  Dalam  paradigma  OSS,  kita mengenal  dua  macam  perangkat  lunak.  Jenis  yang  pertama adalah    perangkat  lunak proprietary ,  yang  perolehan lisensinya  tidak  melibatkan  transfer  kode  program  dari perangkat  lunak  tersebut.  Sedangkan  jenis  yang  kedua adalah OSS yang bersifat free , yang kode programnya dapat diakses  oleh  siapa  saja  yang  membutuhkan.  Istilah free di sini  berarti  bebas  dan  bukan  berarti  gratis,  meski  pada prakteknya  seringkali  ditemukan  OSS  yang  juga  gratis. Definisi free ini  dapat  dijabarkan  dalam  lima  aspek kebebasan:
1. Kebebasan menjalankan program untuk keperluan apapun.
2. Kebebasan untuk mengakses source code program, sehingga dapat mengetahui cara kerja program.
3. Kebebasan untuk mengedarkan program.
4. Kebebasan untuk memperbaiki program.
5. Kebebasan untuk memperdagangkan (menjual) program baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lisensi    adalah    suatu  hak  legal    untuk    dapat melakukan    peng- install -an    suatu    perangkat  lunak    pada suatu hardware ,  penggunaan  perangkat  lunak  tersebut, melakukan  akses  terhadap  perangkat  lunak  tersebut, menjalankan  perangkat  lunak  tersebut  dan  berinteraksi dengan  perangkat  lunak  tersebut.  Jadi  apabila  sudah  secara resmi  memiliki  suatu  lisensi  yang  legal  maka  dapat melakukan  beberapa  hal  di  atas  terhadap  suatu  perangkat lunak.
Microsoft  pada  dasarnya  menjual  Lisensi  /  Hak untuk  menggunakan  produk    –    produk    milik    Microsoft. Contohnya  adalah  ketika calon pembeli  datang  ke  toko, kemudian    membeli  Windows    7    Home    Premium,    yang sebenarnya  dibeli  bukanlah  program  Windows  7  Home Premiumnya, tetapi HAK untuk memakai Windows 7 Home Premium. Sehingga sebagai pembeli harus mentaati aturan – aturan  yang  diberikan  oleh  Microsoft  sebagai  pemilik produk tersebut yang dicantumkan  di  dalam  EULA  ( End User    License    Agreement ),    EULA  menyatakan    bahwa pengguna  boleh  menggunakan  perangkat  lunak  ini  dengan syarat ia harus setuju untuk tidak melanggar semua larangan yang tercantum pada EULA tersebut.
EULA    di    dalam  Microsoft    sendiri    memiliki beberapa    nama,    untuk    produk    retail    OEM    adalah Microsoft  Software  License Terms ,  untuk  produk  retail  FPP adalah Retail  Software  License  Terms dan  untuk Volume License Agreement menggunakan Product User Rights . Pembajakan    perangkat  lunak  sendiri  pada hakekatnya  adalah  pelanggarakan  terhadap  hak  cipta  atau yang  biasa  sebut  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) yang  dilakukan  oleh  para  pengguna.  Adapun  definisi  dari hak  cipta  itu  sendiri  menurut  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta
(Undang-undang  Hak  Cipta)  Bab  I  Pasal  1  adalah “merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pada  Undang-undang  Hak  Cipta [12] terdapat beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  spesifik dengan perangkat lunak, antara lain :
a) Pasal 2 Ayat (2), pencipta atau pemegang hak cipta atas  karya  sinematografi  dan  program  komputer memiliki  hak  untuk  memberikan  izin  atau melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya menyewakan  ciptaan  tersebut  untuk  kepentingan yang bersifat komersial.
b) Pasal  15  Ayat  (g),  pembuatan  salinan  cadangan suatu  program  komputer  oleh  pemilik  program komputer  yang  dilakukan  semata-mata  untuk digunakan sendiri.
c) Pasal  30  Ayat  (1),  tentang  hak  cipta  atas  ciptaan program komputer  berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
d) Pasal  45  –  46,  tentang  lisensi  piranti  lunak (perangkat lunak).
e) Pasal  56,  hak  cipta  berhak  mengajukan  gugatan ganti rugi.
f) Pasal 72 Ayat (1), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana minimal 1 bulan dan/atau minimal  Rp.  1.000.000,-  (Satu  Juta  Rupiah),  atau pidana  penjara  maksimal  7  tahun  dan/atau  denda maksimal  Rp.  5.000.000.000,-  (Lima  Miliar Rupiah).
g) Pasal  72  Ayat  (2),  barangsiapa  dengan  sengaja menjual  kepada  umum  suatu  ciptaan  atau  barang hasil  pelanggaran  hak  cipta  pidana  penjara maksimal  5  tahun  dan/atau  denda  maksimal  Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
h) Pasal 72 Ayat (3), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa  hak  memperbanyak  penggunaan  untuk kepentingan  komersial  suatu  program  komputer dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  5  tahun dan/atau  denda  maksimal  Rp.  500.000.000,-  (lima Ratus Juta Rupiah)
i) Pada  pasal  72  Ayat  (3)  terlihat  jelas  bagi pelanggaran terhapat point tersebut lebih ditujukan kepada  para  pengguna    perangkat  lunakbajakan (Individual  end  User)dan  institusi  bisnis  atau komersial (Corporate end User)yang memperbanyak  secara    perangkat  lunak  secara ilegal  dan  untuk  kepentingan  komersial  akan dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  5  tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
Dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Undang- undang  Hak  Cipta  disebutkan  bahwa  program  komputer adalah  “Sekumpulan  instruksi  yang    diwujudkan  dalam bentuk  bahasa,  kode,  skema,  ataupun  bentuk  lain,  yang apabila  digabungkan  dengan  media  yang  dapat  dibaca dengan  komputer  akan  mampu  membuat  komputer  bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil  yangkhusus,  termasuk  persiapan  dalam  merancang instruksi-instruksi tersebut”.
Kesimpulan  itulah  yang  membuat  mengapa  suatu perangkat  lunak  perlu  dilindungi.  Sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  di  perusahaan,  pemilik  atau  atau  pihak management harus mempertanggungjawabkan kepada pihak yang berwajib. Perusahaan yang terbukti masih menggunakan  perangkat  lunak  bajakan  akan  menghadapi hukuman  penjara  maksimal  5  tahun  dan  denda  maksimal sebesar  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah).  Hal  ini juga  belum  termasuk  resiko  terhadap  citra  perusahaan  dan proses hukum yang ditimbulkan [13] .
4. Metode dan Alur Pembahasan
Tahap 1 : Inisialisasi Penelitian Tahap  ini  merupakan  langkah  awal  persiapan  penelitian. Tahap 2:  Pengumpulan data Pada tahapan ini data-data yang diperlukan dan mendukung penelitian  dikumpulkan.  Sumber  data  primer  diperoleh melalui observasi langsung pada subjek penelitian berkaitan dengan  peran  penulis  sebagai  pelaku  pengelola  sistem informasi di POLBAN.
Gambar 3 Metodologi penelitian pada tahapan ke-1 dan tahapan ke -2
Tahap 3 : Menganalisis dan Mengidentifikasi Pada  tahapan  ini  informasi  yang  diperoleh  untuk menggambarkan kondisi saat  ini dari lingkungan bisnis dan lingkungan  SI/TI  institusi  berupa  kebutuhan  bisnis  saat  ini, mendatang,  pemanfaatan SI/TI saat  ini,  trend, peluang  dan perkembangan  pemanfaatan  SI/TI  sebagai    penggerak  dan pendukung bisnis.
Tahap 4 : Perumusan Strategi dan Perencanaan Implementasi.  Hasil  identifikasi  yang  diperoleh  pada  tahap 3,  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  masukan  untuk analisis  pada  perumusan  pemilihan  lisensi  perangkat  lunak dalam  rangka  pemenuhan  syarat  lisensi  perangkat  lunak berdasarkan  kebutuhan dan strategi  bisnis institusi  sehingga dapat mendukung dalam pencapaian visi dan misi institusi.
Hasil  perumusan  kebijakan  pemilihan  lisensi perangkat lunak dalam tahapan implmentasinya membutuhkan  perencanaan  strategi.  Kebutuhan  SI/TI  yang belum  dapat  dipenuhi  saat  ini  ataupun  yang  perlu ditingkatkan  kualitas  dan  kuantitasnya  merupakan  target utama  bagi  kegiatan  perencanaan  strategi  SI/TI  berupa usulan  sistem,  organisasi,  perubahan  kultur  budaya,
teknologi,  dan  manajemen  informasi  yang  diperlukan ditahap selanjutnya.
Proses  perencanaan  implementasi  adalah  proses terakhir,  dimana  akan  dibuat road  map jadwal  perencanaan implementasi  yang  dibagi  ke  dalam  skala  tahunan berdasarkan strategi yang akan diterapkan.
Gambar 4 Metodologi penelitian pada tahapan ke-3 dan tahapan ke-4
5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.1 Perhitungan Biaya Lisensi Software Proprietary
Untuk  para  institusi  pendidikan  yang  membeli produk  lisensi  Microsoft  dengan  kuantitas  tertentu  dan menggunakan  produk  untuk  jumlah  komputer  yang  cukup banyak,  vendor  Microsoft  memberikan  penawaran  program Volume Licensing untuk mengurangi biaya total kepemilikan produk.
Penawaran  kerjasama  penggunaan  produk  tersebut dinamakan Enrollment for Education Solution (EES) - Open Value  Subscription  Agreement  for  Education  Solutions ( OVS  ES)  yang  merupakan  sebuah  program  berbasis langganan  yang  sederhana  bagi  sekolah  tingkat  dasar  atau menengah  dan  perguruan  tinggi  untuk  memperoleh  produk lisensi  berdasarkan  pada  hitungan  tahunan,  dengan menghitung  jumlah  pengajar  dan  staf  administrasi  yang biasa  di  sebut Full  Time  Equivalent  Employee (  FTE).  Jika instansi  akademik  memiliki  minimal  5  FTE  karyawan  atau siswa  maka  dapat  di  lisensikan  melalui  AER  ( Authorized Education  Reseller )  dimana  dengan  menandatangani online
e  agreement  Open  Value  Subscription  Agreement  for Education Solutions (OVS ES) terlebih dulu.
(1) Syarat dan Ketentuan [24]
Masa berlaku lisensi melalui program ini tergantung kepada perjanjian.  Institusi  pendidikan  dapat  memilih  program lisensi  1  atau  3  tahun.  Disarankan  mengikuti agreement 3 tahun  karena  akan  terbebas  dari  resiko  kenaikan  harga lisensi selama masa agreement .
(2) Biaya Secara keseluruhan,  harga
perangkat  lunak berlisensi dengan EES lebih murah hingga 80-90% dari  harga  retail.  Biaya  EES  tergantung  pada perangkat  lunak  yang  dibutuhkan  serta  jumlah FTE.  FTE  singkatan  dari Full  Time  Equivalent , dapat  diartikan  secara  sederhana  sebagai  jumlah seluruh  pengajar  dan  staf  yang  setara  dengan pengguna perangkat lunak tersebut secara full time , karena mungkin ada dosen tidak tetap atau pekerja part time.

## Gambar 5 Cara Perhitungan Biaya FTE [24]
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan, diperoleh  biaya  total  lisensi  yang  harus  dikeluarkan  oleh POLBAN adalah sebesar Rp 2.671.981.511 per tahun. Pada perhitungan  tersebut  seluruh  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan  di  POLBAN  dimasukkan  dalam  perhitungan FTE  walaupun  pada  prakteknya  jumlah  FTE  dapat disesuaikan sesuai alokasi dana yang dimiliki POLBAN. Alokasi anggaran biaya pembelian lisensi yang dimiliki oleh POLBAN terbatas sebesar Rp 250.000.000 untuk pembelian lisensi  antivirus  sedangkan  untuk  pembelian  lisensi  dari perangkat  lunak  dari  vendor  Microsoft  sebesar  Rp 300.000.000  sehingga  total  anggaran  untuk  pembelian lisensi  perangkat  lunak proprietary saat  ini  adalah  Rp 550.000.000.
Dari perhitungan diperoleh bahwa alokasi anggaran pembelian  lisensi  Microsoft  sebenarnya  tidak  memenuhi kebutuhan  anggaran  untuk  membeli  lisensi  Microsoft sehingga  kebijakan  yang  sudah  direncanakan  saat  ini  lebih bersifat  perkenalan  dan  saling  menghormati  dengan  pihak Microsoft. Alokasi  anggaran  ini  harus disediakan  per tahun karena  sifat  kontrak  kerjasama  lisensi  yang  berupa langganan  per  tahun  yang  apabila  kontrak  kerjasama  tidak diperpanjang,  maka  lisensi  yang  dimiliki  institusi  dianggap belum memenuhi syarat yang diperlukan [24] .
Konsekuensi  dari  kontrak  kerjasama  ini  tentunya pihak  POLBAN  harus  rutin  menyediakan  anggaran pembayaran  lisensi  perangkat  lunak  per  tahun  sehingga institusi  tetap  dianggap  menggunakan  perangkat  lunak dengan  lisensi  yang  memenuhi  syarat.  Hal  ini  tentunya menimbulkan  ketergantungan  terhadap  monopoli  vendor dalam  jangka  waktu  lama  ( vendor  lock  in )  sehingga membuat  POLBAN  akan  tergantung  secara  ekonomi  dan teknologi terhadap vendor tertentu.
Asumsi  dan  ketentuan  perhitungan  biaya  kontrak berlangganan  lisensi  perangkat  lunak proprietary adalah sebagai berikut :
(1)  Tidak  terjadi  perubahan  harga  per  tahun  dari  vendor perangkat lunak proprietary . Pada kenyataannya inflasi dan nilai  tukar  rupiah  terhadap  US  dollar  mempengaruhi  harga produk  perangkat  lunak  karena  produk  diperoleh  secara impor menggunakan basis harga US dollar.
(2)  Alokasi  anggaran  pembelian  perangkat  lunak  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengalami perubahan per tahunnya.
5.2 Perbandingan dan Pemilihan Lisensi Perangkat Lunak
Pemilihan lisensi perangkat lunak diperoleh dengan melihat jumlah  keunggulan  terbanyak  yang  dimiliki  berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1 Perbandingan keunggulan o pen source vs proprietary No. Aspek Pilihan Keunggulan Open Source   Proprietary 1 Pembelajaran, pendidikan, penelitian dan penyebaran ilmu pengetahuan
2 Mewujudkan
keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah
3 Kemandirian
4 Nilai- nilai sosial/pengabdian
5 Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat
Indonesia
6 Biaya dan legalitas Lisensi
7 Landasan Kebijakan Penggunaan di Institusi dari Pemerintah
8 Dukungan, anjuran dan jejaring kerjasama dari Pemerintah, institusi pendidikan dan
komunitas
9 Kesesuaian Format data standar perkantoran dari Badan
Standardisasi Nasional / SNI
10  Proses pengadaan
Pilihan Keunggulan Open Source   Proprietary barang dan jasa di institusi 11 Pangsa pasar di Indonesia
12  Kebiasaan Pengguna Akhir
13  Penghematan biaya
14  Menghindari pembajakan
15  Penggunaan kebutuhan lisensi untuk jangka panjang
16  Keahlian di dunia pekerjaan sebagai IT server administrator
17  Keamanan data dan kehandalan
18  Menghindari
penggunaan game Total Pilihan Keunggulan 16 2
Hasil  yang  diperoleh  dari  kajian  penelitian  terlihat keunggulan  penggunaan  perangkat  lunak open  source lebih banyak  daripada  keunggulan  penggunaan  perangkat  lunak proprietary oleh  karena  itu  kebijakan  utama  pemilihan lisensi  perangkat  lunak  yang  diambil  dalam  rangka pemenuhan  syarat  ketentuan  lisensi  pada  Politeknik  Negeri Bandung adalah menggunakan lisensi open source .
5.3 Perumusan Strategi Migrasi ke OSS
Untuk  melaksanakan  penggunaan  perangkat  lunak dengan  migrasi  ke open  source perlu  dirumuskan  strategi berdasarkan  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang dimiliki  dan  dihadapi.  Faktor  internal  berupa  kekuatan  dan kelemahan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mencapai tujuan  sedangkan  faktor  eksternal  berupa  peluang  dan ancaman yang dihadapi untuk mencapai tujuan.
Solusi  pilihan  untuk  memenuhi  persyaratan pemenuhan  ketentuan  lisensi  perangkat  lunak  dengan melakukan  migrasi  ke Open  Source  Software (OSS) tentunya harus dipertimbangkan melalui simulasi perhitungan biaya migrasi menggunakan OSS.
Faktor budaya dan kebiasaan memiliki peran besar pada perhitungan biaya migrasi ke OSS sehingga diperlukan perhitungan biaya yang berbeda ketika migrasi menggunakan OSS untuk memenuhi persyaratan pemenuhan ketentuan lisensi perangkat lunak.
Simulasi  perhitungan  biaya  lisensi  menggunakan acuan  dari  konsultan [27] dan  Standard  Biaya  Umum (SBU) [26] yang  dikeluarkan  oleh  mentri  keuangan.  Alokasi dan  penentuan  pengambilan  biaya  disesuaikan  dengan kondisi eksisting bisnis dan SI/TI POLBAN
Penjadwalan  dan  tahapan  implementasi open source di POLBAN ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2  Penjadwalan dan tahapan implementasi open
source di POLBAN
No.  Nama Pengeluaran  Pengeluaran Per Tahun 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 1 Biaya Hardware dan Software 0 2 Biaya Jasa Pelatihan Migrasi Open Source 339,900,000 3 Biaya Jasa Instalasi Migrasi Open Source 0 4 Biaya jasa dukungan dan konsultasi sistem 360,000,000 5 Biaya Penyelenggaraan Seminar 173,675,000 6 Honorarium Tim Pelaksana  Kegiatan Migrasi 213,000,000 7 Honorarium Tim Pengelola Website Pendayagunaan Open Source Software 50,400,000 8 Biaya Donasi Pengembangan Open Source Software 15,560,000 9 Biaya Lisensi Berlangganan Proprietary 50,000,000
Pada  tabel  4.3  ditunjukkan  skema  perencanaan pembiayaan  dalam  rangka  pemenuhan  syarat  lisensi perangkat  lunak  di  POLBAN.  Tampak  pada  tahun  ke-5 penghematan yang diperoleh mulai bernilai stabil pada nilai Rp 484.440.000
Tabel 4  Skema perencanaan pembiayaan dalam rangka pemenuhan syarat lisensi perangkat lunak di POLBAN
Jenis Biaya Pengeluaran Tahun Ke-1 (juta Rp) Tahun Ke-2 (juta Rp) Tahun Ke-3 (juta Rp) Tahun Ke-4 (juta Rp) Tahun Ke-5 (juta Rp) Kontrak lisensi perangkat lunak proprietary per tahun 550 550 550 550 550 Pengeluaran kumulatif kontrak lisensi 550 1,100  1,650 2,200 2,750 Perencanaan pembiayaan migrasi OSS 1,203  329 329 116 65.560
Jenis Biaya Pengeluaran Tahun Ke-1 (juta Rp) Tahun Ke-2 (juta Rp) Tahun Ke-3 (juta Rp) Tahun Ke-4 (juta Rp) Tahun Ke-5 (juta Rp) Pengeluaran kumulatif perencanaan migrasi OSS 1,203  1,531  1,860 1,976 1,976 6. Kesimpulan dan Saran
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan  perangkat  lunak open  source dapat  menjadi solusi  pilihan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  untuk  jangka panjang  dalam  rangka  pemenuhan  ketentuan  lisensi perangkat  lunak  di  POLBAN  serta  lebih  memberikan keunggulan  keselarasan  nilai-nilai  manfaat  yang  sesuai dengan visi dan misi POLBAN.
2. Formulasi  strategi  bisnis  SI,  strategi  manajemen  SI/TI, dan  strategi  TI  untuk  implementasi  penggunaan  perangkat lunak open  source dalam  rangka  pemenuhan  ketentuan lisensi  perangkat  lunak  di  POLBAN    melibatkan  semua pihak  stakeholder  dan  berdampak  pada  aspek-aspek  bisnis, proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  hukum,  organisasi, budaya, dan teknologi .
3. Pada  tahun  keempat  pengeluaran  kumulatif  untuk investasi  penggunaan  perangkat  lunak open  source di POLBAN  sudah  mulai  memiliki  nilai  yang  lebih  rendah daripada  investasi  dengan  hanya  melakukan  kontrak berlangganan lisensi perangkat lunak proprietary. Penghematan  biaya  investasi  yang    diperoleh  sebesar  Rp 484.440.000  per  tahun  yang  dimulai  pada  tahun  kelima setelah  proses  migrasi  menggunakan  perangkat  lunak open source .
6.2 Saran
Untuk  institusi  POLBAN,  saran  yang  diperoleh  dari penelitian ini yaitu :
1. Pada  institusi  POLBAN,  penggunaan  perangkat  lunak open source harus segera disosialisasikan dan diimplementasikan  agar  pengeluaran  investasi  untuk perangkat  lunak  tidak  bergantung  kepada  vendor  tertentu ( vendor  lock  in )  dan  mendapatkan  penghematan  investasi untuk jangka panjang.
Untuk  penelitian  selanjutnya,  saran  yang  diperoleh  dari penelitian ini yaitu:
1.  Dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  kajian  strategi manajemen  perubahan  penggunaan  perangkat  lunak open source agar implementasi  yang  dilakukan  dapat  lebih  cepat tercapai.
2. Dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengetahui  tingkat pemahaman  dan  penggunaan  perangkat  lunak open  source pada  pengguna  TI  di  POLBAN  dengan  menggunakan metoda kuantitatif.
7. Daftar Pustaka
[1] Ward,  John  &  Peppard,  Joe.  2002. Strategic Planning  for  Information  Systems ,  3 rd Edition.
England: John Willey & Sons, Ltd.
[2] K.,  Laudon  &  J.,  Laudon.  2006.  M anagement Information  Systems  :    Managing  The  Digital Firm , 9 th Edition. England: Prentice Hall.
[3] Indrajit, Eko .2004.  Manajemen  Perguruan Tinggi Modern. e-book
[4] Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia (RI)  No. 17 Tahun 2010
[5] Lusa,  Sofian  &  Iskandar,  Mario.  2010.  Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI-2010) Universitas  Budi  Luhur  :  Kajian  Penerapan Aplikasi Open Source di Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Soft System Methodology : Studi Kasus Pengembang Software Akademik Sisfokampus.
[6] Wahid,  Fathul.  2004.  Peluang  Dan  Tantangan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Di  Perguruan Tinggi.  Diakses  tanggal  28  April  2012  dari http://journal.uii.ac.id/index.php/media- informatika/article/view/2/2
[7] Kusumah,  Justisiari  P.  2006.  Makalah  seminar  : Penegakan  KHI  dalam  pengembangan  piranti lunak di Indonesia. Jakarta.
[8] Indrayanto,  Adi  et  al.  2010.  Pengembangan Open Source  Software Indonesia  2025  : Grand  Scenario OSS  Indonesia  2010-2014.  Kementrian  Riset  dan Teknologi.
[9] http://www.opensource.org/docs/osd
[10] Sebastian,  Gabriel.  2012.  Pengantar  Lisensi Microsoft  Untuk  KalanganUsaha  Kecil  dan Menengah (UKM). Jakarta : Microsoft User Group Indonesia (MUGI).
[11] Wahyudi, Mochamad.
2012. Fenomena Pembajakan Software di Indonesia:Antara Kebutuhan  dan  Pelanggaran  Hak  Cipta  (HKI). Jakarta  :  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Ilmu Komputer STMIK Nusa Mandiri
[12] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
[13] Business  Software Alliance. 2013. Komik  Edukasi HKI. Jakarta
[14] Amin,  Muhamad.  2009.  Tesis:  Strategi Change Management Untuk  Mempercepat  Implementasi Penggunaan  Aplikasi  Perangkat  Lunak  Berbasis Open  Source :  Studi  Kasus  Kementrian  Negara Riset  Dan  Teknologi  .  Jakarta:  Universitas  Bina Nusantara.
[15] Wedhasmara,  Ari,  Langkah-Langkah  Perencanaan Strategis  Sistem  Informasi  Dengan  Menggunakan Metode Ward And Peppard, http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal- SI%20Ari%20Wedhasmara.pdf  (diakses  20  April 2013)
[16] Febrinaldi.  Penggunaan  Sistem  Operasi Open Source vs. Closed  Source di  Lingkungan Masyarakat. Universitas Pendidikan Indonesia.
[17] Suhartono,  Anton.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Implementasi  Perangkat  Lunak Berbasis Open  Source Pada  Perusahaan  Konsultan IT. Universitas Gunadarma
[18] Gartina,  Dhani.  2009.  Informatika  Pertanian Volume 18 No.1 2009 : Penggunaan Software Open Source dalam Mendukung Kegiatan Penelitian dan Administrasi Perkantoran. Badan Litbang Pertanian.
[19] http://www.polban.ac.id/polban/sejarah.html
[20] Politeknik Negeri Bandung. 2013. Borang
Akreditasi  Institusi  Pendidikan  Tinggi.  Bandung  : Politeknik Negeri Bandung.
[21] Menteri  Pendidikan  Nasional.  2006.  Peraturan Mentri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia No.3  Tahun  2006  :  Statuta  Politeknik  Negeri Bandung.  Jakarta  :  Kementrian  Pendidikan
Nasional.
[22] Politeknik  Negeri  Bandung.  2011.  Rencana Strategis  Politeknik  Negeri  Bandung  Tahun  2011- 2015. Bandung : Politeknik Negeri Bandung.
[23] Mell,  Peter,  &  Grance,  Timothy.  2011.  The  NIST Definition  of  Cloud  Computing.Gaithersburg, Amerika  Serikat:  National  Institute  of  Standards and Technology (NIST).
[24] PT  Triutama  Sistem  Indonesia.  2013.  Microsoft Academic Licensing Solutions. Surabaya
[25] Nettrain.  2013.  Penawaran  rekanan  :  Microsoft Subscription licensing program - OVS . Jakarta
[26] Kementrian  Keuangan.  2012.  Standard  Biaya Umum  Pemerintahan.  Jakarta  :  Kementrian Keuangan.
[27] Kurusetra  Computer.  2013.  Penawaran  rekanan  : Perencanaan Migrasi Open Source. Magetan.
[28] Quick MBA. 2013. SWOT  Analysis. http://www.quickmba.com/strategy/swot/
[29] Badan  Standardisasi  Nasional  Indonesia.  2011. Standard  Nasional  Indonesia  Untuk  Aplikasi Perkantoran.  Jakarta  : Badan Standardisasi Nasional Indonesia.
[30] Business Software Alliance. 2012. Shadow Market :  2011  BSA  Global  Software  Piracy  Study. Singapore : BSA.
[31] http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/07244 0435/86-Persen-Software-Microsoft-di-Indonesia- Bajakan
[32] Yayasan Air  Putih.  2011.  Faktor-faktor  Pendorong Pemilihan  Perangkat  Lunak  Sebagai  Alat  Peraga (Studi Kasus  MGMP TIK se-DKI Jakarta). Jakarta
: Yayasan Air Putih.
[33] Holt,  Ric.  2008.  Final  Project  Wine  Software
Architecture. University of Waterloo.