## Evaluasi Kebijakan Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies  Di Kabupaten Kapuas Hulu
Maryatiningsih 1 , Sugito 2 , Ahmad Tohardi 3
1.  Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
2.  Fisip Universitas Tanjungpura
3. Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura
Korespondesi Penulis Utama: maryatiningsih1010@gmail.com

## Abstract
The research problem lies in the low success rate of the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease. The research objectives are to evaluate and analyze the policy   for   the   control   and   eradication  of   rabies   infectious   animal   disease.   The   research method was conducted qualitatively through interviews, observation and documentation. The results indicate that the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease observed from the effectiveness, efficiency, responsiveness, equity and accuracy is considered to have quite good results in the context of rabies prevention. Implementation of socialization and vaccination is considered quite effective and efficient even though it has not clearly shown maximum results. However, there has been an increase in preventing rabies; this can be done according to established guidelines and the support of relevant stakeholders. The   community   basically   has   a   good   response   to   rabies   control   and   eradication   policy, especially that related to health. In the aspects of effectiveness, efficiency, responsiveness, equity and accuracy are considered quite optimal due to adequate support and availability of facilities and human resources. However, in terms of adequacy, it has not been fulfilled due to wide reach of the region and the large number of cases that occur as well as the limited budget.   Socialization   has   been   implemented   in   almost   all   sub-districts   in   Kapuas   Hulu Regency, while vaccination in one sub-district is implemented in all villages up to the hamlet; this   proves   that   the   benefits   of   socialization   and   vaccination   are   sufficiently   felt   by   the community. The community has been able to anticipate and take action/first aid if bitten by rabies-transmitting animals and immediately go to the nearest community health center to get an   Anti-Rabies   Vaccine.   Overall,   the   policy   for   the   control   and   eradication   of   rabies infectious animal disease is quite good although there are still areas that have not been reached. Therefore, there are areas that are still at risk of rabies because the mobile nature of rabies-transmitting animals, especially dogs. According to the evaluation theory of William M. Dunn, policy evaluation on for the control and eradiation of rabies infectious animal disease   is   considered   effective   in   the   aspect   of   Effectiveness,   Efficiency,   Equity, Responsiveness   and   Accuracy   but   it   has   not   been   considered   effective   in   the   aspect   of Adequacy.
Key words : Policy evaluation, Control and eradication, Rabies

## 1.   PENDAHULUAN
Rabies   atau   penyakit   anjing   gila adalah   penyakit   hewan   menular   yang disebabkan   oleh   virus   dari   genus Lyssavirus   (dari   bahasa   Yunani   Lyssa yang berarti mengamuk atau kemarahan), bersifat   akut   serta   menyerang   susunan syaraf pusat, hewan berdarah panas dan manusia. Rabies berasal dari bahasa Latin “robere”   yang   artinya   marah,   menurut bahasa Sansekerta “rabhas” yang berarti kekerasan   (Pusat   Data   dan   Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016).
Untuk   wilayah   Indonesia   hingga saat   ini   sudah   25   (dua   puluh   lima) provinsi   tertular   rabies   dan   hanya   9 (sembilan)   provinsi   di   Indonesia   yang masih   tetap   bebas   rabies,   yaitu   Nusa Tenggara   Barat,   Papua,   Papua   Barat,
Bangka Belitung,  Kepulauan Riau, DKI
Jakarta,   Daerah   Istimewa   Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pengendalian dan penanggulangan   penyakit   hewan merupakan   penyelenggaraan   kesehatan hewan dan kesehatan  lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan,   pemberantasan   dan/atau pengobatan;   di   mana   urusan   kesehatan hewan   dilakukan   dengan   pendekatan pemeliharaan,   peningkatan   kesehatan (promotif),   pencegahan   penyakit (preventif),   penyembuhan   penyakit
(kuratif)   dan   pemulihan   kesehatan (rehabilitasi)   yang   dilaksanakan   secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,   seperti   yang diamanatkan   dalam   Undang-Undang Nomor   18   Tahun   2009   tentang
Peternakan   dan   Kesehatan   Hewan sebagaimana   telah   diubah   dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
Dalam   rangka   melindungi   dan meningkatkan   kualitas   sumber   daya hewan,   meningkatkan   derajat   kesehatan masyarakat,   hewan   dan   lingkungan, meningkatkan   usaha   peternakan   dan kesehatan hewan sebagaimana diamanatkan   dalam   Undang-Undang dimaksud,   maka   Pemerintah   Provinsi Kalimantan Barat mengatur Penyelenggaraan   Peternakan   dan Kesehatan Hewan dalam suatu Peraturan
Daerah   Provinsi   Kalimantan   Barat Nomor   2   Tahun   2016   tentang Penyelenggaraan   Peternakan   dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk   menciptakan   suasana   yang kondusif   dalam   penyelenggaraan peternakan   dan   kesehatan   hewan   serta penegakan   dan   pemberian   kepastian hukum,   yaitu   dengan   pemberian   sanksi terhadap   perbuatan   yang   dapat menimbulkan   kerugian   baik   kepada daerah   maupun   kepentingan   orang banyak.
Kabupaten   Kapuas   Hulu   sendiri sampai   saat   ini   belum   menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan   peternakan   dan kesehatan   hewan,   namun   untuk mengendalikan   dan   memberantas penyakit   rabies   yang   sudah   menyebar hampir   di   seluruh   kabupaten/kota   di wilayah   Kalimantan   Barat,   maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal   19   Agustus   2015   telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu   Nomor   340   tahun   2015   tentang
Penetapan   Kejadian   Luar   Biasa   (KLB) Penyakit   Rabies   di   Kabupaten   Kapuas Hulu.   Hal   ini   sebagai   tindak   lanjut terjadinya  kasus gigitan  di Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada akhir bulan April   2015   yang   menyebabkan   1   (satu) orang   meninggal   dunia   yang   didukung hasil uji sampel kepala anjing dari Desa Segitak   Kecamatan   Bunut   Hulu   yang positif rabies pada bulan Juli 2015.
Sebelum   Status   Kejadian   Luar Biasa   (KLB)   Penyakit   Rabies     di Kabupaten   Kapuas   Hulu   ditetapkan, maka   untuk   mengantisipasi   masuknya penyakit   rabies   di   Kabupaten   Kapuas Hulu   dan   menindaklanjuti   Surat   Dinas Peternakan   dan   Kesehatan   Hewan Provinsi   Kalimantan   Barat   Nomor 524/197/VII-b/02.15   tanggal   2   Februari 2015   tentang   kewaspadaan   terhadap rabies   serta   mengingat   Kabupaten Kapuas   Hulu   merupakan   daerah terancam, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor   1   Tahun   2015   tanggal   2   Maret 2015   tentang   Pencegahan   Penyakit Rabies.
Instruksi   ini   ditujukan   kepada seluruh   Kepala   Desa   dan   Lurah   se   – Kabupaten   Kapuas   Hulu,   yang   isinya agar   Kepala   Desa   dan   Lurah   se Kabupaten   Kapuas   Hulu   membuat Keputusan   Desa/Keputusan   Lurah sebagai   langkah   pencegahan   penyakit rabies.   Keputusan   Kepala   Desa/Lurah bertujuan     agar   penyakit   rabies   tidak menyebar   di   desa   /   kelurahan   mereka khususnya dan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya.   Selain   Instruksi   Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2015, pada
tanggal yang sama juga telah dikeluarkan Instruksi Bupati  Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun   2015   tentang   Kewaspadaan Terhadap Rabies.
Instruksi   ini   ditujukan   kepada Anggota Komisi Kabupaten Pengendalian   Zoonosis   Kapuas   Hulu, yang   merupakan   tindak   lanjut   dari Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang     Pengendalian   Zoonosis   dan Surat   Dinas   Peternakan   dan   Kesehatan Hewan   Provinsi   Kalimantan   Barat Nomor   524/1486/VII-b   tanggal   3 Oktober   2015   tentang   Tindak   Lanjut Pernyataan   Provinsi   Kalimantan   Barat Bebas   Penyakit   Rabies   (Anjing   Gila) serta   Surat   Nomor   524/197/VII-b/02.15 tanggal   2   Fabruari   2015   tentang Kewaspadaan   terhadap   Rabies.   dengan Kalimantan   Tengah   dan   daerah   yang tertular Rabies serta mencegah masuknya HPR   dari   daerah   tertular   ke   wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Kalimantan Barat selama 3 (tiga) tahun   merupakan   provinsi   ke   2   (dua) setelah Sulawesi Utara yang mempunyai kasus   kematian   tertinggi   akibat   rabies (Lyssa)   dengan   jumlah   kematian sebanyak 14 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2015 menduduki posisi ke 7 (tujuh) setelah  Sulawesi   Utara  (28  kasus),  Bali (15   kasus),   Sumatera   Utara   (14   kasus), Kalimantan Tengah (8 kasus), Sumatera Barat (7 kasus) dan Bengkulu (6 kasus); sedangkan   pada   tahun   2016   kembali menduduki posisi ke 2 (dua) dengan 12 kasus setelah Sulawesi Utara dengan 21 kasus.   Hal   ini   menunjukan   bahwa Kalimantan Barat sangat rawan terhadap penyakit rabies.
Mengingat   kasus   gigitan   HPR semakin meluas dengan beberapa korban meninggal   dunia   baik   di   Provinsi Kalimantan  Barat maupun di Indonesia, maka   pemerintah   baik   pusat   maupun daerah berupaya melaksanakan kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit hewan menular rabies terutama daerah-daerah   yang   tertular   atau terancam   penyakit   rabies   termasuk Kabupaten   Kapuas   Hulu,   antara   lain dengan   melaksanakan   sosialisasi, vaksinasi   dan   eliminasi   terhadap   HPR liar atau tidak berpemilik dan  HPR yang diliarkan serta menunjukan gejala.
Kebijakan   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   merupakan   salah   satu   kebijakan pemerintah   yang   bertujuan   untuk menurunkan   kematian   akibat   rabies melalui   penanganan   kasus   Gigitan Hewan   Penular   Rabies   (GHPR)   untuk selanjutnya membebaskan Indonesia dari rabies di tahun 2030.
Penyakit   rabies   di   Kalimantan Barat umumnya  dan Kabupaten  Kapuas Hulu   khususnya   sampai   saat   ini   masih belum dapat dikendalikan, di mana masih terdapat   laporan   kasus   GHPR   dan   sulit dilakukan   diagnosa   klinis   di   lapangan, mengingat HPR (Hewan Penular Rabies) yang telah menggigit umumnya langsung dibunuh oleh pemiliknya atau dibuang ke hutan   atau   perkebunan   sawit. Seyogyanya   untuk   mengetahui   HPR terinfeksi   virus   atau   tidak   harus dilakukan   observasi   selama   14   (empat belas)   hari,   jika   sebelum   14   hari   HPR mati   maka   diindikasi   HPR   tersebut terinveksi virus rabies, tetapi sebaliknya
jika   dalam   waktu   14   hari   HPR   masih tetap   hidup   dan   sehat   maka   bisa dipastikan   HPR   tidak   terinfeksi   virus rabies; hal ini diperkuat lagi dengan hasil uji   sampel   otak   kepala     HPR   di laboratorium.
Pada tahun 2015 saat Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa Penyakit Rabies, Pemerintah Daerah menganggarkan dana yang cukup besar   melalui   dana   APBD-Perubahan untuk   kebijakan   pengendalian   dan pemberantasan   rabies   dengan   beberapa kegiatan yang melibatkan instansi lainnya sampai   ke   tingkat   desa.   Untuk   tahun berikutnya   terjadi   penurunan   anggaran yang signifikan, yang disebabkan karena terjadinya   pemangkasan   anggaran   pada semua   Organisasi   Perangkat   Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini tentu   saja   berpengaruh   terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   rabies   di   Kabupaten Kapuas Hulu.

## 2.  METODE PENELITIAN
Jenis   Penelitian   yang   digunakan dalam   penelelitian   ini   adalah   jenis penelitian   evaluasi.   Menurut   Sugiyono (2018,3),  penelitian  evaluasi   (evaluation research)   merupakan   evalusi   program, sebagai   metode   ilmiah   yang   digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi sebuah   program,   kebijakan,   proyek   dan aktivitas   tertentu   baik   yang   telah   lalu, yang sedang terjadi, dan usulan program yang   akan   datang.   Penelitian   evaluasi dilakukan   berdasarkan   standar   rencana dan   tujuan   dari   program   yang   hasilnya dapat   digunakan   sebagai   bahan
pertimbangan   untuk   meningkatkan kualitas   perumusan,   implementasi   dan hasil   dari   suatu   proyek,   kebijakan   dan program.
Pendekatan   atau   paradigma   yang digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah pendekatan   kualitatif   yang   merupakan suatu   model   penelitian   yang   bersifat humanistik,   dimana   manusia   dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial.
Penelitian   ini   dilaksanakan   di Kabupaten   Kapuas   Hulu   dengan pelaksana   kebijakan   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   adalah   Seksi   Kesehatan   Hewan dan   Kesehatan   Masyarakat   Veteriner (Kesmavet)   dan   Dinas   Pertanian   dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun yang   menjadi   pertimbangan   Penulis memilih   lokasi   penelitian   tersebut adalah :
a. Dinas   Pertanian   dan   Pangan
Kabupaten   Kapuas   Hulu   merupakan institusi   yang   memiliki   tugas   dan fungsi serta wewenang mengeluarkan kebijakan   dan   mengawasi   kebijakan dalam   bidang   peternakan,   termasuk dalam   kebijakan   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   hewan menular rabies di Kabupaten Kapuas Hulu;   sementara   Bidang   Peternakan khususnya   Seksi   Kesehatan   Hewan dan Masyarakat Veteriner merupakan pelaksana kegiatan   pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan menular rabies.
b. Kabupaten   Kapuas   Hulu   terdapat
masalah  dengan kasus gigitan  hewan penular   rabies   yang   cukup   tinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Menurut   Arikunto   (2003:122) subjek   penelitian   adalah   subjek   yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, untuk menentukan subjek penelitian   dengan   menggunakan purposive,   yaitu   suatu   teknik   untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau   keperluan   yang   ditetapkan   peneliti sendiri. Menurut Kriyantono dalam buku “Teknik Praktis Komunikasi” (2007:154),   teknik   purposive   mencakup orang-orang   yang   diseleksi   berdasarkan kriteria-kriteria   tertentu   yang   dibuat berdasarkan tujuan penelitian.  Penelitian ini   menggunakan   purposive   karena informan menjadi sumber informasi yang mengetahui   tentang   penelitian   yang sedang diteliti.
Sesuai   dengan   pendekatan kualitatif   yang   digunakan   dalam penelitian   ini,   maka   instrumen   utama (key   instrumen)   dalam   penelitian   ini adalah   penulis   sendiri   selaku   peneliti, dibantu   dengan   pedoman   wawancara, pedoman observasi dan alat dokumenter.
Teknis   analisis   data   yang digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah dengan   menggunakan   3   komponen analisis, yaitu :
a. Meringkas   (reduksi),   hasil   observasi dan   wawancara   yang   dilakukan direduksi   dalam   bentuk   ringkasan- ringkasan   seperti   intisari   atau   kode yang   dapat   dimengerti   untuk selanjutnya dilakukan editing terbatas dan   pemberian   nomor   informan,
tujuannya   agar   data   yang   dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
b. Memaparkan   (display),   hasil-hasil observasi   dan   wawancara   yang dilakukan   dugaan   dalam   lembaran- lembaran kutipan, catatan atau gambar yang   mudah   dibaca   sehingga memudahkan   dalam   melakukan analisa data.
c. Menyimpulkan (verifikasi),  dari hasil obserbasi   dan   wawancara   yang   telah diringkas   dan   diprsentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan   yang   paling   relevan dengan masalah yang diteliti.
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN Kabupaten   Kapuas   Hulu merupakan   salah   satu   dari   14   (empat belas)   kabupaten/kota   di   Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah sekitar 31.162,87 km²  terbagi menjadi 23 wilayah kecamatan dengan 278 desa dan 4 kelurahan, ini berarti bahwa Kabupaten Kapuas   Hulu   mencakup   21,23%   luas wilayah   Provinsi   Kalimantan   Barat   dan sekaligus   merupakan   Kabupaten   terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang yang luasnya sekitar 31.240,74 km².
Kabupaten   Kapuas   Hulu merupakan   Kabupaten   otonom   di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 3 tahun   1953   tanggal   13   Januari   1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat.
Keadaan   penduduk   Kabupaten Kapuas   Hulu,   diperkirakan   sebanyak 245.998 orang, yang terdiri dari 125.192
jiwa   penduduk   laki-laki   (50,89   %)   dan 120.806   jiwa   penduduk   perempuan (49,11%) serta dengan ratio jenis kelamin sebesar103,63%.
Adapun   hasil   penelitian   ini didasarkan   pada   Model   Willniam   N Dunn yang membahas evaluasi meliputi 6   (   enam   )   aspek   yaitu   efektivitas, efisisensi,   kecukupan,   perataan, responsibilitas dan ketepatan.

## Tingkat   Efektivitas   Kebijakan
Pengendalian   dan   Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies.
Dengan   adanya   Keputusan   Bupati Kapuas   Hulu   tersebut   membuat   Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu   (sebelumnya   bernama   Dinas Pertanian   Tanaman   Pangan   dan Peternakan   Kabupaten   Kapuas   Hulu) harus bekerja ekstra, di antaranya dengan membentuk   tim   yang   bertugas   untuk mengendalikan   dan   menanggulangi penyakit rabies melalui  Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu   Nomor 347 tahun 2015   tanggal   24   Agustus   2015   tentang Pembentukan   Satuan   Tugas   Komando Tanggap   Darurat   Pengendalian   dan Penanggulangan   Kejadian   Luar   Biasa Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu guna mengantisipasi semakin meluasnya kasus gigitan hewan penular rabies (HPR).
Berdasarkan   hasil   wawancara Penulis   dengan   Bapak   Kepala   Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu   diperoleh   informasi   sebagai berikut :
“   Upaya   awal   yang   dilakukan Dinas   Pertanian   dan   Pangan   dalam menanggulangi   penyakit   rabies   adalah
dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah   yang   bertujuan   sebagai dasar/pedoman dalam melakukan sebuah kegiatan   serta   menunjuk   beberapa instansi   terkait   sehingga   dalam bekerjasama   melalui   pembentukan sebuah Surat Keputusan, penanggulangan rabies di Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditangani   dengan   cepat.   Beliau   juga menekankan bahwa dengan berjangkitnya   wabah   penyakit   rabies   di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan tindakan   pengamatan,   pencegahan, pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   anjing   gila   (rabies)   secara terkoordinasi dengan instansi terkait”
Dari data pelaksanaan sosialisasi menunjukkan   bahwa   masing-masing satuan sesuai Keputusan Bupati  Kapuas Hulu   telah   melaksanakan   tugasnya dengan   maksimal,   di   mana   terlihat   dari jumlah   kasus   gigitan   di   tahun   2015 sebanyak   196   kasus   gigitan     turun menjadi 131 kasus gigitan di tahun 2016 walaupun   kemudian   di   tahun   2017 jumlah kasus gigitan meningkat kembali menjadi   185   kasus   gigitan   dengan masing-masing   satu   orang   meninggal dunia,   namun   pada   tahun   berikutnya 2018   dan   2019     untuk   perbandingan, terjadi penurunan kasus gigitan.
Berdasarkan   uraian   hasil wawancara   dengan   beberapa   informan, maka   penulis   berpendapat   bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies di Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan pihak Dinas   Pertanian   dan   Pangan   Kabupaten Kapuas   Hulu   dalam   pengendalian   dan
pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   sudah   berpedoman   pada   aturan yang   telah   ditetapkan   yaitu   Keputusan Bupati   Kapuas   Hulu   Nomor   340   tahun 2015   tentang   Penetapan   Kejadian   Luar Biasa   Penyakit   Rabies,   sehingga   secara khusus   tujuan   dari   kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit hewan menular rabies itu sendiri dapat   dirasakan   manfaatnya   oleh masyarakat     khususnya   wilayah   yang terdampak   rabies;   yang   mana pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   adalah   untuk   mengantisipasi menyebarnya   penyakit   rabies   sehingga kasus gigitan hewan penular rabies dapat diminimalisir   dan   dikendalikan   serta kematian pada manusia dapat dihindari.
Kegiatan   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   yang   dilakukan   Dinas   Pertanian dan   Pangan   juga   dirasakan   cukup   baik.
Walaupun pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   ini   belum   secara   jelas memperlihatkan   hasil   yang   maksimal namun   sudah   ada   peningkatan   dalam mencegah   penyakit   rabies.   Namun apabila   dilihat   dari   rendahnya   respon masyarakat   terhadap   laporan   kasus GHPR dan sulitnya melakukan diagnosis klinis   dilapangan   merupakan   salah   satu indikator  dalam    menilai   kriteria   belum efektifnya   kebijakan   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   rabies   yang dilakukan   oleh   Pemerintah   Kabupaten Kapuas Hulu.
Adanya konsep one health dapat dilakukan   secara   intensif   dan   sedini
mungkin   dalam   mencegah   meluasnya penyakit   rabies   serta   adanya     sinergitas antara   pelaku   kepentingan   baik   tingkat kabupaten,   kecamatan   maupun   aparat desa sampai ke dusun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menurut penulis akan dapat mendukung efektifnya pelaksanaan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   menular   rabies   di   Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain   itu,   walaupun   dukungan pembuat   kebijakan   yang   dibutuhkan sudah   sangat   maksimal   namun   peran masyarakat   dalam   meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian dan   pemberantasan   penyakit   hewan menular   rabies   juga   perlu   ditingkatkan, dimana   peran   Pemerintah   dalam mendukung   pelaksanaan   kegiatan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   rabies   sangat   penting   dalam mewujudkan   efektivitas   kebijakan. Sinergi   sektor   hewan,   manusia   dan lingkungan   perlu   dilakukan   melalui pendekatan   lima   pilar   yang   meliputi sosiokultural,   teknis,   organisasi,   politik, dan sumber daya. Tanpa dukungan dari pembuat   kebijakan   misalnya,   sulit mewujudkan   penanggulangan   zoonosis terintegrasi.   Pemerintah   diharapkan mampu   secara   efektif   untuk melaksanakan   kebijakan     pengendalian dan   pemberantasan   penyakit   Rabies sehingga   Program   Pemerintah   untuk mencegah   menularnya   penyakit   rabies dapat tercapai dengan efektif.
Tingkat Efisiensi Kebijakan Pengendalian   dan   Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies Dunn   (2003:430)   berpendapat bahwa “Efesiensi  (effeciency) berkenaan dengan   jumlah   usaha   yang   diperlukan untuk   mencapai   tingkat   efektivitas tertentu.   Efesiensi   yang   merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan   hubungan   antara   efektiivitas dan   usaha,   yang   terakhir   umumnya diukur   dari   ongkos   moneter.   Terkait dengan   program   atau   kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   rabies   yang   dilakukan   di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan sudah   efesien,   dikarenakan   adanya dukungan   dan   ketersediaan   sarana   dan SDM   secara     operasional   yang   cukup memadai.   Hal   ini   membuktikan   bahwa pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   rabies     dapat   dikatakan   sudah efektif  karena adanya dukungan instansi terkait     dan   sudah     melaksanakan tugasnya dengan baik.
Adapun   dukungan   dana   dari Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   (APBD)   dalam   mendukung kebijakan pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies dari tahun ke   tahun   (tahun   2015   sampai   dengan tahun   2017)   mengalami   penurunan, penulis   berpendapat   bahwa   kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   rabies   sudah   dilakukan   secara efisien, hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan   dana   dimana   dalam   anggaran tersebut   telah   terbagi   dalam   rekening seperti honorarium Tim Koordinasi, Alat Tulis   Kantor   yang   diperlukan   untuk
kegiatan,   biaya   rapat-rapat   untuk koordinasi   Tim,   Biaya   Konsumsi   untuk mendukung rapat serta biaya  perjalanan dinas   dan   bantuan   transportasi   dalam rangka sosialisasi, vaksinasi, pengambilan   sampel   dan   observasi, pengiriman   sampel   ke   laboratorium, pembelian   vaksin   dan   peralatan pendukungnya   serta   pemantauan   dan pengawasan program kegiatan tersebut.
Dukungan   anggaran   merupakan salah satu  sumber  daya yang  harus ada dalam   penerapan   kebijakan.   Tanpa   ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal.
Dalam   hal   ini,   Pemerintah   Daerah
Kabupaten   Kapuas   Hulu   telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies sebesar  Rp. 266.050.000 di tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2018 besaran anggaran hanya Rp. 113.130.000,- dan di tahun 2019 sebesar                       Rp. 145.689.000,-.   Walaupun   terjadi penurunan   dari   tahun   ke   tahun   namun dukungan   ini   dirasakan   sudah   cukup membuktikan   bahwa   dukungan Pemerintah   sangat   serius   dalam melaksanakan kegiatan ini.
Adanya   keterbatasan   anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan   pemberantasan   penyakit   hewan menular rabies, jika tidak dikelola dengan baik   dapat   menjadikan   kegiatan   tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini akan mempengaruhi   efisiensi   waktu   dari pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   itu   sendiri;   sehingga   Penulis
berpendapat berdasarkan hasil wawancara   bahwa   efisiensi   pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies  di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan   dengan   efisien   apabila   dinilai dari   segi   pemanfaatannya   bagi masyarakat karena dapat menekan kasus gigitan   HPR   dan   kasus   kematian   pada manusia   serta   meningkatkan   nilai ekomonis.   Selain   itu   secara   opersional kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies telah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Jika dilihat dari besaran anggaran dari   tahun   ke   tahun   maka   pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   yang   dikoordinir   oleh   Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kapuas
Hulu   sudah   dapat   dikatakan   efisien karena   di   tahun   2017   anggaran   sudah jauh   berkurang   hampir   setengah   dari anggaran   tahun   2016.   Pengurangan anggaran   terjadi   karena   honorarium Petugas Rabies Center di 11 kecamatan dihapus   dan   honor   Satuan   Tugas Komando   Tanggap   Darurat   dikurangi menyesuaiakan   anggaran   yang   telah dialokasikan   pada   Dinas   Pertanian   dan Pangan   Kabupaten   Kapuas   Hulu khususnya Bidang Peternakan.
Pengurangan   anggaran   tersebut tidak   serta   merta   mengakibatkan bertambahnya   kasus   kematian   pada manusia   walaupun   kasus   gigitan   HPR meningkat   karena   masyarakat   sudah mengetahui   cara   penanggulangan   dini jika   tergigit   HPR.   Terjadinya   kasus
kematian   pada   manusia   di   tahun   2017 lebih   disebabkan   karena   terlambatnya korban melapor dan berobat ke layanan kesehatan terdekat.

## Tingkat   Kecukupan   Kebijakan Pengendalian Pemberantasan Penyakit
Hewan Menular Rabies.
Salah   satu   faktor   yang   sangat penting   diketahui   dalam   menentukan keberhasilan   atau   kegagalan   sebuah program   yang   dilaksanakan   adalah kecukupan. Aspek ini sangat berpengaruh pada   pencapaian   tujuan   dari   pada kebijakan,   apabila   aspek   kecukupan terpenuhi   dalam   suatu   program,   maka secara   otomatis   kegiatan   yang   akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan   bisa   dipastikan   program   tersebut akan berhasil meskipun terdapat kendala dalam   program   akan   tetapi   tetap menemukan solusi dalam penyelesaiannya,   apabila   sumber   daya yang   digunakan   mendukung   dalam operasionalisme program dan kebutuhan bagi   penerima   manfaat   program terpenuhi.
Hasil wawancara Penulis bersama dengan   Kepala   Seksi   Keswan   dan Kesmavet diperoleh informasi bahwa : “bahwa pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan menular   rabies   sangat   bermanfaat dalam   mengantisipasi   penyakit menular   namun   jumlah   anggaran pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   hewan   menular   rabies dirasakan   belum   mampu   memenuhi kegiatan   yang   dilaksanakan.   Hal   ini menyebabkan   program   pengendalian dan   pemberantasan   dapat   dikatakan masih   kurang   dari   segi   kecukupan
karena   kelompok   sasaran   kurang merasakan   adanya   manfaat   dari kebijakan   tersebut   sehingga   belum memberikan   manfaat   dan   pengaruh yang   signifikan   terutama   dalam menunjang   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   rabies   di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang”
Informasi tersebut senada dengan informasi   yang   Penulis   peroleh   dari petugas vaksinasi yang ada di Kecamatan yaitu :
“   Luasnya   jangkauan   wilayah   yang harus   dipantau   dan   diawasi   serta banyaknya kasus gigitan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang jauh dari rumah   sakit   atau   pusat   layanan kesehatan  masyarakat  membuat  kerja ekstra   bagi   petugas   di   lapangan maupun  perangkat  desa serta  Polsek, sehingga walaupun dengan sarana dan keterbatasan   yang   ada   kami   tidak mampu   untuk   menjangkau   semua wilayah   karena   letak   geografis   yang sangat sulit untuk dijangkau” Dari hasil wawancara tersebut di   atas,   Penulis   dapat   menyimpulkan bahwa Pengendalian dan pemberantasan penyakit   menular   apabila   dilihat   dari faktor kecukupan memang terlihat belum efektif   mengingat   luasnya   jangkauan wilayah yang harus dipantau dan diawasi serta   banyaknya   kasus   gigitan   yang tersebar   di   beberapa   Kecamatan   yang jauh dari rumah sakit atau pusat layanan kesehatan   masyarakat   memerlukan perhatian   yang   lebih   dari   Pemerintah Daerah khususnya peran anggota Dewan. Agar   pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   menular   dapat   berjalan   dan dapat memberikan manfaat atau pengaruh bagi   masyakat   Kabupaten   Kapuas   Hulu
hendaknya pihak terkait baik pemerintah daerah   (eksekutif)   ,   legislatif   maupun pihak lain yang terkait perlu melakukan evaluasi   terhadap   kebijakan   tersebut terutama   dari   segi   anggaran.   Hasil evaluasi   tersebut   diharapkan   bisa melahirkan   kebijakan   yang   dapat memberikan   manfaat   bagi   masyarakat khususnya dalam meminimalisir penyakit rabies.
Tingkat ResponsiveKebijakan Pengendalian   dan   Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies Berdasarkan   hasil   wawancara
Penulis   dengan   Kepala   Seksi   Keswan Kesmavet   maka   diperoleh   informasi sebagai   berikut   :   “   bahwa   sosialisasi dilakukan di daerah yang menjadi tempat Endemis   Rabies   dan   Daerah   Tertular (Seberuang,   Semitau,   Silat   Hulu,   Silat Hilir, Bunut Hulu dan Putussibau Utara), Daerah   Terancam   (Badau,   Empanang, Puring   Kencana,   Boyan   Tanjung, Mentebah,   Kalis,   Putussibau   Selatan, Bika.   Embaloh   Hulu,   Embaloh   Hilir, Pengkadan,   Suhaid   dan   Batang   Lupar) serta   Daerah   Bebas   (Hulu   Gurung,
Jongkong,   Bunut   Hilir   dan   Selimbau. Adanya pembagian zona daerah tersebut dimaksudkan agar kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   hewan   menular   rabies   yang dilaksanakan  bisa tepat  sasaran, merata,
efektif dan efisien.
Dari   hasil   wawancara   tersebut menggambarkan   bahwa   pemerataan dalam sosialisasi yang hampir dilakukan di   seluruh   wilayah   Kabupaten   Kapuas Hulu sudah dapat dirasakan manfaatnya
oleh   masyarakat   terdampak,   sehingga Penulis   berpendapat   bahwa   pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies apabila dilihat dari aspek perataan sudah cukup optimal dilakukan. Hal ini sudah   cukup   membuktikan   bahwa melalui sosialisasi dan pemberian vaksin cukup efektif dalam mengendalikan dan memberantas   penyakit   hewan   menular rabies. Tingkat Perataan Kebijakan Pengendalian   dan   Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies
Dalam   penelitian   ini   berbicara mengenai   bagaimana   respon   dari masyarakat   terhadap   sosialisasi   yang dilakukan   oleh   Dinas   Pertanian   dan Pangan   Kabupaten   Kapuas   Hulu   selaku unsur   pelaksana   teknis   dan   begitu   pula sebaliknya. Kebijakan ini dapat dikatakan efektif   ketika   di   antara   kedua   bagian tersebut saling memberikan respon yang baik   terhadap   kebijakan   tersebut.   Dinas Pertanian   dan   Pangan   pun   diharuskan dapat   memberikan   respon   yang   tepat sasaran   untuk   memenuhi   tuntutan   dari masyarakat,   yang   mana   masyarakat sebagai   unsur   penerima   vaksin   yang seharusnya   layak   untuk   didahulukan karena   harus   mempertimbangkan ketersediaan   vaksin   dan   anggaran   yang terbatas   .   Dampak   dari   kebijakan   yang efektif   dan   efisien   pastinya   akan dirasakan oleh masyarakat sebagai unsur penerima manfaat dari suatu kebijakan.
Dalam rangka meningkatkan rasa antusias   serta   kepedulian   masyarakat terhadap   kebijakan   pengendalian   dan
pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   sangat   diperlukan   bimbingan secara khusus serta dilakukan pendekatan secara   persuasif   dan   tetap   dilaksanakan sosialisasi.  Selain  itu diperlukan  adanya suatu aturan dari Desa melalui Keputusan Desa   atau   Peraturan   Desa   (PERDES) tentang   rabies,   di   mana   salah   satu pasalnya   memuat   tentang   kewajiban pemilik HPR untuk vaksin HPR nya dan melaporkan   ke   Kepala   Desa   atau Penyuluh   Pertanian   jika   ada     kasus gigitan HPR sehingga masyarakat benar- benar paham akan bahaya rabies.
Apabila   dilihat   dari   perilaku masyarakat   terutama   masyarakat terdampak   masih   terdapat   masyarakat yang   tidak   mau   memberikan   vaksin kepada   anjingnya   dengan   alasan   anjing setelah   divaksin   tidak   mau menggonggong,   menjadi   malas,   tidak mau diajak berburu ataupun anjing akan mati.   Selain   itu   perilaku   masyarakat dalam   mengkandangkan   anjing peliharaanya   masih   sangat   rendah, sehingga   hal   ini   bisa   menjadi   pemicu cepatnya   virus   rabies   berkembang; namun   sikap   masyarakat   terhadap kebijakan   tersebut   terutama   dalam   hal perlunya   pembuatan   peraturan   tentang Rabies   sangat   responsive.   Hal   ini menunjukan bahwa masyarakat terutama tokoh masyarakat sangat berharap adanya Peraturan   Desa   (PERDES)   tentang Rabies   sehingga   dapat   meningkatkan kesadaran     masyarakat   terhadap   resiko dan bahaya rabies.
Dari hasil wawancara di beberapa desa dan kecamatan seperti desa Sejiram dan   desa   Tajau   Mada   di   Kecamatan
Seberuang,   desa   Nanga   Dangkan Kecamatan   Silat   Hulu,   desa   Nanga Payang   Kecamatan   Bunut   Hulu,   desa Sukamaju Kecamatan Putusibau Selatan, Penulis   dapat   menyimpulkan   bahwa sebagian   besar   informan   telah   memiliki sikap   dan   pengetahuan   yang   mengarah pada   perilaku   yang   baik   karena   telah dapat   memberikan   pertolongan   pertama pada   saat   terjadi   gigitan   anjing.   Para informan   rata-rata   sudah   mengetahui tindakan yang akan dilakukan jika terjadi kasus gigitan HPR. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa perilaku para informan sangat   baik   terutama   dalam   melakukan pertolongan   pertama   terhadap   gigitan HPR.   Meskipun   ada   beberapa   informan telah   memiliki   sikap,   pengetahuan   dan perilaku   yang   baik   akan   tetapi   masih terdapat     beberapa   informan   yang berperilaku   kurang   baik.   Hal   tersebut dapat dilihat dari masih adanya sebagian informan   yang   belum   melaksanakan tindakan-tindakan   yang   mengarah   pada menjaga   dan   memelihara   hewan peliharaan   mereka   untuk   mencegah penyakit rabies ini. Masih ada beberapa informan yang belum memberikan vaksin terhadap   anjing   peliharaan   mereka, bahkan   membiarkan   anjing   peliharaan mereka lepas/berkeliaran begitu saja serta tidak mengkandangkan hewan peliharaannnya. Responsibilitas masyarakat   terhadap   pengendalian   dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies   sangat   positif   karena   kepedulian mereka terhadap kebijakan pengendalian dan   pemberantasan   penyakit   hewan menular   rabies   sudah   cukup   tinggi sehingga   pemerintah   hanya   perlu
meningkatkannya dengan cara sosialisasi dan vaksinasi secara lebih intensif. Tingkat KetepatanKebijakan Pengendalian   dan   Pemberantasan

## Penyakit Hewan Menular Rabies
Kriteria   ketepatan   secara   dekat berhubungan   dengan   rasionalitas substantive,   karena   pertanyaan   tentang ketepatan   kebijakan   tidak   berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi     yang   melandasi   tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan   apakah  tujuan  tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Berdasarkan   hasil   wawancara
terhadap beberapa masyarakat, bahwa:
“   Saya   mengetahui   bahwa   Rabies (penyakit   anjing   gila)   merupakan penyakit   menular   akut   yang menyerang   susunan   saraf   pusat   pada manusia   dan   hewan   berdarah   panas yang   disebabkan   oleh   virus   rabies, ditularkan   melalui   saliva   (anjing, kucing, kera) yang kena rabies dengan jalan   gigitan.   Ketepatan   dalam Pertolongan   pertama   pada   penderita rabies   dapat   dilakukan   cara-cara seperti   :   (1)   Cucilah   luka   gigitan hewan   (anjing)   dengan   sabun   / detergent   di   bawah   air   mengalir selama 10 – 15 menit ; (2) Beri obat antiseptik   pada   luka   gigitan   (obat merah,   alkohol   70   %   dll)   ;   (3) Hubungi   Rabies   Center   untuk pertolongan selanjutnya.”
Dari   hasil   wawancara   tersebut, menunjukkan   bahwa   masyarakat   telah mengetahui   adanya   rabies   dan   bahya
yang akan terjadi, sehingga melalui Dinas Komunikasi   Informasi   dan   Statistik selaku   Koordinator   Media   Center   yang tergabung   dalam   Tim   Koordinasi Pengendalian   dan   Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu telah menyediakan   MediaCenter     untuk pengendalian   dan   pemberantasan penyakit   menular   rabies   yang   sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas
Hulu,  yang bertugas untuk: a. mengkoordinir   dalam   penyampaian informasi pencegahan dan pengendalian rabies; dan b. menyampaikan   laporan   kegiatan kepada   Ketua   Tim   Koordinasi
Pengendalian Rabies.
Dengan   adanya   media   center diharapkan   masyarakat   dengan   cepat dapat melaporkan kejadian kasus gigitan HPR.   Media   ini   dibentuk   untuk memudahan masyarakat yang mengalami kasus   gigitan;   sedangkan   di   tingkat kecamatan   juga   telah   dibentuk   Rabies Canter yang diketuai oleh masing-masing Kepala   Puskesmas.   Bahkan   untuk   lebih mengefektifkan   pelaksanakan   vaksinasi sampai di tingkat desa dan dusun, telah diterbitkan   pula   Keputusan   Bupati Kapuas   Hulu   nomor   448   tahun   2016 tanggal   2   September   2016   tentang Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Rabies Tingkat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan   adanya   media   center,   rabies center   atau   pos   pelayanan   terpadu   (Pos Yandu) rabies diharapkan laporan kasus gigitan   bisa   cepat   diketahui   dan ditindaklanjuti;   karena   mencegah   lebih baik daripada mengobati.
Pencegahan   rabies   dapat
dilakukan   dengan   cara   memberikan vaksin   rabies   pada   hewan   peliharaan setiap 1 tahun sekali dan segera melapor ke puskesmas/ rumah sakit terdekat bila digigit oleh hewan tersangka rabies untuk mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR) sehingga   penyakit   menular   ini   dapat dicegah.
Waktu   pelaksanaan   vaksinasi terhadap HPR biasanya dilakukan secara bersamaan   dengan   kegiatan   sosialisasi, dengan cara mengatur jadwal sosialisasi pada malam hari setelah masyarakat tidak ada   aktifitas   lagi   sekaligus menginformasikan   untuk   pelaksanaan kegiatan   vaksinasi   keesokan   harinya.
Pelaksanaan   vaksinasi   diutamakan   pada
daerah   tertular   atau   daerah   terancam dengan kasus gigitan yang cukup tinggi; sedangkan untuk daerah aman (tidak ada laporan   kasus   gigitan)   sementara   tidak dilaksanakan   vaksinasi.   Hal   ini mengingat keterbatasan jumah vaksin dan anggaran yang tersedia.
Penulis   simpulkan   bahwa   aspek
ketepatan   telah   terpenuhi   dengan   cukup baik.   Hal   ini   dikarenakan   masyarakat sudah mampu mengantisipasi danmelakukan   tindakan   pertolongan pertama   dan   segera   melapor   ke Puskesmas   apabila   telah   terjadi   gigitan
HPR.

## 4.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Efektifitas   Kebijakan   pengendalian dan   pemberatasan   penyakit   hewan menular   rabies   sudah   berjalan   dengan baik.   Hal   ini   terlihat   bahwa   kebijakan pengendalian   dan   pemberantasan
penyakit   hewan   menular   rabies   yang dilaksanakan   sudah   secara   jelas memperlihatkan hasil yang maksimal dan sudah   terdapat   peningkatan   dalam mencegah   penyakit   menular   rabies. Kebijakan pengendalian dan pemberantasan   penyakit   hewan   menular rabies yang dikelola langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas
Hulu,   mulai   tahap   perencanaan   sampai tahap  pelaporan   sangat   tergantung   dari kesiapan dan dukungan dari pihak-pihak terkait   yang   terdapat   dalam   Keputusan Bupati   Kapuas   Hulu   Nomor   340   tahun 2015   tentang   Kejadian   Luar   Biasa Penyakit Rabies.

## 4.2.  Rekomendasi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :
Dinas   Pertanian   dan   Pangan Kabupaten   Kapuas   Hulu   perlu memberikan   pelatihan   dan   bimbingan teknis   kepada   Kecamatan   maupun Puskesmas   dan   Kepala   Desa   sebagai pengelola penyelenggaraan  pengendalian dan   pemberantasan   penyakit   hewan menular rabies.
Pihak   masyarakat   melalui   Dinas Pertanian   dan   Pangan   selaku leading sektor   perlu   menerapkan   transparansi dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap   perencanaan,   pelaksanaan   dan pertanggungjawaban dengan mengikutsertakan  masyarakat  terdampak rabies.

## Referensi
Arikunto, S. (1988). Prosedur penelitian Suatu   Pendekatan   Praktek . Jakarta : Rineka Cipta.
Badjuri,   A   dan   Yuwono   T.(2003)
Kebijakan   Publik   :   Konsep   dan Strategi. Semarang:   Universitas Diponegoro. Dunn,   William   N   .   2003. Analisa Kebijakan Publi k. Yogyakarta:  PT. Prasetia Widia Pratama.
Islamy,   I.   M.  (2000). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Mustofa AR. (2002). Manajemen Proses Kebijakan   Publik   :   Formulasi,
Implementasi,   dan   Evaluasi Kinerja .   Jakarta:   Lembaga
Administrasi Negara. Moleong, J. L., (2000). Metode penelitian Kualitatif .   Bandung   :   PT.   Remaja
Rosdakarya.
Nasir,   Moh.  (1998). Metode   Penelitian . Jakarta: Balai Aksara Nugroho, Rt. (2003). Kebijakan Publik : Formulai,   Implementasi,   dan Evaluasi .   Jakarta:   Alex   Media Komputindo. Putra,   F.   (   200   ). Paradigma   Kritis
Dalam   Studi   Kebijakan   Publik .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
Sugiyono,.(2003). Metode   Penelitian Administrasi . Bandung. Alfabeta. Subarsono,   AG.   (2005)/ Analisis Kebijakan   Publik   :   Konsep,   Teori dan Aplikasi . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tachjan,   H.,   (2006),. Implementasi Kebijakan   Publik .   Bandung:
Asosiasi   Ilmu   Politik   Indonesia (AIPI).
Wibawa,   S.(1994)., Kebijakan   Publik
Proses   dan   Analisis .   Jakarta.
Intermedia. Sugiyono,  (2018). Metode   Penelitian Evaluasi   (Pendekatan   Kuantitatif, Kualitatif   dan   Kombinasi) . Bandung: CV. Alfabeta.

## Dokumen :
Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Petunjuk   Teknis   Penatalaksanaan   Kasus Gigitan   Hewan   Penular   Rabies   di Indonesia
Buku   Saku   Petunjuk   Teknis Penatalaksanaan   Kasus   Gigitan Hewan Penular Rabies di Indonesia
Panduan   Umum   Program   Pengendalian dan Pemberantasan Rabies Buku Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan   bagi   Petugas   Peternakan dan Kesehatan Hewan Lapangan. Instruksi Bupati  Kapuas Hulu Nomor 1 tahun  2015  tanggal   2  Maret  2015 tentang   Pencegahan   Penyakit Rabies.
Instruksi Bupati  Kapuas Hulu Nomor 2 tahun   2015   tentang   Kewaspadaan terhadap   Rabies   tanggal   2   Maret
2015
Keputusan Bupati Nomor 340 tahun 2015 tanggal   19   Agustus   2015   tentang penetapan   status   Kejadian   Luar Biasa Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu.
Keputusan   Bupati   Kapuas   Hulu   Nomor 347 tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas   Komando   Tanggap   Darurat Pengendalian   dan   Penanggulangan
KLB di Kabupaten Kapuas Hulu Keputusan   Bupati   Kapuas   Hulu   Nomor 357   tahun   2015   tanggal   15 september 2015 tentang Pembentukan   Rabies   Center   di Empat   Kecamatan   di   Kabupaten Kapuas   Hulu,   disusul   Keputusan
Bupati   Nomor   422   tahun   2016
Vol. 1.. No.1, Juli 2020.
tanggal 5 September 2016 tentang Pembentukan   Rabies   Center   di
Kecamatan   Seberuang,   Semitau,
Silat   Hilir,   Silat   Hulu,   Putussibau
Utara,   Putussibau   Selatan   dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu Keputusan   Bupati   Kapuas   Hulu   Nomor 448 tahun 2016 tanggal 2 Setember 2016   tentang   Penetapan   Pos Pelayanan   Terpadu   Rabies   tingkat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

## Internet :
Pusat   Data   dan   Informasi   Kementerian
Kesehatan RI, 2016.
Pusat Data dan Informasi Kementerian
Kesehatan RI. 2017 Parwis,   Muhammad.   Teuku   Reza
Ferasyi, Muhammad Hambal, Dasrul,
Razali,   andi   Novita.   2016.   Kajian
Pengetahuan,   Sikap   dan   Tindakan masyarakat   dalam   mewaspadai Gigitan   Anjing   sebagai   Hewan penular rabies (HPR) di Kota Banda Aceh. Diakses dari www.jurnal.unsyiah.ac.id pada   hari Rabu, 3 April 2019 pukul 20.25 WIB.
Mading,   Majematang.   Fridolina   Mau,
2014.   Situasi   Rabies   dan   Upaya
Penanganan   di   Kabupaten   Flores Timur   Proovinsi   Nusa   Tenggara (NTT). Diakses dari ejournal.litbang.depkes.go.id   pada hari Rabu, 3 April 2019 pukul 20.35 WIB.
Indriaty   P.B.Sopi,   Ira.   Fridolina   Mau, 2015. Gambaran Rabies di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun   2006-2014.   Diakses   dari ejournal2.litbang.kemes.go.id   pada hari Rabu, 3 April 2019 pukul 20.40 WIB.
Satya,   Tri   Putri   Naipospos,   2015. Kebijakan   Penanggulangan   Penyakit Zoonosis   berdasarkan   Prioritas Departemen   Pertanian.   Diakses   dari peternakan.litbang.pertanian.go.id pada hari Senin, 8 April 2019 pukul 14.05 WIB.
Tahulending, Jane M.F, G.D.Kandou, B. Rantag,   2015.   Faktor-faktor   yang Berhubungan   dengan   Tindakan Pencegahan   Rabies   di   Kelurahan Makawidey   Kecamatan   Aertembaga
Kota   Bitung.   Diakses   dari https://ejournal.unstrat.ac.id pada hari
Senin, 8 April 2019 pada pukul 14.15
WIB.
Yulia,   Elisabeth   Nugraha,   I   Wayan Batan, I Made Kardena. 2017. Sistem
Pemeliharaan   Anjing   dan   Tingkat Pemahaman   Masyarakat   terhadap Penyakit Rabies di Kabupaten Bangli, Bali. Diakses dari https://ojs.unud.oc.id pada hari Senin, 8 April 2019 pukul 14.25 WIB.