Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## Perkawinan Beda Agama
Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)

## Fakhrurrazi M.Yunus Zahratul Aini
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: zahratula9@gmail.com
Abstrak: Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  adanya  Pasal  yang  mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama, dalam  Pasal  35  huruf  (a)  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga  memberi  peluang  timbulnya  dampak  negatif.  Namun  yang  diakui  di Indonesia  jika  pasangan  suami  istri  yang  berbeda  agama  harus  memeluk  agama yang  sama  di  salah  satu  pasangan  dengan  maksud  mereka  harus  pindah  agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang  timbul,  maka  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, penulis  ingin  mengetahui  dampak  perkawinan  beda  agama  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  administrasi    kependudukan  dan tinjuan  hukum  Islam  terhadap  perkawinan  beda  agama  dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2006.  Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  Kualitatif.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  dampak  dari  perkawinan beda  agama  yaitu  dampak  terhadap  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis menimbulkan  kegelisahan,  dan  sulitnya  berkomunikasi.  Dampak  terhadap  anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan  tidak  utuh  karena  mengetahui  kedua  orang  tuanya  berbeda  keyakinan. Dampak  terhadap  harta  warisan  yang  mengakibatkan  anak  yang  lahir  dari
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
perkawinan  beda  agama  tidak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  warisan apabila  tidak  seagama  dengan  pewaris  yang  dalam  hal  ini  pewaris  beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu  tidak  sah,  karena  menurut  fatwa  MUI  Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan  bahwa  nikah  beda  agama  hukumnya  haram  yang  diperkuat  dengan firmannya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221. Kata Kunci : Beda Agama, Administarsi, Kependudukan, Hukum Islam
Abstract: in  Law  No.  23  of  2006  on  the  administration  of  the  population  of  the article governing the marriage of different religions, in article 35 letter (a) stating that  the  marriage  is  established  by  the  court.  But  the  law  is  not  regulated,  so  it allows  causing  negative  impacts.  But  it  is  recognized  in  Indonesia  if  different couples  of  religion  must  embrace  the  same  religion  in  one  partner  with  the intention  they  have  to  move  religion  both  embrace  the  religion  of  the  wife  and husband.  With  the  various  blessings  that  arise,  it  is  not  under  Islamic  law. Therefore,  the  author  wants  to  know  the  impact  of  the  marriage  of  different religions  organized  in  law  Number  23  the  year  2006  about  the  administration  of population  and  the  Islamic  law  to  the  marriage  of  different  religions  in  the  law Number 23 the year 2006. In this study, the research method used was qualitative. Based on the results of the study, the impact of the marriage of different religions is the  impact  on  the  unharmonious  households  raises  anxiety,  and  difficulty communicating.  The  impact  on  the  child  who  makes  the  relationship  between  the family is the child and the parent becomes chaotic and not intact because knowing both  parents  are  different  beliefs.  The  impact  on  the  inheritance  that  resulted  in children  born  from  the  marriage  of  different  religions  does  not  have  the  right  to obtain  inheritance  if  not  as  religious  as  the  heir,  in  this  case,  Muslim  heirs.  The review  of  Islamic  law  states  that  the  marriage  of  different  religions  is  not  valid, because  according  to  fatwa  MUI  number:  4/MUNASVII/MUI/8/2005  stipulates that the marriage of different religious religion is haram strengthened by his word in Sura al-Mumtahanah verse 10 and al-Baqarah verses 221.
Keywords : Different religions, administrations, population, Islamic law

## PENDAHULUAN
erdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Perkawinan adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia    dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Tihami  dan Sohari  Sahrani,  2014:  8).  Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat  kuat  atau  m ītsāqon  gholīdhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdul Rahman Ghozali, 2012: 10).
Untuk  mewujudkan  sebuah  perkawinan  yang  sah,  Islam  menghendaki perkawinan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  syari‟at  yang  berlaku.  Sebagaimana B
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan   yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Salah  satu  syarat perkawinan  yang  sah  menurut  syari‟at  agama  Islam  adalah  perkawinan  yang dilaksanakan antara sesama pemeluk agama,  yaitu umat  Islam dengan umat  Islam ( Hilman  Hadikusuma,  2007:  25 ).  Berdasarkan  teori  tersebut  diketahui  bahwa perkawinan yang sah jika dilakukan sesama pemeluk agama. Namun, tidak berlaku bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama baik salah satu keduanya yang beda agama maupun salah satunya.
Di Indonesia, adanya Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan beda  agama  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  pasal  35  huruf  (a)  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Namun  dalam  Undang-Undang  ini tidak  secara  spesifik  membahas  tentang  perkawinan  beda  agama  dan  tidak  secara khusus  menanggapi  hal  tersebut.  Namun  yang  diakui  di  Indonesia  jika  pasangan suami  istri  yang  berbeda  agama  harus  memeluk  agama  yang  sama  di  salah  satu pasangan  dengan  maksud  mereka  harus  pindah  agama  baik  memeluk  agama  istri maupun suami.
Sehingga  ada  beberapa  dampak  negatif  yang  akan  ditimbulkan  dari perkawinan beda agama, yaitu; pertama, adalah perasaan dan suasana tidak tenang hidup  bersama  dengan  orang  berbeda  agama,  untuk  mempertahankan  agama sebagai  kepercayaan  masing-masing,  ini  bisa  berdampak  terhadap  keharmonisan keluarga,  sebab  tujuan  dari  menikah  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawaddah ,  dan warahmah .  Kedua,  yaitu  rasa  tidak  tenang  secara  sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Ketiga, anak bisa mendapatkan kebingungan dalam hal pendidikan agama karena melihat perbedaan keyakinan dan teknis beribadah dari kedua orang tuanya.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  beda  agama  tidak diatur  secara  khusus,  namun  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  dijelaskan  bahwa  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  antar-umat  yang  berbeda  agama. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  hal  itu  tidaklah  sesuai  dengan  Hukum  Islam. Diketahui bahwa Allah SWT menurunkan syari‟at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat. Namun, jika perkawinan beda agama  tersebut  melahirkan  kemudharatan  yang  tinggi  maka  dalam  hal  ini  tidak dapat dilakukan.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Perkawinan Beda Agama
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  literatur  fiqh  berbahasa  Arab  disebut dengan  dua  kata,  yaitu nikah dan zawāj (Amir  Syarifuddin,  2014:  35).  Arti  nikah secara  bahasa  adalah  mengumpulkan,  saling  memasukkan  dan  digunakan  untuk
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
bersetubuh wathi ,  sedangkan  kata  “nikah”  sendiri  sering  dipergunakan  untuk  arti persetubuhan coitus , juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghozali, 2008: 7). Adapun  secara  istilah,  nikah  adalah  sebuah  akad  nikah  yang  mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut  bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga (Wahbah Az-Zuhaili: 39).
Menurut R. Tama Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  karena  berbeda  agama,  menyebabkan tersangkutnya  dua  peraturan  yang  berlainan  mengenai  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  agamanya  masing-masing,  dengan  tujuan membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (Rusli  Dan  R.  Tama,  1986:  17).  Asyahari  Abd.  Ghofar  memberikan  pengertian perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  yang  mana  agama  yang  mereka  peluk  atau  anut  itu berbeda  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Misalnya  wanita  pemeluk  agama Kristen, Budha atau Hindu dan sebagainya.
Sedangkan  Hilman  Hadikusuma  merumuskan  pengertian  perkawinan  beda agama  adalah  perkawinan  campuran  antar  agama  terjadi  apabila  seorang  pria  dan seorang  wanita  yang  berbeda  agama  yang  dianutnya  melakukan  perkawinan dengan  tetap  mempertahankan  agamanya  masing-masing.  Termasuk  dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya Hilman Hadikusuma, 2007: 17).

## Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama
Dalam Al-Qur‟an dan Hadist banyak terdapat anjuran untuk menikah. Salah satu  tujuan  dianjurkan  menikah  adalah  sebagai  sarana  terbesar  untuk  memelihara manusia  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  perkara  yang  diharamkan  Allah,  seperti zina, itwāth (homoseksual)  dan  selainnya.  Setiap  agama  juga  mengakui  bahwa perkawinan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  suci,  oleh  karena  itu  setiap  agama mengatur  dan  menjunjung  tinggi  lembaga  perkawinan  Abd  Salam  Arief,  ,  2003: 121).  Khusus  tentang  permasalahan  pernikahan  beda  agama,  ayat-ayat  Al-Qur‟an yang umumnya dijadikan pegangan oleh para ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 221, sebagaimana firmannya :
َبَجْعَأ  ْىَل َو  ٍتَم ِشْشُّه  يِّه  ُُ ُشَُْخ  ٌتٌَِه ْؤُّه  ٌتَهَلأ َو  َّيِه ْؤَُ  ًَّتَح  ِثبَم ِشْشُوْلا  اىُحِنٌَْت  َلا َو اىُحِنٌُت  َلا َو  ْنُنْت
ًَلِإ  َىىُعْذََ  َلِئَلا ْوُأ  ْنُنَبَجْعَأ  ْىَل َو  ٍك ِشْشُّه يِّه  ُُ ُشَُْخ  ٌيِه ْؤُّه ٌذْبَعَل َو اىٌُِه ْؤَُ ًَّتَح  َيُِم ِشْشُوْلا ُالله َو  ِسبٌَّلا َعَل  ِسبٌَّلِل ِهِتبََاَء ُيَُِّبَُ َو ِهًِْرِئِب ِة َشِفْغَوْلا َو ِتٌََّجْلا ًَلِإ اىُعْذََ َىو ُشَّمَزَتََ ْنُهَّل
“ Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun  dia  menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka mengambil pelajaran .(QS.Al-Baqarah [2]: 221). Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi :
َّيِهًِبَوَِئِب ُنَلْعَأ ُالله  َّيُهىٌُ ِحَتْهبَف ٍثا َش ِجبَهُه  ُثبٌَِه ْؤُوْلا ُنُمَءآَج اَرِإ اىٌَُهاَء  َيَِزَّلا بَهََُّأبََ َّيُهىُوُتْوِلَع  ْىِئَف َء َو َّيُهَل َىىُّل ِحََ ْنُهَلا َو ْنُهَّل  ُُُّل ِح َّيُهَلا  ِسبَّفُنْلا ًَلِإ َّيُهىُع ِج ْشَت َلاَف ٍثبٌَِه ْؤُه
َحبٌَُجَلا َو اىُقَفًَأآَّه نُهىُتا
ُتْقَفًَأآَه ا ُىلَئْس َو  ِشِفا َىَنْلا  ِنَصِعِب اىُنِسْوُتَلا َو  َّيُه َسىُجُأ  َّيُهىُوُتَُْتاَءآَرِإ  َّيُهىُحِنٌَت ىَأ ْنُنَُْلَع اىُلَئْسَُْل َو ْن
ُِنَح ٌنُِلَع ُالله َو ْنُنٌََُْب ُنُنْحََ ِالله ُنْنُح ْنُنِلَر اىُقَفًَأآَه ُُُن
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  perempuan-perempuan mukmin  datang  berhijrah  kepadamu,  maka  hendaklah  kamu  uji (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan    mereka, jika  kamu  telah  mengetahui  bhwa  mereka  (benar-benar)  beriman  maka janganlah  kamu  kembalikan  mereka  kepada  orang-orang  kafir  (suami- suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- orang  kafir  itu  tidak  halal  bagi  mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami) mereka  mahar  yang  telah  mereka  berikan.  Dan  tidak  ada  dosa  bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  (pernikahan)  dengan perempuan-perempuan  kafir,  dan  hendaklah  kamu  minta  kembali  mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta  kembali  mahar  yang  telah  mereka  bayarkan  (kepada  mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya  di  antara  kamu,  dan  Allah  maha  Mengetahui,  Mahabijaksana .  (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).
Ayat tersebut berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik  dan  juga  memuat  anjuran  menikahi  budak,  karena  dengan  jalan menikahinya, maka budak dan anak-anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lain, surat al-Baqarah ayat 221 turun dengan kondisi masyarakat Madinah yang beragam macam. Umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, ditambah kondisi kebencian dan peperangan antara kaum musyrik dengan umat Islam. Selain surat al-Baqarah, ayat  lain  yang  seringkali  dijadikan  larangan  nikah  beda  agama  adalah  surat  al- Mumtahanah  ayat  10.  Ayat  ini  turun  beriringan  dengan  peristiwa  perjanjian Hubaidiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy.
Meskipun  dalam  Islam  sangat  tegas  terhadap  larangan  pernikahan  beda agama  secara  teori,  namun  dalam  prakteknya  terdapat  kemunculan  adanya kesempatan  untuk  terjadinya  pernikahan  bukan  satu  golongan,  yaitu  antara  umat Islam dengan wanita ahli kitab, pernikahan dengan ahli kitab ini diterangkan dalam Al-Qur‟an  surat  al-Maidah  ayat  5  yang  menerangkan  bahwa  adanya  legalisasi pernikahan  dengan  wanita  ahli  kitab  bagi  kaum  muslim,  dikarenakan  semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, namun dalam penerapan di kehidupan  mereka  sekarang  adalah  musyrik  dan  kafir.  Oleh  karena  itu  Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki  muslim  dengan  perempuan  non-Muslim  walaupun  dari  kalangannya  ahli
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
kitab. Illatnya adalah sebagai ahli kitab, kini termasuk golongan musyrik dan kafir (Muhammad Anshary, 2015: 54).
Menurut  bachtiar  Nasir  menikah  adalah  ibadah  yang  disunnahkan Rasulullah Saw karena itu kriteria terpenting dalam mencari pasangan adalah “ dīn ” atau  agamanya,  menurut  imam  syafi‟i  menerangkan  makna  karena  agamanya adalah orang yang memiliki sifat ādl (rasa adil), ringan berbuat taat dan kesalehan, serta  selalu  menjaga  kesucian  diri  dari  zina  dan  kehormatan  diri  dari  yang mengharamkan  Allah  dan  Rasul-Nya.  Menikahi  wanita  non-Muslim  ada  dua kemungkinan, wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani), halal hukumnya bagi lelaki muslim  menikahi  wanita  non-Muslim  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani  dengan dalil ayat berikut (Bachtiar Nasir, 2012: 347-348):
ْلا
ُوْلا َو  ْنُهَّل  ُُُّل ِح  ْنُنُهبَعَط َو  ْنُنَّل  ُُُّل ِح  َةبَتِنْلا اىُتوُأ  َيَِزَّلا  ُمبَعَط َو  ُثبَبَُِّّطلا  ُنُنَل  َّل ِحُأ  َم ْىَُ
َيِه  ُثبٌََصْح
َّيُه َسىُجُأ  َّيُهىُوُتَُْتاَء  اَرِإ  ْنُنِلْبَق  يِه  َةبَتِنْلا  اىُتوُأ  َيَِزَّلا  َيِه  ُثبٌََصْحُوْلا َو  ِثبٌَِهْؤُوْلا
َشَُْغ  َيٌُِ ِصْحُه
َخْلا  َي ِه ِة َش ِخَلأْا ٍِف  َىُه َو ُهُلَوَع َطِبَح ْذَقَف ِىبَوَِلإْبِب  ْشُفْنََ يَه َو ٍىاَذْخَأ ٌِز ِخَّتُه َلا َو َيُ ِحِفبَسُه

## َيَ ِشِسب
Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik.  Makanan  (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal  pula  bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikah)  perempuan- perempuan  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  perempuan-perempuan yang  beriman  dan  perempuan-perempuan  yang  menjaga  kehormatan  di antara  orang-orang  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu membayar  maskawin  mereka  untuk  menikahinya,  tidak  dengan  maksud berzina  dan  bukan  untuk  menjadikan  perempuan  piaraan.  Barang  siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi . (QS. al-Ma‟idah [5]: 5)

## Ketentuan Perkawinan Beda Agama Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi  kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain.
Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  ini  terdapat  bagian tentang  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia,  yang  terdiri  dari  Pasal  34,  35,  36, dalam pasal  tersebut menyebutkan bahwa (Muhammad Zamrroni, 2018: 16):
Pasal 34
1. Perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan  wajib dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  Instansi  pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan  Akta perkawinan.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
3. Kutipan  Akta  perkawinan  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  masing- masing diberikan kepada suami istri.
4. Pelaporan  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  penduduk  yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatn atas peristiwa sebagimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada  pasal  8  ayat  (2)  wajib  disampaikan  oleh  KUA  kecamatan  kepada Instansi  pelaksana  dalam  waktu  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil  pencatatan  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada  tingkat  kecamatan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana
Pasal 35
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
b. Perkawinan  Warga  negara  asing  yang  dilakukan  di  Indonesia  atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

## Pasal 36
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah  pasal  yang  memberikan  dasar  hukum  dilaksanakannya  perkawinan  beda agama  di  Indonesia.  Pada  pasal  35  huruf  a  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang berbeda agama, dapat dicatatkan di  Instansi Pelaksana  yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut  pasal  34  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan.  Jika  keabsahan perkawinan  telah  bisa  dipastikan,  maka  amanat  selanjutnya  dari  Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.
Namun  setelah  melihat  penjelasan  dari  pasal  35  huruf  a  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan,  pasal  tersebut  mengesampingkan  suatu  ketentuan atau  bunyi  dari  suatu  pasal  Undang-Undang  yang  lain  yaitu  Pasal  2  dan  Pasal  8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tidak  secara  tegas  menyebutkan  larangan  perkawinan  beda agama,  namun  sudah  menjadi  pengetahuan  umum,  bahwa  setiap  agama  di Indonesia  melarang  perkawinan  beda  agama.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada  perkawinan  diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Sedangkan  isi  penjelasan  pasal  35  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 mengizinkan perkawinan beda agama (Humani, 2017: hlm. 41).

## Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama
Terdapat  perbedaan  di  kalangan  ulama  tentang  perkawinan  beda  agama. Sebagian  ulama  membolehkan  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  mengharamkan. Ulama  juga  berbeda  pendapat  terhadap  cakupan Ahl  al-Kitāb ,  di  mana  laki-laki Muslim diperbolehkan melakukan perkawinan dengan golongan mereka. Golongan ulama  yang  mengharamkan  perkawinan  laki-laki  Muslim  dan  perempuan Ahl  al- Kitāb, disebabkan  oleh  pandangan  mereka  bahwa  perempuan Ahl  al-kitāb , mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan musyrik . Padahal baik laki- laki  maupun  perempuan  Muslim  dilarang  menikah  dengan  orang-orang musyrik . Menurut  golongan  ini, Ahl  al-Kitāb mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan orang musyrik , karena orang-orang Ahl al-Kitāb juga mempertuhankan orang alim mereka, rahib-rahib dan mengakui bahwa Uzayr atau Isa sebagai putera Allah. Ibnu Umar  termasuk  golongan  yang  mendukung  pendapat  ini.  Menurutnya,  Allah mengharamkan  perempuan musyrik bagi  laki-laki  Muslim, “aku  tidak  tahu  syirik manakah  yang  lebih  besar  dari  seorang  perempuan  yang  mengatakan  bahwa tuhannya  adalah  Isa” .  Larangan  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  dinamika  sosial, kebutuhan  komunitas  Muslim  untuk  memelihara  kohesi  sosial  dan  integritas umatnya (Tajul Arifin, 2013: 282).
1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahl al-Kitāb
Secara  bahasa, Ahl  al-Kitāb mengacu  kepada  komunitas  atau  kelompok orang-orang  pemeluk  agama  yang  mempunyai  kitab  suci  yang  diwahyukan  Allah kepada  Nabi  dan  Rasulnya  (Agustin  Hanafi,  2012:  77).  Pernikahan  yang  baik adalah pernikahan  yang  dilakukan laki-laki dengan perempuan  yang sama akidah, akhlak  dan  tujuannya.  Jika  agama  keduanya  berbeda  akan  timbul  berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadat, pendidikan anak, dan lain lain. Pada umumnya ulama sepakat bahwa perkawinan beda agama antara laki- laki  dengan  perempuan Ahl  al-Kitāb (Yahudi  Dan  Nashrani)  adalah  boleh  atau diperbolehkan  dalam  syariat  Islam.  Hal  ini  berdasarkan  firman  Allah  dalam  surat al-Mai‟dah ayat 5.
Beberapa  sahabat  senior  yang  berpandangan  seperti  itu  diantaranya  adalah Umar, Usman, Thalhah bin Garud bin al-Mu‟li, Huzaifah bin Yaman, Salam, Jabir, dan  beberapa  sahabat  lainnya,  semua  menunjukkan  atas  kebolehannya  laki-laki muslim  menikahi  perempuan Ahl  al-Kitāb .  Bahkan  diantara  mereka  ada  yang mempraktekkannya,  seperti  sahabat  Thalhah  dan  Hudzaifah,  sementara  tidak  ada satupun  sahabat  Nabi  yang  menentangnya.  Dengan  demikian,  dibolehkannya melakukan perkawinan ini sudah merupakan ijma’ sahabat. Dalam hal ini ibnu al- Mundzir  mengatakan  bahwa  jika  ada  riwayat  dari  ulama  salaf  yang mengharamknnya  pernikahan  tersebut  di  atas,  maka  riwayat  itu  dinilai  tidak shahih .
Meskipun  banyak  diantara  ulama  yang  memperbolehkan  melakukan perkawinan  beda  agama,  akan  tetapi  ulama  yang  melarangnya  secara  mutlak  pun ada.  Bahkan  dalam  konteks  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  musyawarah VII  MUI,  pada  tanggal  19  sampai  22  Jumadil  Akhir  1426H/  26-29  Juli  2005M
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
menetapkan Fatwa MUI No.04/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama  bahwa  haram  hukumnya  melakukan  perkawinan  antara  laki-laki  muslim dengan non-Muslim baik Ahl al-Kitāb maupun selainnya.
2. Perkawinan Laki-laki Ahl al-Kitāb dengan Perempuan Muslimah
Meskipun sebagian ulama membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahl al-kitāb. Namun perkawinan laki-laki Ahl al-Kitāb dengan perempuan  muslim  dalam  pandangan  ulama  secara  umum  hukumnya  haram  dan diantara  ulama  klasik  tersebut  tidak  terdapat  perdebatan  terkait  hal  ini.  Meskipun surah al-Mumtahanah ayat 10 telah di nasakh oleh surat al-Maidah ayat 5, namun karena ayat tersebut tidak menjelaskan tentang perkawinan antara laki-laki Ahl al- Kitāb dengan  perempuan  muslim,  sehingga  hampir  semua  ulama  sepakat  tentang keharaman  perempuan  muslim  menikah  dengan  laki-laki Ahl  al-Kitāb ,  karena dalam  Al-Qur‟an  surat  al-Mumtahanah  ayat  10  dan  surat  al-Baqarah  ayat  221 terdapat kata larangan ( Lam al-Nahyi ) maka sesuatu  yang dilarang maka otomatis menjadi  haram.  Kedua  ayat  tersebut  secara  jelas  melarang  umat  Islam  menikahi perempuan  muslimah  dengan  laki-laki  yang  berbeda  agama,  mereka  tidak  halal kecuali  setelah  memeluk  agama  Islam,  dan  budak  yang  beriman  sungguh  amat lebih  baik  dari  laki-laki  yang  musyrik  walaupun  mereka  memikat  hatimu,  karena mereka akan mengajakmu ke neraka.
Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada yang memperbolehkannya dan berpandangan  berbeda.  Seperti  Nurcholish  Madjid,  diantara  ilmuan  yang memperbolehkan  terjadinya  perkawinan  antara  laki-laki  non-Muslim  dengan perempuan  muslim.  Pendapat  ini  terjadi  karena  anggapan  bahwa  tidak  ada nash yang  mengatur  secara  jelas  perkawinan  seperti  ini,  meskipun  tidak  ada  yang memperbolehkan  perkawinan  seperti  itu,  karena  tidak  ada  larangan  yang sharih mengenai perkawinan anatara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

## 3. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Musyrik
Secara  bahasa musyrik yaitu    orang-orang  yang  mempersekutukan  Allah, dan  juga  tidak  mempercayai  salah  satu  dari  kitab-kitab  samawi,  baik  yang  telah terdapat  penyimpangannya  ataupun  yang  masih  asli,  dan  tidak  seorang  Nabi  pun yang mereka percayai (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 147).
Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli  kitab,  menurut  As-Sayyid  Sabiq  adalah  bahwa  perempuan  musyrik  tidak memiliki  agama  yang  melarang  berkhianat,  mewajibkan  berbuat  amanah, memerintahkan  kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran.  Apa  yang  dikerjakan  dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis)  atau  lamunan  dan  bayangan  yang  dibisikkan  setan,  inilah  yang  bisa menyebabkan  ia  mengkhianati  suaminya  dan  merusak  akidah  anak-anaknya (Suhadi, 2006: 38).
Para  ulama  hampir  semua  sepakat  bahwa  seorang  muslim  diharamkan menikahi perempuan musyrik . Menurut Yusuf Qardhawi sebuah pernikahan antara laki-laki  muslim  dengan  perempuan  kafir  yang  bukan  murni  ahli  kitab,  seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah
orang  kafir  maka  humumnya  haram  (Imam  Ghazali  dan  A.  Ma‟ruf  Asrori,  2004: 35). Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim  dengan  perempuan Musyrikāh .  Pendapat  ini  berdasarkan  Al-Qur‟an  surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ayat tersebut merupakan ayat Madaniyah  yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus  agar orang- orang  muslim  tidak  menikahi  perempuan musyrik ataupun  sebaliknya  perempuan muslim  tidak  boleh  menikahi  laki-laki musyrik karena  dia  telah  meninggalkan agama Islam (Wahbah Az Zuhaili, 2011: 147). Imam muhammad al-Razi dalam al- Taāsir  wa  Mafatih  al-Ghaib menyebutkan  ayat  tersebut  sebagai  ayat-ayat permulaan yang secara tegas menjelaskan hal-hal yang halal ( mā yuhallu ) dan hal- hal  yang  dilarang  ( mā  yuhramu ).  Menikahi  orang musyrik merupakan  salah  satu perintah Tuhan dalam kategori “haram” dan “dilarang” (Nurcholish Madjid :154).
Menurut  Ibnu  Jarir  al-Thabari,  bahwa musyrikāh yang  dilarang  dinikahi adalah musyrikāh dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Qur‟an  memang  tidak  mengenal  kitab  suci  dan  mereka  menyembah  berhala. Maka  menurut  pendapat  ini.  Seorang  laki-laki  muslim  boleh  menikah  dengan wanita  musyrikah  dari  non-Arab.  Muhammad  Abduh  juga  sependapat  dengan  ini (M. Rasyid Ridla, 1367 H: 187-190).
Menurut  Muhammad  Abduh  yang  dimaksud  perempuan  yang  musyrik adalah  wanita  selain Ahl  al-Kitāb dari  perempuan  arab.  Dengan  demikian Ahl  al- Kitāb tidak  termasuk  di  dalamnya.  Muhammad  Abduh  memang  memberi  definisi musyrik ang  haram  untuk  dinikahi  hanya  wanita  arab,  karena  agama  Islam mempunyai  siasat  khusus  terhadap  orang musyrik ,  dikarenakan  orang-orang musyrik  itu  tidak  mempunyai  status  yang  jelas,  maka  Islam  tidak  mengakui keberadaan  agama  mereka.  Muhammad  Abduh  berkesimpulan  bahwa  menikahi perempuan musyrik hukumnya  haram.  Pendapat  abduh  ini  tidak  berbeda  dengan ulama salaf, karena menurut Abduh ajakan orang-orang musyrik itu selalu menjadi penyebab masuk neraka  baik  lewat  perkataan maupun perbuatan (Agustin Hanafi, 2012: 116-119).
4. Perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik
Perempuan  muslimah  tidak  boleh  menikah  dengan  laki-laki  musyrik berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah  ayat  10,  pada  ayat  tersebut  secara  tegas  melarang  melakukan perkawinan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Karena orang Yahudi  menuhankan  „Uzair  dan  orang  Nasrani  menuhankan  Isa  Ibnu  Maryam, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Swt. Jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Swt sebelum mati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an- Nisa‟ ayat 48 dan 116 sebagai berikut :
ْثِإ ي َشَتْفا ِذَقَف ِللهبِب  ْك ِشْشَُ يَه َو ُءآَشََ يَوِل  َلِلَر َىوُدبَه  ُشِفْغََ َو ِهِب  َك َشْشَُ ىَأ  ُشِفْغَََلا َالله َّىِإ
باوَُِِع باو
Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik,  dan  dia mengampuni  segala  dosa  yang  selain  dari  (syirik)  itu,  bagi  siapa  yang dikehendaki-Nya.  barangsiapa  yang  mempersekutukan  Allah,  Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.(QS.an-Nisa‟[4]: 48).
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## HASIL PENELITIAN

## Dampak  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah  pasal  yang  memberikan  dasar  hukum  dilaksanakannya  perkawinan  beda agama  di  Indonesia.  Pada  pasal  35  huruf  a  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang berbeda agama, dapat dicatatkan di  Instansi Pelaksana  yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan dasar hukum perkawinan beda agama tersebut, masih terdapat pertentangan  antara  Undang-Undang  perkawinan  dengan  Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  perkawinan  beda  agama  dianggap  tidak  sah, sedangkan  disisi  yang  lain  pelaksanaannya  dipertegas  dengan  Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Kasus  yang  menghebohkan  pada  tahun  1986  Lidya  Kandou  menikah dengan aktor Jamal Mirdad yang beragama Islam. Pasangan ini tetap ingin menikah di  Indonesia  dan  memperjuangkan  status  mereka  di  Pengadilan  Negeri.  Pada  saat itu  banyak  sekali  tantangan  dan  kecaman  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  secara terus  menerus.Langkah  awal  yang  ditempuh  Jamal  Mirdad  dan  Lydia  Kandou adalah  mengajukan  permohonan  ke  kantor  Urusan  Agama,  namun  hal  itu  ditolak oleh  Kantor  Urusan  Agama.  Kemudian  mereka  ke  Kantor  Catatan  Sipil  sebagai jalan  tengah,  tetapi  tidak  dilalui  dengan  lancar.  Selanjutnya  Jamal  Mirdad  dan Lydia  Kandou  menempuh  jalur  pengadilan,  dari  hal  itu  Hakim  mengabulkan permintaan  mereka,  dengan  izin  itu,  pada  30  juni  1986,  Jamal  dan  Lydia  resmi menikah dan pasangan ini dikarunia empat putra putri yakni Hanna Natasya Maria Mirdad, Kenang Kana Mirdad, Nasyila Nawlani Mirdad, dan Natana Gaza Mirdad.
Permasalahan pernikahan beda agama tersebut sangat komplek, hal tersebut dikarenakan  permasalahan  yang  lebih  didasari  oleh  perasaan.  Sehingga  untuk menyadarkan  berbagai    macam  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  oleh  pasangan setelah  melakukan  perkawinan  beda  agama  tersebut  sulit  dicapai  dengan logis.Apabila  kita  cermati  maka  akibat  dan  dampak  negatif  dari  perkawinan  beda agama itu sangatlah banyak. Adapun dampak  yang akan terjadi  dalam pernikahan beda agama :
1. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga tidak Harmonis
Tujuan  perkawinan  adalah  terwujudnya  kebahagian  rumah  tangga  yang kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa,  sesuai  dengan  Pasal  1  Undang- Undang  Tahun  1974  tentang  perkawinan  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  dengan adanya  rasa  hormat  menghormati  toleransi,  saling  pengertian  dan  keserasian.  Hal tersebut  harus  dibentuk  sejak  perkawinan  dilakukan.  Hubungan  perkawinan  yang harmonis  adalah  ukuran  bagi  terjadinya  masyarakat  yang  baik  khusus  bagi masyarakat Indonesia yang religius. Pasangan suami istri yang nikah lintas agama
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
sangat  mempengaruhi  hubungan  rumah  tangga  karena  perbedaan  tersebut  dapat menimbulkan kegelisahan, sulit dalam berkomunikasi.
Kemudian  yang  terjadi  adalah  bila  ada  yang  mau  mengalah  terus  menerus bisa  saja  kemudian  mengalahkan  keyakinan  agamanya  sendiri  dan  akhirnya berpindah  mengikuti  keyakinan  agama  pasangannya.  Perbedaan  pedoman  hidup yang  paling  mendasar,  yaitu  keyakinan  agama,  bisa  menjadi  salah  satu  faktor penghambat untuk mewujudkan kondisi ideal keluarga yang  harmonis, tenang, dan tentram.  Ketika  rumah  tangga  tidak  harmonis  dan  tidak  sepahaman  dalam beribadah  maka  akan  menyebabkan  perceraian,  dengan  kasus  yang  ada  seperti Lidya  Kandou  dan  Jamal  Mirdad,  dan  seperti  kasus  Cornelia  Agatha  dan  Sony Lalwani  pasangan  ini  menikah  pada  tahun  2006,  dari  pernikahan  tersebut  lahirlah dua anak kembar. Namun, pada tahun 2012 Cornelia menggugat suaminya dengan sebab Cornelia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dampak terhadap anak
a. Pendidikan Agama
Pendidikan  keluarga  merupakan  pendidikan  alamiah  yang  melekat  pada setiap rumah tangga, institusi keluarga merupakan lingkungan  yang pertama  yang dijumpai  anak  dan  mula-mula  memberikan  pengaruh  yang  mendalam  serta memegang  peranan  utama  dalam  proses  perkembangan  anak.  Hal  yang  seperti inilah yang akan merusak masa depan anak kelak dimasa yang akan datang.
Apabila  terjadi  perebutan  pengaruh  antara  suami  isteri  terkait  pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah  anak  mengetahui  bahwa  diantara  kedua  orang  tuanya  terdapat  perbedaan keyakinan. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan demikian secara psikologis akan berpengaruh negatif pada perkembangan sosial  anak.  Bagi  suami  isteri  yang  memberikan  pilihan  agama  pada  anak,  besar kemungkinan  anak  akan  menjadi  korban  ketika  anak  memilih  pada  agama  mana yang akan diikuti. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama yang ditentukan oleh pendidikan sejak kecil. Sebagaimana kasus  Lidya  Kandou  dan  Jamal  Mirdad  yang  memberikan  kewenangan  kepada anaknya  untuk  memilih  agama  mana  yang  akan  dianut,  anak  laki-laki  mengikuti ayahnya yaitu Jamal Mirdad yang beragama Islam dan anak perempuan mengikuti Lidya Kandou yang beragama Kristen.
Pada  pasal  42  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :
1) Setiap  anak  mendapatkan  perlindungan  untuk  beribadah  menurut agamanya
2) Sebelum  anak  dapat  menentukan  pilihannya,  agama  yang  dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
b. Status dan kedudukan anak
Anak  sah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
perkawinan  yang  sah.  Demikian  juga  dengan  ketentuan  Pasal  99  Komplikasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang sah adalah :
1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut.
Anak  yang  dilahirkan  belum  dapat  menentukan  agama  apa  yang  akan dianutnya.  Namun  ajaran  masing-masing  agama  pada  saat  kelahiran  anak  sudah jelas.  Menurut  agama  Islam,  anak  yang  baru  dilahirkan  disunnahkan  untuk diazankan  dan  diiqamatkan  oleh  ayahnya,  selanjutnya  dilakukan  aqiqah  dan pemberian  nama  yang  baik  sesuai  tuntunan  Rasul.  Pada  agama  kristen  dan protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh upacara pembaptisan bayi yang baru lahir.  Bagi  pasangan  yang  berbeda  agama  tentu  akan  mengalami  kesulitan  untuk melakukan  pilihan  tuntutan  ajaran  agama  yang  mana  akan  diikuti  pada  saat kelahiran anak mereka.

## 3. Dampak terhadap harta warisan
Menurut  Prodjodikoro  (1991:  14),  ada  tiga  unsur  yang  berkaitan  dengan warisan, yaitu:
a. Seorang peninggal warisan ( erflater ), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan,
b. Seorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  ( erfgenaam ),  yang  berhak menerima kekayaan yang tinggal itu, Harta kekayaan atau harta warisan ( nalatenshap ),  yaitu  wujud  kekayaan  yang  ditinggalkan  dan  sesekali beralih kepada para ahli warisnya.
c. Suami  isteri  hanya  dapat  saling  mewarisi  apabila  hubungan  mereka  sah menurut  syariat  Islam  yakni  dengan  akad  nikah  dan  syarat-syaratnya kemudian  masih  berlangsung  hubungan  perkawinan.  Secara  umum pernikahan  beda  agama  sangat  berpotensi  menimbulkan  persoalan- persoalan hukum tersendiri, baik pada pasangan suami isteri maupun anak- anaknya.
d. Apabila persoalan warisan dilihat dari keadilan, maka larangan perkawinan beda  agama  jelas  lebih  melindungi  hak  kewarisan  masing-masing.  Hal  ini disebabkan  anak-anak  tidak  mungkin  beragama  kembar  atau  mengikuti kedua orangtuanya, karena agama adalah masalah keyakinan, konsekuensinya  anak-anak  hanya  akan  hanya  seagama  dengan  salah  satu dari kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut seagama dengan bapak atau ibuknya, maka anak itu hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ayahnya saja yang beragama. Dalam Kompilai Hukum Islam pasal 172 menyatakan  Ahli  waris  dipandang  beragama  Islam  apabila  diketahui  dari Kartu  Indentitas  atau  pengakuan  atau  amalan  atau  kesaksian,  sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

## 151 | Fakhrurrazi M.Yunus dan Zahratul Aini
Dari  sudut  pandang  hukum  waris  Islam,  maka  anak  yang  lahir  dari perkawinan  beda  agama  tidak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli waris juga tidak beragama Islam  maka tetap berhak mewaris (Wahyu Kuncoro, 2015: 44).
Hal  tersebut  diperjelas  dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor:5/MUNASVII/9.2005  tentang  Kewarisan  beda  agama,  yang  menetapkan bahwa :
1. Hukum  waris  Islam  tidak  memberikan  hak  saling  mewarisi  antara  orang- orang yang beda agama (non-Muslim dengan Muslim),
2. Pemberian harta antara orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  dengan  melihat  dampak  yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan yang berbeda agama tersebut maka hendaknya dalam  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  perkawinan  dengan  orang  yang berbeda  agama  itu  jangan  hanya  menggunakan  emosi  saja.  Akan  tetapi,  harus mempertimbangkan  dan  memikirkan  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari perkawinan beda agama tersebut akan mempengaruhi di kehidupan masa yang akan datang.  Kemaslahatan  agama  dan  keharmonisan  hubungan  rumah  tangga  yang tidak  mudah  dapat  terjalin  apabila  pasangan  suami  istri  tidak  sepaham  dalam  ide, pandangan hidup atau agamanya.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi kependudukan ini muncul sebagai jalur legal dari berbagai jalur ilegal yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  demi  mewujudkan  perkawinan  beda agama. Keberadaan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan jelas  memberikan  jalan  yang  semakin  lebar  untuk  dapat  dilaksanakannya  sebuah perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan  beda  agama  di  anggap  tidak  sah.  Setelah  adanya  Undang-Undang  ini timbullah  dampak-dampak  yang  sangat  mempengaruhi  kehidupan,  baik  itu kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan sosial anak,pendidikan anak, hubungan antar umat beragama, dan sebagainya.

## Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Menurut  hukum  keluarga  di  Indonesia,  pada  awalnya  perkawinan  beda agama  disebut  dengan  istilah  perkawinan  campuran,  landasan  hukumnya  terdapat pada  ketentuan  pasal  1  GHR  ( Regeling  of  de  Gemengde  Huwalijen  Staatsblaad 1989  No.158 )  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  beda  campuran  adalah perkawinan  antar  orang-orang  yang  di  Indonesia  yang  tunduk  pada  hukum  yang berlainan,  termasuk  nikah  beda  agama  karena  berlainan  agama  ( interreligeus ). Dalam  pasal  7  ayat  (2)  GHR  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  beda  agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.
Berdasarkan  bunyi  pasal  itu,  dapat  dipahami  bahwa  perkawinan  campuran menurut Undang-Undang perkawinan mendekati pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia  dengan  kewarganegaraan  Asing,  bukan  perbedaan  agama.  Hal  ini berakibat  bahwa  sejak  keluarnya  Undang-Undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974,  aturan  tentang  tidak  di  perbolehkannya  perkawinan  beda  agama  berlaku (Muhammad  Anshary,  2010:  49-51).  Pemberlakuan  perkawinan  beda  agama selanjutnya terdapat  dalam  hukum  agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan itu”.
Meskipun  masalah  perkawinan  beda  agama  dalam  Undang-Undang perkawinan  tidak  dijelaskan  secara  tekstual,  namun  apabila  dipahami  pasal  dari Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  peran  hukum  berkedudukan  dari hukum  agama.  Apabila  dalam  hukum  agama  menyatakan  sahnya  perkawinan, maka sah juga menurut hukum Negara.
Dalam  hukum  Islam  telah  diaturnya  perkawinan  untuk  pemeluk  agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:
1. Pada  pasal  40  huruf  c  dan  pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam  Intruksi Presiden  Nomor  1  tahun  1974,  menamai  perkawinan  beda  agama  dengan sebutan  perkawinan  antar  pemeluk  agama.  Dalam  pasal  40  huruf  c Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pada  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dijelaskan dalam  pasal  8  huruf  f  menyatakan  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang yang  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  yang berlaku  dilarang  kawin,  Undang-Undang  ini  menjelaskan  bahwa perkawinan beda agama dilarang.
Perkawinan beda agama menurut hukum  Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut  perbedaan  keimanan  atau  keyakinan.  Berdasarkan  fatwa  MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005  tentang  perkawinan  beda  agama  yang diputuskan  pada  hasil  musyawarah  Nsasional  ke  II  pada  tanggal  26  Mei  sampai dengan  Juni  1980  yang  menetepkan  bahwa  nikah  beda  agama  hukumnya  haram, dengan alasannya adalah :
1. Al-Qur‟an  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  221  yang  menjelaskan  bahwa diharamkan  laki-laki  muslim  menikah  dengan  perempuan  non-Muslim sehingga mereka beriman.
2. Al-Quran  surat  Al-Mumtahanah  ayat  10  menjelaskan,  jika  seseorang perempuan  beriman  yang  berasal  dari  daerah  kafir  datang  berhijrah,  maka ketika  di  uji  tidak  tampak  padanya  tanda-tanda  keingkaran  dan kemunafikan,  maka  perlu  diperiksa  lebih  dahulu,  apakah  mereka  sudah benar  beriman  atau  datang  karena  melarikan  diri  dari  suaminya,  supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan perempuan non-Muslim,  begitu  juga  perempuan  non-Muslim  supaya  dikembalikan
kepada  laki-laki  muslim,  karena  perkawinan  mereka  diharamkan  oleh Allah.
3. Al-Quran  surat  Al-Tahrim  ayat  6  memerintahkan  supaya  orang-orang beriman  menjaga  dan  memelihara  diri  sendiri  dan  keluarganya  dari  api neraka.
4. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang kebesaran Allah yang  menciptakan  istri  bagi  setiap  manusia  dari  golongan  manusia  sendiri dan memberikan rasa kasih sayang diantara suami dan istri.
5. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan laki-laki muslim boleh mengawini  perempuan  non-Muslim  tapi  perempuan  muslim  tidak  boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Muslim.
6. Hadist-hadist  rasulullah  Saw  :  wanita  itu  boleh  dinikahi  karena  empat  hal; karena  hartanya,  karena  keturunannya,  karena  kecantikannya,,  karena agamanya,  maka  hendaklah  kamu  berpegang  teguh  yang  menurut  agama Islam, jika tidak akan binasalah kedua tanganmu.
7. Sabda  Nabi  Muhammad  Saw  yang  diriwayatkan  oleh  imam  Al-Thabarani yang  mengajarkan  bahwa  nikah  itu  setengah  dari  ajaran  agama  dan diperintahkan untuk hati-hati terhadap isinya.
8. Sabda  Nabi  Muhammad  Saw  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Al-Sura‟i  yang mengajarkan  tentang  pentingnya  pengajaran  pendidikan  agama  bagi orangtua kepada anaknya.
Perkawinan  beda  agama  antara  orang  Islam  (laki-laki  dan  perempuan) dengan  non-Muslim  dalam  pandangan  Islam  dapat  dibedakan  sebagai  berikut: pertama , Islam dengan tegas melarang perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim,  baik  yang musyrik maupun Ahl  al-Kitāb ,  seperti  yang  dengan  jelas ditegaskan  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  221. Kedua ,  perkawinan  laki-laki  muslim dengan perempuan non-Muslim dibedakan dalam 2 hal:
1. Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  musyrik  tidak  dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al-Baqarah ayat 221.
2. Tentang  pernikahan  laki-laki  muslim  dengan  yang  non-Muslim  yang  ahli kitab adalah hal  yang kontroversional dikalangan para fuqaha sejak zaman sahabat (Muhammad Ashsubli : 295).
Menurut  analisis  penulis  perkawinan  beda  agama  tidak  diperbolehkan dalam  Islam,  bahkan  diharamkan.  Walaupun  ada  beberapa  yang  membolehkan, namun  bisa  dilihat  bahwa  ahli  kitab  zaman  dahulu  sangat  berbeda  dengan  zaman sekarang.  Bagi  seorang  umat  Islam  dianjurkan  tidak  melakukan  perkawinan  beda agama,  apabila  melakukan  perkawinan  beda  agama  hendaknya  sesuai  sengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
Kemudian terlihat jelas bahwa tujuan hukum Islam dalam perkawinan beda agama tidak tercapai. Adanya tujuan yang  disyari‟atkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan  kemaslahatan,  peran  maslahat  dalam  menerapkan  hukum  Islam sangatlah dominan dan menentukan, sebab nash  yang utama  yakni  Al-Qur‟an dan Hadist  sangat  memperhatikan  terhadap  kemaslahatan,  seperti  juga  metode-metode yang dapat mengistinbatkan hukum yang disepakiti oleh ulama.
Kemudian  penulis  mengambil  kesimpulan  dari  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  yang  mengharamkan  nikah  beda  agama  yaitu  menikah  dengan  wanita ahli kitab, karena ahli kitab termasuk musyrik, yaitu mereka yang menuhankan Nab Isa bagi umat Nasrani, dan menuhankan Nabi Uzair bagi umat Yahudi. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka perbuatan tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya dan kemungkinan besar akan terpengaruh dan mengikuti pada ajarannya.
Dari  dasar-dasar  yang  penulis  gunakan  diatas,  tampaknya  MUI  ingin menunjukkan  bahwa  Islam  adalah  satu-satunya  agama  yang  harus  dipilih  dalam kehidupan,  bila  menginginkan  keuntungan  dan  kemenangan.  Bila  sudah  memilih Islam  sebagai  jalan  kehidupan,  maka  di  antara  sikap  yang  harus  dimiliki  adalah sikap  tegas  dan  tidak  toleran  dalam  hal  keyakinan  dan  ibadah.  Pada  prinsipnya, Islam  mengajarkan  keseimbangan  hidup  dunia  dan  akhirat.  Oleh  karena  itu,  bila ada  pendapat  orang  dalam  berbagai  hal,  maka  kewajiban  seorang  muslim  adalah melakukan  penyaringan.  Sebab,  kebenaran  tidak  boleh  disandarkan  kepada  hawa nafsu, kebenaran harus sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya.
Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan firman surat Al-Ma‟idah ayat 5 yang berbunyi :
ا َو  ْنُهَّل  ُُُّل ِح  ْنُنُهبَعَط َو  ْنُنَّل  ُُُّل ِح  َةبَتِنْلا اىُتوُأ  َيَِزَّلا  ُمبَعَط َو  ُثبَبَُِّّطلا  ُنُنَل  َّل ِحُأ  َم ْىَُْلا َيِه  ُثبٌََصْحُوْل
ىُوُتَُْتاَء  اَرِإ  ْنُنِلْبَق  يِه  َةبَتِنْلا  اىُتوُأ  َيَِزَّلا  َيِه  ُثبٌََصْحُوْلا َو  ِثبٌَِهْؤُوْلا
َشَُْغ  َيٌُِ ِصْحُه  َّيُه َسىُجُأ  َّيُه َخْلا  َي ِه ِة َش ِخَلأْا ٍِف  َىُه َو ُهُلَوَع َطِبَح ْذَقَف ِىبَوَِلإْبِب  ْشُفْنََ يَه َو ٍىاَذْخَأ ٌِز ِخَّتُه َلا َو َيُ ِحِفبَسُه َيَ ِشِسب
“ pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  segala  hal  yang  baik-baik.  Makanan (sembelihan)  Ahli  Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makananmu  halal  bagi mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikahi)  perempuan-perempuan  yang menjaga  kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  kitab  sebelum kamu,  apabila  kamu  membayar  mas  kawin  mereka  untuk  menikahinya, tidak  dengan  maksud  berzina  dan  bukan  untuk  menjadikan  perempuan piaraan.  Barang  siapa  kafir  setelah  beriman,  maka  sungguh  sia-sia  amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi . (QS. Al-Maidah [5]: 5)
Berdasarkan  ayat  ni,  dapat  dilihat  bahwa  dari  segi  zahirnya  mudah dipahami, bahwa ayat tersebut didahulukan dengan kata “pada hari ini dihalalkan bagimu  yang  baik-baik  dan  telah  diberikan Ahl  al-Kitāb sebelum  kamu“.  Kendati demikian  perlu  diingat  bahwa  tidak  otomatis  semua  makanan Ahl  al-Kitāb selain sembelihannya menjadi halal. Karena, boleh jadi makanan yang mereka hidangkan telah tercampur dengan  bahan-bahan haram,  misalnya minyak babi  atau  minuman keras.
Menurut  analisis  penulis  terhadap  ayat  tersebut  yaitu  seorang  laki-lakai muslim  boleh  menikahi Ahl  al-Kitāb ,  selama  perempuan  ahli  kitab  tersebut  layak untuk  dinikahi.  Karena  hikmah  yang  terkandung  dalam  hukum  bolehnya  seorang laki-laki  muslim  menikahi  perempuan  ahli  kitab  adalah  tersedianya  kesempatan supaya  terciptanya  hubungan  dan  kerjasama  di  antara  mereka,  dan  disamping  itu
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
agar  dengan  keinginannya,  perempuan Ahl  al-Kitāb itu  dapat  mempelajari  ajaran- ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam.
Namun ada juga  yang mengharamkan perkawinan beda agama antara laki- laki muslim dengan perempuan non-Muslim, dengan firman Allah SWT dala surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :
َلا َو  ْنُنْتَبَجْعَأ  ْىَل َو ٍتَم ِشْشُّه يِّه  ُُ ُشَُْخ ٌتٌَِه ْؤُّه ٌتَهَلأ َو  َّيِهْؤَُ ًَّتَح  ِثبَم ِشْشُوْلا اىُحِنٌَْت َلا َو ُّه ٌذْبَعَل َو  اىٌُِهْؤَُ  ًَّتَح  َيُِم ِشْشُوْلا  اىُحِنٌُت َلِئَلا ْوُأ  ْنُنَبَجْعَأ  ْىَل َو  ٍك ِشْشُّه  يِّه  ُُ ُشَُْخ  ٌيِه ْؤ َّلَعَل  ِسبٌَّلِل  ِهِتبََاَء  ُيَُِّبَُ َو  ِهًِْرِئِب  ِة َشِفْغَوْلا َو  ِتٌََّجْلا  ًَلِإ  اىُعْذََ  ُالله َو  ِسبٌَّلا  ًَلِإ  َىىُعْذََ
ْنُه َىو ُشَّمَزَتََ
“Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun  dia  menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)
Berdasarkan  ayat  ini,  ketentuan  hukum  menikah  dengan  orang  musyrik dapat dipetik tiga ketentuan hukum, diantaranya yaitu tidak boleh menikahi wanita musyrik  sebelum  dia  beriman,  tidak  boleh  menikahkan  orang-orang  musyrik (dengan  wanita-wanita  beriman)  sebelum  mereka  beriman,  dan  budak  mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Walaupun pandangan mayoritas  ulama  tidak  memasukkan Ahl  al-Kitāb dalam  kelompok  yang  dinamai musyrik,  tetapi  ini  bukan  berarti  ada  izin  untuk  laki-laki Ahl  al-Kitāb mengawini perempuan muslimah. Larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman, sedang Ahl al-Kitāb tidak dianngap beriman dengan iman yang dibenarkan Islam. Apalagi dari  ayat  lain  dipahami  bahwa  wanita-wanita  muslimah  tidak  diperkenankan  juga mengawini atau dikawinkan dengan laki-laki Ahl al-Kitāb , sebagimana yang secara tegas  dinyatakan  dalam  QS.  Al-mumtahanah  ayat  10.  Selanjutnya,  alasan  utama larangan  perkawinan  dengan  non-muslim  adalah  perbedaan  iman.  Perkawinan dimaksudkan  agar  terjalin  hubungan  yang  harmonis,  minimal  antara  pasangan suami  istri  dan  anak-anaknya.  Bagaimana  mungkin  keharmonisan  tercapai  jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri (M. Quraish Shihab, 2009: 579-580).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  permasalahan  di  atas  dan  juga  saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dampak yang ditimbullkan dari perkawinan beda agama
a. Dampak terhadap rumah tangga
Dalam  hubungan  rumah  tangga  yang  berbeda  agama  dapat  menimbulkan kegelisahan  dan  sulitnya  berkomunikasi,  karenanya  soal  perbedaan  keyakinan adalah suatu masalah besar yang tidak bisa disepelekan.
b. Dampak terhadap anak
Dalam  hal  pendidikan  akan  terjadi  perebutan  pengaruh  antara  suami  isteri terkait  pendidikan  agama  pada  anak,  hal  tersebut  merupakan  sikap  yang  kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat  perbedaan  keyakinan.  Hal  tersebut  membuat  hubungan  anggota  keluarga kacau dan tidak utuh.
c. Dampak terhadap harta warisan
Dari  sudut  pandang  hukum  waris  Islam,  maka  anak  yang  lahir  dari perkawinan  beda  agama  tidak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  harta  warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam, sedangkan ahli waris juga tidak beragama Islam  maka tetap berhak mewaris.
2. Tinjauan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Berdasarkan  pasal  35  huruf  a  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2006 tentang  admninistrasi  kependudukan  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  pengadilan  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang berbeda agama.  Dalam hukum  Islam  perkawinan  beda  agama dianggap tidak sah, berdasarkan  fatwa  MUI  Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005  tentang  perkawinan beda  agama  yang  diputuskan  pada  hasil  musyawarah  Nasional  ke  II  pada  tanggal 26  Mei  sampai  dengan  Juni  1980  yang  menetepkan  bahwa  nikah  beda  agama hukumnya  haram,  diperkuat  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al- Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Muhammad  Abdullah  Bin  Ahmad  Muhammad  Bin  Qadamah,  1997, Al- Mughini Juz IX , Studi Arabia, Dar Alam al-Kutub.
Abdul Rahman Ghozali, 2012, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana. Abdul manan, 2017, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Depok: Kencana. Abd  Salam  Arief,  2003, Pembaharuan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta Dan  Realita,  Kajian  Pemikiran  Hukum  Syeikh  Mahmus  Syaltul , Yogyakarta Lesti.
Achmad Faqih, 2010, Kependudukan- Teori, Fakta Dan Masalah , Yogyakarta: Dee Publish.
Agustin Hanafi,Dkk,  2014, Buku Daras Hukum Keluarga , Banda Aceh. Agustin  Hanafi,    2012, Nikah  Lintas  Agama  Dalam  Perspektif  Ulama ,  Arraniry Press.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Ahmad  Sukarja,    1994, Perkawinan  Beda  Agama,  Perkawinan  Berbeda  Agama Menurut Hukum Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus. Ahmad  baso,  ahmad  nurcholish,  2005, pernikahan  beda  agama  :  kesaksian argumen  keagamaan  dan  analisis  kebijakan ,  Jakarta  :  komnas  HAM  dan
ICRP.
Ali  Mustafa  Yaqub,  2005, Nikah  Beda  Agama  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Hadist,
Jakarta: Pustaka Firdaus.
Amir Syarifuddin, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana. Bachtiar Nasir, 2012, Anda Bertanya Kami Menjawab , Depok : Gema Insani. Dewi  Sukarti,  2003, Perkawinan  Antar  Agama  Menurut  Al-  Qur’an  Dan  Hadist ,
Jakarta: Pbb Uin.
Depatermen  Pendidikan  Nasional,  2011, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Futri  Anggraini  My,    2014, Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Khi  (Analisis Penafsiran  Surat  Al-Maidah  Ayat  5 ),    (Skripsi  Tidak  Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar‟iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Gamal  Achyar,  2018, Nilai  Adil  Dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum Islam , Banda Aceh: Awsat.
H Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Kewarisan , Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
Hilman  Hadikusuma,  2007, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung: Bandar Maju.
Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: CV. Mandar Maju. Humani, 2017, Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan
Dan Hukum Positif Indonesia , Vol 7 No.1 Januari.
Ibrahim  Hosen,  2013, Fiqh  Perbandingan  Dalam  Masalah  Pernikahan ,  Jakarta:
Pustaka Firdaus.
Imam  Ghazali  ,  A.Ma‟ruf  Asrori,  2004, Ahkamul  Fuqoha,  Solusi  Problematika Aktual Hukum Islam , Surabaya: Diantama.
Muhammad  Ashsubli ,  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum Agama (Judical Review Pasal Perkawinan Beda Agama).
M. Ali Hasan, 1998, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah , Jakarta: PT. Raja Grafindo. Moh. Syamsul Muarif, 2015, Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependuduka n,  (skripsi  ini tidak  dipublikasikan),  Magister  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah,  UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang.
Moh Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muhammad  Anshary,  2015, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  2001, Hukum  Antar  Golongan ,  Semarang  : Pustaka Rizki Putra. Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga , Bandung : CV Pustaka Setia. M. Rasyid ridla, 1367 H, Tafsir Al-Manar , Kairo: Dar Al-Manar, Vol. VI.
M.  Quraish  Shihab,  2009, Tafsir  Al  Mishbah  :  Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian Al- Qur’an , Vol I, Jakarta: Lentera Hati.
M.  Quraish  Shihab,  2009, Tafsir  Al  Mishbah  :  Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian Al- Qur’an , Vol V, Jakarta: Lentera Hati.
Muhammad  Zamrroni,  2018, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  Di Indonesia, Surabaya: Media Sahabat Cendkia. Noeng, Muhadjir, 1989, Metode Penelitian , Jakarta: Rake Sarasin. Nurcholish Madjid, Fikih Lintas Agama Membagun Masyarakat Inklusif-  Pluralis, Rusli Dan R. Tama, 2000, Perkawinan Antara Agama Dan Masalahnya, Bandung: Pionir Jaya. Rahmina, 2016, Pernikahan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/Puu-Xii/2014  Terhadap  Putusan  Peradilan  Negeri  Magelang No.04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl) ,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syar‟iyah  Dan  Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Ratna  Jati  Ningsih,  2012, Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  Analisis  Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah ), (skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakulatas Syari‟ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta.
R  Wirjono  Prodjodikoro,  1983, Hukum  Waris  Di  Indonesia ,  Bandung  :  penerbit sumur.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Sulaiman Rasjid, 1981, Fiqih Islam , Jakarta : Attahiriyah. Suhadi,    2006, kawin  Lintas  Agama  Perspektif  Kritik  Nalar  Islam ,  Yogyakarta:
LKIS.
Taufik  Adnan  Amal,  Syamsu  Rizal,  1992, Tafsir  Kontekstual  Al-Qur’an  Sebuah Kerangka Konseptual , Bandung : Mizan.
Tajul  Arifin,  2013, Pernikahan  Lintas  Agama  Dalam  Pandangan  Kaum Fundamentalis Dalam Al-Ahkam Vol. 8.
Tihami  Dan  Sohari  Sahrani,  2014, Fikih  Munakahat,    Kajian    Fikih  Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pres.
Tunas  Muda,  2013, Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Menurut  Imam  Syafi’i (Analisis  Tentang  Kriteria  Ahlul  Kitab) ,  (Skripsi  Tidak  Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar‟iyah Dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
Wahbah Az-Zuhayli, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, Depok: Gema Insani.
Wahyu  Kuncoro,  2010, Tip  Hukum  Praktis:  Solusi  Cerdas  Menghadapi  Kasus Keluarga , Jakarta: Raih Asa Sukses.