VOLUME 4 NOMOR 1 2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 | Website : journal.undiknas.ac.id

## REFLEKSI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO BAGI KOMUNITAS MISKIN PERKOTAAN

## Getar Hati
Universitas Indonesia getarhati.lazuardi@gmail.com
Received: 18 December 2019  |  Reviewed: 29 December 2019  |  Accepted: 20 January 2020

## ABSTRAK
Program  pemberdayaan  ekonomi  untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan  perkotaan,  salah  satu program  yang  diupayakan  adalah    program  Koperasi  Jasa  Keuangan-Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) dan dikelola secara khusus oleh Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB)  serta  dikoordinasikan  di  tingkat  kelurahan.  Selama  pelaksanaan  program  lebih  dari  60% wilayah  teridentifikasi  tidak  berhasil.  Untuk itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  ketidakberhasilan  sebagai  refleksi  implementasi  program.  Artikel  ini didasarkan pada hasil penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dan berfokus pada salah satu kelurahan (X) di  DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah program yang menempati rangking tertinggi kategori tidak berhasil, dengan mengacu pada indikator kelancaran pengembalian dana bergulir. Penelitian ini melibatkan informan antara lain pengelola dan penerima program KJK PEMK  (X)  dengan  pengumpulan  melalui  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi serta  data  sekunder  berupa  laporan  program.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  ketidakberhasilan program disebabkan faktor manusia dan sosial, faktor non manusia dan sosial, serta faktor penerapan kebijakan dan program yang masih yang mendukung perilaku negatif penerima program. Untuk itu, implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi seharusnya perlu menekankan pada keseluruhan aspek, bukan sekedar fokus pada peningkatan modal ekonominya
Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan, Kredit Mikro

## ABSTRACT
Economic  empowerment  program  towards  urban  poverty  alleviation,  with  one  of  program  was implemented through Koperasi Jasa Keuangan-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK- PEMK) of which managed  by Revolving Fund Management Unit of DKI Jakarta and coordinated in urban village level. During program  implementation, it has been evaluated that more than 60% areas indicated  as  unsuccessful  program.  This  article  has  purpose  to  describe  factors  that  cause  the ineffectiveness of program as a reflection to the micro credit program implementation. This article is written based on the results of conducted through qualitative methods and focused on one of the Urban Village  (X)  in  DKI  Jakarta  as  an  one  of  highest  rank  which  classified  as  unsuccessful  group. This research involved the managers and program recipients of KJK-PEMK (X) for primary data through in-depth interviews and observation and secondary data collection through program report documents. It results that reflection the failure of program raised by the presence of the human and social factors, non-human  and  social  factors,  and policy  and  programs  implementation factors  which  supports the negative  behaviour  of  the  program  beneficiaries.  It  indicates  that  the  implementation  of  poverty alleviation program through economic empowerment should need to emphasis on improving the human and social capitals, not only strengthen the  economic capitals
Keywords : Poverty Alleviation, Community Empowerment, Micro Credit

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kemiskinan  di  perkotaan  masih  menjadi  tantangan  besar  bagi pemerintah, terutama di kota besar seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih menjadi fokus area pembahasan  dengan  mempertimbangkan  bahwa  wilayah  ini  merupakan  barometer  utama terkait  kebijakan  dan  program  penanggulangan  komunitas  miskin  perkotaan  dengan karakteristik  komunitas  yang  beragam.  Artikel  ini  berkontribusi  pada  pengembangan  kajian intervensi kesejahteraan sosial di seting komunitas dan kebijakan. Pada tahun 2001 Provinsi DKI  Jakarta  mulai  menerapkan  kebijakan  dan  program  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang menyentuh masyarakat di level komunitas kelurahan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
Program  ini  dirancang  untuk  menjadikan  warga  Jakarta  lebih  berdaya  dan  tidak bergantung pada pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara mendorong kemandirian  masyarakat  untuk  menolong  diri  mereka  sendiri  (Sakethi,  2010).  Program pemberdayaan masyarakat miskin ini memiliki 3 pilar yang disebut Tribina, yang mencakup Bina  Ekonomi  (bobot  60%),  Bina  Fisik  Lingkungan  (20%),  dan  Bina  Sosial  (20%).  Bina Ekonomi  memberikan dana pinjaman bergulir kepada warga yang  membutuhkan, sementara Bina Fisik Lingkungan adalah dana hibah yang disalurkan kepada warga untuk memperbaiki sarana-prasarana di RW mereka, dengan gotong royong dan saling membantu. Sedangkan Bina
Sosial  adalah  juga  hibah  yang  diberikan  untuk  meningkatkan  kapasitas  melalui  pelatihan ketrampilan  bagi  para  warga  yang  belum  mempunyai  pekerjaan  tetap  atau  mereka  yang membutuhkan  ketrampilan  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  hidup  mereka  (Sakethi, 2010, p. 8).
Terkait dengan Bina Ekonomi yang memberikan mikro kredit bagi warga miskin, mulai tahun 2009 kemudian dikelola secara khusus oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Kelurahan  (UPDB  PEMK)  di  bawah  tanggung  jawab  Dinas  Koperasi Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  berbentuk  Koperasi  Jasa  Keuangan  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK). Warga Kelurahan membentuk dan mengelola koperasi mereka yaitu koperasi kelurahan, yang masing-masing memiliki empat pengurus dan empat pengelola. Koperasi yang mendapatkan dana bergulir adalah koperasi yang pengurusnya sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Sebagai modal awal setiap koperasi kelurahan memperoleh kucuran dana secara merata sebesar Rp  540  juta.  Modal  tersebut  adalah  modal  dasar  dan  koperasi  yang  berprestasi  baik  akan memperoleh  dana  pinjaman  tambahan  yang  lebih  besar  lagi  (dana  tambahan  selanjutnya disebut addendum) (Sakethi, 2010, p. 12).
Terkait  dengan  strategi  pemberdayaan  ekonomi  komunitas  miskin  sebagai  upaya penanggulangan kemiskinan telah dikaji  Wulan, Ati, & Widodo (2019) terkait implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di salah satu wilayah perkotaan di Jawa Timur menyebutkan  bahwa  fasilitasi  bantuan  permodalan  berperan  penting  dalam  menumbuhkan usaha produktif bagi anggota kelompok. Sedangkan Brook, Hillyer, & Bhuvaneshwari (2008) mengkaji  komunitas  miskin  di  wilayah  India  merupakan  penerima  manfaat  program  kredit mikro yang diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah. Hasil kajiannya mendeskripsikan bahwa program  dapat  berhasil  meningkatkan  level  kesejahteraan  keluarganya  sebesar  77%  karena didorong  oleh  adanya  upaya  mobilisasi  perubahan  perilaku  dan  akses  penerima  manfaat sehingga mereka menjadi lebih mandiri.
Sementara  Zuber  (2014)  mengkaji  lebih  makro  terkait  penanggulangan  kemiskinan dalam  perspektif  pembangunan  dinilai  belum  signifikan  menyasar  tujuan,  hal  ini dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor  mencakup  adanya  ketergantungan  pembiayaan pembangunan dari negara lain, fokus perhatian penerapan program belum sepenuhnya berpusat pada  kelompok  miskin,  dan  belum  adanya  koordinasi  dan  sinergi  antar  pihak  yang berkepentingan sehingga seringkali tumpang tindih. Dari kajian-kajian yang telah dihasilkan, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian yang dikaitkan dengan konteks Indonesia bahwa  program  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  ekonomi  sebenarnya
menjadi  potensi  namun  masih  banyak  mengalami  kegagalan.  Untuk  itu,  perlu  dieksplorasi lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  program  KJK  PEMK  (X),  akses  bantuan  permodalan  yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya cukup besar. Berdasarkan laporan program, sampai pada tahun  2015  mencatat terdapat  182  KJK  PEMK  yang  terbentuk  di  Jakarta  dengan  total  dana yang sudah dicairkan mencapai Rp.277.888.800.000,00 (UPDB, April 2015). Dari keseluruhan wilayah KJK PEMK tersebut, baik wilayah yang diberi dana tambahan (addendum) dan tidak (non-addendum) sebagian besar dikategorikan sebagai KJK PEMK yang tidak berhasil dengan total  tunggakan  dana  yang  belum  dikembalikan  adalah  sebesar  Rp.72.780.293.462,00  atau sebanyak 26% dari dana yang digulirkan.
Ketidakberhasilan KJK PEMK dilihat dari kelancaran dalam pengembalian dana yang pada akhirnya akan digulirkan kembali untuk pengembangan manfaat ke masyarakat yang lain. Terkait kategori wilayah KJK PEMK, dapat dilihat pada tabel 1.1. menunjukkan sebanyak 82% dari total dikategorikan sebagai KJK PEMK yang tidak lancar dan sisanya yaitu hanya sekitar 18% KJK PEMK dikategorikan lancar.
Tabel 1. Pemetaan KJK PEMK di DKI Jakarta (April 2015)
Wilayah Addendum Non-Addendum Lancar Tidak Lancar Lancar Tidak Lancar Jakarta Selatan 9 32 3 4 Jakarta Utara 7 15 0 5 Jakarta Pusat 0 18 0 7 Jakarta Timur 10 29 0 10 Jakarta Barat 4 19 0 8 Kepulauan Seribu - - - 2 Total 30 113 3 36
Sumber: UPDB DKI Jakarta (2015, April) telah diolah kembali
Secara faktual, salah satu area yang menjadi fokus permasalahan ini juga terjadi pada salah satu wilayah kelurahan  (X) di Jakarta Timur yang  masuk pada kategori program  yang tidak  berhasil  karena  mengalami  tunggakan  yang  besar.  Berdasarkan  data  bulan  April  2015 KJK di wilayah ini menunggak sebesar 49% yang artinya separuh dari dana yang digulirkan oleh  pemerintah  mengalami  kemacetan  dalam  pengguliran  dananya.  Berdasarkan  hasil
evaluasi  internal  pengurus  KJK  PEMK  Wilayah  K,  mengungkapkan  bahwa  besarnya  dana yang diberikan untuk menstimulus penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya ternyata  belum  membuat  kualitas  hidup  mereka  menjadi  lebih  baik.  Untuk  itu,  artikel  ini memberi perhatian bahwa alokasi dana pemerintah yang besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan  tidak  dapat  secara  otomatis  dapat  memberi  perbaikan  kesejahteraan  komunitas yang  direfleksikan  melalui  faktor-faktor  penyebab  ketidakberhasilan  program  kredit  mikro bagi komunitas miskin  yang dijelaskan melalui konseptual teori  mencakup konsep keuangan mikro  dan  kredit  mikro,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kualitas  hidup  komunitas  sasaran. Kemudian deskripsi temuan hasil yang kemudian dianalisis dalam bagian pembahasan.

## KAJIAN TEORI
Implementasi program  penanggulangan kemiskinan di perkotaan memerlukan strategi yang  lebih  terencana  dan  komprehensif  untuk  menyasar  perubahan  perilaku  melalui optimalisasi  modal  yang  dimiliki  oleh  kelompok  sasaran.  Permasalahan  yang  ditemui  oleh masyarakat  yang  berada  dalam  kondisi  kemiskinan  seringkali  diartikan  sebagai  kondisi keterbatasan  modal  keuangan/finansial  yang  dimiliki.  Namun,  pada  artikel  ini  dijelaskan bahwa upaya perubahan kondisi ini, selain perlu intervensi yang menyasar pada aspek modal non  manusia  dan  sosialnya  seperti  modal  ekonomi;  lingkungan;  teknologi;  dan  fisik  juga memerlukan  intervensi  yang  menyasar  pada  perubahan  aspek  modal  manusia  dan  sosialnya seperti  faktor predisposisi;  faktor perilaku dan gaya  hidup;  faktor penguat; dan  faktor sosial spiritual kelompok sasaran. Hal ini didasarkan pada konseptual teori kualitas hidup komunitas sasaran (Adi, 2013 & Green, 1991) bahwa kualitas hidup komunitas sasaran saat ini ( existing condition ) yang tidak diharapkan didorong oleh adanya faktor-faktor penyebab masalah dari internal maupun eksternal komunitas sasaran.
Adi  (2013)  juga  menjelaskan  bahwa  komunitas  miskin  memiliki  keterbatasan  dalam kepemilikan  sumber  daya  dari  internal  seperti  keterampilan,  pengetahuan,  modal  finansial, maupun sumberdaya ekternal seperti jejaring dan akses untuk menjangkau pasar (Adi, 2013). Terkait  dengan  keterbatasan  akses  Waldfogel,  Craigie,  &  Gunn  (2010)  bahwa  program kesejahteraan  sosial  didesain  untuk  mempromosikan  jaminan  ekonomi  melalui  upaya perlindungan individu dari risiko yang mungkin menghambat mereka dari sistem pasar. Untuk itu,  perlu  adanya  upaya  untuk  mendorong  pelaku-pelaku  bisnis  kecil  yang  diinisiasi  dan digerakkan  oleh  masyarakat  kelompok  bawah/miskin  melalui microenterprise seperti  yang diungkapkan oleh Midgley (2014, p.139), dimana microenterprises (usaha mikro) merupakan usaha skala kecil yang dikelola oleh masyarakat miskin yang berbeda dari usaha/bisnis lainnya.
Usaha  mereka  ini  dapat  didukung  oleh  organisasi  donor,  organisasi  berbasis  keagamaan, organisasi  non-pemerintah,  perusahaan  korporasi,  dan  lembaga  pemerintah  yang  dapat menyediakan  arahan  teknis  dan  pinjaman  modal  untuk  memulai  usaha,  bahkan  seringkali dengan  menggunakan  skema  suku  bunga  preferensial,  pinjaman  tersebut  disediakan  dalam rangka untuk investasi usaha mikro yang seringkali dikenal sebagai ‘kredit mikro’, ‘keuangan mikro’,  atau  ‘pinjaman  mikro’.  Upaya  ini  kemudian  akan  menjadikan  investasi  sosial  yang memungkinkan  terbukanya  peluang  bagi  masyarakat  miskin  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan. Peluang ini yang diciptakan oleh pihak eksternal dari komunitas sasaran, seperti pemerintah; organisasi non-pemerintah; korporasi.
Lebih lanjut, hasil kajian Sengupta (2013) mendeskripsikan bahwa pengelolaan potensi tersebut  perlu  dikelola  organisasi  keuangan  mikro  sebagai  alat  untuk  mengoneksikan kelompok  miskin  terhadap  perspektif  yang  lebih  positif  daripada  hanya  sekedar  fokus  pada penganggaran dana  yang  besar.  Sedangkan Hulme &  Arrun (2009) berpandangan  mengenai praktik  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah  dilakukan,  dan  banyak  praktik  kontemporer didasarkan pada konseptualisasi materialis sempit yang tugas pengurangan kemiskinan dilihat sebagai  memastikan  bahwa  rumah  tangga  memenuhi  kebutuhan  minimum  material  atau fisiologis  (hal.79)  yang  selanjutnya  perspektif  ini  juga  membawa  mereka  untuk  menangkap akses  pemenuhan  kebutuhan  ini  dari  sistem  eksternal  melalui  kredit  mikro,  sehingga  posisi individu/komunitas yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan mereka dan akan menjadi tidak miskin.
Dari  konsep-konsep  tersebut  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  suatu  program penanggulangan kemiskinan melalui program kredit mikro, semestinya tidak hanya diukur dari kondisi sedikit atau banyaknya masalah ketidaklancaran dalam pengembalian dana, tetapi juga aspek  yang  lebih  luas  lagi  dalam  pemberdayaan  penerima  bantuan  untuk  berperan  dalam pembangunan.  Hashemi  et.al  (1996)  in  Kabeer  (2009,  p  111),  menggambarkan  beberapa indikator pemberdayaan:
(i) Peningkatan kontribusi kelompok perempuan dalam aspek ekonomi;
(ii) Mobilitas kelompok miskin untuk mulai masuk dalam domain publik;
(iii) Kemampuan mereka dalam pembelanjaan skala kecil dan besar;
(iv) Kepemilikan atas asset produktif, termasuk rumah atau pekarangan dan tabungan;
(v) Keterlibatan  dalam  pengambilan  keputusan  utama,  seperti  pembelian  tanah,  atau ternak untuk tujuan mendapatkan penghasilan;
(vi) Kebebasan  dari  dominasi  keluarga,  termasuk  kemampuan  untuk  membuat  pilihan mengenai  bagaimana  uang  mereka  digunakan,  kemampuan  untuk  mengunjungi
rumah  kelahiran  mereka  saat  diinginkan  dan  pendapat  dalam  keputusan  yang berkaitan  dengan  penjualan  perhiasan  atau  tanah  mereka  atau  untuk  mengambil pekerjaan di luar;
(vii) Kesadaran politik seperti pengetahuan tentang tokoh-tokoh nasional dan politik dan hukum tentang pewarisan dan partisipasi dalam kegiatan di lingkungan sosial.
Pada  umumnya,  program  yang  digagas  pemerintah  melalui  KJK  PEMK  ini  terkait dengan tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri dengan mendefinisikan suatu masalah atau kualitas hidup komunitas miskin tidak mampu mencapai kesejahteraannya karena keterbatasan modal  finansial.  Kirst-Ashman  &  Karen  (2010)  mengartikan  pemberdayaan  sebagai peningkatan,  penekanan,  pengembangan,  pemeliharaan  kekuatan  dan  atribut  positif. Pemberdayaan  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kekuatan  individu,  kelompok, keluarga  dan  komunitas  dan  mengontrol  nasib  mereka  sendiri.  Pengertian  tersebut  sejalan dengan  Payne dalam Adi (2013, p. 205-212) menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah menolong klien (kelompok yang tidak beruntung) untuk memperoleh kekuatan atau daya untuk menentukan keputusan dan  bertindak sesuai dengan pilihannya dengan cara  meminimalisasi halangan/hambatan  sosial  dan  personal  untuk  menggunakan  kekuatan  yang  ada,  dengan meningkatkan  kapasitas  dan  kepercayaan  diri  untuk  menggunakan  daya  dan  dengan mentransfer daya dari lingkungan ke klien.
Untuk  itu,  upaya  pemberdayaan  masyarakat  perlu  mempertimbangkan  bagaimana kualitas  hidup  suatu  masyarakat  tersebut  dapat  ditingkatkan,  bagaimana  masyarakat  yang miskin karena keterbatasan modal finansial ketika diberikan intervensi akan menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan melalui  kredit  mikro  yang  hanya  diupayakan  dengan  pemberian  akses  permodalan  atau peningkatan  modal  finansial  saja,  sudah  banyak  terbukti  melalui  beragam  penelitian  terkait yang sudah menghasilkan kajian atas implementasi program pemerintah. Penelitian yang telah dihasilkan  oleh  Sugiana  (2012)  menyebutkan  bahwa  pada  program  pengembangan  usaha KUBE di salah satu wilayah di Kota Administrasi Jakarta Selatan menemui kendala banyaknya kemacetan  usaha  yang  dijalankan  oleh  para  penerima  manfaat  karena  minimnya  proses pendampingan. Proses pendampingan tersebut seharusnya dioptimalkan untuk mengembangkan  keterampilan  serta  meningkatkan  mental  berwirausaha  para  penerima manfaat yang belum terbiasa untuk melakukan usaha.
Sedangkan  Widayati  (2013)  yang  juga  mengkaji  tentang  program  penanggulangan kemiskinan  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  melalui  PNPM  Mandiri  di  salah  satu Desa  di  Kabupaten  Semarang,  membuktikan  bahwa  program  dana  bergulir  yang  diberikan
terhadap  komunitas  miskin  belum  mampu  meningkatkan  produktifitas  usaha  dan  perubahan kondisi  ekonomi  penerima  manfaatnya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  selama  program dilaksanakan, penerima manfaat tidak diberikan pendampingan usaha untuk mengembangkan keterampilan  mereka.  Green  &  Haines  (2012)  juga  mengungkapkan  hal  yang  sejalan  yaitu bahwa untuk memberdayakan suatu masyarakat harus dilihat seluruh modal yang dibangunnya dan mencakup modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal lingkungan, modal politik, dan  modal  budaya.  Konsep  ini  membangun  perspektif  bahwa  program  pengentasan/ pengurangan  kemiskinan  pada  masyarakat  miskin  seharusnya  tidak  hanya  dilihat  pada perspektif satu arah, yaitu masyarakat miskin - kurangnya modal finansial - akses ke sumber daya keuangan - komunitas non miskin, tetapi juga harus memberdayakan semua aspek mereka untuk memberdayakan diri mereka sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan.
Adi (2013) menjelaskan bahwa suatu kualitas hidup komunitas perlu mempertimbangkan beberapa  faktor yang  mencakup  faktor manusia dan sosial;  faktor non-manusia; serta  faktor regulasi, kebijakan dan program yang membentuk kondisi/kualitas hidup yang dirasakan tidak menyenangkan tersebut. Begitupun dalam perubahan kualitas hidup yang diharapkan, faktor- faktor yang menjadi penyebab perlu diatasi serta modal-modal yang ada perlu dimaksimalkan. Untuk  itu,  program  kredit  mikro  sebenarnya  memiliki  rancangan  yang  besar  terhadap perubahan di masyarakat yang bukan hanya mencakup perubahan kepemilikan modal finansial saja  tetapi  juga  perubahan  aspek  kualitas  hidup  masyarakat  miskin  menjadi  lebih  baik.  Hal tersebut  menjadi  penting  karena  komunitas  miskin  memiliki  karakter  yang  beragam  dan kompleks. Pada faktor manusia dan sosial, terdapat empat faktor yang mendorong komunitas memiliki kualitas hidup yang terbentuk sampai saat ini. Faktor pertama yaitu perilaku dan gaya hidup  ( behavioral  and  lifestyle  factors )  yang  didefinisikan  Adi  (2013,  p.309)  sebagai  suatu tindakan dari komunitas sasaran yang merupakan cerminan kemampuan dan keterampilan dari individu-individu di dalamnya.
Kemudian,    faktor  predisposisi  yaitu  sesuatu  yang  muncul  sebelum  ( antecedents ) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang (Adi, 2013, p. 310). Sedangkan reinforcing factor dimunculkan atas berkembangnya suatu perilaku dalam bentuk cara pandang sikap dan kebiasaan dari agen perubahan yang terkait dengan komunitas sasaran tersebut. Faktor penguat di sini merupakan aspek  perilaku  yang  terlihat  ( overt )  ataupun  perilaku  yang  masih  terselubung  ( covert )  (Adi, 2013, p. 312) dan Green & Kreuter (1991) mendefinisikan  bahwa  faktor penguat mencakup imbalan  yang  diterima,  umpan  balik  yang  diterima  oleh  pihak  yang  belajar  dari  pihak  lain melalui  pengadopsian  perilaku,  yang  dapat  mendorong  maupun  menghambat  kelangsungan
perubahan perilaku. Modal  sosial yang dimaksudkan adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan  ( trust )  dan  jaringan  ( networking )  sosial  antar  warga  masyarakat  ataupun kelompok masyarakat (Adi, 2013, p.313).
Selain  mengidentifikasi  faktor  manusia  dan  modal  sosial,  diperlukan  juga  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  lain  seperti  faktor  program  dan  regulasi.  Adi  mendefinisikan yang dimaksud program dan regulasi ini diasumsikan benar-benar terkait ataupun berpengaruh menyebabkan terjadinya kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan saat ini (Adi, 2013, p. 318).  Untuk itu, kerangka konseptual  yang  menjadi dasar pembahasan artikel  ini didasarkan pada model kualitas hidup komunitas sasaran saat ini untuk merefleksikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan program  KJK PEMK (X) dalam menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran. Kerangka konseptual dijelaskan sebagai berikut:
Skema 1.1. Kerangka Konseptual
Sumber: Olahan dari Adi (2013) & Green (1991)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kredit mikro yang dijalankan sebagai program inisiasi pemerintah provinsi yaitu KJK – PEMK. Untuk itu, penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Rubin  &  Babbie  (2008)  pendekatan  kualitatif dimaksudkan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  mendalam  untuk  menghasilkan  makna yang mendalam terhadap pengalaman fakta dari perilaku manusia.
Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif, dimana  diupayakan  penelitian  mampu  mengeksplorasi  dan  mengklarifikasi  mengenai  suatu
fenomena  dan  kenyataan  sosial  dengan  jalan  mendeskripsikan  atau  menggantikan  sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2003, hal. 20). Untuk itu pada penelitian ini berusaha untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan temuan- temuan  atas  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  program  KJK-PEMK  kemudian dieksplorasi dan  diturunkan untuk memetakan  indikator-indikator yang  mampu  menjelaskan lebih terperinci dari temuan yang menarik tersebut.
Dalam  proses  pengumpulan  data  primer,  penelitian  ini  melibatkan  3  pihak  informan dengan cara purposive sampling untuk menggali informasi yang relevan harus menyasar pada kriteria  informan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  rancangan  penelitian  Babbie  (2010,  p.  193) bahwa purposive sampling digunakan ketika peneliti menentukan informan berdasarkan basis pengetahuan  suatu  populasi,  elemen-elemen  di  dalamnya,  serta  tujuan  penelitiannya. yang mencakup Ketua Pengurus KJK-PEMK, Manajemen Keuangan dan Program, Staf Penagihan ( Collector )  di  Lapangan,  serta  representatif  dari    penerima  manfaat.  Penelitian  ini  dirasa mengangkat  isu  yang sensitif  bagi  informan karena ketidakberhasilan program di komunitas (X).

## PEMBAHASAN
Sebagian  besar  wilayah  yaitu  sekitar  60%  area  penerima  program  KJK-PEMK  dinilai tidak  berhasil dilihat dari persentase pengembalian dana  yang  tidak  lancar. KJK-PEMK  (X) ini  sampai  dengan  tahun  2015  terhitung  telah  memperoleh  pencairan  dana  sebesar Rp.1.740.000.000,00  namun  jumlah  pengembalian  dana  hanya  sebesar  Rp.880.691.000,00. Hal  ini  berarti  KJK-PEMK  tercatat  memiliki  jumlah  tunggakan  sebesar  Rp.859.309.000,00 (kurang lebih 50% dari total dana yang dicairkan oleh APBD).
Dari  hasil  pemetaan  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  program  sebagai  refleksi ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas miskin perkotaan melalui kredit mikro disebabkan karena adanya faktor-faktor penyebab yang mencakup faktor manusia dan sosial; faktor non manusia dan sosial; serta faktor regulasi, kebijakan dan program yang terkait KJK PEMK (X).

## Faktor Manusia dan Sosial
Terkait dengan faktor manusia dan sosial, dari hasil pengumpulan data diperoleh kondisi bahwa  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  program  KJK  PEMK  ini  mencakup predisposing  factors,  behavior  and  lifestyle  factors,  social  and  spiritual  factors,  and reinforcing factors.

## (i) Faktor Predisposisi ( Predisposing Factors)
Beberapa faktor yang ditemui dari anggota KJK. Faktor tersebut antara lain, adanya nilai yang ditanamkan oleh penerima manfaat bahwa dana pinjaman sebagai dana pemerintah yang tidak  prioritas  untuk  dikembalikan  dan  pemanfaat  tidak  memiliki  pengetahuan  untuk menjalankan usaha sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan:
“Juga bagaimana mindset masyarakat itu. Mereka kan menganggap ini dana DKI, dana pemerintah. Kalau ditagih mereka bilang duit dari pemerintah ini. Apalagi yang di atas begitu korupsinya, kita masyarakat kecil buat bakal makan aja susah masa mau disusahin lagi. Begitu akhirnya.”  (Amr, Pengurus, 18 Juni 2015)
Pengetahuan  juga  merupakan  bagian  penting  dalam  modal  predisposisi  untuk  menunjang keberhasilan  usaha.  Permasalahannya,  anggota  KJK  yang  menunggak  tidak  memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan usaha. Informan mengatakan,
“Biasanya mereka kan sebagian awalnya nggak punya usaha. Ya yang punya usaha juga banyak sih. Tapi ada yang emang belum mulai. Terus waktu  dengar ada program dana ini mereka pada mengajukan mau usaha. Ya bagus sih istilahnya jadi termotivasi gitu ya buat berkembang. Tapi ya gitu mbak , asal nyemplung aja. Nggak tahu bagaimana caranya jualan, (Han, Pengurus, 2 September 2015)
(ii) Faktor Perilaku dan Gaya Hidup ( Behavior and Lifestyle Factors)
Dari  predisposing  factors  yang  ada  pada  penerima  manfaat,  pada  akhirnya  juga membentuk faktor perilaku dan gaya hidup yang tidak menguntungkan. Salah satu faktor yang muncul adalah mereka belum mampu membiasakan diri untuk melakukan konsistensi dalam menjalankan  usaha.  Sebagai  akibatnya,  mereka  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  cicilan dana pinjaman. Hal ini disampaikan oleh informan,
“Saya suka jalan nagih kan , suka lihat liat itu orang kemarin perasaan jualan es begitu kok sekarang udah nggak lagi. Yah begitu mbak.. terus saya suka tanya kenapa nggak jualan lagi bu? Ya paling jawabnya lagi males pak, anaknya lagi rese. Ada lagi jawabnya belum beli bahan.. yah kalau niatnya masih separoh mah nggak nyampe-nyampe ” (Han,
Pengurus, 2 September 2015)
Selain  itu  juga  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  penerima  manfaat  untuk  melakukan usaha  belum  memadai,  sehingga  menjadi  penghambat  bagi  mereka  untuk  dapat  terus menjalankan usaha dengan  lebih  berkesinambungan. Seperti  yang dinyatakan oleh  informan sebagai berikut,
“kalau usaha apa gitu kan kita mesti tahu caranya ya. Cara bikin bakso gimana, cara bikin cilok, ya kan semuanya mesti dipelajarin. Mangkanya kalau asal nyemplung saja usaha dicoba-coba ternyata nggak j alan ya sudah duitnya nggak bisa berputar lagi. Jualannya nggak laku.” (Han, Pengurus, 2 September 2015)

## (iii) Faktor Penguat ( Reinforcing Factors)
Faktor  penguat  yang  membuat  program  kredit  mikro  melalui  KJK  PEMK  ini  adalah termasuk  faktor  yang  dimunculkan  oleh  pengelola  program.  Dari  hasil  pengumpulan  data diketahui  bahwa  pengelola  kurang  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Alhasil,  beberapa tugas  yang  menjadi  permasalahan  krusial  tidak  berjalan.  Misalnya  petugas  tidak  datang melakukan penagihan secara rutin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, “Emang nggak  ada  jadwal  pasti  saya  kelilingnya.  Ya  namanya  kita  punya  kerjaan  lain  ya.”  (Han, Pengurus, 21 September 2015).
Namun  permasalahannya,  hal-hal  mendasar  terkait  dengan  penagihan  pun  terdapat banyak  hambatan  sehingga  mereka  juga  tidak  sampai  pada  fungsinya  untuk    melakukan pembinaan. Hal ini juga ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penagihan “jemput bola” saja belum efektif dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan:
“Susah kayak di ping-pong mbak. Dulu ada kantor, mereka disuruh tiap  bulan ke sana setor  juga  paling  yang  nyetor  berapa  orang.  Orangnya  itu-itu  saja  yang  rajin  (nyetor). Mangkanya saya sama Bu Mil (kasir) yang jadi nambah kerjaan nyamperin satu per satu anggota yang minjem. Itu saja nggak gampang. Dijanjiin besok, didatangi besok, ada saja alesannya kalau nggak ditutup pintunya” (Han, Pengurus, 21 September 2015).
Dari  ungkapan  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  hal  tersebut  menyebabkan pengembalian dana ke UPDB terkendala. Anggota diminta  menyetorkan angsuran ke kantor KJK,  tetapi  mereka  tidak  datang.  Sedangkan  jika  pengelola  program  mendatangi  penerima manfaat maka mereka juga tidak menunjukkan kerjasamanya dengan selalu memberikan janji untuk  membayar  angsuran.  Bahkan  tidak  jarang  saat  petugas  KJK  datang,  mereka  menutup pintu rumahnya.

## (iv) Faktor Sosial dan Spiritual ( Spiritual and Social Factors)
Faktor spiritual dan sosial yang menghambat pengembalian pinjaman juga ditemukan. Faktor-faktornya  antara  lain  pengaruh  lingkungan  yang  dimunculkan  anggota  lain, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  informan,  “kalau  di  sini  mereka  melihat  tetangganya yang  minjam  itu bayar nggak , kalau nggak bayar ya bakal ikutan juga. Kompaknya begitu”
(Han,  Pengurus,  21  September  2015).  Hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan  informasi  yang disampaikan oleh penerima manfaat mereka mengakui bahwa pola tersebut dilakukan karena adanya solidaritas sesama anggota, serta lemahnya sanksi yang diberikan KJK PEMK sehingga mereka  menilai  jika  tidak  mengembalikan  dana  pinjaman  juga  tidak  akan  menjadi  masalah, seperti yang dinyatakan oleh salah satu penerima manfaat sebagai berikut “ya kalau saya mau bayar nih ya, terus si Bu A bilang ‘wah bulan depanan aja yuk Bu.. si bu itu juga nggak bayar nggak diapa-apain.” (N, Penerima Manfaat,  20 September 2015).
Selain  itu,  lemahnya  faktor  spiritual  yang  terkait sebagai  salah  satu  faktor  penyebab program tidak efektif  juga terlihat ketika sebagian  penerima  manfaat  menganggap  jika dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui program kredit mikro ini bukan merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan, karena lebih baik mereka membayar di akhirat daripada membayar di dunia.

## Non-Social and Human Factors
Terkait  dengan  non-human  and  social  factors,  dari  hasil  pengumpulan  data  diperoleh kondisi bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi program KJK PEMK ini mencakup economic/financial factors dan environmental factors .
(i) Economic/Financial Factors
Permasalahan yang terkait dengan faktor ekonomi/finansial dimunculkan dari penerima manfaat  maupun  pengelola  program.  Pada  penerima  manfaat,  salah  seorang  informan mengatakan bahwa anggota KJK  yang  menunggak  lebih  memprioritaskan kebutuhan rumah tangga  dibandingkan  dengan  pengembalian  dana  pinjaman.  Ia  berkata,  “ditagih  ya  pada jawabnya udah habis buat beli makan, sekolah anak. udah nggak ada lagi buat ngangsur” (Han, Pengurus, 21 September 2015).
Selain  itu,  faktor  jenis  usaha  jenis  usaha  juga  menjadi  bagian  penyebab  penunggakan pengembalian  dana  KJK.  Informan  mengatakan,  “biasanya  pedagang  kecil  yang  jualan minuman  buat  anak-anak.  Ada  juga  yang  dagang  keliling.  Itu  biasanya  yang  susah  muterin uangnya, untungnya kan nggak seberapa. Buat kebutuhan sehari-hari saja sudah habis...” (Amr, Ketua, 18 Juni 2015).
Sedangkan pada faktor yang dimunculkan oleh pengelola program, ditemukan informasi bahwa  alokasi  anggaran  KJK  PEMK  banyak  digunakan  untuk  menyewa  kantor  dan  juga membayar honor pengelola program. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, “Itu biaya sewa kantor disana dulu 600 (ribu) sebulan akhirnya sekarang nggak ngontrak lagi… Ya sekarang di sini saja. Orang pengurusnya juga pada bubar, mau ngapain lagi ngontrak kantor”
(Amr, Ketua, 18 Juni 2015). Sedangkan kondisi lain juga membuat beban KJK PEMK yang besar untuk membayar tuntutan honorarium tanpa melihat bagaimana pengelolaan KJK untuk keberhasilan program, sehingga biaya operasional  KJK  yang tinggi tidak  berimbang dengan proses pekerjaannya. Pada akhirnya, KJK menjadi bermasalah dan tidak beroperasi lagi.

## (ii) Environmental Factors
Ada pula  faktor eksternal dari anggota yang tidak bisa dihindari seperti  bencana alam (banjir). Mengenai hal ini, salah seorang informan mengatakan, “ya memang rata-rata karena banjir,  kebakaran  ya  usaha  mereka  ada  yang  masih  bisa  jalan  cuman  nggak  kayak  semula. Kalau  umpamanya  mereka  biasanya  dagang  bisa  macem-macem,  mereka  cuman  dagang sekedar  aja  untuk  nyambung  hidup.  Kalau  istrinya  yang  dagang  biasanya  lakinya  kerja. Kerjanya  rata-rata tukang  panggul  di  pasar  mester  ada  juga  yang  bantu-bantu  parkir.  Kalau pelayan toko aja paling Cuma 50 ribu per hari belum buat makan, terus belum buat anak ya habis sudah. Apalagi kena banjir..”  (Amr, Ketua, 18 Juni 2015).
Selain  faktor  alam,  unsur  eksternal  dari  anggota  juga  bisa  datang  dari  peristiwa  tak terduga  lainnya  seperti  penggusuran.  Informan  mengatakan,  “Apalagi  abis  gusuran  mbak. Anggota  kita  banyakan  dari  kp  pulo.  Situasinya  lagi  panas  kita  juga  nggak  bisa  nagih  kan. Mereka lagi kena banyak provokasi, yang biasa jualan di rumah juga stop usahanya. Jadi serba salah kita mau lanjutin nagih kan..” (Han, Pengurus, 21 September 2015)

## Program, Policy and Regulation Factors

## (i) Permasalahan pada Penerapan Proses Pra-Peluncuran Dana
Proses  pra  peluncuran  dana  KJK  juga  memiliki  permasalahan.  Salah  satunya  adalah proses seleksi yang tidak tepat sasaran. Salah satu informan mengatakan,
“Saya bantuin Pak Amr buat survey ke calon nasabah. Ya dilihat memang harusnya dia miskin, punya usaha. Hanya memang ada kebijaksanaan buat nolong warga yang butuh pinjaman. Kita sodorin brosur, yang kayak brosur kredit motor itu mbak list angsuran.
Terus dia ok mau ngangsur ya udah kita acc .” (Han, Pengurus, 2 September 2015)
Dalam  proses  pra  peluncuran  ini  pun  tidak  ditemukan  adanya  data  bahwa  KJK  memiliki Standar  Prosedur  Operasional  yang  bisa  meminimalisir  permasalahan.  Akibat  sasaran  yang tidak tepat dan tidak adanya SOP yang jelas, pemanfaat pun mempergunakan pinjaman bukan untuk pengembangan usaha kecil menengah. Hal ini dikemukakan oleh informan,
“Ya memang seharusnya syaratnya warga sini, punya KTP sama KK sini, punya usaha kecil, miskin. Tapi ada yang ke sini nangis minta pinjaman buat sekolah anaknya, buat
makan  ya  kalau  ada  uang  (dari  hasil  penagihan)  ya  masa  saya  nggak  kasih  mbak.  Ya namanya perasaan ya, pengen nolong warga… Ya memang sih yang gitu-gitu yang suka bikin macet karena memang uang pinjamannya bukan buat usaha jadi nggak muter tapi buat keperluan yang pasti habis” (Amr, K, 18 Juni 2015).

## (ii) Permasalahan pada Pengelolaan Dana
Data mengenai proses evaluasi juga tidak ditemukan. Sebagai hasilnya, roda organisasi berjalan begitu saja tanpa ada rambu-rambu yang jelas. Bahkan dana hasil pengembalian pun digulirkan  tanpa  prosedur  yang  jelas.  Informan  mengatakan,  “Itu  mbak,  kalau  hasil  setoran anggota ya biar sedikit kalau ada yang perlu ya kita pinjemin lagi ke anggota yang lain.” (Han, Pengurus,  21  September  2015).  Selain  itu,  ada  pulan  informan  yang  mengatakan,    “Kalau penagihan, kalau mereka sadar mereka datang. Sedikit-sedikit dari hasil tagihan orang-orang yang  masih  inget  ya  saya  kumpulkan  untuk  memberikan  bantuan,  kadang-kadang  kasian banget gitu kan di masyarakat kita minta tolong 200-300 ribu. Jadi hasil tagihan itu ya digulirin lagi. Jadi nggak kesetor-setor ke UPDBnya.” (Amr, Ketua, 18 Juni 2015)

## (iii) Tidak Adanya Upaya Pembinaan Usaha Penerima Manfaat
Program  KJK  PEMK  yang  menyasar  pada  komunitas  miskin  hanya  berfokus  pada pemberian dana melalui kredit mikro tetapi tidak mengupayakan perbaikan pada aspek yang lain  melalui  pembinaan  penerima  manfaat.  Hal  ini  mengakibatkan  penerima  manfaat  yang sebelumnya  belum  pernah  memiliki  keterampilan  dan  tekad  yang  besar  dalam  menjalankan usaha  pada  akhirnya  sulit  untuk  terus  mempertahankan  usahanya.  Salah  seorang  informan menjelaskan,
“ Nggak ada sih mbak. Nggak ada programnya (pembinaan). Setelah mereka dapat dana ya mereka jalan sendiri aja. Yang penting buat kita keberhasilan programnya ya dilihat dari kelancaran bayar setorannya. Emang ya itu yang saya bilang, orang niatnya masih separoh terus nyemplung aja coba-coba usaha. Nggak belajar dulu, kitanya juga nggak ada program pembinaan” (Han, Pengurus, 21 September 2015).
Selain itu,  komunitas yang menjadi penerima manfaat juga tidak memperoleh program- program  lain  baik  dari  pemerintah  maupun  lembaga  non-pemerintah  yang  mendukung peningkatan kompetensi mereka dalam melakukan microenterprise . Namun, program-program yang  selama  ini  diperoleh  mereka  hanya  mencakup  program-program  bantuan  sosial  saja ketika ada musibah atau saat masa kampanye pemilihan umum. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh  salah  seorang  penerima  manfaat,  “ nggak ada  (program),  selama  saya  di  sini  udah  20
tahunan ya cuma sekali dapet ini modal buat usaha nanti disuruh balikinnya nyicil. Pelatihan nggak ada.  Paling  ya  kalau  lagi  banjir  atau  lagi  musim  pemilu  pada  ngasih  bantuan.”  (Ir, Penerima manfaat 18 September 2015).
Studi  ini  menekankan  pada  kebijakan  dan  program  sosial  untuk  menanggulangi kemiskinan, ternyata memiliki urgensi permasalahan terkait belum efektifnya program tersebut dalam mencapai tujuannya, dengan mengacu pada indikator kelancaran dana bergulir. Alokasi dana  yang  besar  nyatayanya  belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  para  penerima manfaat yang dibuktikan adanya kendala pengembalian dana yang cukup besar. Program kredit mikro seperti yang dinyatakan oleh Matin & Hulme (2009) sebenarnya menjadi harapan untuk individu/komunitas  yang  selama  ini  berada  pada  tingkat  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang rendah atau di bawah garis kemiskinan sehingga ketika mereka diberikan ‘intervensi’ melalui akses pemberian modal untuk membuka kesempatan masuk ke dalam pasar ekonomi dengan menjadi  pelaku microenterprise ,  maka  lama  kelamaan  diharapkan  akan  terjadi  perubahan kondisi kesejahteraannya.
Program kredit mikro yang dikembangkan merupakan sebuah upaya yang besar dari pemerintah  dengan  alokasi  dana  yang  besar  untuk  menyasar  komunitas  miskin  perkotaan dirancang  untuk  memberi  peluang  bagi  mereka  dapat  terlibat  dan  berperan  di  pasar.  Peran masyarakat  miskin  yang  menjadi  penerima  manfaat  program  PEMK  ini  diharapkan  dapat melaksanakan microenterprise ,  yang  sejalan  dengan  pemikiran  Midgley  (2014)  bahwa microenterprise merupakan  usaha  kecil  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  miskin  dengan adanya  dukungan-dukungan  dari  pemerintah  maupun  lembaga  non-pemerintah  sehingga nantinya  dapat  berperan  secara  aktif  dalam  pembangunan.  Namun  dalam  konteks  ini  perlu dilihat  lebih  jauh  bahwa  ketika  suatu  permasalahan  yang  sangat  mendasar  yaitu  adanya ketidakmampuan  ( inability) dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  karena  kurangnya  sumber daya dan keterbatasan akses atau peluang dalam pasar juga perlu dipertimbangkan aspek yang lainnya yang terkait bukan hanya ‘modal finansial’nya saja melalui pemberian program kredit mikro.
Akan tetapi, keberhasilan suatu program kredit mikro yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat  miskin  perlu  ditunjang  pada  upaya  pemberdayaan  yang  menyeluruh  pada komunitas  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Green  &  Haines  (2012)  &  Adi  (2013)  dimana kualitas hidup suatu komunitas perlu dilihat cakupan pada peningkatan modal manusia (human capital ), modal social  ( social capital ), modal finansial ( financial capital), modal lingkungan ( environmental capital ), modal politis ( political capital ), dan modal kultur  ( cultural capital ). Begitu  juga  dengan  usaha  dalam  memberdayakan  komunitas  untuk  mencapai  perbaikan
kualitas  hidup  (meningkatnya  kesejahteraan)  perlu  melakukan  perubahan  pada  aspek-aspek tersebut.
Kondisi  kualitas  hidup  komunitas  di  wilayah  (X)  sebelum  diberikan  intervensi (program mikro kredit melalui KJK PEMK) adalah kondisi belum sejahtera karena terbatasnya kemampuan komunitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ketika ditarik ke awal untuk melihat faktor-faktor yang membentuk kualitas hidup tersebut adalah mencakup faktor  manusia  dan  sosial  ( human  and  social  factors), faktor  non-manusia  dan  sosial (non- human and social factors), dan faktor program dan kebijakan terkait ( regulation, policy, and program policy factors) . Permasalahan ketidakberhasilan program kredit  mikro KJK PEMK ini  dapat  dikaitkan  dengan  alur  kualitas  hidup  komunitas,  maka  ketika  pemerintah mengupayakan  program  kredit  mikro  bagi  komunitas  tersebut  nyatanya  hanya  memberikan perubahan  pada  aspek  faktor  finansial/ekonomi  ( economic/financial  factors) yaitu meningkatkan akses permodalan.
Namun peluang modal tersebut tidak mampu dikelola secara optimal dalam prosesnya yaitu  dengan  tidak  dibarengi  dengan  upaya  perubahan  dalam  faktor  manusia  dan  sosialnya yang mencakup faktor predisposisi, faktor perilaku dan gaya hidup, faktor penguat, dan faktor sosialnya.  Selain  itu,  ketidakberhasilan  program  ini  juga  disebabkan  karena  adanya inkonsistensi  penerapan  aturan  pada  kebijakan  dan  program  yang  diupayakan  pelaksana program.  Selain  itu,  pada  implementasi  program  ini  juga  terlihat  bahwa  kondisi  faktor lingkungan  ( environmental  factors )  yang  belum  teratasi  yaitu  permasalahan  banjir  dan penggusuran serta faktor regulasi dan program yang ada di komunitas sasaran program justru menjadi penghambat dalam keberhasilan implementasi program untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas miskin menjadi lebih sejahtera.

## KESIMPULAN
Artikel  ini  mengemukakan  bahwa peningkatan kesejahteraan pada komunitas  miskin tidak  hanya  perlu  untuk  menfokuskan  pada  peningkatan  aspek  finansial/ekonomi  saja  tetapi juga perbaikan aspek-aspek lain yang lebih menyasar pada manusia dan sosialnya. Untuk itu, implementasi program kredit mikro perlu disinergikan dengan program pengembangan sosial yang lain dalam tujuan untuk mengubah aspek modal manusia dan sosialnya yang mencakup perubahan  nilai,  pengetahuan,  keyakinan,  dan  pandangan  komunitas  ( predisposing  factors ), mengubah  kebiasaan  dan  perilaku  komunitas  ( behavior  and  life  style  factors ),  mengubah kepercayaan ( trust) dan jaringan sosial ( social network) di lingkup internal maupun eksternal komunitas  ( social  and  spiritual  factors ),  serta  mengubah  faktor-faktor  penguat  seperti
kapabilitas petugas KJK PEMK, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang menjadi pihak terkait dalam  komunitas.  Selain  itu,  juga  perlu  adanya  perubahan  yang  mendasar  pada  konsistensi implementasi  program  dan  kebijakan,  baik  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah,  lembaga  non- pemerintah, maupun komunitas pendukung yang kemudian dapat berjalan sinergis untuk lebih memberdayakan  komunitas  miskin  sehingga  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  yang  lebih konstan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan  ekonomi  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  ekonomi  tetapi  juga  memerlukan peningkatan kapasitas manusia dan sosialnya, mencakup peningkatan kesadaran atas masalah dan potensi diri, peningkatan keterampilan mengelola keuangan dan usaha mikro, peningkatan komunikasi,  serta  didukung  dengan  adanya  penguatan  aturan  dan  kebijakan  yang terimplementasi secara konsisten dari agen pemerintah sampai agen pelaksana di tingkat lokal. Artikel ini masih perlu dikembangkan dalam kaitan peran pelaksana di level komunitas untuk bisa  mendukung  perubahan  pada  aspek-aspek  yang  memungkinkan  menstimulus  perubahan kualitas hidup komunitas sasaran, terutama pada modal manusia dan sosialnya. Selain itu, perlu juga  dikembangkan  kajian  mengenai  formulasi  kebijakan  yang  didasarkan  dari  karakteristik komunitas sasaran yang memiliki masalah dan potensi yang bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2013). Intervensi  Komunitas:  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Edisi Revisi 2012. Jakarta: Rajawali.
Babbie,  E.  (2010). The  Practice  of  Social  Research .  13 th edition.  Australia:  Wadsworth Cengage Learning.
Brook,  R.  M.,  Hillyer,  K.  J.,  &  Bhuvaneshwari,  G.  (2008).  Microfinance  for  community development,  poverty  alleviation  and  natural resource  management  in  peri-urban Hubli-Dharwad, India. Environment and Urbanization , 20 (1), 149– 163. https://doi.org/10.1177/0956247808089153
Bryman, Alan. (2008). Social Reseacrh Method . New York: Oxford University Press.
Green,  L.  W.,  Kreuter,  M.W.  (1991). Health  Promotion  Planning :  An  Educational  and Environmental Approach. USA: Mayfield Publishing Company.
Green,  G.P.,  &  Haines,  A.  (2012). Asset  Building  and  Community  Development .  3rd  ed. London: SAGE Publication, Inc.
Faisal, Sanaipah. (2003). Format-Format Penelitian Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hulme, D. Arrun, T. (2009). Microfinance : A Reader. London: Routledge.
Kabeer,  N (2009). Women's  economic  empowerment:  key  issues  and  policy  options. Sida Policy  (SIDA51910en).  Swedish  International  Development  Cooperation  Agency (SIDA), Stockholm.
Kirst-Ashman,  K.  K..  (2010). Introduction  to  social  work  and  social  welfare .  Australia: Brooks/Cole.
Midgley, J. (2014). Social Development: Theory and Practice . London: Sage Publication.
Rubin,  Allen  &  Babbie,  Earl  R.  (2008). Research  Methods  for  Social  Work. 6 th Ed.  USA: Thomson Brooks/Cole.
Sakethi. (2010). P PMK: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: PT Mirah
Sakethi.ww.beritajakarta.com/download/ppmk_ver_ind.pdf  (Diakses  pada  29 Desember 2017)
Sengupta,  N.  (2013).  Poor  Women’s  Empowerment:  The  Discursive  Space  of Microfinance. Indian Journal of Gender Studies , 20 (2), 279– 304. https://doi.org/10.1177/0971521513482220
Sugiana  (2012). Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Program  Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan . Tesis. Universitas Indonesia.
UPDB DKI Jakarta (April, 2015). Laporan Dana Bergulir DKI Jakarta . Tidak dipublikasikan.
Waldfogel, J. Craigie., T., Gunn, J.B. (2010).  F ragile Families and Child Wellbeing. Future
Child. 2010 Fall; 20(2): 87–112. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3074431/ (Diakses pada 15 Februari 2019)
Widayati,  S.  (2013). Pemberdayaan  Ekonomi  Melalui  Dana  Bergulir  PNPM  Mandiri  bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Inkoma, Vol. 24, No. 1 (2013).
http://jurnal.undaris.ac.id/index.php/jurnal/article/view/20 (Diakses pada 12 Januari 2019)
Wulan,  Y.C.,  Ati,  N.U.,  &  Widodo,  R.P.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  melalui  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jurnal Respon Publik, 13 (4), 104-109. http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3596/3233
Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam Pembangunan. Jurnal  Analisa Sosiologi , 3 (1), 70-90. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/viewFile/17450/13938