## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terahadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah Pada  DPPKAD.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  analisis  regresi  linier sederhana  yaitu  dengan  rumus  Y  =  a  +  Bx menggunakan  SPSS  Versi  21.  Adapun  metode dalam  penentuan  t  table  menggunakan  ketentuan tingkat signifikan 5% df dengan df = n-k.
Penelitian ini dilaksanakan pada DPPKAD Kota Palopo. Variabel independen adalah Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran. sedangkan  variabel  dependen  adalah  Kinerja Aparat  Pemerintah  Daerah.  Data  dalam  penelitian ini  merupakan  data  primer  dengan  menyebarkan kuesioner.
Secara parsial, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  .  hasil uji  t  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel independen  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparat pemerintah  daerah. Hal ini dapat dilihat  pada  nilai signifikansi  sebesar  t  hitung  (4.041)  >  t  table (1,860)  dan  signifikansi  penelitian  lebih  kecil  dari 0,05 (0,819>0,05).
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran,
Kinerja Aparat Pemerintah

## Daerah

## PENDAHULUAN
Sebagai  organisasi  sektor  publik, pemerintah  daerah  dituntut  agar  memiliki kinerja  yang  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat,  dan  mendorong  pemerintah untuk  senantiasa  tanggap  akan  tuntutan lingkungannya, dengan upaya memberikan
pelayanan  terbaik  secara  transparan  dan berkualitas  serta  pembagian  tugas,  Kinerja instansi pemerintah banyak mendapat sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode.
Partisipasi dalam penyusunan anggaran  menciptakan  kesempatan  pada bawahan  untuk  terlibat  dan  mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam peningkatan  komitmen  terdapat  upaya  yang sungguh-sungguh  untuk  melaksanakan  dan mendapat target anggaran yang telah disepakati bersama.
Sesuai  dengan  PP  nomor  71  Tahun 2010,  Penerapan  SAP  berbasis  akrual  dapat dilaksanakan  secara  bertahap.  Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual  paling  lambat  Tahun  anggaran  2015. Selain  mengatur  SAP  berbasis  akrual    PP nomor  71  tahun  2010  juga  mengatur  juga mengatur  SAP  berbasis  kas  menuju  Akrual yang  saat  ini  masih  digunakan  oleh  seluruh entitas.
Proses  penganggaran  daerah  diatur dalam  Kepmendagri  Nomor  13  tahun  2006. Regulasi tersebut menjelaskan tentang

## PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo)

## Suhardi M Anwar¹ Sumiati²
No. HP 081343513111¹
pedoman  dalam  ran  cangan  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan  oleh  tim  anggaran  eksekutif bersama-sama  unit  organisasi  perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja  dimuat  dalam  suatu  dokumen  yang disebut  Rancangan  Anggaran  Satuan  Kerja (RASK).  RASK  memuat  standar  analisis belanja,  tolak  ukur  kinerja  dan  standar  biaya sebagai  instrumen  pokok  dalam  anggaran kinerja.
Anggaran  pada  sektor  pemerintahan terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah alokasi  dana  di  setiap  program  dan  aktivitas, pada  anggaran  sektor  publik  anggaran  yang telah  disusun  dipublikasikan  kepada  rakyat, dimana  anggaran  dari  sektor  publik  berasal dari  pajak,  retribusi,  laba  perusahaan  milik daerah  atau  negara,  pinjaman  pemerintah berupa  utang  luar  negri  dan  obligasi. Sedangkan  dalam  sektor  swasta  anggaran yang  telah  disusun  tidak  akan  dipublikasikan kepada  rakyat  karena  anggaran  tersebut bersifat  rahasia.  Dana  anggaran  dari  sektor swasta  berasal  dari  modal  sendiri,  laba ditahan,  aktiva,  dan  pembiayaan  eksternal yang meliputi: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  kinerja  adalah  komitmen organisasi,  budaya  organisasi,  akuntabilitas, kepuasan kerja dan kepemimpinan. Komitmen  organisasi  adalah  komitmen  yang diciptakan  oleh  semua  komponen-komponen individual  dalam  menjalankan  operasional organisasi. Tinggi rendahnya komitmen
pegawai  terhadap  organisasi  tempat  mereka bekerja sangat menentukan untuk pencapaian dalam oraganisasi.
Masalah-masalah yang berkaitan dengan  hubungan  partisipasi  penyusunan anggaran  dan  kinerja  manajerial  aparatur pemerintah merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, buktiempiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulia  (2008) yang  melakukan  penelitian  pada  SKPD pemerintahan  kota  Padang.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  partisipasi penganggaran  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sedangkan  budaya  organisasi  dan  komitmen organisasi  tidak  mempengaruhi  hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat.
Namun,  berbeda  denga  penelitian yang  dilakukan  oleh  Milani  (1975)  dalam Mediaty (2010), melakukan penelitian terhadap  proses  penyusunan  anggaran  pada sebuah  perusahaan  besar  yang  berskala internasional di mana hasil penelitian tersebut adalah  ditemukannya  hubungan  yang  tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.
Adapun  hasil  penelitian  Sumarno (2005)  juga  menyebutkan  bahwa  terdapat pengaruh  dan  hubungan  negatif  yang  kuat antara  partisipasi  penyusunan  anggaran dengan kinerja manajerial. Hasil tersebut tidak konsisten  dengan  hasil  penelitian  Nor  (2007) menyebutkan adanya pengaruh positif signifikan  antara  partisipasi  penyusunan
anggaran  dengan  kinerja  manajerial  pada sektor publik.
Penelitian  yang  dilakukan  Siskawati (2004)  mendapat  hasil  bahwa  partisipsi penyusunan  anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja Pemerintah daerah. Selanjutnya (Sardjito,  2007) melakukan penelitian tentang partisipasi  penyusunan  anggaran  dengan kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  dan menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  partisipasi  penyusunan anggaran  dengan  kinerja  aparat  pemerintah daerah,  dan  menyebutkan  bahwa  semakin tinggi  partisipasi  anggaran  maka  semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  dilaksanakan  pada DPPKAD  Kota  Palopo.  Jenis  data  yang digunakan yaitu data kuantitatif. data kuantitatif  dan  sumber  data  yang  digunakan yaitu  primer  yang  diperoleh  dari  hasil observasi, wawancara, dan kuesioner dengan pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan proses  penyusunan  anggaran  di  DPPKAD Kota  Palopo.  Populasi  pada  penelitian  ini adalah  Aparatur  Pemerintah/  Pegawai  yang terlibat  dalam  penelitian  penyusunan  APBD, yang  hanya  berjumlah  10  orang  pegawai yang berpartisipasi. Sehingga populasi dalam penelitian  ini  sekaligus  merupakan  sampel penelitian.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis regresi
sederhana.  Penulis  mengemukakan  rumus analisis regresi sederhana sebagai berikut:
Y = a + bX Keterangan:
Y =  Kinerja Aparatur Pemerintah a =  Konstanta b =  Koefisien Regresi
X =  Partisipasi Penyusunan Anggaran

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan

## Kinerja pegawai DPPKAD
Hasil  wawancara  terhadap  kepala bidang  anggaran  di  lokasi  penelitian  tentang kinerja instansi pemerintah Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  dan Aset  Daerah  menyatakan  bahwa  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (LAKIP)  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  DaerahTahun  2013 merupakan  bentuk  pertanggung  jawaban pelaksanaan  kegiatan  selama  kurun  waktu Januari  sampai  Desember  2013.  LAKIP  ini dimaksudkan  untuk  menindaklanjuti  Instruksi Presidan  RI  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.  Mengacu  pada  rencana  strategi  2008- 2013  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
a.  Sasaran  strategi  Dinas  pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah adalah:
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat
 Meningkatnya pelayanan
 Keterlibatan masyarakat dan stekholder dalam peningkatan sumber-sumber  pendapatan  asli daerah
 Terjaganya  kualitas  sistim  dan manajemen  pengelolaan  kuanagan aset daerah
 Meningkatnya
pemanfaatan
informasi  pelaporan  pendapatan, keuangan dan aset daerah. b.  Indikator kinerja utana Dinas
Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2013 adalah:
 Konstribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,50%  Realisasi pelaksanaan APBD
sebesar 100%
 Penyediaan  sistim  dan  Manajemen Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 41 SKPD
 Pemanfaatan informasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 15 kali
2.  Mengacu  pada  realisasi  indikator  kinerja utama  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pada  realisasi  kinerja  Tahun  anggaran 2013, dapat disampaikan bahwa:
a.  Pencapaian Dinas Pendapatan,
pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  yang  berhubungan  dengan persentase  konstribusi  pendapatan asli  daerah  terhadap  pendapatan daerah  (IKU  1)  adalah  sebesar  114%
artinya Dinas Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah  melampaui  target  yang  telah ditetapkan. b.  Pencapaian Dinas sumber pendapatan,  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah  yang  berhubungan dengan persentase realisasi
pelaksanaan  APBD  Indikator  kinerja utama (IKU 2) adalah sebesar 96,82% artinya
Dinas Pendapatan, pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  belum  berhasil  mencapai target yang telah ditetapkan.
c.  Pencapaian Dinas Pendapatan, pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  yang  berhubungan  dengan penilaian  Laporan  Keuangan  SKPD terhadap  Entitas  pelaporan  (IKU  3) adalah  wajar  tanpa  pengecualian (WTP), yang artinya Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  berhasil  memenuhi target yang telah ditetapkan
d.  Pencapaian dinas Pendapatan, Pengelolaan  keuangan dan Aset Daerah  yang  berhubungan  dengan penyediaan sistem informasi
manajemen keuangan dan aset daerah  yang  telah  digunakan  (IKU  4) adalah  sebesar  90,24%  yang  artinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  belum dapat  merealisasikan  target  yang ditetapkan. e.  Pencapaian Dinas Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah  yang  berhubungan  dengan
pemanfaatan  informasi  pengelolaan keuangan  dan  Aset  Daerah  (IKU  5) adalah sebanyak 77,33% yang artinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  belum dapat  mencapai  target  yang  telah ditetapkan 3.  Mengacu  pada  realisasi  sasaran  strategi
Dinas pendapatan, Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerahberdasarkan pada  realisasi  kinerja  tahun    anggaran 2013, dapat disampaikan bahwa: a.  Pencapaian Dinas
sumber
Pendapatan,  Pengelolaan  keuangan dan  Aset  Daerah  yang  berhubungan dengan sasaran
strategi 1
(meningkatnya  kualitas  sumber  daya informasi  pelaporan  dapat  diakses masyarakat  dan  stekholder  dengan membandingkan antara jumlah layanan informasi yang dapat digunakan dengan penggunaan layanan  informasi  dimaksud  dengan total pencapaian adalah sebesar 73,33% yang artinya
Dinas Pendapatan,  pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  belum  berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strateginya.
4.  Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan  bahwa  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara  umum  dapat  secara  optimal memenuhi target kinerja yang ada dalam indikator  kinerja  utama  atau  hanya sebesar  94,59%  dan  pada  pencapaian
sasaran  strategi  yang  terdapat  dalam dokumen  rencana  strategi  2008-2013, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  hanya sebesar  96,31%.  Meskipun  demikian, dari  hasil  evaluasi  pengukuran  kinerja yang  memuat  perbandingan  antara  hasil kerja  aktual  dengan  tujuan/  sasaran kinerja, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan  kinerja  Dinas  pendapatan, pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah untuk pencapaian indikator kinerja utama 86%-100%  maupun  dalam  pencapaian target  sasaran  strategis  berada  pada skala  ukur  antara  86%-100%  atau dengan  kriteria  sangat  baik  atau  sangat berhasil
5.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  program  atau  kegiatan selama tahun 2013 adalah:
a.  Ketersediaan  sumber  daya  manusia aparat  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  teknis  (akuntansi)  masi sangat terbatas.
b.  Forum  pelaksanaan  koordinasi  dan konsultasi  antar  SKPD  dan  lintas instansi  belum  dilaksanakan  secara rutin dan berkala.
c.  Aturan  hukum  yang  belum  lengkap, termasuk didalamnya pedoman pelaksanaan  pengelolaan  pendapatan keuangan,  dan  aset  daerah  sebagai turunan  dari  aturan  perundangan diatasnya.
6.  Berkenaan  dengan  kendala  tersebut  di atas,  strategi  yang  diambil  oleh  Dinas
Pendapatan, Keunagan dan Aset Daerah adalah:
a.  Penambahan  sumberdaya  manusia aparat  melalui  pemenuhan  kebutuhan personil yang memiliki keahlian tertentu
b.  Peningkatan kerja sama dengan SKPD  dan  instansi  vertikal  (Kota Palopo.  Provinsi,  dan  Kementrian terkait)  dalam  pelaksanaan  program/ kegiatan.
c.  Penyediaan  tata  aturan  yang  terkait pelaksanaan secara teknis pada Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah.
secara  umum  belum  dapat  secara optimal  memenuhi  target  kinerja  yang  ada dalam  Indikatot  Kinerja  Utama  atau  hanya sebesar  94,59%  dan  pada  pencapaian sasaran  strategis  yang  terdapat  dalam dokumen rencana strategis 2008-2013, Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah hanya sebesar 96,31%.
Meskipun  demikian,  dari  hasil  evaluasi pengukuran kinerja yang memuat perbandingan  antara  hasil  kerja  aktual dengan  tujuan/sasaran  kinerja,  maka  tingkat keberhasilan  pelaksanakan  kinerja  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah untuk pencapaian indikator kerja utama 86%-100% maupun dalam hal pencapaian  target  sasaran  strategi  berada pada  skala  ukur  antara  86%-100%  atau dengan  kriteria  sangat  baik  dan  sangat berhasil.

## Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  bahwa  pengaruh  partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat  pemerintah  daerah  maka  pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji t .
a.  Pengujian Hipotesis dengan Uji t
Dalam pengujian hipotesis dengan memperhatikan  nilai  t hitung dari  hasil regresi tersebut untuk mengetahui pengaruh  variabel  independen  secara parsial terhadap variabel dependen dengan  tingkat  kepercayaan  95%  atau pada  alpha  5%.  Dengan  syarat  apabila nilai variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat  pengaruh  independen  terhadap variabel  dependen,  sedangkan  apabila tidak  signifikan  maka  tidak  terdapat pengaruh  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Pada  penelitian  uji  t  digunakan untuk  menguji  apakah  hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
Adapun  metode  dalam  penentuan t  tabel  menggunakan  ketentuan  tingkat signifikan 5% dengan df = n-k (dalam

## Sumber: Data Primer 2014
Dari  tabel  1  di  atas  diketahui  nilai  t
hitung sebesar  4,041>  t tabel sebesar  1,860 sehingga  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Artinya bahwa  dengan  kisaran  sebesar  0,819  atau 81,9%,  hubungan  linear  antara  partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat DPPKAD signifikan.
penelitian  ini  df  =  10 –  2  =  8),  sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,860 disajikan dalam table sebagai berikut:

## Hasil Persamaan Regresi
Dari  hasil  uji  SPSS  Versi.21,  maka diperoleh  persamaan  regresi  sederhana sebagai berikut:
Y = 0,361 + 0,819X
Model tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: Variabel Standardized Coefficients (Beta) t hitung t tabel Sig. Partisipasi Penyusunan Anggaran 0,819 4,041 1,860 0,004 Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .361 .724 .499 .631 Partisipasi Penyusunan Anggaran .788 .195 .819  4.041 .004

## a.  Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber Data: Hasil Pengolahan SPPS (2014)
Tabel 1
Hasil Uji t coefficients a
Tabel 2
Hasil Persamaan Regresi Coefficients a
Dengan menggunakan regresi sederhana  maka  diperoleh  nilai  koefisien variabel  independen  variabel  berpengaruh sebesar  0,819  dapat  diartikan  jika  variabel bebas  dengan  model  diasumsikan  sama dengan  nol,  maka  rata-rata  variabel  diluar model tetap akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,81,9% (satuan).
Persamaan  regresi  tersebut  di  atas menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  antara variabel  dependen  kinerja  aparat  pemerintah daerah. terhadap variabel independen partisipasi penyusunan anggaran.
Dari  tabel  3  di  atas  diperoleh  Nilai  R (Korelasi)  sebesar  0,819  atau  81,9%,  ini menunjukkan bahwa tedapat hubungan antara  partisipasi  penyusunan  anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
Dari  hasil  perhitungan  regresi  dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted  R 2 )  yang  diperoleh  sebesar  0,630 (63%).  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  bebas yaitu  partisipasi  penyusunan  anggaran  (X) pada  model  dapat  diterangkan  oleh  variabel terikat yaitu kinerja aparat pemerintah daerah (Y), sedangkan 37% dipengaruhi oleh variabel  lain  di  luar  penelitian  ini,  yang  tidak diujikan pada penelitian ini.
Model  tersebut  akan  dipergunakan untuk  menjelaskan  kaitan  antara    partisipasi penyusunan  anggaran  (X)  dengan  kinerja aparat pemerintah daerah (Y).
Jika  uji  asumsi  yang  disyaratkan  dan uji  kelayakan  model  tersebut  terpenuhi  maka analisis  dapat  ditunjukkan  pada  analisis regresi.  Maksud  uji  asumsi  tersebut  jika pengujian yang dilakukan dan dapat terpenuhi maka model tersebut layak untuk digunakan.
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil pengujian statistik dengan menggunakan  Statiscal  Product  and  Service Solution (SPSS) Versi.21 dapat terlihat bahwa variabel bebas mempengaruh variabel terikat. masing-masing  variabel  dijelaskan  sebagai berikut:
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran adalah positif dan signifikan. Koefisien regresi partisipasi  penyusunan  anggaran  sebesar 0,819  dan  signifikan  sebesar  0,004,  karena nilai  t hitung >  t tabel (4,041>1,860).  Apabila dilihat dari nilai signifikannya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .819 a .671 .630 .49120
Tabel 3
Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary b
terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah. Berdasarkan  perhitungan  hasil  persamaan regresi sesuai dengan rumus yang ditentukan menghasilkan  nilai  sebesar  0,819  terlihat bahwa koefisien variabel partisipasi penyusunan  anggaran  adalah  positif,  ini berarti  bahwa  H 1 diterima,  artinya  bahwa pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  teah dilakukan  di  DPPKAD  Kota  Palopo  untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah daerah dengan menggunakan analisis regresi linear  sederhana,  peneliti  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
Dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 4,041  >  t tabel sebesar  1,860  sehingga  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Artinya  dengan kisaran sebesar 0,819 atau 81,9%, hubungan linear antara partisipasi penyusunan anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah daerah signifikan.
Dari hasil persamaan regresi sederhana,  maka  diperoleh  nilai  koefisien variabel  independen  sebesar  0,819  dapat diartikan  jika  variabel  bebas  dengan  model diasumsikan  setiap  kenaikan  satu  milyar, maka  rata-rata  variabel  diluar  model  tetap akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,819. Dengan ini menunjukkan  hubungan  variabel  pengaruh positif  antara  variabel  dependen  (kinerja
aparat  pemerintah  daerah).dengan  variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran).
Dari hasil perhitungan koefisien determinasi  (Adjusted  R 2 )  yang  diperoleh sebesar  0,630  (63%).  Hal  ini  berarti  63% variasi  variabel  bebas  yaitu  partisipasi penyusunan  anggaran  (X)  pada  model  dapat diterangkan  oleh  variabel  terikat  yaitu  kinerja aparat  pemerintah  daerah  (Y),  sedangkan 37%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian  ini,  yang  tidak  diujikan  pada penelitian ini.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:
1.  Berdasarkan penelitian di atas partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah,  oleh  karena  itu,  DPPKAD  Kota Palopo harus lebih memperhatikan bahwa dalam berpartisipasi untuk penyusunan
anggaran lebih mempertimbangkan kinerjanya.
2.  Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya, agar  melanjutkan  penelitian  ini  lebih memperbanyak lagi populasi dan sampelnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Bahtiar.  2002. Akuntansi  Pemerintahan . Jakarta  :  Salemba  Empat.  Edisi Pertama.
Bangun,  Andrias.  2009. Pengaruh  Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran,
Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja  Manajerial  SKPD  Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel  Pemoderasi .  Tesis.  Medan  : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses Tanggal 2 Februari 2014. Fibrianti,  Diana.  2013. Pengaruh  Partisipasi
Anggaran,  Desentralisasi,  Komitmen Organisasi, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial  Pada  Pemerintahan  Kota Surabaya .  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi . ( Online ), Vol.1, No.1. Diakses Tanggal 18 Januari 2014.
Husin,  Rakib.  2013. Pengaruh  Partisipasi Anggaran  Terhadap  Kinerja  Pimpinan dengan  Desentralisasi,  Budget  Goal
Commitment dan Job-Relevant Infortamtian Sebagai Variabel Moderating . Skripsi. Brawijaya : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Diakses Tanggal 2 Februari 2014. Bagus, Ida. 2010. Penganggaran
Perusahaan :  Graha  Ilmu.  Yogyakarta.
Edisi pertama.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Pablik : Erlangga. Yogyakarta.
Keputusan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Dalam Rancangan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah.
Matolla,  Ridwan.  2011. Pengaruh  Partisipasi Anggaran  Terhadap  Kinerja  Dengan Locus  Of  Control  Sebagai  Variabel Moderating . Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.  Diakses  Tanggal  18 Januari 2014. Mediaty. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  Dan  Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja
Aparatur  Pemerintah  Daerah  Provinsi
Sulawesi  Selatan .  Skripsi.  Makassar  : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses Tanggal 18 Januari 2014.
Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan : Salemba  Empat  Banjarmasin.  Edisi tiga
Munawar,  2006. Pengaruh  Ka  rakteristik Tujuan  Anggaran  Terhadap  Perilaku, Sikap  dan  Kinerja  Aparat  Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Kupang .  Tesis. Diakses Tanggal 18 Januari 2014.
Nor,  Wahyudian.  2007.  Desentralisasi  dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating  Dalam  Hubungan  Antara
Partisipasi Penyusunan Anggaran dan
Kinerja Manajerial . Simposium
Nasional  Akuntansi  X, Makassar.
Diakses Tanggal 18 Januari 2014.
Puspaningsih,  Abriyani.  2002.  Pengaruh
Partisipasi Dalam Penyusunan
Anggaran  Terhadap  Kepuasan  Kerja Dan  Kinerja  Manajer. JAAI .  ( Online ), Vol.6,  No.2.  Diakses  Tanggal  18 Januari 2014.
Sarjito, Bambang. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  : Budaya  organisasi  dan  Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar Silmian. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah  Dengan    Motivasi  Kerja Dan  Internal  Locus  Of  Control. Tesis. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sinuraya, Chandra. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja
Karyawan. Jurnal  Akuntansi. ( Online ), Vol.1,  No.1.  Diakses  Tanggal  18 Januari 2014.
Siskawati,  Vidya.  2004. Pengaruh  Partisipasi Anggaran  Terhadap  Kepuasan  Kerja
dan Kinerja Pemda, Skripsi :
Universitas Bung Hatta Padang. Diakses Tanggal 28 JanuarI 2014. Sumamo. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi  dan  gaya  Kepemimpinan terhadap  Hubungan  antara  Partisipasi Anggaran  dan  Kinerja  Manajerial: Simposium Nasional
VIII, Solo.
Diakses Tanggal 16 januari 2014.