## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## TES DNA ( DEOXYRIBO NUCLEIC ACID ) DALAM MENENTUKAN KEBENARAN MATERIL
PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
Naomi Christabell Gultom, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: naomichristabellll@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hasil Tes  DNA  ( Deoxyribonucleic  Acid )  dalam  sistem pembuktian  dan  bagaimana  Tes  DNA (Deoxyribonucleic Acid ) dapat membantu menentukan kebenaran materil pada pembuktian dalam proses perkara pidana. Adapun rumusan masalah  pada  penelitian  ini  adalah  1) Bagaimanakah kedudukan Tes DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ) sebagai alat bukti  dalam  perkara  pidana?  2)  Bagaimanakah  Kebijakan Hukum terhadap Tes  DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ) pada pembuktian  tindak  pidana?  Skripsi  ini  ditulis  dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, menggunakan  berbagai  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya 1) Tes DNA  dianggap  sebagai  alat  bukti  petunjuk,  bukan  bukti utama  pada  penyelesaian  suatu  kejahatan.  Penggunaan  tes DNA  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Pasal  188  Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan  bahwasanya  petunjuk,  termasuk  Tes  DNA, hanya dapat didapatkan melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan  terdakwa.  Penggunaan  Tes  DNA  sebagai  alat bukti  dalam  persidangan  menimbulkan  tantangan  hukum yang  signifikan  karena  tidak  adanya  regulasi  yang  secara khusus  mengaturnya.  2)  Pengambilan  sampel  DNA merupakan  langkah  krusial  dalam  mengumpulkan  bukti yang  dapat  memberikan  kepastian  dan  kejelasan  dalam menentukan  kebenaran  suatu  kasus.  Dalam  konteks pengembangan kebijakan hukum pidana, tes DNA menjadi sangat penting dan strategis.
Kata Kunci: Kebenaran Materil, Pembuktian, Tes DNA ( Deoxyribo Nucleis Acid ).

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-06-15 Accepted: 2024-06-16 Publish: 2024-06-17
KEYWORDS: Material Truth, Evidence, Test DNA
(Deoxyribonucleic Acid)

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  ascertain  the  role  of  DNA (Deoxyribonucleic Acid) test results within the evidentiary framework and their utility in establishing the veracity of material  evidence  in  criminal  proceedings.  The  research questions addressed are: 1) What is the legal status of DNA (Deoxyribonucleic Acid) test results as evidence in criminal cases? 2) What  are the legal regulations  governing DNA (Deoxyribonucleic  Acid)  testing  for  the  substantiation  of criminal  offenses?  Employing  a  normative  juridical research  methodology,  this  thesis  adopts  multiple approaches, including the statutory, case, and conceptual approaches. Findings from this inquiry reveal that 1) DNA testing  serves  as  circumstantial  evidence  rather  than primary  evidence  in  criminal  investigations,  with  its utilization not explicitly outlined in the Criminal Procedure Code  (KUHAP).  Article  188,  Paragraph  (2)  of  the  KUHAP stipulates that clues, including DNA testing, may only be derived  from  witness  testimonies,  documents,  and defendant statements. The integration of DNA testing into trial proceedings poses significant legal hurdles due to the absence  of  specific  regulatory  frameworks.  2)  The collection  of  DNA  samples  constitutes  a  pivotal  stage  in evidence-gathering  processes,  offering  a  means  to establish  certainty  and  clarity  in  case  adjudication. Consequently,  in  the  context  of  criminal  justice  policy evolution, the role of DNA testing emerges as exceedingly crucial and strategic.

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  memiliki  dampak signifikan pada sistem peradilan, khususnya dalam proses pembuktian suatu  perkara. Sejumlah penemuan baru di berbagai bidang teknologi telah mengubah cara bukti-bukti diperoleh, dianalisis, dan digunakan dalam proses peradilan. Beberapa teknologi yang memiliki  relevansi  khusus  dalam  konteks  pembuktian  kasus  meliputi  teknologi  , perekam gambar, perekam suara, identifikasi sidik jari, dan Tes DNA.
Pada saat polisi dipanggil ke tempat kejadian perkara (TKP), pita kuning polisi dipasang  guna  mencegah  bukti  penting  tercemar  karena  pelaku  kejahatan  biasanya meninggalkan jejak tanpa disadari. Setelah itu, tim forensik harus segera menuju tempat kejadian sebelum bukti penting yang akan membantu mengungkap peristiwa tersebut hilang  atau  rusak.  Untuk  mendapatkan  data  yang  mendukung  penyelidikan,  sampel bukti forensik harus diambil dan dianalisis di laboratorium. Uji DNA adalah salah satu pemeriksaan yang sangat penting dan menghasilkan hasil yang cepat. 1
Hukum warisan sifat menurut Mendel menyatakan bahwa setiap inti sel dalam tubuh  manusia  memiliki  urutan  DNA  yang  sama,  sehingga  setiap  sel  dapat  dianggap
1 Kartika Ratna Pertiwi, “Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik,” Jurnal Ilmiah WUNY 16, no. 4 (3 Maret 2015), https://doi.org/10.21831/jwuny.v16i4.3518, hlm. 3.
sebagai sampel yang dapat diuji. Selain itu, seorang anak pada dasarnya mewarisi jumlah materi  genetik  yang  setara  dari  ibu  dan  ayah  biologisnya.  Dalam  pemeriksaan  DNA untuk identifikasi, sampel yang paling umum digunakan biasanya adalah bercak darah atau sperma, swab vagina, swab pipi, dan tulang. 2
Perkembangan  cepat  dalam  ilmu  genetika,  khususnya  analisis  DNA,  telah menegaskan  bahwasanya  setiap  individu  mempunyai  keunikan  dalam  DNA  mereka. Sebagai  hasilnya,  tes  DNA  dapat  diharapkan  untuk  menggantikan  peran  sidik  jari  di masa  depan,  terutama  dalam  kasus-kasus  di  mana  sidik  jari  tidak  dapat  diperoleh. Sebaliknya,  dalam  penentuan  hubungan  ayah  biologis  (paternitas)  dan  penyelidikan kasus pembunuhan yang melibatkan mutilasi mayat, analisis DNA memiliki peran yang sangat penting.
Hakim  melakukan  pencarian  kebenaran  formal  dengan  mengonfirmasi preponderance of evidence, sementara dalam kasus pidana, hakim mencari kebenaran substansial, oleh karena itu, peristiwa harus terbukti. Alat-alat bukti memainkan peran krusial  dalam  upaya  hakim  pidana  untuk  mencapai  kebenaran  materiil  dalam  kasus tindak  pidana.  Alat-alat  bukti  merupakan  alat-alat  yang  terkait  dengan  suatu  tindak pidana, yang bisa dipakai sebagai bukti guna meyakinkan hakim tentang kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.
Penting  untuk  memastikan  bahwa  alat-alat  bukti  yang  digunakan  dalam persidangan  memiliki  integritas  dan  akurasi  yang  tinggi.  Kesalahan  dalam mengumpulkan  atau  menyajikan  bukti  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan  dalam proses  peradilan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  alat-alat  bukti  yang  tepat  dan  akurat membantu mencegah kesalahan hukum yang merugikan.
Keadilan seorang hakim dinilai dari cara dia menggunakan pertimbangan dalam memberikan  hukuman,  karena  menentukan  apakah  keputusannya  dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak.  Dalam  menyelesaikan  kasus  pidana,  hakim  akan meninjau kasus tersebut melalui proses-proses yang telah diatur pada Undang-Undang. Salah satu proses yang terjadi dalam pengadilan adalah proses pembuktian. 3 Di dalam sistem pembuktian, ada  berbagai macam alat bukti yang diakui dan mampu dipergunakan dalam proses peradilan guna membuktikan suatu tindak pidana. Dengan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah yakni : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
Dari berbagai jenis alat bukti yang telah dijelaskan di atas, Tes DNA dianggap sebagai alat bukti petunjuk. Penggunaan Tes DNA dalam menyelesaikan suatu kejahatan tidak  dimaksudkan  sebagai  bukti  utama,  namun  menjadi  bukti  pendukung.  Hal  ini disebabkan karena pembuktian dengan Tes DNA tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  sehingga  masalah  legalitasnya cenderung bersifat interpretatif.
Hakim  hanya  dapat  memperoleh  bukti  petunjuk  melalui  keterangan  saksi, dokumen  tertulis,  atau  pengakuan  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  ketika  mendengar keterangan  saksi,  meninjau  bukti  tertulis,  atau  mendengarkan  pengakuan  terdakwa dalam suatu kasus, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah Tes DNA dapat digunakan  sebagai  bukti.  Jika  dianggap  relevan,  hakim  dapat  menggunakan  Tes  DNA sebagai petunjuk.
Penggunaan Tes DNA pada konteks hukum di Indonesia telah menjadi hal umum, dan  telah  banyak  kasus  yang  berhasil  dituntaskan  berkat  bantuan  tes  ini.  Salah  satu contoh adalah ketika seorang gadis berusia dua belas tahun ditemukan hamil delapan
2 Muh. Fhajar Sandwinata, “Analisis DNA Dalam Kasus Forensik,” Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi 12, no. 1 (14 Februari 2019),
https://doi.org/10.24252/teknosains.v12i1.7863 , hlm. 2-3.
3 Chanifah Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys Arfa, “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan,” PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law 4,  no.  1  (6  Februari  2023):  33 – 61, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075 , hlm.36.
bulan. Gadis tersebut mengaku bahwa dia diperkosa oleh tetangganya yang berusia 20 tahun. Namun, karena gadis tersebut masih di bawah umur, menurut hukum Indonesia, pengakuannya tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Tersangka juga tidak mengakui perbuatannya,  dan  tidak  ada  saksi  yang  melihat  kejadian  tersebut.  Namun,  setelah dilakukan  tes  DNA  dari  tersangka,  anak,  dan  darah  tali  pusat,  hasilnya  menunjukkan bahwa janin tersebut merupakan anak dari tersangka. Awalnya, hanya ada bukti dari Tes DNA  ini.  Hukum  di  Indonesia  mengharuskan  minimal  dua  bukti  untuk  dapat menguatkan  kasus.  Akhirnya,  tersangka  mengakui  perbuatannya  setelah  mengetahui hasil  Tes  DNA,  sehingga  hasil  tes  tersebut  menjadi  salah  satu  dari  dua  bukti  yang diperlukan, sedangkan keterangan dari tersangka menjadi bukti yang lainnya. 4 Pada kasus di atas jelas Tes DNA menjadi suatu jalan terakhir untuk menemukan kebenaran  materil.  Tetapi  kemudian  penulis  menemukan  bahwa  terhadap  Tes  DNA harus  dimintakan  persetujuan  untuk  pengambilan  sampel  terhadap  korban  maupun tersangka.  Yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  jika  tersangka  tidak  mau melakukan Tes DNA tersebut?.
Ketentuan mengenai  bantuan  dokter  untuk  keperluan  peradilan diatur  dalam Pasal 120 Ayat (1), Pasal 133 Ayat (1), dan Pasal 180 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Pasal  120  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  jika  penyidik menganggap  diperlukan,  dia  dapat  meminta  pendapat  dari  ahli  atau  orang  yang mempunyai keahlian khusus. Pasal 133 Ayat (1) memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya dalam menangani korban yang terluka, terpapar racun, atau meninggal karena dugaan tindak pidana.  Pasal  180  Ayat  (1)  memungkinkan  hakim  ketua  sidang  untuk  meminta keterangan  ahli  atau  meminta  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengajukan bahan baru jika diperlukan untuk mengklarifikasi masalah yang muncul dalam sidang pengadilan.
Pada  proses  penyidikan,  mencari  kebenaran  tentang  suatu  peristiwa  yang melibatkan  manusia  bukanlah  hal  yang  sederhana,  karena  seringkali  terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dalam alat bukti maupun kesaksian. Peran aparat penegak  hukum  sangat  penting  untuk  menentukan  arah,  tujuan,  dan  hasil  dari penegakan hukum. 5
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan wewenang atas  penyidik  dan  hakim  ketua  sidang  untuk  memintakan Visum  Et  Repertum guna menjembatani  ilmu  kedokteran  dengan  ilmu  hukum  sehingga  dapat  menerapkan ketentuan hukum pada alat bukti. Yang perlu di garis bawahi pada Pasal 133 Ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tersebut  hanya  menyebutkan akibat dari tindak pidana yaitu luka, keracunan ataupun mati tidak menyebutkan jenis perbuatan. Pada contoh kasus di atas, korban ditemukan telah hamil delapan bulan yang dapat  kita  simpulkan  bahwa  dugaan  perkosaan  pasti  dilakukan  setidak-tidaknya delapan bulan sebelumnya. Oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk dapat dilakukan Visum  et  repertum.  Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  dengan pembuktian yang akurat adalah Tes DNA oleh korban dan tersangka.
Sistem pembuktian dalam hukum pidana, berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  menggambarkan  alat  bukti  petunjuk  sebagai pembuktian  yang  bersifat  tidak  langsung.  Untuk  membuat  kesimpulan  tentang pembuktian, hakim harus memahami keterkaitan antar bukti dan mengambil keputusan secara bijaksana dalam memilih bukti yang relevan. Tes DNA, dalam konteks ini, tidak
4 Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  “Tes  DNA  sebagai  Bukti  Kasus  Perzinahan - Klinik  Hukumonline,” hukumonline.com,  diakses  dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/Tes-dna-sebagai-bukti- kasus-perzinahan-lt559a1bc2a79cf/, pada tanggal 21 September 2023.
5 Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 1 (6 Februari 2023): 16 – 32, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097 , hlm.17.
dianggap menjadi alat bukti primer, tetapi berfungsi sebagai alat bukti sekunder yang memperkuat bukti-bukti lainnya. Kekuatan pembuktian dari Tes DNA bersifat fleksibel, tergantung pada penilaian hakim yang dapat menentukan apakah akan menerima atau menolak keberadaan bukti tersebut. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti petunjuk, seperti  Tes  DNA,  harus  dilakukan  oleh  hakim  dengan  hati-hati  dikarenakan  sangat terkait dengan sifat penilaian yang dominan dan sifatnya subjektif.
Tes DNA telah terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi  daripada  metode  pembuktian  konvensional  seperti  kesaksian  saksi.  Dengan demikian,  hakim  tidak  lagi  perlu  meremehkan  atau  mengabaikan  bukti  Tes  DNA  ini. Penggunaan Tes DNA selaku alat bukti yang disesuaikan dengan sistem Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mendorong hakim untuk menggunakan kebijaksanaan  dan  kecermatan  berdasarkan  hati  nurani  mereka  dalam  menilai petunjuk,  berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  188  Ayat  (3)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). 6 Tetapi  kemudian  Tes  yang  sudah sangat familier dan diakui ini dapat menjadi hambatan untuk menemukan kebenaran materil jika tidak dipaksakan melalui sebuah aturan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  Yuridis  Normatif.  Penelitian  Yuridis Normatif  dilaksanakan  dengan  memeriksa,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  norma- norma  hukum  yang  diberlakukan  pada  masyarakat  dengan  khusus  memperhatikan aspek-aspek normatifnya. 7

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Tes DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara

## Pidana
Penggunaan tes DNA sebagai bukti pada persidangan menimbulkan tantangan hukum dikarenakan tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur penggunaannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam situasi ini, legalitas penggunaan tes DNA menjadi sangat subjektif dan menimbulkan kompleksitas dalam pengaturannya.  Sebelum  saya  membahas  lebih  lanjut  tentang  penggunaan  tes  DNA sebagai  bukti  dalam  persidangan,  perlu  mempertimbangkan  berbagai  pendapat, tinjauan,  dan  kerangka  berpikir  yang  sudah  ada,  yang  menunjukkan  bahwa  tes  DNA memiliki hubungan yang dekat dengan bukti petunjuk.
Pertama-tama, perlu dicatat bahwa saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  yang  berlaku  belum  dengan  jelas  mengatur  penggunaan  tes  DNA sebagai  alat  bukti.  Ketidakjelasan  ini menghasilkan  beragam interpretasi  di  kalangan ahli dan praktisi hukum. Walaupun demikian, keberadaan tes DNA sebagai alat bukti tidak  dapat  diabaikan,  dan  perdebatan  mengenai  legalitasnya  menjadi  topik  menarik yang patut dieksplorasi lebih lanjut.
Makna kekuatan alat bukti yaitu seberapa jauh nilai masing-masing alat bukti pada proses hukum pembuktian, yang tercantum dalam:
a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
6 Tommy Masoara, “Kajian Hukum Tes Dna (Deoxyribonucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam  Persidangan  Perkara  Pidana  (Kajian  Pasal  184  KUHAP),” LEX  CRIMEN 5,  no.  4  (27  Juli 2016), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13125 , hlm. 139.
7 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Revisi, Mirra  Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 97.
c. Pasal187 KUHAP, mengatur penilaian surat
d. Pasal 188 KUHAP ,mengatur penilaian petunjuk.
e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  ketentuan  yang mengatur petunjuk menjadi alat bukti disusun pada Pasal 188, yakni :
(1) Petunjuk adalah tindakan atau situasi yang menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa yang melakukan, baik melalui kesesuaian antara  berbagai elemen yang terlibat maupun dengan sifat dari tindak pidana itu sendiri.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
a. Keterangan saksi.
b. Surat.
c. Keterangan terdakwa.
(3) Dalam  situasi  tertentu,  hakim  melakukan  penilaian  atas  kekuatan  bukti  dari petunjuk dengan bijaksana, setelah melakukan pemeriksaan yang cermat dan teliti berdasarkan pertimbangan hati nuraninya.
Kata persesuaian pada Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah elemen kunci dari bukti petunjuk, karena keselarasan tersebut antara  berbagai  faktor  seperti  perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan,  memberikan keyakinan  kepada  hakim  akan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Dalam membuat  keputusan, hakim memiliki  tanggung jawab  untuk mencari  relevansi sosial baru dari aturan yang terkait, termasuk dalam penggunaan bukti DNA. Penetapan bukti DNA  sebagai  alat  pembuktian  dalam  kasus  pidana  oleh  hakim  bisa  dianggap  sebagai langkah yang didasari oleh semangat untuk mencapai keadilan. Ini sesuai dengan prinsip hukum  pidana  yang  mengedepankan  pencapaian  keadilan  substansial,  di  mana penegakan kebenaran materiil dalam suatu kasus menjadi fokus utama.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  alat  bukti  DNA  tidak  hanya  disesuaikan  dengan kebutuhan  dalam  Hukum  Acara  Pidana,  tetapi  juga  memainkan  peran  krusial  dalam mencari kebenaran materil untuk menyelesaikan suatu perkara. Keberadaan alat bukti DNA memberikan dimensi baru dalam upaya penyelidikan dan penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepastian hukum.
Pembuktian dalam sistem hukum, terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melibatkan evaluasi yang cermat terhadap perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menjadi subjek persidangan. Pasal  188 Ayat (1) KUHAP, bersama dengan Ayat (2), memberikan arahan penting dalam proses pembuktian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan yang menjadi fokus bukti harus didukung  oleh  keterangan  saksi,  dokumen  tertulis,  dan  pengakuan  terdakwa.  Hakim harus menemukan persesuaian antara elemen-elemen tersebut, mengambil kesimpulan yang  relevan,  dan  mempertimbangkan  konsekuensinya  untuk  mencapai  keputusan apakah  dakwaan terbukti atau tidak. Oleh  karena itu,  hakim perlu melakukan proses penalaran  atau  pemikiran  logis  yang  hati-hati  dalam  menafsirkan  dan  menilai  bukti- bukti tersebut.
Pasal  188  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menegaskan bahwa pembuktian yang mengandalkan petunjuk-petunjuk dari berbagai macam alat bukti haruslah melalui suatu proses penalaran yang dilakukan oleh hakim. Proses penalaran ini berkaitan dengan kesesuaian antara satu fakta dengan yang lain, atau  antara  fakta  dengan  perbuatan  pidana  yang  tengah  diadili.  Dalam  prakteknya,
hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa, kejadian, atau kondisi dapat dianggap sebagai petunjuk yang relevan.
Pasal 1 Ayat (2) dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2011  mengenai  Kedokteran  Kepolisian  menjelaskan  Disaster  Victim Identification  yang  dikenal  dengan  singkatan  DVI  adalah  proses  identifikasi  korban meninggal  akibat  bencana  yang  dilakukan  secara  ilmiah  sesuai  standar  interpol  dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Sementara  itu,  Ayat  (8)  menguraikan konsep Dioxyribo Nucleic Acid Forensic atau yang biasa disebut DNA Forensik sebagai cabang  ilmu  biologi  yang  memanfaatkan  pengetahuan  dan  teknologi  Biomolekuler dalam bidang DNA untuk tujuan identifikasi.
Dalam  ketentuan  yang mengatur  kedokteran  kepolisian,  diberikan  wewenang kepada  pihak  kepolisian  untuk  melakukan  DNA  Profiling.  DNA  Profiling  merupakan suatu proses identifikasi korban bencana yang melibatkan pendekatan forensik untuk mengidentifikasi  dan  mendokumentasikan  korban  yang  telah  meninggal  akibat  dari suatu peristiwa bencana atau kejadian tertentu. Proses ini melibatkan analisis DNA yang dapat memberikan informasi khusus tentang identitas individu.
Pasal  133  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) tercantum:  “Dalam  hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan menangani  seorang korban  baik  luka,  keracunan  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang merupakan  Tindakan  pidana,  ia  berwenang  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”. Selanjutnya pada Pasal  180 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan yang signifikan terhadap penyidik dan hakim ketua sidang untuk memintakan Visum Et Repertum. Visum Et Repertum adalah suatu prosedur yang melibatkan kolaborasi antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Proses ini dirancang untuk menyediakan bukti medis dan informasi ilmiah dari pemeriksaan medis terhadap korban atau barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana. Tujuan utama dari penggunaan Visum Et Repertum adalah untuk membantu penyidikan dan pembuktian dalam sidang pengadilan.
Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemberian wewenang  ini  menunjukkan  kesadaran  akan  pentingnya  mengintegrasikan  keahlian kedokteran  dalam  proses  hukum,  terutama  dalam  menangani  tindak  pidana  yang melibatkan  unsur  medis  atau  kesehatan.  Berdasarkan  kewenangan  ini,  penyidik memiliki  hak untuk meminta pemeriksaan medis terhadap korban atau barang bukti oleh ahli kedokteran, dan hasil pemeriksaan ini kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.
Langkah-langkah Visum Et Repertum melibatkan pemeriksaan mendalam oleh dokter  forensik  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  kesehatan  dan  aspek medis  tertentu  yang  relevan  dengan  kasus  pidana.  Hasil  pemeriksaan  ini  mencakup detail  yang  mencerminkan  kondisi  fisik,  jejak  luka,  atau  tanda-tanda  lainnya  yang mampu menyediakan gambaran yang lebih jelas terkait dengan kejadian suatu tindak pidana.
Pasal  133  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) mengemukakan  bahwa  dalam  permintaan  visum  et  repertum,  hanya  akibat  tindak
pidana  seperti  luka,  keracunan,  atau  kematian  yang  ditekankan,  tanpa  memberikan rincian  mengenai  jenis  perbuatan  yang  dapat  menyebabkan  akibat  tersebut.  Kendati memastikan bahwa visum et repertum dapat dilakukan dalam konteks tindak pidana yang menghasilkan akibat fisik tertentu, Pasal ini tidak memberikan pengertian yang luas mengenai jenis perbuatan pidana apa yang dapat menjadi objek dari prosedur ini.
Pembatasan tersebut pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kemudian memunculkan sejumlah permasalahan, terutama ketika kita membicarakan tindak pidana tertentu yang tidak selalu menghasilkan akibat fisik yang dapat terlihat secara  langsung,  seperti  perzinaan.  Dalam  kasus  perzinaan,  yang  cenderung  tidak mengakibatkan luka atau keracunan fisik, pembuktian dapat menjadi lebih rumit.
2. Kebijakan  Hukum  Terhadap  Tes  DNA  ( Deoxyribo  Nucleic  Acid )  Pada Pembuktian Tindak Pidana
Tes  DNA  sebagai  alat  bukti  pada  proses  peradilan  pidana  memegang  peran sentral yang melibatkan aspek-aspek penting, mencakup berbagai dimensi yang secara signifikan memperkaya dan memperluas pemahaman terhadap suatu kasus. Kita dapat mengeksplorasi beberapa aspek krusial yang menjadikan tes DNA tidak hanya sebagai alat  bukti,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  multidimensi  yang  memberikan  dampak substansial dalam sistem peradilan pidana.
Pertama, tes DNA menjadi elemen penting dalam identifikasi pelaku pada proses penyidikan  dan  pengembangan  kasus.  Melalui  analisis  DNA,  pihak  penyidik  dapat membuktikan  atau  membantah  keterlibatan  seseorang  dalam  suatu  tindak  pidana dengan tingkat kepastian yang tinggi. Hasil tes DNA dapat memberikan petunjuk yang kuat untuk mengarahkan penyelidikan, mempersempit daftar tersangka, atau bahkan menetapkan  identitas  pelaku  secara  pasti.  Dengan  demikian,  tes  DNA  tidak  hanya membantu  menyelesaikan  kasus  tetapi  juga  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses penyidikan.
Selanjutnya,  dalam  mengungkap  pelaku  tindak  pidana,  tes  DNA  memberikan keunggulan dalam mengungkap latar belakang pelaku. Informasi genetik yang diperoleh dari  tes  DNA  dapat  mengungkapkan  aspek-aspek  seperti  keturunan,  predisposisi genetik terhadap perilaku tertentu, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan kasus pidana.  Dengan  memahami  latar  belakang  pelaku,  pihak  berwenang  dapat mengeksplorasi  motif  dan  tujuan  di  balik  perbuatan  kriminal,  membantu  memahami psikologi pelaku, dan mungkin mencegah kejahatan serupa di masa depan.
Selain  itu,  tes  DNA  juga  dapat  digunakan  untuk  mengaitkan  pelaku  dengan  tempat kejadian  perkara  atau  menghubungkan  mereka  dengan  barang  bukti  tertentu.  Ini memberikan dimensi tambahan pada pemahaman kasus dan memperkuat serangkaian bukti  yang  dapat  diterima  di  pengadilan.  Analisis  DNA  pada  barang  bukti  seperti pakaian, senjata, atau benda lainnya dapat memberikan petunjuk yang tak terbantahkan tentang keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana.
Dengan  demikian,  pentingnya  kedudukan  tes  DNA  tidak  hanya  sejauh membuktikan identitas pelaku tetapi juga dalam mengungkap latar belakang, motif, dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Tes DNA menjadi alat bukti yang merangkum sejumlah informasi  esensial  yang  tidak  sekedar memberikan  kepastian  hukum  tetapi juga mendalam ke dalam dinamika dan faktor-faktor yang terlibat dalam suatu kasus kriminal.
Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penegakan hukum telah menandai kemajuan luar biasa dalam memahami dan mengungkap kasus-kasus kriminal, terutama
yang  melibatkan  kejahatan  kekerasan  seperti  pembunuhan,  penganiayaan,  dan perkosaan.
Dalam konteks perzinaan, tes DNA memiliki peran sentral dalam membuktikan atau  membantah  hubungan  biologis  antara  anak  dan  orang  tua  yang  diduga  terlibat dalam  perselisihan  hukum.  Dengan  melakukan  tes  DNA  atas  anak  yang  lahir  di  luar pernikahan  yang  sah,  penyidik  dapat  membantu  menegaskan  atau  membantah keterlibatan biologis orang tua yang terlibat.
Salah  satu  kasus  yang  menunjukkan  efektivitas  tes  DNA  adalah  kasus  bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Bogor. Dalam kasus ini, dua bayi yang lahir pada bulan Juli  2022  baru  diketahui  tertukar  setahun  kemudian  setelah  menjalani  tes  DNA. Penggunaan  tes  DNA  memberikan  kepastian  dan  kejelasan  dalam  menetapkan hubungan  biologis  antara  bayi  dan  orang  tua  mereka,  yang  menjadi  elemen  penting dalam menyelesaikan kasus semacam itu. 8
Penggunaan  tes  DNA  menjadi    alat  bukti  pada  penegakan  hukum  menandai kemajuan  signifikan  dalam  pemahaman  dan  penyelidikan  kasus-kasus  kriminal, terutama yang terkait dengan kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan  perkosaan.  Sejalan  dengan  kemajuan  zaman  dan  pemanfaatan  teknologi  canggih yang membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas, polisi dapat lebih efisien dalam mengungkap  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  muncul  konsep  polisi  yang  profesional  dan searah  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Teknologi  terkini  dalam analisis DNA memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan  tingkat  kepastian  yang  tinggi,  dengan  membandingkan  sampel  DNA  yang ditemukan di tempat kejadian dengan data genetik tersangka atau pelaku. 9
Penggunaan  tes  DNA  sebagai  instrumen  penegakan  hukum  di  Indonesia membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam proses penyidikan. Salah satu  kendala utama adalah  kurangnya basis data  DNA  yang  lengkap,  hal  tersebut  diakibatkan  oleh  sejumlah  faktor,  seperti keterbatasan dana dan perangkat hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Kendati teknologi  tes  DNA  telah  mengalami  kemajuan  pesat,  namun  upaya  pengembangan infrastruktur dan regulasi terkait masih menemui hambatan yang signifikan.
Dari aspek hukum, hingga saat ini, belum disusun peraturan maupun undang- undang  yang  secara  tegas  mengatur  pengambilan  sampel  DNA  dari  setiap  individu, termasuk  dari  para  tahanan  di  penjara  dan  residivis.  Ketidakjelasan  ini menciptakan kebutuhan  akan  persetujuan  untuk  melakukan  pengambilan  sampel  DNA,  baik  dari korban maupun tersangka.  Sebagai hasilnya,  proses penegakan hukum pidana sering kali terhambat oleh  ketidakpastian dan kompleksitas hukum yang terkait dengan tes DNA.
Pentingnya  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  penggunaan  tes  DNA menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks penyelidikan dan penyidikan pidana. Pengambilan sampel DNA merupakan langkah krusial dalam mengumpulkan bukti yang
8 “Kasus  Bayi Tertukar Harus Jadi Pembelajaran, Pengawasan Terhadap Anak di RS Mesti Diperkuat  |  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,”, https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-bayi-tertukar-harus-jadi-pembelajaran-pengawasan-terhadap- anak-di-rs-mesti-diperkuat, diakses 6 Februari 2024 .
9 Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan  Perkara  Pidana,” PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law 1,  no.  3  (2020):  139–56, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11086, hlm.141.
dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan kebenaran suatu kasus. Namun, ketidakmampuan untuk mengambil sampel DNA tanpa persetujuan membatasi kapasitas  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  penyelidikan  yang  efisien  dan menyeluruh.
Sementara penggunaan tes DNA sangat berpotensi sebagai alat penting dalam penegakan hukum, kenyataannya belum disusun undang-undang yang secara eksplisit mengatur  dan  memfasilitasi  penggunaannya.  Kurangnya  dasar  hukum  ini  menjadi hambatan serius, dan dengan tidak adanya landasan hukum yang kuat, upaya penegakan hukum dalam menggunakan tes DNA menjadi terbatas.
Dalam konteks pengembangan kebijakan hukum pidana, tes DNA menjadi sangat penting dan strategis. Saat ini, kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif terkait tes DNA memunculkan urgensi untuk memasukkan aspek ini ke dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP telah menjadi dasar hukum  dalam  tata  cara  peradilan  pidana  di  Indonesia,  namun  masih  terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

## D. SIMPULAN
Tes  DNA  dianggap  menjadi  alat  bukti  petunjuk,  bukan  bukti  utama  dalam penyelesaian suatu kejahatan. Penggunaan tes DNA tidak diatur dengan spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alhasil menjadikan legalitasnya bersifat  sangat  interpretatif.  Dalam  konteks  ini,  tes  DNA  dapat  dianggap  sebagai  alat bukti pendukung yang melengkapi bukti-bukti lainnya yang diakui dalam perundang- undangan.  Pasal  188  Ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menguraikan  bahwasanya  petunjuk,  termasuk  tes  DNA,  hanya  dapat  diperoleh  dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.  Penggunaan tes DNA  menjadi alat bukti dalam persidangan menimbulkan tantangan hukum yang signifikan karena tidak adanya  regulasi  yang  secara  khusus  mengaturnya.  Tes  DNA  tidak  hanya  berfungsi sebagai  alat  bukti  pada  proses  peradilan  pidana,  tetapi  juga  sebagai  instrumen multidimensi  yang  memberikan  dampak  substansial  dalam  sistem  peradilan  pidana. Pentingnya  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  penggunaan  tes  DNA  menjadi semakin  jelas,  terutama  dalam  konteks  penyelidikan  dan  penyidikan  pidana. Pengambilan sampel DNA merupakan langkah krusial dalam mengumpulkan bukti yang dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan kebenaran suatu kasus. Namun, ketidakmampuan untuk mengambil sampel DNA tanpa persetujuan membatasi kapasitas  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  penyelidikan  yang  efisien  dan menyeluruh. Dalam konteks pengembangan kebijakan hukum pidana, tes DNA menjadi sangat penting dan strategis. Saat ini, kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif terkait  tes  DNA  memunculkan  urgensi  untuk  memasukkan  aspek  ini  ke  dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Peraturan  tentang  Hukum  Pidana.  UU Nomor 1 Tahun 1946.
_________. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Nomor 76, TLNRI 3209.
_________.  Undang-Undang  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  UU  Nomor  24  Tahun  2003. LNRI Nomor 98, TLNRI 4316.
_________. Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008. LNRI Nomor 58, TLNRI 4843.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kedokteran Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011. BNRI 466.

## Buku
Irwansyah,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel,  Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media,  2021.

## Jurnal
Chanifah  Chanifah,  Elly  Sudarti,  dan  Nys  Arfa,  “Ultra  Petita  Dalam  Tindak  Pidana Pemerkosaan,” PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 (2023) .
Fhajar  Sandwinata,  Muh,  “Analisis  DNA  Dalam  Kasus  Forensik,”  Teknosains:  Media Informasi   Sains Dan Teknologi, Vol. 12, No. 1, (2019).

## Kartika Ratna Pertiwi, “Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik,” Jurnal
Ilmiah WUNY,  Vol. 16, No. 4, (2015).
Sal  Sabila  Aprilia,  Elizabeth  Siregar,  dan  Tri  Imam  Munandar,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Tersangka  Melalui  Upaya  Praperadilan,”  PAMPAS:  Journal  of Criminal Law , Vol. 4, No. 1 (2023).

## Tommy Masoara, “Kajian Hukum Tes Dna (Deoxyribonucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP),” LEX CRIMEN Vol. 5, No. 4 (2016).
Uswatun  Hasanah  dan  Yulia  Monita,  “Sidik  Jari  Sebagai  Pendukung  Alat  Bukti  Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana,” PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1, No. 3 (2020).

## Website
Kasus Bayi Tertukar Harus Jadi Pembelajaran, Pengawasan Terhadap Anak di RS Mesti Diperkuat  |  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan,”, https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-bayi-tertukar-harus-jadi- pembelajaran-pengawasan-terhadap-anak-di-rs-mesti-diperkuat, diakses  pada tanggal 6 Februari 2024 .
Tri Jata Ayu Pramesti, “Tes DNA sebagai Bukti Kasus Perzinahan - Klinik Hukumonline,” hukumonline.com,  diakses  dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/Tes- dna-sebagai-bukti-kasus-perzinahan-lt559a1bc2a79cf/, pada  tanggal  21 September 2023.