Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANOMALI DEMOKRASI INDONESIA: Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19
Laode Harjudin 1 , La Husein Zuada 2 , Muhammad Ishak Syahadat 3
1,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako
Correspondent author : laode.harjudin@uho.ac.id Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  study  discusses  the  implementation  of  regional  head  elections  in  Indonesia  which  took place during the Covid-19 pandemic. The study focuses on explaining the high level of voter turnout  when  Covid-19  hit  Indonesia  in  2020  which  exceeded  the  turnout  rate  in  normal situations  and  contrary  to  the  trend  of  declining  global  voter  turnout.  This  research  uses descriptive  qualitative  methods  with  secondary  data  obtained  from  official  government institutions  (especially  the  election  commission  and  Ministry  of  Health),  mass  media  both newspapers  and  other  social  media,  as  well  as  the  results  of  research  conducted  by  other researchers.  The  results  showed  that  the  high  level  of  voter  turnout  during  the  Covid-19 pandemic was an anomaly of democracy in the midst of activity restrictions and the trend of declining  global  voter  turnout.  The  high  voter  turnout  during  the  Covid-19  pandemic  was inversely proportional to the economic downturn and public confidence in government. This study found that the main factor for increasing voter turnout during the Covid-19 pandemic was  the  massive  mobilization  of  social  assistance  funds  from  the  government.  Theoretically, this is a synthesis of the mobilization model and the general incentives model of participation in a pragmatic context.

## Keywords: local elections; political participation; the covid-19 pandemic; voter turnout

## Abstrak
Studi  ini  membahas  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  nasional  di  Indonesia yang  berlangsung  pada  masa  pandemi  covid-19.  Studi  lebih  fokus  menjelaskan  tingginya tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) pada saat covid-19 melanda Indonesia Tahun 2020 yang melebihi tingkat partisipasi pemilih dalam situasi normal dan bertolak belakang dengan trend  tingkat  partisipasi  pemilih  global  yang  semakin  menurun.  Penelitian  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  lembaga  resmi pemerintah (KPU, Bawaslu), media masa baik koran maupun media sosial lainnya, serta hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tingginya  tingkat  partisipasi  pemilih  pada  masa  pandemi  covid-19  merupakan  anomali demokrasi di tengah pembatasan aktivitas dan trend tingkat partisipasi pemilih global yang semakin  menurun.  Tingginya  partisipasi  pemilih  pada  masa  pandemi  covid-19  justru berbanding  terbalik  dengan  kemerosotan  ekonomi  dan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah.  Studi  ini  menemukan  bahwa  faktor  utama  meningkatnya  partisipasi  pemilih pada  masa  pandemi  covid-19  karena  mobilisasi  dana  bantuan  sosial  secara  massif  dari pemerintah. Secara teoritis hal ini merupakan sintesis the mobilization model and the general incentives model of participation dalam konteks yang pragmatis.

## Kata Kunci: partisipasi politik; pandemi Covid-19; pemilihan kepala daerah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340

## PENDAHULUAN
Bersamaan  dengan  semakin  meningkatnya  wabah  pandemic  Covid-19  berlangsung pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  secara  serentak  di  Indonesia.  Pelaksanaan  pemilihan tersebut menuai banyak kontroversi karena dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19. Banyak  pihak  yang  mengkhawatirkan  penyelenggaraan  pilkada  tersebut  karena  terlalu berisiko  terhadap  kesehatan  penyelenggara,  peserta,  dan  pemilih  di  tengah  pandemi Covid-19.    Selain  soal  jaminan  kesehatam,  persoalan  lain  yang  menjadi  sorotan  mengarah pada  politisasi  bantuan  sosial  (bansos)  Covid-19  dan  penyalahgunaan  anggaran  yang dilakukan calon petahana. Persoalan-persoalan tersebut dianggap berpotensi menurunkan kualitas penyelanggaran pilkada yang demokratis.
Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkukuh melaksanakan pilkada pada Desember  2020  secara  nasional  di  seluruh  Indonesia.  Untuk  mengesahkan  keinginannya, pemerintah  mengeluarkan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pilkada  di  Masa  Pandemi sebagai  landasan  hukum  pelaksanaan  pilkada  di  masa  pandemi.  Langkah  pemerintah mendapat dukungan politik dari DPR yang menyetujui Perppu tersebut dengan alasan yang agak  klise  bahwa  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  tak  mempersoalkan rencana tersebut.
Upaya pemaksaan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan adanya  ambivalensi  sikap  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  penularan  virus corona.  Di  satu  sisi,  pemerintah  menerapkan  kebijakan  yang  semakin  memperketat  aturan berkaitan  dengan  mobilisasi  warga,  di  sisi  lain  memaksakan  pelaksanan  pilkada  yang menghendaki  mobilisasi  dan  partisipasi  warga  masyarakat  yang  luas.  Kedua  sisi  ini  hampir mustahil  dapat  dipertemukan  karena  masing-masing  memiliki  parameter  yang  berbeda, bahkan  bertentangan.  Pencegahan  penularan  Covid-19    mengharuskan  orang  untuk membatasi  aktivitas  warga  secara  ketat,  sementara  pilkada  memerlukan  keterlibatan masyarakat secara masif dan bebas.
Namun  anehnya  tingkat  partispasi  pemilih  pilkada  masa  pandemi  Covid-19  di Indonesia tahun 2020 sangat tinggi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 secara keseluruhan mencapai 76,09 persen (KPU, 2020). Tingkat partispasi pemilih tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam lima pilkada terakhir, terutama sejak dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Lebih aneh lagi partispasi  pemilih  pilkada  masa  pandemi  Covid-19  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup signifikan  dibanding  dengan  pilkada-pilkada  sebelumnya.  Tingkat  partisipasi  pilkada  masa pandemi Covid-19 mengalahkan partisipasi pemilh pada pilkada yang dilaksanakan dalam situasi  normal  ketika  tidak  ada  pembatasan  aktivitas  masyarakat.  Perbandingan  tingkat
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
partisipasi  pemilih  antara  pilkada  sebelum  dan  saat  masa  pandemi  Covid-19  dapat  dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Diagram Tingkat Partisipasi Pemilih di Pemilihan Terakhir (2014-2020)
Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id
Data di atas bertolak belakang dengan trends tingkat partisipasi global yang semakin menurun.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah  pemilih  ( voter  turnout )  terus menurun di banyak negara setelah 20-30 tahun terakhir. Sampai tahun 1980-an, voter turnout masih  relative  stabil  antara  78  sampai  76  persent.  Namun  menurun  drastis  pada  1990an sampai 70 persent dan 66 persent antara 2011-2015.
Indeks  yang  menurun  menandakan  semakin  besarnya  sikap  apatis  dan  ketidakpercayaan pemilih  terhadap  proses  demokrasi  di  beberapa  negara  (Solijonov,  2016).  Menurut  Uberoi (2021)  bahwa  selama  seratus  tahun  terakhir,  jumlah  pemilih  di  Inggris  merupakan  yang tertinggi  yaitu  sebesar  83,9  persen  pada  tahun  1950,  namun  proporsi  ini  telah  menurun menjadi  67,3  persen  pada  tahun  2019.  Sesuai  data  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance  (IDEA)  yang  berbasis  di  Swedia,  jumlah  pemilih  yang  berpartisipasi  di  Amerika Serikat adalah 89,7 persen pada tahun 1968, namun turun menjadi 56,8 persen pada tahun 2018.  Di  Prancis,  jumlah  pemilih  yang  berpartisipasi  menurun  dari  82,7  persen  pada  tahun 1956  menjadi  48,7  persen  pada  tahun  2017.  Begitu  pula  di  Jerman.  mengalami  penurunan partisipasi  pemilih  dari 87,8  persen  pada  tahun  1957  menjadi  76,2  persen  pada  tahun  2017 (IDEA, 2021).
Fenomena  peningkatan  partisipasi  pilkada  2020  juga  seakan  mengingkari  logika berpikir  partisipasi  dan  demokrasi  yang  menghendaki  kebebasan.  Hampir  semua  konsepsi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
tentang  partisipasi  dan  demokrasi  mmempersyaratkan  kebebasan  sebagai  indikator keberhasilannya. Karena itu, peningkatan angka partisipasi pada saat pembatasan aktivitas warga  ketika  terjadi  pandemi  virus  corona  (Covid-19)  menjadi  pertanyaan  yang  menarik untuk ditelusuri. Bahkan, tanpa dibatasi sekalipun masyakat masih diliputi kekhawatiran dan rasa was-was untuk beraktivitas karena pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada bulan Desember 2020 saat penyebaran virus corona (Covid-19) semakin meluas.
Merujuk pada logika pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa pandemi Covid- 19  agak  sulit  untuk  membayangkan  angka  partisipasi  pemilih  akan  tinggi  pada  pilkada dalam  kondisi  demikian.  Namun,  realitasnya  tingkat  partisipasi  pemilih  di  Indonesia  dalam masa pandemi Covid-19 sangat tinggi, bahkan melampaui angka partisipasi pilkada dalam situasi normal ketika tidak ada wabah penyakit dan pembatasan aktivitas masyarakat.
Pertanyaannya  kemudian,  mengapa  partisipasi  pemilih  dalam  pilkada  pada  masa pandemi  Covid-19  di  Indonesia  justru  mengalami  peningkatan  jika  dibandingkan  dengan masa situasi normal? Studi ini menelusuri beberapa faktor yang menjelaskan tingginya tingkat partisipasi  pemilih  pada  regional  head  election  di  masa  pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Fenomena  ini  semakin  menarik  karena  faktanya  seakan  menjadi  anomali  dari kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi politik global dalam sepuluh tahun terkahir.

## Review Konseptual
Para  ilmuwan  politik  sudah  cukup  banyakn  meneliti  dan  menjelaskan  mengapa terjadi penurunan ataupun peningkatan partisipasi politik, terutama dalam pemilu. Berbagai usaha  para  ilmuwan  telah  membuat  perkembangan  teori  partisipasi  politik.  Beberapa  teori tersebut  berusaha  secara  maksimal  menjelaskan  mengapa  orang  mau  memberikan suaranya dalam pemilu.
Dalam  literatur  ilmu  politik  selama  ini  berkembang  lima  pendekatan  terori  tentang partisipasi  politik.  Teori-teori  tersebut  berkembang  secara  simultan  mulai  dari  model voluntarisme warga (the civic voluntarism model) , model pilihan rasional (the rational choice model), model  sosial-psikologis  ( the  social-psychological  model), model  mobilisasi (the mobilization  model) ,  dan  model  insentif  umum  ( the  general  incentives  model) .  Masing- masing teori memiliki tradisi pemikiran yang berbeda.
Model  patisipasi  politik  yang  sangat  dikenal  luas  dalam  ilmu  politik  adalah  model voluntarisme warga. Model ini merupakan karya Sidney Verba and Norman Nie (1972) dalam penelitian  tentang  partisipasi  di  United  States.  Gagasan  sentral  model  voluntarisme  warga menekankan  tiga  aspek  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik,  yakni  aspek  sumber  daya ( the  resources  aspect), aspek  keterlibatan  psikologis (the  psychological  engagement aspect), dan  aspek  jaringan  rekrutmen (the  recruitment  networks  aspect). Aspek  sumber daya  dalam  kaitannya dengan  “waktu,  uang,  dan  keterampilan  sipil . ”  Aspek  keterlibatan
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
psikologis  menekankan  rasa  efektivitas  politik  individu,  dan,  akhirnya,  aspek  jaringan perekrutan didefinisikan sebagai “permintaan untuk partisipasi yang datang pada individu di tempat kerja, di gereja, atau dalam organisasi — terutama yang datang dari teman, kerabat, atau kenala n” (Verba, Schlozman, dan Brady 1995: 271 -272).
Model  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  sikap  memainkan  peran  penting  dalam menjelaskan  partisipasi  politik  dengan  baik.  Hal  ini  sebagaimana  mereka  tekankan  dalam versi  terbaru  teori  ini.  Namun  demikian,  model  voluntarisme  warga  memiliki  masalah terutama berkaitan dengan hubungan antara status socioeconomic dengan participasi dan nilai-nilai kewargaan (civic values) . Sebagaimana dipostulasikan Verba and kolaboratornya  menunjukkan  bahwa  individu-individu  berstatus  tinggi  terwakili  secara berlebihan dalam kategori partisipan yang sangat aktif dan kurang terwakili dalam kategori tidak  aktif.  (Verba  and  Nie  1972:  131 – 33).  Asumsi  di  atas  kemudian  dipertanyakan  karena faktanya banyak individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi tidak ikut terlibat dalam politik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Verba dan rekan-rekannya:
The SES model is weak in its theoretical underpinnings. It fails to pro- vide a coherent rationale for the connection between the explanatory socioeconomic variables and participation.  Numerous  intervening  factors  are  invoked — resources,  norms,  stake  in the  outcome,  psychological  involvement  in  politics,  greater  opportunities,  favorable legal  status,  and  so  forth.  But  there  is  no  clearly  speci‹e d  mechanism  linking  social statuses to activity. (Verba, Schlozman, and Brady 1995: 281)
Persoalan  tersebut  menjadi  bagian  paradox  partisipasi  karena  mestinya  makin  tinggi socioeconomic  statuses  makin  tinggi  tingkat  partisipasinya.  Namun  demikian  masih  sulit menemukan  bukti  adanya  kaitan  antara  socioeconomic  statuses  dengan  peningkatan partisipasi. Bahkan beberapa hasil penelitian di negara-negara industri maju dengan tingkat pertumbuhan pendidikan dan ekonomi tinggi termasuk
dalam  kasus  Amerika  Serikat,  jumlah  pemilih  dan  partisipasi  dalam  organisasi  sukarela sebenarnya  menurun,  bukannya  meningkat  (Brody  1978;  Putnam  1995;  Miller  and  Shanks 1996).
Persoalan  utama  the  civic  voluntarism  model  sulit  menjelaskan  alasan  pragmatis individu untuk terlibat dalam politik, terutama insentif  apa  yang  mereka  miliki  untuk  terlibat  dalam  politik.  Banyak  high-status  individuals kekurangan insentif, yang menjelaskan mengapa tidak terlibat dalam politik. Ada kebutuhan untuk  mempertimbangkan  insentif  untuk  berpartisipasi  agar  dapat  memahami  mengapa individu terlibat dalam politik.
Teori selanjutnya yang berperan penting dalam analisis partisipasi politik adalah teori pilihan  rasional.  Teori  pilihan  rasional  diterapkan  untuk  menjelaskan  partisipasi  politik  dlam menghadapi  masalah  utama,  yang  disebut  paradoks  partisipasi.  Gagasan  utama  teori

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
pilihan rasional menunjukkan bahwa aktor rasional tidak akan berpartisipasi dalam tindakan kolektif  untuk  mencapai  tujuan  bersama  karena  produk  dari  tindakan  kolektif  tersebut adalah  kebutuhan  publik (public  goods) (Olson,  1965).  Olson  menegaskan  bahwa  tujuan dan  program  kebijakan,  yang  merupakan  “produk”  dari  sebuah  partai  politik,  adalah kebutuhan publik, dan sebagai konsekuensinya aktor-aktor yang rasional mempunyai insentif untuk  mengambil  alih  upaya  pihak  lain  dan  membiarkan  mereka  bekerja  untuk menyediakan  kebutuhan-kebutuhan  tersebut.  Akibatnya,  organisasi  sukarela  seperti  partai tidak akan mendapat bantuan dari individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri jika tidak ada jenis insentif lain untuk berpartisipasi. (Olson 1965: 9 – 11).
Gagasan rational choice theory memiliki nilai yang berusaha untuk menjelaskan lebih jauh tentang paradoks partisipasi (the paradox of participation). Hal tersebut menyediakan insentif  yang  masuk  akal  untuk  melibatkan  beberapa  individu  dalam  politik.  Persoalannya kemudian apakah pandangan tersebut dapat diterapkan secara tuntas mengatasi paradoks  partisipasi  terutama  untuk  voting,  dimana  insentif  demikian  sebagian  besar  tidak ada. Persoalan ini menjadi semakin rumit karena individu dimotvasi oleh pertimbangan self- interest  ketika  mereka  terlibat  dalam  politik.  Hal  ini  berarti  bahwa  rational  choice  account menyediakan suatu penjelasan yang belum tuntas tentang persoalan partisipasi politik.
Pendekatan teoritis  ketiga  terhadap partisipasi  politik datang  dari literature  psikologi yang sangat penting dalam memahami
bentuk  partisipasi  yang  ekstrim,  seperti  perilaku  protes  dan  aksi  pemberontakan  kolektif (Muller 1979; Finkel, Muller, dan Opp 1989; Muller, Dietz, dan Finkel 1991; Finkel dan Opp 1991). Salah satu varian model psikologi sosial adalah teori ekspektasi-nilai-norma yang muncul dari Muller  (1979:  23 – 31),  yang  didasarkan  pada  karya  Fishbein  dan  kolaboratornya  (Fishbein 1967; Azjen and Fishbein 1969).
Theori  psikologi  social  memusatkan  perhatian  pada  pengukuran  sikap  individu terhadap perilaku ketimbang terhadap tujuan perilaku itu. Jika diaplikasikan pada partisipasi politik, hal ini berarti warga negara harus ditanyai tentang sikap mereka terhadap berbagai jenis  perilaku  protes,  bukan  sekedar  tentang  sikap  mereka  terhadap  undang-undang  atau peristiwa  politik  yang  tidak  adil  yang  mungkin  memicu  perilaku  tersebut..  Dalam  konteks expectations-values-norms  theory menjelaskan  perilaku  dalam  dua  faktor  besar:  manfaat yang diharapkan dan norma-norma sosial. Di satu sisi individu dipandang sebagai utilitarian yang  menghitung  manfaat  dari  tindakan  yang  berbeda,  meskipun  dalam  model  ini  tidak ada perbedaan yang dibuat antara manfaat pribadi dan kolektif dari tindakan politik. Di sisi lain mereka dilihat sebagai aktor yang tertanam dalam jaringan norma dan keyakinan sosial, yang  memberikan  motivasi  internal  dan  eksternal  untuk  berperilaku  dengan  cara  tertentu (Muller, 1979: 69 – 100).
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Varian  model  yang  muncul  dari  pendekatan  ini  diklaim  sukses  untuk  menjelaskan jenis-jenis  partisipasi  yang  tidak  lazim  dalam  berbagai  sistem  demokrasi.  Namun  demikian, teori  ini  masih  menghadapi  masalah  seperti  teori-teori  lain.  Masalah  utama  dengan  model psikologis sosial adalah bahwa teori tersebut tidak memperhatikan rasionalitas pengambilan keputusan.  Masalah  ini  mengulang  kelemahan  model  pilihan  rasional  yang  tidak  lengkap memberikan penjelasan tentang partisipasi politik. Kurangnya perhatian mereka pada dasar objektif  terhadap  pengaruh  politik  merupakan  kelalaian  serius  yang  perlu  diperbaiki  jika mereka ingin memberikan penjelasan yang memadai tentang partisipasi. Persepsi pengaruh kelompok  mungkin  penting,  tetapi  persepsi  pengaruh  individu  juga  penting,  namun  harus didasarkan pada realitas objektif, bukan pada persepsi subjektif saja.
Teori  partisipasi  selanjutnya  adalah  model  moblisasi  ( the  mobilization  model )  yang menegaskan bahwa individu berpartisipasi dalam menanggapi peluang politik di lingkungan mereka  dan  pengaruh  dari  orang  lain.  Singkatnya,  beberapa  orang  berpartisipasi  karena peluang  mereka  untuk  melakukannya  lebih  besar  daripada  orang  lain  dan  juga  karena mereka  dibujuk  untuk  terlibat  oleh  orang  lain.  Menurut the  mobilization  model bahwa partisipasi  politik  sangat  dipengaruhi  oleh  aktivitas  mobilisasi  yang  dilakukan  oleh  partai politik dan organisasi sukarela (voluntary organizations) . Beberapa studi menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan oleh partai mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah  suara. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat (Frendreis,  Gibson,  and  Vertz  1990;  Huckfeldt  dan  Sprague  1992;  Wielhouwer  dan Lockerbie 1994) dan penelitian tentang mobilisasi pemilu di Britain (Johnston 1987; Johnston, Pattie, and Johnston 1989; Johnston and Pattie 1995; Pattie, Johnston, and Fieldhouse 1995).
Temuan-temuan  dari  studi  tersebut  memperkuat  asumsi  model  mobilisasi  bahwa aktivitas  kampanye  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perilaku  memilih  dari waktu ke waktu. Model mobilisasi dengan jelas menyoroti aspek yang diabaikan oleh model lain.  Namun  dalam  beberapa  hal  kurang  mengembangkan  dengan  baik  model  teoritis partisipasi politik, dan hal ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawabmengapa orang mau mengubah perilaku mereka dalam merespon pengaruh orang lain. Singkatnya, model mobilisasi belum juga menyediakan teori partisipasi yang komprehensif.
Belajar  dari  beberapa  kekurangan  model-model  sebelumnya,  munculllah  model insentif umum (the general incentives model) yang berusaha melengkapi kekurangan teori- teori  partisipasi  sebelumnya.  Model  insentif  umum  mencoba  melakukan  sintesa  dari beberapa model partisipasi sebelumnya terutama model pilihan rasional dan psychological sosial.  Substansi  dari  teori  ini  adalah  bahwa  para  aktor  membutuhkan  insentif  untuk berpartisipasi,  namun  bukan  insentif  individual  yang  dimaknai  secara  sempit  seperti  dalam rational choice theory.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
Dalam teori partisipasi general incentives model terdapat tiga tipe insentif, pertama , proses  insentif (incentives  process) yang  menjelaskan  bahwa  motif  untuk  berpartisipasi bersumber  dari  proses  partisipasi  itu  sendiri.  Bagi  sebagian  orang,  proses  politik  itu  sendiri menarik dan membangkitkan semangat, apa pun hasil atau tujuannya. Kedua,
insentif  hasil  selektif  mengacu  pada  motif  yang  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan tertentu dalam proses politik, namun tujuan tersebut bersifat pribadi dan bukan kolektif. Telah lama  diketahui  bahwa  para  pemimpin  politik  atau  pengusaha  dapat  dikecualikan  dari paradoks partisipasi karena mereka mempunyai insentif, seperti pekerjaan yang menarik dan bergaji  tinggi  serta  jabatan  yang  dapat  dipilih.  (Salisbury  1969).  Tipe  ketiga  motivasi  untuk berpartisipasi  adalah  ideologi,  penjelasannya  berakar  pada  apa  yang  disebut  hukum disparitas lengkung (law of curvilinear disparity) (May 1973; Kitschelt 1989).
Model  insentif  umum  secara  teoritis  memiliki  landasan  yang  kuat  dan  memiliki kemampuan  yang  unggul  dalam  memprediksi  jenis  partisipasi  yang  berbiaya  tinggi,  seperti aktivisme partai (Whiteley 1995). Teori ini menggabungkan concern teoretis dari pendekatan pilihan rasional, dengan fokusnya pada biaya dan manfaat pengambilan keputusan, namun tanpa  perspektif  sempit  dan  kebutaan  terhadap  proses  psikologis  sosial  yang  lebih  umum yang mempengaruhi partisipasi. Dengan penggabungan tersebut,
model  insentif  umum  mengatasi  kelemahan  model  lain  karena  mengabaikan  persoalan tentang rasionalitas individu.
Studi  tentang  partisipasi  politik  pada  masa  pandemic  Covid-19  sudah  pernah dilakukan  namun  belum  menjelaskan  secara  memadai  mengapa  terjadi  peningkatan partisipasi  pada  saat  pembatasan  aktivitas  masa  pandemic  Covid-19.  Salah  satu  di antaranya seperti studi Mikecz dan Oross tentang Political Participation During the Covid-19 Pandemic in Hungary (Mikecz, D., & Oross, D. (2020). Namun studi tersebut tidak focus pada voter  turnout  dalam  pemilu  tapi  partisipasi  masyarakat  dalam  manajemen  dan pengurangan kesehatan, risiko ekonomi, dan kerusakan sebagai dampak pandemic Covid- 19.
Beberapa studi tentang partisipasi politik dalam pemilu lokal pada pandemic Covid- 19  dilakukan  di  Indonesia.  studi-studi  tersebut  dilakukan  oleh  Hadiati  dkk.,  Voters'  Political Participation in the Covid-19 Pandemic on the 2020, Regional Head Election in Pekalongan Regency  (Hadiati,  Nugroho,  &  Utomo,  2022);  Ode,  Pemilu  dan  Covid-19  di  Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 (Ode, Dalupe, Regif, & Jannah, 2022); Rahma dkk, Political  Participation  During  Pandemic  in  The  Local  Election  Of  Soppeng  Regency , Indonesia  (Rahma,  Taufik,  Hardi,  &  Alim,  2022).  Perspektif  studi-studi  tersebut  memiliki kesamaan pandangan bahwa peningkatan partisipasi politik pada masa pandemic Covid- 19 sebagai akibat peran sosialisasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Studi yang sedikit
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berbeda  dilakukan  oleh  Rambe,  et.  al  yang  membahas  peran  media  massa  terhadap partisipasi politik pada pemilu local masa pademi Covid-19.
Berbeda  dengan  studi-studi  di  atas,  studi  ini  melihat  peningkatan  partisipasi  politik dalam  pemilu  lokal  pada  pandemic  Covid-19  di  Indonesia  dari  perspektif  the  mobilization model  and  the  general  incentives  model  of  participation.  Perspektif  ini  dapat  memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang peningkatan partisipasi pemilih pada masa pandemic Covid-19  dibandingkan  dengan  faktor  sosialiasasi  pemerintah  seperti  penjelasan  studi-studi sebelumnya. Bahkan, sosialisasi pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu local pada pandemic Covid-19 bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi aktifitas masyarakt.
Karena itu, studi ini berupaya menjelaskan femomena peningkatan partisipasi politik dalam pemilu local pada pandemic Covid-19 di Indonesia dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Dengan perspektif dimaksud dapat mengungkap motivasi yang sesungguhnya bagi pemilih berpartisipasi dalam pemilu local.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  melihat  fenomena yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa, partisipasi politik, suatu keadaan di suatu tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.Penelitian ini melakukan  kajian  terhadap  data-data  yang  diperoleh  dari  lembaga  resmi  pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lain-lain. Selain data di atas juga melakukan  review  terhadap  pemberitaan  media  massa  dan  media  online  tentang pelaksanaan  pemilukada.  Data  lainnya  diperoleh  dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh akademisi, NGO (Non Government Organization) pemerhati pemilihan umum dan Lembaga Survey  Indonesia.  Pengolahan  data  dilakukan  cara  melakukan  reduksi  data  dan  analisis. Sedangkan  data  yang  dikumpulkan  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  dan dokumen data organisasi (misalnya data partisipasi, data penyebaran covid-19) yang telah diratifikasi atau dipublikasikan.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan narasi yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang pernah dilakukan atau dialami peneliti. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis  data  kualitatif  dengan  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  dari lapangan.Dengan pendekatan komparatif dan eksploratif, studi ini akan menjelaskan faktor- faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  pemilih.  Beberapa  studi  literatur  dalam  perspektif komparatif dan studi politik lokal di atas  akan sangat membantu  sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu lokal di masa pandemik Covid-

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
19.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data dan kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan  tujuan  untuk  menganalisis  apakah  terjadi  Kontroversi  Peningkatan  Partisipasi  Politik pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  masa  Pandemi  Covid-19.(Muhammad  Elwan  et  al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kontroversi Permilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Masa Covid-19
Pemerintah Indonesia tetap memaksakan pelaksanaan Regional Head Election pada masa  Covid-19  di  tengah  kontroversi  dan  kritikan  masyarakat.  Pemungutan  suara berlangsung pada 20 Desember 2020 ketika penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat. Bahkan menjelang dan pada saat pelaksanaan regional head election, tingkat penyebaran virus  Covid-19  menunjukkan  grafik  yang  semakin  meningkat  sejak  bulan  November  2020. Grafik peningkatan virus Covid-19 di Indonesia tahun 2020-2021 dapat dilihat pada gambar 2
Gambar 2. Perkembangan Covid-19 tiap pekan Indonesia 2020-2021
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022
Namun pemerintah Indonesia tetap memaksakan pelaksanaan regional head election dab merasa  optimis  akan  sukses.  Optimisme  pemerintah  Indonesia  saat  itu  justru  menimbulkan pesimisme  dari  masyarakat  dan  aktiivis  demokrasi.  Merespon  sikap  pemerintah  tersebut, Direktur  Eksekutif  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem)  Titi  Anggraini
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mengatakan  mendorong  pemilih  menggunakan  hak  pilih  akan  menjadi  sulit  pada  masa pandemi  virus  Corona.  "Di  masa  tidak  pandemi  pun  cukup  sulit  mendorong  pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi.
Polemik ini terjadi akibat semakin menyebarnya virus corona dan  ditambah dengan semakin  ketatnya  aturan  pemerintah  berkaitan  dengan  mobilisasi  warga.  Pengetatan mobilisasi  warga  menjadi  kebijakan  kontroversi  dengan  dilangsungkannya  perhelatan demokrasi  di  tingkat  lokal  dengan  tetap  digendakannya  pelaksanaan  pilkada  walau sempat  diundur  yaitu  sesuai  dengan  PKPU  Tahapan  Program  dan  Jadwal  berlangsung tanggal 23 September 2020.
Adapun alasan pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pilkada menurut Menteri Kordinator  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  (Polhukam),  Mahfud  MD  bahwa, pertama, menjamin  hak  konstitusional  rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih  sesuai  dengan  agenda  yang telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  atau  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan, Kedua, pandemi Covid-19 belum bisa diketahui kapan akan berakhir. Karena itu, apabila Pilkada  ditunda  sampai Pandemi selesai, maka akan menimbulkan ketidakpastian; Ketiga, Presiden  juga  menurut  Mahfud  tidak  ingin  daerah  yang  menggelar  Pilkada  hanya dipimpin pelaksana tugas dalam waktu bersamaan. Karena pelaksana tugas itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis (Tempo.co, 23/9/2020).
Alasan  pemerintah  sangat  kontroversial  karena  menunjukkan  adanya  sikap ambivalensi, pertama, di  satu  sisi,  pemerintah  menerapkan  pembatasan  aktivitas  yang sangat  ketat  pada  saat  pandemic  covid-19,  namun  di  sisi  lain,  memaksakan  pelaksanaan plkada yang menghendaki keterlibatan masyarakat secara aktif. Kedua, alasan pemerintah tidak ingin menunda plkada dan tidak ingin daerah dipimpin pelaksana tugas tidak konsisten karena  pada  akhirnya  pemerintah  Indonesia  menunda  plkada  tahun  2022  menjadi  tahun 2024. Akibat penundaan plkada tersebut membuat 272 daerah di Indonesia dipastikan akan dipimpin oleh pelaksana tugas selama 1,5 s.d 2 tahun.
Argumentasi  pemerintah  sangat  kontroversial  karena  adanya  kontradiksi  antara kebijakan  penanganan  wabah  pandemic  covid-19  dengan  pelaksanaan  regional  head election. Mestimya, alasan normatif maupun praktis harus disampaikan secara logis kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat juga mestinya mengandung tingkat konsisitensi yang tinggi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara/pemerintah tidak merosot.
Anomali partisipasi politik Indonesia .
Regional  Head  Election  di  Indonesia  berlangsung  pada  masa  Covid-19  dengan tingkat  partisipasi  yang  cukup tinggi,  76,09  persen  (KPU,  2020.  Jika  dibandingkan dengan 3 pemilukada  sebelumnya  yakni  tahun  2015,  tahun  2017  dan  tahun  2018  peningkatannya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
cukup  singnifikan  yaitu  meningkat  6,74%  dari  tahun  2015,  meningkat  1,2%  dari  tahun  2017, dan meningkat 1,17% dari tahun 2018.
Tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Regional Head Election di Indonesia pada masa pandemic covid-19 menunjukkan keanehan tersendiri dalam trend demokrasi modern. Kondisi  tersebut  disebut  sebagai  keanehan  karena  tiga  alasan, pertama, tren  global  terkini rata-rata  jumlah  pemilih  telah  menurun  secara  signifikan  sejak  awal  tahun  1990an.  Secara global,  jumlah  pemilih  telah  menurun  dalam  beberapa  dekade  terakhir,  dengan  sebagian besar  negara  mencatat  jumlah  pemilih  yang  lebih  rendah  pada  pemilu  baru-baru  ini dibandingkan pada pemilu 20-30 tahun yang lalu. Tingkat partisipasi pemilih global menurun tajam  pada  tahun  1990an  menjadi  70  persen,  dan  terus  menurun  hingga  mencapai  66 persen  pada  periode  2011 – 15.  Menurut  Indeks  Demokrasi  Economist  Intelligence  Unit, “demokrasi  global  terus  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020”  (EIU,  2021).  Menurunnya jumlah  pemilih  menandakan  adanya  permasalahan  besar  yang  dihadapi  negara-negara demokrasi  saat  ini.  Jumlah  pemilih  yang  lebih  rendah  menunjukkan  bahwa  lebih  sedikit warga  yang  menganggap  pemilu  sebagai  instrumen  utama  untuk  melegitimasi  kendali partai  politik  atas  pengambilan  keputusan  politik.  Hal  ini  mungkin  menunjukkan  bahwa masyarakat  kurang  tertarik  pada  partai  politik  sebagai  lembaga  utama  perwakilan demokras (Solijonov, 2016: 9).
Keanehan  kedua  adalah  indikator-indikator  pendukung  tidak  memungkinkan  bagi peningkatan  voter  turnout.  Indikator  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  Indonesia menjelang  dan  saat  pelaksanaan  pilkada  sedang  menurun  drastis,  Hasil  survei  Lembaga Survei  Indonesia  (LSI)  menunjukkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Presiden  Joko Widodo  (Jokowi)  menurun,  terutama  dalam  menangani  Covid-19.  Ini  terlihat  dari  tren kepercayaan  responden  yang  semakin  menurun  sejak  September  2020  menjelang  pilkada Ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat sejak November 2020. Saat itu sebanyak 14,3%  responden  sangat  dan  tidak  percaya  terhadap  kinerja  Jokowi  dalam  menangani pandemi.  Ketidakpercayaan  publik  terhadap  kemampuan  Jokowi  menangani  Covid-19 meningkat  menjadi  15,2%  pada  Februari  2021  dan  semakin  meningkat  pada  Juni  2021 sebesar 22,6%  (Suvei  LSI  20-25  Juni 2021).  Selain  kepercayan  public,  indicator ekonomi  juga tidak mendukung  bagi  peningkatan  partisipasi  publik.  Trend  perkembangan  perekonomian dunia  serta  nasional  terutama  pada  kuartal  II  Tahun  2020  dan  seterusnya  dapat  dikatakan mengalami  terjun  bebas  bahkan  telah  mengalami  resesi.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  data International  Monetary  Fund  (IMF)  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  beberapa  negara  di dunia  seperti  Amerika  Serikat  pada  data  kuartal  IV  Tahun  2020  adalah  -2,4  persen,  Korea Selatan adalah -1,4 persen, Jepang -1,2 persen dan Singapura -3,8 persen. Tidak terkecuali bagi  Indonesia  berdasarkan  rilis  data  Badan  Pusat  Statistik,  bahwa  laju  pertumbuhan
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
ekonomi  nasional  pada  Tahun  2020  kuartal  I  adalah  2,97  persen,  kuartal  II  adalah  -5,32 persen,  selanjutnya  pada  kuartal  III  adalah  -3,49  persendan  kuartal  IV  adalah  -2,19  persen bahkan,  pertumbuhan  jauh  di  bawah  pencapaian  Kuartal  I  2019  yang  mencapai  5,07 persen (BPS, 2020). Kondisi ini merupakan periode terburuk sejak Tahun 1999 bagi Indonesia, dalam waktu singkat dapat mengalami penurunan drastis.
Keanehan ketiga adalah peningkatan voter turnout justru terjadi ketika pembatasan aktivitas pada saat puncak wabah pandemic covid-19. Hal ini bertentangan dengan logika partisipasi politik yang memerlukan kebebasan untuk beraktivitas. Anehnya tingkat partisipasi pemilih  justru  lebih  tinggi  ketika  terjadi  pembatasan  aktivitas  saat  penyebaran  wabah pandemic  covid-19  dibandingkan  dengan  tingkat  partisipasi  pemilih  pada  saat  tanpa pembatasan aktivitas dalam situasi normal.
Fenomema tingginya voter turnout di Indonesia masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat  disebut  sebagai  anomali  demokrasi  modern.  Tentu  saja  ada  beberapa  kondisi  yang membuat  fenomena  demokrasi  Indonesia  memiliki “ keunikan ” tersendiri  terutama  terkait dengan  tingginya  voter  turnout  tersebut.  Paling  tidak,  terdapat  tiga  faktor  penjelas peningkatan  partisipasi  pemilih  dalam  pilkada  pada  masa    pandemi  Covid-19  tahun  2020. Pertama, gencarnya  sosialisasi  pemerintah.  Menjelang  pilkada  serentak  2020,  pemerintah melakukan  sosialisasi  secara  masif  kepada  masyarakat  untuk  menyukseskan  pelaksanaan hajatan  demokrasi  lokal  tersebut.  Upaya  ini  sekaligus  merupakan  cara  pemerintah  untuk menepis  keraguan  banyak  kalangan  karena  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  masih dalam masa pandemi Covid-19. Banyak kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan soal kesuksesan  pilkada  dan  bahaya  kesehatan  masyarakat  bila  pilkada  tetap  digelar  di  masa pandemi  Covid-19.  Namun  pihak  pemerintah  tetap  pada  pendiriannya  memaksakan pelaksanaan pilkada walaupun masih dalam suasana penyebaran wabah pandemi corona. Untuk  memuluskan  kebijakannya  yang  menyulut  kontroversi,  pemerintah  mengerahkan segala  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  meyakinkan  masyarakat  dapat  terlibat  dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi secara  masif  kepada  masyarakat  agar  tidak  khawatir  dengan  situasi  saat  pelaksanaan pilkada.
Kedua, tingkat  kompetisi  yang  tinggi  antara  kandidat  kepala  daerah.  Fenomena seperti ini menjadi hal yang lumrah dalam setiap  kontestasi politik termasuk dalam regional head election,  terutama  yang  masih  melibatkan  calon  petahana.  Untuk mempertahankan kekuasaannya, calon petahana mengerahkan segala potensi yang dimilikinya demi meraih simpati  para  pemilih.  Persaingan  antar  calon  ikut  melibatkan  emosi  pendukung  masing- masing  dengan  berbagai  strategi.  Kedekatan  emosional  antara  calon  dan  pendukung memicu  antusiasme  yang  tidak  jarang  mengarah  pada  konflik.    Hubungan  emosional  dan antusiasme menjadi faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340
Ketiga, mobilisasi  dana  bantuan  sosial  (bansos)  secara  masif.  Bersamaan  dengan proses  pelaksanaan  regional  head  election  serentak  2020,  pemerintah  Indonesia  sedang melakukan  upaya  pemulihan  dampak  dari  wabah  Covid-19.  Salah  satu  bentuk  pemulihan yang  dilakukan  pemerintah  adalah    memberikan  bantuan  sosial  (bansos)  kepada masyarakat terdampak wabah Covid-19. Sebagai langkah awal pada bulan Januari tahun 2020  pemerintah  menyalurkan  anggaran    Rp.  9  Triliun  sebagai  dana  bantuan  sosial  yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia (info@kemsos.go.id, 27/12/2019).
Menjelang  pelaksanaan  regional  head  election  2020,  pemerintah  semakin  intens menyalurkan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat.  Bantuan  sosial  lebih  masif  pada  saat regional head election 2020 dibandingkan dengan regional head election pada masa-masa sebelumnya. Dari sisi total jumlah bansos tahun 2020 juga lebih fantastis, yakni mencapai Rp 234,33 triliun. Menurut penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indarwati, jumlah  dana  bantuan  sosial  tersebut  mengalami  perubahan  dari  semula  Rp  203,9  triliun menjadi  Rp  234,33  triliun  (CNN  Indonesia,  Selasa,  10/11/2020).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah  yang  sudah  fantastis  masih  bertambah  lagi  pada  bulan  November  2020  atau  satu bulan sebelum pilkada serentak Desember 2020.
Namun,  program    pemerintah  ini  banyak  dimanipulasi  oleh  para  kepala  daerah (incumbent) yang kembali mencalonkan diri sebagai bahan kampanye dan pencitraan diri mereka dalam regional head election. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengungkap penyelewengan bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus corona  (Covid-19)  untuk  kampanye  regional  head  election  2020  di  23  daerah.  Modus penyelewengannya  adalah  mengklaim bansos  corona  sebagai  pemberian  kepala  daerah atau partai politik tertentu. Padahal, bansos digelontorkan menggunakan APBN/APBD (CNN Indonesia 20/7/2020 ). Bawaslu mencatat, dugaan politisasi bansos oleh kepala daerah yang berpotensi  kembali  mencalonkan  terjadi  di  pada  sebagian  besar  provinsi  dan  kabupaten kota.
"Kami  juga  mencatat  ada  di  dua  belas  provinsi  dengan  23  kabupaten  kota  yang terdapat pembagian bansos dan diduga dipolitisasi dengan menempelkan gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana," ungkapnya
Di luar temuan Bawaslu sesungguhnya masih banyak yang belum terungkap kepala daerah petahana yang terindikasi memanfaatkan dana bansos untuk kampaye dan pemenangan pilkada.  Para  kepala  daerah  secara  sengaja  menggelontorkan  bantuan  sosial  pada  saat pelaksanaan pilkada untuk menarik simpati pemilih. Bak gaung bersambut, masyarakat yang sedang  mengalami  kesulitan hidup  menyambut  bantuan  sosial    tersebut  dengan  rasa  suka cita.
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Gencarnya  penyaluran  maupun  manipulasi  bantuan  sosial  menjelang  pelaksanaan regional  head  election  2020  mendorong  masyarakat  lebih  antusias  untuk  berpartisipasi dalam pilkada. Jika dibandingkan dengan dua faktor yang disebut sebelumnya (sosialsisasi dan kompetisi kandidat), maka bantuan sosial menjadi faktor yang sangat kuat mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam regional head election serentak. Jumlah dana bantuan sosial  yang  berlipat  ganda  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  pilkada-pilkada sebelumnya  dan  manipulasi  dana  bantuan  social  telah  memicu  peningkatan  angka partisipasi  pada  pilkada  2020  meskipun  dalam  situasi  penyebaran  wabah  Covid-19. “Kemurahan  hati”  pemerintah  memberikan  bantuan  sosial  mem buat  masyarakat melupakan  sejenak  wabah    corona  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pilkada.  Karena  itu, angka partisipasi dalam pilkada dalam suasana Covid-19 lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.
Jika  mengikuti  logika  berpikir  dari  model-model  partisipasi  politik  maka  tingginya keterlibatan masyarakat dalam pilkada 2020 merupakan sintesis model mobilisasi dan model partisipasi  insentif  umum.  Individu  berpartisipasi  dalam  menanggapi  peluang  politik  dan rangsangan  dari  orang  lain.  Selain  itu  individu  menjadi  aktif  secara  politik  sebagai  respons terhadap berbagai  macam  insentif.  Namun  dalam  konteks  regional  head  election  di  lebih bersifat pragmatis karena peluang dan insentif yang diharapkan berupa materi. Daya tarik bansos telah menggiring kesadaran masyarakat untuk  terlibat dalam pilkada bukan karena substansi  dari  pilkada  itu  sendiri  sebagai  instrumen  penyaluran  aspirasi  politik.  Artinya, masyarakat  terlibat  dalam  pilkada  bukan  karena  kesadaran  sendiri  tetapi  lebih  terdorong oleh  faktor-faktor  di  luar  dirinya  yang  lebih  menarik.  Hal  inilah  yang  membuat  pilkada serentak 2020 sedikit aneh: berlangsung dalam  suasana penyebaran wabah penyakit tapi angka partisipasi sangat tinggi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan situasi paradoks antara pembatasan aktivitas warga dan kebutuhan partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  tengah  pandemi  Covid-19,  kesimpulan menunjukkan  tingkat  partisipasi  pemilih  yang  tinggi  pada  Pilkada  2020  di  Indonesia merupakan  anomali  demokrasi.  Faktor-faktor  seperti  sosialisasi  intensif  pemerintah, persaingan  antar  kandidat  yang  ketat,  dan  mobilisasi  dana  bansos  menjadi  pendorong peningkatan  partisipasi  pemilih.  Anomali  ini  menciptakan  sintesa  antara  model  mobilisasi dan model insentif umum partisipasi, yang secara teoritis mencerminkan dinamika pragmatis dalam konteks pemilihan di masa pandemi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1626-16242 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.,  &  Fishbein,  M.  (1969).  The  prediction  of  behavioral  intentions  in  a  choice  situation. Journal of Experimental Social Psychology , 5 (4), 400 – 416. https://doi.org/10.1016/0022- 1031(69)90033-X
BPS.  (2021). Ekonomi  Indonesia  2020  Turun  sebesar 2,07  Persen (c-to-c) (No.  329097).  Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi- indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html
Finkel,  S.  E.,  Muller,  E.  N.,  &  Opp,  K.-D.  (1989).  Personal  Influence, Collective  Rationality,  and Mass  Political  Action. American  Political  Science  Review , 83 (3),  885 – 903. https://doi.org/10.2307/1962065
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (1975). Belief,  attitude,  intention,  and  behavior:  An  introduction  to theory and research . Addison-Wesley Pub. Co.
Frendreis,  J.  P.,  Gibson,  J.  L.,  &  Vertz,  L.  L.  (1990).  The  Electoral  Relevance  of  Local  Party
Organizations. American Political Science Review , 84 (1), 225 – 235.
https://doi.org/10.2307/1963639
Hadiati, T. L., Nugroho, H., & Utomo, D. T. B. (2022). Voters’ Political Participation in the Covid - 19 Pandemic According to the Geography and Topography Condition of the Region (Study on the 2020 Regional Head Election in Pekalongan Regency). Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 7 (3), 391 – 407.
https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40812
Huckfeldt, R. R., & Sprague, J. (1995). Citizens, Politics and Social Communication: Information and Influence in an Election Campaign (J. H. Kuklinski, R. S. Wyer, & S. Feldman, Eds.; 1st ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511664113
Johnston, R. J., Pattie, C. J., & Johnston, L. C. (1989). The impact of constituency spending on the  result  of  the  1987  British  general  election. Electoral  Studies , 8 (2),  143 – 155. https://doi.org/10.1016/0261-3794(89)90031-0
kemensos.go.id. (2019). Kemensos Siap Salurkan  Rp9 Triliun untuk Bansos pada Januari 2020. kemensos.go.id .
Kitschelt,  H.  (1989).  The  Internal  Politics  of  Parties:  The  Law  of  Curvilinear  Disparity  Revisited. Political Studies , 37 (3), 400 – 421. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1989.tb00279.x Kompas.com.  (2021,  July  18).  LSI:  Tingkat  Kepercayaan  Publik  pada  Jokowi  dalam  Tangani Pandemi Capai Titik Terendah. Kompas.Com . https://nasional.kompas.com
May, J. D. (1973). Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity. Political Studies , 21 (2), 135 – 151. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1973.tb01423.x
Mikecz,  D.,  &  Oross,  D.  (2020).  Political  Participation,  Volunteering  During  the  COVID-19 Pandemic  in  Hungary. Corvinus  Journal  of  Sociology  and  Social  Policy ,  175 – 177. https://doi.org/10.14267/CJSSP.2020.2.15
Miller, W. E., & Shanks, J. M. (1996). The new American voter . Harvard University Press.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Muller, E. N., Dietz, H. A., & Finkel, S. E. (1991). Discontent and the Expected Utility of Rebellion: The  Case  of  Peru. American  Political  Science  Review , 85 (4),  1261 – 1282. https://doi.org/10.2307/1963945
Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1626-1642                                                   Laode Harjudin. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.340 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Ode,  S.,  Dalupe,  B.,  Regif,  S.  Y.,  &  Jannah,  D.  A.  (2022).  Pemilu  dan  COVID-19  di  Indonesia (Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020). Journal of Political Issues , 4 (1), 29 – 41. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74
Olson, M. (2009). Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups . Harvard University Press.
Pattie,  C.  J.,  Johnston,  R.  J.,  &  Fieldhouse,  E.  A.  (1995).  Winning  the  Local  Vote:  The Effectiveness  of  Constituency  Campaign  Spending  in  Great  Britain,  1983 – 1992. American Political Science Review , 89 (4), 969 – 983. https://doi.org/10.2307/2082521
Putnam,  R.  D.  (2000).  Bowling  alone:  The  collapse  and  revival  of  American  community. Proceedings  of  the  2000  ACM  Conference  on  Computer  Supported  Cooperative Work  - CSCW ’00 , 357. https://doi.org/10.1145/358916.361990
Rahma, A. A., Taufik, A., Hardi, R., & Alim, I. (2022). Political Participation During Pandemic In The Local Election Of  Soppeng Regency, Indonesia. Journal of Contemporary Local Politics , 1 (1), 17 – 23.
Repunlika.co.id,  Republika.  co.  (2020,  September  12).  Mahfud:  Pemerintah  tak  akan  Tunda Lagi Pilkada 2020. REPUBLIKA.CO.ID . https://republika.co.id/berita/qgil0n428/mahfud- pemerintah-tak-akan-tunda-lagi-pilkada-2020
Saleh, Muh. (2022). PARTISIPASI POLITIK  (SEBUAH ANALISA PEMILUKADA PADA MASA PENDEMI COVID). Journal IlmiahRinjani (JIR) , 10 (1), 146 – 159.
Salisbury,  R.  H.  (1975).  Research  on  Political  Participation. American  Journal  of  Political Science , 19 (2), 323. https://doi.org/10.2307/2110440
Shapiro,  R.  Y.,  Verba,  S.,  Schlozman,  K.  L.,  &  Brady,  H.  E.  (1996).  Voice  and  Equality:  Civic Voluntarism  in  American  Politics. Political  Science  Quarterly , 111 (4),  706. https://doi.org/10.2307/2152095
Solijonov, A. (2016). Voter turnout trends around the World . IDEA.
The Economist. (2021, February 2). Global democracy has a very bad year. The Economist .
Uberoi,  Elise.  (2021). Turnout  at  elections (1st  ed.).  Commons  Library  Research  Briefing. https://assets-learning.parliament.uk/uploads/2021/12/Turnout-at-Elections.pdf
Verba,  S.,  &  Nie,  N.  H.  (1987). Participation  in  America:  Political  democracy  and  social equality (University of Chicago Press ed). University of Chicago Press.
Verba,  S.,  Schlozman,  K.  L.,  &  Brady,  H.  E.  (1995). Voice  and  equality:  Civic  voluntarism  in American politics . Harvard University Press.
Whiteley, P. F., Seyd, P., Richardson, J., & Bissell, P. (1994). Explaining Party Activism: The Case of  the  British  Conservative  Party. British  Journal  of  Political  Science , 24 (1),  79 – 94. https://doi.org/10.1017/S0007123400006797
Wielhouwer,  P.  W.,  &  Lockerbie,  B.  (1994).  Party  Contacting  and  Political  Participation,
1952-90. American Journal of Political Science , 38 (1), 211.
https://doi.org/10.2307/2111342