p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 230

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI DI REKSADANA
(Studi Kasus PT. Minna Padi Asset Management)

## Nadila Sagita
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan e-mail: nadila.sagita@yahoo.co.id
DOI: https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2255

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi pada zaman ini, investasi dalam teknologi digital pun ikut berkembang, secara  keseluruhan  dilangsungkan  secara  tradisional  serta  saat  ini  dipertukarkan  melalui  situs maupun aplikasi online. Usaha maupun dengan kata lain spekulasi dicirikan selaku keadaan aset yang  ditentukan  guna  mendapatkan  keuntungan  suatu  saat  nanti.  Penulis memakai  teknik eksplorasi  pengaturan  yuridis  regularisasi,  pemeriksaan  ini  menyinggung  standar  serta  standar sah  yang  terdapat  dalam  pedoman  hukum,  maupun  di  luar  pedoman  hukum.  Cara  guna menangani  masalah  yang  melibatkan  pengkaji  dalam  pengkajian  ini  yakni  metodologi  hukum ( statue  approach ).    Pengumpulan  informasi  dilangsungkan  dengan  memanfaatkan  studi kepustakaan.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  Secara  singkat,  strategi  untuk  menampilkan imbal  hasil  usaha  yang  menjanjikan  sebagai  imbal  hasil  tetap  dalam  investasi  aset  umum mengacu  pada  berbagai  peraturan  dan  pedoman,  seperti  POJK  No.1/POJK.07/2013  dan  POJK 43/POJK/04/2015.  Pentingnya  strategi  ini  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  sebagai pendukung keuangan Reksa Dana dengan memastikan keamanan hukum yang memadai terkait pedoman dan pelatihan .
Kata Kunci : Reksa Dana, Keuangan, Regulasi

## ABSTRACT
Technological developments in this era, investment in digital technology is also growing, overall it is carried out traditionally and is currently exchanged through online sites and applications. Business or in other words speculation is characterized as an asset condition that is determined to  gain  profit  someday.  The  author  uses  the  technique  of  exploring  regularization  juridical arrangements,  this  examination  touches  on  legal  standards  and  standards  contained  in  legal guidelines, as well as outside legal guidelines. The way to handle problems involving reviewers in  this  study  is  legal  methodology  (statue  approach).  Information  gathering  was  carried  out using  library  research.  This  research  shows  that  in  short,  strategies  for  displaying  promising business returns as fixed returns in general  asset  investments refer to  various regulations and guidelines, such as POJK No.1/POJK.07/2013 and POJK 43/POJK/04/2015 . The importance of
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 231
this  strategy  is  to  protect  the  public  as  financial  supporters  of  Mutual  Funds  by  ensuring adequate legal security regarding guidelines and training.
Keywords: Mutual Funds, Finance, Regulation

## PENDAHULUAN
Dengan  perkembangan  teknologi pada  zaman  ini,  investasi  dalam  teknologi digital  pun  ikut  berkembang,  secara keseluruhan dilangsungkan secara tradisional  serta  saat  ini  dipertukarkan melalui  situs  maupun  aplikasi  online. Usaha  maupun  dengan  kata  lain  spekulasi dicirikan  selaku  keadaan  aset  yang ditentukan  guna  mendapatkan  keuntungan suatu saat nanti (Salim, 2008).  Pasar modal dipandang  selaku  metode  yang  menarik guna mempercepat kemajuan suatu negara. Pasar  modal  di  negara-negara  maju  yakni salah  satu  lembaga  yang  diperhitungkan guna  pergantian  peristiwa  moneter  negara. Dengan demikian, negara maupun pemerintah  memiliki  motivasi  guna  turut serta  mengelola  unsur-unsur  pasar  modal.
Pasar modal yakni tempat guna mempertukarkan beragam instrumen moneter  jangka  panjang  yang  dapat dipertukarkan, misalnya
saham (ekuiti/penyertaan),        obligasi        (surat utang),  reksadana,    produk    derivatif, maupun  instrumen  lainnya (Iswi, 2010).
Reksadana Menurut Undang- undang  Pasar  Modal  nomor 8  Tahun  1995 pasal  1,  ayat  (27):  yakni  wadah  yang dipakai guna mengumpulkan aset dari para pendukung keuangan publik guna dimasukkan  sumber  daya  ke  dalam portofolio  Perlindungan  oleh  Kepala Ventura.  Tindakan  organisasi  spekulasi Reksa dana ini yakni mengawasi uang tunai dari  masyarakat  baik  selaku  penyokong keuangan institusional maupun dari penyokong  keuangan  individu,  yang kemudian menempatkan uang tunai
tersebut  di  media  ventura,  baik  di  pasar modal, pasar mata uang maupun properti.
Investasi  berperan  besar  di  bidang moneter,  terutama  di  negara-negara  non- industri, misalnya di Indonesia yang sangat vital. Tanpa spekulasi yang memadai, sulit guna mengharapkan perkembangan moneter  yang  tinggi  yang  menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  bagi  negara-negara agraris.  Salah  satu  sarana  yang  dipakai guna  mempercepat  laju  kemajuan  serta perekonomian  yakni  melalui  pasar  modal yang  dicirikan  selaku  tindakan  yang berhubungan dengan sumbangan masyarakat  serta  pertukaran  perlindungan, organisasi  publik  yang  berhubungan dengan  perlindungan  yang  diberikan,  serta yayasan  serta  panggilan.  berhubungan dengan proteksi (Inda, 2014).
Banyaknya  usaha  berbasis  web yang  tidak  berizin  maupun  melanggar hukum  membuat  masyarakat  umum (pendukung keuangan) mengalami kemalangan  dalam  pengelolaan  uang  yang efektif,  khususnya  cadangan  bersama  di web,  jaminan  hukum  diharapkan  guna melindungi orang pada umumnya (pendukung keuangan) dari bahaya ditanggung  saat  menyelesaikan  latihan pengelolaan  uang  ini.  Asuransi  sah pendukung  keuangan  yang  ada  penting guna  memberikan  jaminan  serta  sertifikasi hukum  kepada  pendukung  keuangan sementara  pengelolaan  uang  yang  efektif. Seringkali  para  penyokong  keuangan  yang mengalami kemalangan tidak mendapatkan gaji  yang  layak  sebab  tidak  adanya kejelasan  dalam  standar  mengenai  struktur serta  ukuran  gaji.  Sehingga  pedoman  yang tertuang  dalam  UUPM  serta  OJK
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
seharusnya memiliki opsi guna
memberikan  rasa  aman  kepada  para penyokong  keuangan  yang  memberikan kontribusi.
Dalam dunia investasi pengendapan dana nasabah merupakan salah satu contoh PMH  yang  terjadi  di  Indonesia,  dengan salah satu model situasi statement of client reserves  yang  dilangsungkan  oleh  PT. Minna  Padi  Asset  Management  tersebut menjanjikan fixed return masing-masing sebesar  11%  dalam  jangka  waktu  6-12 bulan  kepada  investor,  yang  mana melanggar aturan investasi yang menjadikan beberapa produk reksadananya dilikuidasi  oleh  OJK,  yang  terdiri  dari  6 Reksa  dana  Minna  Padi  dengan  aset kelolaan sebesar Rp 6 triliun yang dimiliki oleh  6.000  klien  MPAM.  6  aset  umum tersebut  yakni  Amanah  Saham  Syariah, Hastinaputra  Saham,  Pringgodani  Saham, Pasopati  Saham,  Properti  Plus  Saham  dan Keraton II.
Sesuai 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 atas Perlindungan Konsumen ditegaskan:  “yakni  segala  upaya  yang menjamin keyakinan hukum guna memberikan  jaminan  kepada  pembeli.” Keamanan Pembelanjaan dalam pasal 3 UU Jaminan  Pelanggan,  memiliki  kemampuan antara  lain:  (1)  Meningkatkan  kesadaran, kemampuan,  serta  kebebasan  Pembelanja dalam  menjaganya.  (2)  Memperluas  rasa hormat  pembeli  melalui  jaminan  pembeli dalam  penerimaan  yang  disesalkan  guna penggunaan  tenaga  kerja  serta  produk.  (3) Memperluas serta memungkinkan pelanggan,  serta  menetapkan  maupun melaukan  penuntutan  penerapan  hak-hak konsumen yaitu kepastian hukum,
transparansi  maupun  informasi,  akses, pembentukan sistem perlindungan
konsumen  yang  didalamnya  terdapat  suatu unsur dalam mendapatkan informasi.
Melalui  penegasan  Latar  Belakang  yang sudah  ditegaskan  penulis  tertatik  guna melangsungkan  pengkajian  melalui  judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Yang Merugikan Investor Atas Transaksi  Reksadana (Studi  Kasus  Pt. Minna Padi Asset Management)”

## METODE PENELITIAN
Penulis memakai teknik eksplorasi pengaturan yuridis regularisasi, pemeriksaan ini menyinggung  standar  serta  standar  sah yang  terdapat  dalam  pedoman  hukum, maupun  di  luar  pedoman  hukum.  Cara guna menangani masalah yang melibatkan  pengkaji  dalam  pengkajian ini  yakni  metodologi  hukum  ( statue approach ).    Pengumpulan  informasi dilangsungkan  dengan  memanfaatkan studi  kepustakaan;  Eksplorasi  ini dipimpin  dengan  berkonsentrasi  pada bahan bacaan selaku buku yang dipakai selaku  referensi  serta  laporan  yang berhubungan  dengan  topik  ujian  guna memperoleh  teori  serta  data  yang diperlukan.
Teknik    analisis    data    yakni penanganan informasi yang didapat dari tulisan yang berkonsentrasi pada informasi  esensial  serta  informasi pilihan yang didapat dari tulisan, dipilih serta dikumpulkan secara efisien sehingga  sangat  baik  dipakai  selaku salah satu perspektif
dalam mengarahkan  penyelidikan,  dari  akibat- akibatnya.  dari  tulisan  berkonsentrasi pada  informasi  pengkajian,  percakapan yang  berbeda  selesai.  Setelah  semua informasi yang diperlukan dikumpulkan, informasi  pengkaji  ditangani  secara subyektif  selaku  penggambaran  yang
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 233
menghubungkan  teori  dengan  hasil pengkajian,  kemudian  dibedah  secara jelas,  guna  lebih  spesifik  memberikan klarifikasi  pemikiran  kritis  yang  pasti serta disengaja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Penyebab  Produk  Reksadana  Dapat Dibubarkan
Menempatkan  dana  ke  dalam  pasar modal,  khususnya  dalam  instrumen  usaha toko  bersama,  membawa  pertaruhan  yang tidak dapat dihindari oleh setiap pendukung keuangan.  Salah  satu  bahaya  ini  yakni disintegrasi  item  toko  bersama.  Dalam kasus tertentu, item cadangan bersama yang diajukan  kepada  masyarakat  umum  selaku pendukung  keuangan  dapat  dibubarkan. Dalam  bahasa  pedoman,  likuidasi  aset bersama  dapat  disinggung  selaku  likuidasi toko  bersama.  Likuidasi  toko  bersama menyiratkan  kalau  sumber  daya  yang terkandung  dalam  aset  bersama  dijual secara  penuh  sehingga  pengembalian  dari kesepakatan disampaikan kepada
pemegang  unit  secara  relatif  (Taufik,
2010). Ada keadaan berbeda yang
membuat  item  aset  bersama  dipecah. Disintegrasi  yang  bersifat  bisnis  serta  ada juga  disintegrasi  yang  disebabkan  oleh alasan  kesesuaian  dengan  pedoman, terutama  dalam  hal  disintegrasi  aset bersama diminta oleh OJK. Jika disintegrasi  atas  permintaan  OJK  terjadi dalam  hal  Direktur  Investasi  serta  Bank Pengawas selaku kepala aset bersama telah mengabaikan pengaturan pedoman material serta disintegrasi yakni bentuk persetujuan.
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam kasus  PT.  Minna  Padi  Aset  Manajemen yang  berkewajiban  untuk  menyampaikan laporan  pemusnahan  Aset  Bersama kepada OJK  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari
bursa,  yang  dimana  60  (enam  puluh)  hari bursa  sejak  21  November  2019  adalah tanggal  19 Februari  2020. Kemudian, OJK mengabulkan  permohonan  batas  waktu pelaporan  hasil  pembubaran  Reksa  Dana MPAM  dari  tanggal  18  Februari  2020, menjadi tanggal 18 Mei 2020 (OJK, 2023).
Mengingat  Pasal  45  Pedoman  OJK No.  23/POJK.04/2016  atas  Keuangan Bersama  selaku  Perjanjian  Spekulasi Agregat,  terdapat  beberapa  keadaan  yang menyebabkan harta bersama dapat dipecah, yakni:
1. Untuk barang-barang aset bersama yang dilindungi,  aset  bersama  yang  dapat diandalkan,  serta  mencatat  aset  bersama dengan  kontribusi  publik  yang  dibatasi serta  aset  yang  dikelola  di  bawah  Rp.  10 miliar  dalam  120  (seratus  dua  puluh)  hari bursa  setelah  penjelasan  pendaftaran  aset umum menjadi menarik.
2. Atas perintah OJK sesuai ketentuan serta pedoman di bidang pasar modal.
3. Net Resource Worth (NAB) lengkap aset bersama  tidak  tepat  Rp.  10  miliar  selama 120 (120) hari bursa berturut-turut.
4.  Manajer  investasi  serta  bank  pengurus setuju  guna  memecah  item  cadangan bersama.
Disintegrasi  item  reksadana,  baik bisnis maupun disintegrasi yang disebabkan oleh  alasan  konsistensi  dengan  pedoman, semacam  PT.  MPAM,  khusus  dengan asumsi  pemusnahan  harta  bersama diminta oleh  OJK,  harus  melalui  metodologi  yang ditentukan  dalam  Pedoman  OJK  No. 23/POJK.04/2016  atas  Harta  Bersama Selaku  Perjanjian  Spekulasi  Agregat.  guna disintegrasi  cadangan  bersama  bisnis, maupun setidaknya, mereka tidak memenuhi prasyarat dasar guna mengawasi cadangan  yang  harus  dipenuhi,  alasan pengaturan  ini  bukan  guna  mempersulit direktur  Investasi  guna  mengawasi  aset
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 234
bersama,  namun  dengan  asumsi  cadangan pengawasan  tidak  sepenuhnya  ditentukan oleh  aturan  material,  itu  dapat  menambah biaya  fungsional  bisnis.  kepala  usaha. Selanjutnya  pengembangan  item  cadangan bersama  tidak  ideal.  Selain  itu,  jika pembubaran tersebut berdasarkan permintaan  dari  OJK,  hal  itu  berarti  telah terjadi  pelanggaran  yang  dilangsungkan oleh  direktur  investasi  dalam  menjalankan tugas selaku pengelola aset bersama.
Disintegrasi item aset bersama tidak berarti  kalau  asosiasi  Direktur  Spekulasi berada  dalam  kondisi  kesulitan  keuangan. Ini  terjadi  ketika  direktur  spekulasi memberikan  item  aset  bersama,  namun populasi  umum  kurang  tertarik  guna membeli  item  aset  bersama.  Melarutkan keuangan  umum  tidak  akan  menyebabkan penurunan kritis dalam Nilai Sumber Daya Bersih  (NAB).  Hal  ini  terjadi  jika perlindungan  yang  yakni  sumber  daya tersembunyi  dari  item  aset  bersama  tidak terdampak  selama  mereka  memiliki  dasar yang baik serta cair sehingga perlindungan dapat  dijual  mengingat  harga  pasar (Rudiyanto, 2022).
B. Dampak Pembubaran
Produk

## Reksadana Bagi Investor Reksadana
Disintegrasi  item  aset  bersama memdampaki  pendukung  keuangan  toko bersama  selaku  pemegang  unit.  Dalam bahasa  pedoman,  likuidasi  aset  bersama dapat disinggung selaku likuidasi cadangan bersama. Likuidasi aset bersama menyiratkan  kalau  sumber  daya  yang terkandung  dalam  aset  bersama  dijual secara  penuh  sehingga  pengembalian  dari kesepakatan  dikembalikan  ke  pendukung keuangan  aset  bersama  secara  relative (Taufik,  2010).  Efek  dari  disintegrasi  item cadangan  bersama  yakni  penyokong keuangan  aset  bersama  selaku  pemegang
unit  tidak  dapat  menjual  unit  yang dimilikinya.  Mengingat  pengaturan  Pasal 50 POJK No. 23/POJK.04.2016 atas  Harta Bersama  Selaku  Perjanjian  Spekulasi Agregat,  maka  dapat  dipahami  kalau “pemegang  unit  pendukung  tidak  dapat melangsungkan reklamasi
setelah pencanangan  rencana  pemusnahan  harta bersama”.
Pasal  tersebut  menjelaskan  kalau ketika  item  aset  bersama  telah  dipecah, pendukung  keuangan  aset  bersama  tidak dapat  menjual  item  aset  bersama  yang mereka  miliki.  Hal  ini  terjadi  sebab administrator  investasi  dapat  menjual  aset bersama  serta  mengedarkannya  secara relatif  ke  investor  cadangan  bersama. Namun,  dengan  disintegrasi  item  toko bersama,  investor  aset  umum  tidak  dapat memperoleh  keuntungan  dari  investasi mereka serta hasil dari  likuidasi jauh lebih rendah  nilainya  jika  dibandingkan  dengan modal yang disumbangkan sebelumnya. Jika  item  aset  bersama  dipecah,  itu  tidak akan  menyebabkan  asosiasi  perlindungan bertindak  selaku  manajer  proyek  juga bubar. Sebab instrumen usaha toko bersama yakni  item  yang  diawasi  oleh  kepala spekulasi. Antara kelimpahan yang diklaim dalam  item  aset  umum  serta  kelimpahan yang  dimiliki  oleh  pengawas  usaha  serta kelimpahan  bank  pengawas,  mereka terisolasi  serta  memiliki  buku  catatan sendiri.
Disintegrasi  cadangan  bersama dapat  terjadi  sebab  dua  sebab,  khususnya disintegrasi  usaha  serta  disintegrasi  sebab alasan  kesesuaian  dengan  pedoman. disintegrasi  cadangan  bersama  bersifat bisnis,  artinya  tidak  memenuhi  kebutuhan dasar  guna  mengawasi  cadangan  yang harus dipenuhi, alasan pengaturan ini bukan guna  mempersulit  administrator  spekulasi guna mengawasi reksadana , namun dengan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
asumsi cadangan pengawasan tidak sepenuhnya  diatur  oleh  pedoman  yang relevan,  hal  itu  dapat  memperburuk  biaya fungsional  dari  usaha  bisnis  direktur. Sementara  itu,  disintegrasi  reksadana  atas perintah  dari  OJK  menyiratkan  kalau direktur  Investasi  telah  melangsungkan pelanggaran  dalam  mengawasi  reksadana, pelanggaran  ini  sebagian  besar  terjadi dalam  administrasi  maupun  berpotensi memamerkan.
Dalam  hal  disintegrasi  aset  umum  bersifat bisnis,  ini  yakni  komponen  bisnis  standar serta tidak berarti negatif, tetapi jika alasan disintegrasi  tergantung  pada  perintah  dari OJK, itu berarti negatif dengan alasan telah terjadi  pelanggaran.  Pendukung  keuangan aset  umum  selaku  pemegang  unit  akan dibayar  oleh  Nilai  Sumber  Daya  Bersih disintegrasi.
C. Pertanggungjawaban Hukum
Manajer  Investasi  Kepada  Pemegang Unit  Penyertaan  Atas  Pembubaran Reksadana Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Adanya  kondisi  dimana  harta bersama  dapat  dipecah  atas  permintaan OJK  sebab  kegiatan  pengawas  usaha  yang tidak mengindahkan peraturan serta pedoman  terkait  dalam  mengawasi  serta memamerkan  harta  bersama  miliknya. Disintegrasi  reksadana  oleh  Monetary Administrations  Authority  yakni  jenis persetujuan yang diberikan kepada Direktur Investasi sebab kegiatan mereka mengabaikan  pedoman  terkait.  Sebab disintegrasi  reksadana,  pihak  yang  paling merasakan  yakni  penyokong  keuangan selaku pemegang unit pendukung reksadana.  Sebab  efek  dari  disintegrasi reksadana,  penyokong  keuangan  selaku pemegang  unit  kerja  sama  reksadana  tidak dapat  menukar  unit  investasi  reksadana
setelah deklarasi disintegrasi item reksadana.
Disintegrasi  barang-barang  milik bersama  dapat  menyebabkan  hilangnya barang-barang  yang  telah  disumbangkan oleh  orang-orang  pada  umumnya  selaku pemegang  unit  pendukung  dengan  harapan kalau mereka benar-benar ingin mengambil keuntungan dari kepentingan mereka dalam barang-barang cadangan bersama. Terlepas dari  kenyataan  kalau  kepala  proyek  selaku pihak  yang  dipercaya  dalam  mengawasi cadangan  bersama  seharusnya  dapat membawa keuntungan bagi para pendukung keuangan selaku pemegang unit dukungan reksadana serta tidak melangsungkan tindakan yang mengabaikan  peraturan  serta  pedoman terkait  di  mana  hal  ini  dapat  merugikan. pemegang  unit  kerja  sama  kekayaan bersama.
Dengan  cara  ini,  sebab  otorisasi yang  diberikan  oleh  Pakar  Administrasi Moneter  melalui  pembubaran  reksadana atas  pelanggaran  yang  dilangsungkan  oleh pengawas  spekulasi,  direktur  usaha  harus bertanggung  jawab  atas  semua  kerugian yang  muncul  dari  aktivitas  mereka. Tanggung  jawab  pihak  yang  diganggu yakni selaku upah. Gaji dikendalikan dalam Hukum Umum Buku Ketiga, bagian empat pasal  1243-1252  (Subekti,  2022).  Dimana kerugian  yang  dapat  disebutkan  guna pelunasan  tidak  hanya  dalam  kerangka biaya  nyata  yang  terjadi  pada  properti pemegang  hutang,  tetapi  juga  selaku keuntungan yang hilang. Keuntungan disini yakni keuntungan yang akan didapat jika si peminjam tidak ceroboh.
Dalam  memutuskan  suatu  unsur kesalahan  maupun  kecerobohan  yang dilangsungkan oleh direktur spekulasi yang dapat  merugikan  pendukung  keuangan daerah,  tentunya  hal  ini  tidak  mungkin
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 236
dilangsungkan  sendiri-sendiri.  Manajemen pergerakan  segala  jenis  yang  berhubungan dengan dukungan bersama berada di dalam kekuasaan  OJK.  Pengawas  Usaha  dalam menyelesaikan kewajibannya selaku kepala aset  dari  masyarakat  umum  selaku pendukung  keuangan  mengutamakan  niat serta  kewajiban  yang  jujur.  Hal  ini  sesuai Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  1995 atas Bidang Usaha Modal kalau “Pengelola usaha harus dengan sungguh-sungguh serta penuh  tanggung  jawab  menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya semata-mata  guna  mendukung  kekayaan bersama”.
Apalagi  dalam  hal  pimpinan  usaha dalam  menyelesaikan  kegiatan  tidak melangsungkan perikatan selakumana disinggung  dalam  pasal,  mengingat  Pasal 27 ayat  (2)  “sebab direktur spekulasi tidak menuntaskan perikatan selakumana disinggung. pada ayat (1), pengawas usaha harus  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian yang timbul dari kegiatannya.”
Selain Peraturan No. 8 Tahun 1995 atas  Bidang  Usaha  Permodalan,  terdapat POJK  No.1/POJK.07/2013  atas  Jaminan Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter, dimana Pasal 29 menegaskan kalau “Pelaku usaha bantuan keuangan wajib bertanggung jawab  atas  nasabah  kesialan  yang  muncul sebab  blunder  serta  juga  kecerobohan pengurus, perwakilan pelaku usaha bantuan keuangan  maupun  berpotensi  pihak  luar yang  bekerja  guna  mendukung  pelaku usaha bantuan keuangan. bidang administrasi moneter sesuai dengan Pasal 1 angka  1  POJK  No.1/POJK.07/2013  atas Pengamanan Pembeli di Bidang
Administrasi  Moneter  Sesuai  pengaturan Peraturan Pasar Modal serta pedoman OJK, penyelenggara  usaha  harus  bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari pelanggaran  yang  dilangsungkan  oleh
pengawas spekulasi yang membuat reksadana  dibubarkan  atas  permintaan OJK.
Jenis  tanggung  jawab  hukum  yang harus  diselesaikan  oleh  administrator spekulasi  ketika  item  reksadana  mereka dibubarkan  atas  perintah  dari  OJK  yakni menjual  cadangan  bersama.  Likuidasi reksadana  menyiratkan  kalau  sumber  daya yang  terkandung  dalam  reksadana  dijual secara  penuh  sehingga  pengembalian  dari kesepakatan  tersebut  dikembalikan  kepada pemegang  unit  kerja  sama  secara  relative (Taufik,  2010).  Sebelum  harta  bersama dipertukarkan,  mengacu  pada  pengaturan Pasal  47  POJK  No.23/POJK.04/2016  atas Harta Bersama selaku Perjanjian Spekulasi Agregat,  maka  harta  bersama  dibubarkan atas  permintaan  OJK,  direktur  Investasi harus:
a. "menegaskan  kesepakatan  guna menjual reksadana dengan sesuatu semacam 1 surat kabar berbahasa Indonesia dengan  arus  publik  paling  lambat  2  hari bursa setelah diminta oleh OJK serta sekitar waktu  yang  sama  administrator  proyek memberitahu  bank  pengawas  mencatat selaku  salinan  cetak  guna  menghentikan penghitungan  Nilai  Sumber  Daya  Bersih reksadana.
b. Manajer  investasi  memerintahkan kepada Bank Pengawas selambat- lambatnya 2 hari bursa setelah diminta oleh OJK  guna  membayar  sisa  likuidasi  yang yakni kebebasan pemegang unit kerja sama mengingat estimasi dilangsungkan sehubungan  dengan  Nilai  Sumber  Daya Bersih  pada  saat  pembubaran  serta  aset yang  dijual  diperoleh  oleh  pemegang  unit pendukung  selambat-lambatnya  7  hari bursa setelah pelunasan likuidasi selesai.
c. Manajer investasi harus menyampaikan akibat dari laporan disintegrasi reksadana kepada OJK
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 237
selambat-lambatnya  60  hari  bursa  setelah diminta  guna  menjual  reksadana  dengan arsip yang menyertainya:
a) Penilaian dari spesialis hukum yang terdaftar di OJK. b) Laporan  moneter  disintegrasi  aset umum yang telah diperiksa oleh pemegang buku publik yang terdaftar di OJK. c) Akta pemusnahan cadangan bersama dari pejabat Hukum yang terdaftar di OJK.” Pada saat item reksadana
dibubarkan  serta  ditukar,  pihak  yang bertindak  selaku  penjual  guna  item reksadana  di  bawah  pengelolaannya  yakni Kepala  Investasi.  Dalam  menjalankan kewajibannya selaku penjual harta bersama, pengawas spekulasi harus bertindak  dengan  ikhlas  serta  benar-benar berhati-hati
dalam mempertukarkan barang-barang  harta  bersama  yang  jatuh tempo.  Usaha  utama  pengawas  spekulasi dalam  menukar  reksadana  yakni  membagi aset yang dijual relatif atas unit kerja sama reksadana  yang  diklaim  oleh  penyokong keuangan selaku pemegang unit pendukung reksadana. Administrator spekulasi bertanggung  jawab  guna  mengurus  semua biaya  yang  timbul  selama  waktu  yang dihabiskan  guna  membubarkan  serta menukar  item  toko  bersama.  Selakumana diatur  dalam  Pasal  54  ayat  1  POJK No.23/POJK.04/2016  Atas  Harta  Bersama
Selaku Perjanjian Usaha Agregat dinyatakan kalau “Dalam hal harta bersama dipecah serta dijual oleh direktur spekulasi, semua  biaya  yang  timbul  dari  cara  yang berkaitan dengan pembubaran serta menjual  aset  umum  termasuk  biaya penasihat  hukum,  pemegang  buku  serta akuntan publik serta biaya lain guna pihak luar  ditanggung  oleh  kepala  spekulasi." Mengingat pengaturan pasal ini, pemegang
unit  penyertaan  tidak  diharapkan  guna membelanjakan  aset  pada  siklus  likuidasi pos  cadangan  bersama,  sebab  semua  biaya angsuran  dalam  likuidasi  reksadana  telah ditanggung oleh pengawas spekulasi.
Manajer investasi akan memberikan permintaan  kepada  bank  Pengawas  guna membagi  hasil  likuidasi  yang  relatif didasarkan  pada  bagian  dari  jumlah  unit bunga  yang  dimiliki  oleh  setiap  pemegang unit. Penyebarluasan likuidasi harta bersama  yang  dilanjutkan  oleh  bank pengawas  akan  dilangsungkan  dengan  2 cara, yakni dengan berpindah ke buku besar yang  dimiliki  oleh  pemegang  unit  maupun dengan  melangsungkan  cicilan  tunai langsung  kepada  pemegang  unit  melalui pemegang  unit  yang  datang  ke  bank pemelihara melalui menunjukkan pembuktian haknya atas hasil likuidasi toko bersama.  Cadangan  yang  timbul  sebab likuidasi akan diterima oleh pemegang unit penyertaan  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari bursa setelah likuidasi selesai.
Dalam  hal  masih  terdapat  harta hasil  likuidasi  yang  berlanjut,  bank pemelihara diharapkan memberi penerangan kepada pemegang unit
penyertaan  yang  belum  memberikan  No. buku  besarnya  kepada  bank  pengawas beberapa kali dalam 10 (sepuluh) hari bursa demikian direktur spekulasi akan menyimpan  aset-aset  yang  dijual  yang yakni hak pemegang unit penunjang dalam catatan  bank  caretaker  saat  ini  guna  batas waktu  3  (tiga)  tahun.  Semua  biaya  yang dikeluarkan  guna  menjaga  aset  ini  akan ditanggung  oleh  pemegang  unit.  Apalagi jika  selama  3  (tiga)  tahun  harta  yang dipertukarkan  itu  tidak  terkumpul,  maka akan  diserahkan  kepada  otoritas  Publik Republik  Indonesia  guna  perbaikan  pasar modal.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 238

## D. Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana
Akibat  Hukum  guna  pendukung keuangan  sehubungan  dengan  disintegrasi unsur-unsur  hukum  reksadana.  Cadangan yang diperoleh dari publik akan menempatkan  sumber  daya  ke  dalam perlindungan yang berbeda serta dipertukarkan  di  pasar  mata  uang  maupun pasar  modal  dengan  memberikan  unit kerjasama  kepada  masyarakat  umum. dalam  menempatkan  sumber  daya  menjadi reksadana  yakni  pertaruhan  disintegrasi yang  mungkin  terjadi.  Jika  Reksadana hancur,  itu  tidak  akan  menyebabkan Administrator Spekulasi juga bubar. Sebab Reksadana  ini  yakni  hasil  dari  direktur spekulasi  yang  yakni  perancang  cadangan Reksadana,  ini  yakni  sesuatu  yang  sama sekali  berbeda.  Satu  Venture  Chief  dapat menangani beberapa item Reksadana, serta jika salah satu item Reksadana dibubarkan, maka  tidak  akan  membuat  Pengawas Spekulasi  juga  bubar.  Sumber  daya  yang dimiliki oleh Reksadana serta sumber daya yang  diklaim  oleh  Pengawas  Spekulasi serta sumber daya yang diklaim oleh Bank Pengawas  bersifat  diskrit  serta  masing- masing  memiliki  akuntansinya  sendiri. Keuangan  biasa  yang  memiliki  sumber daya  tidak  dapat  disita  begitu  banyak,  jika manajer  usaha  serta  bank  pengurus  gagal. Apa  yang  diatur  dalam  pasal  50  Pedoman OJK  atas  Harta  Bersama  yakni  dengan asumsi  harta  bersama  telah  dibubarkan, penyandang  dana  simpanan  bersama  tidak dapat  melangsungkan  pertukaran  setelah deklarasi  sehubungan  dengan  disintegrasi harta  bersama.  Sebab  dengan  hancurnya Reksadana
maka keinginan para Pendukung  Keuangan  Pemegang  Unit Penyertaan  guna  memperoleh  keuntungan dari spekulasinya akan sirna. Terlebih lagi, investor  akan  mendapatkan  hasil  likuidasi,
terkadang nilainya jauh lebih kecil daripada sumber daya yang awalnya dimasukkan ke dalam  cadangan  bersama  (hasil  lebih  kecil daripada input).
Pada  saat  Likuidasi  Reksadana, pengawas  usaha  bertindak  selaku  outlet dalam berurusan dengan Reksadana. Tugas pokok  pengawas  spekulasi  yakni  membagi hasil  likuidasi  dengan  cara  yang  adil berdasarkan  bagian  yang  setara  dari  Unit Penyertaan  yang  dibatasi  oleh  pemegang Unit  Penyertaan  tertentu.  Dalam  hal  hasil dari Likuidasi Reksadana tidak cukup guna disampaikan  kepada  para  pemegang  Unit Penyertaan,  maka  pada  saat  itu,  betapapun kecilnya  hasil  dari  Likuidasi  Reksadana harus  dibubarkan  kepada  pemegang  Unit Penyertaan.  pemegang  Unit  Penyertaan secara  wajar  dengan  biaya  yang  singkat yang  yakni  perikatan  dari  Harta  Bersama selakumana  telah  disebutkan  sebelumnya. Tindakan  semacam  itu  dapat  merugikan pendukung  Keuangan  Pemegang  Unit Penyertaan.  Dengan  asumsi  Pendukung Keuangan  Pemegang  Unit  Penyertaan dirugikan,  Pendukung  Keuangan  dapat menjamin  pembayaran.  Kemalangan  yang disebabkan oleh Direktur Spekulasi maupun  Bank  Pengurus  potensial,  baik guna otoritas Publik maupun guna asosiasi yang  membutuhkan  dukungan  memakai perlindungan,  khususnya  saham,  sekuritas serta  perlindungan  lainnya,  yang  yakni kendaraan usaha Reksadana) yang menyebabkan kemalangan ini.
Dalam  pengaturan  Pasal  111 Peraturan  No.  atas  Bidang  Usaha  Modal, menjamin  kepastian  hukum  bagi  setiap pihak  yang  merasa  terbebani  sebab pedoman Pasar Modal. Pengaturan Pasal ini dapat  dipakai  selaku  alasan  guna  mencatat suatu  gugatan.  Pengaturan  mengenai tanggung  jawab  yang  dimuat  dalam  pasal ini  sangat  luas,  sebab  tidak  secara  tegas
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
menegaskan kegiatan-kegiatan yang dilawan  oleh  perkumpulan-perkumpulan tertentu namun menunjukkan setiap pelanggaran  atas  UU  No.  8  Tahun  1995 atas  Usaha  Permodalan.  sektor  serta pedoman  yang  berbeda.  Dengan  asumsi Ketua  Spekulasi  sekaligus  Bank  Pengurus yang menyebabkan musibah, maka Pendukung  Keuangan  Pemegang  Unit Penyertaan dalam Reksadana dapat mendokumentasikan  klaim  bersama  serta remunerasi  terlebih  dahulu  serta  dapat menyelesaikan  pertanyaan  terlebih  dahulu. Jika  setelah  60  (enam  puluh)  hari penyelesaian antara Pemegang Unit Pendukung serta Direktur Investasi maupun berpotensi  menjadi  Bank  Pengawas  tidak tercapai,  maka  penyelesaian  pada  saat  itu akan dibawa keluar melalui Badan Mediasi Pasar Modal Indonesia serta dengan asumsi lain pihak yang menyebabkan kemalangan, baik otoritas Publik maupun Asosiasi yang mensyaratkan  subsidi  spekulasi  melalui penerbitan perlindungan, khususnya saham, sekuritas, serta metode lain guna kepentingan Reksadana), Pendukung Keuangan  Pemilik  Unit  Penyertaan  dapat mencatat  gugatan  umum  serta  remunerasi kepada orang-orang yang dianggap bertanggung  jawab  atas  musibah  tersebut. Gugatan ini dapat diajukan ke ruang sidang Pejabat  Umum  maupun  ke  Badan Intervensi  yang  telah  didukung  oleh Penyangga Keuangan yang memegang Unit Investasi  Reksadana  dengan  orang-orang yang telah
menyebabkan ketidakberuntungan.
Dalam hal Pengawas Investasi lepas dari  kewajibannya  selaku  orang  yang menangani  pengelolaan  Aset  Spekulasi, maka  Caretaker  Bank  juga  bertanggung jawab  atas  Subsidi  Umum  yang  diawasi oleh  Administrator  Investasi.  Pendukung keuangan yang memegang Unit Reksadana
yang  dirugikan  dapat  menuntut  Bank Pengawas  mengingat  Pasal  3  yang terkandung dalam Perjanjian Usaha
Agregat.  Sesuai  pengaturan  ini,  Ketua Spekulasi  serta  Bank  Pengawas  semuanya menempatkan diri mereka pada pendukung Keuangan  Unit  Penyertaan  serta  masing- masing berjanji guna menyelesaikan sebaik mungkin kepentingan pendukung Keuangan  Unit  Penyertaan.  Dalam  hal Administrator  Spekulasi  yakni  kewajiban Bank, maka Bank Pengurus dianggap tidak melangsungkan Pengawasan Dalam Negeri dari  Kepala  Investasi  selakumana  yang diharapkan.  Yang  dimaksud  dengan Interior Oversight yakni pengawasan dalam kerangka  yang  dilaksanakan  melalui Aggregate  Agreement  yang  memisahkan kapabilitas  kapasitas  yang  ditempatkan  di Caretaker Bank serta kapabilitas
Administrasi yang ditempatkan di Direktur Investasi,  di  mana  masing-masing  pihak memiliki  kendali  atas  serta  mengatur  satu sama lain guna melihat apakah pihak yang berkontrak  telah  menyelesaikan  setiap komitmen  yang  tertulis  dalam  Perjanjian Spekulasi  Agregat.  Pendapat  yang  dapat penulis  sampaikan  sehubungan  dengan akibat  hukum  dari  penyokong  keuangan harta bersama sehubungan dengan pecahnya  substansi  hukum  yang  mengatur harta  bersama  sesuai  pasal  50  Pedoman No.23/POJK.04/2016 atas Perjanjian Usaha Bersama Bersama Aset masuk akal dengan asumsi  kalau  reksadana  telah  dipecah, pendukung  keuangan  toko  bersama  tidak dapat  membuat  kesepakatan  dikembalikan setelah  deklarasi  sehubungan  dengan disintegrasi  reksadana.  Sesuai  pasal  46 huruf  c,  dimaklumi  kalau  harta  bersama harus  dibubarkan  selambat-lambatnya  10 hari  bursa  setelah  lewatnya  jangka  waktu selakumana dimaksud dalam pasal 45 huruf a  serta  b.  Bagaimanapun,  jenis  jaminan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 240
hukum  guna  pendukung  keuangan  toko bersama  sehubungan  dengan  disintegrasi reksadana  yang  mengawasi  elemen  hukum diatur  dalam  Pasal  27  ayat  2  Peraturan Bidang  Usaha  Modal  yang  menjelaskan kalau  dengan  asumsi  reksadana  hilang sebab direktur spekulasi, semua kemalangan yang disebabkan akan menjadi kewajiban pengawas. investasi.

## E.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor Terkait Pembubaran Reksa Dana
Asuransi  yang  diberikan  oleh peraturan  kepada  pendukung  keuangan reksadana  yakni  jaminan  atas  standar positif,  aturan,  pedoman,  peraturan  yang terkait  dengan  individu  maupun  substansi bisnis.  Dimana  individu  maupun  elemen bisnis  membeli  barang  spekulasi  serta menyumbangkan modalnya dengan bantuan administrasi pertimbangan
kustodian  melalui  perbankan.  dimana  OJK langsung  mampu  kepada  Menteri  Uang. OJK juga memiliki posisi guna memastikan kepastian pasar modal yang preventif serta menindas.  Asuransi  preventif  yakni  jenis pengamanan  yang  dilangsungkan  oleh otoritas  publik  dengan  tujuan  akhir penanggulangan
sebelum terjadi pelanggaran.
Peraturan  perUUan  sudah  benar- benar  diarahkan  pada  keinginan  guna mencegah  terjadinya  pelanggaran  serta selaku  pembatas  dalam  melangsungkan suatu  komitmen  dalam  aturan-aturan tertentu. Jenis penjaminan hukum preventif bagi  penyokong  keuangan  harta  bersama selakumana diatur dalam Pasal 65 Pedoman OJK  Atas  Harta  Bersama  KIK,  standarnya yakni  direktur  spekulasi  harus  menjamin kalau  penyokong  keuangan  harta  bersama telah  mendapatkan  serta  menjamin  calon penyokong  keuangan  harta  bersama  telah membaca  dengan  teliti.  item  dalam  paket
Reksa  dana  sebelum  membeli  item  toko bersama.  Jaminan  pendukung  keuangan dalam peraturan pencegahan harus dimungkinkan  melalui  melangsungkan kegiatan pengungkapan data. Ini yakni jenis keamanan mendasar meskipun ada pembatasan  kontrol  yang  diarahkan  oleh Pasal  90  hingga  99  UUPM  serta keterampilan  kepala  spekulasi  dalam menangani aset pendukung keuangan, yang wajib  dilangsungkan  oleh  organisasi publik,  khususnya  paparan  data.  serta  itu berarti,  organisasi  publik  yang  memiliki aset publik, khususnya pendukung keuangan  aset  umum  serta  sebagian porsinya  dimiliki  oleh  masyarakat  umum. Selanjutnya, organisasi wajib tersedia guna semua  pertemuan  yang  membutuhkan  data sehubungan dengan presentasi organisasi.
Bentuk Perlindungan Represif khususnya  upaya  hukum  terakhir  hukum yang  dijamin  dengan  peraturan  selaku persetujuan,  khususnya  denda,  penahanan, serta  hukuman  tambahan  yang  diberikan setelah terjadi perdebatan maupun pelanggaran  yang  dilangsungkan.  Dalam hal  kesepakatan  penyelesaian  dengan  cara menggerutu  tidak  dapat  dicapai,  maka Penyelesaian Perdebatan selakumana ditentukan  lebih  lanjut  dalam  Tujuan Pertanyaan di pengadilan
dapat diselesaikan  oleh  Pemegang  Unit  Kerja Sama  serta  Direktur  Ventura  serta  Bank Pengurus  maupun  Penjual  yang  berpotensi Berpartisipasi,  khususnya  Tujuan  Debat dapat  memakai  Prinsip  serta  Metodologi BAPMI  serta  mengikuti  Peraturan  No.  30 Tahun  1999  atas  Diskresi  serta  Pilihan Tujuan Debat serta pedoman terkait lainnya melalui  Badan  Mediasi  Pasar  Modal Indonesia  (BAPMI).  Mengingat  dua  jenis jaminan  hukum  ini,  pada  umumnya direncanakan guna melindungi hak istimewa  subjek  hukum  yang  telah
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 241
diabaikan  dengan  mengajukan  pengaduan serta  menyampaikan  pendapat  mereka kepada  otoritas  publik  serta  memberikan pilihan kepada penduduk guna mengajukan kasus  kepada  hukum  yang  cakap. pembentukan.  Sudut  pandang  pengkaji sehubungan  dengan  upaya  preventif  serta keras  yakni  upaya  utama  yang  dapat diambil  oleh  direktur  spekulasi  guna mencegah  hal-hal  terjadi  mulai  sekarang. Upaya yang dilangsungkan guna mencegah terjadinya masalah yakni preventif, khususnya  dengan  menduplikasi  standar maupun  nilai-nilai  luhur  di  mana  standar tersebut  diasimilasi  dalam  diri  manusia sendiri  tanpa  orang  lain.  Walaupun  masih memungkinkan guna melangsungkan suatu pelanggaran, namun harapan guna melangsungkannya tidak akan
menimbulkan  suatu  pelanggaran  maupun kecerobohan.  faktor  harapan  tergelincir dalam  upaya  hukum  preventif  meskipun pintu  terbuka  benar-benar  ada.  Apa  yang digarisbawahi  dalam  upaya  pencegahan yakni  membuka  pintu  yang  berharga  guna pelanggaran  maupun  kekeliruan.  Jika setelah dicegah ternyata terjadi kejengkelan yang serius, disinilah mentalitas kepolisian diambil,  ini  bisa  disebut  selaku  upaya keras.  Di  mana  upaya  menindas  yakni selaku  tindakan  yang  dilangsungkan  guna manajer  proyek  yang  melanggar  aturan yang berlaku serta ditangani secara  hukum serta  kemudian  ditegur  dengan  sanksi sesuai ketentuan hukum (Nasution, 2020).
Pelaku  bisnis,  khususnya  orang- orang  yang  menjalankan  dunia  periklanan, harus  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang mereka  buat  guna  menawarkan  produk serta layanan mereka kepada pelanggan. Ini dilangsungkan  guna  melindungi  pembeli dari aktivitas palsu oleh Pelaku bisnis. Atas tanggung  jawab,  ada  peraturan  yang mengatur  promosi,  meskipun  tidak  secara
eksplisit. Sponsor harus bertanggung jawab atas  item  maupun  potensi  manfaat  yang ditawarkan,  dengan  tujuan  agar  kewajiban mereka tampak selaku product liability dan profesional liability .  Sebuah  organisasi publikasi yang pembantu utamanya membuat  iklan  yakni  selaku  profesional liablity .  Demikian  pula,  media  promosi selaku  spesialis  co-op  guna  menampilkan iklan  publisitas  mampu  selaku  tanggung jawab  ahli  (Sidharta,  2000).  Jadi  secara garis besar, kewajiban mengenai profesional liability yakni kewajiban semua pihak yang terkait dengan pembuatan iklan tersebut, kedua sponsor, organisasi publikasi,  media  publikasi.  Mengenai  jenis tanggung  jawab,  itu  mungkin  selaku kewajiban item maupun risiko ahli maupun keduanya  bergantung  pada  bobot  serta sejauh  mana  Pelaku  bisnis  terlibat  dalam membuat promosi.
Pelaku bisnis dalam
mempublikasikan  karya  mereka  di  atas kertas  maupun  media  elektronik  harus bermaksud  baik  serta  memuaskan  prestasi mereka dengan baik. Jika pembeli membeli barang  yang  diiklankan  oleh  pelaku  usaha tidak sesuai dengan kenyataan yang tertera dalam  iklan,  maka  pelaku  usaha  tersebut tidak  menyelesaikan  presentasi  dengan baik.  Maka  dengan  demikian  dapat dikatakan  kalau  dalam  hal  pelanggan memakai barang dagangan yang dipromosikan serta tidak sesuai dengan apa yang  disajikan  oleh  pelaku  usaha  dalam iklannya,  maka  pembeli  dapat  menggugat pelaku  usaha  tersebut  mengingat  Pasal 1365  Kitab  UU  Hukum  Perdata  serta Bagian  X  Pasal  45  serta  Pasal  46  UU Jaminan  Pembeli.  Upaya  guna  menuntut pelaku  bisnis  sebab  melangsungkan  aksi demonstrasi  yang  melanggar  hukum  tidak perlu  ada  hubungan  langsung  antara  yang bersangkutan dengan pelaku bisnis
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 242
tersebut,  namun  pembeli  selaku  korban harus  dapat  membuktikan  kalau  pelaku bisnis tersebut:
a.
Telah  melangsungkan  demonstrasi melawan hukum; b. Telah melangsungkan kesalahan; c. Telah merugikan pembeli
d. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara perbuatan hukum dengan kemalangan yang dialami  oleh  orang  yang  bersangkutan (Undang-Undang, 2023).

## F. Analisa
Menurut  tinjauan  penulis  terhadap kasus pembubaran produk reksa dana pada PT  Minna  Padi  Asset  Management  yang sudah  ditetapkan  oleh  OJK  berdasarkan POJK  No.  23/POJK.04.2016  Tentang Reksa  Dana  Berbentuk  Kontrak  Investasi Kolektif.  Saya  setuju  terkait  putusan  yang dilayangkan  oleh  OJK  tetapi  dengan adanya  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak mematuhi  aturan  tersebut,  maka  dari  itu perlunya  penegasan  dari  OJK  agar  lebih efektif  dan  tidak  memperburuk  posisi investor dalam situasi ini.
Dengan peraturan yang sebelumnya sudah  dijelaskan  pada  bab  II,  sangat  tidak menjanjikan  untuk  hasil  investasi  pada pemasaran  produk  yang  yakni  perbuatan hukum  yang  dilarang  dalam  latihan spekulasi  cadangan  bersama  guna  situasi ini  sering  terjadi  dalam  instrumen  Reksa dana  di  mana  pertemuan  mengiklankan item  Reksa  dana  menjamin  pengembalian tetap  selaku  manfaat  atas  item  toko bersama kepada orang-orang pada umumnya. Kasus yang sering terjadi secara lokal  ketika  mereka  merasa  dijamin mendapatkan  pengembalian  yang  tepat tetapi  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan asumsi maupun dapat mengalami kemalangan sebab kebimbangan pasar.
Perlindungan Konsumen yakni
segala  upaya  yang  dapat  menjamin keyakinan  hukum  dalam  melindungi pembeli.  Istilah  keamanan  pembelanja dipakai  guna  menggambarkan  suatu jaminan  hukum  yang  diberikan  kepada pembeli  dengan  tujuan  akhir  guna mengatasi permasalahan hal-hal yang dapat merugikan pembeli.
Manajer  investasi  harus  terus berfokus  pada  batasan  yang  diizinkan dalam menyampaikan data material maupun  realitas  dalam  mengiklankan  item aset  umum.  Hal  ini  disebabkan  materi pemasaran  yang  diberikan  oleh  pengelola usaha yakni salah satu informasi yang dapat memdampaki  pilihan  masyarakat  pada umumnya  guna  mengeluarkan  dana  guna dana  bersama  dalam  membeli  barang- barang  Reksa  dana  tersebut.  Hal  ini diharapkan  selaku  salah  satu  bentuk kewajaran  guna  mencegah  hal-hal  yang dapat  merugikan  penyandang  dana  selaku pemegang  unit.  Selain  itu,  terkait  dengan penjelasan  di  atas,  ada  persyaratan  guna keamanan  hukum  yang  memuaskan  atas pedoman  serta  pelatihan.  Dari  segi administrasi,  diperlukan  adanya  rencana yang tegas mengenai larangan memamerkan  pos-pos  cadangan  bersama dengan  menjanjikan  imbal  hasil  tetap,
sedangkan menurut segi instruktif, sosialisasi mengenai kemampuan keuangan perlu diperluas ke masyarakat luas. Strategi promosi dengan
menjanjikan  venture  return  selaku  fixed return guna item-item spekulasi Reksa dana belum  secara  tegas  diarahkan  dalam pedoman tersendiri, namun masih mengacu pada  beragam  peraturan  serta  pedoman semacam POJK No.1/POJK.07/2013 Keamanan  Pembelanjaan  di  Kawasan Administrasi Moneter serta POJK 43/POJK/04/2015 Kumpulan Prinsip
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 243
Umum Direktur Spekulasi. Ini penting guna melindungi  orang  pada  umumnya  selaku pendukung keuangan Reksa dana sebab ada persyaratan  guna  keamanan  hukum  yang memuaskan  sehubungan  dengan  pedoman serta  pendidikan.  Menurut  sudut  pandang administrasi, khususnya rencana permainan yang  tidak  ambigu  sehubungan  dengan mempromosikan larangan dengan menjanjikan pengembalian spekulasi selaku pengembalian  tetap,  sedangkan  menurut sudut  pandang  instruktif,  penting  guna meningkatkan sosialisasi sehubungan dengan kecakapan moneter di mata publik.
Bentuk tanggung jawab hukum dari direktur  ventura  atas  cadangan  bersama yang  dibubarkan  atas  perintah  OJK  yakni dengan  menukarkan  barang-barang  milik bersama.  Direktur  usaha  bertindak  selaku vendor guna item Reksa dana yang mereka hasilkan.  Lanjutan  dari  likuidasi  aset  biasa diedarkan  ke  pemegang  unit  kepemilikan toko  bersama  relatif  sesuai  kepemilikan mereka.  Selanjutnya,  pengelola  spekulasi diharapkan menanggung semua biaya yang timbul dari likuidasi Reksa dana, selakumana  tertuang  dalam  Pasal  54  ayat (1)  Pedoman  OJK  No.  23/POJK.04/2016 atas  Harta  Bersama  Selaku  Perjanjian Usaha Agregat.
Ditujukan  kepada  OJK  selaku lembaga yang berkedudukan guna mengelola  serta  mengawasi  bidang  pasar modal  guna  membuat  pedoman  yang  lebih ketat  terkait  dengan  penolakan  iklan  item spekulasi  aset  umum  yang  mengikat  imbal hasil  tetap.  Hal  ini  penting  mengingat kegiatan  ini  sangat  tidak  masuk  akal  guna dibor  di  cadangan  bersama  yang  hasil panennya  fluktuatif.  Pedoman  harus ditambahkan  sehubungan  dengan  likuidasi dukungan  bersama  terkait  dengan  berapa banyak  gaji  yang  akan  diterima  oleh pendukung  keuangan  Reksa  dana  dengan
asumsi  mereka  mengalami  kemalangan selama  waktu  yang  dihabiskan  guna berbagi  konsekuensi  likuidasi  .  Ini  sangat penting guna melindungi hak istimewa para pendukung keuangan Reksa dana.
Remunerasi guna keadaan ini dapat dibagi  menjadi  dua,  yakni  Wanprestasi serta Demonstrasi Melawan Hukum. Kedua hal  ini  tidak  dapat  dibandingkan,  sebab dapat  menyebabkan  kesalahan  pencatatan klaim.  Pembedaan  wanprestasi  serta  unjuk rasa  yang  melawan  hukum  terdapat  dalam BW maupun
KUHP, pengertian wanprestasi  terdapat  dalam  pasal  1243 yang  berisi  “Pembayaran  kembali  biaya,
kerugian serta bunga sebab tidak tercapainya kesepahaman mulai diwajibkan, jika pemegang utang,
meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dalam  memenuhi  perikatan,  maupun sebaliknya  menganggap  sesuatu  yang seharusnya diberikan maupun dilangsungkan  harus  diberikan  maupun dilangsungkan  dalam  waktu  yang melebihi waktu yang diberikan”. Sementara Demonstrasi  Haram  terdapat  dalam  pasal 1365 yang berbunyi “Setiap perbuatan yang tidak mengindahkan hukum serta
merugikan  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  menimbulkan  musibah  sebab  salah langkahnya guna menebus musibah itu”.
Dari  penjelasan  pasal  1243  serta 1365  BW,  cenderung  terlihat  adanya perbedaan  yang  wajar  antara  Demonstrasi Wanprestasi  serta  Demonstrasi  Haram. Wanprestasi  harus  memiliki  pemahaman hukum  secara  hukum  sebelumnya  serta opsi  guna  menjamin  pembayaran  dalam default harus memasukkan penjelasan kalau penggugat  telah  terbukti  ceroboh  dalam suatu  pengaturan.  Sementara  unjuk  rasa yang  melawan  hukum  tidak  sama  dengan ingkar  janji  yang  tidak  ada  pemahaman sebelumnya,  namun  bagaimanapun  juga
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
unjuk  rasa  maupun  PMH  yang  melawan hukum dapat muncul dengan anggapan ada oknum
maupun unsur hukum
melangsungkan  perbuatan  yang  merugikan orang  lain,  sehingga  penjelasan  atas kecerobohan tidak ada artinya. tidak wajib, cukup  verifikasi  kegiatan  yang  dapat merugikan  orang  lain  .  Selanjutnya  salah satu  perbedaan  antara  wanprestasi  serta PMH  yakni  pada  seluk-beluk  pembayaran dimana  wanprestasi  diarahkan  pada  Crook Code, sedangkan wanprestasi tidak mengatur  seluk-beluk  remunerasi  dalam gugatan,  sehingga  pihak  yang  dirugikan dapat  menuntut  atas  kemalangan  materi serta  kemalangan  yang  tidak  relevan.  Jadi sebab  PT  Minna  Padi  Resource  Dewan yang  diisi  oleh  para  pendukung  keuangan yang dirugikan sehubungan dengan kegiatan  Pimpinan  PT  Minna  Padi  itu sangat  mungkin  diklasifikasikan  selaku klaim wanprestasi.
Salah  satu  Pasal  yang  dijatuhkan oleh  OJK  adalah  Pasal  45  Peraturan  OJK No.  23/POJK.04/2016  Atas  Reksadana Berbentuk  Kontrak  Investasi  Kolektif,  ada beragam  keadaan  yang  membuat  produk reksadana  menjadi  terdisintegrasi,  lebih spesifiknya:
1. Produk  reksadana  ini  memiliki harta  yang  diawasi  kurang  dari  Rp.  10
Miliar  dalam  waktu  90  (Sembilan  Puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran berhasil.
2. Untuk  produk  reksadana yang  dilindungi,  Reksa  dana  yang  andal, serta  mencatat  Reksa  dana  dengan kontribusi  publik  yang  dibatasi  serta  aset yang dikelola di bawah Rp. 10 miliar dalam waktu  120  (seratus  dua  puluh)  hari  bursa setelah  artikulasi  pendaftaran  Reksa  dana menjadi efektif.
3.
Atas  perintah  OJK  sesuai ketentuan  serta  pedoman  di  bidang  pasar modal. 4. Absolute  Net  Resource  Worth (NAB) Reksa dana tidak tepat Rp. 10 miliar selama 120 (120) hari bursa berturut-turut. 5. Manajer  investasi  serta  bank sementara  setuju  guna  memisahkan  item cadangan bersama. Penjaminan hukum yang dilangsungkan  oleh  OJK  yakni  upaya preventif maupun preventif serta persetujuan maupun tindakan keras. Dalam Pasal  28  POJK  ini,  jenis  jaminan  hukum bersifat  preventif  atas  berkembangnya kemalangan  yang  dapat  ditanggung  oleh Pembeli, bahwa:
a. Memberikan  data  serta  penyuluhan kepada  masyarakat  umum  atas  kualitas bidang administrasi keuangan, administrasi serta barang-barangnya; b. Menegaskan LJK agar menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut  dapat  merugikan  daerah  setempat;
Dan
c. Beragam  kegiatan  yang  dianggap
penting sesuai dengan pengaturan peraturan serta  pedoman  di  bidang  administrasi moneter.
Selain  itu,  dalam  peraturan  perUUan  pasal 29, OJK memberikan administrasi pengaduan nasabah yang meliputi: a. Siapkan perangkat yang memuaskan guna manfaat protes klien yang telah dirugikan oleh pelakunya di LJK; b. Membuat komponen keluhan pembeli  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di LJK; Dan c. Bekerjasama menyelesaikan keberatan  pembeli  yang  dirugikan  oleh Penghibur  di  LJK  sesuai  dengan  peraturan serta  pedoman  di  bidang  administrasi keuangan.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Jurnal Sains Riset |  Volume 14 Nomor 1, April 2024 245
Salah  satu  surat  berharga  hukum diberikan  oleh  OJK  yakni  melalui pengaduan  pembeli  yang  mengalami musibah oleh industri administrasi moneter. Pelanggan  dapat  mengajukan  pertanyaan dengan mengirimkan surat tertulis atas hal- hal  yang  mereka  temui  serta  dengan  bukti ketidakberuntungan yang mereka temui.
Dalam  hal  terdapat  pertanyaan antara  pembeli  maupun  masyarakat  umum dengan industri administrasi  moneter, OJK berwenang mengawal hukum guna membantu  pembeli  maupun  masyarakat pada  umumnya.  Perlindungan  hukum terkandung dalam Pasal 30 yang mencakup meminta organisasi bantuan keuangan guna menentukan keluhan yang disebabkan oleh pelanggan yang merasa dirugikan;
a.
Meminta maupun mengambil tindakan khusus atas Lembaga Administrasi  Moneter  guna  menentukan keluhan  pembelanja  yang  telah  dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. Merekam  kasus  guna  memulihkan sumber  daya  yang  terjadi  pada  pihak  yang dirugikan  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian,  apakah  sangat  didampaki  oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut maupun  sangat  didampaki  oleh  satu  pihak lagi dalam ketidakjujuran; maupun berpotensi  mendapatkan  bayaran  dari pihak-pihak  yang  merugikan  pembeli maupun Badan Administrasi Moneter sebab melanggar  peraturan  serta  pedoman  di bidang administrasi keuangan.

## SIMPULAN
Secara  singkat,  strategi  untuk menampilkan  imbal  hasil  usaha  yang menjanjikan  sebagai  imbal  hasil  tetap dalam  investasi  aset  umum  mengacu  pada berbagai  peraturan  dan  pedoman,  seperti POJK  No.1/POJK.07/2013  dan  POJK
43/POJK/04/2015.  Pentingnya  strategi  ini adalah  untuk  melindungi  masyarakat sebagai  pendukung  keuangan  Reksa  Dana dengan memastikan keamanan hukum yang memadai  terkait  pedoman  dan  pelatihan. Dalam  hal  ini,  ada  pertanggungjawaban hukum  dari  kepala  spekulasi  atas  barang- barang milik bersama yang dibubarkan oleh OJK,  yang  melibatkan  pengawasan  dan likuidasi Reksa Dana serta alokasi hasilnya kepada pemegang unit investasi. Perlindungan  hukum  bagi  pendukung keuangan  juga  penting  terkait  disintegrasi dan  likuidasi  Reksa  Dana,  dengan perlindungan  preventif  dan  hukum  yang keras yang diatur dalam berbagai perjanjian dan pedoman, untuk memastikan kepastian dan  tanggung  jawab  dalam  situasi  yang mungkin timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
A Lbdul  ALziz.  (2010).  Malnaljemen  Investalsi Sya lrialh, (Balndung: ALlfalbetal) A Lfalndi. Investa lsi  Sektor  Riil  daln  Sektor  Non- Riil  Da llalm  Perspektif  Ekonomi  Islalm, Ba lgialn 1.
A Lgus  Sallihin.  (2021). Penga lntalr  Lembalgal Keua lngaln Syalrialh A Lnoralgal,  Palndji  daln  Palkalrti.  (2001).
Penga lntalr Palsalr Modall. Ja lkalrtal: PT Rineka l Ciptal,
A Lz. Nalsution. (1999). Hukum Perlindunga ln Konsumen  Sualtu  Pengalntalr ,  Dalyal Wedya l, Jalkalrtal.
Ba llfals  Halmud.  (2006). Hukum  Pa lsalr
Moda ll . Ta ltal Nusal. Jalkalrtal. Depa lrtemen  Pendidikaln  daln  Kebudalyalaln. (2006) Ka lmus Besa lr Ba lhalsal
Indonesia l , Ba llali Pustalkal. Jalkalrtal. Dewi  G.  A L.  K.  R.  S.  daln  Vijalyal  D.  P. (2018). Investa lsi  Daln  Palsalr  Modall Indonesia l .  Depok:  PT.  Ra ljalgralfindo Persa lda l Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Pera lturaln Otoritals Jalsal Keualngaln Republik
Indonesia l  Nomor  6/PJOK.07  Talhun 2022
Mia l ALngelinal Setialwaln, Pera lnaln Investalsi
Sektor  Riil  Untuk  Meningka ltkaln Perekonomia ln  Di  Sumalteral  Balralt Da llalm  Menghaldalpi  Malsyalralkalt
Ekonomi  A LSEALN ,  Semina lr  Nalsionall
Ekonomi Ma lnaljemen Daln ALkuntalnsi (Snema l) Fa lkultals Ekonomi Universita ls Negeri Paldalng Muchsin.  (2003). Perlindunga ln  daln Kepa lstialn  Hukum  balgi  Investor  di
Indonesia l ,  Sura lkalrtal,  malgister  Ilmu Hukum Progra lm Pa lscalsalrjalnal Universita ls Sebelals Malret.
Muha lmmald  Yalfiz. Sa lhalm  Daln  Palsalr Moda ll Syalrialh: Konsep, Sejalralh Daln Perkemba lngalnnyal .  Fa lkultals  Syalrialh IA LIN Sumalteral Utalral Moha lmald  Salmsul.  (2015). Pa lsalr  Modall da ln Malnaljemen Portofolio . Erla lnggal,
Ja lkalrtal.
Na lsalrudin,  Irsaln  daln  Suryal,  Indral.  (2006).
A Lspek Hukum Palsalr Modall . Kenca lnal Preneda l Medial Group. Jalkalrtal. Nor  Ha ldi.  (2013).  Palsalr  Modall.  Gralhal Ilmu. Yogya lkalrtal.
Sa ltjipto Ralhalrdjo. (2000). Ilmu Hukum , PT.
Citra l ALdityal Balkti, Balndung
Sugeng Ista lnto (2014). Hukum Internalsionall .  Cet.2,  (Yogyalkalrtal:
Universita ls ALtmal Jalyal Yogyalkalrtal) Suna lrialh. (2003). Pengha lntalr Pengetalhualn Pa lsalr Moda ll , (UPP) A LMP,
Yogya lkalrtal. Sutrisno.  (2003). Ma lnaljemen  Keualngaln, Teori,  Konsep  da ln  ALplikalsi,  Edisi Perta lmal, Ceta lkaln ketiga l .
Yogya lkalrtal: Ekonisial Ta lufiq  Kurnialdihalrdjal  &  Sri  Mulyalni. (2010). Tinja lualn  Yuridis  Tentalng
Reksa l Da lnal Sya lrialh seba lgali
A Llternaltif Investalsi Balgi Investor . Titik  Triwula ln  daln  Shintal,  Perlindungaln Hukum Ba lgi Pa lsien, Presta lsi Pusta lkal, Jalkalrtal, 2010, Hall 48. Unda lng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindunga ln Konsumen Unda lng-Undalng No. 8 Talhun 1995 tentalng Pa lsalr Modall.