## KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PERSFEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN
Oleh :

## Hernawati RAS

## Abstrak
Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Hukum  mencerminkan  profil  lulusan  yang diharapkan,  nampak  dari  muatan  mata  kuliah  yang  disajikan  dalam  kurikulum. Luaran yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Hukum antara lain penegak hukum yang profesional, inovatif, dan berkarakter, namun saat ini terdapat penegak hukum yang melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum,maka perumusan masalah  adalah  :  1.  Bagaimanakah  kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum  yang berkeadilan? 2. Bagaimanakah  upaya  menghasilkan  aparat  penegak  hukum  yang  berkeadilan  ? Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif dan  yuridis  empiris, dengan pendekatan  konseptual  dan  bersifat    deskriptif  yang  menggunakan  data  primer kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kurikulum  Pendidikan  tinggi  hukum  dalam  perspektif  sistem  peradilan  pidana untuk  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  memuat  rencana  perkuliahan  sesuai dengan kebijakan MBKM, sehingga diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum, serta memuat materi tanggung jawab profesi.  Adapun  upaya  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  yaitu  adanya  kerja sama  yang  baik    diantara  para  penegak  hukum,  dan  upaya  peningkatan  kualitas pendidikan para penegak hukum.

## Kata Kunci : Kurikulum, penegakan hukum, berkeadilan

## PENDAHULUAN
Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka/MBKM dilaksanakan dalam rangka  mewujudkan  proses  pembelajaran  di  perguruan  tinggi  yang  otonom  dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Dirjendikti Kemendikbud 2020), kelak setelah lulus siap  bekerja  dengan  profesi  sesuai  yang  diinginkan,  berdasarkan  pengalaman. Adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  bahwa  perguruan  tinggi  wajib  memberikan  hak  bagi  mahasiswa  untuk secara  sukarela    (dapat  diambil  atau  tidak),  yang  dapat  mengambil  SKS  di  luar perguruan  tinggi  sebanyak  dua  semester  setara  dengan  40  SKS,  juga  dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak satu  semester  setara  dengan  20  SKS.  Setiap  sks  diartikan  sebagai  jam  kegiatan bukan  jam  belajar.Kegiatan  meliputi  belajar  di  kelas,  praktik  kerja  (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset dan sebagainya sesuai pilihan mahasiswa  yang  dapat  diambil  dalam  tiga  semester  di  luar  kampus,dapat  dipilih
dari  progam  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  dan  progam  yang  disetujui  oleh pimpinan perguruan tinggi.
Relevansi MBKM dengan kurikulum Pendidikan tinggi hukum yaitu adanya pilihan    kegiatan  magang  di  seluruh  Lembaga  penegak  hukum,  atau  perusahaan, Yayasan,  institusi  pemerintah  maupun  swasta,  hal  tersebut  dapat  memberikan pembekalan, pengalaman, dan implementasi  antara teori dan praktik di lapangan terkait  kasus  hukum  yang  menarik  untuk  diteliti.Bertitik  tolak    dari  pemikiran MBKM, maka kurikulum perguruan tinggi hukum menyesuaikan dengan kebijakan tersebut .Sebelum itu juga telah ada pemikiran dalam usaha pembaruan pendidikan hukum  (Mochtar  Kusumaatmadja  2011:105),  adalah  masalah  perlunya ketrampilan  atau  latihan  dalam  ketrampilan  profesional  ( professional skillstraining ).  Ketrampilan  tidak  saja  terbatas  pada  pengajaran  profesional  skill saja,tetapi  juga  meliputi  etika  profesi (professional  ethics )  dan  tanggung  jawab profesional  ( professional  responsibility )  Dalam menyusun  kurikulum  Pendidikan tinggi hukum terdapat pula muatan teknis ketrampilan hukum ( legal craftsmanship ) yang dapat diperoleh melalui magang sesuai dengan kebijakan MBKM. Mahasiswa dapat memilih sesuai minatnya magang di kepolisian, kantor advokat, kejaksaan, pengadilan,  lembaga  legislatif.  Berdasarkan  uraian  tersebut  peneliti    perlu melakukan  penelitian  mengenai  kurikulum  Pendidikan  tinggi  hukum,    hal  ini dikaitkan  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam    sistem  peradilan  pidana  untuk penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  sebagai  hasil  atau  lulusan  perguruan  tinggi yang siap bekerja.
Hukum  sebagai  suatu  sistem,  menurut  Friedman.  Lawrence  M  (2015), yang  terdiri  dari  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum.  Ketiga komponen itu sangat berpengaruh dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang dirugikan atau adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana  hingga pelaksanaan  putusan  hakim.  Sistem  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan mencari, menemukan dan  menghukum atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, sebagai upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.  Menurut Remington dan Ohlin dalam  Romli  Atmasasmita  (  2013  :  2  ),bahwa  pemakaian  pendekatan  sistem terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana,  merupakan  hasil  interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial.Sedangkan  Muladi  dalam    Romli  Atmasasmita  (2013:5-6),  berpendapat bahwa:
1. Ssistem peradilan pidana merupakan jaringan atau network peradilan yang menggunakan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formal  dan  hukum pelaksanaan pidana.
2. Kelembagaan  baru  dilihat  dalam  konteks  sosial,  sifat  yang  terlalu  formal hanya  dilandasi  untuk  kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan  membawa bencana ketidakadilan.
3. Integrated  criminal  justice  system adalah  sinkronisasi  /keserempakan  dan keselarasan dalam struktural substansial dan kultural.
Sistem  peradilan  pidana  dari  aspek  struktural  yaitu  terdiri  dari  kepolisian sebagai ujung tombak/garda terdepan dalam menghadapi kejahatan, sruktur kedua
adalah  kejaksaan  sebagai  penuntut  umum,  dan  kehakiman  yang  akan  memeriksa dan  memutus,  serta  Lembaga  pemasyarakatan  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  narapidana.  Dengan  demikian  secara  struktural  aparat  penegak  hukum menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  masing-masing  di  bidang  penegakan hukum. Sistem peradilan pidana dari aspek  substansial yaitu penegakan  substansi hukum yang meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal,  dan hukum pelaksanaan  pidana.  Adapun  sistem  peradilan  pidana  dari  aspek  kultural  yaitu merupakan perwujudan dari nilai - nilai budaya hukum, malu untuk berbuat salah, menjadi  contoh  dalam  berperilaku/teladan.Dari  ketiga  aspek  tersebut  dalam  era digital ini, diperlukan penguasaan iptek yang mumpuni dari aparat penegak hukum. Menghadapi  perkembangan teknologi yang semakin canggih berimplikasi pada  kemampuan  aparat  penegak  hukum  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan perkembangan  dan  perubahan  teknologi,  sehingga  kurikulum  di  fakultas  hukum atau Pendidikan tinggi hukum harus berorientasi pada teknologi, misalnya adanya materi perkuliahan hukum acara dengan praktikum yang menggunakan teknologi, atau magang ke pengadilan yang telah melaksanakan persidangan secara elektronik, pemeriksaan  secara  teleconference  atau  e‘court,  penggunaan  video.audio  dan penyimpanan file secara elektronik. Sehingga mahasiswa memiliki  pengalaman . Era digital aparat  penegak hukum dituntut untuk ahli dalam sains dan teknologi. Selain  dituntut  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  mumpuni  juga  aparat  penegak hukum  harus  berkarakter  (Hernawati  RAS  dkk.,  2020),  dan  amanah  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum,  karena  godaan    dalam  menghadapi  suatu  kasus tentu  akan  dihadapi  pada  setiap  tahapan  proses  sistem  peradilan  pidana,  terlebih menghadapi  kasus  korupsi,  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  atau pelanggaran terhadap hukum pidana oleh aparat penegak hukum ketika menghadapi atau menyelesaikan suatu kasus , yang sering terjadi akhirnya terlibat dalam kasus suap  atau  gratifikasi.  Kode  etik  profesi  seyogyanya  menjadi  pedoman  untuk dilaksanakan  atau  diiplementasikan  dalam  penegakan  hukum  (Hernawati  RAS, dkk., 2020).
Pelanggaran terhadap kode etik profesinya masing-masing atau pelanggaran terhadap hukum pidana, sungguh sangat tidak diharapkan oleh siapapun juga,baik Lembaga tempatnya bertugas,atau masyarakat pada  umumnya, juga institusi yang telah  melahirkannya.  Kurikulum  Pendidikan  tinggi  hukum  berperan  dalam menentukan  profil  seorang  sarjana  hukum  atau  lulusan  yang  akan  dihasilkan, lulusan  yang unggul,  profesional, inovatif dan berkarakter merupakan suatu  cita- cita yang ideal. Perguruan tinggi hukum jenjang sarjana, magister dan doktor akan menghasilkan  antara  lain  aparat  penegak  hukum.  Dalam  era  digital  ini  menurut Reiling  dan  Pompe  dalam  Sulistyowati  Irianti  (2020:  7-8),  keterbukaan  terhadap sains dan teknologi bagi kalangan sarjana hukum tidak dapat dihindarkan dengan alasan sebagai berikut :
1. Kebutuhan  progam  reformasi  hukum,  pada  umumnya  diseluruh  dunia problem  yang  dihadapi  masyarakat  terkait  proses  yudisial  adalah keterlambatan,  ketiadaan  akses  dan  korupsi.  Teknologi  informasi  akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses   peradilan yang  baik  .  Masa  kelam  proses  peradilan,  nepotisme,  kolusi,  dan  korupsi yang menggerogoti wibawa pengadilan tidak boleh terulang kembali
2021-10-04
2. Pergeseran  ( shifting )  besar-besaran  terjadi  ketika  satu  juta  pekerjaan konvensional  akan  hilang  karena  digantikan  oleh  kecerdasan  buatan, termasuk profesi hukum, seperti notaris, dan advokat. Firma hukum  yang besar akan runtuh karena korporasi tidak mau lagi membayar mahalnya jasa advokat,  yang  tergantikan  oleh  aplikasi  digital,  namun  disisi  lain  profesi baru akan lahir.
Sulistyowati  Irianto  (2020:  18-19)  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  ,pada umumnya  mahasiswa  hukum  masa  kini  terutama  di  kota  besar  sangat  pragmatis mengambil jurusan bisnis bercita -cita menjadi corporate lawyer dengan bayaran besar ,ingin  cepat lulus,  jarang  yang bercita-cita  menjadi   advokat  public, public interes lawyer .  Menghadapi tantangan global era digital ini, kurikulum Pendidikan tinggi  hukum  harus  memuat  bobot  perkuliahan  secara  lengkap  menyesuaikan dengan perkembangan yang semakin canggih, hal tersebut dapat berimplikasi pada lulusan  yang  siap  bekerja  dan  profesional  di  era  digital  ini.  Kurikulum  saat  ini berbasis  MBKM  (Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka),  yang  bertujuan  agar mahasiswa  memiliki    peluang  ,  pengalaman  belajar  di  progam  studi  lain  atau  di universitas lain.Hal tersebut akan menambah pengetahuan dari berbagai perspektif keilmuan  dan  kearifan  lokal/  local  wisdom  untuk  membekali  yang  bersangkutan dengan  praktik  atau  magang  di  kantor  advokat,  kepolisian  atau  di  Lembaga pemasyarakatan  sebagai  pembekalan  profesi  ketika  lulus  dan  menjadi  aparat penegak  hukum,  telah  memahami  kasus-kasus  dan  bekerjanya  hukum  di masyarakat  atau  implementasi  teori-teori,doktrin-doktrin  dalam  masyarakat. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah kurikulum pendidikan tinggi hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan ?  dan  Bagaimanakah  upaya    menghasilkan      aparat  penegak  hukum  yang berkeadilan ?

## PEMBAHASA DAN DISKUSI A. Kurikulum dan Penegakan Teori Hukum

## 1) Kurikulum Pendidikan Tinggi
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi ( Pasal 1 angka 6 Permendikbud  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Standar  Nasional.  Perguruan  tinggi dituntut  untuk  merancang  dan  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  inovatif ,disesuaikan dengan tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan link and match dengan dunia  usaha  dan  dunia  industri  ,sehingga  mahasiswa  dapat  meraih  capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal (Dirjendikti Kemendikbud 2020).

## 2) Sistem Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  adalah  sistem  penegakan  hukum  integral  ,  satu  kesatuan berbagai sub- sistem /komponen yang terdiri dari  (Syaiful Bahri 2014 :147-148) :
1. Substansi hukum yaitu penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana : hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana yang  merupakan  penegakan  hukum  yang  terpadu  (Integrated  legal  system  / integratedlegal substance).
2. Struktur hukum yaitu bekerjanya atau berfungsinya Lembaga, aparat, penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing di bidang penegakan  hukum  secara  struktural/  adminiastrasi  /operasional  dari  berbagai struktur  /penegak  hukum  ( Integrated  criminal  justice  system  /  the administration  of  criminal  justice .)  Budaya  hukum  yaitu  perwujudan  dari sistem  nilai-nilai  filosofi  hukum,  asas-asas  hukum,  teori  hukum,  nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), kesadaran /perilaku hukum yang merupakan integrated cultural legal sistem.
Ketiga elemen atau komponen tersebut saling mempunyai keterkaitan yang hakekatnya merupakan kesatuan sistem substansial,  sistem struktural,  dan sistem kultural,  terpadu  sebagai  sistem  normatif,  sistem  administratif,  dan  sistem sosial.Dalam  sistem  ini  kepentingan  umum  atau  publik  sangat  berharap  bahwa perkara atau kasus yang menimpanya dapat terselesaikan dengan adil atau melalui proses  yang  berkeadilan  .Adanya  penindakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana sebagai  fungsi  yang  refresif  dengan  menggunakan  hukum  pidana  ,  hukum  acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Disamping fungsinya yang preventif dalam mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  didukung  oleh Lembaga-lembaga aparat penegak hukum dari mulai kepolisian,
kejaksaan,pengadilan    dan  pemasyarakatan  terpidana  .  Karakteristik  sistem peradilan pidana dijelaskan oleh Rusli Iskandar (2011:1-10), sebagai berikut :
1. Interface dimaksudkan SPP selalu berhadapan dengan lingkungannya, meliputi interaksi,interkoneksi dan interdepedensi. Interaksi ditandai dengan bekerjanya SPP dalam menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat, untuk melakukan  penyelidikan  atau  penyidikan  untuk  menjadikan  suatu  kejahatan menjadi  jelas  dan  terang.  Interkoneksi    yaitu  berbagai  urusan  yang  timbul dalam  masyarakat  mengharuskan    berurusan  dan  berhubungan  dengan  SPP, sebaliknya  SPP  harus  berhubungan  pula  dengan  pihak-  pihak  yang berkepentingan. Interkoneksi terjadi tidak saja saat terjadinya kejahatan, tetapi dapat  pula  sebelum  kejahatan  itu  terjadi.  Dalam  upaya  penanggulangan kejahatan  untuk pencegahan agar kejahatan  tidak terjadi.Interdepedensi yaitu SPP  dalam  menjalankan  aktifitas  tergantung  kepada  yang  terjadi  dalam lingkungannya,  sangat  membutuhkan  informasi  dan  sarana  prasarana  dari masyarakat.
2. Tujuan yaitu jangka pendek diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang  potensi  melakukan  kejahatan.  Jangka  menengah  adalah  terwujudnya suasana  tertib,aman  dan  damai      di  kalangan  masyarakat,  tercipta  rasa  aman dan damai di masyrakat, apabila kejahatan tidak terjadi, maka  Jangka panjang akan tercipta tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat.
3. Keterbukaan, berarti membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan  masyarakat,  perkembangan  dalam  teknologi,  perubahan  dalam pemikiran  ilmu  hukum  yang  berpengaruh  pada  kinerja  dan  pemikiran  para
penegak hukum dalam SPP. Perubahan di bidang perundang-undangan, asas- asas atau teori hukum SPP harus melakukan  penyesuaian  terhadap perubahan- perubahan itu. Untuk peningkatan kinerja SPP.
4. Transformasi  Nilai,  yaitu  SPP  dalam  bekerjanya  menempatkan  nilai  sebagai landasan moral  sesuai  dengan karakter bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam nilai - nilai dalam Pancasila.
5. Mekanisme Kontrol, yaitu menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap kejahatan
Menegakkan,  melaksanakan,  (menjalankan)  dan  memutuskan  hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan empat subsistem utama  yang memiliki kewenangan (Tolib Efendi dalam Oly Viana Agustine,2019 : 7-8), yaitu :
1. Fungsi  Pembuat  Undang-Undang/ Law  Making  Function Fungsi  ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar delegated legislation.  Yang  diharapkan,  hukum  yang  diatur  dalam  undang-undang tidak  kaku,  Fleksibel  bersifat  cukup  akomodatif  terhadap  perubahan- perubahan sosial.
2. Fungsi  Penegakan  Hukum/ Law  enforcement  Function .  Ditinjau  dari  tata tertib sosial, yakni penegakan hukum   secara actual yang meliputi tindakan penyelidikan-penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu  terpidana  dan  efek  preventif,  mencegah  orang  melakukantindak pidana
3. Fungsi  Pemeriksaan  Persidangan  Pengadilan/ Function  of Adjudication . Merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan      Hakim  serta  pejabat  pengadilan  terkait menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman
4. Fungsi  Memperbaiki  Terpidana/ The  Function  of Correction. Meliputi aktivitas  Lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial  terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah  merahabilitasi    pelaku  pidana  agar  dapat  kembali  menjalani kehidupan normal dan produktif.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  66/PUU-XVI/2018,  antara  lain menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  lembaga Integrated    Criminal  Justice System perlu  adanya  koordinasi  dan  sinergi  antar  aparat  penegak  hukum  guna mengedepankan  keseimbangan  hak-hak  tersangka  di  dalam  mendapatkan perlakuan proses yang adil, merupakan bagian yang utuh tidak terpisahkan dalam menghadapi  proses  perkara  yang  dialaminya,  termasuk  dalam  hal  adanya sinkronisasi  penanganan  perkara  pidana.  Untuk  meminimalisir    adanya kesewenang-wenangan hukum.

## 3) Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
Inti  dan  arti  penegakan  hukum  adalah  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  dan  mengejewantah  dan  sikap  tindak untuk menciptakan,  memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ( Soerjono soekanto  2019: 8). Penegakan hukum dari proses kebijakan dilihat dari beberapa  tahap  yaitu  pertama  tahap  penegakan  hukum  in  abstracto/tahapan
pembuatan  undang-undang  atau  tahap  legislatif.  Kedua  tahap  aplikasi  yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan  atau  tahap  kebijakan  yudikatif.  Ketiga  tahap  eksekusi  yaitu  tahap pelaksanan  hukum  pidana  secara  konkret  oleh  aparat  pelaksana  atau    tahap kebijakan  eksekutif/tahap  adminstratif  (  Teguh  Prasetyo,  2010  :  111).  Praktik penegakan  hukum  selama  ini  bertumpu  pada  filosofi  retributif    dan  penjeraan, sistem  peradilan  pidana  dianggap  berhasil  jika  aparat  penegak  hukum  mampu membawa  pelaku  tindak  pidana  ke  pengadilan  dan  mendapat  hukuman  penjara (Bambang  Waluyo,2020:132).  Kemudian  penegakan  hukum  berbasis  restorative justice  yang  semula  diunggulkan  dalam  penegakan  hukum  karena  penegakan hukum  yang memperhatikan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan  korban  tindak  pidana,  penegak  hukum  berperan  sebagai  mediator.Kekinian menurut  Bambang  Waluyo  (2020:133)  berkembang  penegakan  hukum transformatif, keadilan transformatif  yang dipelopori oleh Ruth Morris tahun 1990- an dari Kanada seorang pembaru hukum. Meskipun keadilan  restoratif  lebih baik dari keadilan retributif, karena menciptakan perdamaian antar individu di dalamnya . Keadilan transformatif  bertujuan menciptakan penyelesaian perkara tindak pidana tidak  semata-mata  diselesaikan  dalam  perspektif  hukum,  melainkan  juga memperhatikan  aspek  politik,  ekonomi,  dan  aspek-aspek  sosial  kemasyarakatan lainnya.

## Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dalam  Perspektif    Sistem  Peradilan Pidana Untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan.
Lulusan fakultas hukum memang tidak selalu menjadi penegak hukum, tetapi pada umumnya penegak hukum dihasilkan dari fakultas hukum, maka kurikulum fakultas  hukum  materi  muatannya  akan  mendukung  profesionalisme  seorang penegak hukum. Terdiri dari mata kuliah dasar umum, mata  kuliah keahlian, mata kuliah kompetensi  dan penguatan keahlian ilmu  hukum  sangat  diperlukan secara teoretis  maupun  secara  praktis. Law  in  book  dan  law  in  action kadang  sangat berbeda, yang dipelajari di bangku kuliah atau di kampus,tidak selalu sama ,para mahasiswa  setelah  mendapat  teori-teori,  asas-asas  dan  doktrin  tentang  hukum perdata maupun hukum pidana  materil dan formil  akan melakukan praktikum ke pengadilan, untuk mengamati, mencatat, diskusi dengan teman dan penegak hukum terkait,membuat  laporan  hasil  praktikum  ke pengadilan, ataupun para mahasiswa tingkat  akhir  akan  melakukan  kunjungan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  LP Sukamiskin  ataupun  Ke  LP  Nusakambangan  dll,  untuk  meneliti  pembinaan narapidana, kemudian  peneliti sependapat dengan Prof Mochtar  adalah perlunya ketrampilan    atau  latihan  dalam  ketrampilan  profesional  ( professional skillstraining ).  Ketrampilan  tidak  saja  terbatas  pada  pengajaran  profesional  skill saja,tetapi  juga  meliputi  etika  profesi (professional  ethics )  dan  tanggung  jawab profesional  ( professional  responsibility) Mata  kuliah etika  profesi  hukum  sangat diperlukan untuk membekali calon penegak hukum bukan hanya pandai saja tetapi juga beretika , agar nantinya tidak melakukan pelanggaran kode etik profesinya dan melaksanakan tugas serta wewenangnya sesuai aturan yang berlaku dengan penuh
tanggung  jawab,  akan  tetapi  melaksanakan  hanya  secara  normatif  juga  akan menimbulkan  rasa  ketidak  adilan,  untuk  itu  perlu  pendekatan  secara  sosiologis dengan berdasarkan kasus-kasus  yang dihadapi, tidak  akan sama satu sama lain, latar belakang atau motivasi terjadinya pelanggaran terhadap hukum, maka dengan adanya  praktik  magang,  para  mahasiswa  atau  calon  penegak  hukum  lebih memahami  dan  mendalami  serta  memecahkan  kasus  -  kasus  hukum,  persoalan- persoalan  hukum,  kemudan  dianalisis,  didiskusikan  dan  diketemukan  solusinya. Hukum bukan hanya kata -kata abstrak yang tercantum dalam undang-undang saja. Tetapi  hukum itu dilaksanakan atau diiplementasikan dalam kasus atau persoalan hukum konkrit.
Kasus  hukum  yang terjadi  di  masyarakat,  juga mengikuti  perkembangan hukum  di  masyarakat,  untuk  itu  kurikulum  Pendidikan  tinggi  hukum  senantiasa disesuaikan  dengan  perkembangan  hukum  di  masyarakat,  tiap  tahun  akademik kurikulum  dievaluasi    baik  strukturnya  maupun  materi  muatan  yang  terkandung dalam  kurikulum,  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  keinginan  berbagai kepentingan, jadi kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan hukum, dan dapat  diadaptasikan  dengan  perkembangan  hukum  nasional  maupun  hukum internasional,  khususnya  dalam  perspektif  sistem  peradilan  pidana,  kurikulum harus  dapat  mendukung  profesionalisme  aparat  penegak  hukum  yang  mumpuni, tetapi  dengan tidak melupakan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan  hukum  berkeadilan  dapat  diwujudkan.    Peta  kurikulum    harus menggambarkan  luaran  atau  profil  lulusan  yang  diinginkan  atau  diharapkan ,tersirat  dalam  muatan  materi  tiap  mata  kuliah,  dengan  rencana  pembelajaran semester/RPS tiap mata kuliah, untuk dipedomani dalam proses belajar mengajar, kemudian  melahirkan  Capaian  Pembelajaran  Lulusan/CPL/Learning  Outcomes yang diinginkan.

## 1) Upaya  Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
Cita - cita hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang hakiki atau sejati  hanya  dapat  terwujud  dengan    penegakan  hukum  yang  berkeadilan  secara procedural,  untuk  itu  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  selain  secara  yuridis  normatif,  juga kepekaan  secara  sosial  ,  maka  dengan  adanya  kuliah  praktik  /  magang  akan menumbuhkan  keahlian  sekaligus  kepekaan  akan  kearifan  lokal,  yang kemungkinan tidak ditemukan di bangku kuliah, magang di kepolisian akan lebih memahami  tugas  dan  wewenangnya,  sebagai  ujung  tombak  atau  garda  terdepan dalam  menghadapi  suatu  tindak  pidana,    tentu  tidak  semudah  dalam  teori  ketika harus  menemukan  tersangka  atau  mengumpulkan  barang  bukti,  terlebih  dengan adanya  pembaruan  dalam  hukum  acara  pidana  yaitu  penetapan  tersangka  telah masuk dalam ruang lingkup pra peradilan. Di era digital ini trend kejahatan sangat kompleks,  bukan  hanya  kejahatan  konvensional  saja  seperti  pencurian, penggelapan,dan pembunuhan, tetapi juga kejahatan yang menggunakan teknologi,
misalnya  perjudian  secara  online.  Upaya  untuk  mengsinkronkan  antara  teori  dan praktik    menuju  penegakan      hukum  yang  berkeadilan  tidak  sewenang-wenang dalam  penetapan  tersangka,  diperlukan  keselarasan  sehingga  dapat  didiskusikan dengan  dosen  pengampu  mata  kuliah  yang  relevan,  terkait  temuan-temuan  yang berbeda  antara  teori  dan  praktik.  Kesulitan  lainnya  juga  dapat  dipahami  dan dianalisis  manakala  mengikuti  magang  memegang  suatu  kasus/  perkara  ketika sampai  pada  proses  pra  penuntutan,  tidak  mudah  untuk  penetapan  sampai  P-21, dapat terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan. Memerlukan ketelitian,  pengalaman,  dan  keahlian.  Di  tingkat  penyidikan  semua  tahapan tindakan hukum telah sesuai dengan ketentuan normatif, sehingga penyalahgunaan wewenang atau  pelanggaran kode etik profesi dapat diminimalisir.  Demikian pula ditingkat  kejaksaan.  Kejaksaan  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  dalam membuat  surat  dakwaan,  untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  terdakwa  di persidangan,  surat  dakwaan  harus  dibuat  secara  cermat,  teliti,  memenuhi  unsur formil  dan  materil,  keahlian  dalam  merumuskan  fakta  hukum  dengan  unsur obyektif  dan  unsur  subyektif  pasal  yang  didakwakan        telah  sesuai  dengan perbuatan terdakwa.  Baik buruknya atau berhasil tidaknya suatu tuntutan, bermula dari hasil kerja penyidik, maka sebagai suatu sistem yang terpadu antara kejaksaan dan penyidik terdapat  suatu  mekanisme kerja    sama  yang baik,  jadi tidak berdiri sendiri,  masing-masing  saling  keterkaitan.  Demikian  pula  dalam  persidangan pengadilan,  fungsi  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  bebas  dari  intervensi kekuasaan lain menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim  dituntut  untuk  memberikan  putusan  yang  sesuai  dengan  hukum/  secara yuridis formal , tetapi juga putusannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya tersebut merupakan  rangkaian dalam sistem terpadu, antara sub sistem peradilan pidana,  yang  diawali  oleh  bekerjanya  sub  sistem  penyidik,  dengan  kelengkapan berkas    perkara  dan  barang  bukti  yang  mendukung,sehingga  penuntutan  berhasil dan perkara menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
Fungsi penasihat hukum juga sebagai bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, memiliki  kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum yang lainnya, maka upaya kerja sama  yang baik dengan penegak hukum  lainnya dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk  menemukan  kebenaran  yang  sejati  dapat diwujudkan.
Komponen lainya adalah petugas Lembaga pemasyarakatan, dalam sistem peradilan  pidana,  pada  hakekatnya  untuk  mendidik  dan  membina  warga    binaan menjadi  baik  kembali    dan  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Upaya  peningkatan profesionalisme  bagi  para  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana merupakan  faktor  yang  penting  untuk    dilakukan,    dengan  peningkatan  kualitas sumber daya menusianya untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kemampuan teoretiknya akan berpengaruh pada pola sikap dan nilai- nilai yang mendasari tugas dan wewenangnya, keahlian praktik  perlu ditunjang dengan kemampuan  teoretik.  Hal  tersebut  sangat  berpengaruh  pada  proses  atau  prosedur
penenganan  perkara  pidana  yang  hasil  akhirnya  akan  memberikan  rasa  keadilan bagi semua pihak /pencari keadilan

## PENUTUP

## 1) Kesimpulan
A. Kurikulum  Pendidikan  tinggi  hukum  dalam  perspektif  sistem  peradilan pidana  untuk  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  yaitu  memuat  rencana perkuliahan  yang  dapat  ditempuh  oleh  mahasiswa  calon  penegak  hukum sesuai  dengan  kebijakan  MBKM  (  Merdeka  Belajar  Kampus  merdeka), sehingga diperoleh pemahaman lebih mandalam tentang tugas dan wewenang aparat  penegak  hukum,  serta  kurikulum  yang    memuat  muatan  materi tanggung jawab profesi.
B. Upaya  penegakan  hukum  yang  berkeadilan    yaitu  adanya  kerja  sama  yang baik  diantara  para  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  serta  adanya  peningkatan  kualitas  Pendidikan  para  penegak hukum dalam  sistem peradilan pidana.

## 2) Saran
A. Instansi  peradilan  agar  dapat  menerima  mahasiswa  yang  magang  dan ditempatkan sesuai bidang ilmu.
B. Penegak  hukum  minimal  harus  seorang  sarjana  hukum,  dan  harus    selalu meningkatkan  kualitas  keilmuannya  karena    penguasaan  teori  mendukung penegakan hukum yang berkeadilan

## Daftar Pustaka
Esmi  Warasih  dkk, Penelitian  Hukum  Interdisipliner ,  Thafa  Media Yogyakarta,2016
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum ,Kencana Jakarta,2016
Hernawati  RAS  dkk, Kode  Etik  Profesi  Hukum  (  sebuah Realitas ),  Buku Langka Indonesia Bandung, 2020
M  Lawrence,  Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial  (Penerjemah  M Khozim), Nusa Media Bandung, 2015
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum    dalam Pembangunan ( Editor Otje Salman dan Eddy damian), Alumni Bandung,2011
Muslan  Abdurrahman, Sosiologi  dan  Metode  Penelitian Hukum, UMM Press Malang,2009
Oly  Viana  Agustine, Sistem  Peradilan  Pidana  Suatu Pembaharuan ,
Rajawali Pers depok,2019
Rusli  Iskandar,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,UII  Press  Yogyakarta,
2011
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Kencana Prenada Media Group Jakarta,2013
Salim  HS  dan  Erlies    Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Jakarta, 2013
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Rajawali Pres Depok, 2019 ,cetakan 16
Syaiful  Bahri, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam Perspektif Pembaruan,  teori,  dan  Praktik  Peradilan (  editor  Ibnu  Sina  Chandranegara),
Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2014
Teguh  Prasetyo, Kriminalisasi  Dalam    Hukum  Pidana, Nusa  Media Bandung, 2010
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Jakarta, 2010
Waluyo, Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penerapan  Keadilan    Restoratif dan Transformatif , Sinar Grafika Jakarta,2020

## Perundang-undangan
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## Lain-lain
Sulistyowati Irianto, Pendidikan Tinggi Hukum Untuk Masa Depan Sebuah Catatan Kritis (Orasi Ilmiah), Rapat Senat Terbuka, Dies Natalis ke-74 FH UGM
Putusan MK No. 66/ PUU-XII/2018