## URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

## Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Fakultas Hukum, Universitas Udayana e-mail : nioktaviani1000@gmail.com , arya_sumerthayasa@unud.ac.id

## ABSTRAK
Legalitas  usaha  ialah  suatu  izin  yang  harus  dimiliki  oleh  seluruh  pelaku  usaha.  Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan  untuk  mengetahui  peraturan  hukum  terkait  dengan  legalitas  dan  urgensi  terkait dengan legalitas usaha. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakn studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah  penting  bagi  pelaku  usaha  karena  izin  usaha  ini  dapat  menjadi  perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
Kata Kunci : Urgensi, Legalitas Usaha, Industri Kecil dan Menengah

## ABSTRACT
Business legality is a license that must be owned by all business actors. Where the legality of this business will be a legal protection for business actors. So that the management of business  legality  is  needed  by  business  actors.  This  writing  aims  to  find  out  the  legal regulations  related  to  legality  and  urgency  related  to  business  legality.  This  study  was written using empirical legal research methods using a qualitative approach. In the process of writing the data sources are primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely library research. The results of the study show that business legality is very important for business actors. As stated in Article 10 of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, it is stated that every industrial business activity must have an industrial business license.  Therefore,  business  legality  is  very  important  for  business  actors  because  this business license can be a legal protection for business actors.

## Keywords : Urgency, Business Legality, Small and Medium Industries

## PENDAHULUAN
Sektor industri  ini termasuk  salah satu  sektor  yang sedang  dikembangkan pada negara Indonesia.    Kata  industri  identik  dengan  kegiatan  memproduksi  barang  setengah  jadi  menjadi barang  jadi.  Pada  peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  64/M- IND/PER/7/2016  Tentang  Besaran  Jumlah  Tenaga  Kerja  dan  Nilai  Investasi  untuk  klasifikasi Usaha Industri pasal 1 angka 1 menyatakan industri merupakan kegiatan yang memproduksi bahan dari setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai lebih. Adapun klasifikasi dari industri  yakni  industri  kecil,  industri  menengah,  dan  industri  besar.  Jadi  industri  adalah perkumpulan dari berbagai perusahaan untuk memproduksi barang yang sama dalam jumlah yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
besar (Fattah, 2017).  Berdasarkan klasifikasi tersebut industri kecil ini menjadi salah satu industri penyerap  tenaga  kerja  paling  banyak.  Hal  ini  dikarenakan  industri  kecil  mudah  dijalani  dan memiliki modal yang kecil sehingga banyak orang yang tertarik untuk membuatnya. Industri kecil adalah suatu kegiatan yang memproduksi bahan baku yang juga memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan  suatu  benda  yang  memiliki  nilai  lebih.  Perbedaan  industri  kecil  dengan  industri menengah secara umum dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya dalam memproduksi barang dan jasa yang dianggap mampu menjelaskan jenis usahanya. Jumlah tenaga kerja ini dianggap dapat menjelaskan  mengenai  bagaimana  kegiatan  usaha  dilakukan.  Jumlah  tenaga  kerja  pada  industri kecil yakni 5-9 orang sedangkan industri menengah 20-99 orang, serta industri besar sekitar 100 orang lebih. Selain itu klasifikasi  pada sektor industri juga dapat  dibedakan berdasarkan  resiko yang dimiliki oleh usaha industri tersebut yakni industri kecil, menengah rendah, menengah tinggi, dan industri tinggi. Industri kecil dan menengah ini dapat dilihat dari resikonya yakni industri yang memiliki  resiko  kecil,  dan  industri  yang  memiliki  resiko  menengah  baik  itu  menengah  rendah maupun menengah tinggi. Penentuan industri berbasis resiko ini dapat dilihat dari seberapa besar resiko  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kegiatan  yakni  pencemaran  yang  ditimbulkan  seperti pencemaran udara, suara dan lingkungannya. Industri kecil dan menengah ini tersebar diseluruh Indonesia termasuk Provinsi Bali.
Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah di provinsi Bali yang terdapat berbagai jenis industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). IKM tersebut dikelompokan kedalam suatu sentra sehingga dapat memudahkan dalam mengelompokkan IKM yang terdapat pada kabupaten Badung. Dengan adanya sentra-sentra pada IKM akan semakin memudahkan pelaku usaha baik dalam membangun komunikasi dan jaringan. Selain itu juga pengelompokan IKM ini terlihat lebih terstruktur  sehingga  pada  suatu  daerah  akan  diidentikan  dengan  sentra  tersebut  dimana  akan memberikan pengaruh lebih mudah dikenal  oleh masyarakat  maupun konsumen. Namun  dalam pengembangan suatu usaha memerlukan suatu legalitas usaha
Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam  menunjukkan  identitas  diri  untuk  melegalkan  usaha  sehingga  mampu  diterima  dalam masyarakat (Indrawati, 2021). Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.
Dengan  adanya  perizinan  ini  juga  akan  memudahkan  bagi  pelaku  usaha  industri  kecil  dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan  berusaha  ini  diberikan  berdasarkan  resiko  dari  usaha  itu  sendiri.  Pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  10,    kegiatan  usaha  dapat dikelompokkan  ke  dalam  tiga  jenis  yakni  kegiatan  usaha  tingkat  risiko  rendah,  kegiatan  usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh  usaha  berbasisi  resiko  pada  kegiatan  berusaha  dengan  tingkat  resiko  rendah  yakni  NIB. Kemudian  izin  usaha  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  usaha  dengan  tingkat  risiko  menengah rendah  berupa  NIB  dan  sertifikat  standar,  sedangkan  untuk  izin  dalam  kegiatan  usaha  dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.
Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha  yang  memiliki  resiko  rendah  dan  menengah.  Maka  izin  berusaha  haruslah  dimiliki  oleh pelaku  usaha.  Pengajuan  perizinan  usaha  oleh  pelaku  usaha  dilakukan  secara  online  yaitu menginput  data  pada  OSS  yang  kemudian  akan  diproses  pada  dinas  terkait  yaitu  dinas perindustrian. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usaha
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga  legalitas  usaha  itu  dimiliki  oleh  setiap  pelaku  usaha.  Selain  itu  juga  memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin usahanya.
Masalah yang muncul dalam penelitian ini yakni: 1. Bagaimana pengaturan legalitas usaha bagi  industri  menengah  kecil  (IKM)  pada  kabupaten  Badung?  2.  Bagaimana  urgensi  legalitas usaha industri kecil dan menengah (IKM)?

## Metode
Jenis Penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini yakni penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengkaji peraturan hukum dalam masyarakat apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat (Muhammad, 2020). Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan  dengan  menggambarkan  data  yang  diperoleh  yang  dikaitkan  dengan  fenomena- fenomena  yang  ada  untuk  memberikan  jawaban  pada  masalah  yang  timbul  pada  penelitian  ini. Secara  garis  besar  penelitian  kualitatif  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, 2019). Sifat yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif analisis kualitatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggambarkan,  meringkas  dan menganalisis  situasi  pada  masyarakat  yang  kemudian  dikumpulkan  dapat  berupa  wawancara ataupun pengamatan secara langsung.
Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yakni data primer yang diperoleh langsung dalam lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data primer ini diperoleh melalui wawancara bersama pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Data  sekunder  yang  digunakan  berupa  studi  kepustakaan  yaitu  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perindustrian,  karya-karya  ilmiah,  dan  juga  hasil  dari  penelitian.  teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yakni:
a. Studi kepustakaan yakni dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum baik melalui buku, jurnal ilmiah, maupun internet serta peraturan perundang-undangan.
b. Wawancara dengan instansi terkait, yakni Dinas perindustrian dan tenaga kerja khususnya bidang  pemberdayaan  sumber  daya  industri  sebagai  pelengkap  dalam  penelitian  hukum empiris.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengaturan  Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Badung
Secara  umum  legalitas  usaha  atau  perizinan  berusaha  tertuang  pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang- Undang  ini  adalah  perizinan  berusaha  berbasis  resiko.  Izin  usaha  berbasis  resiko  adalah perizinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  tingkat  resiko  serta  peringkat  skala  dari  kegiatan usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan  ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatann usahanya, kriteria dari kegiatan  usahnya,  lokasi  dari  kegiatan  usahanya,  keterbatasan  sumber  daya,  serta  risiko volatilitasnya.
Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:
a. Kegiatan usaha berbasis rendah
Pada kegiatan usaha berbasis resiko rendah Nomor Induk Berusaha merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha  oleh  pelaku  usaha  serta  dapat  digunakan  sebagai  identitas  untuk  menjalankan usahanya.
b. Kegiatan Berusaha Berisiko Menengah
Kegiatan  berusaha  berisiko  menengah  ini  terbagi  menjadi  dua  yaitu  kegiatan  berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko  menegah tinggi.Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.
c. Kegiatan usaha berisiko tinggi
Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi  ini  berupa  NIB  dan  izin.  Izin  yang  dimaksud  yakni  pemerintah  telah  menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk.
Selain itu perizinan industri ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.  Sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  101  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014 Tentang Perindustrian menyatakan setiap kegiatan usaha industri diwajibkan memiliki izin usaha industri  (IUI).  Dimana  izin  ini  diterbitkan  oleh  menteri  kemudian  dapat  dilimpahkan  kepada gubernur atau bupati/walikota untuk pemberian izninnya. Perizinanan berusaha industri ini terdiri dari izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah, dan izin usaha industri besar. Suatu perusahaan telah memiliki izin usaha industri memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha  sesuai  dengan  usahanya  serta  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  dari  proses,  alat, penyimpanan dan pengangkutan. Setiap usaha industri ini harus berlokasi pada kawasan industri, namun hal ini dapat dikecualikan apabila perusahaan membangun industri pada kabupaten atau kota yang masih belum memiliki daerah kawasan industri. Hal ini juga berlaku pada usaha kecil dan  menengah  yang  tidak  memiliki  potensi  untuk  mencemarkan  lingkungan  yang  dapat memberikan dampak besar dan usaha industri tertentu yang menggunakan bahan khusus sehingga memerlukan tempat khusus juga dalam pembuatan industri. Apabila suatu usaha itu tidak memiliki izin usaha maka akan dikenakan sanksi hukum berupa sanksi administrasi.
Hal  yang dimuat dalam izin usaha industri (IUI) tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  107  Tahun  2015  Tentang  Izin  Usaha  Industri  yang menyatakan bahwa IUI paling sedikit memuat identitas dari perusahaan itu sendiri, Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), kelompok industri sesuai dengan KBLI, luas lahan lokasi industri, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan kapasitas jasa industri.
IUI ini diberikan pada perusahaan untuk melaksanakan usahanya. IUI Kecil dapat diperoleh oleh industri kecil yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Keseluruhan modal dimiliki oleh warga negara Indoneisa.
2) Bidang Usahanya terbuka dengan persyaratan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan
Adapun persyaratan yang diperlukan dalam memohon IUI kecil yakni melampirkan fotocopy identitas  pemilik,  fotokopi  dokumen  yang  dipersyaratkan  berdasarkan  pengaturan  perundang-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
undangan,  dan  fotokopi  NPWP.  Sedangkan  untuk  industri  menengah  dan  besar  melampirkan setidaknya fotokopi identitas diri pemohon, fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan  perundang-undangan,  fotokopi  NPWP,  fotocopy  izin  lingkungan  atau  fotokopi  izin lingkungan Kawasan Industri dan fotokopi akta pendirian perusahaan.  Selain itu  juga tercantum pada  Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis  Resiko,  mencantumkan  terkait  dengan  perizinan  berusaha  berbasisi  resiko  dan peningkatan skala kegiatan berusaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1)
Terkait  dengan  penggolongan  industri  berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja  dan  nilai  investasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/MIND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri. Dimana industri kecil dan menengah ini memiliki tenaga kerja maksimal sembilan belas orang dan nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).Sedangkan industri besar memiliki tenaga kerja minimal dua puluh    orang  serta  memiliki  nilai  investasi  paling  banyak  Rp.  15.000.000.000  (lima  belas miliar).Kemudian  izin  perindustrian  juga  diatur  dalam  PERMENPERIN  NO.  9  Tahun  2021 tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Dan/Atau  Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Resiko  Sektor  Perindustrian  menyebutkan  terkait  dengan  perizinan  industri  berbasis resiko ini dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## Urgensi Legalitas Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah
Legalitas usaha merupakan suatu standar yang  dimiliki oleh pelaku usaha (Rahmanisa, 2021). Dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Izin dari  suatu  usaha  ini  merupakan  persetujuan  pihak  yang  berwenang  untuk  menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan (Amat Suryana, 2021). Selain itu izi usaha dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Melihat  data  ini  data  dikatakan  bahwa  kabupaten  Badung  adalah  salah  satu  daerah  yang mempunyai  usaha  salah  satunya  industri  kecil  dan  menengah.  IKM  yang  terdapat  pada Kabupaten badung ini terdiri dari produk olahan pangan yang berjumlah 386 IKM, Logam 25 IKM,  obat  herbal  15  IKM.  Furniture  atau  ukiran  sebesar  242  IKM,  sarana  upacara  208  IKM, garmen 62 IKM, dan aneka industri 92 IKM. Dengan banyaknya jumlah IKM ini maka legalitas usaha  sangatlah  diperlukan  untuk  melindungi  usahanya.  Dari  semua  komoditi  yang  ada  pada kabupaten badung belum semuanya memiliki izin usaha atau legalitas usaha.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan izin usaha pada kabupaten Badung terbilang cukup tinggi. Dalam data tersebut kepemilikan izin di data sesuai dengan wilayah yang tempat  berlangsungnya  kegiatan  usaha  tersebut.  Disamping  itu  juga  terdapat  beberapa  pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Kondisi ini sangat perlu diperhatikan agar legalitas usaha dapat dimiliki oleh seluruh pelaku usaha.
Pentingnya  izin  usaha  bagi  pelaku  usaha  selain  sebagai  suatu  perlindungan  hukum  dan identitas  diri  juga  dapat  memudahkan  untuk  pemasaran  usaha.  Apabila  suatu  usaha  telah memiliki  izin  usaha  maka  izin  tersebut  dapat  dicantumkan  dalam  produk  yang  dimilikinya sehingga  konsumen  akan  merasa  terjamin  dalam  membeli  produk  tersebut.  Selain  itu  dengan adanya  izin  ini  pelaku  usaha  juga  akan  memiliki  rasa  percaya  diri  dalam  mempromosikan usahanya karena telah terjamin oleh legalitas  yang dimilikinya. Dengan adanya izin  usaha ini akan  semakin  memudahkan  pelaku  usaha  untuk  menjangkau  pasar  yang  lebih  luas  serta mendapatkan  kepercayaan  dari  konsumen  untuk  membeli  produk-produk  dari  usahanya. Kemudian izin usaha ini dapat menimbulkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Dalam hal ini bermaksud  untuk  mengembangkan  modal  dengan  cara  meminjam  pada  salah  satu  bank  maka dapat  menggunakan  usahanya  karena  telah  memiliki  izin  serta  akan  dengan  mudah memperolehnya  karen  usaha  yang  dilakukan  telah  memiliki  jaminan.  Izin  usaha  juga  dapat mempermudah memperoleh pendampingan dari pemerintah. Karena dengan memiliki izin usaha akan  memudahkan  pemerintah  untuk  mencarikan  bantuan  atau  memberikan  pelatihan  dan pendampingan  bagi  pelaku  usaha.  Izin  ini  memberikan  jaminan  bahwa  usaha  tersebut  telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan suatu bimbingan dari pemerintah. Melihat hal tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  izin  usaha  sangatlah  penting  bagi  pelaku  usaha  karena  akan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha.

## Gambar 2. Jumlah IKM yang memiliki Ijin Usaha
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pembangunan  Sumber  Daya  Industri  pada Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Badung,  menurut  beliau  legalitas  usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha hal ini dikarenakan setiap usaha akan memberikan dampak baik  itu  dampak  lingkungan,  dampak  udara,  dan  dampak  suara.  Dimana  perizinan  itu  akan dikeluarkan  apabila  telah  memenuhi  standar-standar  terhadap  dampak  tersebut.  Izin  ini merupakan suatu perlindungan hukum bagi pelaku usaha misalkan ada seseorang yang merasa keberatan  dengan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kemudian  melaporkannya,  apabila kita tidak memiliki izin usaha maka usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha akan ditutup namun apabila  telah  memiliki  izin  usaha  maka  akan  mendapat  perlindungan  ketika  usaha  tersebut dilaporkan. Sehingga izin ini sangat penting untuk pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki  izin  usaha  agar  mencari  izin  dan  tetap  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan aparat-aparat  seperti  kecamatan,  desa,  dan  pemerintahan  yang  memiliki  kewenangan  untuk kepengurusan  izin.  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  khususnya  bidang  1  yakni  bidang pembangunan sumber daya industri telah mengupayakan pengambangan bagi sentra-sentra usaha yang  ada  pada  Kabupaten  Badung  yang  dilakukan  dengan  pelatihan  manajemen  bisnis kewirausahaan  dengan  dana  DAK  yang  dilakukan  baik  fisik  maupun  non  fisik,  dimana kedepannya juga akan diusahakan terkait dengan  legalitas usaha bagi  sentra-sentra  IKM  yang ada di Kabupaten Badung serta akan diusahakan juga dalam  legislasi sentra-sentra usaha IKM yang ada pada Kabupaten Badung.
Pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah dapat diklasifikasikan sebagai  perizinan  usaha  berisiko  rendah  dan  menengah  proses  pembuatan  izinnya  dapat dilakukan  secara  cepat.  Menurut  wawancara  dengan  bapak  staf  penyusunan  rencana  bimtek manajemen  mutu  produksi,  menurut  beliau  bagi  pengusaha  yang  mempunyai  usaha  dengan resiko rendah dan menengah rendah dalam proses pembuatan ijin tidak akan mengalami kesulitan karena usaha yang memiliki resiko rendah dan menegah rendah legalitasnya akan terbit secara otomatis. Hal ini berbeda dengan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi dan resiko tinggi yang  harus  menerapkan  proses  verifikasi  teknis  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten  Badung  serta  melengkapi  persyaratan-persyaratan  dokumen  lainnya.  Sehingga dengan demikian diharapkan untuk setiap pelaku usaha agar mengurus izinnya supaya memiliki suatu legalitas atas usahanya.

## Simpulan
Legalitas  usaha  atau  perizinan  berusaha  terkait  dengan  industri  kecil  dan  menengah  secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini diatur mengenai perizinan berusaha berbasis resiko. Tujuan dari memiliki  suatu  legalitas  usaha  tidak  lepas  dari  memberi  bimbingan  dan  arahan  untuk menciptakan keseimbangan ekonomi Negara. Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang  memiliki  IKM  Cukup  banyak  sehingga  perizinan  usaha  bagi  IKM  sangatlah  penting. Legalitas  usaha  bagi  pelaku  usaha  sangat  penting  karena  dapat  menjadi  identitas  diri, perlindungan  hukum,  memudahkan  untuk  pemasaran  usaha,  menjangkau  pasar  lebih  luas  dan dapat  memudahkan  memperoleh  pendampingan  dari  pemerintah.  Selain  itu  izin  usaha  sangat penting karena dapat menjadi bukti yang melindungi pelaku usaha apabila ada yang keberatan terkait dengan usahanya.

## DAFTAR RUJUKAN
Amat Suryaman.”Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan”. Jurnal  Eksaminasi:  Jurnal  Hukum.    Vol.  1  No.  2  (2021)  :  1-7. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725
Fattah, M. and Purwanti.  2017. Manajemen Industri Perikanan. Universitas Brawijaya Press.
Konelus  Benuf,  Muhammad  Axhar.  2020.  Metodologi  Penelitian  Sebagai  Intrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Nomor 1. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/38 59
Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati, “Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  UMKM”.  Jurnal  Dedikasi  Hukum  1,  No  3 (2021): 231-24 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113
Rahmanisa Anggaeni.  “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”. Jurnal  Eksaminasi:  Jurnal  Hukum.  Vol.  1  No.  1  (2021)  :  77-83 http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243
Sidiq,  umar,  Moh  Miftachul  Choiri.  2019.    “Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang Pendidikan”, CV Nata Karya: Ponorogo.
http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUAL ITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Peraturan  Pemerintah  nomor  5  tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan  Menteri  Perindustrian  RI  Nomor  64/M-IND/PER/7/2016  tentang  Besaran  Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
PERMENPERIN No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
Peraturan  Bupati  Nomor  73  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  33
Tahun 2021     Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  Dan Fungsi,  Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas perindustrian dan tenagakerja.