Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021

## PEMODELAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK BINER

## MODELING COMMUNITY PERCEPTIONS ON THE JOB CREATION ACT USING BINARY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS
D. Venosia 1a , H.W. Nugroho 2 , A.Z. Nabila 3 , Sediono 4
1 Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
a Korespondensi: Dhyana Venosia , E-mail: dhyanavenosia02@gmail.com (Diterima: 06-08-2021; Ditelaah: 07-08-2021; Disetujui: 30-09-2021)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  functional  model  of  the  Surabaya  City community's opinion of the Job Creation Act, which was prompted by the actions on October 6, 7, and 8, 2020. It was sparked by the ratification of the Job Creation Act, which sparked public  debate  over  its  pros  and  cons.  The  pension  insurance  program  is  one  of  the  topics discussed  in  the  Job  Creation  Act.  The  study  employs  a  technique  that  has  never  been employed  before.  Binary  Logistics  Regression  Analysis  was  the  method  employed  in  this study.  The  perception  of  the  pension  insurance  program  in  Surabaya  was  the  dependent variable  in  this  study,  which  included  three  independent  variables:  age,  residence,  and occupation. This study relies on primary data with a 0.1 alpha. The result of the study shows that the degree of significance expressed in the age group of 18-25 years is 0.003, domicile in East Surabaya is 0.062, and student or student work is 0.085, all of which impact the public opinion of the city of Surabaya concerning the pension insurance program.
Keywords: Age, Domicile, Job, Pros and Cons, Pension Guarantee Program.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  model  fungsional  pada  opini  masyarakat  Kota Surabaya  terhadap  Undang-Undang  Penciptaan  Lapangan  Kerja,  yang  didorong  oleh tindakan  pada  tanggal  6,  7,  dan  8  Oktober  2020.  Hal  itu  disebabkan  oleh  pengesahan Undang-Undang  Penciptaan  Lapangan  Kerja.  UU,  yang  mengakibatkan  perdebatan  publik atas  pro  dan  kontra.  Program  jaminan  pensiun  merupakan  salah  satu  topik  yang  dibahas dalam  UU  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  yang  belum  pernah  digunakan sebelumnya.  Analisis  Regresi  Logistik  Biner  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini. Persepsi terhadap program jaminan pensiun di Surabaya merupakan variabel terikat dalam penelitian ini yang meliputi tiga variabel bebas yaitu umur, tempat tinggal, dan pekerjaan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dengan  alpha  0,1.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa derajat signifikansi yang dinyatakan pada kelompok umur 18-25 tahun sebesar  0,003,  berdomisili  di  Surabaya  Timur  sebesar  0,062,  dan  karya  siswa  atau mahasiswa  sebesar  0,085,  yang  kesemuanya  berdampak  pada  opini  publik  kota  Surabaya terkait program jaminan pensiun.
Kata Kunci: Domisili, Pekerjaan, Pro dan Kontra, Program Jaminan Pensiun, Umur.
Venosia. D., Nugroho. H.W., Nabila A.Z. & Sediono. (2021). Permodelan persepsi Masyarakat Kota Surabaya Terhadap Undang- Undag Cipta Kerja dengan Mengunakan Analisis Regresi Logistik Biner. Jurnal Sosial Humaniora 12(2). 109-118.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum”sebagaimana  tertuang  pada  “UUD 1945  Pasal  1  ayat  (3)”.  Menurut  Astari (2021:51), sebagai negara hukum, Indonesia mengekspresikan  cita-cita  atau  tujuan negara melalui hukum sebagai sarana untuk mencapai  tujuan  nasional  yang  dikejar. Dalam  menjalankan  kehidupan  di  tengah masyarakat, bangsa,  dan  negara  diperlukan aturan hukum yang sesuai berdasarkan tata urutannya.  “Pasal  2  Tap  MPR  No. III/MPR/2020” berisi “Tata Urutan Peraturan  Perundang-undangan”  Republik Indonesia sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu);  Peraturan  Pemerintah;  Keputusan Presiden; dan Peraturan Daerah”. Peraturan Daerah  merupakan  peraturan  yang  dibuat pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya.  Pembagian  suatu  daerah  sendiri diatur  pada  “UUD  1945  Pasal  18  ayat  (1)” berbunyi  “Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang”.  Indonesia  merupakan negara  kesatuan  yang  terdiri  dari  34 provinsi  dengan  Jawa  Timur  salah  satunya dan Surabaya sebagai ibu kotanya.
Sebagai  ibu  kota,  Kota  Surabaya menjadi  pusat  bagi  sektor  ekonomi, pendidikan,  pertahanan,  dan  lainnya. Perekonomian  merupakan  salah  satu  hal yang  diperhatikan  DPR  untuk  menciptakan “keselarasan  pemerataan  hak,  kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan  kemandirian”  sebagaimana  yang
tertuang  pada  “Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab II Pasal 2”.  Pemerintah  bersama  DPR  RI  telah bersepakat mengesahkan UU Ciptaker tepat pada  tanggal  5  Oktober  2020.  Menurut Gultom & Fauzi (2021:53), dalam pengesahan  UU  Ciptaker  memuat  banyak ayat  yang  dianggap  kontroversi.  Fenomena ini,  menciptakan  persepsi  pro/kontra masyarakat Kota Surabaya sehingga memicu terjadinya  aksi  pada  tanggal  6,7,  dan  8 Oktober  2020  dengan  tujuan  menolak pengesahan UU Ciptaker.
UU  Ciptaker  dinilai  sangat  relevan dengan  keadaan  saat  ini,  terutama  terkait program jaminan pensiun. Menurut Yunawati  (2016:118)  program  jaminan pensiun dapat menciptakan  rasa aman bagi karyawan, terutama bagi sebagian masyarakat  yang  merasa  masih  produktif akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka  masih  dihargai  oleh  perusahaan. Namun,  realitanya  selama  ini  undang- undang  belum  mengatur  secara  tegas  dan jelas  terkait  batasan  usia  pensiun  bagi pekerja/buruh.  (Soleh,  2018:1).  Selain  itu, berdasarkan realita masih banyak ditemukan para pekerja kontrak yang belum sepenuhnya mendapat perlindungan terkait program  jaminan  pensiun  yang  sesuai dengan  “Peraturan  Perundang-undangan”. Pengesahan UU Ciptaker khususnya program jaminan pensiun menuai terjadinya  perbedaan  persepsi  politik pro/kontra  masyarakat  Kota  Surabaya dengan  Pemerintah.  Maka  diperlukan sebuah  penelitian  berbasis  pemodelan  dan analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhi  persepsi  tersebut.  Soleh (2018),  pada  penelitiannya  yang  berjudul “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Pekerja/Buruh  Usia  Pensiun  Atas  Pesangon, Penghargaan  Masa  Kerja,  dan  Penggantian Hak  di  Jawa  Timur ”,  dan  Farza,  dkk  (2019) pada  penelitiannya  yang  berjudul  “ Jaminan Pensiun  Pekerja  Kontrak  Dalam  Rangka
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak ”  juga  membahas  terkait  program jaminan pensiun.
Metode  analisis  yang  sesuai  untuk memodelkan dan menganalisis faktor-faktor yang  memengaruhi  persepsi  masyarakat Kota  Surabaya  tersebut,  yaitu  regresi logistik  biner.  Penelitian  diharapkan  dapat memberikan
kontribusi dalam mengevaluasi UU Ciptaker
dan pengaplikasiannya  khususnya  di  Kota Surabaya terkait  program jaminan  pensiun. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  pada  dunia pendidikan, dimana metode yang digunakan belum  pernah  digunakan  pada  penelitian sebelumnya  sehingga  dapat  memberikan terobosan  baru.  Hal  ini,  membuat  peneliti tertarik  sehingga  melakukan  penelitian berbasis  statistika  sosial  yang  berjudul “Pemodelan  Persepsi  Masyarakat  Kota Surabaya Terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner”.

## MATERI DAN METODE

## Rumusan Masalah
Setelah  mengamati  fenomena  yang  terjadi dengan mempertimbangkan metode analisis yang  akan  digunakan,  maka  peneliti mengusung  sebuah  rumusan  masalah sebagai berikut:
“Bagaimana  model  fungsional  dari persepsi masyarakat Kota Surabaya terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja terkait program jaminan pensiun?”

## Tujuan Penelitian
Adanya  suatu  penelitian,  pasti  memiliki sebuah  tujuan  agar  penelitian  yang dilakukan  memberikan  kebermanfaatan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, tujuan yang  dituju  peneliti  dalam  melakukan penelitian ini, sebagai berikut:
“Menganalisis  model  fungsional  dari persepsi masyarakat Kota Surabaya
terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja terkait program jaminan pensiun”.

## Persepsi
Persepsi  merupakan  suatu  proses  yang terjadi  dengan  dimulainya  saat  seseorang menerima  rangsang  dari  alat  indera. Persepsi  itu  sendiri  bertujuan  untuk menyampaikan suatu pemikiran agar mudah dimengerti  oleh  banyak  orang.  Dalam pembentukan suatu persepsi akan menciptakan  suatu  penilaian  pada  objek yang  ditangkap  oleh  alat  indera.  Penilaian yang  terbentuk  akan  menciptakan  sebuah asumsi. Asumsi itulah yang disebut persepsi. Namun, penilaian seseorang terhadap objek cenderung  berbeda  sehingga  menciptakan sebuah  persepsi  yang  berbeda  pula.  Oleh karena  itu,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa persepsi  antara  individu  satu  dengan  yang lain tidak selalu sama tergantung dari telaah alat  indera  dan  pemikiran  individu  itu sendiri. Maka, persepsi membentuk bagaimana  manusia  memahami  orang  lain dan  dunianya  sekaligus  berbagai  pilihan yang diambil dalam hidup mereka (Jayanti & Arista, 2018:208).

## Masyarakat
Menurut “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat (1)”, berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan dengan  Undang-Undang  sebagai  warga negara.”.  Kemudian,  pada  “Ayat  (2)” menjelaskan terkait pengertian dari penduduk  yang  berbunyi  “Penduduk  ialah warga  Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat  tinggal  di  Indonesia”.  Menurut “Undang-Undang  Pasal  1  Ayat  (15)”,  yang berbunyi  “Warga  masyarakat  adalah seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.  Sedangkan  pengertian  dari masyarakat itu sendiri adalah para individu yang  melakukan  aktivitas  bersama  dengan dipandu  oleh  peraturan  dan  tatanan kehidupan  dalam  lingkungan  dimana  dia tinggal.  Oleh  karena  itu,  dapat  diambil
kesimpulan  bahwa  masyarakat  merupakan bagian dari penduduk.

## Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang  Cipta  Kerja”  atau  yang biasa  disebut  dengan  UU  Ciptaker  adalah “Undang-Undang”  yang  mengatur  tentang Cipta  Kerja.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan kristalisasi  regulasi  yang  menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya  berbeda,  menjadi  satu payung  hukum  (Sjaiful,  2021:38).  Menurut “Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Pasal 1 Ayat (1)”, yang berbunyi “Cipta Kerja adalah  upaya  penciptaan  kerja  melalui usaha kemudahan, perlindungan,  dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem  investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan  proyek  strategis  nasional”. Dijelaskan  pula  pada  “Pasal  (3)”  terkait tujuan dari pembentukan “Undang-Undang” ini,  antara  lain:  “a.  menciptakan  dan meningkatkan  lapangan  kerja  dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK- M  serta  industri  dan  perdagangan  nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap  memperhatikan  keseimbangan  dan kemajuan  antardaerah  dalam  kesatuan ekonomi nasional; b. menjamin setiap warga negara  memperoleh  pekerjaan,  serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang adil dan  layak  dalam  hubungan  kerja;  c. melakukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri nasional;  dan  d.  melakukan  penyesuaian berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan  peningkatan  ekosistem  investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis  nasional  yang  berorientasi  pada kepentingan  nasional  yang  berlandaskan pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi nasional  dengan  berpedoman  pada  haluan ideologi Pancasila”. Menurut Dahwir (2020:165), terkait pengesahan UU Ciptaker,
Pemerintah  dinilai  terlalu  terburu-buru sehingga  mengabaikan  proses  pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya  transparan,  akuntabel, prudence , dan  partisipatif.  Secara  yuridis  UU  Ciptaker tersebut semakin mempersempit ruang gerak para  buruh  untuk  memperjuangkan  hak- haknya  dan  memberikan  dominasi  kaum pengusaha  untuk  melakukan  eksploitasi terhadap  buruh  (Matompo,  2020:28).  Oleh karena  itu,  Fraksi  Rakyat  Indonesia  (FRI) menilai  bahwa  dalam  proses  penyusunan omnibus law adalah keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha (Razy & Ferdryansyah, 2020).

## Survei
Survei  merupakan  metode  atau  cara  pada sebuah  penelitian  yang  berguna  dalam mendapatkan  data  yang  bersifat  alami. Menurut  pelaksanaannya,  survei  dapat dibedakan menjadi survei online dan survei offline .  Survei online merupakan  suatu  alat pengumpulan data dimana tidak melakukan interaksi  tatap  muka  secara  langsung dengan responden. Sedangkan, survei offline merupakan  suatu  alat  pengumpulan  data dimana  melakukan  interaksi  tatap  muka langsung  dengan  responden.  Dalam  hal  ini, pemilihan  metode  yang  digunakan  pada survei juga memberi pengaruh pada tingkat akurasi  data  yang  diperoleh.  Kemudian, survei  juga  dapat  digunakan  untuk mengadakan  prediksi  mengenai  suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya  adalah  berlakunya  hukum positif  dalam  konteks  kehidupan  sosial kemasyarakatan  dan  bernegara  (Adiyanta, 2019:697).
Proportional stratified random sampling
Proportional  stratified  random  sampling merupakan  salah  satu  teknik  pada kelompok probability  sampling . Probability sampling merupakan  salah  satu  kelompok yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan memberikan peluang atau kesempatan  yang  sama  pada  setiap
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
anggota  populasi  untuk  terpilih  menjadi sebuah sampel
penelitian dimana pengambilan  sampel  penelitian  dilakukan secara random atau  acak. Proportional stratified  random  sampling adalah  teknik sampling  yang  digunakan  bila  populasi mempunyai  anggota/unsur  yang  tidak homogeny dan berstrata secara proporsional (Nurmalasari, 2014:189). Strata  yang  digunakan  umumnya  sebagai penunjang  penelitian.  Sehingga,  diharapkan data  dapat  memenuhi  asumsi  metode  yang digunakan.

## Analisis Regresi Logistik Biner
Analisis  regresi  logistik  biner  adalah  salah satu  bagian  dari  analisis  regresi  logistik. Menurut  Kotimah  &  Wulandari  (2014:1), regresi  logistik  biner  adalah  suatu  metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan  antara  variabel  dependen  (y) yang  bersifat  biner  dengan  variabel independen (x). Regresi logistik biner dibagi menjadi  3  model,  yaitu  logit,  probit,  dan gompit. Model logit biner merupakan model regresi  dengan  variabel  dependen  terdiri dari  dua  kategorik,  sedangkan  variabel independennya  boleh  bersifat  kategorik maupun  kontinu  dan  probabilitas  sukses hasil  percobaan  didasarkan  pada  distribusi logistik.  Model  probit  biner  merupakan pemodelan  regresi  yang  didasarkan  pada konsep probabilitas dengan fungsi link logit.
g(π i ) = X i β ; I = 1, 2, …, N
dengan
g(π i ) = 𝑙𝑛 ( 𝜋𝑖 1−𝜋𝑖 ) adalah fungsi link logit
X i =  (1, X i 1 , X i2 , …, X ip ) adalah vektor yang berasal dari variabel independen ke- i
pengamatan.
β =  ( β 0 , β 1 , …, β p )'
adalah  variabel  parameter  penelitian yang  bersesuaian  dengan  suatu variabel independen.

## Jenis dan Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif.
Penelitian ini akan mengidentifikasi pengaruh variabel independen  dan  dependen  kemudian berusaha  mencari  penyebab  kausalitas tersebut  serta  dibandingkan  juga  hasil analisisnya  guna  menentukan  preferensi keputusannya.  Penelitian  ini  dilakukan secara  virtual  digital,  daring,  dan  luring yang  berlokasi  di  Kota  Surabaya  dengan durasi kurang lebih selama tiga bulan.

## Sumber  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang didapatkan  melalui  survei  yang  di  lakukan dengan  virtual  digital,  daring  dan  luring dengan  penggunakan  google  formulir  yang dipublikasikan  ke  beberapa  media  sosial serta melakukan wawancara secara langsung  dimana  tetap  mematuhi  protokol kesehatan  saat  proses  survei offline sedang berlangsung.  Mengenai  ukuran  sampel, Sugiyono  (2012:91)  memberikan  saran bahwa  jumlah  anggota  sampel  minimal  10 kali  dari  jumlah  variabel  yang  diteliti. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak  100  dengan  batas  toleransi reduksi  maksimal  10%.  Strata  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah domisili  tempat  tinggal  responden.  Maka, berdasarkan  perhitungan  diperoleh  sampel pada masing- masing strata, sebagai berikut:

## Tabel 1. Sampel Penelitian
Strata Sampel Surabaya Timur 27 Surabaya Barat 17 Surabaya Pusat 11 Surabaya Utara 20 Surabaya Selatan 25
Kriteria  responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang berdomisili  di Kota  Surabaya,  berusia  tidak kurang  dari  18  tahun,  memiliki  pekerjaan, dan  memiliki  persepsi  baik  pro/kontra terhadap UU Ciptaker pada program jaminan pensiun  yang  harus  diatur  secara  jelas  dan sistematis.

## Penentuan  Variabel  dan  Definisi Konsep
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
Tabel 2. Variabel Independen penelitian
Usia (1) 18-25 Tahun (2) 25-40 Tahun (3) >40 Tahun Domisili (1) Surabaya Timur (2) Surabaya Barat (3) Surabaya Pusat (4) Surabaya Utara (5) Surabaya Selatan Pekerjaan (1) Pelajara/Mahasiswa (2) PNS (3) Non PNS Variabel dependen penelitian ini menggunakan persepsi pro/kontra
masyarakat  Kota  Surabaya  terhadap  UU Cipaker  terkait  progam  jaminan  pensiun
yang  harus  diatur  secara  jelas  dan sistematis.
Prosedur  kerja  dalam  penelitian  ini terbagi menjadi 3 langkah, yaitu pengambilan sampel, analisis data, dan yang terakhir  penafsiran  dan  penyimpulan  hasil. Penafsiran  hasil  analisis  dilakukan  dengan cara  menyajikan  hasil  dalam  beberapa komponen disertai dengan interpretasi yang bersifat faktual. Penyimpulan hasil penelitian  dilakukan  dengan  pembuatan model  hubungan  fungsional,  pemaparan hasil  analisis,  dan  penjelasan  preferensi subjek  penelitian  atas  keputusan/persepsi yang dipilih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan metode analisis yang digunakan,  data  yang  diperoleh  untuk digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
Tabel 3. Rentang Usia Responden
Rentang Usia Frekuens i (%) 18 – 25 87 87 25 – 40 3 3 > 40 10 10 Jumlah 100 100
Dari  Tabel  3.  terlihat  bahwa  dari  100 responden, 87 orang diantaranya berusia 18 hingga  25  tahun,  3  orang  diantaranya berusia  25  hingga  40  tahun,  dan  sisanya sebanyak 10 orang berusia di atas 40 tahun.
Tabel 4. Domisili Responden
Domisili Frekuensi (%) Surabaya Timur 27 27 Surabaya Barat 17 17 Surabaya Pusat 11 11 Surabaya Utara 20 20
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
Surabaya Selatan 25 25 Jumlah 100 100
Dari  Tabel  4.,  terlihat  bahwa  dari  100 responden,  27  orang  atau  27%  diantaranya berdomisili di Surabaya Timur, 17 orang atau 17%  diantaranya  berdomisili  di  Surabaya Barat,  11  orang  atau  11%  diantaranya berdomisili di Surabaya Pusat, 20 orang atau 20%  diantaranya  berdomisili  di  Surabaya Utara,  dan  sisanya  sebanyak  25  orang  atau 25%  diantaranya  berdomisili  di  Surabaya Selatan.
Tabel 5. Pekerjaan Responden. Pekerjaan Frekuens i (%) Pelajar/Mahasisw a 78 78 Buruh 22 21 Jumlah 100 100
Dari  Tabel  5.,  terlihat  bahwa  dari  100 responden  terdapat  78  orang  atau  78% diantaranya  berstatus  sebagai  pelajar  atau mahasiswa serta sisanya sebanyak 22 orang atau  22%  diantaranya  berstatus  sebagai buruh.
Tabel 6. Persepsi Responden
Perseps i Frekuens i (%) Pro 84 84 Kontra 16 16 Jumlah 100 100
Dari  Tabel  6.,  terlihat  bahwa  dari  100 responden  terdapat  84  orang  atau  84% diantaranya  memiliki  persepsi  pro  tentang program jaminan pensiun yang harus diatur dalam  UU  Ciptaker  secara  jelas  dan sistematis,  sedangkan  sisanya  sebanyak  16 orang  atau  16%  diantaranya  memiliki persepsi  kontra  tentang  program  jaminan pensiun  yang  harus  diatur  dalam  UU Ciptaker  secara  jelas  dan  sistematis. Selanjutnya,  berikut  adalah  hasil  dari analisis regresi logit biner:
Tabel 7. Uji Omnibus
Omnibus Tests Chi- square df Sig. Step 24,161 7 0,001 Block 24,161 7 0,001 Model 24,161 7 0,001
Dari    Tabel    7.,    terlihat    bahwa    nilai Chi- square bernilai  24,161  dengan  Sig.  bernilai 0,001    yang    berarti    kurang    dari    alpha (0,10). Maka, keputusan menolak H 0 artinya menerima  H 1 .  Hal  ini  dapat  menjelaskan bahwa penambahan dari variabel independen dalam model dapat memberikan  pengaruh  yang  nyata.  Dengan kata  lain,  model  dalam  penelitian  ini  dapat dikatakan telah fit.
Tabel 8. Ringkasan Model
-2 log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 63,773 0,215 0,367
Dari      Tabel      8.,      terlihat      bahwa      nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,367 dan Cox &  Snell  R  Square sebesar  0,215.  Hal  ini berarti,  sebesar  0,367  atau  36,7% merupakan  kemampuan  yang  dimiliki variabel  independen  dalam  menjelelaskan variabel dependen dalam model. Kemudian, nilai  sebesar  0,633  atau  63,3%  merupakan ketidakmampuan variabel independen yang dijelaskan  oleh  variabel  lain  dalam menjelaskan  variabel  dependen  dalam model.
Tabel 9. Uji Hosmer dan Lameshow
Chi- square df Sig. 4,80 5 0,441
Dari tabel 9., Chi-square bernilai 4,8 dengan nilai  sig  0,441.  Terlihat bahwa,  nilai  Sig. lebih  besar  dari  nilai Chi-  Square. Maka, keputusan  yang  terambil adalah  menerima H 0 yang  artinya  menolak  H 1. Kesimpulan yang  diperoleh  dari  Uji Hosmer  dan Lameshow adalah  model  pada  penelitian
dapat diterima, sehingga pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan. Tabel 10.  Klasifikasi Model Pengamatan  Prediksi (%) Ketepatan Pro Kontra Pro 5 11 31,3 Kontra 1 83 98,8 Jumlah 88,0
Tabel  10.,  terlihat  bahwa  ketepaten  model prediksi  respons  terbesar  88%.  Ketepatan model  dalam  memprediksi  respons  pro diprediksi  pro  sebesar  31,3%,  sedangkan respons  kontra  diprediksi  kontra  sebesar 98,8%.
Tabel 11. Uji Serempak
Source Df Adj Dev Adj Mean Chi- Square P- Value Regression  7 24.161  3.4516 24.16  0.001 Usia 2 13.759  6.8794 13.76  0.001 Domisili 4 12.585  3.1462 12.58  0.013 Pekerjaan  1 3.007  3.0074 3.01 0.083 Error 92  63.773  0.6932 Total 99  87.934
Dari tabel 11., terlihat p-value sebesar 0,001 yang  berarti  kurang  dari alpha (0.10). Sehingga,  keputusan  yang  diambil  adalah menolak H 0 yang artinya menerima H 1 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  variabel dependen.
Tabel 12. Hasil Estemasi parameter Regresi.
Variabel
𝜷
S.E. Sig. 𝝅 Usia (1) 3,905 1,314 0,003 49,672 Usia (2) 2,195 1,836 0,232 8,984 Domisili (1) 2,538 1,361 0,062 12,652 Domisili (2) 2,536 1,628 0,119 12,630
Domisili (3) 0,271 1,103 0,806 1,312 Domisili (4) -1,122 0,890 0,208 0,326 Pekerjaan (1) 1,422 0,825 0,085 4,144 Constant -3,019 1,463 0,039 0,049

## Ref : kategori terakhir
Dari  Tabel  12.,  terlihat  bahwa  variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  adalah  usia (1) , domisili (1) ,  dan  pekerjaan (1) dengan  referensi kategori  terakhir  pada  masing-masing  variabel pada  taraf  kesalahan  10%.  Maka,  diperoleh interpretasi sebagai berikut:
Nilai odd  ratio usia (1) bernilai  49,673 yang artinya masyarakat dengan usia 18–25 tahun  cenderung  lebih  pro  terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara  jelas  dan  sistematis  dalam  UU Ciptaker  dibandingkan  masyarakat  dengan usia lebih dari 40 tahun.
Nilai odd  ratio domisili (1) sebesar 12,652  yang  artinya  masyarakat  yang berdomisili  di  Surabaya  Timur  cenderung lebih  pro  terhadap  program  jaminan pensiun  yang  harus  diatur  secara  jelas  dan sistematis dalam  UU Ciptaker dibandingkan masyarakat  yang  berdomisili  di  Surabaya Selatan.
Nilai odd  ratio pekerjaan (1) bernilai 4,144  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat yang  berstatus  sebagai  pelajar/mahasiswa cenderung  lebih  pro  terhadap  program jaminan  pensiun  yang  harus  diatur  secara jelas  dan  sistematis  dalam  UU  Ciptaker dibandingkan  masyarakat  yang  berstatus sebagai buruh. Kemudian dari hasil analisis tersebut  akan  dibuat  sebuah  model berdasarkan variabel yang signifikan.
𝜋(𝑥) = exp(𝑔(𝑥)) 1 + exp(𝑔(𝑥))
dengan model logit sebagai berikut:
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021
𝑔(𝑥) = −3,019 + 3,905𝑥 1(1) + 2,538𝑥 2(1)
+ 1,422𝑥 3(1)

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  analis regresi  logistik  biner,  maka  dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan usia 18–25 tahun,  masyarakat  yang berdomisili di  Surabaya  Timur,  dan  masyarakat  yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa secara individu  cenderung  lebih  pro  terhadap program jaminan pensiun yang harus diatur secara  jelas  dan  sistematis  dalam  UU Ciptaker.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Adiyanta,  F.  C.  S.  (2019).  Hukum  dan  Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai  Instrumen Penelitian Hukum Empiris. Adminitrative  Law  &  Governance Journal . 4(2), 697-709. Astari, A. (2021). Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi  Mahasiwa  Melalui  Surat Edaran KEMENDIKBUD No. 1035/E/KM/2020  di  Masa  Pandemi. Jurnal Hukum UNISSULA . 37(1), 50-68. Dahwir,  A.  (2020).  Undang-Undang  Cipta Kerja  Dalam  Perspektif  Pemikiran Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick Mengenai  Hukum  Konservatif. Jurnal Sol Justicia . 3(2), 165-188. Farza,  R.  R.,  Karsona,  A.  M.,  &  Rubiati,  B. (2019).  Jaminan  Pensiun  Bagi  Pekerja Kontrak  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kesejahteraan  Pekerja  Kontrak. Jurnal Bina Mulia Hukum . 4 (1), 150- 167.
Gultom,  F.  &  Fauzi,  A.  M.  (2021).  Demo Penolakan  RUU  Cipta  Kerja  Dalam Kacamata  Teori  Konflik  Sosiologi. Journal of Law . 4(1), 53-67.
Jayanti,  F.  &  Arista,  N.  T.  (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan  Universitas  Trunojoyo Madura. Jurnal  Kompetensi .  12(2), 205-223.
Kotimah,  M.  K.  &  Wulandari,  S.  P.  (2016).
Model Regresi Logistik Biner Statifikasi  pada  Partisipasi  Ekonomi Perempuan  di  Provinsi  Jawa  Timur . Jurnal Sains dan Sen Pomits . 3(1), 1-6. Nurmalasari.  (2014).  Pengaruh  Kualitas
Pelayanan dan Citra Terhadap Kepuasan  Mahasiswa  pada  Akademi Kebidanan  Aisyiyah  Pontianak .  Jurnal Khatulistiwa  Informatika, 2(2),  184– 197.
Razy,  M.  F.  &  Ferdryansyah,  M.  (2020). Konflik  Gerakan  Masyarakat  Sipil  dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan  Undang-Undang Omnibus Law . Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik . 2(2), 74-85.
Sjaiful,  M.  (2021).  Problematika  Normatif Jaminan  Hak-Hak  Pekerja  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal Media Luris . 4(1), 37-60.
Soleh,  A.  (2003).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Hak-Hak  Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak di Jawa Timur . Jurnal Legal Spirit . 2(2), 1–15.
Yunawati, S. (2016). Jenis Sistem Pemberian Tunjangan  Pensiun  Terhadap  Manfaat Pensiun  pada  PTPN  V  (PERSERO)  Sei Rokan .  Jurnal  Ilmiah  Cano  Ekonomos . 5(2), 116-124.
Peraturan Perundang-Undangan “Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1 Ayat (3)”
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”
“Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020 Pasal 1 Ayat (1)”
“Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020
Pasal 3”
“Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020
BAB II Pasal (2)”
“Undang-Undang Nomor 18 Ayat 1”
“Undang-Undang Pasal 1 Ayat (15)”
“Undang-Undang Pasal 26 Ayat (1)”
“Undang-Undang Pasal 26 Ayat (2)” “TAP MPR No. III/MPR/2020 Pasal 2”