## PANDEMI COVID-19 DAN REALISASI REALOKASI DAN REFOCUSING ANGGARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tiara Juniar Soewardi 1 , Risqi Noor Hidayati Putri 2 , Intan Putri Rizqi 3
1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta 2,3 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya tiara.juniar@upnyk.ac.id

## ABSTRAK
Pemanfaatan anggaran untuk belanja pemerintah harus dilakukan berdasarkan prinsip value for money untuk  merealisasikan  semua  rencana  strategis  pembangunannya.  Namun,  pada  kondisi  tertentu  yang mendesak  seperti  terjadi  bencana  atau  krisis  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan anggaran.  Adanya    pandemi  Covid-19  kemudian  memerlukan realocating  dan  refocusing sebagai stimulus fiskal dan penanganganan pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemerintah telah memanfaatkan anggarannya dengan baik dan berhasil melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebagai upaya mitigasi. Dengan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif untuk menganalisis terkait dampak belanja tidak terduga (BTT) terhadap capaian indikator kinerja utama dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi  permasalahan  dari  implementadi  kebijakan  realokasi  dan  refocusing  anggaran  serta menyusun  rekomendasi  kebijakan  untuk  mempercepat  pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi  Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah  penggunaan anggaran BTT telah diarahkan untuk tetap menjaga target capaian  IKU  dan  pada  tahun  2021  diperkirakan  pertumbuhannya  akan  meningkat  (skenario moderat/optimis). Selain itu, permasalahan yang muncul atas implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan  pandemi  Covid-19  adalah  penurunan  APBD  dan refocusing anggaran  dalam  rangka penanganan masalah kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Penelitian ini telah memberikan berbagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah baik dari sisi anggaran, kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Kata Kunci :  Evaluasi Anggaran, Pandemi Covid-19, Realokasi Anggaran, Refocusing Anggaran

## ABSTRACT
Budget utilization for government spending must be carried out based on the principle of value for money to objectify all strategic development plans. However, in certain urgent conditions like disaster or crises, the government have to reallocating and refocusing or changes the budget to handling and as a fiscal stimulus  cause  of  Covid-19.  Therefore,  this  study  aims  to  see  whether  the  government  has  properly utilized its and has succeeded in reallocating and refocusing the budget as a countermeasure effort, it is as  a  mitigation  effort.  This  study  uses  a  descriptive  quantitative  analysis  of  the  2020  APBD  of  local government to analyze the impact of unexpected spending (BTT) on the achievement of key performance indicators (IKU) and SWOT analysis to identify problems with the implementation of budget reallocation and refocusing policies and formulate policy recommendations. The results of this study are that the use of the BTT budget has been directed to maintain the IKU achievement targets and estimated that growth will  increase  in  moderate  and  optimistic  scenarios  in  2021.  The  problems  that  have  arisen  in  the implementation of the budget allocation policy for handling the Covid-19 pandemic are reducing and refocusing  the  regional  budget  in  the  context  of  handling  health  problems,  economic  recovery,  and providing  social  safety  nets.  This  research  has  provided  various  policy  recommendations  for  local governments  on  the  budget,  health,  economic  and  social  sides  in  the  context  of  accelerating  post- pandemic economic recovery.
Keywords : Budget Evaluation, Covid-19, Regional Development, Policy Recommendation.

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019  lalu  berdampak  pada  seluruh  sendi-sendi negara baik kesehatan, sosial, bahkan perekonomian.  Hingga  bulan  Desember  2020, tercatat  sebanyak  735.124  kasus  terkonfirmasi positif di Indonesia, artinya sekitar 0,27 persen penduduk Indonesia terkena Covid-19. Provinsi Jawa  Timur  menjadi  satu  dari  tiga  puluh  tiga provinsi berada diposisi tertinggi kedua setelah DKI  Jakarta  untuk  sebaran  kasus  Covid-19. Sebanyak  84.152  orang  atau  16,4%  penduduk Jawa  Timur  terkonfirmasi  positif.  Selain  itu, Provinsi  Jawa  Timur  juga  menempati  kasus kematian tertinggi dengan jumlah 5.827 orang.
Dampak  yang  semakin  meluas  hingga sektor  sosial  ekonomi  seperti  penurunan pendapatan yang signifikan, peningkatan pengangguran,  dan  gangguan  dalam  industri transportasi,  jasa,  dan  manufaktur  (Pak,  dkk. 2020) membutuhkan upaya penanganan bersama baik di level pemerintah pusat maupun daerah  melalui  realokasi  dan refocusing anggaran.
Realokasi dan refocusing anggaran Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk penanganan Covid-19 ialah sebesar 2,3 Triliun, atau setara dengan 6,8 persen anggaran APBD Jatim 2020. Realokasi dan refocusing anggaran memiliki  hambatan  dari  sisi  penurunan  PAD yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah diawali  dengan  adanya  tuntutan  terwujudnya pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ). Didukung dengan hasil empiris, kebijakan fiskal lebih efisien ketika lembaga-lembaga memiliki kualitas  yang  baik  (Sabil  dan  Qamar,  2019). Guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen  sektor  publik  memerlukan  adanya reformasi  di  bidang  pengelolaan  keuangan daerah (Mardiasmo, 2002).
Melalui  Perppu  Nomor  01  Tahun  2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, penetapan kebijakan  transfer  ke  daerah  diarahkan  untuk penanganan  dan  pencegahan  Covid-19  yang antara  lain  dilakukan  dengan  merealokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan  dampak  ekonomi  dan  penyediaan jaring  pengaman  sosial.  Untuk  mencapai
kapasitas  fiskal  dan  kemandirian  daerah  yang tinggi,  tentunya  perlu  partisipasi  dari  seluruh pemangku kebijakan untuk menyusun anggaran yang berbasiskan prioritas pembangunan daerah.  Dengan  alokasi  anggaran  yang  sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan nantinya  akan  membantu  daerah  dalam mencapai  target-target  pembangunan  dengan tingkat akselerasi yang lebih tinggi.
Berdasarkan kebutuhan pengelolaan keuangan  yang  berkualitas  untuk  mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan  di  Provinsi Jawa Timur serta ketidakpastian ekonomi akibat kondisi  pandemi,  maka  dibutuhkan  analisis evaluasi keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan pengelolaan anggaran yang selama ini  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur pada periode 2020, yaitu terhitung sejak Januari sampai dengan September 2020.
Menurut  Sirkhosana  dan  Nezwi  (2019), evaluasi  anggaran  merupakan  tahap  akhir  dari siklus anggaran, yang berfokus pada penelitian yang cermat tentang bagaimana anggaran telah berkembang dalam memberikan keluaran yang diharapkan.  Analisis  kemampuan  keuangan daerah  yang  dilakukan  tentunya  tidak  hanya mengilustrasikan kemampuan keuangan daerah Provinsi  Jawa  Timur  saja,  akan  tetapi  juga mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan anggaran di masa pandemi dan memberikan solusi agar pengelolaan  keuangan  pemerintah  Provinsi Jawa Timur lebih baik ke depannya.
Berdasarakan  uraian  latarbelakang  dan tinjauan literatur diatas, tujuan dalam kajian ini ialah:
1. Menganalisis dampak Belanja Tidak Terduga  penanganan  Covid-19  terhadap capaian  target  indikator  kinerja  utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Menganalisis  permasalahan  implementasi kebijakan  alokasi  anggaran  penanganan pandemi  Covid-19  pemerintah  Provinsi Jawa Timur;
3. Menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan  anggaran  untuk  percepatan pemulihan  ekonomi  Jawa  Timur  akibat pandemi Covid-19.

## 2. METODE
Terdapat  beberapa  tahap  analisis  yang digunakan  dalam  kajian  ini.  Tahapan  ini
merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip pendekatan  dan  metode  serta  teknis  analisis studi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  baik secara ilmiah maupun secara praktis.
Analisis  deskriptif  kuantitif  dipakai  untuk mengetahui  dampak  Belanja  Tidak  Terduga penanganan  Covid-19  terhadap  capaian  target indikator  kinerja  utama  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur; Analisis identifikasi permasalahan implementasi  kebijakan  alokasi  anggaran penanganan  pandemi  Covid-19  pemerintah Provinsi  Jawa  Timur;  dan  Analisa  perumusan strategis dan rekomendasi kebijakan perencanaan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur akibat pandemi
Covid-19.
Untuk memetakan
permasalahan implementasi  anggaran  pembangunan,  maka dilakukan  Analisa  data  dengan  menggunakan metode  Analisa  SWOT.  Analisis  SWOT digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  fisik/tata ruang, ekonomi dan sosial wilayah perencanaan serta  kelembagaan  sehingga  dihasilkan  potensi dan  masalah  yang  terkait,  yang  dipergunakan untuk  menentukan  arah  pengembangan  tata ruang  kota.  Analisis  SWOT  adalah  analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kondisi kawasan yaitu  untuk  melihat strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threat (ancaman)  serta  menginventarisasi faktor-faktor
tersebut dalam strategi perencanaan  yang  dipakai  sebagai  dasar  untuk menentukan  langkah-langkah  perbaikan  yang diperlukan  dalam  pengembangan  selanjutnya. Hasil  analisa  faktor  tersebut  dapat  dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek positif ( strength dan opportunity )  dan  negatif  ( weakness dan threat ),  yang  dapat  berpengaruh  terhadap rencana yang akan dijalankan.
Matriks  SWOT  dipakai  untuk  menyusun faktor-faktor  strategis  yang  menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi  dan  dapat  disesuaikan  dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  dasar pemecahan  masalah  yang  dapat  diterapkan secara kualitatif. Analisa matriks ini menghasilkan  4  (empat)  set  kemungkinan alternatif strategi yaitu:
a. SO  yaitu  strategi/  alternatif  pemecahan masalah  dengan  memanfaatkan  kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).
b. ST  yaitu  strategi/  alternatif  pemecahan masalah  dengan  memanfaatkan  kekuatan (S)  secara  maksimal  untuk  mengantisipasi ancaman  (T)  dan  berusaha  menjadikan maksimal menjadi peluang (O).
c. WO  yaitu  strategi/  alternatif  pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).
d. WT  yaitu  strategi/  alternatif  pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W)  untuk  menghindari  secara  lebih  baik dari ancaman (T).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Dampak BTT Penanganan Covid-19 terhadap Capaian Pembangunan
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, terjadi perubahan pengeluaran anggaran  belanja  Provinsi  Jawa  Timur, khususnya  pada  pos  belanja  tidak  terduga (BTT). Berdasarkan tujuan pengeluaran daerah dalam  belanja  tidak  terduga  dapat  dilakukan dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  yang menargetkan  penyelesaian  keadaan  darurat, termasuk  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19 yang  saat  ini  terjadi.  Realisasi  BTT  Provinsi Jawa–

## Gambar 1. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur, 2019-2021
Timur  mengalami  peningkatan  signifikan  dari tahun  2019  ke  2020.  Tampak  jelas  arah kebijakan  dalam  menangani  Covid-19  adalah menggeser  penggunaan  anggaran  belanja dengan  tujuan  utama  pencegahan  penularan Covid-19 yang semakin luas.
26.3 68.9 49.1 06, 00 33.0 71.9 89.5 83, 05 1.31 1.78 1.62 6.36 5, 00 700. 000. 000. 000, 00 R E A L I S A S I 2 0 1 8 R E A L I S A S I 2 0 1 9
P R O Y E K S I / T A R G E T P E R U B A H A N 2 0 2 0 P R O Y E K S I / T A R G E T
2 0 2 1
Anggaran  belanja  BTT  Provinsi  Jawa Timur tahun 2020
sebesar Rp
1.380.587.842.305,87.  Sampai  dengan  12 Oktober  2020,  realisasi  BTT  telah  mencapai 76% dari anggaran yaitu sebesar Rp
1.043.825.466.250 untuk penanganan kesehatan, ekonomi dan sosial. Untuk penanganan  kesehatan,  realisasi  mencapai  Rp 431.765.046.250  sekitar  31  persen  dari  total anggaran  yang  disediakan.  Penanganan  dalam bidang  kesehatan  meliputi  pengadaan  bahan medis,  obat-obatan,  &  APD;  insentif  tenaga kesehatan; perbaikan ruang isolasi; penyediaan rumah observasi; bantuan tunai ke Kabupaten/Kota;  penanganan  di  UPT  Dishub, bandara, stasiun & terminal; dan lain-lain.
Untuk  penanganan  ekonomi,  realisasi mencapai  Rp  42.399.000.000  sekitar  3  persen dari total anggaran yang disediakan. Penanganan  dalam  bidang  ekonomi  meliputi hibah  sembako;  bantuan  pupuk;  operasi  pasar; stimulus  untuk  pekerja  desa  wisata;  stabilisasi pasokan  dan  harga; cash  for  work untuk pesantren  dan  usaha  mikro;  dan  lain-lain. Sedangkan  untuk  penanganan  sosial,  realisasi mencapai Rp 569.661.400.000 sekitar 41 persen dari total anggaran yang disediakan. Penanganan  dalam  bidang  sosial  meliputi bantuan tunai bagi pekerja terdampak; penanganan TKI bermasalah terdampak; penanganan penyelesaian PHK pekerja terdampak;  bantuan  sosial  untuk  keluarga miskin; dan lain-lain.

## Gambar 2. Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (s.d. 12 Oktober 2020)
Peningkatan  BTT  yang  cukup  signifikan khususnya  dalam  penanganan  Covid-19  pada bidang  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial  cukup berdampak  pada  pergeseran  IKU.  BTT diarahkan  pada  kegiatan  yang  sangat  terkait dengan  IKU.  Selain  fokus  pada  permasalahan
kesehatan, penggunaan anggaran BTT diarahkan  untuk  tetap  menjaga  target  capaian IKU  agar  tidak  terjadi  perubahan  (naik/turun) secara  signifikan.  Beberapa  kegiatan  seperti hibah  sembako  pada  pekerja  informal, cash transfer bagi pekerja ataupun pekerja ter-PHK, bantuan  sosial  keluarga  miskin,  dan  lainnya dapat menekan agar capaian IKU tetap terjaga.
Analisa
Permasalahan Implementasi Kebijakan  Alokasi  Anggaran  Penanganan Covid-19
Berbagai  langkah  komprehensif  dilakukan oleh  Jawa  Timur  dalam  menangani  Covid-19 yang  terfokus  pada  tiga  bidang  penanganan, yaitu  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial.  Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 serta dampaknya menyebar luas ke masyarakat, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  melalui instruksi  aturan  Pemerintah  Pusat  membuat serangkaian  kebijakan  untuk  penanganan Covid-19.
Terlihat pada table 1. bahwa wabah Covid- 19 berdampak jelas pada pengelolaan keuangan Provinsi  Jawa  Timur,  antara  lain:  Dari  sisi internal  PAD  mengalami  penurunan  sebagai akibat  dari  penurunan  kinerja  pada  sektor ekonomi, khususnya terhadap jenis pajak yang terkait  dengan  Wabah  Covid-19  berdampak jelas pada pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Timur.
Pertama, dari sisi internal PAD mengalami  penurunan  sebagai  akibat  dari penurunan  kinerja  pada  sektor  ekonomi, khususnya  terhadap  jenis  pajak  yang  terkait dengan  mobilitas  dan  konsumsi  penduduk, seperti  pajak  hotel  dan  pajak  restoran. Sementara  itu,  dari  sisi  eksternal  terdapat perubahan  pada  penerimaan  dana  transfer sebagai  akibat  penyesuaian  pendapatan  negara karena adanya kebijakan insentif perpajakan.
Kedua, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran menggeser perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya berubah sebagian, sehingga konsekuensinya  terdapat  penyesuaian  pada APBD  tahun  2020  yang  lebih  diarahkan  pada pencapaian efisiensi belanja program/ kegiatan khususnya  dalam  percepatan  penanganan Covid-19. Ketiga, konsekuensi lanjutan realokasi  anggaran  di  Provinsi  Jawa  Timur adalah  meningkatnya  penggunaan  Belanja
41,36 % 4,06% 54,57 % Kesehatan Ekonomi Sosial
Tidak  Terduga  (BTT)  yang  fokus  pada penanganan  bidang  kesehatan  (2,69  persen), pemulihan  ekonomi  (0,77  persen)  dan  jaring pengaman sosial (3,33 persen), yang ditekankan pada  tiga  aspek  yaitu  rasionalisasi  belanja pegawai;  rasionalisasi  belanja  barang  &  jasa; dan rasionalisasi belanja barang modal (Kemendagri, 2020).
Dalam  bidang  kesehatan,  implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid- 19 berdampak pada penanganan covid-19 yang lebih  komprehensif  melalui  berbagai  jalur. Mengingat di Jawa Timur per 1 Desember 2020, tercatat sebanyak 62.313 kasus terinfeksi positif atau  sebesar  11,2  persen  dari  total  kasus terinfeksi  skala  nasional  dan  menempatkan Jawa  Timur  sebagai  daerah  kedua  terbanyak terinfeksi  setelah  DKI  Jakarta  (24,7  persen). Penanganan  bidang  kesehatan  diarahkan  pada penyediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) kesehatan,  infrastruktur  kesehatan,  sistem kesehatan, dan bantuan kesehatan menjadi lebih optimal  dalam  upaya  percepatan  penanganan dan pendeteksian virus yang lebih baik.
Dalam  bidang  ekonomi,  implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid- 19  berdampak  pada  usaha  pemulihan  ekonomi yang terarah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha selama pandemi  Covid-19.  Melalui  APBD-Perubahan 2020,  intervensi  kebijakan  yang  dilakukan dalam  bidang  ekonomi  pada  sektor  yang mengalami potential  losers akibat  pandemi Covid-19  yaitu  terfokus  pada  penyelamatan pariwisata  dan  UKM;  penyediaan  lapangan kerja  dan  industrialisasi;  serta  menjaga ketahanan  pangan.    Kebijakan  pemulihan ekonomi  pasca  Covid-19  di  Provinsi  Jawa Timur menggunakan skema penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; BUMN/D; Perbankan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga;  Dana  Desa;  swasta  dan  masyarakat. Kerjasama  yang  baik  dengan  berbagai  pihak diharapkan  dapat  secara  cepat  mengatasi masalah perekonomian yang muncul akibat dari pandemi Covid-19.
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat  seiring  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Dalam  bidang  sosial,  implementasi  kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid-19 berdampak  pada  pelaksanaan  kegiatan  yang diarahkan  dalam  upaya  perlindungan  sosial yang  lebih  terintegratif  dan  bertahap,  seperti pelaksanaan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka Promotive dan Preventif melalui  Jaring Pengaman Sosial/JPS (Social Safety Net) seperti bantuan  sosial  kepada  masyarakat  terdampak. Bantuan sosial yang digulirkan kepada masyarakat  terdampak  dapat  menekan  angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang diproyeksikan tetap akan mengalami penurunan sebesar 0.2 persen di bawah capaian tahun 2019 dan  tingkat  pengangguran  yang  tetap  terjaga bahkan  target  capaian  pada  tahun  2020 diturunkan  sebesar  0.1  persen.  Sementara  itu, pandemi  Covid-19  juga  berdampak  pada peningkatan  kepedulian  sosial  yang  tercermin pada  meningkatnya  filantropi,  sehingga  Indeks Kesalehan Sosial (IKS) meningkat.
Dalam kaitannya dengan indikator kinerja, adanya  pandemi  Covid-19  berdampak  pada perubahan target capaian yang telah direncanakan  sebelumnya.  Pandemi  Covid-19 berdampak  pada  perubahan  target  Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  dan  indikator  kinerja lainnya berdasarkan urusan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun  2019-2014  dan  RKPD  Provinsi  Jawa Timur  Tahun  2020.  Sebagaimana  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  terjadi  pergeseran  atau perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah akibat dari kebijakan atau langkah yang diambil  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19 sehingga  dampak  lanjutan  pada  target-target kinerja yang juga berubah dalam penyesuaian.
Dalam kaitannya dengan indikator kinerja, adanya  pandemi  Covid-19  berdampak  pada perubahan target capaian yang telah direncanakan  sebelumnya.  Pandemi  Covid-19 berdampak  pada  perubahan  target  Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  dan  indikator  kinerja lainnya berdasarkan urusan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun  2019-2014  dan  RKPD  Provinsi  Jawa Timur  Tahun  2020.  Sebagaimana  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  terjadi  pergeseran  atau perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah akibat dari kebijakan atau langkah yang diambil  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19
sehingga  dampak  lanjutan  pada  target-target kinerja yang juga berubah dalam penyesuaian.
Berdasarkan  hasil  matriks  strategi  dan kebijakan perencanaan anggaran untuk penanganan  dan  pemulihan  Covid-19,  maka terdapat  beberapa  strategi  dalam  upaya implementasi  kebijakan  alokasi  anggaran  dan percepatan  pemulihan  Covid-19  di  Provinsi Jawa  Timur,  khususnya  dalam  pelaksanaan pemulihan  ekonomi  dalam  jangka  menengah dan panjang melalui anggaran tahun 2021. Hal ini  dimaksudkan  sebagai  perbaikan  kedepan bagi  perencanaan  dan  pengelolaan  anggaran pembangunan Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi  tersebut  disusun  berdasarkan empat aspek penting dalam penanganan dampak pandemi  Covid-19,  yaitu  program  penanganan Kesehatan, program pemulihan ekonomi daerah,  dan  program  jaring  pengaman  sosial serta  aspek  pengelolaan  keuangan/anggaran yang menjadi  fokus kajian ini. Adapun  rincian strategi,  arah  kebijakan,  rekomendasi  kegiatan yang dapat dilaksanakan, indikator kinerja, serta OPD  yang  bertanggung  jawab  untuk  masing- masing  permasalahan  yang  terjadi  dalam keempat aspek tersebut dijabarkan pada table 2.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dampak pandemi Covid-19 tehadap kondisi pengelolaan anggaran,  kesehatan,  ekonomi  dan  sosial  di Provinsi Jawa Timur, terdapat dua kesimpulan. Pertama, penggunaan anggaran BTT diarahkan untuk  tetap  menjaga  target  capaian  IKU  agar tidak  terjadi  perubahan  (naik/turun)  secara signifikan.  Pencapaian  IKU  tahun  2020  telah disesuaikan  dengan  adanya  pandemi  Covid-19 dan pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhannya  akan  meningkat  (skenario moderat/optimis).
Kedua,  permasalahan  yang  muncul  atas implementasi  kebijakan  alokasi  anggaran penanganan pandemi Covid-19 adalah penurunan  APBD  dan refocusing anggaran dalam  rangka  penanganan  masalah  kesehatan, pemulihan  ekonomi,  dan  penyediaan  jaring pengaman sosial. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yang  muncul  antara  lain  meningkatnya  kasus positif  karena  kedisiplinan  masyarakat  yang masih rendah; perlambatan pertumbuhan
ekonomi;  ketimpangan,  pengangguran,  dan kemiskinan meningkat; konektivitas dan integrasi  dalam  pembatasan  sosial  masih rendah;  dan  munculnya  disorganisasi  dan disfungsi sosial yang berdampak pada diskriminasi dan kekerasan simbolik.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan matriks strategi dan kebijakan perencanaan anggaran untuk penanganan  dan  pemulihan  Covid-19,  maka beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dilakukan dalam  upaya  implementasi  kebijakan  alokasi anggaran  dan  percepatan  pemulihan  Covid-19 di  Provinsi  Jawa  Timur  antara  lain  sebagai berikut:
A. Bidang Anggaran
- Pemanfaatan  media elektronifikasi dan digitalisasi dalam  layanan  berbasis e- government (layanan pemungutan PAD).
- Better  spending pada  belanja  produktif seperti  belanja  pembangunan,  dalam rangka optimalisasi penggunaan
anggaran untuk kesehatan, ekonomi, dan sosial.
- Optimalisasi sumber pendanaan
( Creative  Financing )  dalam  rangka peningkatan layanan kesehatan, pemulihan  ekonomi  dan  sosial  melalui pinjaman  PEN  daerah,  optimalisasi BUMD,  kerjasama  daerah,  dan  sumber pendanaan lainnya.
- Insentif atau relaksasi perpajakan, selain untuk tujuan memitigasi dampak Covid- 19,  hal  ini  memiliki  tujuan  agar  daerah tetap mendapatkan kepastian penerimaan.
B. Bidang Kesehatan
- Sosialisasi  dan  edukasi  perilaku  hidup sehat secara berkala.
- Memperkuat kerjasama protokol kesehatan beserta penegakannya (pemerintah-swasta-masyarakat) dengan operasi  rutin  pada  ruang  publik  (pasar, terminal, rumah makan, dsb).
- Optimalisasi penggunaan anggaran kesehatan  dan  peningkatan  pinjaman PEN daerah untuk meningkatkan infrastruktur  kesehatan  sarana  dan prasarana kesehatan.
- Pembentukan  kampung  tangguh  untuk memperluas  cakupan  3P  (Pencegahan,
Penanganan, dan Pengendalian pandemi Covid-19) pada masyarakat di daerah.
C. Bidang Ekonomi
- Optimalisasi pemulihan ekonomi melalui  pelaksanaan  kebijakan new normal dengan  tetap  memperketat protokol kesehatan di masyarakat.
- Digitalisasi  di  aspek  pembayaran  dan pemasaran UMKM.
- Mengoptimalkan potential winner sector (penguatan industri berbasis lokal dan perdagangan).
- Optimalisasi  bansos  dalam  rangka ketersediaan  pangan  dan  peningkatan daya beli masyarakat.
- Fasilitasi  dan  optimalisasi  pemulihan ekspor.
- Penguatan literasi dan inklusi keuangan.
- Implementasi penyaluran bantuan sosial yang diperketat dan diperjelas, terutama jobdesk dan  insentif  bagi  penanggung jawab yang ditetapkan.
- Optimalisasi  industrialisasi  berbasis sumberdaya  lokal  untuk  memperkuat perdagangan antar daerah.
D. Bidang Sosial
- Mempertegas implementasi sanksi pelanggaran protokol kesehatan.
- Koordinasi  antar  instansi/  lembaga secara  rutin  dalam  rangka  pengawasan pengendalian Covid-19.
- Pelayanan edukasi atas informasi seputar Covid-19 dan penyediaan internet publik.
- Perbaikan  layanan  ketenagakerjaan  dan pelatihan.
- Peningkatan
pelayanan dan
perlindungan sosial melalui optimalisasi bantuan sosial

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Provinsi  Jawa  Timur.  (2020). Laporan Realisasi  Anggaran  Daerah  dan  Belanja Tidak Terduga . Surabaya.
Bardaka,  Ioanna  and  Bournakis  Ioannis.  (2019).
Total  Factor  Productivity  (TFP)  and  Fiscal Consolidation:  How  Harmful  is  austerity?. Economic Modelling.
Brehm,  Stefan.  (2013). Fiscal  Incentives,  Public Spending  and  Productivity  Country-Level Evidence  from  a  Chinese  Province.  World Development . Vol. 46, pp. 92-103.
Halim,  Abdul.  (2004). Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan  Daerah ,  Edisi  Revisi  Kesatu.
Yogyakarta :  Penerbit UPP AMP YKPN. Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Edisi  Kedua.  Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo.  (2002)  Akuntansi  Sektor  Publik.  Andi Offset, Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat penanganan  pandemik  Covid-19.  2020. Jakarta.
Pak, Anton. dkk. (2020). Economic Consequences of the  Covid-19  Outbreak:  The  Need  for Epidemic Preparedness . Front. Public Health 8:24.
Prasetyo,  Ferry.  (2012). Modul  Ekonomi  Publik Bagian  V:  Teori  Pengeluaran  Pemerintah .
Universitas Brawijaya.
Sabir,  S  dan  Qamar,  M.  (2019). Fiscal  Policy, Institurions  and  Inclusive  Growth:  Evidence from  the  Developing  Asian  Countries. International  Journal  of  Social  Economics.
Vol. 46. Pp 822-837
Sikhosana, Nqobile dan Ogochukwu Nzewi. (2019). An  Overview  of  Public  Sector  Budget Monitoring  and  Evaluating  System  for Gender  Equality:  Lessons  from  Uganda  and Rwanda .

## Appendix
Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Permasalahan Implementasi Kebijkan Alokasi Anggaran
Covid-19 No Aspek Faktor Internal Faktor Eksternal Strengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 1. Kebijakan
• Peraturan daerah yang jelas dan terarah (landasan perundang- undangan) 2. Anggaran • Kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
• Realokasi dan refocusing anggaran berbasis outcome :
Belanja Tidak Terduga (BTT) pada bidang kesehatan,
ekonomi, dan sosial • Pergeseran mandatory spending melalui prosedur dan proses penyesuaian APBD tahun 2020 relatif singkat • Pemanfaatan dan pengelolaan creative financing dengan pinjaman daerah (pinjaman PEN daerah) dan kerjasama daerah • Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menurun (penurunan APBD) 3. Kesehatan
• Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) • Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid- 19 • Penegakan Protokol
Kesehatan
• Refocusing anggaran kesehatan  2,69 persen dari APBD untuk penanganan Covid-19 • Ketidakdisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan • Rasio kecukupan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 sebesar 49 persen (dibawah standar
WHO, 60 persen)
• Peran RS swasta dan lab dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 • Kebijakan New Normal jika tidak diimbangi dengan kesiapan dan kedisiplinan semua pihak
4. Ekonomi
• Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi
• Kebijakan New Normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
• Refocusing anggaran
ekonomi 0,77 persen dari APBD untuk
penanganan Covid- 19 • Potential loser sectors : pariwisata & UMKM • Pemanfaatan Potential Winner Sector
• Kerjasama antar pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan
• Pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan & kemiskinan meningkat 5. Sosial • Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety
Net ) • Refocusing anggaran sosial  3,33 persen dari APBD untuk
• Konektivitas dan integrasi dalam pembatasan sosial masih rendah • Kebijakan New
Normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan
No Aspek Faktor Internal Faktor Eksternal Strengths (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) penanganan Covid- 19 • Media informasi publik masih kurang • Masih dijumpai diskriminasi dan kekerasan simbolik antar sesama • Peningkatan filantropi dalam pemberdayaan masyarakat
Tabel 2. Matriks Analisis SWOT Strategi Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran dan Percepatan Pemuulihan Covid-19
SWOT
INTERNAL Strength Weakness • Peraturan  daerah  yang  jelas  dan terarah (landasan perundang- undangan) • Kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah • Realokasi dan refocusing anggaran berbasis outcome : Belanja Tidak
Terduga (BTT) pada bidang kesehatan (2,69 persen), ekonomi (0,77 persen), dan sosial (3,3 persen) • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) • Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 • Penegakan Hukum Protokol Kesehatan • Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi • Kebijakan New Normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat • Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net )
• Pergeseran mandatory spending melalui prosedur dan proses penyesuaian APBD tahun 2020 relatif singkat
• Ketidakdisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan
• Rasio kecukupan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 sebesar 49 persen (dibawah standar WHO, 60 persen)
• Potential loser sectors : pariwisata & UMKM
• Konektivitas dan integrasi dalam pembatasan sosial masih rendah
• Media informasi publik masih kurang
• Masih dijumpai diskriminasi dan kekerasan simbolik antar sesama EXTER NA L Op p o rt u n it y
• Pemanfaatan dan pengelolaan creative financing dengan pinjaman daerah (pinjaman PEN daerah) dan kerjasama daerah
• Peran RS swasta dan lab dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
• Pemanfaatan Potential Winner Sector
• Kerjasama antar pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat)
• Kebijakan New Normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
• Peningkatan filantropi dalam pemberdayaan masyarakat

## STRATEGI S-O
• Memperkuat kerjasama protokol kesehatan beserta penegakannya (pemerintah-swasta-masyarakat)
• Optimalisasi sumber pendanaan melalui creatife financing dan kerjasama daerah/ swasta dalam rangka peningkatan layanan kesehatan • Optimalisasi pemulihan ekonomi dan sosial melalui pelaksanaan kebijakan New Normal dengan protokol kesehatan ketat
• Pemanfaatan media elektronifikasi dan digitalisasi dalam layanan berbasis e-government
• Mengoptimalkan potential winner sector
• Spending better dalam pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial ( value for money dan berbasis kinerja)

## STRATEGI W-O
• Percepatan penyesuaian dan realisasi APBD tahun 2020
• Pengawasan mobilisasi barang dan penduduk dengan memperkuat penegakan protokol kesehatan
• Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras kesehatan
• Fokus pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan digitalisasi UMKM
• Sosialisasi dan edukasi pemahaman, penyebaran, dan protokol kesehatan Covid-19
• Menjgakomodir filantropi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat terdampak
• Peningkatan updating data sosial-ekonomi dan sarana dan prasarana internet publik
Th re a t • Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Transfer menurun (penurunan APBD)
• Kebijakan New Normal jika tidak diimbangi dengan kesiapan dan kedisiplinan semua pihak
• Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
lanjutan
• Pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan meningkat
STRATEGI S-T • Mempertegas sanksi pelanggaran protokol kesehatan
• Optimalisasi bansos dalam rangka ketersediaan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat
• Perbaikan layanan ketenagakerjaan dan pelatihan
• Membuka destinasi wisata sesuai protokol kesehatan dan digitalisasi
UMKM
STRATEGI W-T
• Peningkatan layanan pemungutan PAD dan percepatan penyesuaian APBD 2020
• Meningkatkan kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
• Peningkatan perlindungan sosial melalui optimalisasi bansos
• Meningkatkan sarpras di beberapa titik rawan (ruang publik)