## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Jambi
Weni Febriani, Netty Herawaty * , Gandy Wahyu Maulana Zulma Universitas Jambi, Jambi, Indonesia * Alamat e-mail corresponding author: netherawaty@unja.ac.id

## I N F O   A R T I K E L

## Histori Artikel
Tanggal Submit 21 Desember 2022 Tanggal revisi 29 Maret 2023 Tanggal Accepted 30 Maret 2023
Key words: Budgeting, Planning, Procurement, Absorption, HR
DOI: 10.36805/akuntansi.v8i1.3340
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
The purpose of this study was to analyze and determine the effect of budget planning, human  resources,  and  procurement  of goods/services  on delays in budget  absorption for work units Ministries/Institutions in the Jambi KPPN environment. This type of research is quantitative with a population of 244 SATKERS at KPPN Jambi. To take a sample of 89 samples used the purposive sampling technique. The research variables are  three  independent  variables,  namely  budget  planning,  human  resources,  and procurement  of  goods/services,  and  one  dependent  variable  is  the  delay  in  budget absorption.  Using  multiple  linear  regression  analysis  with  SPSS  25,  the  hypothesis was  tested  to  analyze  the  correlation  of  the  variables.  Based  on  the  research  results, budget  planning  affects  the  delay  in  budget  absorption,  human  resources  affect  the delay in budget absorption, and the procurement of goods/services affects the delay in budget absorption.

## A B S T R A K
Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  pengaruh dari  perencanaan  anggaran,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  pengadaan barang/jasa  terhadap  keterlambatan  penyerapan  anggaran  bagi  satuan  kerja (satker)  Kementerian/Lembaga  (K/L)  di  lingkungan  KPPN  Jambi.  Jenis penelitian  yaitu  kuantitatif  dengan  populasi  yang  digunakan  sebanyak  244 satker  K/L  di  KPPN  Jambi.  Untuk  pengambilan  sampel  sebanyak  89  sampel digunakan  teknik  purposive  sampling.  Variabel  penelitian  yaitu  tiga  variabel independen  yakni  perencanaan  anggaran,  SDM,  dan  pengadaan    barang/jasa, dan  satu  variabel  dependen  yaitu  keterlambatan  penyerapan  anggaran. Menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  SPSS  25,  hipotesis  diuji untuk  menganalisis  korelasi  variabelnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian, perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, SDM  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan  anggaran,  dan  pengadaan barang/jasa berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran

## 1. Pendahuluan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yaitu  rencana  keuangan  pemerintah Indonesia pertahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Undang-Undang Nomor 6, 2021) tentang APBN. Pemanfaatan anggaran menjadi salah satu tanda berhasil atau tidaknya suatu  program/kebijakan.  Belanja  pemerintah  pusat  sangat  penting  bagi  pemenuhan perekonomian  nasional.  Belanja  pemerintah  disalurkan  ke  kementerian  dan  lembaga,  serta Bendahara  Umum  Negara  (BUN).  Pengelolaan  anggaran  harus  dilakukan  sebaik  mungkin dimulai  dari  perencanaan,  sampai  tahap  pelaporan  serta  pertanggungjawaban,  namun pelaksanaan oleh pemerintah masih ditemukan lambatnya penyerapan anggaran oleh K/L.
Anggaran yang terserap sesuai  perencanaan awal  mengakibatkan perekonomian berjalan dengan seharusnya. Permasalahan utama anggaran pada pemerintahan yaitu tidak sesuainya penyerapan  dengan  targetnya  sehingga  mengakibatkan  kerugian  negara  secara  ekonomis karena menanggung bunga dan adanya idle cash pada rekening pemerintah. Fenomena yang terjadi  saat  ini  yaitu  serapan  anggaran  tidak  maksimal  dengan  batas  ideal  penyerapan  pada setiap  triwulan  yang  menyebabkan  terlambatnya  penyerapan  anggaran  baik  di  pemerintah pusat maupun ditingkat K/L. Tabel 1 menampilkan realisasi belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2020 dan 2021.
Tabel 1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (dalam triliun rupiah)
Tahun Triwulan APBN Realisasi Persentase I 1.683,48 277,89 16,50% 2020 II 1.975,2 668,2 33,83% III 1.975,2 1.211,4 61,30% IV 1.975,2 1.827,26 92,51% I 1.954,55 350,08 17,91% 2021 II 1.954,55 796,27 40,74% III 1.954,55 1.265,4 64,74% IV 1.954,55 2.001,1 102,4%

## Sumber: Kementerian Keuangan, 2022
Pada Tabel 1 terlihat pada tahun 2021 realisasi penyerapan anggaran meningkat dari tahun 2020  sebesar  1,41%  (triwulan  I),  6,91%  (triwulan  II),  3,44%  (triwulan  III)  dan  9,89%  (triwulan IV). Pola penggunaan anggaran terus berulang dan tidak mencapai sasaran 25% setiap triwulan atau secara kumulatif triwulan I (25%), triwulan II (50%), triwulan III (75%), dan triwulan IV (100%)  (Zulaikah,  B.,  & Burhany,  D. I.  (2019).). Tren  serapan cenderung  melonjak  pada akhir tahun  (triwulan  IV)  menandakan  terlambatnya  penyerapan  yang  memiliki  dampak  pada kinerja  dan  kebijakan  APBN.  Trisna  et  al  (2020)  mengungkapkan  bahwa  keterlambatan penyerapan  anggaran  disebabkan  oleh  keterlambatan  dalam  menindaklanjuti  rencana penganggaran  dan  pengalokasian  dana  sebagaimana  dijelaskan  dalam  DIPA.  Pola terlambatnya  penyerapan  ini  bukan  hanya  pada  pemerintah  pusat,  namun  juga  K/L  yang dipengaruhi  oleh faktor internal  seperti  pemahaman  satker K/L dalam pelaksanaan program dan proses pengadaan barang/jasa. Faktor eksternal seperti proses pembahasan yang lama di DPR dan faktor-faktor lainnya.
Beberapa SATKER K/L di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Indonesia terbentur kondisi penyerapan anggaran yang lamban. Salah satunya sejumlah 48% satker K/L pada  KPPN  Jambi  tahun  anggaran  2021  dimana  penyerapan  satker  sebanyak  95  satker (triwulan I), 73 satker (triwulan II), 58 satker (triwulan III), dan 25 satker (triwulan IV). Target penyerapannya  yaitu triwulan  I (15%),  triwulan  II  (40%), triwulan  III (60%),  dan  triwulan  IV (90%) (Peraturan DJPB No. PER-4/PB, 2021). Tidak hanya penyerapan anggaran yang lambat pada  tahun  2021,  namun  pola  penyerapan  satker  di  KPPN  Jambi  juga  menunjukkan  adanya penyerapan  yang  lamban  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2021,  semakin  sedikit satker  yang  lamban  penyerapannya,  meski  keterlambatan  penyerapan  ini  masih  terjadi.  Ada unsur-unsur  yang  dapat  menyebabkan  lambannya  penyerapan,  antara  lain  perencanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa.
Perencanaan merupakan acuan penyusunan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan periode tertentu. Perencanaan mengacu pada persiapan pendapatan, pengeluaran dan rencana keuangan untuk periode tertentu. Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi aspek yang melekat dalam perencanaan anggaran, karena program tersebut disusun sesuai dengan sumber
anggaran  yang  tersedia.  Menurut  Fahnur  (2018),  pertimbangan  perencanaan  anggaran memengaruhi
Menurut  Zulaikah,  B.,  &  Burhany  (2019),  pertimbangan  perencanaan  anggaran  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  SDM  merupakan  harta paling  penting  dari  suatu  organisasi/perusahaan  karena  keberhasilan  organisasi/perusahaan sangat  bergantung  pada  unsur  manusia  (Sedarmayanti,  2017).  SDM  sebagai  pemeran  utama dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah. Untuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, kualitas SDM  yang  meliputi  pengetahuan,  motivasi,  keterampilan,  dan  sikap  menjadi  parameter standar.  Menurut  Karmilawati  (2020),  SDM  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan anggaran. Sedangkan Trisna et al (2020) mengungkapkan bahwa SDM tidak memiliki pengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran.
Pelaksanaan  pengadaan  yaitu  aktivitas  memperoleh  barang/jasa  sesuai  dengan  strategi pengadaan, menjadi proses utama dalam penyerapan anggaran. Proses pelaksanaan pengadaan memakan waktu lama, ketepatan waktu dalam penetapan standar harga, proses pembentukan panitia,  dan  pelaksanaan  lelang  sangat  penting  untuk  memastikan  kegiatan  yang  dilakukan dan terserap sesuai dengan rencana awal pemerintah. Menurut Fahnur (2018), Keterlambatan penyerapan  anggaran  dipengaruhi  oleh  pengadaan  barang/jasa.  Sedangkan  Riska  (2018) mengungkapkan bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh enyerapan anggaran.
Penelitian  ini  mengacu  pada  faktor-faktor  yang  dikaji  oleh  Fahnur  (2018).  Penelitian  ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan descriptives kualitatif dengan subjeknya yakni satker di KPPN Medan II, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjeknya yakni satker di KPPN Jambi.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Landasan Teori
Anggaran  yaitu  rencana  tertulis  secara  kuantitatif  dari  organisasi  untuk  kegiatan  pada waktu  tertentu  dan  sering  dinyatakan  dalam  uang  atau  barang/jasa  (Nafarin,  2015). Perencanaan anggaran adalah laporan tentang ukuran kinerja yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu tertentu (Mardiasmo, 2018). Pengadaan barang/jasa
Kementerian/Lembaga/Lembaga Daerah yang didanai dengan APBN/APBD, diawali dengan mengidentifikasi  kebutuhan  dan  diakhiri  penyerahan  hasil  kerja  (Pepres  RI  No.  12,  2021). Keterlambatan  penyerapan  anggaran  mengacu  pada  keterlambatan  pelaksanaan  rencana anggaran sejalan dengan alokasi anggaran DIPA (Trisna et al., 2020).

## Pengembangan Hipotesis
Aspek  penting  dari  suatu  organisasi  yaitu  kemampuannya  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  semua  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasarannya. Menurut Trisna et al (2020), perencanaan yang tidak memadai menyebabkan perubahan yang menyebabkan  kegiatan menjadi  tertunda. Apabila  telah  dilakukan  perencanaan  yang  matang seharusnya  dapat  menjamin  tidak  adanya  revisi  sehingga  anggaran  dapat  diserap  secara maksimal  selama  satu  periode  anggaran.  Karmilawati  (2020)  mengemukakan  perencanaan anggaran  mengalami  hambatan  disebabkan  ketidaksesuaian  anggaran  yang  diajukan  dengan DIPA yang disahkan sehingga perencanaan tidak tepat sasaran.
H1:  Pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  keterlambatan  penyerapan  anggaran  satker K/L di Wilayah pembayaran KPPN Jambi.
Perencanaan menurut Siagian (2014) yaitu semua proses pemikiran dan penetapan secara sempurna yang bermula dari masalah yang akan dilakukan di periode yang akan datang dalam rangka  perolehan  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  SDM  menjadi  pemeran  utama yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah berkaitan dengan mengelola  keuangan  dan  anggaran.  Pengetahuan,  keterampilan,  motivasi,  dan  sikap  menjadi tolak  ukur  kualitas  SDM  untuk  melaksanakan  tugas  secara  efektif.  Karmilawati  (2020) mengemukakan kekurangan jumlah pegawai karena adanya mutasi pegawai yang tidak merata dan kurangnya pemahaman menyebabkan tertundanya proses pencairan.

## H2:  Pengaruh  SDM  terhadap  keterlambatan  penyerapan  anggaran  satuan  satker  K/L  di wilayah pembayaran KPPN Jambi.
Pengadaan  barang/jasa  dapat  mempengaruhi  daya  serap  anggaran  pemerintah,  apabila semakin tinggi pengadaan barang/jasa maka semakin besar pula kemampuan untuk menyerap anggaran. Sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang/jasa, semakin sedikit anggaran yang diserap.  Karmilawati  (2020)  mengemukakan  keterlambatan  pengadaan  barang/jasa dikarenakan adanya kekurangan pegawai bersertifikat dan lambatnya jadwal lelang sehingga mempengaruhi proses penyerapan anggaran.
Penelitian Fahnur (2018) mengatakan permasalahan yang kerap terjadi dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan adalah perencanaan kegiatan tidak sesuai  dengan  kebutuhan,  data  pendukung  yang  tidak  lengkap  pada  saat  penyusunan anggaran,  salah  penentuan  akun  sehingga  perlu  malakukan  revisi  dokumen  anggaran, penyusunan  pagu  anggaran  terlalu  rendah/tidak  sesuai  harga  pasar,  adanya  penyesuaian harga  karena  adanya  kebijakan  pemerintah,  tidak  mengalokasikan/menganggarkan  biaya pendukung dan administrasi pengadaan, TDR salah/tidak lengkap, RAB tidak sesuai dengan satuan biaya, serta tidak adanya formalisasi rencana penarikan dana (Sudarwati et al, (2017). H3:  Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran satker K/L di wilayah pembayaran KPPN Jambi.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data cross sectional yaitu data dari hasil observasi entitas yang berbeda (seperti orang, perusahaan atau suatu bangsa) dimana variabel tersebut diukur pada satu titik waktu yang sama (Ghozali, 2018).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga  di  wilayah pembayaran KPPN Jambi pada tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 244 satuan kerja. Sampel adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling  dengan  teknik  purposive  sampling.  Jumlah  sampel  sebanyak  116  satuan  dimana kriteria  yang  digunakan  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor PER-4/PB (2021) adalah satuan kerja dengan persentase realisasi anggaran tidak mencapai 15% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 60% pada triwulan III, dan 90% pada triwulan IV tahun anggaran 2021. Target penyerapan anggaran pada triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan bentuk skala  likert. Pemberian skor jawaban kuesioner adalah 5 =  Selalu, 4 = Sering, 3 = Kadang-kadang, 2 = Pernah, 1 = Tidak Pernah

## Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini ada empat variabel yang digunakan yaitu perencanaan anggaran (X1), sumber daya manusia (X2), pengadaan barang/jasa (X3) dan keterlambatan penyerapan anggaran (Y).

## Variabel Dependen (Terikat)
Keterlambatan  penyerapan  anggaran  (Y)  merupakan  keterlambatan  waktu  dalam menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam DIPA (Trisna  dkk.,  2020).  Indikator  keterlambatan  penyerapan  anggaran  adalah  anggaran  tidak terserap secara maksimal dalam satu tahun anggaran, penyerapan anggaran tidak tepat waktu, dan  penyerapan  anggaran  rendah  pada  awal  periode  dan  tinggi  pada  akhir  anggaran  ( Zulaikah, B., & Burhany, D. I. 2019).

## Variabel Independen (Bebas)
Variabel  independen  merupakan  variabel  stimulus,  prediktor,  antecedent  yang mempengaruhi  atau  yang  menyebabkan  perubahan  atau  timbulnya  variabel  dependen (Sugiyono, 2020). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:
1. Perencanaan Anggaran (X1)
Perencanaan  anggaran merupakan  tahap  awal  dalam  mekanisme  pengelolaan  anggaran. Terkait penyusunan rencana anggaran pemerintah pusat mempersiapkan dan menyampaikan pokok-pokok  kebijakan  fiskal  dan  kerangka  ekonomi  makro  tahun  anggaran  berikutnya kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  selambat-lambatnya  pertengahan  bulan  Mei  tahun berjalan. Pemerintah pusat bersama DPR melakukan pembahasan mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan  usulan  anggaran  (Setyawan,  2016).  Indikator  perencanaan  anggaran  terdiri  dari proses  penyusunan  perencanaan,  kondisi  penyusunan  dokumen  anggaran,  pembahasan anggaran, dan revisi oleh pejabat berwenang (Trisna dkk., 2020).

## 2.      Sumber Daya Manusia (X2)
Sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan  dan  ketersediaan  jumlah  pegawai  yang memiliki  kapabilitas  dalam  melaksanakan  tugas  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyerapan anggaran (Fahnur, 2018).  Sumber  daya  manusia  yang  baik  dan  berkualitas  dapat  mendorong  sistem  berjalan dengan  maksimal  dalam  organisasi.  Begitu  juga  dalam  lingkup  satuan  kerja Kementerian/Lembaga  tentunya  membutuhkan  pejabat  dan  pegawai  yang  berkualitas  dan mampu berkompetensi dengan baik dalam mengelolah anggaran satuan kerja bersumber dari APBN.  Indikator  sumber  daya  manusia  terdiri  dari  kuantitas  (quantity),  pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), motivasi (motivation), dan sikap (attitude)  (Zulaikah, B., & Burhany, D. I. 2019)

## 3.       Pengadaan Barang/Jasa (X3)
Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  selesainya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh barang dan jasa (Trisna dkk., 2020). Indikator pengadaan barang/jasa terdiri dari penyusunan  panitia  pengadaan,  penyusunan  standar  harga,  dan  pelaksanaan  lelang (Zaenudinsyah, 2016).

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan  uji  heteroskedastisitas  dan  analisis  regresi  linier  berganda.  Jenis  penelitian  ini  memakai
sumber  data  primer  dan  bersifat  kuantitatif.  Metode  kuesioner  digunakan  untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan di satker K/L di KPPN Jambi melalui platform Google form. Populasi penelitian terdiri dari 244 satker. Teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling,  kriteria  penelitian  yaitu  satker  yang  proporsi  realisasi  anggarannya  tidak  meraih triwulan  I  (15%),  triwulan  II  (40%),  triwulan  III  (60%),  dan  triwulan  IV  (90%).  Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, dari 244 satker pada KPPN Jambi untuk tahun anggaran 2021, 116 satker yang memenuhi kriteria dan hanya 89 sampel yang dapat diolah. Skala ordinal yang digunakan  untuk  pengukuran  berkisar  antara  1  sampai  5.  Variabel      dependennya      yakni keterlambatan   penyerapan   anggaran   sedangkan   variabel deskriptif, validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesis merupakan metode analisis data penelitian yang digunakan (Dewi et al, 2017).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Analisis
Kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  116  dan  jumlah  kembali  sebanyak  89  buah.  Profil responden  memperlihatkan  responden  berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  72  orang  dan sisanya  Wanita  sebanyak  17  orang.  Responden  tamat  SMA  20  orang,  tamat  Diploma  3 sebanayak  26  orang,  Strata  1  sebanyak  21  orang,  Strata  2  sebanyak  17  orang  dan  Strata  3 sebanyak 5 orang. Tabel 2 menampilkan hasil analisis statistik deskriptif:
Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation Y 89 9 30 19.65  5.199 X1 89 11 37 26.10  6.685 X2 89 13 39 25.89  6.503 X3 89 8 32 22.61  5.832

## Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022
Variabel  perencanaan  anggaran  (X1)  diperoleh  nilai  minimumnya  11  dan  maksimumnya 37,  dengan  rata-rata  26,10,  standar  deviasinya  6,685.  Variabel  SDM  (X2)  diperoleh  nilai minimumnya  13  dan  maksimumnya  39,  dengan  nilai  rata-ratanya  25,89,  standar  deviasinya 6,503. Variabel pengadaan barang/jasa (X3) diperoleh nilai minimumnya 8 dan maksimumnya 32, dengan rata- ratanya 22,61, standar deviasinya 5,832.
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran (X1) minimum sebesar 11 hari  dan  maksimum  sebesar  37  hari.  SDM  (X2)  jumlah  minimum  13  orang  dan  maksimal sebanyak  39  orang  dan  pengadaan  barang/jasa  paling  cepat  8  hari  dan  maksimal  32  hari. Validitas  instrumen  penelitian  yang  meliputi  sebanyak  dua  puluh  sembilan  pertanyaan diperiksa untuk mengetahui apakah semua variabel dalam penelitian dapat dinyatakan valid. Hasil  dari  uji  validitas  pada  item  pertanyaan  diperoleh  nilai  rata-rata  r  hitung  diatas  r  tabel (>0,208) maka dinyatakan valid. Hasil uji realibitas penelitian pada item pertanyaan diperoleh nilai rata-ratanya > 0,70 (Cronbach Alpha). Dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan variabelnya atau  sebanyak  dua  puluh  sembilan  butir  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan teruji  reliabilitasnya  sehingga  dinyatakan  reliabel.  Uji  normalitas  dimanfaatkan  guna mengetahui  apakah  terdapat  faktor  pengganggu  atau  apakah  variabel  berdistribusi  secara normal  (Ghozali,  2018).  Tabel  3  menampilkan  uji  Kolmogorov-Smirnov  (KS)  untuk  uji normalitas.
Tabel 3 Uji Normalitas Kologorov Smirnov Kologorov Smirnov Test N 89 Test Statistic 0.086 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.100
Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022
Hasil  dari  Tabel  3  memperlihatkan  sampel  sebanyak  89  satuan  kerja  dan  diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05, ini maknanya bahwa data berdistribusi normal.
Uji  multikolonieritas  menentukan  apakah  model  regresi  menemukan  keterkaitan  antar variabel  independennya  dan  menentukan  apakah  ada  multikolonieritas dalam  model  regresi. Multikolonieritas  terjadi  jika  tolerance  <  0,10  atau  VIF  >  10  (Ghozali,  2018).  Tabel  4 menampilkan uji multikolonieritas.
Tabel 4 Uji Multikolonieritas Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF (Constant) .984 1.123 .876 .383 X1 .202 .101 .260 1.999  .049 .156 6.400 X2 .254 .098 .318 2.591  .011 .175 5.708 X3 .301 .112 .338 2.681  .009 .166 6.023

## Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022
Hasil pada Tabel 4, secara keseluruhan tolerance diperoleh lebih tinggi dari 0,10 dan VIF diperoleh  lebih  rendah  dari  10  untuk  masing-masing  variabel,  antara  lain  untuk  variabel perencanaan anggaran (X1) nilai toleransinya 0,156 dan VIF-nya 6,400, untuk variabel SDM (X2) nilai  toleransinya  0,175  dan  VIF-nya  5,708,  serta  untuk  variabel  pengadaan  barang/jasa  (X3) nilai toleransinya 0,166 dan VIF-nya 6,023. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi multikolonieritas antar variabel independennya.
Uji  heteroskedastisitas  dimanfaatkan  guna  menentukan  apakah  dalam  model  regresi terdapat ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Gambar 1 menampilkan hasil grafik scatterplot dalam penelitian.
Gambar 1 Gambar Grafik Scatterplot
Dari Gambar 1, titik-titik didistribusikan secara acak di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu  Y.  Disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  menunjukkan  tanda-tanda heteroskedastisitas.
Analisis  regresi  linier  berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  kekuatan  hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih  dan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependennya (Ghozali, 2018). Tabel 5 menampilkan uji regresi linier berganda.
Tabel 5 Uji regresi linier berganda

## Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022
Hasil yang ditampilkan dari Tabel 5 diperoleh nilai konstanta (α) 0,984, nilai (β1) 0,202, nilai (β2) 0,254, dan nilai (β3) 0,301. persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan yakni:
Y = 0,984 + 0,202X1 + 0,254X2 + 0,301X3 + e ……… ..(1)
Uji t-statistik dimanfaatkan untuk menunjukkan sejauh mana satu variabel independen menjelaskan varians dari variabel dependennya (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansinya < 0,05 maka  hipotesisnya  diterima.  Namun,  jika  nilai  signifikansinya  >  0,05  maka  hipotesisnya ditolak.
Dari Tabel 5, hasil uji t-statistik dapat diinterpretasikan yakni:
1. Nilai  signifikansi  dari  variabel  perencanaan  anggaran  (X1)  terhadap  keterlambatan penyerapan anggaran (Y) diperoleh 0,049 < 0,05, nilai t-hitungnya 1,999 atau lebih tinggi dari nilai t-tabelnya sebesar 1,988. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X1 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H1 diterima)
2. Nilai signifikansi dari variabel SDM (X2) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y) diperoleh 0,011 < 0,05 Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X2 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H2 diterima).
3. Nilai  signifikansi  dari  variabel  pengadaan  barang/jasa  (X3)  terhadap  keterlambatan penyerapan anggaran (Y) 0,009 < 0,05 Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X3 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H3 diterima).
Koefisien  determinasi  dimanfaatkan  untuk  mengukur  sejauh  mana  suatu  model  dapat menjelaskan varians dari variabel dependennya (Ghozali, 2018). Tabel 7 menampilkan analisis koefisien determinasi menggunakan model Summary . Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .881a     .776 .768 2.505

## Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022
Hasil  pada  Tabel  7,  diperoleh  nilai  adjusted  R  square  0,768  atau  76,8%.  Menunjukkan pengaruh  variabel  independen  (perencanaan  anggaran,  SDM,  dan  pengadaan  barang/jasa) terhadap  variabel  dependen  (keterlambatan  penyerapan  anggaran) sebesar  76,8%.  Sedangkan 23,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.
Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) .984 1.123 .876 .383 X1 .202 .101 .260 1.999 .049 X2 .254 .098 .318 2.591 .011 X3 .301 .112 .338 2.681 .009

## Pembahasan Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  pada keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Sesuai  dengan  hipotesis  yang  ditetapkan,  menyatakan perencanaan anggaran dapat berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan anggaran yaitu laporan indikator kinerja yang dicapai dalam waktu tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan berdampak pada keterlambatan penyerapan jika perencanaan anggaran tidak dilakukan secara efektif. Terbukti dari tanggapan terhadap pertanyaan bahwa mayoritas responden (31,87%) memilih opsi skala ketiga (Kadang- kadang).  Berdasarkan  temuan  tersebut,  terlihat  bahwa  proporsi  responden  tertinggi  pada pertanyaan kelima setuju dengan pernyataan “Periode penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat ” , sehingga kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu terlambat.
Jawaban  responden  terbesar  kedua  pada  pilihan  berskala  4  (Sering)  sebesar  26,54%. Berdasarkan  hasil  tersebut  pertanyaan  keenam  menunjukkan  bahwa  pembahasan  anggaran terhambat dikarenakan “Anggaran kegiatan di blokir” pada 89 satker di KPPN Jambi. Hal ini dijelaskan didalam penelitian Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019).), tidak terdapat anggaran yang  di  blokir,  tidak  terdapat  tambahan  anggaran,  serta  penyusunan  anggaran  dan  kegiatan yang  detail  merupakan  perencanaan  yang  baik.  Syafira  &  Vina  (2020)  menguraikan  alasan pemblokiran  anggaran  saat  merencanakan  program/kegiatan  karena  kurangnya  data pendukung. Temuan penelitian ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019).  bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh pada keterlambatan penyerapan  anggaran.  Temuan  penelitian  ini  sejalan  yang  diungkapkan  oleh  Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), Trisna et al (2020), Fahnur (2018), Gagola (2017), Malahayati et al, (2015)  dan  Riska  (2018)  yang  menemukan  perencanaan  anggaran  berpengaruh  pada keterlambatan penyerapan anggaran.

## Pengaruh SDM Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan  anggaran.  Probabilitasnya  terbukti  signifikan  dengan  diperolehnya  nilai  0,011 karena  (p  <  0,05).  Sesuai  dengan  hipotesis  yang  ditetapkan,  menyatakan  SDM  berpengaruh pada  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Motivasi  menjadi  karakteristik  psikologi  manusia yang  berkontribusi  pada  derajat  komitmen  seseorang  (Hasibuan  &  Malayu,  2016).  Temuan penelitian ini  mengungkapkan bahwa motivasi SDM berkurang karena tidak ada mekanisme reward  and  punishment selama  pengelolaan  anggaran,  sehingga  mengakibatkan  penurunan komitmen.  Seseorang  untuk  menyelesaikan  pekerjaan,  yang  berdampak  pada  tertundanya penyerapan  anggaran.  Hal  ini  terlihat  dari  tanggapan  terhadap  pertanyaan  yang  ditujukan kepada  SDM,  dimana  mayoritas  responden  (32,16%)  memilih  opsi  skala  ketiga  (Kadang- kadang).  Berdasarkan  data  tersebut,  pertanyaan  dengan  persentase  tertinggi  adalah  yang keenam yaitu “Tidak ada mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran”.
Menurut  Karmilawati  (2020),  SDM  membutuhkan  pengetahuan  dan  keterampilan tingkat tinggi dalam merancang anggaran dan perumusan rencana. Hal tersebut sejalan dengan hasil  penelitian  yang  membuktikan  SDM  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  penyerapan anggaran dengan melihat jawaban responden terbesar kedua pada pilihan berskala 4 (Sering) sebesar  28,65%.  Berdasarkan  hasil  tersebut  diketahui  persentase  terbesar  kedua  merupakan pertanyaan  ketiga  menunjukkan  bahwa  penyerapan  anggaran  terhambat  dikarenakan “Pejabat/pegawai pengelola anggaran tidak terampil”. Sebagaimana teori yang telah dijelaskan Hutapea & Nurianna (2014) keterampilan yaitu usaha seorang pegawai untuk melangsungkan
kewajiban  serta  tanggung  jawab  yang  telah  disampaikan  kepada  organisasi/perusahaan dengan maksimal. Jika pejabat/pegawai pengelola anggaran tidak kompeten, maka tugas dan kewajiban  organisasi/perusahaan  yang  ditugaskan  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  optimal, sehingga memperlambat penyerapan anggaran. Hasil penelitian bertentangan dengan temuan Trisna et al (2020), Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019), dan Riska (2018) yang menyimpulkan bahwa  SDM  tidak  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan.  Hasil  tersebut  selaras  juga dengan yang diungkapkan oleh Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), dan Fahnur (2018) bahwa SDM berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan.

## Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pengadaan  barang/jasa    berpengaruh pada  keterlambatan  penggunaan  anggaran.  Probabilitasnya  signifikan  terbukti  dengan diperolehnya nilai 0,009 karena (p < 0,05). Konsisten dengan hipotesis sebelumnya, pengadaan barang/jasa  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Hasil  penelitian  searah dengan  penelitian  Syafira  &  Vina  (2020),  menjelaskan  keterlambatan  penyerapan  anggaran disebabkan  oleh  keterbatasan  pejabat/pelaksana  pengadaan  yang  bersertifikat  karena pemberian  sertifikat  pengadaan  barang/jasa  sangat  selektif,  hanya  pegawai  yang  memiliki kemampuan  dan  kompetensi  di  bidang  pengadaan  yang  diberikan  sertifikat  serta  pegawai tersebut harus telah lulus ujian pengadaan barang/jasa. Hal tesebut terbukti melalui tanggapan terhadap  pertanyaan  tentang  pengadaan  barang/jasa,  karena  mayoritas  responden  (31,84%) memilih  opsi  skala  ketiga  (Kadang-kadang).  Berdasarkan  temuan  persentase  tersebut, pertanyaan pada “Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan bersertifikat” memiliki proporsi tertinggi. Data tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya petugas dan pelaksana pengadaan yang  berkualitas  di  KPPN  Jambi  sehingga  menyebabkan  tertundanya  penyerapan  anggaran bagi 89 satker.
Proporsi  terbesar  kedua  dari  tanggapan  responden  sesuai  dengan  pilihan  skala  4 (sering),  yaitu  sebesar  28,25%.  Menurut  temuan  persentase  ini,  pertanyaan  ketujuh, "Penjadwalan  lelang  yang  terlambat,"  memiliki  proporsi  tertinggi  kedua.  Anggaran  untuk  89 satker  di  KPPN  Jambi  terkendala  karena  persiapan  panitia  lelang  dan  pelaksanaan  lelang, sebagaimana  terlihat  dari  temuan  tersebut.  Karmilawati  (2020)  menyatakan  permasalahan penyerapan  anggaran  terlambat  karena  proses  lelang  dan  pengadaan  barang/jasa  yang terlambat  dilaksanakan  menyebabkan  terlambatnya  tanda  tangan  kontrak.  Zaenudinsyah (2016)  juga  menjelaskan  terlambatnya  penyerapan  anggaran  pada  pengadaan  barang/jasa disebabkan oleh pelaksaan lelang. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Trisna et al  (2020),  Zulaikah,  B.,  &  Burhany,  D.  I.  (2019)  dan  Riska  (2018),  pengadaan  barang/jasa mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Namun,  temuan  ini  searah  dengan temuan Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), Rerung et ak, (2017) dan Fahnur (2018) yang menemukan  bahwa  pengadaan  barang/jasa  berpengaruh  pada  keterlambatan  pemanfaatan anggaran.

## 5. Kesimpulan
Penelitian ini disimpulkan berdasarkan temuan analisis dan pembahasan pada satker K/L di wilayah pembayaran KPPN Jambi. Perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan  anggaran,  semakin  tinggi  perencanaan  anggaran  maka  penyerapan  anggaran semakin  lambat.  SDM  juga  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan  anggaran,  semakin tinggi  SDM  maka  semakin  tinggi  pula  keterlambatan  penyerapan  anggarannya.  Terakhir, pengadaan barang/jasa juga berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, semakin tinggi pengadaan barang/jasa, semakin tinggi keterlambatan penyerapan anggarannya.
Keterbatasan  penelitian  ini  hanya  meneliti  tiga  variabel  independen  diduga  masih  ada variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran.  Populasi  yang digunakan hanya yang ada di Kota Jambi.
Saran  dalam  penelitian  yang  dapat  dipertimbangkan  antara    lain,  peneliti    berikutnya disarankan  memvariasikan  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  seperti pelaksanaan  anggaran  serta  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  memperkuat  hasil karena  persepsi  responden  rentan  tidak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya,  dapat dilakukan dengan observasi dilengkapi dengan wawancara. Saran berikutnya bagi instansi atau satker,  hasil  penelitian  ini  sangatlah  penting  untuk  memberikan  informasi  mengenai  kondisi anggaran sehingga perlu diambil tindakan untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Disarankan  kedepannya  menyusun  anggaran  dengan  program/kegiatan  yang  lebih  realistis dan memberikan pelatihan secara rutin terhadap pengelola anggaran.

## Daftar Pustaka
Dewi,  N.  L.  P.  L.,  Dwirandra,  A.  A.  N.  B.,  &Wirakusuma,  M.  G.  (2017).  Kemampuan Komitmen    Organisasi    Memoderasi    Pengaruh    Perencanaan    Anggaran    Dan Kompetensi SDM  Pada  Penyerapan  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan. E- Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 6(4), 1609 – 1638 Fahnur,  A.  S.  (2018).  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  Di  Wilayah  Pembayaran  KPPN  Medan  II  Tahun  Anggaran 2017.Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Gagola,  L.,  Sondak  h,  J.,  &  Warongan,  J.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyerapan    Anggaran    Pendapatan    Dan    Belanja    Daerah    (Apbd)    Pemerintah Kabupaten  Kepulauan    Talaud. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill” . 8(1), 108 – 117.
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25  Edisi  9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasibuan & Malayu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Hutapea & Nurianna. (2014). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. PT Gramedia Pustaka Utama.
Karmilawati.  (2020).  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  Di  Wilayah  Pembayaran  Kppn  Makassar  I  Tahun  Anggaran 2018. Skripsi. Muhammadiyah Makassar.
Malahayati,    C.,    Islahuddin,    &    Basri,    H.    (2015).    Pengaruh    Kapasitas    Sumber    Daya Manusia,  Perencanaan  Anggaran    Dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Serapan Anggaran Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Jurnal  Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 4(1), 11 – 19. Nafarin,  M.  (2015).  Penganggaran  Perusahaan.  Edisi  3.  Salemba  Empat.  Mardiasmo.  (2018). Akuntansi Sektor Publik .Edisi 1. Andi Yogyakarta.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-4/PB.  (2021).  Petunjuk  Teknis Penilaian Indikator Pelaksaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. (2021). Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rerung,  E.  D.,  Karamoy,  H.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pemerintah  Daerah:  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa Di  Kabupaten      Bolaang      Mongondow      Selatan. Jurnal      Riset      Akuntansi      Dan Auditing “Goodwill” . 8(2), 192 – 202.
Riska,  W.  (2018).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Penyerapan  Anggaran  pada  Pemerintah  Provinsi Sumatera. Jurnal riset akuntansi. 7(2), 24-56.
Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. Bandung:PT. Refika Aditama.
Selatan (Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang).Tesis. Politeknik Negeri Sriwijaya. Siagian., Sondang P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Sudarwati,  N.,  Karamoy,  H.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Identifikasi  Faktor-Faktor  Penumpukan Realisasi  Anggaran  Belanja  Di  Akhir  Tahun  (Studi  Kasus  Pada  Balai  Penelitian  Dan Pengembangan  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Manado). Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Auditing “Goodwill ” .  8(1), 129 – 138.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi 2. ALFABETA. Syafira,  R.  N.,  &  Vina,  C.  M.  (2020).  The  Analysis  of  Factors  Causing  The  Delay  of  Budget Absorption  (Case  Study  At  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Citarum  PUPR  Ministry). Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 119 – 129.
Trisna., Hasia, M., & Satna, S. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun Anggaran 2019. Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian, 1(2), 124 – 129.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6.  (2021).  Anggaran  Pendapatan    dan    Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Vety,  Y.  (2020).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran  dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  Triwulan  IV  Tahun  2019  Pada  UPTD  Puskesmas  di  Kabupaten Tegal.Skripsi.Universitas Pancasakti Tegal.
Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada
Akhir  Tahun  Anggaran.  Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(1), 67 – 83.
https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56
Zulaikah,  B.,  &  Burhany,  D.  I.  (2019).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. Prosiding Industrial Research Workshop  and  National  Seminar,  10(1),  1221 – 1234.  https://jurnal.polban.ac.id/ojs- 3.1.2/proceeding/article/view/1450/1211