## Konflik Etnisitas di Aceh Masa Reformasi, 1998-2005

## Imam H. Sutrisno
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Langsa
Corresponding Author: imamhadisutrisno@yahoo.co.id

## Abstract
Sejarah Aceh selalu lekat dengan konflik dengan latar politik baik pada  masa  kolonial  maupun  Indonesia  kontemporer  seperti Perang  Aceh,  Darul  Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII),  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM),  tetapi  tulisan  ini  lebih memfokuskan  pada  konflik  dengan  latar    etnisitas  yang  muncul pada  masa  reformasi  1998-2005.  Dengan  metode  sejarah  kritis dapat  diketahui,  bahwa  konflik  etnisitas  di  Aceh  masa  reformasi itu  lebih  dipengaruhi  oleh  euphoria  reformasi  dan  menguatnya semangat otonomi daerah yang direpresentasi sebagai ‘kekuasaan’ yang  harus  ditangan  orang  daerah-etnik  local  dan  merupakan konflik  harisontal  sesama  warga  bangsa  dengan  latar  etnik  yang berbeda. Dalam konflik horisontal ini yang cukup menonjol terjadi antara  etnik  lokal  dengan  etnik  pendatang  terutama  etnik  Jawa yang  dianggap  telah  menguasai  etnik  local  terutama  secara ekonomi dan sosiokultural. Sebagai etnik pendatang, orang-orang Jawa di Aceh secara ekonomi lebih maju dibandingkan penduduk local yang notabene berasal dari etnik setempat. Selain itu, secara sosiokultural  orang  Jawa  di  Aceh  juga  menempati  posisi  social yang  penting  dan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  penduduk Aceh.  Konflik  dengan  latar  etnik  di  Aceh  tentu  berbeda  dengan konflik  dengan  latar  dan  tujuan  politik  seperti  Tengku  Daud Beureureh  yang  memimpin  DI/TII,  Tengku  Hasan  Tiro  yang memimpin Gerakan Aceh Merdeka/GAM.
Kata Kunci: Etnisitas; Konflik Aceh; Reformasi

## Pendahuluan
Melacak  jejak  sejarahnya,  sejak  kasultanan  Iskandar  Muda  Aceh  telah  mampu memberikan  peluang  bagi  pedagang  asing  untuk  melaksanakan  aktivitas  ekonomi bahkan hingga diberikan izin untuk tinggal tetap sementara. Oleh karena itu, dalam
Received: 27 Juni 2018
Accepted: 2 July 2018
tata  kota  kerajaan  Aceh  sudah  ter- mapping -kan  bahwa  daerah  seperti  Kampong Kedah itu merupakan wilayah pemukiman orang asing yang menetap sementara di sekitar  istana.  Demikian  juga  kehadiran  pedagang  etnik  Jawa,  mereka  diberikan tempat sesuai dengan nama asal etnik yakni dikenal dengan nama Kampong Jawa yang hingga sekarang masih bisa terlihat di wilayah Banda Aceh.
Sejalan  dengan  dinamika  ekonomi  di  Aceh  tersebut,  Aceh  juga  sarat  dengan konflik  sebagaimana  yang  dikemukakan  Reid  (2007)  bahwa  Aceh  sarat  dengan konflik  dan  konflik  itu  terjadi  setelah  mangkatnya  Sultan  Iskandar  Muda  terjadi perebutan  kekuasaan.  Dalam  perkembangannya  kemudian  pada  masa  transisi seperti  saat  ini,  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  mengarah  pada desentralisasi,  isu  etnisitas  mencuat  yang  berpotensi  terjadinya  konflik  sosial berbasis  agama  dan  etnis  (Haryanto,  2012:  302).  Pelaksanaan  otonomi  daerah ditengarai justru menguatkan identitas primordial (khususnya etnis). Dalam konteks perebutan kekuasaan tersebut, konflik selalu terjadi dari generasi ke generasi hingga masa  Aceh  kontemporer  yang  mengusung  isu  Aceh  Merdeka  melalui  GAM  (Reid, 2004: 309). Sejarah konflik di Aceh memang lebih didominasi berlatar politik. Namun demikian  fakta  terkini  justru  muncul  konflik  yang  berlatar  etniksitas  yang  terjadi masa reformasi.
Etsinitas  adalah  perubahan  kata  dari  kata  etnik  yang  berarti  kesukuan  atau kelompok  kesukuan  ( ethnic  group ).  Ada  banyak  kebingungan  dengan  istilah-istilah khusus  seperti  ‘kelompok  etnis’,  ‘kelompok  rasial’,  ‘kasta’  dan  ‘stratum  sosial’ (Burger, et.al., 1990: 42). Secara umum sosiologi menolak gagasan bahwa kelompok manusia  dapat  didefinisikan  dalam  pengertian  genetic  mereka.  Kelompok  sosial dalam  teori  sosiologi  didefinisikan  secara  lebih  umum  dengan  mengacu  pada kesamaan budaya seperti bahasa, adat dan lembaga. Ada perbedaan kelompok yang karakternya dipaksakan atasnya oleh kelompok politik yang superior dalam konteks pertarungan politik. Oleh karena itu, etnisitas mungkin menjadi landasan baik untuk separatism nasional  atau subordinasi politik. Ambiguitas ‘kelompok etnis’ dengan demikian mencerminkan pertarungan politik untuk keanggotaan kelompok ekskutif dan inklusif (Aberrcrombie, 2010: 191).
Menurut Eriksen (1993), etnisitas berasal dari bahasa Yunani, ethnos (ethnikos) yang  berarti  tidak  beragama. Ethnic digunakan  oleh  orang-orang  Eropa  untuk menyebutkan  suku  aborigin  barat  sebagai  masyarakat  yang  belum  beradab  dan beragama  (Eriksen,  1993:  10).  Namun  pernyataan  sosiolog  dan  antropolog mempunyai  sudut  pandang  yang  berbeda,  perbedaan  tersebut  terdapat  pada pengkatagorian  fungsi,  ciri,  dan  syarat  kemunculan  etnisitas.  Kajian  aspek  sosial politik  tentang  etnik  disebut  dengan  etnisitas.  Dalam  pandangan  Herowitz  (1985) bahwa hal tersebut bisa dilihat dari faktor darah dan kelahiran, di mana berdasarkan faktor  tersebut  seorang  dapat  dibedakan  atas  dasar  warna  kulit,  bahasa  dan kepercayaan  (Herowitz,  1985:  52-53).  Sementara  Manger  (1994)  dalam  identitas kelompok  etnik  mempunyai  dua  pandangan,  yaitu  (1)  sebagai  sebuah  unit  yang obyektif  yang  dapat  diartikan  oleh  perbedaan  budaya  seseorang,  atau  (2)  hanya sekedar produk pemikiran sebagai suatu kelompok etnik (Manger, 1994: 13).
Dalam  kajian  antropologi,  Barth  menyebutkan  bahwa  umumnya  kelompok etnik  sebagai  suatu  komunitas  memiliki  kharateristik  sebagai  berikut:  (1)  secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam satu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan  komunikasi  dan  interaksi  sendiri,  dan  (4)  menentukan  ciri  kelompoknya sendiri  yang  diterima  oleh  kelompok  lain  dan  dapat  dibedakan  dari  kelompok komunitas yang lain (Barth, 1988: 11).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis  dapat  memberikan  makna  atas etnisitas.  Makna  tersebut  dapat  ditelusuri  dari  dua  hal.  Pertama,  etnisitas  adalah rangkaian  penanda  dalam  hubungan  sosial.  Kedua,  etnisitas  merupakan  sumber politik identitas. Oleh karena itu, tulisan ini membahas beberapa permasalahan lebih lanjut,  yaitu    bagaimana  isu  etnisitas  mewarnai  konflik  harisontal  di  Aceh  masa reformasi selama periode 1998-2005, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana hal itu berlangsung. Etnik apa saja yang terlibat dalam konflik tersebut dan  bagaimana  penyelesaiannya  serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya konflik tersebut?

## Etnisitas Masyarakat Aceh
Perselisihan etnik dalam warna identitas sering dikaitkan dengan aspek kesejarahan. Apadurai  dalam  Baso  (2002)  mengatakan  bahwa  sebagai  production  of  nativies, yaitu  produksi  “pribumi”(Baso,  2002:  41).  Seiring  dengan  hal  tersebut  maka  Fiscer (1986), menegaskan bahwa etnisitas pada dasarnya merupakan sesuatu yang dalam setiap  generasi  harus  ditemukan  kembali  (reinvented)  dan  diinterpresentasikan kembali (reinterpreted) oleh setiap individu dan bukan sesuatu yang sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi dan perlu dilestarikan (Kambo, 2007: 45).
Dari  kajian  Denys  Lombard  (2008)  dapat  diketahui  bahwa  pada  abad  XVII nama ‘Aceh’ lebih tepat disebut ‘Aceh Dar us-Salam (artinya “Tanah Damai”). Pada saat  itu  Aceh  masih  berwujud  kota  itu  sendiri  yang  kemudian  diperluas,  sampai seluruh pulau dinamakan dengan sebutan yang sama sebagaimana tercermin pada ungkapan berikut “Semua orang yang berada di Hindia dan di tempat-tempat lain di balik Tanjung Harapan, pergi ke Achen (maksudnya Aceh), sebab dalam kota dan pelabuhan  itu  terkandung  nama  dan  keagungan  seluruh  pulau,  seperti  halnya dengan Banten di Jawa Besar” (Lombard, 2008: 29).
Dengan  demikian,  merujuk  pada  pandangan  Barth  (1998),  bahwa  yang dimaksudkan  etnik  Aceh    adalah  (1)  masyarakat  yang  berkembang  biak  dan bertahan  di  wilayah  Aceh;  (2)  mempunyai  nilai-nilai  budaya  yang  sama  yaitu budaya  Aceh  pada  umumnya  dan  sadar  akan  kebersamaannya  dalam  budaya tersebut  serta    dalam  satu  bentuk  budaya,  yakni  budaya  yang  mereka  istilahkan dengan budaya Aceh; (3) membentuk jaringan komunikasi dengan bahasa ibu atau bahasa  lokal  yang  mereka  namakan  bahasa  Aceh,  dan  berinteraksi  dengan lingkungan  etnik  sendiri  (suku  Aceh),  dan  ;  (4)  menentukan  ciri  kelompoknya sendiri,  seperti  bentuk  fisik  yang  diterima  oleh  kelompok  lain  sebagai  etnis  Aceh yang berbeda dengan etnis lainnya seperti etnis Jawa, etnis Batak, etnis Minang, etnis
Melayu dan dapat dibedakan dari kelompok komunitas yang lain dalam arti tingkah laku  dan  perlakuannya.  Dalam  buku  Tamaddun  Aceh  disebutkan  bahwa  yang termasuk  etnis  Aceh  terdapat enam  kelompok  yaitu  Gayo,  Aceh,  Tamiang,  Jamik, Gayo Alas, dan Simelue .
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan etnis Aceh adalah secara universal mereka berkembang biak dan bertahan pada wilayah atau daerah yang disebut daratan Aceh. Melaksanakan nilai-nilai budaya dan adat yang  mereka  percayai  dan  yakini  bahwa  bahwa  hal  tersebut  merupakan  budaya warisan dari indatu (nenek moyang mereka). Mereka selalu berinteraksi dan berbaur dengan  kelompoknya  dan  terikat  dengan  keluarga  besarnya  (extended  of  family) dengan  bahasa  yang  saling  mengerti  dan  khusus  (dalam  arti  hanya  kelompoknya) yang memahami bahasa tersebut yakni dengan bahasa Aceh. Disamping itu, mereka mempunyai  ciri-ciri  anatomi  dari  fisik  (tenotifik)  yang  berbeda  dengan  etnis  lain yang berada di sekeliling mereka, seperti  etnis Melayu, etnis Gayo, etnis Karo, Batak atau  etnis  pendatang  dari  luar  Sumatra  seperti  etnis  Jawa.  Dalam  melihat  bentuk aneka warna suatu bangsa Ilmu Antropologi yang berkaitan dengan Ilmu Anatomi akan  menjawab  bentuk  aneka  warna  manusia  berdasarkan  garis  keturunan  dan golongan darah.

## Asal Usul Etnisitas di Aceh
Dari beberapa sumber belum ditemukan dengan pasti kapan mulai penyebaran etnis Aceh serta asal-usul yang sebenarnya. Namun ada cerita dari mulut ke mulut bahwa asal nama Aceh adalah dari singkatan bangsa-bangsa yang terdiri dari 4 huruf dan 4 bangsa.  Pertama  A  yang  dimaksud  singkatan  dari  kata  Arab  yang  berarti  bangsa Arab. Memang pada kenyataannya bahwa ada sebagian etnis Aceh yang merupakan keturunan dari bangsa Arab. Seperti tampak dari gelar bangsawan Said atau Habib (untuk  sebutan  di  Jawa)  atau  dari  bentuk  fisik  dan  dari  segi  kepercayaan  serta aktivitas dagang dari turunan Arab. Masalah kepercayaan dan banyak para turunan Arab  mendirikan  pesantern  atau  dayah  seperti  di  pasantren  Seulimem,  bahwa tengku  (ustad)  yang  membuka  pesantren  tersebut  adalah  keturunan  Arab  (ACEH- Bala Cossa.com). Kedua C (Tj) adalah singkatan dari kata Cina (Tjina), artinya bahwa ada  sebagian  dari  etnis  Aceh  merupakan  keturunan  dari  bangsa  Cina  dan  ahli  di bidang perdagangan dan pandai membuat mie, yang merupakan ciri khas makanan orang Cina. Ketiga huruf E adalah singkatan dari kata Eropa, artinya ada sebagian orang  Aceh  yang  mirip  dengan  turunan  bangsa  Eropa.  Hal  ini  bisa  diamati  dari bentuk fisik berupa mata biru, hidung mancung dan kulit putih, yakni orang-orang yang tinggal di daerah Lamno Aceh Barat. Orang Aceh juga memiliki hobby yang sama  seperti  orang-orang  Eropa  yang  gemar  berperang.  Keempat,  huruf  H  adalah singkatan dari kata Hindia/India, artinya ada sebagian orang Aceh yang merupakan keturunan  India.  Hal  ini  bisa  kita  buktikan  dari  segi  makanan  roti  cane,  masakan kare  dan  gemar  memakan  sirih  yang  digemari  orang  India,  juga  digemari  orang- orang  Aceh.  Bentuk  fisik  tinggi  besar  namun  warna  kulit  hitam  seperti  orang Srilangka. Orang-orang ini bisa dijumpai pada masyarakat di daerah Pidie.
Sudirman  (2009)  mengemukakan,  bahwa  semenjak  jaman  neolitikum,  selat Malaka merupakan terusan penting dalam gerak migrasi sebagai jalan niaga dunia serta jalan penghubung utama dua kebudayaan besar, Cina dan India. Muncul dan berkembangnya negara-negara sekitar selat Malaka tidak dapat dipisahkan dari letak geografis yang sangat strategis. Kutaraja (Banda Aceh) muncul sebagai pusat politik dan  pemerintahan  disebutkan  diantaranya  oleh  karena  faktor  letak  tersebut (Sudirman,  2009:  7).  Burger  (1962)  dalam  “Sejarah  Ekonomi  Sosiologis  Indonesia, mengemukakan,  bahwa  Aceh  sudah  dikenal  semenjak  permulaan  terbentuknya jaringan-jaringan  lalu-lintas  internasional  sejak  abad  I  masehi  (Burger,  1962:  14). Adapun  penyebaran  etnis  Aceh  sudah  tersebar  ke  seluruh  daratan  wilayah  Aceh sejak  wilayah  ini  ada,  mulai  pantai  bagian  timur  yang  berbatasan  dengan  wilayah Sumatra  Utara  terus  membentang  ke  pantai  barat,  kemudian  di  pedalaman  dan pegunungan serta di dataran tinggi Gayo.
Pada  awalnya  sekitar  abad  VII,  bahwa  etnik  Aceh  masih  mempunyai kepercayaan  Hindu,  hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  hadirnya  dua  kerajaan  Hindu Indrapuri  dan  Indrapurba  (Lamuri)  di  kawasan  Aceh  Besar,  dan  diyakini  bahwa kerajaan Lamuri merupakan cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam setelah kedatangan pedagang-pedagang Islam yang diterima dan bekerjasama dengan penguasa-penguasa lokal.

## Penyebaran  Etnis dan Potensi Konflik Aceh
Penyebaran etnis Aceh di wilayahnya tidak terlepas dari perkembangan penduduk Aceh  saat  itu.  Sudirman  (2009)  menyampaikan  perkembangan  penduduk  Aceh dimulai  pada  tahun  1570-an,  yakni  pada  kegiatan  ekonomi  dan  militer  yang melibatkan  sekitar  80.000  penduduk.  Anthony  Ried  menambahkan  bahwa  sekitar tahun  1570-1580  M,  Banda  Aceh  merupakan  sebuah  kota  pelabuhan  yany  berciri khas Melayu. Lahan pemukiman begitu luas, tetapi hanya pusat perdagangan dan politik saja yang berpenduduk padat, sekitar 20.000 orang penduduk per km. Dari hal itu dapat diketahui perkembangan penduduk cukup padat pada wilayah yang menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan.  Sementara  itu,  daerah-daerah Aceh yang lain terutama di bagian Pantai Timur, hanya wilayah Perlak yang mampu menompang  perekonomian  penduduk  dari  hasil  jasa  dan  perdagangan.  Namun kapan pastinya penyebaran penduduk ke wilayah pantai timur itu dimulai, belum ditemukan data yang pasti.
Dalam  kajian  konflik  Aceh  khususnya  di  wilayah  Pantai  timur  Aceh  (Aceh Timur,  Langsa  dan  sekitarnya),  penulis  mengunakan  pendekatan  sosiologi  sejarah agar  dapat  diketahui  proses-proses  dan  persoalan  structural  yang  membingkai terjadinya  konflik  tersebut(Ank  ersmit,  1987:  267).  W.J.  Cahnmann  dan  A.  Boskoff, menegaskan  bahwa  dengan  pendekatan  sosiologi  sejarah,  dapat  ditemukan  pola interaksi  antar  komunitas  yang  diwujudkan  suatu  pola  jaringan  masyarakat, bagimana itu dilembagakan dan mengalami perubahan. Komunitas yang terdiri dari individu  tidak  dilihat  sebagai  pencipta,  melainkan  sebagai  hasil  daya-daya masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut pernah dikemukakan oleh Donald
Macrae bahwa “sociology is history with the hard work left out”, sedangkan “history is  sociology  with  the  brains  left  out”.  Demikian  juga  Leopold  von  Ranke  dalam Kuntowijoyo (2008: 267) mengeluarkan dictum bahwa sejarawan hendaknya menulis wie  es  eigentlich  gewesen  (yang  sebenarnya  terjadi).  Artinya,  sejarawan  harus tunduk kepada fakta, sejarawan harus mempunyai integritas, dan sejarawan harus objektif (imparsial, tak boleh memihak).
Konflik  Aceh  terjadi  dalam  waktu  yang  sangat  panjang,  yakni  jauh  sebelum Indonesia  didirikan  hingga  Indonesia  kontemporer  dan  merebak  lagi  pasca reformasi  tahun  1998  sampai  tahun  2005.  Konflik  pada  periode  ini  cukup  menarik karena  beberapa  hal  antara  lain;  (1)  dalam  konflik  Aceh  ini  berpengaruh  dalam struktur  sosial  masyarakat  (2)  konflik  yang  terjadi  sarat  dengan  kepentingan  para elite di Aceh, yang meyeret  dalam konflik antar etnik (konflik horisontal) (3) objek konflik  adalah  entik  pendatang  khususnya  etnik  Jawa  yang  direpresentasikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Konflik Aceh tempo dulu hingga era orde baru tidak pernah melibatkan posisi etnik (Jawa). Posisi etnik Jawa pada waktu itu  bukan  sebagai  objek  dari  konflik  itu  sendiri.  Namun  posisi  itu  berbeda  dalam konflik  tahun  1998,  etnik  Jawa  justru  yang  menjadi  objek  dalam  konflik  tersebut. Posisi  yang  sangat  terjepit  bahwa  seolah-olah  etnik  Jawa  menjadi  kambing  hitam dalam menghalalkan sebuah tindakan dan dalam urusan politik.  Dalam kasus ini, penting diungkap kausalitas dalam hubungan antaretnik.
Hubungan antaretnik di Aceh sudah berlangsung sejak lama bahkan sepanjang perjalanan  sejarah  Aceh  itu  sendiri.  Sebagai  bukti  adanya  beberapa  gampong- gampong (artinya wilayah kelurahan) yang berisi para saudagar baik dari wilayah Nusantara  sendiri  dan  wilayah  di  luar  Nusantara.  Terdapat  nama  kampong  Jawa, kampong Cina, kampong Kedah, kampong Melayu, yang hingga dewasa ini masih tetap eksis di Kutaraja Banda Aceh. Hal ini tentu merupakan bukti kuat bagaimana hubungan  dan  ikatan  persaudaraan  antar  etnik  selama  ini  tidak  pernah  luntur. Khusus Aceh dan Jawa, juga memiliki akar sejarah yang Panjang. Pada saat pasukan Jawa  (Demak)  mengusir  Portugis  dari  Malaka  (1521),  pasukan  Demak  mendapat bantuan  dari  pasukan  Pase  (Aceh),  dan  dari  ikatan  tersebut  adanya  niat  seorang bangsawan  dari  Pase  yang  ikut  hijrah  ke  Jawa  (Demak)  yang  akhirnya dipersuntingkan  putri  Sultan  Demak  dengan  salah  satu  bangsawan  dari  Pase tersebut,  dan  akhirnya  diberi  tugas  sultan  Demak  dalam  rangka  menghalau Portuhgis di Batavia dan misi penyebaran Islam di Jawa Barat.

## Struktur Masyarakat Majemuk Terdistorsi
Sebagaimana  struktur  masyarakat  Indonesia,  Aceh  juga  memiliki  struktur masyarakat  yang  majemuk  atau  plural.  Pluralitas  masyarakat  ini  merupakan  fakta sejarah  yang  menjadi  modal  dasar  bagi  terciptanya  integrasi,  tetapi  pada  sisi  yang lain  juga  dapat  menjadi  ancaman  terjadinya  segregasi  bahkan  disintegrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh van den Berghe bahwa: (1) terjadi segmentasi ke  dalam  bentuk  kelompok-kelompok  yang  seringkali  memiliki  kebudayaan,  atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu satu sama lain (2) memiliki struktur
sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar (4) secara relatif sering terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh  di  atas  paksaan  ( coercion )  dan  saling  ketergantungan  di  dalam  bidang ekonomi,  serta  (6)  adanya  dominasi  politik  oleh  suatu  kelompok  atas  kelompok- kelompok yang lain.
Parsons  (1951)  menyatakan  bahwa  sistem  budaya  dan  sistem  kepribadian dianggap  bersinggungan  langsung  dengan  sistem  sosial  sehingga  pengaruh  sistem tersebut  dapat  dibagi  hanya  dalam  konseptualtualisasi  subjektif.  Parsons  melihat integrasi  sebagai  fungsi  utama  dalam  sistem  sosial.  Secara  spesifik,  Parsons mengkonseptualisasi  suatu  masyarakat  tipe  ideal  yang  di  dalamnya  nilai-nilai budaya  diinstitusionalisasikan  dalam  sistem  sosial  dan  norma-norma diinternalisasikan  ke  dalam  sistem  kepribadian.  Lalu,  dengan  demikian  menurut pandangan ini  bahwa individu akan menuruti ekspektasi-ekspektasi sosial, karena mereka  menganggap  peraturan  itu  sah  (menginggat  sumbernya)  dan  karena peraturan itu konskuen dengan nilai-nilai mereka yang diinternalisasikan itu.  Selain itu, karena dihasilkan dari orientasi nilai bersama, norma mempunyai satu “karakter selaras”, sehingga ekspektasi-ekspektasi yang saling bersaing tidak menjerumuskan orang ke dalam konflik.

## Konflik Aceh dalam Pandangan Teori Parsons
Konflik  sebagai  manifestasi  dari  adanya  suatu  kondisi  yang  bertentangan  atau ketidakselarasan/disharmoni  dapat  dijelaskan  dengan  teori  structural  fungsional Talcott  Parsons  dalam  bingkai  skema  Adaptation,  Goal  Atainment,  Integration, Latency  (AGIL).  Suatu  harmoni  terbangun  manakala  tindakan  social  masyarakat sebagai sistem social memeninuhi empat kriteria dalam AGIL tersebut. Dalam karya berikutnya yang berjudul The Social System, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada  situasi  dalam  istilah  motivasi  dan  nilai-nilai.  Terdapat  berberapa  macam motivasi, antara lain kognitif, chatectic, dan evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parsons sendiri menyebutnya sebagai modes of orientation . Unit tindakan oleh karenanya  melibatkan  motivasi  dan  orientasi  nilai  dan  memiliki  tujuan  umum sebagai  konsekuensi  kombinasi  dari  nilai  dan  motivasi-motivasi  tersebut  terhadap seorang aktor.
Sementara  itu,  Merton  (murid  Talcott  Parsons)  mengembangkan  lebih  lanjut teori  structural  fungsional  dengan  mengawali  kritikan  terhadap  beberapa  aspek ekstrem  dan  keteguhan  structural  fungsionalisme  sebagai  basis  membangun harmoni  sosial  dan  dalam  konteks  ini  Merton  mendorong  fungsionalisme  kearah marxisme.  Hal  ini  berbeda  dari  sang  guru,  Talcott  Parsons  mengemukakan  bahwa teorisi structural fungsional sangatlah penting. Parsons mendukung terciptanya teori yang  besar  dan  mencakup  seluruhnya  sedangkan  Merton  lebih  terbatas  dan menengah,  tetapi  lebih  operasional  dan  kontekstual.  Merton  mengkritik  apa  yang
dilihatnya  sebagai  tiga  postulat  dasar  analisis  fungsional,  seperti  yang  pernah dikembangkan oleh Malinowski dan Radcliffe Brown.
Beberapa postulat yang dikritisi Merton tersebut antara lain: (1) kesatuan fungsi masyarakat,  seluruh  kepercayaan  dan  praktik  sosial  budaya  standar  bersifat fungsional  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan  maupun  bagi  individu  dalam masyarakat, hal ini berarti sistem sosial yang ada pasti menunjukan tingginya level integrasi. Hal yang demikian tidak hanya berlaku pada masyarakat kecil tetapi dapat generalisasikan  pada  masyarakat  yang  lebih  besar  (2)  fungsionalisme  universal, seluruh  bentuk  dan  stuktur  sosial  memiliki  fungsi  positif.  Hal  ini  di  tentang  oleh Merton, bahwa dalam dunia nyata tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan dan keyakinan,  serta  sebagainya  memiliki  fungsi  positif.  Dicontohkan  pula  dengan stuktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku kadang- kadang  membuat  individu  tersebut  depresi  hingga  bunuh  diri.  Dengan  demikian postulat  structural  fungsional  menjadi  bertentangan  (3)  indispensability,  aspek standar  masyarakat  tidak  hanya  memiliki  fungsi  positif,  namun  juga merespresentasikan  bagian-bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keseluruhan  yang adakalanya  negatif.  Hal  ini  berarti  fungsi  secara  fungsional  diperlukan  oleh masyarakat.  Dalam  hal  ini  Merton  sama  dengan  Parsons  bahwa  ada  berbagai alternative  structural  dan  fungsional  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yang  tidak dapat dihindari.
Dalam  bagian  terakhirnya  Parsons  (1951),  berasumsi  bahwa  setiap  subsistem normalnya memiliki sarana untuk perubahan, dan sebagian besar dalam tulisannya menganggap  perubahan  itu  menyusahkan  karena  bisa  membahayakan  imperatif- imperatif sistem.  Lebih lanjut, Parsons khawatir bahwa akibat dari perubahan yang tampaknya  remeh  boleh  jadi  jangkauannya  luas  (dan  lebih  buruk)  daripada  yang mungkin  diperhitungkan  orang.  Analisis    perubahan  yang  secara  eksplisif  itu dilakukan  dalam  perspektif  evolusioner  yang  tertib.  Jadi  masyarakat  digambarkan bergerak  melewati  tahap-tahap  equilibrium  temporer,  tetapi  perubahan  yang berlangsung mengikuti suatu urutan yang tertib dan selalu dipolakan sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan sistem tersebut.
Sejalan  dengan  pemikiran  Parsons  dan  Merton  tersebut,  konflik  Aceh  dapat dipahami  sebagai  bagian  dari  proses  bagi  terjadinya  perubahan  masyarakat  yang berlangsung  equilibrium.  Perubahan  tersebut  dilakukan  boleh  jadi  secara  sengaja, maka  terjadi  hubungan  kausalitas  dengan  dinamika  dan  konflik  di  masyarakat. Pertama,  adanya  kecenderungan  pola-pola  tradisional  yang  berfungsi  pada pemerintahan  Provinsi  Aceh.  Melalui  Perjanjian  dalam  MoU  Helsinki  tanggal  15 Agustus  2005,  menstimulan  lahirnya  Undang  Undang  Negara  RI  No.11  Th.  2006 tentang  Undang  Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Di  dalam  undang-undang tersebut  telah  disebutkan  tentang  lembaga-lembaga  adat  yang  mempunyai  fungsi dalam  struktur  pemerintahan  Aceh.  Kedua,  melibatkan  tendensi  untuk  tidak mempertimbangkan  kemungkinan  bahwa  praktek-praktek  tradisional  memberi manfaat  secara  berbeda  kepada  beberapa  bagian  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam bagian  ini  tampak  praktek-praktek  tradisional  suatu  daerah  sangatlah  berbeda
dengan  daerah  lain.  Maksudnya  bahwa  peraturan-peraturan  adat  terakomodir menjadi peraturan yang tertulis yang menjadi ketetapan adat yang harus dijalankan bagi  seluruh  warga  Aceh.  Meskipun  dalam  kenyataannya  masih  adanya ketimpangan  dalam  menjalankan  syariat  Islam  dan  masih  adanya  pro  dan  kontra. Ketiga,  yang  menompang  kekonservatifan  fungsionalisme  struktural.  Parsonsian menunjukkan adanya keengganan untuk memberikan tempat utama bagi kajiannya atas  isu  tentang  konflik,  pertentangan,  atau  kekerasan.  Sejalan  dengan  pemikiran Parsonian, dalam struktur masyarakat tradisional Aceh, selalu berpandangan bahwa konflik  adalah  suatu  hal  yang  tabu  yang  tidak  baik  untuk  dilakukan,  walaupun faktualnya  konflik  belum  tentu  mempunyai  dampak  yang  negatif.  Akan  tetapi dalam  kenyataan  bahwa  konflik  Aceh  yang  sangat  keras  bahkan  adakalanya berdarah  itu  terselesaikan  secara  damai  dan  pasca  konflik  masyarakat  merasakan lebih  tenang  serta  muncul  pembangunan  di  segala  bidang.  Hal  itu  tentu  tidak terlepas dari mulai berjalannya system social yang menekankan pada proses AGIL sebagaimana pemikiran yang dikembangkan oleh Parsonian.
Selain itu, dikarenakan subsistem-subsistem itu saling bersinggungan, Parsons dalam  teorinya  tidak  harus  saling  memaksa  satu  sama  lain  untuk  menuruti ekspektasi-ekspektasi  yang  logis,  mereka  ingin  untuk  patuh.  Menurut  pandangan Gouldner  (1970),  bahkan  tendensi  sebagian  besar  fungsional  tidak  memberikan banyak  ruang  terhadap  analisis  konflik  dan  hal  itu  sekaligus  menjadi  bukti  dari adanya  keengganan  mereka  untuk  melihat  konflik.  Adapun  ketiga  pandangan Parsons  tersebut  antara  lain:  (1)  preferensi  kepada  inferensi-inferensi  orang  luar, karena Parsons berpendapat bahwa individu menginternalisasi nilai-nilai inti yang sama, refleksi mereka mungkin memberikan indikator-indikator sosial yang sah, (2) perbedaan  antara  individu  dan  kolektivitas.  Parsons  tentu  saja  menegaskan pemisahan  antara  individu  dan  kolektivitas,  dan  tidak  dapat  direduksinya  lagi sistem sosial, dan dia pun memandang sistem sosial bersinggungan atau merembesi sistem  kepribadian,  (3)  integrasi  sosial,  tanpa  ‘campur  tangan’  menjadi  ide  utama dalam  skema  Parsons.  Menurut  pandangannya,  bagian  yang  sesuai,  dan  setelah tercapai  equilibrium,  kelanjutannya  tidak  memerlukan  syarat  mekanisme  khusus apapun,  karena  kondisi  equilibrium  dalam  system  social  sendiri  menjadi  penciri pemikiran Parsons.
Dalam  orientasi  umum  Parsons  (1966)  untuk  studi  tentang  perubahan  sosial dibentuk  oleh  factor  yang  bersifat  biologi.  Untuk  menerangkan  proses  ini  Parsons mengembangkan apa yang disebut ”Paradigma Perubahan Evolusioner”. Komponen pertama dalam paradigma itu adalah proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap  masyarakat  tersusun  dari  sekumpulan  subsistem  yang  berbeda  berdasarkan struktur  maupun  berdasarkan  makna  fungsionalnya  bagi  masyarakat  yang  lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem  baru terdiferensiasi. Akan tetapi hal ini belum  lah  cukup,  subsistem  baru  ini  juga  harus  lebih  mempunyai  kemampuan dalam menyesuaikan diri ketimbang subsistem yang terdahulu. Jadi, aspek esensial paradigma  evolusioner  Parsons  adalah  kemampuan  menyesuaikan  diri  yang meningkat (Parsons, 1966: 222, Ritzer, 2011:133).
Dalam kasus di Aceh, perubahan ini disebabkan oleh terjadinya konflik, atau perubahan  yang  dipaksakan.  Perubahan  ini  terjadi  karena  adanya  gejolak masyarakat,  baik  masyarakat  pendatang  maupun  lokal.  Gejolak  masyarakat pendatang,    mereka  merasa  bahwa  dirinya  juga  sudah  tinggal  lama  dan  menetap tinggal di Aceh, bahkan ada yang sudah lebih dari dua gerenasi. Bagaimanapun juga mereka akan mempertahankan tempat tinggalnya, bagi warga yang tidak suka akan keributan,  mereka  akan  memilih  pergi,  merantau  ke  luar  Aceh  dengan  pilihan daerah  yang  masih  alamiah  seperti  Pekanbaru  atau  pulang  ke  daerah  asal  Pulau Jawa  bagi  yang  masih  mempunyai  ikatan  saudara  di  Jawa.  Pada  sisi  lain,  terjadi keterikatan sosial, rasa penderitaan, rasa memiliki dan rasa ingin mempertahankan bersama dalam bingkai ke-etnikan. Ketika terjadi gejolak dan gesekan dengan etnik Aceh, maka mereka akan terintegrasi dengan masyarakat yang sama dalam bingkai etnik yang sama.
Konflik ideologis memang lebih mudah disimak dalam kasus-kasus hubungan dan  perbedaan-perbedaan  agama.  Akan  tetapi  karena  perbedaan  agama  yang seringkali  bertemu  juga  dengan  perbedaan  suku  bangsa,  maka  konflik  yang demikian  sedikit  banyak  terdapat  juga  di  antara  suku-suku  bangsa  yang  lain. Apalagi  jika    diingat  bahwa  perbedaan  tradisi  adat  bukan  sedikit  terjadi  di  antara berbagai  suku  bangsa,  dalam  keadaan  konflik  yang    terbuka  benar-benar  terjadi, maka sentimen keagamaan seringkali bertemu dengan sentimen kesukuan. Konflik ideologis bisa terjadi juga pada kasus konflik antaretnik di Kalimantan, Papua, Poso, tetapi  untuk  kasus  konflik  di  Aceh  tidak  menutup  kemungkinan  konflik  ideologis juga  konflik  politis.  Nasikun  (1984),  mengemukakan  perbedaan  yang  sangat mendasar  diantara  berbagai  kelompok  di  masyarakat,  seperti  masalah  yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar (Nasikun, 1984: 88-98).
Bagian  akhir  dari  proses  konflik  untuk  mewujudkan  harmoni  social  adalah integrasi. Suatu sistem sosial yang senantiasa mengintegrasi di atas landasan dua hal berikut.  Pertama,  suatu  masyarakat  senantiasa  terintegrasi  di  atas  tumbuhnya konsensus  di  antara  sebagaian  besar  anggota  masyarakat  akan  nilai-nalai kemasyarakat  yang  bersifat  fundamental.  Kedua,  suatu  masyarakat  yang  senatiasa terintegrasi juga oleh karena berbagi anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota berbagai kesatuan sosial (cross cutting affiliations). Dengan demikian setiap konflik yang terjadi di antara suatu kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya  loyalitas  ganda  (cros  cutting  loyalities)  dari  para  anggota  masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial yang ada.
Pada  tingkat  tertentu  keduanya  akan  mendasari  terjadinya  integrasi  sosial  di dalam  masyarakat  yang  bersifat  majemuk,  oleh  karena  tanpa  keduanya  suatu masyarakat bagaimana pun tidak mungkin terjadi. Akan tetapi sifat-sifat masyarakat majemuk sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah menyebabkan landasan terjadinya  integrasi  sosial  seperti  yang  dikemukakan  oleh  para  penganut fungsionalisme  struktural  hanya  dapat  berlaku  di  dalam  derajat  yang  terbatas. Segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat ke dalam ikatan-ikatan primodial dengan sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain, akan
mudah  sekali  menumbulkan  konflik  di  antara  kesatuan-kesatuan  sosial  tersebut, seperti kasus baik di Aceh, Kalimantan dan Irian Barat (Papua). Oleh karena itu ada dua  macam  tingkatan  konflik  yang  mungkin  terjadi,  yakni:  (1)  konflik  di  dalam tingkatnya yang bersifat ideologis, dan (2) konflik di dalam tingkatnya yang bersifat politis.
Pada  tingkatnya  yang  bersifat  ideologis,  konflik  tersebut  terwujud  di  dalam bentuk  konflik  antara  sistem  nilai  yang  dianut  dan  menjadi  ideologi  dari  berbagai kesatuan sosial. Adapun pada tingkatan yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi di dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber- sumber  ekonomi  yang  terbatas  adanya  di  dalam  masyarakat.  Di  dalam  situasi konflik,  maka  sadar  atau  tidak  sadar  bahwa  setiap  pihak  yang  berselisih  akan berusaha  mengabadikan  diri  dengan  cara  perlakuan  memperkokoh  solidaritas  ke dalam  di  antara  sesama  anggotanya,  membentuk  organisasai-organisasi kemasyarakatan  untuk  keperluan  kesehjahteraan  dan  pertahanan  bersama,  seperti memperkuat  identitas kultural.

## Penutup
Dari pembahasan yang telah dilakukan tersebut, maka dapat dibuat simpulan bahwa konflik  pada  dasarnya  inheren  dalam  kehidupan  masyarakat  apalagi  pada masyarakat yang majemuk atau pluralistic potensi konflik yang berlatar etnik dapat dikatakan  selalu  ada  menyertai.  Kasus  konflik  di  Aceh  terutama  pada  masa reformasi 1998-2005 menjadi bukti otentik terjadinya konflik yang berlatar etniksitas khususnya  antara  etnik  lokal  dengan  etnik  pendatang  yang  dalam  hal  ini  adalah etnik  Jawa.  Dengan  demikian,  konflik  selalu  menjadi  sesuatu  yang  potensial  di dalam  masyarakat  yang  bersifat  majemuk,  dan  apabila  konsensus  hanya  dapat tumbuh  dalam  derajat  yang  terbatas,  maka  bagaimana  mungkin  suatu  masyarakat majemuk  dapat  bertahan  dalam  waktu  yang  panjang.  Disamping  itu,  suatu masyarakat  majemuk  dapat  juga  terintegrasi  oleh  karena  adanya  saling ketergantungan  dan  saling  membutuhkan  di  antara  berbagai  kelompok  atau kesatuan baik dibidang sosial tersebut maupun di dalam lapangan ekonomi.
Konflik  etnisitas  di  Aceh  pada  masa  reformasi  dalam  pandangan  teori structural  fungsional  dapat  dipahami  sebagai  media  untuk  membangun  dan memperkuat  kohesi  sosial  bahkan  integrasi  social  ketika  system  social  dalam masyarakat  fungsional  dalam  formasi  equilibrium.  Hal  ini  dibuktikan  dari  adanya respon  dan  tindaklanjut  dari  unsur-unsur  social  potensial  masyarakat  untuk melakukan  komunikasi  dan  tindakan-tindakan  yang  menunjukkan  adanya  proses adaptasi,  penyelarasan  tujuan  bersama  dan  penyatuan  serta  integrasi  sebagai komunitas  yang  tinggal  dikawasan  tempat  tinggal  yang  sama,  yaitu  Aceh.  Bukti otentik  yang  bersifat  legal  formal  adalah  proses-proses  social  dan  politik  yang menyertai dan menghasilkan kesepakatan dalam MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005  di  mana  masyarakat  Aceh  menjadi  memiliki  media  untuk  melakukan  proses adaptasi  social  hingga  integrasi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang secara factual majemuk. Bertitik tolak dari hal itu, maka konflik Aceh dapat menjadi
jembatan  untuk  menuju  pada  terjadinya  perubahan  masyarakat  sebagaimana  yang dipikirkan  pengikut  fungsionalis  struktural  di  mana  perubahan  sosial  akan  terjadi pada  masyarakat  majemuk,  tetapi  perubahan  yang  secara  evolusi,  atau  perubahan yang  secara  alami.  Masyarakat  akan  mengalami  perubahan  dari  masyarakat  yang kurang  baik  menjadi  masyarakat  yang  tertata  dengan  baik,  teratur  dan  damai. Artinya  perubahan  yang  dikehendaki  tetapi  tidak  dipaksakan  dan  cenderung berlangsung dalam kondisi damai.

## References
Baso, Ahmad (2002). Plesetan Lokalitas Politik Pribumi Islam . Jakarta: Desantara. Barth,  Fredrik  (1988). Kelompok  Etnis  dan  Batasannya .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Burger,  D.H.  (1962). Sejarah  Ekonomi  Sosiologis  Indonesia Jilid  I.  Jakarta:  Pradnja Paramita.
Burger,  P.L.,  Parera,  F.  M.  and  Luckman  (1990). Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan  Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan . Jakarta: LP3ES. Eriksen,  Thomas  H.  (1993). Ethnicity  &  Nationalism,  Anthopological  Perspectives . London: Pluto Press.
Haryanto, Sindung (2012) “Konflik Sosial di Era Reformasi”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Vol. 25 (4): 299-308. Herowitz,  Donald  (1985). Ethnic  Group  in  Conflict .  Los  Angeles:  University  Of California Press.
Kambo,  Gustiana  (2007).  Politik  Identitas:  Studi  Kualitatif  Tentang  Konstruksi Identitas Politik Etnik Mandar. Disertasi Universitas Airlangga.
Kuntowijoyo  (2008). Penjelasan  Sejarah [Historical  Explanation].  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Lombard,  Denys  (2008). Kerajaan  Aceh  Zaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636) . Jakarta: KPG.
Manger,  Martin  (1994). Elite  and  Masses .  California,  Wadsworth  Publishing Company: Belmort.
Nasikun (1984). Sistem Sosial Indonesia . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
Parsons (1951) Social System . Oxon: Routledge & Kegal Paul Ltd. Parsons  (1966) Societies:  Evolutionary  and  Comparative  Perspectives .  New  Jersey: Prentice-Hall.
Reid,  Anthony  (2004)  “War,  Peace,  and  the  Burdern  of  History  in  Aceh”, Asian Ethnicity , Vol. 5 (3): 301-314. Reid,  Anthony  (2007). Asal  Mula  Konflik  Aceh-Dari  Perebutan  Pantai  Timur  Sumatra hingga Akhir  Kerajaan Aceh abad XIX . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ritzer, Georg (2011). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sudirman (2009). Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873 , Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.