## JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES  &  HUMANITIES

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
PREANGERSTELSEL : SISTEM TANAM PAKSA KOPI PRIANGAN TAHUN 1723 ‒ 1892
H.Y. Agus Murdiyastomo 1 , Sabrina Nobelia Putri Anggastri 2 Universitas Negeri Yogyakarta 1 , Universitas Negeri Yogyakarta 2
Email: agus_murdiyastomo@uny.ac.id , sabrinanobelia.2020@student.uny.ac.id
Abstract
This  research  aims  to  discuss  how  the  impact  resulting  from  the  policy  of implementing  the  planting  system  and  the  forced  surrender  of  coffee  or Preangerstelsel in the Priangan area which was enforced in 1723 to 1892 can affect the community, especially the Priangan in social and economic aspects. The method used in this study is the historical method which is carried out through the stages of selecting topics, heuristics, criticism, interpretation, and presented in a narrative descriptive form. The results of this study are that the impact of the Preangerstelsel is almost similar to the impact of the Cultuurstelsel system as a continuation of the Preangerstelsel  system.  Coffee  as  an  export  commodity  that  rose  to  prominence during the 18th century became a type of plant that had to be planted by farmers, especially  in  the  Priangan  area  because  it  was  considered  a  suitable  area  for planting this type of plant. The formation of a new social system and the inclusion of modern economic concepts in the village economy are some of the impacts caused by  this system.  Structural hunger and  poverty  are  also formed  as  a result of  the implementation  of  this  system.  Through  this  system,  the  community,  especially farmers, began to recognize coffee plants as an export commodity.
Keywords: coffee, forced cultivation, Preanger

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  bagaimana  dampak  yang dihasilkan dari kebijakan praktik penerapan sistem tanam dan penyerahan paksa kopi  atau  Preangerstelsel  di  wilayah  Priangan  yang  diberlakukan  pada  tahun 1723 hingga 1892 dapat mempengaruhi masyarakat khususnya Priangan dalam aspek  sosial  maupun  ekonomi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  sejarah  yang  dilakukan  melalui  tahapan  pemilihan  topik, heuristic, kritik, interpretasi, dan disajikan dalam bentuk deskriptis naratif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari Preangerstelsel hampir mirip  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  sistem Cultuurstelsel sebagai kelanjutan dari sistem Preangerstelsel . Kopi sebagai komoditas ekspor yang naik daun selama abad ke-18 menjadi jenis tanaman yang wajib ditanam oleh petani khususnya  di  wilayah  Priangan  karena  dianggap  sebagai  wilayah  yang  cocok untuk  ditanami  jenis  tanaman  ini.  Terbentuknya  sistem  sosial  baru  serta masuknya  konsep  perekonomian  modern  dalam  perekonomian  desa  menjadi sekian dari dampak yang ditimbulkan oleh sistem ini. Kelaparan dan kemiskinan struktural  juga  terbentuk  sebagai  akibat  dari  penerapan  sistem  ini.  Melalui sistem  ini,  masyarakat  khususnya  petani  mulai  mengenali  tanaman  kopi  yang menjadi kebutuhan komoditi ekspor.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Kata kunci: kopi, tanam paksa, Priangan

## PENDAHULUAN
Kopi merupakan jenis tanaman yang bukan merupakan tanaman asli dari Nusantara. Pada akhir abad ke-17, kopi menjadi primadona di kalangan  bangsa  Eropa.  Permintaan  kopi  pada  pasar  dunia  meningkat tinggi. VOC kemudian membeli kopi di Pelabuhan Mocha dan menjualnya lagi  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  namun  hasilnya  tidak  terlalu  baik karena  adanya  persaingan  dengan  pedagang  Turki.  Tanaman  kopi  ini pertama  kali  masuk  ke  Nusantara  pada  tahun  1696,  dibawa  oleh Gubernur  Jenderal  Joan  van  Hoorn  yang  menerima  biji  kopi  dari mertuanya  yang  bertugas  di  Malabar,  India  (Teguh,  2019).  Biji  kopi  ini kemudian  ditanam  oleh  van  Hoorn  di  kebun  miliknya  yang  terletak  di Batavia dan Cirebon.
Kecintaan orang Belanda pada bidang botanika juga membuat para pejabat  yang  memiliki  hobi  bercocok  tanam  melakukan  eksperimen dengan  menanam  tanaman  nonlokal  di  wilayah  dekat  Batavia.  Salah satunya dengan menggunakan tanaman kopi. Hasil dari eksperimen  ini kemudian  memunculkan  ide  untuk  memproduksi  tanaman  baru  yang dianggap memiliki nilai komersil yang tinggi di Jawa. Hal ini juga didasari oleh  adanya  keinginan  dari  VOC  untuk  mencoba  menghasilkan  kopi sendiri  dalam  upaya  menghadapi  persaingan  dengan  pedagang  Turki (Fathah, 2014).
Tahun  1705,  VOC  menguasai  seluruh  wilayah  Priangan  namun melakukan pengawasan melalui Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas seluruh  bupati  di  Priangan.  Pembagian  tanaman  kopi  kemudian dilakukan pada tahun 1707, dimana pejabat daerah di sekitar Batavia dan Cirebon  diharuskan  menanam  tanaman  kopi  ini.  Akan  tetapi,  karena daerah  ini  merupakan  daerah  dataran  rendah,  tanaman  kopi  tidak tumbuh  dengan  baik.  Tanaman  kopi  sendiri  baru  bisa  tumbuh  dengan baik pada ketinggian 5.000 sampai 6.000 mdpl. Karena hasil yang tidak memuaskan ini, penanaman kopi dipindahkan ke daerah Karawang dan pegunungan  yang  daerahnya  lebih  tinggi.  Hasilnya  lebih  memuaskan daripada percobaan pertama. Lalu pada abad ke-18 pemerintah Hindia- Belanda  mendirikan  perkebunan  kopi  di  Keresidenan  Priangan. Penanaman kopi ini berlanjut hingga daerah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Pemerintah kemudian menambah area penanaman kopi hingga lereng  Gunung  Patuha,  Mandalawangi,  Galunggung,  dan  Malabar. Penduduk  diwajibkan  menanam  kopi  di  semua  lahan  pertanian  yang seluas  7.130  m 2 .  Setoran  pertama  dilakukan  oleh  Bupati  Cianjur,  Arya Wiratana sebanyak 50-kilogram atau 100 pon ke gudang VOC pada tahun 1711. Harga yang diperoleh dari penyetoran ini adalah sebesar 50 gulden per pikul dan satu pikul setara dengan 125 pon (Teguh, 2019).
VOC  yang  pada  masa  itu  masih  berkuasa  di  Nusantara,  pada mulanya  melakukan  transaksi  kopi  dilakukan  melalui  pemimpin  lokal dengan  memberikan  uang  muka  sebagai  jaminan  dan  hasilnya  dijual kembali pada yang memberikan uang muka dengan sejumlah harga yang telah ditentukan. Sistem ini lalu berubah menjadi penyerahan wajib yang diberlakukan oleh VOC pada pemerintah lokal atau sistem pemerintahan tidak langsung, dimana para penguasa pribumi diperbolehkan mengelola kopi  menggunakan  cara  tradisional  dan  VOC  tidak  mengelola  secara langsung(Breman,  2010).  Sistem  penyerahan  ini  dikenal  sebagai Preangerstelsel dan  mulai  diberlakukan  pada  abad  ke-18.  Sistem  ini mewajibkan para petani kopi di wilayah Priangan menanam kopi dengan paksaan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan dari preangerstelsel ini, para  pejabat  lokal  memiliki  peran  sebagai  tangan  kanan  VOC  sehingga memperoleh  keuntungan  yang  besar.  Namun  keadaan  sebaliknya dirasakan  oleh  rakyat  yang  melakukan  budidaya  kopi  dimana  rakyat mengalami  penderitaan.  Penderitaan  yang  dirasakan  oleh  rakyat  tidak hanya  mengenai  perkebunan  kopi  semata  tetapi  rakyat  juga  dipaksa untuk bekerja membangun sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang  kepentingan  pemerintah  Belanda.  Monopoli  perdagangan yang  dijalankan  pemerintah  Belanda  ini  menjadikan  Priangan  wilayah yang tertutup bagi orang asing terutama warga Cina. Para produsen kopi dilarang menjual hasil produksi kopi ke pihak swasta dan apabila menjual ke pihak swasta akan dikenakan hukuman.
Dalam  skala  luas,  prinsip  wajib  atau  paksa  dan  monopoli prenagerstelsel ini  kemudian  diadopsi  dalam  sistem  tanam  paksa  atau Culturstelsel yang  dicetuskan  oleh  van  den  Bosch  pada  abad  ke-19. Berbeda  dengan Cultuurstelsel yang  memberlakukan  penanaman  paksa dengan  komoditas  yang  lebih  beragam, Preangerstelsel ini  hanya menanam kopi dan juga para bangsawan Sunda di kalangan Menak dan Sentana  turut  terlibat  dalam  penanaman  paksa  ini. Secara  umum, penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  fase  perkembangan kebijakan Preangerstelsel serta  dampak  yang  ditimbulkan  khususnya pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat Priangan akibat penerapan Preangerstelsel .

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian sejarah terdapat tahapan yang harus dilakukan yang terdiri dari pemilihan topik, heuristic atau pengumpulan sumber,  verifikasi  atau  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  tahapan  akhir yaitu penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Menurut Gilbert J. Garraghan dalam Herlina  (2020)  metode  penelitian  sejarah  merupakan  suatu  kumpulan sistematis  dari  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  yang  dimaksudkan untuk  membantu  dengan  secara  efektif  dalam  pengumpulan  bahan- bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil "sinthese" (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Ramdani & Prasetya Santosa,  2022).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  sumber primer  berupa  artikel  koran  yang  berjudul De  toekomst  der Gouvernements-koffiecultuur  op  Java dalam  koran De  locomotief :

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Samarangsch handels- en advertentie-blad yang diterbitkan tahun 1888, serta  didukung  dengan sumber  sekunder  berupa  buku,  artikel  jurnal, serta  skripsi  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  didapatkan  melalui internet  dan  perpustakaan  digital.  Penyusunan  yang  dilakukan  bersifat sistematis dan ditulis menggunakan gaya bahasa yang formal. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian disimpulkan dan dikumpulkan lalu dirangkai dalam bentuk historiografi yang ditulis dengan baik agar dapat diterima oleh khalayak umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Awal Masuknya Kopi dan Penerapan Sistem Priangan ( Preangerstelsel)
Sebagai komoditas perdagangan yang sedang naik daun pada abad ke-17,  kopi  bukanlah  merupakan  tanaman  yang  berasal  dari  Hindia- Belanda.  Tanaman  kopi  sendiri  pertama  kali  masuk  melalui  Batavia karena  dibawa  oleh  Gubernur  Jendral  Joan  van  Hoorn.  Biji  kopi  ini didapatkan dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India pada 1696. Namun  jauh  sebelum  kopi  dibawa  ke  Hindia-Belanda,  negeri  Belanda mengenal kopi melalui Pieter van den Broecke pada tahun 1616. Tingginya permintaan  pasar  terhadap  kopi  membuat  VOC  membeli  kopi  di Pelabuhan  Mocha  lalu  menjualnya  dengan  harga  tinggi,  namun  karena sengitnya  persaingan  dagang  dengan  Turki,  penjualan  kopi  yang dilakukan  Belanda  ini  tidak  mendapatkan  keuntungan  yang  signifikan (Lasmiyati,  2015:220).  Tahun  1705,  VOC  menguasai  seluruh  wilayah Priangan namun melakukan pengawasan melalui Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas seluruh bupati di Priangan. Wilayah Priangan sendiri ditetapkan  oleh  VOC  pada  tahun  1707  meliputi  wilayah  Cinajur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Para kepala daerah di kawasan Batavia hingga Cirebon menerima tanaman kopi dari Gubernur Jenderal  van  Hoorn  yang  dianggap  sebagai  sebuah  kesenangan  saja. Penanaman  kopi  di  dataran  rendah  tidak  memberikan  hasil  yang  baik. Pemindahan  penanamanpun  dilakukan  ke  dataran  yang  lebih  tinggi, bermula  dari  perbukitan  Krawang  hingga  ke  tempat  yang  lebih  tinggi. Hasilnya adalah jumlah kopi yang ditanam di dataran yang lebih tinggi mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah (Breman, 2014:61).
Pada  mulanya,  penanaman  kopi  ini  tidak  dianggap  terlalu memberatkan  karena  dapat  dilakukan  dimana  saja  seperti  di  tegalan rumah hingga lereng gunung tanpa mengganggu area persawahan yang menanam tanaman pokok yaitu padi. Selain itu, penanaman kopi ini tidak memerlukan modal yang besar ataupun peralatan yang mahal melainkan menggunakan pengetahuan yang cukup mengenai tanaman kopi untuk menghasilkan kopi yang baik. Penanaman kopi berkembang secara luas di pedalaman Batavia hingga ke datran tinggi Priangan. Perkembangan ini berlanjut hingga daerah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Pemerintah kemudian  menambah  area  penanaman  kopi  hingga  lereng  Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Penduduk diwajibkan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
menanam kopi di semua lahan pertanian yang seluas 7.130 m 2 . Setoran pertama  dilakukan  oleh  Bupati  Cianjur,  Arya  Wiratana  sebanyak  50- kilogram  atau  100  pon  ke  gudang  VOC  pada  tahun  1711.  Harga  yang diperoleh dari penyetoran ini adalah sebesar 50 gulden per pikul dan satu pikul setara dengan 125 pon (Lasmiyati, 2015:221).
Campur  tangan  VOC  dalam  aspek  kehidupan  masyarakat  mulai terlihat  termasuk  pada  bidang  ekonomi,  VOC  terlibat  dalam  proses produksinya.  Budidaya  kopi  sebagai  tanaman  yang  baru  masuk  ke wilayah  Hindia-Belanda  khususnya  di  wilayah  Karesidenan  Priangan diprakarsai  oleh  VOC  dan  menjadi  satu-satunya  tanaman  yang dibudidaya  setidaknya  hingga  beberapa  waktu  di  abad  ke-18.  Pada mulanya  transaksi  kopi  dilakukan  melalui  pemimpin  lokal  dengan memberikan  uang  muka  sebagai  jaminan  dan  hasilnya  dijual  kembali pada  yang  memberikan  uang  muka  dengan  sejumlah  harga  yang  telah ditentukan. Sistem transaksi ini dipelajari sejak akhir abad ke-17 bahwa pengerahan  tenaga  petani  yang  efektif  dan  menguntungkan  tidak mungkin  dapat  dilakukan  apabila  tidak  melewati  para  kepala  pribumi, yang jika dilewatkan akan menimbulkan kendala yang berkepanjangan. Wibawa para kepala ini akan jatuh apabila VOC berhubungan langsung dengan  penduduk.  Sistem  penyetoran  kepada  VOC  yang  diberlakukan untuk  para  kepala  mulai  diinstruksikan  oleh  Pemerintah  Tinggi  atau Hooge  Regeering melalui  Resolusi  tahun  1695.  Instruksi  ini  mencakup berbagai  unsur  seperti  pesan  yang  disampaikan  pada  saat  barang diterima agar barang semakin banyak disertai tambahan produk lain, lalu adanya  pembayaran  di  muka  dalam  bentuk  uang  untuk  barang  yang diterima tanpa adanya rincian mengenai jumlah dan kondisi pembayaran lainnya, serta tidak adanya petunjuk cara kerja kepala untuk memastikan kesediaan  penduduk.  Sistem  penyetoran  ini  didasari  oleh  adanya kepatuhan antara petani di Priangan dengan tuannya (Breman, 2014: 69).
Sepeninggal  Pangeran  Aria  Cirebon  sebagai  pengawas  bupati  di Priangan  pada  tahun  1723  membuat  VOC  tidak  mengangkat penggantinya  melainkan  mengubah  kebijakan  penyerahan  wajib  ini menjadi penanaman wajib kopi dan seluruh hasilnya diserahkan kepada VOC. Tahun 1726 VOC menjadi penyalur kopi dan setengah hingga tiga perempat kopi di dunia berasal dari Priangan bagian Barat yaitu Cianjur. Budidaya  kopi  ini  menguntungkan  VOC  dan  mendorong  VOC  untuk melakukan monopoli terhadap produk kopi yang dihasilkan. Setidaknya sejak  tahun  1723 ini,  penjualan  kopi  terhadap  pedagang  swasta  sudah dilarang dan penyetoran tidak lagi bersifat sukarela melainkan terdapat unsur  paksaan  dalam  kesepakatan  tawar  menawar  yang  dilakukan dengan  para  kepala.  Perubahan  juga  terjadi  pada  1726  saat  penguasa tertinggi melakukan penurunan harga yang sangat drastis. Penyebab dari perubahan  ini  adalah  adanya  kekhawatiran  para  penguasa  akan  cepat meluasnya pemanfaatan uang yang tidak sesuai dengan kepentingan VOC dalam lingkungan masyarakat (Breman, 2014:62).
Penurunan harga kopi mentah dari 50 menjadi 12 gulden untuk setiap pikulan yang setara dengan 125 pon. Hal ini menimbulkan reaksi
dari  masyarakat  khususnya  kalangan  petani.  Jenis  pikulan  sendiri terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  pikulan  gunung  dan  pikulan  Batavia, dimana pikulan gunung setara dengan 120 kg sedangkan pikulan Batavia setara  dengan  50  kg.  Para  produsen  kopi  ini  kemudian  diwajibkan menyerahkan  hasil  kopi  sebesar  pikul  gunung  namun  dibayar  seharga dengan  pikul  Batavia  (Teguh,  2019).  Bupati  Cianjur  sebagai  pemasok komoditas kopi terbesar, terbunuh oleh bawahannya sendiri pada 1726 dan  menjadi  satu-satunya  bupati  pribumi  di  Priangan  yang  terbunuh bawahannya.  Pengerusakan  tanaman  juga  dilakukan  oleh  para  petani sehingga menimbulkan kemarahan pada VOC. Pada tahun 1726 residen Cirebon mengeluhkan perkebunan yang berubah menjadi semak belukar dan para pekerja yang telah datang pada tahun-tahun sebelumnya dari Cirebon  ke  tatar  Sunda  pergi  untuk  menanam  tanaman  baru.  Hal  ini menimbulkan  dugaan  bahwa  di  periode  awal  uang  kopi  tidak  hanya digunakan  untuk  mengisi  kantong  para  bupati  tetapi  juga  untuk  para produsen (Breman, 2014: 62 – 63).
Perkembangan Preangerstelsel Dari Masa VOC Hingga van den Bosch Pada  awal  penerapan,  terdapat  perubahan  kebijakan  yang ditetapkan  VOC mengenai  penanaman kopi  ini.  Semula  kebijakan  yang ditetapkan  adalah  melakukan  penyerahan  wajib,  namun  sepeninggal Pangeran  Aria  Cirebon  pada  1723  kebijakan  ini  berubah  menjadi penanaman  wajib  kopi  dan  seluruh  hasilnya  diserahkan  kepada  VOC. Pada tahun yang sama, VOC juga melakukan pembatasan perdagangan kopi dengan melarang penjualan kopi pada pihak swasta. Selama sistem ini berlangsung terdapat juga kebijakan-kebijakan lain yang diberlakukan untuk mendukung kebijakan penyerahan wajib ini. Kebijakan ini antara lain  adalah  pada  tahun  1744  setiap  penduduk  wajib  melakukan penanaman dan penyetoran kopi ke tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengumpulan,  bersamaan  dengan  ini rakyat  juga  diwajibkan mengikuti perintah  VOC  yang  dianggap  sebagai  pemilik  tanah  dengan  melakukan pembangunan gudang, jalan, dan pekerjaan lainnya. Istilah untuk kerja ini  adalah Cultuurdiensten atau  tugas  kerja  pada  budidaya.  Bagian terpenting  dari  kerja  pengabdian  ini  adalah  menyisihkan  sebagian  dari panen  padi  dan  bebas  menggarap  lahan  tanah  yang  dikelola  oleh bangsawan  pribumi.  Selain Cultuurdiensten ,  kebijakan  lainnya  adalah pelarangan migrasi penduduk ke daerah lain (Breman, 2014: 68 – 69). Hal ini  didasari  oleh  adanya  masyarakat  petani  yang  berpindah  ke  wilayah lain untuk menghindari sistem tanam paksa kopi ini yang juga disertai adanya  tekanan  dari  para  kepala  atau  bangsawan  yang  berkuasa  di wilayah  tersebut.  Sistem  tanam  paksa  dan  penyerahan  ini  melibatkan peran para bangsawan khususnya di wilayah Priangan yang terdiri atas kaum  Menak  dan  Santana.  Pelibatan  kaum  bangsawan  ini  agar  lebih mudah  melakukan  kontrol  terhadap  penduduk  tanpa  menimbulkan masalah  yang  berkepanjangan.  Namun  pada  kenyataannya,  justru masalah yang timbul seperti kurangnya perhatian terhadap penanaman
kopi  ini  banyaknya  disebabkan  oleh  korupsi  dan  penyelewengan  yang dilakukan oleh bangsawan pribumi terhadap penduduk.
Memasuki  abad  ke-18,  kopi  menjadi  komoditas  yang  mengalami peningkatan peminat pada pasar dunia. VOC yang berupaya melakukan monopoli terhadap perdagangan menganjurkan agar penanaman kopi ini dilakukan bukan hanya di pekarangan milik petani tetapi juga di lahan sekitar  kampung  seperti  pada  kebun  liar  dengan  membabat  habis tanaman liar. Penyerahan juga dilakukan dengan menyerahkan hasil kopi kepada kepala setempat atau kepada pedukuhan pusat (Lasmiyati, 2015: 223).  Pada  1763,  saudagar  Cina  mulai  terlibat  dalam  penjualan  kopi. Keterlibatan Cina ini terlihat seperti sebuah peluang bagi usaha mereka saat VOC melakukan penurunan harga kopi ke harga yang cukup rendah. Pemilik kopi yang tidak mau terus mengalami kerugian lalu menjual kopi mereka  ke  pasar  di  Batavia.  Hal  ini  menimbulkan  persaingan  dagang antara  VOC  dengan  pedagang  swasta  khususnya  pedagang  Cina. Monopoli  dilakukan  dengan  melarang  pembelian  kopi  yang  dilakukan saudagar Cina, namun meskipun pelarangan sudah dilakukan, saudagar Cina masih melakukan perbedaan harga baik apa yang ditentukan oleh VOC  maupun  yang  dipatok  oleh  saudagar  Cina  itu  sendiri.  Penurunan harga yang drastis ini memicu transaksi illegal yang dilakukan oleh petani kopi. Kebijakan pelarangan pihak swasta untuk tinggal di Priangan juga diberlakukan  VOC  untuk  menghindari  persaingan  dagang  antara  VOC dengan  pedagang  swasta  seperti  saudagar  Cina  yang  juga  berfungsi sebagai  tengkulak.  Para  kepala  pribumi  melakukan  kelalaian  dalam mengawasi  pengumpulan  kopi  ke  gudang  yang  ditentukan  sehingga seringkali  isi  pikulan  ini  berpindah  tangan  ke  tengkulak  yang  membeli kopi dengan harga tinggi (Lasmiyati, 2015: 224).
Kebijakan ketat yang diterapkan oleh VOC melalui para kepala ini memicu  perpindahan  yang  dilakukan  penduduk  agar  terbebas  dari kebijakan yang ada. Berdasarkan laporan pada 1774 ditemukan bahwa banyak penduduk yang bermigrasi ke wilayah yang lebih gersang seperti Banten  dan  Jawa  Tengah.  Tingginya  permintaan  kopi  ini  juga  memicu perpindahan  yang  dilakukan  oleh  penduduk  ke  wilayah  lain  dengan harapan  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  lebih  ringan.  Oleh  karena tingginya perpindahan penduduk ini, maka VOC mengeluarkan kebijakan untuk  melarang  para  bupati  menerima  penduduk  dari  wilayah  lain begitupun  sebaliknya  setiap  penduduk  dilarang  untuk  pergi  dari daerahnya. Setiap penduduk yang sudah melakukan perpindahan maka akan dianggap sebagai pembelot dan dikembalikan ke daerah asal disertai hukuman yang harus diterima karena dianggap merugikan perkebunan (Breman, 2014: 71).
Bubarnya VOC pada Desember 1799 membuat Pemerintah Hindia- Belanda  mengambil  alih  kekuasaan  di  Jawa.  Sistem  tanam  paksa  dan penyerahan  kopi  ini  masih  berlanjut  dan  Pemerintah  Hindia-Belanda mengeluarkan Instruksi No. 5 tahun 1800 mengenai penanaman kopi di
bulan tertentu seperti November hingga Januari agar kopi yang dihasilkan lebih baik dan setiap keluarga wajib menanam kopi sebanyak 250 pohon. Pada  1804,  Advis  Komisi  Kesepakatan  menyetujui  untuk  tetap mempertahankan sistem tanam paksa kopi ini menggunakan cara lama. Alasan  dipertahankannya  sistem  ini  adalah  agar  tanaman  kopi  tidak hilang.  Terdapat  ususlan  bahwa  sistem  tanam  paksa  ini  dihapuskan dengan  memberikan  hak  milik  tanah  kepada  petani  secara  perorangan namun usulan ini ditolak (Breman, 2014: 100).
Perubahan sistem kenegaraan di Belanda yang semula berbentuk Republik  Bataaf  menjadi  Kerajaan  Belanda  atau Koninkrijk  Holland membuat pergantian pemerintah juga terjadi di Hindia-Belanda. Daendels pada 1808 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa. Semasa pemerintahannya  ini,  Daendels  melakukan  reformasi  biroksasi  dengan membagi  wilayah  Jawa  kedalam  beberapa  prefektur.  Priangan  sebagai wilayah  penghasil  kopi  dikelompokkan  dalam  satu  prefektur  yang bernama Prefecture Preanger . Prefektur ini terdiri dari Kabupaten Cianjur, Bandung,  Sumedang,  dan  Parakamuncang  yang  digabungkan  dengan Batavia  sehingga  bernama Jacatrasche  en  Preanger-Regentschappen. Sedangkan  wilayah  Sukapura,  Limbangan,  dan  Galuh  sebagai  wilayah yang menghasilkan kopi dalam jumlah sedikit disatukan dalam wilayah Kesultanan Cirebon, sehingga wilayah ini disebut sebagai Kesultanan en Cirebonsche Preanger-Regenschappen (Lasmiyati, 2015: 226) .
Pada  tahun  yang  sama,  Daendels  mengeluarkan  Peraturan Priangan  atau  sebuah  ordonansi  yang  berisi  mengenai  kebijakan  wajib tanam  dan  wajib kerja  kopi khususnya  di wilayah  Priangan.  Ketentuan baru seperti menyamakan besaran pikulan yang harus disetorkan untuk mengurangi kecurangan yang selama ini terjadi antara orang Eropa dan Pribumi. Skala gaji ditetapkan dan satuan pikul menjadi dasar pemberian upah (Breman, 2014: 102). Tingginya harga kopi mendorong tinggi upah yang didapatkan oleh rakyat. Daendels secara serius memperbaiki sistem tanam  paksa  yang  selama  dijalankan  oleh  VOC  terjadi  banyak penyimpangan dan disertai korupsi. Daendels berjanji kepada penduduk untuk  membebaskan  mereka  dari  kewajiban  lain  selain  melakukan penyetoran kopi. Dalam peraturan barunya juga disebutkan bahwa setiap kepala tidak lagi mendapatkan penghormatan dan persembahan tahunan serta  tidak  lagi  bisa  memerintahkan  kerja  pengabdian  pada  penduduk. Dampak  dari  kebijakan  baru  yang  dilakukan  Daendels  ini  adalah peningkatan  produksi  kopi  secara  tajam.  Setiap  keluarga  diwajibkan menanam  kopi  sebanyak  kurang  lebih  1000  pohon  produktif.  Dalam waktu singkat setelah kedatangan Daendels, produksi kopi yang semula berjumlah 120.000 pikul naik menjadi 180.000 pikul. Sistem Priangan ini memang meningkatkan produksi kopi secara tajam tetapi tetap pekerjaan yang dilakukan oleh petani ini dilandaskan oleh paksaan (Breman, 2014: 103).  Berbagai  pembangunan  infrastruktur  seperti  Jalan  Raya  Pos dilakukan  oleh  Daendels  juga  salah  satunya  dilakukan  untuk
mempermudah  laju  perekonomian  dan  distribusi  hasil  produksi. Meskipun  pada  kenyataannya  rakyat  pribumi  dilarang  untuk menggunakan fasilitas jalan ini dan harus menggunakan jalur lain untuk menyerahkan hasil produksinya.
Tabel 1. Jumlah Pohon yang ditanam periode tahun 1806/7 sampai 1811 di
Kab. Priangan dan Jacatra Kabupaten 1806-7 1807-8 1808-9 1809-10 1810-11 Bogor 336.370 274.100 262.505 447.000 463.000 Cianjur 1.444.106 821.603 1.401.644 918.715 1.169.570 Bandung 1.357.525 811.603 665.500 1.620.200 1.042.730 Par. Muncang 560.700 479.860 1.040.570 1.186.800 678.621 Sumedang 362.760 189.300 538.550 918.130 702.500 Krawang 359.398 145.915 151.958 160.490 119.100 Limbangan 96.000 110.000 314.400 346.210 - Sukapura 304.800 110.000 1.255.200 686.300 36.800 Galuh 67.400 54.700 1.370.000 1.351.500 522.100 Total 4.889.059 2.898.018 7.00.327 7.635.345 4.735.421
Sumber: Bijlagen Organique Stukken der Koffij-Cultuur (Daendels, 1814)
Penanaman  kopi  pada  masa  Daendels  terbagi  menjadi  tiga  tipe yaitu  perkebunan  atau  garden,  pagar  atau  hedgrew,  dan  hutan  atau forest.  Pada  tipe  perkebunan  diperlukan  lahan  yang  luas  serta pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  tenaga  buruh  yang  dibutuhkan  lebih banyak daripada jenis pagar ataupun hutan. Ini disebabkan karena pada jenis ini kepadatan tanaman yang longgar dan rendah membuat tanaman yang ditanam akan lebih produktif. Lalu pada tipe pagar, kopi ditanam mengelilingi  desa  dengan  kepadatan  tanaman  yang  tinggi  sehingga menyebabkan tanaman menjadi kurang produktif. Sedangkan pada tipe hutan, kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang berbeda tergantung pada dimana letak pohon ditanam. Jika ditanam di dalam maka kualitas kopi  akan  kurang  baik  karena  kurang  mendapat  cahaya  matahari, sedangkan  yang  ditanam  dipinggir  akan  jauh  lebih  produktif  karena mendapat cahaya matahari yang cukup (Fathah, 2014).
Masa  pemerintahan  Daendels  berakhir  pada  1811  dan  berganti menjadi  masa  Raffles.  Naiknya  Raffles  menjadi  gubernur  jenderal  ini sekalis menandai masuknya kekuasaan Inggris di Jawa. Meskipun relatif singkat,  namun  terdapat  kebijakan  yang  dikeluarkan  Raffles  ini,  salah satunya  membentuk  Karesidenan.  Prefecture  Priangan  sendiri  berubah menjadi  Karesidenan  Priangan.  Raffles  mengeluarkan  peraturan penghapusan  monopoli  pemerintah  dalam  produk  dan  kewajiban  setor serta  pembebasan  kewajiban  wajib  kerja.  Subsitut  dari  kebijakan  ini adalah  petani  bebas  menggunakan  tanah  dan  tenaga  mereka.  Namun
sebagai  tanda  bahwa  tanah  tersebut  merupakan  milik  negara,  petani meberikan hasil panen mereka sebagai bentuk pembayaran sewa. Sistem ini  dikenal  sebagai  sistem  sewa  tanah  (Breman,  2014:  118).  Perang Napoleon  yang  terjadi  di  Eropa  mempengaruhi  penjualan  kopi  yang dilakukan di Priangan. Ini disebabkan oleh pemblokiran selama perang terjadi. Akibatnya banyak kopi yang menumpuk di gudang-gudang dan Raffles melarang para kepala gudang menerima setoran lagi. Ekspor ke wilayah  lain  seperti  Amerika  dan  kapal  dagang  berbendera  yang menghindarkan  diri  dari  perang  masih  mungkin  untuk  dilakukan (Breman,  2014:  121).  Sama  seperti  pada  masa  VOC,  Raffles  juga mengeluarkan  kebijakan  untuk  melarang  bangsa  asing  termasuk  Cina untuk menetap di Priangan (Breman, 2014: 123).
Berakhirnya  kekuasaan  Inggris  di  Jawa  pada  1816  membuat Pemerintah  Hindia-Belanda  mengutus  van  der  Cappellen  menjadi gubernur  jendral  di  Jawa.  Van  der  Cappelen  menyadari  pentingnya peranan  bupati  dalam  pemerintahan  sehingga  menaikan  status  dari pegawai  menjadi  kepala  daerah  dan  membuat  kedudukannya  berada dibawah asisten residen. Tahun 1820, van der cappellen mengeluarkan peraturan  yang  berisi  mengenai  residen  yang  harus  memperlakukan bupati seperti adiknya, merinci hal yang menjadi tanggung jawab pribumi meliputi  peningkatan  pertanian,  perbaikan  sarana  transportasi,  dan membuat register. Penelitian dilakukan pada tahun 1821 di Limbangan yang  menunjukkan  adanya  ketimpangan  antara  jumlah  pohon  dengan jumlah  hasil  produksi  secara  menyeluruh.  Aturan  penanaman  1.000 pohon  pada  setiap  keluarga  tidak  dapat  terpenuhi.  Hal  ini  berkaitan dengan banyaknya perkebunan yang dirusak pada masa Raffles dan ini mengganggu produktivitas. Selain itu pada 1822 wabah kolera menjangkit para petani sehingga produksi kopi semakin menurun dan petani banyak yang menderita kelaparan akibat krisis produksi beras (Lasmiyati, 2015: 229).
Masa pemerintahan van den Bosch dimulai pada 1826. Pada masa ini  sebuah  sistem  tanam  paksa  baru  diperkenalkan  sebagai  kelanjutan dari  Preangerstelsel.  Sistem Cultuurstelsel mengadopsi  sistem  tanam paksa Preangerstelsel yaitu  menggunakan  prinsip  wajib  dan  monopoli. Sistem  ini  telah  diterapkan  sejak  1830  (Kartodirdjo,  2020:357).  Namun keberadaan Cultuurstelsel ini  tidak  lantas  membuat Preangerstelsel ditiadakan. Kegagalan panen nila atau indigo pada 1833 membuat kopi kembali menjadi komoditas yang menjadi prioritas. Prospek kopi kembali meningkat dan untuk memenuhi permintaan pasar Eropa, van den Bosch menginstruksikan untuk menambah jumlah pohon menjadi 40 juta per tahun.  Karena wilayah  yang  dibutuhkan  semakin  luas maka  perluasan wilayah  dilakukan  ke  tempat  yang  lebih  tinggi  dari  1.000  hingga  1.500 meter.  Namun  ini  keputusan  yang  kurang  cermat  karena  tidak memikirkan  resiko  selanjutnya  seperti  kondisi  geografis  yang  rawan terjadi longsor. Tahun 1857 produksi kopi mencapai 70 juta pohon yang

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
berbuah,  namun  di  tahun-tahun  selanjutnya  produksi  kopi  terus mengalami penurunan.
Tabel 2. Jumlah Pohon Kopi yang ditanam di Kab. Priangan tahun 1832-1864
Kabupaten 1832 1835 1839 1864 Cianjur 13.017.006  19.180.432  24.488.406  13.619.303 Bandung 15.942.158  30.020.550  29.398.100  20.041.750 Sumedang 9.971.177  17.736.760  8.598.230  10.100.360 Limbangan 5.965.989 8.045.155  18.979.676  5.252.983 Sukapura 375.000 6.225.670 5.627.097 2.005.337 Total 45.271.331  81.208.567  87.091.509  51.019.733
Sumber: Algemeen Verslag (A.V.) Preanger, 29a/19, 1932; A.V. Preanger36/3, 1835; A.V. Preanger, 2/7,  1935; Preanger Statistiek1836, A.V. Preanger7/1, 1837; A.V. Preanger34/1,  1839; A.V. Preanger30/6, 1864 dalam Artikel Produksi Kopi Di Priangan pada Abad ke-19 oleh Mumuh Zakaria, 2017
Pada  tahun  1879  produksi  kopi  sempat  mengalami  peningkatan produksi  namun  kembali  mengalami  penurunan  pada  tahun-tahun berikutnya,  sehingga  penanaman  kopi  dalam  jumlah  banyak  dilakukan untuk  menggantikan  hasil  panen  yang  terus  mengalami  penurunan. Faktor  penurunan  produksi  juga  dipengaruhi  oleh  peraturan  yang diberlakukan selama sistem ini berlangsung tidak memperhatikan aspek penting yang berkaitan dengan perkembangan pohon kopi seperti teknik penanam  maupun  jenis  tanah  yang  baik  untuk  menjadi  media  tanam kopi,  sehingga  luputnya  perhatian  pemerintah  akan  aspek  penting  ini membuat  produksi  kopi  semakin  menurun (“De  Toekomst  Der Gouvernements- Koffiecultuur  Op  Java,”  1888) .  Van  Rees,  seorang politikus Belanda, mengusulkan adanya reformasi dengan membebaskan penduduk dari beban kerja pengabdian, dan sejak memasuki abad ke-19, para pembuat kebijakan mulai sedikit demi sedikit mencoba mengurangi tindakan  bupati  pribumi  yang  semena-mena  karena  kekuasaan  yang mereka  miliki.  Pada  akhir  abad  ke-19  muncul  suara  yang  menyatakan penentangan terhadap penanaman wajib yang dilakukan. Ini berlangsung hingga tahun 1892, dan pada 1917 memasuki abad ke-20, penanaman wajib kopi secara resmi dihapuskan (Lasmiyati, 2015: 230).

## Dampak Sosial-Ekonomi Dari Penerapan Preangerstelsel
Penerapan sistem tanam paksa kopi atau Preangerstelsel di wilayah Priangan  memberikan  efek  yang  cukup  berpengaruh  pada  beberapa sektor  kehidupan  masyarakat  Priangan  khususnya  pada  abad  ke  18 hingga 19. Pengaruh ini sudah terlihat sejak awal sistem ini diterapkan. Dalam periode singkat, VOC sebagai perusahaan dagang yang menjadikan Hindia-Belanda sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, juga menjadi penguasa monopoli perdagangan kopi dunia akibat diterapkannya sistem ini.  Setidaknya  setengah  dari  tiga  perempat  penjualan  kopi  dunia  ini
berasal  dari  VOC  dan  Cianjur  sebagai  bagian  dari  wilayah  Priangan menjadi penyumbang kopi terbanyak.
Meskipun diterapkan di Priangan, namun terjadi perbedaan hasil produksi  yang  dihasilkan  oleh  setiap  wilayah  di  Priangan.  Faktor  ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesuburan tanah di setiap wilayah. Priangan Barat merupakan wilayah dengan tingkat kesuburan tanah yang lebih  baik  dibandingkan  Priangan  Timur.  Pengawasan  kopi  dilakukan langsung oleh kepala pribumi dan berada diluar pengawasan pemerintah (Zakaria,  2017:185-186).  Petani  dituntut  untuk  melakukan  praktik penanaman  kopi  di  perkebunan  yang  lokasinya  jauh  dari  desa  dan  ini memberatkan petani. Meskipun produksi kopi yang dihasilkan melimpah, tetapi  petani  harus  mendirikan  pangkalan  dekat  perkebunan  sebagai tempat  mereka  tinggal  selama  masa  persiapan  penanaman  kopi. Pekerjaan  untuk  mempersiapkan  lahan  dilakukan  oleh  petani  selama musim  kemarau  hingga  musim  penghujan.  Jenis  kopi  yang  ditanam kebanyakan adalah kopi hutan dan kopi pagar (Zakaria, 2017: 187).
Sistem  tanam  paksa  dan  penyerahan  wajib  yang  diterapkan  ini memberikan  dampak  bagi  masyarakat  karena  perubahan  sistem penanaman  dari  bebas  menjadi  wajib  membuat  beban  penduduk khususnya pribumi menjadi lebih berat. Mobilitas penduduk tejadi akibat tuntutan  yang  besar  dari  kepala  pribumi  sehingga  banyak  masyarakat yang akhirnya meninggalkan kampungnya ke wilayah yang lebih gersang agar  terhindar  dari  kewajiban  penanaman  kopi  ini.  Bupati  sebagai kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  tidak  digaji  oleh  VOC  melainkan sebagai  gantinya  mendapatkan  imbalan  dari  penyerahan  kopi  yang dilakukan. Setiap pikulannya dihargai sebesar 6 ringgit, dan ini membuat para  bupati  ini  justru  jatuh  ke  dalam  hutang.  Namun  para  bupati  ini masih  mendapatkan  hak  untuk  menerima  pajak  dan  mendapatkan setidaknya sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil panen yang ada (Kartodirdjo, 2020: 286 – 287).
Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC membuat petani tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan tawar-menawar mengenai harga kopi. Harga kopi yang dibeli dengan harga rendah mendorong para petani  menjualnya  kepada  pedagang  swasta  terutama  orang  Cina. Pengawasan  yang  lalai  dari  kepala  pribumi  membuat  petani  dapat melakukan  penjualan  ini.  Namun  ini  merugikan  VOC  sebagai  pemilik tanah, sehingga peraturan untuk melarang orang asing termasuk orang Cina  di  wilayah  Priangan  diberlakukan  untuk  menghindari  persaingan dagang,  selain itu  penjualan kopi  terhadap  pihak swasta juga  dilarang. Pola  hidup  petani  yang  semula  berpindah-pindah  tempat  berubah menjadi  menetap  juga  terjadi  akibat  adanya  sistem  ini.  Penataan pemukiman yang dilakukan pemerintah serta larangan untuk melakukan migrasi  ke  wilayah  lain  membuat  petani  yang  semula  nomaden  secara terpaksa tinggal menetap untuk melakukan kerja wajib dan menyerahkan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
hasil  panen  kopi  ini  kepada  pemerintah.  Di  sisi  lain,  penduduk  juga diharuskan  melakukan Cultuurdiensten atau  kerja  pengabdian  selama budidaya dengan melakukan penyetoran kopi dengan diikuti penyetoran barang lainnya serta melakukan pembangunan gudang dan jalan (Syatori, 2020).
Pemangkasan  harga  yang  dilakukan  oleh  VOC  hingga  ke  harga yang  drastis  juga  menimbulkan  reaksi  perlawanan  dari  petani  hingga menyebabkan seorang bupati di Cianjur yang mana merupakan pemasok kopi  terbanyak  di  Priangan.  Pemicu  lainnya  dari  perlawanan  yang dilakukan oleh petani ini adalah kerja berat yang dilakukan oleh petani hanya menguntungkan VOC dan para bangsawan saja. Petani kemudian banyak  yang  melarikan  diri  dan  juga  melakukan  kerja  serampangan sehingga pohon kopi menjadi rusak dan buah tercecer. Kejadian ini tentu menimbulkan  amarah  VOC  karena  banyaknya  tanaman  yang  rusak akibat  kerusuhan  yang  terjadi.  Dorongan  untuk  membuat  perkebunan dalam  skala  besar  milik  swasta  melalui  kontrak  konsinyasi  dengan pemerintah Belanda. VOC dan para pemilik tanah melakukan perluasan kekuasaan melalui penyewaan dan penjualan tanah pada para pengusaha Cina.  Pertumbuhan  laju  ekonomi  lokal  menjadi  terhambat  akibat pengalihan fungsi lahan menjadi lahan untuk menanam komoditas kopi juga menjadi dampak dari kebijakan preangerstelse l ini (Salsalova et al.,
2021).
Dampak  lain  dari  adanya Preangerstelsel ini  adalah  kemunculan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel yang dicetuskan oleh Gubernur Jendral  van  den  Bosch.  Sistem  ini  menggabungkan  sistem  penyerahan wajib  dengan  sistem  pajak  tanah.  Ciri  khususnya  adalah  rakyat diwajibkan  membayar  pajak  berupa  hasil  tanaman  pertanian,  bukan dalam bentuk uang (Kurniawan, 2014). Beban rakyat semakin bertambah karena  kemunculan  sistem  tanam  paksa  ini  diterapkan  menggunakan prinsip bahwa apa yang menjadi target pemerintah harus tercapai tanpa memikirkan  beban  yang  melebihi  petani.  Namun  terdapat  perbedaan dalam  penerapannya  seperti  petani  diwajibkan  mengelola  setidaknya 1.000  kopi  khusus  petani  di  Priangan,  upeti  yang  didapat  dari  pusat penanaman  kopi  sedangkan  di  luar  daerah  pemerintah  desa  hanya berperan sebagai perantara pemerintah dan penduduk, dan petani kopi di Priangan tidak memperoleh harga jual kopi seperti petani di daerah lain karena sudah dijanjikan akan menerima upah dua kali lipat dari petani daerah lainnya.
Pada  sisi  ekonomi  tentu Preangerstelsel memberikan  pengaruh pada  ekonomi  masyarakat  khususnya  Priangan.  Melalui  sistem  tanam paksa baik Preangerstelsel maupun Cultuurstelsel sebagai kelanjutan dari sistem Priangan, masyarakat mulai memahami dan mengetahui tanaman apa  saja  yang  laku  dipasaran  dan  dihargai  dengan  harga  yang  tinggi. Meskipun tanaman yang dihasilkan dihargai dengan harga yang rendah, sedikit  banyak,  rakyat  kemudian  memahami  nilai  suatu  barang  dan
mengenal  adanya  sistem  uang  dalam  perekonomian.  Sistem  ekonomi uang ini secara perlahan menyingkirkan sistem ekonomi pertanian di desa yang sifatnya subsisten (Aprilia et al., 2021) . Sisi lain dari sistem uang yang mulai dikenal oleh masyarakat ini juga terbentuk kelas sosial baru dalam pekerja seperti adanya pekerja upahan yang bekerja baik di perkebunan, kuli angkut, dan penyedia jasa transportasi. Konsep monetasi yang masuk ke  sistem  perekonomian  desa  ini  membuat  petani  secara  khususnya mulai  bergantung  pada  dunia  luar  dan  mindset  mereka  mengenai pemenuhan  kebutuhan  pangannya  sendiri  berganti  dengan  mindset untuk  memenuhi  kebutuhan  komoditas  ekspor  dari  hasil  panen  yang mereka  lakukan  karena  sistem  tanam  paksa  ini  tidak  menjamin ketersediaan  pangan  bagi  keluarga.  Eksploitasi  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  akibat  sistem  tanam  paksa  baik Preangerstelsel maupun Cultuurstelsel ini juga menciptakan kemiskinan struktural dalam masyarakat.  Baik  kemiskinan  maupun  kelaparan  yang  terjadi  dalam masyarakat  Jawa  termasuk  di  wilayah  Priangan  berkaitan  dengan pertambahan  penduduk,  mulai  berkurangnya  lahan  pertania,  serta perluasan perkebunan milik orang Eropa (Geertz, 1963).

## KESIMPULAN
Sejak  pertama  kali  diterapkan  pada  abad  ke-18,  Preangerstelsel telah  memberikan  dampak  bagi  masyarakat  termasuk  bagi  petani  dan bangsawan.  Dalam  pelaksanaan  dari preangerstelsel ini,  para  pejabat lokal  memiliki  peran  sebagai  tangan  kanan  VOC  sehingga  memperoleh keuntungan  yang  besar.  Namun  keadaan  sebaliknya  dirasakan  oleh rakyat  yang  melakukan  budidaya  kopi  dimana  rakyat  mengalami penderitaan.  Para  pejabat  selain  mendapat  keuntungan  dari  adanya preangerstelsel  ini  juga  memiliki  wewenang  untuk  memobilisasi  para rakyat  untuk  bekerja  dengan  keras  namun  memberikan  upah  dengan jumlah  sedikit.  Tanaman  kopi  ini  telah  memberikan  banyak  pengaruh terhadap masyarakat Priangan khususnya dibidang ekonomi dan sosial. Selama  sistem  ini  diterapkan,  Priangan  menjadi  produsen komoditas  kopi  terpenting  bagi  VOC.  Hal  ini  memberikan  keuntungan yang besar bagi VOC namun ini juga mencekik rakyat dengan kebijakan yang juga diterapkan oleh VOC seperti kebijakan penurunan harga kopi mentah  dari  50  menjadi  12  gulden  untuk  setiap  pikulan  yang  setara dengan  125  pon.  Rakyat  semakin  tercekik  saat  VOC  mulai  berlaku sewenang-wenang  dimana  untuk  menghindari  penurunan  jumlah tanaman  kopi,  pada  1810  pemerintah  Belanda  memaksa  rakyat  untuk menanam  sejumlah  200  bibit  pohon  kopi  pertahun.  Hal  ini  dilakukan untuk  mengisi  kas  pemerintahan  Belanda  dan  memberi  komisi  kepada para pejabat lokal seperti bupati, kepala bawahan, dan pejabat lainnya. Penderitaan  yang  dirasakan  oleh  rakyat  tidak  hanya  mengenai perkebunan  kopi  semata  tetapi  rakyat  juga  dipaksa  untuk  bekerja membangun  sarana  dan  prasarana  yang  dibangun  untuk  menunjang kepentingan pemerintah Belanda. Monopoli perdagangan yang dijalankan
pemerintah Belanda ini menjadikan Priangan wilayah yang tertutup bagi orang asing terutama warga Cina. Para produsen kopi dilarang menjual hasil produksi kopi ke pihak swasta dan apabila menjual ke pihak swasta akan dikenakan hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, A. T., Irawan, H., & Santosa, Y. B. P. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. Estoria , 1 (2),
119 – 134.
Breman, J. (2014). Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870 . Pustaka Obor. Daendels, H. W. (1814). Staat der Nederlandsch Oostindische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal in de jaren 1808- 1811 . De toekomst der Gouvernements-koffiecultuur op Java. (1888). De Locomotief : Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad , 1. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010291776:mpeg21:p001 Fathah, F. S. K. (2014). Penanaman Kopi Dalam Sistem Preangerstelsel Tahun 1830-1870 [Undergraduate Thesis]. Universitas Sebelas Maret. Geertz, Clifford. (1963). Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia . Published for the Association of Asian Studies by University of California Press. Kartodirdjo, S. (2020). Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium Jilid 1 . Ombak.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Tiara Wacana. Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap  Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 11 (2). https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5301 Lasmiyati. (2015). KOPI DI PRIANGAN ABAD XVIII-XIX. Patanjala , 7 (2),
217 – 232. Salsalova, A., Fatimatuz, A., & Sunyi, F. (2021). Preanger Stelsel: Pengertian, Pelaksanaan, Tujuan, dan Dampak . Sejarahkita.Com. https://sejarahkita.com/preanger-stelsel/
Syatori, A. (2020). Preanger Stelsel: Kisah Tentang Bisnis Kopi Belanda di Tanah Cirebon-Pringan. Tamaddun , 8 (2), 337 – 357. Teguh, I. (2019). Preangerstelsel: Kala Kopi Menjadi Sumber Bencana . Tirto.Id. https://tirto.id/preangerstelsel-kala-kopi-menjadi-sumber- bencana-edSl
Zakaria, M. M. (2011). Struktur Sosial, Politik, Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya , 3 (3), 386. https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i3.253
_______________. (2017). PRODUKSI KOPI DI PRIANGAN PADA ABAD KE- 19. Paramita - Historical Studies Journal , 27 (2), 182 – 194. https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11160