## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 53-64
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset Kripto

## Patricia Edina Sembiring
Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Sumedang, 45360, Indonesia patriciaedina16@gmail.com
* Corresponding Author
Abstrak: Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada saat ini telah menemukan media baru berupa aset  kripto  dalam  meluncurkan  tindakannya.  Di  sisi  lain,  TPPU  merupakan  kejahatan proxy sebagai perwujudan tindakan yang ditujukan untuk menutupi kejahatan secara diam-diam apalagi menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu, melihat kompleksitas baru tersebut, menimbulkan semakin sukarnya  pembuktian  bagi  penegak  hukum  dalam  menangani  tindakan  pencucian  uang.  Kesukaran  ini terjadi diakibatkan kepada anonimitas aset kripto sehingga pelaku TPPU dapat dengan mudah melancarkan aksinya.  Maka,  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  serta  pendekatan  konseptual, penelitian ini bertujuan melihat kembali pada penggunaan mekanisme pembuktian dalam menangani TPPU terutama  apabila  dilakukan  melalui  aset  kripto.  Berdasarkan  hasil  penelitan,  implementasi stand  alone money laundering pada Pasal 69 dan pembuktian terbalik pada Pasal 77 UU TPPU dinilai tidak efektif dalam menjerat pelaku TPPU pada aset kripto dikarenakan: (1) akan terdapat kesulitan dalam menemukan unsur subjektif dan objektif dari pelaku, (2) masih kaburnya praktik pembuktian terbalik di Indonesia. Adapun kembali  memberlakukan  pembuktian  negatif  berdasarkan  undang-undang  dapat  diimplementasikan sebagai bentuk penanganan terhadap pelaku TPPU di dalam transaksi aset kripto.
Kata Kunci: TPPU; Aset Kripto ; Pembuktian Terbalik; Proxy .
How  to  Cite :  Sembiring,  P.  E. (2024). Assessing  the  reversal burden  of  proof  in  the  crime of  money laundering  as  a  proxy  crime  in  crypto  assets. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 10 (1),  53-64. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033.

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi telah menjadi basis kehidupan bagi masyarakat sebagai bentuk pela- yanan dalam memenuhi tuntutan zaman yang serba cepat. Menurut Guston et al. (2014) teknologi tidak  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  artefak  pasif  (Ramadhan  &  Putri,  2018).  Dengan  kata  lain, teknologi  bukan  sekadar  objek  yang  diam,  akan  tetapi  melaju  berdinamika  mengikuti  proses kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa manusia haruslah menjadi kom- ponen utama penggerak laju teknologi dalam era society 5.0, bahwa segala aktivitas tidak hanya terfokus pada teknologi maupun komputer akan tetapi manusia harus turut andil bagian sebagai pusat dari perubahan (Safiranita et al., 2022) namun secara realita, hubungan antara teknologi dan manusia bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi telah memberikan kemudahan, akan tetapi di lain sisi telah menjadi salah satu fasilitator dalam melaksanakan tindakan kejahatan seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di dalam aset kripto ( crypto asset ).
Melalui data secara global, International Monetery Fund (IMF) menyatakan bahwa tindak pida- na pencucian uang telah mencapai 3%-4% dari GDP dunia (data ini diambil pada tahun 1996). Kemudian di negara Indonesia, melalui data BPK RI, nominal pencucian uang dari tahun 2003 s.d. tahun 2009 telah mencapai Rp600 trilyun, yang mana Rp5 trilyun melalui tindak pidana pencu- cian uang (Agoes, 2013). Data yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan estimasi pencucian uang secara luas dimana rentang waktu terhitung sejak 14 tahun yang lalu (2009), menjadi sebu- ah pertanyaan, bagaimana estimasi TPPU jika pelaku menggunakan aset kripto (kemunculan mata uang kripto pada tahun 2009)? Berdasarkan data chain analysis ditemukan sekitar 8.700.000.000 USD pencucian uang melalui aset kripto di tahun 2021 (30% peningkatan dari tahun 2019 sejum- lah  11  miliar).  Sehingga  total  keseluruhan  dimulai  pada  2017  adalah  33.000.000.000  USD (Rp1.528.500.000,00) (Bolder Group, 2023). Melihat kepada pemaparan data-data sebelumnya,
dapat dipastikan akan terjadi peningkatan nominal TPPU yang tidak lain dipengaruhi oleh adanya kehadiran aset kripto.
Selain itu, penggambaran konkret dari kejahatan pencucian uang juga telah terjadi di berbagai negara, contohnya melihat kasus Negara Amerika Serikat telah menonaktifkan sistem transaksi BTC-e setelah diketahui platfrom BTC-e memberikan fasilitas pencucian uang dan berbagai aktivi- tas illegal. Bahkan salah satu pencipta BTC-e, Alexander Vinnik diduga mencuri identitas, memfa- silitasi perdagangan narkoba, dan membantu proses kriminalisasi dari pencucian uang (Tucker- Feltham, 2024). Kemudian, di Negara Indonesia terdapat dugaan korupsi di PT  Asabri dengan para tersangka menggunakan aset digital berupa mata uang kripto berwujud bitcoin dalam situs Indodax agar dapat memutar uang hasil TPPU (Tim Detikcom, 2021) serta diketahui mantan peja- bat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama Rafael Alun yang diduga melaku- kan pencucian uang menggunakan aset kripto (Andrianto, 2023).
Sementara  itu,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  adalah  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime ) dengan tidak luput dari perhatian dunia global. Di dasarkan atas Konvensi PBB United Convention Against Transnational Crime (Konvensi Palermo) memuat lima inti kejahatan ( core  crimes ),  yaitu  korupsi,  pencucian  uang,  perdagangan  orang,  penyelundupan  senjata  dan orang, dengan pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara  (Agoes,  2013),  tidak  hanya  Konvensi  Palermo, United  Nations  Congress  on  The Prevention of Crime and Treatment of Offenders menegaskan 17 kejahatan yang perlu diwaspadai salah  satunya  berupa  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  (Garnasih,  2016).  Dikarenakan sesungguhnya, kejahatan TPPU menyembunyikan berbagai tindak pidana yang dikemas dengan berbagai  modus  terstruktur  hingga  berbagai  tindak  pidana  di  dalamnya  sulit  untuk  ditelusuri (bahkan memicu adanya tindak pidana baru). Secara umum, pola yang digunakan pada kegiatan TPPU terbagi menjadi tiga, yaitu (Renggong, 2021), (1) Placement : menempatkan dana dari hasil tindak pidana atau perbuatan melawan hukum ke dalam berbagai macam sarana seperti: deposito bank, proyek rumah, konversi mata uang, sarana yang ada digunakan sebagai binatu/ laundering ; (2) Layering :  memisahkan  hasil  tindak  pidana  melalui  beberapa  tahapan  transaksi  bertujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, proses yang dilaksanakan berlapis-lapis, dengan ta- hapan yang rumit bertujuan mempersulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan money laundering ; dan (3) Integration : setelah dua upaya sebelumnya dilakukan, tahapan ini memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Dengan kata lain pelaku telah memper- gunakan  harta  kekayaan  yang  sah,  baik  dinikmati  langsung,  diinvestasikan,  atau  membiayai tindak pidana kembali.
Terbentuknya pola-pola demikian, memberikan peluang yang begitu besar bagi pengeksekusi- an model TPPU oleh pelaku. Maka daripada itu, telah menjadi sinyal bagi masyarakat dan penegak hukum bahwa telah terbentuk kejahatan berbasis teknologi bagi tindak pidana pencucian uang. Bahkan saat ini para penjahat dalam TPPU telah menemukan celah baru untuk melangsungkan kejahatannya melalui pendekatan kejahatan proxy . Kejahatan proxy diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dengan didefinisikan sebagai tindakan yang dibutikan sebagai suatu pelanggaran, dapat dikatakan sebagai pelanggaran pembuktian ( evidentiary offences ); kerugian dari tindakan dirinya, tetapi mendesain dugaan pelanggaran yang dilakukannya (Bystranowski, 2017). Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketika bentuk dari kejahatan proxy sebagaimana dimaksud dikemas oleh pelaku dengan menggiring orang lain melakukan aksi kriminal dengan intensi untuk menca- pai suatu tujuan yakni pencegahan agar tindakan dari dirinya tidak diketahui sebagai perbuatan yang  senyatanya  dilarang  (Bystranowski  &  Mungan,  2021).  Perbuatan  demikian  secara  tidak langsung telah melahirkan kompleksitas baru apabila dilakukan pada aset kripto dengan meman- faatkan salah satu keunggulannya yang bersifat anonim.
Berangkat dari kegentingan atas kejahatan ini, terlihat bahwasannya penanganan atas tindak pidana pencucian uang tidak hanya sekadar mengandalkan regulasi semata, akan tetapi diperlu- kan upaya lebih lanjut oleh penegak hukum baik hakim, jaksa, dan otoritas investigasi lainnya dalam  memberantas  TPPU.  Hal  demikian  telah  dinyatakan  oleh  Santiago  Otamend,  seorang presiden FATF ( Financial Action Task Force ) 2017-2018 yakni “ the work of judges, prosecutors, and other investigative authorities is crucial for stable institutions, transparency and the rule of law, which are all pillars of an effective of an effective AML/CFT system ” (FATF, 2018).
Menindaklanjuti akan pernyataan tersebut, para penyusun regulasi melalui pembentukan UU TPPU, Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), beserta dengan pene- gak hukum memberlakukan mekanisme stand alone money laundering sebagai respon terhadap rekomendasi  FATF  terutama  dalam Immidiate  Outcome (IO)  ke- 7  terhadap  “ different  type  of money laundering ” (Rizky & Romadhona, 2022). Mekanisme tersebut merupakan upaya pembuk- tian  TPPU  dengan  mengacu  pada  penuntutan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  tanpa  harus melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asalnya (PPATK, 2019). Implikasi dari adanya me- kanisme sebelumnya, menghantarkan kepada penegak hukum agar dapat memberlakukan Pasal 77 UU TPPU bernama pembuktian terbalik ( reversal burden of proof ).
Adapun secara praktik, ternyata terdapat beberapa kelemahan sehingga pada akhirnya pem- buktian terbalik sukar untuk diterapkan. Bahkan melalui dokumen PPATK berjudul Annotation of Decisions on Money Laundering Cases tahun 2013 sampai 2019, telah teridentifikasi 44 putusan kasus  pencucian  uang,  dimana  28  kasus  tidak  menggunakan  pembuktian  terbalik,  tiga  kasus menggunakan pembuktian terbalik, tetapi terdakwa tidak menggunakan pembuktian tersebut, dan 13 kasus menggunakan pembuktian terbalik, serta terdakwa menggunakannya (Febriansyah et  al.,  2023).  Minimnya  pemberlakuan  pembuktian  terbalik  di  Indonesia  menunjukkan  secara gamblang bahwa pengeksekusiannya masih inefisien, terlebih lagi lembaga PPATK ternyata me- nyatakan penerapan pembuktian terbalik memberikan efek negatif berupa kerugian pada proses penuntutan dikarenakan pelaku dimungkinkan menampakkan sumber harta kekayaan yang ber- sifat tidak wajar tersebut berasal dari bisnis yang ia palsukan (PPATK, 2019). Dapat disimpulkan, penerapan mekanisme ini secara tidak langsung dinilai kurang efektif apabila diber-lakukan di Indonesia. Terlebih, salah satu pertimbangan akan permasalah sebelumnya berhu-bungan erat kepada pengungkapan unsur pidana berupa unsur subjektif dan objektif yang sewa-jibnya dibuk- tikan agar seorang terdakwa dinyatakan sebagai seorang terpidana cukup rumit untuk pengiden- tifikasiannya. Padahal, berdasarkan Konvensi Vienna dan beberapa konvensi internasional lain- nya  memberikan  pertimbangan  terhadap  penanganan  TPPU  ”Pengetahuan,  niat,  atau  tujuan dibutuhkan  sebagai  elemen  delik  yang  dapat  dibuktian  dari  sebuah  keadaan  faktual  objektif” (Hanafi, 2010).
Maka sejalan dari problematika yang ada, penulis mencoba menelisik penerapan serta menilai efektivitas  pemberlakuan  dari  pembuktian  terbalik  pada  Pasal  77  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  (2010)  sebagai  implementasi  dari  mekanisme stand  alone  money laundering pada  Pasal  69  UU  TPPU  sebagaimana  menjadi  salah  satu  rekomendasi Immediate Outcome ( IO ) dari Financial Action Task Force ( FATF ) (Yanuar, 2021) yang kemudian dihubungkan dengan tindak kejahatan proxy melalui aset kripto dengan menjawab beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: (1) bagaimana pemberlakuan mekanisme pembuktian terbalik terhadap pelaku TPPU  sebagai  kejahatan proxy di  dalam  aset  kripto?  (2)  bagaimana  efektivitas  pemberlakuan pembuktian terbalik dalam TPPU dengan kejahatan proxy pada aset kripto?

## Metode
Metode penulisan yang dilakukan sebagian besar menggunakan pendekatan yuridis normatif diperoleh dari sumber bahan pustaka yang telah ada sebelumnya (Soekanto, 2006). Maka, peneli- tian pada artikel ini berfokus dalam menelaah penerapan kaidah beserta norma terhadap produk hukum positif di Indonesia. Adapun, bahan hukum primer terdiri atas: KUHP, KUHAP, UU TPPU, serta Peraturan Babepti. Selain itu, terhadap penguraian analisis menggunakan deskriptif analitis dengan menghubungkan teori-teori hukum dan praktik permasalah. Tidak hanya itu, penelitian pada artikel ini juga menelusuri pada perbandingan hukum ( comparative law approach ) dengan melihat  pengaplikasian  regulasi  terhadap  pembuktian  tindak  pidana  pencucian  uang  serta penanggulan TPPU di dalam aset kripto sebagai kejahatan proxy di negara lain.

## Hasil dan Pembahasan
Pemberlakuan Mekanisme Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pelaku Proxy di dalam Aset Kripto
van Hattum (2009) mengutarakan bahwasannya tindakan pidana tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2022). Menilik dari per- nyataan  sebelumnya,  dapat  dipahami  bahwa  hukum  pidana  tidak  akan  pernah  terlepas  dari seorang  subjek  hukum  sebagai  salah  satu  unsur  yang  harus  dibuktikan  untuk  melihat  suatu perbuatan pidana.
Hal demikian sejatinya telah menjadi unsur esensial dalam penegakan hukum pidana di Indo- nesia dan telah menjadi asas sebagaimana dikenal sebagai asas kulpabilitas yakni tiada pidana tanpa  kesalahan.  Dalam  hal  ini,  untuk  menggali  unsur  kesalahan  dari  pelaku,  penegak  hukum tidak hanya melihat kepada perbuatan melawan hukum ( wederrechtelijk ) namun juga menelusuri perilaku  lahiriah  ( outward  conduct )  yang  harus  dibuktikan  oleh  seorang  penuntut  umum (Ismansyah et al., 2020). Oleh karena itu, dapat dipahami untuk membuktikan seorang tersangka dalam suatu tindak pidana, maka wajib dibuktikan unsur objektif ( actus reus ) dan unsur subjektif ( mens rea ) di dalam diri pelaku.
Dua unsur sebelumnya memang seyogyanya bersifat esensial sebagai pemenuhan dari sebuah perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan oleh Simons bahwa tindak pidana ( starfbar feit ) meru- pakan perbuatan dengan diancam pidana, yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan,  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab  (Tomalili,  2019). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, perlu menjadi catatan krusial bagi penegak hu-kum agar dapat membuktikan unsur subjektif dan objektif ketika melaksanakan proses pembuk-tian pada tindak pindana. Adapun menelisik kepada sistem pembuktian, pembuktian lahir dari kata tunggal ”bukti”  yakni  suatu  hak  yang  cukup  untuk  menggambarkan  kebenaran  akan  suatu  peristiwa (Sumaryanto, 2009). Oleh sebab itu, pembuktian dikatakan sebagai sebuah perbuatan memberi- kan keyakinan, kebenaran, atau tanda-tanda kebenaran akan suatu kejadian. Maka, urgensi dari adanya tahapan pembuktian sangatlah penting sebagai sebuah prosedur inti dalam mengungkap kejahatan. Tanpa adanya proses pembuktian, tindak kejahatan dianggap sebagai kertas kosong.
Apabila menelusuri sistem pembuktian di Indonesia, maka negara Indonesia mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ( negatief wettelijk bewijstheorie ). Pem- berlakuan teori ini secara jelas dinyatakan pada Pasal 183 KUHAP menyatakan ” hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti .” Maka dengan melihat pernyataan pada klausul tersebut, penulis membagi menjadi dua pokok utama, yakni: (1) Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila dua alat bukti telah terpenuhi;  dan  (2)  Hakim  memiliki  keyakinan  penuh  terhadap  dua  alat  bukti  tersebut  benar- benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya.
Tujuan penetapan Pasal 183 KUHAP adalah menjamin terpenuhinya keadilan, kepastian, dan kebenaran bagi seseorang (Sumaryanto, 2009). Alhasil, terhadap dua pokok pembagian klausul tersebut, secara implisit memberikan arah kepada penegak hukum untuk wajib menelaah, kemu- dian membuktikan setiap ketentuan sebelum menjatuhkan terdakwa TPPU menjadi seorang ter- pidana. Konsekuensi yang akan timbul apabila ketentuan dari adanya Pasal 183 KUHAP tidak da- pat dibuktikan maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan ( vrijspraak ) (Sumaryanto, 2009). Bila ditelisik melalui perspektif teknologi yakni aset kripto, sistem pembuktian sebagaimana dinyatakan sebelumnya memiliki kesukaran tersendiri di dalam menelusuri syarat-syarat pem- buktiannya. Pernyataan demikian muncul dikarenakan secara sistemis, terdapat beberapa fitur privasi yang memang telah menjadi karakteristik utama dan pembeda antara aset kripto diban- dingkan teknologi transaksi konvensional lainnya. Melalui aset kripto seperti bitcoin , pengguna hanya dapat diidentifikasi dengan alamat kunci spesifik, namun tidak mencantumkan nama atau alamat informasi miliknya seperti melalui alat pembayaran konvensional saat ini (Casale, 2015). Seperti contoh, Monero dan Zcash, sebelum melaksanakan transaksi, pengirim melakukan spesifi- kasi  pada  nomor  alamat  pengiriman  untuk  digabungkan  pada  transaksi  miliknya,  kemudian dengan menggunakan rentetan kunci publik, pengirim membentuk jaringan tanda dan menyem- bunyikan alamat spesifik (telah digabungkan dengan transaksi miliknya).
Pengamat dari sistem blockchain hanya akan memahami serta mengetahui nomor koin yang tidak diketahui kepemilikannya telah berpindah dari satu pemasukan kunci publik yang berben- tuk rentetan tersebut (Fauzi et al., 2019). Tentu hal ini sangatlah sulit apalagi jika pelaku transaksi telah melancarkan TPPU. Melalui aset kripto, kemudahan mentransfer dana dari satu negara ke negara lain menjadi keistimewaan tersendiri terutama ketika pelaku memasuki tahapan layering . Dikarenakan kembali lagi kepada tujuan perbuatan TPPU yakni ”proses menyembunyikan uang yang berasal dari sumber ilegal terlihat menjadi sumber terpercaya sehingga perbuatan pidana- nya tidak dapat terlihat” Oleh sebab itu, aset kripto telah menjadi sarana penunjan g bagi pelaku TPPU dikarenakan sejalan dengan tujuannya ”perbuatan pidananya tidak terlihat atau mengubah menjadi sumber terpercaya”. Tidak hanya itu, tindakan transaksi pada aset kripto bagi pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan TPPU, sebagai berikut (Jahja, 2012), (1) Terdapat dana berupa hasil dari perolehan secara illegal; (2) Uang haram ( dirty money ) telah melalui cara tertentu  dengan  menggunakan  sistem  serta  lembaga  terpercaya  atau  sah;  dan  (3)  Perbuatan sebagaimana  yang  dimaksud  bertujuan  untuk  menghilangkan  jejak,  sehingga  asal  uang  tindak pidana tidak dapat atau sulit untuk dilacak asalnya.
Berkaitan dengan karakteristik dari TPPU dan aset kripto, secara khusus telah menjadi perha- tian secara saksama bagi penegak hukum dalam mencari serta membuktikan dari tindakan TPPU. Pembuktian dalam hal mencari alat bukti harus dimulai dari tahap penyidikan. Akan tetepi, hal demikian  juga  telah  menjadi  tantangan  bagi  penegak  hukum  dikarenakan  sistem  pembuktian TPPU dinilai begitu kompleks sehingga pembuktian pada tahapan pra peradilan harus benar-be- nar dilakukan secara efektif dan efisien. Segala upaya telah diberlakukan dengan memberlakukan mekanisme dan sistematika pada TPPU salah satunya melalui Pasal 75 UU TPPU secara eksplisit menyatakan  ” hal  penyidik  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK ” klausul ini memberikan dua pendekatan pembuktian secara terpisah: (1) pembuktian dari tindak pidana asal ( predicate crime ), (2) pembuktian tindakan TPPU. Senyatanya terdapat pula konsiderasi dari penegak hukum dengan menggabungkan ke-2 tindakan jikalau penyidik merasa bukti permulaan telah  memenuhi  tindakan  terdakwa.  Terhadap  pemberlakuan  Pasal  75  dapat  dilaksanakan sebagai hak prerogatif dari penyidik (Syakur, 2021).
Gambar 1. Ilustrasi Pembuktian Terbalik dalam TPPU
Berdasarkan ilustrasi Gambar 1, terdapat berbagai rangkaian dari TPPU yang dilakukan oleh terdakwa dengan asal muasal dimulai dari tindak pidana asal. Dalam hal ini, salah satu prasyarat krusial agar suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai TPPU adalah adanya hasil ( output ) beru- pa harta kekayaan dari tindak pidana asal. Dengan kemunculan harta kekayaan dari tindak pidana asal, maka terdakwa berusaha agar dapat menyembunyikan perbuatannya tersebut dengan mela- kukan tindak pidana pencucian uang. Dorongan ini timbul dikarenakan terdakwa menyadari bah- wa tindakan yang dilakukan oleh dirinya adalah perbuatan jahat dan kotor sehingga bagaimana agar tindakan dari dirinya dapat terlihat bersih? Maka TPPU menjadi opsi bagi terdakwa agar harta kekayaan kotornya seolah-olah berasal dari hasil yang bersih. Lalu, harta kekayaan seperti apa yang dimaksud di dalam TPPU? Harta kekayaan tersebut adalah sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 Butir 13 UU TPPU dimana aset kripto menjadi salah satu instrumen yang diatur sebagai harta kekayaan di dalam TPPU.
Kemudian berdasarkan atas Pasal 77 UU TPPU dinyatakan ” Untuk kepentingan di sidang peng- adilan  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak pidana .” Dengan frasa ”...membuktikan bahwa harta kekayaan,” dimaknai bahwa harta kekayaan terdakwa  dapat  dibuktikan  tanpa  harus  kembali  lagi  pada  tindak  pidana  asal  (Irman,  2017). Sehingga,  terdakwa dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap unsur harta kekayaan miliknya bukan dari TPPU. Selanjutnya, jikalau merujuk pada pendekatan teoretis, pemberlakuan teori individualitas ( individualiseerende theorieen ) menjadi salah satu paham yang dapat disan- dingkan dengan pembuktian terbalik bahwa setiap sebab akan terpisah  dari akibatnya. Dalam artian terdapat perbedaan antara syarat dengan penyebab sehingga dalam pembuktiannya hanya diambil  satu  syarat  yang  paling  menentukan  atas  timbulnya  suatu  akibat  (Lamintang  & Lamintang, 2022).
Efektivitas Pemberlakuan Pembuktian Terbalik dalam TPPU dengan Kejahatan Proxy pada Aset Kripto
Dengan melihat pertalian dari pembahasan yang ada, maka timbul suatu pertanyaan, apakah penerapan pembuktian terbalik dalam stand alone money laundering dinilai efektif untuk men- jerat terdakwa di dalam aset kripto? Maka menurut hemat penulis, penerapan pembuktian terse- but belum sepenuhnya efektif. Pertama, kembali kepada unsur subjektif ( mens rea ) dan objektif ( actus reus ) dari pelaku. Di mana unsur-unsur subjektif yang dimaksud yakni kesengajaan atau ketidaksengajaan,  maksud  dalam  suatu  percobaan,  macam-macam  maksud  dalam  kejahatan, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut (Lamintang & Lamintang, 2022). Kemudian untuk  unsur  objektif  yaitu  sifat  melanggar  hukum  dan  kualitas  dari  si  pelaku  (Lamintang  & Lamintang,  2022).  Berangkat  dari  dua  unsur  sebelumnya,  telah  seyogiyanya  harus  dibuktikan oleh para penegak hukum dalam menentukan tindak pidana seorang tersangka pada kejahatan TPPU.
Akan terdapat kesukaran pula jika pembuktian demikian dipraktikkan untuk mengungkap ke- jahatan proxy di dalam aset kripto. Sebagaimana diketahui, salah satu sifat dari aset kripto bersifat anonim.  Dalam artian,  transaksi jual  beli hanya mengandalkan  kunci  berbentuk  kode  enkripsi untuk mengidentifikasi informasi transaksi  (Casale, 2015) tanpa secara eksplisit menampilkan identitas dari setiap pihak. Pemberlakuan enkripsi bertujuan untuk (Fadhillah, 2016), (1) Melin- dungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak, dan (2) Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, menyisipkan atau menghapus data.
Maka daripada itu, akan sangat sulit apabila TPPU dilakukan pada aset kripto terutama aspek strategi  investigasi  TPPU  selalu  mengedepankan  mengikuti  uang  hasil  pencucian  ( follow  the money ). Nyatanya, memberikan detail histori dan alur transaksi melalui sistem aset kripto akan sulit dilakukan terutama dihubungkan terhadap pelaku transaksi pencucian uang, akan semakin pelik pula jikalau perbuatan dilaksanakan dengan mengandalkan pihak lain sebagai wakil ( proxy ) dalam  memuluskan  tindak  pidana  pencucian  uang  oleh  seorang  aktor  utama  pelaku  terhadap tindak pidana asal.
Adapun menelisik kepada tindak kejahatan proxy , Professors Larry Alexander dan Kimberly Kessler Ferzan memaparkan konseptualisasi dari kejahatan proxy , bahwa secara konseptual, keja- hatan proxy merupakan pelanggaran yang didefinisikan seperti yang dinyatakan dalam aturan
ataupun regulasi, namun hal pembeda dari perbuatan yang dimaksud yaitu pelaku melaksanakan perbuatan kejahatannya hanya dengan secara tidak langsung mengatasi pelanggaran-pelanggar- an  yang  telah  dilakukan  tanpa  secara  eksplisit  memenuhi  ketentuan  terhadap  latar  belakang regulasi yang dilanggar dan secara tidak langsung mengatasi unsur-unsur kesalahan dari tindak- annya dengan menghindari perbuatan kejahatannya dengan cara-cara tertentu (Bystranowski & Mungan, 2021). Sedangkan menurut Husak (2017), menyatakan kejahatan proxy merupakan pe- langgaran yang dengan sengaja dirancang untuk memenuhi target kejahatan, selain itu mencegah perilaku kejahatan dinyatakan atau tampak secara eksplisit. Dapat dikatakan bahwasannya keja- hatan proxy merupakan tindakan yang pada awalnya tidak menimbulkan risiko berbahaya, tetapi secara  diam-diam  menimbulkan  malapetaka  ( invisible  crime )  karena  dilakukan  secara  tidak langsung dan bersifat diam-diam.
Akan tetapi, apabila kejahatan proxy dikonstruksikan secara sempit, kejahatan ini dipahami sebagai perbuatan seseorang dengan menggantikan dirinya atau diutus oleh orang lain dengan mewakilinya dan bertindak atas namanya (Black Law, 2023). Dengan kata lain kejahatan yang dilaksanakan  tidak  secara  langsung  dilakukan  oleh  pelaku  utama  ( main  actor ),  selanjutnya diserahkan kepada pihak lain ( third party ) sebagai perantaranya. Lebih lanjut, penggambaran dari kejahatan proxy menggunakan berbagai macam bentuk dan cara dengan maksud agar menutupi kesalahan dari dirinya sendiri. Apabila menelusuri kembali pada perbuatan dari proxy tampak sebagai  kejahatan  lanjutan  ( continues  crimes )  yang  saling  berkesinambungan  satu  sama  lain. Selain itu, kejahatan proxy terbagi menjadi 3 bentuk karakteristik, sebagai berikut (Bystranowski & Mungan, 2021), (1) Perbuatan dilakukan sebelum dilakukannya pelanggaran awal (transaksi narkoba); (2) Perbuatan dilakukan setelah pelanggaran awal dilakukan (pencucian uang); dan (3) Perbuatan dilakukan sebagai generalisasi pelanggaran yang dilakukan.
Berangkat dari pemaparan tersebut, secara tidak langsung tindakan proxy melahirkan konse- kuensi yang berimplikasi cukup signifikan terhadap masyarakat dan pemerintah. Adanya tindak- an  tersembunyi  ini  sejatinya  akan  menciptakan  distorsi  ekonomi,  memunculkan  berbagai perbuatan pidana baru, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Akan  semakin  rumit  pula  jika  strategi  kejahatan proxy mempergunakan  pihak  perwakilan TPPU  melancarkan  aksinya  dengan  memanfaatkan  sifat  anonimitas  dari  aset  kripto sehingga tersangka  baik  aktor  utama  maupun  pihak  lain  sulit  untuk  diidentifikasi  ( shadow  ownership ). Padahal  unsur-unsur  kesalahan  pelaku  harus  secara  tegas  dibuktikan  oleh  penegak  hukum  di dalam  menyusun  keterangan  surat  dakwaan  sebagai  pembuktian  dalam  TPPU.  Jikalau  pelaku dapat ditemukan maka ia dapat dijerat Pasal 10 UU TPPU dengan dijatuhi hukuman setara dengan pelaku TPPU pada Pasal 3, 4, dan 5 dan apabila ditelisik melalui KUHP pelaku dapat dijerat dalam Pasal  55  dan  56  sebagai  tindak  pidana  penyertaan  ( deelneming )  dan  pembantuan  ( uitlokken ). Namun tentu saja penjeratan haruslah berangkat kepada unsur-unsur sebagaimana dipaparkan di  at as.  Bahkan  di  dalam  klausul  Pasal  55  ayat  (2)  yang  menyatakan  “ Mengenai  mereka  yang terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka hanyalah tindakan-tindakan yang dengan  sengaja  telah  mereka  gerakan  untuk  dilakukan  oleh  orang  lain ”  dan  Pasal  56  angka  1 “ mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut ” dan angka 2 “ mereka yang dengan sengaja telah  memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut ”. Frasa “sengaja” sebagaimana ter - maktub dalam setiap pasal mengandung unsur subjektif dalam diri pelaku yang harus dibuktikan oleh  penegak  hukum  dalam  hal  penjeratan  pidana  pembantuan  dan  penyertaan,  apakah  ia memang sengaja menyuruh orang lain ataupun orang yang disuruh itu memang memiliki niat untuk memuluskan tindak pidana pencucian uang.
Selanjutnya, melalui pandangan penulis dari klausul perundang-undangan yakni Pasal 78 UU TPPU, berisi, (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim  memerintahkan terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait dengan  perkara  bukan  berasal  atau  terkait  dengan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1; dan (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup .
Berdasarkan atas dua frasa tersebut, terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan Pasal 78 sehing- ga  menimbulkan  kesulitan  di  dalam  praktik  penangananya,  setidaknya  terdapat  dua  hal  yang perlu menjadi perhatian secara saksama: Pertama, terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal atau berhubungan dengan tindak pidana; dan kedua, terdakwa mampu membuktikan alat bukti yang cukup.  Berdasarkan pada elemen pertama, memberikan arah kepada terdakwa agar mampu membuktikan setidaknya unsur subjektif dan objektif dari tindakannya tersebut.
Melalui sisi pembuktian unsur objektif atau mala prohibita , maka pelaku perlu meyakinkan hakim  bahwa  sejatinya  tindakannya  tidak  memenuhi  delik  pidana  atau  perbuatan  terdakwa bukanlah tindakan yang dilarang oleh undang-undang (Mandagie, 2020). Oleh karena itu, acuan pembuktian yang perlu dikaji oleh terdakwa adalah apakah perbuatan pidananya ”tidak” meme - nuhi ketentuan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU berkaitan lainnya beserta dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, kemudian melihat pada sisi subjektif atau mala in se , terdakwa mampu membuktikan setidaknya unsur yang melekat pada diri pelaku tidak berhubungan pada tindak pidana yang dilakukannya  (Mandagie, 2020). Artinya, tindakan-tindakan yang ia perbuat berasal dari kesadaran dirinya sendiri bukan dari luar dirinya ( evil in itself ) sebagai contoh hasil kekayaan yang ia peroleh bukan diperuntukkan bagi kesejahteraan dirinya dengan diperoleh melalui TPPU. Melalui kata ”dinikmati” atau ”kesejahtera - an” haruslah dimaknai sebagai salah satu elemen subjektif terdakwa dalam membuktikan pem - buktian salah satunya melalui cara pembuktian terbalik. Makna ini perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak hukum saat proses di sidang pengadilan. Salah satu negara seperti Hukum Pening- katan  Kekayaan  Secara  Tidak  Sah  di  negara  Hong  Kong  dan  Fiji,  mensyaratkan  elemen  kata ”dinikmati” ”kesejahteraan” diartikan sebagai seseorang telah ’mempertahankan standar hidup - nya’ atau ’mempertahankan penghasilan atau properti miliknya’ (Dornbierer, 2021). Berangkat  dari  unsur  kata  sebelumnya,  menunjuk  kepada  definisi  bahwa  pada  dasarnya pembuktian subjektif dari TPPU dapat diperuntukkan bagi pelaku untuk memperoleh kekayaan salah satunya demi mensejahterakan dirinya. Terlepas dari pembuktian makna kata sebelumnya, tidak dapat ditemukan secara pasti defintif kata ”nikmat” ataupun ’kesejahteraan’ dari hasil yang diperoleh terdakwa. Maka kembali lagi makna akan kata tersebut harus diinterpretasikan dan diukur oleh terdakwa dan penegak hukum kembali. Melihat kepada elemen kedua, yang menegas- kan ”alat bukti yang cukup” mengingat pada pembuktian biasa mensyaratkan harus terpenuhinya dua alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 77 hanya mengamanat- kan ”alat bukti yang cukup”, hal ini senyatanya terlihat seperti tiadanya batasan dari undang - undang  yang  jelas  bagi  terdakwa,  terhadap  ’jenis  dan  jumlah  alat  bukti’  yang  seharusnya  ia buktikan  di  sidang  pengadilan  dikarenakan  pada  dasarnya  rezim  sistem  hukum  di  Indonesia menganut sistem civil law yang mana erat kaitannya dalam pemberlakuan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP ” Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan Undang-Undang Pidana yang mendahuluinya ”, sedangkan pemberlakuan pembuktian terbalik lebih dikenal oleh negara penganut sistem anglo saxon , berorientasi pada putusan hakim sebelumnya ( case by case ) dan atas pertimbangan hakim (Lasmadi & Sudarti, 2021). Sementara itu, pembuktian yang dilakukan oleh  terdakwa  harus  benar-benar  kuat,  didasarkan  atas  alat  bukti  yang  meyakinkan  sehingga mampu memberi sanggahan terhadap pembuktian sebagaimana diungkapkan oleh jaksa penun- tut umum. Pemberlakuan mekanisme pembuktian terbalik tampaknya sungguh pelik bagi terdak- wa  TPPU  dan  secara  terang  menyimpangi  asas  praduga  tidak  bersalah  ataupun  dihubungkan melalui  KUHAP  telah  melanggar  Pasal  66  ” Tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian .”
Terhadap  berbagai  pemaparan  tersebut,  telah  menjadi  refleksi  bahwa  masih  ditemukan kekosongan  dalam  penerapan  pembuktian  terbalik  bagi  pelaku TPPU,  kekosongan  inilah  yang perlu menjadi atensi secara bersama-sama sehingga penjaminan kemanfaatan, kedamaian ( ius suum cuique tribuere ) dan keadilan dapat tercapai. Kembali lagi, bagaimana mewujudkan tujuan hukum  tersebut  agar  terpenuhi?  Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut  hanyalah  berkaca  kembali kepada pembenaran nilai ( a judgement of value ) yang ditentukan melalui faktor emosional beser- ta subjektivitas yang bersifat relatif (Asshiddiqie & Safa’at, 2006) . Oleh sebab itu, subyektivitas
beserta relativitas pada hakikatnya dapat dikonkritisasikan ke dalam bentuk penyeragaman tidak hanya melalui hukum, tetapi dapat terbentuk melalui berbagai sokongan serta upaya yang me- madai. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan, mene- gaskan  hukum  yang  memadai  bukanlah  sekadar  perangkat  kaidah  maupun  asas-asas  dalam mengatur kehidupan manusia, akan tetapi diperlukan pula lembaga dan proses untuk mewujud- kan hukum menjadi kenyataan. Keempat elemen ini (kaidah, asas, lembaga, dan proses) harus turut bergerak secara berkesinambungan demi mencapai tujuan hukum yang selama ini diharap- kan termaksud di dalamnya pemberantasan dan penanganan TPPU.
Dengan demikian, mengacu dari yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga pertimbang- an sebagai upaya pembaharuan dalam menangani kompleksitas kejahatan TPPU, yaitu: Pertama, Secara implementasi: penerapan pembuktian terbalik dalam stand alone money laundering dinilai tidak efektif. Maka, penerapan pembuktian biasa dengan dimulai membuktikan tindak pidana asal dapat diterapkan. Pertimbangan tersebut, menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menggali lebih dalam unsur tindak pidana dengan mulai menyelidik dari pelaku utama TPPU yang kemudi- an diharapkan pelaku sebagai perwakilan dalam kejahatan proxy dapat diidentifikasi walaupun ia menggunakan akun anonim di dalam ruang lingkup aset kripto. Mengingat pula klausul pada Pasal 69 yaitu “tidak wajib dibuktikan ” maka mengindikasikan bahwa penerapan stand alone money laundering boleh diimplementasikan ataupun tidak bergantung kepada penegak hukum. Kedua, Secara yuridis: diperlukan reformulasi regulasi dalam penanganan TPPU di dalam aset kripto. Untuk saat ini, tindakan preventif diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Ber- jangka.  Akan  tetapi,  di  dalam  pengaturannya  pun  masih  menimbulkan  kerancuan  tersendiri, pertama pada Pasal 3, 4 dan 5 menyatakan pelaksanaan kewajiban bagi setiap pihak dilakukan dengan penyepadanan ( matching ) tanpa memberikan definisi serta mengelaborasi lebih lanjut sistematika  dari  kewajiban  itu  sendiri.  Penulis  mencoba  memberikan  contoh  yakni  negara Singapura  sebagai  salah  satu  negara  di  Asia  yang  telah  bergabung  di  FATF  sejak  tahun  1992 (Monetary Authority of Singapore, 2022) dan merupakan negara dengan perolehan rekomendasi dalam penerapan regulasi TPPU yang memuaskan oleh FATF (FATF and APG, 2016). Singapura melalui regulasi AML/CFT lewat badan otoritas moneter mengeluarkan panduan terhadap pena- waran token digital dengan mengelaborasi berbagai pihak yang wajib bertanggungjawab apabila terdapat indikasi pada TPPU dan terorisme serta memberikan pengaplikasian berupa tindakan apa  saja  untuk  mencegah  TPPU  dan  terorisme  seperti  memonitoring,  pembentukan  aturan, kontrol dari setiap pihak serta penerpan prosedur customer due diligence (Monetary Authority of Singapore,  2022) . Negara  China,  melalui sentral  banknya  bernama  the  People’s  Bank  of  China bergabung bersama lima komponen kementerian negaranya: Ministry of Industry and Informa- tion  Technology  (MIIT),the  Banking  Regulatory  Comission  (CBRC),  the  Insurance  Regulatory Commission (CIRC), and the Securities Regulatory Commission (CSRC) mengembangkan ulasan/ pemberitahuan dinamakan the Notice on Preventing Risks of Bitcoin mensyaratkan kepada setiap institusi yang memiliki penawaran jasa di bidang bitcoin ataupun pertukaran mata uang virtual wajib memenuhi kewajiban AML/CFT dan mengambil tindakan atas identifikasi pelanggan dan mencatat alur transaksi informasi milik pelanggan (FATF, 2015).
Ketiga, Secara sosiologis: tentu tidak luput dari perhatian, sepanjang prosesnya masyarakat memiliki  peran  penting  untuk  turut  andil  bagian  dalam  memberantas  TPPU.  Tanpa  adanya masyarakat,  dapat  dikatakan  hukum  termaktub  sebagai  tulisan  yang  hanya  dibaca  layaknya sebuah buku ( law in the books ) tanpa dibarengi oleh aksi nyata ( law in action ). Menurut Eugen Ehrich, titik berat perkembangan hukum bukanlah diletakkan pada pemisahan kekuasaan ( trias politica ),  akan  tetapi  justru  berada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri  (Soekanto,  2006).  Maka daripada itu, kontribusi masyarakat dinilai sangat penting dikarenakan tanpa disadari berbagai tindak kejahatan selayaknya TPPU sangat dekat dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam proses penanganan TPPU, diharapkan masyarakat juga turut berpartisipasi agar dapat mempercepat  proses  tindak  lanjut  dari  penanganan  TPPU.  Masyarakat  dapat  diberikan  ruang sebagai pihak pelapor kepada institusi (Polri, Kejaksaan, KPK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, PPATK dan lainya). Mengapa hal ini dapat diberlakukan? Pasal 76 ayat (1) UU TPPU menegaskan
“ Penutut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada peng- adilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap .” Melalui keberadaan klausul tersebut menyiratkan adanya kebutuhan koordinasi antara masyarakat, polri, dan kejaksaan. Tanpa adanya bantuan laporan dari masyara- kat dapat saja tahap pra peradilan (penyelidikan dan penyidikan) berlangsung cukup lama.

## Simpulan
Lahirnya teknologi aset kripto telah mengubah perspektif manusia untuk menjadi serigala bagi sesamanya ( homo homini lupus ). Representasi tersebut, tercermin dalam TPPU dengan menggu- nakan  orang  lain  untuk  menutupi  siasatnya  berbentuk  kejahatan proxy di  dalam  aset  kripto. Adapun melihat kepada pendekatan stand alone money laundering pada Pasal 69 UU TPPU sebagai model penyelesaian dari tindak kejahatan a quo , maka para penegak hukum menggunakan prak- tik pembuktian terbalik dalam mengungkap tindak pidana TPPU salah satunya dengan menggali unsur kesalahan dari setiap pelaku. Maka penerapan dari praktik pembuktian terbalik menitik- beratkan kepada terdakwa agar mampu membuktikan hasil dari harta kekayaan yang ia peroleh bukanlah berasal dari tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian bukan lagi diletakkan pada tugas jaksa penuntut umum semata, melainkan kepada terdakwa dari TPPU. Alhasil, terdakwa diwajibkan agar mampu mengajukan bukti-bukti yang kuat atas harta kekayaan miliknya salah satunya aliran uang dari aset kripto.
Pada nyatanya, memperhitungkan sifat anonimitas dari aset kripto, memperlihatkan penerap- an dari pembuktian terbalik dinilai tidak cukup efektif, dikarenakan adanya ketidakpastian dalam mengungkap tersangka sehingga unsur kulpabilitas sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Perma- salahan  juga  muncul  terhadap  kekosongan  hukum  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  78 sehingga  terdapat  kesulitan  dalam  melaksanakan  pembuktian  terbalik  di  sidang  pengadilan. Kompleksitas  inilah  yang  dipandang  cukup  rawan  bagi  perlindungan  atas  hak-hak  terdakwa dikarenakan telah menyimpangi asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ). Sejauh ini, saran yang dapat ditawarkan yakni menggunakan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang dengan mengungkap terlebih dahulu pelaku utama serta merekonstruksi kembali regulasi berkaitan dengan penanganan TPPU. Indonesia dapat melihat dari Singapura yang secara ekstensif mengatur pertanggungjawaban tiap pihak serta melakukan penjabaran berkaitan de- ngan cara yang dapat ditempuh dalam penanganan TPPU ataupun Negara China dengan melaku- kan koordinasi terhadap berbagai instansi negaranya, selain itu mempertimbangkan partisipasi masyarakat merupakan hal penting demi mendorong percepatan penanganan terhadap kejahatan TPPU.

## Referensi
Agoes, E. R. (2013). Peran hukum dalam pembangunan di Indonesia: Kenyataan, harapan, dan tantangan (I. Idris (ed.)). PT Remaja Rosdakarya. Andrianto, R. (2023). Termasuk Rafael Alun, cuci uang di Kripto tembus Rp 126 T . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128- 436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t
Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum . Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
Bolder Group. (2023). Washing, cashing: The lost coins, treasure men and money laundering in cryptocurrency . Bolder. https://boldergroup.com/insights/money-laundering-in- cryptocurrency/
Bystranowski, P. (2017). Retributivism, consequentialism, and the risk of punishing the innocent: The troublesome case of proxy crimes. Diametros , 53 , 26 – 49. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=584184 Bystranowski, P., & Mungan, M. C. (2021). Proxy crimes. SSRN Electronic Journal , 59 , 1. https://doi.org/10.2139/ssrn.3829115 Casale, E. A. (2015). Cryptocurrencies and the anonymous nature of transactions on the internet
[Oregon State University]. https://ir.library.oregonstate.edu/concern/honors_college_theses/m326m385w Dornbierer, A. (2021). Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth . Basel Institute on Governance.
Fadhillah, H. (2016). Penerapan algoritma kriptografi vigenere dan algoritma kriptografi XOR . https://www.researchgate.net/publication/303376002_PENERAPAN_ALGORITMA_KRIP TOGRAFI_VIGENERE_DAN_ALGORITMA_KRIPTOGRAFI_XOR
FATF. (2015). Guidance for a risk-based approach to virtual currencies . The Financial Action Task Force (FATF). https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Guidance-rba- virtual-currencies.html
FATF. (2018). FATF President’s Paper: Anti -money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors . FATF, Paris, France. https://www.fatf- gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Aml-cft-judges-prosecutors.html FATF and APG. (2016). Singapore’s measures to combat money laundering and terrorist financing . , Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney. https://www.fatf- gafi.org/en/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html Fauzi, P., Meiklejohn, S., Mercer, R., & Orlandi, C. (2019). Quisquis: A new design for anonymous cryptocurrencies BT - Advances in cryptology – ASIACRYPT 2019. In S. D. Galbraith & S. Moriai (Eds.), Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2019 (pp. 649 – 678). Springer International Publishing.
Febriansyah, A., Zulfa, E. A., Yusuf, M., & Banjarani, D. (2023). Reversal burden of proof in process of proving money laundering cases in Indonesia. Indonesia Law Review , 13 (1), 1. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss1/1/
Garnasih, Y. (2016). Penegakan hukum anti pencucian uang: dan permasalahannya di Indonesia . Rajawali Pers.
Guston, D. H., Fisher, E., Grunwald, A., Owen, R., Swierstra, T., & van der Burg, S. (2014). Responsible innovation: motivations for a new journal. Journal of Responsible Innovation ,
1 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.1080/23299460.2014.885175
Hanafi, H. (2010). The dynamic aspects of criminal act and criminal liability in money laundering practices. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM , 17 (4), 633 – 650. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art7 Husak, D. (2017). Drug proscriptions as proxy crimes. Law and Philosophy , 36 (4), 345 – 366. https://doi.org/10.1007/s10982-017-9289-1
Irman, T. (2017). Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka . PT Gramedia Pustaka Utama. Ismansyah, I., Wahyuni, F., & Muchtar, H. (2020). Meretas tindak pidana korupsi &upaya penegakan hukum . Rajawali Pers. Jahja, J. S. (2012). Melawan money laundering!: Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang . Visimedia.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 199 – 218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218
Mandagie, A. S. J. (2020). Proses hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Lex Crimen , 9 (2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552 Monetary Authority of Singapore. (2022). First Singapore Presidency of FATF – Senior Advisor (International) MHA T. Raja Kumar appointed as the next FATF President . MAS.
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/first-singapore-presidency-of-fatf PPATK. (2019). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang tahun 2018 .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).
Ramadhan, H. A., & Putri, D. A. (2018). Big data, kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi finansial di Indonesia . Centre for Innovation Policy and Governance.
Renggong, R. (2021). Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP (Revisi). Prenada Media.
Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip pembuktian perkara tindak pidana pencucian yang berdiri sendiri (Stand alone money laundering). Media Iuris , 5 (3), 381 – 400. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098
Safiranita, T., Ramli, A. M., Olivia, D., Gunawan C., F., & Ramadayanti, E. (2022). The role of e- commerce in escalation of digital economy in the new normal era based on Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22 (4),
437. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.437-450 Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum . UI Press.
Sumaryanto, A. D. (2009). Pembalikan beban pembuktian: Tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara . Prestasi Pustaka Publisher.
Syakur, S. (2021). Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya dilakukan oleh penyidik lain . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tim Detikcom. (2021). Modus anyar cuci uang pakai kripto di skandal ASABRI terbongkar . Detik News. https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto- di-skandal-asabri-terbongkar
Tomalili, R. (2019). Hukum pidana . Deepublish. Tucker-Feltham, J. (2024). How criminals leverage non-compliant crypto exchanges for money laundering . ID Now. https://www.idnow.io/blog/how-criminals-leverage-crypto-money- laundering/#:~:text=On-chain money laundering mixers,offshore accounts and shell companies
van Hattum, W. (2009). Het probleem van de levenslange gevangenisstraf. In J. Harte, T. Verhagen, & M. Zomer (Eds.), Most probably the best professor of forensic psychiatry": Liber amicorum prof. dr. Dick Raes . Wolf Legal Publishers.
Yanuar, M. A. (2021). Posibilitas eksistensi jenis tindak pidana pencucian uang stand alone money laundering di Indonesia. Nagari Law Review , 5 (1), 23. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021