## EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh:
Toni
Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhanbatu Email: toni300586@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekutorial putusan BPSK di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jenis Penelitian  hukum normatif, sumber data hukum primer, buku dan peraturan perundang-undangan.  teknik  analisa  data  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Hasil  pembahasan penelitian,  bahwa  eksekotorial  putusan  BPSK  dalam    Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2), pasal tersebut ditemukan Kontadiktif atau didapatkan pasal yang sangat bertentangan. Pasal 54 ayat (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat Final dan mengikat”. Sedangkan Pasal 56 ayat (2) dijelaskan” Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan  tersebut.  Selanjutnya  eksekutorial  Putusan  Majelis  BPSK  pada  Pasal  57  menyebutkan” Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada  Pengadilan  Negeri  ditempat  konsumen  yang  dirugikan”.  Dalam  peraturan  No. 350/MPP/KEP/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen. Pasal 7 ayat (2) menerangkan” Terhitung putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para  pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dapat dianalisis secara hukum normatif bahwa banyak pasal yang Kontradiktif antara pasal satu dengan yang lainya, untuk itu perlu revisi pengaturan yang jelas  terhadap  peraturan  tersebut  guna  mendapatkan  payung  hukum  yang  kuat  terhadap  putusan BPSK.
Kata Kunci: Eksekutorial, Putusan BPSK, Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN
Dalam dunia perdagangan selalu menghasilkan  suatu  prodak  prodak  untuk bersaing  untuk  dipasarkan  dengan  dasar memenuhi kebutuhan konsumtif dimasyarakat,  untuk  itu  masyarakat  dituntut untuk jeli dalam setiap kebutuhanya dan bebas untuk  bertransaksi  jual  beli.  Sesuai  dengan peraturan  undang-undang  No.  8  Tahun  1999 tentang perlindungan konsumen.
Pembangunan
dan perkembangan
1 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta,2008, Hal. 1.
perekonomian pada umumnya dan khususnya dibidang  perindustrian  dan  perdagangan nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. 1 Kemajuan  pembangunan  ilmu  pengetahuan, teknologi dan informasi memberikan kemudahan  bagi  konsumen  dalam  transaksi barang dan/atau jasa  secara regional, nasional maupun  internasional  tanpa  mengenal  batas wilayah suatu Negara.
Semakin  terbukanya  pasar  akibat  dari proses  mekanisme  pasar  yang  berkembang merupakan  hal  yang  tak  dapat  dielakkan. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat  bagi  konsumen  karena  kebutuhan konsumen  akan  barang  dan  jasa  yang diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin terbukanya kebebasan untuk memilih beraneka macam  jenis  dan  kualitas  barang  dan  jasa. Kondisi  demikian  menyebabkan  sesama pelaku usaha saling bersaing untuk memasarkan  produknya  dengan  menciptakan produk-produk  inovatif,  promosi  dan  layanan sehingga  dapat  mengubah  perilaku  ke  arah persaingan  yang  tidak  sehat  dan  dapat merugikan konsumen.
Dalam praktek perdagangan yang merugikan  konsumen,  diantaranya  penentuan harga  barang  dan  penggunaan  klausula eksonerasi  secara  tidak  patut,  pemerintah harus  konsisten  berpihak  kepada  konsumen. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen,  lebih-lebih  menyongsong  era perdagangan  bebas  yang  akan  datang. 2
Kerugian  konsumen  secara  garis  besar  dapat dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu:  pertama, kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung  jawab  merugikan  konsumen; kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan
2 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hal. 10.
3 Ahmad  Ramli,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce,  Jurnal
pihak  ketiga  sehingga  konsumen  disesatkan yang pada akhirnya dirugikan. 3
Konsumen  seringkali  berada  pada posisi  yang  kurang  menguntungkan  dan bargaining  yang  lemah.  Salah  satunya disebabkan  karena  mereka  belum  memahami hak-hak  mereka  atau  bahkan  tidak  jarang menganggap  itu  adalah  persoalan  yang  biasa saja sehingga kondisi yang demikian merupakan potensi terjadinya sengketa antara konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Sengketa konsumen  yang  terjadi  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  adalah  sengketa  yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen,  dimana  akibat  dari  perbuatan pelaku  usaha  yang  bersangkutan  telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Penyelesaian  sengketa  antara  pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
1. Diselesaikan dengan melalui upaya hukum diluar Pengadilan (Non litigasi)
2. Diselesaikan dengan melalui upaya hukum di Pengadilan (Litigasi)
Melalui  lembaga  litigasi  dianggap kurang  efisien  baik  waktu,  biaya,  maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga  nonlitigasi  banyak  dipilih  oleh masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa dimaksud.  Meskipun  demikian  pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di
Hukum  Bisnis,  Volume  18,  Nomor  3  Tahun  2002, Hal. 14.
tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.  Dalam  rangka  memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada konsumen  dari  tindakan  pelaku  usaha  yang sewenang-wenang untuk kepentingan bisnisnya,  maka  pemerintah  bersama  dengan dewan perwakilan rakyat menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari undang- undang tersebut untuk memberikan perlindungan  yang  sama-sama  kedudukanya antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam amanah  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4
Pasal 1 ayat 2 menerangkan Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Pasal 1 ayat 3 menerangkan Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat dilihat pada BAB X terkait Menyelesaiakan Sengketa yang dituangkan  dalam  Pasal  45  Undang-undang
4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen :
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  tidak  menhilangkan tanggung  jawab  pidana  sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa.
Bahwa  selanjutnya  dituangkan  dalam Pasal  46  tentang  gugatan  atas  pelanggaran pelaku  usaha dapat dilakukan  dengan melakukan gugatan terhadap pelaku usaha 1. Gugatan  atas  pelanggaran  pelaku  usaha dapat dilakukan oleh:
a. Seorang  konsumen  yang  dirugikan  atau ahli waris yang bersangkutan;
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinyan yang sama;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum atau  yayasan,  yang  dalam  anggaran dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi tersebut  adalah  untuk  kepentingan perlindungan  konsumen dan  telah melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait apabila  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan  kerugian  materi  yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan  yang  diajukan  oleh  sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  huruf  b,  huruf  c,  atau  huruf  d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kerugian materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang tidak  sedikit  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  huruf  d  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Sedangkan mengenai pengaturan penyelesaian  di  luar  pengadilan  dalam Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen.
Pasal  47  menyebutkan  “Penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang  kembali  kerugian  yang  diderita oleh konsumen”.
Sedangkan mengenai pengaturan penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan dalam  Undang-undang  No.  8  tahun  1999 tentang perlindungan konsumen.
Pasal 48 menyebutkan” Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu  pada ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan dalam Pasal 45”.
Adapun mengenai penyelesaian sengketa  konsumen  secara  non  litigasi dilakukan  melalui  lembaga  yang  bertugas
5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan
menyelesaikan  sengketa  konsumen  yaitu Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK). Bentuk penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi menurut Pasal 1 Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan Tugas  Dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah:
1. Konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat  dan  penyelesaiannya  diserahkan kepada para pihak.
3. Arbitrase  adalah  proses  penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini  para pihak yang bersengketa menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian sengketa kepada BPSK. 5
Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota BPSK sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan  BPSK  tidak  lebih  dari  suatu pengesahan  terhadap  kesepakatan  para  pihak, dan  tidak  akan  ada  putusan  yang  akan
Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
dikeluarkan oleh  BPSK tanpa  adanya kesepakatan  para  pihak. 6 Dan  untuk  menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen  harus  memenuhi  syarat  yang ditentukan, warga negara Republik Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan, memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang perlindungan  konsumen,  berusia  sekurang- kurangnya  30  (tiga  puluh)  tahun  seperti  yang tertuang dalam Pasal 49.
Menurut  ketentuan  Pasal  54  Ayat  3 Undang-undang  Perlindungan  Konsumen, bahwa  putusan  BPSK  bersifat  final  dan mengikat.  Pengertian  final  berarti  bahwa penyelesaian  sengketa  telah  selesai  dan  tidak ada  upaya  hukum  lagi.  Sedangkan  kata mengika t  mengandung  arti dapat dipaksakan pelaksanaannya  oleh  pihak  yang  diwajibkan untuk  itu.  Prinsip  res  judicata  pro  veritate habetur,  menyatakan  bahwa  suatu  putusan yang  tidak  mungkin  lagi  untuk  dilakukan upaya  hukum,dinyatakan  sebagai  putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
Bahwa  setelah  dianalisa  ketentuan tersebut bertolak belakang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan negeri  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari
6 Susanti  Adi  Nugroho,  Proses  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Ditinjau Dari Hukum Acara Serta  Kendala
kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
Pertentangan  selanjutnya  juga  dapat dilihat  dari  ketentuan  pada  Pasal  58  Ayat  1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan  bahwa pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  56  Ayat  2  dalam  waktu  paling lambat  21  (dua  puluh  satu)  hari  sejak diterimanya keberatan. Lebih lanjut pada Ayat 2  menyatakan  bahwa  terhadap  putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap  putusan  tersebut    pada  Ayat  3 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik  Indonesia  wajib  mengeluarkan putusan  dalam  waktu  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  sejak  menerima  permohonan kasasi.  Hal  ini  apabila  dicermati  sangat bertentangan  dengan  pengertian  putusan BPSK  yang  bersifat  final  dan  mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal  tersebut  saling  kontradiktif  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  terhadap  putusan  BPSK.  Dari pendahuluan  latar  belakang  masalah  yang telah diuraikan diatas, untuk itu masalah yang akan  dihahas  dalam  penelitian  ini  tentang eksekusi  putusan  badan  sengketa  konsumen
Implementasinya,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2008, Hal 242.
ditinjau dari undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## II. KERANGKA TEORITIS
Menurut  Purwoto  S.  Gandasubrata mengemukakan  azas-azas  hukum  eksekusi yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan eksekusi adalah:
a. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan  putusan  secara  suka  rela, kecuali undang-undang menentukan lain. b. Yang dapat di eksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir),  sedangkan  putusan  yang bersifat  konsitutif  atau  declaratoir  tidak memerlukan eksekusi
c. Eksekusi dilakukan atas printa dan dibawah pimpinan  ketua  pengadilan  negeri  yang bersangkutan,  dilaksanakan  oleh  panitra dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara dimana diperlukan.
d. Eksekusi  dilaksanakan  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  secara  terbuka  dan  diusahakan supaya  perikemanusian  dan  prikeadilan tetap terpelihara.
Pada  azasnya,  putusan  yang  dapat  dieksekusi adalah  putusan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap,  karena  dalam putusan  yang  telah  berkekuatan  yang  tetap
7 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan
Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, Hal. 1
telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetep  dan  pasti  antara  pihak  yang  berperkara. Hal  ini  disebabkan  hubungan  hukum  antara pihak  yang  berperkara  sudah  tetap  dan  pasti yaitu,  hubungan  hukum  itu  mesti  ditaati  dan mesti  dipenuhi  oleh  pihak  yang  dihukum (pihak  tergugat)  baik  secara  suka  rela  atau secara dengan bantuan kekuatan hukum. 7
Menurut Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada  4  (empat)  hal  yang  berkaitan  dengan makna  kepastian  hukum  yaitu:  pertama, hukum  itu  positif  yakni  undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum  yang  ditetapkan  itu  pasti.  Ketiga, bahwa  kenyataan  (fakta),  harus  dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan  dalam  pemaknaan,  disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. 8
Kepastian hukum  menurut Pasal  28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 9

## III. METODE PENELITIAN
Meteode hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistimatika,dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk
8 Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum,  Sebuah Pengantar, Liberty,  Yogyakarta, 2009, Hal. 92.
9 Undang-undang Dasar 1945
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019
mempelajari satu atau beberapa gejalah hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 10
Jenis Penelitian Untuk  mempermudah  dalam  penelitian, Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. 11
Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:
a. Bahan  hukum  Primer,  bahan  yang mempunyai  oteritas  (autoritatif). 12
Merupakan data yang diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan engan cara membaca peraturan perundang- undangan, traktat dan pendapat para ahli.
b. Bahan  hukum  Skunder,  yaitu  data yang  diperoleh  dari  kepustakaan yang penulis proleh untuk penunjang data  primer  yang  dapat  membantu menganalisa  berupa  buku,  literatus, teori-teori  hukum,  hasil  penelitian dan lainya.
Tenik Pengumpulan data Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk
10 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 1985: hal, 43
11 Peter Makmut marzuki, Penelitian hukum, Jakarta,
2011.
mendapatkan referensi dari buku dan perundang-undangan  dan  teori-teori  dan pendapat  para  ahli  yang  selalu  berkembang dan berhubungan dengan hasil penelitian. Teknis Analisa Data
Dalam penelitian  ini  teknik analisa data yang digunakan  secara  Kualitatif.  Uraian-uraian yang  dilakukan  terhadap  data-data  yang terkumpul  disusun  secara  logis  dan  sitematis tanpa menggunakan rumus tertentu.

## PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahwa  jika  ditinjau  dari  aturan  hukum cukup  jelas  konsumen  dilindungi  secara hukum  dapat  dilhat  pada  aturan  Undang- undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,  pada Pasal 1 ayat (1) menjelasakan  Perlindungan  konsumen  adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen, selanjutnya  pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan. Dari  dua  pasal  tersebut  cukup  jelas  bahwa negara  melalui  aturan  hukum  perlindungan konsumen  menginginkan  kepastian  hukum terhadap konsumen apabila konsumen merasa dirugikan  hak-haknya  secara  hukum  oleh pelaku  usaha.  Dapat  kita  lihat  pertumbuhan
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta:2011, Hal 47
ekonomi  perdagangan  pada  saat  ini  sangat pesat  untuk  itu  konsumen  diharapkan  oleh negara  dalam  memilih  prodak  harus  selektip dan  transparan  mengenai  harga  jual,  kualitas barang,  dan  hal  lainya,  untuk  itu  selaku konsumen harus cermat dalam memilih prodak untuk dikonsumtif. Sebaliknya negara menginginkan melalui undang-undang perlindungan  konsumen  tersebut  para  pelaku usaha  diharapkan  untuk  berprilaku  jujur, bertanggungjawab atas prodak, meningkatkan kualitas barang dan jasa, pelayanan yang baik, kenyamanan  bagi  konsumen,  dan  tranfaransi dalam jual beli prodak.
Selanjutnya  apabila  konsumen  merasa dirugikan  oleh  pelaku  usaha  langkah  yang harus ditempuh sebagai berikut:
Berdasarkan aturan hukum Pada
Kepmen No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2).
Pasal  4  ayat  (1)  Mengemukakan” Penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK melalui  cara  Konsiliasi  atau  Mediasi  atau Arbiterase  sebagai  dimaksud  dalam  pasal  3 huruf  a,  dilakukan  atas  dasar  pilihan  dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.
Pasal  4  ayat  (2)  Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  bukan  merupak proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”.
Selanjutnya  dalam  aturan  Undang- undang  No.  8  Tahun  1999.  Sedangkan penyelesain sengketa dijelaskan  pada Pasal 45 ayat (1),  (2), (3) dan (4).
Pasal  45  ayat  (1)  Mengemukakan” Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang bertugas  menyelesaikan sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
Pasal 45 ayat (2) Mengemukakan”Penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau  diluar  pengadilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum”.
Pasal  45  ayat  (3)  Mengemukakan” Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat  2  tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.
Pasal  45  ayat  (4)  Mengemukakan” Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  para pihak yang bersengketa”.
Bahwa  dua  aturan  tersebut  cukup  jelas apabila  para  pihak  berselish  maka  aturan tersebut yang menjadi dasar untuk mengajukan keberatanya, baik Penyelesaian diluar pengadilan  maupun  dalam  pengadilan  pada tempat perkara tersebut terjadi. Menurut Philipus
M. Hadjon mengemukakan  Perlindungan  hukum  adalah Perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainya. Berkaitan  dengan  konsumen,  berarti  hukum memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019
konsumen  dari  sesuatu  yang  mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 13
Menurut  Desy  Ary  Setyawati  dkk, mengemukakan  Hak  dan  kewajiban  yang timbul  dari  hubungan  hukum  tersebut  harus dilindungi  dari  hukum,  sehingga  masyarakta aman dalam melaksanakan kepentinganya. 14
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa derajat  efektivitas  suatu  hukum  ditentukan antara  lain  oleh  taraf  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.  Sehingga  dikenal  suatu  asumsi bahwa  taraf  kepatuhan  hukum  yang  tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan  pertanda  bahwa  hukum  tersebut telah  mencapai  tujuan  hukum,  yaitu  berusaha untuk    mempertahankan  dan  melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. 15
Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektiftas  hukum  adalah  segala  upaya  yang dilakukan  agar  hukum  yang  ada  dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat,  dan  agar  kaidah  hukum  atau sebuah  peraturan  berfungsi  bahkan  hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. 16
Kepastian  hukum  menurut  Pasal  28  D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga  menyatakan  bahwa  “setiap  orang
13 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 25
14 Desy Ary Setyawati dkk, Perlindungan Bagi Hak
Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektroni, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 (3) Desember 2017, pp. 33-51. Hal. 37.
berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum,  sedangkan menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia pengertian kepastian adalah perihal (keadaan) pasti  (sudah  tetap)  ketentuan,  ketetapan sedangkan  hukum  adalah  perangkat  hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kepastian hukum  adalah  ketentuan  atau  ketetapan  yang dibuat  oleh  perangkat  hukum  suatu  negara yang  mampu  memberikan  jaminan  atas  hak dan kewajiban kepada setiap warga negara. 17
Eksekutorial  Putusan  Badan  Sengketa Konsumen
Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dapat dijalankan  sehingga  putusan  suatu  badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan  tersebut  secara  paksa  oleh  alat-alat negara.  Adapun  yang  memberi  kekuatan eksekutorial  pada  suatu  putusan  untuk  dapat dilaksanakan secara paksa adalah adanya irah- irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menurut  Purwoto  S.  Gandasubrata mengemukakan  azas-azas  hukum  eksekusi
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996, Hal. 19.
16 Ibid, Hal.53
17 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hal. 735
yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaan eksekusi adalah:
a. Eksekusi  dijalankan  atas  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,  apabila  tereksekusi  tidak  mau melaksanakan  putusan  secara  suka
rela, kecuali undang-undang menentukan lain.
b. Yang dapat di eksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir),  sedangkan  putusan yang bersifat konsitutif atau declaratoir tidak memerlukan eksekusi
c. Eksekusi  dilakukan  atas  printa  dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan,
dilaksanakan  oleh  panitra  dan  juru sita  dengan  bantuan  alat  kekuasaan negara dimana diperlukan.
d. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  secara terbuka  dan  diusahakan  supaya perikemanusian dan prikeadilan tetap terpelihara.
Pada  azasnya,  putusan  yang  dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan yang  tetap  telah  terkandung  wujud  hubungan hukum yang tetep dan pasti antara pihak yang berperkara.  Hal  ini  disebabkan  hubungan
18 M. Yahya Harahap, Lo.cit.
hukum  antara  pihak  yang  berperkara  sudah tetap  dan  pasti  yaitu,  hubungan  hukum  itu mesti  ditaati  dan  mesti  dipenuhi  oleh  pihak yang  dihukum  (pihak  tergugat)  baik  secara suka rela atau secara dengan bantuan kekuatan hukum. 18
Bahwa  pada  dasarnya  putusan  yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah seharusnya  tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi dari  aspek  hukum,  namun  dalam  putusan eksekusi  pada  putusan  badan  penyelesaian sengketa  konsumen  peneliti  mendapatkan kerancuan  hukum  dimana  ditemukan  pada Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen pada Pasal 54 ayat (3) dan  Pasal  56  ayat  (2)  dari  pasal  tersebut ditemukan  Kontadiktif  atau  didapatkan  pasal yang sangat bertentangan.
Pasal 54 ayat (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat pinal dan mengikat”.
Pasal 56 ayat (2) dijelaskan” Para pihak dapat mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan Negeri  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.
Dapat  dilihat  dari  dua  pasal  tersebut  jelas sangat  bertentangan  secara  hukum  dimana para  pencari  keadilan  khususnya  konsumen, tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  akibat dari  prodak  hukum  yang  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga putusan dari  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen (BPSK)  masih  ada  celah  untuk  diajukan keberatanya  di  Pengadilan  Negeri  dan Mahkamah  Agung.    Dapat  dipastikan  bahwa
putusan tersebut belum Inkrah atau belum final seperti yang dijelaskan pada Pasal 54 ayat (3).
Dalam peraturan No. 350/MPP/KEP/12/2001  Tentang  Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 7 ayat (2) menerangkan”
Terhitung putusan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  para pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,  terhitung  sejak  pemberitahuan  putusan Majelis  diterima  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Bahwa jika peraturan subtansi dari Pasal yang  bertentangan  tersebut  belum  direvisi maka  satu  sisi  badan  penyelesaian  sengketa konsumen  (BPSK)  akan  mengalami  krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap putusan yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tersebut. Untuk  itu  lembaga  tersebut  masih  banyak kelemahan  yang  haarus  diperbaiki  dari  aspek penegakan hukum dan kepastian hukum pada putusan  BPSK.  Untuk  itu  sudah  sepantasnya dan seharusnya putusan memuat putusan yang tegas  dan  dapat  di  eksekusi  setiap  para  pihak yang  kalah  tanpa  harus  mengajukan  ke Pengadilan Negeri.
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum  dapat  dijalankan,  bahwa  yang  berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian
19 Sudikno Mertokusumo, Opcit, Hal. 160.
20 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum
Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hal. 55
hukum  merupakan  perlindungan  yustiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. 19 Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan- peraturan  umum  atau  kaeda-kaedah    berlaku umum  yang  pelaksanaannya  harus  diabdikan untuk kepentingan  masyarakat, serta kepastian hukum  harus  diwujudkan  dalam  tertib hukum. 20
Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo  mengemukakan  bahwa  ada  4 (empat)  hal  yang  berkaitan  dengan  makna kepastian  hukum  yaitu:  pertama,  hukum  itu positif  yakni  undang-undang.  Kedua,  hukum itu  didasarkan  pada  fakta  atau  hukum  yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta),  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam pemaknaan,  disamping  mudah  dilaksanakan. Keempat,  hukum  positif  tidak  boleh  mudah berubah. 21
Selanjutnya van Apeldoorn berpendapat,  kepastian  hukum  yaitu  adanya kejelasan  skenario  perilaku  yang  bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti  hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal- hal yang kongkret. 22

## KESIMPULAN
21 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty,  Yogyakarta, 2009, Hal
22 Van Apeldoorn, Pengantar  Ilmu Hukum (Terjemahan Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse
Bahwa  Berdasarkan  hasil  penelitian pada kajian hukum normatif dapat disimpulkan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  berdasarkan  aturan  hukum  Pada Kepmen No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pasal
4  ayat  (1)  dan  (2).  Pasal  4  ayat  (1) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbiterase sebagai dimaksud dalam  pasal  3  huruf  a,  dilakukan  atas  dasar pilihan  dan  persetujuan  para  pihak  yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat (2) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  bukan  merupakan  proses  penyelesaian sengketa  secara  berjenjang”.  Selanjutnya dalam  aturan  Undang-undang  No.  8  Tahun 1999.  Penyelesain  sengketa  dijelaskan    pada Pasal  45  ayat  (1),    (2).  Pasal  45  ayat  (1) Mengemukakan”  Setiap  konsumen  yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha atau  melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum”. Pasal 45 ayat (2) Mengemukakan”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau  diluar  pengadilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum”.
Bahwa  Eksekutorial  Putusan  Badan Sengketa Konsumen setelah diteliti
Recht  Oleh  Oetarid  Sadino,  Pradnya  Paramita, Jakarta, Hal. 24-25.
menggunakan  kajian  hukum  normatif  masih didapatkan  kontradiktif  aturan  hukum  yang saling  bertentangan  dapat  dilihat  pada Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen pada Pasal 54 ayat (3) dan  Pasal  56  ayat  (2)  dari  pasal  tersebut ditemukan  kontadiktif  atau  didapatkan  pasal yang  sangat  bertentangan.  Pasal  54  ayat  (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat pinal dan mengikat”.  Sedangkan  Pasal  56  ayat  (2) dijelaskan”  Para  pihak  dapat  mengajukan keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut. Selanjutnya Putusan Majelis BPSK pada Pasal 57 menyebutkan” Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan  penetapan  eksekusinya  kepada Pengadilan  Negeri  ditempat  konsumen  yang dirugikan”. Dalam peraturan No.
350/MPP/KEP/12/2001  Tentang  Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 7 ayat (2) menerangkan”
Terhitung putusan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  para pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,  terhitung  sejak  pemberitahuan  putusan Majelis  diterima  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Dua  aturan  tersebut  belum  ada kepastian hukum yang jelas mengenai Putusan Badan  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  yang
menyatakan putusn BPSK mengikat dan final dan  dapat  dilakukan  eksekusi  pada  objek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  Tanggung  Jawab  Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta,2008. Ahmad Ramli, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce,  Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 18, Nomor 3 Tahun 2002.
Desy  Ary  Setyawati  dkk,  Perlindungan  Bagi
Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku  Usaha  Dalam  Perjanjian

## Transaksi  Elektroni,  Fakultas  Hukum
Universitas  Syiah  Kuala,  Vol.  1  (3)
Desember 2017, pp. 33-51.
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  ,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

## Erman  Rajagukguk,  Hukum  Perlindungan
Konsumen,  Mandar  Maju,  Bandung, 2006.
M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1989. Makmut marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,
2011.

## Susanti  Adi  Nugroho,  Proses  Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 1985. Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009. Soerjono  Soekanto,  Beberapa  Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas  Indonesia,  Yogyakarta, 1984oerjono Soekanto, Sosiologi,
Suatu  Pengantar,  Rajawali  Pres,
Bandung, 1996.
Van  Apeldoorn,  Pengantar    Ilmu  Hukum (Terjemahan  Dari  Inleiding  Tot  De Studie  Van  Het  Nederlandse  Recht
Oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 24-25.
Philipus  M.Hadjon,  Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia,  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987.
Zainuddin  Ali,  Metode  Penelitian  Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Dasar  1945  Amademen terbaru.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .
.