## Fishbone Kerangka Pembuatan Peta Jalan (Roadmap) Badan Persandian

## R Wisnu Prio Pamungkas, Rakhmi Khalida
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi Indonesia Email: wisnu.prio@dsn.ubharajaya.ac.id,  rakhmi.khalida@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Badan Persandian  yang  diatur  dalam sebuah  lembaga  organisasi pemerintahan,  memerlukan sebuah perencanaan rangkaian pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Grand Design yang telah ada sebelumnya ataupun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari  jabatan  masing-masing  unit  organisasi  dapat  dijadikan  bentuk  tahapan  pembuatan  Peta  Jalan  (Roadmap)  dengan menjadikan  milestone  sebagai  dasar  pelaksanaan.  Pembuatan  Peta  Jalan  (Roadmap)  digunakan  kerangka  berpikir  Diagram Tulang  Ikan  (Fishbone  Diagram)  sebagai  Diagram  sebab  akibat,  serta  dengan  metodologi  moderen  penggunaan  Project Management Life Cycle
Kata Kunci : Persandian, Peta jalan, Grand Design, Diagram Tulang Ikan, Project Management Life Cycle

## Abstract
The  coding  Organization  regulated  in  a  government  organization,  requires  a  planning  for  the  implementation  of  activities. Based on the pre-existing Grand Design or based on Principal Tasks and Functions of the positions of each organizational unit, it can be used as a form of making a Roadmap by making milestones the basis for implementation. Roadmap is used in the framework of a Fish Bone Diagram as a causal diagram, as well as with modern methodologies for using Project Management Life Cycles.
Keywords: Coding, Roadmap, Grand Design, Fish Bone Diagram, Project Management Life Cycle

## 1. PENDAHULUAN
Generasi  tata  kelola  pemerintah  menuju  era  digital,  terutama  dalam  mendukung  pelaksanaan  Industri  4.0 memunculkan gagasan baru, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik,  keterbukaan  informasi  publik  dan  sebagainya  [1].  Pemanfaatan  teknologi    sebagai  upaya  transparansi, mempercepat  respon  dan  pelayanan,  serta  efisiensi  sumber  daya,  sebagai  teknologi  kognitif  didapat  berpotensi menimbulkan  ancaman  keamanan  informasi.  Upaya  keamanan  informasi  perlu  dilakukan  berupa    pengamanan aplikasi dan sistem elektronik, dalam hal ini peran persandian dan keamanan informasi dibutuhkan, sebagai entitas pengaman  informasi  melalui  penyelenggaraan  persandian.  Persandian  atau  dikenal  dengan  sebutan  kriptologi adalah kegiatan di  bidang pengamanan  informasi  rahasia  yang dilaksanakan dengan  menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. [2].
Melihat  kondisi  tersebut  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  persandian  dalam pengamanan informasi, keamanan aplikasi atau sistem elektronik di lingkungan menjadi sangat penting [3]. Fungsi persandian  sekarang  berbeda  dengan  fungsi  persandian  sebelumnya.  Jika  sebelumnya  urusan  persandian  hanya sebatas pengamanan berita rahasia, sangat tertutup, dilaksanakan oleh sandiman, dan belum menyatu dengan TIK, maka sekarang persandian  mencakup  fungsi  yang  lebih  luas. Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik  persandian sekarang adalah pengamanan  informasi publik, bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan, tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan  penyangkalan terhadap informasi [4].
Persandian  memberikan  pelayanan  bukan  hanya  kepada  pimpinan  daerah  tetapi  juga  perangkat  daerah termasuk staff [6]. Pengamanan bukan hanya di kamar sandi dan tidak hanya dilakukan oleh sandiman, tetapi lebih luas ke pengamanan TIK dan berkolaborasi dengan sistem manajemen keamanan informasi.

## 2. TEORITIS
Metodologi Pembuatan Peta Jalan ( RoadMap) Persandian adalah menggunakan Metodologi moderen yaitu Project Management sebagai Project Management Life Cycle. Ada 5 (lima) Process Group dalam pelaksanaan Metode Project Management, yaitu:

## 1. Inisiasi
Dalam  tahapan  ini,  penulis  membuat  langkah  persiapan  dengan  membuat  kerangka  pelaksanaan  yaitu Fishbone (tulang ikan) dalam memperoleh sebab akibat permasalahan. Untuk membuat diagram sebab akibat tersebut dalam kajian ini, penulisan melakukan pengumpulan data dengan: a. Studi Pustaka
Pendekatan secara teori dan konsep pendukung sebagai landasan dasar masalah yang dikaji.
b. Observasi
Pengamatan  langsung  di  lapangan  dan website lain  yang  berkaitan  dengan  tujuan  penulisan  agar mendapatkan perolehan data primer dan sekunder yang relevan.
c. Wawancara
Aktifitas yang dilakukan dengan berbagai cara yang dapat ditempuh . Baik secara individu maupun secara grup dengan bentuk diskusi panel atau Focus Group Discussion (FGD)
2. Perencanaan Penyusunan RoadMap
Pada tahap Perencanaan  ini, penulis  banyak  menyusun rangkaian  menjadi  sebuah siklus  yang terintegrasi, melalui  referensi  dokumen  yang  menjelaskan  Descriptive,  Target  dan  Objective  pelaksanaan  pelaksanaan pembuatan Peta Jalan (Roadmap) pada Badan Persandian. a. Integrasi.
Menyiapkan  dokumen  ringkas  terkait  semua  ringkasan  dan  detil  perencanaan  yang  dibutuhkan  dalam menyusun kebutuhan rancangan roadmap pada Badan Persandian.
b. Ruang Lingkup
Lingkup Peta Jalan (Roadmap) dari sebuah Badan Persandian terkait pada Bidang, Seksi dan Unit  dari lembaga  tersebut.  Hingga  periode  tahun  pelaksanaan  dari  Peta  Jalan  (Roadmap)  yang  akan diimplementasikan kemudian.
c. Waktu
Pembahasan waktu merupakan perencanaan pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk tabel time line. Sehingga dari perspektif pembaca, dalam hal ini adalah pengguna, nantinya akan sangat bermanfaat untuk mengetahui milestone kegiatan per tahapannya.
d. Biaya
Untuk Biaya, akan bermanfaat sebagai acuan dari anggaran kebutuhan saat pelaksanaan di setiap tahapan pelaksanaan dari Peta Jalan (Roadmap). Yang kemudian dapat dijadikan dasar (baseline) ataupun tolak ukur pembiayaan Peta Jalan (Roadmap) tersebut.
e. Kualitas
Kualitas, merupakan hasil akhir yang akan diperoleh berdasarkan user requirement. Bisa dalam bentuk Produk atau Jasa. Hasil akhir ini adalah keluaran yang akan diberikan dalam hal ini adalah dokumen Peta Jalan (Roadmap)
f. Sumber Daya
Merupakan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan Peta Jalan (Roadmap). Bisa dalam bentuk Sumber Daya Manusia maupun perangkat.
g. Komunikasi
Salah satu cara atau media yang diperlukan dalam komunikasi pembuatan Peta Jalan (Roadmap). Sejak pelaksanaan persiapan (inisiasi) dimulai, hingga selesai akhir pelaksanaan.
h. Pengadaan
Adalah tahapan penyediaan kebutuhan yang akan dimungkinkan dapat terjadi. Salah satunya, pengadaan kebutuhan SDM sebagai pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Jalan (Roadmap) ini.
i. Resiko
Adalah  bentuk-bentuk  resiko  yang  dapat  muncul  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembuatan  Peta  Jalan (Roadmap), baik positif hingga negatif.
j. Pihak-pihak Terkait
Semua  pihak  yang  akan  memiliki  dampak  atau  pengaruh  baik  langsung  ataupun  tidak  terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta Jalan (Roadmap) tersebut
3. Pelaksanaan
Menindak  lanjuti  segala  bentuk tahapn  yang  telah  direncanakan,  sehingga  proses  pelaksanaan  pembuatan Peta Jalan (Roadmap) sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sebagai bentuk keluaran sebuah Dokumen. Diawali  dengan  bentuk  kesepakatan  kesiapan  pelaksanaan  yang  dibahas  bersama  antara  tim  pelaksana maupun tim user dan menjadi penanda pelaksanaan pembuatan Peta Jalan (Roadmap) dapat dilanjutkan.
4. Monitor dan Kontrol
Bentuk memantau dan kontrol kegiatan akan  menjadi  hal khusus dalam kegiatan  monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pelaksanaan pembuatan Peta Jalan (Roadmap). Monev akan diharapkan menjadi saranan yang paling tepat untuk mendampingi selama kegiatan pelaksanaan tersebut.
5. Penyelesaian
Adalah tahap akhir yang memberikan hasil bentuk sebuah dokumen laporan kegiatan pelaksanaan dan bentuk hasil akhir dari Peta Jalan (Roadmap) yang telah disusun sesuai kebutuhan.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan ini merupakan penjelasan mengenai tahapan yang akan dilakukan saat proses penyusunan RoadMap p Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat tergambar sebagai berikut:
Gambar 2.  Fishbone Kerangka Kebutuhan RoadMap
Penjelasan dari tahapan-tahapan Peta Jalan (Roadmap) Pada Perangkat Daerah terutama urusan Persandian [6][7] tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Rencana
a. Identifikasi Kelemahan
Peta  Jalan  (Roadmap)  merupakan  tindak  lanjut  dalam  melihat  adanya  kelemahan  /  weakness  dari perjalanan  kegiatan  sebelumnya.  Sehingga  untuk  mengembangkan  lebih  lanjut,  biasanya  dibuatkan sebuah Peta Jalan (Roadmap) sebagai  milestone menjaga agar kegiatan  ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
Untuk mengidentifikasi Kelamahan yang ada, dapat dilakukan dengan membuat analisa melalui proses SWOT analysis (Strength Weakness  Oportunity dan Threat). Sehingga dapat dijadikan  sebuah analisa dasar dalam kesiapan pelaksanaan pengembangan Peta Jalan (Roadmap) tersebut.
b. Penyusunan Program
RoadMap yang  akan  disusun,  dalam  hal  ini  dibuat  dalam  bentuk program  kerja ,  yaitu  untuk  obyek bidang:
1) Prosedur Standar Operasional (SOP)
Menyusun standar pelaksanaan operasional, terutama pada Badan Persandian. Banyak Perusahaan Kementrian / Lembaga yang selama ini sudah berkecimpung dalam suatu kegiatan tapi masih sering ditemukan mereka-mereka yang belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP). Oleh  karenanya  Penyusunan  SOP  tersebut,  masih  menjadi  Sebab  Akibat  dibuatnya  pelaksanaan kegiatan  Penyusunan  Peta  Jalan  (Roadmap)  dalam  Badan  Persandian.  Peta  Jalan  (Roadmap)  ini dibuat berdasarkan pada Grand Design / Blue Print yang ada. Sehingga menjadi bagian yang lebih ringkas menjadi tahapan milestone dalam bentuk Tahunan dan sejenisnya.
2) Tata Kelola Teknologi Informasi
Pelaksanaan  Peta  Jalan  (Roadmap)  adalah  tidak  terlepas  dalam  kegiatan  Tata  Kelola  Teknik Informasi. Yaitu pelaksanaan yang setiap langkah perencanaan dan tahapannya dapat diketahui oleh setiap orang di organisasi tersebut.
Dari  Service  Management,  Service  Desk  hingga  One  Single  Number  adalah  bentuk  Peta  Jalan (Roadmap)  yang  juga  harus  disiapkan.  Salah  satunya  adalah  SLA  (Service  Level  Agreement). IT SM,  IT  Service  Management,  memberikan  dukungan  penuh  dalam  pelaksanaan  Pembuatan  Peta Jalan (Roadmap). Sehingga Penyusunan Program di sini berarti dibuat sedemikian rupa dari beberapa aspek yang sedang dan akan dibangun.
2. Kriteria Keberhasilan Kriteria Keberhasilan dapat dibuat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Keluaran (Output),
Keluaran yang akan dicapai adalah dalam bentuk pedoman tahapan Peta Jalan (Roadmap). Dokumen ini akan menjadi acuan dalam  bentuk  milestone sesuai periode  yang disepakati, sehingga pelaksanaannya akan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan.
b. Hasil (Outcome),
Implementasi Peta Jalan (Roadmap) yang akan memberikan dampak disetiap periode / tahapan pelaksanaan sesuai perencanaan pengembangan Peta Jalan (Roadmap) tersebut
c. Kuantitas,
Bentuk dari kebutuhan stakeholder. Sesuai dengan User Reqirement, maka akan diperoleh produk atau jasa layanan bahkan dapat dijadikan acuan pembiayaan disetiap waktu pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap)
3. Pencapaian
Merupakan bentuk dari hasil kegiatan / pelaksanaan antara lain adalah:
a. Identifikasi Pencapaian,
Tahap pelaksanaan sudah disiapkan dan disepakati Pencapaian pelaksanaan. Hal ini terkait juga dengan pelaksanaan pencapaian target dari kegiatan tersebut.
b. Identifikasi Permasalahan,
Merupakan Tahapan yangt dapat menjadikan masukan sebagai sumber dari permasalahan yang muncul dari tim pelaksana dan tim sumbar.
4. Agenda Prioritas
a. Tahap Kinerja,
Merupakan tahapan yang menjadi aktifitas awal yang dilakukan oleh pihak organisasi. Sebagai bentuk alasan utama dalam pembuatan Peta Jalan (Roadmap) ini adalah salah satunya menganalisa dari urutan prioritas kebutuhan
b. Seqiensi,
Menindak lanjuti pemahaman kegiatan (Agenda Prioritas) baik secara langsung maupun tidak langsung. Membuat wawasan pengguna akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan
5. Waktu dan Tahapan
a. Waktu,
Adalah pembahasan dari pembuatan, Persandian persandian dan waktu yang diberikan akan diusahakan menjadi tulisan yang lebih efektif dan efisiensi. Yaitu tahapan pembuatan dan pelaksanaan tersebut
b. Tahapan,
Merupakan fase yang ada di jadwal pelaksanaan pengembangan. Sehingga dapat dijadikan dulu Pada Lembaga / Badan Persandian membuat Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan untuk pencapaian  sasaran, dari kualitas dan kuantitas  hingga sebagai referensi pembiayaan atau  penganggaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Tahapan Peta Jalan (Roadmap),  yang dihasilkan untuk rentang waktu singkat pada umumnya sebagai berikut:
1. Menghimpun, pengolahan dan evaluasi data di lingkup Seksi Persandian.
2. Menyusun peraturan teknis  tata kelola persandian untuk  pengamanan  informasi,  meliputi :  pengelolaan informasi  berklasifikasi.  pengelolaan  sumberdaya  manusia  sandi.  pengelolaan  perangkat  lunak persandiaan. pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi.
3. Menyusun  peraturan  teknis  operasional  pengelolaan  komunikasi  sandi  antar  perangkat  daerah  di lingkungan pemerintah kota dan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi.
4. Menyusun rencana kebutuhan sumberdaya manusia sandi.
5. Melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar.
6. Melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  terhadap  perangkat  lunak  persandiaan,  perangkat  keras persandiaan dan jarring komunikasi persandiaan.
7. Merancang  pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota.
8. Melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras persandian.
9. Menyusun  rencana  kebutuhan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  persandiaan  dalam  operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota.
10. Melakukan pengamanan informasi elektronik.
11. Melakukan  pengelolaan Security  Operation  Center (SOC)  dalam  rangka  pengamanan  informasi  dan komunikasi.
12. Melakukan  pemulihan  data  atau system jika  terjadi  gangguan  operasional  persandiaan  dan  keamanan informasi.
13. Melakukan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Persandian.
14. Melakukan  bimbingan,  petunjuk  dan  membagi  tugas  kepada  bawahan  agar  pelaksanaan  tugas  dapat berjalan lancar.

## 5.   KESIMPULAN
Setelah  melakukan penelitian dan  juga  berdasarkan referensi-referensi  yang  ada, data dan analisa  serta melalui fakta yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagai Badan Persandian yang merupakan salah satu Stakeholder primer, merupakan Lembaga atau Badan organisasi yang mendukung pelaksanaan pembuatan Peta Jalan (Roadmap).
2. Inisiasi,  Perencanaan  dan  Pelaksanaan,  Monitoring  dan  Kontrol  serta  Penyelesaian,  dapat  mendukung kemajuan dari Badan Persandian. Sehingga Peta Jalan ( RoadMap ) akan memberikan referensi pencapaian ( milestone ) baik dari kualitas dan kuantitas maupun arahan pembiayaan/penganggaran.
3. Peta  Jalan (RoadMap) Badan  Persandian  pemerintah  daerah  di  Indonesia  diharapkan  dapat  memberikan kemudahan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan di Badan Persandian, ke depannya sehingga fungsi pengamanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai periode waktu yang ada. a.

## REFERENCES
[1]   DISKOMINFO JATENG. (2017, 17 Oktober). Persandian Dituntut Mampu Jamin Keamanan Informasi. Diperoleh 28 November 2018, dari http://diskominfo.jatengprov.go.id/berita/persandian-dituntut-mampu-jamin-keamanan-informasi/
[2]  Hadi Wibowo. (2009, 11 April). Apakah Persandian itu? Diperoleh 28 November 2018, dari https://hadiwibowo.wordpress.com/2009/04/11/apakah-persandian-itu/
[3]  Orvala  Rizqy.  (2016,  31  Mei).  Persandian  Sebagai  Pengaman  Informasi.  Diperoleh  30  November  2018,  dari https://www.academia.edu/32404569/PERSANDIAN_SEBAGAI_PENGAMANAN_INFORMASI.
[4]  Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta. [5]  Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Jakarta.
[6]   Republik Indonesia. 2016. Peraturan  Kepala  Lembaga Sandi  Negara No.9  Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Lembaga Sandi Negara. Jakarta
[7]   Republik Indonesia. 2017. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Lembaga Sandi Negara. Jakarta [8]  Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun 2017, Tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta. [9]  Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.133  Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan dan Sandi Negara.