PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( NOODWEER EXCES ) DALAM PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2020/PN MII
[Elmina A Herysta] 1
[Faisal] 2 [Toni] 3 [Ibrohim] 4
1 [Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung]
1 eaherysta@gmail.com
2 [Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung]
2 [progresif_lshp@yahoo.com]
3 [Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung]
3 [toni.qudama@gmail.com] 4[Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung]
4 [ibrohimcs@gmail.com]

## Abstract
This research examines Decision Number 34/Pid.B/2020/ PN MII in the case of loss of life  of  another  person  cannot  be  convicted  because  it  is  based  on  forced  defense beyond  the  limit  or  noodweer  exces.  Noodweer  exces  is  a  defense  when  a  person experiences  an  attack  or  threat  of  attack,  the  exceeding  of  the  limits  of  a  defense must be due to the influence of a great mental shock. The purpose of this study is to determine  the  applicability  of  noodweer  exces  in  criminal  case  number 34/Pid.B/2020/  PN  MII  and  to  determine  the  criminal  liability  of  the  perpetrator  in Decision Number 34/Pid.B/2020/ PN MII in terms of forced defense beyond the limit. The type of research used is normative juridical  with a case  approach method. The results  showed  that  noodweer  exces  could  not  be  applied  because  the  shooting  of the  victim's  head  by  the  defendant  Sumantri  was  not  caused  directly  by  severe mental  shock.  According  to  the  Theory  of  necessary  defense,  the  defense  must  be proportional to the nature of the attack. Because the element of necessity defense is
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
not  fulfilled  and  the  defendant's  actions  fulfill  the  element  of  negligence,  the defendant can be convicted as formulated in Article 359 of the Criminal Code.
Keywords : Noodweer, Noodweer Excess, Negligence .
Received: 07 April 2023
Revised: 20 April 2023             Aceppted: 29 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  hukum  pada  intinya  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terpenuhi  dan terlindungi. 1 Terlebih lagi, dalam bekerjanya hukum di masyarakat, mengintegrasikan  nilai  secara  integral  menjadi  sesuatu  yang  urgen.  Sebagaimana tujuan  dari  hukum  bukan  saja  menjaga  keseimbangan  antara  nilai  keadilan, kemanfaatan dan keadilan, melainkan juga kebahagiaan. 2 Dalam rangka melindungi dan menciptakankesejahteraan masyarakat, hukum pidana memegang posisi sentral dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan yang terjadi. 3 Penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan 4 mutlak diperluka.
Meskipun  demikian  dalam  kehidupan  masyarakat,  masih  banyak  ditemui perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  dan  kerugian  bagi  masyarakat. 5 Sehingga  tak jarang dijumpai beragam jenis kejahatan yang terjadi, bahkan ada yang tidak segan untuk  merenggut  nyawa  orang  lain  untuk  tujuan  tertentu.  Hukum  pidana  menjadi sarana  negara  untuk  membalas  perilaku  tercela,  dengan  dalil  secara  kriminologis bahwa sanksi akan berdampak memberikan efek jera bagi pelaku delik. 6
Menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku,  tetapi  juga  terdapat  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  karena  adanya kealpaan dari pelaku. 7
1 Sukarna, dkk, 2023, Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021, Jurnal Ilmu Hukum , 12 (1), hlm. 384
2 Mulya  Nopriansyah  dan  Derita  Prapti  Rahayu,  2023,  Kontribusi  Hukum  Progresif  Dalam  Perubahan  Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan , Jurnal Keadilan , 21 (1), hlm. 54
3 Faisal,  dkk,  2023,  Pemaknaan  Kebijakan  Kriminal  Perbuatan  Santet  dalam  RUU  KUHP, Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 5 (1), hlm. 221 4 Jeanne  Darc  Noviayanti  Manik,  Rahmat  Robuwan,  dan  Wirazilmustaan,  2022,  Pelaksanaan  Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, XVI (2), hlm. 168
5 Anita andriani, dkk, 2022, Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/Pn.Tsm), Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Universitas Galuh , 1(1), hlm. 19 6 Faisal,  dkk,  2022,  Kebijakan  Legislasi  Pembaruan  Pemidanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Jurnal Magister Hukum Udayana , 11 (4), hlm 930
7 Gita  Febri  Ana,  Rehnalemken  Ginting,  2015,  Analisis  Penerapan  Pasal  359  KUHP  Mengenai  Kealpaan  Yang Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  (Studi  Putusan  Nomor:  267/Pid.B/2011/Pn/Skh),  Recidive, Universitas  Negeri Semarang , 4 (2), hlm. 184.
KUHP  selain  mengatur  hal-hal  atau  perilaku  yang  dapat  dipidana  juga mengatur  penghapusan  kejahatan  atas  perbuatan  seseorang  yang  patut  dipidana. Salah satu alasan penghapus pidana ialah pembelaan terpaksa ( noodweer ). Di dalam KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan Noodweer , tetapi hanya memberikan syarat syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum. 8 Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara  keselamatan  hidupnya,  baik  keselamatan  jiwa,  harta  benda  maupun kehormatannya. 9
Dalam praktiknya upaya pembelaan diri dalam suatu tindak pidana memang tidak  selalu  mudah.  Hal  ini  didasarkan  pada  acuan  asas  proporsionalitas  atau keseimbangan, bahwa suatu upaya pembelaan diri harus seimbang dengan ancaman yang akan datang atau sedang berlangsung. Sebagaimana disampaikan oleh Wirjono Prodjodikorodalam bukunya  Asas-  Asas  Hukum Pidana di  Indonesia,  bahwa  ukuran proporsionalitas memang tidak memiliki ukuran baku karena penilaian setiap orang berbeda-beda  dan  dipengaruhi  kondisi  sosial-kultural  dimana  tindak  pidana  itu terjadi. 10
Pembelaan  diri  dalam  keadaan  darurat  atau  biasa  dikenal  pembelaan terpaksa  merupakan  salah  satu  alasan  penghapusan  pidana  diatur  dalam  Pasal  49 KUHP.  Dalam  Pasal  49  ayat  1  KUHP  ( noodweer )  terdapat  alasan  pemaaf  yaitu menghapuskan  sifat  melawan  hukum  sehingga  peristiwa  yang  bersangkutan  tidak termasuk lagi kedalam suatu peristiwa pidana sedangkan pada Pasal 49 ayat 2 KUHP ( noodweer  exces ),  perbuatan  bersifat  melawan  hukum,  hanya  orangnya  tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. 11
Menurut Moeljatno, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan oleh  terdakwa  lalu  menjadi  perbuatan  yang  patut  dan  benar 12 .  Sedangkan  alasan pemaaf  adalah  alasan  dimana  perbuatan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi  tetap  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 13
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  salah  satu  putusan  hakim  hakim  berkaitan
8 Roy Roland Tabaluyan, 2015, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Lex Crimen , Universitas Sam Ratulangi, 4 (6), hlm. 30.
9 Julaiddin,  Rangga  Prayitno,  2020,  Penegakan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Pembelaan Terpaksa, Swara Justisia , Universitas Ekasakti, 4(1), hlm. 34.
10 Julaiddin, Rangga Prayitno, Loc. Cit.
11 Wenlly  Dumgair,  2016,  Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  dan  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas (NoodweerAxces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Lex Crimen , 5 (5), hlm. 62.
12 Faisal  dkk,  2023,  Pemaknaan  Kebijakan  Kriminal  Perbuatan  Santet  dalam  RUU  KUHP, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 5 (1), hlm. 223-224 13 Frans  Maramis,  2012, Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  Di  Indonesia ,  PT.  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  hlm . 135.
dengan  kasus  pembelaan  terpaksa  melampaui  batas  (noodweer  excess).  Putusan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  terdakwa  di  dalam  Putusan  Nomor  : 34/Pid.B/2020/PN  Mll.  Kasus  yang  terjadi  di  Luwu  Timur,  Sulawesi  Selatan  pada tahun  2019  lalu  terjadi  kasus  pembunuhan  tanpa  disengaja  yang  dilakukan  oleh Sumantri  Bin  Muh.Toyib  terhadap  korban  Abdi  Junianto. Dalam  kasus  ini  terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair yaitu Pasal 359 KUHPidana.Sumantri selaku  anggota  kepolisian  pada  Polsek  Mangkutana  Polres  Luwu  Timur  saat  itu sedang  melaksanakan  tugas  piket  bersama  5  orang  rekannya.  Terdakwa  Sumantri mendengar adanya perkelahian yang terjadi di lapangan sepak bola Mangkutana lalu memerintahkan  untuk  bubar  namun  perintah  tersebut  tidak  diindahkan  oleh  10 (sepuluh) orang pemuda yang terlibat perkelahia tersebut. Maka terdakwa Sumantri mengeluarkan tembakan peringatan keudara sebanyak 1 kali dengan menggunakan senjata  api  jenis  Revolver,  beberapa  orang  pemuda  membubarkan  diri  setelah mendengar suara tembakan tersebut, namun salah satu pemuda yakni korban Abdi Junianto  mendekati  terdakwa  dan  berusaha  untuk  merebut  senjata  api  milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa Sumantri dan korban Abdi Junianto,  namun  tiba-tiba  tanpa  sengaja  senjata  api  Revolver  yang  dipegang  oleh terdakwa  meletus  dan  mengenai  wajah  korban  Abdi,  lalu  korban  Abdi  Junianto terjatuh dan tergeletak dilapangan bola tersebut dan meninggal dunia. 14
Dalam  kasus  diatas  terdakwa  di  dakwa  dengan  dakwaan  tunggal,  sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa di dakwa dengan Pasal 359 KUHP yaitu  “kelalaian  yang  mengakibatkan  matinya  orang  lain”  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  5  tahun.  Namun  di  dalam  Amar  Putusannya  Majelis  Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang  melampaui  batas  ( noodweer  exces )  dan  melepaskan  terdakwa  dari  segala tuntutan hukum ( onslag van alie rechtsvervolging ).
Berdasarkan  dan  uraian  atas  kronologis  kasus  tersebut,  artikel  ini mengajukan dua permasalahan yang akan diteliti. Pertama,   bagaimana pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ) dalam perkara pidana putusan nomor 34/PID.B/2020/PN  MII.  Kedua,  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  pelaku dalam  perkara  pidana  putusan  nomor  34/PID.B/2020/PN  MII  ditinjau  dari pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  dengan  menggunakan  hukum normatif  yaitu  metode  penelitian  dengan  menitikberatkan  pada  kajian  norma
14 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII.
hukum. 15 Dengan mengkaji tentang hukum sebagai norma, asas dan prinsip hukum, doktrin  hukum,  teori  hukum  serta  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  Pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Johny  Ibrahim  selanjutnya mengemukakan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  bertujuan  untuk  mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. 16

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Keberlakuan  Pembelaan  Terpaksa  Melampaui  Batas  ( noodweer  exces ) Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( noodweer exces ) menurut Teguh Prasetyo  adalah  cara  pembelaan  diri  yang  melampaui  batas  keperluan pembelaan. 17 Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan dan tidak ada imbangan  antara  kepentingan  yang  mula  diserang  dan  kepentingan  lawan  yang diserang kembali. 18
Noodweer  exces diartikan  sebagai  dilampauinya  batas-batas  dari  suatu pembelaan  seperlunya  itu  haruslah  disebabkan  karena  pengaruh  dari  suatu kegoncangan  jiwa  yang  demikian  hebat,  yang  bukan  semata-mata  disebabkan karena  adanya  perasaan  takut  atas  ketidaktahuan  tentang  apa  yang  harus dilakukan,  melainkan  juga  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  lain  seperti  kemarahan atau perasaan kasihan. Dengan demikian, pembelaan terpaksa melampaui batas adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami  suatu  serangan  atau  ancaman  serangan  dapat  membebaskan pelakunya dari ancaman hukum jika sifat pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu sendiri. 19
Dalam  Putusan  perkara  pidana  Nomor  34/Pid.B/2020/PN  MII  perbuatan terdakwa Sumantri Bin Muh.Toyib didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 359  KUHP.  Adapun  kronologi  kasusnya  ialah  Sumantri  Bin  Muh.Toyib  adalah seorang  anggota  kepolisian  pada  Polsek  Mangkutana  Polres  Luwu  Timur  yang saat  itu  sedang  melaksanakan  tugas  piket.  Sumantri  mendengar  adanya perkelahian yang terjadi di lapangan sepak bola lalu memerintahkan untuk bubar namun perintah tersebut tidak diindahkan oleh bebrapa pemuda. Maka Sumantri
15 Faisal,  Derita  Prapti  Rahayu,  danYokotani,  2022,  Criminal  Sanctions’  Reformulation  in  the  Reclamation  of  the Mining Community, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), hlm. 16
16 Muhaimin. 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 58.
17 Ishaq, 2019, Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 115.
18 Wirjono Prodjodikuro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 81.
19 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar HukumPidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.
mengeluarkan  tembakan  peringatan  pertama  keudara  sebanyak  1  (satu)  kali. Kemudian terdakwa Sumantri mendapat serangan dari seorang pemuda bernama Abdi Junianto yang ingin merebut senjata api Revolver milik Sumantri dan terjadi pergumulan antara Sumantri Bin Muh. Toyib dan Abdi Junianto sehingga senjata api yang dipegang oleh Sumantri Bin Muh. Toyib meletus mengenai wajah Abdi, lalu Abdi dibawa ke Rumah Sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Pertimbangan hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ) menurut  penulis  kurang  tepat.  Dari  kasus  diatas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  Sumantri  Bin  Muh.  Toyib  lebih  tepatnya  tergolong  kedalam  tindak pidana  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  matinya  orang  lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.
Pada  prinsipnya  seseorang  dapat  dikatakan culpa didalam  melakukan perbuatannya  apabila  orang  tersebut  telah  melakukan  perbuatannya  tanpa disertai  “ de  nodige  en  mogelijke  voorzichtigheid  en  oplettendheid ”  atau  tanpa disertai  ” de  nodige  en  mogelijke  voorzichtigheid  en  oplettendheid ”  atau  tanpa disertai  kehati-hatian  dan  perhatian  seperlunya  yang  mungkin  ia  dapat  berikan. Oleh karena itu menurut Simons, culpa itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing  yaitu  tidak  adanya  kehati-hatian  dan  kurangnya  perhatian terhadap  akibat  yang  dapat  timbul.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Van Hamel,  sebagaimana  dikutip  Moeljatno  bahwa  kealpaan  itu  mengandung  dua syarat,  yaitu  pertama,  tidak  mengadakan  praduga-praduga  sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kedua, tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. 20 Mengenai syarat pertama ada dua kemungkinan yang terjadi  yaitu  pertama,  terdakwa  berpikir  bahwa  perbuatannya  tidak  akan menimbulkan  akibat,  padahal  pandangan  yang  demikian  ternyata  tidak  benar. Kedua, terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. 21
Mengikuti pendapat Van Hamel bahwa syarat yang kedua inilah yang sangat penting  untuk  menentukan  apakah  seseorang  bisa  dikatakan  sebagai  perbuatan kealpaan.Jika  syarat  ini  sudah  ada  maka  pada  umumnya  syarat  pertama  juga sudah  ada.  Barang  siapa  dalam  perbuatannya  tidak  mengadakan  penghati-hati yang  seperlunya  maka  dia  juga  tidak  menduga-duga  akan  timbulkan  akibat tertentu karena perbuatannya itu. Pemahaman ini lebih menitikberatkan makna kealpaan pada sifatnya perbuatan terdakwa. 22
20 Ernest  Sengi,  Ernest  Sengi,  2019,  Konsep  Culpa  Dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Analisis  Perbandingan  Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum , Universitas Tarumanegara, 17 (2), hlm. 207-208.
21 Faisal dkk, Criminal Sanction Reformulation in the Reclamation of Mining Community, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), hlm.16-18 22 Faisal  dkk,  2022,  Kebijakan  Legislasi  Pembaruan  Pemidanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Jurnal Magister HukumUdayana , 11 (4), hlm. 929-230
Kealpaan  yang  menyebabkan  mati  diatur  dalamPasal  359  KUHP. 23 Maka penulis  akan  menguraikan  analisis  hukum  terhadap  Pasal  359  KUHP  yang berisikan  sebagai  berikut  barang  siapa  yang  menyebabkan  matinya  orang  lain karena kesalahannya (kealpaannya) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Adapun unsur- unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  359  KUHP  yaitu  barang  siapa,  karena kesalahannya (kealpaannya), dan unsur menyebabkan matinya orang lain.
Dengan  demikian,  perbuatan  terdakwa  Sumantri  Bin  Muh.  Toyib  dapat dikatakan sebagai kealpaan karena tertembaknya korban Abdi hingga meninggal dunia sama sekali tidak dimaksudkan oleh terdakwa. Terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena hanya seorang diri masuk ke dalam lapangan dan melepaskan tembakan peringatan tanpa memperhatikan kemungkinan terdakwa diserang secara tiba-tiba. Senjata api yang digunakan terdakwa juga merupakan jenis  senjata  yang  tidak  mempunyai  pengaman  sehingga  senjata  revolver tersebut  dapat  meledak  apabila  pelatuk  ditarik  Dalam  keadaan  terdakwa mendengar  adanya  perkelahian  oleh  sejumlah  pemuda  seharusnya  terdakwa meminta bantuan dari rekan patroli lainnya.
1. Unsur Menyebabkan Orang Lain Mati
Dalam  Putusan  Nomor  34/Pid.B/2020/PN.MII  menyatakan  dengan  hasil visum et repertum No. 012/VER/RSUD/ILG/LT/X2019 tertanggal 17 Oktober 2019, berdasarkan  hasil  pemeriksaan  luar,  perlukaan  disebabkan  oleh  trauma  tumpul. Pada tanggal 21 September 2019 korban meninggal dunia akibat dari perlukaan terentu pada bagian kepala korban.
Sebagaimana  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  bahwa  akibat  dari perbuatan  terdakwa  Sumantri  menembak  korban  Abdi  yang  dalam  keadaan mabuk sehingga menyebabkan Abdi meninggal dunia adalah benar.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  terdakwa  dapat  dipidana  karena  telah memenuhi  unsur  tindak  pidana  kealpaan.  Namun  Majelis  Hakim  secara  sah menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP karena telah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces )  dan  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle recht  vervolging ).  Hakim  menyatakan  adanya  tekanan  jiwa  pada  diri  terdakwa akibat  adanya  ancaman  serangan  atau  serangan  dari  korban  yang  telah mendatangi  terdakwa  secara  tiba-tiba  dan  berusaha  merebut  senjata  api  milik terdakwa sehingga terjadilah pergumulan antara korban dan terdakwa kemudian senjata api tersebut meletus secara tiba-tiba.
Dalam  pembelaan terpaksa  melampaui  batas  ( noodweer exces )  ada dua  hal
23 Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting, Op. Cit ., hlm. 185-186.
yang harus diperhatikan yaitu: 24
1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa
Berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta  benda  terhadap  serangan  seketika  bersifat  melawan  hukum  menjadi keharusan.  Jika  orang  dapat  menghindarkan  diri  dari  serangan,  pembelan  tidak menjadi  keharusan  sehingga  bantahan  atas  dasar  pembelaan  terpaksa,  harus ditolak.  Demikian  juga  bantahan  tidak  akan  berhasil.  Bantahan  tersebut  hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.
Keadaan  sangat  terpaksa  menunjukkan  tidak  ada  alternatif  yang  dapat dilakukan  untuk  menghadapi  suatu  ancaman  serangan  atau  serangan  karena kemendesakannya,  sehingga  perlu  dilakukan  pembelaan  terpaksa.  Syarat  ini mengindikasikan  jika  terdapat  cara  dalam  melakukan  pembelaan  yang  lebih sedikit  menimbulkan  kerugian  atau  bahkan  tidak  menimbulkan  kerugian  sama sekali  bagi  orang  lain,  maka  cara  tersebut  harus  diutamakan.  Syarat  ini merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas. 25
Pada  perkara  ini,  uraian  diatas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah pembelaan  diri  yang  dilakukan  Sumantri  sudah  dalam  kondisi  yang  sangat terpaksa.  Menurut  Pompe,  jika  ancaman  dengan  pistol,  dengan  menembak tangannya sudah cukup, maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu harus sangat perlu.Kalau perlindungan cukup dengan lari maka pembelaan tidak perlu. 26 Dalam hal ini Sumantri tidak mengupayakan untuk melarikan diri meskipun berdasarkan fakta  hukum  dipersidangan  bahwa  Sumantri  memiliki  peluang  untuk  melarikan diri  karena  saat  menuju  lokasi  Sumantri  menggunakan  sepeda  motor  miliknya dan tempat kejadian perkara berada di area terbuka. Jadi pada syarat pembelaan darurat harus dilakukan karena sangat terpaksa tidak terpenuhi.
2. Pelampauan  batas  dari  keharusan  pembelaan,  harus  merupakan  akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan.
Bahwa diketahui terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib menghadapi serangan adalah  dengan  penembakan  menggunakan  senjata  api  jenis  revolver  miliknya, sedangkan  serangan  oleh  Abdi  tidak  menggunakan  senjata  fisik  sama  sekali. Dalam  keadaan  seperti  ini  melakukan  pembelaan  dengan  menggunakan  senjata api  sejatinya  dengan  hanya  memukul  si  penyerang  menggunakan  kayu  maka pembelaan  dengan  cara  tersebut  sudah  dapat  menyelamatkan  dirinya.  Asalkan disebabkan  oleh  serangan  itu  mengakibatkan  guncangan  jiwa  yang  demikian
24 Erwin  Sitompul,  dkk,  2020,  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Korban  Yang  Melakukan  Pembelaan  Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Lex Suprema , Universitas Balikpapan, 2 (2), hlm. 531
25 Salman  Nazil  Firdaus,  dkk,  2021,  Pembelaan  Terpaksa  Dalam  Perkara  Penganiayaan  Yang  Menyebabkan Kematian Oleh Anak, Jurnal Kertha Semaya , Garuda, 9 (4), hlm. 681.
26 Andi Hamzah, 2012, Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya , PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 211.
hebat,  pelampauan  batas  yang  dilakukan  ini  diperbolehkan  menurut  undang- undang.
Van  Hammel  mengemukakan  bahwa  dapat  dikatakan Noodweer bila batasannya hanya dilakukan seperlunya saja atau tidak berlebihan. Dilampauinya batas-batas  dari  suatu  pembelaan  seperlunya  itu  haruslah  disebabkan  karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata- mata  disebabkan  karena  adanya  suatu  “ vrees ”,  “ angsf ”  yang  keduanya  dapat diartikan  sebagai  perasaan  takut  atau  ketakutan  dan  “ radeloosheid ”  yang  dapat diartikan  sebagai  ketidaktahuan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan,  melainkan juga  yang  disebabkan  oleh  lain-lain  hal  seperti  “ torn ”  atau  kemarahan  dan “ medelijden ” atau perasaan kasihan. 27 Sehingga dapat disimpulkan melalui uraian diatas  bahwa  batasan  keguncangan  jiwa  tidak  hanya  karena  perasaan  sedih ataupun  takut  akan  tetapi  karena  batin  orang  tersebut  yang  dipengaruhi perasaan marah karena serangan atau ancaman yang menyebabkan keguncangan hati yang hebat diluar akal sehat. 28
Perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tidak  bisa  dikatakan Noodweer  Exces juga  dipertegas  dalam theory  of  necessary  defense atau  biasa  dikenal  teori mengenai  pembelaan  yang  diperlukan.Menurut  teori  ini  pembelaan  dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada  pilihan  yang  lain,  yang  dapat  digunakan  selain  melakukan  perbuatan  yang melanggar  hukum  tersebut.  Dengan  demikian  jika  masih  ada  pilihan  lain  yang dapat  digunakan  untuk  melindungi  diri  dari  ancaman  yang  membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan. 29
Fletcher  mengemukakan  bahwa  dalam Theory  of  necessary  defense ada  4 (empat) aspek yang dapat dikategorikan sebagai Noodweer Exces . Pertama , aspek perbuatan.  Artinya  apakah  pembelaan  yang  dilakukan  merupakan  satu-satunya jalan atau tidak ada pilihan lain untuk menghindari ancaman serangan/serangan tersebut.  Perkelahian  terjadi  di  lapangan  bola,  artinya  terdakwa  tidak  cukup terdesak  atau  terpojokkan  oleh  korban,  maka  masih  ada  kesempatan  terdakwa melarikan diri.
Kedua , aspek tujuan. Artinya perbuatan dapat dikatakan alasan penghapus pidana  dan  memperbolehkan  melawan  untuk  membebaskan  diri  dari  serangan tersebut.  Perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  alasan  penghapus  pidana  apabila perbuatan  tersebut  bersifat  terpaksa.  Maka  dari  itu  hal  memaksa  terdakwa melakukan  perbuatannya.Hal-hal  itu  dalam  pasal  49  ayat  2  KUHP  dirumuskan sebagai  adanya  serangan  atau  ancaman  serangan.Tentang  saat  dimulainya
27 S.  Serba  bagus,  Adam  W.  Mubarak,  2022,  Analisis  Jeda  Waktu  Terjadinya  Serangan  Atau  Ancaman  Terhadap Pembelaan Terpaksa, Mimbar Yustitia , Garuda, 6 (2), hlm. 141-142.
28 Ibid . 29 Rani  Angela,  dkk  Rani  Angela  Gea,  dkk,  2016,  Penerapan  Noodweer  (Pembelaan  Terpaksa)  Dalam  Putusan Hakim/Putusan Pengadilan, Usu Law Journal , Universitas Sumatera Utara, 4 (4), hlm. 3.
serangan dalam pasal tersebut ditentukan harus seketika itu artinya antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu  yang  lama,  begitu  orang  mengerti  adanya  serangan,  begitu  dia mengadakan pembelaan. 30
Ketiga ,  aspek  alat.  Terkait  penggunaaan  kekuatan  yang  dibolehkan  dalam situasi  tertentu.  Artinya  kekuatan  yang  digunakan  harus  proporsional  atau sebanding  dengan  serangan  tersebut.  Pada  syarat  ini,  maksud  dari  perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam adalah cara yang digunakan  dalam  melakukan  pembelaan  terpaksa,  termasuk  alat  yang  dipakai untuk  membela  haruslah  sebanding  dengan  serangan  atau  ancaman  serangan yang terjadi. Syarat ini merupakan aktualisasi dari asas proporsionalitas. Utrecht memberikan contoh proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa sebagai berikut barang  siapa  yang  diserang  dengan  sebatang  kayu  tidak  boleh  membela  diri dengan sebilah pisau atau sepucuk pistol. 31
Dalam  perkara  ini  bentuk  serangan  yang  dilakukan  oleh  Abdi,  pertama adalah ancaman secara lisan (verbal) dan kedua adalah serangan secara fisik yaitu Abdi  yang  secara  tiba-tiba  ingin  merebut  senjata  api  jenis  Revolver  milik Sumantri.  Sedangkan  bentuk  pembelaan  yang  dilakukan  oleh  Sumantri  untuk menghadapi  serangan  dan  ancaman  serangan  yang  dilakukan  oleh  Abdi  adalah penembakan  dengan  menggunakan  senjata  api  Revolver  milik  Sumantri.  Maka dua hal tersebut tentu berbeda tingkat bahayanya sehingga dapat dikatakan atau menjadi  tidak  proporsonal.  Yang  mana  pembelaan  oleh  Sumantri  dilakukan dengan menggunakan senjata api, akan tetapi serangan yang dilakukan oleh Abdi tidak  menggunakan  senjata  atau  alat  fisik  sama  sekali.  Dengan  demikian,  Abdi yang  terbukti  tidak  membawa  senjata  menunjukkan  bahwa  keadaan  antara Sumantri dengan Abdi tidak seimbang.
Keempat ,  aspek  eksternal.  Hak  pihak  ketiga  untuk  ikut  campur  tangan. Artinya, dapat saja pihak ketiga menghalangi atau menghentikan suatu serangan tersebut.  Terdakwa  melakukan  patroli  bersama  rekan  lainnya.  Dalam  keadaan terdakwa mendengar adanya perkelahian, terdakwa bisa memanggil rekan patroli lainnya untuk lebih mempermudah dalam menghentikan perkelahian yang terjadi oleh segerombolan pemuda.
Berdasarkan  pada  uraian  pembelaan  yang  disebabkan  langsung  oleh kegoncangan  jiwa  yang  hebat  ini  perlu  untuk  dikaji  kembali.  Sebab,  dapat dikategorikan  sebagai Noodweer  Exces dalam  teori  pembelaan  yang  diperlukan ( theory of necessary defense ) ialah penggunaan kekuatan yang dibolehkan dalam situasi  tertentu.  Artinya,  kekuatan  yang  digunakan  harus  sebanding  dengan
30 Rendy  Marselino,  2022,  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  PadaPasal  49  Ayat  (2), Jurist-Diction , 3 (2), hlm. 644 31 Salman Nazil Firdaus, dkk, Op. Cit ., hlm 683-684.
serangan tersebut.
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII Ditinjau Dari Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( Noodweer Exces )
Berdasarkan  Putusan  Nomor  34/Pid.B/2020/PN  MII  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  terdakwa  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  menurut  teori pertanggungjawaban  pidana  maka  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  harus mempunyai  kesalahan.  Sebagaimana  Muladi  mengatakan,  adanya  kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 32
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; Kemampuan bertanggungjawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang  normal.  Kemampuan  bertanggungjawab  berhubungan  dengan  suatu keadaan,  keadaan  itu  adalah  keadaan  normal  dan  keadaan  kedewasaan  secara psikis.  Jadi  kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  keadaan  keadaan  yang berhubungan  dengan  keadaan  psikis  atau  bersifat  psikologis,  bukan  merupakan penilaian  untuk  menentukan  kesalahan  yang  bersifat  normatif.  Kemampuan bertanggungjawab disebut sebagai keadaan batin orang yang normal atau dalam keadaan  sehat.  Seseorang  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  apabila memenuhi  2  (dua)  unsur  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  44  KUHP  yaitu: Jiwanya cacat dalam tubuhnya dan Jiwa yang terganggu karena penyakit. Kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  salah  satu  unsur  kesalahan. Karena  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan  maka  unsur  kemampuan bertanggungjawab  juga  harus  dibuktikan  pula.  Pada  umumnya  orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab. Maka unsur ini dianggap diam-diam  selalu  ada,  kecuali  jika  ada  tanda-tanda  yang  menunjukkan  bahwa terdakwa  mingkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal  ini,  hakim  harus memerintahkan  pemeriksaan  yang  khusus  terhadap  keadaan  jiwa  terdakwa tersebut  sekalipun  tidak  diminta  oleh  pihak  terdakwa.  Jika  hasilnya  memang jiwanya  tidak  normal,  maka  menurut  Pasal  44  KUHP  pidana  tidak  dapat dijatuhkan.  Jika  hasil  pemeriksaan  masih  meragukan  bagi  hakim,  itu  berarti bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak  ada,  dan  pidana  tidak  dapat  dijatuhkan,  berdasar  atas  asas  tidak  dipidana jika tidak ada kesalahan. 33
Berdasarkan  Pasal  44  KUHP  terdakwa  dapat  dikatakan  mempunyai kemampuan  bertanggungjawab.  Yang  seharusnya  dapat  menentukan  terdakwa mengalami  keguncangan  jiwa  yang  hebat  atau  tidaknya  adalah  seorang  ahli
32 Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana , Kencana, Jakarta, hlm. 115.
33 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 182.
psikolog,  tetapi  pada  saat  persidangan  ini  tidak  dihadirkannya  saksi  ahli  dari psikolog,
2. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya  yang  berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) ini disebut bentuk kesalahan; Saat  terdakwa  mendengar  adanya  perkelahian  yang  terjadi  di  lokasi tersebut,  terdakwa  sebaiknya  memanggil  rekan  patroli  lainnya  agar  bisa memudahkan  untuk  menghentikan  perkelahian  sewaktu-waktu  terjadi  hal  yang tidak  dinginkan.  Dalam  hal  ini  terdakwa  tidak  ada  keinginan  untuk  membunuh Korban  Abdi  Junianto,  tetapi  apa  yang  dilakukan  Terdakwa  tetap  merupakan perbuatan pidana secara tidak sengaja sebagaimana dihubungkan dengan unsur- unsur kelalaian ( culpa ).
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai Noodweer Exces karena pembelaan Terdakwa bukan merupakan sebuah keharusan dan kegoncangan jiwa yang  ditimbulkan bukan  merupakan  akibat  langsung dari  serangan  yang datang. Hal ini juga ditandai dengan tidak didatangkannya saksi ahli Psikolog pada proses persidangan.
Bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan perbuatan  Terdakwa  Sumantri  Bin  Muh.Toyib  telah  memenuhi  unsur  kesalahan sebagaimana  dikatakan dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana.  Menurut  teori ini terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Maka  untuk  dapat  dikatakan  sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ) harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi unsur-unsur dari noodweer exces itu sendiri. Ketika  melakukan  pembelaan  diri  terdapat  batas-batas  di  dalam  hukum positif  yang  tidak  boleh  dilewati,  asas  pembelaan  diri  atau  asas noodweer merupakan  asas  keseimbangan.  Dalam  pembelaan  diri  yang  dilakukan  atas  diri sendiri,  kehormatan,  kekayaan  ataupun  orang  lain  harus  dilakukan  dengan berimbang  serta  setara  dengan  ancaman  yang  diterima.  Dalam  melakukan pembelaan  atas  serangan  yang  menimpanya,  seseorang  tidak diperkenankan untuk  berlebihan.    Untuk    itu,    jika    ia  memiliki  kemampuan    dan  kesempatan guna  kabur melarikan  diri,  lebih  dianjurkan  seseorang  untuk  melarikan  diri atau  menghindar.  ketika terjadi goncangan jiwa pembelaan diri yang dilakukan seseorang  dikecualikan  untuk  asas  keseimbangannya  sehingga  sebagaimana diatur oleh Pasal 49 ayat (2) KUHP. 34
Prinsipnya  pemidanaan  merupakan  pilihan  rasional  yang  diformulasikan
34 Elvira  Puspa,  Ahmad  Mahyani,  2022,  Noodweer  Dan  Noodweer  Exces  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan, Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political  Governance ,  Universitas  Surabaya,  2  (1), hlm. 392.
kedalam norma. 35 Dengan demikian, kondisi untuk mengatakan situasi noodweer exces diperlukan argumentasi hukum dan penjelasan keahlian psikolog dalam hal menjelaskan hubungan pelaku dan korban.

## 4. SIMPULAN
Berlakunya  pembelaan  terpaksa  ( noodweer  exces )  dalam  Putusan  Nomor 34/Pid.B/2020/PN  MII  adalah  kurang  tepat.Hal  tersebut  dikarenakan  unsur  dari Pasal  49  KUHP  ini  tidak  terpenuhi  yaitu  pembelaan  harus  ada  situasi  terpaksa  dan pelampauan batas dari keharusan pembelaan harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan  jiwa  yang  hebat.Menurut theory  of  necessary  defense perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai noodweer exces jika kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan.Apabila melihat kronologi kasus dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur- unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  359  KUHP  yaitu  kealpaan.Terdakwa  tidak mengadakan  penghati-hatian  dan  menduga  akibat  yang  terjadi  setelah  terdakwa menembakkan tembakan peringatan ke udara.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  pembelaan  terpaksa  melampaui batas  ( noodweer  exces )  dalam  Pasal  49  ayat  (2)  KUHP  tidak  dapat  dipidana sepanjang  pelampauan  batas  keperluan  pembelaan  langsung  diakibatkan  oleh keguncangan  jiwa  yang  hebat.Namun  tertembaknya  kepala  korban  oleh  terdakwa hingga  korban  meninggal  dunia  bukan  merupakan  akibat  langsung  dari  goncangan batin/jiwa  yang  demikian  hebat.Maka  perbuatan  terdakwa  sepatutnya  dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ).

## 5. REFERENSI Buku:
Hamzah A, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, PT. Sofmedia, Jakarta.
Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, Kencana, Jakarta.
Maramis,  2012,  Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  Di  Indonesia,  PT.  Raja  grafindo Persada Jakarta.
Ishaq, 2019, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. Ali M, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
35 Faisal, 2022, Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan KUHP , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No. 4, 2022
Muhaimin,  2020,  Metode  Penelitian  Hukum,  Mataram  University  Press,  Mataram- NTB.
Prodjodikuro  W,  2003,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.

## Jurnal:
Sukarna,  dkk,  2023,  Kajian  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Hapusnya Kewenangan  Penyidikan  Pada  Kepolisian  Sektor  Berdasarkan  Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021, Jurnal Ilmu Hukum, 12 (1), hlm. 384
Nopriansyah  M.  dan  Rahayu  D.P.,  2023,  Kontribusi  Hukum  Progresif  Dalam Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan , Jurnal Keadilan , 21 (1), hlm. 54
Faisal,  dkk,  2023,  Pemaknaan  Kebijakan  Kriminal  Perbuatan  Santet  dalam  RUU KUHP, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5 (1), hlm. 221 Manik  J.D.N.,  Robuwan  R,  dan  Wirazilmustaan,  2022,  Pelaksanaan  Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, XVI (2), hlm. 168
Andriani  A.,  dkk,  2022,  Penerapan  Pasal  49  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (Kuhp)  Mengenai  Pembelaan  Terpaksa  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/Pn.Tsm), Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Universitas Galuh, 1(1), hlm. 19
Faisal, dkk, 2022, Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Jurnal Magister Hukum Udayana, 11 (4), hlm 930
Ana  G.F.,  Ginting  R,  2015,  Analisis  Penerapan  Pasal  359  KUHP  Mengenai  Kealpaan Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  (Studi  Putusan  Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/Skh),  Recidive,  Universitas  Negeri  Semarang,  4  (2),  hlm. 184.
Tabaluyan R.R., 2015, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, 4 (6), hlm. 30.
Julaiddin,  Prayitno  R.,  2020,  Penegakan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  Dalam  Pembelaan  Terpaksa,  Swara  Justisia,  Universitas Ekasakti, 4(1), hlm. 34.
Dumgair W., 2016, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui  Batas  (NoodweerAxces)  Sebagai  Alasan  Penghapus  Pidana,  Lex Crimen, 5 (5), hlm. 62.
Faisal,  Rahayu  D.P.,  dan  Yokotani,  2022,  Criminal  Sanctions’  Reformulation  in  the Reclamation  of  the  Mining  Community,  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum,  16 (1), hlm. 16
Sengi  E.,  2019,  Konsep  Culpa  Dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Analisis  Perbandingan Putusan  Nomor  18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo,  Era  Hukum,  Universitas Tarumanegara, 17 (2), hlm. 207-208.
Sitompul  E.,  dkk,  2020,  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Korban  Yang Melakukan  Pembelaan  Diri  Sehingga  Mengakibatkan  Kematian  Pada  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Lex Suprema, Universitas Balikpapan, 2 (2), hlm. 531
Firdaus  S.N.,  dkk,  2021,  Pembelaan  Terpaksa  Dalam  Perkara  Penganiayaan  Yang Menyebabkan  Kematian  Oleh  Anak,  Jurnal  Kertha  Semaya,  Garuda,  9  (4), hlm. 681.
Mubarak  A.W.,  2022,  Analisis  Jeda  Waktu  Terjadinya  Serangan  Atau  Ancaman Terhadap Pembelaan Terpaksa, Mimbar Yustitia, Garuda, 6 (2), hlm. 141-142. Gea  R.A.,  dkk,  2016,  Penerapan  Noodweer  (Pembelaan  Terpaksa)  Dalam  Putusan Hakim/Putusan  Pengadilan,  Usu  Law  Journal,  Universitas  Sumatera  Utara,  4 (4), hlm. 3.
Marselino  R,  2022,  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces) PadaPasal 49 Ayat (2), Jurist-Diction, 3 (2), hlm. 644
Puspa  E.  dan  Mahyani  A.,  2022,  Noodweer  Dan  Noodweer  Exces  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan,  Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law and Social-Political Governance, Universitas Surabaya, 2 (1), hlm. 392.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang  Hukum Pidana
Putusan Pengadilan:
Putusan Pengadilan Negeri Nomor :34/Pid.B/2020/PN MII