Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta

## Agung Abdullah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN RM Said Surakarta agungabd@gmail.com

## Abstract
Pinjaman Online oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu produk dari Financial Technology yang sedang berkembang di dunia. Prinsip pinjaman telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, untuk menjaga umatnya dari jeratan hutang yang melilit. Salah satu dampak negatif hutang ditimbulkan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap konsekwensi pinjaman, khususnya pinjaman online. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari Pinjaman Online.
Literasi atau sosialisasi mengenai masalah seperti ini dapat dilakukan secara sinergis Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang regulasi industry jasa keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini dilakukan di lokasi yang memiliki tingkat pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan tingkat ekonomi yang tinggi pula yaitu Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan masyarakat yang berdomisili di Kota Surakarta   sebagai objek dari penelitian ini.
Hasil dalam penelitian ini diketahui bahwa masyarakat Surakarta yang didominasi oleh generasi muda telah memiliki pengetahuan tentang pinjaman online. Berdasarkan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat memilih pinjaman online legal yang aman digunakan karena pinjaman online legal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak seperti pinjaman online ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.
Keywords : Pinjaman Online, Pengetahuan, Masyarakat Surakarta
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. XI No. 2, Desember 2021/1443 H : 108-114 ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online) Tersedia online di https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index DOI: https://doi.org/jesi.2021.11(2).108-114

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  internet  yang  semakin berperan penting dalam bidang kebutuhan sosial,  ekonomi  bahkan  politik  yang  tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia semakin memperjelas pentingnya peran internet untuk keberlangsungan  hidup manusia yang akan cenderung semakin besar. Jumlah pengguna internet baik mobile ataupun fixed di seluruh dunia mengalami pertumbuhan terus menerus seperti pengguna internet di dunia pada tahun 2018 sebesar 3,9 miliar atau lebih dari setengah populasi dunia (Indonesia Internet Provider Association, 2020). Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia 2019- 2020 dengan persentase 73,7% yaitu sekitar 196.71 juta jiwa pengguna dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sekitar 266.91 juta jiwa (Indonesia Internet Provider Association, 2020). Pada masa pertumbuhan teknologi yang
semakin berkembang di masa ini, industri keuangan merupakan salah satu bidang yang mendapat imbas dari pertumbuhan internet pun tak luput dari inovasi baru seperti adanya financial technology (Ansori, 2018) . Financial technology ( Fintech ) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja (Suharyati & Ediwarman, 2020).
Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena  telah  menjadi  perhatian  publik sebagai  tantangan  teknologi  yang  akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif pada abad ke-21, bahkan beberapa pemerintahan di dunia telah memperhatikan
Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta 109 pinjaman online itu mudah, tanpa memahami risiko yang akan timbul berikutnya (Hakim & Setyabudi, 2020; Susanti, 2020).
Permasalahan  akan  timbul  pada  saat terjadi  keterlambatan  pembayaran  karena apabila masyarakat menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020). Pengetahuan tentang legalitas fintech peer to peer lending ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus- kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya. Masyarakaat  lebih  mengutamakan  asas manfaat  dari  kemudahan  pinjaman online Karena  dengan  pengetahuan  yang  cukup untuk membedakan mana yang fintech legal dan mana yang fintech ilegal masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas fintech dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan masyarakat (Fitriani, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh  mana  pengetahuan  masyarakat  di Surakarta mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat muslim di Surakarta mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya.

## METODE
tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung pengembangan Fintech (Wonglimpiyarat, 2017) . Salah satu jenis fintech yang marak digunakan oleh masyarakat adalah peer to peer lending atau  pinjaman online  (Santoso,  Trinugroho,  &  Risfandy, 2020). Peer to peer lending atau pinjaman online disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem  elektronik  dengan  menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority  (OJK),  2020).  Semakin  banyak jumlah perusahaan pinjaman online semakin banyak pula masyarakat yang tergiur dengan program yang ditawarkan karena syarat yang cukup mudah dan proses yang cepat, bahkan mereka sampai mengesampingkan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman di bank (Wahyuni & Turisno, 2019).
Pinjaman Online Syariah Keberadaan lembaga pinjaman online di Indonesia tidak ada lembaga pinjaman online konvensional, namun juga pinjaman online syariah. Dari 106 jumlah lembaga pinjaman online yang diberikan izin oleh OJK, setidaknya ada 8 (delapan) lembaga pinjaman online yang menggunakan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pinjaman online memang diperbolehkan secara syariah, namun dengan berbagai syarat yang tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan fatwa Fatwa DSN No.117/ DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018) . Pinjaman online secara syariah juga mensyaratkan peminjam untuk memiliki pengetahuan secara detail tentang legalitas, prinsip syariah dan konsekwensi-konsekwensi lainnya (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020) . Bertambahnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan platform peer to peer lending ini juga dikarenakan dampak dari pandemi akibat virus Covid yang melanda  Indonesia sejak  2020.  Turunnya  lapangan  kerja  dan bertambahnya jumlah pengangguran sebagai dampak covid 19, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas mendapatkan uang dari  pinjaman online (Azizah  et  al.,  2020). Masyarakat  masih  menganggap  bahwa

## 110 Agung Abdullah
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif yang berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  berdasarkan  perilaku  yang  diamati (Nugrahani,  2014).  Sedangkan  penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk mendapatkan gambaran suatu keadaan secara objektif (Miswan, 2019).
Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara kepada perwakilan masyarakat Surakarta sebagai objek dari pinjaman online dan staff  Otoritas Jasa Keuangan Surakarta sebagai regulator pada pinjaman online yang semuanya berjumlah 6 (enam) orang. Untuk data sekunder, pada penelitian ini didapatkan dari berbagai surat kabar, artikel, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan Fintech khususnya terkait pinjaman online. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak OJK Solo dan masyarakat di wilayah Surakarta. Setelah  itu  dilakukan  perbandingan  hasil wawancara dengan perspektif objek penelitian.

## PEMBAHASAN
Pengetahuan Masyarakat Surakarta Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan  pengamatan  yang  telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa fintech peer to peer lending atau biasa disebut dengan pinjaman  online  adalah  sebuah  lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja.
“Pinjaman online itu sebuah lembaga yang memberi kita pinjaman tanpa kita harus kita datang ke kantor mereka langsung cuman kita mengumpulkan beberapa file atau berkas dokumen habis itu tinggal nunggu konfirmasi dari pihak terkait untuk pencairan dana” (wawancara 4).
“Pinjaman  online  itu  semacam  penyedia jasa  pinjaman  berupa  uang  atau  fasilitas
lainnya….” (wawancara 1)
“….pinjaman online itu sama ya mbak kayak pinjaman yang lain cuma ini berbasis nya online jadi lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses…..” (wawancara 2)
Pemaparan yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber tersebut sesuai dengan pengertian pinjaman online menurut POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) (OJK, 2016).
Jenis pinjaman online dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online  illegal  (Suharini  &  Hastari,  2020). Pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, pinjaman online yang legal juga diawasi oleh lembaga pemerintah (OJK) sedangkan yang ilegal tidak diawasi. Pinjaman online legal juga dapat diketahui dengan  melihat  adanya  aplikasi  untuk pinjaman online tersebut di google playstore , karena playstore tidak mungkin sembarangan memasukkan  aplikasi  yang  tidak  jelas legalitasnya.
“Kalau yang legal itu yang jelas terdaftar di OJK, tapi jarang orang-orang yang tau kalau bisa ngecek aplikasi pinjaman online ini di OJK. Nah gampangannya itu dapat dicek di playstore dimana kalau aplikasi pinjaman online yang sudah ada di playstore itu adalah legal karena google pun tidak sembarangan memasukkan  aplikasi  yang  tidak  jelas legalitasnya ke playstore jadi untuk orang awam pun kedepannya gampang membedakan antara legal dan ilegal nah dapat di cek di playstore” (wawancara 1)
“Kalau yang legal di bawah pengawasan lembaga pemerintah kalau yang ilegal belum masuk ke lembaga pengawasan” (wawancara 4)
Pernyataan yang disampaikan wawancara 1 dan wawancara 4 sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016  tepatnya  pada  pasal  7
Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta 111 sampai dengan pasal 11 mengenai pendaftaran dan perizinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Mengenai  pernyataan  wawancara  1  yang menyatakan bahwa pinjaman online yang ada pada playstore adalah legal tersebut tidak sesuai dengan yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal masih banyak yang masuk di playstore . Legal atau tidaknya sebuah lembaga pinjaman online bukan karena ada di android playstore, namun masyarakat dapat melihat secara berkala pada website OJK yang diupdate setiap bulan mengenai data penyelenggara pinjaman online yang legal (terdaftar dan berizin) (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).
Pada lembaga penyelenggara pinjaman online yang legal adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan pinjaman online. Pengguna pinjaman online terdiri dari penerima pinjaman yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena  perjanjian  pinjaman  online  dan pemberi pinjaman yaitu orang, badan hukum atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian pinjaman online (Otoritas Jasa  Keuangan,  2016).  Penyelenggara  ini wajib mengajukan pendaftaran kepada OJK agar  termasuk    badan  hukum  yang  legal. Permohonan pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Pada Pemilihan Lembaga Pinjaman Online Legal.
Mayoritas masyarakat lebih mempercayai validitas suatu informasi dengan adanya bukti apalagi informasi tersebut disampaikan oleh orang yang dikenal (word of mouth) . Maka dari itu rekomendasi dari orang terdekat menjadi salah  satu  informasi  yang  dipercaya  oleh banyak orang. Seperti pada kasus pinjaman online ini, masyarakat lebih memilih bertanya kepada orang terdekatnya yang sudah pernah menggunakan  pinjaman  online  atau  yang hanya mendengarnya dari orang lain.
Empat narasumber pada penelitian ini memberikan pernyataan yang sama, yaitu memperoleh informasi dari teman dekatnya. Pengalaman yang disampaikan oleh teman
tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat lebih  mempercayai  kegunaan  pinjaman online.  Namun  para  pengguna  pinjaman online ini sudah mengetahui bahwa tidak semua pinjaman online yang ada termasuk ke dalam pinjaman online yang aman. Mereka telah mengetahui bagaimana cara melihat pinjaman  online  ini  legal  atau  tidak  yaitu dengan memeriksa apakah pinjaman online tersebut masuk ke dalam daftar pinjaman online  yang  diawasi  OJK.  Pengetahuan tentang  keberadaaan  lembaga  pinjaman online legal dan ilegal menjadikan narasumber memutuskan untuk menggunakan pinjaman online yang legal. Pinjaman online legal yang digunakan narasumber yaitu AkuLaku dan Kredivo. Alasan mereka memilih pinjaman online  tersebut  selain  karena  legal  adalah karena  banyak  yang  sudah  menggunakan sehingga  tingkat  kepercayaannya  tinggi (wawancara 4).
Dari  hasil  penelitian  diatas,  dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Surakarta yang dihimpun menggunakan 3 aspek teori pengetahuan Taksonomi Bloom (kognitif, afektif dan psikomotorik) (Magdalena, Fajriyati  Islami,  Rasid,  &  Diasty,  2020)the purpose of education is divided into several domains  (domains,  regions    disimpulkan bahwa masyarakat Surakarta dapat menerima, mengingat,  dan  menyampaikan  kembali informasi  yang  diterima  tentang  legalitas pinjaman online. Meski keberadaaan lembaga pinjaman online banyak, namun masyarakat tetap  melakukan  pilah-pilih  untuk  hanya berinteraksi dengan lembaga pinjaman online yang legal. Aspek pengetahuan tersebut yang mendorong masyarakat untung melakukan cek dan ricek kepada Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi pengetahuan terhadap legalitas lembaga  pinjaman  online  sejalan  dengan Peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK RI (Lampiran 1).
KESIMPULAN Masyarakat Surakarta telah mengetahui mengenai pinjaman online legal dan ilegal. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan beberapa narasumber yang telah disampaikan. Selain itu  kasus  dan  aduan  pada  OJK  tentang pinjaman online sudah berkurang di Surakarta.

## 112 Agung Abdullah
Implementasi pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber sudah dapat dikategorikan baik. Terbukti dengan pemilihan pinjaman online legal yang telah dilakukan oleh para narasumber. Selain itu untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, masyarakat menggunakan cara mengecek legalitas pinjaman online terlebih dahulu sebelum bertransaksi.
Keterbatasan Penelitian Karena setiap kantor cabang OJK hanya mengawasi kantor pusat setiap perusahaan dan di Solo belum ada kantor pusat untuk perusahaan Pinjaman Online, narasumber penelitian ini tidak ada yang mewakili dari penyelenggara pinjaman online. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyertakan narasumber  dari  penyelenggara  pinjaman online, baik legal ataupun ilegal.

## REFERENSI
Ansori, A. (2018). Sistem Informasi Pebankan Syariah. Jurnal BanqueSyari , 4 , 183–204. Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020).
Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan , 21 (2), 119–136.
Azizah, Z., Muntarwikhi, S., W, D. S., Dilasari, A., Nurmawati, K. M., Anis, N., … Dewi, T.  (2020).  Edukasi  Fintech  Lending Sebagai Solusi. Jurnal Graha Pengabdian ,
2 (2), 187–201. Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa DSN MUI Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah .
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  hukum  legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 , 136–145. Hakim, A. M., & Setyabudi, D. (2020). Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook  Pinjaman  Online  dengan
Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan  Pinjaman  …. Interaksi Online . Retrieved from https://ejournal3.
undip.ac.id/index.php/interaksi-
online/article/view/29603 Indonesia  Financial  Services  Authority (OJK).  (2020). Perkembangan  Fintech Lending  Februari  2020 .  (November),
1–11.  Retrieved  from  https://www. ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Documents/Statistik FL November.pdf Indonesia Internet Provider Association. (2020).
Buletin APJII. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia , Vol. 74, p. 1. Retrieved from  https://apjii.or.id/content/ read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-
74---November-2020
Magdalena, I., Fajriyati Islami, N., Rasid, E. A., & Diasty, N. T. (2020). Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan. Jurnal Edukasi Dan Sains , 2 (1), 132–139. Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman , 5 (1), 38.
Nugrahani,  F.  (2014).  dalam  Penelitian Pendidikan Bahasa. 信阳师范学院 , 1 (1), 305. Retrieved from http://e-journal.usd. ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal. untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/ viewFile/11345/10753%0Ahttp:// d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . s b s p r o . 2 0 1 5 . 0 4 . 7 5 8 % 0 A w w w . iosrjournals.org Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN  PINJAMAN  ONLINE DALAM  PERSPEKTIF  HAK  ASASI MANUSIA ( Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective ). Jurnal HAM , 11 (3), 353–367. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016).  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /
POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  INFORMASI. Otoritas Jasa Keuangan ,  1–29.  Retrieved  from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/ otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/ Documents/Pages/POJK-Nomor-77- POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Perusahaan
Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK .
Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T.
(2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. Emerging Markets Finance and Trade , 56 (2), 351–369. https://doi.org/1
0.1080/1540496X.2019.1605595 Suharini, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. Jurnal Akrab Pekanbaru ,
5 (Agustus 2020), 25–38. Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2020). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten
Bogor. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ,
2 (2), 219–228. https://doi.org/10.24912/ jbmi.v2i2.7251
Susanti, S. (2020). Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman
Online. Jom Fisip , 7 (1), 1–12.
Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3),  379–391.  https://doi. org/10.14710/jphi.v1i3.379-391 Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. Foresight , 19 (6), 590–603. https://doi.org/10.1108/ FS-07-2017-0026

## 114 Agung Abdullah
Lampiran 1 :
No Aspek Pengetahuan Penyampaian Narasumber Catatan Sesuai Tidak Sesuai 1. Kognitif : a.  Mengingat b.  Memahami c.  Menerapkan d.  Menganalisis e.  Mengevaluasi f.  Menciptakan √ √ √ √ √ √ a.  Narasumber  dapat  mengingat  kembali informasi sesuai dengan informasi yang didapatkan sebelumnya. b.  Narasumber dapat memahami informasi yang didapatkan.
c.  Narasumber dapat menerapkan informasi yang didapatkan pada tempatnya.
d.  Narasumber dapat menguraikan informasi yang didapatkan.
e.  Narasumber dapat memisahkan informasi yang benar dan tidak benar. f.  Narasumber dapat membuat pemahaman baru untuk pengetahuan mereka. 2. Efektif  : a.  Menerima b.  Merespon c.  Menghargai d.  Mengorganisa sikan e.  Karakterisasi √ √ √ √ √ a.  Narasumber dapat menerima informasi dengan baik. b.  Narasumber dapat menyatakan pendapat dengan baik.
c.  Narasumber dapat menunjukan respon yang baik pada saat wawancara.
d.  Narasumber  dapat  menghubungkan informasi yang didapat dengan informasi lain.
e.  Narasumber melibatkan  diri  pada  saat wawancara dengan baik 3. Psikomotor : a. Meniru b. Pesisi c.  Artikulasi d.  Naturalisasi √ √ √ √ a.  Narasumber dapat mengulangi informasi yang didapatkan sebelumnya. b.  Narasumber  dapat  mempraktekkan informasi yang didapatkan.
c.  Narasumber dapat men
d.  Narasumber dapat melaksanakan informasi yang didapatkan.