## Kesiapan Produsen Mebel  di Jepara dalam Menghadapi Sertifikasi Ekolabel
Readiness  in  Jepara  Furniture  Manufacturers  in  Confront  of  Ecolabel  Certification
Herry  Purnomo 1 *,  Rika  Harini  Irawati 2 ,  dan  Ririn  Wulandari 3
1 Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2 Center for International Forestry Research, Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16115
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

## Abstrak
Mebel merupakan 4 besar komoditas ekspor Indonesia bersama kelapa sawit, tekstil, dan karet di luar migas. Walaupun milai tambah (value added) ini dinikmati oleh puluhan juta orang yang terlibat dalam rantai nilai, bisnis ini mengalami tantangan berat dengan isu sertifikasi produk dan hutan (green furniture atau mebel hijau atau  bersertifikat)  dan  kelangkaan  kayu.    Mebel  bersertifikat  dimaksudkan  untuk  kelestarian  sumber  daya hutan, pengolahan mebel yang sehat, serta peningkatan kesejahteraan pengrajin. Dari sisi pasokan  (supply) mebel bersertifikat, pengusaha besar telah siap sementara pengusaha kecil belum siap.  Dari sisi permintaan (demand), konsumen dalam negeri hanya mau membayar sedikit untuk mebel bersertifikat  sedangkan konsumen Inggris dan Norwegia berkemauan pada kisaran 16%  dan 7,5%.  Namun, peningkatan willingness to pay ini masih  lebih  rendah  dari  harga  mebel    yang  tersertifikasi  yang  meningkat  antara  6–30%.  Sertifikasi  bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang diakreditasi oleh Tropical Forest Trust (TFT), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), atau Forest Stewardship Council (FSC). Ketika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari  keinginan konsumen untuk membayarnya, mebel bersertifikat menjadi sulit untuk diwujudkan. Perlu strategi khusus untuk memasarkan mebel bersertifikat.  Artikel ini merupakan studi kasus pengrajin mebel di Jepara yang menyumbang 10% dari ekspor nasional.
Kata kunci: mebel bersertifikat, sertifikasi, hutan, pasokan, permintaan, Jepara
*Penulis  untuk  korespondensi:  h.purnomo@cgiar.org,  telp.+62-251-8621244,  faks.+62-251-8621244

## Abstract
Furniture is a big 4 of Indonesia’s export commodities with palm oil, textiles, and rubber outside the oil and gas. Value-added is enjoyed by tens of millions of people involved in the value chain. But, the business is experiencing severe challenges to the issue of certification and forest products (green or certified furniture) and the scarcity of wood. Certified furniture is intended for preservation of forest resources, the healthy processing of furniture making as well as improving the welfare of artisans. From the supply side of certified furniture, large producers have been prepared while small producers are not ready. From the demand side, domestic consumers only want to pay less for certified furniture, while British and Norway consumers are 16% 7.5% respectively. The increase in willingness to pay is lower than the certified furniture prices increased between 6–30%., Certification can be done by  a third party  accredited by  the Tropical Forest  Trust (TFT), Indonesian  Ecolabel Institute  (LEI), or Forest Stewardship Council (FSC). When the increase in production costs are higher than the desire of consumers to pay, then the certified furniture becomes difficult to be realized. Need specific strategies to market certified furniture. This article is a case study in Jepara furniture craftsmen who accounted for 10% of national exports.
Keywords: furniture certified, certification, forests, supply, demand, Jepara

## Pendahuluan
Perdagangan  mebel  dunia  pada  tahun  2010  mencapai USD135 miliar atau sekitar 1% dari total perdagangan dunia di bidang manufaktur.  Sekitar 54% dari ekspor mebel berasal dari negara sedang berkembang termasuk Indonesia, Malay- sia, Meksiko, Polandia, dan China. China berkembang sangat
cepat  dan  mendominasi  perdagangan  sebesar  16%.  Pasar mebel  dunia  adalah  pasar  terbuka.  Rasio  impor  dan konsumsinya lebih dari 31%.  Mebel dari kayu jati dan mahoni paling diminati di dunia karena alasan kekuatan dan estetika.
Mebel  merupakan  salah  satu  komoditi  ekspor  utama Indonesia selain minyak dan gas bumi, tiga yang  lainnya adalah kelapa sawit, garmen dan karet. Nilai ekspor mebel
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011
Artikel Ilmiah
Indonesia berkisar USD1,5 miliar atau Rp13 triliun. Indonesia sangat berkepentingan dengan keberlanjutan industri mebel ini karena penyerapan tenaga kerja yang besar, teknologi yang relatif  dikuasai,  potensi  nilai  tambah  yang  tinggi  serta berbahan baku dari sumber yang bisa terbarui  yaitu hutan, selain bahwa mebel di Indonesia tidak hanya sebatas komoditi tetapi juga merupakan budaya dan peradaban masyarakat.
Jepara diperkirakan menyumbang sekitar 10% dari total ekspor mebel Indonesia berdasarkan data tahun 2010 dari Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Jepara.  Pada tahun 2010 tercatat kontribusi industri mebel terhadap perekonomian kabupaten ini mencapai 26%, dengan nilai ekpor USD130 juta atau lebih dari Rp1 triliun. Mebel tidak hanya merupakan bagian  sangat  penting  dari  ekonomi  Jepara  tetapi  juga merupakan  denyut  nadi  dan  budaya  masyarakat  Jepara. Mereka meyakini bahwa keahlian dan keterampilan membuat mebel  merupakan  warisan  sejarah  yang  harus  dijaga kelestariannya. Mereka mempunyai tugas mulia untuk tetap menghidupkan  mebel  jepara  di  tengah  persaingan  dunia. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 11.981 unit usaha, terdiri atas 92% unit kecil, 6% unit menengah, dan 2%  unit besar (Tabel 1) dengan jumlah pekerja lebih dari 100.000 orang dan  kebutuhan  kayu  0,8  juta  m 3 tahun -1 (Achdiawan  & Puntodewo 2011).  Di Provinsi Jawa Tengah terdapat puluhan juta  oran g  yan g  pengh idupann ya  ter gan tun g  pada kelestarian industri mebel (Ewasechko 2005).
Sertifikasi produk hasil hutan seperti mebel bersertifikat ( green furniture) yang dituntut negara konsumen menjadi tantangan  bagi  produsen  mebel  di  Indonesia.  Sertifikasi produk dari kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor mebel ke negara-negara maju Eropa dan Amerika. Uni Eropa dan Indonesia  telah  menyetujui  VPA  ( Voluntary  Partnership
T abel 1  Jeni s usaha mebel di Je pa ra (Achdia wan &
Puntodew o 2011) Je nis usa ha Jumlah Usaha tunggal P enjualan kayu di TP K ( Log park ) 726 P enggergajian ( sawm ill ) 101 P enge ringa n ( dry ki ln ) 20 Brak ( workshop ) 8.080 Toko perlengkapan ( ironm ongery) 168 Gudang ( warehouse ) 528 Ruang pa mer ( showroom ) 1.974 Jumlah usaha tunggal 11.597 Usaha campuran P enjualan kayu dan penggergajian 137 Brak dan ruang pa me r 78 Brak dan penge ringan 71 Brak dan penjualan kayu 37 Brak dan gudang 15 Bisnis te rpadu 46 Jumlah usaha c ampuran 2.384 Jumla h t otal 11.981
Agreement ). VPA  adalah  kesepakatan  yang  mengikat  Uni Eropa dengan negara eksportir kayu untuk mempromosikan perdagangan kayu melalui sertifikasi kayu legal.  Kesepakatan ini dibuat secara sukarela ( voluntary ) namun apabila VPA yang telah ditandatangani maka akan bersifat wajib ( manda- tory )  atau  mengikat  ( binding ).  Pemerintah  Indonesia menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.38/ Menhut-II/2009  tentang  Standar  dan  Pedoman  Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan  yang    kemudian  lebih  dikenal  sebagai  Sistem Verifikasi  Legalitas  Kayu  (SVLK)  tersebut  merupakan modifikasi dari VPA, mulai berlaku sejak September 2009. Amerika Serikat menerapkan sertifikasi melalui Lacey Act yang disetujui  Kongres AS  tahun  2008. Lacey  Act merupakan undang-undang  federal  untuk  proteksi  dan  konservasi hidupan liar termasuk larangan terhadap impor produk dari kayu ilegal sedangkan skema sertifikasi produk kayu yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dikenal dengan CoC ( Chains of Custody ) certification . Mebel dan sertifikasi adalah buyer driven (Taylor 2005), artinya tuntutan konsumen mendorong bagaimana produsen untuk memproduksi mebel. Konsumen internasional, paling tidak  di  tingkat  negara,  menghendaki  pr oduk  yang bersertifikat  baik  secara  legal  maupun  lestari  ( sustained ), sedangkan  konsumen  domestik  masih  kurang  sensitif terhadap  isu  sertifikasi  ini.  Produsen  mebel  mempunyai kemampuan  yang  berbeda  dalam  menyikapi  keinginan konsumen, sebagian siap dan sebagian lagi tidak siap.  Namun demikian, yang pasti penggunaan kayu legal atau bersertifikat akan menaikkan biaya produksi mebel, yang pada akhirnya meningkatkan harga mebel sebagai produk hutan (Klooster 2005). Siapa yang akan menanggung kenaikan harga mebel ini?  Tulisan  ini  mengurai  kesiapan  pengrajin  mebel, khususnya di Jepara dalam menghadapi pasar sertifikasi serta kondisi  potensi  pasar  dalam  dan  luar  negeri  untuk  mebel bersertifikat.

## Metode
Sertifikasi  yang  terkait  dengan  hutan  mempunyai  2 komponen besar yaitu sertifikasi “hutan” dan sertifikasi “hasil hutan”  seperti  mebel.  Sertifikasi  hutan  memastikan  kayu yang dipakai berasal dari hutan yang dikelola secara lestari, sedangkan  sertifikasi  produk  hutan  memastikan  produk turunan kayu memakai bahan baku yang bersertifikat. Lima elemen dasar sertifikasi yang terkait dengan produk hutan adalah standar, akreditasi, sertifikasi, pelacakan atau tracing (CoC), dan pelabelan (Gambar 2).
Untuk  men getah ui  kesiapan   produsen  dilakukan wawancara pada bulan Mei 2011 terhadap pengrajin mebel jepara yaitu anggota dan penggiat Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ)  untuk mengetahui kesiapan  mereka dalam memasok mebel bersertifikat. Responden sebanyak 15 orang ini  merupakan key  informant dan  representasi  pengrajin kecil  di  Jepara  yang  beranggotakan  98  orang.  Kesiapan
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011 Artikel Ilmiah
Gambar 1  Distribusi unit usaha mebel di Jepara.
Klaim produk Akreditasi Sertifika si
St andar (kriteria dan indikator)
Ske ma sertifikasi hutan Pelacakan Pelabelan Klaim produk
produsen yang dimaksud adalah kesediaan mengikuti proses sertifikasi  serta  memproduksi  mebel  yang  bersertifikat. Untuk mengetahui tambahan biaya dalam mebel bersertifikat dilakukan  kunjungan  ke  perusahaan  mebel  yang  sudah memproduksi mebel bersertifikat di Jepara.
Wawancara  terhadap  responden  pengrajin  mencakup manajemen  usaha  yang  meliputi  pencatatan  penggunaan bahan baku, produk yang dibuat,  keuangan, dan sertifikasi. Sertifikasi CoC pada umumnya meliputi  informasi asal usul kayu,  prosedur  pengecekan  dan  pemisahan  kayu,  kontrol produksi,  penjualan,  pendokumentasian,  dan  pelatihan (Gambar  3)  (WWF  2009).  Untuk  mengetahui  kesiapan konsumen dilakukan perujukan pada beragam laporan dan jurnal yang ada tentang kesediaan konsumen membayar lebih untuk  mebel  bersertifikat.  Perujukan  ini  dilakukan  untuk melihat  kesiapan  kon sumen  untuk  membeli  produk bersertifikat baik dalam maupun luar negeri.

## Hasil  dan  Pembahasan
Kesiapan produsen Jepara mempunyai sekitar 11.981 bisnis mebel  (Gambar  1).  Survei  menunjukkan  terdapat  28,6% pengrajin mebel skala kecil yang telah melakukan pencatatan sepenuhnya dalam pembelian dan penggunaan bahan baku kayu,    adapun  pengrajin  mebel  yang  tidak  melakukan pencatatan berjumlah hampir setengah dari total responden (42,9%).  Survei  juga  menunjukkan  bahwa  hanya  35% responden  yang  mendata  proses  produksi  mebel  dan menyimpannya  dalam  komputer.    Jumlah  pengrajin  yang mencatat biaya pengeluaran dan pemasukan hanya 20%.
Sejumlah 64,3% pengrajin tidak sepenuhnya tahu sertifikasi hutan dan 57,1% tidak mengetahui sertifikasi CoC. Sejumlah 42,9% dari pengrajin tidak sepenuhnya tahu sertifikasi TFT, dan 57,1% tidak sepenuhnya tahu sertifikasi berbasis FSC. Namun  demikian,  35,7%  responden  pernah  mengikuti pelatihan CoC dan 50% mengetahui keberadaan LEI. Sejumlah
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011
Artikel Ilmiah
Konvensional 41% Green 23% Greener 20% Greenest 16%
Pem beli an bahan baku Bukti dan penyi mpanan bahan baku Produksi Pengepakan dan penyi mpanan barang jadi Penjualan Pengecekan validitas dan lawas serti fikasi
Kejel asan bahan baku
Tidak tercampur dengan sumber yang tak jelas Tidak tercam pur dengan yang tidak bersertifi kat
Pemeli haraan sistem kendali mut u yang mencatat  semua bahan baku yang di terima Bahan tersertifi kat harus bisa diindenti fikasi sepanjang proses produksi
Proses produksi bahan baku berserti fikat dengan yang t idak harus dipisahkan
Produk jadi  dari bahan baku berserifi kat harus dapat dii dentifikasi Produk jadi bersert ifikat harus dipisahkan Pencat atan kuantit as persediaan produk bersert ifikat dal am gudang Sertifikat  CoC harus dimasukkan dal am invoice dan dokum en penjualan Dokumentasi penjualan harus dipel ihara dan dapat di lacak bal ik ke st ok persedi aan
Ga mbar 3  Sertifikasi CoC (WW F 2009).
42,9%  pengrajin  merasa  CoC  dapat  dilaksanakan  jika difasilitasi.  Sebesar 71,4% pengrajin belum pernah membuat mebel dari kayu bersertifikat dan lebih dari 50% responden mempunyai kesulitan mencari kayu bersertifikat. Pengrajin tidak membuat mebel dari bahan yang bersertifikat karena tidak ada jaminan akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dan mereka belum pernah mendapatkan pemesanan mebel dari kayu yang bersertifikat. Sejumah 78,6% pengrajin tidak mendokumentasikan  bahan  bakunya  karena  merasa  tidak perlu, mereka juga tidak memisahkan antara kayu bersertifikat dan tidak dalam produksi mebelnya. Sebesar 64,3% responden menyatakan kesulitan dalam memproduksi mebel bersertifikat karena tidak paham, rumit, tidak mempunyai pengalaman, dan skala produksi yang kecil. Semua pengrajin belum pernah mempraktikkan skema sertifikasi dalam bisnis mereka.   Mereka tidak  berusaha  untuk  memproduksinya  karena  tidak  ada jaminan akan laku, sedangkan perputaran uang mereka harus cepat. Segala sesuatu yang diproduksi harus segera laku untuk membayar tenaga kerja dan biaya kehidupan mereka sehari- hari.
Seor ang  responden  kunci  dalam  produksi  mebel bersertifikat    memperkirakan  kenaikan  harga  jual  mebel bersertifikat TFT sebesar 6%, sertifikat yang diakreditasi oleh FSC sebesar 30%, dan sertifikat yang diakreditasi LEI terletak di antara kedua nilai tersebut. Kenaikan untuk sertifikat TFT diperkirakan  berdasarkan  pengalamannya  dalam  menjual mebel bersertikat kepada konsumen internasional, sedangkan kenaikan  biaya  produksi  untuk  sertifikat  FSC  dan  LEI berdasarkan  persepsinya.  Konsumen  internasional  lebih menyukai sertifikat yang diakreditasi oleh FSC.
Kesiapan konsumen Konsumen mebel terdiri dari konsumen internasional  dan  domestik.  Veisten  (2007)  menunjukkan bahwa  konsumen  IKEA  Inggris  bersedia  membayar  16% lebih tinggi untuk mebel bersertifikat ekolabel, sedangkan
konsumen Norwegia 7,5% lebih tinggi. Empat sampel yang terdiri  dari  satu  toko  di  Inggris  dan  lainnya  di  Norwegia digunakan untuk mengetahui kebersediaan membayar lebih dari  konsumen  terhadap  produk  mebel  beratribut  ramah lingkungan melalui sertifikasi ekolabel dengan metode con- tingent valuation (CV).  Dalam penilaian CV ini nilai diberikan terhadap  suatu  produk  mebel  secara  keseluruhan  yang ditetapkan melalui pertanyaan terbuka mengenai kebersediaan membayar lebih ( willingness to pay ) untuk mebel ekolabel atau  secara  tertutup  untuk  pertanyaan  pilihan  antara “membayar  mebel  ekolabel”  atau  “tidak  membayar  untuk mebel yang tidak bersertifikat ekolabel”.
Melalui  survei  terhadap  408  responden  pengunjung pameran  mebel di  Jakarta dapat  diidentifikasikan 4  strata konsumen  mebel  yaitu  konsumen  konvensional  (41%), konsumen green (23%),  konsumen greener (20%),  dan konsumen greenest (16%) (Gambar 4). Konsumen konven- sional tidak memiliki sikap, ketertarikan, upaya nyata, dan
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011
Artikel Ilmiah
Gambar 5  Kesediaan membayar (WTP) untuk produk bersertifikat (Putro 2010). 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 5 10 15 20 25 Keinginan membayar  lebih dari harga normal (%) Ju m la h k o n su m en ( % )
pengetahuan  terhadap  kelestarian  lingkungan  serta  tidak pernah  melakukan  pembelian  produk  ramah  lingkungan. Konsumen green mulai mempunyai ketertarikan dan upaya sederhana untuk membeli produk bersertifikat namun belum mempunyai  pengetahuan  dan   sikap  yang  memadai. Konsumen greener mempunyai  keberpihakan  terhadap kelestarian lingkungan namun belum memiliki pengetahuan yang memadai. Konsumen greenest mempunyai banyak upaya untuk selalu membeli produk bersertifikat dan memiliki sikap, keter tarikan,  dan  pengetahuan  terhadap  kelestarian lingkungan.
Aguilar dan Vlosky (2007) menyatakan bahwa konsumen mau membayar 10–25% lebih tinggi untuk produk hutan yang ramah lingkungan, namun makin tinggi kenaikan harga maka makin  sedikit  konsumen  yang mau  membeli  (Gambar  5). Diperkirakan  <  30%  konsumen  bersedia  membayar  jika terdapat  kenaikan  harga  produk  bersertifikat  sebesar  5%. Jumlah  konsumen  yang  bersedia  membayar   produk bersertifikat turun menjadi sekitar 4% jika kenaikan harga produk bersertifikat > 20%.
Dari keseluruhan studi yang dilakukan dapat dilihat bahwa produsen  mebel  (dalam  hal  ini  pengrajin  kecil)  belum sepenuhnya  siap  masuk  dalam  pasar  mebel  bersertifikasi karena risiko pasar yang sangat tinggi. Selain itu diperlukan modal  yang  lebih   besar   untuk  memproduksi  mebel bersertifikat.  Harga kayu yang bersertikat lebih mahal dari harga kayu biasa, baik pada kayu Perhutani maupun kayu rakyat.  Biaya proses penilaian sertifikasi masih memberatkan bagi pengrajin kecil mebel.
Pada  sisi konsumen,  kesediaan  membayar lebih  untuk produk bersertifikat masih rendah.   Konsumen hanya bersedia membayar kurang dari 20% lebih tinggi dari harga produk mebel  tidak  bersertifikat.  Padahal  biaya  produksi  mebel bersertifikat adalah 30% lebih tinggi dari produk mebel biasa jika  memakai  sertifikasi  FSC.  Konsumen  yang  tergolong greenest dan harusnya mampu membeli dengan tambahan biaya  cukup  tinggi  jumlahnya  sedikit  saja  (16%),  bahkan
mereka yang mau membayar > 20% jumlahnya < 5%.  Hal ini berarti  tidak  ada  insentif  ekonomi  yang  memadai  untuk memproduksi mebel bersertifikat atau tidak bersertifikat.
Pengrajin atau pengusaha mebel mungkin akan menuai kerugian  jika  mereka  menanggung  semua  biaya  dan konsekuensi  dari  sertifikasi.  Dengan  kata  lain,  harus  ada pihak-pihak  yang  peduli  terhadap  keadaan  ini.  Hukum permintaan dan penawaran belum memberi harapan banyak bagi mebel bersertifikat untuk menggantikan mebel biasa di pasar, artinya ketika harga mebel naik maka permintaan akan turun dan menyebabkan produsen akan dirugikan, kecuali ada kesediaan dari konsumen untuk tetap membeli walaupun harga  naik  sehingga  produsen  tidak  dirugikan  dengan memproduksi mebel bersertifikat.
Strategi pengembangan Situasi dan kondisi di atas bukan berarti menunjukkan bahwa mebel bersertifikat tinggal sejarah. Pertama, walaupun market share -nya kecil ada pasar untuk mebel bersertifikat.  Mebel bersertifikat bukanlah mebel untuk orang  kebanyakan.  Ada  strata  konsumen  tertentu  yang berkeinginan membeli mebel ini.  Ada strata konsumen yang dapat  menanggung  biaya sertifikasi  dan  konsekuensi  dari penerapan  standar  sertifikasi  tersebut.    Kedua,  kesadaran dan promosi perlu dilakukan untuk meningkatkan permintaan produk  mebel  bersertifikat.  Jika  permintaan  meningkat, produsen akan mau memproduksi walaupun dengan modal yang lebih tinggi.
Isu  sertifikasi  mengait  pada  kelestarian  lingkungan dengan cara mengelola hutan dengan baik dan memastikan semua produk yang berbahan baku kayu berasal dari hutan yang dikelola dengan baik. Jika kelestarian hutan merupakan kepedulian  bersama  maka  produsen  dan  konsumen  harus bersama-sama menjadikan mebel bersertifikat sebagai masa depan bersama.  Ini bisa dilakukan dengan kemauan membayar lebih untuk mebel bersertifikat dibandingkan mebel biasa. Kelestarian bukan tanpa biaya, ini yang harus disadari oleh konsumen dan produsen. Setiap individu tidak bisa menuntut
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011
Artikel Ilmiah
kelestarian  lingkungan  tanpa  berkontribusi  secara  nyata terhadapnya. Konsumen akhir harus mau membayar lebih. Pengecer besar dan kecil harus mempunyai perhatian khusus terhadap mebel bersertifikat. Pengecer besar seperti Giant, Carrefour,  dan  Hero  memberi  diskon  khusus  terhadap penempatan mebel bersertifikat  di dalam toko mereka.
Sosialisasi  dan   promosi  per lu  dilakukan   untuk meningkatkan permintaan produk mebel bersertifikat atau bersertikat ekolabel. Jika permintaan meningkat, produsen akan mau memproduksi walaupun dengan modal yang lebih tinggi karena harga jualnya pun meningkat. Haryadi (2009) menyatakan  bahwa  pada  produk  yang  umum,  penurunan harga akan menaikkan penjualan, sedangkan pada produk yang  membawa  citra  bergengsi,  kenaikan  harga  akan menaikkan  penjualan karena  produk  dengan harga  tinggi akan menunjukkan prestasi seseorang.  Kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium pada produk mebel hijau dikarenakan  adanya  persepsi  tambahan  terhadap  nilai produk. Peningkatan nilai ini dapat disebabkan oleh kinerja, fungsi,  desain,  dan  bentuk  yang  menarik  atau  kecocokan selera.  Keunggulan  produk  mebel  bersertifikat  dari  sisi lingkungan hanya merupakan bonus tambahan, tetapi sering kali menjadi faktor yang menentukan antara nilai produk dan kualitas.  Pembeli  mau  membayar  lebih  untuk  produk bersertifikat walaupun mereka tidak mampu mengamati dengan rinci  apa  keuntungannya  buat  lingkungan  (Hamilton  & Zilberman 2006). Haryadi (2009) juga menyatakan bahwa kunci  sukses  dari green  marketing adalah  kredibilitas. Produsen tidak perlu terlalu membesar-besarkan keunggulan lingkungan pada produk atau membentuk harapan yang tidak realistis pada pelanggan. Komunikasi tentang keunggulan lingkungan cukup dilakukan melalui tokoh-tokoh yang dapat dipercaya. Jika diterapkan pada produk mebel bersertifikat, sosialisasi,  dan  komunikasi  bisa  dilakukan  ke  komunitas tertentu,  seperti  komunitas  pencinta  lingkungan, bike-to- work, dan sebagainya.  Hasil penelitian Haryadi  (2009) juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelanggan maka akan mempengaruhi pilihan dari pelanggan tersebut. Sebagai contoh,  konsumen greenest mempunyai  pengetahuan tertinggi terhadap kelestarian lingkungan.
Dalam kasus produk kosmetik The Body Shop, Haryadi (2009) menyatakan bahwa promosi tidak memberikan pengaruh atas  pilihan  pelangganyang  berbeda  untuk  produk  mebel bersertifikat. Untuk meningkatkan kesadaran atau awareness konsumen akan produk mebel bersertifikat perlu dilakukan promosi dan sosialisasi pada konsumen strata greener dan greenest .  Promosi  yang  ditawarkan  oleh The  Body  Shop memiliki prinsip dasar ramah lingkungan yang lahir dari ide- ide untuk menggunakan kembali, mengisi ulang, dan mendaur ulang barang yang dapat dipakai kembali.  Prinsip ini tercermin dengan  munculnya  pendekatan  “ tripe  bottom  lines” yang mengarahkan bisnis pada 3 pilar yaitu profit, people, dan planet (Fisk 2010) . Kiprah The Body Shop ini sebagai contoh dari bussiness as unusual. Prinsip 3 pilar pendukung ini juga digunakan  oleh  salah  satu  perusahaan  penyedia  produk mebel bersertifikat di Yogyakarta.
Di  lain  pihak,  pemerintah  tidak  boleh  pasif  dalam pengembangan  mebel  bersertifikat  ini.  Pemerintah  harus melakukan  dan  menggalakkan green  public  procurement (GPP) terhadap mebel untuk memastikan bahwa pemerintah berpihak  pada  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup.  GPP dipan dan g  sebagai  car a  yang  men janjikan   dalam mempromosikan produk ramah lingkungan dan memotivasi produsen untuk membuat produk tersebut (Parikka-Alhola 2008).  Pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  meningkatkan kapasitas  dalam  isu  lingkungan  mengeluarkan  kebijakan bahwa  pengadaan  mebel  di  lingkungan  kantor  harus menggunakan mebel bersertifikat.  Pemerintah menggunakan uang rakyat, alangkah naifnya jika uang rakyat dipakai untuk merusak hutan dan lingkungan.  Kantor presiden, gubernur, bupati atau wali kota bisa menjadi contoh penggunaan mebel bersertifikat.  Kapasitas  pemerintah  dalam  memahami  isu lingkungan serta penyelenggaraan lelang yang adil menjadi kunci dalam GPP (Michelsen & de Boer  2009).
Skema lain seperti fair trade harus digalakkan bersama- sama untuk memastikan lingkungan dapat terpelihara dan pengrajin mebel serta petani hutan mendapatkan keuntungan yang adil dan memadai (Purnomo et al . 2009a ; Purnomo et al . 2009b). Fair  trade merupakan  salah  satu  jalan  untuk memastikan distribusi nilai tambah yang adil pada semua pihak yang terlibat pada rantai nilai mebel (Parlinah et al . 2011a). Pengrajin  Jepara  umumnya  bertindak  sebagai agent yang membuat mebel berdasarkan pesanan pembeli atau principal dan  berada  dalam  hubungan agent-principal yang  tidak seimbang. Ketidakseimbangan hubungan ini bisa direduksi dengan  aksi  kolektif  dan  kelembagaan  yang  mendukung (Parlinah et al . 2011b; Purnomo et al . 2005).  Wanita juga punya andil yang besar dalam industri mebel tetapi sering dibayar lebih rendah dari pada pria (Purnomo et al . 2011). Selayaknya pengrajin kecil, perempuan juga menjadi prioritas dalam pengembangan industri mebel ke depan disamping kelestarian lingkungan.
Ketidakseimbangan informasi ( information asymmetric ) yang terjadi dalam rantai nilai mebel baik di antara sesama produsen  maupun  antara  produsen  dan  konsumen  mebel telah mengakibatkan distribusi nilai tambah yang tidak adil (Irawati et al. 2010).  Mereka yang memiliki informasi lengkap mengenai bahan baku, kredit dan teknologi dapat membuat mebel yang lebih efisien dan berkualitas, sedangkan mereka yang  memiliki  informasi  lengkap  tentang  perilaku  pasar termasuk sertifikasi dapat mengambil keuntungan yang lebih besar.  Informasi sertifikasi mebel hijau harus dikomunikasikan sehingga setiap pelaku mebel memahami dan mempunyai peluang yang sama dalam bertindak untuk mendapatkan nilai tambah.  Para aktor secara sukarela harus dilibatkan dalam pengembangan tata kelola rantai nilai mebel hijau ini agar adil bagi  semua  pihak  seperti  terjadi  pada  komoditas  kopi (Muradian  &  Pelupessy  2005).  Aktor,  kelembagaan,  dan struktur perdagangan merupakan 3 komponen utama reformasi rente nilai  produk hutan di  Indonesia supaya  lebih lestari dan adil (Sato 2005).
Bagaimana prospek bisnis mebel bersertifikat Indonesia?
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011 Artikel Ilmiah
Bisnis mebel bersertifikat harus tetap dijalankan dan dicarikan jalan  karena  keselamatan  dan  kelestarian  lingkungan merupakan  hal  yang  mendesak.  Bisnis  mebel  hijau  bisa digalakkan melalui upaya (a) peningkatan promosi penggunaan mebel  bersertifikat;  (b)  penetrasi  pasar  ke  komunitas- komunitas pecinta lingkungan seperti bike-to-work , vegetar- ian, dan pengguna produk ramah lingkungan lainnya seperti The Body Shop ;  dan (c) pemerintah melakukan GPP. Jejaring sosial ( social network ) dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas industri mebel (Melati et al. 2010) namun juga untuk pemasaran mebel bersertifikat. Komunitas jejaring sosial berbasis teknologi informasi yang peduli lingkungan lewat facebook dan twitter semakin besar. Jejaring ini bisa dimanfaatkan untuk penetrasi pasar mebel bersertifikat  karena  pada  dasarnya  mereka  sudah  punya kepedulian terhadap lingkungan.
Pada akhirnya, mebel bersertifikat akan berkontribusi pada kelestarian hutan lewat implementasi sertifikasi produk hasil hutan.  Hasil hutan yang dipanen dari hutan yang dikelola dengan baik akan menjamin kelestarian hutan, baik hutan tanaman maupun hutan alam.  Mebel sebagian besar kayunya berasal dari hutan tanaman, baik hutan rakyat maupun hutan Perhutani.  Jika konsumen mau membayar lebih yang memadai untuk mebel bersertikat maka pengelolaan hutan yang lestari akan mempunyai insentif yang memadai.

## Kesimpulan
Produsen  dan  konsumen  harus  bergandengan  tangan dalam bisnis mebel bersertifikat. Selama kesediaan konsumen membayar lebih untuk mebel bersertifikat masih rendah maka kesediaan  produsen  untuk  memproduksinya  juga  rendah. Fakta yang ada sekarang, secara umum kemampuan konsumen membayar lebih untuk produk bersertifikat masih di bawah kemampuan  yan g  diper lukan   oleh   produsen  un tuk memproduksinya.  Skema sertifikasi CoC maupun fair trade bisa dipakai untuk memastikan mebel ramah lingkugan.  Produk bersertifikat hanya bisa dipasarkan pada konsumen khusus yang  mau  membayar  secara  memadai.  Strategi  promosi, komunikasi  dan   sosialisasi  diper lukan  un tuk  lebih meningkatkan  permintaan  produk  mebel  bersertifikat. Pemerintah bisa menjadi market leader untuk bisnis mebel bersertifikat dengan GPP di pusat maupun daerah.

## Daftar  Pustaka
Aguilar FX, Vlosky RP. 2007. Consumer willingness to pay price  premiums  for  environmentally  certified  wood products in the US. Forest Policy and Economics 9:1100– 1112.
Achdiawan R, Puntodewo A. 2011. Livelihood of Furniture Producers in Jepara . Furniture value chain project annual report  2011.  Bogor:  Center  for  International  Forestry Research.
[CIFOR] Center for International Forestry Research. 2010. Menunggang Badai: Untaian Kehidupan, Tradisi, dan
Kreasi Aktor Mebel Jepara. Purnomo  H, Irawati  RH,
Melati, editor. Bogor: Center for International Forestry Research.
Ewasechko AC. 2005. Upgrading  the Central  Java  Wood Furniture  Industry: A  Value-chain Approach .  Manila: International Labor Organization.
Fisk  P.  2010. People,  Planet,  Profit:  How  to  Embrace Sustainability  for  Innovation  and  Business  Growth .
London: MPG Books Ltd.
Hamilton  SF.  Zilberman  D.  2006.  Green  markets,  eco- certification,  and  equilibrium  fraud. Environmental Economics and Management 52(3):627–644.
Haryadi R.  2009.  Pengaruh strategi green marketing terhadap pilihan  konsumen  melalui  pendekatan marketing  mix (studi  kasus  pada The  Body  Shop ,  Jakarta)  [tesis]. Semarang: Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
Irawati RH,  Melati, Purnomo H.  2010. Analysis of value chain governance: Scenarios to develop small - scale furniture producers. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 15(3):91–
95.
Klooster D. 2005. Environmental certification of forests: the evolution of environmental governance in a commodity network. Journal of Rural Studies 21(4):403–417.
Melati,  Irawati RH, Purnomo, H.  2010. Upgrading wood- based industries: Harnessing the social network of small- scale furniture producers and their institutions. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 16(1):10–17.
Michelsen O, de Boer L. 2009. Green procurement in Norway; a survey of practices at the municipal and county level. Environmental Management 91(1):160–167.
Muradian R. Pelupessy W. 2005. Governing the coffee chain: the  role  of  voluntary  regulatory  systems. World Development 33(12):2029–2044.
Nussbaum  R,  Simula  M.  2005. The  Forest  Certification Handbook. Sterling VA: Earthscan.
Parikka-Alhola K. 2008.  Promoting environmentally sound furniture  by  green  public  procurement. Ecological Economics 68(1-2):472–485.
Parlinah N, Purnomo H, Nugroho B.  2011a. Distribusi nilai tambah pada rantai nilai mebel mahoni Jepara. Jurnal Penelitian Social Dan Ekonomi Kehutanan 8(2):93–109.
Parlinah N, Nugroho B, Purnomo H. 2011b. Analisis finansial dan kelembagaan rantai  nilai mebel mahoni Jepara. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 8(3):245–260.
Purnomo H, Mendoza  GA,  Pr abhu R, Yasmi Y.  2005. Developing multi-stakeh older forest management
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011
Artikel Ilmiah
scenarios:  a  multi-agent  system  simulation  approach. Forest Policy and Economics (7):475–491.
Purnomo H, Guizol P, Muhtaman DR. 2009a. Governing the teak  furniture  business:  a  global  value  chain  system dynamic  modeling  approach. Environmental  and Modeling  Software 24(12):1391–1401.
Purnomo H, Melati, Irawati RH. 2009b. Furniture and People:
A photo journey from market to forest .  Bogor: Center for International Forestry Research.
Purnomo H, Irawati RH.  Fauzan AU. Melati. 2011.  Scenario- based actions to upgrade small-scale furniture producers and their impacts on women in Central Java, Indonesia. International Forestry Review 13(2):152–162.
Sato G. 2005. Forestry sector reform and distributional change
of  natural  resource  rent  in  Indonesia. Journal  of Developing Economics 43(1):149–170.
Taylor PL. 2005. In the Market but not of it: fair trade coffee and forest stewardship council certification as market- based social change. World Development 33(1):129–147.
Veisten  K.  2007.  Willingness  to  pay  for  eco-labelled  wood furniture:  choice-based  conjoint  analysis  versus  open- ended contingent valuation. Forest Economics 13(1):29– 48.
[WWF] World Wide Fund for Nature. 2009. EU and GFTN Forest and Trade Networks for Legal and sustainable forest  management  in  Africa  and  Asia:  Responsible timber sourcing in China and Southeast Asia A practical Guide for Timber Processors. Switzerland: World Wide Fund for Nature.
JMHT  Vol.  XVII,  (3):  127 – 134,  Desember  2011 Artikel Ilmiah