Volume 8, No. 1, Tahun 2020 e-ISSN : 2715 - 7016

## PENGARUH GOOD GOVERNANCE, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PADA OPD KOTA MALANG
Vika Erinna AgustiningTyas Email : vickaerinna5@gmail.com
Irma Tyasari Doni Wirshandono Yogivaria
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  (LKPD)  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Malang.  Penelitian  kuantitatif  ini menentukan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria responden di 28 OPD Kota Malang pada Sub.  Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  sejumlah  146  responden.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dari kuesioner dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.  Implikasi  penelitian  ini  dapat  mengukur  aspek-aspek  apa  saja  yang  menjadi  prioritas  penulis dalam mengungkapkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Malang Kata  Kunci :  Good  Governance,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT
This study aims to examine and explain the effect of good governance, government internal control systems and  human  resource  competencies  on  the  quality  of  local  government  financial  statements  (LKPD)  in Malang City Organization (OPD). This quantitative study determined the sample by purposive sampling with the criteria of respondents in 28 OPD Malang in Sub. The Planning and Financial Section is 146 respondents. The type of data used is primary data. Data collection techniques from questionnaires and literature study. The results showed that good governance and the government's internal control system had a significant positive effect on the quality of local government financial reports (LKPD) in Malang City's Organization (OPD). Whereas  human resource competency  does not  significantly influence the quality of the financial statements of the local government (LKPD) in Malang City Regional Organization. The implications of this study can measure what aspects are the priorities of the author in expressing the quality of financial statements in the Government of Malang City Keywords: Good Governance, Government Internal Control Systems, Human Resources Competence and Quality of Local Government Financial Reports.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  tingkat  intelektual  masyarakat  pada  era  globalisasi  ini mendorong perangkat daerah untuk dapat menyelenggarakan suatu instansi pemerintahan yang baik  dengan  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tujuan  instansi  tersebut.  Peraturan Pemerintah  No.  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  menyatakan  perangkat  daerah Kabupaten atau Kota merupakan unsur pembantu Bupati atau Walikota dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahan daerah Kabupaten atau Kota. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dan  laporan tersebut  dapat  diandalkan  untuk  disajikan  kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Fenomena mengenai keberhasilan Kota Malang 8x meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  tahun  anggaran  2018  dari  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia (Merdeka.com, 2019). Secara substansi bahwa LKPD  harus disajikan dalam bentuk pengolahan yang jujur dan efektif dan efisien untuk mencapai sasaran keadilan untuk seluruh  masyarakat  Kota  Malang.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan menjadi referensi untuk perencanaan, proses menggunakan anggaran,  proses monitoring, sampai akhirnya  proses untuk menyusun  laporan  pertanggung jawaban. Dianugerahkannya opini WTP yang diterima  Pemerintah Kota Malang tidak dapat langsung  dikatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  sudah  terlaksana  benar  dan  transparan. Karena  terbukti  adanya  indikasi  masalah  pada  laporan  audit  BPK.  Salah  satu  yang  terbukti adalah mengenai anggaran Pemkot Malang dana sejumlah Rp. 538 miliar tak terserap saat pos perawatan jalan rusak dianggarkan kurang dari Rp. 2 miliar pada tahun 2019 (SuryaMalang.com 2019)  dan  mengenai  42  Anggota  DPRD  korupsi  (JawaPos.com,  2018).  Berdasarkan  fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan penyajian laporan keuangan yang baik maka  diperlukan  suatu  laporan  keuangan  yang  berkualitas  untuk  mencegah  terjadinya kecurangan fraud dan  mengantisipasi  adanya  tindakan  korupsi.  Mahmudi (2019) Kualitas laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi kepada stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Suatu  laporan  keuangan  dapat  dikatakan  berkualitas  apabila  yang  dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif pada suatu laporan keuangan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Salah satunya dengan menerapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) .  Priansa  (2018)    mendefinisikan  “ Good  Governance sebagai  suatu  sistem  dan mekanisme  yang  mengatur  pola  hubungan  antara  pemerintah,  dunia  usaha/swasta,  dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang makmur, sejahtera, dan mandiri”. Mengenai fenomena yang terjadi yaitu keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam menerima  penghargaan  sebagai  Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik  2019  yang  diberikan  oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa orientasi inovasi bukan  sekedar  menjembatani  kehadiran  program  pemerintah,  tetapi  diharapkan  mampu mengakomodir kebutuhan pada lingkungannya. Kecenderungan karakter, budaya, dan Daftar Nominatif  Anggaran  (DNA)  milenial  adalah  pelayanan  yang  cepat,  mudah  dan  aksesibilitas tinggi  harus  menggunakan  anggaran  secara  efisien  dan  tepat  sesuai  prinsip good  governance (MalangTimes.com, 2019). Terdapat  9  prinsip good  governance yang  diadaptasi  dari United  Nations  Development Programs (UNDP) dalam Priansa (2018) yaitu “ Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus  orientation,  equity,  effeciency  and  effectiveness,  accountability,  strategic  vision”. Untuk menerapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) maka diperlukan adanya
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
sistem  yang  dapat  mengatur  dan  mengawasi  perangkat  daerah  Kota  Malang  yaitu  sistem pengendalian  intern  pemerintah.  Mahmudi  (2019)  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah merupakan  suatu  proses  integral  tindakan  dan  kegiatan  manajemen  dan  jajarannya  untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif efisien, keandalan  pelaporan  keuangan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan.  Sebagai  tolok  ukur  agar berjalannya sistem tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah diperlukan adanya kompetensi sumber daya manusia. Mangkunegara  (2012) mendefinisikan “Kompetensi sumber daya  manusia  adalah  kompetensi  yang  berhubungan  dengan  pengetahuan,  keterampilan, kemampuan  dan  karakteristik  kepribadian  yang  mempengaruhi  secara  langsung  terhadap kinerjanya”.  Penelitian  sebelumnya  diteliti  Ni  Made  Mei  (2018)  mengenai  faktor  yang mempengaruhi kualitas LKPD pada OPD Kota Denpasar, hasilnya menunjukan good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Rusvianto, Mulyani & Yuliafitri (2018) menunjukan SPIP dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD pada  SKPD  Kota  Bandung.  Hasil  penelitian  berbeda  dilakukan  oleh  Wijayanti  (2017)  yang menyatakan  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  LKPD  pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan hasil penelitian yang diteliti oleh Ramadhani (2018) menyatakan  bahwa  SPIP,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kompetensi  staf  tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Dan hasil penelitian Sari & Fadli (2016) menyatakan good governance tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  LKPD  Provinsi  Bengkulu.  Berdasarkan fenomena dan tinjauan teori mengenai hasil penelitian diatas maka peneliti termotivasi untuk menguji kembali variabel karena masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menggabungkan variabel-variabel yang sebelumnya belum diuji secara bersama- sama  terhadap  variabel  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Maka  judul  yang  diambil  sebagai penelitian  ini  yaitu  “Pengaruh good  governance ,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kota Malang”.

## KAJIAN PUSTAKA
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan untuk  memenuhi  kebutuhan  para  pengguna  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang disajikan adalah dalam dokumen publik lain seperti laporan tahunan”.

## Kualitas Laporan Keuangan
Mahmudi (2019) “Kualitas  laporan keuangan  merupakan  informasi  untuk  membantu stakeholders dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Ada  5  indikator  dalam  kualitas  informasi  laporan  keuangan  yaitu  :  Relevan,  Andal,  Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami

## Good Governance
Priansa  (2018)  “ Good  Governance merupakan  sistem  dan  mekanisme  yang  mengatur pola  hubungan  antara  pemerintah,  dunia  usaha/swasta,  dan  masyarakat  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita cita terbentuknya masyarakat madani yang makmur, sejahtera, dan mandiri”.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  merupakan  suatu  proses  integral  kegiatan  pimpinan  dan
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
pegawai dalam memberikan keyakinan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dan ketaatan terhadap peraturan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Mangkunegara    (2012)  “Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah  kompetensi  yang berhubungan  dengan  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan  dan  karakteristik  kepribadian yang mempengaruhi terhadap kinerja”.

## HIPOTESIS PENELITIAN
1. H1  : Good governance, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. H2  : Good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. H3  : Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah
4. H4  : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari 28 Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Malang  melalui  kuesioner.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  metode Purposive  sampling dengan  kriteria  responden  pada  Sub.  Bagian Perencanaan &  Keuangan.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah sejumlah  146 sampel  dari  13  Dinas,  1  Satpol  PP,  5  Badan,  1  BPBD,  1  Inspektorat,  1  Sekretariat  Daerah,  1 Sekretariat DPRD, 5 Kecamatan pada OPD Kota Malang.

## DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Kualitatif laporan keuangan merupakan suatu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Nordiawan & Hertianti, 2010). Ada  4  indikator  mengenai  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Good Governance (X1) Priansa  (2018)  “ Good  Governance merupakan  suatu  sistem  dan  mekanisme  yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai cita-cita  terbentuknya  masyarakat  madani  yang  makmur,  sejahtera,  dan  mandiri”.  Ada  9 indikator yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effeciency and effectiveness, accountability, strategic vision.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah kegiatan untuk  memberikan  keyakinan  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan,  dan ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Terdapat  5  indikator  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, informasi&komunikasi, pemantauan, kegiatan pengendalian.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)
Mangkunegara    (2012)  mendefinisikan  “Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah kompetensi  yang  berhubungan  dengan  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan  dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya”. Terdapat 3  indikator  mengenai  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  yaitu  Keterampilan, Pengetahuan, dan Sikap/Perilaku.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  yaitu  hal  yang  berhubungan  dengan  pengumpulan  data, penyamplingan,  peringkasan  data  dan  penyajian  hasil  peringkasan.  Pengukuran  statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara angka statistik pada variabel yang digunakan didalam penelitian ini. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan deviasi standard.

## Uji Validitas
Ghozali  (2016)  Uji  validitas  merupakan  uji  yang  berkaitan  dengan  permasalahan instrument  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  tersebut  dapat  mengukur  secara  tepat sesuatu yang akan diukur. Apabila instrument yang digunakan valid, maka instrument tersebut dapat  mengukur  feomena  yang  diteliti  secara  tepat.  Pengujian  validitas  dapat  menggunakan Pearson Correlation dengan cara menguji korelasi antara skor masing masing butir pertanyaan yang digunakan dengan total skor.
Uji Reliabilitas
Ghozali  (2016)  Reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel.  Kuesioner  dapat  dikatakan  reliabel  apabila  jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas yang dapat digunakan seperti Alpha Croncbach adalah apabila nilai Alpha > 0.06 maka dapat dinyatakan instrument reliabel Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  digunakan  untuk  menguji  kualitas  data  sehingga  diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Uji asumsi klasik  adalah tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui model regresi apakah menunjukkan hubungan signifikan.

## 1. Uji Normalitas
Ghozali  (2016),  uji  normalitas  merupakan  pengujian  yang  digunakan  untuk  menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependenya memiliki kontribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu  dengan  menggunakan  analisis  grafik  dan  analisis  statistik.  Untuk  menguji  data berdistribusi  normal  atau  tidak  dilakukan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov  Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 atau 5%. Analisis Statistik Parametrik harus memenuhi asumsi  data yang  terdistribusi normal,  sehingga  perlu dilakukan pengujian Normalitas Data. Pengujian yang sering digunakan adalah metode grafik ( Normal Probabiliti Plot ), apabila  sebaran  data  pada  grafik  berada  di  sekitar  garis  diagonal  berarti  data  berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas Ghozali  (2016),  Uji  Multikolinearitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara variabel-varibel independen dalam model persamaan regresi.  Model  regresi  yang  baik  sebaiknya  tidak  terjadi  korelasi  antara  variabel  bebas. Mendeteksi ada tidak multikorelasi yaitu dengan melihat Tolerance Value dan Variance Inflation
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Factor (VIF). Sebagai acuan dapat disimpulkan apabila nilai tolerance < 0.10 dari nilai VIF  >10, maka tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Ghozali  (2016) Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah dalam regresi terjadi  kesamaan  varian  dari  residu  suatu  pengantaran  ke  pengamatan  lain  maka  disebut homoskedastisitas dan apabila varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedasitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji glejser, dasar untuk mengambil keputusan uji statistik dengan mengggunakan metode uji glejser yaitu dengan  tingkat  signifikan  diatas  α  =  0,05  maka  disimpulkan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas. Namun, bila tingkat signifikasi dibawah α = 0,05 maka ada gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pada  penelitian  ini  variabel  independennya  berjumlah  tiga  dan  variabel  dependen berjumlah  satu.  Analisis  regresi  untuk  menguji  ada  atau  tidaknya  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda adalah :

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis pertama, kedua,  dan  ketiga  dilakukan dengan pengujian variable secara simultan (Uji F) dan pengujian variabel secara parsial (Uji T). Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan  koefisien  determinan  (R²).  Ketiga  pengujian  tersebut  akan  dijelaskan  sebagai berikut :

## Uji F (Uji Simultan)
Digunakan untuk menguji seberapa besar variabel good governance, sistem pengendalian internal  pemerintah,  kompetensi  sumber  daya  manusia  secara  bersama–sama  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

## Uji t (Uji Parsial)
Yaitu suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Koefisien Determinasi (Adjusted R ) Koefisien determinan (R²) untuk menunjukkan persentase semua pengaruh variabel good governance, sistem  pengendalian  internal  pemerintah,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  variabel  kualitas  LKPD.  Persentase  tersebut  dapat  menunjukkan  seberapa  besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Dapat  diketahui  bahwa  butir-butir  pertanyaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini valid, dan tidak ada beberapa butir pertanyaan yang tidak valid. Kriteria bahwa butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid apabila nilai signifikansi koefisien korelasi < taraf α (yaitu sebesar 0.05).

## Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas dengan metode Alpha Croncbach , diperoleh nilai Alpha dari variabel yang telah diuji memiliki hasil lebih dari 0,6. Kriteria suatu instrument penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai Alpha > 0,6, jadi pada hasil uji reliabilitas tersebut terdapat 4 variabel pada tiap butir–butir kuesioner yang menyatakan reliabel. Inti dari pengujian reliabel yakni apakah
Y = α + β1. 𝑋 + β2. 𝑋 + β3. 𝑋 + e
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 7
butir–butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau masih dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Ghozali, 2018) Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics N  Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation Good.Governance  146 32 84  74.59 7.296 SPIP 146 26 86  77.10 8.938 Kompetensi.SDM  146 15 30  24.55 2.747 Kualitas.LKPD 146 16 40  33.58 3.456 Valid N (listwise)  146 Variabel Good Governance memiliki nilai rata-rata sebesar 74,59 ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah Good Governance. Nilai minimum variabel dimensi Good Governance adalah sebesar 32 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sementara itu nilai maksimum variabel Good Governance adalah sebesar 84 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju.
Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki nilai rata-rata sebesar 77,10 ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Nilai minimum variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sebesar 26 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sementara itu nilai maksimum variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sebesar 86 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju.
Variabel Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia memiliki  nilai  rata-rata sebesar 24,55  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  cenderung  menjawab  tidak  setuju  untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Nilai minimum variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar 15 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sementara itu nilai maksimum variabel Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  adalah  sebesar  30  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju.
Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki nilai rata-rata sebesar  33,58  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  cenderung  menjawab  tidak setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai minimum variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sebesar 16 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak  setuju.  Sementara  itu  nilai maksimum variabel  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  adalah  sebesar  40  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  responden  yang cenderung menjawab sangat setuju.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Hasil Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 146 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation  2.97614552 Most Extreme Differences  Absolute .058 Positive .058 Negative -.055 Test Statistic .058 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Hasil  pengujian  tersebut  diperoleh Kolmogorov-Smirnov  Z sebesar  0,058  dengan  nilai signifikansi ( Asymp. Sig 2-tailed ) sebesar 0,200 > α = 0,05 berarti tidak signifikan maka dinyatakan nilai residual tersebut berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 14.289 3.485 4.101  .000 Good.Governance .138 .041 .292  3.398  .001 .707  1.414 SPIP .111 .033 .287  3.340  .001 .708  1.412 Kompetensi.SDM .017 .091 .014  .192  .848 .997  1.003 a. Dependent Variable: Kualitas.LKPD
Hasil  perhitungan  nilai  tolerance  menunjukkan  tidak  ada  variabel  independen  yang memiliki  nilai  tolerance  kurang  dari  0.10  yang  berarti  tidak  ada  korelasi  antar  variabel independen. Nilai VIF pada kolom Collinearity Statistic, untuk semua variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Hasil tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.
3. Uji Heteroskedastisitas
Hasil Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.077 1.877 2.172  .032 Good.Governance .001 .022 .004 .036  .972 SPIP .007 .018 .041 .416  .678 Kompetensi.SDM -.091 .049 -.153  -1.846  .067 a. Dependent Variable: Absres
Nilai signifikan antara pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,972 dimana 0,972 > 0,05. Terdapat nilai signifikan antara Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah    (SPIP)  dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,678 dimana 0,678 > 0,05. Nilai signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,067 dimana 0,067 > 0,05. Kesimpulannya tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 9
Hasil Uji Hipotesis 1. Uji Regresi Linier Berganda
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients
Standardize d Coefficients t Sig.
Correlations
Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero - orde r Partia l Part Toleranc e VIF 1  (Constant) 14.28 9 3.485 4.10 1 .00 0 Good.Governan ce .138 .041 .292 3.39 8 .00 1 .447 .274 .24 6 .707 1.41 4 SPIP .111 .033 .287 3.34 0 .00 1 .444 .270 .24 1 .708 1.41 2 Kompetensi.SD M .017 .091 .014  .192 .84 8 .022 .016 .01 4 .997 1.00 3 a. Dependent Variable: Kualitas.LKPD
Dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = α + β 1 X 1 + β 1 X 2 + β 1 X 3 + e
Y = 14.289 + 0,138 X1 + 0,111 X2 + 0,017 X3 + e Pada hasil persamaan regresi tersebut, terlihat bahwa nilai konstanta adalah 44.222
1. Nilai  konstanta  sebesar  14.289  memiliki  arti  apabila  variabel  lainnya  konstan,  maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan naik sebesar 14.289 satuan.
2. Nilai koefisien regresi Good Governance (X1) bernilai positif sebesar 0.138 memiliki arti apabila Good  Governance meningkat  sebesar  1  satuan  dengan  asumsi  variabel  lainnya konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan meningkat sebesar 0.138.
3. Nilai  koefisien  regresi  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (X2)  bernilai  positif sebesar 0.111 memiliki arti apabila Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat sebesar  1  satuan  dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan,  maka  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan meningkat sebesar 0.111 satuan.
4. Nilai koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) bernilai positif sebesar 0.017  memiliki  arti  apabila  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  meningkat  sebesar  1 satuan  dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan,  maka  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan meningkat sebesar 0.017 satuan.
5. Error  term  (e)  sebesar  3.485  yang  artinya  setiap  peningkatan  (penambahan)  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selain dipengaruhi oleh variabel good  governance, sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP),  dan  kompetensi sumber daya manusia ternyata juga dipengaruhi oleh variabel lain yaitu sebesar 3.485. Variabel lain yang dimaksud adalah variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 10

## 2. Uji Simultan (Uji Statistik f)
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 447.185 3 149.062  16.481  .000 b Residual 1284.329  142 9.045 Total 1731.514  145 a. Dependent Variable: Kualitas.LKPD
b. Predictors: (Constant), Kompetensi.SDM, SPIP, Good.Governance
Diketahui  f hitung sebesar  16.481  Hasil  uji  signifikansi  simultan  menunjukkan  bahwa signifikansi yaitu 0,000 < 0,05  atau alpha 5%. Ini berarti bahwa secara  simultan variabel Good Governance (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD. Maka Ho ditolak (H1 diterima). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan kualitas LKPD dapat memberikan informasi  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan,  penerapan good  governance mendukung suatu tata kelola pemerintah yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangakan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dapat mencegah terjadinya fraud maupun  hal  buruk  terkait  keuangan  organisasi  dan  tindak  peyimpangan  internal  dan kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten dapat mengerjakan suatu hal yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tugasnya dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

## 3. Uji Parsial  (Uji Statistik t)
Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 14.289 3.485 4.101  .000 Good.Governance .138 .041 .292  3.398  .001 SPIP .111 .033 .287  3.340  .001 Kompetensi.SDM .017 .091 .014  .192  .848 a. Dependent Variable: Kualitas.LKPD 1. Pengaruh good  governance terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD) Menunjukkan nilai t hitung good governance sebesar 3.398 < 14.289 dan sig 0.001 <  0.05.  Apabila  nilai  signifikansi  kurang  dari  0.05  ini  berarti  bahwa  variabel good governance berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  LKPD.  Berdasarkan persamaan  regresi  terlihat  bahwa  koefisien  variabel good  governance adalah  positif. Disimpulkan  bahwa  variabel good  governance berpengaruh  positif  terhadap  variabel kualitas LKPD artinya bahwa H2 diterima.
2. Pengaruh  sistem pengendalian  internal  pemerintah (SPIP) terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Menunjukkan nilai t hitung SPIP sebesar  3.340 <  14.289 dan sig 0.001  <  0.05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05 ini berarti bahwa variabel SPIP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel SPIP adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel SPIP berpengaruh positif terhadap variabel kualitas LKPD artinya bahwa H3 diterima.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
3. Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah (LKPD) Menunjukkan nilai t hitung kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.192 < 14.289 dan  sig  0.848 >  0.05. Apabila nilai  signifikansi lebih besar dari  0.05 ini  berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  artinya  bahwa  H4 ditolak.
4. Uji Koefisien Determinasi
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .508 a .258 .243 3.007 a. Predictors: (Constant), Kompetensi.SDM, SPIP, Good.Governance b. Dependent Variable: Kualitas.LKPD
Nilai  koefisien  korelasi  (R)  menunjukkan  hubungan  antara  variabel  bebas Good Governance, SPIP, dan Kompetensi SDM  dengan  variabel  terikat Kualitas LKPD sebesar  0.508 (50.8%)  Hal  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinan sebesar 0.258 yang berarti bahwa pengaruh  variabel  dependen  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  independen    sebesar  25.8%. Sedangkan sisanya  sebesar 0,742  atau 74.2% dijelaskan oleh faktor  lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Hasil  pengujian  dengan  regresi  linier  berganda  secara  simultan  menunjukkan  bahwa good governance, SPIP, kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.
2.  Pengaruh Good  Governance terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)
Penelitian  ini  menghasilkan  hasil  uji  mengenai  pengaruh good  governance terhadap kualitas LKPD pada  OPD Kota Malang. Adapun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa good governance berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ni Made Mei (2018) yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Diperkuat dengan penelitian oleh Karlina Ghazalah (2016) dimana good governance berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
3.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Penelitian ini menghasilkan hasil uji mengenai pengaruh SPIP pada OPD Kota Malang. Adapun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD  Hasil  penelitian ini juga sejalan dengan  penelitian  sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dimas, Sri dan Indri (2018) yang menyatakan SPIP berpengaruh terhadap kualitas  LKPD.  Diperkuat  dengan  penelitian  Lilis  Wijayanti  (2017),  Triyanti  (2017),  Karlina Ghazalah  (2016),  Muhamad  dan  Furry  (2018),  Liani  dan  Kusmuriyanto  (2017)  dimana  SPIP berpengaruh terhadap LKPD.
4.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Penelitian  ini  menghasilkan  hasil  uji  mengenai  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia terhadap kualitas LKPD di OPD Kota Malang. Adapun hasil pengujian secara parsial
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lilis Wijayanti (2017) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara statistik signifikan. Diperkuat  dengan  penelitian  Liani  dan  Kusmuriyanto  (2017)  yang  menyatakan  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan
Berdasarkan pengujian dan penjelasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara  simultan  variabel good  governance, sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP), kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah OPD Kota Malang. Secara parsial good governance dan sistem pengendalian intern  pemerintah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kualitas    laporan  keuangan pemerintah  daerah  sedangkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap  kualitas LKPD.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Penelitian ini dapat memberikan implikasi penting bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk  mempertimbangkan  persyaratan  perekrutan  sumber  daya  manusia  pada  Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangaan, Memberikan pelatihan khusus untuk menunjang kualitas kinerja pegawai dan pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresisasi
2. Bagi Perangkat Daerah Kota Malang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu inputan untuk dapat memenuhi persyaratan kompetensi pada posisi yang bertugas membantu dan  mendukung penyajian kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah, mengingat hasil uji atas variabel ini menurut responden dianggap tidak memepengaruhi kualitas laporan tersebut, kondisi ini bertolak belakang dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan dalam analisa jabatan jabatan dan analisa beban kerja untuk staf yang ada pada Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan
3. Bagi Universitas Kanjuruhan Malang penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi yang berkaitan dengan laporan keuangan sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda atau menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Anwar  Prabu  Mangkunegara  (2012).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Anggreni, Ni Made Mei; Widanaputra, A.A.G.P.; Putri, IG.A.M. Asri Dwija. (2018). Pengaruh Good
Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar. (https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/35821),  Diakses  01 November 2019.
Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
JawaPos.com. (2018, September 28). 42 Anggota DPRD Korupsi, Kota Malang Tetap Raih WTP dari Kemenkeu .  (https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2018/42-anggota-dprd-korupsi- kota-malang-tetap-raih-wtp-dari-kemenkeu/), Diakses 03 November 2019
MalangTimes.com (2019, Juli 19). Brexit, Bawa Kota Malang Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019. (https://www.malangtimes.com/baca/41809/20190719/181200/brexit-bawa-kota-malang- raih-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2019), Diakses 03 November 2019 Merdeka.com. (2019, Oktober 07). Kota Malang Kali Ke-8 Raih WTP. (https://malang.merdeka.com/kabar-malang/kota-malang-kali-ke-8-raih-wtp- 191007w.html), Diakses 03 November 2019
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nordiawan,  Deddi;  Hertianti,  Ayuningtyas.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah No.  18 Tahun  2016 Tentang  Perangkat Daerah.  ( https://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf), Diakses 29 Oktober 2019.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf) Diakses pada 30 Oktober 2019.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan. (2012). Jakarta: Salemba Empat.
Priansa,  Donni  Juni.  (2018). Manajemen  Organisasi  Publik  Mengembangkan  Organisasi  Modern Berorientasi Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Ramadhani,  Abdul  Aziiz.  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern  Dan  Kompetensi  Staf  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Surakarta. (http://eprints.ums.ac.id/62103/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf),  Diakses  01 November 2019.
Rusvianto,  Dimas.  Mulyani,  Sri  &  Yuliafitri,Indri.  (2018). Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kota  Bandung). (http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1070 Jurnal BanqueSyar’i Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2018), Diakses 29 Oktober 2019.
Sari,  Gusrya  Indria;  Fadli.  (2016). Pengaruh  Penerapan  Good  Governance,  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. (http://repository.unib.ac.id/14047/), Diakses 01 November 2019.
Sutrisno, Edy. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Vika Erinna AgustiningTyas, Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang
Wijayanti, Lilis. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. (http://eprints.ums.ac.id/49380/), Diakses 30 Oktober 2019