## PEMODELAN KEBIJAKAN KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIK DI PROVINSI GORONTALO

## Irfan Ibrahim
Widyaiswara Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo Email: irfanibrgorontalo@gmail.com

## Abstract
The  research  intend  to  obtain  get  the  illustration  of  structure  and  behavior  of  monetary  model  at  Gorontalo Province,  and    to    get  result  of  simulation  which  relative  effective  rather  than  several  policy  alternative  to  be taken by Government of Gorontalo Province in order to decreased the dependence to Central Government. The approaching that used to analyse this problem that is “system dynamics” approach, with simulation experiment that illustration the monetary local ability of Gorontalo Province. Simulation result showed that if available of general allocation fund unlimited, therefore Local Government always pursue growth goals, but will happened which  running  wide  between  fiscal  capacities  with  fiscal  requirement.  It  means  the  growth  which  happened really  support  by  counter  balance  fund.  Plant  tax  scenario  equal  to  20  %  by  the  year  and  scenario  income  of BUMD  equal  to  20  %  and  30  %  by  the  year  in  fact  unable  to  do  much  in  lessening  fiscal  differences.  When scenario growth of retribution and tax improved to become 30 % and conducted fusion scenario, in the reality can lessen fiscal difference and on a long term can improve monetary ability of Gorontalo Province. Beside that growth of economics that happened quiet better than the growth in other scenario.
Keyword s: Career level, compotency, requirements, Gorontalo Province

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  membawa  konsekuensi bagi  pemerintah  daerah  untuk  lebih  mandiri baik  dari  sistem  pembiayaan  maupun  dalam menentukan  arah  pembangunan  daerah  sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.  Namun  sebagian  besar  Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  anggaran yang dikuncurkan oleh Pemerintah Pusat.
Persoalan kemandirian pemerintah daerah  ini  disebabkan  oleh  masalah  makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah  daerah  untuk  pelayanan  publik ( fiscal  need) ,  sementara  laju  pertumbuhan penerimaan  daerah (fiscal  capacity) tidak mencukupi (Suwandi, 2004:3),  sehingga terjadi kesenjangan fiskal (fiscal gap) . Oleh karena itu pemerintah  daerah  harus  melakukan  upaya peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah (fiscal capacity) untuk  mengurangi  ketergantungan terhadap  pembiayaan  dari  pusat  dalam  rangka mengatasi kesenjangan fiskal.
Tingkat  kemampuan  Provinsi  Gorontalo sebagai provinsi yang baru dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2000  bila  dilihat  dari  perolehan  PAD  tahun 2003 sebesar Rp. 35.449.994.900, dibandingkan
dengan  perolehan  tahun  2015  sebesar  Rp. 318.172.000.000  (Statistik  Keuangan  Daerah Provinsi  Gorontalo,  BPS  Provinsi  Gorontalo, 2015)  menunjukkan  adanya  kenaikan  yang cukup  singnifikan.  Namun  demikian,  besarnya kenaikan  jumlah  PAD  Provinsi  Gorontalo dalam  kurun  waktu  12  tahun  anggaran tersebut masih  belum  ideal  dibanding  besarnya  dana anggaran  perimbangan  yang  diterima  dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp. 936.274.000.000 dan dapat dikatakan Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  masih  sangat tergantung  pada  Pemerintah  Pusat  yang  selain ditunjukkan  oleh  rendahnya  rasio  kemandirian PAD terhadap APBD selama 12 tahun anggaran dari  tahun  2003  sampai  dengan  tahun  2015 dengan angka rata-rata 7.42%, juga ditunjukkan oleh besarnya proporsi sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat  terhadap APBD yaitu dengan angka  rata-rata  87.44%.  Sehingga  hal  tersebut menjadi  salah  satu  pekerjaan  rumah  bagi Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  untuk  lebih mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah.
Menghadapi permasalahan ini Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  menerapkan kebijakan bidang pendapatan daerah yang pada dasarnya  merupakan  upaya  yang  dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan

## Jurnal Ilmu Administrasi
keuangan  daerah.  Pemodelan system  dynamics dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari pengaruh kebijakan–kebijakan terhadap perilaku  sistem,  terutama  kebijakan  yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Pembuatan model tersebut diperlukan,  mengingat  kemampuan  keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo
akan menentukan  kemampuan  dalam  menjalankan fungsi-fungsinya  seperti  melaksanakan  fungsi pelayanan masyarakat ( public service function ), melaksanakan pembangunan ( development function ) dan perlindungan masyarakat ( protective  function )  (Suwandi,  2004:10). Berbeda  dengan  pendekatan trend  linier dan statistik  dalam  penelitian  sebelumnya,  metode system  dynamics akan  lebih  memperjelas dinamika keterkaitan antar faktor yang mempengaruhi  perilaku  keuangan  daerah,  serta mensimulasikannya  dalam  komputer  guna merancang  kebijakan-kebijakan  yang  relatif efektif  bidang keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Model yang akan dibuat dalam penelitian ini  menggunakan  metodologi system  dynamics , dengan menterjemahkan deskripsi sistem keuangan  daerah  Provinsi  Gorontalo  ke  dalam model  matematik.    Model  yang  dibuat  dengan metodologi system  dynamics adalah  model matematik  kausal  ( theory-like ).  Pengungkapan hubungan  kausal  dalam  bentuk  ekspresi matematik  didasari  oleh  dalil  hubungan- hubungan kausal yang terdapat dalam fenomena (sistem)  yang  diteliti  (Tasrif,  2004:4).  Dengan demikian  model  yang  akan  dibuat  merupakan model  yang  dapat  menjelaskan  secara  kausal bagaimana  dampak  kebijakan  bidang  keuangan daerah  terhadap  kemampuan  keuangan  daerah Provinsi Gorontalo.
Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dilakukan  dengan  cara wawancara dan untuk data sekunder menggunakan teknik dokumenter. Dalam penelitian  ini  data  sekunder  yang  diperlukan antara lain:
- catatan  perkembangan  keuangan  daerah Provinsi Gorontalo, yang secara langsung dapat  diperoleh  dari  laporan  Badan
Keuangan  Daerah  Provinsi  Gorontalo,
Bappeda Provinsi Gorontalo, BPS
Provinsi Gorontalo dan sumber lain yang mendukung (Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo). - identifikasi struktur keuangan daerah dari model-model  generik  keuangan  yang pernah  dibuat  sebelumnya,  antara  lain model  yang  pernah  dikembangkan  oleh Sterman  (1981),  Tasrif  (1995),  Hoetoro (2001),  Sitompul  (1998)  dan    Radianti (2000).
Dikaitkan  dengan  pembuatan  suatu model menggunakan pendekatan system dynamics yang akan dilakukan dalam penelitian ini, analisis haruslah diletakkan dalam kerangka pentahapan  perancangan  suatu  model system dynamics yang  dikemukakan  oleh    Richardson and  Pugh  (1981:14)  yaitu;  perumusan  masalah (problem  definition), konseptualisasi  sistem (system  conceptualization),  f ormulasi  model (model  formulation),  p erilaku  model (model behavior), evaluasi  model (model  evaluation),
analisis kebijakan (policy analysis), penggunaan model (model use).
Simulasi  model  dalam  penelitian  ini menggunakan  alat  bantu software  powersim constructor untuk melacak kebijakan-kebijakan yang  dapat  memberikan  efek  perubahan perilaku  sistem  nyata  sesuai  dengan  yang diinginkan  (memperbaiki  perilaku  sistem  yang tidak  diinginkan  atau  mewujudkan  perilaku sistem yang diinginkan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perilaku Model dan Uji Perilaku Historis Model yang dikembangkan ini merupakan  modifikasi  dari  model  kebijakan pengelolaan  utang  luar  negeri  Indonesia  yang dibuat  oleh  Radianti  (2000).  Hasil  pemodelan dengan menggunakan software powersim constructor . Model yang dibangun didasari oleh hubungan  kausal  dan  sesuai  dengan  kondisi tempat penelitian.
Mengukur  derajat  kepercayaan  terhadap model  yang  dibangun  dalam  mewakili  perilaku nyata, dapat digunakan seperangkat uji statistik untuk menguji kesahihannya. Kesalahan variabel-variabel  yang  penting  untuk  dikaji dalam  model  ini  dirangkum  pada  Tabel  1. Berdasarkan  hasil  uji  statistik  dan  simulasi  uji kesesuaian, secara umum model yang digunakan  dianggap  layak  dan  bisa  dijadikan dasar  simulasi  kebijakan  jangka  panjang.

## Jurnal Ilmu Administrasi

## Tabel 1. Hasil uji statistik ketepatan model
No. Variabel RMSPE Statistik Ketidaksamaan Theil U m U S U C 1. Belanja Daerah 0,0249 0,1599 0,0372 0,8029 2. Belanja Operasional 0,0461 0,2955 0,000011 0,7045 3. Belanja Investasi 0,0047 0,3053 0,5645 0,1302 4. Pendapatan Daerah 0,2855 0,8477 0,0047 0,1475 5. PAD 0,2424 0,7062 0,2812 0,0126 6. DAU 0,4063 0,9014 0,0330 0,0656

## Simulasi dan Analisis Kebijakan
Selain  untuk  memahami  permasalahan yang  dikaji,  model  yang  dikembangkan  juga digunakan untuk melakukan peramalan perilaku dimasa depan dari variabel-variabel yang dikaji apabila dilakukan intervensi-intervensi
kebijakan  tertentu.  Intervensi  kebijakan  ini dimaksudkan  untuk  menguji  variabel-variabel yang  sensitif  terhadap  upaya  pengurangan ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo terhadap  Pemerintah  Pusat.  Adapun  skenario intervensi kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Intervensi kebijakan dengan beberapa parameter dan skenario
Parameter Skenario Dasar Pendapatan Pajak 20 % Pendapatan Pajak 30 % Pendapatan BUMD 20% Pendapatan BUMD 30% Mixed Pertumbuhan Pajak Pertahun 10 % 20 % 30 % 10 % 10 % 30 % Rasio Keuntungan BUMD 0 0 0 20 % 30 % 30 % Target Pertumbuhan Pertahun 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

## Kemampuan  Keuangan  Daerah  Jika  DAU Tidak Terbatas
Setiap  penganggaran  keuangan  daerah selalu  terjadi  selisih  antara  kebutuhan  fiskal dengan kapasitas fiskal, yang kemudian ditutupi oleh dana alokasi umum. Jika target pertumbuhan  dipertahankan  sekitar  7  % pertahun, dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak terlalu banyak berubah, maka dalam jangka  panjang  akan  terjadi  gap  yang  lebar antara  kapasitas  fiskal dengan  kebutuhan fiskal (Gambar  1a).  Begitu  juga  dengan  pendapatan asli  daerah  dan  belanja  daerah  Provinsi Gorontalo  akan  memperlihatkan  kesenjangan yang  semakin  lebar  (Gambar  1b).  Keadaan tersebut  terkait  dengan  keadaan  keuangan Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  yang  selalu likuid, dalam arti ketersediaan uang pemerintah sama dengan kebutuhan uang, namun disisi lain mengingat  jumlah  dan  pertumbuhan  PAD Provinsi  Gorontalo  sangatlah  kecil  dibanding jumlah  dan  pertumbuhan  belanja  daerah  maka ketergantungan  akan  dana  alokasi  umum  akan meningkat sesuai dengan fiskal gap yang terjadi (Gambar  1c).  Dari  simulasi  pada  Gambar  1c, terlihat  bahwa  sampai  tahun  2030  Pemerintah Provinsi Gorontalo masih akan terus bergantung pada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu  pada  simulasi  yang  ditampilakn  pada
Gambar 1d akan dicobakan alternatif kebijakan berdasarkan  skenario  yang  telah  disusun sebelumnya guna mengurangi tingkat ketergantungan  tersebut.  Berdasarkan  hasil simulasi  skenario  pada  Gambar  1d,  terlihat bahwa dari semua skenario kebijakan, skenario mixed dan  skenario  peningkatan  pajak  sebesar 30%  sangat  efektif  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah.  Dampak  terhadap pertumbuhan  fiskal  gap  dapat  dilihat  pada Gambar  1e.  Pada  gambar  tersebut  terlihat bahwa  dengan  adanya  kebijakan  sekarang  ini tidak akan mampu mengurangi tingkat ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo terhadap  Pemerintah  Pusat  sampai  dengan tahun  2030,  kecuali  dengan  meningkatkan pertumbuhan  pendapatan  pajak  sebesar  30% pertahun  atau  dengan  mengaktifkan  seluruh skenario kebijakan (skenario mixed ).
Selama ini Pemerintah Provinsi Gorontalo  lebih  banyak  menggantungkan  diri pada  pendapatan  dari  dana  perimbangan  akibat kurangnya kemampuan fiskalnya, dalam hal ini kebutuhan  fiskalnya  selalu  terpenuhi  dengan adanya  dana  perimbangan.  Sehingga  dalam simulasi  model  ini  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  tidak  memiliki  kendala  apapun terhadap keuangannya. Persoalan yang mungkin  timbul  adalah  bagaimana  jika  dana

## Jurnal Ilmu Administrasi
alokasi  umum  dari  pemerintah  pusat  terbatas, sehingga  proyeksi  pertumbuhan  yang  terlalu tinggi  tidaklah  rasional.  Terbatasnya  dana alokasi  umum  ini  terjadi  karena  tingginya pertumbuhan  celah  fiskal    akan  sulit  untuk ditutupi  oleh  pemerintah  pusat.  Kita  semua menyadari  bahwa  dewasa  ini  pemerintah  pusat semakin memperketat  pengeluaran dalam APBN  akibat  dari  kebutuhan  untuk  membayar
cicilan bunga dan pokok pinjaman, subsidi dan belanja  lainnya  yang  sangat  besar,  sehingga amat  diragukan  bahwa  sisa  dananya  masih cukup  untuk  menutupi  kebutuhan  dana  di seluruh  daerah.  Oleh  sebab  itu,  dalam  simulasi ini  akan  dicoba  kembali  skenario  kebijakan  di atas,  namun  kali  ini  dengan  menghadapi kendala  terbatasnya  dana  alokasi  umum  dari pemerintah pusat.
Gambar 1.  Kemampuan  Keuangan  daerah  dengan  DAU  tidak  terbatas,  a.  Simulasi  kebutuhan  fiskal  dan kapasitas  fiskal, b. Simulasi PAD dan belanja Daerah Provinsi Gorontalo, c. Simulasi DAU,  fiskal gap  dan  PAD,  d.  Simulasi  PAD  dalam  berbagai  skenario  kebijakan,  e.  Simulasi  fiska  gap  dalam bebagai skenario kebijakan.
a b c d e

## Jurnal Ilmu Administrasi
Kemampuan  Keuangan  Daerah  Jika  DAU Terbatas
Pertumbuhan  kebutuhan  fiskal  pada semua  skenario  saat  DAU  terbatas  mulai  dari skenario  dasar  sampai  dengan  skenario mixed , pertumbuhannya lebih kecil dibanding pertumbuhan  kebutuhan  fiskal  pada  skenario dasar  saat  DAU  tidak  terbatas.  Jadi  angka pertumbuhan 7 % per tahun dalam pengeluaran pemerintah  bukanlah  angka  yang  wajar  untuk jangka  panjang.  Oleh  sebab  itu  simulasi  pada bagian ini akan mencoba memandang
permasalahan  dengan  kendala  ketersediaan dana  alokasi  umum  yang  pada  akhirnya  akan dilihat  pula  pada  sekitar  berapa  persen sebenarnya  angka  pertumbuhan  yang  wajar dalam  pengeluaran  pemerintah  untuk  jangka panjang  (Gambar  2a).  Ketika  menghadapi keterbatasan dana alokasi umum dari pemerintah  pusat,  maka  perilaku  kebutuhan fiskal  dan  belanja  daerah  Provinsi  Gorontalo menunjukkan  perilaku  yang  berbeda  dengan perilaku  sebelumnya  sewaktu  dana  alokasi umum tidak terbatas (Gambar 2b).
Gambar 2.   Kemampuan  keuangan  daerah  dengan  DAU  terbatas,  a.  Simulasi  kebutuhan  fiskal  sebelum  dan sesudah  DAU  terbatas,  b.  Simulasi  kebutuhan  fiskal  dan  belanja  daerah  sewaktu  DAU  terbatas,  c. Simulasi fiskal gap dan PAD sewaktu DAU terbatas, d. Simulasi target pertumbuhan sewaktu DAU terbatas
Gambar  2b  menjelaskan  bahwa  dalam semua  skenario  terlihat  bahwa  pertumbuhan belanja  daerah  tidak  lagi  mampu  mengikuti pertumbuhan kebutuhan fiskal, kecuali pemerintah  menaikkan  pajak  20  atau  30  %. Pertumbuhan  kebutuhan  fiskal  yang  terjadi selalu lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan  belanja  daerah.  Keadaan  ini terkait  dengan  pertumbuhan  kesenjangan  fiskal (fiskal  gap)  tidak  bisa  lagi  ditutupi  oleh  dana alokasi  umum  yang  terbatas.  Hal  ini  dapat
dipahami,  mengingat  dalam  skenario  ini (skenario  dasar)  belum  ada  upaya  dari pemerintah  untuk  memperbaiki  kemampuan keuangannya  sendiri  sehingga  pada  saat  dana alokasi umum terbatas pemerintah tidak mampu menutupi  kesenjangan  fiskalnya.  Akibatnya pertumbuhan  pengeluaran/belanja  daerah  dan investasi  nantinya  tidak  akan  bisa  lagi  tumbuh sesuai  dengan  target  pertumbuhan.  Karena kebutuhan  belanja  daerah  tidak  bisa  lagi seluruhnya  dipenuhi,  maka  tidak  semua
a b c d

## Jurnal Ilmu Administrasi
kebutuhan pelayanan publik pun bisa terealisasi,  akibatnya  dampak  yang  lebih  luas akan dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan  pelayanan  publik  baik.  Oleh karena  itu  peranan  dana  alokasi  umum  pada kondisi ini mau tidak mau harus digantikan oleh pendapatan asli daerah.
Simulasi  pada  Gambar  2c  menunjukkan kondisi bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah  dalam  menutupi  kesenjangan  fiskal disaat  dana  alokasi  umum  terbatas.  Diantara keenam  skenario  diatas,  kondisi  terbaik  adalah pada  skenario mixed (pertumbuhan  pendapatan pajak  tinggi  (30%  pertahun)  dan  keuntungan BUMD sebesar 30 % pertahun). Kondisi terbaik dari  skenario  ini  (walaupun  sedikit  sekali perbedaannya  dengan  skenario  pajak  30%) dapat  dilihat  pada  tahun  2014  dimana Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  benar-benar tidak  memerlukan  lagi  dana  alokasi  umum karena fiskal gap sejak tahun 2010 sudah dapat ditutupi oleh pendapatan asli daerah. Setelah itu diikuti dengan skenario pertumbuhan pendapatan  pajak  sebesar  30  %  pertahun  yang besaran kemampuannya hanya sedikit di bawah kemampuan skenario mixed .
Dari  hasil  simulasi  secara  keseluruhan, pada dasarnya keterbatasan dana alokasi umum dari pemerintah pusat berpengaruh menurunkan pertumbuhan  yang  terjadi  (Gambar  2c).  Pada gambar terlihat bahwa dengan adanya keterbatasan  dana  alokasi  umum,  target pertumbuhan  turun  pada  tahun  2012  dan  pada tahun 2026 kembali normal karena pada saat itu peran  dana  alokasi  umum  dalam  menutupi kesenjangan  fiskal  telah  dapat  digantikan  oleh pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu pemerintah daerah tidak bisa lagi mempertahankan  target  pertumbuhan  pada angka  7  %  per  tahun.  Gambar  2d  menjelaskan bahwa pada semua skenario kebijakan, pertumbuhan  yang  paling  mungkin  terjadi adalah  berkisar  6,4  %  per  tahun  hingga  6,6  % per tahun.
Diantara ke lima skenario kebijakan yang disimulasikan,  tampak  bahwa  skenario mixed , kenaikan  pertumbuhan  pajak  sebesar  30%  dan kenaikan  pertumbuhan  pajak  sebesar  20% menghasilkan  pertumbuhan  yang  paling  baik karena mampu mempertahankan target pertumbuhan.  Sementara  skenario  kebijakan lainnya  (skenario  peningkatan  keuntungan BUMD  sebesar  20  %  dan  keuntungan  BUMD 30%) disamping tidak terlalu banyak mengubah dan  mengurangi  ketergantungan  keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap
pemerintah  pusat,  untuk  jangka  panjang  juga menghasilkan  angka  pertumbuhan  yang  paling rendah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pemodelan  keuangan daerah  Provinsi  Gorontalo  dan  pembahasannya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Struktur  model  keuangan  daerah  secara umum  dapat  digambarkan  sebagai  suatu sistem  yang  saling  berhubungan  dan saling  mempengaruhi  satu  sama  lain dalam  lima  sub  model  yakni:  Sub  model Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  Sub  model  Pengeluaran  Daerah,
Sub  Model  Kapital  Pelayanan  Publik, Sub  Model  Kapital  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  dan  Sub  Model Pinjaman  Daerah.  Perilakunya  secara umum memperlihatkan tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo  terhadap  Dana  Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 30  tahun  (tahun  2001-2030)  semakin lama  semakin  besar  yang  terjadi  akibat rendahnya  kemampuan  fiskal  daerah. Secara  teoritis  bahwa  transfer  keuangan dalam  pola  hubungan  antara  pusat  dan daerah adalah untuk mengatasi ketimpangan  fiskal  baik  ketimpangan vertikal maupun horizontal serta pemerataan  kemampuan  fiskal  daerah, akan  tetapi  berdasarkan  hasil  simulasi dalam  jangka  panjang  dengan  target pertumbuhan yang tinggi justru kesenjangan  fiskal  (fiskal  gap)  Provinsi
Gorontalo  semakin  besar,  hal  ini  terjadi akibat tidak terbatasnya dana perimbangan dalam memenuhi kebutuhan  fiskal  dan  tingginya  target pertumbuhan menyebabkan besaran
kebutuhan fiskal meningkat tajam sedangkan  di  sisi  lain  kapasitas  fiskal (PAD)  Provinsi  Gorontalo  sangat  rendah sehingga  pertumbuhan  kebutuhan  fiskal dan  kapasitas  fiskal  menjadi  tidak seimbang, dan jika tidak ditopang dengan keberhasilan meningkatkan
pendapatannya sendiri, kesenjangan fiskal  semakin  besar  dan  menjadi  tidak terkendali.  Sehingga  ketika  dilakukan simulasi pembatasan dana alokasi umum, target  pertumbuhan  investasi  tidak  dapat lagi dipertahankan dan pemerintah

## Jurnal Ilmu Administrasi
daerah tidak mampu lagi untuk membiayai peningkatan kebutuhan belanjanya.
2. Hasil  simulasi  terhadap  perilaku  model keuangan  daerah  dengan  intervensi kebijakan  keuangan  yang  selama  ini dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi Gorontalo  guna  mengurangi  tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat,  diperoleh  hasil  bahwa  kebijakan Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  yang menitikberatkan  pada  peningkatan  pajak dan  retribusi  daerah  sudah  tepat,  tetapi dengan  pertumbuhan  seperti  sekarang sebesar 10 % pertahun, masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan,  dimana  kebijakan  ini  baik dalam  jangka  panjang  maupun  jangka pendek tidak memberi kontribusi terhadap  upaya  pengurangan  tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
Hasil  simulasi  terhadap  perilaku  model keuangan  daerah  dari  beberapa  skenario alternatif  kebijakan  yang  memungkinkan  akan diambil  oleh  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo diperoleh  hasil  bahwa  kebijakan  yang  relatif efektif adalah skenario peningkatan pertumbuhan  pajak  dan  retribusi  sebesar  30  % pertahun  dan  Skenario mixed (gabungan  antara Skenario  peningkatan  pertumbuhan  pajak  dan retribusi  sebesar  30%  pertahun  dan  Skenario peningkatan  rasio  keuntungan  BUMD  sebesar 30%  pertahun),  kedua  skenario  ini  dipilih karena  merupakan  skenario  paling  baik  dari segi  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah dalam  jangka  panjang  untuk  membiayai peningkatan kebutuhan belanja daerah. Demikian pula dalam hal memperbaiki keadaan likuiditas  serta  untuk  jangka  panjang  dana alokasi  umum  tidak  lagi  menjadi  pendapatan utama pemerintah Provinsi Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Davey  K  J.  1988.  Pembiayaan  Pemerintahan Daerah:  Praktek-Praktek  Internasional dan  Relevansinya  Bagi  Dunia  Ketiga, Terjemahan, UI-Press, Jakarta.
Dunn W N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan
Publik, Terjemahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Elmil  B.  2002.  Keuangan  Pemerintah  Daerah
Otonom di IndoneISA, UI-Press, Jakarta.
Hoetoro  A.  2001.    Pemodelan  Inflasi  Dengan
Menggunakan Metodologi System Dynamics,  Tesis  Magister,  Program Pasca Sarjana ITB, Bandung. Mardiasmo.  2002.  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Meadows DH. 1976, The Unavoidable A Priori;
Elements  Of  The  System  Dynamics Method,  MIT-Wright-Allen  Press,  Inc., Cambridge, Massachusetts.
Muhammad F. 2004. Peran APBD Untuk Pikat
Investasi dan Memajukan  Perekonomian  Daerah  [Kota Gorontalo Online]. Tersedia: http://gorontalo.go.id/berita/artikel/apbd. html, [9 Juli 2004]. Muluk  K  M  R.  2003.  Manajemen  Keuangan Daerah Berbasis Manajemen
Pengetahuan,  Forum  Inovasi  Vol.  5,
Jakarta. Radianti J. 2000. Model Kebijakan Pengelolaan
Utang  Luar  Negeri  IndoneISA,  Tesis Magister,  Program  Pasca  Sarjana  ITB, Bandung.
Richardson  G  P  and  Pugh  AL.  1981. Introduction to System Dynamics Modeling  With  DYNAMO,  Cambridge, MA. London.
Shein  E.  1973.  Organizational  Psychology, Prentice  Hall.Inc,  Englewood  Cliff,  New Jersey.
Simatupang  T  M.  1995.  Pemodelan  Sistem, Nindita, Klaten.
Sitompul  R  F.  1998.  Perancangan  Model Pengembangan  Masyarakat  Pedesaan dengan  Pendekatan  Lintas  Sektoral (Kasus: Pengembangan Masyarakat Pedesaan  di  Lembah  Baliem,  Wamena,
Jayawijaya), Laporan Riset Unggulan  IV
Bidang SoISAl Ekonomi Budaya, Kantor Menteri  Negara  Riset  dan  Teknologi,
DRN, Jakarta. Sterman  J  D.  2000.  Business  Dynamics, Systems  Thinking  and  Modeling  For  A Complex World, McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
Suwandi  M.  2004.  Identifikasi  dan  Klasifikasi Potensi  Pendapatan  Daerah,  Makalah, tidak dipublikasikan.
Tasrif  M.  2004.  Model  Untuk  Analisis Kebijakan,  Diktat  Kuliah,  PPs.  MAPD STPDN, Jatinangor.

## Jurnal Ilmu Administrasi
Tasrif M. 2004. Analisis Sensitivitas Kebijakan, Diktat  Kuliah,  PPs.  MAPD  STPDN. Jatinangor.
Tasrif  M  dan  Avianto  TW.  2004.  Kursus Analisis  Kebijaksanaan  Menggunakan Model  System  Dynamics,  Kelompok Penelitian  dan  Pengembangan  Energi, ITB, Bandung. Wahyuni  S  D  M.  2003.  Analisis  Keuangan Daerah Provinsi
Gorontalo, Tesis
Magister, PPs. MAP-UGM. Yogyakarta. Wulandari  A.  2006.  Keterkaitan  Akumulasi
Logam  Berat  (Hg,  Cd,  Pb)  dalam Sedimen  dan  Bioakumulasi  pada  Kerang Laut  (Anadara  granosa,  Trachycardium sp.  dan  Meritrix  meritrix)  di  Perairan Ujungpangka,  Jawa  Timur.  Departemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan  Ilmu  Kelautan.  Institut  Pertanian Bogor. Bogor. 68 hal.