PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## KORUPSI DANA DESA PROBLEMATIKA OTONOMI DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Nopriawan Mahriadi 1 ; Andi Agustang 2 ; Andi Muhammad Idhan 3 ; Rifdan 4 Universitas Negeri Makassar nopriawanm@gmail.com 1 ; andiagust63@gmail.com 2 ; amuhidkhan@unm.ac.id 3 ; rifdanunm@gmail.com 4

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa korupsi dana desa masih tinggi, apa faktor penyebab otonomi desa belum berjalan dengan optimal, bagaimana mengoptimalkan otonomi UU nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.  Otonomi  desa  dalam  UU  desa  adalah  kewenangan  untuk mengatur  sendiri  kepentingan  masyarakat.Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis deskriptif  kualitatif  dengan metode  evaluatif,  teknik  pengumpulan  dataobservasi  dan  wawancara, informan  penelitian  kepala  desa,  perangkat  desa  dan  masyarakat  terdiri  dari  10  desa.  Adapun kendala yang sangat signifikan adalah  penyelewengan anggaran desa masih belum sesuai dengan peruntungannya, masih lemahnya  penegakan hukum  dan  kebutuhan  peningkatan  kapasitas  aparat desa  mengenai  kewenangan  pemerintah  desa,  tata  cara  penyusunan  anggaran  desa  yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi desa.Pemerintah mengkaji UU desa melakukan evaluasi terhadap  keluhan  masyarakat,  khususnya  dinas  pemerintahan  melakukan  pendampingan  secara berkala  khususnya  dalam  penyususnan,  pelaksanaan,  pelaporan  anggaran,  mendorong  keaktifan pemerintah  desa  dalam  menciptakan  kehidupan  demokrasi,  merealisasikan  asas  partisipatip  dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan toko agama dalam pembangunan desa.
Kata Kunci: Korupsi; Problematika; Otonomi UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out why corruption in village funds is still high, what are the factors  that  cause  village  autonomy  to  not  run  optimally,  how  to  optimize  the  autonomy  of  Law number  6  of  2014  concerning  villages.  Village  autonomy  in  the  Village  Law  is  the  authority  to self-regulate  the  interests  of  the  community.  This  research  method  uses  descriptive  qualitative analysis techniques with evaluative methods, observation and interview data collection techniques, research  informants  from  village  heads,  village  officials  and  the  community  consisting  of  10 villages. The very significant obstacles are the misappropriation of the village budget that  is still not in accordance with its fortunes, the weakness of law enforcement and the need to increase the capacity  of  village  officials  regarding  the  authority  of  the  village  government,  procedures  for participatory village budgeting, and the implementation of village administration. The government reviews  the  village  law,  evaluates  community  complaints,  in  particular  government  agencies provide  periodic  assistance,  especially  the  preparation,  implementation,  budget  reporting, encourages  village  government  activity  in  creating  a  democratic  life,  realizes  participatory principles  and  accommodates  input  from  community  leaders,  and  religious  shops  in  village development.
Keywords : Corruption; problematic; Autonomy Law Number 6 of 2014 Village s.

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  satuan  wilayah  terkecil  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia  memiliki  peran  strategis  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Nasional. Berbagai  peraturan  tentang  desa  telah  dibuat  untuk  menunjang  proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri, desa merupakan wilayah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 325
otonom  terkecil  yang  memiliki  keunikan  tersendiri  diantaranya  adalah  kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Sambutan yang antusias dari aparatur desa dan kepala desa di Indonesia menyambut undang-undang ini dengan riang  gembira,  paling  tidak  ada  lima  keistimewaan  yang  sangat  terlihat  dari undang  undang  nomor  6  tahun  2014  yakni:  adanya  penghasilan  yang  diterima oleh  kepala  desa  beserta  perangkatnya,  penghasilan  tersebut  didaptkan  dari perimbangan  APBN  penghasilan  kabupaten  dan  kota  dalam  APBD,  dana  desa yang  jumlahnya sangat  besar sekurang-kurangnya 10%,  kewenangan kepala desa yang lebih luas, masa jabat kepala desa yang bertambah, bisa mencalonkan selama tiga(3) priode dan fungsi DPD diperkuat, (Fanani et al., 2014).
Undang-Undang  Desa  memberi  harapan  bahwa  setiap  desa  akan  menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi  dimana  pengelolaannya  dilaksanakan  secara  profesional,  efektif  dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain  itu,  Undang-Undang  Desa  sejalan  dengan  visi  dan  misi  Pemerintah  yaitu membangun  Indonesia  dari  pinggir  dengan  memperkuat  pembangunan  daerah utamanya daerah perbatasan dan desa,  yang tercakup dalam program Nawa-Cita, (Bender, 2016).
Peraturan  desa  yang  terbaru  diharapkan  mampu  membawah  angin  segar bagi  perubahan  yang  signifikan  di  desa  adalah  Undang-Undang  nomor  6  tahun 2014 tentang desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan  bagi  masyarakat, reformasi  kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas  dalam  undang-undang  ini.  Selama  ini  masyarakat  hanya  menjadi  penonton dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  namun  dengan  undang-undang  ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap  hak asal usul ( rekognisi ), penetapan kewenangan bersekalah lokal dan pengambilan keputusan secara secara lokal  untuk  kepentingan  masyarakat  desa  (s ubsidiaritas ),  keberagaman, kebersamaan,  kegotong-royongan,  kekeluargaan,  musyawarah,  demokrasi, kemandirian,  partisipasi,  kesetaraan,  pemberdayaan  dan  berkelanjutan  (Labolo, 2017).  Tujuan  utama  dari  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa tersebut  dalah  untuk  membangun  kemandirian  dan  kesejahteraan  desa  pasal  ini termaktuk  dalam:  (1).Kemandirian  pemerintah  desa  ( Local  Self  Government ) (2).Kemandirian  masyarakat  desa  ( Self  Governing  Community )  (Desa  & Kabupaten,  2019).  Kemandirian  desa  ini  menjadi  tujuan  penting  implementasi undang-undang desa, (Pamungkas, 2016).
Peraturan  perundang-undangan  tentang  desa  telah  dibuat  pemerintah  sejak awal  republik  ini  berdiri,  perubahan  perundang-undangan  tentang  desa  tersebut terus  dilakukan  sejak  tahun  1945  (UU  Nomor  1  tahun  1945  tentang  Pemerintah Daerah)  hingga  tahun  2014  UU  Nomor  6 tahun  2014 tentang  Desa.  Namun  dari perubahan  perundangundangan  tentang  desa  tersebut  belum  menunjukkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
keseriusan  dan  konsistensi  yang  tinggi  terhadap  upaya  membangun  kemandirian dan kesejahteraan desa ( 372-92891-1-PB.Pdf , 2018).

## Korupsi Dana Desa
Kata Korupsi berasal dari  bahasa  latin Coruptio atau Corruptus Selanjutnya dikatakan  bahwa Corruption berasal  dari  kata Corrumpere, suatu  bahasa  latin yang  lebih  tua.  Dari  bahasa  latin  tersebut  kemudian  dikenal  istilah Corruption, Corruptie (Inggris), Corruption (Perancis)  dan Corruptie  Korruptie (Belanda), Corruptie atau  korupsi  adalah  perbuatan  curang,  tindak  pidana  yang  merugikan keuangan Negara, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut  masalah penyuapan,  yang  berhubungan dengan  manipulasi dibidang ekonomi,  dan  yang  menyangkut  bidang  kepentingan  umum  (Pakaya,  2016). Menurut  Subekti  korupsi  yang  telah  diterima  dalam  perbendaharaan  kata  bahasa Indonesia,  adalah  kejahatan,  keburukan,  dapat  disuap, tidak  bermoral,  kebejatan, dan  ketidak  jujuran.  Selanjutnya  Muhammad  ali  mengatakan  dalam  beberapa pengertian  menurut  para  ahli,  di  sebutkan  yaitu:  (1).  Korup  artinya  busuk,  suka menerima  uang  suap  dan  sogok,  memakai  kekua-saan  untuk  kepentingan  sendiri dan  sebagainya;  (2).  Korupsi  artinya  perbuatan  busuk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan uang sogok, dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Menurut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  dana  desa  merupakan  salah  satu penyebab  tidak  optimalnya  pelayanan  publik  yang  ada  di  desa  untuk  masyarakat (KPK 2020). Korupsi muncul bukan hanya karna angaran yang di gelontorkan ke desa  sangat  besar  bagi  setiap  desa  pertahun,  melainkan  juga  karna  tidak diiringinya  prinsip  transparasi,  partisipasi,  dan  akutabilitas  dalam  tata  kelola keuangan  desa  (ICW  2018).  Jangkauan  desa  dari  pengawasan  pusat  dan  pihak penegak hukum memberikan peluang bagi aparatur desa untuk bertindak korupsi, disamping itu juga masyrakat pedesaan yang masih minim pengetahuan serta acuh terhadap program pemrintah desa membuat aparatur desa leluasa menyelewengkan  dana  desa  ( ICW:  Tahun  2021,  Aparat  Desa  Paling  Korup  Di Indonesia , n.d.).
Jack  Bologne's  corruption  theory  GONE  penyebab  korupsi  adalah keserakahan (greed) ,  kesempatan (opportunity) ,  kebutuhan (needs) ,  dan pengungkapan (expose) .  Keserakahan  berpotensi  dimiliki  setiap  orang  dan berkaitan  dengan  individu  pelaku  korupsi.  Organisasi,  instansi,  atau  masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan, faktor  kebutuhan  erat  dengan  individu-individu  untuk  menunjang  hidupnya  yang wajar dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan
melakukan kecurangan.
THEORY GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 327
Akan  tetapi,  sekalipun  memberikan  kontribusi  ekonomi  Nasional  dan jumlah  penduduk  yang  besar,  angka  kemiskinan  di  desa  masih  tergolong  tinggi. Laporan Badan Pusat  Statistik (BPS) RI mencatat  angka kemiskinan  yang ada di desa  mencapai  12,82%  atau  15,26  juta  orang  per-Maret  2020(Zakariya,  2020). Padahal  sejak  tahun  2014,  Pemerintah  telah  mencanangkan  program  Nawa-Cita membangun  dari  pinggiran  desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup  masyarakat  desa.  Salah  satu  realisasi  program  tersebut  yakni  adanya  dana desa  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  desa-desa  seluruh  Indonesia  (Setiawan,  2019). Dana tersebut dapat  digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan  infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020,  jumlah  anggaran  dana  desa  yang  disalurkan  mencapai  Rp  72  Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp: 930 juta (Jannah, 2020).
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sudah masuk ke dalam syistem dari lingkup  terbesar  hingga  sekarang  ke  lingkup  yang  paling  kecil  yaitu  desa,  baru- baru  ini  oprasi  tangkap  tangan  dilakukan  komisi  pemberantasan  korupsi  KPK terhadap  Bupati  Probolinggo  berserta  suaminya,  dalam  kasus  jual  beli  jabatan PLT  kepalah  desa,  untuk  mendapatkan  kursi  PLT  kepala  Desa  saja  bisa mengelurakan  biaya  dua  puluh  juta  rupiah  bahkan  untuk  menjadi  pejabat sementara kepala desa sudah melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam data yang dikeluarkan Indonesia  Corptions  word (ICW)  menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada semester I  tahun  2021,  pemrintah  desa  menjadi  lembaga  pelaku  kasus  korupsi  terbesar, peneliti  ICW  Lalola  Aaster  pada  periode tersebut tercatat  62  kasus  korupsi  yang dilakukan apparat pemrintah desa, tentu ini tidak lazim bahkan agama pun belum mampu  menjadi  pijakan  untuk  tidak  berbuat  korupsi.  Sampai  saat  ini  korupsi  di tingkat  desa  masih  sangat  tinggi  otonomi  dalam  undang-undang  nomor  6  tahun 2014  masih  banyak  persoalan  diantaranya  yang  penulis  lihat.  Tingginya  angka korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  desa,  menjadi  lembaga  nomor  dua  paling korup  di  Indonesia,  dengan  anggaran  dana  desa  yang  begitu  besar  72  Teriliun setiap  tahunnya  meningkat  belum  meningkatkan  pembangunan  yang  optimal, adanya  dua  kementerian  yang  menangani  desa  berimplikasi  berpotensi  pada tumpang  tindih  kewenangan,  terbatasnya  kemampuan  SDM  aparatur  pemrintah desa dalam menyelengarakan pemrintahan desa dan pembangunan desa, Pasal 39 UU desa mengantur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali  masa  jabatan secara berturut-turut  akan berpotensi terjadi penyalahgunaan  kekuasaan abuse  of  power ,  penggunaan  dana  desa  dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan  dana  desa  masih  banyak  terjadi,  belum  maksimalnya  dampak otonomi daerah  yang dirasakan  masyarakat, dan  penegakan  hukum  masih sangat lamban bagi aparatur desa yang melakukan korupsi (Moonti & Kadir, 2018).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## Problematika Otonomi Desa
Desa  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Sansekerta, deca yang  berarti tanah  air,  tanah  asal,  atau  tanah  kelahiran.  Dari  perspektif  geografis,  desa  atau village diartikan  sebagai a  groups  of  hauses  or  shops  in  a  country  area,  smaller than a town . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  adat istiadat  yang  diakui  dalam  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  Daerah Kabupaten (Astuti et al., 2015).
Keinginan untuk mewujudkan pembangunan desa yang mana desa diberikan kewenangan  yang  penuh  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  telah  muncul sejak  lama,  yaitu  ketika  pemerintah  mendistorsi  kewenangan  desa  melalui peraturan perundang-undangan yang menjadikan desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan  daerah.  Menurut  penulis  berpendapat  setidaknya  terdapat  dua  (2) tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  dari  keinginan  mengembalikan  kewenangan mengurus  rumah  tangga  sendiri  kepada  desa,  yaitu:  (1).  Dilihat  dari  sejarah keberadaan  desa  yang  sejak  dalam  penjajahan  Hindia-Belanda  sudah  diberikan hak  otonom  dalam  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  sehingga  memunculkan pandangan  bahwa  adanya  pelimpahan  kewenangan  penyelenggaraan  rumah tangga  dari  suprastruktur  desa  (pemerintah  Kabupaten  dan  Kota)  kepada pemerintah  desa  dalam  konteks  saat  ini  merupakan  bentuk  penghargaan  dan pengakuan  Negara  atas  eksistensi  desa;  (2).  Keinginan  untuk  mewujudkan kemandirian  desa,  mengingat  desa  dalam  perkembangannya  diposisikan  sub- ordinat  dari  pemerintah  daerah  yang  berimplikasi  selain  kepada  bergantungnya desa  kepada  pemerintah  daerah  juga  kepada  berkurangnya  kemandirian  desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
Pada  masa  lalu  rusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten dan  kota,sekarang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa  adalah  urusan pemerintahan  yang  secara  langsung  dapat  meningkatkan  pelayanan  dan pemberdayaan  masyarakat,  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  pemerintahan  desa memerlukan  kewenangan  dalam penyelenggaraannya,  baik  itu  kewenangan  yang  bersifat  asal  usul  maupun kewenangan  atributif.  dimana  kewenangan-kewenangan  tersebut  bertujuan  untuk mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan  potensi  dan  aset  desa  guna  kesejahteraan  bersama  guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Sedangkan  menurut  undang-undang  nomor  32  tahun  2014  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  otonomi  daerah  mengandung  tiga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 329
unsur  yaitu:  (1).  Adanya  hak;  (2).Adanya  kewenangan  dan  Serta  adanya kewajiban.Namun  dalam  menurut  Widjaja  pelaksanaan  hak,  kewenangan  dan kebebasan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  desa  harus  tetap  menjunjung  nilai- nilai  tanggungjawab  terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan menekankan  bahwa  desa  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  bangsa  dan Negara Indonesia.
Permasalahan-permasalahan yang lain menambah carut marut UU Otonomi Desa adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang  tindih  kewenangan  dan  berpotensi  adanya  duplikasi  program,  hal tersebut  disebabkan  karna  masing-masing  kementerian  mengeluarkan  peraturan pelaksanaan  yang  berpotensi  melahirkan  indikasi  keberhasilan  yang  berbedah- bedah yang berimplikasi pada beragam data yang dihasilkan terkait evaluasi hasil pembangunan  desa.  Terbatasnya  kemampuan  SDM  aparatur  pemrintah  desa dalam menyelengarakan pemrintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pasal  39  UU  desa  mengantur  ketentuan  kepala desa dapat  menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali  masa  jabatan secara  berturut-turut  akan  berpotensi  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan abuse  of power .  Penggunaan  dana  desa  dalam  pelaksanaanya  belum  sesuai  dengan  tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi.
Dengan  keistimewaan  Undang-Undang  desa  seharusnya  menjadikan  desa yang ada di Indonesia beridikiri, mampu membangun desa secara mandiri dengan dana desa yang begitu besar yang dikucurkan oleh Negara, permasalahan korupsi dan  problematika  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014 menjadi  fokus  penelitian  ini  penulis  mengangkat  judul  Korupsi  Dana  Desa Problematika  Otonomi  Desa  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, Studi Kasus Kec Mulak Sebingkai Kab Lahat.
Bagiamana  mengatasi  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  desa,  secara sobyektif  untuk  mengetahui  mengapa  korupsi  dana  desa  masih  sangat  tinggi, secara obyektif apa faktor penyebab otonomi desa belum berjalan dengan baik apa kelemahan  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014.Bagaimana  mengoptimalkan otonomi  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  dan  kebijakan  apa yang  harus  di  evaluasi,  menjadi  bahan  rujukan  untuk govermant dalam memperbaiki undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan membuat aturan penegakan hukum bagi pemerintah untuk memberi efek bagi korupsi dana desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan metode  evaluatif.  Evaluasi  di  sini  bersifat  sumatif  karena  dilakukan  setelah pelaksanaan  implementasi  kebijakan  dilaksanakan.  Metodelogi  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 330
kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati,  saat menggunakan  pengukuran  data  kualitatif,  diharapkan  peneliti  dapat  mempelajari sedalam-dalamnya  fenomena-fenomena  sosial  yang  terjadi  di  Kecamatan  Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 2017).
Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung  pada  saat  riset  dilakukan  dan  memeriksa  sebab-sebab  dari  suatu gejala tertentu. Lebih jauh metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut  sesuatu  pada  saat  sedang  berlangsungnya  proses  riset.  Metode  ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, ia pun  memberikan  informasi  yang  mutakhir  sehingga  bermanfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  lebih  banyak  dapat  diterapkan  pada berbagai masalah.
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pembahasan pada dua variabel yaitu:  Mendeskripsikan  korupsi  dana  desa  dan  problematika  Undang-Undang nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  Studi  Kasus  Kecamatan  Mulak  Sebingkai Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  terdiri  dari  sepuluh  (10) desa.Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari  para  informan.yaitu:  Kepala  desa,  Perangkat  Desa  dan  masyarakat  yang diperoleh  melalui kegiatan penelitian  langsung kelokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan melalui,  Observasi,  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  langsung  terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian di lokasi, sedangkan data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber lain, misalnya Undang-Undang, tulisan-tulisan terdahulu dan sebagainya yang ada hubungannya dengan  penulisan,  bersumber  dari  literatur-literatur,  laporan-laporan,  buku-buku serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.
Pengumpulan  informasi  melalui  wawancara  terhadap key  informan yang compatible terhadap  penelitian  kemudian  observasi  langsung  ke  lapanganagar mendapatkan  sumber  data  yang  diharapkan.Reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan, tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.Uji Confirmability, berarti  menguji  hasil  penelitian  yaitu  kegiatan  sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian  penjelasan.  Pada tahap  akhir  adalah  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi, yang  mencari  arti  pola-pola  penjelasan,  dan  alur  sebab  akibat.  Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang  pada  catatan  di  lapangan  sehingga  data-data  di  uji  validitasnya  (Lexi  & M.A., 2010).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## HASIL PEMBAHASAN
Penelitian Ini Berjudul Korupsi Dana Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat  menggunakan  jenis  penelitian  deskriktif  pendekatan  kualitatif  dengan mewawancarai  informan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  di  teliti. Adapun  hasil wawancara dari  informan  yang dilakukan peneliti  lebih difokuskan pada  korupsi,  pelaksanaan  pengawasan  dan  evaluasi  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  otonomi  desa.  Peneliti  memperoleh  data  dari  informan  pemerintahan desa  Kecamatan  Mulak  Sebingkai  terkait  yang  mengimplentasikan  Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa antara lain ketua forum kepala desa Kecamatan Mulak Sebingkai, perangkat desa dan masyarakat yang langsung merasakan  dampak  langsung  dari  otonomi  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014 desa.
Adapun  hasil  penelitian  yang  peneliti  peroleh  dari  hasil  wawancara  dan observasi di lapangan terkait dengan korupsi dana desa dan problematika Undang- Undang  nomor  6  tahun  2014,untuk  daerah  Sumatera  Selatan  kabupaten  Lahat khususnya  Kecamatan  Mulak  Sebingkai  penulis  menemukan  berbagai permasalahan korupsi dan dikaitakan dengan Gone Theory yang penulis  jelaskan dibawah  ini  (Waluyo, 2014).Tercapainya  implimentasi Undang-Undang  nomor 6 tahun  2014  berkaitan  erat  dengan  aparatur  yang  ada  di  desa  baik  kepala  desa maupun aparatur desa. Dimana masih banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh  aparatur  desa,  masih  rendahnya  kompetisi  SDM  perangkat  desa,  masih kurangnya peningkatan kualitas yang dilakukan kepada aparatur desa.
Korupsi Gone Theory Keserakahan ( greed )
Sifat tamak  merupakan  merupakan sifat  yang berasal dari dalam diri setiap indevidu. Hal ini terjadi ketika seorang kepala desa mempunyai hasrat besar untuk memperkaya  diri  sendiri  dan  tidak  perna  merasa  puas  apa  yang  mereka  miliki. Peneliti  menemukan  satu  orang  kepala  desa  kabur  karna  melakukan penyelewengan  korupsi  dana  desa  dan  sampai  saat  ini  teridentifikasi  membawa kabur dana desa dan belum di proses hukum karna sudah  melarikan diri sebelum diporoses hukum, menemukan dua desa yang terindentifikasi ada temuan korupsi, mengembalikan  dana  desa  setelah  ada  temuan  dari  tim  Inspiktorat,  peneliti menemukan  fakta  di  lapangan  di  konfirmasi  kebenrannya  oleh  masyarakat banyaknya mark  up anggaran,  penggelembungan  anggran  menyebabkan pembangunan  tidak  optimal  serta  bertahan  lama  karna  anggrannya di  mark  up tidak sesuai dengan sfikasinya dan proses pelelangan proyek pembangunan  belum transparan  belum  ada  aturan  yang  mengikat  masih  diserahkan  atas  kedekatan dengan aparatur desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Kesempatan ( opportunity )
Dengan  besaran  angaran  yang  yang  di  gelontorkan  dari  perimbangan APBN  dan  APBD  untuk  pembangunan  desa  memberikan  peluang  kepala  desa untuk mencari keuntungan dengan bermacam program berdalih pembangunan dan pembuatan  BUMDES.  Dalam  observasi  dilapangan  penulis  menemukan BUMDES yang tidak melalui perancangan dan analisis mendalam tentang untung dan rugi suatu bisnis dikelola, paling tidak penulis menemukan 4 BUMDES yang sudah  tidak  berjalan  dan  merugikan  anggaran  desa  diantaranya:  orgen  tunggal, ternak  ayam,  pengemukan  sapi  dan  eco  wisata  kesemua  program  BUMDES  ini sudah  tidak  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya  sesuai  perencanaan  untuk meningkatan pendapatan desa di Kecamatan Mulak Sebingkai, dengan bermacam program-program inilah ada kesempatan aparatur desa untuk memperkaya diri. Kebutuhan ( needs )
Pada  era  modern  ini  merupakan  hal  yang  sering  menjadi  pendorong terjadinya gaya hidup kosumtif, apabila perilaku kosumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut membuka peluang seseorang untuk melakukan  berbagai  tindakan  demi  memenuhi  hajatnya  salah  satu  kemungkinan tindakan  itu  adalah  korupsi.  Dari  wawancara  kepada  masyarakat  peneliti menemukan  gaya  hidup  baru  yang  dimiliki  kepala  desa  dan  aparatur  desa  ketika sedang  menjabat  terutama  gaya  hidup  gelamor  dengan  membeli  kendaraan, barang-barang mewah dan seringnya aparatur desa keluar masuk kota melakukan kegiatan  yang  hedonisme  perilaku  tersebut  membawah  dampak  kecurigaan  dan kecembuaraun sosial ditengah masyarakat desa.
Pengungkapan ( expose )
Kondisi ini mengharuskan faktor Exposure pengungkapan kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum secara konsisten. Seorang kepala  desa  harus  dihukum  sesuai  dengan  kesalahannya  sehingga  memberikan efek jera bagi yang lain. Penulis menemukan paling tidak temuan oleh Inspiktorat 1 orang kepala desa yang kabur terindentifikasi menyelewengan dana desa sampai sekarang  tidak  kembali,  lalu  menemukan  fakta  dilapangan  ada  kepala  desa mengembalikan  keuangan  desa  karna  terbukti  menyalahgunakan  dana  desa  tidak sesuai  dengan  peruntungannya,  permasalahan  ini  terpantau  oleh  Inspiktorat kabupaten  Lahat,  namun  dengan  pengawasan  yang  masih  lema  dari  aparat penegak  hukum  serta  jauhnya  jangkauan  pengawasan  dari  pemerintah  pusat menyulitkan  pengungkapan  kuropsi  di  desa,  pada  masa  pemilihan  kepala  desa penyuapan sudah terjadi, pembelian suara kepada masyarakat yang akan memilih calon kepala desa bahkan perangkat desa sudah terjadi akhirnya politik balas budi menjadi  keharusan  kepala  desa  yang  terpilih  akhirnya  korupsi  dan  pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu sudah menjadi budaya.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## Problematika Otonomi UU Desa
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  cukup beragam,  baik  terkait  dengan  pemahaman  Undang-Undang  desa,  system penganggaran, system informasi, pelaksanaan administrasi desa, penyelenggaraan pemberdayaan  hingga  akuntabilitas  sosial  pembangunan  desa.  berikut  ini  adalah kendala  yang  dialami  desa  terkait  penganggaran  dan  tertib  administrasi  desa adapun kendalah tersebut adalah:
1. Kepala  desa  dan  perangkat  desa  mengalami  kesulitan  pemahaman  kebijakan dan  prosedur  penyusunan  dan  pelaporan  anggaran  implementasi  Undang- Undang desa.
2. Pelaporan  yang  tidak  tepat  waktu  berdampak  ada  proses  pencairan  termin lanjutan menjadi terlambat juga pada dana desa.
3. Proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  dan  pelaporan  anggaran  desa  masih bergantung  dengan  kecamatan,  hal  ini  juga  terjadi  diawal  berlakunya Undang-Undang desa.
4. Proses penganggaran partisipatif telah dilaksanakan sejak lama, namun secara konteks seperti Undang-Undang  desa  belum  berjalan efektif dalam pelibatan setiap unsur  secara  berarti. Hal  ini karena belum  adanya edukasi  yang detail terkait  manfaat  keterlibatan  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam penyususnan anggaran desa.
5. Tim  penyususun  rencana  kerja  pemerintah  desa  (RKP  Desa)  belum memahami tahapan penyusunan anggaran desa.
6. Anggaran  yang harusnya data terakses oleh  masyarakat  desa,  ternyata dalam pelaksanaannya  masih  belum  transparan  pada  masyarakat,  kecurigaan tersebut  akhirnya  sering  mencul  antara  pemerintah  desa,  warga  desa  yang dianggap  kritis,  wartawan  dan  LSM  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan  kode etiknya (meminta uang kepada pemerintah desa), kecurigaan yang ada adalah, jumlah  anggaran,  pengalokasian  anggaran,  realisasi,  kualitas  hasil  realisasi, keterserapan anggaran.
7. Masih  belum terbiasa  menggunakan system  informasi desa dengan anggaran sebagai salah satu bagian yang harus diinformasikan kepada masyarakat.
8. BUMDES  delum  berjalan  efektif  dan  efesien  terlihat  dengan  5  BUMDES yang  mengalami  kerugian,  karena  desa  masih  membutuhkan  pendampingan dalam melaksanakan bisnis.
9. Kades dan perangkat belum memahami tata cara penyususnan peraturan desa yang  bersifat  tematik  maupun  secara  teknis.  Adapun  yang  biasanya  disusun yang  terkait  dengan  anggaran  desa,  sedangkan  terkait  asset  desa, perlindungan  perempuan  dan  tema  spesifik  lainnya  masih  membutuhkan pelatihan dan pendampingan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 334
10. Dalam  pembangunan  proyek  jalan  dan  fasilitas  umum  desa  mengalami kendala  sulitnya  mendapatkan  tanah  hibah  dari  masyarakat  akhirnya menyebabkan pembengkakan anggaran dalam pembangunan proyek yang ada di Kecamatan Mulak Sebingkai.
11. Pemahaman  akan  kewenangan  pemerintah  desa,  Kades  dan  Perangkat  Desa terkait  hal-hal  apasaja  yang  boleh  diatur  juga  masih  perlu  untuk  dikuatkan, mengingat banyak urusan yang ada di desa. Misalnya urusan penarikan iuran pasar tradisional (kalangan) dan tempat wisata. Hal  ini  menjadi kewenangan pemerintah  kabupaten  dan  desa  tidak  diperbolehkan  melakukan  pengaturan. Disisi  lain,  desa  merasa  perlu  mengatur  agar  ada  uang  pemasukan,  untuk kesejahteraan  desa.  Hal  tersebut  adalah  salah  satu  permasalahana  di kecamatan Mulak Sebingkai.
12. Terjadinya  korupsi  dan  penyelewengan  secara  sistematis  diantaranya  masih terjadi  permintaan  uang  kepada  kepala  desa  baik  dari  tingkat  kecamatan, kabupaten  dan  pihak  penyelengara  Negara  atau  wartawan  dan  LSM, masyarakat menjadikan hal ini budaya dan bukan pelanggaran hukum.
13. Pendataan dalam penyaluran bantuan  pemerintah pusat ke desa  masih  belum transfaran,  penyaluran  bantuan  kepada  masyrakat  masih  berlandaskan kedekatan dengan perangkat desa akhirnya menimbulkan kecembuaran sosial antara  masyarakat  desa  yang  mendapatkan  bantuan  dan  tidak  mendapatkan bantun BLT, PKH dan bantuan lainnya dari pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Korupsi Dana Desa dan Problematika Otonomi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Desa  Di  Kecamatan  Mulak  Sebingkai  Kabupaten  Lahat,  tempat  penelitian telah  menjalankan  Undang-Undang  desa,  meski  mengalami  berbagai  kendala. Adapun  kendala  yang  sangat  signifikan  terkait  dengan  penyelewengan  anggaran desa  masih  belum  sesuai  dengan  peruntungannya,  masih  lemahnya  penegakan hukum  dikarnakan  pengawasan  pusat  ke  desa  masih  terbatas,  kebutuhan peningkatan  kapasitas  aparat  desa  mengenai  kewenangan  pemerintah  desa,  tata cara  penyusunan  anggaran  desa  yang  partisipatif,  penyelenggaraan  administrasi desa, relasi kuasa dalam pemberian bantuan masih berbasis kedekatan/kekeluargaan dan budaya masyarakat desa yang belum peduli terhadap pengawasan dan partisipasi dalam otonomi desa.
Pemerintah  pusat  mengkaji  kembali  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014 tentang otonomi desa  dan  melakukan evaluasi terhadap keluhan dari  masyarakat, apakah  masih  perlu  formulasi,  perbaikan  atau  evaluasidalam  optimalisasi menigkatkan  pembangunan  desa  sesuai  Nawa-Cita.Kepada  pemerintah  pusat  dan daerah  khususnya  dinas  pemerintahan  masyarakat  desa  untuk  melakukan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 335
pendampingan  secara  berkala  kepada  desa  khususnya  dalam  penyususnan, pelaksanaan,  pelaporan  anggaran,  mendorong  keaktifan  pemerintah  desa  dalam menciptakan kehidupan demokrasi di desa dengan  merealisasikan asas partisipati dan  mengakomodir  masukan  dari  tokoh  masyarakat,  dan  toko  agama  dalam pembangunan  desa.Kepada  pemerintah  desa  agar  meningkatkan  jenjang pendidikan,  performan  kerja  dan  mengakomodir  semua  kelompok  sehingga pembanguan  desa  berjalan  efektif,kepada  masyarakat  agar  lebih  aktif  mengakses informasi dari desa guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  S.  I.,  Arso,  S.  P.,  &  Wigati,  P.  A.  (2015).  No  Title  No  Title  No  Title.
Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang , 3 , 103–111.
Bender,  D.  (2016).  DESA  -  Optimization  of  variable  structure  Modelica  models using  custom  annotations. ACM  International  Conference  Proceeding Series , 18 - April - 2 (1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088. Desa, T., & Kabupaten, D. I. (2019). 3749-Article Text-12520-1-10-20200303 . 03 . Fanani,  A.  F.,  Astutik,  W.,  &  Wahyono,  D.  (2014). ANALISIS  UNDANG- UNDANG DESA . 1945 , 1–14. ICW:  Tahun  2021,  Aparat  Desa  Paling  Korup  di  Indonesia .  (n.d.).  Retrieved November 30, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw- tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia.
Labolo, M. (2017). Peluang dan  Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Bhakti  Praja , 7 (2), 73. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42. Lexi,  J.,  &  M.A.,  M.  (2010). Johan  Setiawan,  2018,  “Metodologi  Penelitian Kualitatif”,  CV  Jejak. 54–68.  https://scholar.google.com/citations?user=O- B3eJYAAAAJ&hl=en.
Moonti,  R.  M.,  &  Kadir,  Y.  (2018).  Pencegahan  Korupsi  Dalam  Pengelolaan Dana  Desa. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 6 (3),  430. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583.
Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (1), 73–84.
Pamungkas,  B.  A.  (2016).  Pelaksanaan  otonomi  desa  pasca  Undang-Undang implementation  of  the  post-regulation  autonomy  of  village  number  6  of 2014 concerning Village. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019 , 2 (2), 210–229.
Prof.  Dr.  A.  Muri  Yusuf.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  & Penelitian Gabungan. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Gabungan , 480.
Waluyo,  B.  (2014).  Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 169–182.
Zakariya,  R.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  Dana Desa:  Mengenali  Modus  Operandi. Jurnal  Integritas , 6 (2),  263–282. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670.