## ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENERAPAN PEMBULATAN HARGA BARANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENJUAL
Syamsiar Arief 2 , Arry Wirawan 1 1,2 Universitas Indonesia Timur
s syamsiar.501@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memberikan  deskripsi  mengenai  perlindungan  konsumen  atas  hak  uang  kembalian  pada transaksi  jual  beli  di  beberapa  minimarket  kota  Makassar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk transaksi  pembayaran  pada  minimarket  dan  akibat  hukum  dari  penetapan  harga  dengan  nominal  matau  uang yang tidak tersedia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menjelaskan  bahwa  pada beberapa  minimarket  sebagai  objek  penelitian  telah  menerapkan  cara-cara  promosi  untuk  menarik  minat konsumen dengan menerakan nominal harga yang pada kenyataannya nominal tersebut sebagiannya sudah tidak ada  lagi  dalam  penggunaan  mata  uang  di  Indonesia  seperti  Rp.  8.990,-  (delapan  ribu  sembilan  ratus  sembilan puluh  rupiah).  Selain  itu,  penjual  juga  seringkali  memanfaatkan  pembulatan  harga  yang  pada  dasarnya  harga tersebut masih bisa diakomodir dengan pecahan matauang seperti Rp. 9.900,- yang pada transaksinya konsumen sering menolak pengembalian uang sebesar Rp. 100,- atau pihak penjual mengganti kembalian tersebut dengan menggunakan  produk  lain  seperti  permen.  Praktik  niaga  seperti ini  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 terdapat pelanggaran 5 pasal yakni sebagai berikut: Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK. (3).
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembulatan Harga, Penjual

## Abstract
This study provides a description of consumer protection for the right to change money in buying and  selling  transactions  in  several  minimarkets  in  Makassar.  This  study  aims  to  determine  the  form  of payment  transactions  at  minimarkets  and  the  legal  consequences  of  price  fixing  with  unavailable nominal  currency.  This  type  of  research  is  a  qualitative  research  with  a  normative  juridical  approach through  the  methods  of  observation,  interviews  and  documentation.  The  results  obtained  explain  that several minimarkets as objects of research have implemented promotional methods to attract consumers' interest by applying nominal prices, which in fact some of them no longer exist in the use of currency in Indonesia such as Rp. 8.990,- (eight thousand nine hundred and ninety rupiah). In addition, sellers also often  take  advantage  of  rounding  off  prices,  which  basically  can  still  be  accommodated  in  currency denominations such as Rp. 9.900,  -  in  which consumers often refuse a refund  of  Rp. 100,-  or the seller replaces the change by using  other products such as candy. This kind  of trading  practice According  to Law Number 8 of  1999 there are 5 articles of  violation, namely as follows: Violation of article 9 letter (a), article 10 letter (a), article 15, and related to sanctions for transferring change into candy based on the law Number 7 of 2011 then this has violated Article 8 of the UUPK, as a result of this violation can be  punished  with  5  years  in  prison  or  a  maximum  fine  of  Rp.  2,000,000,000  (two  billion  rupiah),  as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK. (3).
Keywords: Consumer Protection, Rounding off Prices, Seller

## PENDAHULUAN
Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang salah satunya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  menerbitkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang memanyungi segenap aktifitas usaha atau perniagaan yang dilaksanakan oleh masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen (Muthiah, 2018).
Pasal  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  penjelasan  mengenai yang dimaksud dengan konsumen dan pelaku usaha adalah:
“Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain,  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Negara  RI,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Setiap konsumen dalam perspektif hukum positif di Indonesia haruslah dapat terpenuhi hak-haknya  namun  pada  kenyataannya  dalam  praktik  niaga  di  Indonesia  masih  terdapat banyak  skema-skema  perniagaan  yang  memberikan  dampak  kerugian  bagi  konsumen  baik secara langsung dirasakan maupun yang tidak disadari oleh konsumen itu sendiri. Masyarakat kota Makassar semakin berkembang dalam ranah perniagaan dan dewasa ini perniagaan yang terjadi di Kota Makassar menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kegiatan niaga saat ini telah berkembang dari era perniagaan tradisional kebentuk perniagaan yang lebih modern. Saat  ini  telah menjamur  ritel-ritel  yang menyajikan  kenyamanan  dalam  berbelanja  sehingga masyarakat  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada  perdagangan  pasar  sebagai  pusat  niaga  namun juga pada perbelanjaan di minimarket (pasar modern).
Konsumen  merupakan  objek  utama  aktifitas  niaga  sebagai  ladang  para  pelaku  usaha untuk  memperoleh  sebesar-besarnya  keuntungan  sehingga  tidak  jarang  konsumen dieksploitasi dengan berbagai penawaran-penawaran yang menarik dan dengan tidak disadari justru  penawaran  tersebut  juga  akan  menimbulkan  kerugian  baginya.  Kondisi  pasar senantiasa  tidak  menggambarkan  kedudukan  yang  seimbang  antara  pelaku  usaha  dan konsumen khususnya pada terjadinya transaksi jual beli. Pembeli secara umum berada pada posisi  tawar  yang  tidak  meguntungkan  dimana  pembeli  adalah  orang  yang  membutuhkan barang  dan  siap  dengan  apapun  penawaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  termasuk didalamnya dalam hal penetapan harga.
Harga  atau  nominal  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dasarnya  terlihat memberikan  keuntungan  bagi  pihak  pembeli  dimana  pada  bagian  promosi  termuat  kalimat “murah”  namun  sejatinya  harga  atau  nominal  tersebut  hanya  berkurang  sedikit  dari  harga pasaran secara umum. Hakikatnya pada perniagaan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tidak menginginkan keuntungan dari konsumennya. Sebagai contoh trik pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan mencantumkan harga barang yang lebih murah dari harga pasar misalnya:  harga  pada  umumnya  untuk  produk  A  adalah  Rp.  5000,-  dan  pihak  penjual  yang dimaksud  dalam  memikat  hati  konsumen  menerakan  harga  di  tokonya  Rp.  4.700,-.  Secara gamblang  terlihat  bahwa  harga  yang  dimaksud  memang  lebih  murah  namun  pada kenyataannya  tidak  jarang  konsumen  tetap  membayarkan  nominal  yang  sama  yaitu  Rp. 5000,- dengan kondisi yang meliputi :
1. Konsumen dengan ikhlas menolak kembalian;
2. Pihak penjual tanpa meminta persetujuan pembeli melakukan pembulatan harga;
3. Uang  kembalian  diterima  sebagiannya  Rp.  200,-  atau  Rp.  100,-  bergantung pecahan uang yang tersedia;
4. Pelaku  menawarkan  pemanfaatan  uang  kembalian  sebagai  bentuk  donasi  (tanpa menjelaskan seperti apa dan kepada siapa donasi tersebut diberikan);
5. Mengganti kembalian dengan permen.
Kondisi  transaksi  seperti  ini  telah  sering  terjadi  dalam  perniagaan  di  Indonesia khususnya pada ritel-ritel moderen yang tidak terbuka pada tawar-menawar barang (jual beli sepihak).  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  pasal  10  menyatakan  bahwa  : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang  untuk  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau  memuat  pernyataan  yang tidak  benar  atau  menyesatkan  mengenai  harga  atau  tarif  suatu  barang  dan  atau  jasa.  Pada kondisi  pembeli  yang  terlanjur  terjebak  pada  tahapan  transaksi  bayar  seringkali  secara terpaksa menerima kondisi-kondisi terkait pembayaran tersebut dengan alasan :
1. Proses pembayaran dilaksanakan dengan cepat (waktu);
2. Telah mengahabiskan waktu untuk memilih barang;
3. Merasa  sungkan  untuk  menolak  pembulatan  harga  atau  bentuk  kembalian  lain seperti permen karena banyak pengunjung.
Konsumen  tidak  hanya  berada  pada  lemahnya  kesadaran  akan  hak-hak  yang dimilikinya namun juga berada pada posisi tawar yang tidak berimbang dimana pelaku usaha dapat  menetapkan  harga  berdasarkan  kepentingannya  tanpa  membuka  posisi  tawar  yang dapat  dilakukan  oleh  konsumen.  Hal  ini  sangatlah  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  pada
perniagaan  tradisional  dimana  pedagang  dan  pembeli  memiliki  kesempatan  terbuka  dalam tawar  menawar  pada  harga  barang  dan  setiap  nominal  harga  tersebut  memang  dapat diakomodir  dengan  nilai  pecahan  matau  uang  di  Negara  Indonesia.  Kondisi  ini  sejalan dengan  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen  akan  haknya.  kebaradaan  Undang- Undang perlindungan konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  untuk  melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Perlindungan  konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  seluruh  pihak  yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas, yang menurut pasal 2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  ini  adalah  : (Sibadalok, 2014)
1. Asas  Manfaat:  Asas  manfaat  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  keseluruhan. Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa  pengaturan  dan  penegakan  hukum perlindungan  konsumen  bermanfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.
2. Asas  Keadilan:  Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya  secara adil.
3. Asas  Keseimbangan:  Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti  materil  dan  spiritual.  Kepentingan  antara  konsumen,  pelaku  usaha,  dan pemerintah  diatur  dan  harus  diwujudkan  secara  seimbang  sesuai  dengan  hak  dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen:  Asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan bang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan.  Oleh  karena  itu,  undang- undang  ini  membebankan  sejumlah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan
menetapkan  sejumlah  larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  pelaku  usaha  dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
5. Asas  Kepastian  Hukum:  Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar,  baik  pelaku usaha  maupun  konsumen  mentaati  hokum  dan  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  Negara  menjamin  kepastian hukum.  Oleh  karena  itu,  Negara  bertugas  dan  menjamin  terlaksananya  undang- undang ini sesuai bunyinya
Dalam UUPK pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai meliputi :
1. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsure  kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha.
6. Meningkatkan  kualitas  barang/jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
Hak-hak  dasar  konsumen  tersebut  sebenarnya  bersumber  dari  hak-hak  dasar  umum yang  diakui  secara  internasional.  Hak-hak  dasar  umum  tersebut  pertama  kali  dikemukakan oleh  John  F.Kennedy,  Presiden  Amerika  Serikat  pada  tanggal  15  Maret  1962,  melalui  “ A special  message  for  the  protection  of  consumer  interest ”  atau  dikenal  dengan  istilah “Deklarasi  hak  konsumen”  (Sibadalok,  2014).  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang/jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang/jasa yang digunakan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ahmadi  miru  dan  Sutarman  Yodo  (2011),  mengatakan  bahwa  adanya  kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan  prosedur pemakaian atau pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  demi  keamanan  dan  keselamatan  merupakan  hal  penting mendapat  pengaturan.  Pentingnya  kewajiban  ini  karena  sering  pelaku  usaha  telah menyampaikan  peringatan  secara  jelas  pada  label  suatu  produk,  namun  konsumen  tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan demikian konsekuensi dari pengaturan  ini  adalah  pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab,  jika  konsumen  bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.
Disamping  hak-hak  konsumen  sebagaimana  telah  diuraikan,  maka  terdapat  pula kewajiban konsumen, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu :
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penilitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan metode dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  melalui  teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Minimarket dewasa ini dikenal dengan istilah swalayan atau pasar moderen dan tengah menjamur  ditengah-tengah  masyarakat  bahkan  dengan  keberadaannya  dapat  menyebabkan pasar-pasar  tradisional  atau  toko-toko  “klontong”  masyarakat  mulai  terpinggirkan keberadaannya.  Minimarket  menawarkan  kenyamanan  dan  keamanan  berbelanja  dengan didukung  oleh  sistem  komputerisasi  dalam  pelayanan  kepada  konsumen.  Pada  dasarnya minimarket dan bentuk-bentuk niaga lainnya tetap berfokus pada konsepsi terjadinya jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen.
Menurut  pasal  1457  KUH  Perdata  “jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan pasal tersebut secara sederhana dapat dipahami  bahwa  jual  beli  merupakan  kondisi  timbale  balik  dimana  seseorang  wajib menyerahkan  barang  dan  pihak  lainnya  wajib  menyerahkan  uang.  Lebih  lanjut  Jual  beli merupakan  perjanjian  konsesuil  dapat  ditemukan  dalam  rumusan  pasal  1458  KUH  Perdata “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya adanya kesepakatan antar kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan.
Upaya pelaku usaha dalam memuaskan konsumen merupakan hal utama dalam strategi bisnis.  Dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya,  seorang  pelaku  usaha  harus  memiliki  rasa tanggung  jawab  akan  memenuhi  hak  konsumen  atas  informasi  suatu  produk  dan  tidak  akan mengelabui  konsumen  melalui  penyampaian  yang  menyesatkan.  Secara  umum  berkaitan dengan  penetapan  harga  tidak  ada  yang  salah  selama  harga  tersebut  adalah  harga  yang sebenarnya  hanya  kendala  yang  kemudian  akan  terjadi  adalah  pada  saat  pembeli  akan melaksanakan  transaksi  pembayaran.  Sehingga  dalam  hal  ini  konsepsi  marketing  lebih cenderung berkenaan dengan kondisi psikologis pembeli.
Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  harga  yang  tertera  pada  suatu  produk atau barang patutnya memang harga yang wajib dibayarkan oleh pihak pembeli namun yang menjadi  kendala  adalah  harga  tersebut  tidaklah  diakomodir  oleh  pecahan  mata  uang  rupiah sehingga  muncullah  skema-skema  penjual  yang  meliputi  pembulatan  harga  hingga penggantian selisih harga dengan produk lainnya seperti permen. Pada kondisi lainnya skema penetapan  harga  juga  dipengaruhi  oleh  adanya  penetapan  diskon  dengan  nilai  %  sehingga harga  yang  pada  awalnya  bernilai  genap  kemudian  berubah  menjadi  nilai  ganjil  misalnya harga  produk  tertera  adalah  Rp.  2500,-  kemudian  penjual  menerakan  diskon  15%  pada
produk tersebut sehingga harga jual produk menjadi Rp. 2500 – Rp. 375 = Rp. 2. 125,- maka harga  yang  dimaksud  akan  menimbulkan  kondisi  yang  meliputi  :  (1)  pembulatan  harga menjadi  Rp.  2200,-  (2)  secara  psikologis  pembeli  akan  tetap  membayarkan  2500,-  tanpa mengambil kembalian (3) Penjual mengganti nilai selisih Rp. 375,- dengan penawaran donasi atau mengganti dengan kembalian lainnya seperti permen.
Kondisi  ini  jika  dilihat  dari  nilai  uangnya  memang  tidak  seberapa  untuk dipermasalahkan,  akan  tetapi  dari  sudut  pandang  hukumnya  hal  ini  dikategorikan  salah karena tidak memenuhi kewajibannya. Permasalahan ini tidak lepas dari dominannya strategi pelaku usaha secara ekonomis dan mempengaruhi secara psikologis, dan pada saat transaksi pembayaran  secara  tidak  langsung  ada  tindakan  diskrimanatif atau  pemaksaan.  Berdasarkan UUPK tindakan ini juga melangar pasal 15 UUPK yakni “pelaku usaha dalam menawarkan barang  dan/atau  jasa  dilarang  melakukan  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”.
Harga  adalah  sejumlah  yang  harus  dibayar  konsumen  untuk  mendapatkan  sebuah produk atau jasa. Harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu  produk  sehingga  harga  yang  ditawarkan  menjadi  bahan  pertimbangan  khusus  pada proses  jual  beli.  Pencantuman  harga  berupa  pecahan  ganjil  seolah-olah  terlihat  lebih  murah secara  fisikologis  orang  atau  lebih  khusus  ditujukan  kepada  konsumen.  Sebagian  besar konsumen  juga  tidak  menyadari  penetapan  harga  berakibat  pada  transaksi  pembayaran mereka  akan  dirugikan  dengan  adanya  pembulatan  dan  konsumen  secara  umum  juga  tidak memperhatikan  struk  pembayaran,  padahal  struk  pembayaran  menjadi  bukti  dari  transaksi jual  beli.  Seharusnya  pihak  kasir  memberitahu  bahwa  harga  telah  digenapkan  meskipun konsumen  tidak  menyadari  atau  tidak  terlalu  memperhatikan  saat  transaksi,  karena  hal  ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha. konsumen merasa bahwa hak untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan  jasa  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh pihak  minimarket.  Hal  ini  digolongkan  sebagai  paksaan  sebab  konsumen  tidak  ditanyakan kerelaan ataupun keikhlasan atas pembulatan yang dilakukan pengelola
Berdasarkan  teknik  penetapan  harga  pada  kerangka  teori,  penentuan  harga  produk memiliki  beberapa  teknik  yang  dapat  digunakan  produk  baru  maupun  produk  lama disesuaikan dengan kondisi yang ada. Teknik penetapan harga yang sering digunakan pelaku usaha  meliputi  :  (1)  penetapan  harga  untuk  menciptakan  kesan  kualitas  barang  (semakin mahal  semakin  baik  kualitasnya),  (2)  Menerapkan  potongan  harga  berdasarkan  nilai  persen
bukan  berdasarkan  pemotongan  nilai  uang,  (3)  menetapkan  harga  ganjil  untuk  menciptakan kesan lebih murah dibanding harga dari kompetitor.
Pencantuman  harga  berupa  pecahan  ganjil  seolah-olah  terlihat  lebih  murah  secara psikologis orang atau lebih khusus ditujukan kepada konsumen. Berdasarkan UUPK Pasal 9 huruf (a) dan pasal 10 huruf (a) yakni: Pasal 9 huruf (a) pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar  dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar  mutu  tertentu,  sejarah  atau  guna  tertentu.  Pasal  10  huruf  (a),70  pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan  atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  untuk menawarkan,  mempromosikan,  mengingklankan  atau  memuat  pernyataan  yang  tidak  benar atau  menyesatkan  mengenai  harga  atau  tarif  suatu  barang  dan  atau  jasa.  Tindakan  pelaku dalam  meneraan  angka  ganjil  ini  dapat  dikatan  perbuatan  zalim,  karena  pelaku  usaha memanfaatkan  kelemahan  konsumen  atau  pembeli  padahal  sepatutnya  mereka  mengetahui jika harga ganjil tersebut dapat merugikan konsumen.
Strategi  usaha  pelaku  usaha  seringkali  merugikan  konsumen  tetapi  tidak  disadari oleh konsumen  itu  sendiri,  yakni  pengalihan  uang  kembalian  konsumen  ke  dalam  bentuk  lain seperti  menukarkan  dengan  permen  ataupun  membulatkan  uang  pengembalian  tersebut. menetapkan  harga  pada  label  yang  nominal  mata  uangnya  tidak  ada  sebagai  strategi  untuk mempengaruhi psikologis konsumen, hal ini melanggar pasal 9 huruf (a) dan Pasal 10 huruf (a).  Akibat  hukum atau  sanksi  yang  dikenakan  atas  pelanggaran  pasal tersebut,  berdasarkan pasal  62  UUPK  yakni:  “dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)”.
Rupiah  merupakan  alat  transaksi  berupa  uang  yang  wajib  digunakan  oleh  masyarakat dalam  kegiatan  jual-belinya  sehingga  penggunaan  permen  merupakan  bagian  dari  bentuk pelanggaran  sebagaimana  pasal  33  ayat  1  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  2011  Setiap orang  yang  tidak  menggunakan  Rupiah  dalam  setiap  transaksi  pembayaran  maka  dihukum pidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Hal  menarik  lainnya  berkaitan  dengan  temuan  peneliti  pada  penelitian  ini  adalah kondisi sebagaimana yang diuraikan diatas hanya terjadi pada posisi penjual (pelaku usaha) kepada  konsumen  dan  tidak  terjadi  pada  kedudukan  yang  sebaliknya  dimana  pembeli  tidak diperkenankan  mengganti  selisih  pembayaran  dengan  menggunakan  permen.  Selain  itu, Konsumen  juga  bersikap  pesimis  untuk  mengadukan  hal  ini  kepada  pemerintah  atau
lembaga-lembaga terkait mengenai perlindungan konsumen, akan tetapi mereka takut jumlah uang kembalian yang sekecil ini tidak ditanggapi oleh pemerintah.

## KESIMPULAN
Praktik  transaksi  di  minimarket  yang  dilakukan  oleh  kasir  adalah  dengan  menghitung semua  barang  yang  diambil,  maka  konsumen  akan  menerima  struk  harga.  Struk  harga merupakan  salah  satu  bukti  perjanjian  dalam  transaksi  jual  beli.  Dalam  proses  pembayaran kasir membulatkan total yang harus dibayarkan tanpa adanya pemberitahuan dari kasir bahwa harga  telah  dibulatkan.  Konsumen  akan memberikan  uang  berdasarkan  pembulatan  tersebut dan  jika  tidak  terdapat  kembalian  yang  sesuai  maka  kasir  menawarkan  penggantian  dengan barang (permen).
Tidak  terpenuhinya  hak  uang  kembalian  dalam  transaksi  jual  beli  Menurut  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  terdapat  pelanggaran  5  pasal  yakni  sebagai  berikut:  (1) Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000  (dua  milyar  rupiah),  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  62  ayat  1  UUPK.  (2)  Pelanggaran  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011  pasal  21  ayat  1  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  1  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 1.
Pelaku usaha menetapkan harga yang tidak ada nominal mata uangnya merupakan salah satu strategi pemasaran, karena menetapkan harga dengan angka harga ganjil dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut dan konsumen akan berpikir bahwa harga tersebut lebih murah dari toko atau swalayan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  Dan  Sutarman  Yodo,  (2011). Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  PT.
Rajawali Pers.
Aulia  Muthiah,  (2018). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  dan Ekonomi Syariah , Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. Janus Sibadalok,  (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Tim  Redaksi  BIP,  (2017). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kelompok Gramedia.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y.
The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).