## Transformasi Sosial Penerima Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Desa Cipayung
Siti Saniah 1 , Stevany Afrizal 2
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email Coresponden: 2290210006@untirta.ac.id

## Abstrak
Ketidakmampuan  seseorang  atau  komunitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  disebut  sebagai kemiskinan. Makanan, Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses terhadap air bersih, lahan, sumber  daya  alam,  lingkungan  yang  sehat,  rasa  aman  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  serta kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik  merupakan  sebagian  kecil  dari kebutuhan-kebutuhan  tersebut.  Seseorang  yang  bekerja  namun  penghasilannya  tidak  memadai  untuk menutupi  kebutuhan  pokok  dianggap  berada  dalam  “kemiskinan”,  menurut  Laporan  Kesejahteraan Rakyat  dari  Kementerian  Kesejahteraan  Rakyat.  Melalui  program-program  yang  ditawarkannya, pemerintah  berperan  penting  dalam  keberhasilan  program  pengentasan  kemiskinan.  Studi  ini menggunakan  data  dari  dua  sumber:  wawancara  singkat  dengan  salah  satu  penduduk  Desa  Cipayung. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  kemiskinan  di  Desa  Cipayung  dipengaruhi oleh bantuan sosial beras. Hasilnya menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial berupa beras di Desa Cipayung sudah dilakukan dengan tepat sasaran. Sebanyak 528 orang yang menjadi penerima bantuan sosial  tahun  2024.  Meskipun  dinilai  sudah  tepat  sasaran,  bantuan  sosial  berupa  beras  ini  dinilai  tidak cukup optimal untuk menekan angka kemiskinan di Desa Cipayung. Hal ini karena bantuan pangan pada dasarnya hanya memenuhi kebutuhan makanan dan mengurangi biaya.
Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Sosial

## Abstract
The inability of a person or community to fulfill their basic needs is referred to as poverty. Food, health, education, employment, housing, access to clean water, land, natural resources, a healthy environment, security from violence or the threat of violence, and the ability to participate in social and political life are  just  a  few  of  these  needs.  A  person  who  works  but  does  not  earn  enough  to  cover  basic  needs  is considered  to  be  in  "poverty",  according  to  the  People's  Welfare  Report  of  the  Ministry  of  People's Welfare. Through the programs it offers, the government plays an important role in the success of poverty alleviation programs. This study uses data from two sources: a short interview with one of the residents of Cipayung Village. The study aims to identify how poverty in Cipayung Village is affected by rice social assistance.  The  results  state  that  the  distribution  of  social  assistance  in  the  form  of  rice  in  Cipayung Village  has  been  carried  out  with  the  right  target.  A  total  of  528  people  were  recipients  of  social assistance in 2024. Although considered to be right on target, the social assistance in the form of rice is considered  not  optimal  enough  to  reduce  the  poverty  rate  in  Cipayung  Village.  This  is  because  food assistance basically only fulfills food needs and reduces costs.
Keywords : Poverty, Social Assistance

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  masih  ingin  memperbaiki masalah  kemiskinan,  termasuk  Indonesia. Pemerintah  masih  memperhatikan  angka kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan tingkat pendidikan dan kesehatan, yang  berdampak  pada  masyarakat  di  wilayah terpencil,  terluar,  dan  tertinggal.  Selain  itu, lapangan  pekerjaan  masih  menjadi  masalah bagi  banyak  orang  yang  ingin  memperbaiki
kualitas  kehidupan  mereka,  terutama  dalam hal  ekonomi  (Takasaping,  et.  al  2023).  Salah satu  kabupaten  di  Indonesia,  Kabupaten Serang  berada  di  Provinsi  Banten.  Jumlah penduduk  kabupaten  ini  pada  tahun  2023 berjumlah 1,72 juta jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten ini menempati  urutan  keenam  dari  delapan kabupaten  di  Banten  berdasarkan  persentase penduduk  miskin;  wilayah  lainnya  di  Banten dengan  persentase  penduduk  miskin  tertinggi
adalah Pandeglang 9% dan Lebak 8%. Per 30 November 2023, persentase penduduk miskin di  kabupaten  Serang  adalah  4,85%,  turun sebesar  0,11%  dari  tahun  sebelumnya  yang tercatat  sebesar  4,96%.  Ini  menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dalam empat  tahun  terakhir,  sementara  persentase penduduk  miskin  telah  bergeser  dari  tingkat kemiskinan  sebesar  4,87%  menjadi  4,85% dalam 10 tahun terakhir.
Menurut Sulistya, A. R., & Andriyanto, S.  D.  (2024)  dalam  tulisannya  menjelaskan bahwa  pemerintah  mengembangkan  berbagai program  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin,  diantaranya  adalah:  a)  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT):  Dirancang  untuk membantu  rumah  tangga  miskin  mengurangi dampak  penghapusan  subsidi  bahan  bakar minyak,  program  ini  awalnya  diperkenalkan pada  tahun  2005  dan  menawarkan  bantuan tunai  tahunan  sebesar  1,2  juta.  Inisiatif  ini ditujukan  untuk  30  persen  rumah  tangga termiskin di Indonesia, atau sekitar 15 hingga 19  juta  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu, program  BLT  merupakan  salah  satu  inisiatif bantuan  sosial  terbesar  di  dunia.  b)  Bansos Beras:  Bansos  beras  10  kg  telah  diberikan sejak  September  2023  dan  ditujukan  untuk penerima  seperti  Program  BPNT  dan  PKH. Presiden  Jokowi  menyatakan  komitmennya untuk  melanjutkan  bantuan  pangan  dari cadangan  beras  pemerintah  hingga  Maret 2024, dan diperkirakan  akan berlanjut hingga Juni  2024.  c)  Program  Indonesia  Pintar,  atau PIP. Murid-murid dalam program ini sebagian besar  berasal  dari  keluarga  berpenghasilan rendah.  Sebanyak  17,9  juta  orang  dapat mengambil  manfaat  dari  inisiatif  yang disediakan  oleh  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  ini. Bantuan sebesar Rp450.000,- diberikan kepada siswa SD/MI/sederajat setiap
tahunnya,  Rp750.000,-  diberikan  kepada siswa  SMP/MTs/sederajat,  dan  Rp  1  juta diberikan kepada siswa
SMA/SMK/MA/sederajat. Mahasiswa memiliki  akses  ke  program  Kartu  Indonesia Pintar  Kuliah  (KIP-K).  d)  Kartu  Indonesia Sehat (KIS) bantuan sosial yang dikelola oleh BPJS  Kesehatan.  Layanan  medis  kelas  satu dapat diakses oleh mereka yang memiliki KIS (Faskes  I).  Karena  mereka  telah  menerima subsidi  dari  pemerintah,  penerima  manfaat tidak  perlu  membayar  iuran  bulanan.  e) Bantuan  yang  diberikan  kepada  KPM  atau rumah  tangga  di  wilayah  pelaksanaan  yang memiliki  kondisi  ekonomi  25%  terbawah  ini dikenal  dengan  nama  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT).  Bantuan  ini  ditujukan  untuk membantu keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.  Penerima  BPNT  menerima  uang senilai  Rp.200.000  perbulan.  Pada  tahun 2023,  18,8  juta  keluarga  menerima  BPNT.  f) Kartu  Pelatihan  Prakerja  adalah  program untuk  meningkatkan  keterampilan  kerja  dan kewirausahaan  yang  ditujukan  untuk  pencari kerja,  pekerja  yang  terkena  PHK,  serta pekerja  yang  membutuhkan  peningkatan keterampilan,  termasuk  bisnis  kecil  dan mikro.  Masyarakat  yang  berhasil  melalui program  Kartu  Prakerja  akan  menerima kompensasi.  Pemerintah  telah  meluncurkan gelombang ke-63 dari Kartu Prakerja 2024. g) Berbagai  layanan  kesehatan  dan  pendidikan disediakan  oleh  program  bantuan  sosial  yang dikenal  sebagai  Program  Keluarga  Harapan (PKH).  Bantuan  sosial  yang  bervariasi  dari Rp200.000,-  hingga  Rp  3  juta  berdasarkan kelayakan  penerima  ini  diharapkan  dapat diberikan  kepada  10  juta  keluarga  yang memenuhi  syarat,  menurut  Kementerian Sosial. Ibu hamil, anak-anak usia dini, siswa/I
SD,  SMP,  dan  SMA,  serta  penyandang disabilitas, dapat menggunakan PKH.
Di  antara  berbagai  bentuk  bantuan sosial  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini,  yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini adalah  bantuan  sosial  beras.  Penelitian  ini difokuskan untuk  meneliti apakah penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Serang  khususnya  di  Desa Cipayung.  Yang  membedakan  penelitian  ini dari  penelitian  sebelumnya  adalah  lokasi penelitiannya.    Penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Cipayung  Kabupaten  Serang  Banten sedangkan  penelitian    Laurentcia,  S.,  & Yusran,  R.  (2021)  dilakukan  di  Kecamatan Nanggalo,  Kota  Padang.  Persamaan  dari kedua  penelitian  ini  sama-sama  meneliti pengaruh  Bantuan  Sosial  (Bansos)  terhadap tingkat kemiskinan.
Suharto  menyatakan  bahwa  ada  dua teori  atau  paradigma  besar  yang  dapat menjelaskan  kemiskinan,  yaitu  paradigma Sosial  Demokrat  dan  Neoliberal  (Sukidjo,  S. 2009). Para pendukung neo-liberalisme berpendapat bahwa kemiskinan adalah masalah  pribadi  yang  disebabkan  oleh kegagalan  dan/atau  keputusan  individu  yang bersangkutan.  Jika  kekuatan  pasar  dibiarkan berkembang semaksimal mungkin dan pertumbuhan  ekonomi  didorong  semaksimal mungkin,  maka  kemiskinan  akan  lenyap. Akibatnya,  upaya-upaya  untuk  mengurangi kemiskinan  haruslah  bersifat  jangka  pendek, residual, dan terbatas pada keluarga, organisasi  swadaya  masyarakat,  atau  tempat ibadah.  Sementara  itu,  negara  berperan sebagai penjaga malam dan masuk hanya jika lembaga-lembaga  tersebut  tidak  mampu melakukan tugasnya. Menurut doktrin neoliberal, kesenjangan sosial dan kemiskinan akan dapat diatasi dengan dominasi
mekanisme  pasar  dan  pertumbuhan  ekonomi secara alamiah.
Menurut teori sosial demokrat, kemiskinan  adalah  masalah  struktural  bukan individu.  Ketidakadilan  dan  ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan  kelompok  tertentu  tidak  dapat memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  sosial menyebabkan  kemiskinan.  Menurut  kaum Sosial Demokrat, mencapai kesetaraan dianggap  sebagai  langkah  krusial  dalam mencapai  kebebasan.  Hanya  ketika  setiap individu  memiliki  atau  dapat  mengakses sumber  daya  seperti  kecukupan  finansial, kesehatan yang baik, dan pendidikan, kebebasan dapat terwujud secara menyeluruh. Memastikan bahwa setiap orang dapat terlibat dalam  kegiatan  sosial  yang  memberikan mereka  kemampuan  untuk  memilih  cara terbaik  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka adalah tanggung jawab utama negara.
“Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan dimana  seseorang  tidak  mampu  memelihara dirinya  sendiri  sesuai  dengan  taraf  hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan  tenaga  mental  dan  fisiknya dalam kelompok tersebut,” menurut Soekanto (2007:320) dalam Hayat, N. (2018). Pengertian ini mengatakan bahwa kemiskinan adalah  ketika  seseorang  memiliki  kesulitan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka. Faktor  eksternal  lebih  banyak  menyebabkan kemiskinan seseorang, yaitu ketidakmampuan untuk  mendapatkan  uang  dari  lingkungan hidupnya  karena  keterbatasan  pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan kegiatan yang tepat diperlukan untuk  menolong  masyarakat  miskin  keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, dibutuhkan  tindakan  yang  memperlakukan orang miskin sebagai subyek daripada obyek.
David  membagi  kemiskinan  menjadi  empat kategori :
a. Kemiskinan yang disebabkan oleh pemenang  dan  pecundang  dalam  ekonomi global.  Negara-negara  maju  biasanya muncul  sebagai  pemenang.  Kekuatan- kekuatan yang berhubungan dengan globalisasi  seperti  persaingan  dan  pasar bebas terkadang dapat memojokkan negara-negara yang kurang berkembang.
b. Kemiskinan  yang  terkait  dengan  proses pembangunan:  jenis  ini  disebabkan  oleh kurangnya  pembangunan,  marjinalisasi daerah pedesaan selama proses pembangunan,  dan  percepatan  urbanisasi daerah.
c. Kemiskinan  sosial:  Kemiskinan  yang dialami oleh kelompok minoritas, perempuan, dan anak-anak.
d. Kemiskinan  konsekuensial:  kemiskinan yang  dialami  sebagai  akibat  dari  faktor- faktor  eksternal  seperti  konflik,  bencana alam, degradasi lingkungan, dan kepadatan penduduk yang tinggi.
Rogahang,  et  al.,  (2023)  menjelaskan bahwa  terdapat  tiga  poin  utama  sebagai pemicu  keterbelakangan  serta  kemiskinan warga,  poin  tersebut  adalah  kurangnya  taraf hidup,  kurangnya  rasa  percaya  diri,  serta terhindar  dari  kebebasan.  Ketiga  faktor tersebut  mempunyai  ikatan  timbal  balik. Kurangnya  taraf  hidup  diakibatkan  karena kurangnya pemasukan, dan kurangnya pemasukan  diakibatkan  karena  kurangnya tingkatan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya produktivitas tenaga kerja diakibatkan
karena melonjaknya perkembangan  tenaga  kerja,  naiknya  angka pengangguran  serta  kurangnya  investasi perkapita.  Naiknya  angka  pengangguran diakibatkan karena naiknya tingkat perkembangan  tenaga  kerja,  serta  kurangnya
investasi perkapita.
Dan naiknya perkembangan tenaga kerja diakibatkan karena  penyusutan  tingkat  kematian  serta kurangnya investasi perkapita yang diakibatkan  karena  tingginya  ketergantungan kepada  teknologi  asing  yang  hemat  tenaga kerja.
Lalu  kurangnya  tingkatan  pemasukan berdampak  kepada  tingkatan  kesehatan, peluang  pembelajaran,  perkembangan  tenaga kerja dan investasi perkapita. Faktor kemiskinan  disebabkan  oleh  fakta  bahwa mereka  tidak  memiliki  elemen  pencipta sendiri,  seperti  tingkat  pendidikan  dan pembelajaran  yang  rendah,  banyak  orang yang tidak memiliki fasilitas, dan orang-orang yang  cukup  muda  dengan  tidak  memiliki pendidikan atau pengetahuan yang mencukupi. Selain itu, meskipun sumber daya alamnya  melimpah,  masyarakat  malas  dan tidak  ingin  bekerja  keras,  yang  menyebabkan kemiskinan. Terlebih lagi apabila pemerintahannya  mengambil  tindakan  yang merugikan negaranya sendiri, seperti korupsi, karena  pemerintahan  yang  korup  tidak menghasilkan pemerataan kekayaan.
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  63 Tahun  2017,  bantuan  sosial  adalah  bantuan berupa  dukungan  keuangan,  barang,  atau layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat miskin,  terpinggirkan,  atau  yang  rentan terhadap  risiko  sosial.  Pemerintah  berusaha untuk  mengentaskan  kemiskinan  dengan menggunakan  program  ini  (JDIH,  2017). Untuk  membantu  mereka  yang  memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengurangi  dampak  dari  rendahnya  upah tenaga  kerja,  rumah  tangga  di  tingkat  paling bawah  dapat  memperoleh  bantuan  sosial (Ardila et al., 2022).
Menurut  Dadu  &  Zukhrufu,  2021 Pemberian  bantuan  oleh  pemerintah  daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau  masyarakat  dikenal  sebagai  bantuan sosial.  Bantuan  ini  tidak  bersifat  terus menerus  atau  sporadis.  Bantuan  ini  diberikan dalam  bentuk  uang  tunai  atau  barang  dengan jumlah  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan daerah. Tujuan bantuan sosial ini adalah untuk mendukung  pencapaian  inisiatif  dan  program pemerintah daerah dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepatutan,  kepantasan,  dan  manfaat  bagi masyarakat.
Program  jaminan  perlindungan  lain yang  mencoba  mengurangi  beban  keuangan rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  adalah bantuan  sosial.  Tujuan  jangka  pendek program  ini  adalah  untuk  mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin; sedangkan tujuan  jangka  panjangnya  adalah  untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia melalui  kesehatan  dan  pendidikan  yang  lebih baik  (Habibullah  et  al.,  2017).  Temuan penelitian  Ridha  et  al.  berbeda  dengan penelitian  Lindiasari  S.  dan  Ramadhani (2019)  (2021).  Menurut  Lindiasari  S  & Ramadhani, (2019), bantuan sosial berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan, namun  menurut  Ridha  dkk.  (2021),  tidak  ada hubungan  yang  substansial  antara  program bantuan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena studi yang dilakukan di daerah tersebut menunjukkan  bahwa  sejumlah  besar  keluarga penerima  bantuan  belum  memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka (Gultom et al., 2020).  Proses  pendataan  peserta  yang  sah diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  program bantuan  sosial  dan  untuk  memastikan  bahwa
penerima manfaat benar-benar layak mendapatkan bantuan (Faulana et al., 2021).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang berasal  dari  dua  sumber  utama:  wawancara singkat  dengan  salah  satu  penduduk  Desa Cipayung  dan  data  sekunder  yang  diperoleh dari  Badan  Pusat  Statistik.  (BPS)  Indonesia. Data  yang  diperlukan  untuk  penelitian dikumpulkan  melalui  dokumentasi,  yaitu dengan  mengumpulkan  dan  menggabungkan informasi  dari  artikel  dan  dokumen  yang berkaitan  dengan  Bantuan  Sosial  di  Desa Cipayung Kabupaten Serang Banten. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif analitik kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu kabupaten di Indonesia adalah Serang, yang terletak di ujung barat laut Pulau Jawa.  Kabupaten  ini  berbeda  dari  Kota Serang,  yang  didirikan  pada  tahun  2007. Kabupaten  Serang  merupakan  bagian  dari kawasan metropolitan Serang Raya dan terdiri dari  29  kecamatan  dan  326  desa,  dan  sekitar 1.684.566  orang  tinggal  di  sana  pada  tahun 2020. Wilayahnya luas 1.469,66 km2, dengan kepadatan  penduduk  1.146  orang  per  km2. Desa  Cipayung  adalah  salah  satu  desa  di Kabupaten Serang.
Menurut  artikel  di  Okezone  pada  Rabu (21/9/2022),  UU  RI  No.  11  Tahun  2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  77 Tahun  2020  telah  diamandemen  dengan Undang-Undang  No.  14  Tahun  2019  tentang Pekerja  Sosial  yang  mengatur  pengelolaan bansos. Ada kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan  program  bantuan  sosial.  Ada keuntungan  dari  adanya  program  bantuan sosial  pemerintah,  yaitu  lebih  bermanfaat karena  kelompok  orang  yang  menerima
bantuan memiliki kemampuan untuk mengontrol  sendiri  jumlah  dana  yang  mereka peroleh.  Kebutuhan  keluarga  dan  penunjang usaha  dapat  dipenuhi  dengan  bantuan  sosial. Sebaliknya,  kurangnya  penyaluran  bansos disebabkan oleh sasaran yang tidak tepat pada masyarakat  yang  menerima  bantuan  sosial, baik tunai maupun nontunai. Banyak masyarakat mengeluh tentang ketidaksesuaian sasaran  bantuan  sosial  ini.  Fakta  yang  terjadi di  lapangan  bantuan  sosial  banyak  diberikan kepada  masyarakat  yang  mampu.  Agar  dana bantuan  sosial  dapat  didistribusikan  dengan tepat,  pemerintah  harus  lebih  hati-hati  lagi saat  memilih  sasaran  untuk  penyalurannya  di masa  depan.  Kurang  tepatnya  penyaluran bantuan  sosial  nampaknya  tidak  terjadi  di Desa  Cipayung.  Berdasarkan  informasi  dari salah  satu  warga  Desa  Cipayung,  beliau menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial berupa  beras  di  Desa  Cipayung  sudah dilakukan  dengan  baik  dan  tepat  sasaran. Sebanyak  528  orang  menjadi  penerima bantuan  sosial  beras  tahun  2024.  Akan  tetapi beliau  juga  berpendapat  bahwa  penyaluran bantuan sosial beras ini kurang mempengaruhi  penurunan  angka  kemiskinan di  Kabupaten  Serang,  khususnya  Desa Cipayung.
Bantuan beras ini memberikan perubahan  terhadap  masyarakat  penerima. Sebelum adanya bantuan beras yang dikeluarkan oleh pemerintah, banyak masyarakat yang mengalami tingkat kesejahteraan  yang  rendah  terutama  di kalangan keluarga miskin dan rentan. Kekurangan  pangan  dan  gizi  buruk  menjadi masalah  yang  umum.  Selain  itu  juga  terjadi kesenjangan antar kelompok masyarakat yang kaya  dan  miskin.  Juga  masyarakat  akan bergantung  pada  bantuan  sosial  yang  tidak terencana  seperti  sumbangan  sukarela  atau
bantuan dari organisasi nirlaba, yang mungkin tidak  mencukupi  atau  dapat  diandalkan sepenuhnya. Tetapi setelah adanya penyaluran bantuan  beras  kepada  masyarakat  tingkat kesejahteraan  masyarakat  meningkat  secara signifikan. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan  dasar  mereka,  seperti  makanan yang  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan produktivitas  mereka.  Bantuan  beras  yang merata  juga  dapat  membantu  mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat  yang  berbeda.  Ini  karena  semua penerima  manfaat  mendapatkan  akses  yang sama terhadap sumber daya kehidupan sehari- hari.
Hal ini selaras dengan penelitian Fadhli &  Nazila,  (2023)  yang  menemukan  bahwa bantuan  pangan  hanya  berfungsi  untuk mengurangi  pengeluaran  KPM,  tidak  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  sehari- hari.  Berikut  ini  adalah  tujuan  dari  BPNT (bantuan beras): 1) Menyediakan pangan yang dibutuhkan  KPM;  2)  Menjaga  keseimbangan gizi; dan 3) Menyempurnakan sistem distribusi  yakni  tujuan,  kuantitas,  waktu, administrasi,  kualitas,  dan  biaya  yang  tepat; serta  4)  Memberikan  kewenangan  kepada KPM untuk mengambil sendiri bahan pangan. Beberapa  manfaat  BPNT  adalah  sebagai berikut:  1)  Meningkatkan  ketahanan  pangan melalui  penciptaan  perlindungan  sosial;  2) Meningkatkan  efektivitas  penyaluran  bantuan sosial;  3)  Meningkatkan  akses  terhadap layanan  perbankan;  dan  4)  Meningkatkan perekonomian  lokal.  Dilihat  dari  kedua keuntungan  dan  tujuan  tersebut,  BPNT  juga merupakan  bantuan  yang  bertujuan  untuk mengajarkan  orang-orang  tentang  keuangan nontunai  di  era  saat  ini.  Ini  juga  berfungsi sebagai perlindungan sosial dan menempatkan tekanan pada pengeluaran kebutuhan pangan.
Didasarkan  pada  penjelasan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  bantuan  sosial dalam  bentuk  beras  memiliki  pengaruh  yang relatif  kecil  terhadap  angka  kemiskinan. Karena  bantuan  pangan  pada  dasarnya  hanya mengurangi  biaya  dan  memenuhi  kebutuhan pangan  saja.  Temuan  ini  selaras  dengan penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh Laurentcia,  S.,  &  Yusran,  R.  (2021).  Studi berjudul  “Evaluasi  Program  Bantuan  Pangan Non-Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan  Nanggalo,  Kota  Padang”  .  Studi berjudul  “Evaluasi  Program  Bantuan  Pangan Non-Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan  Nanggalo,  Kota  Padang”  tersebut menunjukkan  bahwa  pendataan,  distribusi, dan pemanfaatan dana bantuan masih menjadi tantangan,  sehingga  pelaksanaan  program BPNT  di  Kecamatan  Nanggalo  masih  di bawah  standar  dalam  mencapai  tujuan program.  Sementara  itu,  hasil  evaluasi menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat  pra-sejahtera  dapat  ditingkatkan dengan adanya program  BPNT di  Kecamatan N anggalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardila,  I.,  Annisa  Fauziah,  D.,  Ryanda  Putri, K.,  Firnanda,  A.,  Agus  Hardiansyah, M.,  Sosiologi,  P.,  &  Sultan  Ageng Tirtayasa,  U.  (2022).  Penyalahgunaan Kekuasaan  dalam  Tindakan  Korupsi Bantuan  Sosial  oleh  Pejabat  Publik Perspektif  Max  Weber.  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  13(2), 222–234.
Cnbc  Indonesia.  (2023).  Orang  Miskin  RI Turun,  Ini  Lima  Penyebabnya!  Diakses pada 04 Mei 2024
Dadu, F., & Zukhrufu, A. (2021). Penyaluran Bantuan  Dana  Jaminan  Sosial  bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. Darmawan, A. D. (2024). 4,85% Penduduk di Kab.  Serang  Masuk  Kategori  Miskin. Diakses pada 04 Mei 2024
Fadhli,  K.,  &  Nazila,  L.  R.  (2023).  Pengaruh Implementasi  Bantuan  Sosial  Bpnt  Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan  Kemiskinan.  Jurnal Education  and  Development,  11(2),
196–202.
Faulana,  I.,  Murniawaty,  I.,  &  Rusdarti. (2021). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui  Kebijakan  PKH  Di  Jawa Tengah.
Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, 5(1), 1–13.
Ghuroofi,  D.  (2024).  Dinsos  Banten  Siapkan Anggaran  Rp32,5  M  untuk  Penyaluran Bansos  Kemiskinan  Ekstrim  2024.
Diakses pada 04 Mei 2024
Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M.
v.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Program
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) Dan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembanguan  Ekonomi  Dan  Keuangan Daerah, 21(1), 39–53. Habibullah,  Sugiyanto,  Sitepu,  A.,  Irmayani,
Susantyo, B., Mujiyadi, B., & Nainggolan,  T.  (2017).  Pemanfaatan Bantuan  Sosial  Program  Keluarga Harapan.  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,
Kementerian Sosial RI.
Hayat,  N.  (2018).  Kemiskinan  Dan  Akses Keluarga  Miskin  Pedesaan  Terhadap Pendidikan Dasar. Untirta Civic Education Journal, 3(1), 41–53. https://doi.org/10.30870/ucej.v3i1.3609
JDIH.  (2017).  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  63  Tahun  2017. Jaringan  Dokumentasi  Dan  Informasi Hukum Kementerian BUMN.
Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kecamatan  Nanggalo  Kota  Padang. Journal of Civic Education, 4(1), 7–17.
Lindiasari S, P., & Ramadhani, A. W. (2019).
Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah
Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non_Paramet. Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam, 4(1), 10–34.
Rachmahyanti,  S.  (2022).  Kenali  Dampak Positif  dan  Negatif  Bansos,  Simak
Penjelasannya  di  Sini.  Diakses  pada  04 Mei 2024
Ridha,  M.  R.,  Sinring,  B.,  &  Baharuddin,  D.
(2021).  Pengaruh  Bantuan  Sosial  dan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota
Parepare.  Economos:  Jurnal  Ekonomi
Dan Bisnis, 4(1), 75–81.
Rogahang,  A.  L.,  Tulusan,  F.,  &  PALAR,  N.
(2023). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Molompar  Kecamatan  Tombatu  Timur
Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 9(3), 403-419. Sukidjo,  S.  (2009).  Strategi  Pemberdayaan Pengentasan  Kemiskinan  Pada  Pnpm Mandiri. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2(2).
Sulistya,  A.  R.,  &  Andriyanto,  S.  D.  (2024).
Bermacam Jenis Bantuan Sosial, Ma'ruf Amin:  Bansos  Lestarikan  Kemiskinan. Diakses pada 04 Mei 2024 Takasaping,  S.  C.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &
Naukoko,  A.  T.  (2023).  Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
PDRB  Perkapita  dan  Belanja  Bantuan
Sosial  terhadap  Angka  Kemiskinan  di Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi, 23(10),  97- 108.