## OPTIMALISASI LAPAS TERBUKA TERHADAP PELAKSANAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC)
Iqbal Kumoro Aziz, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : iqbalkumoro97@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem penjara dirancang untuk menjaga keamanan masyarakat umum dengan memisahkan mereka  dari  individu  yang  telah  melakukan  kejahatan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara memenjarakan  terpidana  di  dalam  lapas  atau  rutan.  Berbagai  permasalahan  Lembaga Pemasyarakatan  muncul  sebagai  akibat  dari  kepadatan  narapidana,  kurang  memadainya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan program yang mampu mengatasi problematika Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu  program  yang  dilaksanakan  adalah  program  pembinaan  yang  ditujukan  kepada  para narapidana, misalnya Community Based  Correction (CBC). Dalam CBC, terdapat konsep Lapas  terbuka  yang  mana  mampu  memberikan  solusi  untuk  permasalahan  Lembaga Pemasyarakatan  dan  mampu  memberikan  kemudahan  bagi  narapidana  untuk  melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam jurnal ini dibahas mengenai penerapan Lapas terbuka di  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  bentuk  dari  CBC.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan berupa jurnal atau buku yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini.  Sistem  Lapas  terbuka  sejauh  ini  diketahui  memberikan  manfaat  bagi  Lembaga Pemasyarakatan,  utamanya  dalam  permasalahan  kepadatan  narapidana  dan  penghematan biaya Lapas.
Kata Kunci : Lapas terbuka, CBC, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
The  prison  system  is  designed  to  keep  the  general  public  safe  by  separating  them  from individuals who have committed crimes. This is done by imprisoning convicts in prisons or remand  centers.  Various  correctional  problems  arise  as  a  result  of  overcrowding  in prisoners, inadequate facilities provided by prisons, and so on. Thus, a program is needed that  is  able  to  overcome  the  problems  of  Correctional  Institutions.  One  of  the  programs implemented  is  a  coaching  program  aimed  at  prisoners,  for  example  Community  Based Correction  (CBC).  In  CBC,  there  is  an  open  prison  concept  which  is  able  to  provide solutions to the problems of Correctional Institutions and is able to provide convenience for prisoners to reintegrate with the community. This journal discusses the implementation of open prisons in correctional facilities as a form of CBC. The method used in writing this journal is descriptive qualitative based on literature studies in the form of journals or books that have problems related to the problems in this journal. The open prison system has so far  been  known  to  provide  benefits  to  correctional  institutions,  especially  in  terms  of overcrowding and saving prison costs.
Keywords : Open prison, CBC, Correctional Institution

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, dan setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi  pidana.  Salah  satu  sanksi  pidana  yang  disebutkan  adalah  pidana  Lapas  bagi  pelanggar.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tentunya  seiring  dengan  perubahan  waktu,  proses  perubahan  dan  pemberian  hukuman  juga mengikuti  arah  perkembangan  zaman.  Dengan  arah  pembangunan  sosial  di  Indonesia, permasalahan  dan  kasus  terkait  kegiatan  ilegal  juga  semakin  meningkat.  Peraturan  sebelumnya harus mengikuti perkembangan saat ini. Merupakan tanggung jawab hukum untuk melindungi dan membatasi  kepentingan  manusia.  Untuk  melaksanakan  pidana  Lapas,  diperlukan  badan  khusus yang menangani pidana Lapas. Sejak dulu di Indonesia, pidana Lapas disebut sistem Lapas. Akan tetapi,  Lapas  atau  sistem  keLapasan  seiring  perkembangan  zaman  sudah  tidak  lagi  berlaku. Selanjutnya  melalui  Menteri  Kehakiman,  sistem  keLapasan  dirubah  menjadi  sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964 oleh Dr. Sahardjo (Darwis, 2020).
Melalui penjelasan di atas, sistem disipliner atau sistem keLapasan merupakan bagian dari sistem  peradilan  pidana,  dan  sistem  peradilan  pidana  merupakan  bagian  terakhir  dari  sistem peradilan  pidana.  Dalam  subsistem  peradilan  pidana  terdapat  lembaga  yang  mengelola  sistem pidana  Indonesia.  Sebuah  lembaga  di  subsistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang  melanggar hukum,  biasa  disebut  LAPAS.  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, khususnya di kawasan Lapas. Dalam menjalankan tugas  dan fungsinya telah diatur dalam  Undang-Undang Pidana Nomor 12 Tahun 1995. Bagi  pelanggar  yang telah divonis oleh hakim, tujuan akhir dari pelanggar adalah fasilitas pemasyarakatan. Penjahat  yang memasuki fasilitas pemasyarakatan disebut narapidana. Kemudian,  akan  ada  program  konseling  bagi  narapidana  yang  menjalani  hukuman  di  Lapas. Selama melakukan tindak pidana kejahatan di Lapas, mereka akan diberikan program pembinaan yang  mencakup  dua  jenis  program  pembinaan,  yaitu  program  pengembangan  kepribadian  dan program pengembangan mandiri (Utoyo, 2015).
Sistem  pemasyarakatan  dirancang untuk  menjaga keamanan masyarakat  pada umumnya dengan  memisahkan  mereka  dari  individu  yang  telah  melakukan  kejahatan.  Hal  ini  dilakukan dengan memenjarakan terpidana di Lapas atau Lapas. Baru-baru ini, semakin banyak dari mereka yang dihukum karena kejahatan yang tidak terlalu serius dijatuhi hukuman Lapas di rumah. Dalam bentuk hukuman ini, pihak yang bersalah tetap berada di rumahnya sendiri tetapi dikurung di sana melalui alat elektronik. Ciri  khas  dari sistem pemasyarakatan adalah hukuman bagi  orang  yang melakukan  kesalahan.  Mereka  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  kejahatan  dapat  dikenakan berbagai hukuman.
Fungsi  hukuman  sebagian  besar  merupakan  sarana  untuk  memastikan  bahwa  terpidana membayar  semacam  harga  untuk  kejahatan  mereka.  Hilangnya  kebebasan  dan  penentuan  nasib sendiri ditujukan untuk mencegah individu melakukan pelanggaran lagi. Namun, hukuman juga memiliki tujuan sekunder. Mereka dimaksudkan untuk mencegah individu memasuki kehidupan kriminal.  Individu  yang  memahami  beratnya  konsekuensi  potensial  dapat  dicegah  untuk melakukan  kejahatan.  Meskipun  demikian,  pengetahuan  bahwa  hukuman  Lapas  yang diperpanjang atau hukuman mati mungkin dipertaruhkan tidak selalu menjauhkan seseorang dari kejahatan.
Sistem  peradilan  pidana  adalah  jaringan  lembaga  pemerintah  dan  swasta  yang dimaksudkan untuk mengelola terdakwa dan terpidana penjahat. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa pilar yang saling terkait, terdiri dari akademisi, penegakan hukum, layanan forensik, peradilan,  dan  koreksi.  Pilar-pilar  ini  dibentuk  untuk  mendukung  cita-cita  keadilan  hukum. Keadilan hukum  adalah  hasil dari pemalsuan hak individu  dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan dan melindungi hak-hak tersebut - disebut sebagai proses hukum. Hak konstitusional ini  tidak  dapat  diberikan  dan  dilindungi  tanpa  komitmen  yang  setia  dari  para  profesional  yang
bekerja di sistem peradilan pidana. Akibatnya, para profesional tersebut harus tunduk pada prinsip- prinsip  etika  sistem  peradilan  pidana  dan  membuktikan  integritas  yang  kuat  dalam  karakter mereka.  Ini  dicapai  dengan  bantuan  kode  etik  profesional  yang  menunjukkan  kompetensi, keandalan, akuntabilitas, dan kepercayaan secara keseluruhan jika dikelola dengan benar.
Sistem  peradilan  pidana  telah  berubah  secara  signifikan  sebagai  akibat  dari  masalah penyalahgunaan  zat  yang  meluas  dan  kejahatan  terkait  narkoba  selama  dua  dekade  terakhir. Pengadilan, Lapas, dan lembaga pemasyarakatan telah tumbuh secara dramatis selama masa ini, dan  menghadapi  tantangan  yang  sangat  besar  untuk  mengurangi  pintu  putar  para  pelaku  yang terlibat  zat  yang melakukan peredaran melalui sistem peradilan. Menanggapi  tren ini, sejumlah program pengobatan penyalahgunaan zat telah dilaksanakan di fasilitas pemasyarakatan, termasuk program perumahan dan rawat jalan yang menggunakan pendekatan peningkatan kognitif-perilaku dan  motivasi  dan  yang  berfokus  pada  restrukturisasi  pemikiran  kriminal.  Program  perawatan pemasyarakatan  khusus  juga  telah  mulai  menangani  kebutuhan  pelanggar  dengan  gangguan mental  dan  penyalahgunaan  zat  yang  terjadi  bersamaan,  yang  menghadirkan  risiko  tambahan untuk residivisme saat dibebaskan dari tahanan.
Semakin banyak program penyalahgunaan zat pemasyarakatan telah muncul di negara lain, dan  program  ini  lebih  menonjol  dengan  pendekatan  pengurangan  dampak  buruk  seperti pemeliharaan metadon  (Byrne, 1989). Residivisme adalah ukuran paling umum dari  efektivitas program pemasyarakatan. Umumnya dianggap kembali ke perilaku kriminal, residivisme adalah hasil pasca-pembebasan utama yang ditinjau dalam makalah ini. Tindakan residivisme biasanya mencakup penangkapan ulang, hukuman, hukuman kembali ke Lapas karena pelanggaran tingkat kejahatan baru, dan kembali ke Lapas untuk pencabutan pelanggaran teknis.
Sistem peradilan pidana  terdiri dari empat komponen,  yakni undang-undang, penegakan hukum,  pengadilan,  dan  koreksi.  Masing-masing  dari  empat  komponen  ini  terdiri  dari subkomponen.  Selanjutnya  setiap  komponen  dan  subkomponen  memiliki  fungsi  tertentu. Biasanya, individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berpindah dari satu komponen ke komponen  berikutnya.  Individu  diproses  oleh  setiap  komponen,  sistem  peradilan  pidana,  jika berlaku,  yang  memiliki  fungsi  unik.  Masing-masing  komponen  dan  subkomponen  peradilan pidana ini berkontribusi pada keadaan unik di antara pelanggar dan mantan pelanggar karena peran masing-masing  komponen.  Keadaan  ini  dapat  mempengaruhi  jenis  intervensi  yang  diterima penduduk peradilan pidana, serta hasil intervensi. Secara umum, komponen legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang  yang mendefinisikan perilaku menyinggung, serta mendukung intervensi dan sejumlah undang-undang kemasyarakatan lainnya.
Komponen  penegakan  hukum  menegakkan  hukum  dan  menyediakan  berbagai  fungsi layanan,  banyak  di  antaranya  adalah  sebagai  respons  terhadap  situasi  non-kejahatan.  Dalam pengaturan penegakan hukum, praktik berbasis bukti berbentuk penggunaan data dan bukti empiris untuk  meningkatkan  hasil  pemolisian.  Contohnya  termasuk  mengurangi  insiden  kejahatan  atau mengalihkan  individu  ke  sumber  daya  yang  sesuai.  Komponen  pengadilan  terdiri  dari  berbagai struktur  pengadilan  seperti  pengadilan  sipil,  pengadilan  pidana  dewasa,  dan  pengadilan  khusus seperti pengadilan narkoba, pengadilan kesehatan mental, dan pengadilan kekerasan dalam rumah tangga,  antara  lain.  Pengadilan  ini  bertanggung  jawab  untuk  menangani  jenis  kasus  tertentu. Pengadilan  memberikan  keadilan  dalam  menanggapi  berbagai  masalah  kriminal,  non-kriminal, dan sosial. Opsi keadilan dapat mencakup hukuman, perawatan yang berfokus pada rehabilitasi, atau kombinasi dari kedua opsi ini.
Komponen sistem pemasyarakatan termasuk fasilitas kelembagaan, seperti Lapas kota atau kabupaten pengaturan pengawasan berbasis komunitas termasuk masa percobaan dan pembebasan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bersyarat.  Mantan  pelaku  yang  dibebaskan  dari  Lapas  dapat  ditempatkan  dalam  pengawasan pembebasan  bersyarat  selama  tinggal  di  komunitas.  Mantan  pelaku  dapat  diberi  mandat  untuk mematuhi  persyaratan  pembebasan  bersyarat  atau  menghadapi  pelanggaran,  yang  dapat mengakibatkan  berbagai  sanksi  termasuk  penahanan  ulang.  Kondisi  ini  mungkin  tes  obat  atau berpartisipasi  dalam  program  pengobatan,  misalnya.  Sebaliknya,  seorang  parolee  dapat dibebaskan dari Lapas tanpa syarat (Marion, 2002).
Tidak  dapat  disangkal,  sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  organisasi  yang  kompleks. Organisasi-organisasi  ini beroperasi  di banyak tingkatan termasuk tingkat  lokal, negara bagian, federal,  dan  kesukuan.  Organisasi-organisasi  ini  memiliki  banyak  kesamaan  fitur  meskipun perbedaan ditemukan karena perbedaan legislatif dan regional. Di antara perbedaan ini adalah jenis intervensi yang diberikan kepada pelaku dan mantan pelaku. Sistem peradilan pidana bervariasi dalam  tingkat  intervensi  yang  ditawarkan,  beberapa  di  antaranya  diatur  dalam  undang-undang sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya, beberapa departemen kepolisian mempekerjakan pekerja sosial  polisi  untuk  membantu  mereka  dalam  fungsi  layanan  mereka.  Ini  tidak  diamanatkan  di antara semua lembaga penegak hukum.
Lembaga Pemasyarakatan diyakini oleh banyak ahli sebagai komponen peradilan pidana yang paling menantang dan membuat frustrasi. Ada tantangan dalam mengelola narapidana setiap hari  serta  rasa  frustrasi  karena  salah  urus  yang  tak  terelakkan  dalam  upaya  mencapai  berbagai tujuan.  Tantangan  baru  muncul  setiap  hari.  Dalam  arti  yang  sangat  nyata,  petugas  di  sistem pemasyarakatan melakukan waktu yang sama seperti narapidana melakukan waktu. Mudah untuk melakukan persidangan dan menghukum seseorang; yang sulit adalah apa yang harus dilakukan dengan mereka setelah mereka dijatuhi hukuman. Segala sesuatu dalam koreksi dilakukan dalam skala besar karena ada aliran narapidana yang tak ada habisnya.
Alternatif  untuk  Lapas  konvensional  dan  kurungan  Lapas  telah  menjadi  populer  dalam beberapa tahun terakhir karena para pejabat berusaha untuk menangani fasilitas pemasyarakatan yang penuh sesak dan biaya  yang terus meningkat untuk memenjarakan para pelanggar. Sanksi alternatif juga sering diterapkan karena memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah daripada pengaturan  Lapas  tradisional.  Namun,  beberapa  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa  manfaat yang  diperkirakan  dari  koreksi  komunitas  mungkin  tidak  ada.  Kebanyakan  koreksi  komunitas didasarkan  pada  proposisi  bahwa  program-program  tersebut  dapat  lebih  efektif  daripada pengaturan  koreksi  tradisional  karena  mereka  membantu  pelaku  berintegrasi  kembali  ke  dalam masyarakat dan membentuk peran yang sah dalam masyarakat.
Community based correction adalah cara hemat biaya untuk memberikan alternatif selain penahanan. Tetapi program perawatan intensif dan kontrol yang diperketat atas para narapidana yang ditemukan di  penempatan alternatif  cenderung meningkatkan biaya community correction jika  dibandingkan  dengan  penempatan  institusional  tradisional.  Jika  sanksi  kustodian  yang digunakan  oleh  komunitas  di  seluruh  negeri  tidak  efektif  dari  segi  biaya,  maka  sanksi  tersebut harus dipertanyakan. Jika community correction dapat terbukti paling tidak seefektif Lapas tetapi lebih murah, maka strategi seperti itu harus diadopsi (Fajriando, 2019).
Dengan  menggunakan community  based  correction ,  para  narapidana  yang  tidak membutuhkan kontrol tingkat tinggi yang ditemukan di Lapas masih dalam pengawasan negara. Namun, community  based  correction juga diduga memperlebar jaring dan menggantikan  Lapas (Samudra, 2021). Dengan kata lain, pelanggar masih diLapas tetapi berada di lingkungan selain lembaga pemasyarakatan. Para pelaku yang sebelumnya tidak dijatuhi hukuman penahanan akan dikendalikan  oleh  negara.  Tujuan  utama  dari community  based  correction adalah  untuk mengurangi residivisme dan melindungi publik dari kerugian lebih lanjut oleh tindakan kriminal.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Program  pembinaan  yang  diberikan  dengan  pendidikan  formal  dirancang  untuk memberikan dorongan spiritual dan kepribadian serta psikologi para narapidana. Dalam penelitian saya,  tujuannya  adalah  untuk  mendekatkan  narapidana  dengan  masyarakat.  Tentunya  sebelum mereka  mengenyam  pendidikan,  mereka  di  dalam  masyarakat.  Rencana  Pengembangan Kepribadian  adalah  rencana  bagi  narapidana  untuk  memberikan  bimbingan  kepada  narapidana untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  mereka,  mempromosikan  pembangunan  nasional  dan negara,  dan  membimbing  mereka  untuk  meningkatkan  kecerdasan  narapidana.  Sementara  itu, program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan bagi narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan bakatnya dengan cara meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginannya.  Program  kemandirian  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  kepada narapidana  agar  dapat  melarikan  diri  dari  lapas  agar  dapat  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dengan  apa  yang  telah  narapidana  peroleh  selama  melaksanakan  dan mengikuti program kemandirian yang dilakukan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Husniah dkk., 2017).
Secara umum, program yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dari intervensi pemasyarakatan yang efektif yang menjaga integritas setelah implementasi harus lebih berhasil  daripada  program  yang  menyimpang  dari  desain  aslinya  dan  membahayakan  elemen program  berbasis  bukti.  Memang,  alat  penilaian  risiko  yang  divalidasi  tidak  selalu  digunakan untuk menentukan risiko residivisme, dosis pemrograman tidak secara konsisten dikalibrasi untuk risiko  residivisme,  dan  pelanggar  kadang-kadang  ditugaskan  untuk  intervensi  terlepas  dari kebutuhan kriminogenik atau masalah tanggung jawab mereka.
Namun, masyarakat bahkan para narapidana sendiri telah menimbulkan kecemasan. Dari segi sosial dan kecemasan, kecemasan terhadap narapidana juga datang dari narapidana itu sendiri yang dibebaskan dari Lapas. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif di komunitas eksternal, dan kriminal eksternal adalah orang yang melanggar hukum dan dapat membahayakan komunitas eksternal.  Untuk  menghilangkan  stigma  negatif  masyarakat  terhadap  mantan  penjahat,  perlu adanya integrasi dengan masyarakat melalui reintegrasi.
Dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, stigma negatif yang selalu  ada  di  masyarakat  akan  menghilangkan  stigma  negatif.  Salah  satu  program  penyuluhan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat adalah melalui pelaksanaan penyuluhan berbasis komunitas atau biasa disebut dengan Community Based Correction (CBC). CBC adalah program pembinaan berbasis komunitas. Kemunculan CBC dimulai dari perkembangan awalnya yaitu masa percobaan (hukuman bersyarat) dan pembebasan bersyarat (parole), dalam hal ini CBC memberikan  pelayanan  dalam  proses  pembinaan  narapidana  melalui  partisipasi  masyarakat. Dalam  hal  ini,  program  pengembangan  kemandirian  (seperti  industri,  elektronik,  mobil,  dan banyak  program  keterampilan  kemandirian)  akan  memberikan  peraturan  yang  relevan  bagi narapidana  yang  telah  menjalani  setengah  hukuman  mereka  dan  memenuhi  persyaratan  untuk integrasi ke dalam masyarakat (Hamja, 2015).
Sejauh ini, rencana pengembangan narapidana yang dilaksanakan oleh salah satu cabang sistem peradilan pidana, yaitu  Lapas, telah berjalan dengan baik, namun secara keseluruhan, ini bukan  pilihan  terbaik  karena  mantan  narapidana  masih  banyak  melakukan  kejahatan  berulang. Penerapan  rencana  pembinaan  bagi  setiap  narapidana  sangat  penting  karena  bertujuan mengembalikan  narapidana  ke  masyarakat  yang  baik.Tidak  hanya  memberikan  rencana pembinaan mental dan material, namun kedua aspek ini harus seimbang.Ini merupakan dukungan yang  sangat  penting.  Setiap  narapidana  menjalani  hidupnya  sendiri  setelah  menyelesaikan hukumannya.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Lapas  terbuka  merupakan  salah  satu  program  lembaga  pemasyarakatan  yang  bertujuan untuk mengurangi kepadatan narapidana. Lapas terbuka juga merupakan salah satu implementasi dari community based correction (CBC). Lapas terbuka dapat dipahami sebagai setiap lembaga pemasyarakatan  di  mana  para  narapidana  menjalani  hukuman  mereka  dengan  pengawasan minimal dan keamanan perimeter, dan tidak dikurung di sel  Lapas (Gani, 2018). Lapas terbuka telah  muncul  sebagai  sistem  pemasyarakatan  untuk  reformasi  narapidana  dengan  menyediakan mereka dengan fasilitas rekreasi, kunjungan keluarga, remisi, kerja upahan yang menanamkan rasa percaya  diri  mereka  dan  membantu  mereka  untuk  bersosialisasi  kembali  dengan  masyarakat setelah mereka dibebaskan. Namun, meskipun maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Sistem Lapas Terbuka patut dipuji, masih ada ruang untuk perbaikan dan reformasi.
Sebelumnya  konsep  pemidanaan  terbatas  pada  pencegahan  kejahatan  dan  pencegahan kejahatan.  Demikian  pula,  Lapas  dianggap  hanya  sebagai  rumah  tahanan  untuk  menahan  para penjahat. Para pelanggar dihadapkan pada kekejaman dan penyiksaan oleh polisi di Lapas. Namun seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  konsep  hukuman  mengalami  perubahan.  Kini, pemidanaan memiliki tujuan untuk mereformasi pelaku kejahatan sehingga muncul konsep Lapas Terbuka. Lapas Terbuka umumnya melibatkan keamanan minimum dan didasarkan pada disiplin diri  narapidana.  Aturan  di  Lapas  Terbuka  jauh  lebih  ketat  dan  karena  alasan  ini  mereka  juga disebut Lapas dengan keamanan minimum atau Lapas tanpa jeruji. Konsep Lapas Terbuka telah memulai babak baru dalam sejarah sistem Lapas. Lapas terbuka memberikan kesempatan kepada narapidana  untuk  membawa  perubahan  sikap  dan  membawa  perubahan  positif  dalam  pola perilakunya.  Narapidana  diberi  lebih  banyak  kebebasan  untuk  berinteraksi,  fasilitas  yang  lebih baik, dan diberikan pekerjaan daripada berdiam diri di sel.
Lapas Terbuka memiliki tujuan ganda untuk menghilangkan penjahat dari masyarakat dan mereformasi pelaku di bawah perawatan institusional dengan menutupi kondisi yang pada awalnya mengubah mereka menjadi pelanggar hukum. Hal ini tentunya membuka pandangan baru dalam yurisdiksi  lembaga  pemasyarakatan,  menjanjikan  kebebasan  yang  lebih  baik  bagi  pelaku, lingkungan alam dan ketegangan yang lebih rendah yang berujung pada terciptanya suasana yang lebih  kondusif  untuk  mereformasi  dirinya  dan  untuk  mencapai  rehabilitasi  sosial,  moral  dan ekonomi dalam masyarakat. Hal terbaik tentang Lapas Terbuka adalah bahwa itu adalah penangkal dari  apa  yang  dikenal  sebagai  'Lapas'  terpidana.  Dengan  kata  sederhana,  efek  salah  dari pelembagaan yang menunjukkan dua komponen pemenjaraan akan dilikuidasi (Mastija H, 2016).
Karena medan  yang berlebihan dan gerakan bebas, narapidana secara psikologis merasa rileks dan bebas ketegangan yang merupakan preseden kondisi untuk membawa perubahan sikap dan membuatnya menerima teknik rehabilitatif. Perlakuan pidana oleh masyarakat adalah untuk melindungi  masyarakat,  tetapi  karena  perlakuan  tersebut  ditujukan  kepada  penjahat  daripada kejahatan, objek yang lebih besar seharusnya adalah regenerasi moralnya. Oleh karena itu, tujuan mutlak  dari  koreksi  adalah  reformasi  penjahat,  bukan  untuk  menimbulkan  penderitaan  balas dendam.
Jelas  bahwa  kepadatan  di  Lapas  itu  sendiri  mengakibatkan  kurangnya  fasilitas  yang tersedia bagi narapidana dan mendorong korupsi dalam administrasi Lapas. Hal ini juga memiliki dampak  psikologis  yang  merugikan  bagi  narapidana  dan  menonjolkan  masalah  pemeliharaan hukum  dan  ketertiban  di  dalam  Lapas.  Penundaan  yang  berlebihan  dalam  persidangan  pidana bertanggung  jawab  atas  banyaknya  jumlah  orang  yang  menjalani  persidangan  dan  merupakan penyebab penahanan banyak narapidana di Lapas tertutup. Untuk memastikan upaya dan tindakan yang  lebih  baik  untuk  melindungi  hak  dan  martabat  para  narapidana  dan  untuk  memfasilitasi tujuan reformasi dan rehabilitasi mereka, Lapas yang lebih terbuka harus didirikan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Para  pendukung  koreksi  berbasis  komunitas  berpendapat  bahwa  ada  kebutuhan  untuk mencari alternatif selain pemenjaraan bagi pelaku non-kekerasan yang berbiaya rendah mengingat kendala keuangan yang dihadapi pemerintah federal dan meningkatnya populasi Lapas. Alternatif penahanan  ini  telah  diadopsi  secara  luas  di  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  lain  di  dunia, termasuk  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  kemampuannya  untuk  menghukum, merehabilitasi,  menyatukan kembali,  dan menasihati pelanggar  yang dihukum.  Hasilnya adalah komunitas yang lebih aman dan produktif. Oleh karena itu, program koreksi berbasis masyarakat berdampak positif sehingga dapat diadopsi secara luas (Maryani, 2015).

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan artikel ini dilakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Guna hasil  penelitian  didapatkan,  dilakukan  pengumpulan  literatur  dan  sumber-sumber  informasi kemudian dilakukan tinjauan pustaka.  Literatur  yang digunakan berupa buku atau jurnal  ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan melalui analisi dan pengkajuan terhadap literatur yang diperoleh. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran general mengenai penelitian yang dilaksanakan.
Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  tidak  digunakan  populasi  dikarenakan  penelitian  yang  dilakukan berjenis kualitatif deskriptif yang mana penelitian berdasarkan kasus atau fenomena tertentu yang terdapat  pada  kondisi  serta  situasi  sosial  tertentu.  Hasil  kajian  yang  diperoleh  tidak  akan berorientasi  pada  populasi,  namun  didistribusikan  menuju  situasi  sosial  pada  fenomena  yang dikaji.

## PEMBAHASAN
Ketika memikirkan Lapas, gambaran sebuah sel yang berdinding tiga dan bagian depannya terbuat  dari jeruji segera muncul di  benak kita. Tempat tidur  yang terbuat dari batu  atau bahan keras  apa  pun  dengan  bagian  yang  sedikit  terangkat  di  satu  sisi  untuk  memberikan  efek  bantal bersama  dengan  sprei.  Lapas  dibangun  dengan  ide  untuk  menjauhkan  pelaku  dari  masyarakat, dikucilkan  agak  jauh  dari  masyarakat.  Konsep  lain  di  balik  pembangunan  Lapas  adalah  untuk membatasi atau memangkas kehidupan sosial terpidana, yaitu menjauhkan terpidana dari keluarga, teman, dan kerabat.  Ide atau prinsip dasar bahwa seseorang akan atau harus hidup terpisah dari masyarakat sebagai pencegah untuk mencegahnya melakukan kejahatan. Oleh karena itu,  Lapas tradisional atau Lapas terkontrol seharusnya merupakan perpanjangan dari teori hukuman jera ini. Namun,  dengan perubahan zaman, teori  yang lebih  reformatif, berdasarkan pada premis bahwa pendekatan yang lebih manusiawi bahkan terhadap pelaku kesalahan telah diadopsi.
Dibutuhkan sebuah konsep atau gagasan guna mengoptimalkan program pembinaan yang memiliki  tujuan  untuk  memasyarakatkan  para  tahanan.  Salah  satu  program  pembinaan  tersebut adalah Community  Based  Correction .  Konsep  tersebut  merupakan  suatu  konsep  yang  merubah pidana Lapas, tetapi dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan namanya, program pembinaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berbasis masyarakat ini didefinisikan sebagai seorang pelanggar hukum dengan jenis kasus ringan serta  tidak  divonis  hukuman  pidana  Lapas,  akan  tetapi  divonis  pidana  alternatif  yang  berguna sebagai pengganti pidana Lapas.
Program berbasis komunitas tersedia di tiga poin keputusan dalam proses peradilan pidana, yakni  pada  pembebasan  praperadilan  sebelum  terdakwa  dihukum,  setelah  pelanggar  dijatuhi hukuman sebagai alternatif penahanan, dan sebagai bantuan untuk masuk kembali ke komunitas setelah  hukuman  Lapas.  Dalam  titik-titik  keputusan  ini,  berbagai  macam  program  komunitas tersedia,  termasuk  rumah  singgah;  opsi  non-residensial  seperti  masa  percobaan,  pembebasan bersyarat, dan pemantauan elektronik; dan sanksi ekonomi seperti restitusi, denda, dan penyitaan.
Melalui  rencana  tersebut,  tentunya  lembaga  pemasyarakatan  akan  bekerja  sama  dengan pihak ketiga untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat berdasarkan keterampilan pihak  ketiga  tersebut.  Tentunya  penerapan  CBC  ini  tidak  hanya  sebagai  metode  alternatif pemidanaan, tetapi juga metode alternatif dalam rangka pembinaan narapidana. Melalui program CBC  ini  diharapkan  para  narapidana  dapat  kembali  ke  masyarakat  dan  masyarakat  juga  dapat menerima  narapidana  terdekat.  Tujuan  dari  pembinaan  berbasis  komunitas  ini  adalah  untuk mendekatkan  narapidana  dengan  masyarakat  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  sehingga setelah narapidana keluar dari Lapas, mereka dapat mencari pekerjaan dan berguna di masyarakat. Untuk  mendukung  rencana  CBC,  perlu  untuk  memenjarakan  Lapas  Terbuka  atau  kamp  udara terbuka.  Lapas  terbuka  diperuntukkan  untuk  para  tahanan  yang  akan  berakhir  masa  pidananya. Oleh karena itu narapidana akan ditempatkan pada lapas terbuka yang minim akan pengawasan security .
Community  Based  Correction dalam  sistem  peradilan  pidana  umumnya  mengacu  pada mode hukuman alternatif bagi terpidana pelanggaran non-kekerasan dan pelanggaran ringan. Hal ini  dipopulerkan  oleh  keyakinan  bahwa  narapidana  membutuhkan  bentuk  koreksi  yang mengintegrasikan  mereka  kembali  ke  dalam  masyarakat  dan  kebutuhan  untuk  menggunakan sumber  daya  pemerintah  yang  langka  dengan  cara  yang  produktif.  Program  koreksi  berbasis komunitas dimulai pada 1970-an, 1980-an, dan 1990-an. Program tersebut menawarkan alternatif penahanan dalam sistem Lapas. Banyak kriminolog percaya sejumlah besar pelanggar tidak perlu ditahan di sel Lapas dengan keamanan tinggi.
Beberapa narapidana, yang mungkin telah siap untuk berpaling dari kehidupan kriminal, malah  menjadi  seperti  penjahat  keras  yang  berhubungan  dengan  mereka  di  Lapas.  Sebagai tanggapan, negara bagian, kabupaten, dan kota mendirikan fasilitas dan program pemasyarakatan lokal  yang  kemudian  dikenal  sebagai  pemasyarakatan  berbasis  komunitas.  Fasilitas  ini,  yang terletak  di  lingkungan,  memungkinkan  pelanggar  hubungan  keluarga  dan  persahabatan  normal serta  layanan  rehabilitasi  seperti  konseling,  instruksi  dalam  keterampilan  hidup  dasar,  cara melamar pekerjaan, dan pelatihan dan penempatan kerja.
Pelaksanaan  bimbingan,  konseling  dan  pembinaan  dalam  sistem  kedisiplinan  juga dilakukan  oleh  aparatur  fungsional  khusus  yaitu  aparat  pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan koreksi membutuhkan profesionalisasi sumber daya manusia yang memahami betul tujuan dari koreksi tersebut dan bagaimana cara mencapainya, serta menghindari perlakuan yang tidak manusiawi. Selain  itu, dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan, perlu kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga sosial untuk mendukung efektivitas.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  bentuk  baru  sistem  Lapas  muncul  yang  dikenal  sebagai sistem Lapas Terbuka atau semi terbuka di Indonesia. Seperti namanya, narapidana tidak dikurung di Lapas tradisional seperti yang telah kita lihat dalam kehidupan nyata atau kehidupan berputar
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tetapi mereka ditempatkan di pengaturan di mana mereka tidak sering dikurung di sel mereka dan diizinkan untuk bekerja di Lapas atau di luar Lapas. untuk mencari nafkah. Jenis Lapas ini adalah untuk  pelanggar  yang  dianggap  berisiko  rendah  bagi  orang-orang.  Biasanya  mereka  telah melakukan  pelanggaran  kecil  atau  hadir  di  TKP.  Hal  ini  sering  mengakibatkan  orang  tersebut didakwa dengan tuduhan yang salah (Martí, 2021).
Lapas Terbuka adalah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan rendah di mana kondisi kehidupan tidak seketat di Lapas tertutup, dan di mana narapidana memiliki lebih banyak kontak dengan dunia luar. Tujuan dari  Lapas jenis ini adalah agar para narapidana menjalani hukuman mereka dalam kondisi yang sedapat mungkin menyerupai kehidupan normal, dan untuk membantu pemukiman kembali mereka di masa depan. Lapas Terbuka juga dapat diartikan sebagai Lapas di mana  ada  aturan  yang  kurang  ketat  dibandingkan  dengan  Lapas  terkontrol.  Sebutan  lain  untuk Lapas Terbuka adalah Lapas keamanan minimum, kamp terbuka atau Lapas tanpa jeruji. Tujuan di balik pendirian Lapas ini adalah kepadatan Lapas, meningkatkan biaya untuk mempertahankan Lapas yang terkendali, sebagai hadiah untuk perilaku yang baik, untuk membuat mereka mandiri dll.
Teori  ini  berpijak  pada  objek  bahwa  pemidanaan  seharusnya  merupakan  reformasi  bagi pelaku kejahatan, melalui metode individualisasi. Prinsip humanistik harus diadopsi bahwa bahkan jika pelaku melakukan kejahatan, ia tidak berhenti menjadi manusia. Oleh karena itu, setiap kali hakim menentukan hukuman, penting bagi  seorang hakim untuk  mempelajari karakter dan usia pelaku,  pembiakan  awal,  pendidikan  dan  lingkungan,  keadaan  di  mana  dia  melakukan pelanggaran,  objek  yang  dia  lakukan  pelanggaran.  dan  faktor  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk memperkenalkan  hakim  dengan  sifat  yang  tepat  dari  keadaan  sehingga  dia  dapat  memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan.
Setiap orang yang melakukan kejahatan dianggap dihukum tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus membayarnya dengan nyawanya sehingga mereka harus diberi kesempatan kedua. Lapas terbuka dikembangkan untuk merehabilitasi narapidana yang hampir menyelesaikan masa hukumannya. Di Lapas Terbuka paling awal yang dikembangkan di AS pada abad ke-19, tahanan yang  hampir  dibebaskan  dikirim  untuk  bekerja  sebagai  buruh  untuk  mengevaluasi  perilaku mereka. Lapas sebelumnya dikenal sebagai bentuk hukuman pidana yang sederhana tetapi sistem keamanan minimum dalam pengaturan Lapas Terbuka dianggap sebagai bentuk hukuman modern. Banyak  langkah  telah  diambil  untuk  mengangkat  kondisi  yang  tak  tertahankan  serta mendefinisikan ulang administrasi Lapas (Haryono, 2018).
Penerapan  sistem  Lapas  terbuka  memiliki  beberapa  manfaat  bagi  Lembaga Pemasyarakatan.  Manfaat  yang  pertama  ialah  mampu  mengurangi  kepadatan  di  Lapas.  Karena baik pelanggar besar maupun kecil tinggal di bawah atap yang sama, ini menyebabkan kepadatan berlebih.  Dengan demikian, memisahkan keduanya telah mengurangi  keramaian. Manfaat  yang kedua ialah narapidana diizinkan mencari pekerjaan. para narapidana di Lapas Terbuka diizinkan untuk  mencari  pekerjaan  di  dalam  dan  di  luar  Lapas,  hasil  ini  meningkatkan  kepercayaan  diri mereka dan memberi mereka penghasilan. Manfaat selanjutnya yakni mampu mengurangi biaya operasional.  Karena  mereka  berada  di  Lapas  Terbuka,  mereka  tidak  membutuhkan  banyak keamanan dan orang untuk mengawasi mereka. Manfaat berikutnya yaitu memberikan kemudahan bagi  narapidana  untuk  melakukan  pengembangan  diri  dan  sosialisasi.  Mereka  diperbolehkan bersosialisasi dengan dunia luar dan dapat menghubungi keluarganya agar tetap menjadi bagian dari masyarakat dan tidak menjadi sosiopat.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, permasalahan kepadatan Lapas, pelatihan yang tidak memadai, kekerasan Lapas, kesehatan yang tidak memadai dan fasilitas lainnya, penahanan jangka
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
panjang  di  bawah  pengadilan,  kerja  paksa  pada  narapidana,  manipulasi  kekuatan  opsional  oleh petugas  Lapas,  kontak  terbatas  dengan  penasihat  hukum,  dan  penyerangan  erotis  yang  meluas terhadap tahanan hanyalah beberapa dari isu-isu Lembaga Pemasyarakatan yang mencolok (Gracia & Redyantanu, 2020).
Lapas  terbuka  merupakan  lembaga  pemasyarakatan  yang  sangat  berperan  dalam menegakkan teori reformasi narapidana yang menjadi salah satu tujuan dari sistem Lapas. Hal ini memberikan gambaran yang benar tentang ide individualisme hukuman di mana narapidana dapat kembali  ke  kehidupan  normal  mereka  setelah  membayar  iuran  mereka  di  Lapas  (Bramada  & Wibowo,  2022).  Gagasan  ini  dimulai  dengan  kemauan  keras  dan  prinsip  "kepercayaan menghasilkan  kepercayaan",  yang  bila  dicapai  dengan  tepat,  dapat  mengubah  sumber  daya manusia. Nilai gagasan untuk reformasi dan rehabilitasi narapidana tidak dapat dilebih-lebihkan. Konsekuensi  positif  termasuk  perasaan  harga  diri,  martabat,  dan  kemauan  narapidana  untuk memperbaiki  diri  (Darami  &  Prasetyo,  2017).  Ciri-ciri  Lapas  Terbuka  dapat  diringkas  sebagai berikut:
1. Lapas terbuka memberdayakan kehidupan santai dan formal dalam pertemuan-pertemuan kecil dengan proporsi pengawasan paling sedikit.
2. Lapas  terbuka  berusaha  untuk  memajukan  kesadaran  di  antara  para  tahanan  tentang kewajiban sosial mereka.
3. Lapas terbuka memberikan wilayah besar untuk persiapan para tahanan di pedesaan dan panggilan terkait lainnya.
4. Lapas  terbuka  juga  memberikan  para  narapidana  kesempatan  untuk  bertemu  dengan anggota keluarga mereka sehingga hubungan rumah tangga mereka dapat diselesaikan.
5. Konsep  Lapas  terbuka  berpikir  tentang  pekerjaan  standar  dan  dibayar  untuk  tahanan  di bawah pengawasan master sebagai teknik terbaik untuk memperbaiki pelaku kesalahan.
6. Keengganan untuk mengurung tahanan secara institusional terlalu lama adalah pendekatan mendasar yang tersembunyi di Lapas terbuka.
Penggunaan Lapas Terbuka selama masa pasca-kebebasan umumnya fantastis dan banyak dibangkitkan  di  antara  para  penologis  karena  sejumlah  besar  tahanan  tidak  perlu  repot  dengan perawatan di Lapas yang diawasi berdinding di daerah-daerah (Farliana et al., 2020). Pentingnya membangun Lapas Terbuka di berbagai negara bagian di Indonesia adalah:
1. Untuk  mengurangi  kepadatan  Lapas,  mendorong  perilaku  yang  baik,  dan  memberikan pelatihan kemandirian.
2. Untuk menyediakan tenaga kerja jangka panjang yang konsisten untuk proyek pekerjaan umum,
3. Untuk  meringankan  kesulitan  dan  menanamkan  harapan  di  antara  pelanggan  jangka panjang,
4. Memberikan pelatihan pertanian dan industri, menilai kelayakan pembebasan narapidana dari  Lapas,  dan  mengizinkan  narapidana  untuk  tinggal  bersama  keluarga  mereka  (di beberapa wilayah)
Tujuan  mendasar  dari  lembaga  pemasyarakatan  terbuka  adalah  untuk  mengurangi hukuman Lapas, menghargai perilaku yang dapat diterima, memberikan persiapan kemerdekaan, memberikan  pekerjaan  abadi  yang  dapat  diandalkan  untuk  pekerjaan  umum,  mencegah ketidakpuasan  dan  membuat  kepercayaan  di  antara  tahanan  jarak  jauh,  memberikan  persiapan dalam  pertanian  dan  industri,  melihat  kelayakan  membebaskan  pelaku  kejahatan  dari  fasilitas penahanan, dan memberdayakan pembebasan tahanan (Atmasasmita, 1995).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hasil  positif  dari  lembaga  pemasyarakatan  jenis  ini  adalah:  swadaya,  kerja  konstruktif, kemanfaatan sosial,  rasa harkat,  perubahan positif dalam sikap dan perilaku narapidana. Secara umum, biaya menahan seseorang di  Lapas Terbuka adalah sekitar setengah dari biaya di  Lapas tertutup. Karena tingkat pemisahan yang diperlukan di Lapas tertutup, ada pengurangan akses ke layanan, bahkan bagi mereka yang berada di rezim keamanan yang rendah. Lokakarya dan ruang kelas, atau instruktur dan guru, cenderung membagi waktu  di  antara kelompok-kelompok  yang berbeda, sehingga mengurangi ketentuan bagi banyak orang. Karena ada pengurangan segregasi di  Lapas  Terbuka,  ada  akses  yang  lebih  besar  ke  peluang  pendidikan  dan  pengembangan  bagi narapidana. Lapas Terbuka memungkinkan narapidana untuk membuat langkah bertahap ke dalam masyarakat  dan  mengurangi  kemungkinan  pelembagaan  dengan  menyediakan  lingkungan  yang agak mirip dengan di luar.
Dengan kata sederhana, Lapas Terbuka seperti kampus bagi tahanan tanpa jeruji dan kunci. Maksud  di  balik  pendirian  Lapas-Lapas  ini  adalah  untuk  mempraktekkan  ideologi  modern reformasi dan rehabilitasi narapidana. Para tahanan itu, yang telah menyelesaikan sebagian besar hukuman mereka dengan perilaku yang baik, diberi kesempatan untuk menghabiskan sisa waktu mereka di Lapas ini dan menjalani kehidupan yang hampir normal (Jufri, 2017).
Sebuah kesempatan juga diberikan kepada para tahanan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat di siang hari. Para narapidana ini, setelah menghabiskan waktu lama di Lapas tertutup, dipercaya untuk menjaga kebebasannya dengan sangat serius dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam  bentuk  apapun.  Namun,  peralihan  ke  Lapas  Terbuka  ini  tidak  dapat  dibatalkan  dan narapidana  dapat  dikirim  kembali  ke  Lapas  tertutup  jika  terjadi  pelanggaran,  meskipun  hanya beberapa insiden seperti itu yang telah dilaporkan.
Lapas  ini  bisa  sangat  membantu  dalam  mengurangi  beban  Lapas  yang  ditutup.  Dengan Lapas Terbuka, pemerintah dapat mempekerjakan penghuni Lapas, yang jika tidak demikian akan tetap  tidak  produktif.  Para  tahanan  belajar  untuk  memikul  tanggung  jawab  dan  tinggal  di lingkungan  itu  lebih  jauh  membantu  mereka  mendapatkan  kembali  martabat  mereka.  Lapas Terbuka juga mengurangi beban bendahara karena dapat dikelola dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan Lapas tertutup.
Meskipun  Lapas  Terbuka  memiliki  arti  penting  di  Indonesia  tetapi  karena  beberapa kekosongan  dalam  pelaksanaan  reformasi  dalam  sistem  Lapas  menghadapi  kritik  tertentu (Rumadan, 2013).
1. Lapas Terbuka kurang dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari cara fasilitas pemasyarakatan yang tertutup diisi, lembaga pemasyarakatan terbuka kosong.
2. Di  sebagian  besar  wilayah,  narapidana  dipilih  oleh  kelompok  penasihat  yang  tidak bertanggung  jawab  karena  mereka  tidak  perlu  memberikan  penjelasan  di  balik  pilihan mereka. Ini mendorong kemerosotan dan keberpihakan.
3. Tidak ada perlindungan yang disiapkan untuk orang-orang yang akan memulai hukuman mereka.  Bagaimanapun,  Lapas  semi-terbuka  harus  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  baru yang  bersalah.  Tidak  ada  pengaturan  bagi  narapidana  di  bawah  persiapan  untuk ditempatkan di fasilitas penahanan terbuka.
4. Setiap daerah memiliki fasilitas penahanan terbuka yang kurang memadai. Lapas Terbuka ada bermacam-macam di wilayah tertentu, sementara yang lain hanya satu.
Dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  Lapas  Terbuka  dalam  program  CBC  di  Lapas, pemerintah perlu memberikan dukungan yang mudah dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian  CBC  tidak  hanya  dipahami  sebagai  pedoman  masyarakat  dalam  lingkup  lembaga
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemasyarakatan. Namun demikian, cakupan penerapan CBC mungkin lebih luas dari pada Lapas, dengan kata lain diperlukan juga koordinasi antar instansi terkait, yaitu kerjasama dengan Lapas. Kualifikasi  sumber  daya  manusia  atau  petugas  tidak  lagi  terkait  dengan  keselamatan,  tetapi pengetahuan  profesional  dalam  pembinaan  dan  pembinaan  erat  kaitannya  dengan  keterampilan pembinaan. Selain dengan internal Lapas, pihaknya juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan departemen lainnya melalui pusat pelatihan kerja.

## KESIMPULAN
Terlepas  dari masalah signifikan dalam cara  Lapas Terbuka  beroperasi,  sistem  ini  harus dianggap sebagai bagian penting dari sistem Lapas modern. Mereka telah memberikan kontribusi yang  signifikan  bagi  kemanusiaan  secara  keseluruhan  dan  komunitas  Lapas  tepatnya.  Fungsi Lapas  Terbuka  telah  menunjukkan  tanpa  bayang-bayang  keraguan  bahwa  konsep  pendorong administrasi Lapas modern harus membantu, bukan kebencian, selama bertahun-tahun.
Konsep fasilitas penahanan terbuka dan semi terbuka memungkinkan pelaku untuk bekerja di luar Lapas dan memulai bisnis sebelum kembali ke Lapas pada malam hari. Konsep ini harus dianut oleh administrator Lapas di seluruh negeri. Lapas Terbuka adalah gagasan bagus yang, jika diterapkan dengan benar, dapat mengubah sistem Lapas. Namun, hanya ada sedikit Lapas Terbuka, dan  Lapas  yang  ada  tidak  memiliki  infrastruktur  dasar,  sehingga  memerlukan  perbaikan  yang signifikan untuk memberikan dampak yang signifikan pada sistem.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, R. (1995). Pengembangan Sistem Pemasyarakatn Ke arah Realisasi Gagasan Open Prison: Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan. Jurnal Hukum , 2 (4), 10–20.
Bramada,  R.  J.,  &  Wibowo,  P.  (2022).  Upaya  Penanggulangan  Dampak  Over  Kapasitas  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Arga  Makmur. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 10 (8.5.2017), 2003–2005.
Byrne,  J.  M.  (1989).  Reintegrating  the  Concept  of  Community  into  Community-Based Corrections. Crime & Delinquency , 35 (3), 471–499. https://doi.org/10.1177/0011128789035003010
Darami, M. S., & Prasetyo, Y. (2017). Penjara, Batas, dan Persepsi: Penggabungan Ruang Publik dengan  Penjara  untuk  Mengubah  Stigma  Negatif  Masyarakat. Jurnal  Sains  Dan  Seni  ITS , 6 (1), 38–41.
Darwis,  A.  M.  F.  (2020).  Penerapan  Konsep  Community  Based  Correction  Dalam  Program Pembinaan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial , 6 (1),  01. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081
Fajriando,  H.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Community-Based  Corrections  Di  Lapas  Terbuka Kelas Iii Rumbai ( The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility ). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (3), 323–338.
Farliana, N., Setiaji, K., Murniawaty, I., Hardianto, H., Ekonomi, J. P., Ekonomi, F., … Diterima, N. (2020). The Optimalization of Empowerment to Convicted Criminal in the Open Prison through  Financial  Literacy. Jurnal  Panrita  Abdi , 4 (1),  11–23.  Retrieved  from http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Gani,  A.  (2018).  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Kapasitas Penghuni Lapas. Ius Constitutum , 7–28.
Gracia, E., & Redyantanu, B. P. (2020). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya. Jurnal Edimensi Arsitektur , 8 (1), 273–280.
H, M. (2016). Penerapan  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum , 3 (1), 1–23.
Hamja.  (2015).  Model  Pembinaan  Narapidana  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan. Mimbar Hukum , 27 (3), 445–458.
Haryono.  (2018).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  Dalam  Proses Asimilasi  Narapidana  (Optimization  of  the  Implementation  of  Duties  and  Functions  Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH , Vol.12 (3), 295–312.
Husniah,  R.,  Harjati,  E.,  &  Ferdian,  A.  (2017). Pembinaan  kepribadian  narapidana  yang ditempatkan di rumah tahanan negara kaitannya dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan . 1–20.
Jufri,  E.  A.  (2017).  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka Jakarta. Jurnal Hukum Adil , Vol.8 (1), 1–26.
Marion, N. (2002). Effectiveness of Community based Correctional Programs: A Case Study. The Prison Journal , 82 (4), 478–497. https://doi.org/10.1177/0032885502238682
Martí,  M.  (2021).  Prisoners  in  the  community:  the  open  prison  model  in  Catalonia. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab , 106 (2), 211–231. https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i2.124777
Maryani,  D.  (2015).  Faktor-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Sehasen , 1 (1),  1–24.  Retrieved  from https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335/303
Rumadan,  I.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia  Dan  Reorientasi  Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 263.
https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276
Samudra,  I.  W.  (2021).  Efektivitas  Kerjasama  Pihak  Ketiga  Dalam  Proses  Pembinaan  Warga Binaan  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based  Corrections)  Lapas  Terbuka Nusakambangan. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 6 (2), 158. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535
Utoyo,  M.  (2015).  Konsep  Pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Analysis  Of  Prisoners Guidance To Reduce Level. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum , 10 (1), 37–48.