Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 111 - 122
ISSN 021-969X
Pembagian Harta Warisan yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam
(Distribution The Unclear Tirkah of Inheritance According to The Islamic Law)

## Gadis Ranti
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
The Islam inheritance law was part of the family’s tight law his connection with the scope of the  life  of  humankind.  The  resolution  and  the  management  of  the  right  and  and  the obligation someone as resulting from the existence of the legal incident because of the death someone  was  arranged  by  this  law.  The  Islamic  Law  wanted  the  distributon  og  the  legacy must be in accordance with the existence its tirkah, it means what was left by the heir after being  reduced  with  the  heir’s  rights  that  must  be  given  precedence  to  so  that  became  the legacy  and  must  be  distibuted  to  his  heir.  The  problem  was  often  of the  legacy  just  will  be distributed after the existence of the lawsuit from the heir in a period of that for quite a long time  after  the  heir  died,  in  this  case  the  existence  of  tirkah  from  the  heir  has  been  again unclear.
Key words: harta warisan ( inheritance), tirkah, hukum Islam (Islamic law)

## PENDAHULUAN
Ketentuan  mengenai  hukum  waris masih  menjadi  problematika,  karena  sampai saat  Indonesia  merdeka  belum  ada  suatu ketentuan  hukum  nasional  yang  baru  khusus mengenai  permasalahan  kewarisan  tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kekosongan hukum/ rechtvacuum, berdasarkan Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  1945,  masih dimungkinkan  untuk  tetap  memberlakukan KUHPerdata,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam yang  mana  sebelumnya  telah  berlaku  (Pasal 131 IS).
Hukum  Islam  telah  mengatur  tentang hukum  waris  yang  berlaku  bagi  pemeluknya. Di  samping  itu,  sesuai  dengan  kemajuan  dan perkembangan  zaman,  serta  pendapat  para ahli  di  kalangan  umat  Islam,  hukum  waris dituangkan  dalam  suatu  ketentuan  peraturan yang  disebut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). KHI  ini  dinyatakan sebagai hukum  positif  bagi umat  Islam  Indonesia.  Adapun  mengenai kewenangan mengadili perkara warisan, dilakukan oleh Pengadilan Agama,
sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Di dalam  Penjelasan  Umum  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tersebut  juga  masih membuka kemungkinan tentang Hak Opsi (hak para  ahli  waris  untuk  memilih  hukum  waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereka) 1 , sedangkan berdasarkan  Penjelasan  Umum  Alinea  Kedua Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006, ketentuan  mengenai  adanya  kemungkinan tentang Hak Opsi tersebut dihapuskan.
Berbicara pewarisan, tidak bisa dilepaskan dari perhatian terhadap harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Harta tersebut  dinamakan  harta  warisan  (pusaka). Warisan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta  benda  serta  segala  hak  dari  yang
1 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak,  2004, Hukum  Waris  Islam  (Lengkap  dan  Praktis)  (Cetakan Keempat), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.
meninggal  dunia  dalam  keadaan  bersih. 2
Artinya,  harta  warisan  tersebut  baru  dapat dibagi setelah dilaksanakan pembagian beberapa  hak  yang  ada  sangkut  pautnya dengan  harta  peninggalan  itu.  Hak-hak  yang harus diselesaikan atau dibayar terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan adalah: 3
1. Mengkafani  dengan  sesuatu  yang  tidak berlebihan;
2. Berkaitan dengan hak kepada orang lain;
3. Membayar  semua  yang  berkaitan  dengan harta peninggalan;
4. Mendahulukan  wasiat  yang  sesuai  dengan syariat/hukum.
Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa diantara  bentuk  tanggung  jawab  para  ahli waris  adalah  menyelesaikan  dengan  segera pembagian harta warisan diantara pihak-pihak yang  berhak. 4 Setidaknya  menurut  sebagian ulama Ushul  Fiqh,  bahwa  setiap  perintah hendaklah dipahami untuk
segera dilaksanakan  bilamana  sampai  waktunya. 5
Rasulullah  menganjurkan  agar  harta  warisan segera  dapat  diselesaikan  bila  pewaris  telah wafat,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah tirkah.  Meskipun  demikian,  dalam  kenyataan seringkali  pembagian  harta  warisan  baru dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  yang diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Nomor.  353/K/AG/1996,  tanggal  28  Januari 1998  dan  Nomor  312.K/AG/1997  tanggal  29 Juni 1999.
Dalam  kasus  tersebut,  harta  warisan belum terbagi selama selama 32 tahun setelah pewaris  meninggal  dan  hanya  ada  ahli  waris dari  generasi  kedua  dan  seterusnya.  Bahkan dalam  kasus-kasus  lainnya  yang  peneliti jumpai seringkali pengadilan menerima gugatan  pembagian  harta  warisan  setelah  39 tahun,  62  tahun,  bahkan  ada  yang  telah  120 tahun  tidak  dibagikan.  Dapat  terjadi  harta
2 H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, 2006, Hukum Waris Islam, Refika Aditama, Bandung, hlm.3.
3 Muhammad  Muhyidin  ’Abdil  Hamid,    1984M/1404H, Ahkamul Mawarits V Syariatil Islam Ala Mazihibil Aimatil Arba’ah, Darul Kitab Al-Arobi, hlm.8-10.
4 Satria  Effendi  M.  Zein,  2004, Problematika  Hukum Keluarga  Islam  Kontemporer-Analisis  Yurisprudensi dengan pendekatah Ushuliyah, Prenada Media, Jakarta, hlm.295.
5 Ibid., hlm.295-296.
warisan  itu  dipegang  atau  dikuasai  oleh  salah satu  pihak  atau  bahkan  orang  lain.  Selama berpuluh-puluh  tahun  harta  tersebut  tidak dibagikan,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  akan banyak  terjadi  perubahan  terhadap  harta tersebut,  dimana  harta  warisan  tersebut  telah terjual,  hilang  atau  harta  yang  diwariskan tersebut  merupakan  harta  yang  produktif. Sehingga  mengakibatkan  tidak  jelasnya  batas dan jumlah harta yang ditinggalkan seseorang (keberadaan tirkahnya  sudah  tidak  jelas). Dengan telah terjualnya harta warisan tersebut  tidak hanya  berakibat hukum  kepada ahli  waris  tetapi  juga  bagi  pihak  ketiga. Harta warisan  yang  tadinya  diharapkan  sebagai rahmat  bagi  ahli  waris  dan  sebagai  sesuatu yang  bisa  mengingatkan  seseorang  kepada orang  yang  meninggalkan  harta  itu,  dengan adanya  sengketa , dapat  bertukar  menjadi bahan pergunjingan dan pemutus silahturrahmi.
Mengenai  ketentuan  terhadap  harta warisan  yang  tidak  segera  terbagi  setelah pewaris  meninggal,  tidak  dijelaskan  secara eksplisit dalam Al-Qur’an.  Namun  pada  zaman Rasulullah  Saw  pernah  terjadi  kasus  yang serupa  dan  Rasulullah  bersabda  sebagaimana yang  diriwayatkan  oleh  HR.  Abu  Daud: ”Sesungguhnya  aku  ini  adalah  manusia  biasa sama  seperti  kalian.  Kalian  datang    kepadaku membawa  sengketa  waris.  Salah  seorang  dari kalian  barangkali  ada  yang  lebih  cerdik  dan lihai  bicara,  memutarbalikkan  fakta  dibanding dari  yang  lain.  Sedangkan  aku  memutus perkara  berdasarkan  apa  yang  saya  dengar dari  kalian,  oleh  karena  itu  ada  kemungkinan pihak yang lebih pandai bicara saya menangkan  berdasarkan  keterangan  yang saya terima dari kalian itu. Padahal hakekatnya  ada  keterangan  yang  tidak  benar dan  ia  harus  kalah.  Maka  barang  siapa  yang aku  menangkan  seperti  itu,  kemudian  ia mengambil  barang  tersebut  yang  pada hakikatnya  bukan  haknya,  maka  sama  halnya aku  memberikan  kepadanya  sepotong  api neraka”. 6
Berdasarkan  kasus  tersebut  di  atas, bila  dilihat  dari  keputusan  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  tanggal  17  April  1979 Nomor:  1149/Sip  1975  dimana  jumlah  dan
6 Ibid., hlm.294.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
statusnya  sudah  kabur  ( obscuur  libels),  maka gugatan waris terhadap barang-barang seperti itu,  haruslah  ditolak  atau  setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Selanjutnya,  berdasarkan  kitab Lisanul Hukkam  halaman  229  dinyatakan  bahwa seseorang  yang  telah  meninggalkan  tuntutan (tidak  menggugat)  dalam  tenggang  waktu yang  begitu  lama,  padahal  tidak  ada  suatu halangan  syariah  untuk  menggugatnya,  tetapi ia  tidak  menggugatnya,  maka  tuntutan (gugatan  tersebut)  tidak  perlu  didengar  dan tidak  perlu  ditanggapi  karena  ia  sudah  tidak menuntutnya dalam waktu dan dalam keadaan yang memungkinkan. 7
Bila  ditinjau  dari  hukum  materiil maupun  hukum  acara,  yakni  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  maupun  dalam  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  Jo.  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama tidak mengatur soal gugatan yang  kadaluwarsa  ( verjaring),  tetapi  pada Pasal 835 Jo Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  (BW),  mengatur  masalah  ini yaitu  gugatan  perdata  telah  kadaluwarsa  bila perkara  waris  tersebut  telah  lewat  lebih  dari 30  tahun.  Artinya  tuntutan  para  pihak  yang akan  mengajukan  gugatan  perdata  menjadi gugur. 8 Pada  Pasal  835  Jo  Pasal  1967  Kitab Undang-undang  hukum  Perdata  (BW)  tampak adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pihak tentang  batas  waktu  untuk  mengajukan gugatan pembagian warisan, sehingga diharapkan
keputusan hakim akan
dilaksanakan secara adil dan adanya kepastian hukum.
Namun ketentuan hukum Islam, secara tegas  telah  menyatakan  bahwa  pelaksanaan waris  berdasarkan  hukum waris  Islam  bersifat wajib.  Kewajiban  itu  dapat  pula  dilihat  dari sabda  Rasulullah  Saw  yang  artinya:  ”Bagilah harta  pusaka  diantara  ahli-ahli  waris  menurut Kitabullah”  (Al-Qur’an)  (Muslim  dan  Abu Dawud). 9
Berdasarkan  proposisi-proposisi  yang telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  harta  warisan yang  tidak  dibagikan  selama  berpuluh-puluh- tahun  dapat  menjadikan  harta  warisan
7 Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya Nomor 78/Pdt.G/1997/PTA.Sby.
8 Ibid.
9 H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Op.Cit.,hlm.3
menjadi  sudah  tidak  jelas  keberadaan tirkah- nya  yang  menyebabkan  warisan  menjadi  sulit untuk  dibagikan  sesuai  dengan  porsi  yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum sya’ra, sedangkan  bila  dipaksakan  untuk  dibagikan dan  ternyata  ada  hak  ahli  waris  lain  di dalamnya yang terambil oleh ahli waris lainnya maka  akan  menjadi  permasalahan  baru.  Oleh karena  itu,  penting  sekali  untuk  dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai keberadaan  harta  warisan  yang  sudah  tidak jelas  keberadaan tirkah-nya  dengan  fokus pada permasalahan ”Bagaimanakah pembagian terhadap harta warisan yang sudah tidak  jelas  keberadaan  tirkahnya?”  dan ”Apakah  Hukum  Islam  mengenal  batas  waktu dalam  pembagian  harta  warisan  yang  tidak segera  dibagikan?”.  Pembahasan  ini  ditujukan untuk  memperjelas  kedudukan  hukum  harta warisan  yang  sudah  tidak  jelas  keberadaan tirkah-nya.

## Pembagian  Harta  Warisan  Yang  Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya
Pada  dasarnya,  harta  dapat  kita bedakan  menjadi  dua,  yaitu  harta  kekayaan dalam  harta  perkawinan  dan  harta  dalam  hal kewarisan.  Harta  kekayaan  dalam  perkawinan adalah harta yang ada dalam suatu perkawinan, yang terdiri dari harta asal suami, harta asal  istri dan harta bersama,  sedangkan harta dalam hal kewarisan  dibagi  lagi menjadi harta peninggalan dan harta warisan.
Islam  membedakan  pengertian  antara harta  peninggalan  dengan  harta  warisan. Harta  peninggalan  adalah  semua  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal  atau dalam  arti  apa-apa  yang  ada  pada  seseorang saat  kematiannya.  Sedangkan  harta  warisan adalah  harta  peninggalan  yang  secara  hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya. 10
Harta  peninggalan  yang  secara  hukum syara  berhak  diterima  oleh  ahli  warisnya disebut  dengan  harta tirkah.  Mengenai ketentuan tirkah  ini  terdapat  perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila dikembangkan,  maka  yang  termasuk  dalam kategori tirkah  adalah  segala  harta  benda  si mayit  sebelum  wafatnya,  baik  berupa  harta benda  bergerak,  maupun  harta  benda  tidak
10 Ibid.., hlm.18.
bergerak  dan  baik  harta  benda  itu  sedang berada  di  tangan  orang  lain,  seperti  barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan  dan  yang  termasuk  dalam kategori  ini  adalah  piutang,  baik  yang  telah jelas  kapan  waktu  pelunasannya,  maupun piutang  yang  belum  jelas  kapan  waktu pelunasannya. 11
Selain  itu, tirkah  juga  segala  bentuk hak  yang  bernilai  harta,  misalnya  hak khiyar, yaitu  hak  untuk  menentukan  sikap  apakah akan  melangsungkan  suatu  transaksi  atau tidak  melangsungkan  disebabkan  suatu  hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi.
Masing-masing mazhab sepakat bahwa suatu  hak  yang  tidak  menyangkut  dengan harta, tidak termasuk kategori tirkah. Misalnya hak untuk  menjadi wali  nikah bukan merupakan tirkah  yang  dapat  diwarisi. Berpindahnya  hak  mewalikan  seorang  wanita kepada  wali  berikutnya  disebabkan  wali  yang lebih  akrab,  bukan  karena  dianggap  sebagai tirkah, tetapi karena hubungan nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.
Dalam  memandang  apakah  suatu  hak bernilai  harta  atau  tidak  bernilai  harta, terdapat  perbedaan  pendapat.  Perbedaan pendapat  tersebut  adalah  bahwa  apa  yang disebut tirkah  menurut  mayoritas  ulama  lebih luas  dari  apa  yang  disebut tirkah  menurut kalangan Hanafiyah dan Zahiriyah.
Lebih jauh lagi dalam mazhab Syafi’i, di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, termasuk juga hak  guna pakai  dalam  kategori tirkah, tirkah juga mencakup denda pembunuhan  berupa diyat,  dan  hasil  dari jebakan  yang  dipasang  oleh  si  mayit  di  masa hidupnya yang baru mengena setelah ia wafat. Diyat  adalah  denda  sebagai  hukuman  atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik diyat sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja  karena  hukuman  asal  yaitu qisas telah  gugur  disebabkan  adanya  maaf  dari keluarga  korban  maupun diyat  yang  bukan merupakan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman  asli  dalam  pembunuhan  tidak
11 Satria Effendi M Zein , Op.Cit., hlm.240.
disengaja,  jumlahnya  (bila  di  bayar  dengan unta) adalah seratus ekor unta.
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta tirkah adalah:
a. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya;
b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta;
c. Harta  yang  didapatkan  setelah  wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya
akan mendatangkan  laba,  yang  dilakukan  di masa ia hidup.
Dari macam-macam harta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa  harta  peninggalan  seseorang  yang telah  meninggal  dunia  terdiri  dari  harta  asal pewaris  dan  sebagian  dari  harta  bersama dalam perkawinan.
Harta  milik  bersama  itu  apabila  salah satu  pemiliknya  meninggal  dunia,  sebelum diwarisi dibagi terlebih dahulu dengan ketentuan  yang  berlaku  menurut  adat  istiadat atau  disesuaikan  dengan  besar  kecilnya sumbangan  orang  yang  meninggal  terhadap terjadinya  kekayaan  bersama  itu.  Apabila sama  besar, dibagi  dengan perbandingan  1:1. Apabila tidak sama besar, biasanya suami lebih besar,  mungkin  juga  istri  lebih  besar,  dibagi dengan  perbandingan  2:1  dan  sebagainya. Mana  yang  menjadi  hak  suami  istri  yang meninggal itulah yang menjadi harta peninggalannya 12 . KHI menganut perbandingan 1:1 terhadap harta bersama (Pasal 96 KHI). Dalam Al-Qur’an  Surat  An-Nisaa  (4)  ayat  34  yang menyatakan bahwa:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki) atas  sebagian  yang  lain  (wanita)  dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”
Ketentuan  mengenai  pembagian  harta warisan,  diatur  dalam  Pasal  174,  Pasal  176- 182,  Pasal  185-186,  dan  Pasal  190-193 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor
12 Ahmad  Azhar  Basyir,  2001, Hukum  Waris  Islam,  UII Press, Yogyakarta, hlm 110.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
1  Tahun  1991).  Di  dalam  Pasal  187  Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa: (1) Bilamana  pewaris  meninggalkan  harta peninggalan,  maka  oleh  pewaris  semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana  pembagian  harta  warisan dengan tugas:
a. mencatat  dalam  suatu  daftar  harta peninggalan,  baik  berupa  benda bergerak  maupun  tidak  bergerak yang  kemudian  disahkan  oleh  para ahli  waris  yang  bersangkutan,  bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b. menghitung jumlah pengeluaran untuk  kepentingan  pewaris  sesuai dengan  pasal  175  ayat  (1)  sub  a,  b dan c.
(2)   Sisa  dari  pengeluaran  dimaksud  di  atas adalah  merupakan  harta  warisan  yang harus  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang berhak.
Mengenai  pembagian  harta  warisan yang  keberadaan tirkah-nya  sudah  tidak  jelas lagi,  maka  seluruh  harta  warisan  harus dihitung  kembali  dan  harta  tersebut  adalah benar-benar  kepunyaan  pewaris  pada  saat meninggalnya  pewaris  sebagai  satu  kesatuan yang  selanjutnya  akan  di  bagikan  kepada  ahli waris.
Dalam  proses  hukum  acara  perdata, yakni  dalam  pengadilan,  kewenangan  untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta warisan dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk
menentukan  penerapan  hukumnya.  Dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mendasarkan  pada  pembuktian-pembuktian yang ada.
Pembuktian  menurut  istilah  bahasa Arab  berasal  dari  kata Al  Bayyinah  yang artinya  suatu  yang  menjelaskan.  Ibn.al- Qayyim  al  jauziah  dalam  kitabnya  At-Turuq  al Hukmiyah yang mengartikan bayyinah sebagai segala  sesuatu  atau  apa  saja  yang  dapat mengungkapkan  dan  menjelaskan  kebenaran sesuatu. 13
Dalam  hukum  Islam  terdapat  banyak ayat  al-Qur’an  sebagai  landasan  berpijak
13 Roihan  A.  Rasyid ,  1991,  Hukum  Acara  Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.153.
tentang  pembuktian.  Diantaranya,  terdapat dalam  Q.II:282;  Q.III:81;  Q.IV:6,  Q.V:106, Q.XII.26,  Q.LXV:  2  dan  Q.XXIV:4  dan  6. Sehubungan  dengan  hal  ini  ada  berbagai  alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan  di  pengadilan  (acara  perdata) berdasarkan  Hukum  Islam.  Alat-alat  bukti tersebut antara lain sebagai berikut: 14 a.  Ikrar (Pengakuan)
b. Syahadah (Saksi)
c. Yamin (Sumpah)
d. Riddah (Murtad)
e. Maktubah (bukti-bukti tertulis)
Sedangkan  dalam  Pasal  54  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  Jo  Undang-undang  Nomor  3 tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  menentukan  bahwa  secara garis  besar,  alat-alat  bukti  yang  dapat digunakan  dalam  pembuktian  perkara  perdata antara lain terdiri atas:
1. Pembuktian  dengan  surat  (alat  bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan Hakim
4. Pengakuan
5. Sumpah. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut  di  atas,  hakim  dalam  dalam pertimbangannya  mengatakan  bahwa  apa yang  disebutkan/digugat  oleh  para  Penggugat Terbanding banyak yang tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan, bahkan banyak  barang-barang  yang  keberadaannya dibantah oleh tergugat pembanding, disamping  banyak  barang-barang /tirkah  yang sudah  terjual.  Apapun  yang  menjadi  sebab terjualnya tirkah,  hal  tersebut  membuktikan bahwa  barang-barang  yang  disengketakan adalah  tidak  jelas  lagi  (kabur).  Bahkan  ada barang tirkah  yang  digugat,  dimana  pihak tergugat  pembanding  tidak  tahu  menahu  dan tidak pernah tahu barang tersebut.
Dalam  hal  ini,  karena  pemeriksaan dalam  pengadilan  ada  pada  kewenangan pengadilan  agama  dan  pengadilan  tinggi, maka  sebaiknya  pemeriksaan  tersebut  harus dilakukan  secara  cermat  dan  teliti.  Oleh
14 Sulaikhan  Lubis,  Cs.,  2005, Hukum  Acara  Peradilan Agama,  Indonesia,  Kencana  dan  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.135-137.
karenanya  harus  dapat  dipahami  bahwa  hasil yang  harus  dicapai  oleh  hakim  adalah kejelasan  hukum syara  tentang  sesuatu  yang disengketakan.  Dengan  keputusan  hakim dapat  diketahui  mana  yang  benar  dan  mana yang salah, mana pihak yang berhak terhadap sesuatu  yang  disengketakan  dan  mana  pihak yang  tidak  berhak.  Upaya  maksimal  seorang hakim  tidak  boleh  berhenti  sebelum  dapat menemukan kejelasan tersebut. Dalam perjalanan  menuju  kejelasan  hukum syara tersebut, mungkin terjadi kesalahan-kesalahan teknis atau ada sesuatu yang tertinggal, maka kesalahan-kesalahan teknis itu harus diperbaiki,  bukan  membuat  kita  berhenti  dari proses  mencari  kejelasan  hukum syara,  dan jika ada sesuatu yang tertinggal di awal jalan, maka  harus  kembali  ke  awal  jalan  untuk menjemput sesuatu yang tertinggal  itu. Untuk itu  masing-masing  pihak  yang  berperkara perlu diberi peluang yang seluas-luasnya untuk mengemukakakan  apa  yang  diyakininya.  Jadi proses mencari  kebenaran  disini persis  seperti kegiatan ijtihad  seorang  mujtahid.  Seorang mujtahid  belum  akan  berhenti  sebelum  ia menemukan hukum syara bagi suatu masalah. 15
Apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  di atas  sejalan  dengan  Pasal  28  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 229 KHI yang menyatakan “Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga  putusannya  sesuai  dengan  rasa keadilan”.
Adapun  tingkatan  keyakinan  hakim dalam  memtus  perkara  adalah  sebagai berikut 16 :
1. Yaqiin:  meyakinkan,  yaitu  si  hakim  benar- benar yakin (terbukti 100%)
2. Zhaan:  sangkaan  yang  kuat,  yaitu  lebih condong  untuk  membenarkan  adanya pembuktian (terbukti 75%-99%)
3. Syubhaat: ragu-ragu (terbukti 50%)
4. Waham:  sangsi,  lebih  banyak  tidak  adanya pembuktian  daripada  adanya  (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.
15 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., hlm.331.
16 Sulaikin Lubis Cs., Loc.Cit., hlm.132.
Suatu  pembuktian  diharapkan  dapat memberikan hakim pada tingkat yang meyakinkan  (terbukti  100%)  dan  dihindarkan pemberian  putusan  apabila  terdapat  kondisi syubhaat  atau  yang  lebih  rendah.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan  kondisi syubhaat  ini  dapat memungkinkan  adanya  penyelewengan.  Nabi Muhammad Saw lebih cenderung mengharamkan  atau  menganjurkan  untuk meninggalkan  perkara syubhaat.  Dalam  salah satu hadits Nabi Saw menyebutkan: “…sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram  itu  jelas.  Diantara  keduanya  ada  yang syubhaat (perkara yang samar) yang kebanyakan  manusia  tidak  mengetahuinya. Maka…dan barang siapa yang jatuh melakukan perkara  yang  samar  itu,  maka  ia  telah  jatuh dalam  perkara  yang  haram…”  (Riwayat  Al Bukhari dan Muslim).
Hal  ini  juga  menyebabkan  para  hakim harus  berhati-hati  untuk  tidak  mengambil putusan  dalam  keadaan  pembuktian  yang masih syubhaat  tersebut.  Oleh  karena sehubungan  dengan  hal  ini,  ada  peringatan dari  hadits  Nabi  Saw  mengenai  tiga  karakter hakim dalam memutus perkara, yang berbunyi sebagai  berikut:  “…Hakim  itu  ada  tiga (macam),  satu  dalam  syurga  dan  dua  dalam neraka.  Adapun  hakim  yang  di  dalam  syurga itu  adalah  orang  yang  mengetahui  kebenaran dan  dia  memutuskan  dengannya.  Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi ia  menyimpang  dari  kebenaran  itu  di  dalam memutuskan  perkara,  maka  dia  itu  di  dalam neraka. Dan orang  yang  memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan maka ia itu dalam neraka.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah).
Untuk menuju ke arah tersebut, karena banyak harta yang tidak jelas lagi sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangannya,  maka  hakim  Mahkamah Agung sebaiknya sebelum memberikan putusan  dapat  memerintahkan  kepada  hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan
pemeriksaan  kembali  guna  menentukan  harta mana  saja  yang  benar-benar  tidak  dapat dibuktikan  lagi.  Hal  ini  sesuai  dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
80K/Ag/1995  tanggal  1  Maret  1995,  yang menyatakan:
“Kelalaian hakim dalam masalah ini mengakibatkan  Mahkamah  Agung  dalam tingkat  kasasi  akan memerintahkan  kepada hakim pertama membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan.” Sehingga  Hakim  Mahkamah  Agung dapat membuat kesimpulan dalam
keyakinannya yang maksimal dalam memberikan  putusan.  Karena,  putusan  hakim yang  dijatuhkan  kelak,  haruslah  keputusan yang  dilakukan  dengan  adil  sesuai  dengan keyakinan yang diperolehnya.
Berkaitan dengan kasus, maka manakala harta tersebut sudah sulit dikembalikan,  maka  harta  boleh  dikembalikan kepada  harta  yang  ada.  Meskipun  demikian, hal  ini  dapat  menjadikan  adanya  ahli  waris yang  tidak  menerima  bagian  harta  warisan sesuai  dengan  bagiannya.  Rasulullah  Saw pernah  bersabda: 17 ”Tidaklah  seorang  muslim menanam  suatu  tanaman/suatu  tumbuhan,
lalu
sebagiannya dimakan
burung/manusia/hewan kecuali bagiannya shadaqah”. (HR. Muslim Bukhari).
Merujuk kepada kasus tersebut, sebagian ulama dari  ormas  Islam menyatakan bahwa  sekalipun  ada  harta  yang  telah hilang/dijual  berarti  bagian  dari  shadaqah demi  kemaslahatan,  dalam  Islam  sebaiknya pihak yang dirugikan dapat mengikhlaskannya. Mengenai  hal  ini,  sebagian  ulama  dari  ormas Islam  lainnya  mengatakan  bahwa  pembagian harta  warisan  itu  sifatnya  wajib,  maka manakala harta warisan yang ada menyebabkan  salah  satu  atau  sebagian  dari para  ahli  waris  mendapat  bagian  yang  tidak sesuai  bagiannya  dikarenakan  harta  menjadi sudah tidak jelas lagi, maka hal ini pihak yang mendapat  bagian  lebih,  baik  disengaja maupun  tidak  di  sengaja  sama  saja  kita mengambil  hak  anak  yatim  atau  orang  lain yang dalam Islam itu dilarang. Bagian tertentu dari  harta  termasuk  hal  yang  sifatnya ta’abbudi  yang  wajib  dilaksanakan  karena telah  menjadi  ketentuan  Al-Qur’an. 18 Hal  ini
17 Kumpulan  HR.  Muslim  Bukhari,  dari:  Anas  Bin  Malik Nomor 2152.
18 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., hlm.12.
telah jelas diatur dalam QS.An-Nisaa (4)  ayat 4 yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan  harta  anak  yatim  secara  dzalim, sebenarnya  mereka  itu  menelan  api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
Karenanya  sudah  menjadi  kewajiban ahli  waris  untuk  tetap  melakukan  pengurusan terhadap harta warisan yang belum dibagikan, dimana  porsi  atau  bagian  dari  apa  yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh berubah, para  ahli  waris  harus  mendapat  bagian  yang utuh.

## Waktu Pembagian Harta Warisan
Sebagaimana  yang  telah  disinggung sebelumnya  bahwa  di  Indonesia  masih terdapatnya  keanekaragaman  sistem  hukum yang  dapat  mempengaruhi  juga  dalam penerapan hukum penyelesaian sengketa oleh lembaga  peradilan.  Seperti  halnya  mengenai ketentuan  terhadap  batas  waktu  atas  harta warisan  yang  tidak  segera dibagi,  yang  dalam ketentuan  hukum  perdata  barat,  dikenal sebagai  asas  daluwarsa.  Penerapan  asas daluwarsa yang menjadi salah satu pertimbangan  dari  majelis  hakim  Pengadilan Tinggi  Agama  Surabaya  sebagaimana  kasus kedua yang telah diuraikan sebelumnya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  maupun  di  dalam Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tidak  diatur ketentuan tentang batas waktu terhadap harta warisan  yang  tidak  segera  di  bagikan.  Pasal 175  ayat  1  huruf  d  Inpres  Nomor  1  Tahun 1991  hanya  menyebutkan  bahwa  kewajiban ahli  waris  terhadap  pewaris  adalah  membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, ketentuan  tersebut  diatur  juga  di  dalam  Pasal 187 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Ketentuan  hukum  mengenai  daluwarsa dapat  dilihat  dalam  Buku  III  Pasal  835  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo  Buku  IV  KUHPerdata  Tentang  Daluwarsa. Berdasarkan  pasal  tersebut  daluwarsa  dapat ditinjau dalam dua bagian, yakni:
118 Gadis Ranti Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul a. daluwarsa sebagai alat bukti untuk memperoleh  sesuatu,  artinya  sebagai  alat untuk  memperoleh  hak  milik  atas  suatu benda,  suatu  bunga  atau  suatu  piutang yang  harus  dibayar  atas  tunjuk  asal alasannya  sah  dan  penguasaannya  tidak lebih dari 20 tahun.
b. daluwarsa sebagai  alat  untuk  dibebaskan dari suatu kewajiban artinya dapat menghapuskan segala hak untuk
mengajukan  tuntutan  hukum  yang  bersifat kebendaan  dan  perorangan  setelah  lewat jangka waktu 30 tahun.
Menjadi  salah  satu  persoalan  dalam sengketa gugatan waris Islam tersebut adalah tidak diterimanya gugatan waris yang disebabkan  karena  gugatan  tersebut  telah daluwarsa.  Dalam  kasus  tersebut,  yang menyatakan  bahwa  gugatan  sudah  daluwarsa adalah  Pengadilan  Tinggi  Agama  yang  mana dalam  pemeriksaan  tingkat  banding  majelis hakim  beralasan  bahwa  berdasarkan  bukti- bukti  yang  telah  ada  serta  berdasarkan keterangan  dari  penggugat  bahwa  pewaris telah  meninggal  dunia  lebih  dari  30  tahun yang  lalu.  Adapun  pertimbangan  hukum majelis  hakim  pengadilan  Tinggi  Agama tersebut  adalah  mendasarkan  pada  ketentuan Pasal 835 Jo Pasal 1967 KUHPerdata.
Dalam  ketentuan  Al  Qur’an  surat  An- Nisaa  (4)  ayat  13  dan  ayat  14  dinyatakan bahwa:  ”Hukum-hukum  tersebut  itu  adalah ketentuan-ketentuan  dari  Allah.  Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir  di  dalamnya  sungai-sungai,  sedang mereka  kekal  di  dalamnya,  dan  itulah kemenangan  yang  besa”r.  (Q.S.  An-Nisaa  (4) ayat 13). ”Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya  ke  dalam  api  neraka  sedang ia  kekal  di  dalamnya,  dan  baginya  siksa  yang menghinakan.  (Q.S.  An-Nisaa  ayat  14).  Guna menjalankan  ketentuan  Al-Qur’an  tersebut, ada  perintah  untuk  menyegerakan  pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris (asas ijbari),  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hadits  Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam  Muslim:  ”Hubungkanlah  (berikanlah) harta  warisan  itu  menurut  kadar  yang  telah ditentukan  kepada  orang-orang  yang  berhak,
kemudian  selebihnya  berikanlah  kepada  pihak laki-laki terdekat (pihak ’ashabah)  dari pewaris.”
Menurut  sebagian  ulama Ushul  Fiqh, bahwa  setiap  perintah  hendaklah  dipahami untuk  segera  dilaksanakan  bilamana  sampai waktunya.  Jadi  dalam  hal  ini  tidak  boleh diundur. 19 Menurut  Ustadz  Abu  Abdil  Muhsin Firanda  Andirja  membagi  warisan  memang harus  segera  dilakukan  oleh  para  ahli  waris, sebab hak kepemilikan atas harta itu memang tidak lagi dimiliki oleh almarhum, maka begitu almarhum  wafat,  harta  harus  ada  pemiliknya, dan  pemiliknya  adalah  para  ahli  warisnya (yang bersifat individual), karena itu pembagian memang harus disegerakan. Dalam syariah Islam ada keharusan untuk menetapkan  status  hukum  suatu  harta,  tidak boleh ada harta tanpa tuan. 20
Ketentuan  mengenai  perintah  untuk menyegerakan  pembagian  harta  warisan  ini, sejalan dengan asas ijbari yang berlaku dalam hukum  waris  Islam.  Asas  ini  mengartikan bahwa  peralihan  hara  seseorang  berlaku dengan  sendirinya  menurut  kehendak  Allah, tanpa  bergantung  kepada  ahli  waris  atau pewaris. Tidak ada individu atau lembaga yang dapat  menangguhkannya.  Ahli  waris  langsung menerima kenyataan  pindahnya harta pewaris kepadanya  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah ditentukan.
Dari  hasil  penelitian  penulis  dalam salah  satu  organisasi  kemasyarakatan,  bahwa harta warisan  harus  segera  dibagikan  setidak- tidaknya  40  hari  setelah  wafatnya  pewaris, kalaupun  ditunda  dan  tidak  segera  dibagikan, lihat  dulu  sebabnya  atau  alasannya  misalnya karena belum dilunasinya hutang pewaris atau belum  terlaksananya  wasiat  pewaris,  kalau tidak  ada  alasan  untuk  itu  maka  berarti  ia sudah lalai melaksanakan ketentuan Allah, dan itu  termasuk  suatu  dosa  apalagi  kalau  sampai tidak dibagi. 21
Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam ada istilah yang disebut kewajiban untuk hiyazat al-mal. Kata hiyazah terambil dari kata
19 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., hlm. 295.
20 Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, Tanya Jawab Hukum  Waris  Islam,  www.gogle.com,  Selasa  24 Oktober 2008, Jam 14.21.
21 Hasil Wawancara dengan Bapak Deni dari Ormas Islam Nadhlatul Ulama dan Pengadilan Agama Bandung.
Vol. 6, No. 2     119
hawzun  yang  berarti  terkumpul atau sebidang tanah  yang  memakai  sempadan  yang  jelas. Kata hiyazah  bila  dihubungkan  dengan  al-mal (harta) berarti mengumpulkan dan menyisihkan  harta  serta  memberi  batas-batas yang  jelas.  Dengan  hiyazah  berarti  harta seseorang tersisih dari harta orang lain. 22
Di  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah (2) ayat 234 dinyatakan bahwa: ”Orang-orang yang  meninggal  dunia  diantaramu  dengan meninggalkan  istri-istri  (hendaklah  para  istri itu)  menangguhkan  dirinya  ( ber’iddah)  empat bulan  sepuluh  hari.  Kemudian  apabila  telah habis ’iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali)  membiarkan  mereka  berbuat  terhadap diri  mereka  (berhias,  atau  bepergian  atau menerima  pinangan)  menurut  yang  patut. Allah  mengetahui  apa  yang  kamu  perbuat”. Berdasarkan  surat  Al-Baqarah  tersebut,  maka pada  saat  para  janda  dari  almarhum  telah melewati  masa ’iddah  dan  ingin  menikah kembali, sebaiknya telah dilakukan pembagian terhadap  harta  warisan.  Hal  ini  dilakukan untuk menghindari percampuran harta diantara keduanya.
Kewajiban  untuk hiyazat  al-mal  ini bahkan sudah mulai muncul pada saat adanya tanda-tanda  kematian  dari  pewaris  dengan pelaksanaan  pemisahan  harta  pewaris  sesuai kehendaknya  sebelum  meninggalnya  pewaris dengan  dibuatnya  wasiat,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Al  Qur’an  Surat  Al  Baqarah  (2) ayat  240,  yang meyatakan:  “Dan  orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya….”. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 240). Mengenai  ketentuan  ini,  dalam  salah  satu doktrin  fiqih  Islam  klasik  yang  menyebutkan: “Jika ada seseorang yang meninggalkan suatu objek  sengketa  selama  tiga  puluh  tahun,  dan selama  itu  pula  tidak  pernah  ada  kendala untuk  mengajukan  tuntutan  (setelah  lewat waktu  tiga  puluh  tahun)  ia  menggugatnya, maka  gugatan  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima”.
Berdasarkan  kitab Lisanul  Hukkam halaman  229  dinyatakan  bahwa:  “Seseorang yang  telah  meninggalkan  tuntutan  (tidak menggugat)  dalam  tenggang  waktu  yang begitu lama, padahal tidak ada suatu halangan
22 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., hlm.246-247.
syariah  untuk  menggugatnya,  tetapi  ia  tidak menggugatnya,  maka  tuntutan  (gugatan tersebut)  tidak  perlu  didengar  dan  tidak  perlu ditanggapi karena ia sudah tidak menuntutnya dalam  waktu  dan  dalam  keadaan  yang memungkinkan”. 23
Namun  para  ulama  dan  juga  para  ahli hukum  sepakat,  bahwa  tidak  dibagikannya dengan segera harta warisan/tidak diberlakukannya asas
ijbari tidak menyebabkan  hapusnya  hak  ahli  waris  untuk menuntut pembagian harta warisan, dalam hal ini tidak ada batas waktu selama harta warisan tersebut  belum  dibagikan  kepada  para  ahli warisnya.  Hal  ini  dikarenakan  waris  tersebut bersifat  turun  temurun  dan  manakala  pewaris meninggal,  harta  tersebut  akan  menjadi  milik ahli  waris  generasi  berikutnya,  dan  demikian seterusnya.  Ketentuan  tersebut  dikenal  juga dengan  istilah  ahli  waris  pengganti.  Namun demikian,  pengertian  ahli  waris  pengganti  di dalam  hukum  waris  Islam  tidak  sama  dengan ahli  waris  pengganti  di  dalam  hukum  waris Adat atau hukum waris Barat (BW), yang pada pokoknya  hanya  memandang  ahli  waris pengganti  adalah  keturunan  dari  ahli  waris yang  digantikan  kedudukannya.  Pengertian ahli  waris  pengganti  di  dalam  hukum  waris Islam  adalah  ahli  waris  yang  haknya  terbuka sebagai  akibat  ketiadaan  ahli  waris  tertentu. Ahli  waris  pengganti  tidak  selalu  merupakan keturunan  dari  ahli  waris  yang  digantikannya. Hukum  waris  Islam  mengenal  pergantian kedudukan  tetapi  dalam  corak  yang  khas. 24 Karenanya  hak  milik  dalam  hukum  Islam melekat sampai kapanpun juga.
Pemberlakuan  hak  daluwarsa  tidak menganut  semangat  agama  ( diinan),  dan bersifat individualistik, setidaknya hal ini dapat dikontekstualisasikan dengan salah satu kaidah hukum  yang menyebutkan: “apabila  istri  telah tamkin  maka  suami  telah  wajib  memberikan nafkah kepada istrinya, dan apabila kewajiban itu  telah  lewat  waktu  (daluwarsa),  maka kewajiban  itu  tetap  menjadi  utang,  dan  tidak akan gugur dengan lewatnya waktu.” 25
23 Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya Nomor 78/Pdt.G/1997/PTA.Sby.
24 H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, Op.Cit., hlm.57.
25 Ahmad Kamil , 1971, al-Mawarisi al-Islamiah, Majlis al- ‘ala li syuum al-Islamiah, Mesir, hlm.45.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  tampak bahwa walaupun hukum waris Islam mengenal asas ijbari,  namun  tidak  mengenal  asas daluwarsa.  Asas ijbari  tidak  dapat  dikaitkan dengan berlakunya asas daluwarsa sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum perdata.  Asas ijbari  memang  menghendaki segera  dilakukan  segera  dilakukan  pembagian harta  warisan,  namun  hak ijbari  ini  tidak mengenal  adanya  batas  waktu  atau  adanya masa  tertentu  yang  dapat  menyebabkan membolehkan  atau  melarang  ahli  waris  untuk memperoleh  haknya  atas  harta  warisan dikarenakan waktu.
Walaupun  demikian  terhadap  tuntutan pembagian  harta  warisan  yang  tidak  segera terbagi,  akan  dapat  menyebabkan  hapusnya atau  hilangnya  hak  ahli  waris  manakala penggugat atau ahli waris tidak mampu untuk membuktikannya,  meskipun  sebenarnya  ia mempunyai  hak  atas  harta  warisan  tersebut. Bila  ini  yang  terjadi,  maka  sudah  tentu  tidak sesuai  dengan  tujuan  hukum  waris  Islam  itu sendiri dan bertentangan dengan asas ijbari.
Dari hasil penelitian, ada juga berbagai sumber  yang  mengatakan  bahwa  harta warisan  tidak  apa-apa  untuk  tidak  dibagikan bahkan  sampai  kapanpun  juga  dalam  hal  ini tidak dilaksanakannya asas ijbari, asalkan para ahli  waris  sepakat  untuk  tidak  dibagikan, karena  dasarnya  adalah  bahwa  hukum  waris Islam  itu  bersifat  muamalah.  Namun,  kalau dianalisis  lebih  lanjut,  hukum  waris  memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur’an pada  Surat  An-Nisaa  ayat  7,  8,  9,  10,  11,  12, 13,  14,  33,  176,  Surat  Al-Anfal  (8)  ayat  75, dan beberapa (tidak banyak) hadits Nabi Saw. Secara  tegas,  Allah  memberikan  janji  surga bagi  yang  mengamalkan  hukum  ini  melalui Surat  An-Nisa  (4)  ayat  13,  dan  ancaman neraka  bagi  pelanggarnya  melalui  Surat  An- Nisaa (4) ayat 14. Adapun Surat An-Nisaa ayat 11,  ayat  12,  dan  ayat  176  yang  merupakan ayat-ayat  waris  utama,  memberikan  rincian ahli  waris  dan  bagian  masing-masing  dalam angka  pecahan,  yaitu  1/2,  1/4,  1/8,  2/3,  1/3, dan  1/6.  Dari  ayat-ayat  tentang  waris,  dapat dipahami  bahwa  peralihan  harta  dari  yang meninggal  (pewaris)  kepada  yang  hidup  (ahli waris)  berikut  jumlah  bagiannya  terjadi  tidak atas  kehendak  pewaris  maupun  ahli  waris, tetapi  atas  kehendak  Allah  melalui  Al-Qur’an.
Ini  mengandung  arti  bahwa  terjadinya  waris mewarisi  dan  aturan-aturan  yang  berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa. 26
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, Rasulullah  Saw  bersabda,  bahwa  Allah  SWT telah  berfirman,  yang  artinya:  “Bagilah  harta pusaka  diantara  ahli-ahli  waris  menurut Kitabullah”  (AL-Qur’an)  (Muslim  dan  Abu Dawud). 27
Seorang  hamba  yang  beriman  kepada Allah  dan  hari  kiamat  tentunya  akan  tunduk patuh  dalam  menjalankan  ketetapan  dari Allah,  apapun  resikonya.  Mereka  sangat  yakin dan  memahami  firman  Allah  yang  telah disampaikan-Nya  di  dalam  Al-Qur’an:  “Dan tidaklah  patut  bagi  laki-laki  yang  mukmin  dan tidak  (pula)  bagi  perempuan  yang  mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang  lain)  tentang  urusan  mereka.  Dan barang  siapa  mendurhakai  Allah  dan  Rasul- Nya  maka  sungguhlah  dia  telah  sesat,  sesat yang nyata” (Q.S. al-Ahzaab – 36).
Karenanya,  menurut  penulis  jangan kita  melihat  hari  ini  saja,  karena  dalam kenyataannya kesepakatan untuk tidak dibagikannya  harta  warisan  yang  dibuat  oleh para  ahli  waris  tersebut,  dapat  memicu masalah  bagi  ahli  waris  generasi  berikutnya pada saat para ahli waris generasi sebelumnya tidak  membagi.  Hal  ini  terkait  dengan keberadaan tirkah  dari  harta  warisan  itu sendiri,  penentuan  siapa  pewaris  dan  siapa ahli waris.
Padahal, dalam kitab Qawa’id al-Ahkam li Mashalih al-Anam, menyatakan bahwa salah satu kaidah yang memiliki tingkat kemencakupan  dan  kemapanan  tinggi  adalah kaidah  yang  menyatakan  bahwa  “meraih segala  sesuatu  yang  maslahat,  dan  menolak semua  hal  yang  mufsadat.”    Oleh  karenanya apa  yang  membuat  kita  untuk  tidak  membagi harta  warisan  tersebut  dengan  segera? bukankah Allah itu Maha Adil?
Allah  tidak  berkewajiban  menetapkan suatu kebaikan yang dipandang baik oleh akal, atau  menetapkan  keburukan  suatu  perbuatan yang  dipandang  buruk  menurut  akal,  karena
26 Abdul  Ghofur, Hukum  Waris  Islam  Mengatur  atau Memaksa?, www.waspada-online.com, Jumat 31 Oktober 2008, Jam 06.05.
27 H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Op.Cit., hlm.3.
Allah  mempunyai  kehendak  yang  mutlak  dan berkuasa  untuk  menetapkan  perbuatan  yang tidak  bermanfaat  sekalipun.  Namun  menurut penelitian, semua perintah Allah pasti mengandung manfaat, sedangkan larangannya mengandung  kemudaratan.  Bila  kita  tidak melaksanakan  ketentuan  Allah  dengan  segera pasti  akan  ada  dampak  buruk  dikemudian hari. 28
Mengenai ketentuan ini Ibnu Abbas ra. berkomentar  tentang  ayat  Al-Qur’an  yang berbunyi:  “...Jika  kamu  (hai  para  muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan  Allah,  niscaya  akan  terjadi kekacauan  di  muka  bumi  dan  kerusakan yang besar.”  (Q.S.  Al-Anfaal  ayat  73).  Menurut beliau,  makna  ayat  di  atas  adalah  jika  kita tidak  melaksanakan  pembagian  harta  waris sesuai  yang  diperintahkan  Allah  Swt  kepada kita,  niscaya  akan  terjadi  kekacauan  di  muka bumi dan kerusakan yang besar. 29

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, sehubungan dengan pembagian harta warisan yang  belum  dibagikan  dan  sudah  tidak  jelas lagi  keberadaan tirkahnya,  dapat  disimpulkan bahwa  demi  kemaslahatan  dalam  Islam sebaiknya pihak yang dirugikan dapat mengikhlaskannya. Meskipun demikian, pembagian  harta  warisan  itu  sifatnya  wajib, maka  manakala  harta  warisan  yang  ada menyebabkan  salah  satu  atau  sebagian  dari para  ahli  waris  mendapat  bagian  yang  tidak sesuai  bagiannya  dikarenakan  harta  menjadi sudah  tidak  jelas  lagi  dan  ahli  waris  tersebut tidak  dapat  mengikhlaskannya,  maka  pihak yang  mendapat  bagian  lebih,  baik  disengaja maupun  tidak,  dapat  disamakan  dengan mengambil  hak  anak  yatim  atau  orang  lain yang dalam Islam itu dilarang.
Sementara  itu,  di  sisi  lain  ditemukan bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989
28 Rachmat  Syafe’I,  2007, Ilmu  Ushul  Fiqih,  Untuk  UIN, Stain, PTAIS, Pustaka Setia, Bandung, hlm.351.
29 Sofyan  Efendi,  FaraidWeb,  www.faraidweb.com,  16 oktober 2008, Jam 10.00.
tentang  Peradilan  Agama  maupun  di  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  diatur ketentuan tentang batas waktu terhadap harta warisan  yang  tidak  segera  di  bagikan,  yang artinya  hukum  waris  Islam  tidak  mengenal batas waktu terhadap harta warisan yang tidak segera dibagikan.

## B. Saran
Menyikapi  problematika  yuridis  tentang pemberlakuan Pasal 174, Pasal 176-182, Pasal 185-186, dan Pasal 190-193 Instruksi Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi tidak efektif manakala harta warisan yang belum dibagikan tersebut  menjadi  sudah  tidak  jelas  lagi keberadaan tirkahnya, sebaiknya Inpres Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam  ditambah  ketentuan  mengenai selama  harta  warisan  belum  memungkinkan untuk dibagikan, maka bagian yang kelak akan dibagikan dan diperoleh oleh pewaris bagaimanapun  juga  harus  tetap  dan  tidak boleh  berubah,  dan  menjadi  kewajiban  para ahli  waris  untuk  tetap  melakukan  pengurusan terhadap harta warisan belum dibagikan.
Selain  penambahan  ketentuan  seperti tersebut  di  atas,  di  dalam  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan  di dalam pasal  175 ayat 1  huruf  (d)  dan  pasal  187  ayat  2  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  sebaiknya  dilengkapi dengan ketentuan  bahwa  harta  warisan  harus segera  dibagikan  setelah  pewaris  meninggal dunia, setidak-tidaknya setelah pewaris meninggal  dunia  ada  upaya  dari  para  ahli waris untuk segera melakukan proses pembagian  harta  warisan,  dan  di  dalam  hal harta  warisan  tidak  dilakukan  pembagian dengan  segera,  maka  harus  adanya  alasan untuk  itu.  Hal  ini  dikarenakan    masalah kewarisan  menyangkut  masalah  antar  umat manusia,  yang  mana  hak-hak  manusia terhadap harta yang menjadi miliknya termasuk  harta  yang  berasal  dari  harta warisan  bagaimanapun  juga  harus  mendapat perlindungan  dan  penyegeraan  pembagian terhadap  harta  warisan  ini  juga  akan  sangat berguna  bagi  hakim  Pengadilan  Agama  dalam
hal  keyakinan  hakim  pada  saat  pembuktian, baik  pembuktian  terhadap  pewaris,  ahli  waris maupun  pembuktian  dalam  penetapan  harta warisan.  Selain  itu  juga  sebaiknya  dilengkapi dengan  ketegasan  di  dalam  ketentuan- ketentuan  tersebut  bahwa  pembagian  harta warisan, tidak mengenal asas daluwarsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Utama
Al Qur’an Al Hadits
Literatur Abdul  Ghofur  Anshori ,  2002, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi  dan  Adaptabilitas,  Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir ,  2001, Hukum  Waris Islam, UII Press, Yogyakarta.
Ahmad Kamil ,  1971, al-Mawarisi al-Islamiah,
Majlis  al-‘ala  li  syuum  al-Islamiah,
Mesir.
Muhammad Muhyidin ’Abdil Hamid , 1984M/1404H, Ahkamul  Mawarits  V Syariatil  Islam  Ala  Mazihibil  Aimatil Arba’ah, Darul Kitab Al –Arobi.
Otje  Salman  dan  Mustofa  Haffas ,  2002,
Hukum  waris  Islam,  Refika  Aditama, Bandung.
Rachmat  Syafe’I , Ilmu  Ushul  Fiqih,  Untuk UIN,  Stain,  PTAIS,  Pustaka  Setia, Bandung, 2007.
Roihan  A.  Rasjid ,  1991, Hukum  Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta. Satria  Effendi  M  Zein ,  2004, Problematika Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer- Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan  Ushuliyah,  Prenada  Media, Jakarta. Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak ,  2004, Hukum  Waris Islam  (Lengkap  dan  Praktis),  Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta,.
Sulaikhan  Lubis,  Cs .,  2005, Hukum  Acara Peradilan  Agama  Indonesia,  Kencana dan  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989
tentang Peradilan Agama Juncto
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Undang-undang
Peradilan Agama.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Internet
Abdul Ghofur , Hukum Waris Islam  Mengatur atau Memaksa?, www.waspada- online.com,  Jumat  31  Oktober  2008, Jam 06.05. Sofyan Efendi , FaraidWeb,
www.faraidweb.com,  16  oktober  2008, Jam 10.00.
Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja , Tanya  Jawab  Hukum  Waris  Islam, www.gogle.com,  Selasa  24  Oktober 2008, Jam 14.21.