## Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Nunukan
Darmais Darmais 1 , Fatmawati Fatmawati 2  , Ihyani Malik 3
1 Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2 Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3 Adminstrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract
The crime of drug smuggling and distribution in Nunukan Regency, if strict action is not taken, will increase the amount of its spread and can pose a threat to the security and resilience of the nation. This study describes the National Narcotics Agency's commitment to dealing drugs in the Nunukan  Regency.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  with  data  collection techniques using interviews. With data analysis using NVivo 12 Plus software. The results of this study  indicate  that  the  efforts  of  the  National  Narcotics  Agency  of  Nunukan  Regency  are:  1. Coordinate both in the government sector, the private sector, education, and the community. The Nunukan District National Narcotics Agency has also agreed (Memorandum of Understanding) with the Nunukan District Police, the Nunukan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, and  the  Family  Development  Mobilization  Team.  2.  Preemptive  efforts,  namely  in  P4GN communication,  information  and  education  activities  through  socialization  or  counselling  by entering the community, Government, and education; and 3. Preventive efforts include urine test activities and patrol operations through maritime security. In addition, the National Narcotics Agency of Nunukan Regency has also established a Drug Clean Village as an effort to prevent the risk of drug use among the community.

## Keywords: drug smuggling, prevention

## Abstrak
Tindak  kejahatan  penyelundupan  dan  peredaran  narkoba  di  Kabupaten  Nunukan  apabila  tidak dilakukan  penindakan  yang  tegas  maka  akan  menimbulkan  jumlah  penyebarannya  dan  bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data  menggunakan  wawancara.  Dengan  analisis  data  menggunakan  software  NVivo  12 Plus . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: 1. Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan juga telah melakukan perjanjian ( Memorandum of Understanding ) bersama Polres Kabupaten Nunukan, LP RRI Nunukan dan Tim Penggerak Pembinaan Keluarga. 2. Upaya preemtif yaitu berupa kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan dan 3. Upaya preventif berupa kegiatan test urin serta operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Nunukan  juga  telah  membentuk  Desa  Bersih  Narkoba  sebagai upaya mencegah resiko penggunaan narkoba di kalangan masyarakat.
Kata kunci: pencegahan, penyelundupan narkoba
 fatmawati@unismuh.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9219
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Penyelundupan dan perdagangan narkoba  di  Indonesia  telah  menjadi masalah  serius  dan  mengkhawatirkan dalam  beberapa  tahun  terakhir  (Bayu,
2018). Perdagangan narkoba di Indonesia  terus  bertambah  selama beberapa tahun terakhir. Kasus
penyalahgunaan  NAPZA  tidak  hanya pada  lingkungan  tertentu,  tetapi  sudah merambah  di  semua  lingkungan    mulai dari  lingkungan  artis,    sekolah,  ibu rumah  tangga,  bahkan  anggota  prajurit TNI/Polri  (Sumarwoto,  2014),  serta narkotika telah menjadi masalah nasional. Menurut hasil survey penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  2019  dan LIPI, prevalensi
penyalahgunaan narkoba  menyentuh  angka  1,80%  atau sekitar 3.419.188, artinya ada sekitar 180 dari 10.000 masyarakat Indonesia berusia  15  sampai  64  tahun  pernah menggunakan  narkoba  (Purnamasari, 2021). Hingga kini penyebaran narkoba sudah  hampir  tak  bisa  dicegah  karena sudah  menjalar  sampai  ke  akar  rumput yakni  generasi  muda  daerah.  Senada dengan yang dikemukakan oleh Hariyanto (2018) melalui hasil penelitiannya  bahwa  penyalahgunaan narkoba serta peredarannya telah mencapai  seluruh  penjuru  daerah  dan tidak  lagi  mengenal  strata  sosial masyarakat,  penyalahgunaan  narkoba saat  ini  tidak  hanya  menjangkau kalangan  yang  tidak  berpendidikan  saja akan  tetapi  telah  menyebar  disemua kalangan  bahkan  sampai  pada  kalangan berpendidikan.
Menurut Baskara pemberantasan penyelundupan dan
peredaran  narkoba  sulit  dilakukan, alasanya  adalah  karena  perdagangan narkoba dilakukan oleh kejahatan terorganisir  yang  melibatkan  organisasi kriminal  yang  beroperasi  secara  global (Hasibuan, 2018).
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen,  bahwa  penyelewengan dan penyebaran gelap narkoba merupakan ancaman yang wajib dicegah sedini  mungkin  secara  bersama,  baik oleh  pemerintah,  masyarakat,  LSM  dan pihak-pihak yang terkait (Rahayu et al., 2014) . Beragam upaya sudah diusahakan
secara bersama untuk mengatasi fenomena  ini,  akan  tetapi  masih membutuhkan  perhatian  yang  dapat mengurangi penyalahgunaan dan perdagangan  gelap  narkoba  ditingkat global, regional dan nasional.
Pemberantasan  penyelundupan  narkoba membutuhkan  kreativitas  atau  tindakan proaktif karena para pelaku penyelundupan  narkoba  menggunakan teknik dengan sistem
jaringan/f orwarding dimana  pedagang dan  pembeli  tidak  bertemu  dan  tidak saling mengenal.
Penyelundupan  narkoba  sering terjadi  di  wilayah  tapal  batas  antara Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten  Nunukan  yang  berbatasan langsung  dengan  Malaysia.  Letaknya yang  berada  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten  Nunukan  sebagai  wilayah vital  dalam peta lalu-lintas antar negara yang  rawan  akan  masuknya  barang  dan aktivitas  ilegal  dari  Malaysia,  hal  ini terjadi  karena  Kabupaten  Nunukan memiliki  banyak  jalur  tidak  resmi  (laut dan  darat)  dari  Tawau  (Malaysia)  yang
kemudian  dimanfaatkan  oleh  pelintas batas  untuk  menyelundupkan  barang larangan  seperti  minuman  mengandung etil alkohol (MMEA) dan narkoba serta barang  bekas  sehingga  Kabupaten
Nunukan dikenal sebagai jalur pelintasan  barang  illegal  dari  Malaysia masuk ke Indonesia (Ilham, 2015). Persoalan penyelundupan narkoba  yang  ada di Kabupaten Nunukan dinilai sangat mengkhawatirkan  berdasarkan  bukti kasus yang ditangani. Jajaran Kepolisian
Resor Nunukan selama tahun 2019-2021 telah mengungkap 466 tersangka tindak pidana  narkoba  dengan  barang  bukti seberat 141.062,57 Gram narkotika jenis sabu  dan  540  butir extacy (Polres Kabupaten Nunukan).
Tabel 1.

## Jumlah Data Tersangka Kasus Narkotika di Kabupaten Nunukan (2019-2021)
No  Tahun  Jumlah tersangka Jumlah barang bukti 1 2019 121 Orang 58.761.7 gram 2 2020 161 Orang 30.307,84/ 2 butir ecstasy 3 2021 184 Orang 51.993,03 gram/538 butir ecstasy Total 466 Orang 141,062.57 gram methamphetamine dan 540 butir ecstasy
Sumber: Polres Kabupaten Nunukan 2022
Berdasarkan tabel di atas, tersangka  kasus  pidana  narkoba  di Kabupaten  Nunukan  meningkat  setiap tahun. Pada tahun 2019  terdakwa kasus narkotika  sebanyak  121  orang  menjadi 161 orang di tahun 2020 dan pada tahun 2021  menjadi  184  orang  tersangka. Kasus  terbaru  di  tahun  2022  aparat kepolisian Kabupaten Nunukan berhasil mengamankan  tiga  orang  kurir  narkoba dengan  total  barang  bukti  47  kilo  gram sabu  yang  diselundupkan  dari  Malaysia yang  disinyalir  akan  dibawa  menuju Kota  Palu,  Sulawesi  Tengah  (Wahyu, 2022).
Permasalahan penyelundupan
dan  peredaran  narkoba  di  Kabupaten
Nunukan sangat mengkhawatirkan berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang disita. Penyelundupan dan penyebaran  gelap  narkoba  memberikan
efek  negatif  yang  luas  terhadap  para pelaku maupun masyarakat. Penyelewengan  dan  peredaran  gelap narkotika menghasilkan ancaman kepada kelangsungan hidup masyarakat. Pada  saat  ini,  penyalahgunaan  narkoba tidak  memandang  individu,  tua  atau muda, keluarga, kelompok, suku, keyakinan,  bangsa,  kaya  atau  miskin.
Dari perspektif rasional, penyelewengan narkoba dan perdagangan ilegal memiliki biaya sosial dan ekonomi yang sangat  besar  dan  menghabiskan  sumber daya  pemerintah.  Sebagian  besar  dapat dicapai  jika  digunakan  untuk  belanja pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan  dan  pengangguran  (Akbar, 2019). Penyalahgunaan dan
perdagangan  narkoba  adalah  masalah yang  kompleks  baik  sebab  maupun akibatanya (Hidayat, 2015). Oleh karena
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
itu, penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan memerlukan pendekatan multidisiplin dan komprehensif, integrasi antar pemerintah, keterlibatan multi-
stakeholder  yang  kuat  dan  keterlibatan masyarakat luas. (Hidayat, 2015). Dengan  demikian,  Badan  Narkotika
Nasional  (BNN)  Kabupaten  Nunukan sebagai  salah  satu  instansi  vertikal  di bawah Badan Narkotika Nasional sebagai  pelaksana  tugas  BNN  pusat  di daerah  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang  Narkotika  secara  konstitusi bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.  Untuk  itu  perlu  penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar  dapat  memutus  matai rantai penyalahgunaan narkoba (Junaedi et al., 2019). sehingga diperlukan upaya Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kabupaten  Nunukan  berkaitan  dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  di Kabupaten  Nunukan. Terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika  diperlukan  upaya  yang dilaksanakan  secara  komprehensif  dan berkesinambungan . Upaya penanggulangan
merupakan  salah  satu  upaya  sangat penting dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penggunaan narkoba  dan  mengendalikan  penyebab yang  mendasari  penggunaan  narkoba
(Yuningsih et al., 2016).
Ada  banyak  penelitian  yang membahas tentang upaya penanggulangan  narkoba  diantaranya adalah  (Putra  &  Harmiati,  2021),
(Nasution et al., 2022), (Setiaawan et al.,
2020) dan (Hariyanto, 2018). Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas masalah  narkoba  di  Indonesia,  namun masih  sedikit  penelitian  yang  mengkaji masalah narkoba di Kabupaten Nunukan dan upaya penanggulangannya. Penelitian  yang  mengkaji  masalah narkoba  di  Kabupaten  Nunukan  adalah Ilham (2015), hasil penelitian menemukan  bahwa  penanggulangan penyelundupan  di  Kabupaten  Nunukan membutuhkan kerjasama berbagai
elemen  dan  dukungan  masyarakat.
Kemudian  penelitian  (Ayuni,  2019) dalam memberantas penyelundupan narkotika Bea Cukai mengadakan patroli,  namun  kurangnya  personil sehingga pemberantasan penyelundupan narkoba tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin.
Kurangnya  riset  yang  mengkaji masalah narkoba di Kabupaten Nunukan dan  strategi  penanggulangannya  sangat disayangkan karena Kabupaten Nunukan dijadikan  kota  transit  narkoba  oleh penyelundup  dan  kurir  narkoba  yang berasal  dari  Malaysia.    Penelitian  ini berusaha mengurai upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan.
Manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  studi ini  adalah  untuk  menambah  rujukan terkait  masalah  narkoba  di  Kabupaten Nunukan  yang  masih  kurang  sebagai sumber  penelitian  serta  rekomendasi untuk  menanggulangi  penyelundupan dan  peredaran  narkoba  di  Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  (Creswell,
2014),  dengan  pendekatan  studi  kasus yang  dilakukan  dalam  lingkup  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dengan  fokus  uraian  adalah  gambaran upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah  penyelundupan  narkoba  di Kabupaten  Nunukan.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kabupaten  Nunukan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis  data  menggunakan  model interaktif  (Miles  et  al  2018),  catatan lapangan,  reduksi  data  dan  verifikasi data.  Proses  analisis  data  dilakukan dengan  bantuan software  Nvivo  12  plus (McDougall, 2019).  Analisis penelitian ini  disajikan  dalam  wacana  tekstual, termasuk studi kualitatif yang digunakan oleh  analis  wacana  sebagai  metode investigasi. Data  hasil  wawancara dipetakan  dengan  menggunakan  alur deskripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencegahan  penyelundupan  dan peredaran  narkoba  merupakan  upaya yang relevan untuk mewujudkan Indonesia  bebas  narkoba  dan  dapat dilakukan  oleh  semua  orang,  baik individu,  masyarakat,  maupun  bangsa. Menurut Arief pola kebijakan kejahatan sebagai upaya penanggulangan kejahatan  3  (tiga)  komponen  utama: penerapan  hukum,  pencegahan  tanpa hukuman  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  kejahatan  lewat  media  massa (Hariyanto, 2018).
Untuk  memerangi peredaran narkoba  di  tanah  air,  pemerintah Indonesia  mengatur  peredaran  narkoba berdasarkan  Undang-Undang  No.  35 tahun  2009,  pemerintah  bermaksud antara lain mengawasi persediaan
narkotika  untuk  pelayanan  Kesehatan,
menghindari, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan  NAPZA.  menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna  dan  pecandu  narkoba. Selain  dari  pada  itu,  Pemerintah  juga telah  melaksanakan  Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan  strategi  kebijakan  nasional pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba  sejak  tahun  2011  hingga  2015. Sebagai  bentuk  pelibatan  bersama seluruh elemen masyarakat, negara, dan bangsa.  Terakhir,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21
Tahun 2013 untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, termasuk pelibatan gubernur/bupati/walikota. untuk  mengambil  tindakan  pencegahan, sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Wijaya bahwa
penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan  multidimensional  dengan memanfaatkan  berbagai  disiplin  ilmu pengetahuan  dari  penerapan  teknologi (Bayu, 2018).
Upaya
penanggulangan merupakan  salah  satu  upaya  sangat penting dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penggunaan narkoba  dan  mengendalikan  penyebab yang  mendasari  penggunaan  narkoba (Yuningsih et al., 2016). Hal ini tertuang dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  Pasal  4  yang berbunyi  “mencegah,  melindungi  dan menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan narkotika” menunjukkan bahwa pencegahan peredaran dan penyalahgunaan  narkoba adalah  poin  yang  harus  dilaksanakan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi ataupun  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten/Kota.  Dari  hasil  penelitian
ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh BNNK Nunukan dalam pencegahan penyelundupan  narkoba  di  Kabupaten Nunukan sebagai berikut.

## Gambar 1. Visualisasi upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan
Sumber: diolah dengan software NVivo 12 Plus. 2022
Berdasarkan  gambar  di  atas,
sebagai instansi pemerintah non kementrian yang bertugas untuk
mengendalikan narkotika melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika (P4GN), bentuk upaya yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten  Nunukan  (BNNK)  dalam menanggulangi  narkoba  yaitu  sebagai berikut.

## Koordinasi
Pemberantasan  penyelundupan dan  peredaran  narkoba  di  Kabupaten Nunukan tidak bisa hanya mengandalkan  satu  pihak  saja,  tetapi juga partisipasi  dan kolaborasi  berbagai aktor pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil kajian (Ilham, 2015) bahwa penanggulangan
penyelundupan
narkoba  di  Kabupaten  Nunukan  yang dilakukan oleh
Kepolisian membutuhkan  sinergi  dari  berbagai pihak  bahkan  bantuan  dari  masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya komitmen  dari stakeholders terkait dalam upaya menanggulangi narkoba di Kabupaten  Nunukan  dalam  hal  ini adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan (BNNK). BNNK Nunukan telah
melakukan  koordinasi  baik  disektor pemerintah,  sektor  swasta,  pendidikan dan  masyarakat.  Tujuannya  adalah  agar semua  pihak  dapat  bekerja  sama  dalam upaya  pencegahan  penyelundupan  dan peredaran  narkoba  sehingga  dapat meminimalisir kasus penyelundupan dan peredarannya  di  Kabupaten  Nunukan. Koordinasi  merupakan  reaksi  saling pengertian  antara  berbagai  pihak  untuk melakukan  sesuatu.  Suatu  proses  yang
harus  diikuti  agar  kegiatan  berjalan dengan  mudah  atau  masalah  dapat diselesaikan tanpa terlalu banyak usaha. Koordinasi  menurut  Djamin  adalah upaya  kerjasama  antar  instansi,  instansi dan  unit  dalam  melaksanakan  tugas tertentu secara saling melengkapi, saling mendukung  dan  melengkapi  (Iqbal, 2020).
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh
Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Nunukan dalam penanggulangan narkoba  di  Kabupaten  Nunukan  yaitu dalam rangka pengembangan dan pembinaan tanggap ancaman narkoba di Kabupaten Nunukan melalui kerja sama dalam  program  P4GN  yang  melibatkan berbagai  pihak  diantaranya,  yaitu  agen- agen  kapal  penumpang,  baik  yang regional  maupun  yang  internasional mengingat kasus penyelundupan narkoba  yang  berhasil  diungkap  adalah melalui  jalur  laut  yang  dibawah  oleh penumpang,  Kantor  Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Polres Kabupaten Nunukan, Satgas Pamtas RI- Malaysia, Dinas Perhubungan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho  et  al.,  2022)  menemukan bahwa untuk mencegah penyelundupan, peredaran  dan  penyalahgunaan  narkoba di  Kalimantan  Barat,  Badan  Narkotika Nasional  (BNNP)  Kalimantan  Barat secara  rutin  bekerjasama  dengan  TNI dan  telah  bekerja  sangat  keras  untuk mencegah penyelundupan dan peredaran  narkoba  di  perbatasan  secara aktif  berpatroli.  Patroli  harian  rutin dilakukan  bersama  TNI  AD,  termasuk penggunaan  pesawat  udara  yang  dapat dengan cepat  mengidentifikasi  agresi  di perlintasan  tapal  batas.  Berbeda  dengan koordinasi  yang  dilakukan  oleh  BNNK Nunukan  bersama  para stakeholders
masih  belum  berjalan  dengan  rutin, karena  masih  menyesuaikan  kebutuhan dalam  koordinasi.  Pihak  yang  terlibat dalam  koordinasi  juga  disesuaikan dengan  kebutuhan  agenda  yang  akan dibahas tergantung kondisi yaitu melihat dari  kebutuhan  yang  ada  karena  dalam koordinasi tersebut  tidak adanya jadwal pertemuan rutin terkait masalah narkoba di Kabupaten Nunukan, namun komunikasi  antar  pihak  tetap  berjalan dengan  baik  melalui  telepon  dan  juga group whatsapp
sehingga dapat meningkatkan  upaya  penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan.
Upaya  penanggulangan  narkoba di Kabupaten Nunukan tidak cukup jika dilakukan dengan koordinasi saja, untuk itu  diperlukan  sebuah  komitmen  yang kuat  mengingat  narkoba  merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten
Nunukan.  Oleh  karena  itu  BNNK
Nunukan  juga  telah  melakukan  MoU dengan  beberapa  stakeholder  terkait dalam upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa sejauh ini Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten
Nunukan  dalam  rangka  melaksanakan P4GN  telah  melakukan  MoU  dengan Polres Kabupaten Nunukan yang ditanda tangani  langsung  oleh  BNN  Pusat dengan  Mabes  Polri,  MoU  bersama dengan  LP  RRI  Nunukan,  dan  MoU antara  BNNK  Nunukan  bersama  PKK Nunukan.  Perjanjian  atau  MOU  yang disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing  pemangku  kepentingan meliputi pengkajian, koordinasi
investigasi  dan  pemeriksaan,  dukungan sarana  dan  prasarana,  diseminisasi  dan pengarahan. Adanya MOU ini
merupakan  bukti  komitmen  bersama
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
dalam menangani narkoba di Kabupaten Nunukan.

## Upaya Pre-Emtif
Upaya pencegahan berupa edukasi/pembinaan yang ditujukan untuk mempengaruhi penyebab, kemungkinan,  dan  kesempatan  yang biasa disebut dengan faktor “kriminologi korelatif”  tindak  pidana  narkoba.
Mempromosikan dan menciptakan pencegahan, dan kondisi keperibadian/norma hidup
bebas narkoba,  dengan  kata  lain,  tindakan nyata  menolak  narkoba.  Tindakan    ini pada  dasarnya  meliputi  pembinaan  dan pengembangan  gaya  hidup  sederhana dan  aktivitas  positif  terutam  bagi pemuda  yang  produktif, konstruktif dan kreatif (Hariyanto, 2018).
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh  BNNK  Nunukan  adalah  dengan cara desiminasi atau pengarahan mengenai  dampak  narkoba  dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah  dan  pendidikan,  berupa kegiatan sosialisasi kepada calon penumpang  yang  ingin  melaksankan perjalanan  keluar  daerah  melalui  kapal laut, kegiatan tersebut untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat terhadap  kejahatan  disekitar  dan  tetap waspada dan menjauhi narkoba, mengingat  kasus-kasus  penyelundupan narkoba  yang  biasanya  ditemukan dibawah  oleh  calon  penumpang  yang akan  melakukan  perjalanan  keluar daerah  melalui  kapal  laut.  Selain  itu BNNK Nunukan juga giat melaksanakan kegiatan  Komunikasi,  informasi  dan edukasi  P4GN  melalui  sosialisasi  atau penyuluhan  bagi  calon  pengantin  di
lingkungan  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  salah  satu  tujuannya  adalah untuk  mewujudkan  keluarga  bahagia tanpa  narkoba,  dimana  para  peserta diberikan edukasi tentang bahaya narkoba  dan  juga  dilakukan  tes  urin kepada calon pengantin.

## Upaya preventif
Upaya-upaya  tersebut  dilakukan untuk  menghindari  terjadinya  tindak pidana  narkoba  dengan  melakukan penanggulangan  dan  pengawasan  jalur resmi serta pemeriksaan langsung terhadap  jalur-jalur  tidak  resmi  agar Police Hazard tidak meningkat menjadi bahaya faktual (Hariyanto, 2018). (Suparta,  2016)  dalam  penelitiaannya menemukan bahwa dalam pemberantasan
kejahatan penyelundupan  narkoba  oleh  asing  di Bali  dilakukan  secara  preventif  yakni dengan  membentuk  tim  interdiksi  di bandara  dan  pelabuhan,  melaksanakan kordinasi tim interdiksi, mendirikan pos interdiksi terpadu di bandara Ngurah rai, pengawasan serta mendeteksi menggunakan alat deteksi mesin x-ray. Upaya  yang  dilakukan  BNNK dalam pencegahan narkoba di
Kabupaten  Nunukan  adalah  melalui upaya  preventif  yaitu  dimana  BNNK Nunukan  dengan  melakukan  test  urin kepada  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat yang  bekerja  dipelabuhan  Tunon  Taka, hal ini untuk mendeteksi dini penyalahgunaan  narkoba  dikalangan Buruh  Bantu  Pelabuhan  serta  operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu dalam  upaya  mencegah  peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan, BNNK Nunukan  membentuk  Desa  Bersinar (Bersih Narkoba) dengan pemberdayaan
masyarakat anti narkoba. Program Desa Bersinar  merupakan  wilayah  setingkat
Kelurahan/Desa yang mempunyai
kriteria tertentu dimana terselip
implementasi  program  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan  secara  massif.  Sasaran program  ini  adalah,  masyarakat  Desa.
diharapkan berfokus
pada pemberantasan  dan  pencegahan,  salah satunya  melalui  upaya  preventif  yang disasarkan  kepada  masyarakat  sehat yang  sama  sekali  tidak  mengetahui narkoba. Adapun bentuk kegiatan dalam program preventif ini yaitu: a. Kampanye  anti  narkoba;  b.  Pendidikan dan  pelatihan  kelompok  sebaya;  c. Upaya  mengawasi  dan  mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.
Berdasarkan  hasil  survey  BNN, hasil pencanangan program Desa Bersinar  dinilai  dapat  menurunkan angka  penyalahgunaan  narkoba  di Indonesia  (Maulana,  2022).  BNNK Nunukan sejak tahun 2018 hingga 2022 sudah  mencetak  empat  Desa  bersinar dengan  sukses,  salah  satunya  adalah Desa  Maspul  di  Kecamatan  Sebatik Tengah  yang  sudah  diakui  oleh  BNN Pusat dan bahkan sudah pernah ditinjau langsung  oleh  BNN  Pusat  dan  telah menerima  penghargaan  sebagai  Desa yang  berkomitmen  tinggi  atas  program P4GN.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah jelaskan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  komitmen  Badan  Narkotika Nasional  Kabupaten  Nunukan  dalam penanggulangan  narkoba  di  Kabupaten
Nunukan dilakukan melalui: 1. Koordinasi:  BNNK  Nunukan  telah melakukan  koordinasi  baik  disektor pemerintah,  sektor  swasta,  pendidikan dan  masyarakat.  Tujuannya  adalah  agar semua  pihak  dapat  bekerja  sama  dalam upaya  pencegahan  penyelundupan  dan peredaran  narkoba  sehingga  dapat meminimalisir kasus penyelundupan dan peredarannya  di  Kabupaten  Nunukan. Untuk meningkatkan komitmen, BNNK Nunukan  juga  telah  melakukan  MoU dengan  beberapa  stakeholder  terkait, yakni  Polres  Kabupaten  Nunukan  yang ditanda  tangani  langsung  oleh  BNN Pusat  dengan  Mabes  Polri,  MoU bersama  dengan  LP  RRI  Nunukan,  dan MoU  antara  BNNK  Nunukan  bersama PKK  Kabupaten  Nunukan;  2.  Upaya preemtif:  berupa  kegiatan  Komunikasi, informasi  dan  edukasi  P4GN  melalui sosialisasi  atau  penyuluhan  dengan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah  dan  Pendidikan;  3.  Upaya preventif:  BNNK  Nunukan  dengan melakukan test urin serta operasi patroli melalui keamanan laut. Selain itu dalam upaya  mencegah  peredaran  narkoba  di Kabupaten  Nunukan,  BNNK  Nunukan membentuk  Desa  Bersinar  (Bersih Narkoba).

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  R.  (2019).  Penegakan  Hukum
Terhadap  Pelaku  Penyalahguna dan  Pengedar  Narkoba  (Studi Kasus Polres Sampang). Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum, 26 (17), pp. 1–13. Ayuni, N. U. R. (2019). Peranan Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan. Jurnal Tomalebbi, 6 (9).
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Bayu,  P.  H.  (2018).  Pencegahan  dan
Pemberantasan Peradaran Narkoba di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), pp. 201–211. Creswell,  J.  W.  (2014). Research
Design:  Qualitative,  Quantitative and  Mixed  Methods  Aproaches (Fourth). California: Sage Publications. Hariyanto,  B.  P.  (2018).  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Peredaran Narkoba  Di  Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 201210.https://doi.org/10.30659/j dh.v1i1.2634. Hasibuan,  A.  A.  (2018).  Narkoba  dan Penanggulangannya. Studia Didaktika , 11 (01), pp. 33–44.
Hidayat, M. R. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan  Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkoba. Jurnal  Hukum  Universitas  Islam Malang , 7 (1), pp. 37–72.
Ilham.  (2015). Langkah-langkah Aparat Kepolisian dalam Penanggulangan Penyelundupan Sabu-sabu di Sebatik Kabupaten Nunukan.
EJournal  Sosiatri-Sosiologi , 3 (4), pp. 98–107.
Iqbal, M. (2020). Koordinasi Kepolisian Dan  Badan  Narkotika  Nasional Dalam  Upaya  Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten  Nunukan. E-Journal Ilmu Pemerintahan , 8 (2), pp. 369– 384.
Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P.
(2019).  Kerjasama  BNN  dan
Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. MODERAT:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 5 (1),
pp. 81–95.
Maulana,  A.  (2022). Program  Desa
Bersinar  Dinilai  Cukup  Ampuh Cegah  Penyalahgunaan  Narkoba . DPMPD Kaltim. https://dpmpd.kaltimprov.go.id/art
ikel/program-desa-bersinar- dinilai-cukup-ampuh-cegah- penyalahgunaan-narkoba.
McDougall, B. M. E. and A. G. (2019).
NVivo  12  essentials .  Form  &
Kunskap AB. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &
Saldaña,  J.  (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th  ed.).  California: Sage publications.
Nasution,  M.,  Eddy,  T.,  &  Sahari,  A. (2022).  Pemberantasan  Peredaran Gelap  Narkotika  di  Wilayah Pelabuhan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan). Jurnal Hukum , 14 (1), pp. 34–42. https://doi.org/10.33087/legalitas.
v14i1.280. Nugroho, A., Sudarya, A., Widodo, P., & Pratiwi,  U.  N.  (2022).  Sinergi Bnnp-Tni Kalimantan Barat Dalam  Pencegahan  Penyebaran Dan  Penyalahgunaan  Narkotika
Sebagai  Ancaman  Nonmiliter  Di Kalimantan  Barat. NUSANTARA: Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial ,
9 (5), pp. 1874–1882. Purnamasari,  D.  M.  (2021). Indonesia Masih  Hadapi  Berbagai  Masalah Penanggulangan Narkoba . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/
2021/06/28/11542881/indonesia- masih-hadapi-berbagai-masalah- penanggulangan-narkoba.
Putra,  B.  M.,  &  Harmiati.  (2021).
Benang Merah Peredaran Narkoba
Di  Kota  Batam  Dan  Strategi
Penanggulangannya.
Mimbar: Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan Politik , 10 (2), pp. 182–191.
Rahayu, S., Subiyantoro, B., Monita, Y.,
& Wahyudhi,
D. (2014).
Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. Pengabdian
Pada Masyarakat , 29 (4). Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., &
Sudibya,  D.  G.  (2020).  Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum , 2 (3), 361–365. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.25 17.361-365.
Sumarwoto,  S.  (2014).  Penyalahgunaan
Narkoba  Menurut  Hukum  Positip dan Hukum Islam. Seminar Narkoba 2014 . Universitas Surakarta.
Suparta,  I.  K.  (2016).  Upaya  Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam
Menanggulangi  Tindak  Pidana Penyelundupan  Narkotika  Oleh Warga  Negara  Asing  (Studi  di Badan Narkotika Nasional Provinsi  Bali). Kumpulan  Jurnal Mahasiswa, Juni 2015 . Wahyu,  M.  (2022). BNNK  Nunukan Apresiasi Polda Kaltara Gagalkan Penyelundupan Narkoba 47 Kilogram . RRI Nunukan.
https://rri.co.id/nunukan/1684- hukum-dan- kriminal/1548082/bnnk-nunukan- apresiasi-polda-kaltara-gagalkan- penyelundupan-narkoba-47- kilogram.
Yuningsih,  A.  E.,  Putera,  R.  E.,  &
Kusadarini. (2016). Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera  Barat  Dalam  Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Journal  of  Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) , pp.
58–73. http://scholar.unand.ac.id/3109/.