Sekuritisasi Isu Radikalisme Islam di Indonesia Tahun 2014 - 2019

## V YAN T ASHWIRUL A FKAR 1 , M IFTAKHUL I NDI M AS ’ UD 2
1 Universitas Indonesia, Indonesia 2 Badan Siber dan Sandi Negara Email: vyan.tashwirul11@ui.ac.id

## ABSTRAK
Fenomena  politik  identitas  dalam  Pilpres  2014  telah  menyebabkan  polarisasi  di masyarakat,  khususnya  dalam  momentum  transisi  politik  di  Indonesia  seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 dan menjelang Pilpres 2019. Di tengah situasi demikian, Pemerintah Indonesia mengemukakan isu radikalisme yang dikhawatirkan menjadi benih terorisme sebagai suatu  ancaman bagi kedaulatan dan integritas bangsa. Pewacanaan isu radikalisme di Indonesia memang tidak secara langsung menarget kelompok tertentu, namun narasi-narasi yang dihadirkan menyasar simbol-simbol keagamaan  Islam.  Artikel  ini  menganalisis  langkah-  langkah  Pemerintah  dalam membangun persepsi bahwa radikalisme adalah ancaman yang harus diselesaikan secara gawat darurat berdasarkan teori sekuritisasi Buzzan (1998). Artikel  ini menggunakan mix-methods dan berargumen bahwa ketidakmampuan Pemerintah dalam  membangun  keseragaman  persepsi  tentang  ancaman  yang  dimaksud, disebabkan  oleh  informasi-informasi yang  bersifat  rahasia  dan  langkah  hati-hati Pemerintah untuk melabeli kelompok tertentu sebagai radikal.
Kata kunci : Islam, Indonesia, radikalisme, sekuritisasi

## ABSTRACT
The phenomenon of identity politics in the 2014 presidential election has led to polarization  in  society,  especially  in  the  momentum  of  political  transitions  in Indonesia,  such  as  the  2017  Jakarta  governor  election  and  before  the  2019 presidential election. Amid such a situation, the Government raised the issue of radicalism which was feared to become the seed of terrorism as a threat to the sovereignty  and  integrity  of  the  nation.  Discourse  on  the  issue  of  radicalism  in Indonesia does not directly target specific groups, but the narratives presented target Islamic religious symbols. This article analyzes the Government's steps in building  the  perception  that  radicalism  is  a  threat  that  must  be  resolved immediately based on Buzzan's securitization theory (1998). This article uses mix- methods and argues that the Government's inability to build a uniform perception of  the  threat  is  caused  by  the  confidential  information  and  the  Government's careful steps to label certain groups as radicals.
Keywords : Islam, Indonesia, radicalism, securitization

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia pada tahun 2014 ditandai dengan fenomena menguatnya politik identitas. Dalam ajang pesta demokrasi tersebut, isu-isu terkait etnisitas, agama,  dan  ideologi  dijadikan  komoditas  oleh  elite  politik  untuk  menegasikan  citra  lawan (Mietzner,  2014). Fenomena  ini  terus  berlanjut  dalam  proses  transisi  politik  selama beberapa tahun berikutnya, seperti serangkaian unjuk rasa terkait isu penodaan agama yang mewarnai Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  2017,  sekaligus  mengindikasikan  penguatan polarisasi  identitas  menuju  Pemilu  2019 (Herdiansah,  Junaidi,  dan  Ismiati,  2017). Politisasi identitas tersebut adalah dampak dari tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Herdiansah, 2017).
Terdapat  banyak  literatur  yang  mengangkat  politik  identitas  keagamaan  Islam (Khamdan dan Wiharyani, 2018; Romli 2019; Sawri 2020) dalam hajatan demokrasi pada tahun 2014 sampai 2019. Sementara tulisan yang lain mengangkat gerakan kebangkitan populisme Islam yang terjadi pada saat yang sama (Hadiz, 2018; Jati, 2017; Mietzner, 2018). Politik identitas Islam tersebut tercermin dari dominasi secara diskursif  wacana  keislaman  di  ruang publik, baik yang dilakukan secara inkonstitusional maupun melalui  proses politik  elektoral. Bahkan, Rubaidi  dan  Setianingsih  (2021) menyebut  bahwa  momentum  politik  di Indonesia  pascapilpres  2014  sebagai  persaingan  antara  kelompok  Islam  Moderat vis-à-vis Islam Radikal atau Islam Politik.
Segera setelah Presiden Jokowi memegang tampuk kekuasaan, isu radikalisme menjadi salah satu  fokus  penanganan.  Radikalisme  dikhawatirkan  menjadi  benih  ideologi  terorisme  yang merupakan kejahatan transnasional. Dalam berbagai kesempatan dan melalui kanal informasi kementerian dan lembaga, Pemerintah menunjukkan komitmen dan mewanti-wanti bahaya radikalisme.  Jokowi  meminta  kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kementerian  Agama, Kementerian  Kominfo,  dan  BNPT  untuk  kian  fokus  dalam  upaya  kontra  radikalisasi  dan deradikalisasi di masyarakat (Setkab, 2016). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa terorisme dan radikalisme menjadi prioritas BIN (Marwoto, 2016). Meskipun tidak menyebut kelompok Islam secara langsung, wacana radikalisme di Indonesia menyasar simbol-simbol keagamaan Islam, seperti rilis BIN mengenai adanya 41 masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN yang terpapar radikalisme (CNN Indonesia, 2018). Langkah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dengan merilis daftar 200 penceramah yang dinilai sesuai dengan kriteria-kriteria Pemerintah (Kemenag, 2018).
Salah satu hasil dari sekuritisasi isu radikalisme Islam di Indonesia adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017. Organisasi transnasional dengan cita-cita mendirikan negara Islam tersebut secara resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017 (Gumilang, 2017). HTI dipandang sebagai suatu ancaman terhadap ideologi Pancasila dan demokrasi, merusak keberagaman dan persatuan antar masyarakat beragama, serta berpotensi melahirkan paham terorisme  di Indonesia (Sahara, 2020). Meskipun pada akhirnya HTI  berhasil  dibubarkan, Pemerintah menerima banyak kritik dan kecaman dari berbagai pihak karena dinilai melanggar kebebasan berserikat yang dijamin dalam konstitusi.
Artikel ini membahas tentang upaya pemerintah dalam melakukan sekuritisasi isu radikalisme Islam di Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Dalam kurun masa tersebut, Pemerintah secara gigih dan aktif mengonstruksikan ancaman radikalisme dan bahayanya bagi kebhinekaan,  yang  justru  memperparah  pembelahan  sosial  pascapilpres  2014.  Akan  tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa pemerintah telah bersikap secara berlebihan serta memanfaatkan  isu  tersebut  untuk  kepentingan  politik  elektoral  dan  melemahkan  oposisi menjelang Pilpres 2019. Secara khusus, artikel akan menganalisis alasan “ Mengapa sekuritisasi
isu radikalisme Islam di Indonesia pada tahun 2014 – 2019 tidak berjalan efektif ?”, dimana tidak tercipta kesepakatan di masyarakat  tentang persepsi ancaman tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas, artikel ini menggunakan mix-methods, yaitu pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif . Creswell  et  al.  (2003) berargumen  bahwa penggunaan mix-methods dalam penelitian memiliki beberapa manfaat, seperti menunjukkan sikap ketelitian penulis dan memberikan panduan kepada orang lain tentang apa yang ingin dilakukan  atau  telah  dilakukan  oleh  peneliti (Brymann,  2006). Penelitian  kualitatif digambarkan  sebagai  strategi  pendekatan  yang  relatif  terbuka  terhadap  proses  penelitian, sementara  penelitian  kuantitatif  adalah  aplikasi  mekanis  teori  yang  tidak  menghasilkan wawasan baru (Bryman, 2006).
Dalam  artikel  ini,  aspek  kuantitatif  terdapat  pada  penekanannya  terhadap  pengujian  teori sekuritisasi,  alih-alih  memperlakukan  teori  sebagai  sesuatu  yang  muncul  dari  proses pengumpulan  dan  analisis  data  sebagaimana  pendekatan  kualitatif (Bryman,  2012). Sedangkan  aspek  penelitian  kualitatif  dalam  artikel  ini  adalah  penekanannya  dalam pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, alih-alih data numerik.
Artikel ini meninjau speech act Pemerintah Indonesia dalam melakukan sekuritisasi terhadap isu radikalisme Islam di Indonesia pada tahun 2014 – 2019. Dalam menemukan  penyebab tidak terbangunnya kesamaan persepsi mengenai ancaman, artikel ini akan menelaah upaya pemerintah  dalam  mengartikulasikan existential  threat,  sambil  menyinggung  variabel emergency  action  dan  breaking  free  of  rules  dalam  proses tersebut. Data  dalam  artikel ini diperoleh melalui tinjauan literatur terhadap laporan, literatur akademik, arsip, media massa, artikel daring, dan informasi lain yang dinilai relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekuritisasi melihat kerangka konseptual keamanan sebagai tutur tindak ( speech act). Oleh karena  itu,  pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  bagaimana speech  act  pemerintah  dalam mengartikulasikan retorika radikalisme Islam sebagai suatu ancaman dan melakukan tindakan- tindakan yang dibutuhkan untuk menangani ancaman eksistensial tersebut. Selain itu, bagian ini  akan  memaparkan  perilaku  dan  tutur  Pemerintah  dalam  yang  termasuk  dalam variabel emergency action dan breaking free of rules.

## Radikalisme Islam sebagai Existential Threat
Berdasarkan  hasil  penelusuran  berbagai  literatur,  ditemukan  bahwa  pada  masa  awal pemerintahan  Jokowi,  pemerintah  memprioritaskan  isu-isu  penguatan  Pancasila  dan kebangsaan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan konteks situasi sosial politik saat itu yang diwarnai dengan politik identitas, polarisasi masyarakat, dan arus balik religiositas masyarakat Islam urban. Terdapat banyak catatan perilaku pemerintah dalam membangun suasana gawat darurat  terkait  meningkatnya  radikalisme  keagamaan  di  Indonesia.  Bagian  ini  akan menunjukkan  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mengonstruksikan  radikalisme  sebagai ancaman, baik melalui lisan, tulisan, tindakan, maupun kebijakan publik.
Dalam  dokumen  laporan  tahunan  kinerja  Pemerintahan  Joko  Widodo – Jusuf  Kalla,  kata “radikalisme” tidak ditemukan dalam dokumen 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2015) dan dokumen 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK (2016) yang dirilis oleh Sekretariat Kabinet. Kata “radikalisme” baru muncul sebanyak 8 kali dalam laporan kinerja Jokowi – JK
pada tahun ketiga, melalui Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2017). Dalam  laporan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  menyebutkan  bahwa  mereka  melakukan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme yang tengah berkembang.  Kata  “radikalisme”  kembali  muncul  sebanyak  9  kali  dalam Laporan  4  Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2018), dimana Pemerintah Indonesia menyebutkan prioritas  mereka  adalah  perlindungan  warga  terhadap  bahaya penyalahgunaan  narkoba, ancaman  terorisme,  dan  radikalisme.  Menariknya,  radikalisme  tidak  lagi  dibahas  dalam dokumen Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2019).
Penelusuran  terhadap  laporan  kinerja  Pemerintah  menunjukkan  bahwa  bersamaan  dengan memanasnya situasi politik nasional setelah Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan menguatnya representasi Islam Politik, Pemerintah melakukan penindakan yang masif terkait radikalisme dan terorisme (Tabel 1). Secara khusus, Pemerintah menyebutkan pembubaran HTI  dan  pembekuan Jamaah  Anshorut  Daulah  (JAD)  yang  disinyalir  terafiliasi  dengan  ISIS sebagai  capaian  terbesar  dalam  pemberantasan  terorisme  dan  radikalisme  pada  tahun tersebut.
Tabel 1. Penindakan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Penindakan 2017 2018 Vonis 174 1 Pulang 64 19 Sidik 69 314 Meninggal 48 36
Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Pemerintah Jokowi – JK tahun 2017 dan 2018
Pada tahun 2018, Jokowi menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila  (BPIP)  yang  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  ideologi,  intoleransi, radikalisme,  dan  ancaman  disintegrasi  bangsa (Fauzan,  2020). Presiden  berulang kali menyampaikan  pentingnya  mempertahankan  Pancasila  yang  sedang  tidak  baik-baik  saja karena  ancaman  ideologi Khilafah  Islamiyah  yang  dibawa  HTI (Sahara,  2020). Melalui pernyataan  dan  sikap  di  atas,  Pemerintah  membangun  suasana  kegentingan  untuk melindungi ideologi Pancasila dari ancaman ideologi radikal.
Radikalisme Islam memiliki dimensi ancaman terhadap political sector, khususnya terhadap kedaulatan  dan  ideologi  negara.  Menurut Buzan  et  al., ancaman  dalam political  sector termasuk ancaman terhadap stabilitas negara dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, bagi Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi  dan  berideologi  Pancasila,  radikalisme keagamaan, fundamentalisme Islam, dan ideologi Khilafah Islamiyah adalah suatu ancaman bagi  persatuan  dan  kesatuan.  Dalam  perspektif  integritas  dan  keamanan  Indonesia, radikalisme  merupakan  satu  kesatuan  rangkaian  proses  menuju  terorisme,  sehingga persemaiannya harus dilumpuhkan sejak dini.

## Emergency Actions Pemerintah Indonesia
Dalam teori sekuritisasi, speech act berkaitan dengan kelangsungan hidup aktor, sehingga tindakan prioritas dapat dilakukan karena apabila masalah tersebut tidak ditangani segera, akan  berdampak  lebih buruk  di  masa  depan (Buzzan, 1998:24-26). Dalam  konteks isu radikalisme  di  Indonesia,  aksi  gawat  darurat  tersebut  misalnya  tercermin  dari  upaya Pemerintah  Indonesia  membubarkan  gerakan  HTI  sebagai  aktor  transnasional.  Adapun alasan yang melatarbelakangi pencabutan status badan hukum HTI antara lain: pertama, HTI dipandang tidak berkontribusi positif dalam pencapaian tujuan nasional; kedua, HTI dinilai hanya  menimbulkan  gejolak  di  masyarakat  dan  mengancam  integritas  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); ketiga, kegiatan dan tujuan HTI disinyalir bertentangan dengan asas-asas  ideologi  Pancasila  dan  Undang-undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam  pandangan  Buzzan, emergency  actions  adalah  tindakan  luar  biasa  yang  dilakukan aktor  untuk  menghadapi  ancaman (Buzzan,  1998:  25). Dalam  kasus  ini,  Pemerintah menyampaikan referent objects (sesuatu yang secara nyata terancam dan membuat  aktor berhak menyatakan terancam) adalah masyarakat dari bahaya ideologi Khilafah Islam yang radikal dan fundamental. Sehingga, Pemerintah berperan sebagai securitizing actors dengan melibatkan aparatur keamanan dan sipil, seperti BIN, kepolisian, kementerian dan lembaga, serta lembaga peradilan. Bahkan, secara khusus dalam kasus pembubaran HTI yang dinilai radikal, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman ideologi radikal. Sebagaimana yang dituliskan Buzzan  (1998:29), dalam  sekuritisasi,  aktor  kekuasaan  cenderung mengeksploitasi  ancaman  untuk  memperoleh  justifikasi  penggunaan  kontrol  dan  metode yang kurang demokratis.
Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  bentuk  konkret  dari emergency  action Pemerintah  Indonesia  itu  sendiri.  Pasalnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Perppu  hanya  dapat diterbitkan oleh Presiden dalam hal ihwal adanya “ kegentingan yang memaksa ” . Tujuannya yaitu supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah, terutama dalam keadaan genting yang mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dengan tepat (Zuraida, 2018). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga persyaratan bagi keadaan kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) adanya keadaan mendesak untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  secara  cepat  berdasarkan  Undang-Undang;  (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau  ada  Undang-Undang  tapi  tidak  memadai;  dan  (3)  kekosongan  hukum  tersebut  tidak dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  Undang-Undang  secara  prosedur  biasa  karena memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu kepastian  untuk  diselesaikan.  Penerbitan  Perppu  untuk  membubarkan  HTI  dan  meredam berkembangnya radikalisme Islam di Indonesia adalah pengejawantahan emergency actions aktor sekuritisasi sebagaimana Teori Buzzan.

## Breaking Free of Rules dalam Sekuritisasi Radikalisme Islam
Dalam variabel ini, aktor lazimnya akan melanggar peraturan karena memersepsikan ancaman sebagai  suatu  masalah  yang  tidak  dapat  ditangani  secara  biasa.  Aktor  sekuritisasi  kerap mengklaim  mempunyai  otoritas  untuk  menangani  masalah  yang  luar  biasa,  sehingga memberikannya wewenang untuk melanggar aturan (Buzzan, 1998: 26). Hal ini sekali lagi dapat dilihat berdasarkan cara yang ditempuh dalam penerbitan Perppu Ormas berdasarkan
adanya kegentingan yang memaksa, adanya kekosongan hukum, serta tidak dimungkinkannya mekanisme pembuatan Undang-Undang secara reguler untuk menangani  masalah tersebut.
Bagi Pemerintah, penerbitan Perppu tersebut adalah upaya melindungi kedaulatan negara dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Namun, langkah tersebut juga memperoleh banyak kritikan karena  kewenangan  pembubaran  ormas  berbadan  hukum ditetapkan langsung oleh eksekutif,  tanpa  melalui  proses  peradilan (Marfiando,  2020). Kritik  demikian  misalnya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatakan bahwa wewenang pembubaran ormas oleh  Pemerintah  berarti  mengesampingkan  prinsip due  process  of  law  dan  presumption  of innocence, serta mengabaikan mekanisme check and balance sehingga berpotensi membuat Pemerintah  bertindak  sewenang-wenang  ( abuse  of  power) (YLBHI,  2017). Lebih  jauh, Perppu  Ormas  disebut  membahayakan  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  dan  negara hukum.
Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat adalah sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam kasus HTI, Pemerintah dituding telah melanggar hak atas kebebasan berserikat ( right to freedom of association) yang merupakan hak dasar sesuai Pasal 28 UUD 1945 , “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang- undang”. Kebebasan berserikat juga dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat” .    Hak  untuk berkumpul  dan  berserikat  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pencegahan  radikalisme  Islam  melalui  penerbitan  Perppu  Ormas  untuk  membubarkan  HTI sejalan  dengan  variabel breaking  free  of  rules.  Indikasi  pelanggaran  tersebut  menurut beberapa kalangan  terutama  berkenaan  dengan  wewenang  pembubaran  tanpa mekanisme hukum dan mengancam kebebasan masyarakat. Tentu, di sisi lain, Pemerintah juga memiliki argumentasi  dan  alasan  tersendiri  untuk  menerbitkan  aturan  tersebut.  Hal  ini  semakin menjustifikasi  pernyataan  Buzzan  dalam  teori  sekuritisasi  bahwa  pada  titik  tertentu,  aktor dapat melakukan langkah-langkah darurat yang terkadang bagi aktor lain dianggap melanggar aturan.

## Kegagalan Persepsi Ancaman
Meskipun sekuritisasi isu radikalisme Islam telah berhasil membuat Pemerintah membubarkan HTI, ikhtiar tersebut tidak selalu berjalan mulus. Sebagai contoh ketika BIN mengungkapkan adanya 41 masjid pemerintah dan 7 perguruan tinggi terpapar radikalisme pada tahun 2018 atau ketika BNPT turut melaporkan bahwa 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia tertarik dengan paham radikal (Jalwis, 2021), informasi tersebut justru ditanggapi dengan sinis  oleh  masyarakat.  Sejatinya,  pernyataan  BIN  maupun  BNPT  di  atas  bertujuan  untuk menjadikan radikalisme sebagai ancaman eksistensial dan membuat masyarakat waspada.
Dengan  menyebarluaskan  informasi  dan  membangun kesadaran  akan  ancaman  tersebut, Pemerintah berharap masyarakat turut menghiraukan masalah radikalisme sebagai ancaman kolektif. Dengan pernyataan itu pula, BIN dan BNPT sebagai aktor sekuritisasi berharap dapat mengklaim  hak  dan  wewenang  di  atas  normal  untuk  menyelesaikan  situasi  gawat  darurat radikalisme. Termasuk melakukan langkah-langkah luar biasa yang dirasa perlu.
Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya sekuritisasi menurut Buzzan, yaitu: pertama, persepsi ancaman eksistensial harus dapat diidentifikasi oleh seluruh pihak; kedua, langkah-langkah penanganan yang efektif; dan ketiga, dampak terhadap
hubungan antar aktor dalam mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam kondisi normal. Dari ketiga aspek tersebut, persoalan dalam sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia terutama adalah  aspek  pertama,  dimana  publik  tidak  dapat  mengidentifikasi  ancaman  secara  jelas, karena keterbatasan informasi dan data-data yang bersifat rahasia. BIN dan BNPT melempar wacana  radikalisme  di  tengah-tengah  masyarakat, namun  tidak  memberikan  definisi  dan parameter yang jelas tentang apa dan siapa yang radikal dengan alasan informasi mendetail bersifat confidential. Informasi intelijen tersebut disampaikan dan disebarkan melalui media, tetapi hanya melalui lisan dalam berbagai kesempatan.
Pemerintah juga tidak secara lugas melabeli kelompok yang disebut radikal, namun  secara tidak langsung menargetkan kelompok Islam Politik yang berperan sebagai oposisi utama pada periode tersebut. Tak ayal, kehati-hatian Pemerintah dalam upaya sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai persoalan keamanan, melainkan juga dipandang sebagai upaya politik. Pada akhirnya, meskipun terjadi peningkatan kewaspadaan dan  kekhawatiran  di  tengah  masyarakat  tentang  maraknya  intoleransi,  gerakan-gerakan radikal, dan aksi terorisme, pengungkapan data-data mengenai radikalisme di Indonesia justru membuat  publik  menjadi  saling  curiga  dan  memperparah  polarisasi antara kelompok Islam Politik dan kelompok nasionalis. Meskipun begitu, langkah- langkah BIN dan BNPT yang tidak secara gamblang menunjuk kelompok Islam tertentu sebagai radikal sangat dapat dimengerti karena hal tersebut berpotensi memperkeruh pembelahan sosial di masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia pada tahun 2014 - 2019 berkaitan erat dengan konteks situasi  sosial  politik  nasional  pascapemilu  2014.  Menguatnya  politik  identitas,  partisipasi kelompok  Islam  Politik,  gerakan-gerakan  Islam  Transnasional,  dan  arus  balik  religiositas masyarakat yang dianggap radikal dinilai sebagai sesuatu yang mengancam kedaulatan dan keutuhan  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  melakukan  sekuritisasi  isu radikalisme melalui ucapan, tindakan, dan kebijakan untuk membuat masyarakat menganggap radikalisme  sebagai  masalah  kolektif  yang  mendesak  dan  perlu  penanganan  luar  biasa. Langkah sekuritisasi tersebut antara lain terlihat dari pernyataan Presiden, informasi BIN dan BNPT, kanal media kementerian dan lembaga, pembentukan BPIP, sampai pembubaran HTI. Sayangnya, sekuritisasi isu tersebut tidak berhasil membangun keseragaman persepsi karena pemerintah tidak secara gamblang memberikan kriteria dan parameter kelompok radikal yang dimaksud sebagai ancaman eksistensial.
Dalam  upaya  sekuritisasi  selanjutnya,  Pemerintah  hendaknya  tidak  ragu-ragu  untuk mengidentifikasi  ancaman  eksistensial  secara  gamblang  beserta  parameter,  indikator,  dan kriterianya.  Diseminasi  data  dan  informasi  tentang  ancaman  yang  dimaksud  juga  sangat penting, terutama dalam aspek apa ancaman tersebut berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat mudah memahami dan membangun persepsi ancaman  serupa,  sehingga  turut  proses  sekuritisasi  berjalan  optimal  dengan  partisipasi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini semula ditulis sebagai tugas akhir Mata Kuliah Keamanan Non-Tradisional, Magister Ilmu  Hubungan  Internasional  FISIP  Universitas  Indonesia.  Terima  kasih  kepada  Edy Prasetyono,  S.Sos.,  MIS.,  Ph.D.  dan  Ali  Abdullah  Wibisono,  S.Sos.,  M.A.  selaku  dosen pengampu yang telah membimbing tumbuh dan kembangnya ide dalam artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Rujukan Buku:
Bryman, Alan. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
Buzan, Barry, O. W. (1998). Security: A New Framework Analysis . Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Creswell, J.W., Plano Clark,  V.L.,  Gutman,  M.L.  and  Handson,  W.E.  (2003) AdvancedMixed Methods Research Designs, in A. Tashakkori and C. Teddlie (eds) Handbook  ofMixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Fauzan, Adhitya. (2020). Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan Joko  Widodo – Jusuf  Kalla  2014-2019:  Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2018  Tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila.  Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah.
Sahara, Yanju. (2020). Upaya Sekuritisasi Indonesia Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia Tahun 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Waever, O, (1995). Securitization and Desecuritization, dalam Security. RD Lipschutz.

## Rujukan Jurnal:
Bryman,  Alan.  (2006). Integrating  quantitative  and  qualitative  research:  how  is  it  done?.
Qualitative Research 2006 6:1, 97-113. DOI: https://doi.org/10.1177/1468794106058877
Emmers, R., (2003 ). ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia.
The Pacific Review, 16(3), pp.419-438.
Hadiz, V. R. (2018). Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for rightwing politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 48(4), 566 – 583.
Herdiansah, A. G., Junaidi, & Ismiati, H. (2017). Pembelahan Ideologi,Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014. Jurnal Wacana Politik, 2(1).
Herdiansah.  (2017). Politisasi  Identitas  dalam  Kompetisi  Pemilu  di  Indonesia  Pasca  2014. Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 2, hal. 169 – 183.
Jalwis.  (2021). Sosialisasi  Menangkal  Radikalisme  di  Kalangan  Mahasiswa.  Altifani:  Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, hal. 47- 63.
Jati,  W.  R.  (2017). Dari  Umat  Menuju  Ummah:  Melacak  Akar  Populisme  Kelas  Menengah Muslim Indonesia. Maarif: Jurnal Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, 12(1), 22 – 36.
Khamdan,  M.,  &  Wiharyani,  W.  (2018). Mobilisasi  Politik  Identitas  dan  Kontestasi  Gerakan Fundamentalisme. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 193 – 218.
Marfiando, Bayu. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 2, 89 – 101.
Mietzner,  M.  (2015). Reinventing  Asian  Populism: Jokowi’s Rise,  Democracy,  and  Political Contestation  in Indonesia. Policy  Studies (15471349).  Diakses dari http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=10218152 1&site=ehost-live&scope=site
Mietzner,  M.  (2018). Fighting  Illiberalism  with  Illiberalism:  Islamist  Populism  and Democratic  Deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs, 91(2), 261 – 282.
Romli, L. (2019). Political Identity and challenges for democracy consolidation in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 4(1), 78 – 98.
Rubaidi  dan  Dwi  Setianingsih.  (2021). Politik  Identitas  Islam  Indonesia  Kontemporer: Radikalisme   Islam  Versus  Moderatisme  Islam  dalam  Politik  Elektoral  Pilpres  2019. Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167
Sawri, S. (2020). Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017- 2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 14 – 27.

## Rujukan Artikel Prosiding:
Zuraida,  Ida.  (2018). Batasan  Kegentingan  yang  Memaksa  dalam  Pembentukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan. Simposium
Nasional Keuangan Negara. Dapat diakses di https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/220/125/

## Rujukan Sumber Online:
CNN  Indonesia.  (2018). BIN:  41  Masjid  di  Lingkungan  Pemerintah  Terpapar  Radikalisme. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181117204147-20-347385/bin-41- masjid- di-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme diakses pada 10 Desember 2022
Gumilang, P. (2017 ). Kepala BIN: HTI Ingin Ganti Pancasila Jadi Khilafah. dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-  diakses  pada  10 Desember 2022
Kemenag.          (2018). Kemenag          Rilis          Daftar          200          Nama Muballigh. https://kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-daftar-200-nama-muballigh- empyp diakses pada 10 Desember 2022
Kantor  Staf  Presiden.  (2019). Lima Tahun Maju Bersama:  Capaian Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
https://kemensos.go.id/uploads/topics/15714756181367.pdf  diakses  pada  12 Desember 2022
Mahkamah Konstitusi. (2010). Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 .
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara% 20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf diakses pada 12 Desember 2022.
Mahkamah Konstitusi. Tanpa Tahun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf diakses pada 12 Desember 2022.
Marwoto,  Totok.  (2016). Wapres  Katakan  Terorisme  dan  Radikalisme  jadi  Prioritas  BIN. https://jateng.antaranews.com/berita/150327/wapres-katakan-terorisme-dan- radikalisme-jadi-prioritas-bin diakses pada 10 Desember 2022
Setkah. (2016). Minta Intelijen Tingkatkan Kemampuan, Presiden Jokowi: Jangan Lagi Ada Egosentrisme.  https://setkab.go.id/minta-intelijen-tingkatkan-kemampuan-  presiden- jokowi-jangan-lagi-ada-egosentrisme/ diakses pada 10 Desember 2022
Setkab. (2015). 1  Tahun  Pemerintahan  Joko  Widodo – Jusuf    Kalla. https://setkab.go.id/capaian-1-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla/ diakses pada 12 Desember 2022
Setkab. (2016). 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%202%20Tahun%20Jokowi%20JK.p df diakses pada 12 Desember 2022
Setkab.  (2017). Laporan  3  Tahun  Pemerintahan  Joko  Widodo – Jusuf  Kalla. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Laporan-3-Tahun-Jokowi-Jk.pdf diakses pada 12 Desember 2022
Setkab.  (2018). Laporan  4  Tahun  Pemerintahan  Joko  Widodo – Jusuf  Kalla. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf diakses pada 12 Desember 2022
YLBHI. (2017). Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas: DPR Harus Tolak Perppu Ormas! https://ylbhi.or.id/informasi/berita/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-perppu-ormas-dpr- harus-tolak-perppu-ormas/ diakses pada 12 Desember 2022