## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2, September 2017, 67-79 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.146.67-79

## PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI DENPASAR
I Gede Somonita 1 I Made Suwitra 2 I Made Sepud 3 Universitas Warmadewa gedesomonita@westin.com

## Abstrak
Dokumen hukum dalam proses transaksi peralihan hak atas tanah sering diabaikan oleh pihak-pihak dalam pendaftaran hak atas tanah di Denpasar. Tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah tanggung jawab pidana dalam pemalsuan dokumen terhadap pendaftaran hak atas tanah  dan  kedua  bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pen- daftarannya  terdapat  dokumen  palsu.  Hasil  yang  didapat  yakni Pertama ,  tanggung  jawab  pidana pemalsuan  dokumen  terhadap  pendaftaran  hak  atas  tanah  merupakan  perbuatan  pihak  yang melakukan  kesalahan,sesuai  tindak  pidana  dalam  hukum  pertanahan  yang  menganut  asas  mela- wan  hukum  materil,  dalam  arti  bahwa  perbuatan  pidana  tidak  hanya  merupakan  perbuatan  yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum  tidak  tertulis.  Alasan  pengecualian  hukuman  dari  perbuatan  tersebut,  harus  berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis agar kepastian hukum dapat tercapai. Kedua , perlindungan hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pendaftarannya  terdapat  dokumen  palsu,  tanggung jawab dari badan pertanahan nasional yang mengeluarkan produk. dalam  mendapatkan kepastian yang  tegas  terhadap  produk  sertipikat  yang dikeluarkan  sebagai  bukti  suatu  kepemilikan hak  atas tanah di Indonesia diperlukan juga kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin hak- hak kepemilikan setiap warga negara.
Kata kunci : Pemalsuan, Dokumen, Pendaftaran Hak Atas Tanah.

## Abstract
Legal  documents  in  the  transactional  process  of  land  ownership  transition  are  often  neglected  by parties  in  the  registration  of  land  ownership  rights  in  Denpasar.  This  thesis  discusses  2  matters which consists of the following ones : first, what the criminal responsibility in the document fraud to- wards the registration of land ownership rights is and secondly concerning what the legal protection for the land certificate holder in the registration of which contains fraudulent documents is. The find- ings are as follow. First, the criminal responsibility of the document fraud towards the registration of land ownership is the policy of case criminalization of criminal acts in the laws of land as based on criminal law which upholds the concept of being against the material law, in the sense that the crimi- nal act is not only an act being against the written laws alone but also is an act being against unwrit- ten laws. The reason for exception of such an action has to be based on written laws and unwritten laws in order for the legal certainty to be achieved.  Second, legal protection for the land certificate holder in the registration process of which has fraudulent documents, the responsibility of the nation- al land agency, who produces the products. In getting the firm legal certainty for certificate products which are issued as evidences of land ownership in Indonesia, it is also required to have legal cer- tainty and legal protection in order to assure ownership of the citizens.
Keywords : Fraud, Document, Land Ownership Right Registration .

## PENDAHULUAN
Dokumen  hukum  dalam  proses  transaksi  peralihan  hak  atas  tanah  sering  dia-
baikan  oleh  pihak-pihak  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Denpasar.  Namun seiring dengan perkembangan peningkatan pemahaman hukum masyarakat, tidak jarang terjadi sengketa penguasaan tanah sebagai akibat adanya sertipikat ganda terhadap  objek  yang  sama.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa  pertanahan yaitu adanya pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah untuk mem- peroleh sertipikat tanah, terutama di Kota Denpasar. Denpasar merupakan daerah kota  yang  penduduknya  beragam  termasuk  juga  tingkat  kepadatan  penduduknya yang mengalami perkembangan secara terus menerus yang mengakibatkan ruang- ruang tanah sebagai hunian sangat sesak dan terdesak. Dalam proses kepemilikan hak  atas  tanah  tentu  menjadi  hal  yang  sensitif  di  kalangan  masyarakat  Kota Denpasar  termasuk  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Dalam  proses  pendaftaran  hak atas tanah tersebut banyak hal yang bisa terjadi, salah satunya penggunaan doku- men yang terindikasi palsu atau dipalsukan dalam berkas pendaftaran.
Perbuatan pidana dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Denpasar menjadi ketertarikan untuk diusulkan menjadi penelitian tesis karena konsep-konsep terkait dengan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah belum  ada  kepastian  hukum  dan  ketaatan  hukum  yang  menyebabkan  terjadinya kekaburan  dalam  pemahaman  di  masyarakat.  Hal  inilah  yang  menjadi  daya  tarik untuk mendalami tentang perbuatan pidana pemalsuan dokumen dalam pendafta- ran hak atas tanah di kota Denpasar.
Perbuatan  pemalsuan  dapat  digolongkan  pertama-tama  dalam  kelompok  keja- hatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Per- buatan  pemalsuan  tergolong  kelompok  kejahatan  penipuan,  apabila  seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) sea- kan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Terkait dengan topik pemalsuan dokumen ter- jadi karena adanya suatu kepentingan yang timbul karena niat untuk beritikat tidak baik dengan menjalankan segala cara untuk mencapai niatnya.
Fenomena  penegakan  hukum  pidana    khususnya  terkait  dengan  perbuatan  pi- dana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah dewasa ini semakin kehilangan  arah  bahkan  dinilai  telah  mencapai  titik  terendah.  Masyarakat  pencari kadilan  mengeluhkan  proses  penyidikan  tindak  pidana  (umum)  yang  prosesnya berbelit-belit,  berlarut-larut  bahkan  tidak  ada  ujung  penyelesaianya.  Mengenai keadaan  ini  jelas  tidak  memberi  kepastian  hukum,  keadilan  serta  manfaat  dalam penegakan  hukum.  Dengan  demikian  akan  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak seseorang  terutama  yang  merasa  berhak  atas  tanah.  Salah  satu  penyebab keadaan  tersebut  adalah  tidak  adanya  ketentuan  batas  waktu  penyidikan (kekosongan  norma),  yang  memberi  kesempatan  kepada  penyidik  untuk  menya- lahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Munculnya  beragam  itikad  tidak  baik  untuk  memalsukan  dokumen  dalam  pen- daftaran  hak  atas  tanah  memunculkan  berbagai  masalah  pertanahan  secara konkrit yang dihadapi dan harus dipecahkan dalam kerangka dan bingkai ketentuan yuridis, supaya pemecahan masalah ada tanggung jawab yuridisnya, sekalipun ada kemungkinan ketentuan yuridis tersebut perlu dilakukan penafsiran baru karena tid- ak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Demikian  pula  rujukan  pen- dapat para ahli yang justru harus dipertanyakan keabsahannya secara sosial. 1 Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang
1 Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria , Konstitusi Perss, Jakarta, Hal. 2.
berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melaui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Hasil produk  pendaftaran  tanah  tersebut  adalah  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  merupa- kan  kutipan  dari  buku  tanah  yang  berisi  data  fisik  dan  data  yuridis  suatu  bidang tanah. Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 32 Pera- turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dinyatakan bahwa:
“Sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 tahun maka bagi yang  merasa  berhak  atas  tanah  tersebut  kehilangan  hak  untuk  menggugat, namun  banyak  ditemui  gugatan  terhadap  sertifikat  hak  atas  tanah  walaupun sertipikat itu telah diterbitkan lebih dari 5 tahun. Dalam hukum tanah Indone- sia  dikenal  adanya  lembaga rechtverwerking atau  hapusnya  hak  atas  tanah karena lampau waktu.”
Dalam pendaftaran hak atas tanah ada beberapa dokumen-dokumen yang yang dalam penelitian ini adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai se- bagai bukti keterangan (seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa, sporadik tanah, da- ta fisik).
Munculnya kasus tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat di jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

## Ayat (1)
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat men- imbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  di- peruntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  me- makai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau  yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.
Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:
Ayat (1)
“Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun, jika dilakukan terhadap:
1.    akta-akta otentik;
2.    surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3.    surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4.    talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5.    surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat  tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau  yang  di- palsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.
Berdasarkan pada pemaparan ketentuan tersebut di atas, rancangan penelitian tesis  ini  banyak  hal  yang  mesti  dipertayakan  mengenai  konsep-konsep  perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan dokumen yang dipalsukan dalam pendaftaran hak atas tanah di Denpasar. Untuk itu banyak permasalahan yang dapat dibahas. Da- lam rancangan tesis ini dibatasi dua permasalahan yakni sebagai berikut.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian  tesis  ini  yakni:  (1)  Bagaimanakah  tanggung  jawab  pidana  dalam  pem- alsuan dokumen terhadap pendaftaran hak atas tanah ?, (2) Bagaimanakah perlin- dungan  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pendaftarannya  terdapat dokumen palsu ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  normatif  karena disinyalir  adanya  kekaburan  norma,    dan  duplikasi  norma  hukum,  dengan  tujuan mendeskripsikan sekaligus menganalisis  pemalsuan dokumen dalam pendaftaran ha  katas  tanah  di  Denpasar.    Penelitian  hukum  normatif  atau  kajian  hukum  di- artikan  sebagai  penelitian  yang  hanya  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan hukum  saja. 2 Kekaburan  norma  yang  diamati  dalam  penelitian  ini,  berupa  belum jelasnya peraturan hukum negara dalam pengaturan sertipikat tanah dalam konteks kepastian hukum. Sedangkan duplikasi norma dalam  penelitian ini berupa ketidak konsistenan  dalam  memberikan  pengaturan  terhadap  keberadaan  pemegang sertipikat tanah.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  berupa    pendekatan  perundang- undangan, pendekatan kasus, 3 dan pendekatan analitis. 4 Data dalam penelitian ini diperoleh  dari  sumber  pertama  (primer)  dan  sumber  kedua  (sekunder)  yang kemudian  disebut  dengan  bahan    hukum  baik  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier dikumpulkna dengan teknik  dokumentasi dan pencatatan me- lalui sistem file. 5
Data atau bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan metode hermeneutik da- lam  arti  seni  menginterpretasikan  “teks”  (dalam  Undang-undang)  melalui penafsiran. 6 Selain itu, disertai analisis kualitatif, artinya suatu tindakan yang mem- berikan  makna terhadap isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  me-
2 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodelogi Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 15.
3 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Cetakan I. Fajar Interpratama, Surabaya, hal. 93.
4 Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Edisi Revisi. Cetakan Kedua.  Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, hal.  98.
5 I Made Suwitra: 2009, “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 51.
6 Ahmad  Rifai,  2011, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Cetakan  kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta,  hal.  87.  dan  Jazim  Hamidi,  2005, Hermeneutika  Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan  Interpretasi  Teks , Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta, hal. 45.
nyelesaikan permasalahan hukum penelitian. 7

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  pemalsuan  dokumen  terhadap  pendafta- ran hak atas tanah
Pertanggungjawaban  pidana  disebut  sebagai  “ teorekenbaarheid ”, criminal  re- sponsibility ”, criminal  liability ”. 8 Pertanggung  jawaban  pidana  dimaksudkan  untuk menentukan  apakah  seseorang  tersangka/terdakwa  dipertanggung-jawabkan  atas suatu tindak pidana ( crime ) yang terjadi atau tidak.
Menurut  penjelasan  konsep  hukum  pidana  Indonesia  didasarkan  kepada  per- buatan  dan  pembuatnya.  Seharusnyalah  dua  hal  ini,  yaitu  tentang  perbuatan  dan tentang pembuatnya menjadi soko guru dari hukum pidana. Dua istilah ini dibangun hukum  pidana  yang  masing-masing  berdiri  di  atas  dua  azas  pokok:  yaitu  azas  le- galitas  dan  azas  kesalahan.  Oleh  karenanya  di  samping  menetapkan  dalam  kitab undang-undang hukum pidana ini tentang azas legalitas dan azas kesalahan dalam pasal sendiri, yaitu pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28, maka tentang tindak pidana dan pertanggung  jawaban  pidana  diberi  keterangan  yang  lebih  jelas,  yaitu  dengan merumuskannya  secara  tersendiri  pula,  masing-masing  dalam  pasal  12  dan  27. Pasal 12 dimaksud sebagai pendahuluan dari penentuan apakah yang disebut tin- dak  pidana,  yaitu  baik  perbuatan  melakukan  maupun  tidak  melakukan  perbuatan tertentu  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan terlalarang dan diancam dengan pidana. 9
Selain  dari  perbuatan  yang  dirunduhkan  adalah  terlarang  dan  diancam  dengan pidana,  masih  diperlukan  lagi  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan hukum.  Dengan  kata-kata  doktriner  lazim  ditegaskan,  selain  daripada  perbuatan adalah  secara  bertentangan  dengan  undang-undang  (dalam  arti  materiil),  secara materiil juga harus bertentangan dengan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tidak  patut  dilakukan.  Memidana  seseorang yang  melakukan  suatu  perbuatan  tidak  bersifat  melawan  hukum  atau  yang  tidak bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu bahkan patut dilakukan, dirasakan tidak adil. 10
Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  perlu  pemahaman  mendalam  yang didasarkan atas pemahaman tentang kesalahan. Bagi Moeljatno, pada waktu mem- bicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak  termasuk  pertanggung  jawaban.  Selanjutnya  Moeljatno  menjelaskan,  per- buatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di- jatuhi pidana, sebagaimana yang telah diacamkan, ini menurutnya tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 11
Berkaitan  dengan  kesalahan,  Moeljatno  menjelaskan  bahwa,  azas  dalam  per- tanggungan jawan dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesala- han ( Geen straf Zonder Schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea ). Azas ini bgi Moeljatno  tidak  tersebut  dalam  hukum  pidana  fiscal  tidak  memakai  kesalahan.  Di sana  kalau  orang  telah  melanggar  ketentuan,  dia  diberi  pidana  denda  atau  ram-
7 Zainuddin Ali,  2013, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.
8 Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHM-PTMH, Jakarta, Hal.250.
9 Djoko Prakoso, 1987,Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, Hal. 67
10 Ibid , hal 67-68.
11 Moeljatno, 1980, Azas-Azas Hukum Pidana , Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, Hal. 104.
pas. 12
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Pasal  34  Naskah  Rancangan  KUHP  Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berla- ku. 13 Secara  subjektif  kepada  pembuat  yang  memenuhi  syarat-syarat  dalam  un- dang-undang  (pidana)  untuk  dapat  dikenai  pidana  karena  perbuatannya  itu.  Se- bagai, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
Kesalahan yang berupa kesengajaan maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk sua- tu  tindak    pidana  yang  bertentangan  dengan  undang-undang.  Demikian  juga kesalahan  yang  disebabkan  karena  kealpaan  madsudnya  yakni  suatu  perbuatan atau  tindakan  pidana  yang  dilakukan  seseorang  atau  badan  hukum  dengan  tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut namun terjadi akibat ketidak sengajaan yang  dilakukan  seseorang  atau  badan  hukum  menyebabkan  terjadinya  perbuatan pidana.
Kesalahan  jika  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  “ verwijtbaar ”  (dapat dicela)  dan  “ vermijdbaar ”  (dapat  dihindari).  Selanjutnya  ada  juga  yang  men- erangkan  bahwa  kesalahan  adalah  adanya  syarat-syarat  yang  mendasarkan celaan personlik terhadap orang yang melakukan perbuatan ( mezger ). Bagi Moel- jatno,  kesalahan  adalah  keadaan  psychis  yang  tertentu  pada  orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  dan  adanya  hubungan  antara  keadaan  tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan kesalahan.
Selanjutnya, jika membaca Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan per- tanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tin- dakan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  secara  subjektif  kepada  pembuat  yang memenuhi  syarat-syarat  undang-undang  yang  dapat  dikenai  pidana  karena  per- buatannya itu. 14
Kebijakan    menetapkan    suatu    sistem    pertanggungjawaban  pidana      sebagai salah  satu  kebijakan  kriminal  merupakan  persoalan pemilihan  dari   berbagai alternatif.  Dengan  demikian,  pemilihan  dan penetapan  sistem  pertanggungja- waban  pidana  tidak  dapat  dilepaskan dari berbagai pertimbangan  yang rasional dan  bijaksana  sesuai  dengan  keadaan  dan  perkembangan  masyarakat.  Sehub- ungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan se- bagai berikut :
“Berbicara    tentang    konsep liability atau    “pertanggungjawaban”  dilihat    dari segi  falsafat  hukum,  seorang  filosof  besar  dalam  bidang hukum pada  abad ke- 20,  Roscou  Pound,  dalam An  Introduction  to  the  Philosophy  of    Law ,    telah mengemukakan pendapatnya  ” I ….  Use  the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction . 15
Bertitik  tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas,  Pound  membahasnya  dari  sudut  pandang  filosofis  dan  sistem    hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh   menguraikan   perkem- bangan   konsepsi liability . Teori pertama, menurut Pound, diuraiakan bahwa lia-
12 Ibid .
13 Hamzah Hatrik. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia , Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11.
14 Djoko Prakoso. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75.
15 Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana , Cetakan Pertama Jakarta:  Yayasan LBH, 1989, hal 79.
bility diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar  pembalasan  yang  akan diterima pelaku dari seseorang yang telah   “dirugikan”.   Sejalan   dengan semakin efektifnya  perlindungan  undang-undang  terhadap  kepentingan  masyarakat    akan suatu kedamaian dan  ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” se- bagai suatu  alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukann- ya,  semula  sebagai  suatu  “hak  istimewa”  kemudian  menjadi  suatu  “kewajiban”. Ukuran  “ganti  rugi”  tersebu  tidak  lagi  dari  nilai  suatu  pembalasan  yang  harus “dibeli”,  melainkan  dari  sudut    kerugian  atau  penderitaan  yang    ditimbulkan  oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. 16
Baik negara-negara civil law maupun common law , umumnya pertanggungjawa- ban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indone- sia,  sebagaimana civil  law  system lainnya,  undang-undang  justru  merumuskan keadaan-keadaan  yang  dapat  menyebabkan  pembuat  tidak  dipertanggungjawab- kan. 17 Perumusan  pertanggungjawaban  pidana  secara  negatif  dapat  terlihat  dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan  51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.
Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam  hukum  pidana berarti dipidana.  Dengan  demikian,  konsep  pertanggungjawaban  pidana  merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembu- at tindak pidana. 18
Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. 19 Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat  menyadari  sepenuhnya  konsekuensi  hukum  perbuatannya.  Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipa- hami oleh pembuat.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka tindak pidana tidak berdiri sendiri, tindak pidana  baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus  dipi- dana.  Pertanggungjawaban  pidana  dikarenakan  berkait  dengan  unsur  subyektif pelaku maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesala- han yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan  oleh  pelakunya.  Hasil  akhirnya  dapat  berupa  pernyataan  bahwa  tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesala- han  dari  pelakunya,  namun  bisa  juga  diketemukan  unsur  melawan  hukum  dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.
Unsur-unsur  tindak  pidana  pemalsuan  yang  terdapat  pada  Pasal  263  di  atas adalah sebagai berikut:
Pasal 263 Ayat (1) Unsur Objektif:
1. Perbuatan, yaitu: (i) membuat palsu; atau (ii) memalsukan
2. Objeknya adalah surat', (i) yang dapat menimbulkan sesuatu hak; (ii) yang men- imbulkan suatu perikatan; (iii) yang menimbulkan pembebasan hutang; atau (iv) yang diperuntukkan sebagai bukti pada sesuatu hal.
3. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tersebut.
16 Ibid , Hal. 80.
17 Andi Zaenal Abidin, Hukum Pidana I , Jakarta:Sinar Grafika, 1983, hal 260.
18 Choerul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan , Jakarta:Kencana, 2006 hal. 62.
19 Ibid , hal. 63.
Unsur Subjektif Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
Pasal 263 Ayat (2) Unsur Objektif: a.Perbuatan, yaitu: memakai.
b.Objeknya  adalah:  (i)  Surat  palsu;  (ii)  Surat  yang  dipalsukan;  atau  (iii) pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

## Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pendaftarannya terdapat dokumen palsu.
Pembahasan  difokuskan  mengenai  tanggungjawab  pemegang  sertipikat  dan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pendaftarannya  ter- dapat dokumen palsu. Dalam ulasan akan dibagi dalam dua aspek yakni pertama, mengenai  perlindungan  hukum  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  dan  kedua, mengenai perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang dokumen palsu. Teori yang digunakan untuk membedah yakani teori perlindungan dan teori pemidanaan.  Tujuan  menggunakan  teori  tersebut  untuk  mendapatkan  kedalaman analisis  terkait  dengan  perlindungan  hukum  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah dan juga perlindungan hukum pemegang sertipikat hak  atas tanah yang dokumen palsu dari teori pemidanaan.

## (a)Tanggungjawab pemegang sertipikat
Sertipikat tanah dalam UUPA tidak pernah disebut sertipikat tanah, namun sep- erti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkannya “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak sudah sering ditafsir- kan  sebagai  sertipikat  tanah.  Menurut  Yamin  lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis  (2008) dalam buku berjudul” Hukum Pendaftaran Tanah ” membuat pengertian yang sama bahwa surat tanda bukti hak adalah sertipikat. 20 Sebagaimana kalimat ini tersebut dalam sampul map yang berlogo burung Garuda yang dijahit menjadi satu dengan surat ukur atau gambar situasi tanah tersebut.
Dengan terbitnya atau keluarnya produk negara yang bernama sertipikat ini, me- nandakan telah ada pendaftaran tanah yang dilakukan. Pendaftaran ini akan men- ciptakan  keuntungan  akibat  pelaksanaan  adminstrasi  pertanahan  yang  sah. Dengan ini muncul konsekwensi sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya;
2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh negara;
3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit;
4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah;
5. Melindungi tanah negara;
6. Mengurangi sengketa tanah;
7. Memfasilitasi kegiatan rural land reform;
8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur;
9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;
Dapat menyediakan data statistik tanah yang baik.
aBerdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  begitu  banyak  keuntungan  yang  ditim- bulkan,  tentu  sudah  saatnya  bila  kantor  Pertanahan  Nasional  sebagai  struktur pengelola administrasi tanah di Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional Daerah Bali  meningkatkan peranan sosialisasinya kepada masyarakat dalam  memberikan
penyuluhan  keagrariaan  agar  mereka  dapat  memanfaatkan  mutiara-mutiara keagrariaan yang belum dimanfaatkan tetapi sangat didambakan saat ini.
bHanya  saja,  dalam  praktek,  penerbitan  sertipikat  tanah  masih  dapat  dipertan- yakan  keefektifannya  dalam  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum, apakah sertifikat benar-benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (objek) atau hanya bukti fisik sertifikatnya saja. Karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadi- lan,  dapat  saja  diakui  secara  formal  sertipikatnya,  tetapi  tidak  melindungi  subyek dan obyeknya. Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja menolak menyatakan un- tuk membatalkan sertipikat tanah, tetapi peradilan umum  menyatakan orang  yang terdaftar namanya dalam sertipikat tidak berhak atas tanah yang disengketakan.
cSeharusnya menghadapai persoalan yang demikian, pemerintah dengan Pera- turan Pemerintas Nomor 24 Tahun 1997 dapat secara tegas memperlakukan bah- wa setelah lima tahun sertipikat diterbitkan, wajib melindungi formalitas dan meteril (subyek  dan  obyek)  dari  hak  itu  sendiri.  Cita-cita  sistem  publikasi  negative  ber- tendensi  positif  yang  dianut  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 benar-benar diwujudkan.

## b) Perlindungan hukum pemegang sertipikat
Perlindungan  hukum  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  hal  yang mesti disimak dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaparan ten- tang  konsep  perlindungan  hukum.  Dalam  perlindungan  hukum  ditinjau  dari  teori hukum,  Menurut  Fitzgerald,  teori  pelindungan  hukum  bertujuan  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  hanya dapat  dilakukan    dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak. 22 Terkait dengan permasalahan dimana perlindungan terhadap kepentingan tertentu seperti  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  hanya  dapat  dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang muncul oleh para pihak yang mendaftarkan  hak  atas  tanah.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menen- tukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 23
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  yang  bersetipikat  harus  melihat tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala peraturan hukum yang diberikan terhadap masyarakat yang pada dasarnya meru- pakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota  masyarakat  dan  antara  perseoranan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat.
Menurut  pendapat  Pjillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif  .  Perlindungan hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan  diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  me- nyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.
Patut  dicatat  dan  dipahami  bahwa  upaya  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  terhadap  ha  katas  tanah  yang  bersetipikat  tentunya  yang  diinginkan  oleh manusia  adalah  ketertiban  dan  keteraturan  antara  nilai  dasar  dari  hukum  yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya  dalam  praktek  ketiga  nilai  dasar  tersebut  bersitegang,  namun  haruslah
22 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, Hal. 53.
23 Ibid . Hal. 69.
diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.
Pemegang sertipikat tanah adalah suatu akte yang otentik, yang dikeluarkan se- bagai produk pemerintah yang sah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang telah melalui beberapa proses hingga akhirnya keluar sertipikat. Terbitnya sertipikat adalah  produk  pemerintah  untuk  kepastian  hukum  terhadap  ha  katas  tanah.  Ber- dasarkan  Undang-undang  nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria–yang  selanjutnya  dalam  tesis  ini  disingkat  dengan  UUPA-,  pada pasal  19  dinyatakan  bahwa  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  Pertanahan, Pemerintah  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah.  Atas  tanah  yang  telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda  bukti  pembayaran  pajak  atas  tanah  dapat  disertakan  untuk  proses  admin- istrasi. Girik, dengan demikian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah,  namun  semata-mata  hanyalah  merupakan  bukti  pembayaran  pajak-pajak atas  tanah.  Dengan  demikian,  apabila  di  atas  bidang  tanah  yang  sama,  terdapat klaim dari pemegang girik dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah  (sertifikat),  maka  pemegang  sertifikat  atas  tanah  akan  memiliki  klaim  hak kebendaan yang lebih kuat. Namun demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Da- lam  hal  proses  kepemilikan  surat  tanda  bukti  hak  atas tanah  melalui  hal-hal  yang bertentangan dengan hukum, maka akan ada komplikasi.
Dengan  demikian  sisi  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  yang  ber- sertipikat  sangatlah  berperan  penting  dalam  suatu  subyek  yang  memegang  hak atas atanah, karena sertipikat merupakan alat bukti yang sah dan otentik terhadap kepemilikan suatu objek tanah yang dilindungi undang-undang.
Pertanggungjawaban  institusi  pemerintahan  yang  menerbitkan  sertifikat  tanah yang ternyata bermasalah sangat renta akan suatu tindakan pembatalan atau pen- cabutan  yang  harus  melalui  pengadilan.  Hak-hak  atas  tanah  merupakan  hak perseorangan  yang  dilindungi  undang-undang.  Hak-hak  perorangan  dan  badan hukum atas tanah memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem dan tata hukum di Indonesia. Hak milik atas tanah adalah bagian dari hak-hak kebendaan yang di- jamin  dalam  konstitusi.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun 1945 sebagai hasil dari amandemen kedua, dinyatakan sebagai berikut :
Pasal 28 g menyebutkan “ (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk ber- buat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya (2) pasal 28  h  menyebutkan  “  Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun”.
Selanjutnya dalam UUPA, dinyatakan antara lain sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) yakni:
“Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  da- lam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.
Berdasarkan  pengertian  pada  pasal  4  ayat  (2)  tersebut,  hak  atas  tanah  adalah hak  atas  permukaan  bumi,  tepatnya  hanya  meliputi  sebagian  tertentu  permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Asas yang hanya mengakui hak atas tanah adalah terbatas pada hak atas per- mukaan  bumi  saja  disebut  dengan  asas  pemisahan  horisontal.  Asas  pemisahan horisontal adalah asas dimana pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesua- tu yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Asas pemisahan horisontal mem- isahkan  tanah  dan  benda  lain  yang  melekat  pada  tanah  itu.  Asas  pemisahan horisontal  adalah  asas  yang  didasarkan  pada  hukum  adat,  dan  merupakan  asas yang dianut oleh UUPA.
Selain  itu,  jika  pada  KUHPerdata  pasal  571  dinyatakan:  “  Hak  milik  atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah”. Sedangkan dalam UUP dibedakan berbagai hak atas tanah sebagai berikut : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.
Hak milik adalah  hak turun temurun, terkuat dan terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah , memiliki fungsi sosial serta dapat dialihkan dan beralih.
Pasal 20 UUPA menyatakan :
“Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan  hak-hak  lainnya.  Hak  milik  adalah  hk  yang  “terkuat  dan  terpenuh”  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah.  Pemberian  sifat  ini  tidak  berarti,  bahwa  hak  itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan ter- ang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Ka- ta-kata  “terkuat  dan  terpenuh”  itu  bermaksud  untuk  membedakannya  dengan  hak guna-usaha,  hak  guna-bangunan,  hak  pakai  dan  lain-lainnya,  yaitu  untuk  menun- jukkan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling)-kuat dan terpenuh”.
Berdasar  pada  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  hak-hak  pen- guasaan  atas  tanah,  dikelompokkan  menjadi  hak  bangsa,  hak  menguasai  dari negara,  hak  ulayat,  hak  perorangan  dan  hak  tanggungan.  Yang  secara  hukum mendapat perlindungan hukum secara pasti.
Membahas menganai perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang  dokumen  palsu  mesti  dicermati  secara  seksama,  hal  tersebut  dikarenakan terkait  dengan  teori  pemidanaan  dari  suatu  perbuatan  pemalsuan.  Pemidanaan merujuk  pada  pandangan  Menurut  Satochid  Kartanegara  dan  pendapat-pendapat para  ahli  hukum  terkemuka  dalam  hukum  pidana,  mengemukakan  teori  pemida- naan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: (a) Ab- solute atau vergeldings  theorieen ( vergelden /imbalan).  Aliran  ini  mengajarkan  da- sar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjuk- kan  kejahatan  itu  sebagai  dasar  hubungan  yang  dianggap  sebagai  pembalasan, imbalan ( velgelding ) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban; (b) Relative atau doel theo- rieen (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi  aliran  ini  menyandarkan  hukuman  pada  maksud  dan  tujuan  pemidanaan  itu, artinya  teori  ini  mencari  mamfaat  daripada  pemidanaan  ( nut  van  de  straf );  (c) Vereningings  theorieen (teori  gabungan)  Teori  ini  sebagai  reaksi  dari  teori  sebe- lumnnya  yang  kurang  dapat  memuaskan  menjawab  mengenai  hakikat  dari  tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak
pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. 24

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama, Tanggungjawab pidana pemalsuan dokumen terhadap pendaftaran hak atas tanah merupakan  perbuatan  pihak  yang  melakukan  kesalahan  tindak  pidana  dalam hukum  pertanahan  sesuai  dengan  ajaran  hukum  pidana  yang  menganut  asas melawan hukum materil, dalam arti bahwa perbuatan pidana tidak hanya merupa- kan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  tertulis  saja,  tetapi  ter- masuk juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Alasan pen- gecualian hukuman dari perbuatan tersebut, harus berdasarkan hukum tertulis dan hukum  tidak  tertulis  agar  kepastian  hukum  dapat  tercapai.  Kedua,  Perlindungan hukum  bagi  pemegang  sertipikat  yang  dalam  pendaftarannya  terdapat  dokumen palsu, tanggung jawab dari badan pertanahan nasional yang mengeluarkan produk. Dalam  mendapatkan  kepastian  yang  tegas  terhadap  produk  sertipikat  yang dikeluarkan sebagai bukti suatu kepemilikan hak atas tanah di Indonesia diperlukan juga  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  untuk  menjamin  hak-hak kepemilikan setiap warga negara terhadap hak-hak yang dimiliki.
Pada  kesempatan  yang  baik  ini  penulis  dapat  sarankan  sebagai  berikut:  Per- tama,  terhadap  masyarakat  umum  dalam  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah sebaiknya proses awal perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur dan teliti sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan  agar  tidak  terjerat  dengan  hal-hal yang  tidak  beitikat  baik  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  baik  karena  hukum dan  dalam  dari  hukum.  Kedua,  terhadap  Badan  Pertanahan  Nasional  perlu  suatu sistem  yang  pasti,  terdekekti  secara  detail  dan  terdokumen  dengan  baik  untuk menghindari  terjadinya  pemalsuan  terhadap  suatu  sertipikat  ha  katas  tanah. Dengan  demikian  masyarakat  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  jelas  dan terukur  dengan  baik.  Demikian  juga  bagi  aparat  hukum,  diperlukan  sumber  daya yang baik untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan mampu bertindak te- gas  serta  terukur  terhadap  para  pelaku  pemalsuan  dokumen  dan  menindaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada reviewer dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita  ,  Romli,  1989, Asas-asas  Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Pertama, Jakarta:  Yayasan LBH.
Abidin, Andi Zaenal.1983. Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta. Ali,  Zainuddin. 2013, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. Hatrik, Hamzah. 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indone- sia , Jakarta: Raja Grafindo. Hamidi, Jazim. 2005, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Inter- pretasi Teks , Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
Huda,  Choerul,  2006, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Per-
24 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu , Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.
tanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta. Ibrahim,  Johnny.  2006, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Edisi  Revisi.  Ce- takan Kedua.  Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penera- pannya , Alumni AHM-PTMH, Jakarta.
Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Ahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung.
Moeljatno,  1980, Azas-Azas  Hukum  Pidana .  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia , PT. Bineka Aksara, Jakarta. Prakoso, Djoko.  1987. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana Bagian Satu , Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. Raharjo, Satijipto 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
Rifai, Ahmad. 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , Ce- takan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Sodiki, Achmad. 2013. Politik Hukum Agraria ,  Jakarta, Konstitusi Press. Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1983, Metodelogi  Penelitian  Hukum, Cetakan  Pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta.
Suwitra, I Made. 2009, “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam  Perspektif  Hukum  Agraria  Nasional”, Disertasi ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Marzuki, Peter Mahmud 2005, Penelitian Hukum , Cetakan I. Fajar Interpratama, Suraba- ya.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 PMNA/ka. BPN Nomor 3 tahun 1997