## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 110

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU
Erwin Febriansyah 1 , Desi Febrianti 2 , Melda Yunita 3 , Fadrul 4
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email : erwinfebriansyah@gmail.com 1 , desifebrianti1234@yahoo.com 2 , meldayunita2017@gmail.com 3 , fadrul@lecturer.pelitaindonesia.ac.id 4

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dikantor  dinas  pendapatan  asli  daerah  kota  Bengkulu.  Judul  penelitian  ini adalah  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Bengkulu periode  2017-2018. Penelitian  ini  di  dasari  pentingnya  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  pandapatan asli  daerah  (PAD).  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor tersebut  diduga  adalah  faktor  pajak  hotel.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kontribusi pajak  hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  kota  Bengkulu.  Obyek  penelitian  ini  adalah Badan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bengkulu,  dengan  metode  analisis  pendekatan  deskriftif. Dengan  pengambilan  sampel  kontribusi  pajak  hotel  dari  tahun  2017-2018.  Metode  pengumpulan data  menggunakan  teknik  observasi  dan  wawancara.  Dengan  menggunakan  teknik  analisis kontribusi,  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Kontribusi  pajak  hotel  terhadap pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  2017  sebesar  4,3%  dan  pada  tahun  2018  mengalami  kenaikan sebesar  5,1%.  Dalam  meningkatkat  pendapatan  asli  daerah.  meskipun  terbilang  meningkat  akan tetapi konribusi pajak hotel masih terbilang sangat kurang ini.

## Kata Kunci: Pendapatan Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## ABSTACT
This research was conducted at the office of the regional revenue office of the city of Bengkulu. The title  of  this  research  is  the  Analysis  of  the  Contribution  of  Hotel  Taxes  to  the  Regional  Original Income (PAD) of Bengkulu City for the period 2017-2018. This research is based on the importance of the contribution of hotel taxes to local revenue (PAD). Local revenue (PAD) can be influenced by several  factors.  This  factor  is  thought  to  be  the  hotel  tax  factor.  This  study  aims  to  analyze  the contribution of hotel taxes to Bengkulu City's local revenue (PAD). The object of this research is the Bengkulu City Regional Original Revenue Agency, with a descriptive approach to analysis method. By sampling hotel tax contributions from 2017-2018. Data collection methods using observation and interview techniques. By using the contribution analysis technique, the  results of this study can  be concluded  that  the  variable  contribution  of  hotel  taxes  to  local  revenue  in  2017  was  4.3%  and  in 2018  increased  by  5.1%.  In  increasing  local  revenue.  even  though  it  is  increasing,  the  hotel  tax contribution is still lacking.
Keywords : Hotel Revenue, Regional Original Income (PAD)

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 111

## PENDAHULUAN
Suatu  Negara  dianggap  maju  apabila  mampu  membangun  negaranya  baik  dari  segi  fisik, yaitu pembangunan, maupun non fisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu Negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber  daya  alam  itu  harus  digunakan  secara  rasional  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Menurut (Baihaqi,  2011)  Pembangunan  daerah  adalah  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Berbagai  daerah  di Indonesia  akan  terus  membangun  daerahnya  agar  dapat  menjadi  yang  lebih  baik  serta  dapat mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Provinsi  Bengkulu  hingga  saat  ini  banyak  terlihat pembangunan  yang  sedang  giat-giatnya  dilaksanakan  dengan  mengelola  lingkungan  internal  dan eksternal secara professional. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan  lancar,  efektif,  dan  efisien  menuju  ke  arah  perubahan  yang  lebih  baik  .  dalam  Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Lombogia, 2016). Menurut (Abdullah & Puspita, n.d.) Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya  yang  relatif  stabil  tetapi  juga  merupakan  cerminan  partisiasi  aktif  masyarakat  dalam membiayai  pembangunan.  Menurut  Mardiasmo  (Mardiasmo,  2008)  ,  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas  Negara  berdasarkan Undang-Undang   (yang dapat dipaksakan) dengan tidak  mendapat jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
Semakin  tinggi  peranan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  pendapatan  daerah  itu sendiri  merupakan  suatu  cermin  keberhasilan  usaha-usaha  atau  tingkat  kemampuan  daerah  dalam pembiayaan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan.  Berdasarkan  undang-undang  No  28  Tahun 2009  Pajak  Daerah  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pajak  provinsi  yang  berbagi  atas  lima jenis  yang  terdiri  atas  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan,Serta  Pajak  Rokok  dan  Pajak Kabupaten/Kota  yang  terbagi  dalam  Sebelas    Jenis  Pajak  terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  Serta  Bea  Perolehan  Ha  Katas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB).  Keberhasilan  dalam menjalankan  otonomi  daerah  ini  tentu  tidak  terlepas  dari  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  merupakan  sumber  terbesar  Pendapatan  Daerah.  Menurut  Undang  Undang  Nomor  33  Tahun 2004,  Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pajak hotel merupakan pajak daerah yang potensinya  semakin  berkembang  seiring  dengan  semakin  diperhatikannya  adanya  komponen pendukung  yaitu  sektor  jasa  pembangunan  maupun  pariwisata  dalam  kebijakan  pembangunan daerah. pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sisematis dari pembangunan nasional dimana dalam pelaksanaannya memerlunya ada peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun  dari  kelompok  masyarakat  daerah  secara  terus-menerus  digunakan  untuk  menganalisi kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang (Annisa, 2018) .
Pada  prinsipnya  semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  Pendapatan  Daerah  akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat,  diharapkan  pemerintah  daerah  semakin  mampu  membiayai  keuangannya.  Gambaran

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 112
kemandirian  keuangan  daerah  ini  dapat  diketahui  melalui  besarnya  kemampuan  sumber  daya keuangan  dalam  membiayai  pelayanan  kepada  masyarakat  daerah  tertentu.  Berdasarkan  Badan Statistik  Kota  Bengkulu  pada  tahun  2017-2018  pajak  hotel  memberikan  sumbangan  kepada pendapatan  daerah  sebesar  9.483.740.915,10  atau    9%    dan  pada  tahun  2018  pajak  hotel memberikan  sumbangan  pada  pendapatan  daerah  sebesar  7.430.659.731.80  atau  11%  ini  masih tergolong  kecil  untuk  itu  pemerintah  perlu  berupaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel,  agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan.

## TINJAUAN LITERATUR Pengertian pajak
Definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh  (Resmi,  2019)    pajak  sebagai  suatu  kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh keadaan, dan perbuatan yang  memberikan  kedudukan  tertentu,tetapi  bukan  sebagai  hukuman,menurut  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan.tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  Negara  secara langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan  umum.  Dan  ada  juga  defenisi  pajak  yang  dikemukakan oleh Dr. N. J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata- mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dilihat dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang  dan  aturan  pelaksanaannya,  dalam  pembayaran  pajak  pun  tidak  dapat  ditunjukkan adanya  kontarprestasi  individual  oleh  pemerintah,  pajak  tersebut  dipungut  oleh  Negara  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dan  pajak  diperuntukan  bagi  pengeluaran-pegeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih  terdapat surplus, digunakan untuk membiayai pihak investment.

## Pengertian Pajak Daerah
Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  dearah  berdasarkan  peraturan  pajak  yang ditetapkan oleh daerah didasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan  pembiayaan  rumah  tangga  pemerintah  daerah  tersebut.  Pajak  Daerah  dapat  pula diartikan  sebagai  iuran  wajib  pajak  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah tanpa  imbalan  langsung  dan  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undang  yang  berlaku yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1 :
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak dan digunakan untuk keperluan daearh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah  merupakan wewenang daerah  yang atur dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

## Pajak Hotel
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel.  Pengertian  Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran  yang  mencangkup  juga  Motel,  Losmen,

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 113
Gubuk Pariwisata, Pesangrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta Rumah Kos  yang  jumlah kamar  lebih  dari 10 kamar. Pengertian  lain Hotel adalah  suatu bangunan  lambing perusahaan atau badan  uasaha  akomodasi  yang  menyediakan  jasa  penginapan,  penyedian  makanan  dan  minuman serta  fasilitas  jasa  lainnya  dimana  semua  layanan  itu  diperuntukkan  bagi  masyarakat  umum  baik mereka  yang  bermalam  dihotel tersebut ataupun mereka  yang  hanya  menggunakan  fasilits tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama  dan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hotel  adalah  sarana  akomodasi  yang  dikelola  secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen.
Pemerintah  daerah  berhak  megenakan  pungutan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang  bersifat  memaksa  diatur  dengan  Undang-Undang  Pemungutan  pajak  hotel  harus  didasarkan pada  peraturan  daerah.  Peraturan  daerah  tentang  pajak  hotel  memberikan  kepastian  hokum mengenai  subjek  pajak,  objek  pajak,  tarif  pajak  dan  cara  pemungutan  pajak.  Selain  itu  sanksi  dan hukuman  bagi  setiap  pelanggaran  pajak  juga  diatur  dalam  peraturan  daerah  tersebut.  Akumulasi pemungutan  pajak  hotel  merupakan  pendapatan  asli  daerah  yang  sangat  bermanfaat  untuk membiayai pembangunan daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tertulis  pada  pasal  32  yang  menjelaskan  objek  pajak  hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan,  jasa  penunjang sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1  adalah  fasilitas  telepon,  internet,  fotokopi,  dan  fasilitas yang  sejenis  lainnya  yang  disediakan  atau  dikelola  hotel,  tidak  termasuk  objek  pajak  hotel sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1  adalah  jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah,  jasa  sewa  apartemen  dan  sejenisnya,  jasa  tempat tinggal  di  pusat  pendidikan  atau  kegiatan  keagamaan,  jasa  tempat  tinggal  di  rumah  sakit,  panti jompo,  panti  asuhan  dan  panti  sosial  lainnya  yang  sejenis,  berikutnya  adalah  jasa  biro  perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:
a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembayaran kepada orng pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Selanjutnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah tertulis pada pasal  34, pasal tersebut  menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel  adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang  seharusnya  dibayar  kepada  hotel.  Dan  pasal  35  yang menjelaskan sebagai berikut:
a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% b. Tarif pajak hotel di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 114

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah  yang  sah.  Jadi  pengertian  dari  pendapatan  asli  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  pendapatan rutin  dari  usaha-usaha  pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  potensi-potensi  sumber  Keuangan daerahnya  untuk  membiayai  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  secara  singkat  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah berdasarkan  peraturan  daerah.  Dan  pengertian  lain  tentang  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan Pajak Darah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah  Dan  Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah.  Peneliti  menyimpulkan  dari  beberapa  pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain serta penerimaan keuangan tersebut yang diatur oleh Peraturan Daerah.
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kualitas  informasi  akuntansi  yang  di  lakukan Penelitian oleh (Ratih, 2010) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restauran Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Yogyakarta,  Hasil  penelitian  ini  bahwa  kontribusi  pajak  hotel  dan daerah  kota Yogyakarta  mengalami  pertumbuhan  dan  perkembangan  restoran  terhadap  pendapatan  asli.  (Sari, 2012) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Semarang, Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  penerimaan  pajak  hotel  kota  semarang  pada  tahun  2010- 2012 memenuhi target setiap tahunnya.
(Abdullah  &  Puspita,  n.d.)  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Deli  Serdang,  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa kontribusi  pajak  hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah  tahun  2011-2013  mengalami  penurunan. (Simatupang, 2017) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta,  hasil  penelitian  besarnya  kontribusi    pajak  hotel  terhadap  PAD  DKI  Jakarta  tahun  2010 hingga 2014 sebesar 38,6%.

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan penjelasan  dan teori teori para ahli yang telah dekemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan  bahwa  kerangka  analisis  merupakan  landasan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Penelitian ini memberikan skema tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Bengkulu sebagai berikut:
Kontribusi Pajak
Hotel
Pendapatan Asli Daerah

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 115

## Definisi operasional
a) Kontribusi  Pajak  Hotel  adalah  sejauh  mana  porsi  atau  hasil/jumlah  dana  yang  terkumpul dari sektor pajak perhotelan khususnya di kota Bengkulu dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan porsinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .
b) Pajak  Daerah  adalah  pembayaran  yang  wajib  diserahkan  masyarakat  kepada  kas  negara yang diatur dalam undang-undng, yang memberikan manfaat secara tidak  langsung, dengan salah satu bentuknya adalah sarana dan prasarana umum.
c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bengkulu adalah seluruh pendapatan yang berasal dari pajak  dan  retribusi  serta  pendapatan  lain  yang  sah  menurut  undang-undang  yang  berlaku. Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu digunakan untuk membiayai seluruh belanja daerah kota Bengkulu.

## METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Dengan pertimbangan untuk mudah memperoleh data serta relevan, maka Penelitian ini akan dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bengkulu.  Penelitian  rencana  akan dilakukan pada bulan Agustus 2019.

## Jenis penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  matematik  (deskriptif  kuantitatif). Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:
1. Observasi
Yaitu  peneliti  melakukan  kunjungan  awal  keapada  objek  peneliti  yaitu  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
2. Dokumentasi
Yaitu  peneliti  mengadakan  kunjungan  secara  langsung  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah untuk  mengumpulkan atau  memperoleh data  yang berupa dokumen terhadap Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah dikota Bengkulu selama 2 (Dua) tahun yaitu dari tahun 2017- 2018.

## Teknik Analisis Data
a. Mengumpulkan data realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bengkulu tahun 2017-2018
b. Mengumpulkan  data  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bengkulu  tahun  2017- 2018
c. Menghitung Kotribusi Pajak Hotel menggunakan rumus yang ada.
d. Menganalisis dan mengambil kesimpulan mengenai kontribusi Pajak Hotel.

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 116

## Metode Analisis
Adapun  jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Metode  deskriptif  adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih ( independent ) tanpa  membuat perbandingan atau menghubungkan dengan  variabel  lain (Sugiyono, 2013:11).Untuk  mengetahui  kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bengkulu: Analisis Kontribusi
Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan  Pajak  Hotel  terhadap  meningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bengkulu,  maka  dibandingkan  antara  realisasi  penerimaan  Pajak Hotel terhadap PAD.
Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut.
Keterangan: X= Penerimaan Pajak Hotel kota bengkulu Y= Pendapatan Asli Daerah kota bengkulu
Kriteria  untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  dalam  menopang  Pendapatan  Asli Daerah adalah sebagai berikut:
a. Presentase antara 0%-10% artinya sangat  kurang b. Presentase antara 10,10%-20% artinya kurang c. Presentase antara 20,10%-30% artinya cukup d. Presentase 30,10%-40% artinya sedang e. persentase 40,10-50% artinya baik f. Persentase > 50% artinya sangat baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. dalam penelitian ini  juga  termasuk  data  yang  diperoleh  yakni  data  Pajak  Hotel  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) kota Bengkulu.
1. Analisis kontribusi pajak hotel
Analisis  kontribusi  merupakan  analisis  yang  mengetahui  sejauh  mana  pajak  daerah memberikan  sumbangannya  dalam  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  analisis  kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:
Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 117

## Tabel 1 Hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD
Tahun Anggaran Pajak hotel Total PAD Kontribusi 2017 7.430.659.731.80 170.921.364.205.39 4,3% 2018 9.483.402.468.10 182.884.786.441.88 5,1%

## Sumber:kantor pendapatan asli daerah kota Bengkulu. Data diolah
Berdasarkan  tabel  4.4  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2017  Pajak  Hotel  telah  memberikan sumbangan atau kontribusi bagi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bengkulu sebesar 4,3% dari total PAD sebesar 170.921.364.205.39 dan pada tahun 2018 sebesar 5,1%  dari total PAD  sebesar 182.884.786.441.88 Kontribusi Pajak Hotel ini tergolong masih sangat kurang.
Berdasarkan data diatas secara umum realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan pada  tahun  2018  namun  kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel tetapi juga dipengaruhi  oleh  hasil  Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain ,Pendapatan Daerah yang sah. Jenis Pajak Daerah lainnya yang memiliki kontribusi yang tinggi pada Pendapatan  Daerah  yaitu  Pajak  Penerangan  Jalan  sebesar  Rp33.984.310.393.00  dan  Pajak  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPTHTB)  sebesar  12.558.635.518,90.  Seperti  kita ketahui  sesuai  peraturan  daerah  kota  Bengkulu  No  9  tahun  2011  tentang  pajak  hotel,  Pajak  Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: a.  Fasilitas  penginapan  atau  tinggal  jangka  pendek,  antara  lain:  Gubuk,  pariwisata  ( cottage )  hotel, wisma  pariwisata,  pesangrahan,  losmen  dan  rumah  penginapan  termasuk  rumah  kos  dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih.
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  seperti:  telepon,  faximile,  telex,  fotokopi, pelanyanan laundry, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau di kelola oleh hotel.
c.  Fasilitas  olahraga  dan  hiburan  yang  disediakan  khusus  tamu  hotel,  bukan  untuk  umum  seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
d. Jasa persewan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

## Kesimpulan
1) Kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  tahun  2017  sebesar 4,3%  dan  pada  tahun  2018  mengalami  kenaikan  sebesar  5,1%.  Dalam  meningkatkat

## JAKTIA JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
https : http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/index Vol 1. No. 2. Desember 2020. Hal. 110-118 118
Pendapatan  Asli  Daerah.  meskipun  terbilang  meningkat  akan  tetapi  Konribusi  Pajak  Hotel masih terbilang sangat kurang.
2) Pada tahun 2017 Realisasi Pajak Hotel sebesar 7.430.659.731,80 tidak mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu sebesar 9.000.000.000,00 dan pada  tahun  2018    Realisasi  Pajak  Hotel  9.483.402.468,10  melebihi  target  yang  telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu sebesar 9.000.000.000,00.

## Saran
Meskipun penerimaan Pajak Hotel  mengalami kenaikan mestinya bisa lebih tinggi  lagi dari data  yang  ada.  Karena  itu  perlu  diadakan  sosialisasi  ataupun  langkah-langlah  lainnya  agar  mereka segera membayar pajak yang telah ditangguhkan kepada mereka. Dan tentu saja bukan cuma untuk Pajak Hotel saja tapi pajak yang lainnya agar lebih meningkatkan PAD kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.,  &  Puspita,  Y.  A.  (n.d.). Fakultas  Ekonomi,  Jurusan  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . 1–11.
Annisa. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi , 1–78. https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004 Baihaqi.  (2011).  Analisis  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap. Jurnal  Akuntansi , 1 (3), 246–266.
Lombogia,  A.  (2016).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 4 (2), 530–537. Mardiasmo. (2008). Perpajakan (1st ed.). Penerbit Andi.
Ratih,  C.  (2010).  ANALISIS  KONTRIBUSI  PAJAK  HOTEL  DAN  RESTORAN  Studi  Kasus  di Pemerintah  Kota  Yogyakarta. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sanata  Dharma  Yogyakarta ,  1– 150.
Resmi, S. (2019). Perpajakan (11th ed.).
Sari,  N.  T.  (2012).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kota  Semarang  (Studi  Kasus  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan). Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang .
Simatupang, A. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
Journal of Politic and Government Studies , 6 (4), 421–430.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17827