INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10555-10562 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Differences And Trends Between Emergency Departments And Hospitals In Patients
Hendra Ayusra 1 ✉ , Ede Surya Darmawan 2
1 Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
2 Dosen Departemen Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia
Email: ayusrahar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hospital bylaws merupakan peraturan yang berlaku dalam internal organisasi Rumah Sakit yang juga menjadi rujuakan bagi staf medis Rumah Sakit  yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang  baik    dan  tata  kelola  klinis  yang  baik.  rumah    sakit  harus    memenuhi  pengaturan  mengenai organisasi,  manajemen  klinik,  akreditasi,    jaringan    dan    sistem    rujukan,    keselamatan  pasien, perlindungan  hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum, dan bentuk  rumah sakit. pentingnya aturan sangat dirasakan karena mendukung tindakan kesehatan agar lebih unggul dan lebih tepat. Tujuan dari pemelitian ini adalah untuk membangun kembali dan melengkapi aturan rumah sakit yang sesuai dari waktu  ke  waktu.  Yang  diperlukan  juga  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  profesional  karena rumah sakit sebagai organisasi yang didirikan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Strategi pencarian dalam peneliatain ini dengan menerapkan dilakukan sesuai  dengan pedoman Preferred  Reposting  Items  for Systematic  Review  and Meta-analysis  (PRISMA). Secara sistematis  mencari  artikel  relevan  yang  diterbitkan    hingga    Desember  2022  di    database  PubMed, Embase,  Cochrane  Library,  dan  Scopus.    Kata  kunci  berikut  digunakan    dalam    pencarian:  " hospitalbylaw”, or “hospital”, or “anggaranrumahtangga”, and “bylaw rumah sakit”. Dari artikel yang dianalisis ada implementasi hospital bylaws pada penanganan pasien dimasa covid yang menunjukkan bahwa keempat peneliti membahas trend penggunaan fasilitas perawatan emergensi dan perawatan rawat jalan yang megikuti pada aturan dalam Hospital Bylaws, yang pada hakekatnya Hospital Bylaws mempunyai bidang tersendiri dan juga mempunyai fungsi penting di  dalam mengadakan tata tertib, kepastian hukum dan jalannya Rumah Sakit.
Kata kunci: Trend, Emergency, Hospital, Patients.

## PENDAHULUAN
Permenkes 772 tentang Hospital by Laws terbaru tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) menyebutkan  kewajiban,  hak,  dan  penyelenggaraan  rumah  sakit  di  Indonesia.  Salah  satu kewajiban rumah sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit yang dikenal  dengan hospital bylaws. Menurut  penjelasan  Permenkes tersebut,  peraturan internal rumah sakit ( hospital bylaws) adalah peraturan organisasi rumah sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis rumah sakit ( medical staff bylaws). Rumah sakit anggaran rumah tangga dibuat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
Selanjutnya  rumah  sakit harus  memenuhi pengaturan mengenai organisasi, manajemen klinik, akreditasi,  jaringan  dan  sistem  rujukan,  keselamatan pasien,  perlindungan  hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum,  dan  bentuk   rumah sakit.   Setiap   rumah  sakit harus memiliki    organisasi    yang    efektif,  efisien,  dan  akuntabel.  Selain  itu  rumah    sakit    harus melaksanakan  tata  kelola  rumah  sakit  dan    tata    kelola    klinik    yang  baik  tertuang  dalam manajemen klinik  pasal  36  UU  Rumah  Sakit  (Widjaja, 2020).  Untuk meningkatkan mutu pelayanan  rumah  sakit,  rumah  sakit  harus  diakreditasi  setiap  tiga  tahun  sekali.  Akreditasi
Abstract
Hospital bylaws are regulations that apply within the hospital's internal organization which are also a reference  for  hospital  medical  staff  which  are  structured  in  the  context  of  implementing  good governance  and  good  clinical  governance.  Hospitals  must  comply  with  regulations  regarding organization,  clinical  management,  accreditation,  referral  networks  and  systems,  patient  safety, hospital  legal  protection,  legal  responsibilities,  and  hospital  forms.  the  importance  of  rules  is  felt because they support health actions to be superior and more precise. The aim of this research is to re-establish and supplement the appropriate hospital setting over time. What is also needed is the ability of professional human resources because the hospital as an organization was established to achieve optimal health services for the community. The search strategy in this study by applying is carried out in accordance with the Preferred Reposting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA) guidelines. Systematically search relevant articles published through December 2022 in the PubMed, Embase, Cochrane Library and Scopus databases. The following keywords were used in the search: "hospital bylaw", or "hospital", or "household budget", and "hospital bylaw". From the articles analyzed there was the implementation of hospital bylaws in the treatment of patients during the covid  period  which  showed  that  the  four  researchers  discussed  trends  in  the  use  of  facilities emergency care and outpatient care that follow the rules in the Hospital Bylaws, which in essence Hospital  Bylaws  has  its  own  field  and  also  has  an  important  function  in  carrying  out  order,  legal certainty and the running of the Hospital.
Keywords: Trend, Emergency, Hospital, Patients.
merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah penilaian terhadap rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi di Indonesia yang diakui oleh pemerintah diselenggarakan oleh badan akreditasi nasional dan internasional yang independent disetujui oleh  Menteri Kesehatan. Badan Akreditasi Rumah Sakit Nasional Indonesia yang  diakui  oleh Menteri Kesehatan adalah Komite Akreditasi Rumah Sakit  disingkat KARS  (Komite Akreditasi Rumah  Sakit).
Rumah  sakit  dipengaruhi  oleh  perkembangan  ilmu  kesehatan,  kemajuan  teknologi,  dan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Rumah  sakit  perlu  meningkatkan  pelayanannya  dengan mutu yang setinggi-tingginya dan tetap terjangkau oleh masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Pergeseran  paradigma  rumah  sakit  menjadi  unit  sosial ekonomi berdampak pada kompleksitas rumah sakit.  Ini menciptakan konflik dalam hubungan antara  pemilik, manajer, dan staf medis jika  tidak  diatur  dengan  baik.   Rumah sakit  sebagai organisasi  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  kesehatan  dan  menangani  pasien  serta pemangku  kepentingan  lainnya merupakan  institusi  yang  sangat  kompleks dan berisiko tinggi, terlebih  dalam kondisi  lingkungan regional  dan  global  yang  berubah  sangat  dinamis dewasa  ini.  Keluhan  masyarakat  sering  terdengar  ketika  rumah  sakit  tidak  memberikan pelayanan yang baik (Widjaja, G., Permanasari, 2017).  Beberapa rumah sakit bahkan dituntut secara hukum karena  dianggap memberikan pelayanan di luar harapan pasien dan keluarga seperti diberitakan di media massa. Konflik rumah sakit, baik pihak internal maupun eksternal, dapat menjadi permasalahan hukum apabila tidak ditangani  dengan baik.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  aturan  sangat  dirasakan  karena  mendukung  tindakan kesehatan  agar  lebih  unggul  dan  lebih  tepat.  Jika  dilihat  dari  aspek  aturan  dengan  sistem kesehatan  nasional  yang  berkembang  saat  ini.  Oleh  karena  itu  saat  yang  tepat  untuk membangun  kembali  dan  melengkapi  aturan  rumah  sakit  yang  sesuai  dari  waktu  ke  waktu. Dengan  segala  cara,  juga  diperlukan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  profesional karena rumah sakit sebagai organisasi yang didirikan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Strategi Pencarian dalam penelitian ini, model PICO (populasi, perbandingan, hasil) untuk menetapkan strategi  pencarian  ditetapkan sebagai berikut: populasi — hospital bylaw dan (2) hasil temuan. Meta-analisis ini dilakukan sesuai  dengan  pedoman Preferred  Reposting  Items for Systematic  Review  and Meta-analysis  (PRISMA) (M.J.; McKenzie, J.E.; Bossuyt, P.M.; Boutron, I.;  Hoffmann,  T.C.;  Mulrow,  C.D.;  Shamseer,  L.;  Tetzlaff,  J.M.;  Akl  &  Brennan,  2021).  Secara sistematis  mencari  artikel  relevan  yang  diterbitkan    hingga    Desember  2022  di    database PubMed,    Embase,  Cochrane  Library,  dan  Scopus.    Kata  kunci  berikut  digunakan    dalam
pencarian: " hospitalbylaw”, or “hospital”, or “anggaranrumahtangga”, and “bylaw rumah sakit”. Pemilihan studi kami menerapkan  kriteria  inklusi berikut untuk pemilihan artikel: (1) membahas tentang peraturan rumah sakit dalam penelitian; (2) artikel yang terkait dengan hospital bylaw atau peraturan rumah sakit. Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: (1)  laporan  kasus,  ulasan, surat,  atau  bentuk lain  yang  tidak jelas;  (2)  data  yang sama  diterbitkan  berulang kali; atau (3)  hasil  studi tidak dilaporkan. Semua data diekstraksi  secara  independen oleh  dua peneliti menggunakan  formulir  pengumpulan  data standar.  Perbedaan diselesaikan melalui  diskusi dengan penyelidik  lain  dan  dengan mengacu  pada  artikel  asli. Selanjutnya, data termasuk nama  penulis pertama,  tahun publikasi, ukuran sampel, data demografis, dan ukuran hasil yang diambil  secara  independen dari setiap artikel  yang  memenuhi syarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak  1273  artikel  diperoleh  dari  database,  dan  1266  artikel  digandakan  dihilangkan (Gambar 1). Penapisan kelayakan dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak, dan 52 artikel disertakan  untuk  membaca  teks  lengkap.  Setelah  penilaian  rinci,  44  artikel  dikeluarkan:  13 penelitian melaporkan hasil yang tidak mencukupi, 9 penelitian adalah tinjauan tentang pasien, 11  penelitian  tidak  dilakukan  pada  pasien  khusus  perlakuan,  dan  12  penelitian  mengevaluasi upted  topik  penelitian  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  total  tujuh  studi  artikel  yang  terkait dengan hospital bylaw. Karakteristik studi yang termasuk dalam analisis ini disajikan Tabel 1.
Gambar 1. Diagram alir yang menunjukkan hasil pencarian meta analisis Penelitian yang  dilakukan Susanti  &  Widjaja (2021) dengan  penelitian terkait  peraturan rumah sakit sebagai institusi padat modal, padat teknologi, dan padat manusia di memberikan pelayanan kesehatan perorangan  secara lengkap  dalam  bentuk  rawat jalan,  rawat  inap, dan gawat darurat berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik, manajer, dan staf medis. Rumah sakit membutuhkan peraturan internal yang mengatur hubungan antara ketiga unsur di rumah sakit,  yaitu  disebut  Peraturan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat kesesuaian hospital bylaws RS Persahabatan dengan RS Studi ini membuktikan bahwa Anggaran
Rumah Sakit Rumah Sakit Persahabatan sejalan dengan Peraturan Menteri Keputusan Kesehatan no.772 Tahun 2002 dan Standar Tata Kelola Rumah Sakit Nasional Indonesia Standar Akreditasi Rumah  Sakit.  Namun  pelaksanaan  hospital  bylaws  sebagai  pedoman  terhadap  kebijakan operasional rumah sakit tidak dirujuk secara konsisten, terutama untuk penyelesaiannya masalah hukum yang berkaitan dengan pemilik, manajer, dan staf medis.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  Sabri  (2022)  Hospital  by  Laws  berperan  sebagai instrumen hukum dalam pelayanan Kesehatan sumber daya terkini yang dihasilkan secara efektif dan  efisien.  Dengan  kata  lain,  peraturan  rumah  sakit  berperan  sebagai  pencegahan  dan penyelesaian sengketa internal dan eksternal, selanjutnya melakukan sertifikasi kepastian antara pemangku  kepentingan  internal  rumah  sakit  seperti  dokter  dan  tenaga  medis  termasuk pelayanan  kesehatan  yang  tepat  untuk  pasien.  Keberadaan  rumah  sakit  sesuai  pelayanan kesehatan di Indonesia yang mampu menjaga keselamatan dan mutu jika internal rumah sakit pemangku kepentingan seperti majikan, manajemen dan karyawan medis bekerja dengan baik efektif, efisien dan sesuai dengan hukum. Padahal undang-undang rumah sakit esensial seperti mengelola  deskripsi  pekerjaan,  kewajiban  dan  publisitas  kompetensi,  konsisten  dan proporsional di antara ketiga komponen tersebut. Peraturan rumah sakit ditugaskan sebagai dasar  kerangka  pelaksanaan  pelayanan  rumah  sakit  dan  juga  untuk  menghilangkan  konflik kepentingan  pernah  terjadi.  Dengan  metode  penelitian  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu dengan cara meneliti seluruh norma hukum, mengungkapkan hasil penelitian bahwa peraturan rumah sakit didirikan untuk mencapai kepastian hukum atas pelayanan kesehatan yang layak sebagai  pemenuhan  norma-norma  yang  rasional,  tampak,  konsistensi,  hukum  konkrit,  dan optimalisasi nilai-nilai pada batas-batas wajar yang ditetapkan untuk hukum lebih lanjut tentang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, hospital bylaws dapat diimplementasikan sebagai titik tolak ukur adanya kegagalan atau ketidakabsahan kesehatan melayani. Lebih lanjut, hospital bylaws tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu corporate bylaws dan peraturan staf medis.
Senada dengan penelitian (Riyana, Dody Setiawan, M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 2019) implikasi  hukum  dari  peraturan  internal  rumah  sakit  “Hospital  Bylaws”  wajib  membentuk peraturan internal  rumah sakit. Adanya hak dan kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah Sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan kewenangan. Ketiga,  Kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang  baik dan tata kelola klinis yang baik.
Lebih lanjut peneltiian Leana & Bachtiar (2017) perlindungan hukum sangat diperlukan saat tenaga  kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah  satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan ( adverse events). Kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta  sudah  memuat  tentang  upaya  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  namun
masih harus  dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidaksesuaian isi kebijakan Hospital Bylaws dengan pedoman.
Penelitian  selanjutnya  Kang  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  dalam  pelayanan  pasien covid  dimasa  pandemic,  RS  menyiapkan  fasilitas  untuk  mengisolasi  pasien  menular  dan memakai alat pelindung untuk mencegah penularan melalui tenaga medis. Selain itu, tindakan pencegahan,  seperti  pemakaian  masker,  kebersihan  tangan,  dan  jarak  sosial,  harus  diambil dengan cepat. Langkah-langkah ini bisa juga diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita infeksius dan penyakit pernapasan. Tindakan ini berdasarkan pada aturan yang berlaku umum di RS sehingga kebijakan teknis operasional yang dijalankan sesuai dengan isi kebijakan Hospital Bylaws.
Jeffery et al. (2020) berdasarkan pada implementasi Hospital Bylaws menyarankan agar praktisi dan pejabat kesehatan masyarakat harus menekankan pentingnya mengunjungi UGD selama pandemi COVID-19 untuk gejala, penyakit, dan cedera seriusyang tidak dapat dikelola di  pengaturan  lain.  Pengaturan  lain  yang  dimaksud  dalam  kebijakan  Hospital  Bylaws  yaitu pengeloaan teknis operasional yang berbeda dengan pasien yang terjangkit dan yang sehat di masa pandemi covid.
Sedangkan penelitian Hitzek et al. (2022) menunjukkan bahwa, khususnya, perencanaan sumber daya rawat jalan kapasitas perawatan darurat pada akhir pekan dan hari libur harus disesuaikan  peningkatan  volume  kunjungan  tidak  mendesak  di  UGD.  Namun  demikian, kapasitas pengobatan untuk perawatan mendesak, rawat inap darurat tidak boleh diabaikan dan selanjutnya  proyek  penelitian  diperlukan  untuk  menyelidiki  penyebab  kematian  meningkat selama periode liburan. Dalam hal ini  kebijakan Hospital Bylaws dijalankan sesuai dengan isi kebijakan Hospital Bylaws
Berdasarkan  7  artikel  yang  telah  dianalisis  menunjukkan  bahwa  3  artikel  menunjukkan implementasi Hospital Bylaws secara umum. Selanjutnya 4 artikel menitik beratkan membahas implementasi Hospital Bylaws pada penanganan pasien dimasa covid yang menunjukkan bahwa keempat peneliti membahas trend penggunaan fasilitas perawatan emergensi dan perawatan rawat jalan yang megikuti pada aturan dalam Hospital Bylaws, yang pada hakekatnya Hospital Bylaws  mempunyai  bidang  tersendiri  dan  juga  mempunyai  fungsi  penting  di  dalam mengadakan tata tertib, kepastian hukum dan jalannya Rumah Sakit.

## SIMPULAN
Pembentukan rumah sakit terbaik menurut undang-undang adalah memuat norma-norma yang rasional, bukan samar-samar, konsisten, konkrit, tegas dan memaksimalkan nilai dalam batas-batas wajar tertentu, yang dibuat sebagai aturan lanjutan dari undang-undang (aturan
yang lebih tinggi) kepada pelayanan kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur mengenai ada atau tidaknya kelalaian/kesalahan dalam suatu masalah hukum, yang mana terdiri dari undang-undang perusahaan dan staf medis berdasarkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Hitzek, J., Fischer- Rosinský, A., Möckel, M., Kuhlmann, S. L., & Slagman, A. (2022). Influence of Weekday  and  Seasonal  Trends  on  Urgency  and  In-hospital  Mortality  of  Emergency
Department Patients. Frontiers in Public Health, 10(April).
https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.711235
Jeffery, M. M., D’Onofrio, G., Paek, H., Platts -Mills, T. F., Soares, W. E., Hoppe, J. A., Genes, N., Nath,  B.,  &  Melnick,  E.  R.  (2020).  Trends  in  Emergency  Department  Visits  and  Hospital Admissions  in  Health  Care  Systems  in  5  States  in  the  First  Months  of  the  COVID-19
Pandemic in the US. JAMA Internal Medicine,
180(10), 1328 – 1333.
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3288
Kang,  S.,  Ahn,  T.  K.,  Seo,  Y.  H.,  Suh,  Y.  J.,  &  Paik,  J.  H.  (2021).  Comparison  of  emergency department  utilization  trends  between  the  COVID-19  pandemic  and  control  period. Medicine, 100(32), e26847. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000026847
Leana, A., & Bachtiar, A. (2017). An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events. Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 2(1). https://doi.org/10.7454/ihpa.v2i1.1848
M.J.;  McKenzie,  J.E.;  Bossuyt,  P.M.;  Boutron,  I.;  Hoffmann,  T.C.;  Mulrow,  C.D.;  Shamseer,  L.; Tetzlaff, J.M.; Akl, E. A. ., & Brennan, S. E. . et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Syst. Rev, 355.
Riyana, Dody Setiawan, M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.,  dan C. E. P. (2019). HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA. Hospital By Laws:Implikasi Penerapannya, 4(1).
Sabri, F. (2022). THE HOSPITAL BY LAWS ESTABLISHMENT IN ORDER OF LAW CERTAINTY FOR GOOD HEALTH. 25(2), 1 – 15.
Susanti, R., & Widjaja, G. (2021). Hospital bylaws as a guidelines for resolution of legal problems in  hospital:  A  study  at  Persahabatan  Hospital,  Jakarta. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues, 24(Special Issue 1), 1 – 11.
Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Manusia Medis. (2014).
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter. (2004).
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,. (2009).
UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. (2019). UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (2009).
Widjaja, G., Permanasari, V. . (2017). Analysis of corporate governance concept according to Indonesian Hospital Law. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 5(12), 1 – 5.
Widjaja, G. (2020). Good hospital governance in Indonesia and the role of pharmacists. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(3), 1450 – 1455.