Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PEMANFAATAN INTERNET DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIBOGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Noneng Sumiaty 1
1 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika Bandung (BPSDMP) Kementerian Kominikasi Dan Informatika RI
Jl. Pajajaran No. 88, Kota Bandung-Jawa barat, Indonesia 40173 none001@kominfo.go.id

## ABSTRAK
Salah satu  fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dengan  pemerintah  di  tingkat  desa  seperti  Desa  Cibogo  memanfaatkan  internet  desa  bagi pengembangan  desa  baik  dalam  pelayanan  publik  maupun  pengembangan  kawasan,  seperti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftip kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa layanan publik di Desa Cibogo sudah bagus, setiap kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan cepat. Desa ini sudah  menerapkan  pelayanan  secara online namun  belum  sepenuhnya,  masih  ada  sebagian layanan secara offline .  Infrastruktur internet di kantor  desa sudah  terhubung dengan adanya command centre . Setiap OPD sudah memiliki akses internet. Sudah tersedia internet gratis di 13 RW yang ada di Desa Cibogo, masyarakat bebas menggunakannya. Beberapa orang aparat desa  telah  mengikuti  diklat  TIK,  yang  lainnya  belajar  secara  otodidak.  Diharapkan  adanya pelatihan khusus mengenai TIK kepada masyarakat, agar Sumber Daya Manusia Desa Cibogo melek internet sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kata kunci : Pemanfaatan, internet, pelayanan publik, dan desa.

## THE VILLAGE INTERNET UTILIZATION AS PUBLIC SERVICES IN CIBOGO VILLAGE KECAMATAN LEMBANG BANDUNG BARAT REGENCY

## ABSTRACT
One  of  the  functions  of  the  government  is  to  provide  services  to  the  community,  as  well  as government  at  the  village  level  such  as  Cibogo  Village  utilizing  village  internet  for  village development  both  in  public  services  and  regional  development,  such  as  infrastructure, information technology, communication, and transportation. The method used in this study is the  method  of  collecting  data  through  the  study  of  literature  /  literature.  Literature  sources obtained from: journals, books, internet and research results. The results of the study stated that public services in Cibogo Village are already good, every public interest can be served quickly. This village has implemented online services but not fully, there are still some offline services.  Internet  infrastructure in  the village office is  already connected with the command center. Every OPD already has internet access. Free internet is available on 13 RWs in Cibogo Village, people are free to use it. Some village officials have participated in ICT training, others have  taught  themselves.  It  is  expected  that  there  will  be  special  training  on  ICTs  for  the community, so that the Human Resources of Cibogo Village is internet literate so that it can improve the welfare of its people.
Keywords: Utilization, internet, public services, and villages.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  merambah  semua sektor, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Kota/kabupaten sampai wilayah administratif termasuk desa menjadi perhatian pembangunan.
Optimalisasi TIK menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa sebagai  bagian  wilayah  yang  menyokong pembangunan nasional selayaknya diarahkan  dapat  memanfaatkan  TIK  untuk memberikan manfaat bagi desa.
Undang-Undang  (UU)  Nomor  6 tahun  2014  yaitu  UU  tentang  Desa menyebutkan bahwa salah satu  tujuan dari pengaturan  tentang  Desa  adalah  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  desa  (pasal  4.  f). Konsep pengembangan  desa  yang  memanfaatkan desa  banyak  diinisisasi  oleh  wilayah- wilayah di indonesia,  termasuk didalamnya di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang sudah  memiliki  inisiasi  untuk  membangun desa  dengan  memanfaatkan  teknologi, dengan  membangun smart  village . Smart Village merupakan  konsep  sederhana  dari smart city , yang bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri yang berkelanjutan, dapat menjadikan desa lebih menarik untuk ditempati, dikunjungi
maupun  untuk  dijadikan  sasaran  investasi. Dengan  jumlah  desa  yang  cukup  banyak (165)  desa  yang  tersebar  ke  16  kecamatan tampaknya  konsep smart  village sangat cocok  diterapkan  di  kabupaten  tersebut (Fuadi, 2019).
Desa Digital bertujuan untuk menyediakan  akses  internet  di  desa  yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama  sekali.  Lebih  utama,  program  ini untuk  meningkatkan  literasi  masyarakat  di berbagai bidang seperti pendidikan dengan memanfaatkan  teknologi  digital.  “Selain penyertaan  infrastruktur  dan  peningkatan literasi digital, harapannya setiap desa juga mampu memanfaatkan kanal informasi dan komunikasi, seperti Instagram dan
Whatsapp  Group  untuk  berkomunikasi dengan perangkat desa dan mempromosikan potensi desa,”  ujar
Gubernur  Ridwan  Kamil  (Kominfo.go.id, 2020).
Sejumlah inovasi perbaikan pelayanan publik di desa berkontribusi pada pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat.  Pelayanan  administrasi  desa pun  sampai  sekarang  turut  berkontribusi pada  pelayanan  administasi  kependudukan nasional.  Namun  kenyataannya  kondisi pelayanan publik di antar desa beragam, ada yang sudah baik, namun tidak sedikit yang
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
masih memperihatinkan. Padahal UU Desa yang  mengedepankan asas  rekognisi  dan subsidiaritas (desa  memiliki  wewenang untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk  mencapai  kesejahteraannya) sudah semestinya memerankan masyarakat dalam berpartisipasi memperbaiki palayanan publik desa.
Pengembangan  desa  di  Kabupaten Bandung  Barat  diarahkan  oleh  pemerintah Provinsi  melalui  Desa  Digital  atau Digital Village .  Konsep  ini  merujuk  pada  konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik dalam pelayanan  publik  maupun  pengembangan kawasan,  seperti  infrastruktur,  teknologi informasi, komunikasi, transportasi, zonasi, irigasi/drainase  dan  energi.  Dengan  desa digital diharapkan mampu untuk menurunkan  biaya  ( cost  reduction )  dan meningkatkan  pelayanan  publik  serta  taraf hidup  masyarakat  desa.  Teknologi  sendiri hanya sebuah alat untuk mengurangi biaya dan  meningkatakan  kinerja  atau  layanan, dengan menggunakan teknologi, desa akan lebih maju dan mandiri. Karena desa tidak lagi  tergantung  pada  wilayah  di  atasnya (kota/kabupaten)  bahkan  pusat  (Anonim, 2019).
Saat  ini,  inisisasi  dan  rencana implementasi  TIK  sedang  berjalan  di wilayah-wilayah desa di kabupaten
Bandung Barat. Bagaimana kemudian desa- desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam menyiapkan  dirinya  memanfaatkan  TIK, diantaranya internet  dapat  menjadi  sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam mendorong optimalisasi  TIK. Seperti  pada pelayanan  administrasi  kewarganegaraan misalnya  pengantar  akte  kelahiran,  Kartu Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Akta Kematian,  dan    Pembuatan  akta  jual  beli tanah.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  dengan  judul  “Pemanfaatan Internet Desa  Dalam Pelayanan Publik Di
Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabuapaten  Bandung  Barat”.  Fokus penelitian  adalah  bagaimana  pemanfaatan internet desa dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat?
Tujuan kajian adalah ingin menganalisis  pemanfaatan  internet  desa dalam  melaksanakan  pelayanan  publik kepada  masyarakat.  Kegunaan  kajian  ini diharapkan  memberi  masukan  kepada (Dirjen Aptika) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi  dan  Informatika  mengenai pemanfaatan internet desa dalam melaksanakan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  di  Desa  Cibogo  Kecaman
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Lembang        Kabupaten  Bandung  Barat Provinsi Jawa Barat.

## Gambaran Umum Desa Cibogo
Cibogo adalah desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten  Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Nama Cibogo diambil  dari  kata  ci  dan  bogo,  ci  atau  cai adalah  Bahasa  Sunda  yang  berarti  air  atau sungai,  sedangkan  bogo  juga  diambil  dari Bahasa  Sunda  yang  berarti  ikan  gabus, dinamakan  cibogo  karena  populasi  ikan gabus  disana  sangat  banyak  akan  tetapi seiring  berjalannya  waktu  populasi  ikan gabus disana menjadi sangat sedikit.
Luas wilayah 1.95 Km2 Jumlah penduduk 10.129 Jiwa Kepadatan penduduk  5.000 org per km2
Desa  Cibogo  terdapat  3  kampung  yang menempati  wilayah  Desa  Cibogo,  yaitu Kampung  Cilumber,  Kampung  Ciburial, dan  Kampung  Cibogo,  terdapat  4  sekolah dasar, dan 1 SMK (wikipedia. 2020).
Desa Cibogo merupakan desa yang masyarakat  umumnya  bekerja  di  bidang pertanian, sayuran dan perdagangan.
Bandar  sayuran  sudah  menjual  secara online.    Di  desa  tersebut  ada  sektor pariwisata,    yaitu  antara  lain  memetik sendiri  stoberi,  ada  industri  rajutan,  dan hasil  olahan  makanan  seperti  kripik  susu,
kripik  singkong  dan  lain-lain.  Sekarang mereka  para  pengrajin  industri  rumah tangga,  makanan  ringan  atau  hasil  karya lainnya; sudah mulai menjual secara online . Daya  Tarik  Desa  Cibogo  merupakan  desa yang penduduknya sebagian besar  bekerja di  bidang  pertanian  sayuran.  Ada  sektor pariwisata  juga  yaitu  memetik  sendiri stoberi.  Ada  industri  rajutan,  dan  hasil olahan makanan seperti kripik susu, kripik singkong, dan lain-lain.
Di Desa Cibogo terdapat Kampung KB,  yang  ditunjukan  dengan  adanya Gapura/  Tugu  Kampung  KB  dan  dengan adanya Balai Sawala yang biasa digunakan untuk  tempat  penyuluhan,  Posyandu, Posbindu,  dan  Rapat  Warga.  Identitas  itu hanya  bersifat  fisik,  namun  yang  lebih  di utamakan  adalah  adanya  gerakan  program lintas  sektoral  yang  didorong  oleh  peran aktif masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
Sarana dan prasarana komunikasi di Desa  Cibogo  sudah  cukup  tersedia, masyarakat  telah  menggunakan  sarana telepon  pintar  yang  biasa  di  sebut  Hand Phone (HP). Infrastruktur internet di kantor desa sudah    terhubung  dengan  adanya command  centre .      Masyarakat  bisa memanfaatkan  internet  secara  gratis  di kantor Desa Cibogo.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Sekarang  jalan-jalan  di  sepanjang Desa  Cibogo  sudah  mulus.  Jalan  utama dibangun  dengan  dana  kabupaten  berupa kontruksi  beton.  Sedang  jalan-jalan  dusun berupa  kontruksi  semen,  berasal  dari  dana desa yang besarnya pada tahun 2017 sekitar 1,7  milyar  rupiyah.  Listrik  sudah  lama masuk  desa,  dan  keunikan  lain  dari  Desa Cibogo  ini  adalah  penduduk  sudah  dapat menikmati  internet  secara  gratis.  Sekolah- sekolah  yang  ada  di  Desa  Cibogo  juga sudah  memanfaatkan  internet  sebagai sumber  pembelajaran  berbasis  IT,  dan mengembangkan literasi digital. Wajar jika Desa  Cibogo  pernah  meraih  juara  III  se Jawa  Barat,  sebagai  desa  maju,  berkat program  internet  masuk  desa.  Layanan Publik Online Sudah  berjalan,  namun belum  sepenuhnya  dilaksanakan  masih menggunakan layanan secara offline (wawancara dengan Ketua FKPPI,  2019).
Layanan publik yang diselenggarakan  oleh  pemerintahan  Desa Cibogo Kec. Lembang sudah baik, terutama yang  terkait  pengurusan  administrasi kependudukan.  Sementara  layanan  publik online yang  diselenggarakan  oleh  Desa Cibogo diantaranya dengan telah dibuatnya aplikasi kependudukan, dimana desa tinggal  memverifikasi  saja.  Begitu  pula  di desa ini sudah lama memberikan informasi dan  komunikasi  melalui  website  desa
(wawancara dengan tokoh masyarakat dari unsur ASN, 2019).

## PENELITIAN TERDAHULU
1. Henri Subiakto, (2013). INTERNET  UNTUK  PEDESAAN DAN PEMANFAATANNYA
BAGI MASYARAKAT.
Studi ini memfokuskan pada bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  itu  digunakan oleh  masyarakat  pedesaan.  Metode kuantitatif  dan  kualitatif  digunakan untuk  menggambarkan  fenomena penggunaan  internet  di  pelosok pedesaan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya digital devidepada masyarakat  pengguna  TIK.  Laki- laki lebih mendominasi dibandingkan  dengan  pengguna perempuan. Selain itu, usia pengguna  internet  dan  inovasi program juga lebih banyak digunakan  anak  usia  sekolah  dan kalangan  muda.  Program  internet masuk  desa  telah  membuka  akses informasi dan komunikasi masyarakat  dan  menjadi  sarana belajar  mengenal  internet.  Namun, pemanfaatan  masyarakat  terhadap fasilitas komunikasi dan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
informatika  ini  belum  maksimal (Subiakto, 2013).
2. Itsna  Hidayatul  Khusna,  (2019).
STRATEGI PEMBERDAYAAN DESA MELALUI PEMANFAATAN TIK DI KABUPATEN PEMALANG. Pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi untuk
pembangunan bisa merobohkan tiga hambatan yaitu hambatan ke pengetahuan, hambatan ke partisipasi dan hambatan ke peluang ekonomi.  Penelitian  ini  menjawab rumusan  masalah  penelitian  yaitu bagaimana pemanfaatan  TIK untuk pemberdayaan  desa  di  Kabupaten Pemalang.  Penelitian  ini  termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan  metode  studi  kasus. Setelah  dilakukan  penelitian,  hasil yang ditemukan melalui wawancara dan  telaah  dokumentasi  melalui website , pemberdayaan desa melaui
TIK yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Pemalang yaitu:  (1)  Pemerintah  Kabupaten Pemalang membentuk PUSPINDES (Pusat  Pemberdayaan  Informatika Perdesaan),  (2)  membuat  website desa, (3) Sidekem (Sistem Informasi Desa  dan  Kawasan  Pemalang). Melalui  layanan  website  tersebut
masyarat Kabupaten Pemalang bisa mendapatan  segala  informasi  dan mendapatkan  layanan  publik  di wilayah Pemalang (Hidayatul, 2019). 3. Bambang Warsita (2006).
KECENDERUNGAN GLOBAL DAN

## REGIONAL
DALAM PEMANFAATAN  TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK
PENDIDIKAN.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi (TIK)  untuk pendidikan  sekarang  ini  sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Beberapa contoh pemanfaatan TIK untuk pendidikan dalam  perspektif  global,  regional dan  nasional  antara  lain:  (1) ASEAN SchoolNet, (2) EdukasNet, (3)  Global  Distance  EducationNet (GDNet), dan sebagainya.
Pendidikan  dewasa  ini  dan  masa mendatang ditandai dengan
berbagai kecenderungan yang terkait dengan globalisasi, internasionalisasi dan
transnasionalisasi pendidikan, yaitu berkenaan  dengan  meningkatnya kebutuhan masyarakat, tekanan perkembangan  ekonomi,  persoalan pemerataan  dan  perluasan  akses
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
serta tantangan untuk meningkatkan mutu,  relevansi,  daya  saing,  dan komitmen global dalam pendidikan. Kecenderungan global dan regional dalam  pemanfaatan  TIK  untuk pendidikan  masa  depan  akan  lebih bersifat  jaringan,  terbuka  dan  dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait  dengan  produktifitas  kerja dan kompetitif.

## LANDASAN KONSEP

## Pengertian Pemanfaatan
Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat  yang  berarti  guna  atau  bisa  di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan  (Kamus  Bahasa  Indonesia Kontemporer,  2002  :  928).  Pemanfaatan adalah  suatu  kegiatan,  proses,  cara  atau perbuatan  menjadikan  suatu  yang  ada menjadi  bermanfaat.  Istilah  pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan
memanfaatkan  (Poerwadarminto  ,  2002  :
125). Pemanfaatan
media ialah penggunaan  yang  sistematis  dari  sumber untuk  belajar.  Proses  pemanfaatan  media merupakan  proses  pengambilan  keputusan
berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran.  Misalnya,  bagaimana  suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan  sesuai  dengan  bentuk  belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik  pebelajar.  Seseorang  yang belajar  mungkin  memerlukan  bantuan keterampilan  visual  atau  verbal  agar  dapat menarik  keuntungan  dari  praktek  atau sumber belajar (Yusufhadi, 2004).
Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini  merupakan turunan kata dari kata  ’manfaat’,  yakni  suatu  penghadapan yang  semata-mata  menunjukan  kegiatan menerima.  Penghadapan  tersebut  pada umumnya  mengarah  pada  perolehan  atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di  pergunakan  secara  langsung  maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

## Internet
Sejauh  ini  kita  belum  melihat banyak  teori  baru  yang  dikembangkan dengan  Internet  dan  Word  wide  web. Banyak riset  pada komunikasi  Cyber telah dilakukan  dengan  pertanyaan-pertanyaan spesifik,  terutama  tentang  5  efek  dan manfaat  media  baru.  Konsep  ini  dari interaktivitas, hypertexs, dan  multimedia juga telah menjadi fokus berbagai penelitian. Satu teori yang telah
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dikembangkan  adalah  pemikiran  Roger Fidler (1997) tentang mediamorfosis, yang berusaha  menjelaskan  hubungan  antara media  baru  dengan  media  lama.  Roger Fidler  telah  mempresentasikan  tentang gagasan  mediamorfosis  untuk  membantu kita  memahami  jenis  perubahan  di  bidang media ini. Dia mendefinisikan mediamorfosis  sebagai  ”perubahan  bentuk media  komunikasi,  biasanya  disebabkan oleh  interaksi  kompleks  dari  kebutuhan- kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif  dan  politis,  dan  inovasi-inovasi sosial  dan  teknologis”  dalam  (Severin  & Tankard, 2007).
Sementara  internet  dalam  konteks media baru. memiliki definisi yang meliputi :  l)  Jaringan  infrastruktur  teknologi  yang saling  terhubung  untuk  mendukung Word Wide  Web ;    2)  Situs-situs  resmi  yang terhubung  dalam  web;  3)  Arsitektur  dan softuure baik  yang  bersumber  terbuka maupun tertutup. Seperti Fira/ox,
I4/ikipediu.  internet  Explorer,  Gutglc'.4) Komputer  dan  bahasa  sehari-hari  yang membuat intemet dapat diakses oleh orang dari berbagai budaya dan literasi; 5) Email, chat  instant  messaging (AOL.  MSN);  6) Blog  dan  situs  jejaring  sosial;  7) Games ,
Komunitas.  Lingkungan  dan  Dunia;  8) Berbagai  cara  komunikasi  yang  dimediasi secara  digital  yang  telah  meluas  dalam
kehidupan  sehari-hari  (Green,  2010  dalam Mujiyanto, 2012).
Data  yang  dikeluarkan  Nielsen (2018) menyebutkan bahwa jumlah penonton  televisi  yang  mengakses  internet mencapai  42  persen,  sementara  pembaca media  cetak  yang  mengakses  internet mencapai 71 persen. Internet, lambat laun, tidak  hanya  sekadar  sebagai  media alternatif  tetapi  menjadi  media  arus  utama sumber  informasi  bagi  warga  Indonesia. Kemajuan  TIK  yang  merubah  pola produksi, distribusi, dan komunikasi informasi  turut  mempengaruhi  efektivitas penyampaian capaian pemerintah khususnya  melalui  media  sosial.  Berita bohong atau hoax mudah viral dibandingkan  dengan  berita  yang  disusun oleh  lembaga  pemerintah.  Mastel  dan APJII, sebagai asosiasi pemerhati perkembangan internet, menyepakati bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih  rendah  sehingga  mudah  termakan berita palsu atau hoax (Jamaludin, 2017).
Dengan demikian internet merupakan media baru dan salah satu media alternatif,  tetapi menjadi media arus utama sumber  informasi  bagi  warga  masyarakat Indonesia  terutama  setelah  bomingnya media sosial.

## Desa dan Pemerintah Desa
Yang dimaksud dengan desa adalah:
1.    desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  2.  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014).
Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah perdesaan dan bermata pencaharian sebagai petani/agraris yang mana secara stuktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Mata pencaharian  penduduk  di  desa  sangat dipengaruhi  oleh  keadaan  alam  dan  jika dilihat  dari  kondisi  alam,  desa  dapat dikategorikan  sebagai  desa  nelayan,  desa petani, desa perkebunan, desa industri, dan lain-lain.  Masyarakat  desa  sendiri  dapat dikatakan sebagai masyarakat yg penduduknya memunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya  itu,  dan  yang  sistem  budaya dan  sistem  sosialnya  mendukung  mata pencaharian itu (KBBI Online , 2015).
Dalam penataan desa seperti dalam pasal  7  ayat  1  butir  c,  disebutkan  bahwa penataan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut bertujuan mempercepat peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Pelayanan publik dimaksud seperti peningkatan  pelayanan  pembuatan  KTP bisa  sehari  selesai.  Melayani  pembuatan pengantar  akte  kelahiran,  Kartu  Keluarga, Akta Kematian, pembuatan Akta Jual  Beli tanah,  surat  pindah,  surat  domisili  dan lainnya.

## Pelayanan Publik
Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ( public  service )  atau  pelayanan  umum. Rasyid (1998) menyatakan bahwa pemerintahan  pada  hakekatnya  adalah pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seluruh aktivitas  birokrasi  pemerintahan  dalam tingkatan  apapun  semata  mata  ditujukan untuk  memberikan  jasa  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan  dan dinamika perkembangan masyarakat.
Pelayanan informasi publik merupakan  salah  satu  perwujudan  dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perubahan paradigma
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
pemerintahan yang telah mengalami pergeseran dari “ rule government ” menjadi “ good  governance ”  menuntut  adanya pelibatan  seluruh  elemen  birokrasi,  swasta maupun  masyarakat  dalam  keseluruhan proses  dan  pelaksanaan  penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagaimana  dikemukakan  Osborne  dan Gaebler (1993)  bahwa:” The job of government is to steer not to row the boat. Delivering services is rowing ”.
Berdasarkan konsep tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu  pada  kewenangan  pemerintah semata  dan  fungsi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  informasi  kepada masyarakat  adalah  sebagai  pengarah  yang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan  yang  harus  dilayani.  Kualitas pelayanan  akan  sangat  ditentukan  dari kemampuan
aparatur dalam
mengakomodasikan  berbagai  kebutuhan dan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin kompleks. Untuk itu, masyarakat hendaknya  diikutsertakan  dalam  proses menghasilkan  barang  barang/kebutuhan maupun  pelayanan  publik (public  goods and  services) dengan  mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan ( empowering rather than serving ).
Dengan  konsep  tersebut  jelaslah bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk
memperjuangkan dan melindungi kepentingan  publik  dengan  menerapkan kebijakan  kebijakan  yang  tidak  merugikan dan  dalam  prakteknya  menghindari  dari pemborosan serta mencegah adanya berbagai tindakan pelanggaran hukum/aturan aturan pelaksanaannya.
Senada  dengan  konsep  diatas, berkaitan  dengan  kewajiban  pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  Rasyid  (1998)  menjelaskan bahwa:  dilihat  dari  sisi  pemerintah,  maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan  dengan  hak  hak  dasar  dan  hak pemberian  yang  wujudnya  dapat  berupa jasa  layanan.  Bagi  pemerintah,  masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan  karena  menyangkut  salah  satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping  fungsi  pemberdayaan  dan pembangunan.  Berkenaan  dengan  hal tersebut, tugas pelayanan lebih menekankan pada  mendahulukan  kepentingan  umum, mempermudah urusan publik serta mempersingkat  waktu  proses  pelaksanaan urusan publik.
Dengan demikian, pemerintah daerah dalam konteks pelayanan informasi publik  merupakan  ujung  tombak  terdepan yang langsung berhadapan dan bertanggungjawab pada pemenuhan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
kebutuhan  masyarakat  akan    informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut kemampuannya untuk dapat merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

## Konsepsi Pelayanan Publik
Kegiatan  pelayanan  pada  dasarnya menyangkut pemenuhan hak yang melekat pada  setiap  orang,  baik  secara  pribadi maupun berkelompok dan dilakukan secara universal.  Ndraha  (1999),  memberikan definisi  dan  cakupan    pelayanan  sebagai berikut:
Pelayanan (service) meliputi  jasa dan  pelayanan.  Jasa  adalah  komoditi sedangkan  layanan  pemerintah  kepada masyarakat  terkait  dengan  suatu  hak  dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu  dibebani  suatu  kewajiban  atau  tidak. Dalam  hubungan  ini  dikenal  adanya  hak bawaan  (sebagai  manusia)  dan  hak pemberian.  Hak  bawaan  selalu  bersifat individual  dan  pribadi  sedangkan  hak pemberian  meliputi  hak  sosial  politik  dan hak individual. Lembaga yang berkewajiban  memenuhi  hak  tersebut adalah  pemerintah.  Kegiatan  pemerintah untuk  memenuhi  hak  bawaan  dan  hak pemberian  ini  disebut  sebagai  pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Lahirnya era keterbukaan informasi di  Indonesia  telah  mengubah  paradigma pelayanan  Badan  Publik,  terutama  dalam hal  membuka  akses  informasi  kepada publik.  Perubahan  paradigma  tersebut merupakan  catatan  yang  sangat  penting dalam  perkembangan  sejarah  keterbukaan informasi publik di Indonesia
Senada  dengan  konsep  diatas, berkaitan  dengan  kewajiban  pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat (publik), Rasyid (1998) menjelaskan  bahwa:  Dilihat  dari  sisi pemerintah, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan  dengan  hak  hak  dasar  dan  hak pemberian  yang  wujudnya  dapat  berupa jasa  layanan.  Bagi  pemerintah,  masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan  karena  menyangkut  salah  satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping  fungsi  pemberdayaan  dan pembangunan.  Berkenaan  dengan  hal tersebut, tugas pelayanan lebih menekankan pada  mendahulukan  kepentingan  umum, mempermudah urusan publik serta mempersingkat  waktu  proses  pelaksanaan urusan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  deskriptif  kualitatif,  adalah
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
penelitian yang mengarah pada pendeskrifsian  secara  rinci  dan  mendalam mengenai  potret  dan  kondisi  tentang  apa yang  sebenarnya  terjadi  menurut  apa adanya  di  lapangan  studinya  (Sutopo, 2002).  Dalam  penelitian  kualitatif  ini, penulis  menggunakan  metode  wawancara mendalam  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman peneliti, yakni proses memperoleh keterangan  atau  informasi  untuk  tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan informan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif untuk  mengetahui  makna  yang  terkandung dalam  isi  program  prioritas  pembangunan nasional (Neuman, 2008).
Adapun pengertian lainnya
penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan  gambaran  yang  menyeluruh dan  mendalam  tentang  objek  yang  diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2005) bahwa: “Penelitian  kualitatif  tidak  berangkat  dari teori,  tapi  berangkat  dari  kasus  atau pengamatan”.
Objek  penelitian  dalam  penelitian ini  proses  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  berkenaan  dengan  hak  hak dasar  dan  hak  pemberian  yang  wujudnya
dapat  berupa  jasa  layanan  pemberian informasi yang bisa diakses melalui internet di bale desa secara gratis.  Sedangkan yang menjadi subjek penelitian Kepala Desa atau Sekretaris desa, UMKM, Komunitas Masyarakat  (Karang  Taruna),  Tokoh Masyarakat  (Ketua  FKPPI),  Kelompok Tani,  dan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Dalam memilih informan ditentukan secara purposif, dan terpilih 6 informan termasuk Sekretaris  desa  mawakili  Kepala  Desa; dengan pertimbangan mereka bisa mewakili  masyarakat  yang  tinggal  di  desa tersebut  dengan usia 17 tahun ke atas atau yang  telah  mempunyai  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk) dan berpendidikan. Hal ini perlu dengan  pertimbangan,  dianggap  dapat menjawab pertanyaan penelitian.

## PEMBAHASAN

## Identitas informan
Tabel 1. Identitas informan
No Nama Jabatan 1. 2 3 4. 5. 6.
Abdul Syukur Tatang Sunarya Ian Sopian Ir. Ahmad Utama
Deni Kurniawan.
Andi Supriadi Jaya Sekretaris desa Kelompok Tani ketua (FKPPI) Komunitas
Masyarakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Komunitas Masyarakat dari Karang Taruna UMKM/Kelompo k Usaha
Sumber: Hasil penelitian 2019.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Melihat tabel di atas dapat dikemukakan bahwa yang menjadi informan  adalah  orang-orang  yang  bisa mewakili masyarakat Desa Cibogo Kecamatan  Lembang.  Ini  terlihat  dari jabatan  mereka  ada  Sekretaris  desa,
Kelompok Tani, Ketua (FKPPI), Komunitas  Masyarakat  dari Aparatur Sipil Negara  (ASN),  Komunitas  Masyarakat Karang Taruna, dan dari
UMKM/Kelompok  Usaha  Desa  Cibogo. Sementara nomor HP ada yang memberitahukan  dan  ada  yang  tidak  mau diekpos.
Ketersediaan  perangkat  internet  di kantor desa
Mayoritas penduduk di Desa Cibogo  di  bidang  pertanian  (sayur  mayur dan  wisata),  pemerintan  di  desa  sangat berkeinginan untuk bisa memasarkan hasil- hasilnya  melalui  TIK  kepada  konsumen (terutama pada masyarakat di Bandung dan Jakarta)  secara  cepat  dan  murah,  karena produknya  rentan  kadaluarsa  (busuk  dll.) diperlukan kecepatan dalam pemasarannya. Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  internet gratis di desa ini.
Infrastruktur  internet  saat  ini  di kantor    desa sudah    terhubung.  Hal  ini terlihat  di  depan  kantor  desa  sudah  ada semacam command  centre ,  berupa  alat pemancar  sinyal  komunikasi  sehingga
ancaman blank spot dapat teratasi. Ketersediaan akses internet (bandwidth): di setiap OPD sudah memiliki akses internet. Sudah  tersedia  internet  gratis  di  13  RW yang ada di Desa Cibogo, masyarakat bebas menggunakannya.
Kapasitas  jaringan:  Ketersediaan jaringan  komputer:  UTP, coaxial,  fiber, wireless.
Ketersediaan  perangkat  keras  dan  lunak  : perangkat keras seperti laptop dan komputer desktop sudah terpenuhi, masing2  pegawai  1  perangkat  dan  untuk perangkat  lunak  di  dalam  komputer menggunakan MSW.
Desa  Cibogo  sudah  mempunyai ‘web’, masing-masing desa sudah menggunakan  domain  sideka.id;  email, desa  diarahkan  untuk  menggunakan  email resmi  pemerintah;  sudah  semua  desa menggunakan  telepon/mobile  phone/smart phone  (mobile  internet),  sms,  medsos, instan messaging. Penggunaannya masyarakat  dalam  mengakses  internet  di setiap  RW  (sekitar  aula)  secara  optimal dimanfaatkan  masyarakat  dengan  berbagai motif dan kebutuhan yang variatif.
Jaringan antar desa sudah terhubung bahkan dengan seluruh RW yang ada . Dari jaringan yang berkapasitas bandwidth yang ada yaitu 100 Mega, desa telah menyalurkan ke setiap RW sebesar 13 mega sebagai pelayan masyarakat dalam
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
mengakses internet (penyediaan jaringan wi fi). Pemeliharaan khusus seperti  hardware, software, telekomunikasi, fasilitas pendukung.  Pemeliharaan  dilakukan  oleh Desa Cibogo dibantu dari unsur masyarakat.
Di  tingkat  desa,  bersama  Kepala Desa dan jajarannya baru sebatas memberi pemahaman  dan  support  (via  "Sapa Warga") kepada warganya tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

## SDM  aparat  desa  dalam  penguasaan internet
Kondisi sumber daya manusia Desa Cibogo  di  bidang  TIK  tergolong  cukup baik, hampir  80%  masyarakat bisa memanfaatkan gadget 4G atau smartphone, dan  sebagian  kecil  saja  yang  masih menggunakan 2G. Adapun untuk pelatihan TIK  bagi  aparat  desa  belum  dilaksanakan; umumnya pegawai desa bisa memanfaatkan TIK  secara  otodidak,  dan  hanya  beberapa orang  saja  yang  pernah  diklat  TIK.  Walau demikian  aparat  di  Desa  Cibogo  mampu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di  bidang  TIK  (Wawancara  dengan Sekretaris desa, 2019).
Meskipun  aparat  desa  kebanyakan menguasai  TIK  secara  otodidak,  namun
mereka  sanggup  melaksanakan  tugasnya dengan semangat dan mampu menggunakan  TIK  untuk  memperlancar tugasnya.  Sementara  ada  beberapa  orang aparat  yang  telah  mengikuti  diklat  TIK secara  memadai,  sehingga  mereka  mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kesiapan  Desa  Cibogo  baik  dari aspek  literasi  masyarakat  ataupun  jaringan TIK, Desa Cibogo termasuk dalah satu desa yang  paling  siap  dibanding  dengan  desa lainnya  di  Kecamatan  Lembang,  bahkan jaringan  internetnya  sudah  di  backup  oleh antene pemancar yang berkekuatan 282,33 khz,  sehingga  memudahkan  dari  sinyal yang kurang baik (blankspot).
Layanan publik setelah adanya perangkat internet di kantor desa
a). Dalam struktur organisai pengelolaan  TIK  dibanding  dengan  desa lainnya  di  Kab.  Bandung  Barat,  Desa Cibogo sudah menerapkannya yakni "Program  Sapa  Warga"  serta  program lainnya,  seperti  program  sauyunan  antar warga;
b).  Tugas  dan  fungsinya  adalah memberikan  pelayanan  publik  secara digital,  sedangkan  fungsinya  memberi laporan-laporan pertanggungjawaban, usulan  warga,  dan  pemberian  aplikasi kependudukan yang ada.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
c).  Tugas  dan  fungsi  diantaranya memberikan  laporan  pertanggungjawaban pembangunan  Desa  Cibogo  ;  memberikan pelayanan  dan  usulan  warga  ;  serta memberikan pelayanan aplikasi sms (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).
Pendapat  Tokoh  masyarakat  yang merupakan  ketua  (FKPPI)  Ian  Sopian tentang  layanan  publik/pemerintahan  desa saat  ini  jauh  lebih  baik  dari  dibandingkan jaman  dulu  karena  setiap  kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan lebih cepat dan lebih baik, tata kelola administrasi desa saat  ini  lebih  dengan  menggunakan  TIK sehingga  pelayanan  administrasi  pada publik  lebih  cepat  terlayani  salah  satu contoh  adalah  pembuatan  KTP,  KK  dan BPJS  walaupun  baru  sebagian  dilakukan secara online dan masih menggunakan TIK secara offline .  Sementara  pendapatnya tentang  Layanan  Publik Online di  Desa Cibogo sudah ada namun belum
sepenuhnya dilaksanakan masih menggunakan layanan secara offline (wawancara, 2019).
Pendapat dari komunitas masyarakat  (Aparat  Sipil  Negara)  Desa Cibogo  Kecamatan Lembang yang diwakili oleh Ir. Ahmad Utama, berpendapat tentang layanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintahan  Desa  Cibogo  Kecamatan Lembang sudah baik, terutama yang terkait
pengurusan  administrasi  kependudukan. Sementara  menurutnya  layanan  publik online yang  diselenggarakan  oleh  Desa Cibogo diantaranya dengan telah dibuatnya aplikasi kependudukan, dimana desa tinggal  memverifikasi  saja.  Begitu  pula  di desa ini sudah lama memberikan informasi dan  komunikasi  melalui  website  desa, dimana  kontennya  terkait  tentang  potensi desa,  harapan,  keluhan  dan  lain-lain  dari warganya (wawancara, 2019).
Tatang  Sunarya  dari  Kelompok Tani  Desa  Cibogo  Kecamatan  Lembang berpendapat  tentang layanan pemerintahan desa  lebih  baik,  setiap  kepentingan masyarakat  bisa  dilayani  dengan  lebih cepat.  Pelayanan  publik  lebih  cepat terlayani salah satu contoh adalah pembuatan  KTP  bisa  satu  hari.    Namun masih  ada  pelayanan  yang  menggunakan secara offline .  Desa  Cibogo  juga  telah menerapkan  pelayanan  secara online , namun  belum  sepenuhnya  dilaksanakan masih menggunakan layanan secara offline juga masyarakat bisa menikmat wifi/internet  secara  gratis.  Cara  desa memajukan daerahnya yaitu dengan promosi    potensi  desa  melalui  dukungan TIK  karena  dengan  adanya  teknologi informasi,  bisnis  bisa  lebih  mudah,  murah dan cepat.
Kesiapan Desa Cibogo Kecamatan
Lembang,  saya rasa sudah cukup siap untuk
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
menyambut  program  desa  digital  karena masyarakat  sudah  mulai  melek  IT  dan dengan didukung oleh infrastruktur (telekomunikasi  dan  internet)  yang  cukup memadai (wawancara, 2019).
Sementara
metode edukasi/sosialisasi dan daya tarik desa,  ada beberapa  pendapat  dari  informan  antara lain:
1. Setelah ada pemberian Smartphone kepada 13 RW dan kepala desa dari Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat
2019. Maka edukasi/sosialisasi dilaksanakan  kepada  ketua  RW dulu, baru ke masyarakat.
2. Metode  edukasi/Sosialisasi  yaitu dengan  mengundang  nara  sumber yang  andal  untuk  memberikan pelatihan  khususnya  TIK  pada masyarakat dan dilakukan di pertemuan-pertemuan
yang dilakukan di tingkat RW/RT, misal pada saat  arisan ibu PKK, kegiatan karang  taruna  atau  di  balai  desa. Pemerintah Desa Cibogo
Kecamatan  Lembang  Kabupaten Bandung  Barat,  pada  hari  selasa  1 oktober  2019  telah  melaksanakan kegiatan Serah Terima Smartphone kepada  para  ketua  RW  di  Wilayah Desa Cibogo sebanyak 13 RW dAn
1 perangkat desa.Smartphone tersebut merupakan bantuan
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat (Banprop) tahun anggaran 2019.Tujuan bantuan tersebut untuk meningkatkan informasi dan transparansi publik.
3. Metode sosialisasi penggunaan TIK di  Desa  Cibogo  yang  tepat  adalah dengan memanfaatkan media sosial di lingkungan RW,RT, Desa,bahkan pihal  lainnya  (via  wa  grup), disamping  dengan  door  to  door  ke setiap warga.
4. Metode sosialisasi penggunaan TIK di  Desa Cibogo  yang sesuai  adalah dengan  datang  langsung  ke  warga (face  to  face) dan  dikumpulkan  di balai  warga,  selain  itu  diberikan handpone  kepada  setiap  ketua  RW sebagai  alat  komunikasi  antara pemerintah  desa  dengan  ketua rukun warga sehingga penyampaian pesan  dapat  dilakukan  lebih  baik dan  lebih  cepat  tidak  terbatas  oleh jarak  tempuh  ataupun  waktu  bisa kapan  saja  pesan  itu  tersampaikan. Media  komunikasi  yang  digunakan adalah  handpone  melalui  pesan singkat  SMS  ataupun  Whatshaap ataupun  via  telephone  genggam (wawancara, Ian Sopian, 2019). 5. Daya Tarik Desa Cibogo
merupakan desa yang penduduknya sebagian  besar    bekerja  di  bidang
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
pertanian  sayuran.  Ada  sektor pariwisata  juga  yaitu  memetik sendiri stoberi. Ada industri rajutan, dan  hasil  olahan  makanan  seperti kripik susu, kripik singkong dll.
6. Daya  tarik  desa  Cibogo  selain sebagai sentra pertanian dan sayuran,  juga  sebagai  destinasi wisata.  Disana  dekat  dengan  objek gunung Tangkuban Parahunya,
daerah outbond dengan  berbagai akomodasi hotelnya yang menarik.
Konsep Desa Digital, berarti masyarakat mudah mendapatkan pelayanan dan  murah  serta  cepat,  masyarakat  yang lokasinya jauh dari desa tidak harus datang ke  desa  untuk  mendapatkan  layanan  yang dibutuhkan.
Program desa digital tentunya harus segera diimplementasikan oleh desa, yakni dengan berkolaborasi dengan pihak stakeholder (termasuk dengan pihak Balitsa Lembang  tempat  saya  bekerja)  dan  pihak ketiga lainnya. dengan konsep desa digital diharap  potensi ekonomi  masyarakat (petani dan sayuran) dapat meningkat, baik pendapatan ataupun produktivitasnya.
Ian Sopian berpendapat potensi desa Cibogo,   salah satunya adalah Rawa Cilalay yang dapat dikembangkan menjadi destinasi  wisata  pemancingan  dan  wisata rawa. Potensi ikan bogo yang luar biasa di
Desa Cibogo dan desa-desa yang tidak jauh dari rawa Cilalay,  bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sentra desa ikan bogo beserta industri  pengolahan  dengan  bahan  baku ikan bogo. Ikan ini juga dapat diasinkan.Seluruh potensi yang ada di Desa Cibogo Kecamatan Lembang  bisa didorong dengan TIK karena TIK adalah tools untuk membantu objek yang lainnya mengoptimalkan potensinya.
Mengenai  pendanaan  desa  tercapai dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat   dengan kekuatan sendiri  yang melibatkan peran serta masyarakat di Desa Cibogo  berupa  tenaga  atau  barang  yang dinilai  dengan  uang,  contoh:  urunan  desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan. Di samping itu  sumber dana yang berasal dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

## PENUTUP

## Simpulan
Layanan  publik  di  desa  ini  sudah bagus,  setiap  kepentingan  masyarakat  bisa dilayani  dengan  cepat.  Pelayanan  publik saat  ini  lebih  cepat  terlayani  salah  satu contoh adalah pembuatan KTP bisa 1 hari.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang selama ini berlangsung. Desa Cibogo sudah menerapkan pelayanan secara online , namun  belum  sepenuhnya  dilaksanakan masih menggunakan layanan secara offline juga masyarakat bisa menikmat wifi/internet secara gratis.
Promosi potensi desa bisa dilakukan  melalui  dukungan  TIK  karena dengan adanya teknologi maka potensi desa baik  merupakan  daerah  wisata  atau penghasil  bumi  seperti  sayuran  dan  buah- buahan  dan  bisnis  bisa  lebih  mudah  dan murah, karena  bisa dilakukan secara online .
Sosialisasi penggunaan TIK di Desa Cibogo  melalui handphone ,  yaitu  setiap ketua  RW  di  bagi  HP  sebagai  alat komunikasi antara pemerintah desa dengan ketua  rukun  warga  sehingga  penyampaian pesan dapat dilakukan lebih baik dan lebih cepat.  Setelah  ada  pemberian Smartphone kepada  13  RW  dan  kepala  desa  dari Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  2019. Maka edukasi/sosialisasi dilaksanakan kepada ketua RW dulu, baru ke masyarakat secara bertahap.
Saran
TIK  atau  internet  desa  diharapkan dapat  memberikan  layanan  publik  sebaik- baiknya,  yakni  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  ini  secara  murah  serta
cepat,  bahkan  gratis;  masyarakat    tidak harus  datang  ke  desa  untuk  mendapatkan layanan  yang  dibutuhkan.  Tinggal  klik  aja sudah bisa menikmati layanan desa. Begitu pula  masyarakat  dapat  memanfaatkan teknologi  ini  bagi  meningkatkan  taraf kehidupan  ekonominya,  seperti  dalam  hal pemasaran hasil produk pertanian, kerajinan atau di bidang pariwisatanya.
Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi
pemerintahan  selayaknya dapat memenuhi kualitas standar mutu (kualitas) yang dapat memuaskan kepentingan masyarakat. Penilaian  tentang  baik  atau  buruknya pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi pemerintahan  dapat  dilakukan  dengan membandingkan pelayanan yang diharapkan  dengan  kinerja  aktual  yang dihasilkan  organisasi  yang  bersangkutan. Kualitas pelayanan akan sangat  ditentukan dari kemampuan aparatur dalam mengakomodasikan  berbagai  kebutuhan dan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin kompleks. Untuk itu, masyarakat hendaknya  diikutsertakan  dalam  proses memenuhi kebutuhan desa maupun pelayanan  publik  dengan  mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan.
Aparat  desa,  diharapkan  mampu meningkatkan  kemampuan  akan  TIK  nya; selama  ini  hanya  aparat  tertentu  saja  yang
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
menguasai TIK secara memadai.
Diharapkan  adanya pelatihan  khusus mengenai  TIK  kepada  masyarakat,  agar Sumber Daya Manusia Desa Cibogo melek internet sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah, A. Chaedar. 2005. Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Jaya.
Anonim. (2020). Ciri Khas Masyarakat Desa Yang Harus Difahami Perangkat . Tersedia  dalam <https://www.pedekik.com/ciri- khas-masyarakat-desa-yang-harus- difahami-perangkat/> diakses tanggal 29 Januari 2020.
Fuadi, Riksa Rifki.(2019). Membangun Smart Village. Kabupaten Bandung Barat: Diskominfotik KBB.
Green, Leila. (2010). The Internet : An Introduction to the New Media.
English edition First published in 2010 by Berg, Oxfortd New York,
USA.
Hidayatul , Itsna, Khusna. (2019). Strategi Pemberdayaan Desa Melalui Pemanfaatan Tik Di Kabupaten Pemalang . Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 2, Desember 2019: 76-89. Jurnal Kominfo.go.id>jpkop>download- PDF. 18/6/2020.
J. Severin, Werner – W. Tankard, James, Jr. (2007). Teori Komunikasi,
(Sejarah, Metode, dan Terapan di
Dalam Media Massa) . Kencana Predana Media Group, Jakarta.
Jamaludin, F. (2017). Rendahnya literasi digital jadi penyebab penyebaran berita hoax . Available at: https://www.merdeka.com/teknolog i/rendahnya-literasi-digital-jadi- penyebab-penyebaran-berita- hoax.html (Accessed: 19 February 2019).
Mudjiyanto, Bambang, (2012). Literasi Internet dan partipasi MasyarakatPemilih dalam Aldifitas Pemanfaatan Media Baru , (Survey Masyaralat Pemilih Pilkada, Kasus Masyarakat Kota Bengkulu), Jumal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 16 No. I (Januari - Juni 2012).
Ndraha, Talidziduhu. (1999). Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Neuman, W. Lawrence. (2008). Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Aproches . New York. Pearson Edition.
Osborne, David and Ted Gaebler. (1993). Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, New York : Plume Penguin Publish Group.
Peter Salim, Yenny Salim . (2002). Kamus bahasa Indonesia kontemporer.
Rasyid, Ryaas. (1998). Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
Subiakto, Henri. (2013). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 4, tahun 2013, hal. 243-256. http://journal.unair.ac.id/download-
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm. 218-237 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf , 18/6/20
Sumiaty, Noneng. Sumiati, Neti (2014). Literasi Internet pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Penelitian Komunikasi . Bandung: BPPKI. Vol. 17 No. 1. Juli. Hal. 77 – 88.
Syaidah, at all. (2019). Hasil Wawancara, Kesiapan Desa di Kabupaten Bandung Barat menuju desa digital, BPSDMP Bandung Kementrian Kominfo RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tersedia dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/docu ment/uu/UU_2014_6.pdf , diakses tanggal 13/2/2020
KBBI Online. (2015). Definisi Masyarakat Desa. Tersedia dalam http://kamusbahasaindonesia.org/m asyarakat%20desa/mirip KamusBahasaIndonesia.org, diakses tanggal 25 Februari 2019.
Kominfo.go,id. (2020), https://www.kominfo.go.id/content/ detail/17952/luncurkan-desa- digital-menkominfo-semua-harus- bisa-rasakan- internet/0/berita_satker...., diakses tanggal 28 Januari 2020 .
Warsita Bambang (2006). file:///C:/Users/HP_Elitepad/Downl oads/394-961-1-SM%20(3).pdf .
No. 19/X/TEKNODIK/DESEMBER/20 06- pdf 2018, diakses tanggal 30 Juni 2020.
Wikipedia, (2020). Cibogo, Lembang, Bandung Barat . Tersedia dalam , https://id.wikipedia.org/wiki/Cibog
o,_Lembang,_Bandung_Barat , diakses tanggal 28 Januari 2020.
W.J.S. Poerwadarminta. (2002). Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . Balai Pustaka. Jakarta.Tersedia dalam https://www.goodreads.com/author/ show/1000111.w j_s_poerwadarminta. Diakses tanggal 30 Juni 2020.
Yusufhadi Miarso (2004), “Menyemai Benih Teknologi Pendidikan”,
Jakarta: Prenada Media.