## Analisis Kritis atas Pengakuan Pendapatan Biaya Penyambungan Listrik (Studi Kasus : Perusahaan Listrik Indonesia)
Ayuningtyas Prihartini 1* , Aria Farah Mita 2
1,2) Universitas Indonesia
1) ayuningtyasprihartini@gmail.com , 2) aria.farahmita@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 28 Juni 2023 Disetujui : 1 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  look  critically  at  the  basis  of  changes  in  revenue  recognition  that  occur  in electricity  connection  costs  in  Indonesian  electricity  company.  This  case  study  focuses  on examining  the  basis  for  the  revenue  recognition  of  electricity  connection  fees,  where  the substance  of  the  transaction  has  not  changed,  but  in  terms  of  the  accounting  treatment  it  has undergone  several  changes.  The  research  object  was  conducted  on  the  Indonesian  electricity company  which  is  a  single  unit  analysis  and  uses  data  collection  techniques  in  the  form  of documentation  and  interviews.  Data  collection  techniques  in  the  form  of  documentation  are carried  out  by  studying  public  documents  such  as  Financial  Reports  and  Annual  Reports. Meanwhile, the interview used semi-structured with open ends questions. Agency Theory is used as a basis for knowing the logic that influences decisions in preparing accounting policies.  The result  of  the  study  shows  that  basically  electricity  connection  is  a  continuous  access  so  that revenue recognition is carried out over the time. In the prior assessment before implementation of PSAK 72, there was additional criteria which concluded that if the connection was carried out by the company as a result of regulations (laws), then this revenue could not be recognized over the time.
Keywords: Connection fees, electricity, performance obligations, PSAK 72, revenue recognition,

## PENDAHULUAN
PSAK  72  tentang  Pendapatan  dari  Kontrak  dengan  Pelanggan  mengadopsi International Financial Reporting Standards 15 (IFRS 15) yang berlaku efektif 1 Januari 2020 (DSAK, 2017). Berlakunya  PSAK  72  tersebut  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan  asesmen  awal  dan memastikan  dampak  implementasi  PSAK  tersebut  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan. Asesmen  tersebut  juga  memberikan  kontribusi  dalam  menyusun  proyeksi  Laporan  Keuangan kedepannya.  Sebagai  satu-satunya  perusahaan  ketenagalistrikan  di  Indonesia,  PT  PLN  (Persero) juga memastikan seberapa besar dampak atas implementasi PSAK 72 tersebut.
Salah  satu  pendapatan  perusahaan  adalah  penyambungan  pelanggan  yang  merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakan akses tenaga listrik secara terus menerus ke pelanggan. Biaya  penyambungan  yang  digunakan  untuk  membangun  atau  mengakuisisi  aset  tetap  yang menyambungkan  pelanggan  serta  secara  tidak  langsung  berhubungan  erat  dengan  penyediaan tenaga listrik ke pelanggan.
Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 (diaudit), perusahaan telah menerapkan PSAK 72  sejak  1  Januari  2020  yang  mensyaratkan  pemenuhan  5  (lima)  langkah  tahapan  pengakuan pendapatan. Perusahaan melakukan analisis terhadap setiap pengakuan pendapatan yang dimiliki. Perubahan  pengakuan  pendapatan  terjadi  pada  penyambungan  pelanggan.  Pada  tahun  2019, penyambungan  pelanggan  sebesar  Rp6,93  triliun  menjadi  Rp312,72  miliar  ketika  tahun  2020. Penurunan pendapatan yang dialami perusahaan cukup signifikan sebesar Rp6,62 triliun.
Dampak penerapan IFRS 15 terhadap prakiraan analis keuangan dilakukan analisis oleh Pain et  al. (2021).  Implementasi  IFRS  15  telah  berdampak  di  beberapa  sektor.  Salah  satu keuntungannya  bahwa  negara-negara  yang  mengadopsinya  cenderung  memiliki  informasi akuntansi  yang  lebih  jelas.  dan  berdampak  pada  kredibilitas  dan  integrasi  dengan  negara  dan lembaga yang menerapkan metode yang sama.
Penelitian  ini  menarik  karena  penyediaan  tenaga  listrik  merupakan  layanan  yang  spesifik diberikan  oleh  perusahaan.  Untuk  mendapatkan  sambungan  listrik  baru  atau  penambahan  daya, maka pelanggan akan membayar biaya penyambungan sesuai daya listrik yang akan dipasang.
Sebelum  1  Januari  2014,  Perusahaan  mengakui  biaya  penyambungan  listrik  sebagai pendapatan  ditangguhkan  secara  periodik  selama  20  tahun  sesuai  PSAK  23  (2010).  Sedangkan, sejak  1  Januari  2014  atau  awal  penerapan  ISAK  27  (adopsi  dari  IFRIC  18 Transfers  of  Assets from  Customers ),  biaya  penyambungan  tidak  memenuhi  unsur  sebagai  kategori ongoing  access dan  memiliki stand-alone  value bagi  pelanggannya,  serta  didukung  oleh  pembayaran  biaya penyambungan  ini  merupakan  regulasi  dari  Pemerintah  sehingga  pengakuan  pendapatan  biaya penyambungan dapat dilakukan secara sekaligus dalam periode berjalan (PLN, 2014). Perlakuan akuntansi  kemudian  berubah  lagi  saat  penerapan  PSAK  72  di  1  Januari  2020.  Pengakuan pendapatan dari biaya penyambungan listrik mengalami perubahan menjadi pengakuan sepanjang waktu dengan menangguhkan pendapatan. Dengan adanya pemahaman atas perubahan perlakuan akuntansi  tersebut  akan  menjadi  rekomendasi  kepada  manajemen  mengenai  pengaruh  bisnis terhadap penerapan PSAK 72 di perusahaan.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  sebagai  strategi  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif  untuk  menjawab  masalah  yang  terjadi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan berupa dokumentasi dan wawancara terhadap 2 (dua) narasumber di perusahaan yang merupakan single  unit  analysis berdasarkan  besaran  penyambungan  pelanggan  sebelum  dan  setelah implementasi  PSAK  72.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  diketahui  dasar  perubahan perlakuan  akuntansi  yang  secara  substansi  transaksi  penyambungan  pelanggan  tidak  mengalami perubahan.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Implementasi  IFRS  15  memberikan  dampak  terhadap  pendapatan  perusahaan  di  beberapa negara  seperti  Polandia  (Morawska,  2021;  Piosik,  2021)),  Nigeria  (Ogunode,  2021),  Australia (Onie,  2022),  Brazil  (Souza,  2022),  Bulgaria  (Stoykova,  2021)  dan  Italia  (Tutino,  2019).  Kabir dan  Su  (2022)  melakukan  penelitian  bagaimana  pengaruh  IFRS  15  terhadap  pengakuan pendapatan  perusahaan  di  Australia  dan  Selandia  Baru.  Dampak  penerapan  IFRS  15  terhadap prakiraan  analis  keuangan  dilakukan  analisis  oleh  Pain  et  al.  (2021).  Sedangkan,  Napier  dan Stadler  (2020)  meneliti  IFRS  15  secara  signifikan  mengubah  filosofi  pengakuan  pendapatan, tidak  hanya  untuk  memberikan  representasi  pendapatan  perusahaan  yang  lebih  adil,  tetapi  juga untuk  menghambat  penggunaan  pendapatan  untuk  tujuan  ‘manajemen  laba’.  Sementara  itu, peningkatan  kualitas  informasi  akuntansi  setelah  penerapan  IFRS  15  diamati  oleh  Altaji  dan Alokdeh (2019).
Penelitian  terdahulu  lebih  banyak  menganalisis  implementasi  PSAK  72  dalam  industri telekomunikasi.  Rahayu  (2020)  menyimpulkan  bahwa  implementasi  PSAK  72  tiga  perusahaan telekomunikasi  di  Indonesia  berdampak  pada  kinerja  keuangan  yang  sedikit  tidak  lebih  baik dibandingkan  dengan  standar  sebelumnya.  Casnila  dan  Nurfitriana (2020) menganalisis  dampak kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  pada  perusahaan  telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Analisis dampak implementasi PSAK 72 dilakukan untuk perusahaan real estat memberikan beragam  hasil  dari  peneliti  terdahulu.  Veronica  et  al.  (2019)  menyimpulkan  bahwa  pada  ketiga perusahaan  real  estat  di  Indonesia,  aturan  pada  PSAK  72  menyebabkan  pendapatan  atas perjanjian jangka panjang tidak dapat segera diakui di tahun 2018. Tama dan Firmansyah (2021) juga  membandingkan  pengakuan  pendapatan  dari  kontrak  dengan  pelanggan  sebelum  dan sesudah  implementasi  PSAK  72  di  Indonesia.  Selain  perusahaan  telekomunikasi  dan  real  estat, penelitian  juga  dilakukan  terhadap  perusahaan  manufaktur.  Amyulianthy  et  al.  (2022)
memasukkan  92  perusahaan  dalam  sampel  penelitian  pada  periode  analisis  tahun  2019-2020. Penerapan  PSAK  72  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  real  estat  dan building construction (Agustrianti  et  al.,  2020).  Penelitian  ini  akan  memberikan  tambahan  referensi dengan objek penelitian berupa perusahaan dalam industri ketenagalistrikan.

## METODE
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  strategi  berupa studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif.  Studi  kasus  menurut  Yin  (2014)  merupakan  strategi yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan “bagaimana” dan “mengapa”.  Pemilihan  strategi  ini  didasarkan  pada  kondisi  penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk menganalisis perubahan perlakuan akuntansi di mana secara substansi transaksi tidak mengalami perubahan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dokumentasi  dan  wawancara. Teknik  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dokumen  di masa  lalu  dan  tersedia  secara  umum  seperti  Laporan  Keuangan  dan  Laporan  Perusahaan. Sedangkan, dokumen internal perusahaan berupa kebijakan akuntansi dan niaga perusahaan. Data yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan wawancara untuk menggali informasi yang tidak tersedia.
Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur yang lebih sering digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  dan  interpretatif,  di  mana  peneliti  sering  menggunakan serangkaian  pertanyaan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sebagai  panduan,  sambil  tetap mempertahankan  kebebasan  untuk  menyimpang  dan  menyelidiki  lebih  banyak  informasi  dan bahkan  mengikuti  arahan  orang  yang  diwawancarai  jika  perlu  (Mackey  &  Gass,  2021). Wawancara  dilakukan  dengan  menjawab  daftar  pertanyaan  yang  disusun  berdasarkan  teori  dan dilaksanakan melalui media virtual, serta dokumentasi hasil wawancara.
Wawancara menggunakan pertanyaan semi terstruktur dengan open-ended dilakukan selama 60 menit dan dilakukan di bulan Maret 2023. Penelitian ini memilih narasumber yang menguasai objek  yang  diteliti  serta  memberikan  informasi  yang  relevan.  Narasumber  yang  menjadi  objek penelitian ini terdiri dari Manajer bidang Niaga dan Manajer bidang Akuntansi. Manajer bidang Niaga merupakan jajaran manajemen di Divisi Niaga yang memahami pemilik proses bisnis dari transaksi  terkait  biaya  penyambungan.  Narasumber  ini  merupakan  penyusun  kebijakan  niaga  di Perusahaan.
Sedangkan,  Manajer  bidang  Akuntansi  merupakan  jajaran  manajemen  di  Divisi  Akuntansi. memiliki  pemahaman  atas  kebijakan  akuntansi  perusahaan.  Wawancara  dilakukan  untuk menggali  informasi  terkait  histori  perubahan  pengakuan  pendapatan  biaya  penyambungan. Narasumber juga merupakan pihak yang melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas saldo biaya penyambungan setiap bulan di aplikasi akuntansi.
Teknik  analisis  data  menggunakan  model  interaktif  menurut  teori  Miles  dan  Huberman berupa  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan.  Pemenuhan  data perusahaan  diperlukan  untuk  studi  ini,  yang  bersumber  dari  internal  perusahaan  maupun  dari sumber  umum  seperti  website  perusahaan.  Dokumen  perusahaan  dapat  berupa  kebijakan akuntansi,  kebijakan  niaga,  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  perusahaan.  Pada  saat penerapan awal PSAK 72, Perusahaan akan mencantumkan perubahan perlakuan akuntansi dalam Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CALK).  Informasi  dalam  CALK  tersebut  akan  dikumpulkan menjadi  sumber  data  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Sedangkan,  informasi  internal  lainnya berasal dari proses wawancara.
Data  yang  terkumpul  akan  dipilih  sesuai  dengan  area  penelitian  yang  akan  dibahas. Kemudian,  menghilangkan  data  yang  tidak  relevan  untuk  memfokuskan  pada  rumusan  masalah dan  memudahkan  dalam  mengelompokan  data.  Selanjutnya,  penyajian  data  merupakan  proses dalam  penarikan  kesimpulan  dan  rekomendasi  atas  rumusan  masalah.  Bentuk  penyajian  data berupa  narasi  yang berasal  dari hasil  pengolahan  data.  Penarikan  kesimpulan merupakan  proses meringkas dari penyajian data. Kesimpulan yang disusun akan menjawab setiap rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlakuan Akuntansi Biaya Penyambungan sebelum Berlakunya PSAK 72.
Perusahaan  menerima  sejumlah  kas  dari  calon  konsumen  atas  biaya  penyambungan  yang merupakan  bagian  dari  kontribusi  pelanggan  ke  perusahaan  dalam  rangka  mendapatkan penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya. Di dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL),  dalam  pasal  hak dan  kewajiban  menyebutkan  jika  pembayaran  dilakukan  dengan  kas, biaya penyambungan yang telah dibayarkan tersebut merupakan hak milik perusahaan dan tidak dapat diganggu gugat oleh konsumen meskipun perjanjian tersebut telah berakhir.
Jika  mengacu  pada  ISAK  27  paragraf  16  yang  mengindikasikan  bahwa  penyambungan tersebut merupakan pelayanan yang berkelanjutan ( ongoing access ) ketika pelanggan membayar dengan harga yang lebih rendah dari apa yang dikenakan jika tidak ada pengalihan. Berdasarkan Peraturan  Menteri  ESDM  No.  27  Tahun  2017  sebagaimana  diubah  pada  Peraturan  Menteri ESDM  No.  18  Tahun  2019  diskon  atau  harga  lebih  murah  bisa  diberikan  bila  perusahaan  tidak bisa  memenuhi  tingkat  mutu  pelayanan  yang  dijanjikan  kepada  pelanggan.  Sedangkan  diskon kepada pelanggan akibat adanya transaksi pengalihan aset untuk keperluan penyambungan, tidak pernah diberikan. Selain itu, jika pelayanan yang berkelanjutan tersebut diberikan akibat adanya suatu  persyaratan  ijin  operasi perusahaan atau regulasi lain  bukan  karena suatu perjanjian  maka tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  ongoing  access.  Penyediaan  tenaga  listrik  bagi  kepentingan umum  merupakan  amanat  Undang-undang  Nomor.  30  tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan. Sehingga  penyambungan  yang  diberikan  kepada  pelanggan  oleh  perusahaan  tidak  bisa dikategorikan sebagai ongoing access.
Namun  tidak  serta  merta  transaksi  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  connection. Pengalihan  aset  bisa  dikategorikan sebagai  connection  jika  koneksi jasa  diberikan  ke  pelanggan mempresentasikan  nilai  yang  berdiri  sendiri  atas  pelanggan  tersebut.  Bagi  pelanggan  yang memiliki jaringan listrik dengan yang tidak memiliki jaringan listrik memiliki nilai yang berbeda. Hal ini memperkuat pendapat bahwa transaksi pengalihan aset dari pelanggan ke perusahaan bisa dikategorikan sebagai connection yang pendapatannya harus diakui pada tahun berjalan.

## Perlakuan Akuntansi Biaya Penyambungan setelah Berlakunya PSAK 72.
Dalam  implementasi  PSAK  72,  perusahaan  mengevaluasi  kembali  perlakuan  biaya penyambungan  pelanggan. Perusahaan  memperhatikan  seluruh  realitas  dan  keadaan  yang  sesuai ketika memutuskan apakah akan mengakui pendapatan yang terkait dengan biaya penyambungan pelanggan.  Sehingga,  perusahaan  harus  memastikan  kewajiban  pelaksanaan  yang  muncul  dari penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan (PLN, 2020).
Pertama.  Identifikasi  kontrak  dengan  pelanggan.  PJBTL  merupakan  perjanjian  berbentuk kontrak  tertulis  yang  disetujui  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  dan  calon  konsumen.  Biaya penyambungan  adalah  penerimaan  dari  pelanggan  yang  disepakati  oleh  pelanggan  dan perusahaan dalam suatu kontrak PJBTL. Perjanjian tersebut mengidentifikasi hak dan kewajiban para  pihak  dan  memiliki  komitmen  untuk  menjalankan  kewajiban  masing-masing.  Salah  satu kewajiban calon konsumen yaitu biaya penyambungan yang pembayarannya dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan penyambungan.
Perjanjian  menjelaskan  secara  rinci  risiko  yang  mungkin  ditimbulkan  dari  kontrak,  seperti hal-hal  yang  menyebabkan  terganggunya  distribusi  listrik  jika  terjadi  force  majeure,  pemutusan sementara,  kekurangan  pasokan  listrik,  pemeliharaan  dan/atau  perbaikan  pembangkit  dan/atau jaringan dan atas petunjuk otoritas berwenang dan pengadilan.
Setelah dilakukan pelunasan biaya penyambungan dan uang jaminan langganan, perusahaan akan  menyediakan  APP  dan  membangun  infrastruktur  atau  aset  sambungan  kepada  pelanggan agar pelanggan dapat menerima listrik yang dialirkan oleh perusahaan.
Kedua.  Identifikasi  kewajiban  pelaksanaan  secara  terpisah  dalam  kontrak.  Berdasarkan PSAK 72 paragraf 27, pelanggan dapat memperoleh manfaat dalam bentuk hak akses ke jaringan listrik  yang  terpisah  dari  penyaluran  tenaga  listrik.  Setelah  pelanggan  tersambung  ke  jaringan listrik,  maka  untuk  pelanggan  prabayar  akan  membeli  token  listrik  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan  penyaluran  tenaga  listrik  sedangkan  untuk  pelanggan  paska  bayar  dapat  langsung memperoleh tenaga listrik dengan membayar tagihan atas listrik yang dikonsumsi di akhir bulan.
Dalam kedua situasi tersebut, pelanggan dapat memilih untuk tidak langsung menikmati manfaat tenaga listrik, namun hak akses ke jaringan listrik telah diperoleh.
Meskipun  dalam  PJBTL  terdapat  klausul  yang  menggabungkan  janji  penyambungan  dan penyaluran listrik, namun janji tersebut dapat diidentifikasi terpisah di dalam perjanjian tersebut. Perusahaan dapat memenuhi janjinya untuk melakukan pasang baru terpisah dari pemenuhan janji penyaluran  listrik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berita  acara  untuk  penyambungan  yang dibuat terpisah dari penyaluran tenaga listrik. Demikian pula, tingkat mutu pelayanan sambungan baru berbeda dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
Jika analisis menggunakan PSAK 72 paragraf 29, jasa penyambungan listrik dan penyediaan tenaga listrik memiliki saling ketergantungan yang tinggi karena penyediaan tenaga listrik tidak dapat  dilakukan  tanpa  aktivitas  penyambungan.  Pelanggan  tidak  dapat  memilih  salah  satu  dari dua  jasa  tersebut.  Aktivitas  penyambungan  biasanya  juga  diikuti  dengan  penggunaan  tenaga listrik,  baik  langsung  setelah  penyambungan  ataupun  di  kemudian  hari.  Pelanggan  tidak  dapat menikmati manfaat dari aktivitas penyambungan jika tidak memperoleh tenaga listriknya.
PJBTL menjelaskan bahwa transaksi jual beli tenaga listrik perusahaan menggunakan sistem meter milik perusahaan yang terpasang di sisi jaringan milik perusahaan. Pembatasan pemakaian tenaga  listrik  kepada  pelanggan  menggunakan  alat  pembatas  milik  perusahaan  yang  dipasang pada  sisi  jaringan  milik  perusahaan.  Dari  uraian  di  atas,  terdapat  satu  kewajiban  pelaksanaan untuk  pendapatan  biaya  penyambungan  dan  penjualan  listrik  karena  pelanggan  tidak mendapatkan keuntungan dari kedua layanan ini (sambungan dan konsumsi tenaga listrik) secara terpisah.
Ketiga.  Menentukan  harga  transaksi.  Harga  transaksi  pendapatan  biaya  penyambungan tertera  dalam  kontrak  atau  PJBTL  antara  pelanggan  dengan  perusahaan.  Tarif  biaya penyambungan  diatur  dalam  peraturan  yang  berlaku  untuk  pelanggan  reguler.  Biaya penyambungan  sebagaimana  diatur  oleh  Permen  ESDM  bersifat  tetap  dan  tidak  akan  secara langsung mengkompensasi perusahaan untuk biaya pembangunan jaringan untuk menghubungkan  pelanggan  (yaitu,  mungkin  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah).  Ini  karena  regulasi dirancang untuk memastikan bahwa semua pelanggan memiliki akses ke layanan.
Harga transaksi untuk biaya penyambungan mungkin dapat dipisahkan dalam kontrak tetapi tidak  mewakili  harga  jual  yang  berdiri  sendiri  untuk  menyerahkan  barang  atau  jasa  yang dijanjikan kepada pelanggan.
Keempat.  Alokasikan  harga  transaksi  terhadap  kewajiban  kinerja  yang  berbeda.  Harga transaksi  dialokasikan  pada  setiap  kewajiban  pelaksanaan  (atau  barang  dan  jasa  yang  dapat dipisahkan)  sebagai  suatu  jumlah  yang  mencerminkan  jumlah  imbalan  yang  diharapkan  akan diterima  Perusahaan  dari  penyerahan  barang  atau  jasa  yang  dijanjikan  kepada  pelanggan berdasarkan harga jual berdiri sendiri (relative stand-alone selling price). Alokasi ini dibuat pada awal kontrak dan tidak disesuaikan untuk mencerminkan perubahan selanjutnya dalam harga jual barang atau jasa yang berdiri sendiri.
Pendapatan  biaya  penyambungan  serta  pendapatan  penjualan  tenaga  listrik  menjadi  satu kewajiban pelaksanaan sehingga tidak perlu dilakukan alokasi harga transaksi.
Kelima.  Pengakuan  pendapatan  ketika  kewajiban  pelaksanaan  dipenuhi.  Perusahaan menyerahkan  kendali  atas  barang  atau  jasa  secara  kontinu  sehingga  memenuhi  kewajiban pelaksanaan  serta  mengakui  pendapatan  sepanjang  waktu  dengan  syarat  ketika  satu  kriteria berikut  terpenuhi  (PSAK  72  Paragraf  35):  (a)  Pelanggan  secara  simultan  menerima  dan mengonsumsi  manfaat  yang  disediakan  dari  pelaksanaan  entitas  selama  entitas  melaksanakan kewajiban  pelaksanaan.  Dalam  PJBTL  tertuang  bahwa  perusahaan  akan  menyalurkan  tenaga listrik yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus. Manfaat atas penyambungan dan akses tenaga listrik tersebut merupakan layanan yang manfaatnya diterima sepanjang waktu. Perusahaan merupakan satu-satunya penyedia tenaga listrik di Indonesia, layanan penyambungan tersebut  bukanlah  layanan  yang  dapat  diidentifikasi  secara  terpisah  dengan  penyediaan  listrik karena keduanya saling bergantung dan terkait. Tanpa penyambungan tersebut, perusahaan tidak dapat  memenuhi  layanan  penyediaan  listrik  ke  pelanggan.  Selain  itu,  pelanggan  menerima manfaat  dari  penyambungan  bersama-sama  dengan  konsumsi  listrik  di  masa  mendatang  yang terpenuhi dari sepanjang waktu sesuai dengan penggunaan listrik bulanan.
“Pastinya dengan dilakukan proses pemasangan APP pada kegiatan pasang baru atau tambah daya maka setelah eksisting dilakukan kegiatan pemeliharaan maka pelanggan menikmati aliran listrik  secara  baik  mutu  maupun  keandalan  kontinu  selama  24  jam  7  hari full  tanpa  diskontinu kecuali  apabila  pertama  pelanggan  tidak  melakukan  pembayaran  tagihan  listrik  sesuai  aturan akan  dilakukan  pemutusan  sementara  sampai  bongkar  rampung  dan  kedua  jikalau  terjadi pemadaman  baik  secara  meluas  maupun  padam  dari  sisi  persil  pelanggan  tersebut  atau pelanggan individu.” (MN)
(b)  Pelaksanaan  entitas  menciptakan  atau  meningkatkan  aset  (misalnya,  pekerjaan  dalam proses)  yang  dikendalikan  pelanggan  selama  aset  tersebut  diciptakan  dan  ditingkatkan.  Setelah adanya  penerimaan  pendapatan  biaya  penyambungan  dari  pelanggan,  tidak  terdapat  proses pengalihan  pengendalian  aset  distribusi  kepada  pelanggan.  Infrastruktur  yang  disiapkan  ketika pelanggan  telah  melunasi  biaya  penyambungan  dan  uang  jaminan  langganan  pada  setiap pemasangan baru atau tambah daya akan tetap menjadi aset milik perusahaan, yang dikendalikan dan dipelihara oleh perusahaan.
“APP  ini  dilakukan  proses  pemasangan  segel  di  APP  tersebut  agar  tidak  bisa  dilakukan pembukaan  atau  perubahan  secara  paksa  pada  APP  tersebut  yang  artinya  dari  sisi  PLN menjamin  bahwa  APP akan  berfungsi  dengan baik  di  persil  pelanggan  nah  dari  sisi  pelanggan seperti  yang tadi  disampaikan  berkewajiban  memelihara  dan  memonitoring  serta  mengevaluasi atas APP tersebut dalam artian mereka bisa melakukan kegiatan monitoring namun mereka tidak diperkenankan  melakukan  proses  perubahan  baik  itu  membuka  segel  atau  memindahkan  APP tersebut pada lokasi persil yang di luar persil yang ditentukan oleh perusahaan.” (MN)
(c)  Pelaksanaan  entitas  tidak  menimbulkan  aset  dengan  penggunaan  alternatif  bagi  entitas dan  entitas  memiliki  hak  atas  pembayaran  yang  dapat  dipaksakan  atas  pelaksanaan  yang  telah diselesaikan sampai saat ini.
“[…]Namun apabila berdasarkan kondisi survei di lapangan ternyata posisi atau kondisi calon pelanggan ini tidak bisa kita penuhi maka perusahaan akan melakukan proses penangguhan atas proses  pasang  baru  maupun  tambah  daya  setelah  dilakukan  proses  penangguhan  akan diinformasikan  kepada  calon  pelanggan  maupun  pelanggan  bahwa  pengajuan  pasang  baru maupun tambah daya belum dapat direalisasikan di sanalah akan dilakukan proses selanjutnya ditawarkan untuk direstitusi atau dilakukan daftar tunggu jikalau pelanggan bersedia dilakukan proses  restitusi  maka  hak atas  penggunaan  aset tadi  akan  dilakukan  proses  pengalihan  kepada calon  pelanggan  atau  pelanggan  yang  lain  maka  aset  tadi  akan  dipergunakan untuk  memenuhi permintaan pasang baru maupun tambah daya dari calon pelanggan yang lain.” (MN)
“[…](pengalihan  ke  calon  pelanggan  lain  dapat  dilakukan)  sebelum  terpasang,  pada  saat dilakukan survei untuk pemasangan APP tersebut. ” (MN)
Selain itu, pendapatan biaya penyambungan tidak dipenuhi pada waktu tertentu karena tidak memenuhi  indikator  pengalihan  pengendalian  aset,  yaitu:  (a)  Pelanggan  tidak  memiliki  hak kepemilikan legal atas aset, yaitu tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan penggunaan aset  serta  tidak  menerima  secara  memadai  semua  sisa  manfaat  aset  atau  tidak  dapat  membatasi akses  dari  perusahaan  lainnya  terhadap  manfaat  tersebut.  (b)  Pelanggan  tidak  secara  fisik memiliki aset tersebut. Pelanggan tidak memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset kepada pelanggan dan juga tidak ada penerimaan aset kepada pelanggan.
Berdasarkan  analisis,  perusahaan  membangun  infrastruktur  sambungan  ke  pelanggan,  aset akan  tetap  menjadi  milik  perusahaan.  Terdapat  sertifikat  kepemilikan  yang  ditandatangani  oleh kedua belah pihak, dan perusahaan mengakui aset untuk pendistribusian listrik tersebut di neraca. Setelah  pelanggan  tersambung  ke  jaringan,  perusahaan  dapat  menjual  listrik  kepada  pelanggan. Infrastruktur  yang  dibangun  tadi  merupakan  elemen  penting  untuk  pendapatan  listrik  yang disalurkan ke pelanggan.
Dalam  kondisi  ini,  perusahaan  akan  mendapatkan  keuntungan  ekonomis  dari  aset  tersebut. Di  sisi  lain,  perusahaan  juga  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  perbaikan  dan  perawatan  di masa  mendatang  untuk  memastikan  listrik  dapat  dialihkan  ke  pelanggan.  Oleh  karena  itu, perusahaan memiliki keleluasaan atas cara menggunakan dan memelihara aset serta kapan harus menggantinya.

## Perbedaan Perlakuan Akuntansi Biaya Penyambungan.
Berikut  merupakan  penjabaran  mengenai  perbedaan    perlakuan  akuntansi  biaya penyambungan ketika mengimplementasikan PSAK 72 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ikhtisar Perbedaan Pengakuan Pendapatan Keterangan PSAK 23 / ISAK 27 PSAK 72 Hasil Asesmen 1. Memenuhi definisi aset : terpenuhi. 2. Memberikan diskon akibat pengalihan aset : tidak terpenuhi. 3. Tidak  diberikan  akibat  adanya suatu  persyaratan  ijin  operasi perusahaan atau regulasi lain : tidak terpenuhi. 4. Memiliki nilai yang berdiri sendiri : terpenuhi 1. Identifikasi kontrak : terpenuhi. 2. Identifikasi  kewajiban  pelaksanaan  :
satu kewajiban pelaksanaan.
3. Menentukan  harga  transaksi  :  sesuai regulasi yang berlaku.
4. Alokasikan  harga  transaksi  terhadap kewajiban  kinerja  yang  berbeda  : tidak ada alokasi.
5. Pengakuan pendapatan : diakui sepanjang waktu. Pengakuan Pendapatan Diakui  sekaligus  saat  penyambungan ( connection )
Diakui sepanjang waktu ( over the time )
Sumber : Data diolah
Berdasarkan  analisis  pengakuan  pendapatan  sebelum  berlakunya  PSAK  72,  jika  adanya suatu  persyaratan  ijin  operasi  perusahaan  atau  regulasi  lain  berdampak  pada  pemberian  akses yang  berkelanjutan,  bukan  karena  suatu  perjanjian,  maka  penyambungan  tersebut  tidak  bisa dikategorikan  sebagai ongoing  access .  Sehingga  penyambungan  yang  diberikan  kepada pelanggan oleh perusahaan diakui sekaligus saat penyambungan.
Di sisi lain, asesmen PSAK 72 menganalisis perjanjian antara pelanggan dengan perusahaan. Asesmen  PSAK  72  tidak  mempertimbangkan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban  perusahaan merupakan  dampak  dari  regulasi,  dalam  hal  ini  berupa  Undang-undang  yang  mengamanatkan perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan  tersebut  kepada  masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu, tidak  ada  perbedaan  perlakuan  ketika  kewajiban  perusahaan  dilaksanakan  karena  mengikuti regulasi ataupun tidak dikarenakan pelaksanaan regulasi.
Perbedaan  perlakuan  akuntansi  yang  terjadi  pada  biaya  penyambungan  listrik  tersebut terlihat  dalam  hasil  asesmen.  Berdasarkan  hasil  analisis,  pengakuan  pendapatan  biaya penyambungan  listrik  mengalami  perubahan,  walaupun  secara  substansi  transaksi  tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan regulasi, sesuai ISAK 27 paragraf  17,  dalam  asesmen  ISAK  27  menyimpulkan  bahwa  pendapatan  diakui  sekaligus  saat penyambungan. Sedangkan dalam asesmen PSAK 72 hanya menganalisis perjanjian perusahaan dengan pelanggan, tanpa mempertimbangkan regulasi yang mengatur perusahaan.

## Praktik Pengakuan Pendapatan di Perusahaan Listrik Malaysia.
Pendapatan  adalah  salah  satu  barometer  terpenting  untuk  bisnis  apa  pun  dan  standar pengakuan pendapatan baru yang dikembangkan untuk meningkatkan bidang pelaporan keuangan ini  akan  membawa  perubahan  signifikan  pada  kebijakan  akuntansi  saat  ini  dan  praktik  industri yang  berlaku  (The  Edge  Markets,  2017).  Akuntan  profesional  di  Indonesia,  Malaysia  dan Singapura sangat mendukung adopsi IFRS (Joshi, Yapa & Kraal, 2016) karena akan memberikan manfaat ekonomi dari keselarasan dengan standar akuntansi global. Awalnya, akuntan Malaysia membutuhkan waktu untuk memberlakukan IFRS 15 serta menganggap perlakuan baru tersebut tidak mudah diimplementasikan oleh seluruh sektor usaha yang berbeda (Lim et al., 2015).
Di Malaysia, Connection charge adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh konsumen
yang membutuhkan infrastruktur pasokan listrik baru dan/atau peningkatan infrastruktur yang ada untuk  memenuhi  pasokan  listrik  tambahan. Connection  charge dikenakan  sebagai  bagian  dari biaya  Tenaga  Nasional  Berhad  (TNB)  untuk  membangun  infrastruktur  pasokan  listrik  (TNB, 2018). Kontribusi yang diterima dari pelanggan terdiri dari uang tunai dan aset yang merupakan modal di muka untuk pembangunan aset dan digunakan dalam rangka menghubungkan pelanggan ke jaringan atau untuk memberikan layanan bagi mereka (TNB, 2018).
Kontribusi  yang  diterima  sebelum  1  Januari  2011  diamortisasi  selama  15  tahun,  dengan menggunakan  masa  manfaat  rata-rata  aset  tersebut.  Sejak  1  Januari  2011  hingga  penerapan Standar Pelaporan Keuangan Malaysia (MFRS) 15, sesuai dengan IC Interpretation 18 'Transfers of Assets from Customers' (IC18), semua kontribusi yang diterima dari pelanggan diakui sebagai pendapatan.  Jumlah  kontribusi  tersebut  akan  dipakai  untuk  membangun  atau  mendapatkan  item aset  serta  dimanfaatkan  baik  untuk  menyambungkan  jaringan  ke  pelanggan  atau  untuk menyediakan  akses  pasokan  listrik  yang  berkelanjutan  ke  pelanggan,  atau  untuk  menjalankan keduanya. (TNB, 2018).
Berdasarkan MFRS 15, kontribusi pelanggan dipandang terkait secara tidak langsung dengan janji penyediaan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan kontribusi pelanggan tidak berbeda  sebab  pelanggan  tidak  dapat  memanfaatkan  kedua  layanan  ini  secara  terpisah. Infrastruktur  sambungan tersebut  dalam  rangka pemenuhan  kewajiban  penyediaan  tenaga listrik ke  pelanggan.  Baik  penyediaan  tenaga listrik  maupun  kontribusi  pelanggan  pada  dasarnya tidak terpisah, serta memiliki pola pengalihan yang identik kepada pelanggan (TNB, 2018).
Dengan  demikian,  penyambungan  dan  penyediaan  tenaga  listrik  menjadi  salah  satu kewajiban  pelaksanaan.  Ini  dianggap  sebagai  bagian  dari  harga  transaksi  untuk  keseluruhan layanan yang diberikan kepada pendapatan pelanggan dan diakui dari waktu ke waktu. Kontribusi pelanggan  ditangguhkan  dan  diakui  selama  periode  aset  yang  dibangun  digunakan  untuk menyediakan listrik  kepada  pelanggan.  Sesuai  dengan  MFRS  15,  aset  diakui sebagai  kewajiban kontrak dan diamortisasi selama 20 tahun, yang merupakan estimasi revisi rata-rata masa manfaat aset (TNB, 2018).

## Perbandingan  Perubahan  Pengakuan  Pendapatan  atas  Biaya  Penyambungan  di Perusahaan Listrik Indonesia dan Malaysia
Berikut merupakan penjabaran mengenai perbandingan perubahan perlakuan akuntansi atas biaya penyambungan di perusahaan listrik Indonesia dan Malaysia.
Tabel 2. Pengakuan Pendapatan Perusahaan Listrik Indonesia dan Malaysia Dasar Pengakuan Pendapatan Indonesia Malaysia Sebelum IFRIC 18 Amortisasi selama 20 tahun. Amortisasi selama 15 tahun. IFRIC 18 Diakui sekaligus sejak 1 Januari 2011. Diakui sekaligus sejak 1 Januari 2014. IFRS 15 Amortisasi selama 20 tahun sejak 1 Januari 2020 (PSAK 72). Amortisasi selama 20 tahun sejak 1 Januari 2018 (MFRS 15).
Sumber : Data diolah
Berdasarkan Tabel 2, tidak hanya perusahaan listrik Indonesia tetapi juga perusahaan listrik Malaysia  mengalami  perubahan  perlakuan  akuntansi  biaya  penyambungan  listrik.  Oleh  karena itu, dalam penerapan suatu standar baru, perusahaan dapat melakukan benchmark ke perusahaan sejenis untuk mengetahui best practice ketika implementasi awal.

## KESIMPULAN
Di  tahun  2014,  perusahaan  mengimplementasikan  ISAK  27  :  Pengalihan  Aset  dari Pelanggan yang berlaku untuk kontrak ketika perusahaan mendapatkan aset tetap dari pelanggan (atau  kas  untuk  mendapatkan  atau  mengkonstruksi  aset  tetap)  yang  harus  digunakan  untuk menyambungkan  pelanggan  ke  jaringan  listrik  perusahaan  atau  untuk  memastikan  ketersediaan tenaga listrik yang berkelanjutan, atau keduanya (PLN, 2014).
Perusahaan  mengakui  jasa  penyambungan  yang  diterima  dari  pelanggan  dalam  rangka penyambungan  pelanggan  ke  jaringan  listrik  perusahaan  sebagai  pendapatan  ketika  perusahaan memenuhi kewajiban layanan penyambungan dan kewajiban tersebut tidak ditangguhkan selama 20 tahun seperti pada periode sebelumnya (PLN, 2014).
Berdasarkan PSAK 72, perusahaan berkeyakinan bahwa biaya penyambungan yang diterima dari  pelanggan  akan  digunakan  untuk  membangun  atau  memperoleh  aset  tetap  untuk menyambungkan  pelanggan  secara  tidak  langsung  berkaitan  erat  dengan  penyaluran  listrik  ke pelanggan.  Penyaluran  dan  penyambungan  listrik menjadi  satu  kesatuan karena pelanggan  tidak dapat  memanfaatkan  kedua  layanan  ini  secara  terpisah.  Infrastruktur  penyambungan  memiliki fungsi  pemenuhan  kewajiban  penyediaan  tenaga  listrik  ke  pelanggan.  Penyaluran  dan penyambungan  listrik  pada  dasarnya  sama,  serta  memberikan  pola  transfer  yang  sama  untuk pelanggan (PLN, 2020).
Oleh karena itu, penyaluran dan penyambungan listrik menjadi satu kewajiban pelaksanaan. Berdasarkan  PSAK  72,  biaya  penyambungan  diakui  menjadi  pendapatan  ditangguhkan  serta diamortisasi  menggunakan  tarif  5%  per  tahun  (masa  manfaat  20  tahun)  terhitung  sejak  tanggal koneksi (PLN, 2020).
Berdasarkan  hasil  analisis,  sebelum  berlakunya  PSAK  72  yaitu  ketika  asesmen  ISAK  27 paragraf 17, perusahaan menyediakan listrik dalam rangka kepentingan umum karena mengikuti Undang-undang.  Pelaksanaan  regulasi  tersebut  mengakibatkan  pengakuan  pendapatan  sekaligus saat  penyambungan.    Setelah  berlakunya  PSAK  72,  asesmen  hanya  dilakukan  terhadap  kontrak perusahaan  dengan  pelanggan,  tidak  mempertimbangkan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban perusahaan merupakan kepatuhan terhadap regulasi. Asesmen tersebut menyimpulkan pengakuan pendapatan  sepanjang  waktu.  Oleh  karena  itu,  perlakuan  akuntansi  biaya  penyambungan  listrik yang substansi transaksinya tidak mengalami perubahan namun dari sisi perlakuan akuntansinya mengalami beberapa kali perubahan.
Pada  pelaksanaannya,  penelitian  ini memiliki  keterbatasan  dalam  proses  mencari  informasi terkait  negara  yang  memiliki  informasi  lengkap  dalam  implementasi  IFRS  15  khususnya  biaya penyambungan  listrik.  Informasi  yang  dibutuhkan  berupa  pengakuan  pendapatan  sebelum  dan setelah  implementasi  IFRS  15.  Penelitian  ini  juga  terbatas  hanya  2  (dua)  narasumber,  sehingga dimungkinkan terdapat informasi lainnya yang belum tersampaikan dalam wawancara.
Sehubungan  dengan  keterbatasan  tersebut,  penelitian  selanjutnya  dapat  melengkapi  serta mengembangkan  penelitian  ini  dengan  memperluas  referensi  negara  yang  dapat  dibandingkan. Dengan tambahan negara tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dalam perkembangan implementasi  suatu  standar  baru.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah narasumber  yang  memberikan  gambaran  mendalam  dari  pertanyaan  penelitian.  Selain  itu  juga, penambahan  narasumber  dapat    lebih  memberikan  keyakinan  atas  jawaban  pertanyaan  yang diberikan.

## REFERENSI
Agustrianti,  W.,  Mashuri,  A.  A.  S.,  &  Nopiyanti,  A.  (2020).  Dampak  Penerapan  PSAK  72 terhadap kinerja keuangan perusahaan property, real estate and building construction yang terdaftar  di  bursa  efek  indonesia  tahun  2018-2019. In  Prosiding  Business  Management, Economic, and Accounting National Seminar 1 , 973-989.
Altaji, F. S. & Alokdeh, S. K. (2019). The impact of the implementation of international financial reporting  standards  no.15  on  improving  the  quality  of  accounting  information.
Management Science Letters , 9, 973-989.
https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.7.018
Amyulianthy, R., Rahmat, T. I., & Munira, M. (2022). Analisis Dampak Implementasi PSAK 72
Terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia. Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 9 (02), 159-169.
https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.13
Casnila,  I.,  &  Nurfitriana,  A.  (2020).  Analisis  dampak  kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah penerapan  PSAK  72  pada  perusahaan  telekomunikasi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI). Riset Akuntansi Dan Perbankan, 14 (1), 220-240.
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  (2017).  PSAK  No.  72:  Pendapatan  dari  kontrak  dengan Pelanggan. Jakarta: IAI.
Firmansyah,  A.,  &  Tama,  S.  B.  (2021).  Perbedaan  perlakuan  pendapatan  dari  kontrak  dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5 (3), 270-280.
Jensen,  M.  C.,  &  Smith,  C.  C.  (1984).  The  theory  of  corporate  finance:  A  historical  overview. New York: McGraw Hill.
Joshi, M., Yapa, P.W.S. & Kraal, D. (2016), IFRS adoption in ASEAN countries: Perceptions of professional accountants from Singapore, Malaysia and Indonesia. International Journal of Managerial Finance, 12 (2), 211-240. https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2014-0040 Kabir,  H., &  Li  Su  (2022, December).  How  did  ifrs 15  affect  the  revenue  recognition  practices and  financial  statements  of  firms?  Evidence  from  Australia and  New  Zealand. Journal  of International Accounting, Auditing & Taxation , 49.
https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100507
Kementerian ESDM. (2017). Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik.
Lim,  Y.,  Devi,  S.  S.,  &  Mahzan,  N.  (2015),  Perception  of  Auditors  and  Preparers  on  IFRS  15:
Evidence from Malaysia. Advanced Science Letters, 21 (6), 1781-1785(5). https://doi.org/10.1166/asl.2015.6212
Mackey,  A.,  &  Gass,  S.  M.  (2021).  Second  language  research:  Methodology  and  design: Routledge.
Morawska, I. (2021). The impact of the IFRS 15 implementation on the revenue-based earnings management  in  Poland. Journal  of  Economics  &  Management ,  43,  387-403. 10.22367/jem.2021.43.18
Napier,  C.  J.,  &  Stadler,  C.  (2020).  The  real  effects  of  a  new  accounting  standard:  the  case  of IFRS 15 revenue from contracts with customers. Accounting and Business Research, 50 (5), 474-503. https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1770933
Ogunode,  O.  A.,  &  Salawu,  R.  O.  (2021).  Revenue  recognition  dilemma  under  international financial  reporting  standard  (IFRS  15):  Perspectives  from  key  impacted  firms  in  Nigeria. Universal Journal of Accounting and Finance, 9 (5), 916-926. 10.13189/ujaf.2021.090503 Onie,  S.,  Ma,  L.,  Spiropoulos,  H.,  &  Wells,  P.  (2022).  An  evaluation  of  the  impacts  of  the adoption of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Accounting & Finance .1-21. https://doi.org/10.1111/acfi.12978
Pain,  P.,  Victor,  F.  G.,  &  Bianchi,  M.  (2021,  July).  Impact  of  the  adoption  of  IFRS  15  on  the Financial Analysts’ Forecasts. USP International Conference in Accounting.
Piosik, A. (2021). Revenue recognition in achieving consensus on analysts’ forecasts for revenue, operating  income  and  net  earnings:  The  role  of  implementing  IFRS  15.  Evidence  from
Poland. Procedia Computer Science , 192, 1560-1572.
https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.160
PT PLN (Persero). (2014). Laporan Keuangan Tahun 2014. Jakarta: PT PLN (Persero). PT PLN (Persero). (2020). Laporan Keuangan Tahun 2020. Jakarta: PT PLN (Persero). Rahayu, D,. (2020). Analisis dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi di masa pandemic covid-19. Greenomika, 2 (2), 142-158
Souza,  P.  V.  S.  D.,  Gonçalves,  R.  D.  S.,  &  Silva,  C.  A.  T.  (2022).  Impact  of  IFRS  15  on  the Quality  of  Accruals  and  Earnings  Management  of  Brazilian  Publicly  Held  Companies.
Revista Brasileira de Gestão de Negócios , 24, 675-691.
https://doi.org/10.7819/rbgn.v24i4.4197
Stoykova,  A.  (2021).  Effect  of  the  Application  of  IFRS  15:  Evidence  from  Bulgaria.
Икономически изследвания, (3), 174-188.
Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021, September). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan  pelanggan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  72  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 5 (3), 270-280.
Tenaga Nasional Berhad. (2018). Annual Report 2018. Malaysia : Tenaga Nasional Berhad
The  Edge  Markets.  (2017).  “My  Say:  Embracing  the  Accounting  Disruptions  to  Property Developers”, Diakses pada 8 April 2023, dari https://www.theedgemarkets.com/article/my- say-embracing-accounting-disruptions-property-developers.
Tutino, M., Regoliosi, C., Mattei, G., Paoloni, N., & Pompili, M. (2019). Does the IFRS 15 impact  earnings  management?  Initial  evidence  from  Italian  listed  companies. African Journal of Business Management, 13 (7), 226-238.
https://doi.org/10.5897/AJBM2018.8735
Veronica,  V.,  Lestari,  U.  P.,  &  Metekohy,  E.  Y.  (2019,  August).  Analisis  dampak  penerapan pengakuan  pendapatan  berdasarkan  PSAK  72  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  real estat  di  Indonesia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018. In  Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 10, No. 1, pp. 965-973).