## Merit System dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah
Rara Novrayanti Salman Universitas Tomakaka Mamuju Mamunyu, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 raranovrayanti06@gmail.com
Received: 8th July 2019; Revised: 4th September 2019; Accepted: 4th September 2019;

## Abstract
Merit System in ASN Act 2014 is defined as qualification, competence and performance of employees.  This  study  aimed  to  describe  and  analyze  the  filling  of  first  high  leadership positions  in  Central  Mamuju  Regency,  West  Sulawesi  was  seen  from  merit  system.  The data  collection  in  this  research  was  done  by  observation,  interview,  and  documentation. Data  were  analyzed  by  using  qualitative  analysis.  The  results  showed  that  the  overall merit  system  had  not  been  applied  in  the  filling  of  high-ranking  leadership  position  in Central  Mamuju  Regency,  West Sulawesi.  The filling  of  the  top  management  positions  by the Government of Central Mamuju Regency, West Sulawesi was conducted in Job Fit and Inauguration.  However,  the  procedure  for  filling  in  the  top  leadership  position  in  Central Mamuju Regency had resembled merit system. It was because based on Letter of Minister of  State  for  State  Apparatus  Empowerment  No.  B/3116/M.PANRB/09.2016,  stated  that the positions auction may be done by sharing the same colleges or other assessors such as Institute of State Administration and State Personnel Board, and  this had  also been done by Central Mamuju Regency Government. In addition, the principles of merit system such as  education  and  training,  experience,  skills,  ethics  and  work  performance  are  also contained  and  elaborated  in  42  items  of  assessment  made  by  Head  of  Organization  and Management and State Personnel Board of Central Mamuju Regency. One of the reasons had hot been implemented the merit system as a  whole in Central Mamuju Regency was because  the  current  Secretary  off  Office  was  skill  filled  by  task  executive,  there  is  no definitive Secretary yet. In addition, the budget issue was also another reason, because for one of the Regional Device Work Unit only if the merit system requires Rp. 7.000.000.
Keywords: merit system; filling position

## Abstrak
Merit system dalam Undang-Undang ASN 2014 diartikan sebagai kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupate Mamuju Tengah Sulawesi Barat dilihat  dari  merit  system.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan  merit  system  belum  diterapkan  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah  Sulawesi  Barat.  Pengisian  jabatan  pimpinan tinggi  pratama  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah dilakukan  secara  Job  Fit  dan  Pengukuhan.  Akan  tetapi,  prosedur  dalam  pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Mamuju Tengah telah menyerupai merit

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 2 -  NO. 2 – Oktober 2019
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
system. Hal ini karena berdasarkan surat edaran MENPAN Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016,  menyatakan  bahwa  lelang  jabatan  itu  boleh  dilakukan dengan sharing sama perguruan tinggi atau assessor lainnya seperti LAN dan BKN, dan hal  ini  pun  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Selain  itu, prinsip merit system seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman, keterampilan, etika dan  prestasi  kerja  juga  termuat  dan  dijabarkan  dalam  42  item  penilaian  yang  di  buat oleh  Kabag  Ortala  dan  BKD  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Salah  satu  alasan  belum diterapkannya  merit  system  secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah  adalah karena  jabatan  Sekda  saat  ini  masih  diisi  oleh  pelaksana  tugas,  belum  ada  Sekda definitif. Selain itu, masalah anggaran juga merupakan alasan lainnya, karena untuk 1 SKPD saja jika harus merit system membutuhkan dana Rp.7.000.000.
Kata Kunci: merit system; pengisian jabatan

## 1. PENDAHULUAN
Penempatan  pegawai  sejatinya  dimaksudkan  bukan  hanya  untuk kemajuan  suatu  organisasi  tetapi  penempatan  pegawai  juga  dimaksudkan sebagai  suatu  motivasi  bagi  para  pegawai  sehingga  menimbulkan  antusias, kreativitas,  dan  semangat  kerja  yang  tinggi  untuk  menyelesaikan  pekerjaan. Penempatan  pegawai  yang  tepat  juga  merupakan  sebuah peluang bagi  pegawai untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  keterampilannya  menuju  prestasi kerja yang diharapkan. Penempatan pegawai yang berdasarkan pada kecakapan pegawai  disebut  juga  dengan  merit  system.  Merit  system  oleh  Wungu  (2003) didefinisikan sebagai “pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi  (merit)  yaitu  segenap  perilaku  kerja  pegawai  dalam  wujudnya  sebagai baik  atau  buruk,  hal  mana  berpengaruh  langsung  pada  naik  atau  turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai.
Dalam praktek kepegawaian, merit system bukan saja dipergunakan pada pengangkatan  pertama  seorang  pegawai,  tetapi  juga  pada  proses  kepegawaian berikutnya, antara lain untuk menentukkan kenaikan gaji, kenaikan tingkat dan sebagainya.  Sistem  ini  merupakan  suatu  sistem  kepegawaian  yang  bersifat terbuka,  kesempatan  untuk  menduduki  suatu  jabatan  terbuka  untuk  umum, tidak terbatas pada suatu lingkungan tertentu (Saksono, 2007).
Kartono  dalam  Bonsafia  (2017),  mengatakan  bahwa  merit  system  lebih menekankan  penempatan  pejabat  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek- aspek, yaitu  pendidikan  dan  pelatihan,  masa  kerja, pengalaman, keterampilan, prestasi  kerja  dan  etika.  Merit  system  dalam  Undang-Undang  ASN  Nomor  5 Tahun 2014 diartikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  yang  secara  adil  dan  wajar  dengan tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal  usul, jenis  kelamin,  status  pernikahan,  umur,  atau  kondisi  kecatatan.  Kualifikasi, kompetensi,  dan  kinerja  seorang  pegawai  ASN  haruslah  mendapat  perhatian khususnya  saat  seseorang  hendak  di  tempatkan  pada  posisi  atau  jabatan tertentu  misalnya  saja  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  sehingga  setiap  orang yang ditempatkan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kabupaten  Mamuju  Tengah  sebagai  daerah  pemekaran  baru  tentunya menjadi  sasaran  menarik  untuk  ditelusuri  lebih  lanjut  terkait  pengisian jabatannya.  Apalagi  dengan  keluarnya  surat  edaran  MENPAN  Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016  sebagai  jawaban  atas  keluarnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah,  maka  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pun mengalami penyesuaian.
Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah  banyak  menuai  berbagai  tanggapan. Sebab  sebagai  daerah  yang  baru  mekar  kurang  lebih  6  tahun,  Kabupaten Mamuju Tengah sudah memiliki 2 (dua) orang PJ Bupati. Terlebih lagi diketahui bahwa  latar  belakang  dari  PJ  Bupati  dipengaruhi  oleh  kedekatan  emosional Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga dengan adanya fenomena ini, ada keraguan  dalam  keabsahan  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah karena jangan sampai pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan ada unsur politik di dalamnya.
Penelitian  tentang  merit  system  ini  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh Baharuddin  &  Djabbar  (2014),  dengan  judul  Mengurai  Merit  System  dalam Penempatan  Jabatan  Struktural.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertimbangan-pertimbangan  dalam  penempatan  aparatur  dalam  jabatan  yang dilakukan  oleh  BAPERJAKAT  dan  PPK  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Mamuju Tengah cenderung mengesampingkan persyaratan keahlian /keterampilan  dan  kualifikasi  serta  prestasi  kerja.  Selain  itu,  hasil  penelitian juga menunjukkan bahwa belum tersedianya informasi tentang promosi jabatan dan  pengambangan  karir  apartur  di  Mamuju  Tengah.  Penelitian  sebelumnya juga  pernah  dilakukan  oleh  Setyowati  (2016),  dengan  judul  Merit  System  in Recruitment and Selection Process of Civil Servant Candidate in Malang Indonesia (Implementation of Recruitment and Selection of Civil Servant Candidate in 2010). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  rekrutmen  dan  seleksi  tidak berdasarkan  prinsip  prestasi,  yang  ditandai  dengan  penyerahan  formasi  yang tidak berdasarkan kebutuhan birokrasi, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pelamar tidak dianalisis berdasarkan passing grade mereka. Tujuan dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah dilihat dari merit system.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  harapan  mampu mendeskripsikan  dan  menganalisis  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama di  Kabupaten  Mamuju  Tengah  dilihat  dari  merit  system.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan,  dll.,  secara  holistik  (utuh)  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2010).  Penelitian  ini dilakukan pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Mamuju Tengah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama di  Kabupaten  Mamuju  Tengah merujuk  pada  surat  edaran  MENPAN  Nomor  B/3116/M.PANRB/09/2016  yang merupakan  jawaban  atas  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terdapat beberapa point yang menjadi sorotan dalam  surat  edaran  MENPAN  tersebut,  yakni  :  1)  Pejabat  pimpinan  tinggi yang dikukuhkan  adalah  bagi  mereka  yang  sudah  duduk  dalam  jabatan  eselon  II  b (Kepala  Dinas)  yang  setelah  di  uji  di  tempatkan  pada  SKPD  itu  lagi  (tidak mengalami  pergeseran  instansi).  2)  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
dilaksanakan bagi mereka yang sudah duduk dalam jabatan eselon II b (Kepala Dinas)  untuk  melihat  kesesuaian  antara  jabatan  saat  ini  dengan  kualifikasi, kompetensi dan kinerja Kepala Dinas tersebut dan jika setelah dilakukan Job Fit ternyata lebih cocok di Dinas lain, setelah itu dipindahkan maka itu adalah hasil job  fit.  3)  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  dilakukan  melalui  seleksi terbuka  atau  yang  lebih  akrab  dikenal  dengan  sebutan  merit  system  akan dilakukan bagi jabatan-jabatan yang masih lowong.
Sesuai dengan surat edaran MENPAN Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016, pelaksanaan  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah dilakukan berdasarkan Job Fit dan Pengukuhan. Sementara untuk merit system belum  bisa  diterapkan  secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah. Meskipun  demikian,  prinsip  dari  pada  merit  system  seperti  pendidikan  dan pelatihan,  pengalaman, keterampilan,  etika dan  prestasi  kerja  telah  diterapkan dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  Kabupaten  Mamuju Tengah. Terdapat beberapa alasan mengapa merit system belum bisa diterapkan secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah,  yakni  :  1)  belum  adanya Sekda  definitif.  Sejak  pemekaran  Kabupaten  Mamuju  Tengah  hingga  saat  ini masih dipimpin oleh Pelaksana Sekda. 2) Munculnya gejolak-gejolak yang terjadi di daerah pasca pemekaran yang menimbulkan banyak tuntutan terutama bagi para  Tim  Pemekaran  yang  telah  berjuang  dan  turut  serta  dalam  Pemekaran Mamuju  Tengah  bahwa  yang  menjadi  prioritas  utama  dalam  jabatan  pimpinan tinggi  adalah  putera  puteri  asli  daerah.  Padahal  dalam  Undang-Undang  ASN telah  jelas  disebutkan  bahwa  setiap  pegawai  memiliki  kesempatan  yang  sama secara  adil  dan  wajar  tanpa  ada  diskriminasi  atau  tanpa  membedakan  latar belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status pernikahan,  umur,  atau  kondisi  kecatatan.  3)  Masalah  anggaran.  Banyaknya persiapan  untuk  melakukan  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai sehingga Tim Panitia Seleksi jabatan  pimpinan  tinggi  haruslah  Tim  yang  kompeten  dibidangnya.  Untuk  itu, sangatlah  penting  untuk  membentuk  Tim  Assessor.  Akan  tetapi,  biaya  untuk membentuk  Tim  Assessor  tidaklah  murah  karena  untuk  1  jabatan  pimpinan tinggi jika mau merit system membutuhkan biaya sekitar Rp. 7.000.000.
Dengan demikian, jabatan-jabatan seperti Sekda, Kepala Dinas Perhubungan,  Kepala  Dinas  Pertanian,  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Kepala Badan Keuangan, Kepala Bappeda, dan Litbang yang hingga saat ini masih diisi oleh  pelaksana-pelaksana  tugas  kedepannya  akan  dilelang  sebagaimana  merit system yang sesungguhnya.
Tabel 1. Hasil Job Fit Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi eselon II b di Kabupaten Mamuju Tengah
Nama Jabatan lama Jabatan baru Ishaq Yunus, S.IP, M.A.P Sekertaris Badan Asisten Bidang Kepegawaian Pendidikan Pemerintahan Sekretariat dan Pelatihan Kabupaten Daerah Mateng M. Yusuf Unja, S.Pd, Kepala Bagian Ekonomi Asisten Bidang M.Pd Sekretariat Daerah Pembangunan Sekretariat Daerah Bahri, S.IP Camat Pangale Asisten Bidang Kabupaten Mateng. Administrasi Daerah Sakaria, K.S.Ag Kepala Bagian Hukum Sekertaris DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Mateng. Drs. H. Adnas, M.Si Inspektur Pembantu Inspektur Inspektorat Wilayah III Kabupaten Mateng Ir. H. Amrullah, MM Sekertaris Dinas Kepala Dinas Kelautan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Kabupaten Mateng Drs. Bambang Suparni, Kepala Bagian Kepala Dinas MM. Persidangan dan Hukum Perpustakaan dan Sekretariat DPRD Kearsipan Kabupaten Mateng H. Abd. Latif Settaring, Sekretaris  Dinas Kepala Dinas Persandian M.A.P Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Informatika Mateng Hasanuddin, HW, S.Ag, Sekretaris Dinas Kepala Dinas M.Si Ketentraman dan Kependudukan Ketertiban Umum Serta Pencatatan Sipil Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mateng Drs. H. Muhammad Sekretaris Dinas Kepala Dinas Samsir, M.Pd Perhubungan Kabupaten Ketentraman dan Mateng Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jasman. S, S.Pd, M.Pd Sekretaris Dinas Kepala Dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Rakyat dan Kawasan Kawasan Pemukiman Pemukiman Kabupaten Mateng Ir. H. Ruslan Lazim Aisten Bidang Kepala Dinas Pertanian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mateng Hj. Asmira Djamal, SE, Sekretaris Dinas Kepala Dinas Pariwisata,
M,Si Pariwisata, Pemuda dan Pemuda dan Olahraga Olahraga Kabupaten Mateng Setya Bero, SKM Sekretaris  Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk dan KB Serta dan KB Serta Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak Kabupaten Mateng H. Mulyadi, SE, Sekretaris Dinas Kepala Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup Kabupaten Mateng. Dzulkifli, S.IP. Sekretaris Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa Kabupaten Mateng Rahmat Syam, S.Pd, Sekretaris Badan Kepala Badan M.A.P,. Penanggulangan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Daerah. Kabupaten Mateng Abd. Rajab, S.Sos Sekretaris Inspektorat Staf Ahli Bidang Kabupaten Mateng Pemerintahan, Hukum dan Politik Muh. Anwar, S.Ip, Sekretaris Dinas Sosial Staf Ahli Bidang Ekonomi, M.A.P. Kabupaten Mateng Pembangunan dan Keuangan Drs. H. Saharuddin Kepala Kantor Kesatuan Staf Ahli Kemasyarakatan Tinggi Bangsa dan Politik dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Mateng

## Sumber : BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah 2017
Table  1  memperlihatkan  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di Kabupaten  Mamuju  Tengah  yang  dilakukan  melaui  job  dengan  standar  merit system. Berdasarkan pengisian jabatan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2016, diketahui bahwa terdapat 15 orang Kepala Dinas yang di pindahkan atau di  job  fit  sesuai  dengan  kemampuan  dan  klasifikasi  pendidikan  maupun kompentensinya selama ini.
Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah dilakukan  melalui  pengukuhan.  Dari  hasil  pengisian  jabatan  yang  dilakukan pula  diperoleh  informasi  bahwa  terdapat  9  orang  Kepala  Dinas  yang  masih dipertahankan karena dianggap sudah sesuai antara posisi yang yang diduduki saat ini dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya selama ini.
Hasil job fit dan pengukuhan yang dianggap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah  merupakan  hasil  penilaian  yang  valid  berdasarkan  kualifikasi, kompetensi  dan  kinerja  sebagaimana  merit  system  pada  umumnya,  nyatanya banyak menimbulkan keraguan di dalamnya.
Tabel  3  memperlihatkan  dari  segi  pendidikan  masih  terdapat  beberapa Kepala  Dinas  yang  memiliki  latar  belakang  jurusan  pendidikan  dan  latar belakang  profesi  adalah  guru  yang  berhubungan  dengan  riwayat  jabatannya. Sehingga  dari  segi  pengalaman  juga  menimbulkan  pertanyaan  karena peryaratan yang telah dibuat untuk setiap indikator pengalaman jabatan Kepala Dinas  berbeda-beda  sesuai  dengan  jabatannya  masing-masing.  Kaitannya dengan  pendidikan  adalah  mengenai  persyaratan  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah Mamuju Tengah yang memberikan peluang kepada  semua jurusan untuk  mendaftar  menjadi  Kepala  Dinas.  Akibanya  adalah  antara  tidak koneksnya antara persyaratan jurusan dengan pengalaman jabatan.

## Tabel 2. Indikator Kompetensi Manajerial yang Menjadi
Penilaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Kabupaten Mamuju Tengah
No Kompetensi manajerial 1 Kemampuan Berfikir -  Fleksibilitas Berfikir -  Berfikir Analisis -  Inovasi -  Berfikir Konseptual 2 Mengelola Diri - Adaptasi Terhadap Lingkungan - Komitmen Terhadap Organisasi -  Integritas -  Inisiatif -  Keuletan -  Semangat Berprestasi - Pengendalian Diri 3 Mengelola Orang Lain -  Kerjasama -  Kepemimpinan -  Mengembangkan Orang Lain -  Membimbing 4 Mengelola Tugas - Berorientasi Terhadap Pelayanan - Komunikasi Lisan - Kesadaran Akan Keselamatan Kerja - Komunikasi Tertulis - Membangun Hubungan Kerja - Pengambilan Keputusan - Negosiasi - Pengorganisasian - Kewirausahaan - Manajemen Perubahan - Pencarian Terhadap Informasi - Berorientasi pada Kualitas - Perhatian Terhadap Keteraturan - Manajemen Konflik 5 Mengelola Sosial Budaya - Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya -  Interaksi Sosial -  Empati -
Sumber : BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah 2017
Table  2  menunjukkan  Indikator-indikator  yang  menjadi  persyaratan  dalam penilaian  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  dari  segi  keterampilan, hasilnya  secara  keseluruhan  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah memang sudah membuat rincian persyaratan secara detail tentang apa-apa saja yang  menjadi  ukuran  dalam  pengisian  jabatan  pimpinann  tinggi  pratama  dari segi keterampilannya yang biasa disebut kompetensi manajerial.

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Dari  segi  etika,  peryaratan  yang  dibuat  untuk  menjadi  Kepala  Dinas nyatanya  masih  memiliki  kekurangan  terutama  mengenai  etika  dalam  bekerja. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  aksi  demontrasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Kabupaten  Mamuju  Tengah  yang  meminta pertanggungjawaban PJ Bupati atas pengangkatannya  Kepala  Dinas-Kepala  Dinas  yang  tidak kompeten dibidangnya dengan menyalahgunakan tugas dan fungsinya dengan melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Tabel 3. Indikator Penilaian Prestasi Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah
Unsur yang dinilai Nilai Ket. Jumlah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perilaku Kerja
- Orientasi Pelayanan
- Integritas
- Komitmen
- Disiplin
- Kerjasama
- Kepemimpinan
- Jumlah
- Nilai rata-rata
Nilai Prestasi kerja
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2017
Tabel 3 memperlihatkan karakteristik penilaian pengisian jabatan pimpinan tinggi  pratama dari  segi  prestasi kerja. Persyaratan  yang dibuat  untuk  menjadi Kepala Dinas merupakan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Mamuju  Tengah  untuk  melaksanakan  pengisian  jabatan  pimpinan tinggi  pratama  yang  berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi  dan  kinerja  dapat dilihat  dengan  adanya  42  item  penilaian  yang  dibuat  oleh  Kepala  BKD  dan Kabag  Ortala  yang  memuat  tentang  prinsip-prinsip  merit  system  seperti pendidikan  dan  pelatihan,  pengalaman,  keterampilan,  etika  dan  prestasi  kerja (Kartono, 2001).
Pada  dasarnya  pendidikan  dan  pelatihan  memang  menjadi  salah  satu persyaratan  penting  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  sering  disebut diklat.  Dalam  kepegawaian  diklat  pegawai  negeri  sipil  terbagi  atas  5  yakni  : diklat prajabatan, diklat dalam jabatan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan  diklat  teknis  (Sopha,  2011).  Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  di Kabupaten  Mamuju  Tengah  belumlah  optimal.  Hal  ini  karena  masih  terdapat Kepala  Dinas  yang  tidak  sesuai  antara  pendidikan  dan  relevansi  jabatan  yang diduduki.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  kurang  tegasnya  Pemerintah Kabupaten  Mamuju  Tengah  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama. Hal  ini  sebab  dalam  prosedur  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  telah dibuat oleh BKD dan Kabag Ortala tidak melarang tegas masuknya guru dalam birokrasi.  Anehnya,  surat  edaran  MENPAN  Nomor  :  SE/15/M/PAN/4/2004 tentang  larangan  pengalihan  guru  dalam  jabatan  structural  telah  lama
dikeluarkan.  Namun,  meskipun  demikian  Kepala  Dinas  yang  berlatar  belakang guru masih diperbolehkan masuk dalam birokrasi. Padahal jabatan profesi yang beralih  dari  guru  ke  struktural  tentu  memiliki dampak bagi  jalannya  birokrasi. Seorang guru yang terlibat dalam jabatan struktural jika memiliki pengetahuan yang  kurang  tentang  jabatan  yang  akan  pimpinannya  terlebih  lagi  jika  jabatan itu  adalah  jabatan  strategis  seperti  Kepala  Dinas,  maka  peluang  keberhasilan untuk menjalankan tugas tersebut sangatlah sedikit karena yang terjadi adalah penyesuaian  untuk  melaksanakan  tugas  sehingga  program-program  yang  ingin dicapai masih terbengkalai.
Pengalaman  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  pembelajaran  yang  paling berharga  sehingga  dengan  adanya  pengalaman  terhadap  sesuatu  maka  hal  itu akan menjadi pembelajaran untuk perubahan yang lebih baik. pengalaman yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  pengalaman  seseorang  selama  menjadi pegawai ASN. Jadi, semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan  pekerjaan  dan  semakin  sempurna  pola  berfikir  dan  sikap  dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arbityani, 2004).
Kesadaran  akan  pentingnya  faktor  pengalaman  juga  dapat  dilihat  dalam pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama,dimana  dalam  pengisian  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju Tengah,  pengalaman  menjadi  salah  satu  indikator  yang  dinilai  untuk menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Untuk itu, yang menjadi acuan dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  adalah  pengalaman menduduki  jabatan  yang  ditentukkan  dengan  skor.  Misalnya  saja  untuk menjadi  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  maka  pengalaman jabatannya  adalah  Pernah  kerja  pada  SKPD  Perencanaan,  Pernah  kerja  pada SKPD Pengelolaan Pendidikan, Pernah jadi Kepala Sekolah.
Keterampilan  sering  diartikan  sebagai  kecakapan  atau  keahlian  untuk melakukan  suatu  pekerjaan  yang  hanya  diperoleh  dalam  praktek  (Wahyudi, 2002).  Keterampilan  dalam  penelitian  ini  merupakan  gambaran  salah  satu indikator penting yang turut berperan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama  di  kabupaten  Mamuju  Tengah.  Hal  ini  sebab  dari  keterampilan  yang dimiliki  maka  akan  diketahui  bagaimana  kesiapan  seorang  pegawai  jika ditempatkan  pada  jabatan  tertentu.  Keterampilan  yang  dimaksud  dalam pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  adalah  kompetensi  manajemerial yang merupakan bagian dari 42 item penilaian.
Jika  merujuk  pada  42  item  penilaian  yang  menjadi  dasar  dalam  pengisian jabatan pimpinan  tinggi  pratama di  Kabupaten  Mamuju  Tengah  maka  memang untuk  etika  sebagian  besar  telah  diperhitungkan  dalam  pengisian  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  yang  yang  mencangkup  bagaimana  hubungannya dengan orang lain ketika menjadi Kepala Dinas, apakah pejabat tersebut adalah pejabat yang mau menerima saran dari stafnya, apakah bisa menyesuaikan diri ketika  terjadi  perubahan  atau  tidak.  Pada  intinya  etika  yang  dinilai  adalah hubungan  interaksi  atau  timbal  balik  yang  ditunjukkan.  Selain  itu,  etika mengenai kedisiplinan pegawai juga turut diperhitungkan sebagai syarat untuk menjadi  Kepala  Dinas  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Namun,  meskipun Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  Tengah  telah  menyusun  poin-poin  penting terkait  etika  namun  nyatanya  hal  ini  pun  bukanlah  jaminan  bahwa  kinerja aparatur bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat umum. Hal ini karena  masih  terdapat  beberapa  Kepala  Dinas  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah yang  melakukan  penyimpangan  terutama  mengenai  dana  batuan  BSM  bagi

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
murid-murid sekolah SD, SMP, dan SMA. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 telah menjelaskan secara detail etika PNS.
Prestasi  kerja  juga  merupakan  bagian  dari  penilaian  dalam  pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Prestasi  kerja pada  dasarnya  memang  merupakan  gambaran  perjuangan,  usaha,  dan  kerja keras  yang  sering  dilambangkan  dengan  kata  keberhasilan.  Sehingga  tidak mengherankan  jika  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  di  Kabupaten Mamuju  Tengah  juga  menggunakan  prestasi  kerja  sebagai  salah  satu  item penilaian.  Prestasi  kerja  yang  dinilai  dalam  pengisian  jabatan  pimpnan  tinggi pratama  terutama  mengenai  rancangan  program  kerja ketika  menempati  posisi SKPD tertentu. Misalnya untuk di Dinas Pendidikan diketahui bahwa di Mamuju Tengah ini masih kekurangan beberapa sekolah misalnya SD, SMP, SMA target yang  ingin  dicapai  tahun  ini  adalah  penambahan  2  SMA.  Misalnya  lagi  target selanjutnya  yang  ingin  dicapai  adalah  kualitas  nilai  pendidikan.  Apakah  nanti tercapai  atau  tidak  sama  sekali  tetap  akan  menjadi  point  tersendiri  dalam pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  termasuk  bagaimana  Kepala  Dinas tersebut  mengatur  keuangannya  untuk  pembangunan  semua  dinilai  dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

## 4. PENUTUP
Merit  system  dalam  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  di  Kabupaten Mamuju  Tengah  dapat  dilihat  melalui  prinsip  merit  system  yang  meliputi  : pendidikan  dan  pelatihan,  pengalaman,  keterampilan,  etika  dan  prestasi  kerja yang  diterapkan  dan  digunakan  sebagai  indikator  dalam  penilaian  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  yang  termuat  dan  dijabarkan  secara  detail  dalam  42 item  penilaian.  Akan  tetapi,  persyaratan  untuk  indikator  pendidikan  dan pelatihan yang memperbolehkan semua jurusan untuk terlibat dalam pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  pratama.  Akhirnya,  terdapat  beberapa  Kepala  Dinas yang berasal dari guru. Sehingga meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda  dengan  bidang  ilmunya  asalkan  memiliki  pengalaman  diposisi  yang menjadi tujuan mereka, maka akan memiliki kesempatan karena pada dasarnya penilaian  hanya  berdasarkan  angka  (skor).  Disarankan  agar  Pemerintah Kabupaten  Mamuju  Tengah  hendaknya dalam  mengisi  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  lebih  mengedepankan  prinsip-prinsip  merit  system  tanpa  harus  ada unsur lain seperti like and dislike.

## REFERENSI
Arbityani  P.  (2004).  Faftor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Kepuasan  Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur. JA AI
Baharuddin  &  Djabar.I.  (2014).  Mengurai  Merit  System  dalam  Penempatan Jabatan Struktural. Journal unhas, volume x nomor 1 Juni 2014.
Bonsafia Y.H. (2017). Merit System Rekruitmen Pejabat Struktural : Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Papua. Disertasi unhas.
Moleong J.L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Etika PNS
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  Tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Saksono S. (2007). Administrasi Kepegawaian. KANISIUS ( Anggota IKAPI). Yogyakarta.
Setyowati  E.  (2016).  Merit  System  in  Recruitment  and  Selection  Process  of  Civil Servant  Candidate  in Malang  Indonesia  (Implementation  of  Recruitment  and Selection of Civil Servant Candidate in 2010). Diakses pada 5 Maret 2017.
Sugiyono. (2011).  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Pethods).  Alfabeta. Bandung.
Surat  Edaran  MENPAN  Nomor  B/3116/M.PANRB/09/2016  tentang  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
Surat  Edaran  MENPAN  Nomor  :  SE/15/M/PAN/4/2004  tentang  Larangan Pengalihan Guru dalam Jabatan Struktural.
Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Wahyudi B. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Sulita. Bandung. Wungu J. (2003). Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System.
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.