## A NALISIS K ESESUAIAN L AHAN UNTUK P ENGEMBANGAN K AWASAN I NDUSTRI

## DI P ROVINSI J AWA B ARAT
Saryulis Asnawi 1 , Dyah Rizky Alyudin 2 , R Asri 3 , N Azizah 4 dan Eko Kusratmoko 5 1,2,3,4,5 Magister Ilmu Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia email: 1 saryulis@ui.ac.id

## A BSTRAK
Pengembangan  kawasan  industri  di  Jawa  Barat  perlu  pembangunan  yang  memperhatikan kesesuaian  lahan  agar  tidak  memberikan  masalah  bagi  lingkungan  dan  keberlanjutan  ekologi.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  kesesuaian  lahan untuk  pengembangan  kawasan  industri  dengan melihat  Satuan  Kemampuan  Lahan  (SKL).  Hasil  evaluasi  SKL  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa Barat bagian utara memiliki tingkat kesesuaian lahan yang paling baik untuk pengembangan kawasan industri  untuk  jenis  SKL  bencana  alam,  erosi,  pembuangan  limbah,  morfologi,  kestabilan  fondasi, kestabilan  lereng,  dan  kemudahan  pengembangan.  Sementara  itu,  hasil  analisis  kesesuaian  kawasan industri  menunjukkan  bahwa  33,31%  dari  total  luas  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  sesuai  untuk pengembangan kawasan industri dengan sebaran spasial di bagian utara Provinsi Jawa Barat, 61,99% kurang sesuai, dan 1,70% masuk dalam kategori tidak sesuai. Perbandingan hasil analisis kesesuaian lahan  dengan  RTRW  Jawa  Barat  juga  menunjukkan  rencana  industri  di  utara  pulau  masuk  dalam kategori sesuai untuk pengembangan industri, sedangkan rencana industri di tengah dan selatan pulau masuk dalam kategori kurang sesuai.
K ATA K UNCI : kesesuaian lahan; satuan kemampuan lahan (SKL); kawasan industri

## A BSTRACT
Developing industrial estates in West Java requires attention regarding the need for development that pays attention to land suitability so as not to provide problems for the environment and ecological sustainability. Therefore, it is necessary to analyze land suitability for industrial estate development by looking at the Land Capability Unit (SKL). The results of the SKL evaluation show that the northern part of West Java Province has the best level of land suitability for industrial estate development for the SKL  types  of  natural  disasters,  erosion,  waste  disposal,  morphology,  foundation  stability,  slope stability, and ease of development. Meanwhile, the results of the industrial estate suitability analysis show that 33.31% of the total area of West Java Province is suitable for industrial estate development with a spatial distribution in the northern part of West Java Province, 61,99% less suitable for industrial development, and 1,70% is not suitable. Comparison of the results of the land suitability analysis with the West Java Spatial Planning also shows that industrial plans in the north of the island are suitable for industrial development, while industrial plans in the center and south of the island are less suitable. K EYWORDS : land suitability; land capability unit; industrial estate
1. P ENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Sektor  Industri  menjadi  sumber  pertumbuhan  tertinggi  bagi  ekonomi  Indonesia,  dengan  Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi tertinggi [1]. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu  wilayah  di  Indonesia  yang  mengalami  perkembangan  industri  yang  signifikan  dalam  beberapa tahun  terakhir.  Provinsi  ini  memiliki  banyak  industri  manufaktur,  termasuk  tekstil,  makanan  dan minuman, dan elektronik [2].
Berdasarkan data BPS, distribusi usaha/perusahaan menurut kategori lapangan usaha dan tempat usaha di Jawa Barat, sektor industri berada pada peringkat ketiga terbesar dengan  persentase sebesar 13,20 persen. Di samping itu, banyaknya tenaga kerja di bidang industri di Jawa Barat menurut lapangan usaha  dan  skala  usaha,  memiliki  persentase  terbesar  kedua  setelah  perdagangan  yaitu  sebesar  27,35 persen  dari  total  populasi  dengan  Kota  Bekasi  sebagai  kota  terbesar  yang  memiliki  tenaga  kerja  di bidang  industri  [3].  Selain  Bekasi,  banyak  wilayah  lainnya  di  Jawa  Barat  yang  memiliki  Product Domestic  Regional  Bruto (PDRB)  yang  besar  seperti wilayah  Bogor,  Depok,  Bandung,  Cianjur  dan Karawang  yang  ikut  berkontribusi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  [4],  sehingga  dapat
disimpulkan bahwa sektor industri memiliki peranan yang penting di Indonesia dan Jawa Barat pada khususnya.
Perkembangan industri-industri ini telah menyebabkan peningkatan permintaan akan lahan yang sesuai untuk penggunaan industri. Salah satu penelitian yang mendukung hal ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah Bogor-Puncak-Cianjur dan Bandung di mana terlihat area industri mengalami tren kenaikan  0,1  hingga  5  persen  dari  tahun  1994  hingga  2001  sementara  wilayah  hutan  dan  taman mengalami  penurunan  berkisar  antara  1  hingga  lebih  dari  85  persen  [4].  Data  dari  Kementerian Perindustrian juga menunjukkan Kawasan Industri di Jawa Barat merupakan salah satu yang terluas di Indonesia  [5].  Oleh  karena  itu  analisis  kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  industri  di  Jawa  Barat diperlukan untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  industri  di Provinsi  Jawa  Barat.  Manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  sumbangsih  terkait penelitian  mengenai  kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  industri  di  skala  Provinsi.  Manfaat  praktisnya meliputi  sebagai  acuan  dalam  merumuskan  kebijakan  untuk  penentuan  lokasi  kawasan  industri  di tingkat provinsi.
Analisis kesesuaian lahan adalah proses penting untuk mengidentifikasi lahan yang paling tepat untuk pengembangan industri. Proses ini melibatkan penilaian kapasitas inheren lahan untuk melakukan penggunaan  tertentu  dengan  efisiensi  dan  keberlanjutan  yang  optimal.  Analisis  kesesuaian  lahan mempertimbangkan  berbagai  faktor  [6].  Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  mengenai  analisis kesesuaian  lahan  untuk  pengembangan  industri.  Sebagai  contoh,  sebuah  studi  oleh  Baghel  [7] menggunakan  Proses  Hierarki  Analitik  (AHP)  dengan  integrasi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) berbasis  pengambilan  keputusan  Multi-kriteria  (MCDM)  untuk  mengalokasikan  bidang  tanah  yang sesuai untuk pengembangan industri.
Penelitian  ini  juga  akan  mengimplementasikan  analisis  menggunakan  SIG  dan  AHP  dengan mengadopsi tinjauan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Analisis  Aspek  Fisik  dan  Lingkungan,  Ekonomi,  Serta  Sosial  Budaya  Dalam  Penyusunan Rencana Tata Ruang, Namun terdapat penyesuaian terkait indikator dan parameter dari informasi jenis tanah,  mengingat  sejumlah  jenis  tanah  yang  terdapat  di  Jawa  Barat  tidak  dievaluasi  dari  penelitian sebelumnya [8–10].

## 2. Metode
Wilayah studi berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan sistem informasi geografis (SIG). Peta wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Delineasi Penelitian

## 2.1 Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  sepenuhnya  menggunakan  data  sekunder.  Penyedia  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang menyediakan data jenis tanah, kemudian
USGS (U.S. Geological Survey) yang menyediakan DEM SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) sebagai basis dari data ketinggian dan kelerengan lahan. Selain itu data risiko bencana produksi Inarisk BNPB  menjadi  input  dalam  penelitian  ini,  terakhir  data  curah  hujan  yang  bersumber  dari  dataset Climate  Hazards  Group  InfraRed  Precipitation  with  Station  data  (CHIRPS)  yang  disediakan  oleh Climate  Hazards  Center,  University  of  California,  Santa  Barbara.  Secara  keseluruhan  data  dan penyedianya dijelaskan oleh tabel di bawah ini.
Tabel 1. Metode Pengumpulan Data Data Jenis Data Sumber Data Ketinggian Data Sekunder USGS Kelerengan Jenis Tanah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat Curah Hujan CHIRPS Risiko Longsor Inarisk BNPB

## 2.2 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL)
Berdasarkan telaah literatur terkait analisis kesesuaian lahan berbasis pada Satuan Kemampuan Lahan  (SKL).  Studi  yang  telah  dilakukan  [x]  pada  penyusunan  RTRW  Provinsi  Jawa  Timur  tidak mempertimbangkan jenis lahan brown forest, organosol, podsol merah kuning, karena informasi terkait data tersebut tidak ditemukan di wilayah Provinsi Jawa Timur.  Karakter wilayah Provinsi Jawa Barat terutama pada karakter jenis tanah yang berbeda. Oleh karena itu itu terdapat pembaharuan parameter yang digunakan pada analisis SKL yang menggunakan jenis tanah sebagai indikatornya. Selengkapnya mengenai variabel, indikator, dan parameter analisis yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 2. Variabel dan Indikator SKL Morfologi Variabel Indikator Parameter Skor SKL Morfologi Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Tabel 3. Variabel dan Indikator SKL Kemudahan Dikerjakan Variabel Indikator Parameter Skor SKL Kemudahan Dikerjakan Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Ketinggian >2500 mdpl 1 1500 – 2500 mdpl 2 500 – 1500 mdpl 3 100 – 500 mdpl 4 0 – 100 mdpl 5 Jenis Tanah Badan Air, Mediteran 1 Grumosol, Latosol 2 Andosol, Brown Forest, Organosol, Podsol Merah Kuning 3 Glei/Gleisol, Litosol, Regosol 4 Aluvial 5 Tabel 4. Variabel dan Indikator SKL Kestabilan Lereng Variabel Indikator Parameter Skor SKL Kestabilan Lereng Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2
Variabel Indikator Parameter Skor 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Ketinggian >2500 mdpl 1 1500 – 2500 mdpl 2 500 – 1500 mdpl 3 100 – 500 mdpl 4 0 – 100 mdpl 5 Jenis Tanah Andosol, Brown Forest, Organosol, Podsol Merah Kuning, Badan Air 1 Aluvial, Glei/Gleisol 2 Grumosol, Mediteran, Regosol 3 Litosol 4 Latosol 5 Curah Hujan >3000 mm 1 2000 – 3000 mm 2 1000 – 2000 mm 3 <1000 mm 4 - 5 Rawan Longsor Sangat Rawan 1 Rawan 2 Agak Rawan 3 Aman 4 - 5 Tabel 5. Variabel dan Indikator SKL Kestabilan Fondasi Variabel Indikator Parameter Skor SKL Kestabilan Fondasi SKL Kestabilan Lereng Skor SKL Kestabilan Fondasi 1 1 Skor SKL Kestabilan Fondasi 2 2 Skor SKL Kestabilan Fondasi 3 3 Skor SKL Kestabilan Fondasi 4 4 Skor SKL Kestabilan Fondasi 5 5 Jenis Tanah Aluvial, Badan Air 1 Andosol, Brown Forest, Glei/Gleisol Organosol, Podsol Merah Kuning,  Regosol 2 Grumosol, Mediteran 3 Litosol 4 Latosol 5 Tabel 6. Variabel dan Indikator SKL Ketersediaan Air Variabel Indikator Parameter Skor SKL Ketersediaan Air Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Jenis Tanah Latosol 1 Aluvial, Grumosol 2 Litosol, Mediteran, Regosol 3 Glei/Gleisol 4 Badan Air, Andosol, Brown Forest, Organosol, Podsol Merah Kuning 5 Curah Hujan - 1
Variabel Indikator Parameter Skor <1000 mm 2 1000 – 2000 mm 3 2000 – 3000 mm 4 >3000 mm 5 Tabel 7. Variabel dan Indikator SKL Drainase Variabel Indikator Parameter Skor SKL untuk Drainase Kelerengan >45% 5 25 – 45% 4 15 – 25% 3 2 – 15% 2 0 – 2% 1 Ketinggian >2500 mdpl 5 1500 – 2500 mdpl 4 500 – 1500 mdpl 3 100 – 500 mdpl 2 0 – 100 mdpl 1 Jenis Tanah Badan Air, Mediteran, Latosol 5 Andosol, Brown Forest, Organosol, Podsol Merah Kuning 4 Litosol 3 Glei/Gleisol, Regosol 2 Aluvial, Grumosol 1 Curah Hujan >3000 mm 5 2000 – 3000 mm 4 1000 – 2000 mm 3 <1000 mm 2 - 1 Tabel 8. Variabel dan Indikator SKL Erosi Variabel Indikator Parameter Skor
SKL untuk
Erosi Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Jenis Tanah Badan Air, Litosol, Regosol 1 Andosol, Brown Forest, Grumosol, Organosol, Podsol Merah Kuning 2 Mediteran 3 Latosol 4 Aluvial, Glei/Gleisol 5 Curah Hujan >3000 mm 1 2000 – 3000 mm 2 1000 – 2000 mm 3 <1000 mm 4 - 5 Tabel 9. Variabel dan Indikator SKL Pembuangan Limbah Variabel Indikator Parameter Skor SKL Pembuangan Limbah Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3
Variabel Indikator Parameter Skor 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Ketinggian >2500 mdpl 1 1500 – 2500 mdpl 2 500 – 1500 mdpl 3 100 – 500 mdpl 4 0 – 100 mdpl 5 Jenis Tanah Badan Air, Litosol, Regosol 1 Andosol, Brown Forest, Grumosol, Organosol, Podsol Merah Kuning 2 Mediteran 3 Latosol 4 Aluvial, Glei/Gleisol 5 Curah Hujan >3000 mm 1 2000 – 3000 mm 2 1000 – 2000 mm 3 <1000 mm 4 - 5 Tabel 10. Variabel dan Indikator SKL Bencana Alam Variabel Indikator Parameter Skor SKL Bencana Alam Kelerengan >45% 1 25 – 45% 2 15 – 25% 3 2 – 15% 4 0 – 2% 5 Ketinggian >2500 mdpl 1 1500 – 2500 mdpl 2 500 – 1500 mdpl 3 100 – 500 mdpl 4 0 – 100 mdpl 5 Curah Hujan >3000 mm 1 2000 – 3000 mm 2 1000 – 2000 mm 3 <1000 mm 4 - 5 Rawan Longsor Sangat Rawan 1 Rawan 2 Agak Rawan 3 Aman 4 - 5

## 2.3 Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan (AKL)
Teknik analisis kemampuan dan kesesuaian lahan menggunakan pedoman utama pada Peraturan Menteri  PUPR  No.  20  Tahun  2007.  Analisis  kemampuan  lahan  dilakukan  dengan  melakukan pembobotan  pada  masing-masing  peta  Satuan  Kemampuan  Lahan  (SKL).  Berdasarkan  pedoman Permen PU No. 20 Tahun 2007, Bobot Satuan Kemampuan Lahan adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Bobot Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bobot SKL Morfologi 5 SKL Kemudahan Dikerjakan 1 SKL Kestabilan Lereng 5
SKL Kestabilan Fondasi 3 SKL Ketersediaan Air 5 SKL untuk Drainase 5 SKL terhadap Erosi 3 SKL Pembuangan Limbah 0 SKL Bencana Alam 5
Hasil  analisis  kemudian  berdasarkan  nilai  yang  didapatkan  diklasifikasikan  menjadi  5  (lima) kelas kemampuan lahan dan 3 (tiga) kesesuaian lahan untuk industri. Berikut adalah klasifikasi kelas kemampuan dan kesesuaian lahan untuk kawasan industri:
Tabel 12. Klasifikasi Kemampuan dan Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Industri
Total Nilai Kelas Kemampuan Lahan Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Industri 32 - 58 Sangat Rendah Tidak Sesuai 58 – 83 Rendah 83 – 109 Sedang Kurang Sesuai 109 – 134 Tinggi Sesuai 134 - 160 Sangat Tinggi

## 2.4 Alur Penelitian
Secara sederhana proses analisis dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh diagram alir berikut:
Gambar 2. Alur Penelitian

## 3. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## 3.1 Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan (AKL)
Satuan  Kemampuan  Lahan  yang  dihasilkan  sejumlah  9  SKL  terdiri  atas  SKL  kemudahan dikerjakan,  kestabilan  lereng,  kestabilan  fondasi,  ketersediaan  air,  morfologi,  pembuangan  limbah, erosi,  drainase  dan  bencana  alam.  SKL  yang  dihasilkan  digunakan  untuk menentukan  wilayah  yang paling baik digunakan untuk industri, menunjukkan wilayah yang memiliki tingkat kemudahan untuk dikelola dengan lereng yang cenderung stabil, memiliki kondisi tanah dan morfologi yang cenderung stabil dengan tingkat erosi yang rendah, drainase dan ketersediaan air yang cukup, pembuangan limbah yang baik serta tingkat kerentanan bencana yang paling minim.
Gambar 3. SKL terhadap Bencana Alam
Wilayah  yang  paling  baik  digunakan  untuk  kepentingan  industri  pada  masing-masing  SKL ditunjukkan oleh warna hijau yang menunjukkan nilai baik untuk SKL bencana alam (Gambar 3),  erosi (Gambar 4), pembuangan limbah (Gambar 5), morfologi (Gambar 6), kestabilan fondasi (Gambar 7), kestabilan lereng (Gambar 8), dan kemudahan dikerjakan (Gambar 79), di mana warna hijau pada SKL ini tersebar di hampir semua wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan  konsentrasi terbesar ada  pada  bagian  utara  Jawa  Barat  yang  berseberangan  langsung  dengan  Laut  Jawa  yaitu  wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon. Sedangkan pada SKL ketersediaan air (Gambar 10) dan drainase paling baik (Gambar 11) cenderung terlihat berada pada wilayah selatan Jawa Barat, sementara wilayah utara Jawa Barat berada pada kategori sedang.
Gambar 4. SKL Erosi
Gambar 5. SKL Pembuangan Limbah
Gambar 6. SKL Morfologi.
Gambar 7. SKL Kestabilan Fondasi.
Gambar 8. SKL Kestabilan Lereng.
Gambar 9. SKL Kemudahan Dikerjakan
Gambar 11. SKL Drainase.

## 3.2 Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan (AKL)
Hasil pengolahan peta kemampuan lahan yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan industri (Gambar.  13)  menunjukkan  wilayah  yang  sesuai,  kurang  sesuai  dan  tidak  sesuai  terhadap pengembangan  industri  terletak  di  beberapa  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  beragam  dan terdistribusi, di antaranya wilayah yang sesuai untuk kawasan industri di Provinsi Jawa Barat secara dominan terletak di utara Jawa Barat, membentang dari bagian barat sampai dengan timur, namun tidak jarang pula bagian tengah Jawa Barat tepat untuk dijadikannya kawasan industri, seperti Kab. Bogor, Kota Bogor, Bandung Barat, Bandung, Ciamis dan Cianjur. Wilayah-wilayah tersebut dapat digunakan sebagai kawasan terbangun dengan berbagai kegiatan, meliputi hutan lindung, hutan produksi, kawasan perumahan  dengan  kepadatan  sedang,  kegiatan  perdagangan  dan  jasa  skala  perkotaan,  perkantoran, pelayanan  umum  skala  perkotaan,  industri  skala  kecil  dan  peruntukan  lainnya,  adapun  kegiatan bersyarat  seperti  pertanian  lahan  basah,  kawasan  perumahan  dengan  kepadatan  tinggi  dan  kawasan industri skala menengah, luas wilayah ini berkisar antara 13,406 km 2 atau 36,31% dari luas Jawa Barat. Begitu pun dengan kawasan dengan kategori kurang sesuai untuk dijadikannya kawasan industri secara  representatif  terdapat  di  bagian  tengah  Provinsi  Jawa  Barat,  dengan  luasan  22.887  km 2 atau 61,99% dari luas Jawa Barat. Kawasan ini tepat diperuntukkan untuk hutan lindung, hutan produksi, kawasan  perumahan  dengan  kepadatan  rendah,  kegiatan  perdagangan  dan  jasa  skala  kecil  dan menengah,  perkantoran,  pelayanan  umum  skala  kecamatan,  industri  skala  kecil,  peruntukan  lainnya (tambak,  perkebunan),  peruntukan  khusus  (gardu  induk,  PDAM,  militer  dan  hankam)  dan  kegiatan bersyarat seperti kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, industri skala menengah, pariwisata dan pertanian tanaman pangan lahan kering.
Ada pula kawasan yang tidak sesuai peruntukannya sebagai kawasan industri dengan luas 626 km 2 atau 1,70% dari luas wilayah Jawa Barat, di antara terletak di perbatasan Bogor dengan Sukabumi, Bogor dengan Purwakarta, bagian selatan Cianjur dan Garut, perbatasan Garut dengan Tasikmalaya, perbatasan Subang dengan Bandung Barat. Hal demikian akan lebih bijak jika diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota sebagai fungsi resapan air dan/atau kawasan hijau, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas agar dapat menjaga kestabilan lingkungan dengan baik dan dapat dipergunakan dengan bijak, adapun kegiatan bersyarat untuk kawasan ini seperti hutan produksi yang dapat dikonversi dan pariwisata.
Dan jika dilihat hasil analisis kesesuaian lahan industri dengan rencana peruntukan industri sesuai rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2022-2042,  rencana  peruntukan industri di RTRW yang berlokasi di utara pulau Jawa Barat memiliki kategori sesuai untuk Kawasan industri,  artinya  dari  sisi  kemampuan  lahan  pengembangan  sebagai  Kawasan  industri  sangat mendukung. Sementara untuk rencana peruntukan industri sesuai RTRW Jawa Barat yang tersebar di bagian tengah pulau Jawa Barat tergolong dalam kategori kurang sesuai untuk pengembangan industri, yang artinya dari sisi kemampuan lahan membuat belum optimal untuk pengembangan industri, yang berimplikasi pengembangannya akan membutuhkan rekayasa tambahan pada lahan.
Tabel 13. Luas Klasifikasi Kemampuan dan Kesesuaian Lahan
Kelas Kemampuan Lahan Kesesuaian Industri Luas (km2) Persentase (%) Sangat Rendah Tidak Sesuai 626 1,69% Rendah Sedang Kurang Sesuai 22.887 61,99% Tinggi Sesuai 13.406 36,31% Total 36.918 100,00%
Gambar 12. Peta Kemampuan Lahan
Gambar 13. Peta Kesesuaian Lahan Industri
Gambar 14. Peta Rencana Pola Ruang RTRW
Provinsi Jawa Barat

## 4. K ESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  wilayah  yang  sesuai  untuk  kawasan  industri  di Provinsi  Jawa  Barat  (13,406  km 2 atau  36,31%)  secara  dominan  terletak  di  utara  Jawa  Barat, membentang dari bagian barat sampai dengan timur. Namun, ada juga wilayah di bagian tengah Jawa Barat yang cocok untuk dijadikan kawasan industri, seperti Kab. Bogor, Kota Bogor, Bandung Barat, Bandung, Ciamis, dan Cianjur.
Wilayah yang kurang sesuai untuk dijadikan kawasan industri (22.887 km 2 atau 61,99%) terdapat di bagian tengah Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang sesuai  untuk  kawasan  industri.  Kawasan  ini  lebih  tepat  diperuntukkan  untuk  hutan  lindung,  hutan produksi, kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil dan menengah,  perkantoran,  pelayanan  umum  skala  kecamatan, industri skala kecil,  peruntukan lainnya, dan kegiatan bersyarat tertentu seperti pertanian dan pariwisata.
Terdapat wilayah yang tidak sesuai untuk dijadikan kawasan industri dengan luas yang relatif kecil  (626  km 2 atau  1,70%).  Wilayah-wilayah  ini  sebaiknya  diperuntukkan  sebagai  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota untuk menjaga kestabilan lingkungan. Beberapa wilayah yang disebutkan
adalah perbatasan antara Bogor dengan Sukabumi, Bogor dengan Purwakarta, bagian selatan Cianjur dan Garut, perbatasan Garut dengan Tasikmalaya, dan perbatasan Subang dengan Bandung Barat.
Analisis  kesesuaian  lahan  industri  dengan  rencana  peruntukan  industri  sesuai  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2022-2042  menunjukkan  bahwa  wilayah  yang direncanakan  sebagai  kawasan  industri  di  utara  Jawa  Barat  sesuai  untuk  pengembangan  industri. Namun,  wilayah  yang  direncanakan  di  bagian  tengah  Jawa  Barat  masih  kurang  sesuai,  sehingga pengembangannya membutuhkan rekayasa tambahan pada lahan.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima  kasih  kepada  Tenaga  pengajar  dan  teman-teman  angkatan  di  Magister  Ilmu  Geografi, Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  Badan Pusat Statistika. Berita Resmi Statistik 2023.
[2]  Rachman  B,  Ariningsih  E,  Sudaryanto  T,  Ariani  M,  Septanti  KS,  Adawiyah  CR,  et  al. Sustainability status, sensitive and key factors for increasing rice production: A case study in West Java, Indonesia. PLOS ONE 2022;17:e0274689. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274689.
[3]  Badan Pusat Statistika. Sensus Ekonomi 2016 2016. https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site?id=3200000000&wilayah=Jawa-Barat.
[4]  Firman  T.  The  continuity  and  change  in  mega-urbanization  in  Indonesia:  A  survey  of  Jakarta– Bandung Region (JBR)
development.
Habitat
Int 2009;33:327–39.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005.
[5]  Kementerian Perindustrian n.d. https://kemenperin.go.id/kawasan (accessed June 17, 2023).
[6]  Morales F, De Vries W. Establishment of Land Use Suitability Mapping Criteria Using Analytic Hierarchy  Process  (AHP)  with  Practitioners  and  Beneficiaries.  Land  2021;10:235. https://doi.org/10.3390/land10030235.
[7]  Baghel A. GIS-based Industrial Land Suitability Analysis for locating Industrial Parks in Raipur and Nava Raipur. IOP Conf Ser Earth Environ Sci 2022;1032:012024. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1032/1/012024.
[8]  Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang.  Pedoman  Teknik  Analisis Aspek  Fisik  dan  Lingkungan,  Ekonomi,  Serta  Sosial Budaya  Dalam  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang. 2007.
[9]  Fakultas  Teknik  Universitas  Jember.  Analisa  Daya  Dukung  Lingkungan  Menggunakan  ArcGIS 2018.
[10] Djaja  Subardja  S.  Petunjuk  teknis  klasifikasi  tanah  nasional.  Edisi  kedua.  Bogor:  Balai  Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 2016.