## ARTIKEL

## Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

## Digital Innovation in The Implementation of SISKEUDES Application
Debrina Nadaa 1* , Evi Priyanti 2
1,2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
ENVELOPE 1910631180150 @ student.unsika.ac.id
Abstrak: Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi sistem pengelola keuangan yang dirancang Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Inovasi digital ini berguna memudahkan kinerja aparat desa dalam proses pelaporan keuangan desa. Namun dalam penggunaannya aplikasi SISKEUDES ini masih menjadi tantangan bagi aparat Desa Karang Mukti, yang mana Desa Karang Mukti termasuk sebagai percontohan Desa Digital. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan implementasi penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Charles O.Jones untuk dapat menjelaskan lebih rinci terkait permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, serta wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni; Kepala Desa; Kepala Bidang Perencanaan Desa; dan Kepala Bidang Keuangan Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi di Desa Karang Mukti; (2) Pengarahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dirasa kurang; (3) Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti masih seringkali terkendala baik secara teknis maupun karena jaringan Desa yang cukup sulit. Dengan demikian, penerapan aplikasi SISKEUDES masih belum bisa dikatakan sudah efektif. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi kembali para pembuat kebijakan dalam mengatasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis digital kepada setiap Desa.
Abstract: The  SISKEUDES  application  is  a  financial  management  system  application designed by the Ministry of Home Affairs together with the Financial and Development Supervision Agency in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 regarding the Village Management System.  This digital innovation is useful in facilitating the performance of village officials in the village financial reporting process. However,  in  its  use,  the  SISKEUDES  application  is  still  a  challenge  for  the  officials  of Karang Mukti Village, where Karang Mukti Village is included as a Digital Village pilot. The purpose of this study is to describe the implementation of the use of the SISKEUDES application in Karang Mukti Village. In analyzing, researchers use the theory of Policy Implementation from Charles O. Jones to be able to explain in more detail related to this problem. This research uses qualitative methods of case studies, as well as in-depth interviews with key informants; the Village Head; Head of Village Planning; and Head of Village Finance. The results of this study show that (1) a lack of readiness of human resources in organizations in Karang Mukti Village; (2) Direction given by the central and local governments is lacking; (3) The implementation of the SISKEUDES application in Karang Mukti Village is still often constrained both technically and because the village network  is  quite  difficult.  Thus,  the  implementation  of  the  SISKEUDES  application still cannot be said to have been effective. This research is expected to be taken into consideration for the re-evaluation of policymakers in addressing the implementation of digital-based financial management in each village.
 OPEN ACCESS
Citation: Nadaa, D. & Priyanti, E. (2023). Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Matra Pembaruan. 7(1), 61-73 Received: May 25, 2023 Accepted: May 30, 2023 Published: May 31, 2023
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Kata Kunci: Implentasi,
Aplikasi SISKEUDES, Kualitatif.
Keywords: Implementation, SISKEUDES Application, Qualitative.

## I.  Pendahuluan
Dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, desa telah dipercayakan untuk dapat mengatur sendiri terkait setiap pengeluaran keuangan, tata pemerintahan, serta dalam memenuhi adanya pembangunan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta hidup masyarakat desa yang berkualitas, hal ini telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pemberian dana desa yang cukup besar, Aparat Pemerintah Desa dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas berbagai pelaporan keuangan, terlebih jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan kritis dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan tata pengelolaan pemerintahan desa yang baik ( Good Village Governance ) Aparat Pemerintah Desa diwajibkan untuk bisa bersifat akuntabel dalam penyelenggaraan desa terlebih terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap akhir kegiatan pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan serta memberikan laporan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.
( Kemdikbud.go.id, 2018 ).
Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014, dalam hasil survei tersebut menunjukan bahwa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih dapat dikatakan sangat minim, terlebih para aparatur desa yang belum sepenuhnya berkualitas, hal ini juga dapat dilihat dari masih adanya desa yang belum mempunyai pengawasan serta penerapan prosedur tertib administrasi dari pengelolaan keuangan desa ( Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017 ). Sedangkan, perwujudan akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada kinerja keuangan pemerintah kini menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin diperhatikan guna memiliki akuntabilitas, namun kenyataannya tingkat akuntabilitas desa pada saat ini masih rendah ( Thareq Kemal, 2022 ). Rendahnya akuntabilitas tersebut dapat menyebabkan kegagalan administrasi, bahkan tak jarang pula banyaknya penyelewengan terhadap dana desa (tingkat korupsi yang tinggi), selain itu, terdapat potensi adanya penyelewengan jika diamati dari tata kelola keuangan desa ( Munti & Fahlevi, 2017 ). Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan.
Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi dan informasi    telah menjadi kebutuhan utama manusia, sehingga masyarakat tidak sulit dalam mendapatkan berbagai informasi maupun berbagai pelayanan, hanya menggunakan teknologi dan informasi. Maka, dengan adanya pengembangan teknologi ini memberikan pemerintah berbagai peluang untuk mengatasi serta meminimalisir berbagai permasalahan dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah baik untuk sektor pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik ( Wahyudi et al., 2022 ). Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih. Mengingat permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait proses administrasi ataupun pelaporan keuangan di setiap desa, maka BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri berinovasi dengan membuat aplikasi sistem keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan terkontrol ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, n.d. ). Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan dana desa ini bernama SISKEUDES, yang sebelumnya bernama SIMDA Desa. SISKEUDES atau Sistem Keuangan Desa ini merupakan aplikasi untuk dapat memudahkan aparat desa dalam setiap proses penatausahaan, penganggaran, serta pelaporan terkait keuangan desa, sehingga masyarakat desa juga dapat mempercayai kinerja keuangan pemerintah. Melalui aplikasi ini juga dapat menghasilkan beragam laporan yang dibutuhkan, sehingga dapat menyingkat waktu dan menghemat biaya, mengurangi adanya penyelewengan maupun kesalahan, serta dapat memudahkan dalam menyatukan data ( Rivan, Arif & Maksum, 2019 ). Kelebihan terpenting dari aplikasi ini yaitu sangat mudah dimengerti oleh pemerintah desa dikarenakan fitur dalam aplikasi ini sangat sederhana untuk dipahami ( Hidayat et al., 2019 ). Selain itu, menurut BPKP
aplikasi SISKEUDES ini juga dilengkapi dengan sistem pengelolaan intern , tidak sulit dalam penggunaannya, dapat bergabung dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya, serta aplikasi ini juga dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, n.d. ). Output dari aplikasi SISKEUDES ini meliputi: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM); Peraturan Kepala Desa; Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); Peraturan Desa APBDesa; Buku Penatausahaan Keuangan Desa seperti Buku Bank, Buku Kas Umum, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pajak, dan lain sebagainya; Laporan Realisasi Kompilasi di Tingkat Pemda; Laporan APBDesa; Laporan Realisasi per sumber dana; serta fitur penanganan Covid-19 di Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penambahan rinci di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa seperti jaring pengaman sosial melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Dana Desa. ( Asih & Adiputra, 2022 ; Nur Pratiwi & Ariessa Pravasanti, 2020 ). Aplikasi SISKEUDES sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 2015, dengan tumpuan adanya keserupaan dalam pengelolaan serta laporan keuangan yang telah dihasilkan. Dengan adanya kesamaan tersebut dapat memudahkan dalam penilaian kinerja yang berkualitas dari setiap desa ( Puspasari & Purnama, 2018 ). Kemudian, aplikasi ini telah diwajibkan oleh pemerintah pada tahun 2016 yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, selanjutnya pada tahun 2018 aplikasi ini mengalami pengembangan serta perbaikan sistem menjadi SISKEUDES 2.0, selain itu acuan peraturan penggunaan aplikasinya juga ikut mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alur pengembangan aplikasi SISKEUDES ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

## Sumber: Kementrian Komunikasi dan Informatika RI (2018)
Dengan adanya pengembangan dan perbaikan sistem menggunakan sistem baru, berikut ini merupakan perbedaan pada aplikasi SISKEUDES Versi 1.0 dan Versi 2.0:
No Perbedaan Keterangan 1 -   Parameter Laporan pada Penatausahaan Dalam perbandingan kedua versi tersebut, SISKEUDES pada versi baru terdapat tambahan laporan, yakni: 1)   Buku Pembantu Pajak dibagi menjadi Buku Pembantu Pajak Perjenis, Buku Pembantu Pajak Rekap, dan Buku Kas Pembantu Pajak. 2)   Buku Pembantu Kas Tunai.
Gambar 1. Perkembangan Aplikasi SISKEUDES.
Tabel 1. Perbedaan Aplikasi Siskeudes Versi 1.0 dan Versi
2.0.
No Perbedaan Keterangan 2 -   Parameter Pembukuan Dalam parameter ini, pada versi 2 terdapat Laporan Realisasi APBDesa. 3 -   Parameter Laporan Akhir Pada Siskeudes versi 2 terdapat laporan tambahan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, yang berisi Laporan Penjabaran APBDesa, Laporan Rencana Anggaran Kas (RAK), Laporan Realisasi Dana Desa, dan Laporan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL). Sumber: Rakhmawati & Atikah (2020)
Melihat perbedaan kedua versi dari aplikasi SISKEUDES diatas, bahwa versi kedua memang terdapat tambahan data lebih rinci dalam penginputan data, dan lebih disesuaikan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Selain itu sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi diantara kedua versi tersebut, namun memang kualitas proses dan informasi aplikasi SISKEUDES versi 2.0 lebih unggul jika dilihat dari penginputan dibandingkan aplikasi SISKEUDES versi 1.0. ( Rakhmawati & Atikah, 2020 ). Seiring dengan kelebihan dari kedua versi aplikasi SISKEUDES tersebut, berdasarkan observasi peneliti di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, sejak awal penggunaan aplikasi tersebut pada tahun 2016 para aparat  desa  masih  belum  efisien  dalam  pelaksanaan  aplikasi  SISKEUDES,  berikut merupakan hasil temuan peneliti:
No Fokus Penelitian Temuan Penelitian 1 Implementasi dari segi Organisasi - Aparat Desa belum semua memahami teknologi. - Kurangnya semangat akan belajar teknologi. - Hanya satu orang sebagai operator. 2 Implementasi dari segi Interpretasi - Mendapatkan pelatihan dan pengarahan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. 3 Implementasi dari segi Penerapan - Sulitnya jaringan di Desa membuat seringkali terputus. - Sulitnya menginput ke berbagai parameter, sehingga sering kali keliru dalam menginput data.

## Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Dari hasil temuan tersebut bagi aparat Desa Karang Mukti memang dapat membantu kinerja pemerintah terkait pengelolaan keuangan, namun pelaksanaan aplikasi SISKEUDES belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali terkendala. Padahal di sisi lain Desa Karang Mukti telah menjadi salah satu Percontohan Desa Digital tahun 2022 ( Bekasikab.go.id, 2022 ). Dengan kata lain, perhatian serta pengawasan dari pemerintah menjadi dipertanyakan terkait fasilitas apa yang didapatkan oleh Desa yang menjadi percontohan, sedangkan untuk penerapan aplikasi SISKEUDES saja masih belum sepenuhnya lancar. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes juga telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yakni oleh ( Faizah & Sari, 2022 ; Hidayat et al., 2019 ; Puspasari & Purnama, 2018 ; Thareq Kemal, 2022 ; Wibowo et al., 2020 ) bahwa adanya perubahan pengelolaan keuangan menjadi sistem digital ini pelaksanaannya masih belum efektif. Kualitas dari SISKEUDES ini dapat dipengaruhi dari SDM yang menjalankannya, sarana dan prasarana, serta stabilnya sistem tersebut. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tersebut kualitas SISKEUDES masih belum berjalan secara maksimal.
Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
Tabel 2. Perbedaan Aplikasi Siskeudes Versi 1.0 dan Versi 2.0.
implementasi penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones untuk dapat menjelaskan lebih rinci terkait bagaimana kapasitas SDM dalam organisasi di Desa Karang Mukti, bagaimana interpretasi atau pengarahan dari pelaksana kebijakan, serta bagaimana penerapan dari penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti.
Teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones merupakan serangkaian kegiatan untuk dapat menjalankan suatu program yang bertujuan untuk mengembangkan sesuatu ( Lukito, 2018 ; Ponto et al., 2019 ). Teori ini terdiri dari tiga pilar utama, diantaranya:

## 1. Organization (Organisasi)
Pelaksanaan suatu kebijakan sangat memerlukan suatu organisasi sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam suatu organisasi terdapat kewenangan serta sumber daya yang mendukung kebijakan tersebut ( Handayani et al., 2021 ).
Sumber daya manusia suatu organisasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi tersebut. Apabila sumber daya manusia tersebut memiliki motivasi, kreativitas dan inovasi yang tinggi maka kinerjanya akan semakin besar, akibatnya diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut mengenai kemampuan intelektual melalui peningkatan pengetahuan, pelatihan dan praktek, dan meningkatkan perilaku dalam pelaksanaan tugas ( Areros, 2013 ).
Organisasi atau pelaksana kebijakan biasanya melibatkan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk dapat menjadikan suatu program berjalan. Organisasi dengan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan penentu dari unit- unit kerja yang tersedia, penguraian tugas dari setiap unit organisasi misalnya berupa sumber daya manusia, keuangan, atau sarana dan prasarana dalam organisasi.
Keberhasilan suatu program kebijakan bergantung pada sejauh mana program tersebut sesuai dengan pemanfaat yang dituju, serta kesesuaian program untuk organisasi yang mengimplementasikannya ( Akib, 2010 ).

## 2. Interpretation (Interpretasi)
Interpretasi dari para pelaksana kebijakan, merupakan kegiatan dari para pelaksana kebijakan yang menguraikan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi terencana dan pengarahan yang diberikan dapat diterima serta dilakukan dengan baik. Interprestasi sangat berkaitan dengan keberhasilan suatu impementasi kebijakan bertaut pemahaman mendalam mengenai tujuan dan sasaran kebijakan, sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan dengan kebijakan tersebut.
Menurut Wibawa dalam ( Wajong et al., 2021 ) menyatakan bahwa selama proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai organisasi pelaksana harus menginterpretasikan program agar lebih cepat operasional dan siap untuk diimplementasikan. Dalam situasi ini, program dikonseptualisasikan sebagai proyek, sehingga pelaksana lapangan dapat mengikuti peraturan. Akibatnya, interpretasi sebagai suatu proses yang melibatkan tindakan akan menghasilkan kebijakan umum (konsekuensi) yang bersifat praktis. Kebijakan ini diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang melaksanakannya. Mereka harus bertindak. Selain itu, jika kebijakan  operasional  ini  tidak  memiliki  instruksi  spesifik  untuk  tindakan,  secara teknis akan lebih tepat.

## 3. Application (Penerapan)
Aplikasi atau penerapan dari para pelaksana kebijakan merupakan pencakupan ketentuan rutin dari pelayanan, pelunasan, dan lain sebagainya yang telah disesuaikan dengan tujuan serta persiapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Penerapan adalah kapasitas untuk membentuk hubungan tambahan yang memiliki awal, tengah, dan akhir yang mengarah pada tujuan. Penerapan juga dapat diartikan
sebagai aktualisasi kegiatan yang menjadi bagian dari rutinitas para pelaksana (para pelaksana mengikuti tujuan kebijakan). Aplikasi atau penerapan berkaitan erat dengan prosedur dan tata kerja kebijakan misalnya seperti petunjuk pelaksana kebijakan.

## II.  Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti Kabupaten Bekasi.  Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Metode Penelitian Kualitatif  menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif (ucapan, coretan, atau perilaku seseorang yang diamati) ( Abdussamad, 2021 ). Penelitian ini berorientasi pada suatu proses tentang bagaimana kondisi pemahaman dari karakteristik kelompok atau fenomena yang dikaji, maka metode yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian studi kasus. Metode studi kasus dapat digunakan untuk memfokuskan kajian dalam memahami hubungan antar kelompok, individu, lembaga, atau latar tertentu secara lebih dalam ( Nugrahani, 2014 ; Rahmat, 2009 ). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait implementasi dari inovasi penggunaan aplikasi SISKEUDES yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Karang Mukti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu, selain itu teknik sampel ini juga dilihat lebih mampu dalam menangkap kedalaman serta kelengkapan data. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu: Kepala Desa, Kepala Bidang Keuangan, dan Kepala Bidang Perencanaan Desa.
Penelitian ini menggunakan data primer yang berisikan data utama atau data yang diambil secara langsung di lapangan untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, dengan berpokok dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, dan artikel guna menunjang data primer.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif dari yang berisi reduksi data yang berisikan simpulan data serta penyortiran data guna mempermudah pemaparan serta penegasan dalam kesimpulan, penyajian data berupa teks naratif yang mana hasil dari catatan lapangan, serta penarikan kesimpulan yang diamati selama penelitian yakni dengan: rekonseptualisasi selama menulis, tinjauan catatan lapangan, tinjauan kembali dengan mengembangkan intersubjektif, dan upaya ekstensif untuk mendistribusikan salinan penemuan sesuatu yang lain dalam kumpulan data lain ( Miles et al., 2014 ; Rijali, 2019 ).

## III.  Hasil dan Pembahasan
Melihat perkembangan zaman dan masyarakat modern telah berkembang cepat membuat pemerintah untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tepat, cepat serta meminimalisir pengeluaran. Maka, sebagai bentuk reformasi birokrasi serta sarana percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya penerapan teknologi informasi sehingga diharapkan pelaksanaan pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien.
Desa Karang Mukti Kabupaten Bekasi merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut. Berikut merupakan pelaksanaan penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti Kabupaten Bekasi yang merujuk pada teori Implementasi dari Charles O. Jones.

## III.1. Organisasi Desa Karang Mukti dalam Mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES
Organisasi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan dengan sumber daya manusia, serta keuangan dalam organisasi. Sumber daya manusia berkualitas inilah yang berkaitan erat dengan kemampuan aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.
Keberadaan teknologi digital menuntut kesiapan dari organisasi pemerintah untuk mengikuti alur perubahan sebagai akibat dari adanya digitalisasi. Suatu kesiapan atau digital readiness bagi organisasi pemerintah merupakan faktor penting. Maka, kesiapan digital ini perlu melihat bagaimana kondisi penerapan digital pemerintah di tingkat daerah level Desa, sehingga dapat diterapkan dengan baik ( Afriyani et al., 2021 ). Menurut Lokuge untuk menilai faktor dari kesiapan organisasi dapat dilihat dari:
III.1.1. Kesiapan Sumber Daya ( Resource Readiness ) Kesiapan  sumber  daya  didefinisikan  sebagai  fleksibilitas  kumpulan  sumber  daya keuangan, teknis, dan manusia yang membentuk dasar untuk memungkinkan inovasi digital. Di Desa Karang Mukti sendiri kesiapan dari segi sumber daya manusia masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan masih rendahnya para pegawai yang kompeten akan teknologi digital. Selain itu, faktor usia di Desa Karang Mukti juga sangat berpengaruh dalam kurangnya kesiapan akan teknologi.

## III.1.2. Kesiapan TI ( IT Readiness )
Kesiapan  TI  didefinisikan  sebagai  kemampuan  TI  untuk  memfasilitasi  inovasi digital. Menggunakan stabilitas sistem ketersediaan teknologi digital dan stabilitas infrastruktur TI. Di desa Karang Mukti sendiri untuk kesiapan TI telah terfasilitasi lengkap dengan menggunakan anggaran belanja desa.
III.1.3. Kapasitas Kognitif ( Cognitive Readiness ) Kesiapan kognitif adalah volume pengetahuan organisasi yang memfasilitasi digital. Tiga metode diciptakan untuk menilai kesiapan kognitif menggunakan instrumen yang diadaptasi untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, dan kemampuan beradaptasi. Dalam kesiapan kognitif pegawai Desa Karang Mukti melakukan pelatihan sendiri dalam mempelajari teknologi.
III.1.4. Kesiapan Kemitraan ( Patnership Readiness ) Kesiapan kemitraan adalah sejauh mana pemangku kepentingan eksternal berpartisipasi dalam inovasi digital suatu organisasi. Dalam hal ini, untuk program atau kebijakan pemerintah yang bersifat digital, maka pemerintah pusat telah lebih dulu memberikan pelatihan kepada pegawai desa.

## III.1.5. Inovasi ( Innovation Valance )
Konsep valensi inovasi diturunkan dari konsep valensi perubahan. Jaring inovasi mengevaluasi sejauh mana inovasi digital dihargai oleh pemangku kepentingan, seperti menyinggung motivasi, sikap, dan pemberdayaan karyawan terhadap inovasi digital. Desa Karang Mukti sendiri jika melihat nilai perubahan yang dilihat dari segi motivasi sendiri masih sangat kurang terkait digitalisasi.

## III.1.6. Kesiapan Budaya ( Culture readiness )
Pentingnya kesiapan budaya digambarkan sebagai sejauh mana nilai inti organisasi memfasilitasi  inovasi  digital.  Budaya  organisasi  diakui  memiliki  dampak  signifikan pada setiap inovasi. Di Desa Karang Mukti sendiri untuk kesiapan akan budaya masih kurang. Hal ini dikarenakan budaya khususnya para pegawai yang cukup masih bersifat tradisional sulit untuk mengubah menjadi digitalisasi.
III.1.7. Kesiapan Strategi ( Strategic Readiness ) Kesiapan  strategis  didefinisikan  sebagai  serangkaian  aktivitas  manajerial  yang dilakukan organisasi untuk memfasilitasi inovasi digital. Dalam memfasilitasi untuk kesiapan digitalisasi ini Desa Karang Mukti telah menyediakan fasilitas lengkap berupa komputer untuk dapat mengikuti program kebijakan yang bersifat digital.
Dari penelitian dilakukan dapat diketahui, bahwasanya aparatur yang terdapat di Desa Karang Mukti pada umumnya kurang memiliki pengetahuan terkait Teknologi Infromasi, hal ini disebabkan hanya beberapa saja aparatur desa yang berpendidikan sampai di tahap bangku kuliah, dan kurangnya semangat para
aparatur akan mempelajari hal yang baru terkait teknologi. Sementara disisi lain, mengingat era digital ini sangat berkaitan dengan hal yang berbau teknologi terlebih munculnya e-government dalam pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan sulitnya para operator desa mempelajari setiap sistem, terlebih sistem dari aplikasi SISKEUDES selalu mengalami pembaruan pengembangan sistem.
Sebelumnya, dari wawancara yang dilakukan dengan pengelola keuangan Desa Karang Mukti bahwa perwakilan aparat di setiap desa telah mendapatkan pelatihan gabungan se-Kabupaten yang diberikan dan pelatihan ini diadakan oleh pihak pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Bekasi setiap tiga kali dalam setahun, yang biasanya bertempat di sebuah Hotel. Namun, dari pelatihan tersebut pada kenyataannya tetap saja para aparatur desa belum sepenuhnya memahami akan pelatihan tersebut, ditambah waktu yang sedikit setiap pelatihan yang diadakan. Dengan adanya permasalahan tersebut, Desa Karang Mukti mengatasinya dengan membuat pelatihan tambahan sendiri dengan menggunakan biaya anggaran dana desa. Sumber Daya yang berkompeten merupakan salah satu hal penting dari adanya transformasi digital ( Blanka et al., 2022 ), maka melihat kurangnya kualitas kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa, membuat penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti dirasa cukup terhambat.
Dengan kemandirian Desa Karang Mukti dalam mengatasi permasalahan terkait sumber daya tersebut, perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem ataupun penambahan pelatihan kepada setiap Desa, bukan menggabungkan seluruh perwakilan Desa se-Kabupaten setiap kali pelatihan yang mana membuat pelatihan tersebut kurang efektif. Karena dengan adanya penggabungan tersebut menjadi kurang fokus.

## III.2.  Interpretasi Desa Karang Mukti dalam Mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES
Interpretasi merupakan aktivitas untuk memahami pengarahan pada program agar berjalan dengan baik. Implementasi dari program dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya juga perlu dilihat kesesuaian aturan pelaksanaan serta teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengarahan juga termasuk hal yang penting terhadap implementasi penggunaan teknologi digital. Adanya pengarahan tersebut juga perlu kita perhatikan dari ketiga faktor sebagai berikut:

## III.2.1. Komunikasi
Komunikasi dalam pengarahan ini perlu dilakukan oleh penyelenggara serta pelaksana kebijakan penggunaan teknologi digital atau aplikasi tersebut. Sebagaimana mestinya yang dilakukan, pihak penyelenggara perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan aplikasi yang akan diselenggarakan, kemudian tidak lupa pihak penyelenggara menjabarkan terlebih dahulu bagaimana awal mula dirancangnya apalikasi, tujuan, serta manfaat aplikasi tersebut untuk kedua pihak. Dengan memahami terlebih dahulu terkait aplikasi yang akan digunakan, akan membuat pelaksana tertarik dalam mencoba aplikasi tersebut, dan dapat mencegah terjadinya miscommunication . Kemudian baru diadakan pelatihan penggunaan aplikasi dengan perlangkah agar mudah dipahami, khususnya para pelaksana yang masih awam akan teknologi.

## III.2.2. Koordinasi
Koordinasi tak dapat dipisahkan dari komunikasi hubungan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam koordinasi disini diperlukan adanya koordinator masing-masing dari kedua belah pihak untuk dapat mengurangi permasalahan serta membantu mengoptimalkan kebijakan aplikasi yang akan diselenggarakan.

## III.2.3. Pengawasan
Pengawasan pada umumnya dilakukan agar mencegah penyimpangan, penyelewengan, ataupun kesalahan lain. Terdapat tiga jenis pengawasan yakni ( Iswandir. SE, 2021 ): - Pengawasan Pendahuluan  ( feedforward control ), dimaksudkan untuk
mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan, dan memungkinkan dilakukannya koreksi sebelum selesainya tahap kegiatan tertentu. - Pengawasan yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan ( concurrent control ), Bentuk pengawasan ini merupakan suatu proses yang melibatkan persetujuan aspek-aspek suatu prosedur atau memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum suatu kegiatan dimulai atau dilanjutkan.
- Pengawasan Umpan Balik ( feedback control ), Kontrol umpan balik juga disebut sebagai kontrol tindakan masa lalu, yang mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
Desa Karang Mukti sendiri selalu mendapatkan pengarahan dari pihak Kabupaten Bekasi, arahan yang dimaksud lebih kepada tahapan-tahapan atau syarat-syarat dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES tersebut. Sedangkan, dalam menjalankan aplikasi tersebut pihak Kabupaten Bekasi telah lepas tangan menyerahkan semua kepada pihak Desa Karang Mukti. Maka, hal tersebut seringkali menimbulkan kendala teknis dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES, salah satunya adalah sulitnya aparatur desa dalam membedakan data yang harus diinput ke dalam berbagai parameter yang tersedia di aplikasi SISKEUDES tersebut. Misalnya dalam penginputan data anggaran untuk perbaikan jalan yang seharusnya masuk ke dalam bidang pembangunan, namun para aparatur desa dirasa masih bingung dan kesulitan akan membedakan hal tersebut sehingga seringkali terjadi kesalahan penginputan data, sehingga penginputan diulang kembali dari awal.
Selain itu dalam segi pengawasan, penginputan aplikasi sudah langsung diawasi secara online oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan. Sehingga, jika ada pihak Desa yang belum menyerahkan laporan sesuai jadwal yang ditentukan di dalam aplikasi SISKEUDES tersebut akan langsung terlihat oleh BPKP dan akan mendapatkan teguran.

## III.3.  Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti
Interpretasi merupakan aktivitas untuk memahami pengarahan pada program agar berjalan dengan baik. Implementasi dari program dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya juga perlu dilihat kesesuaian aturan pelaksanaan serta teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Penerapan aplikasi SISKEUDES pada dasarnya sudah dimulai dari tahun 2015, dan setiap desa diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut dari mulai tahun 2016. Aplikasi SISKEUDES sendiri merupakan aplikasi pengelolaan keuangan yang hanya dapat diakses oleh pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perencanaan Desa dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa terdiri dari (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) penatausahaan; (4) pelaporan; dan (5) pertanggungjawaban. Sedangkan dalam aplikasi SISKEUDES ini dibagi menjadi 4 bagian untuk menginput data yang mana telah disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan menu data entri pengelolaan keuangan pada sistem aplikasi SISKEUDES:
Sumber: Analisis dari Peneliti

## III.3.1. Menu Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan penyusunan rencana pembangunan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten ( Suwarno, 2019 ). Sebagai langkah awal dalam aplikasi, parameter perencanaan ini dapat digunakan untuk merekam/mengisi Data Umum Desa, RKPDesa atau perencanaan tahunan dan
Gambar 2. Tampilan Muka Aplikasi SISKEUDES.
RPJMDesa atau perencanaan jangka menengah desa ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018 ).
Sumber: Analisis dari Peneliti

## III.3.2. Menu Penganggaran
Selanjutnya, parameter penganggaran ini berisikan proses penyusunan data anggaran yakni dilihat dari Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yakni seperti pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, anggaran kas desa, dan lain sebagainya.
Sumber: Analisis dari Peneliti

## III.3.3. Menu Penatausahaan
Pada parameter penatausahaan ini berisikan proses penatausahaan atas penggunaan tranksaksi dari rekening desa untuk penerapan anggaran APBDesa yang mana meliputi pencairan dan pertanggungjawaban, serta pengajuan SPP, dengan output Buku Panjar, Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta Buku Pajak ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018 ).
Sumber: Analisis dari Peneliti

## III.3.4. Menu Pembukuan/Pelaporan
Parameter ini berisikan menu untuk Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK), serta Laporan Kompilasi gabungan seluruh laporan desa-desa yang ada di Pemda ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018 ).
Gambar 3. Parameter
Perencanaan.
Gambar 4. Parameter Penganggaran.
Gambar 5. Parameter Penatausahaan.
Gambar 6. Parameter Pelaporan.
Penerapan pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti sendiri belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dilihat dari segi para aparat desa yang belum mampu dan terbiasa akan teknologi terlebih pada sistem aplikasi SISKEUDES yang selalu berkembang sementara para pegawai desa masih merasa kurang akan pelatihan yang diberikan, sehingga penginputan data hanya dilakukan oleh satu orang saja yakni Koordinator Keuangan Desa yang sekaligus menjadi operator. Hal ini menyebabkan seringkali adanya kendala teknis dalam penggunaan aplikasi tersebut, seperti kesalahan dalam menginput data pada berbagai parameter yang tersedia. Dalam mengatasi kendala tersebut Desa Karang Mukti melaksanakan pelatihan sendiri dengan memanggil orang yang dirasa cukup mengerti akan teknologi untuk dapat mengajari dan memberikan arahan terkait aplikasi Siskeudes tersebut.
Selain itu, Koordinator Keuangan Desa Karang Mukti sekaligus sebagai operator dalam penginputan aplikasi SISKEUDES ini mengeluhkan akan jaringan di Desa, terlebih saat penginputan parameter penganggaran. Buruknya jaringan di Desa Karang Mukti tersebut disebabkan karena serempaknya penginputan data setiap Desa di Kecamatan Karang Bahagia, sehingga jaringan seringkali terputus dan data yang sudah diinput akan hilang. Hal ini membuat operator mengulang penginputan kembali.
Pada dasarnya memang aplikasi tersebut sudah dirangkai sangat mudah dengan berbagai parameter yang telah disediakan, namun kembali lagi tidak semua masyarakat terlebih di Desa telah akrab dengan penggunaan teknologi, terlebih Desa Karang Mukti telah menjadi percontohan desa digital belum mampu berjalan dengan baik, hal ini juga perlunya pembuat kebijakan lebih memperhatikan desa pelosok atau masih buta akan teknologi. Karena semudah apapun aplikasi dibuat jika memang sumber daya belum berkompeten atau mau mengenal akan teknologi maka akan sulit dalam pelaksanaannya.
Namun disisi lain, untuk fasilitas perlengkapan Desa Karang Mukti dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES sudah tersedia dan lengkap, dikarenakan Desa Karang Mukti sudah diarahkan terlebih dahulu oleh pihak pusat.

## IV. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori implementasi kebijakan, menunjukan bahwa: (1) Belum adanya kesiapan organisasi untuk penyelenggaraan kebijakan pemerintah berbasis digital. Melihat SDM aparat Desa Karang Mukti yang belum berkualitas terlebih akan teknologi digital, menjadikan hambatan Desa Karang Mukti dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kurangnya pelatihan dari pemerintah pusat juga membuat Desa Karang Mukti mengadakan pelatihan mandiri untuk mengatasi permasalahan tersebut; (2) Pengarahan atau interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah telah dijalankan setiap tahunnya, yakni dalam koordinasi maupun pengawasan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan SISKEUDES. Hal ini seringkali terkendala karena dalam pelaksanaannya setiap desa tidak dibimbing secara satupersatu; (3) Dalam penerapannya aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti masih terkendala seperti jaringan yang sering terputus ataupun kesalahan operator dalam menginput ke berbagai parameter yang ada dalam aplikasi tersebut.
Melihat belum efektifnya aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti yang mana sebagai percontohan Desa Digital membuat pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali terkait penggunaan sistem aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa, dilihat dari segi sarana prasarana (jaringan, perangkat komputer, dsb), pengawasan dari pusat, serta sumber daya yang mumpuni. Memang aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan agar lebih rapih dan terawasi, namun melihat realita di lapangan seperti di Desa Karang Mukti, maka pemerintah pusat perlu memberikan atau menaruh operator ataupun SDM yang sudah mumpuni akan teknologi ke setiap Desa, guna meningkatkan kemampuan para aparat Desa yang belum mengetahui lebih akan digitalisasi, selain itu penyediaan jaringan di setiap desa yang sulit menjangkau juga sangat diperlukan seperti internet cepat atau jaringan 4G atau 5G. Sehingga, penerapan kebijakan pemerintah yang berkaitan akan sistem digitalisasi akan lebih menyeluruh dan efisien dalam penerapannya.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama para Aparatur Desa Karang Mukti Kabupaten Bekasi yang telah membantu proses penelitian untuk kepentingan akademis peneliti.

## Daftar Referensi
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Syakir Media Press.
Afriyani, A., Wahidah, I., & Taufiq, M. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Ministrate, 3 (2), 150. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/ view/13572 . Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. Jurnal Adminstrasi Publik, 1 (1), 1–100.
https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.
pdf .
Areros, W. A. (2013). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Sosiohumaniora, 15 (3), 312. https:// doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756 .
Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13 (1), 12–23. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/
article/view/35414 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES . Bpkp.go.id. Retrieved August 13, 2022, from https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/ Leaflet-Simda-Desa.bpkp .
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). In Buku Pedoman Pemerintah . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa . Bappenas. go.id. https://www.bappenas.go.id/id/berita/narasi-tunggal-bpkp-konsisten-mengawal-keuangan- desa-B87Me . Bekasikab.go.id. (2022). Empat Desa di Kabupaten Bekasi Jadi Percontohan Desa Digital Tahun 2022 . https:// www.bekasikab.go.id/empat-desa-di-kabupaten-bekasi-jadi-percontohan-desa-digital-tahun-2022 . Blanka, C., Krumay, B., & Rueckel, D. (2022). The interplay of digital transformation and employee competency: A design science approach. Technological Forecasting and Social Change, 178 (July 2020), 121575. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121575 .
Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5 (1), 763–776. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539 .
Handayani, N., Nurmayanti, D. R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4 (1), 32–40. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1564 . Hidayat, A. R., Noor, M., & Erawan, E. (2019). PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. eJournal Pemerintahan Integratif, 1 (1), 1–11.
Iswandir. SE, M. (2021). DASAR-DASAR PROSES PENGAWASAN DALAM ORGANISASI. Jurnal Universitas Suryadarma, 1 , 68–76. kemdikbud.go.id. (2018). Aplikasi Siskeudes Kawal Dana Desa . Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/aplikasi-siskeudes-kawal-dana-desa .
Lukito, C. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2 (1), 36–42. http://ojs. ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/71/58 .
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In SAGE Publication . https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40 .
Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18 (2), 172–182. https://doi. org/10.18196/jai.180281 . Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan Bahasa . Cakra Books.
Nur Pratiwi, D., & Ariessa Pravasanti, Y. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20 (2), 217–223. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770 . Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis LingkunganMembangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 3 , 9–25. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/12440 . Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. Jurnal Kajian Akuntansi, 2 (2), 145. https://doi. org/10.33603/jka.v2i2.1719 . Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9 (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/ files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf .
Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2020). KUALITAS INFORMASI SISTEM KEUANGAN DESA PASCA PENGEMBANGAN APLIKASI. Jurnal Aplikasi Akutansi, 4 (2), 197–210. https://jaa.unram.ac.id/index. php/jaa/article/view/87/44 . Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17 (33), 81. https://doi. org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374 .
Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), Vol. 9 (2), 92–100. https://ojs.uma.ac.id/ index.php/adminpublik/article/view/2487 .
Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 6 (01), 25–38.
https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392 .
Thareq Kemal. (2022). Implementasi Inovasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 1 (9), 1278–1285. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/ view/1930 .
Wahyudi, A. A., Firdausy, B. M., & Sari, N. R. (2022). Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 8 (1), 27–43. https://doi. org/10.31947/jakpp.v8i1.11527 .
Wajong, S. A., Sambiran, S., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado. Jurnal Governance, 1 (1), 1–8.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/42195 .
Wibowo, H., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Journal of Social Politics and Governance,
2 (2), 152–165. https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/416/178 .