## Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih
Atika 1 , I Ketut Seregig 2 , Melisa Safitri 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia Email konfirmasi: atikasurii05@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  mencari  keadilan  pasti  dibutuhkan  suatu  badan  peradilan  yang  dapat memutuskan  perkara  yang  sedang  digugat/dimohonkan  tentu  putusan  yang didapat  akan  kuat  jika  dihasilkan  dari  badan  resmi  berupa  badan  peradilan  yang dinanunggi  oleh  mahkahmah  agung  seperti  halnya  pengadilan  agama  yang menyelesaikan  perkara  perdata  terhadap  individu  dan  individu  lain,  namun  pada kenyataannya  sering  kali  dijumpai  masyarakat  tidak  dapat  mengakses  kedalam pengadilan dikarenakan jarak yang jauh atau ongkos biaya transportasi yang cukup mahal  menjadi  masyarakat  enggan  untuk  melaksanakan  sidang  secara  resmi sehingga  mereka  lebih  memutuskan  untuk  menyelesaikan  secara  musyawarah, dengan adanya permasalah ini mahkamah agung mengeluarkan suatu sistem yang berbeda  dalam  melaksanakan  sidang  secara  keliling  atau  langsung  mendatangi masyarakat yang mencari keadilan namun dengan biaya yang tidak cukup besar dan persidangan yang cepat.
Kata Kunci : Hukum Acara, Pelayanan, Sidang Keliling

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan Hukum. Hal ini sesuai dengan  apa  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  atau  yang  disingkat  dengan  UUDNRI  1945  dalam  Pasal  1  ayat  (3) yang  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  Hukum,  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  hukum  maka  harus  adanya  badan  pengadilan  di Indonesia,  seperti  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  beserta  badan- badan  peradilan  yang  ada  dibawah,  Pengertian  pengadilan  secara  khusus,  yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan  kehakiman  yang  mempunyai  kekuasaan  absolute  dan  relative  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Dalam  bahasa  Arab  disebut  al-Mahkamah. (Sulaikhan Lubi, 2005, hlm. 3)
Berdasarkan  hukum  positive  yang  berlaku  di  Indonesia  jelas  bahwa  ada empat badan peradilan yang dinaunggi oleh Mahkamah Agung, diantaranya yaitu peradilan  umum,  Peradilan  Agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha Negara, Salah satu badan peradilan yang penting ialah peradilan agama, peradilan
agama  sebagai  salah  satu  menyelesaikan  perkara  dalam  bidang  keperdataan  yang menyangkut  masyarakat  yang  beragama  islam,  dalam  proses  berperkara  dalam peradilan agama.
Peradilan  agama  yang  merupakan  pengadilan  khusus,  Pengadilan  Agama memiliki beberapa tugas yang diberikan kewenangan tertentu memeriksa, memutus dan  menyelesaikan  suatu  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang yang  beragam  Islam  dalam  bidang:  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.(Musthofa Sy. 2008, hlm. 61–62)
Sama  seperti  halnya  peradilan  yang  lain  membutuhkan  ongkos  berperkara, namun  sering  dijumpai  masalah  keuangan  untuk  bisa  mengakses  berperkara  di Pengadilan  Agama  yang  berkaitan  dengan  biaya  perkara  dan  ongkos    serta ransportasi  yang  lumyan  mahal  menjadikan  Mahkamah  Agung  memberikan perhatian  besar  untuk  dapat  terselenggaranya  dengan  menerapkan  sidang  keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.
Ini bisa dilihat dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum,  baik  di  lingkungan Peradilan  Umum  dan  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dan  selanjutnyan  diubah kedalam  peraturan  mahkamah  agung  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu Di Pengadilan,
Dengan  adanya  peraturan  tersebut  memberikan  efek  yang  positif  dalam  hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara  prodeo  yang  mengacu  kepada  surat  edaran  mahkamah  agung  Nomor  10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum,
Dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  ingin berperkara  secara  prodeo  yang  pertama  harus  memiliki  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  atau  yang  disingkat  denga    SKTM  dari  kepala  desa  setempat,  lurah,  atau pejabat yang setingkat.
Selanjutnya  Masyarakat  juga  dapat  membawa  Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  atau  yang  disingkat  dengan  Jamkesmas  atau  sejenisnya  umtuk  bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara,
Selanjutnya  surat-surat  tersebut  harus  diajukan  bersama-sama  dengan pengajuan  surat  gugatan    di  pengadilan  saat  akan  memulai  mendaftarkan  sebuah perkara.  Selanjutnya  majelis  Hakim  akan  meninjau  dan  menangani  perkara  yang bersangkutan untuk membuat putusan sela untuk dapat memutuskan apakah layak gugatan/permohonan  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  prodeo,  jika gugatan/permohonan  tersebut  diterima  maka  berperkara  secara  prodeo  pun  akan diterima  namun  jika  ditolak  maka  penggugat/pemohon  diwajibkan  untuk membayar  panjar  biaya  perkara  dalam  jangka  waktu  14  hari  setelah  adanya penjatuhan  putusan  sela,  jika  penggugat/pemohon  tidak  mampu  maka  guggatan tersebut akan dicoret.
Jika melihat dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu Di Pengadilan, pemberian pembebasan biaya dalam berperkara sebenarnya masyarakat tidak harus terlebih  dahulu  melaksanakan  sidang  dan  menunggu  putusan  sela  untuk mengetahui  apakah  permohonannya  dapat  untuk  mendapatkan  pembebasan  biaya perkara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsug terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

## Pembahasan/hasil

## A. Pelaksanaan  Sidang  Keliling  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama Gunung Sugih Lampung Tengah
Dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  dipersidangan  baik  pedata  maupun pidana  harus  berdasarkan  pada  prinsip  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan. Supaya  setiap  masyarakat  dapat  mendapat  keadilan  dalam  menyelesaikan perkaranya, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan keHakiman melaksanakan  suatu sistem persidang yang disebut dengan sidang  keliling sebagai bentuk  upaya  melayani  masyarakat  dalam  pelayanan  bagi  para  masyarakat  yang mencari keadilan dinegeri ini.
Menurut  Wahyu  Widiana,  sidang  keliling  ditujukan  untuk  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  di  bidang  hukum  keluarga  baik  status pernikahan, perceraian maupun status anak.( Tri aji pamungkas, 2019, hlm. 9)
Pada  prinsip  dan  tujuannya  sidang  keliling  memiliki  prinsip  pokok  yakni sidang secara sederhana cepat dan biaya ringan (M. Yahya Harahap. 2001, hlm. 56) selain itu tujuan lain diadakannya sidang keliling untuk mempermudah akses bagi  masyarakatb  yang  berada  diperkampungan  atau  domisilnya  tidak  memiliki kantor  peradilan  agama,  maka  sidang  keliling  sebagai  solusi  untuk  menyelesaiakn suatu perkara pada sidang diperadilan agama.
Sidang  keliling  sangat  membantu  masyarakat  dalam  memperjuangkan keadilan  yang  hakiki,  disaat  masyarakat  membutuhkan  penegak  hukum  untuk menyelesaikan  perkara  yang  membutuhkan  putusan  untuk  memperkuat  kekuatan hukumnya,  akan  tetapi  terhalang  oleh  hambatan-hambatan  yang  mungkin  tidak mampu  dijangkau  oleh  mereka,  maka  disaat  itulah  proses  sidang  keliling  sangat membantu  dan  dibutuhkan.  Berikut  adalah  manfaat  yang  didapat  dengan  adanya proses  sidang  keliling:  Lokasi  sidang  lebih  dekat  dengan  tempat  tinggal  yang
mengajukan perkara. Biaya transportasi lebih ringan. Lebih menghemat waktu.( Zaki Hidayatullah. 2016, hlm. 217).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Rifqi M. Khairumman, S.Sy selaku Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Lampung Tengah ia menggatakan  bahwa  sidang  keliling  adalah  salah  satu  dari  bentuk  pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Lanjutnya sidang  keliling  merupakan  proses  persidangan  yang  dilakukan  diluar  gedung ataupun  diluar  ruang  pengadilan  dan  bekerja  sama  dengan  aparat  desa menggunakan  gedung-gedung  desa  ataupun  kelurahan  yang  sudah  disediakan sebelumnya,  Pada  prosesya  sidang  keliling  tentu  saja  sama  dalam  proses pelaksanaan  sidang  di  pengadilan,  tetap  adanya  Hakim,  panitera  dan  lain-lain, hanya saja tempat beracara nya yang berbeda. adapun perkara yang dapat diajukan untuk  sidang  keliling  yaitu  :  Itsbat  nikah  atau  pencatatan  pernikahan  yang  belum tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama,  Cerai  gugat  atau  suatu  gugatan  perceraian yang diajukan oleh seorang istri, Cerai talak atau permohonan cerai yangg diajukan oleh    seorang  suami,  Penggabungan  perkara  itsbat  dan  cerai  talak,  Hak  asuh terhadap anak, Penetapan ahli waris, Permohonan wali adhal.
Pengadilan  pada  umumnya  melaksanakan  sidang  keliling  di  balai  desa, kantor kecamatan, atau tempat fasilitas umum yang mudah diakses oleh masyarakat yang  tinggal  jauh  dari  kantor  pengadilan.  Langkah-langkah  mengajukan  perkara pada  sidang  keliling  tahap  pertama  :  Mencari  informasi  tentang  sidang  keliling melalui website pengadilan, kantor kecamatan  atau kantor desa kemudian Melihat jadwal  kapan  akan  dilaksanakan  Waktu  sidang  keliling,  Tempat  sidang  keliling, Biaya Perkara dan bagaimana Tata cara dalam mengajukan perkara melalui sidang keliling,  tahap  kedua,  Pada  tahap  ini  masyarakat  haru  melengkapi  dokumen- dokumen  yang  diperlukan  sebelumnya  yaitu  :  Membuat  pengajuan  guggatan, Melengkapi dokumen  yang disyaratkan, Membayar panjar biaya perkara Bagi yang tidak  mampu  dapat  mengajukan  prodeo,  Pemohon/penggugat  membawa  2  orang saksi,  Menyerahkan  semua  persyaratan  yang  sudah  lengkap  tersebut  diatas  meja pengadilan,  selanjutnya  pada  Langkah  ketiga  yaitu  Mengikuti  Proses  Persidangan dengan Datang ketempat sidang keliling yang disiapkan sebelumnya dan Membawa Dua  orang  saksi  dan  mengikuti  dengan  tertib  dan  berpakaian  sopan  kemudian Setelah  diputus  salinan  putusan  bisa  diambil  di  Pengadilan  atau  ditempat  sidang keliling.
Bila  melihat  kedalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan yang  ddapat  menerima  pembebasann  biaya  perkara  ialah  setiap  orang  yang dikatakan tidak mampu secara ekonomi dan membutuhkan bantuan dari pengadilan berupa  pembebasan  ongkos  perkara  pada  prinsipnya  pemberian  layanan
pembebasan  biaya  perkara  dapat  dilaksanakan  sesuai  kebutuhan  disetiap  tahun anggaran.
sidang  keliling  sangatlah  membantu  untuk  meringankan  para  pihak berperkara  tetapi  masih  pada  batasan  yang  normal,  belum  memberikan  dampak yang  signifikan  terutama  dalam  pembiayaan  biaya  perkara.  Khusus  untuk  perkara cerai,  biaya  perkaranya  merupakan  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  para penggugat/pemohon untuk pembiayaannya, sementara jika melihat kondisi perkara sidang  keliling  untuk  wilayah  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih    masih  lebih banyak perkara gugatan cerai dengan jumlah sebanyak 16 perkara untuk tahun 2021, artinya  bahwa  yang  harus  menanggung  biaya  perkara  adalah  pihak  penggugat dalam hal ini adalah istri yang berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan lebih  banyak  para  pihaknya  yang  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu  dan layak untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara.
Hadirnya  proses  sidang  keliling  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  para pihak  dalam  berperkara  di  Pengadilan  Agama  khususnya  di  Pengadilan  Agama Gunung Sugih sebagai salah satu bukti dari komitmen yang dijalankan oleh badan peradilan  untuk  memberikan  layanan  Hukum  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.
Bahwa  berdasarkan  jabaran  diatas  pelaksanaan  sidang  keliling  pada Pengadilan  Gunung  Sugih  yakni  sidang  yang  dilaksanakan  di  luar  gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak,  transportasi  dan  biaya,  pelaksanaan  sidang  keliling  sama  saja  dengan pelaksanaan sidang di pengadilan, tetap adanya hakim, panitera dan lain-lain, hanya saja tempat beracara nya yang berbeda.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah
Terkait mengenai Hukum tentu kita akan terlintas dalam pikiran kita bahwa hukum  merupakan  peraturan-peraturan  atau  seperangkat  norma  yang  dibentuk oleh badan resmi yang bertujuan akan hal mengatur tingkah laku masyarakat dalam suatu  negara,  baik  peraturan  atau  norma  itu  berupa  kenyataan  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat, suatu hukum yang berkembang dan di hormati oleh masyarakat  indonesia  ialah  terhadap  hukum  Islam  yang  diperuntukan  untuk masyarakat yang beragama islam dapat dikatakan hukum islam bersumber pada Al Qur,an  maupun  hadist,  selain  itu,  tujuan  lain  diberlakukan  Hukum  Islam  adalah sebagai upaya untuk kemaslahatan hidup manusia, secara rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
Hukum  islam  juga  mengatur  pelaksanaan  sidang  keliling  yang  berdampak
positif  salah  satunya  dapat  memberikan  keadilan  kepada  masyarakat  luas.  dengan membantu  masyarakat  yang  memiliki  jarak  rumah  yang  jauh  dari  kantor persidangan,  biaya  transportasi  dan  mesyarakat  yang  tidak  memiliki  kendaraan menjadikan  persidangan  lebih  cepat  dan  sederhana,  dengan    datang  pihak penggadilan  langsung  ke  lokasi  akan  mempermudah  proses  pelaksanaan pemeriksaan  yang  lebih  cepat  karena  hanya  membutuhkan  pelaksanaan  sidang paling lama dalam empat kali sidang.
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  sidang  keliling  di  Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah upaya untuk dapat mewujudkan suatu kemaslahatan kepada  kehidupam  masyarakat  yang  lebih  luas  melalui  ketentuan  hukum,  Dalam hukum  Islam  sangat  mendukung  tegaknya  sebuah  keadilan,  karena  keadilan sebagai  salah  satu  akhlak  dalam  Islam  yang  harus  diamalkan  dalam  semua  aspek kehidupan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Rifqi M. Khairumman, S.Sy selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih  Kelas  1B  Lampung  Tengah bahwa  selama  melaksanakan  sidang  keliling  kadangkala  dalam  hal  menghadapi masyarakat  awam  seringkali  ada  pertentangan  mengenai  dilaksanakannya  sidang keliling  karena  menurut  masyarakat  namun  hal  tersebut  hanya  terkait  mengenai perkara  yang  menyangkut  perceraian  selain  itu  dengan  adanya  sidang  keliling  ini menurut  masyarakat  salah  satu  hal  yang  memudahkan  proses  perceraian,  akan tetapi  dengan  usaha  menjelaskan  bahwa  demi  tercapainya  keadilan  bagi  seluruh rakyat Indonesia masyarakat dapat menerima adanya sidang keliling.
Sidang keliling sangat membatu masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu,  tinggal  jauh  dari  dari  kantor  pengadilan  dengan  adanya  sidang  keliling Masyarakat  mendapatkan  akses  yang  lebih  mudah  untuk  menyelesaikan  suatu perkara  hukum,  Pelaksanaan  sidang  keliling  di  Pengadilan  Agama  Gunung  Sugih memudahkan  masyarakat  dalam  mencari  keadilan  untuk  dapat  memperoleh keadilan dampak dari itu akan memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada masyarakat  luas,  diharapkan  pelaksanaan  sidang  keliling  atau  sidang  di  luar gedung  pengadilan  akan  terus  dan  tetap  diprogramkan  oleh  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pandangan Hukum  Islam  pada  pelaksanaan  sidang  keliling  di  Pengadilan  Agama  Gunung Sugih merupakan suatu cara ntuk dapat memudahkan masyarakat seta melindunggi kemaslahatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sesuai  konsep  yang  disebut dengan  maslahah  mursalah  yaitu  mengambil  suatu  untuk  dari  adanya  manfaat  dan membuang kemadharatan untuk menjaga tujuan-tujuan syara.
Eksistensi  peradilan  agama  di  indonesia  harus  menjadi  salah  satu  yang terdepan dalam melindunggi hak-hak masyarakat terutama mereka yang terabaikan dan tidak tersentuh keadilan, dengan ini peradilan agama dapat menjadi jalan bagi
masyarakat yang lemah dan buta untuk mendapatkan akses keadilan, dimana setiap masyarakat bisa merasakan keadilan.( Wahyu Widiana. 2012,  hlm 23-27).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Analisis  Hukum Acara  Dalam  Pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling  (Studi  Pada  Pengadilan  Agama Gunung Sugih) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
Secara  umum  dapat  diartikan  bahwa  sidang  keliling  adalah  sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan  bagi  warga  negara  yang  mengalami  hambatan  geografis  dan  ekonomis untuk  datang  ke  kantor  pengadilan  karena  alasan  jarak,  transportasi  dan  biaya. Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai desa, kantor kecamatan, atau  tempat  fasilitas  umum  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  tinggal jauh  dari  kantor  pengadilan,  yang  sebelum  penentuan  tempat  telah  dilakukan survey oleh Jurusita. Pelaksanaan beracara sidang keliling sama saja dengan proses beracara  di  Pengadilan  Agama  pada  umumnya,  namun  yang  membedakan  hanya sidang keliling beracaranya diluar pengadilan.
Bahwa  berdasarkan  jabaran  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam  pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan bentuk kemudahan atau  kemaslahatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  konsep maslahah  mursalah  yaitu  mengambil  manfaat  dan  menolak  kemadharatan  dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jika ditinjau dari segi maqasid syari ‟ ah maka adanya  sidang  keliling  memudahkan  masyarakat  pencari  keadilan  untuk memperoleh  keadilan guna  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  harta,  dan  keturunan. Karena memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Yahya Harahap. 2001. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika.
Musthofa  Sy  (2008),    Pengangkatan  Anak  Kewenangan  Peradilan  Agama.  Jakarta, Kencana Prenada Group.
Sulaikhan  Lubis  (2005),  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia.,  Jakarta,
Prenada Media.
Tri  aji  pamungkas.  2019.  Kepastian  Hukum  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Argamakmur  Dalam  Yurisdiksi  Kabupaten Mukomuko, Tesis Pascasarjana  Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.
Wahyu Widiana. 2012. Peran Peradilan Agama Dalam Pembangunan Acces To Justice Di Indonesia,  (Direktorat  jendral  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Zaki  Hidayatullah.  2016  Efektivitas  Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga, Volume 12, Nomor 2.