How to cite: Mufida  Dian  Pertiwi  &  Fajar  Syaiful  Akbar  (2022)  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG TIDAK MAMPU

## Novia Eka Maghfiroh, Moh. Ali, Firman Floranta A
Universitas Jember Jawa Timur, Indonesia Email: noviaekamaghfiroh44@gmail.com

## Abstrak
Menyadari  bahwa  profesi  notaris  diperlukan  pada  pembangunan,  maka  Pasal  37  ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris menjalankan profesi dalam  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  tercapainya  kepastian  hukum  kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. Pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris sebagai pengawal pelaksanaan kinerja notaris pada pemberian  jasa  hukum  dibidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  di  masyarakat. Pemberian  makna  pada  setiap  orang  berbeda  tergantung  pada  pemahaman  masing- masing.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  kinerja  dari  notaris.  Metode penelitian memakai tipe penelitian yuridis normatif , dengan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  serta  pendekatan historis.  Bahan  hukum  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dengan  analisis bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh hasil bahwa, Pertama : Makna dari Pasal 37 ayat (1) UUJN terhadap Notaris yang  memberi  jasa  secara  cuma-cuma  terhadap  orang  yang  tidak  mampu  yaitu mengandung  nilai  rohani,  ekonomis  serta  sosiologis.  Dapat  disimpulkan  Pemberian jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  yang  bisa  diberikan  Notaris  yakni  berupa pengurangan honorarium Notaris terhadap jasanya yang membuatkan sebuah akta akan tetapi  semua  tidak  semestinya  hanya  pengurangan  honorarium  saja  namun  sejumlah notaris dikarenakan jiwa sosialnya terdapat yang memberi jasanya dengan cuma-cuma kepada  orang  tidak  mampu  tersebut.  Pengertian  jasa  hukum  yang  diberikan  Notaris secara cuma-cuma yaitu bahwa Notaris memberi jasa hukumnya pada penghadap tanpa meminta honorarium ataupun dipungut biaya, akan tetapi oleh karena Pasal 37 UUJN tidak  menyampaikan  dengan  spesifik  terkait  jasa  hukum  secara  cuma-cuma sebagaimana  yang  bisa  diberikan  terhadap  orang  yang  tidak  mampu,  namun  secara logis  bisa  dilakukan  pengambilan  kesimpulan  bahwa  jasa  hukum  yang  bisa  diberikan Notaris secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu yakni berupa konsultasi hukum serta penyuluhan hukum.
Kata Kunci : notaris; jasa hukum; kinerja

## Abstract
Realizing that the notary profession is needed in development, Article 37 paragraph (1) of the Notary Position Law shows that the Notary carries out the profession in providing protection  and  guarantees  of  achieving  legal  certainty  to  the  public  regardless  of  the economic capabilities of his clients. In the provisions of Article 37 paragraph (2) of the Notary  Position Law as a bodyguard for the implementation  of notary performance in the  provision  of  legal  services  in  the  field  of  notarization  free  of  charge  in  the community.  The  giving  of  meaning  to  each  person  is  different  depending  on  their respective understandings. The purpose of this study is to  find  out  the performance of the  notary. The  research  method  uses  a  normative  juridical type  of  research, with  3 (three)  kinds  of  approaches,  namely  the  statutory  approach,  the  conceptual  approach and  the  historical  approach.  Legal  materials  include  primary  and  secondary  legal materials, with the analysis of the legal materials used is descriptive qualitative. Based on the results of the study, the results were obtained that , First: The meaning of Article 37 paragraph (1) of the UUJN against Notaries who provide services free of charge to people  who  are  not  capable,  namely  containing  spiritual,  economic  and  sociological values. It can be concluded that the provision of legal services in the field of notarization that  can  be  provided  by  a  Notary  is  in  the  form  of  a  reduction  in  the  Notary's honorarium for his services in making a deed, but all should not only be a reduction in honorarium,  but  a  number  of  notaries  because  of  their  social  spirit  are  there  who provide their services free of charge to the incapacitated person. The definition of legal services provided by Notaries for free is that Notaries provide their legal services to the notary  without  asking  for honorarium or charges,  but  because Article 37 of the UUJN does not convey specifically related to legal services for free as can be given to people who  are  not  capable,  but  logically  it  can  be  concluded  that  legal  services  that  can  be provided by Notaries free of charge to people who are not able to do so are  in the form of legal consultation and legal counseling.

## Keywords: notary; legal services; Performance

## Pendahuluan
Salah satu teori asal mula negara memberikan pengertian bahwa suatu negara adalah tertib  hukum  yang  timbul  karena  diciptakannya  peraturan-peraturan  hukum  yang menentukan  bagaimana  orang  di  dalam  masyarakat  itu  harus  bertanggung  jawab  terhadap perbuatan-perbuatannya (Maulana,  2019) .  Indonesia  menganut  sistem  negara  hukum, sesuai  konsep  dasar  negara  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara yang menganut konsep negara hukum (rechtstaat) memiliki politik  hukum  sebagai  suatu  landasan  atau  dasar  bagi  pembangunan  hukum,  dimana penyelenggaraan  kenegaraan  dilaksanakan  berdasarkan  undang-undang  yang  memiliki prinsip  untuk  memberikan  kepastian  dan  keadilan  hukum  bagi  sebesar-besarnya  rakyat (Simamora, 2014) .
Sebagai  negara  hukum,  Negara  Indonesia  berkewajiban  untuk  menjamin  hak  dan kewajiban  setiap  warga  negaranya  berdasarkan  undang-undang  dengan  tujuan  untuk
menciptakan  ketertiban,  melindungi  serta  memberikan  jaminan  terdapatnya  kepastian hukum dalam bermasyarakat. Salah satu wujud adanya kepastian hukum untuk masyarakat pada  bidang  keperdataan  adalah  adanya  alat  bukti  berupa  tulisan,  saksi,  persangkaan, pengakuan  serta  sumpah ( Pasal  1866  KUH  Perdata ) Alat  bukti  berupa  tulisan  dibedakan menjadi  dua  yakni  autentik  serta  di  bawah  tangan ( Pasal  1867  KUH  Perdata ) .  Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan pegawai umum yang mempunyai wewenang  dalam  bentuk  maupun  tata  cara  yang  telah  dilakukan  penetapan  oleh  undang- undang ( Pasal  1868  KUH  Perdata ) .  Tulisan  di  bawah  tangan  ialah  akta  yang ditandatangani di  bawah tangan, sejumlah surat maupun sejumlah tulisan  lain  yang dibuat tanpa  perantara  pegawai  umum  yang  berwenang ( Pasal  1874  KUH  Perdata ) .  Berkaitan dengan  pembuatan  akta  autentik,  yang  disebut  sebagai  pegawai  umum  yang  berwenang adalah  Notaris.  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  oleh  undang-undang  diberikan wewenang  untuk  melakukan  pembuatan  akta  autentik  terkait  perjanjian,  perbuatan  serta penetapan yang oleh aturan perundang-undangan diharuskan ataupun dikehendaki oleh para pihak  yang  mempunyai  kepentingan  kemudian  dituangkan  pada  sebuah  bentuk  akta autentik, selama pembuatan akta itu oleh undang-undang tidak dikecualikan kepada pejabat ataupun orang lain (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, 2004).
Seperti  halnya  dinyatakan  pada  ketetapan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  30  Tahun  2004 terkait  Jabatan  Notaris  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  2  Tahun  2014  terkait Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004  terkait  Jabatan  Notaris  bahwa  “Notaris  adalah Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini.”  Notaris  ialah  sebuah  profesi  mulai dikarenakan  sangat  erat  keterkaitannya  terhadap  kemanusiaan.  Akta  yang  dibuat  Notaris bisa  menjadi  alas  hukum  terhadap  status  harta  benda,  hak  serta  kewajiban  baik  seorang individu  ataupun  badan  hukum.  Keberadaan  Jabatan  Notaris  sangat  penting  serta diperlukan  oleh  masyarakat,  mengingat  fungsi  Notaris  yakni  selaku  Pejabat  Umum  yang melakukan  pembuatan  alat  bukti  tertulis  berupa  akta  autentik (Ghansham  Anand  &  Kn, 2018).
Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  dapat  dikatakan  melaksanakan  kewenangan utamanya  selain  beberapa  kewenangan  lainnya  seperti  halnya  dilakukan  pengaturan  pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN) mengemukakan :
1) “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  notaris  berwenang pula:
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) Membuat  kopi  dari  asli  surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) Membuat akta risalah lelang”
Kewenangan  dalam  melaksanakan  profesi  jabatannya  selaku  Notaris  ialah  jenis pekerjaan yang bersifat menuntut keilmuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan serta bisa mempunyai fungsi di masyarakat secara lebih baik. Adanya pemahaman  terhadap  kewenangan  Notaris  untuk  menjalankan  profesinya  selaku  Pejabat Umum  sebagaimana  dimaksud  di  atas  seyogyanya  disertai  pemahaman  bahwa  Notaris selaku Pejabat Umum yang melaksanakan profesinya untuk memberi jasa hukum terhadap masyarakat, terhimpun pada suatu wadah organisasi Notaris sebagaimana dinyatakan pada Pasal  82  UUJN  yang  mengemukakan  bahwa  “Notaris  berhimpun  dalam  satu  wadah Organisasi  Notaris  dan  Wadah  Organisasi  Notaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ialah Ikatan Notaris Indonesia.  Berhubung jabatan notaris merupakan suatu profesi, maka Notaris  dituntut  untuk  bekerja  dengan  profesional  serta  memprioritaskan  kehati-hatian maupun  kecermatan  untuk  bekerja  supaya  produk  yang  dihasilkan  benar-benar  sempurna sehingga memiliki kepastian maupun keadilan hukum bisa tercapai (Baharudin, 2014) .”
Jabatan  yang  dipunyao  Notaris  ialah  jabatan  kepercayaan  yang  mana  seseorang bersedia  memercayakan  suatu  hal  terhadapnya  sehingga  selayaknya  selaku  seseorang kepercayaan,  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  merahasiakan  seluruh  perihal  yang diberitahukan terhadapnya, sekalipun terdapat sebagian yang tidak dicantumkan pada akta. Dengan  begitu,  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  memasukkan  bahwa  apa  yang  termuat pada  akta  Notaris  benar-benar  sudah  dipahami  serta  sesuai  terhadap  kehendak  sejumlah pihak,  yakni  satu  diantaranya  dengan  membacakannya,  sehingga  menjadi  jelas  isi  akta Notaris  itu,  dan  memberi  akses  kepada  informasi,  termasuk  akses  kepada  perundang- undangan  yang  terkait  untuk  sejumlah  pihak  penandatanganan  akta.  Kedudukan  Notaris selaku Pejabat Umum mengakibatkan akta yang dikeluarkan Notaris menjadi akta autentik yang diakui keabsahannya selaku alat bukti yang sah dan sempurna. Dengan kesempurnaan tersebut  maka  hakim  menganggap  seluruh  yang  tercantum  pada  akta  ialah  suatu  perihal
yang  benar adanya, kecuali terdapat pihak  lainnya  yang  bisa  membuktikan  secara terbalik atas keabsahan akta Notaris tersebut (Adjie, 2014) .
Notaris  ialah  Pejabat  Umum  yang  dilakukan  pengangkatan  maupun  diberhentikan oleh pemerintah namun tidak menerima honorarium dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris  berasal dari orang  yang telah  memakai  jasa  Notaris dan  merupakan pendapatan pribadi  Notaris tersebut. Mengenai  honorarium Notaris termuat pada Pasal 36 UUJN,  akan  tetapi  pengaturan  ini  tidak  memiliki  daya  paksa  tentang  berapa  besar honorarium  Notaris  yang akan diterima. Setiap akta  Notaris  memiliki  nilai-nilai tersendiri sehingga  Notaris  bisa  melakukan  penetapan  sendiri  besaran  honornya  sesuai  terhadap kesepakatan  sejumlah  pihak  yang  membutuhkan  jasa  Notaris (Adjie,  2011) . Sistem  dalam imbalan  jasa  dipengaruhi  oleh  dua  asas  yaitu  pertama,  asas  melayani  sebatas  upah  yang diterima.  Kedua,  asas  melayani  sesuai  permintaan.  Notaris  dimungkinkan  memberikan pelayanan  terhadap  permintaan  para  penghadap  terkait  hal-hal  lain  disamping  pembuatan akta autentik dengan menerima honorarium yang disepakati (Ali et al., 2012) .
Untuk  menjalankan profesi selaku Notaris  harus  sungguh-sungguh  mampu  memberi pelayanan  jasa  pada  bidang  kenotariatan  secara  baik  terhadap  warga.  Jasa  hukum  pada bidang  kenotariatan  diperlukan  oleh  tiap  golongan  masyarakat,  baik  oleh  masyarakat mampu  ataupun  yang  tidak  mampu (SN,  2017) .  Perbedaan  kemampuan  ekonomi menyebabkan  dampak  kepada  pemakaian  jasa  Notaris.  Seorang  Notaris  tidak  boleh melakukan  penolakan  kepada  tiap client yang  datang  untuk  melangsungkan  perbuatan hukum  pada  bidang  kenotariatan  kecuali  ada  alasan  untuk  menolaknya (Fariz,  2012) Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  membantu  dalam  memberi  jasa  hukum  pada  bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu (Sari, 2016) .
Penyandang  jabatan  Notaris  sangat  bermartabat,  mengingat  peran  Notaris  penting untuk  warga.  Perilaku  maupun  tindakan  Notaris  untuk  menjalankan  tugasnya  haruslah sesuai  terhadap  kode  etik  yang  ditetapkan  oleh  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia).  Notaris mempunyai  etika  profesi,  yang  mana  etika  profesi  ialah  etika  moral  yang  secara  khusus diciptakan  untuk  kebaikan  jalannya  profesi  tersebut (Prayitno,  2019) .  Kebaikan  yang dimaksudkan  standar  pelayanan  Notaris  terhadap  warga.  Besarnya  honorarium  yang didapatkan  Notaris  dalam  UUJN  tidak  dilakukan  pengaturan  dengan  mutlak,  akan  tetapi disesuaikan  terhadap  kondisi  tiap-tiap  wilayahnya.  Tidak  menutup  kemungkinan terdapatnya kesepakatan melakukan penentuan honorarium diantara Notaris terhadap client , sehingga tidak terdapatnya kesamaan honorarium sesama Notaris.
Jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  diperlukan  oleh  tiap  golongan  masyarakat. Pemakaian  jasa  kenotariatan  oleh  warga  yang  mampu  bisa  dilaksanakan  dengan  memberi honorarium  terhadap  Notaris.  Hal  tersebut  kebalikannya  terhadap  golongan  warga  tidak mampu,  yaitu  tidak  bisa  memberi  honorarium  terhadap  Notaris (Sari,  2016). Perbedaan kemampuan ekonomi menyebabkan dampak kepada pemakaian jasa Notaris. Secara umum, Notaris  tidak  boleh  melakukan  penolakan  kepada  tiap  kliennya  yang  datang  untuk
melangsungkan tindakan hukum pada bidang kenotariatan sesuai terhadap Pasal 37 ayat (1) UUJN, bahwa “Notaris wajib memberi jasa hukum pada bidang kenotaritan secara cuma- cuma  terhadap  orang  yang  tidak  mampu”.  Pasal  itu  memperlihatkan  bahwa  masyarakat tidak mampu bisa diberi jasa kenotariatan dengan cuma-cuma.
Pemberian  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  dengan  cuma-cuma  dari  Notaris dilandasi keyakinan dikarenakan terdapatnya anggapan yang mulanya timbul berlandaskan penilaian Notaris yang berkaitan dengan penampilan dan jasa hukum yang diperlukan oleh client yang  datang  padanya,  sehingga  dari  penilaian  itu  Notaris  bisa  melakukan pengambilan  keputusan  untuk  memberi  pelayanan  jasa  hukum  dengan  cuma-cuma.  Serta terdapatnya keterusterangan client kepada Notaris dikarenakan terdapatnya kejujuran yang disampaikan client itu yang berkaitan atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honorarium  terhadap  sebuah  jasa  hukum  yang  diperlukannya (Kristyanto  &  Wisnaeni, 2018).
Definisi orang tidak mampu sendiri seperti halnya disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka  5  Peraturan  Menteri  Sosial  RI  No.  15  Tahun  2018  tentang  Sistem  Layanan  dan Rujukan  Terpadu  Untuk  Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu,  bahwa  : “Orang  Tidak  Mampu  merupakan  orang  yang  memiliki  sumber  mata  pencaharian,  gaji ataupun upah yang cuma mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak akan tetapi tidak mampu membayar iuran untuk dirinya serta keluarganya.”
Hak  untuk  memperoleh  manfaat  maupun  perlindungan  hukum  ialah  hak  universal yang diakui  secara  internasional, tidak boleh terdapat diskriminasi  serta pembedaan, tidak peduli  miskin  ataupun  kaya,  dari  agama  apa  saja  serta  golongan  mana  saja.  Pada  Pasal  3 ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  1999  terkait  Hak  Asasi  Manusia  yang  kemudian  disebut Undang-Undang  HAM  menyampaikan  bahwasannya  “tiap  orang  mempunyai  hak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Lebih lanjut pada ayat (3) menyampaikan  bahwa  “tiap  orang  mempunyai  hak  atas  perlindungan  hak  asasi  manusia serta kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”
Hukum  benar-benar  erat  kaitannya  terhadap  keadilan,  bahkan  hukum  haruslah digabungkan  dengan  keadilan  agar  benar-benar  mempunyai  arti  sebagai  hukum, dikarenakan  memang  tujuan  hukum  ialah  terwujudnya  rasa  keadilan  kepada masyarakatnya.  Tiap  hukum  dijalankan  ada  tuntutan  untuk  keadilan,  maka  hukum  tanpa keadilan  akan  sia-sia  sehingga  hukum  tidak  lagi  berhaga  didepan  warga,  hukum mempunyai  sifat  objektif  berlaku  untuk  semua  masyarakat,  sementara  itu  keadilan mempunyai sifat subjektif (Kristyanto & Wisnaeni, 2018) .
Terdapatnya Pasal 37 ayat (1) UUJN, menegaskan bahwa “Negara menjamin seluruh hak  warga  negaranya  tanpa  terkecuali  selama  berada  di  Wilayah  NKRI.”  Pernyataan  itu dengan tegas disampaikan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Indonesia selaku negara  hukum  mempunyai  ciri  khas (Achmad  Zuabaidi,  2007) .  Pasal  37  ayat  (1)  UUJN
harus  bisa dijalankan oleh Notaris untuk  memberi  hak terhadap  masyarakat tidak  mampu. Keadilan di Indonesia dideskripsikan di dalam Pancasila selaku dasar negaranya yakni pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Sejujmlah  nilai  yang  termuat  pada  sila  kelima  dilandasi  maupun  dijiwai  oleh  sila pertama  hingga  sila  keempat.  Maka  pada  sila  kelima  itu  termuat  sejumlah  nilai  keadilan yang  harus terwujud pada kehidupan  bersama. Adapun keadilan  itu dilandasi serta dijiwai oleh  hakikat  keadilan  kemanusiaan  yakni  keadilan  dalam  hubungan  manusia  terhadap dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain, manusia terhadap masyarakat, bangsa, negara dan Tuhannya (Subadi, 2007) .
Makna  yang  termuat  pada  pasal  37  (1)  UUJN  perlu  diperjelas  lagi  walaupun terdapatnya  lampiran  “penjelasan  umum”  serta  dinyatakan  jelas.  Standar  kualifikasi masyarakat  tidak  mampu  dibutuhkan  penjelasan,  supaya  bisa  diterapkan.  Norma  hukum semestinya  berisikan  kenyataan  normatif  yang  semestinya  dilaksanakan,  sehingga  bisa dilaksanakan  tanpa  memunculkan  multi  persepsi  dalam  Pasal  37  (1)  UUJN.  Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum melalui tujuan guna memberikan bantuan maupun memberikan  pelayanan  kepada  warga  yang  memerlukan  alat  bukti  tertulis  yang  sifatnya autentik terkait perbuatan, keadaan ataupun peristiwa  hukum.  Melalui dasar semacam  itu, mereka yang diangkat Notaris haruslah mempunyai semangat untuk memberikan pelayanan kepada warga serta atas pelayanan itu warga yang  sudah merasa diberikan pelayanan oleh Notaris sesuai terhadap tugas jabatannya bisa memberi honorarium terhadap Notaris. Maka sebab  itu, Notaris tidak  memiliki arti apa-apa apabila warga tidak  memerlukannya (Adjie, 2021).
Notaris  terikat  maupun  patuh  kepada  peraturan  yang  melakukan  pengaturan  terkait jabatan  Notaris  yaitu  UUJN.  Aturan  perundang-undangan  itu  menjadi  pedoman  Notaris untuk melaksanakan tugas maupun kewajibannya, jika melanggar akan memperoleh sanksi. Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  37  (1)  UUJN,  akan  mendapatkan sanksi seperti:
a) “Peringatan lisan;
b) Peringatan tertulis;
c) Pemberhentian sementara;
d) Pemberhentian dengan hormat; serta
e) Pemberhentian tidak hormat.”
Sanksi ialah suatu wujud tindakan pemerintah, supaya Notaris menjalankan Pasal 37 (1)  UUJN  sesuai  terhadap  ketetapan  yang  berlaku.  Makna  Pasal  37  (1)  UUJN  selaku penentu kualifikasi sanksi  yang akan diberikan terhadap Notaris. Kontradiksi diantara das sollen dengan das sein diakibatkan karena terdapatnya perbedaan pandangan serta prinsip kepentingan  hukum.  Hukum  menghendaki  terpenuhinya  sejumlah  hak  dari  masyarakat tidak  mampu,  untuk  Notaris  kondisi  itu  mengakibatkan  kerugian  dikarenakan  honorarium Notaris didapatkan dari client .
Mengacu  pada  ketetapan  terkait  honorarium  Notaris  seperti  halnya  yang  sudah dilakukan pengaturan pada UUJN dan berkaitan terhadap Notaris selaku makhluk ekonomi pada saat berhadapan dengan Pasal 37 UUJN Notaris yang mengemukakan bahwa “apabila pihak  penghadap  ialah  masyarakat  tidak  mampu  maka  notaris  wajib  memberi  jasa hukumnya  secara  gratis.  Notaris  bisa  diadukan  ke  MPW  (Majelis  Pengawas  Notaris) apabila  terbukti  melakukan  penarikan  honorarium  terhadap  masyarakat  tidak  mampu (Sulihandari & Rifiani, 2013) .”
Menyadari  bahwa profesi Notaris diperlukan pada pembangunan,  maka Pasal 37 (1) UUJN  memperlihatkan  bahwa  Notaris  melaksanakan  profesinya  untuk  memberi perlindungan maupun jaminan terwujudnya kepastian hukum terhadap warga tanpa melihat kemampuan  ekonomi  dari  kliennya.  Pada  ketentuan  Pasal  37  (2)  UUJN  selaku  pengawal pelaksanaan kinerja Notaris dalam pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma  kepada  masyarakat.  Pemberian  makna  terhadap  tiap  orang  berbeda-beda tergantung  kepada  pemahamannya  masing-masing.  Makna  pada  sebuah  objek,  ditandai dengan  kesepakatan  bersama  untuk  merujuk  kata  tersebut.  Ilmu  hukum  yang  memberi kemanfaatan  serta  kepastian  memandang  bahwa  makna  dalam  hukum  harus  ditafsirkan sama.
Adanya ketentuan yang demikian mencerminkan bahwa Negara Indonesia menjamin hak  setiap  warga  negaranya  dalam  mendapatkan  keadilan  terutama  dalam  bidang  hukum tanpa  terkecuali.  Negara  memberikan  kemudahan  bagi  warga  negara  untuk  mendapatkan akses  keadilan  hukum  dalam  tatanan  bermasyarakat.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut dalam bentuk  penulisan tesis hukum yang mempunyai judul “Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma- Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu”.

## Metode Penelitian
Guna  menjaga  sebuah  kebenaran  ilmiah,  maka  pada  sebuah  penulisan  harus menggunakan  metode  penulisan  yang  tepat  dikarenakan  hal  itu  sangat  dibutuhkan  serta adalah pedoman untuk rangka melangsungkan analisis atas data hasil penelitian. Beberapa ciri karya ilmiah pada bidang hukum ialah memiliki kesesuaian serta kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara hakikatnya, metodologi berupaya untuk memberi pedoman terkait  tata  cara  seorang  ilmuwan  untuk  mempelajari,  melakukan  analisis  dan  memahami sejumlah  lingkungan  yang  dihadapinya.  Dengan  begitu,  penelitian  ialah  sebuah  upaya untuk  melakukan  penghimpunan  dan  menemukan  sejumlah  hubungan  yang  ada  diantara beberapa fakta yang diteliti dengan seksama.
Dalam  melaksanakan  sebuah  penelitian  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  pemakaian metode  penelitian,  dikarenakan  dalam  tiap  penelitian  akan  memakai  metode  untuk melakukan  analisis  terhadap  sejumlah  masalah  yang  diamati.  Melaksanakan  sebuah penelitian ilmiah mutlak memakai metode, dikarenakan dengan metode itu mempunyai arti
bahwa  penyelidikan  yang  terjadi  menurut  sebuah  rencana  tertentu.  Begitu  juga  pada penelitian ini, digunakan beberapa langkah seperti di bawah ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kriteria  Orang  Yang  Tidak  Mampu  Terkait  Dengan  Pasal  37  Ayat  (1)  Undang- Undang Jabatan Notaris.
1. Pengaturan  Hukum  Kewajiban  Notaris  Memberikan  Pelayanan  Secara  Cuma Cuma Kepada Masyarakat
Sebagaimana  sudah  disampaikan  bahwa  keberadaan  Notaris  sangat  penting dan vital untuk rangka memberi jaminan kepastian hukum berdasarkan sifat autentik atas  akta  yang  dilangsungkan  sejumlah  pihak,  yang  dibuat  oleh  Notaris  selaku penerapan  wujud  kepastian  hukum  untuk  sejumlah  pihak  yang  melangsungkan transaksi.  Sebagaimana  terdapat  pada  UUJN  Pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa “Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  memiliki  wenang  untuk  membuat  akta  autentik serta  mempunyai  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksudkan  pada  Undang- Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.”  Terkait  wewenang  Notaris umumnya  dilakukan  penetapan  pada  Pasal  15  (1)  UUJN  yang  menetapkan bahwasannya  :  “Notaris  mempunyai  wewenag  untuk  melakukan  pembuatan  akta autentik  terkait  seluruh  perbuatan,  perjanjian  serta  penetapan  yang  diharuskan  oleh aturan  perundang-undangan  dan/atau  dikehendaki  oleh  yang  memiliki  kepentingan untuk dinyatakan pada akta, memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, melakukan  penyimpanan  akta,  memberi  grosse,  salinan  maupun  kutipan  akta, semuanya  itu  selama  pembuatan  akta  tersebut  tidak  juga  ditugaskan  ataupun dikecualikan  terhadap  pejabat  lainnya  ataupun  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.”
Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menuangkan seluruh perbuatan, perjanjian serta penetapan yang dikehendaki oleh pihak ataupun sejumlah pihak  yang  sengaja  datang  kepada  Notaris  untuk  mengkonstatir  keterangan  tersebut pada  sebuah  akta  autentik,  serta  supaya  akta  yang  dibuatnya  tersebut  mempunyai kekuatan bukti yang lengkap serta mempunyai keabsahan.  Notaris wajib memenuhi seluruh  ketetapan  Jabatan  Notaris  serta  sejumlah  peraturan  yang  lain.  Notaris bukanlah  hanya  juru  tulis,  akan  tetapi  Notaris  perlu  melakukan  pengkajian  apakah yang  diharapkan  penghadap  untuk  dinyatakan  pada  akta  autentik  tidak  berlawanan terhadap  UUJN  serta  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Kewajiban  guna  mengetahui maupun memahami sejumlah persyaratan otentisitas, keabsahan serta beberapa sebab kebatalan  sebuah  akta  Notaris,  sangat  penting  untuk  menghindari  secara  preventif terdapatnya  cacat  hukum  akta  Notaris  yang  bisa  menyebabkan  hilangnya  otentisitas serta  batalnya  akta  Notaris,  yang  bisa  menyebabkan  kerugian  terhadap  kepentingan warga, khususnay beberapa pihak yang mempunyai kepentingan.
Peranan  Notaris  secara  normatif  yakni  media  untuk  lahirnya  sebuah  akta autentik  Notaris  bukan  pihak  dalam  akta  yang  dibuatnya,  sehingga  hak  maupun kewajiban  hukum  yang  dilahirkan  dari  tindakan  hukum  yang  disebutkan  pada  akta Notaris, cuma mengikat sejumlah pihak pada akta tersebut, serta apabila berlangsung sengketa  terkait  isi  perjanjian,  maka  Notaris  tidak  turut  serta  pada  pelaksanaan kewajiban  serta  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  sebuah  hak,  dikarenakan Notaris ada di luar tindakan hukum dari sejumlah pihak itu.
2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Notaris dalam Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu
Kebutuhan  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  bisa  diberikan  terhadap warga serta tidak  mengenal  status sosial,  baik dari golongan warga  mampu ataupun warga  tidak  mampu  yang  memerlukan  jasa  hukum  itu  haruslah  memperoleh pelayanan  yang  sama.    Untuk  memberi  jasa  hukum  terhadap  warga  kurang  mampu sesuai terhadap kewenangan yang dilakukan pengaturan pada UUJN tidak diwajibkan menerima  upah  ataupun  honorarium,  namun  pada  praktiknya  terutama  klien  yang datang untuk meminta jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma hanya ditemukan  beberapa  saja  serta  tidak  semua  Notaris  memberikan  pelayanan  atas pemberian jasa secara cuma-cuma.
Berdasarkan  pendapat  responden  narasumber  yakni  Notaris  sepanjang melangsungkan  praktik  belum  ada  ditemukan  klien  yang  datang  untuk  bermaksud meminta  pemberian  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma,  hal tersebut  dikarenakan  secara  umum  klien  yang  datang  itu  memiliki  maksud  untuk melakukan  pembuatan  notaril  akta  terkait  pemindahan  hak  maupun  kewajiban diantara  sejumlah  pihak  terkait  sebuah  transaksi  yang  memiliki  nilai  ekonomis misalnya perjanjian sewa menyewa, legalisir berkas, waarmeking atuapun legalisasi. Disamping  itu,  terdapat  pula  klien  yang  datang  ke  kantor  secara  umum  mempunyai maksud  untuk  melakukan  pembuatan  sebuah  akta  untuk  pendirian  ORMAS (Organisasi Masyarakat), yayasan,  Firma ataupun bentu  mascap  yang  lain, sehingga dengan  begitu  klien  yang  datang  itu  tidak  dapat  dinyatakan  seseorang  yang  tidak mampu dikarenakan klien itu memiliki harta kekayaan.
Untuk  menjalankan  kewajiban  berlandaskan  UUJN  yang  berkaitan  terhadap pemberian  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  warga kurang mampu, dilatarbelakangi dari tiga faktor yakni:
a. Faktor kemanusiaan.
b. Faktor keterusterangan klien.
c. Faktor  keyakinan  Notaris  bahwasannya  klien  yang  datang  memang  termasuk masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan pendapat responden Notaris dalam  wawancara  yang dilaksanakan mengemukakan  bahwasanya  “Notaris  memberi  jasa  hukum  secara  cuma-cuma
terhadap  klien  yang  termasuk  kurang  mampu  bisa  berlandaskan  terhadap keterusterangan klien itu, bahwa ia tidak mampu untuk melakukan pembayaran biaya jasa hukum dari Notaris tersebut sehingga jasa hukum diberikan dengan cuma-cuma.” Pada wawancara yang dilaksanakan bahwa “Notaris berlandaskan keyakinannya bisa melakukan  penilaian  terhadap  klien  yang  datang  kepadanya  patut  diberi  pelayanan jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  dengan  cuma-cuma  dapat  diketahui  dari penampilan  maupun  jenis  jasa  hukum  apa  yang  hendak  ia  peroleh  dari  Notaris tersebut.”  Notaris  tidak  akan  meminta  persyaratan  misalnya  surat  keterangan  dari instansi  pemerintah  contohnay  surat  keterangan  miskin  ataupun  tidak  mampu terhadap  klien  yang  tidak  mampu  guna  memperoleh  pelayanan  jasa  hukum  pada bidang  kenotariatan  dikarenakan  dengan  meminta  persyaratan  itu  berdasarkan pendapat Notaris akan memberatkan klien itu.
Hasil  wawancara  terhadap  responden  Notaris  mengemukakan  “sampai  saa  ini pada praktik memberi jasa kepada warga kurang mampu seperti memberi penyuluhan hukum  ataupun  ada  yang  menghadap  untuk  melakukan  konsultasi,  tidak  pernah dilakukan  pemungutan  biaya  ataupun  jasa  yang  diberikan  dikarenakan  niat  Notaris untuk  memberikan  bantuan  kepada  sesamanya.”  Tiap  menjalankan  kewenangan maupun  kewajiban  untuk  memberi  jasa  hukum  terhadap  klien,  Notaris  haruslah melaksanakannya  secara  profesional  dalam  artian  bahwasannya  apabilam  memang jasa  hukum  itu  diberikan  terhadap  klien  tanpa  melakukan  pemungutan  upah,  maka Notaris  tersebut  wajib  melaksanakannya,  namun  apabila  memang  jasa  hukum  itu tidak dapat diberikan dengan cuma-cuma, maka notaris harus menerangkan alasannya terhadap klien sehingga bisa dipahami.
Sekarang  ini  lembaga  hukum  sudah  menjadi  bagian  dari  kebutuhan  hukum seluruh  warga  guna  memperoleh  pelayanan  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan yang berkaitan terhadap pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya yang tidak dilakukan  penetapan  di  dalam  UUJN.  Notaris  untuk  melaksanakan  profesinya dituntut  supaya  bisa  menyesuaikan  keahlian  maupun  keterampilannya  terhadap perkembangan  zaman  yang  menyebabkan  perkembangan  kebutuhan  hukum  yang makin  rumit.  Berdasarkan  definisi  dalam  kamus,  bahwasannya  jabatan  mempunyai arti yakni pekerjaan ataupun tugas dalam organisasi ataupun pemerintahan.
Pengertian  jabatan  sebagaimana  disebutkan  di  atas  merupakan  definisi  yang umum  untuk  seluruh  bidang  tugas  ataupun  pekerjaan  yang  sengaja  dibuat  untuk kebutuhan  yang  bersangkutan  baik  dari  pemerintahan  ataupun  organisasi  yang  bisa dilakukan perubahan sesuai atas kebutuhannya. Jabatan  memiliki pengertian sebagai tugas,  fungsi,  wilayah  kerja  pemerintah  secara  umum  ataupun  badan  perlengkapan secara  khusus.  Sebutan  ataupun  istilah  jabatan  ialah  sebuah  istilah  yang  dipakai selaku  fungsi  ataupun  tugas  atau  wilayah  kerja  dalam  pemerintah.  Disamping  itu, Notaris  dituntut  supaya  senantiasa  siap  memberikan  pelayanan  terhadap  warga  di
wilayah  kerjanya.  Notaris  wajib  memberi  pelayanan  hukum  terhadap  warga  yang memerlukan jasa Notaris, pada perihal tersebut pelayanan jangan didefinisikan sempit misalnya  hanya  melakukan  pembuatan  akta,  melangsungkan  legalisasi  atas  akta  di bawah  tangan,  memberi  konsultasi  ataupun  penyuluhan  hukum  yang  berkaitan terhadap  bidang  konotariatan  akan  tetapi  berkaitan  pula  terhadap  sejumlah  aspek mulai  dari  kemudahan  warga  memperoleh  informasi  terkait  sejumlah  syarat  untuk membuat  akta  autentik  maupun  keramahan  Notaris  serta  pegawainya  untuk memberikan  pelayanan  kepada  klien  yang  semua  itu  ialah  sebagian  dari  kegiatan untuk melaksanakan fungsi Notaris.
Pelayanan  hukum  pada  bidang  kenotariatan  haruslah  senantiasa  merujuk maupun  patuh  terhadap  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  melalui  tujuan  supaya  dalam menjalankan  jabatan Notaris di  lingkungan warga tidak  menurunkan  harkat  maupun martabat  dan  keluhan  profesi  Notaris.  Berdasarkan  pendapat  Franz  Magnis  Suseno terdapat  lima  parameter  yang  dapat  menjadi  alat  ukur  kualitas  pelayanan  apabila dihubungan terhadap jabatan Notaris yakni :
a. Keandalan  ataupun  reliability  ialah  kemampuan  yang  dipunyai  notaris  untuk menciptakan segala suatu sesuai janjinya.
b. Kepastian  ataupun  assorance  ialah  kemampuan  yang  dipunyai  notaris  untuk menciptakan keyakinan terhadap kliennya.
c. Penampilan  ataupun  tangible  ialah  tampilan  diri,  kantor,  peralatan  serta  segala sesuatu  yang  sifatnya  kebendaan  yang  bisa  memberikan  peningkatan  terhadap kepercayaan kliennya.
d. Empati  ataupun  emphaty  ialah  kemampuan  notaris  untuk  memahami  maupun merasakan permasalahan yang dihadapi kliennya.
e. Daya  tanggap  ataupun  responsineness  ialah  kemampuan  notaris  untuk  memberi solusi secara cepat pada kliennya.
Berlandaskan  penjabaran  tersebut  pastinya  bisa  memberi  pemahaman mengenai  apa  yang  disebut  dengan  pelayanan  serta  bagaimana  proses  pelayanan untuk  mendukung  kesuksesan  profesi  Notaris.  Kedudukan  Notaris  selaku  Pejabat Umum  untuk  memberi  pelayanan  hukum  pada  bidang  kenotariatan  bisa  pual  diberi secara cuma-cuma terutama terhadap kliennya yang termasuk warga kurang mampu. Pemaparan  terkait  sejumlah  syarat  guna  memperoleh  pelayanan  cuma-cuma  dari Notaris tidak dilakukan pengaturan dengan rinci pada UUJN.
Ketentuan  dalam  Pasal  37  UUJN  menerangkan  bahwasannya  Notaris  wajib memberi  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  dengan  cuma-cuma  kepada masyarakat  tidak  mampu,  sehingga  implementasi  pasal  itu  untuk  melaksanakan jatabannya  tergantung  Notaris  yang  bersangkutan  yang  terpengaruhi  dari  faktor kemanusiaan,  keterusterangan  klien  serta  keyakinan  Notaris.  Pemaparan  terkait
beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi terkait pemberian  jasa  hukum  dengan cuma- cuma tersebut berdasarkan pandangan penulis yakni seperti di bawah ini.
a. Faktor  kemanusiaan.  Pemberian  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan  dengan cuma-cuma  oleh  Notaris  dilandaskan  kepada  faktor  kemanusiaan  dikarenakan terdapatnya  dorongan  moralitas  dari  diri  notaris  itu  guna  memberikan  bantuan kepada  sesama  manusia  pada  perihal  tersebut  klien  dari  golongan  warga  kurang mampu  yang  menghadap  untuk  meminta  tolong  untuk  membuatkan  akta  tanpa memberi  honorarium  ataupun  imbalan  terhadap  Notaris,  kondisi  tersebut menggambarkan  besarnya  integritas  moral  Notaris  untuk  menjalankan kewajibannya dengan profesional.
b. Faktor keterusterangan klien terhadap Notaris. Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan  dengan  cuma-cuma  oleh  Notaris  yang  dilandasi  oleh  faktor keterusterangan  klien  itu  berkaitan  terhadap  ketidakmampuan  untuk  melakukan pembayaran  upah  ataupun  honorarium  terhadap  sebuah  jasa  hukum  yang diperlukannya,  sehingga  dengan  begitu  bisa  menggugah  jiwa  sosial  Notaris tersebut untuk memberi jasanya dengan cuma-cuma.
c. Faktor  keyakinan  Notaris  bahwasannya  klien  yang  datang  padanya  memang termasuk  masyarakat  kurang  mampu.  Pemberian  jasa  huikum  pada  bidang kenotariatan  dengan  cuma-cuma  oleh  Notaris  yang  dilandasi  faktor  keyakinan dikarenakan  terdapatnya  anggapan  yang  mulanya  timbul  berlandaskan  penilaian notaris  berkaitan  dengan  penampilannya  dan  jasa  hukum  yang  diperlukannya, sehingga  dari  penilian  itu  Notaris  bisa  melakukan  pengambilan  keputusan  untuk memberi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma.
Berdasarkan  ketiga  faktor  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  pemberian jasa  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  warga  kurang  mampu  pada  praktiknay  yang dilaksanakan  narasumber  Notaris  dilandaskan  dari  faktor  kemanusiaan,  dikarenakan imbalan  jasa  yang  diberikan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  bukan  berbentuk upah ataupun honorarium, namun Notaris  mengharapkan pahala atas jasanya itu dari Tuhan.
Berlandaskan  dari  keterangan  tersebut,  penulis  bisa  melakukan  penarikan kesimpulan  bahwasannya  makna  pemberian  jasa  hukum  dengan  cuma-cuma  oleh Notaris  kepada  masyarakat  kurang  mampu  mempunyai  definisi  bahwasannya pemberian  jasa  tersebut  terpengaruhi  dari  faktor  kemanusiaan  yang  dilandasi  dari moralitas maupun integritas Notaris, dan didukung pula dari faktor ilmu pengetahuan terkait  sejumlah  ketetapan  yang  ada  pada  UUJN  yang  satu  diantaranya  terkait kewajiban  untuk  memberi  jasa  hukum  dengan  cuma-cuma  terhadap  warga  tidak mampu,  dikarenakan  tanpa  wawasan  yang  cukup  terkait  ketetapan  pada  salah  satu kewajibannya maka kewajiban itu tidak akan diimplementasikan untuk melaksanakan jabatannya di lingkungan warga.
Terselenggarakannya ketetapan kewajiban yang termuat pada Pasal 37 UUJN serta  Pasal  3  (7)  Kode  Etik  Notaris  akan  meningkatkan  harkat  maupun  martabat Notaris  serta  menambahkan  kepercayaan  warga  terhadap  Notaris  yang  berkaitan dengan  pemberian  sejumlah  jasa  hukum  pada  bidang  kenotariatan.  Totalitas  Notaris pada saat melaksanakan tugasnya akan memberikan peningkatan terhadap kredibilitas Notaris  itu  sehingga  Notaris  akan  mendapatkan  kebahagiaan  maupun  kesejahteraan hidup.  Seiring  atas  berjalannya  waktu,  dinamika  kehidupan  warga  yang  mengalami perubahan makin cepat maka kebutuhan warga terhadap perlindungan hukum makin mengalami peningkatan, hal inilah karenanya terdapat persepsi umum yang dipercaya bahwasannya pelayanan jasa hukum khususnya pada bidang kenotariatan pada perihal pembuatan  akta  otentik  makin  dibutuhkan  baik  pada  perekomian  negara  serta kehidupan bermasyarakat yang makin membaik.
Pada  UUJN  sudah  dilakukan  pengaturan  bahwasannya  Notaris  yang profesional  dituntut  supaya  senantiasa  meningkatkan  kualitasnya,  baik  ilmu,  moral maupun  sosial  dan  selalu  menjunjung  tinggi  martabat  Notaris,  sehingga  untuk memberi  pelayanan  terhadap  warga  selalu  mengacu  pada  kode  etik  profesi  serta UUJN. Agar bisa melaksanakan sebuah jabatan sesuai terhadap tuntutan etika profesi, Notaris haruslah mempunyai tiga ciri moral yakni:
a. Harus  menjadi  seseorang  yang  tidak  diselewengkan  dari  tekadnya  oleh  seluruh macam  perasaan  emosi,  malas,  takut,  malu  serta  yang  lainnya.  Yang  berarti Notaris haruslah mempunyai kepribadian moral yang kuat.
b. Harus  sadar  bahwasannya  mempertahankan  tuntutan  etika  profesi  ialah  sebuah kewajiban yang berat.
c. Harus  mempunyai  idealisme  kode  etik  Notaris  didasari  oleh  fakta  bahwasannya Notaris  selaku  pengemban  profesi  ialah  seseorang  yang  mempunyai  keilmuan maupun keahlian pada  bidang kenotariatan, sehingga dapat  memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan pelayanan khususnya terhadap warga kurang mampu.
Notaris  secara  pribadi  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  mutu  pelayanan jasa yang diberinya. Ukuran nilai kemanusian untuk jabatan Notaris mempunyai arti yaitu  memperlakukan  kliennya  dengan  baik.  Tidak  melaksanakan  diskriminasi diantara  klien  yang  mampu  terhadap  yang  tidak  mampu  dan  memperlakukannya dengan  sejajar  maupun  seimbang.  Nilai  kemanusiaan  pula  mendasari  Notaris  untuk tidak melakukan penyalahgunaan profesinya mengingat secara sosiologis mempunyai posisi  yang  tidak  seimbang  apabila  dilakukan  perbandingan  terhadap  masyarakat lainnya.  Nilai  humanitas  mencirikan  Notaris  untuk  bertindak  maupun  berperilaku manusiawi sehingga bisa melaksanakan jabatannya dengan professional. Profesi ialah sebuah  pelayanan  dikarenakan  Notaris  haruslah  bekerja  tanpa  pamrih,  khususnya untuk  klien  kurang  mampu.  Profesi  harsulah  dipandang  maupun  dihayati  selaku sebuah  pelayanan,  sehingga  sifat  tanpa  pamrih  menjadikan  ciri  khasnya  untuk
mengembangkan profesinya. Tanpa pamrih mempunyai arti yakni pertimbangan yang melakukan  penentuan  untuk  mengambil  keputusan  yakni  kepentingan  klien  maupun kepentingan  umum,  serta  bukan  kepentingan  sendiri.  Apabila  sifat  tanpa  pamrih tersebut  diabaikan,  maka  pengembangan  profesi  tersebut  akan  merujuk  kepada pemanfaatan  (yang  bisa  menjurus  terhadap  penyalahgunaan)  sesama  manusia  yang tengah mengalami kesusahan ataupun kesulitan.
Untuk  memahami  Notaris  selaku  sebuah  profesi,  berdasarkan  pendapat Liliana  Tedjosaputro  mengemukakan  “falsafah,  hakikat  dari  profesi  serta profesionalisme  secara  integral.”  Berdasarkan  pendapatnya  megemukakan bahwasannya  “persyaratan  keseimbangan,  keselarasan  maupun  keserasian  sesuai terhadap Pancasila ialah perihal yang haruslah diperhatikan.

## Kesimpulan
Berlandaskan  penjabaran  dalam  beberapa  bab  sebelumnya,  bisa  disampaikan sejumlah kesimpulan yakni seperti berikut.  (1) Makna dari Pasal 37 ayat (1) UUJN kepada Notaris  yang  memberi  jasanya  secara  cuma-cuma  terhadap  orang  tidak  mampu  yaitu mengandung  nilai  rohani,  ekonomis  serta  sosiologis.  Pemberian  jasa  hukum  pada  bidang kenotariatan  yang  bisa  diberikan  Notaris  yakni  berupa  pengurangan  honorarium  Notaris terhadap  jasanya  untuk  melakukan  pembuatan  sebuah  akta  akan  tetapi  semua  tidak semestinya hanya pengurangan honorarium saja namun sejumlah notaris dikarenakan jiwa sosialnya  ada  yang  memberi  jasa  secara  cuma-cuma  kepada  orang  tidak  mampu  tersebut. Definisi  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Notaris  secara  cuma-cuma  ialah  bahwa  Notaris memberi  jasa  hukum  pada  penghadap  tanpa  meminta  honorarium  ataupun  dilakukan pemungutan  biaya,  akan  tetapi  oleh  karena  Pasal  37  UUJN  tidak  menyampaikan  secara spesifik  terkait  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  sebagaimana  apa  yang  bisa  diberikan terhadap orang tidak  mampu,  namun secara  logis bisa dilakukan pengambilan kesimpulan bahwa jasa hukum yang bisa diberikan oleh Notaris secara cuma-cuma terhadap orang tidak mampu  ialah  berupa  konsultasi  hukum  serta  penyuluhan  hukum.  Hal  tersebut  disebabkan karena apabila  jasa hukum  berupa pembuatan akta diberikan terhadap orang tidak  mampu rasanya selalu memberatkan Notaris, karena tentu pada pembuatan akta tidak cuma sekedar mengeluarkan  harga  kertas  maupun  tinta,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  banyak  biaya  yang haruslah  ditanggung  Notaris,  contohnya  apabila  berkaitan  terhadap  Pajak,  Badan Pertanahan  Nasional  serta  yang  lainnya.  (2)  Persyaratan  pada  penentuan  pelaksanaan  jasa hukum  cuma-cuma  terhadap  orang  tidak  mampu  oleh  Notaris  di  wilayah  kerjanya  secara umum tidak dilakukan pengaturan pada UUJN dan Kode Etik Notaris, akan tetapi Notaris bisa  melakukan  penentuan  sendiri  kriterianya  yang  terdiri  dari  2  (dua)  bagian  yakni pertama, bila Notaris sudah mengetahuu maupun melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga  yang kurang  mampu  itu  maka Notaris tidak  membutuhkan persyaratan khusus untuk  memberi  jasa  hukum  cuma-cuma  terhadap  orang  kurang  mampu  itu.  Kedua,  bila
Notaris  tidak  mengetahui  maupun  melihat  dengan  lebih  jelas  dari  orang  yang  kurang mampu  itu  maka  Notaris  memberi  syarat  terhadap  orang  kurang  mampu  itu  untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal tersebut. Sebagai  perbandingan,  kriteria  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  untuk  advokat  diatur secara  spesifik  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  83  Tahun  2008  terkait  Persyaratan  dan Tata Cara Pemberian  Bantuan Hukum Secara  Cuma-Cuma. Bantuan  hukum  secara  cuma- cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi  pemberian  konsultasi  hukum,  menjalan  kuasa,  mewakili,  memberikan pendampingan,  membela,  dan  melaksanakan  tindakan  hukum  lainnya  untuk  kepentingan pencari  keadilan  yang  tidak  mampu.  (3)  Konsep  pengaturan  ke  depan  bahwa  telah selayaknya  dan  semestinya  Notaris  memberi  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  berupa penyuluhan  hukum  maupun  konsultasi  hukum  terhadap  masyarakat,  karena  Notaris  ialah profesi yang mulia, akan tetapi pada perihal memberi jasa hukum berupa akta notaris, maka semestinya tidak terdapat paksaan terhadap  notaris  itu untuk  memberi  jasa  hukum  berupa melakukan  pembuatan  akta  secara  cuma-cuma,  mengingat  tidak  semua  Notaris  memiliki finansial yang cukup. Sehingga perlu terdapatnya telaah ulang terkait sanksi yang dilakukan pengaturan  pada  UUJN  serta  Kode  Etik  Notaris  kepada  Notaris  yang  tidak  memberi bantuan secara cuma-cuma kepada penghadapnya.

## BIBLIOGRAFI
Achmad Zuabaidi. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan, . Paradigma.
Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris . Refika Aditama. Google Scholar
Adjie, H. (2014). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Surabaya: PT. Refika Aditama . Google Scholar
Adjie, H. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. Jurnal Education And Development , 9 (2), 517–522. Google Scholar
Ali, M., Gultom, R. J., & Chouw, N. (2012). Capacity of innovative interlocking blocks under monotonic loading. Construction and Building Materials , 37 , 812–821. Google Scholar
Baharudin. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, Bandar Lampung. Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014. Hlm 2 .
Fariz, H. R. (2012). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Diponegoro University. Google Scholar
Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Prenada Media. Google Scholar
Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F. (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). Notarius , 11 (2), 266–282. Google Scholar
Maulana, M. R. (2019). Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review. Jurnal Konstitusi , 15 (4), 774–795. Google Scholar
Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. (2004).
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris .
Pasal 1866 KUH Perdata
Pasal 1867 KUH Perdata
Pasal 1868 KUH Perdata

## Pasal 1874 KUH Perdata
Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. Res Judicata , 2 (1), 186–199. Google Scholar
Sari, D. A. P. (2016). Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014) . Brawijaya University. Google Scholar
Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547– 561. Google Scholar
SN, H. R. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu. Keadilan Progresif , 8 (1). Google Scholar
Subadi, T. (2007). Pendidikan kewarganegaraan . BP-FKIP UMS. Google Scholar
Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas . Google Scholar
Copyright holder:
Novia Eka Maghfiroh (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: