## Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Vol 14, No 2 (2023): November, 157-164 Online ISSN: 2580-6882, Print ISSN: 2087-5304 http://eksis.unbari.ac.id, DOI 10.33087/eksis.v14i2.408
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

## Deva Angraini*, Fathiyah, Masnun
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi *Correspondence: devaanggraini4@gmail.com
Abstract. The purpose of this study is aimed at knowing (1) The effect of government spending on the economy and  public  services  on  economic  growth  in  Jambi  Province.  (2)  Effect  of  government  spending  on  public services  on  economic  growth  in  Jambi  Province.  (3)  The  effect  of  government  spending  on  the  economy  and public  services  simultaneously  on  economic  growth  in  Jambi  Province.  The  data  used  in  this  study  are secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency and the Directorate General of  Fiscal  Balance. The population  used in this study  were all regencies and cities in  Jambi Province in  2014- 2018, amounting to 55. This study used the Fixed Effect Model panel data regression analysis tool. The results showed that: (1) government spending in the economy had a significant effect on economic growth, indicated by the value of 1.766245> t table 1.29837. (2) government spending on public services does not have a significant effect  on  economic  growth,  as  indicated  by  the  value  of  tcount  0.952926  <ttabel  1.29837  (3)  government spending  on  the  economy  and  public  services  simultaneously  influencing  economic  growth  is  indicated  by  the value of Fcount 12.86652> Ftable 3.18. and the coefficient of determination (Adj R2) 0.725.

## Keywords: Government expenditure, economy, public services, economic growth

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  sangat  penting guna  melihat  keberhasilan  Pembangunan  pada suatu  negara  maupun  daerah.  Salah  satu  tujuan pembangunan  ekonomi  yaitu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi dapat  didefinisikan  sebagai  perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah (Sukirno, 2017:9). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya  nilai  PDRB  menunjukkan  bahwa daerah  tersebut  mengalami  kemajuan  dalam perekonomian..  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Jambi  cenderung  mengalami  peningkatan  yang berfluktuasi  rata-rata    perkembangan  sebesar 8.57  persen,    akan  tetapi  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  Jambi  pada  tahun  2018  lebih  rendah atau  menurun  sebesar  4.71  persen  jika dibandingkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di tahun 2014 sebesar 7.76 persen.
Pemerintah  sangat  diperlukan  dalam perekenomian  suatu  daerah  terutama  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekononomi  melalui alokasi  belanja  atau  pengeluaran  pemerintah. perekonomian  akan  tumbuh  dengan  baik  jika pemerintah  menurunkan  pajak  atau  menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328).
Pengeluaran  pemerintah  yang  dibahas  pada penelitian  ini  hanya  ditinjau  dibidang  ekonomi dan  pelayanan  umum.  Pengeluaran  pemerintah bidang  ekonomi  adalah  belanja  pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk sektor perhubungan,  tenaga  kerja,  koperasi  dan  usaha kecil  dan  menengah,  penanaman  modal  , ketahanan  pangan,  pertanian,  kehutanan,  energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan,  perdagangan,  perindustrian  dan transmigrasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah  bidang  pelayanan  umum  adalah belanja  pemerintah  yang  dikeluarkan  untuk perecanaan
pembangunan, otonomi daerah;pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah;perangkat daerah; kepegawaian dan  persandian,  kepegawaian  ,komonukasi  dan informatika.
Pengeluaran  pemerintah  pada  bidang ekonomi  Provinsi  Jambi  mengalami  penurunan yang  berfluktuasi.  Sedangkan  pengeluaran pemerintah  pada  bidang  pelayanan  umum Provinsi  Jambi  mengalami  juga  mengalami penurunan yang berfluktuasi.
Hubungan  pengeluaran  pemerintah    dan pertumbuhan  ekonomi  secara  teori  diterangkan dalam  Keynesian  Cross  (Mankiw,  2003:257), kenaikan  belanja  pemerintah  sebesar  ( ∆𝐺) akan meningkatkan  pengeluaran  yang  direncanakan
sebesar  jumlah  tersebut  untuk  semua  tingkat pendapatan.

## Landasan Teori
Pertumbuhan Ekonomi Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi  sebagagai  kenaikan  jangka  panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang- barang  ekonomi  kepada  penduduknya  (Jhingan, 2012:57).  Salah  satu  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  adalah  akumulasi  modal atau pembentukan modal, Negara-negara dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  cenderung berinvestasi  sangat  besar  dalam  barang  modal baru.  Barang-barang  modal  disini  mencakup struktur-struktur  seperti  jalan  dan  pembangkit tenaga  listrik,  peralatan  seperti  truk  dn komputer,  dan  persediaan  barang/  s tock  of inventories (Samuelson dan Nordhaus, 2001:251). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah  berperan  dalam  pembentukan  modal melalui  pengeluaran  pemerintah  di  berbagai bidang  seperti  sarana  dan  sarana.  Pembentukan modal  di  bidang  sarana  dan  prasarana  ini merupakan  ivestasi  pemerintah  yang  menjadi social  overhead  capital (SOC)  yang  sangat penting untuk mendorong terjadinya pertumbuhan  ekonomi. social  overhead  capital (SOC) sangat penting karena pihak swasta  tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas umum atau  publik.  Tersedianya  fasilitas  umum  atau publik  oleh  pemerintah  maka  akan  menarik minat  investor  untuk  menanamkan  modal  di daerah  yang  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan  pendapatan  berarti  peningkatan kemampuan masyarakat  untuk membayar pajak. Sebagaima diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara maupun daerah yang diperuntukkan  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti juga peningkatan pengeluaran pemerintah.
Menurut  keynes  dalam  buku  Sukirno (2000:19),  kegiatan  perekonomian  terutama tergantung  kepada  pengeluaran  agregat  yang dilakukan  dalam  perekonomian  pada  suatu waktu  tertentu.  Pengeluaran  agregat  adalah pengeluaran-pengeluaran  yang  dilakukan  untuk membeli  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh suatu  perekonomian  dalam  suatu  periode tertentu.
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah ( Goverment Expenditure ) adalah bagian dari kebijakan fiskal
(Sukirno, 2006:24) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah  tiap  tahunnya  yang  tercermin  dalam dokumen  APBN  untuk  nasional  dan  APBD untuk  daerah/regional.  Tujuan  dari  kebijakan fiskal  ini  adalah  dalam  rangka  menstabilkan harga,  tingkat  output  maupun  kesempatan  kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran  pemerintah  merupakan  salah  satu unsur  permintaan  agregat.  Konsep  perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C +  I + G +  X  –  M.  Formula  ini  dikenal  sebagai  identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan  nasional,  sekaligus  mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruas  kanan  disebut  permintaan  agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah  ( Goverment  Expenditure ).  Dengan membandingkan  nilai  G  terhadap  Y  serta mengamatinya  dari  waktu  ke  waktu  dapat diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pengeluaran pemerintah  dalam  pembentukan  permintaan agregat  atau  pendapatan  nasional  (Dumairy, 1996:157).
Model pembangunan
tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan  perkembangan  pengeluaran pemerintah  dengan  tahap-tahap  pembangunan ekonomi.  tahap  awal  perkembangan  ekonomi, dimana  investasi  pemerintah  terhadap  total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan  prasarana  seperti  pendidikan, kesehatan,  transportasi  dan  sebagainya.  Tahap menengah pembangunan ekonomi, peran pemerintah  masih  diperlukan  tetapi  peranan invetasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah  tetap  besar  karena  peranan  swasta yang semakin banyak ini menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan  barang  publik  dalam  jumlah kualitas  yang  lebih  baik.  Pada  tahap  tingkat ekonomi  lanjut,  aktivitas  pemerintah  dalam pembangunan  ekonomi  beralih  ke  pengeluaran- pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial  seperti program  kesejahteraan  hari  tua,  program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain  dalam  menerangkan  prilaku  perkembangan pengeluaran pemrintah. Pemerintah lebih
cenderung  menaikkan  pajak  untuk  membiayai anggarannya.  Di  sisi  lain  masyarakat  memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika  pajak  terus  dinaikkan.  teori  Peacock  dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemngutan suara  dimana  masyarakat  memiliki  batas toleransi  pembayaran  pajak.  Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  dalam keadaan  normal  mningkatnya  GDP  akan menyebabkan  penerimaan  pemerintah  yang semakin  besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran pemerintah  mnjadi  semakin  besar.  Akibat besarnya  pengeluaran  pemerintah  ini  maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif  untuk meningkatkan  penerimaan negara (Mangkoesoebroto, 1994:169).
Pengeluaran  pemerintah  pada  penelitian ini  hanya  ditinjau  pada  bidang  ekonomi  dan pelayanan  umum.  Belanja  fungsi  pelayanan umum adalah pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah  terhadap  masyarakat  maupun  pihak swasta  untuk  pembayaran  gaji,  akses  layanan atau  perizinan,  kemudahan  informasi  dan belanja  operasional  kebutuhan  perkantoran sehari-hari.  Belanja  fungsi  ekonomi  adalah penegeluaran yang digunakan untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan,  pembangunan sarana  dan  prasarana  umum,  serta  memicu peningkatan perekonomian masyarakat.
Pengeluaran  ini  ditujukan  agar  mempunyai pengaruh  langsung  terhadap  kesejahteraan masyarakat  sekaligus  mempunyai multiplier effect.

## Hubungan  Pengeluaran  Pemerintah  dengan Pertumbuhan Ekonomi
Hubungan  pengeluaran  pemerintah    dan pertumbuhan  ekonomi  secara  teori  diterangkan dalam  Keynesian  Cross  (Mankiw,  2003:257), kenaikan  belanja  pemerintah  sebesar  ( ∆𝐺) akan meningkatkan  pengeluaran  yang  direncanakan sebesar  jumlah  tersebut  untuk  semua  tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah  keseimbangan  dari  titik  A  ke  titik  B, yang  berarti  terjadi  peningkatan  pendapatan  Y 1 ke  Y 2 kenaikan  penadapatan  ( ∆𝑌) melebihi kenaikan  belanja  pemerintah  ( ∆𝐺) .  Jadi kebijakan  fiskal  berupa  belanja  daerah  atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan.

## Hubungan  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran  pemerintah  pada  bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi  belanja  untuk  membangun  fasilitas  dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi,  memberikan  subsidi,  beasiswa  bantuan untuk  korban  bencana  alam  tidak  digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena  belanja  tersebut  untuk  membeli  barang dan jasa (Sukirno, 2015:97).

## Hubungan  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang Pelayanan  Umum  dengan  Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran  pemerintah  pada  bidang pelayanan  umum  adalah  belanja  pemerintah yang  dikeluarkan  untuk  menyediakan  fasilitas umum  atau  publik  karena  pihak  swasta  tidak akan  mau  menyediakan  fasilitias  umm  atau publik  untuk  masyarakat  maupun  pihak  swasta. Ketersediaan  barang  atau  jasa  publik  ini  akan menentukan  pengumpulan  modal  atau  investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya  akan  mendorong  laju  pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014: 88).

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
1. Diduga  bahwa  secara  parsial    pengeluaran pemerintah  pada  bidang  ekonomi  dan pelayanan  umum  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga  bahwa  secara  simultan  pengeluaran pemerintah  pada    bidang  ekonomi  dan
pelayanan  umum  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODE
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode dokumentasi atau studi pustaka.

## Alat Analisis
Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel Metode analisis data panel yaitu penggabungan  data time  series dengan cross section untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh pengeluaran  pemerintah  pada  bidang  ekonomi dan  pelayanan  umum  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. sesuai  dengan  data  panel    dapat  ditarik  suatu model regresi sebagai berikut:
logY it = α + β 1 Log X 1it + β 2 Log X 2t + ε it Log PE it = α+ β 1 Log PPBE + β 2 Log PPBPU + ε it Dimana:
Log PE it = Pertumbuhan Ekonomi α
= Konstanta atau intersep
β 1 , β 2
= Parameter Log PPBE = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Log PPBPU = Rasio Efektivitas PAD ε it = Standar Error i = Urutan Kabupaten/Kota t = Series Tahun 2018-2022

## Model Estimasi Data Panel
Dalam  metode  estimasi  model  regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan  melalui  tiga  pendekatan,  antara  lain adalah  Common  Effect  Model  (CEM),  Fixed Effect  Model  (FEM) dan  Random  Effect  Model (REM).

## Pengujian Model Regresi Data Panel
1. Uji Chow
H0  : Common Effect Model H1  : Fixed Effect Model
Jika nilai probabilitas F < α = 0.05 artinya H 0 ditolak  H 1 diterima,  maka  model  yang digunakan adalah Fixed Effect Model.
Jika  nilai  probabilitas  F  >  =  0.05  artinya  H 1 ditolak  H 0 diterima,  maka  model  yang digunakan adalah Common Effect Model.
2. Uji Hausman H0  : Random Effect Model
H1  : Fixed Effect Model Jika nilai probabilitas Chi-Square < α = 0.05 artinya  H 0 ditolak,  maka  model  yang digunakan adalah Fixed Effect Model Jika nilai probabilitas Chi-Square > α = 0.05 artinya  H 0 diterima ,  maka  model  yang digunakan adalah Random Effect Model.

## Koefisien Determinasi (Adj R Square)
Koefisien  determinasi  (Adj  R 2 )  Koefisien Determinasi  (Adj  R 2 )  pada  intinya  mengukur seberapa jauh kemampuan model  dalam menerangkan variabel-variabel independen. Semakin  tinggi  nilai  koefisien  determinasi mendekati  angka  1  maka  akan  semakin  baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua  variabel  eksogenus  secara  simultan berpengaruh terhadap variabel endogenus. Langkah-langkah pengujiannya adalah jika sig < 0,05 maka Ha diterima, jika sig > 0,05 maka Ha ditolak.

## Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah masing-masing  variabel  independen  secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya menentukan tingkat  signifikan  (α)  yaitu  sebesar  10%  atau 0,1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Model Regresi Data Panel 1. Uji Chow Tabel 1. Hasil Uji Chow Untuk Memilih Antara Model CEM dengan FEM Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PPBE?) -0.001880 0.030125 -0.062412 0.9505 LOG(PPBPU?) 0.064671 0.028642 2.257919 0.0281
Sumber: Eviews 8.
Berdasarkan    estimasi  model  Fixed Effect  tersebut  menunjukkan  bahwa  F
statistik  dengan  nilai  probabilitas  sebesar 0.0000  <  α  =  0.05  persen  sehingga  H 0
Deva  Angraini  et  al.,  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Ekonomi  dan  Pelayanan  Umum  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi
ditolak,  maka  model  yang  digunakan  adalah Fixed Effect Model.
2. Uji Hausman Tabel 2. Hasil Uji Hausman Untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM Variable Coeffisient Std.Error t-Statistic Prob C -0.307939 0.242657 -1.269031 0.2114 LOG(PPBE?) 0.046829 0.026514 1.766245 0.0846 LOG(PPBPU?) 0.028119 0.029508 0.952926 0.3461 Fixed Effects (Cross) _KERINCI--C 0.276038 _MERANGIN--C 0.089448 _SAROLANGUN--C -0.201637 _BATANGHARI--C -0.043566 _MUAROJAMBI--C 0.116644 _TANJABTIM--C -0.557403 _TANJABBAR--C -0.153141 _TEBO--C 0.112543 _BUNGO--C 0.014840 _KOTAJAMBI--C 0.117789 _SUNGAIPENUH--C 0.228446 R-squared 0.786149  Mean dependent var 2.255480 Adjusted R-squared 0.725048  S.D. dependent var 0.949327 S.E. of regression 0.158492  Sum squared resid 1.055024 F-statistic 12.86652  Durbin-Watson stat 2.118729 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Eviews 8
Berdasarkan  estimasi  model  Fixed Effect  tersebut  menunjukkan  bahwa  Chi- Square  Statistik  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0.0264  <  α  =  0.05  sehingga  H 0
ditolak,  maka  model  yang  digunakan  adalah Fixed Effect Model.
Hasil  Persamaan  Regresi  Data  Panel  Fixed Effect Model Tabel 3. Hasil Regresi dengan Fixed Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.307939 0.242657 -1.269031 0.2114 LN_PPBE? 0.046829 0.026514 1.766245 0.0846*** LN_PPBPU? 0.028119 0.029508 0.952926 0.3461*** Fixed Effects (Cross) _KERINCI—C 0.276038 _MERANGIN—C 0.089448 _SAROLANGUN—C -0.201637 _BATANGHARI—C -0.043566 _MUAROJAMBI—C 0.116644 _TANJABTIM—C -0.557403 _TANJABBAR—C -0.153141 _TEBO—C 0.112543 _BUNGO—C 0.014840 _KOTAJAMBI—C 0.117789 _SUNGAIPENUH—C 0.228446 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.786149 Mean dependent var 2.255480 Adjusted R-squared 0.725048 S.D. dependent var 0.949327 S.E. of regression 0.158492 Sum squared resid 1.055024 F-statistic 12.86652 Durbin-Watson stat 2.118729 Prob(F-statistic) 0.000000
Deva  Angraini  et  al.,  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Ekonomi  dan  Pelayanan  Umum  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi
Unweighted Statistics R-squared 0.764842 Mean dependent var 1.663755 Sum squared resid 1.113795 Durbin-Watson stat 2.057426 Sumber: Eviews 8
Keterengan:
* : α = 1% (0.01)
**  : α = 5% (0.05) ***  : α = 10% (0.1) logPE it =  -  0.307939  +  0.046829logPPBE it + 0.028119logPPBPU it
Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan  model  Fixed  Effect  menunjukkan bahwa  angka  konstata  atau  intersep  adalah sebesar  –0.307939.  Angka  ini  menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan  pengeluaran  pemerintah  bidang  pelayanan umum  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tidak mengalami  perubahan,  maka  pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 0.307939.
Nilai  koefisien  pengeluaran  pemerintah bidang  ekonomi  sebesar  0.046829.  Angka  ini menunjukkan  apabila  pengeluaran  pemerintah meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.046829 dengan asumsi
pengeluaran pemerintah  bidang  pelayanan  umum  tidak mengalami perubahan.
Nilai  koefisien  pengeluaran  pemerintah bidang  pelayanan  umum  sebesar  0.028119. Angka  ini  menunjukkan  apabila  pengeluaran pemerintah  meningkat  sebesar  satu  rupiah  maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.028119 dengan asumsi pengeluaran pemerintah  bidang  ekonomi  tidak  mengalami perubahan.

## Intersep Kabupaten/Kota
Berdasarkan  hasil  estimasi  model  Fixed Effect  pada  tabel  4.6  dapat    juga  diketahui  nilai konstata  atau  nilai  individual  effect  untuk masing-masing  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  dalam  persamaan  regresi  yang  diurut berdasarkan nilai konstata tertinggi yaitu sebagai berikut:
Kabupaten Kerinci memiliki nilai konstata atau  intersep  sebesar  0.2760308  yang  berarti bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi dan  pengeluaran  pemerintah  bidang  pelayanan
umum  tetap,  maka  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.276038.
Kota  Sungai  Penuh  memiliki  nilai konstata  atau  intersep  sebesar  0.228446  yang berarti  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang pelayanan  umum  tetap,  maka  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.228446.
Kota  Jambi  memiliki  nilai  konstata  atau intersep  sebesar  0.117789  yang  berarti  bahwa pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi  dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum  tetap,  maka  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.117789.
Kabupaten  Muaro  Jambi  memiliki  nilai konstata  atau  intersep  sebesar  0.117789    yang berarti  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang pelayanan  umum  tetap,  maka  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebesar 0.117789.
Kabupaten  Tebo  memiliki  nilai  konstata atau  intersep  sebesar  0.112543  yang  berarti bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi dan  pengeluaran  pemerintah  bidang  pelayanan umum  tetap,  maka  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Tebo sebesar 0.228446.
Kabupaten  Merangin  memiliki nilai konstata  atau  intersep  sebesar  0.089448  yang berarti  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang pelayanan  umum  tetap,  maka  pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Merangin sebesar
0.089448.
Kabupaten  Bungo  memiliki  nilai  konstata atau  intersep  sebesar  0.014840  yang  berarti bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi dan  pengeluaran  pemerintah  bidang  pelayanan umum  tetap,  maka  pertumbuhan  ekonomi sebesar 0.014840.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki  nilai  konstata  atau  intersep  sebesar - 0.557403  yang  berarti  bahwa  pengeluaran pemerintah  bidang  ekonomi  dan  pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur sebesar - 0.557403.
Kabupaten  Sarolangun  memiliki  nilai konstata  atau  intersep  sebesar - 0.201637    yang berarti  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang pelayanan  umum  tetap,  maka  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Sarolangun  sebesar - 0.201637.
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat memiliki  nilai  konstata  atau  intersep  sebesar - 0.153141  yang  berarti  bahwa  pengeluaran pemerintah  bidang  ekonomi  dan  pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur sebesar - 0.153141.
Kabupaten  Batanghari  memiliki  nilai konstata  atau  intersep  sebesar - 0.043566  yang berarti  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang pelayanan  umum  tetap,  maka  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur sebesar - 0.043566.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  estimasi  model  Fixed  Effect koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square  sebesar  0.725048  hal  ini  berarti  bahwa kontribusi  variabel  pengeluaran  pemerintah bidang  ekonomi  dan  pelayanan  umum  dapat menjelaskan  variabel  pertumbuhan  ekonomi sebesar  72.50  persen.  Sisanya  sebesar  27.5 dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## Pengujian Hipotesis
1. Uji F-Statistik (Uji Simultan) Nilai  F tabel ditentukan  dari  df  =  n-k-1 (55-3-1) = 51 dengan α =0.05 diperoleh nilai F tabel =  3.18.  Berdasarkan  estimasi  model
Fixed  Effect  diperoleh  nilai  (F-statistic) sebesar  12.86652  apabila  dibandingkan dengan  F tabel maka  nilai  F hitung (F-statistic).
Maka  nilai  F  hitung  (F-statistic  )  >  F tabel (12.86652  >  3.18)  atau  signifikansi  nilai probabilitas  (F-statistic)  lebih  kecil  dari  α= 0.05 (000000 < 0.05) sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima  yang  dimaknai  bahwa  variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran  pemerintah  bidang  pelayanan umum berpegaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
2. Uji t-Statistik (Uji Parsial) Nilai  t tabel ditentukan  dari  df  =  n-k-1 (55-3-1) = 51 dengan α =0.05 diperoleh nilai t tabel =  1.29837.  Bersadarkan  estimasi  model Fixed  Effect  diketahui  nilai  t-statistic variabel  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi sebesar 1.766245. Angka ini apabila dibandingkan  dengan  t tabel maka  nilai  t hitung > t tabel (1.766245  >  1.29837)  atau  nilai signifikansi  probabilitas  statistic  lebih  kecil dari  α  =  0.1  (0.0846  <  0.1)  sehingga  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  yang  berarti  variabel pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pembahasan
Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum
Berdasarkan  hasil  estimasi  model  Fixed Effect menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi  dan pelayanan umum tidak seiring dengan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Dimana nilai  koefisien  pengeluaran  pemerintah  bidang ekonomi  sebesar  0.046829  dan  niali  koefisien pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum  sebesar  0.028119  bernilai  positif  atau
meningkat sedangkan nilai
koefisien pertumbuhan  ekonomi  sebesar  –  0.307939 bernilai negatif atau menurun. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Jambi  tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan teori  Hukum  Wagner  yang  menyatakan    dalam suatu  perekonomian  apabila  pendapatan  per kapita  meningkat  secara  relatif  pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.
Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Zahari,M. (2017) yang menemukan  bahwa  peningkatan  pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi  daerah  mempunyai  efek  positif terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Jambi.
Negatifnya dampak pengeluaran
pengeluaran  pemerintah  bidang  ekonomi  dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Hal ini diasumsikan bahwa anggaran belanja yang di alokasikan  untuk  pembangunan  tidak  dinikmati manfaatnya  secara  langsung  oleh  sebagian masyarakat atau hanya dinikmati oleh sebagaian besar kalangan pengusaha besar yang menguasai sektor ekonomi seperti sawit dan pertambangan. Hasil  sawit  dan  pertambangan  ini  diolah  dalam negeri  dan  dinikmati  luar  negeri.  Sehingga pembangunan  atau  fasilitas  publik  seperti  jalan jembatan  yang  dibangun  pemerintah  menjadi hancur  karena  dilewati  oleh  transportasi  sawit dan  batu  bara  akibatnya  fasilitas  umum  yang disediakan pemerintah seperti jalan tidak bisa di nikmati  oleh  sebagian  masyarakat.  sehingga kegiatan perekonomian tidak berjalan lancar dan terhambat.

## SIMPULAN
Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum
menurunkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

## Saran
Dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan ekonomi  pemerintah  perlu  menyusun  strategi pembangunan  dan  alokasi  belanja  pelayanan umum  untuk  menyediakan  fasilitas  publik  lebih terarah  dan  tepat  sasaran  agar  membantu melancarkan kegiatan perekonomian masyarakat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Tri  Basuki  dan  Prawoto,  Nano.  2017.
Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi  &  Bisnis : Dilengkapi  Aplikasi SPSS  &  EVIEWS. Depok:  Rajagrafindo Persada.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan . Data keuangan daerah mulai 2006 . Dumairy.  1996. Perekonomian  Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Gujarati.  Damodar.  N.  2015. Dasar-dasar Ekonometrika . Jakarta: Salemba Empat. Mangokoesoebroto,  Guritno.  1994. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE. Mankiw. N. Gregory. 2003. Teori makroekonomi. Jakarta: Erlangga. Mankiw. N. Gregory. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba
Empat.
Mankiw.  N.  Gregory.  2007. Makroekonomi.
Jakarta: Erlangga.
Mankiw. N. Gregory. 2013. Pengantar
Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun 2006 tenteang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Samuelson,Paul  A.  Dan  William,  D  Nordhaus.
2001. Ilmu  Makro  Ekonomi. Jakarta  : PT. Media Edukasi.
Subandi,  MM.  2011. Ekonomi  Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
Subandi,  MM.  2014. Ekonomi  Pembangunan . Bandung: Alfabeta. Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sukirno,  Sadono.  2006. Makroekonomi  Teori Pengantar. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.