## ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA – JAWA BARAT
Aceng Abdul Hamid 1)
1) dosen universitas pamulang, email : kangaceng88@gmail.com ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.1, No.4, Juni  2018
Halaman  : 38 – 51 © LPPM & Prodi Manajemen UNIVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696

## Keyword :
Financial performance, Income Per capita, level of education and life expectancy
JEL. classification : C33, G20, G23, N65

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalfinance.unpam@gmail.com
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  Pengaruh kinerja keuangan  daerah  terhadap  Pendapatan  Perkapita,  Pengaruh kinerja  keuangan  daerah  terhadap  usia  harapan  hidup  dan Pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap  Lama  sekolah. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode deskriptif, Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  Uji  Regresi  Linier Berganda  dan  Uji  Hipotesis.  Hasil  Penelitiannya  adalah:  (1) Terdapat pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan  perkapita,  (2)  Terdapat  pengaruh  Kinerja  keuangan daerah  terhadap  Angka  Usia  Harapan  Hidup,  (3)  Terdapat pengaruh Kinerja keuangan daerah terhadap Lama Sekolah .
The  purpose  of  this  study  to  determine  the  financial performance  effect  on  income  per  capita,  the  financial performance  effect  on  life  expectancy  and  the  financial performance effect on life expectancy the level of education. The research method used in this research is descriptive method. The classical assumption test consisted of normality test, multicollinearity  test,  Multiple  Linear  Regression  Test  and Hypothesis Test. The result of research are: (1) There is influence of  the  financial  performance  to  income  per  capita,  (2)  There  is influence  of  the  financial  performance  to  life  expectancy,  (3) There  is  influence  of  the  financial  performance  to  level  of education.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  menerapkan  otonomi  daerah selama  15  tahun.  Sesuai  dengan  UU  No.32  Tahun  2004)  tentang  pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Penerapan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  tercermin  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  juga  didasarkan  atas  azas  desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Salah  satu  perwujudan  pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  pelaksanaan  desentralisasi,  di  mana  Kepada  Daerah  diserahkan urusan,  tugas  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penerapan  otonomi  daerah  seutuhnya  membawa  konsekuensi  logis  berupa pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  berdasarkan manajemen  keuangan  yang  sehat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  yang baik  dalam  rangka mengelola  dana APBD  secara  transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
Salah  satu  alat  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  kabupaten  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  melakukan analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakan (Halim, 2007: 231).
Berkaitan  dengan  hal  itu,  analisis  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten  merupakan  informasi  yang  penting  terutama  untuk  membuat  kebijakan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  menilai  apakah  pemerintah  kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Analisis  kinerja  keuangan  pada APBD  dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan dengan  cara  menganalisis  rasio-rasio  keuangan.  Rendahnya  kapasitas  dan kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  sering  menimbulkan  siklus  efek negatif,  yaitu  rendahnya  tingkat  pelayanan  bagi  masyarakat  dan  tidak  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut Data indeks pembangunan manusia dari Badan Pusat Statistik :
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 NO Kabupaten/ Kota IPM NO Kabupaten/ Kota IPM 1 KOTA DEPOK 80.1 15  KOTA BANJAR 72.84 2 KOTA BEKASI 77.7 16  PURWAKARTA 72.75 3 KOTA BANDUNG 77.3 17  CIAMIS 72.68 4 KOTA CIMAHI 76.9 18  KUNINGAN 72.47 5 KOTA BOGOR 76.8 19  GARUT 72.43 6 KOTA CIREBON 76.7 20  SUBANG 72.1 7 KOTA SUKABUMI 76.2 21  SUKABUMI 71.96 8 KOTA TASIKMALAYA 75.7 22  MAJALENGKA 71.9 9 BANDUNG 75.1 23  KARAWANG 71.56
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
10  BEKASI 74.8 24  PANGANDARAN 70.74 11 BANDUNG BARAT 74.6 25  CIANJUR 70.38 12  BOGOR 73.9 26  CIREBON 70.25 13  SUMEDANG 73.6 27  INDRAMAYU 69.52 14  TASIKMALAYA 73.3 Sumber : www.bps.go.id
Berdasarkan  table  1.1  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  Kota  Depok menempati urutan pertama sebagai kota/ kabupaten dengan indeks pembangunan manusia  tertinggi  yang  disusul  dengan  Kota  Bekasi  dan  Kota  bandung  sebagai urutan  ketiga.  Sedangkan  Majalengka  menempati  urutan  ke-22  yang  diikuti  oleh Karawang,  Pangandaran,  Cianjur,  Cirebon  dan  Indramayu  pada  urutan  terakhir. Kabupaten  Majalengka  masih  berada  dibawah  rata –  rata  IPM  Jawa  Barat  yang berada pada angka 73,58.
Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Majalengka sebagai obyek penelitian  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten  dan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  selain  sebagai  ‘putera  daerah’  penulis  juga  ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah  Majalengka dengan  mengkaji  kinerja  pemerintah  kabupaten  dan  kesejahteraan  masyarakat sehingga  dapat  memberikan  masukan  dan  saran-saran  demi  perbaikan  kinerja pemerintah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka ke arah yang lebih baik.
Dari  data  pembanding  antar  seluruh  kabupaten/  kota  di  Jawa  Barat. Diketahui bahwa kabupaten Majalengka merupakan kabupaten dengan indeks IPM terendah dibanding kabupaten – kabupaten lainnya dengan peringkat 6 terendah. Untuk  melihat  realisasi  pendapatan  daerah  dengan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  diantaranya  dapat  dilihat  berdasarkan  pendapatan  perkapita  dari penduduk kabupaten Majalengka yang akan disajikan pada tabel 1.2 berikut ini:
Tabel 1.2 Pendapatan Asli daerah vs Pendapatan Perkapita Kabupaten Majalengka Tahun PAD Pendapatan Perkapita 2004 25.303.590.000,00   2.851.121,63 2005 32.270.220.000,00   2.916.382,85 2006 50.043.010.000,00   3.175.878,59 2007 46.020.646.259,00   3.312.857,44 2008 47.721.941.970,00   3.448.048,44 2009 68.121.599.611,00   3.598.486,33 2010 76.398.018.123,00   3.755.455,75 2011 86.579.536.411,00   3.903.266,00 2012 103.740.974.491,00   4.082.914,00 2013 142.505.677.495,00   4.172.977,00 Rata - rata 67.870.521.436,00   3.521.738,80
Pada  tabel  1.2  menunjukkan  bahwa  pendapatan  perkapita  penduduk kabupaten  Majalengka  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Walaupun  pendapatan daerah  sempat  mengalami  penurunan  namun  trend  perngeluran  perkapita  penduduk terus  meningkat.  Semakin  meningkatnya  PAD  seharusnya  kabupaten  Majalengka
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
dapat  dengan  cepat  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya  dengan  menyesuaikan anggaran  yang  telah  ada.  Apalagi  saat  ini  di  Kabupaten  Majalengka  sedang dilaksanakan  mega  proyek  Bandara  International  Kertajati  sehingga  pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat memboosting pendapatan daerah dan masyarakat.
Pemerintah  kabupaten  melalui  rencana  kerja  yang  dirumuskan  dalam  “Panca Program”  pemerintah  kabupaten,  salah  satu  di  antaranya  adalah  fokus  pada  upaya pengentasan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  seluruh aspek  kehidupan  serta  pembanguan  infrastruktur  untuk  mewujudkan  Kabupaten Majalengka sebagai pusat perkembangan ekonomi Jawa Barat.

## B. Perumusan Masalah
1.  Apakah  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam  bentuk Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja  keuangan pemerintah  dapat  berpengaruh  terhadap  tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat berupa Pendapatan Perkapita?
2.  Apakah  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam  bentuk Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja  keuangan pemerintah  dapat  berpengaruh  terhadap  tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat berupa Usia Harapan Hidup?
3.  Apakah  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam  bentuk Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja  keuangan pemerintah  dapat  berpengaruh  terhadap  tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat berupa Lama Sekolah?

## C. Tujuan Penelitian
1.  Mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam bentuk  Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja keuangan  pemerintah  terhadap  tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  berupa Pendapatan Perkapita.
2.  Mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam bentuk  Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja keuangan pemerintah terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat berupa Usia Harapan Hidup.
3.  Mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam bentuk  Kemandirian  Daerah,  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Keserasian  belanja keuangan  pemerintah  terhadap  tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  berupa Lama Sekolah.

## D. Landasan Teori

## 1.  Keuangan Daerah
Faktor keuangan merupakan  hal  yang  penting  dalam  mengukur tingkat kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Keadaan  keuangan daerahlah  yang  menentukan  bentuk  dan  ragam  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Halim  (2007:  230),  mengungkapkan  bahwa  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  dituangkan  dalam
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  langsung  maupun tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan sosial masyarakat.
Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah  dengan melakukan  analisis  rasio keuangan  terhadap APBD  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

## 2.  Laporan Keuangan Daerah
Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan  dapat  diandalkan (reliable) serta  disusun  dengan  mengikuti  standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58/2005, PP  No.38/  2007,  Permendagri  No.  65/2007  dan  Permendagri  No.  13/2006. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  SAP  yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## 3.  Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan indikator  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  pada  dasarnya  dilakuan  untuk menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan  target  yang  diinginkan.  Pencapaian  sasaran  dan  target  membutuhkan informasi  tentang  aktual  kinerja  yang  diharapkan  dengan  membandingkan kebijakan yang ditetapkan (setting objectives) . Informasi yang diharapkan harus tersusun, dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas.

## 4.  Analisis Rasio Keuangan Daerah
Beberapa  rasio  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur akuntabilitas  pemerintah  daerah  (Halim,  2007:  233)  yaitu  rasio  kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. a.  Rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Rasio  kemandirian dihitung  dengan  membagi  total  PAD  dengan  total  belanja  daerah  dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:33).
Secara  sederhana  rasio  kemandirian  dapat  diformulasikan  sebagai berikut (Mahsun dalam Suyana Utama, 2008: 33) :
Pola  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  tingkat kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah  dapat  disajikan  dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2-1 berikut ini (Mahsun, 2006: 187)
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Tabel 2.1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah > 25 – 50 Konsultatif Sedang > 50 – 75 Partisipatif Tinggi > 75 – 100 Delegatif
Sumber : Mahsun Moh, 2006 (187)
b.  Rasio efektivitas keuangan daerah
Pengertian  efektivitas  berhubungan  dengan  derajat  keberhasilan suatu operasi pada sektor  publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika  kegiatan  tersebut  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  kemampuan menyediakan  pelayanan  masyarakat  yang  merupakan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Rasio  efektivitas  merupakan  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  prestasi  yang  dicapai  oleh  pemerintah daerah  yang  diukur  dengan  membandingkan  realisasi  pendapatan  dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:27).
Rasio efektivitas diukur dengan : (Suyana Utama, 2008: 33):
Nilai  efektivitas  diperoleh  dari  perbandingan  sebagaimana  tersebut diatas,  diukur  dengan  kriteria  penilaian  kinerja  keuangan  (Mahsun, 2006:187).
Tabel 2.2 Efektivitas Keuangan Daerah Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas Sangat Efektif >100 Efektif >90 - 100 Cukup Efektif >80 - 90 Kurang Efektif >60 - 80 Tidak Efektif <=60
Sumber : Mahsun Moh, 2006 (187)
c.  Rasio efisiensi keuangan daerah
Rasio  efisiensi  merupakan  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan  atau  prestasi  yang  dicapai  oleh  pemerintah  daerah  yang  diukur dengan  membandingkan  realisasi  belanja  dengan  anggaran  belanja  yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:30).
Rasio efisiensi diukur dengan (Suyana Utama, 2008: 33) :
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Dengan  mengetahui  hasil  perbandingan  antara  realisasi  belanja dananggaran  belanja  daerah  dengan  menggunakan  ukuran  efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Mahsun, 2006: 187).
Tabel 2.3 Efisiensi Keuangan Daerah Efisiensi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan Rasio Efisiensi Sangat Efisien <= 60 Efisien >60 – 80 Cukup Efisien >80 – 90 Kurang Efisien >90 - 100 Tidak Efisien >=100
Sumber : Mahsun Moh, 2006
d.  Rasio Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  aparatur  dan  belanja pelayanan  publik  secara  optimal.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  proprosi belanja  publik  karena  belanja  publik  secara  langsung  dimaksudkan  untuk dapat  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Rasio  keserasian diukur  dengan  membandingkan  realisasi  total  belanja  publik  dengan  total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:36).
Secara  sedarhana  rasio  keserasian  belanja  dapat  diformulasikan sebagai berikut (Suyana Utama, 2008) :
Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran  belanja  daerah  dengan  menggunakan  ukuran  efisiensi  tersebut, maka  penilaian  kinerja  keuangan  dapat  ditentukan  sebagai  berikut (Mahsun, 2006) :
Tabel 2.4 Keserasian Belanja Keuangan Daerah Keserasian Belanja Keuangan Daerah otonom Rasio Keserasian Belanja (%) Tidak Serasi 0 - 20 Kurang Serasi > 20 - 40 Cukup Serasi > 40 - 60 Serasi > 60 - 80 Sangat Serasi > 80 - 100 Sumber : Mahsun Moh, 2006
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## 5.  Kesejahteraan Masyarakat
Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk  memperluas  pilihan  bagi  penduduk  yang  dapat  ditumbuhkan  melalui upaya  pemberdayaan  penduduk.  Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  program pembangunan  yang  menitik-beratkan  pada  peningkatan  kemampuan  dasar manusia  yaitu  meningkatnya  derajat  kesehatan,  berupa  umur  panjang  dan hidup  sehat,  mempunyai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  memadai  agar dapat  digunakan  untuk  mempertinggi  partisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.
Pendapatan perkapita adalah PDRB berdasarkan harga yang berlaku di masyarakat  dibagi  dengan  total  penduduk  pada  pertengahan  tahun,  dalam ribuan  rupiah.  PDRB  adalah  total  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  sektor- sektor  perekonomian  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  Tingkat  pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal terhadap total penduduk di suatu wilayah tertentu, dalam satuan persen. Usia harapan hidup adalah rata-rata umur masyarakat yang dicapai pada suatu wilayah tertentu, dalam satuan tahun.

## E. Metodologi
Penelitian  ini  digolongkan  kedalam  penelitian  kausalitas,  penelitian  ini melakukan percobaan dalam memprediksi pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya  (Cooper  and  Schindler,  2008;  144),  kemudian  uraian  yang  mengungkapkan besar  atau  kecilnya  suatu  pengaruh  atau  hubungan  antar  variabel  yang  dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini menguji pengaruh Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. Populasi  terdiri  atas:  obyek/subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakterisitik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2012:119).  Objek  dari penelitian ini adalah Laporan keuangan Daerah Kabupaten Majalengka.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata ( mean ),  standar  variasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan skewness  (kemencengan  distribusi).  Pengujian  asumsi  klasik  yang  dilakukan  terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji Regresi  Linier  Berganda,  Uji  Koefisien  Korelasi,  Uji  Koefisien  Determinasi,  dan  Uji Hipotesis.

## F. Hasil dan Pembahasan
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode statistik dengan menggunakan program SPSS versi 22.0.

## 1.  Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Menurut  Imam  Ghozali  (2013:160)  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Uji  normalitas  dengan  analisis  grafik  pada  penelitian  ini  menggunakan normal probability  plot ,  yaitu  deteksi  dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu diagonal  dari  grafik.  Berikut  ini  adalah  hasil  dari  pengujian  uji  normalitas  dengan menggunakan grafik normal probability plot.
Gambar 4.4 Normal Probability Plot
Pendapatan Perkapita Harapan Hidup

## Lama Sekolah
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 22, 2015.
Dari  hasil normal  probability  plot diatas  dapat  dilihat  bahwa  Sebaran  titik-titik dari gambar Normal P-P Plot di atas relatif mendekati garis lurus. Hal seperti ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas.

## b. Uji Multikolonieritas
Menurut Imam Ghozali (2013:105) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen). Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  indipenden. Multikolonieritas  dapat  juga  dilihat  dari  nilai tolerance dan  lawannya variance  inflation factor (VIF).  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Berikut ini adalah hasil uji multikolonieritas:
Hasil Uji Multikolonearitas Variabel Independent Variabel Tolerance VIF Keputusan Kemandirian Daerah 0,597 1,675 Bebas multikolonieritas Efektivitas 0,590 1,693 Bebas multikolonieritas Efisiensi 0,506 1,977 Bebas multikolonieritas Keserasian Belanja 0,708 1,413 Bebas multikolonieritas Sumber : data yang telah diolah (SPSS 22.0)
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Dari hasil uji multikolonieritas di atas, menunjukkan bahwa dapat dilihat bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Keserasian Belanja menunjukkan  nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen  yang  digunakan  dalam  model  regresi penelitian  ini  adalah  terbebas  dari  multikolonieritas  atau  dengan  kata  lain  dapat dipercaya dan objektif.

## 2.  Hasil Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  F  di  bawah,  output  regresi  menunjukkan  nilai signifikansi  0.000  atau  dibawah  tingkat  signifikansi  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  selama  periode  yang  digunakan,  variabel  Kemandirian  Daerah,  Efisiensi, Efektivitas  dan  Keserasian  belanja  secara  bersama-sama  dapat  menjelaskan pengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Pendapatan  Perkapita,  Angka  Usia  Harapan Hidup dan Lama Sekolah).
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Variabel F Sig R Square Adjusted R Square Std Error Pendapatan Perkapita 6.804 0.030 0.845 0.721 244.766,74 Angka Usia Harapan Hidup 8.584 0.018 0.873 0.771 0.42922 Lama Sekolah 8.195 0.020 0.868 0.762 0.20787

## 1.  Pendapatan Perkapita
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  F  hitung  yaitu  6.804,  sedangkan  nilai  F tabel  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  tabel  F  dengan  derajat  bebas  (df) Residual (sisa) yaitu 5 sebagai df penyebut dan df Regression (perlakuan) yaitu 4 sebagai df pembilang dengan tarap siginifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 5,19. Karena F hitung (6,804) > F tabel (5,19) maka Ho ditolak.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel, dapat dilihat bahwa  besarnya  Adjusted  R2  adalah  0,721.  Hal  ini  berarti  72,1%  variasi pendapatan  perkapita  dapat  dijelaskan  oleh  4  variabel  independen  yaitu Kemandirian  Daerah,  Efektivitas  Keuangan  Daerah,  Efisiensi  Daerah,  dan Keserasian  Belanja.  Sedangkan sisanya  (100%  -  72,1% =  27,9%)  dijelaskan  oleh sebab-sebab lain di luar model.
Pada  tabel  diatas  angka  R  Square  adalah  0,845  yaitu  hasil  kuadrat  dari koefisien  korelasi  (0,919  x  0,919  =  0,845). Standar  Error  of  the  Estimate adalah 244.766,73908  sedangkan  pada  analisis  deskriptif  statitik  bahwa  standar  deviasi pendapatan  perkapita  adalah  463.077,84204  yang  jauh  lebih  besar  dari  standar error, oleh karena lebih kecil daripada standar deviasi pendapatan perkapita maka model  regresi  sangat  bagus  dalam  bertindak  sebagai predictor pendapatan perkapita.

## 2.  Angka Usian Harapan Hidup
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  F  hitung  yaitu  8,584,  sedangkan  nilai  F tabel  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  tabel  F  dengan  derajat  bebas  (df) Residual (sisa) yaitu 5 sebagai df penyebut dan df Regression (perlakuan) yaitu 4 sebagai df pembilang dengan tarap siginifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 5,19. Karena F hitung (8,584) > F tabel (5,19) maka Ho ditolak.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel diatas, dapat dilihat  bahwa  besarnya Adjusted  R  Square adalah  0,771.  Hal  ini  berarti  77,1% variasi  usia  harapan  hidup  dapat  dijelaskan  oleh  4  variabel  independen  yaitu Kemandirian  Daerah,  Efektivitas  Keuangan  Daerah,  Efisiensi  Daerah,  dan Keserasian  Belanja.  Sedangkan sisanya  (100%  -  77,1% =  22,9%)  dijelaskan  oleh sebab-sebab lain di luar model.
Pada  tabel  diatas  angka  R  Square  adalah  0,873  yaitu  hasil  kuadrat  dari koefisien  korelasi  (0,934  x  0,934  =  0,873). Standar  Error  of  the  Estimate adalah 0,42922  sedangkan  pada  analisis  deskriptif  statitik  bahwa  standar  deviasi  usia harapan  hidup  adalah  0,89735  yang  jauh  lebih  besar  dari standar  error ,  oleh karena lebih kecil daripada standar deviasi usia harapn hidup maka model regresi sangat bagus dalam bertindak sebagai predictor usia harapan hidup.

## 3.  Lama Sekolah
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  F  hitung  yaitu  8,195,  sedangkan  nilai  F tabel  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  tabel  F  dengan  derajat  bebas  (df) Residual (sisa) yaitu 5 sebagai df penyebut dan df Regression (perlakuan) yaitu 4 sebagai df pembilang dengan tarap siginifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 5,19. Karena F hitung (8,195) > F tabel (5,19) maka Ho ditolak.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel, dapat dilihat bahwa  besarnya Adjusted  R  Square adalah  0,762.  Hal  ini  berarti  76,2%  variasi lama  sekolah  dapat  dijelaskan  oleh  4  variabel  independen  yaitu  Kemandirian Daerah,  Efektivitas  Keuangan  Daerah,  Efisiensi  Daerah,  dan  Keserasian  Belanja. Sedangkan  sisanya  (100%  -  76,2%  =  23,8%)  dijelaskan  oleh  sebab-sebab  lain  di luar model.
Pada  tabel  diatas  angka  R  Square  adalah  0,868  yaitu  hasil  kuadrat  dari koefisien  korelasi  (0,931  x  0,931  =  0,868). Standar  Error  of  the  Estimate adalah 0.20787  sedangkan  pada  analisis  deskriptif  statitik  bahwa  standar  deviasi  lama sekolah adalah 0.42590 yang jauh lebih besar dari standar error, oleh karena lebih kecil  daripada  standar  deviasi  lama  sekolah  maka  model  regresi  sangat  bagus dalam bertindak sebagai predictor lama sekolah.

## G.  Kesimpulan
1.  Kinerja keuangan  daerah  berupa kemandirian  daerah,  efisiensi, efektifitas  dan keserasian  belanja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  bersama –  sama berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten  Majalengka  berupa  Pendapatan  Perkapita  dengan  nilai  koefisien determinasi sebesar ( R Square ) 84,5%.
2.  Kinerja keuangan  daerah  berupa kemandirian  daerah,  efisiensi, efektifitas  dan keserasian  belanja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  bersama –  sama berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten  Majalengka  berupa  Angka  Usia  Harapan  Hidup  dengan  nilai koefisien determinasi sebesar ( R Square ) 87,3%.
3.  Kinerja keuangan  daerah  berupa kemandirian  daerah,  efisiensi, efektifitas  dan keserasian  belanja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  bersama –  sama berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten  Majalengka  berupa  Lama  Sekolah  dengan  nilai  koefisien determinasi sebesar ( R Square ) 86,8%.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## H.  Saran
1.  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  diharapkan  untuk  lebih  memperhatikan, mengakomodir,  memanfaatkan  dan  memberdayakan  sumber-sumber  PAD yang  dimiliki  daerah  ketika  menyusun  anggaran  pendapatan  seperti pemanfaatan sumber-sumber retribusi, pengembangan potensi-potensi alam di sektor  pariwisata  dan  pertanian  sehingga  mampu  mendorong  pencapaian realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  optimal  dan  meningkatkan  PAD  guna mengurangi  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  dan provinsi.
2.  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  hendaknya  tidak  selalu  mengandalkan sumber-sumber  pendapatan  non  PAD,  seperti  yang  selama  ini  terjadi  untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, upaya menciptakan  sumber-sumber  baru  pendapatan  asli  daerah  perlu  mendapat perhatian dan keseriusan di masa mendatang.
3.  Proporsi  alokasi  anggaran  untuk  belanja  publik  dalam  APBD  perlu  lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos belanja daerah lainnya, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan lagi.
4.  Diharapkan  agar  para  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terhadap  kinerja  keuangan  maupun  tingkat  kesejahteraan masyarakat  Kabupaten  Majalengka,  hendaknya juga melakukan  perbandingan untuk  keseluruhan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat,  sehingga  dapat diketahui  lebih  jelas  mengenai  gambaran  kinerja  keuangan  dan  tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

## I.  Daftar Pustaka
Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Pemerintah  Daerah,  2015, Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Majalengka  Tahun  2005 – 2025, Kabupaten Majalengka.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  2013, Data  dan  Informasi  Kinerja Pembangunan 2004 – 2012, Republik Indonesia, Jakarta.
Batafor, Gehi, Gregorius, 2011, Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Lembata –  Provinsi  NTT ,  Program  Pascasarjana, Universitas Udaya, Denpasar.
Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan, 2014 ( http://gedeiwan.files.wordpress.com , diakses 5 Mei 2014)
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Salemba Empat. Jakarta.
Hamzah, Ardi, 2007. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Konomi,Pengangguran  Dan  Kemiskinan  :  Pendekatan  Analisis  Jalur  (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi X.
Handayani,  Sri,  2012, Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan,
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Ihyig,  Wulan  dan  Bastian,  Indra.  2005. Rancangan  Sistem  Kesejahteraan  Sosial (Social  SecuritySystem)  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Akuntansi  (Studi Empiris Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.29/2002 tentang  Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Matheus A.B.H. Dacosta 2002, Kemandirian Kota Kupang Ditinjau dari AspekPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 , Tahun 2002
Nardi Sunardi (2017) Determinan Kebijakan Utang Serta Implikasinya terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ.45 yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2011-  2015) Jurnal  Sekuritas,    Vol.  1,  No.1  /
September 2017 Universitas Pamulang.
Nardi  Sunardi,  Aceng  Abdul  Hamid,  Lativa,  Abdul  Kadim,  Natanael  Tulus  (2018)
Determinant  Of  Cost  Efficiency  And  It's    Implications  For  Companies Performance Incorporated In The  Lq.45  Index Listing In Idx For The Period of 2011-2016, International  Journal  of  Applied  Business  and  Economic Research,.Volume 16, Number 1, 2018, ISSN : 0972-7302
Pengertian Manajemen, 2014, ( http://ipdcpoa.files.wordpress.com , diakses 5 Mei 2014)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13,  Tahun  2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006 . Depdagri RI.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105,  Tahun  2000  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , 2006. Depdagri RI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pertiwi,  Retno  dan  Iriawan,  Nur.  2012. Pemodelan  Pengeluaran  Perkapita Perkabupaten/Kota  Di  Kalimantan  Barat  Menggunakan  Hirarki  Bayesian. IndoMS Jurnal On Statistics Vol. xx, No.xx. 2012
Portal  Gabungan  Perusahaan  Konstruksi  Nasional  Indonesia  Kabupaten  Majalengka, 2015, Indikator Makro Kabupaten Majalengka,
Portal  Resmi  Badan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Majalengka,  2015, Indikator Ekonomi Kabupaten Majalengka, (http://bappeda.majalengkakab.go.id, diakses 20 Maret 2015)
Portal  Resmi  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  2015, Indeks  Pembangunan  Manusia, (http://www.bps.go.id, diakses 25 Maret 2015)
Portal Resmi Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2015, Indeks Pembangunan Manusia, (http://www.jabar.bps.go.id, diakses 25 Maret 2015)
Portal  Resmi  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Majalengka,  2015, Indeks Pembangunan  Manusia,  (http://www.majalengkakab.bps.go.id, diakses  25 Maret 2015)
Portal  Resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan, 2015, Data Keuangan Daerah,
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Portal  Resmi  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka,  2015, Rancangan  Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.
Setiyawati,  Anis  dan  Hamzah,  Ardi.  2007. Analisa  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja
Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. The 1st Accounting Conference. Jakarta.
Sholikhah,  Ratna,  2011, Analisis  Kemampuan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Wonogiri  Tahun Anggaran  2000  -  2009, Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Suharjo,  Bambang,  2008. Analisis  Regresi  Terapan  dengan  SPSS .  Penerbit GrahaIlmu. Yogyakarta.
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  S.900/316/BAKD  tentang  Pedoman, Sistem  dan  Prosedur  Penatausahaan  dan  Akuntansi  Pelaporan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah . 2006. Depdagri RI.
Swandewi,  Agung,  Istri,  Agung,  Anak.  2014. Pengaruh  Dana  Perimbangan  Dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap  Keserasian  Anggaran  Dan Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali .  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali.
Thesaurianto,  Kuncoro.  2007. Analisis  pengelolaan  keuangan  Daerah  terhadap kemandirian  Daerah. Program  Studi  Magister  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang.
Undang-undang  Nomor  32,  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah ,  2004. Depdagri RI.
Undang-undang  Nomor  33,  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Daerah , 2004. Depdagri RI.
Yustika, Abdul S, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah . Erlangga. Jakarta