ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022

## KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH
Fitriyani 1
Abd. Basir 2
Abdul Rouf Fansyuri 3
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta; fitriyanispsuinjkt@gmail.com,
2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia; abdbasirkemenag@gmail.com
3 Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta; abdullrouf574@gmail.com
Abstract: The  concept  of  the  state  and  government  is  an  ijtihad  that  reflects  the  exploration  of rational speculative thought in order to find an intellectual basis for the function and  role of the state and government as an instrumental factor for the fulfillment of the interests and welfare of the  people  both  physically  and  mentally.  The  state,  in  terminology,  is  defined  as  the  highest organization among a group of people who have the aspiration to unite, live in a certain area and have  a  sovereign  government.  Fiqh  siyasah  as  one  aspect  of  Islamic  law  that  discusses  the regulation  and  management  of  human  life  in  the  state  in  order  to  achieve  the  benefit  of  human itself  regardless  of  the  reign  after  the  death  of  the  Prophet  Muhammad  SAW.  Although  in  the Qur'an there is not a single argument that explicitly commands or obliges Muslims to establish a state. Moreover, even the term state (Daula) is never mentioned in the Qur'an, however, the  basic elements  in  society,  nation  and  state,  can  be  found  in  it.  Some  of  the  main  principles  include: Deliberation, Justice, Equality.
Keywords: Islam, State, Fiqh Siyasah, Politics
Abstrak: Konsep  negara  dan  pemerintahan  merupakan  suatu  ijtihad  yang  merefleksikan  adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan  peranan  negara  serta  pemerintahan  sebagai  sebuah  faktor  instrumental  bagi  pemenuhan kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  baik  lahir  maupun  batin.  Negara,  secara  terminologi diartikan  dengan  organisasi  tertinggi  di  antara  satu  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  cita- cita untuk bersatu,  hidup di dalam daerah tertentu dan  mempunyai pemerintahan  yang  berdaulat. Fiqih  siyasah  sebagai  salah  satu  aspek  hukum  Islam  yang  membicarakan  pengaturan  dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al- Qur‘an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur‘an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, dan Persamaan.
Kata kunci: Islam, Negara, Fiqih Siyasah, Politik

## PENDAHULUAN
Secara  historis,  cikal  bakal  negara  Islam,  meski  dalam  bentuk  yang sederhana  dan  tidak  tersebut  secara  yuridis  formal,  dapat  dirunut  sejak  pasca lahirnya  perjanjian  Hudaibiyyah  II  (Piagam  Madinah).  Meskipun  pendiriannya tidak diartikulasikan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi secara teori  persyaratan  untuk  menjadi  sebuah  negara  secara  tidak  langsung  telah terpenuhi: wilayah, pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. Istilah ―Negara Madinah‖  saat  itu,  memunculkan  banyak  pemahaman  tentang  terjadinya perjanjian,  akan  tetapi  banyak  kalangan  mengartikan  bahwa  perjanjian  tersebut hanya  sebagai  bentuk  kerjasama  antara  berbagai  elemen  masyarakat  di  sebuah wilayah. Tidak sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. 1
Adapun  pengertian  negara  menurut  para  pakar  tata  negara  konvensional adalah  sekelompok  masyarakat  yang  secara  independen  hidup  secara  terus- menerus dalam suatu wilayah tertentu di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. 2 Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah  sekelompok  masyarakat  yang  hidup  secara  terus-menerus  dalam  suatu wilayah  tertentu  yang  dikuasai  oleh  suatu  lembaga  pemerintahan  yang  memiliki kedaulatan. 3
Bila  memperhatikan  secara  seksama  penjelasan  para  pakar  hukum  tata negara  terkait  penjelasan  mereka  tentang  makna  dan  maksud  daripada  negara maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  mendirikan  sebuah  negara  tidak  terlepas dari beberapa unsur pokok yakni adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau  kawasan  tertentu,  adanya  seorang  pemimpin  yang  memiliki  otoritas  untuk mengatur,  adanya  aturan  hukum  di  mana  semuanya  patuh  terhadap  hukum  yang dimaksud,  dan  yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi  politik yang  dengannya  masyarakat  mampu  mengurus  dirinya  sendiri  tanpa  harus
1 Lukman Arake, ―AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH,‖ Al-Adalah 3, no. 2 (2018): 79–116, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200.
2 Ismail Badawi, Nadzariyyah Addaulah (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994).
3 Muhammad Allafi, Nazarat Fi Ahkami Al-Harbi Wa Assilmi (Libia: Dar Iqra, n.d.).
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
mengikut  kepada  negara  lain. 4 Berdirinya  suatu  negara  sangat  ditentukan  oleh adanya  sekelompok  masyarakat,  adanya  wilayah  yang  didiami  secara  terus menerus,  dan  adanya  lembaga  pemerintahan  yang  memiliki  kedaulatan  untuk mengatur  semua  urusan  masyarakat  serta  menguasai  semua  wilayahnya  tanpa intervensi dari luar. 5
Unsur-unsur  tersebut  di  atas  menurut  para  ahli  hukum  tata  negara konvensional  mesti  terpenuhi  dalam  mendirikan  suatu  negara,  maka sesungguhnya  unsur-unsur  yang  disebutkan  itu  juga  telah  ada  dan  telah terimplementasi  dengan  baik  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  ketika  beliau berada  di  Madinah.  Unsur-unsur  yang  disebutkan  telah  banyak  disinggung  baik dalam  Al-Qur‘an  maupun  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang  kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya begitu pula generasi yang datang setelahnya. 6
Setelah  Rasulullah  SAW  wafat  di  Madinah  bersama  para  sahabatnya, beliau  menjadikan  Madinah  sebagai  tanah  airnya.  Para  sahabat  memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimipin di tengah- tengah  mereka  dengan  menjadikan  syariat  Islam  yang  bersumber  dari  Al-Qur‘an dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Maka dari itu, nampak jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan masalah akidah dan  ibadah  ritual  semata,  akan  tetapi  Islam  adalah  agama  dan  negara.  Itulah sebabnya  para  ulama  menyatakan  bahwa  syariat  Islam  diwahyukan  oleh  Allah kepada  Nabi  Muhammad  SAW,  tujuannya  agar  manusia  dapat  hidup  bahagia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
4 M.  Din  Syamudin,  ―Usaha  Pendirian  Konsep  Negara  Dalam  Sejarah  Pemikiran  Politik  Islam‖, Dalam Ulumul Qur‘an,‖ Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an IV, no. 2 (1993): 13.
5 Sayid Anshar, ―Konsep Negara Hukum Dalam Perspekif Hukum Islam,‖ Soumatera Law Review 2, no. 2 (2019): 235–245, http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136.
6 Zaman,  ―NEGARA  MADINAH  (Sebuah  Prototype  Ketatanegaraan  Modern),‖ IN  RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi 2, no. 1 (2012): 69–92, http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1233.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif 7 dengan  pendekatan historis,  dan  analisisnya  menekankan  pada  data-data  yang  didapat  dari perpustakaan  secara  tertulis  dan  karya  ilmiah  yang  berupa  jurnal-jurnal,  artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan

## PEMBAHASAN
Islam  tidak  memisahkan  antara  urusan  akhirat  dengan  urusan  dunia;  dan juga  tidak  membedakan  antara  maslahat  pribadi  dengan  maslahat  orang  banyak, tetapi  justru  berusaha  menciptakan  kebahagian  dunia  akhirat  baik  secara individual  maupun  kelompok.  Islam  adalah  agama  yang  membawa  hukum  dan aturan yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan dunia seperti hukum muamalah,  hukum  pidana,  hukum  bisnis,  hukum  perdata,  hukum  internasional, dan  sistem  hukum  yang  meliputi  masalah  kebebasan,  persamaan  hak, musyawarah,  keadilan  dan  kepedulian  sosial. Sebagaimana  konsep  negara  yang terdapat dalam piagam madina, sebagai berikut:

## 1. Piagam Madinah Sebagai Konsep Negara dalam Fiqh Siyasah
Nabi  Muhammad  SAW  telah  menyatakan  berdirinya  negara  Madinah sebagai  implementasi  dari  unsur  pokok  dalam  mendirikan  negara  sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara konvensiaonal yakni harus ada masyarakat, ada tatanan  hukum  yang  mengatur,  ada  wilayah,  dan  ada  pemimpin.  Semua  unsur yang  disebutkan  itu  telah  terpenuhi  dan  tertera  dalam  pidato  Nabi  Muhammad SAW  pada  saat  memproklamerkan  berdirinya  negara  Madinah.  Berikut  cuplikan deklarasi Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan mitsaq madinah atau piagam Madinah. 8
7 Dian  Adi  Perdana  and  Dan  Mey  Oktafiyanti  Pakili,  ―Perilaku  Organisasi  Melalui  Dakwah Terhadap  Perkembangan  Manajemen  Partai  Keadilan  Sejahtera  Wilayah  Gorontalo,‖ Tazkir: Jurnal  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  keislaman 6,  no.  2  (2020):  311–328,  http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004.
8 Muhammad  Nur  Murdan,  ―Membangun  Hubungan  Antara  Umat  Dan  Kekuasaan,  Konsep Negara  Dalam  Piagam  Madinah,‖ Jurnal  Pappasang:  Jurnal  Studi  Al-Qur’an-Hadis  dan
Pemikiran Islam 1, no. 1 (2019): 44–67,
https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/59.
Piagam  Madinah  oleh  para  sarjana  muslim  dianggap  sebagai  konstitusi pertama  yang  menekankan  pentingnya  saling  membantu,  bekerjasama  dan  tidak saling  memusuhi.  Selain  itu,  perjanjian  tersebut  juga  sebagai  bukti  bahwa  Islam adalah agama yang toleran dan tidak membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Muhammad Hamidullah menuliskan beberapa pernyataannya terkait dengan  piagam  Madinah.  Menurutnya,  Undang  Undang  Dasar  Negara  tertulis pertama  yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah ummat manusia ternyata  diumumkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  yakni  pada  tahun  pertama Hijriah  (622  M),  dan  sekarang  Undang  Undang  Dasar  tersebut  telah  sampai  di tangan  kita.  Ia  juga  menyatakan  bahwa  fakta  pertahanan  ini  sangat  diperlukan untuk  membentuk  negara  di  Madinah  yang  berasaskan  persekutuan  dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya.
Hasan  Ibrahim  Hasan,  seorang  pemikir  Islam  Mesir  juga  menyatakan bahwa Piagam  Madinah  secara resmi menandakan berdirinya suatu negara,  yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat pokok, yaitu: ‖
a) Mempersatukan  segenap  kaum  muslimin  dari  berbagai  suku  menjadi  satu ikatan.
b) Menghidupkan  semangat  gotong  royong,  hidup  berdampingan,  saling menjamin di antara sesama warga.
c) Menetapkan  bahwa  setiap  warga  masyarakat  mempunyai  kewajiban memanggul  senjata,  mempertahankan  keamanan  dan  melindungi  Madinah dari serbuan luar.
d) Menjamin  persamaan  dan  kebebasan  bagi  kaum  Yahudi  dan  pemeluk- pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.
Di  dalam  piagam  tersebut  terdapat  ketentuan  yang  secara  tegas menyatakan  bahwa  kedaulatan  negara  atas  semua  kelompok  masyarakat  yang menjalin  hubungan  bilateral  dengan  masyarakat  muslim.  Demikian  juga  dalam hubungan  antar  kelompok  masyarakat  dengan  kelompok  yang  lain.  Bahkan,  jika ditelusuri  lebih  dalam  lagi,  piagam  itu  memuat  juga  ketentuan  tentang  aliansi militer  sebagaimana  negara  serikat  dalam  memerangi  musuh  negara.  Menurut ketentuan  dalam  piagam  madina,  orang-orang  Yahudi  wajib  menanggung
pendanaan bersama-sama dengan orang Islam selama dalam pertempuran. Orang- orang  Yahudi  berkewajiban  membiayai  orang-orang  Islam.  Kedua  belah  pihak sama-sama berkewajiban membela Yastrib dari serangan musuh. 9
Piagam  Madinah  dianggap  sebagai  suatu  kebijaksanaan  politik  yang  luar biasa  dari  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  mengantisipasi  terjadinya  berbagai kemungkinan  yang  tidak  diinginkan  dalam  suatu  masyarakat  yang  heterogen, beraneka  ragam  warna  kulit,  ras,  dan  bahkan  agama. 10 Secara  implisit  dapat disimpulkan  bahwa  piagam  Madinah  mencakup  seluruh  aspek  dan  tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena piagam Madinah  telah  menjelaskan  tentang  pembentukan  ummat,  hak  asasi  manusia, persatuan  negara,  persatuan  segenap  warga  negara,  golongan  minoritas,  tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, dan politik perdamaian. 11
Nabi  Muhammad  SAW  tidak  pernah  merumuskan  secara  konstan mengenai  bentuk  negara/pemerintahan  yang  harus  diikuti  oleh  para  pemimpin yang  datang  kemudian.  Tetapi  bukan  berarti  bahwa  ia  sama  sekali  tidak mengusung mekanisme politik yang dijadikan sebagai standar. Justru beliau telah berhasil  menggagas  sekaligus  membumikan  banyak  konsep  dan  teori  tentang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 12 Bukankah  Nabi  Muhammad  SAW  telah berbicara  banyak  soal  keadilan,  kesejahteraan,  musyawarah,  penerapan  hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan aparat negara, para pemimpin  pasukan,  dan  bahkan  masalah-masalah  sosial  politik  yang  berkaitan 9 A  Gaffar  Aziz, Berpolitik  Untuk  Agama (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2000), https://pustakapelajar.co.id/buku/berpolitik-untuk-agama/.
10 Muhammad Latif Fauzi,  ―KONSEP NEGARA DALAM  PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH
DAN PIAGAM JAKARTA,‖ Al-Mawarid ,
no. XIII (2005): 85–101,
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi__konsep_negara-with-cover-page- v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC1Oiq8NVYMNAeJr HVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfVgeEKREkQY9IFFYUA091fI36qpwqIH915IhWdr ge~NLOhGyOPTI7lyLVoUAXZO8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZ CdyUgAyNUmEoes-FdW1Sio-v- UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIlMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX39qNaquNPET- mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-zD2n4D1eXmgU9wTwwVzfyoK6ymIWLsq5N- zNsM4DzVQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
11 Lukman  Arake, ―Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah,‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 3, no. 2 (2019).
12 Ahmad Husein Arif Al Anang, ―Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam,‖ Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan 4, no. 2 (2020): 68–79, http://e- journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/2592.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
dengan  hubungan  luar  negeri  misalnya  pengutusan  delegasi  ke  beberapa  negeri tetangga  untuk  menyampaikan  risalah  Islam  atau  bertujuan  menjalin  hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. ‖

## 2. Tugas dan Tujuan Negara dalam Fiqih Siyasah
Pada  hakikatnya,  fungsi  (tugas)  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dari  tujuan negara  itu  sendiri.  Antara  keduanya  mempunyai  hubungan  timbal  balik.  Tujuan negara  adalah  harapan  atau  cita-cita  yang  hendak  dicapai,  sedangkan  fungsi (tugas)  negara  ialah  kegiatan  untuk  mewujudkan  harapan  atau  cita-cita  negara menjadi kenyataan atau dengan kata lain, fungsi (tugas) negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. 13
Pada  dasarnya,  suatu  negara  mempunyai  tujuan  masing-masing,  namun tujuan  yang  ada  pada  akhirnya  sama  yaitu  menciptakan  kebahagian  pada rakyatnya. Dengan tujuan negara harus melaksanakan dua tugas umum yaitu; (a) harus  mengatur  penghidupan  dalam  negara  dengan  sebaik-baiknya,  (b)  harus mengatur  dan  menyelenggarakan  pemerintahan  melalui  aparatur  yang  berkuasa dengan sebaik-baiknya. 14
a) Tugas Negara
1) Melaksanakan ketertiban
Untuk  menciptakan  suasana  dan  lingkungan  yang  kondusif  dan damai  diperlukan  pemeliharaan  ketertiban  umum  yang  didukung sepenuhnya oleh masyarakat. ‖
2) Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
13 Imam  Al-Mawardi, Ahkam  Sulthaniyah:  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam (Jakarta:  Qisthi Press, 2014), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ahka m+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%2 6+Fatuhrahman&ots=cpX3U7YsfV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir_esc=y#v=on epage&q=Ahkam  Sulthaniyah%3A  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam%2C  Penerjemah Khalifurrahman Fath %26 Fatuhrahman&f=false.
14 Sigit  Ridwan  Abdullah,  ―Tujuan  Negara  Dalam  Islam  Menurut  Yusuf  Al-Qardhawi,‖ Asy- Syari’ah 19, no. 1 (2017): 15–36, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy- syariah/article/view/4134.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
Negara  yang  sukses  dan  maju  adalah  negara  yang  bisa  membuat masyarakat  bahagia  secara  umum  dari  sisi  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan. ‖
3) Pertahanan dan keamanan
Negara  harus  bisa  memberi  rasa  aman  serta  menjaga  dari  segala macam  gangguan dan ancaman  yang datang dari  dalam maupun dari luar. ‖
4) Menegakkan keadilan
Negara  membentuk  lembaga-lembaga  peradilan  sebagai  tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. 15

## b) Tujuan Negara
Ada  beberapa  pendapat  mengenai  tujuan  negara  menurut  para  ahli pikir non muslim antara lain:
1) Shang Yang di China yaitu, mendapatkan kekuasaan negara.
2) Macchiavelli yaitu, mendapatkan kekuasaan negara yang dimaksudkan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa.
3) Roger  H.  Soltau  yaitu,  memungkinkan  rakyat  berkembang  serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin
4) Dante  Alleghiere  (1265-1321)  Dalam  bukunya  ―De  Monarchia  Libri III‖, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia.
5) Immanuel  Kant  (1724-1804),  yaitu  melindungi  dan  menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara.
6) Kranenburg,  yaitu  bukan  sekadar  memelihara  ketertiban  hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. 16
Secara  konseptual  di  kalangan  ilmuwan  dan  pemikir  politik  Islam  era klasik,  menurut  Al-Mawardi  dalam  bukunya  Ahkam  Sulthaniyah,  menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam,  yakni adanya masyarakat
15 Arake, ―Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah.‖
16 Abdullah, ―Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi.‖
Muslim  (ummah),  hukum  Islam  (syari‘ah),  dan  kepemimpinan  masyarakat Muslim (khilafah). 17
Dalam  konteks  Indonesia,  Mukrimin  berpendapat  bahwa  politik  Islam adalah  pelengkap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Sejak Kemerdekaan,  umat  Islam  telah  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk bangsa;  namun,  mereka  tidak  pernah  mendominasi  kekuatan  politik.  Hal  ini terutama  disebabkan  oleh  terfragmentasinya  tokoh-tokoh  Islam  dan  masyarakat Indonesia,  boleh  dibilang,  cenderung  enggan  membawa  identitas  keagamaan  ke kancah  negara.  Oleh  karena  itu,  perselisihan  dan  persaingan  internal  menjadi alasan  mengapa  Islam  belum  menikmati  kekuatan  yang  lebih  besar  sebagai kekuatan  legitimasi  yang  otonom.  Selain  itu,  Islam  politik  telah  lama terpinggirkan dan tidak dipercaya oleh negara, yaitu rezim Soekarno dan Suharto untuk  menjalankan  pemerintahan.  negara.  Marginalisasi  Islam  terkadang  diklaim oleh  partai-partai  Islam  dengan  mengutak-atik  suara  Muslim  di  dalam  negara. Namun,  dengan  mengakomodir  hal-hal  keagamaan;  seperti  Kementerian  Agama, yang  menangani  sistem  ekonomi  Islam,  misalnya  Bank  Syariah,  Fikih  Islam; dalam  negara  diatur  secara  cerdas  oleh  aktor  negara  untuk  mereduksi  potensi kekuatan  Islam  politik.  Dengan  demikian,  konflik  internal  dan  ketidakpercayaan terhadap  negara  menjadi  alasan  mengapa  Islam  tidak  pernah  mendominasi kekuatan politik besar. 18
Selanjutnya,  para  pakar  fiqh  siyasah  berbeda  pandangan  tentang  berapa jumlah  prinsip  dasar  hukum  politik  Islam.  Mensistematiskan  prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian  yang sangat  luas; 4) Persaudaraan;  5) Persatuan;  6)  Gotong  royong  (saling  membantu);  7)  Membasmi  pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat,
17 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam .
18 Mukrimin,  ―Islamic  Parties  and  the  Politics  of  Constitutionalism  in  Indonesia,‖ Journal  of Indonesian Islam 6, no. 2 (2012): 367–390, http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/114.
tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah). 19
Menurut  Muhammad  Salim  ‗Awwa  dalam  bukunya Fi  an  Nidham  al Siyasi  li  Ad  Daulah  al  Islamiyah ada  lima  hal  Prinsip  Dasar  Konstitusi  Islam yakni  Syura,  Keadilan,  Kebebasan,  Persamaan  dan  Pertanggungjawaban Pemimpin  dan  Ketaatan  Umat. 20 Djazuli  dalam  bukunya Fiqh  Siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar‘iyyah kepada 13 nilai dari Al-Qur‘An dan lima nilai  dari  Hadis.  Sementara  Suyuthi  Pulungan  membagi  prinsip-prinsip  siyasah dalam  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  kepada  16  prinsip  dari  Al-Quran  dan 11  prinsip  dari  Hadis.  Kesemua  nilai  dan  prinsip  yang  mereka  utarakan  pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan. 21
Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip- prinsip  negara  dalam  syari‘at  Islam  sangat  bervariasi.  Namun  terhadap  prinsip- prinsip  siyasah  dan  penyelenggaraan  negara  dalam  Al-Qur‘an  dapat diformulasikan  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  hukum  politik  Islam  adalah:  Prinsip kedaulatan;  Prinsip  keadilan;  Prinsip  musyawarah  dan Ijma’ ;Prinsip  persamaan;
Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma’ruf nahi munkar. 22
Pertama, Prinsip  kedaulatan,  yakni  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara.  Kedaulatan  yang  mutlak  dan  legal  adalah  milik  Allah  SWT.  Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. 23
Kedua, Prinsip  Keadilan,  Prinsip  keadilan  adalah  kunci  utama penyelenggaraan  negara.  Keadilan  dalam  hukum  menghendaki  setiap  warga negara  sama  kedudukannya  di  depan  hukum.  Ketika  Rasulullah  memulai
19 Mutiara  Fahmi,  ―Prinsip  Dasar  Hukum  Politik  Islam  Dalam  Perspektif  Al-Quran,‖ PETITA: Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  dan  Syariah 2,  no.  1  (2017):  33–43,  https://petita.ar- raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59.
20 Muhammad  Zalim  ‗Awwa, Fi  an  Idham  Al-Siyasi  Li  Ad  Daulah  Islamiyah (Dar  as-Syuruq, 2008).
21 J.  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah,  Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994), http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1209.
22 Fahmi, ―Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.‖
23 Ibid.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
membangun  negara  Madinah,  ia  memulainya  dengan  membangun  komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat  yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah. 24
Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma’ , Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura: 38. Syura dan Ijma’ adalah proses pengambilan keputusan dalam  semua  urusan  kemasyarakatan  yang  dilakukan  melalui  konsensus  dan konsultasi  dengan  semua  pihak.  Kepemimpinan  negara  dan  pemerintahan  harus ditegakkan  berdasarkan  persetujuan  rakyat  melalui  pemilihan  secara  adil,  jujur, dan  amanah.  Sebuah  pemerintahan  atau  sebuah  otoritas  yang  ditegakkan  dengan caracara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. 25
Keempat, Prinsip  persamaan.  Warga  negara  yang  non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh  pengambilan  keputusan  yang  memiliki  posisi  kepemimpinan  dan otoritas  (ulu  al-amr),  mereka  harus  sanggup  menjunjung  tinggi  syari‘ah.  Dalam sejarah  politik  Islam,  prinsip  dan  kerangka  kerja  konstitusional  pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau ―Piagam Madinah‖ pada era kepemimpinan  Rasulullah  SAW  di  Madinah,  yang  mengayomi  masyarakat  yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi  ruang bagi non-muslim untuk menjadi  pemimpin.  Misalnya  maka  itu  pada  dasarnya  bukan  karena  Islam  tidak menghormati  hak  minoritas,  akan  tetapi  lebih  dikarenakan  tidak  terpenuhinya syarat  dan  kualifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebagai  pemimpin.  Hal  seperti  ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern. 26
Kelima, hak  dan  kewajiban  negara  dan  rakyat.  Semua  warga  negara dijamin  hak-hak  dasar  tertentu.  Menurut  Subhi  Mahmassani  dalam  bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan  terhadap  keamanan  pribadi,  harga  diri  dan  harta  benda,  kemerdekaan
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum  secara  adil  tanpa  diskriminasi,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas- aktifitas ekonomi. 27
Keenam, Prinsip  amar ma’ruf  nahi  munkar . Amar  ma’ruf  nahi  munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini  terlembaga  dalam Ahlul  Hilli  wal  ‘aqdi (parlemen),  wilayat  al  Hisbah  serta wilayat al Qadha‘. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam ( sunni ) bukan  seorang  yang  suci  ( ma’shum ),  oleh  karenanya  sangat  mungkin  untuk dikritisi dan dinasehati. 28
Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat  yang  dapat  ditegur  oleh  makmumnya  dengan  cara-cara  yang  telah  diatur. Sikap  paling  ekstrim  yang  bisa  dilakukan  oleh  makmum  ketika  tidak  lagi  ridha dengan  imam  adalah  mem- faraq diri  dari  jama‘ah  tanpa  merusak  kesatuan  salat jamaah  itu  sendiri.  Tidak  ada  istilah  penggantian  imam  ditengah  salat.  Semua persoalan  termasuk  mengganti  imam  hanya  bisa  dilakukan  selesai  salam  dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian  kepemimpinan  dalam  Islam.  Sikap  oposisi,  kritik  membangun  dan saran  kepada  pemerintah  dibenarkan  selama  tidak  memprovokasi  kesatuan  umat dan bangsa. 29

## KESIMPULAN
27 Ibid. 28 Ibid.
29 A.  F.  Djunaedi,  ―Filosofi  Dan  Etika  Kepemimpinan  Dalam  Islam,‖ Al-Mawarid ,  no.  XIII (2005): 54–66, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika- kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page- v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7fJX21YFaU1dcB4zia whu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB-7vjrpTvzXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjVl- ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZClLhbBOzSJW7K1~N7rbdY 8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1-NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r- AnsMUWZqsX8W1IBpgSB- G8fE3VTn8lmmx3AISTdiIW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Axl~i7KgAW7R0BoEpVdmBMrnQ TmH7-6Oodo3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
Hubungan  antara  Negara  dan  Agama  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  di pisahkan.  Fiqih  Siyasah  sebagai  salah  satu  ilmu  yang  mencakup  tentang  hukum ketatanegaraan  oleh  karenanya  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. ‖
Konsep negara secara historis telah berlangsung adanya sejak zaman Nabi Muhammad  SAW.  Pada  saat  beliau  berada  di  Madinah  yang  dikenal  dengan sebutan  piagam  Madinah.  Di  dalam  piagam  ini  terdapat  ketentuan  yang  secara tegas  menyatakan  bahwa  kedaulatan  negara  atas  semua  kelompok  masyarakat yang  menjalin  hubungan  bilateral  dengan  masyarakat  muslim.  Demikian  juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. ‖
Pada  prinsipnya  sebuah  negara  menurut  para  pakar  dalam  kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam  antara  lain:  Prinsip  kedaulatan;  Prinsip  keadilan;  Prinsip  musyawarah  dan Ijma’ ;  Prinsip  persamaan;  Prinsip  hak  dan  kewajiban  negara  dan  rakyat;  Prinsip amar ma’ruf nahi munkar.

## DAFTAR PUSTAKA
‗Awwa, Muhammad Zalim. Fi an Idham Al-Siyasi Li  Ad Daulah Islamiyah . Dar as-Syuruq, 2008.
Abdullah,  Sigit  Ridwan.  ―Tujuan  Negara  Dalam  Islam  Menurut  Yusuf  Al-
Qardhawi.‖ Asy-Syari’ah
19, no. 1 (2017): 15–36.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/4134.
Al-Mawardi,  Imam. Ahkam  Sulthaniyah:  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam . Jakarta: Qisthi Press, 2014. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDQAAQBAJ&oi=fnd &pg=PA1&dq=Ahkam+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Isla m,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&ots=cpX3U7Ys fV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir_esc=y#v=onepage&q= Ahkam  Sulthaniyah%3A  Sistem  Pemerintahan  Khilafah  Islam%2C Penerjemah Khalifurrahman Fath %26 Fatuhrahman&f=false.
Anshar,  Sayid.  ―Konsep  Negara  Hukum  Dalam  Perspekif  Hukum  Islam.‖
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 1 (Juni) 2022
Soumatera Law Review 2, no. 2 (2019): 235–245.
http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136.
Arake,  Lukman.  ―Agama  Dan  Negara  Perspektif  Fiqh  Siyasah.‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 3, no. 2 (2019).
———. ―AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.‖ Al-Adalah 3, no. 2 (2018): 79–116. https://jurnal.iain-
bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200.
Arif Al Anang, Ahmad  Husein.  ―Genealogi  Aliran-Aliran Politik Dalam  Islam.‖ Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan 4, no. 2 (2020): 68–79. http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/2592.
Aziz,  A  Gaffar. Berpolitik  Untuk  Agama .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2000. https://pustakapelajar.co.id/buku/berpolitik-untuk-agama/.
Djunaedi, A. F. ―Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam  Islam.‖ Al-Mawarid , no. XIII (2005): 54–66. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika- kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page- v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7f JX21YFaU1dcB4ziawhu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB- 7vjrpTvzXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjVl- ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZClLhbB OzSJW7K1~N7rbdY8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1- NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r-AnsMUWZqsX8W1IBpgSB- G8fE3VTn8lmmx3AISTdiIW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Axl~i7KgAW7 R0BoEpVdmBMrnQTmH7-6Oodo3w__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
Fahmi,  Mutiara.  ―Prinsip  Dasar  Hukum  Politik  Islam  Dalam  Perspektif  Al- Quran.‖ PETITA:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  dan  Syariah 2,  no.  1  (2017): 33–43. https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59.
Fauzi,  Muhammad  Latif.  ―KONSEP  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF PIAGAM  MADINAH  DAN  PIAGAM  JAKARTA.‖ Al-Mawarid ,  no.  XIII
(2005): 85–101.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi__konsep_negara-with- cover-page- v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC 1Oiq8NVYMNAeJrHVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfVgeEKRE kQY9IFFYUA091fI36qpwqIH915IhWdrge~NLOhGyOPTI7lyLVoUAXZO 8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZCdyUgAyNU mEoes-FdW1Sio-v- UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIlMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX3 9qNaquNPET-mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-
zD2n4D1eXmgU9wTwwVzfyoK6ymIWLsq5N-zNsM4DzVQ__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
Ismail Badawi. Nadzariyyah Addaulah . Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994.
Muhammad Allafi. Nazarat Fi Ahkami Al-Harbi Wa Assilmi . Libia: Dar Iqra, n.d.
Mukrimin.  ―Islamic  Parties  and  the  Politics  of  Constitutionalism  in  Indonesia.‖
Journal of Indonesian Islam 6, no. 2 (2012): 367–390. http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/114.
Murdan, Muhammad Nur. ―Membangun Hubungan Antara Umat Dan Kekuasaan, Konsep  Negara  Dalam  Piagam  Madinah.‖ Jurnal  Pappasang:  Jurnal  Studi Al-Qur’an-Hadis  dan  Pemikiran  Islam 1,  no.  1  (2019):  44–67. https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/59.
Perdana, Dian Adi, and Dan Mey Oktafiyanti Pakili. ―Perilaku Organisasi Melalui Dakwah  Terhadap  Perkembangan  Manajemen  Partai  Keadilan  Sejahtera Wilayah  Gorontalo.‖ Tazkir:  Jurnal  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan keislaman 6, no. 2 (2020): 311–328. http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-
opac?id=1209.
Syamudin,  M.  Din.  ―Usaha  Pendirian  Konsep  Negara  Dalam  Sejarah  Pemikiran Politik  Islam‖,  Dalam  Ulumul  Qur‘an.‖ Jurnal  Ilmu  dan  Kebudayaan Ulumul Qur’an IV, no. 2 (1993): 13.
Zaman. ―NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern).‖ IN RIGHT:  Jurnal  Agama  dan  Hak  Azazi 2,  no.  1  (2012):  69–92. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1233.