## KERANGKA KERJA AFILIASI KEMITRAAN ANTARA UNIVERSITAS, UMKM, DAN BANK LOKAL: MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF
Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum , email: newcatarina@gmail.com Universitas Gunung Kidul

## ASTRACT
The university has the responsibility of implementing Tri Dharma Perguruan Tinggi, one of which is community service. Higher education continues to look for opportunities to collaborate with other institutions. This collaboration can be with industry, the business sector, and the MSME (Small & Medium Enterprises) sector. Higher education can collaborate with local banks, umkm in developing creative industries. SMEs have a variety of creative business ideas, human resources and several other resources, but often have some weaknesses. These weaknesses can be in the form of financial weaknesses, and weaknesses in organizational management. Local banks can take  a  role  in  providing  loan  services  to  the  micro  sector  and  provide  education  about  good financial  management.  Likewise,  universities  can  take  the  role  of  sending  the  best  people  to provide education and organizational management assistance. The method of cooperation of the three parties is expected to provide benefits and strengthen the parties that cooperate with each other.  Another  expected  benefit  is  the  continued  impact  of  good  creative  industry  sector assistance in the form of regional economic revolving supported by the creative industry sector. This research provides information to the public about the framework of cooperation between universities, local banks and MSMEs.
Keywords: Creative Industry, Local Bank, University, Proposed Framework
PENDAHULUAN
Perguruan  tinggi  adalah  salah  satu  institusi  pendidikan  yang  memiliki tanggungjawab  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia  (SDM).  SDM  yang dimaksud tidak terbatas pada mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tersebut namun  perguruan  tinggi  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  pengabdian masyarakat sebagai perwujudan dari Tri Dharma Peguruan Tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab tersebut tidak hanya institusi tertentu namun semua jenis perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan berbagai macam jurusan dan core bisnisnya. Oleh karena itu salah satu yang memiliki tanggung jawab itu salah satunya merupakan Universitas Gunung Kidul.
Universitas Gunung Kidul yang disingkat UGK adalah universitas swasta yang berlokasi di kota Wonosari, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. UGK didirikan pada tahun  2001.  Universitas  yang  terletak  di  Kabupaten  Gunungkidul  ini  memiliki mahasiswa yang sebagian besar tinggal di Gunungkidul. Universitas ini memiliki 4 fakultas  dengan  5  program  studi.  Sebagian  besar  siswa  di  universitas  ini  adalah masyarakat Gunungkidul. Ini adalah upaya UGK dan pemerintah kabupaten
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Gunungkidul  untuk  membekali  warganya  sesuai  dengan  ilmu  masing-masing program studi dan sesuai peluang kerja. Seperti yang diperkenalkan sebelumnya, UGK  juga  memegang  tanggung  jawab  dalam  meningkatkan  indeks  pendidikan manusia di Gunungkidul. Oleh karena itu UGK memiliki peluang yang sangat besar dalam  berkontribusi  memperkuat  dan  mengembangkan  ekonomi  di  Kabupaten Gunungkidul.  UGK  dapat  berperan  aktif  dengan  menggandeng  industri  ekonomi kreatif  di  area  Gunugkidul  bersama  institusi  terkait  yang  berpotensi  untuk bekerjasama.
Seiring  dengan  tujuan  berdirinya  UGK  yaitu  meningkatkan  kualitas  SDM, institusi  ini  juga  berpotensi  untuk  turut  mengembangkan  ekonomi  dengan lulusannya yang semakin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan saat berada di bangku kuliah. Lulusan perguruan tinggi dapat menjadi pioneer atau sarjana  penggerak  di  desa  masing-masing  mereka  tinggal.  Lebih  dalam  lagi perguruan  tinggi  dapat  mengambil  peran  melakukan  pendampingan  dan pengabdian  masyarakat  kepada  sektor  ekonomi  mikro  dan  menengah  yang  ada disekitarnya.
Pendampingan  SMEs atau lebih dikenal di Indonesia dengan UMKM menjadi peluang  yang  dapat  diambil  oleh  perguruan  tinggi  dalam  melaksanakan pengabdiannya.  Dalam  konteks  ini  UMKM  Industri kreatif  sebagai  sasaran  dalam pendampingan.  UGK  dapat  mengkoordinasi  dan  melembagakan  beberapa  orang yang memiliki kompetensi dari dalam dan luar instansi untuk mendampingi UMKM industri kreatif dengan tujuan akhir perekonomian warga dan perekonomian lokal berkembang.
Sebuah tim gabungan dapat terdiri dari pihak yang memiliki kompetensi dalam pendirian, pendampingan, dan pengembangan organisasi. Sebuah unit usaha akan berkembang  dengan  baik  jika  system  manajerialnya  juga  baik.  Pendampingan sumber  daya  manusia  untuk  terus  memiliki  ide  kreatif  dan  senantiasa memeliharanya  menjadi  potensi  ekonomi  adalah  usaha  yang  diperlukan  untuk pengembangan ekonomi kreatif. Selain dari sisi keorganisasian UMKM, mereka juga harus didukung dengan kekuatan financial yang sesuai agar roda kehidupan UMKM sebagai unit usaha berjalan dengan baik dan terus berkembang.
Ide gabungan antara akademisi, kekuatan financial (bank lokal), dan UMKM diperkirakan akan menjadi kerjasama yang baik untuk tujuan mulia pengembangan industry ekonomi kreatif di tingkat regional kabupaten. Ide ini dikhususkan untuk kerjasama  pengembangan  tingkat  kabupaten  karena  setiap  daerah  memiliki  ciri khas  ekonomi  kreatif  dengan  potensinya  masing-masing.  Selain  itu  kemampuan jangkauan  bank  lokal  dan  perguruan  tinggi  lokal  diharapkan  akan  lebih  focus mendampingi  unit usaha mulai  dari  assessment  sampai  pada  tahapan  tujuannya tercapai.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020

## KAJIAN LITERATUR

## Ekonomi Kreatif
Istilah industri kreatif diperkirakan telah muncul pada tahun 1997 di Inggris ketika Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) membangun Satuan Tugas Industri Kreatif. Definisi ekonomi kreatif menurut DCMS adalah “Industri Kreatif sebagai industri yang memiliki asal dalam kreativitas  individu,  keterampilan  &  bakat,  dan  yang  memiliki  potensi  untuk kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual  dan  konten”.  Menurut  (Fahmi et  al.,  2014)  ,  ekonomi  kreatif  adalah konsep fuzzy karena ada banyak interpretasi berbeda mengenai konsep ini. Konsep ini biasa disebut sebagai kelas kreatif, industri kreatif, industri budaya dan seniman. Ada perbedaan persepsi mengenai korelasi antara kreativitas dan perkembangan ekonomi  dan  juga  pentingnya  inovasi  dan  pembelajaran  baru.  Ada  sebuah pernyataan  menyatakan  bahwa  kreativitas  itu  universal,  bukan  hanya  tentang budaya  semata  tetapi  juga  kreativitas  teknologi  dan  ekonomi  yang  berinteraksi dengan kreativitas seni dan budaya, diungkapkan oleh (Florida, 2014).
Ada  tiga  aspek  fundamental  ekonomi  kreatif,  yaitu  teknologi,  bakat  dan toleransi (3Ts). Gagasan ini pada dasarnya menyatakan bahwa satu bidang tertentu akan berhasil dalam ekonomi yang menarik, yang biasa disebut kelas kreatif yaitu orang-orang yang menggunakan wawasan dan intelektual mereka dalam pekerjaan mereka. 'Yang fungsinya untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang bermakna'

## Industri Kreatif
Di  Indonesia  pada  masa  2000an  awal  istilah  industri  kreatif  pertama  kali mulai terdengar muncul di Bandung saat pemuda-pemuda kreatif mendirikan dan mengelola  industri musik dan pakaian indie ('distro'). Pemuda masa itu, mendapat dukungan British Council, kemudian berusaha mengembangkan Bandung sebagai 'kota  kreatif'.  Seperti  gayung  bersambut,  pemerintah  pusat  mendorong  gagasan industri untuk  dimunculkan di  daerah-daerah  lain di  Indonesia.  Presiden saat  itu melakukan  pembentukan  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  yang sebelumnya  juga  didahului  keluarnya  Instruksi  Presiden  6/2009  tentang pengembangan  ekonomi  kreatif.  Instruksi  ini  mengarahkan  pemerintah  daerah untuk mempromosikan industri kreatif di daerah mereka.
Indonesia    mengikuti  model  Inggris  dalam  klasifikasi  industri  kreatif (Howkins,  2002;  (DCMS),  2013),  ((MTCE),  2014).  Kerjasama  bilateral  antara Indonesia  dan  Inggris  pada  industri  kreatif  dilakukan  untuk  melakukan  transfer pengetahuan(Fahmi,  Koster  and  van  Dijk,  2016).  Namun  demikian  terlepas  dari definisi standar dari pemerintah pusat ini, gagasan industri kreatif ditafsirkan secara berbeda  di  wilayah-wilayah  di  Indonesia.  Di  beberapa  daerah,  industri  kreatif dianggap  mencakup  kegiatan  'inovatif',  sedangkan  di  kota-kota  lain,  pemerintah daerah mempromosikan kegiatan berbasis tradisi yang sudah lama ada ditengah-
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
tengah  masyarakat.  Contohnya  di  banyak  daerah,  seperti  batik  dan  kerajinan tradisional,  dikategorikan  sebagai  industry  kreatif  (Fahmi,  Koster  and  van  Dijk, 2016). Ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, definisi pemerintah pusat, dapat dimungkinkan tidak sesuai dengan realitas ekonomi regional.
Masterplan  ekonomi  kreatif  ((MTCE),  2014)  tidak  secara  eksplisit menjelaskan  mengapa  klasifikasi  Inggris  dianut.  Sebaliknya,  daftar  DCMS  dari subsektor industri kreatif digunakan, dan industri yang ada diposisikan dalam salah satu subsektor ini. Subsektor mencakup arsitektur, periklanan, barang antik, desain, kerajinan,  mode,  film,  video  dan  fotografi,  permainan  interaktif,  musik,  seni pertunjukan,  penerbitan,  penelitian  dan  pengembangan,  perangkat  lunak,  dan televisi dan radio.
Gagasan  industri  kreatif  dipahami  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang menggunakan  kreativitas,  keterampilan,  dan  bakat  individu,  dan  berpotensi menghasilkan  nilai  ekonomi,  melalui  eksploitasi  kekayaan  intelektual    ((DCMS), 2013). Dengan demikian, ada beberapa karakteristik yang harus ditunjukkan oleh industri  kreatif.  Pertama,  industri-industri  ini  harus  terus  mencari  ide-ide  baru dengan  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  seputar  produk  dan  layanan mereka, suatu aspek di mana kreativitas individu memainkan peran penting. Kedua, karena industri-industri ini difokuskan untuk menghasilkan nilai-nilai asli dan baru, kekayaan  intelektual  ini  perlu  dilindungi.  Ketiga,  industri  ini  biasanya  perlu beradaptasi  dengan  teknologi  terkini  yang  mendukung  proses  kreatif  mereka (O’Connor, 2009) (Galloway and Dunlop, 2007) (Flew, 2013).

## Iklim Ekomomi dan Kewirausahaan
Tipe  pekerjaan  dan  kondisi  ekonomi  sebuah  wilayah  dapat  menentukan munculnya sebuah lokasi industri kreatif. Kebiasaan dan budaya berwirausaha yang ada akan menstimulasi orang untuk mendapatkan peluang dan memulai bisnis baru (Malecki, 1993). Dapat diartikan bahwa wirausahawan kreatif mungkin akan muncul di area yang ditandai adanya kreativitas, keragaman dan inovasi. Tetapi pengaruh iklim  seperti  itu  pada  industri  kreatif  di  negara  berkembang,  seperti  Indonesia, mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.
Di  Indonesia  orang  menjadi  pengusaha,  tidak  secara  otomatis  mereka dengan  penuh  semangat  merespons  peluang  dalam  perekonomian,  mungkin mereka tidak akan mampu melakukan pekerjaan lain (Singer, Amorós and Arreola, 2015). Oleh karena itu belum tentu industri kreatif dimulai sebagai respons terhadap pengakuan kreatif atas peluang ekonomi, di mana iklim kewirausahaan berperan (Ó Cinnéide and Henry, 2007)
Industri Berbasis Tradisi & Budaya Kami  menyadari bahwa industry  kreatif berbasis  tradisi dan  budaya  dapat berbeda  setiap  wilayah,  mereka  memiliki  pola  masing-masing.  Dalam  beberapa literature menyebutkan bahwa industry ini memiliki kekhasan terkait dengan fungsi
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
kota sebagai pusat perekonomian (Pratt, 2009; Scott, 1997). Industry ini khususnya di Indonesia tidak selalu dikaitkan dengan perkotaan sebagai pusat ekonomi atau tidak  terkait dengan  kehidupan kota.  Kehidupan tradisi  dan  budaya  di  Indonesia diwariskan  secara  turun  temurun  dengan  memberikan  edukasi  kepada  anak cucunya  atau  kepada  warga  sekitar  industry  tersebut  berada.  Warga  melihat peluang  ekonomi  dan  mereka  melakukan  duplikasi  usaha  yang  sudah  berjalan menjadi contoh. Setiap daerah memiliki ciri tersendiri dalam berbagi pengetahuan tentang tradisi dan budaya dalam konteks ekonomi.
Seorang terdidik secara pendidikan formal bahkan lulusan perguruan tinggi kadang tidak memiliki nilai tawar dalam industri ini di Indonesia. Hal ini disebabkan ilmu tradisi dan budaya ini tidak diajarkan di perguruan tinggi, kecuali program studi khusus budaya dan seni. Bahkan mahasiswa lulusan seni dan budaya pun pindah dari  jalur  kuliahnya  untuk  bekerja  di  sektor  formal  (contoh:  karyawan  bank, perusahaan,  dll).  Banyak  dari  industri  ini  telah  ada  selama  beberapa  generasi dengan  membagikan  pengetahuan  dan  keterampilan  tradisional  secara  turun temurun.  Dengan  demikian,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  lokasi  mereka mungkin  berbeda  dari  industri  kreatif  lain.  Iklim  kewirausahaan  dan  diversifikasi ekonomi mungkin bukan prasyarat karena mereka mungkin memiliki sedikit minat dalam menciptakan desain dan nilai-nilai inovatif. Karena mereka sering membuat produk  budaya  dengan  nilai-nilai  tradisional  yang  kuat,  dan  memiliki  nilai  seni, mereka  secara  intuitif  melakukan  penawaran  dengan  pariwisata  yang  ada  di lingkungan mereka.

## 5C Assesment
Assesment 5C adalah ( character, capacity, capital, collateral, and conditions) . Ini  adalah  sistem  yang  digunakan  oleh  pemberi  pinjaman  untuk  mengukur kelayakan  kredit  dari  calon  peminjam.  Sistem  menimbang  lima  karakteristik peminjam  dan  kondisi  pinjaman,  berusaha  memperkirakan  kemungkinan  gagal bayar  dan,  akibatnya,  risiko  kerugian  finansial  bagi  pemberi  pinjaman.  Jika diterjemahkan  dalam  Bahasa  Indonesia  5C  tersebut  ialah  karakter,  kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi.

## Understanding by Design Curiculum (UbDC)
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  judulnya,  Understanding  by  Design  (UbD) mencerminkan konvergensi dua ide yang saling bergantung: (1) penelitian tentang pembelajaran  dan  kognisi  yang  menyoroti  pentingnya  pengajaran  dan  penilaian untuk pemahaman, dan (2) proses yang membantu dan disesuaikan dengan waktu untuk penulisan kurikulum (Wiggins and McTighe, 2011) .
UbD didasarkan pada delapan prinsip utama:
1. UbD  adalah  cara  berpikir yang sengaja tentang perencanaan kurikuler, bukan program yang kaku atau resep preskriptif.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
2. Tujuan utama dari UbD adalah mengembangkan dan memperdalam pemahaman siswa/trainee — kemampuan untuk membuat makna belajar melalui “ide-ide besar” dan untuk mentransfer pembelajaran.
3. UbD membongkar dan mengubah standar konten dan tujuan terkait misi menjadi elemen Tahap 1 yang relevan dan penilaian yang sesuai di Tahap 2.
4. Pemahaman terungkap ketika siswa secara mandiri memahami dan mentransfer pembelajaran mereka melalui kinerja otentik. Enam aspek pemahaman — kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, menggeser perspektif, empati, dan menilai sendiri — menjadi indikator pemahaman.
5. Kurikulum yang efektif direncanakan "mundur/terbalik" dari hasil jangka panjang yang  diinginkan  melalui  proses  desain  tiga  tahap  (Hasil  yang  Diinginkan, Pelaksanaan, Rencana Pembelajaran). Proses ini membantu menghindari masalah kembar yaitu “cakupan buku teks” dan “pengajaran yang berorientasi kegiatan” di mana tidak ada prioritas dan tujuan yang jelas.
6. Guru adalah pelatih pemahaman, bukan sekadar penyedia konten atau aktivitas. Mereka fokus pada memastikan pembelajaran, bukan hanya mengajar (dan dengan asumsi  bahwa  apa  yang  diajarkan  dipelajari);  mereka  selalu  membidik  dan memeriksa — untuk membuat makna yang berhasil dan transfer oleh pelajar.
7. Tinjauan rutin unit dan kurikulum terhadap standar desain meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikuler.
8. UbD mencerminkan pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk pencapaian. Hasil  desain  kami  —  kinerja  siswa  —  menginformasikan  penyesuaian  yang diperlukan dalam kurikulum serta instruksi; kita harus berhenti, menganalisis, dan menyesuaikan sesuai kebutuhan, secara teratur
Pada bab selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan tahapan atau mekanisme dari  pola  kerjasama  tiga  institusi  dalam  penelitian  ini.  Tujuh  tahapan  atau mekanisme  mulai  dari  pengajuan  proposal,  dokumentasi  andministrasi,  penilaian kelayakan  kredit,  keputusan  dan  pendandatanganan  kerjasama,  pelatihan keuangan, pelatihan pengelolaan organisasi dan diakhiri dengan evaluasi pada akhir pendampingan,
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Ikon diolah dari berbagai sumber (freepik.com) Gambar 1. Mekanisme Pelatihan dan Pendampingan.

## Usulan Kerangka Kerja (Proposed Framework)
Tahap  pertama  perguruan  tinggi  dalam  konteks  Kabupaten  Gunungkidul adalah  UGK  menjalin  kerjasama  dengan  bank  local  atau  bank  daerah  yang berpotensi  kerjasama  dalam  pengembangan  SDM/UMKM  dan  berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan wujud bantuan pembiayaan. Pada tahap kedua, PT dan bank lookal membentuk tim khusus pendampingan UMKM/UMKM. Tim tersebut berisi orang yang memiliki kapabilitas dalam pengembangan sumber daya  manusia  dan  organisasi,  memiliki  kemampuan  dalam  edukasi  pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, memiliki pemikiran kreatif dan mampu berbagi ide kreatif, dan yang terakhir adalah kemampuan motivasional terhadap UMKM.
Tahapan  pembentukan  joint  team  dilanjutkan  dengan  tahapan  pemetaan dan  assessment  terhadap  UMKM  yang  telah  dikumpulkan.  Pada  assessment tersebut PT memiliki peran dalam membidik UMKM potensial. Kriteria potensial ini dapat  ditetapakan  sesaat  sebelum  program  ini  dijalankan,  dapat  disesuaikan dengan  visi.  Kita  ambil  contoh  ketika  pada  tahun  tertentu  akan  diutamakan pengembangan ekonomi  kreatif di  sector budaya,  maka  Joint  Tim  khususnya  PT membidik  UMKM  yang  memiliki  core  bisnis  bidang  budaya.  Selanjutnya  PT menetapkan  criteria  tersendiri  UMKM  yang  seperti  apa  pantas  untuk  diberikan pelatihan dan bantuan dana. Kemudian pihak bank dapat melakukan assessment tntang potensi ekonomi dari UMKM tersebut. Bank memiliki criteria tertentu apakah sebuah individu atau kelompok usaha layak diberikan bantuan pendanaan.
Tahap keempat   adalah menjadi  tahap pertengahan yang  sama pentingnya diantara tahap yang lain. Pada tahap ini KUBU (Kerjasama Universitas, Bank, dan UMKM) yang telah dibentuk oleh PT dan bank melakukan training kepada UMKM yang lolos  seleksi. Training  ini  dilakukan dengan kurikulum tertentu  oleh PT dan Bank.  Di  dalam  kurikulum  dapat  berisi  metode  pengelolaan  usaha  yang  baik, pengelolaan  keuangan  dan  pelaporan  yang  baik,  serta  tidak  lupa  memberikan pelatihan yang senantiasa menghidupkan ide kreatif dari SDM yang dilatih. Dalam sepanjang jalan pelaksanaan program ini joint team memantau laporan keuangan dan  dari  masing-masing  UMKM  yang  menjadi  binaan.  Sering  kali  terjadi  kreditur bank  yang  diberikan  modal  pinjaman  tidak  mampu  mengelola keuangan dengan baik. Hal ini disebabkan karena edukasi yang kurang, juga kurangnya ketekunan masing-masing pribadi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai target awal.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Banyak ditemukan penyelewengan dan usaha atau bantuan yang akhirnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan di luar untuk usaha.
Kerjasama antar lembaga ini dimungkinkan menjadi sebuah ekosistem baru di Gunungkidul dan mungkin daerah pedesaan atau daerah berkembang lain. Daerah seperti ini membutuhkan edukasi dan pendampingan dari kalangan akademisi dan praktisi  untuk  pengembangan  organisasi  dan  UMKM.  Hasil  tambahan  yang  juga diharapkan  dari  program  kerjasama  ini  adalah  bergeraknya  roda  perekonomian desa dengan jalur ekonomi kreatif.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Ket:
1. Fungsi komando/instruksi/training
2. Fungsi koordinasi
3. Fungsi pemberian informasi/pelaporan dan timbal balik.

## Gambar 2. Usulan Kerangka Kerja (Proposed Framework)

## KESIMPULAN
Permasalahan  yang sering terjadi pada  pemberian kredit keada masyarakat oleh  bank  local  adalah  kemampuan  seorang  staff  melakukan  assessment  dan penilaian  kelayakan  calon  penerima  kredit.  Acap  kali  seorang  staff  mengabaikan beberapa  aspek  untuk  mengejar  target  pemberian  kredit  yang  ia  terima.  Hal  ini merupakan  tantangan  bagi  para  pihak  bank  untuk  melakukan  proses  pemberian kredit yang sesuai dengan standard dan meminimalisasi kemungkinan gagal bayar. Dalam konteks artikel imlmiah dini diusulkan sebuah pola kerjasama antar tiga pihak dalam  proses  pemberian  fasilitas  kredit  kepada  UMKM  di  kawasan  kabupaten. Peluang ini sangat menarik untuk diimplementasikan karena dapat menguntungkan ketiga pihak yang terlibat.
Perguruan  tinggi  dapat  memanfaatkan  ini  sebagai  peluang  pengabdian masyarakat. Dosen beserta mahasiswa dari rumpun ilmu yang terkait dan dengan kemampuan yang mumpuni dapat menjalankan ini sebagai perwujudan salah satu dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi.  Lulusan  perguruan  tinggi  yang  telah  kembali menyatu  di masyarakat  juga  dapat  bergerak  membantu  berputarnya  ekonomi  di pedesaan dengan mendirikan UMKM.
Bank local memiliki beberapa produk lain selain sebagai institusi penyimpanan uang. Salah satu kegiatan dari bank local adalah layanan pinjaman kepada pribadi, dan juga sector usaha kecil sampai industry retail. Beberapa peluang peningkatan kualitas  kredit  dapat  dicapai  dengan  pola  kerjasama  tiga  pihak  ini.  Bank  dapat melakukan  assessment  secara  mendalam  dan  menyeluruh  sebelum  melakukan persetujuan  pemberian  kredit.  Bank  dapat  mengambil  peluang  mendapatkan informasi  lain  saat  memonitor  perkembangan  UMKM  dari  pihak  perguruan  tinggi melalui  tim  gabungan.  Pihak  bank  dapat  memberikan  edukasi  pengelolaan keuangan yang baik.
UGK Bank Lokal KUBU (Kerjasama Universitas Bank dan UMKM) UMKM Industri Kreatif
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
UMKM  tidak  hanya  sebagai  obyek  penerima  bantuan  kredit  atau  hanya mendapatkan keuntungan dari sisi financial. Pihak ini dapat menjadi pihak paling beruntung  karena  selain  secara  financial  juga  mendapatkan  keuntungan  berupa edukasi  pengelolaan  organisasi  dan  keuangan  yang  terbaik.  Pengetahuan  itu didapatkan dari ahlinya yaitu Bank sebagai kekuatan financial, dan perguruan tinggi sebagai sumber pengetahuan pengelolaan organisasi. Namun demikian UMKM juga memiliki tanggung jawab yang berat yaitu mempertahankan dan mengembangkan organisasi.  Pihak  ini  harus  memiliki  kontribusi  positif  terhadap  warga  dan  juga perkembangan ekonomi daerah.
Penelitian  ini  adalah  sebuah  metode  usulan.  Keberhasilan,  perbaikan,  atau bahkan  kegagalan  akan  terlihat  dan  dapat  didokumentasikan  saat  pelaksanaan. Setelah tulisan ini mendapatkan koreksi dan diterbitkan pada jurnal ilmiah dapat dilanjutkan  dengan  beberapa  penelitian  lanjutan.  Tulisan-tulisan  tersebut  dapat berupa  materi  atau  kurikulum  yang  digunakan  untuk  pelatihan  pengembangan organisasi  UMKM.  Penelitian  lain  juga  dapat  berupa  perbandingan  antara  UMKM yang mendapatkan pendampingan dan berjalan secara mandiri tidak mendapatkan pendampingan pengelolaan organisasi.

## Daftar Pustaka
(DCMS), D. for C. M. and S. (2013) Classifying and measuring the creative industries consultation on proposed changes. London. Available at: http://refhub.elsevier.com/S0264-2751(16)30234-7/rf0060.
(MTCE), M. of T. and C. E. (2014) Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025. Jakarta. Available at: http://refhub.elsevier.com/S0264- 2751(16)30234-7/rf0195.
Fahmi, F. Z. et al. (2014) ‘Extended urbanization in small and medium-sized cities:
The case of Cirebon, Indonesia’, Habitat International. Elsevier Ltd, 42, pp. 1– 10. doi: 10.1016/j.habitatint.2013.10.003.
Fahmi, F. Z., Koster, S. and van Dijk, J. (2016) ‘The location of creative industries in a developing country: The case of Indonesia’, Cities. Elsevier B.V., 59, pp. 66–79. doi: 10.1016/j.cities.2016.06.005.
Flew, T. (2013) Global creative industries. Available at: https://books.google.co.id/books?id=7c- YAAAAQBAJ&lpg=PT6&ots=d5KxKH0aZH&lr&pg=PT6#v=onepage&q&f=false.
Florida, R. (2014) ‘The Creative Class and Economic Development’, Economic Development Quarterly, 28(3), pp. 196–205. doi: 10.1177/0891242414541693.
Galloway, S. and Dunlop, S. (2007) ‘a Critique of Definitions of the Cultural and Creative Industries in Public Policy’, International Journal of Cultural Policy,
13(1), pp. 17–31. doi: 10.1080/10286630701201657.
Howkins, J. (2002) The creative economy: How people make money from ideas. UK: Penguin. Available at: https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=6279582914050669860&hl=en&oi
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
=scholarr.
Malecki, E. J. (1993) ‘Enterpreneurship in Regional and Local Development’, International Regional Science Review, 16, pp. 119–153.
O’Connor, J. (2009) ‘Creative industries: a new direction?’, International Journal of Cultural Policy, pp. 387–402. Available at:
https://doi.org/10.1080/10286630903049920.
Ó Cinnéide, B. and Henry, C. (2007) ‘Entrepreneurship features of creative industries: The Irish music and dance sector’, in Entrepreneurship in the creative industries: An international perspective, pp. 72–76. Available at: http://refhub.elsevier.com/S0264-2751(16)30234-7/rf0200.
Singer, S., Amorós, J. E. and Arreola, D. M. (2015) Global entrepreneurship monitor: 2011 global report. London: Global Entrepreneurship Research Association. Available at: http://refhub.elsevier.com/S0264-2751(16)30234- 7/rf0260.
Wiggins, G. and McTighe, J. (2011) Creating high quality units.