## Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya
Ruslan 1 , Wa Ode Zalmatin 2 , Syamzan Syukur 3 1,2 Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makasar
3 Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makasar
Email Coresponden*: ruslanabinada@gmail.com

## Abstrak
Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar  tepatnya  Provinsi  Arakan  di  sisi  sebelah  barat  laut  Myanmar  berbatasan  dengan  Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhaing. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya adalah keturunan campuran (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan), Bengali lokal dan Rakhine. Namun, Pemerintah  Myanmar  tak  mengakui  kewarganegaraan  etnis  Rohingya  karena  menganggap  kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada  1948.  Akar  yang  menjadi  awal  konflik  ini  terjadi  ialah  adanya  kecemburuan  sosial  terhadap  etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa terus meningkat. Meskipun sebagai etnis minoritas tetapi etnis Rohingya  mampu  terlibat  dan  bekerja  dalam  pemerintahan  Myanmar.  Hal  ini  menyebabkan  kecurigaan dan  kecemburuan  pada  etnis  mayoritas  Rakhine.  Bagi  mereka  keberadaan  etnis  Rohingya  dianggap dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mengganggu  dan  mengurangi  hak  lahan  dan  ekonomi,  khususnya  di wilayah  Arakan,  Rakhine  yang  menjadi  pusat  kehidupan  etnis  Muslim.  Konflik  etnis  antara  mayoritas Rakhine  dan  minoritas  Rohingya  telah  berlangsung  lama  yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari Negara Myanmar. Pelanggaran HAM  yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah adanya tindakan pemerkosaan, pembunuhan serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya. Adapun tindakan diksriminasi yang  dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  hingga  pencabutan  kewarga-  negaraan  mereka.  Akhirnya,  etnis Rohingya menjadi warga stateless. Dalam UU itu dinyatakan, seseorang atau kelompok etnis hanya diakui sebagai  warga  asli  Myanmar  dan  berhak  atas  status  kewarganegaraan  hanya  jika  dapat  membuktikan mereka punya nenek moyang yang tinggal dan hidup di wilayah Myanmar sejak tahun 1823 . Kata Kunci : Konflik Etnis, Rohingya, Pelanggaran HAM, Status Kewarganegaraan

## Abstract
The  Rohingya  ethnic  group  is  a  Muslim  minority  population  who  live  in  Myanmar,  specifically  Arakan Province  on  the  northwestern  side  of  Myanmar  bordering  Bangladesh,  and  is  now  known  as  Rakhine  or Rakhaing province. It is thought that the Rohingya ethnicity is of mixed descent (Arab, Moorish, Turkish, Persian,  Mogul  and  Pathan),  local  Bengali  and  Rakhine.  However,  the  Myanmar  government  does  not recognize the citizenship of the Rohingya ethnic group because it considers that this Muslim group is not an  ethnic  group  that  existed  in  Myanmar  before  Myanmar's independence  in  1948.  The  root  that  started this conflict was social jealousy towards the Rohingya ethnic group, which in recent decades has continued to increase. Even though they are an ethnic minority, the Rohingya are able to be involved and work in the Myanmar government. This causes suspicion and jealousy among the ethnic Rakhine majority. For them, the  presence  of  the  Rohingya  ethnic  group  is  considered  something  that  disturbs  and  reduces  land  and economic rights, especially in the Arakan region, Rakhine, which is the center of Muslim ethnic life. The ethnic conflict between the majority Rakhine and the Rohingya minority has been going on for a long time, resulting in violations such as murder, burning of houses, and the non-recognition of the Rohingya ethnic group as part of the State of Myanmar. Human rights violations committed by the Myanmar government include  acts  of  rape,  murder  and  burning  of  Rohingya  ethnic  houses.  There  are  acts  of  discrimination carried out against the Rohingya ethnic group, including revoking their citizenship. Finally, the Rohingya ethnic group became stateless citizens. The law states that a person or ethnic group is only recognized as a native citizen  of  Myanmar and is entitled  to  citizenship  status  only  if they  can  prove  they have  ancestors who lived and lived in Myanmar since 1823.
Key word : Ethnic Conflict, Rohingya, Human Rights Violations, Citizenship Status

## PENDAHULUAN
Etnis  Rohingnya  merupakan  masyarakat yang tinggal di daerah Arakan Wilayah negara bagian  Myanmar.  Etnis  ini  mengalami problematika  dalam  hal  kewarganegaraan. Etnis  dan  warga  Rohingnya  tidak  memiliki kewarganegaraan  mulai  dari  berlakunya  akta negara  asing  1864,  akta  kewarganegaraan Myanmar  1948  yang  disusun  oleh  pemerintah Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan dalam undang-undang kewarganegaraan  Myanmar  pada  tahun  1982. Dalam  undang  undang  tersebut  disebutkan bahwa  kelompok  etnis  yang  diakui  sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek  moyang  dan  hidup  di  Rohingnya  sejak tahun 1823.
Pemerintah Myanmar
beranggapan bahwa etnis Rohingnya merupakan  imigran  gelap  yang  berasal  dari Banglades  karena  adanya  kesamaan  ciri  fisik yang  dimiliki  oleh  etnis  Rohingnya  dan  etnis Bengali.
Wilayah  Myanmar  terbagi  menjadi  7 negara bagian  yang dinamai berdasarkan etnis minoritas.  Sebagai  wilayah  yang  masuk  ke dalam  Asia  tenggara,  Myanmar  memiliki ibukota  di  Yangoon  dengan  dikelilingi  oleh banyak  Negara  yaitu  Tiongkok,  India,  Laos, Thailand  dan  Bangladesh.  Terdapat  lebih  dari 135  kelompok  etnik  yang  masingmasing memiliki  budaya  dan  bahasanya  sendiri- sendiri. Etnis terbesar adalah Burma
(Matthew,  2020).  Mereka  berasal  dari  Sino- Tibet dan tinggal  di  dataran tengah Myanmar. Agama  mayoritas  etnis  Burma  adalah  Budha Theravada. Mereka juga menguasai pemerintah  dan  militer  dan  tentunya  menjadi etnis  mayoritas  di  Myanmar.  Namun  hal  lain terjadi  di  negara  bagian  Rakhine  yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini terdapat  etnis  Rakhine  yang  beragama  Islam/ Arakan.  Jumlah  etnis  Rohingya  diperkirakan meliputi  4%  dari  penduduk  Rakhine,  tetapi bila  dibanding  dengan  jumlah  penduduk Rakhine  yang  Budha,  muslim  Rohingya menjadi  kelompok  minoritas  di  Myanmar secara  umum  jika  dibandingkan  dengan  etnis Burma (Raharjo, 2015).
Pemerintah  Myanmar  tak  mengakui kewarganegaraan  etnis  Rohingya  karena menganggap  kelompok  Muslim  ini  bukan merupakan  kelompok  etnis  yang  sudah  ada  di Myanmar  sebelum  kemerdekaan  Myanmar pada  1948.  Hal  itu  ditegaskan  kembali  oleh Presiden  Myanmar,  Thein  Sein  pada  tahun 2012,  dimana  Myanmar  tidak  mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok  Rohingya  yang  dianggap  imigran gelap  dan  pelintas  batas  dari  Bangladesh. Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan  di  Myanmar,  etnis  yang  diakui sebagai  warga  negara  adalah  etnis  yang  telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial  Inggris  tahun  1824.  Tercatat  ada  135
etnis  namun  warga  Rohingya  etnis  Bengali tidak  termasuk  didalamnya  (Arianta  dkk, 2020). Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas  etnis  saja  yang  menyebabkan konflik  antar  etnis  melainkan  juga  disebabkan oleh  adanya  ketimpangan  ekonomi,  agama, superioritas  etnis,  dan  kebijakan-kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terutama kebijakan  yang  mengandung  unsur  etnisitas, memberikan  hak  privilege  pada  etnis  tertentu (Sigit  dan  Novianti,  2020).  Berdasarkan latarbelakang  diatas  maka  rumusan  masalah pada  tulisan  ini  adalah  bagaimana  sejarah terjadinya konflik etnis Rohingya dan damapak apa saja yang ditimbulkannya.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode penelitian  dengan  kedaan  aktivitas manusia, objek,  keadaan  dan  kondisi,  ataupun suatu pristiwa yang terjadi.

## Sumber Data
Adapun  sumber  data  yang  dikumpulkan adalah  kajian  pustaka  yang  bersumber  dari artikel, jurnal dan buku .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Terjadinya Konflik Etnis Rohingya
Awal  mula  konflik  ini  terjadi  sejak pemerintahan Junta Militer merebut kekuasaan melalui  kudeta  pada  tahun  1962,  politik diskriminasi  terhadap  etnik  minoritas  mulai
diberlakukan terutama terhadap etnis Rohingya  yang  dianggap  bukan  orang  asli Burma.  Pada  tahun  1962  ketika  Jendral  Ne Win  melakukan  Kudeta  hingga  Ne  Win menjadi  Presiden,  sistem  politik  Myanmar langsung berubah menjadi lebih otoriter. Etnis rohingya  dianggap  rezim  Ne  Win  sebagai sebuah  ancaman  sehingga  dilancarkanlah sebuah  operasi  untuk  menumpas  pergerakan separatis  dan  mengontrol  penduduk  Rohingya pada  tahun  1978  (Mangku,  2021),  dan mengakibatkan  hijrahnya  etnis  Rohingya  ke Bangladesh.  Pada  masa  rezim  Ne  Win  hingga tahun  2000,  etnis  Rohingya  mengalami keadaan  diskriminasi  yang  sangat  berat. Kebijakan  Burmanisasi  dilakukan  melalui marginalisasi  orang-orang  Muslim  Rohingya. Munculnya  kebijakan  ini  pada  tahun  1982 yang  disebut Burma  Citizenship  Law (BCL), yaitu Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan  serta  pekerjaan  yang  layak  dan cukup  (Setiyani,  2020).  Akses  mereka  untuk berpindah,  menikah,  dan  mencari  pekerjaan dibatasi  dan  harus  mendapat  izin  terlebih dahulu  dengan  membayar  uang  sogokan. Mereka  juga  hanya  diperbolehkan  untuk memiliki maksimal dua anak per keluarga dan tidak diberikan sertifikat  kelahiran untuk  anak mereka.  Hak  anak-anak  Muslim  Rohingya untuk  mengakses  pendidikan  dan  pelayanan kesehatan  dasar  juga  sangat  dibatasi.  Upaya  -
upaya  lainnya  yang  dilakukan  junta  militer Myanmar  adalah  mempengaruhi  gaya  hidup etnis  Rohingya  yang  beragama  Islam  untuk pindah ke agama Budha.
Pada  masa  rezim  militer  mulai  era  Ne Win  berkuasa  hingga  tahun  2000,  etnis Rohingya  mengalami  situasi  yang  berat, hingga puncaknya konflik mengalami  eskalasi pada  tahun  2012,  di  mana  pemberitaan  media internasional  mulai  membuka  fakta-fakta terjadinya  konflik  yang  ada  di  Rohingya. Adanya  kasus  ini  kemudian  memancing  etnis Rakhine  yang  kemudian  berujung  pada lingkaran konflik yang tidak terhenti. Pada Juli 2012,  konflik  ini  memuncak  dengan  adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan  yang  dihuni  oleh  etnis  Rohingya serta  penyerangan  yang  dilakukan  oleh  kedua etnis  (Karina,  2020).  Banyak  faktor  yang menjadi  pemicu  awal  meledaknya  konflik  di Provinsi  Rakhine  terhadap  etnis  Rohingya. Tidak  hanya  pemerintahan  yang  otoriter  atau kejam  dalam  memimpin  rakyatnya,  tetapi konflik  yang  terjadi  juga  terletak  pada penggolongan etnis.
Akar  yang  menjadi  awal  konflik  ini terjadi  ialah  adanya  kecemburuan  sosial terhadap etnis  Rohingya  yang dalam  beberapa dasawarsa terus meningkat.  Meskipun sebagai etnis  minoritas1  tetapi  etnis  Rohingya  mampu terlibat  dan  bekerja  dalam  pemerintahan Myanmar.  Hal  ini  menyebabkan  kecurigaan
dan  kecemburuan  pada  etnis  mayoritas Rakhine.  Bagi  mereka  keberadaan  etnis Rohingya  dianggap  dianggap  sebagai  sesuatu yang  mengganggu  dan  mengurangi  hak  lahan dan  ekonomi,  khususnya  di  wilayah  Arakan, Rakhine  yang  menjadi  pusat  kehidupan  etnis Muslim.  Kemudian  pada  tahun  1962  Undang- Undang  Kewarganegaraan  Burma  tahun  1982 telah  meniadakan  Rohingya  sebagai  etnis  di Myanmar.  Selanjutnya  peniadaan  ini  adalah menghilangkan dan membatasi etnis Rohingya dalam hal yaitu: hak untuk bebas bergerak dan berpindak  tempat,  hak  untuk  menikah  dan memiliki  keturunan,  hak  atas  Pendidikan,  hak untuk  berusaha  dan  berdagang,  hak  untuk bebas  berkeyakinan  dan  beribadah,  dan  hak untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan  kekerasan (Islamedia,  2012).  Sejatinya  Etnis  Rohingya tidak ada niatan memisahkan diri dan merdeka dari  Myanmar,  mereka  hanya  ingin  diakui sebagai  warga  negara  Myanmar  yang  berhak untuk  hidup  bebas  dari  rasa  takut  dan kemiskinan  serta  bebas  berekspresi  dan beribadah dalam menjalankan agamanya.
Penyebab  konflik  yang  lainnya  ialah adanya  kecemburuan  dari  etnis  Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan  populasi  etnis  Muslim  Rohingya dalam  beberapa  tahun  terus  meningkat.  Bagi mereka,  keberadaan  etnis  Rohingya  dianggap sebagai  sesuatu  yang  terus  mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap
mengurangi  hak  atas  lahan  dan  ekonomi, khususnya  di  wilayah  Arakan,  Rakhine  yang menjadi  pusat  kehidupan  etnis  Muslim Rohingya  (Waluyo,  2013).  Keberadaan  etnis Rohingya  di  Provinsi  Rakhine  semakin terancam  oleh  tindakan  yang  sewenang- wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat  tinggal,  pembakaran  masjid  dan pemerkosaan.  Etnis  Rohingya  yang  banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan  kekecewaannya  pada  etnis Rakhine  yang  jauh  lebih  dilindungi  oleh pemerintah.  Sejak  saat  itu,  tingkat  kebencian warga  Muslim  Rohingya  semakin  besar dengan  etnis  Rakhine  dan  konflik  antar keduanya  sering  menimbulkan  kerusakan  dan pertikaian  yang  berlarut-larut  di  Provinsi Rakhine (Revolusi, 2013).
Pada masa Rejim  Militer, mulai  dari era Ne  Win  hingga  tahun  2000,  etnis  Rohingnya menghadapi  situasi  yang  berat.  Situasi  ini dikarenakan  adanya  diskriminasi  dalam  skala besar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Junta Militer  Myanmar  (Triono,  2014,  p.  2).  Salah satunya  adalah  semakin  gencarnya  kebijakan Burmanisasi yang dilakukan dengan menerapkan program model village yaitu suatu perumahan  yang  dibangun  khusus  untuk orang-orang beragama Buddha seperti Buddha Rakhine  dan  orang  Buddha  lainnya  yang sebagian  besar  berasal  dari  etnis  Burma, mereka  didatangkan  secara  massal  dan
kemudian  dibekali  kebutuhan  hidup  berupa pasokan  bahan  pangan  dan  diberikan  rumah yang  layak  huni  oleh  pemerintah  Myanmar. Pemerintah  Myanmar  bahkan  menyita  tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun  model  village  ini,  mereka kemudian  menempatkan  etnis  Rakhine  dan orang-orang Buddha di daerah-daerah mayoritas Muslim Rohingya.
Pemerintah Myanmar menggantikan tempat  suci  Rohingya  dengan  monumen bersejarah  dan  peninggalan  Buddha  berupa biara,  pagoda  Buddha  dan  asrama  untuk biksubiksu  Rakhine.  Etnis  Rakhine  direlokasi ke daerah-daerah model village yang merupakan  daerah  hasil  rampasan  tanah  milik etnis Rohingya. Sebanyak 50 desa dengan 200 keluarga  Rakhine  tinggal  di  desa  tersebut. Sementara  itu,  Muslim  Rohingya  yang kehilangan  tanah  mereka  menjadi  tunawisma tanpa mata pencaharian. Dalam pengembangan  wilayah  perbatasan  khususnya di  Provinsi  Rakhine,  junta  militer  telah memberikan  masing-masing  tanah  Rohingya untuk  budidaya  pertanian  dan  peternakan kepada etnis Rakhine (Revolusi, 2013).
Konflik yang  terjadi  antara etnis Rohingya  dan  Rakhine  yang  pada  awalnya belum  banyak  diketahui  oleh  dunia  luar kemudian  mencuat  pada  bulan  Juni-Agustus tahun  2012,  dimana  pemberitaan  media intrenasional  mulai  memberitakan  fakta-fakta
tentang  adanya  konflik  Rohingnya.  Hal tersebut  memancing  kemarahan  dari  etnis Rakhine yang kemudian berakhir pada konflik yang  tidak  terhenti.  Konflik  ini  memuncak pada juli 2012. Puncak dari konflik ini ditandai dengan  adanya  pembakaran  besar-besaran terhadap  perumahan  yang  dihuni  oleh  etnis Rohingnya  serta  penyerangan  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  etnis.  Bahkan  tentara  dan polisi  Myanmar  diduga  ikut  memprovokasi kedua etnis dan turut menyerang perkampungan  Rohingya.  Banyak  pihak  yang mengecam konflik tersebut, hal ini dikarenakan  Myanmar  pada  saat  itu  sedang mengalami proses demokrasi. Salah satu pihak yang  mengecam  konflik  tersebut  adalah Perserikatan  BangsaBangsa  (PBB)  dan  Uni Eropa, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti Amnesty  Internasional  dan  Organisasi  HAM (Hak  Asasi  Manusia)  dunia  menilai  bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi  secara  sistematis  terhadap  etnis Rohingnya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingnya yang tak kunjung usai (Triono, 2014).
Sampai  dengan  saat  ini  pemerintah Myanmar telah berkalikali mengadakan operasi  militer,  operasi  tersebut  menyebabkan etnis  Rohingnya  mengalami  kekerasan  dan melakukan  pengungsian  secara  besar-besaran
ke  beberapa  negara  sekitar  seperti  Banglades, Thailand,  Malaysia  dan  Indonesia.  Persolan etnis  Rohingya  merupakan  persolan  yang panjang, sampai dengan kepemimpinan berpindah  kepada  presiden  Presiden  Thein Sein,  kondisi  dan  situasi  etnis  Rohingya  tidak mengalami  perubahan.  Rezim  Presiden  Thein Sein  tetap  melakukan  penolakan  untuk mengakui  etnis  Rohingnya  sebagai  warganya dengan  mengungkapkan  bahwa:  “ Rohingya are  not  our  people  and  we  have  no  duty  to protect them ”.
Wilayah  Rakhine  kembali  memanas pada  tahun  2012  ketika  ditemukannya  wanita berusia  27  tahun  yang  diduga  menjadi  korban perampokan,  pemerkosaan,  dan  pembunuhan yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  dari  etnis Rohingnya.  Hal  tersebut  berlanjut  dengan terjadinya  penyiksaan  dan  pembantaian  pada etnis Rohingnya. Myanmar adalah satu negara yang baru saja terlepas dari cengkraman rezim otoriter  yang  terjadi  selama  puluhan  tahun. Ketika  masyarakat  dunia  sedang  berjuang menegakkan  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  Di  Myanmar  justru  membiarkan terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia, melalui  penyiksaan  dan  tragedi  kemanusian etnis  Rohingya  di  Rakhine.  Pembantaian terhadap warga Rohingya di Rakhine Myanmar merupakan tragedi terhadap kemanusiaan yang keji. Pembantaian Rohingya termasuk penyiksaan dan
pembantaian  terhadap  ribuan  anakanak  dan balita,  merupakan  Genoside  terhadap  warga Rohingya merupakan kejahatan dan pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia. Pemberitaan  bahwa  ribuan  Anak-anak  telah menjadi korban keberingasan otoritas Myanmar telah mencabik-cabik rasa kemanusiaan  dunia  international,  yang  sama sekali  tidak  dapat  di  benarkan  oleh  rasa kemanusiaan  apapun  alasannya.  Terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan di Myanmar menyebabkan ribuan orang Rohingnya melakukan  pengungsian.  Para  pengungsi  asal Rohingya
Tindakan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Terhadap Rohingya
Konflik etnis antara mayo- ritas Rakhine dan minoritas Rohingya telah berlansung lama yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran seperti  pembunuhan,  pembakaran  rumah,  dan tidak diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari Negara Myanmar. HAM merupakan  hak  yang  melekat  kuat  dan  tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM mengalami  perkembangan  pada  tiga  generasi. Generasi  pertama  berkaitan  dengan  hak  sipil dan  politik  yang  berdasarkan  pada  prinsip kebebasan  individu.  Generasi  kedua  berkaitan dengan  hak  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan yang  lebih  ditujukan  kepada  manusia  dalam hubungannya  dengan  kelompok  masyarakat lain.  Generasi  ketiga  adalah  hak  -hak  asasi
manusia, yang menjadi hak bangsa-bangsa dan memperoleh dasarnya dalam solidaritas bangsabangsa,  seperti  hak  bangsa-bangsa untuk  menentukan  nasib  sendiri,  hak  untuk perdamaian, untuk kemajuan, untuk lingkungan  yang  layak  untuk  hidup,  dan  lain- lain (Baehr, 2001).
Namun, dalam kenyataanya di Myanmar hak-hak  diatas  tidak  didapatkan  oleh  etnis Rohingya. Justru mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah Myanmar yang membatasi hak-hak mereka termasuk hak untuk hidup. Pelanggaran HAM yang dilakukan  oleh  pemerintah  Myanmar  adalah adanya  tindakan  pemerkosaan,  pembunuhan serta pembakaran rumah- rumah etnis Rohingya. Adapun tindakan diksriminasi yang dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  hingga pencabutan kewarga- negaraan mereka. Akhirnya,  etnis  Rohingya  menjadi  warga stateless.  etnis  Rohingya  menjadi  statelles karena  adanya  diskriminasi  serta  pencabutan terhadap  status  kewarganegaraan.  Myanmar meng-  hapus  Rohingya  dari  delapan  etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin,  Mon,  Arakan,  Shan,  dan  dari  135 kelompok etnis lainnya.
Dalam Rome Statute of The International  Criminal  Court  1998  (Statuta Roma  Tahun  1998)  dijelaskan  mengenai definisi  dari  pelanggaran  HAM.  Bentuk- bentuk pelanggaran HAM yang terdapat dalam
Statuta  Roma  berupa  kejahatan  genosida, kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Susanti, 2014).
Pemerintah Myanamar membuat kebijakan  Burmanisasi  terhadap  warga  negara Myanmar  yang  dengan  jelas  membuktikan bahwa adanya tindakan diskriminasi. Kebijakan Burmanisasi berarti hanya mengakui  adanya  agama  Budha  di  Myanmar. Tetapi  dalam  kenyataannya,  ada  agama  lain yang  menetap  di  Myanmar  termasuk  Islam (etnis Rohingya). Etnis Rohingya yang terlibat dalam  politik  pemerintahan  Myanmar  seperti menteri,  sekertaris  parlemen,  dan  sebagian  di posisi  pemerintahan  lainnya,  dicabut  hingga pemberlakuan  hukum  bahwa  etnis  Rohingya maksimal  hanya  mempunyai  dua  anak. Tindakan lain yang dilakukan adalah menghapus  semua  sekolah  -sekolah  Islam yang  selama  ini  sudah  berjalan.  Kebijakan  ini membuat  perlakuan  diskriminasi  terhadap etnis  Rohingya  serta  pencabutan  status kewarganegaraan.  Akibatnya,  etnis  Rohingya mencari  kenyamanan  dengan  mengungsi  ke beberapa  wilayah  seperti  Malaysia,  Indonesia dan  Bangladesh.  Tentunya  etnis  Rohingya berhak mendapatkan perlindungan hak asasinya.
Perlakuan  buruk  yang  terjadi  terhadap etnis Rohingya telah dijelaskan di bagian akar konflik  yaitu  ketika  masa  pemerintahan  Ne Win  tahun  1962.  Hingga  puncaknya  pada
tahun  2012  di  mana  penduduk  dari  etnis Rakhine  menyerang  bis  dan  membunuh  10 orang muslim  yang diduga oleh etnis Rakhine sebagai  Rohingya  yang  berada  dalam  bis. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang Muslim Rohingya  telah  memperkosa  dan  membunuh perempuan  yang  berasal  dari  etnis  Rakhine. Sehingga  permasalahan  ini  meluas  hingga menyebabkan  ratusan  korban  kelompok  etnis Rohingya,  puluhan  ribu  rumah  dibakar,  dan ratusan orang ditangkap secara paksa (Susanti, 2014).  Tindakan-tindakan  kekerasan  yang ditujukan  kepada  kaum  Rohingya  telah berlansung  lama  dan  akan  berpengaruh terhadap  psikologi  mereka  terutama  anak- anak.  Anak-anak  yang  merasa  tidak  nyaman dan aka mengalami kesulitan dalam melakukan  berbagai  tindakan.  Tidak  hanya anak-anak,  orang  tua  juga  akan  kesulitan dalam  melakukan  atau  mencari  pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Hal ini dikarenakan  akses  mereka  dalam  hal  mencari pekerjaan  bahkan  hidup  pun  diatur  dan dilarang  oleh  pemerintah  Myanmar.  Oleh sebab  itu  timbul  rasa  tidak  aman  dan  merasa nyaman di tempat mereka sendiri dan akhirnya memilih  untuk  keluar  dari  Myanmar.  Namun, sebagian  warga  Rohingya  masih  memilih untuk  menetap  di  Rakhine  meskipun  keadaan mereka sering terancam  dan tidak diakui. Ada alasan  kenapa  sebagian  masyarakat  Rohingya masih  tetap  tinggal  di  Rakhine  karena  mereka
merasa  bahwa  Rakhine  adalah  tempat  asal mereka  dan  sudah  sangat  lama  mereka berdomisili  di  tempat  tersebut.  Bahkan sebagian warga pernah terlibat dan berpartisipasi  dalam  dunia  politik  Myanmar. Sebagian  dari  mereka  juga  mengalami kesulitan  dalam  mengungsi  ke  wilayah  lain karena akses dan transportasi yang begitu sulit. Status  Kewarganega  Raan  Suku  Rohingya Di Myanmar
Pada  tanggal  1  Januari  1886  negara Birma  secara  resmi  adalah  bagian  dari pemerintahan  kerajaan  Inggris.  Pada  awal tahun 1942 hingga Mei 1945 Birma ditaklukan oleh  Jepang,  dan  berhasil  mendapatkan kemedekaannya  pada  tanggal  4  Januari  1948. Akan  tetapi,  orangorang  Rohingnya  tidak mendapat  pengakuan  kewarganegaraan  mulai dari berlakunya Akta Warga Asing pada tahun 1864 sampai dengan Undang-undang Kewarganegaraan  Birma  tahun  1982.  Dalam Akta  kewarganegaraan  Kesatuan  tahun  1948 yang  disusun  oleh  pemerintah  Inggris  akta tersebut  tidak  mengakui  Etnis  Rohingnya sebagai  warga  Negara  Myanmar.  Menurut Burmese  Rohingya  Organisation  UK  (Brouk) atau organisasi Rohingya di Inggris, Pemerintah  Myanmar  selalu  mem  buat kebijakan  yang  menekan  kelompok  etnis Rohingya  sejak  1970-an.  Tekanan  terhadap warga  Rohingya  secara  bertahap  meningkat sejak  proses  reformasi  yang  diperkenalkan
Presiden Thein Sein pada 2011. Pada Juni dan Oktober  2012,  meletus  konflik  di  wilayah Rakhine  atau  Arakan  yang  menjadikan kelompok Rohingya sebagai sasaran kekerasan.  Menurut  versi  resmi  Pemerintah Myanmar, konflik dipicu peristiwa perampokan  dan  pembunuhan  seorang  wanita Buddha  di  Yanbye  dan  pembunuhan  sepuluh orang  Muslim  di  dalam  bus  di  Taungup  pada 28 Mei dan 3 Juni 2012 (Purwanto, 2016). Hal ini  juga  diungkapkan  oleh  Lindblom  (2015) bahwa  memanasnya  suasana  di  Rakhine  pada tahun  2012  dipicu  oleh  tewasnya  Thida  Htwe yang  berusia  27  tahun  akibat  perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh  tiga  orang  muslim  di  daerah  Ramri. Suasana  menjadi  memanas  setelah  aktivis lokal  memproduksi  dan  menyebarluaskan pamflet  berisi  kronologi  kriminalitas  yang menimpa  Thida  Htwe.  Di  sisi  lain,  panasnya suasana  di  Rakhine  juga  di  dorong  oleh pengunggahan  foto  tubuh  Thida  Htwe  ke internet.
Jika  ditelusuri  lebih  jauh,  konflik  yang meletus  pada  2012  dan  berlanjut  hingga sekarang  ini  bukan  sesuatu  yang  berdiri sendiri.  Menilik  sejarahnya,  krisis  Rohingya tidak bisa dilepaskan dari persoalan diskriminasi. Persekusi atau pemburuan sewenang-wenang terhadap orang-orang Rohingya  di  Myanmar  telah  dimulai  sejak lama.  Tahun  1950-an  sampai  1960-an,  etnis
Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Pada1970-an pemerintah melakukan  berbagai  operasi  militer  dan berbagai  mekanisme  diskri  minatif  untuk membatasi  mobilitas  dan  pertumbuhan  orang- orang  Rohingya3  .  Puncaknya  terjadi  pada 1982  ketika  UU  Kewarganegaraan  Myanmar mengeluarkan  Rohingya  dan  beberapa  etnis minoritas  lain,  seperti  Panthay,  Ba  Shu,  dan enam  etnis  lainnya  dari  daftar  delapan  etnis utama dan 135 kelompok etnis kecil lainnya. Dalam  UU  itu  dinyatakan,  seseorang  atau kelompok  etnis  hanya  diakui  sebagai  warga asli  Myanmar  dan  berhak  atas  status kewarganegaraan hanya jika dapat membuktikan  mereka  punya  nenek  moyang yang  tinggal  dan  hidup  di  wilayah  Myamar sejak  tahun  1823.  Status  etnis  Rohingya kemudian diturunkan menjadi hanya temporary residents yang menyandang temporary  registration  cards.  Produk  hukum itu  dihasilkan  di  masa  junta  militer  masih sangat  berkuasa.  Jauh  sebelum  UU  itu  dibuat dan  disahkan,  Pemerintah  Myanmar  juga berkali-kali  mengeluarkan  kebijakan  keras terhadap warga Rohingya yang mengarah pada pelanggaran  HAM  berat  dengan  tujuan mengusir  mereka  keluar  dari  Myanmar.  Sikap pemerintah  yang  tidak  bersedia  memasukkan Rohingya  sebagai  bagian  dari  warga  negara Myanmar  tersebut  diyakini  menjadi  faktor utama  berlarutlarutnya  persoalan  Rohingya.
Karena  keberadaan  mereka  tak  diakui,  warga Rohingya  kehilangan  banyak  hak  dasar sebagai  warga  negara,  seperti  hak  mendapat atau memiliki tempat

## KESIMPULAN
Akar  yang  menjadi  awal  konflik  ini terjadi  ialah  adanya  kecemburuan  sosial terhadap etnis Rohingya  yang dalam  beberapa dasawarsa terus meningkat.  Meskipun sebagai etnis  minoritas1  tetapi  etnis  Rohingya  mampu terlibat  dan  bekerja  dalam  pemerintahan Myanmar.  Hal  ini  menyebabkan  kecurigaan dan  kecemburuan  pada  etnis  mayoritas Rakhine.  Bagi  mereka  keberadaan  etnis Rohingya  dianggap  dianggap  sebagai  sesuatu yang  mengganggu  dan  mengurangi  hak  lahan dan  ekonomi,  khususnya  di  wilayah  Arakan, Rakhine  yang  menjadi  pusat  kehidupan  etnis Muslim.  Konflik  etnis  antara  mayoritas Rakhine  dan  minoritas  Rohingya  telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya  pelanggaran  seperti  pembunuhan, pembakaran  rumah,  dan  tidak  diakui  etnis Rohingya  sebagai  salah  satu  bagian  dari Negara  Myanmar.  Pelanggaran  HAM  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Myanmar  adalah adanya  tindakan  pemerkosaan,  pembunuhan serta pembakaran rumah- rumah etnis Rohingya. Adapun tindakan diksriminasi yang dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  hingga pencabutan kewarga- negaraan mereka. Akhirnya,  etnis  Rohingya  menjadi  warga
stateless. Dalam UU itu dinyatakan, seseorang atau  kelompok  etnis  hanya  diakui  sebagai warga  asli  Myanmar  dan  berhak  atas  status kewarganegaraan hanya jika dapat membuktikan  mereka  punya  nenek  moyang yang  tinggal  dan  hidup  di  wilayah  Myamar sejak tahun 1823.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum Bagi  Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas
Yustisia , 3 (2), 166-176.
Aluna,  Hardi  S.D  dan  M.  Kholit  Juani,  2017.
Kebijakan Pemerintah  Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi
Pengungsi Rohingya  di  Aceh  Tahun  2012-  2015. Indonesian  Perspective,  Vol.  2,  No,1 Januari-Juli
Ayu,  Tiara  Dewinta,  2016.  Peran  Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis RakhineRohingya  di  Myanmar  Tahun 2012-  2013.  Journal  of  International Relations,  Vol.  2,  No.  2.  Fakultas  Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Karina, M. E. (2020). Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia Terhadap Pengungsi
Rohingya. Padjadjaran
Journal  of  International  Relations , 2 (2), 158-169.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan  Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif Hukum , 1-15.
Matthew, G. (2020). Kepentingan nasional dan diplomasi ala Indonesia dalam penyelesaian  konflik  etnis  Rohingya  di Myanmar. Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XIII,(1).
International  Crisis Group  Asia,  2014.
Myanmar: The Politics of Rakhine State. 22 Oktober.
Ichikaya, Gulia Mitzy, 2014. Perlawanan Etnis
Muslim  Rohingya  terhadap  Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma- Myanmar. Indonesian Journal of International  Studies,  Vol.1,  No.  2 Desember
Nur,  Sandy  Ikfal  Raharjo,  2015.  Peran
Identitas  Agama  dalam  Konflik  di Rakhine  Myanmar  Tahun  2012-2013. Jurnal Kajian Wilayah, Vol.6 No. 1.
Yulia,  Anna  Hartati,  2013.  Studi  Eksistensi Etnis  Rohingya  di  Tengah  Tekanan Pemerintah  Myanmar.  Jurnal  Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 1.
Triono, 2014. Peran ASEAN Dalam
Penyelesaian  Konflik  Etnis  Rohingya. Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-
Desember
Susanti,  Aviantina  DKK,  Penyelesaian  Kasus pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya  di  Myanmar  Berdasarkan Hukum  Internasional.  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya.
Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap  Kasus  Pelanggaran  HAM Etnis  Rohingya  Di  Myanmar. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia , 2 (2),
261-274.
Sigit,  R.  N.,  &  Novianti,  N.  (2020).
Perlindungan  Terhadap  Orang  Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam  Hukum  Internasional  (Studi Kasus  Etnis Rohingya di Myanmar). Uti Possidetis:  Journal  of  International Law , 1 (1), 118-147.