## IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP PENGUPAHAN BAGI OLAHRAGAWAN PROFESIONAL
I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali-Indonesia satriawiradharma713@gmail.com
Abstrak, Olahragawan  profesional  yang  menjadikan  kegiatan  olahraga  sebagai  profesi, memiliki hak  yang salah satunya mendapatkan pendapatan yang layak. Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2022  Tentang  Keolahragaan  mengatur  hak-hak  olahragawan profesional. Hak-hak olahragawan profesional sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  yang  telah  dicabut. Perubahan  Undang-Undang  Keolahragaan  tersebut  berimplikasi  terhadap  hak-hak olahragawan  profesional  salah  satunya  mengenai  upah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk  mengetahui  bagaimana  implikasi  perubahan  Undang-Undang  Keolahragaan terhadap  pengupahan  bagi  olahragawan  profesional.  Kajian  ini  menggunakan  metode hukum  normatif.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang  Keolahragaan merupakan  payung  hukum  pelaksanaan  keolahragaan  di  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  59 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang  Keolahragaan,  menunjukkan adanya  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005  Tentang  Sistem Keolahragaan Nasional, perbedaan tersebut yakni perubahan bunyi Pasal 59 ayat (3) pada huruf  d  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang  Keolahragaan,  yang menambahkan ketentuan mengenai pendapatan yang layak sesuai standar yang ditentukan oleh cabang olahraga profesional. Perubahan ini memberikan maanfaat bagi olahragawan profesional,  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang Keolahragaan,  olahragawan  profesional  memiliki  standar  khusus  mengenai  pengupahan yang  sesuai  dengan  standar  cabang  olahraga  profesional,  klub  sebagai  pemberi  kerja wajib  memberikan  upah  sesuai  dengan  standar  yang  dibuat  oleh  cabang  olahraga profesional,  hal  ini  wajib  diberikan  oleh  klub  karena  telah  diatur  secara  jelas  dalam ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang Keolahragaan yang mengatur bahwa olahragawan profesional diberikan upah yang layak sesuai  dengan  standar  cabang  olahraga  profesional,  sehingga  dengan  adanya  perubahan tersebut  akan  memberikan  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya untuk kesejahteraan olahragawan profesional dan peningkatan kualitas hidupnya Kata kunci:Undang-Undang
Keolahragaan; Pengupahan; Olahragawan Profesional.
Abstract, Professional athletes  who  make sports  activities  a  profession, have  the  wrong rights  and  earn  a  decent  income.  Law  Number  11  of  2022  concerning  Sports  regulates the  rights  of  professional  sportsmen.  The  rights  of  professional  sportsmen  were previously  regulated  in  Law  Number  3  of  2005  concerning  the  National  Sports  System which  had  been  revoked.  The  amendment  to  the  Sports  Law  has  implications  for  the rights of professional athletes, one of which is regarding wages. The purpose of this study is to find out how the changes in the Sports Law on wages for professional athletes. This study uses the normative legal method. Law Number 11 of 2022 concerning Sports is the legal umbrella for the implementation of sports in Indonesia. The provisions of Article 59 paragraph (3) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, indicate a change from Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, the difference is a change in the  sound  of  Article  59  paragraph  (3)  in  letter  d  of  the  Law  Number  11  of  2022
concerning  Sports,  which  adds  provisions  regarding  proper  income  according  to  the standards  determined  by  professional  sports.  This  change  provides  benefits  for professional  sportsmen,  after  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2022  concerning Sports,  professional  sportsmen  have  special  standards  regarding  remuneration  in accordance  with  professional  sports  standards,  clubs  as  employers  are  required  to provide  wages  in  accordance  with  standards  made  by  sports.  professional  sports,  this must  be  provided  by  the  club  because  it  has  been  clearly  regulated in the  provisions  of Article 59 paragraph (3) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports which stipulates that professional athletes are given decent wages in accordance with professional sports standards, so that with changes This will provide maximum certainty and benefit for the welfare of professional sportsmen and improve their quality of ,life.
Keywords: Sports Law, Remuneration, Professional Athlete .
Pendahuluan Olahraga  merupakan  hak  bagi setiap  orang,  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan prinsip dasar Piagam Olimpiade  ( Olympic  Charter )  yang menyatakan bahwa:
“The  practice  of  sport  is  a human  right.  Every  individual must  have  the  possibility  of practising sport, without discrimination  of  any  kind  and in  the  Olympic  spirit,  which requires  mutual  understanding with  a  spirit  of  friendship, solidarity and fair play.”
(Praktek  olahraga  adalah  hak asasi  manusia.  Setiap  individu pasti  memiliki  kemungkinan berlatih olahraga, tanpa diskriminasi  dalam  bentuk  apa pun dan dalam semangat Olimpiade,  yang  membutuhkan saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas dan fair play.) Hak  berolahraga  bagi  setiap  individu menunjukkan bahwa olahraga merupakan salah satu usaha memperbaiki  kualitas  hidup  manusia, baik menyangkut kesehatan fisik, mental,  emosional  dan  sosial. 1 Olahraga
1 Toho  Cholik  Mutohir  dan  Ali  Maksum,  2007,
Sport  Development  Index:  alternatif  baru mengukur kemajuan pembangunan bidang
selain  sebagai  suatu  sarana  untuk mendapatkan  kesehatan  juga  sebagai suatu profesi untuk menghasilkan pendapatan bagi olahragawan profesional. Olahragawan  profesional  yang
menjadikan  kegiatan  olahraga  sebagai profesi, memiliki hak yang salah satunya mendapatkan  pendapatan  yang  layak, hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI 1945) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan kerja.” Olahragawan  menurut  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Keolahragaan) diartikan  sebagai  “Peolahraga  yang mengikuti  pelatihan  dan  kejuaraan olahraga  secara  teratur,  sistematis, terpadu,  berjenjang,  dan  berkelanjutan untuk  mencapai  prestasi.”,  sedangkan pengertian olahragawan profesional terdapat  dalam  Pasal  1  angka  8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Keolahragaan  (selanjutnya  disebut  PP Penyelenggara Keolahragaan) menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan  dalam  bentuk  uang  atau
olahraga  (Konsep,  Metodologi,  dan  Aplikasi), Penerbit Indeks, Jakarta, h.5
bentuk  lain  yang  didasarkan  atas kemahiran  berolahraga.”  Pengertian tersebut menunjukkan bahwa olahragawan  profesional  menjadikan kegiatan olahraga sebagai mata pencaharian. Olahragawan profesional dalam memanfaatkan kemahiran berolahraga membutuhkan wadah berupa  kompetisi  profesional  sebagai sarana  dalam  menjalankan  profesinya. Kompetisi  olahraga  profesional  di  level internasional  terdapat  berbagai  macam misalnya, cabang olahraga basket memiliki  kompetisi  profesional  yaitu National Basketball Association (NBA), cabang olahraga tenis memiliki kompetisi Wimbledon,  Australia  Open dan US Open , cabang olahraga sepakbola memiliiki kompetisi profesional  seperti La  Liga  Spanyol , Serie  A  Italia , Premiere  League,  UEFA Champions  League,  FIFA  World  Cup sedangkan  di  Indonesia  juga  memiliki kompetisi  profesional  yakni Indonesian Basket  League pada  olahraga  basket , Turnamen Seneca Indonesia Fiks Sportama  Junior  Tennis  Open dibidang tenis  dan  di  cabang  olahraga  sepakbola memiliki  kompetisi  profesional  Liga  1 dan  Liga  2.  Kompetisi  sepakbola profesional  memberikan  kesempatan kerja  yang  sangat  besar  bagi  pemain sepakbola, pengelola sepakbola, pebisnis sepakbola,  dan  pelaku-pelaku  ekonomi lainnya. 2 Kompetisi  olahraga  basket, tenis  dan  lain-lainnya  juga  memberikan kesempatan  kerja  bagi  olahragawan profesional sesuai dengan kemahirannya dalam  berolahraga.    Penyelenggaraan kompetisi profesional tersebut merupakan  kewenangan  dari  induk organisasi  cabang  olahraga,  contohnya dalam cabang olahraga sepakbola memiliki induk organisasi cabang
2 Hinca  IP  Pandjaitan  XIII,  2011, Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan  Kesejahteraan  Umum ,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.3-4.
olahraga  yakni  Persatuan  Sepak  Bola Seluruh  Indonesia  (selanjutnya  disebut PSSI) yang bertanggung jawab terhadap kompetisi sepakbola di Indonesia.
Pengertian induk organisasi cabang  olahraga  menurut  Pasal  1  angka 24 Undang-Undang Keolahragaan yakni:  “Organisasi  Olahraga  yang membina, mengembangkan, dan
mengoordinasikan  1  (satu)  cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.” Ketentuan  bunyi  Pasal  1  angka  24 Undang-Undang  Keolahragaan  tersebut memberikan  kewenangan  kepada  induk organisasi cabang olahraga untuk menyelenggarakan  kompetisi  olahraga profesional  di  Indonesia,  yang  sesuai dengan aturan yang dibuat oleh federasi cabang olahraga internasional. Kompetisi sepakbola profesional merupakan  salah  satu  cabang  olahraga yang  paling  digemari  di  seluruh  dunia. Kompetisi  sepakbola  yang  memiliki banyak penggemar dilatarbelakangi oleh klub,  hal  itu  disebabkan  oleh  kebijakan transfer  klub  untuk    mendatangkan olahragawan  profesional  dalam  hal  ini pemain  sepakbola  profesional  sehingga menarik minat penonton. Contoh transfer  Erling  Haaland  dari  klub Borusia  Dortmund  ke  Manchester  City dengan  nilai  transfer  60  juta  euro  atau sekitar Rp. 917 miliar serta memperoleh gaji  350.000  poundsterling  atau  sekitar Rp.  6.269  miliar  per  pekan  dengan jangka  waktu  kontrak  lima  tahun, 3 sedangkan  di  Indonesia  transfer  Evan Dimas  ke  klub  Arema  dengan  nilai kontrak  Rp.  5  Miliar. 4 Contoh  transfer
3 Ikhsan  Abdul  Hakim,  2022, Man  City Rampungkan  Transfer  Erling  Haaland,  Diikat Kontrak 5 Tahun , https://www.kompas.tv/article/298625/man-city- rampungkan-transfer-erling-haaland-diikat- kontrak-5-tahun?page=all,  Diakses  pada  tanggal 13 Juli 2022.
4 Suci  Rahayu,  2022, Fakta  Unik  Evan  Dimas Darmono:  Bintang  Dalam  Megatransfer  Arema
antara  klub  dengan  pemain  sepakbola profesional tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara  klub  dengan  pemain  sepakbola tersebut  merupakan  suatu  hubungan kontraktual berdasarkan suatu perjanjian kerja  pemain  sepakbola  profesional dengan  klub,  perjanjian  kerja  tersebut dibuat  untuk  mengakomodir  hak  dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara olahragawan  profesional  dengan  klub mengakomodir  hak-hak  olahragawan profesional  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2022 Tentang Keolahragaan. Hak-hak olahragawan  profesional  sebelumnya diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan  Nasional  yang  telah dicabut.  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan  Nasional  sudah  tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan olahragawan profesional. Perubahan Undang-Undang Keolahragaan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak olahragawan profesional  salah  satunya  mengenai upah. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk  mengetahui  bagaimana  implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap pengupahan bagi olahragawan profesional. Manfaat teoritis, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama  pengembangan  teori  ilmu hukum  serta  memberi  manfaat  dalam pengembangan  bacaan  bagi  pendidikan hukum kepada pembaca. Manfaat praktis,  yakni  untuk  dapat  dijadikan pedoman  bagi  olahragawan  profesional terkait  hak  untuk  mendapatkan  upah yang layak dalam perjanjian kerja.

## FC,
https://bola.kompas.com/read/2022/04/07/034000 58/fakta-unik-evan-dimas-darmono-bintang- dalam-megatransfer-arema-fc?page=all,  Diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan perilaku setiap orang, 5 sedangkan menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 6 Penelitian  hukum  normatif memiliki  kecendrungan  dalam  melihat hukum  dari  sudut  pandang  norma- normanya  saja,  yang  tentunya  bersifat preskriptif. 7
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( Statute  Approach )  dan  pendekatan konseptual  ( Conseptual  Approach ). Pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8 Pendekatan perundang- undangan  ini  digunakan  untuk  meneliti peraturan  perundang-undangan  yang dalam  penormaannya  masih  terdapat kekurangan  baik  dalam  tataran  teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan  konseptual  merupakan  jenis pendekatan  dalam  penelitian  hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari aspek  konsep-konsep  hukum  yang melatarbelakanginya,  atau  dapat  dilihat
5 H.  Ishaq,  2017, Metode  Penelitian  Hukum, CV Alfabeta, Bandung, h.66.
6 Ibid.
7 Irwansyah,  2021, Penelitian  Hukum  Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, h.64.
8 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, h.93.
dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam penormaan  sebuah  peraturan  dengan konsep-konsep yang digunakan Teknik pengumpulan bahan hukum  pada  penelitian  ini  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  ( library research )  dan  pencarian  bahan  hukum melalui internet ( online research ). Studi kepustakaan  dilakukan  dalam  rangka memperoleh  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi  dan  menyusun  secara sistematis  bahan  hukum  yang  memiliki otoritas  berupa  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian, sedangkan teknik  pengumpulan  bahan  hukum sekunder, dilakukan dengan mengidentifikasi  buku-buku,  jurnal,  dan bahan  hukum  sekunder  lainnya  untuk mendapatkan  teori  dan  konsep  hukum yang mendukung penelitian.

## Pembahasan
Implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan  terhadap  pengupahan bagi olahragawan profesional
Undang-Undang  Keolahragaan merupakan  payung  hukum  pelaksanaan keolahragaan  di  Indonesia.    Tujuan keolahragaan  adalah  sebagai  suatu wahana  peningkatan  kualitas  hidup manusia,  sebagaimana  di  muat  dalam konsideran “Menimbang” Undang-
Undang Keolahragaan disebutkan:
“bahwa  untuk  kualitas  hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan  nasional  dibidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan,  serta  berorientasi pada  prestasi  dan  peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan  dan  pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan  iklim  keolahragaan, serta  tata  kelola  keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan kompetisi keolahragaan dunia.”
Keolahragaan  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Keolahragaan  adalah “segala  aspek  yang  berkaitan  dengan Olahraga  yang  memerlukan  pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan,  dan  evaluasi.”  Pengertian tersebut  menunjukkan  adanya  beberapa aspek dalam keolahragaan yang didalamnya meliputi konsep olahraga. Konsep  olahraga  pada  dasarnya mengacu  pada  kegiatan  jasmani  untuk tujuan kesehatan, kompetisi, persahabatan,  permainan  dan  hiburan baik  atas  dasar  kesukarelaan  (amatir) maupun bayaran (profesional). 9
Olahraga  amatir  memiliki  tujuan  untuk mencari  kesehatan  dan  hanya  untuk hiburan. sedangkan olahraga profesional bertujuan  untuk  mencari  pendapatan. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan  fisik  manusia  sehingga  tidak sedikit  orang  yang  dengan  sengaja meluangkan  waktunya,  mengalokasikan tenaga  dan  biaya  secara  sukarela  hanya untuk berolahraga, 10
Ciri  hakiki  olahraga  adalah  (1) aktivitas  fisik,  (2)  Permainan,  (3) pertandingan. 11 Perhelatan olahraga mulai  dari  adu  lari  sampai  dengan  adu jotos,  balap  sepeda  hingga  balapan mobil  yang  melibatkan  banyak  orang
9 Putu Sudarma Sumadi, 2016, Hukum Olahraga Dalam Bingkai Hukum Bisnis , Udayana University Press, Denpasar, h.2
10 Ibid , h.3
11 H.J.S.  Husdarta,  2019, Sejarah  dan  Filsafat Olahraga , Alfabeta, Bandung, h.146.
serta  menuntut  alokasi  waktu,  tenaga, pikiran  dan  terutama  uang  untuk membiayai pertandingan, gaji, hadiah dll menunjukkan berolahraga sebagai pekerjaan, event olahraga menjadi tempat  bekerja,  olahragawan  ditransfer dari  satu  klub  ke  klub  lain  dan  banyak orang  menjadi  hidup  karena  olahraga, sehingga  dari  aspek-aspek  tersebut menunjukkan olahraga merupakan suatu bisnis. 12 Olahraga  sebagai  suatu  bisnis membutuhkan  olahragawan  profesional, olahragawan  terdiri  dari  olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
Menurut  Pasal  1  angka  7  PP Penyelenggara Keolahragaan, “olahragawan amatir adalah pengolahraga  yang  melakukan  kegiatan pelatihan  olahraga  secara  teratur  dan mengikuti  kejuaraan  dengan  penuh dedikasi  untuk  mencapai  prestasi  atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga,”  sedangkan  pengertian olahragawan  profesional  dalam  Pasal  1 angka 8 PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa “Setiap  orang  yang  berolahraga  untuk memperoleh  pendapatan  dalam  bentuk uang  atau  bentuk  lain  yang  didasarkan atas kemahiran berolahraga.” Pengertian
Olahragawan profesional tersebut menunjukkan  bahwa  dunia  olahraga sudah  menjadi  bisnis,  berkembangnya berbagai transfer olahragawan profesional  dari  satu  klub  ke  klub  yang lain  contohnya,  misalnya  perpindahan
Lionel  Messi  ke  klub  Paris  Saint Germain (PSG) menjadi satu contoh dari sekian  banyak  transfer  yang  melibatkan klub dengan pemain profesional.
Setiap  orang  yang  menjadi olahragawan profesional wajib memenuhi  beberapa  persyaratan  yang diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan, yaitu:
12 Putu Sudarma Sumadi, Op.Cit , h. 5
a. “pernah  menjadi  Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik; b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.”
Ketentuan  tersebut  diatas  menunjukkan adanya  perubahan  dari  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2005  Tentang  Sistem
Keolahragaan Nasional, perbedaan tersebut  yaitu  dihapusnya  ketentuan untuk  memperoleh  pernyataan  tertulis dari organisasi cabang olahraga profesional  mengenai  pelepasan  status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional. Ketentuan untuk  memperoleh  pernyataan  tertulis dari cabang olahraga profesional tersebut  menjadi  suatu  hal  yang  sangat penting karena pernyataan tertulis tersebut merupakan suatu hak
memperoleh  kepastian  hukum  bagi olahragawan  profesional  untuk  beralih status  dari  amatir  menjadi  olahragawan profesional,  sedangkan  dalam  Pasal  57 PP Penyelenggaraan Keolahragaan, olahragawan profesional wajib mendapat  rekomendasi  dari  cabang olahraga profesional, hal ini menunjukkan  tidak  adanya  kepastian hukum  bagi  olahragawan  amatir  yang ingin beralih ke olahragawan profesional. Beralihnya  status  olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional, dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban olahragawan profesional merupakan  hal  wajib  yang  harus tercantum  secara  jelas  dalam  perjanjian kerja,  sehingga  klausul-klausul  dan  hal- hal  lain  yang  menentukan  perihal  yang boleh  serta  tidak  boleh  dilakukan  dapat diketahui  secara  jelas  oleh  olahragawan profesional. Menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan, sedangkan perikatan
merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya  adalah  hak  dan  kewajiban,  suatu hak  untuk  menuntut  sesuatu  dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 13 Kewajiban olahragawan profesional dalam  hal  ini  ditinjau  dari  salah  satu contoh  kontrak  keolahragaan  akan dijabarkan sebagai berikut: 14
1) Attend  all  training  sessions  and team meetings of the club.
2) Obey  all  reasonable  directions of  the  Senior  Coach,  President, and Secretary of the Club.
3) Play  in  all  football  matches  in which  he  is  selected  to  play  or as  otherwise  directed  by  the Club  unless  a  duly  qualified
Medical  Practioner  rules  him unfit to play. 4) Comply  with  all  reasonable requirements of the Club relating to preparation to matches,  attendance  at  social functions, behaviour and dress. 5) Not  play  or train  for  Australian Football with any other Club or team  (save  for  a  Victorian representative  team  or  the league representative team) without first obtaining the consent in writing of the club. 6) Do everything reasonably necessary to obtain and maintain the best possible physical  condition  so  as  to render the most efficient service to  the  Club  and  to  submit  from time  to  time  and  as  and  when required  by  the  Club  to  a complete  a  through  medical fitness test and examination.
13 Hartana,  2016,  “Hukum  Perjanjian  (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara)”, Jurnal  Komunikasi Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Pendidikan Ganesha Singaraja , Volume 2 (2): h.149.
14 Ibid, h.60-61.
7) Maintain membership of recognised hospital and medical benefits  fund  which  provides hospital,  medical  and  dental benefits  coverage  and  includes ambulance subscription. 8) Not engage in dangerous activity  which  in  the  option  of the  Club  may  effect  the  player's ability to perform his obligations  under  this  Contract without fist obtaining the consent in writing of the Club.
9) During  league  matches,  wear only  such  items  of  playing apparel  as  may  be  approved  of or prescribed by the League and to  the  extent  that  the  same  are not  inconsistent  therewith,  the Club.
10) Not comment on a matter which the Club has notified the Players is  a  matter  upon  which  Players of  the  Club  are  not  to  comment publicly.
(Terjemahan:
1) Menghadiri semua sesi pelatihan dan pertemuan tim klub 2) Patuhi  semua  arahan  yang wajar  dari  Pelatih  Senior, Presiden, dan Sekretaris Klub 3) Bermain di semua pertandingan  sepak  bola  di mana  dia  dipilih  untuk bermain  atau  seperti  yang diarahkan oleh Klub kecuali jika  seorang  Praktisi  Medis yang memenuhi syarat memutuskan dia tidak layak untuk bermain 4) Mematuhi semua persyaratan  yang  wajar  dari Klub yang berkaitan dengan persiapan pertandingan, kehadiran  di  acara  sosial, perilaku dan pakaian
5) Tidak  bermain  atau  berlatih untuk  Sepak  Bola  Australia dengan  Klub  atau  tim  lain mana  pun  (kecuali  tim perwakilan Victoria atau tim perwakilan liga) tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari klub 6) Melakukan  segala  sesuatu yang diperlukan secara wajar  untuk  mendapatkan dan mempertahankan kondisi fisik sebaik mungkin agar dapat memberikan  layanan  yang paling  efisien  kepada  Klub dan untuk menyerahkan dari waktu ke waktu dan sebagaimana dan bila diminta  oleh  Klub  untuk menyelesaikan tes dan pemeriksaan kebugaran medis 7) Mempertahankan keanggotaan  dana  manfaat rumah sakit dan medis yang diakui  yang  menyediakan cakupan manfaat rumah sakit,  medis  dan  gigi  dan termasuk langganan ambulans 8) Tidak terlibat dalam aktivitas  berbahaya  yang dalam  pilihan  Klub  dapat mempengaruhi  kemampuan pemain  untuk  melakukan tugasnya kewajiban berdasarkan Kontrak ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Klub 9) Selama  pertandingan  liga, kenakan hanya pakaian bermain  yang  disetujui  atau ditentukan  oleh  Liga  dan sejauh  tidak  bertentangan dengan Klub 10) Tidak mengomentari masalah yang telah
diberitahukan  oleh  Klub kepada  Para  Pemain  adalah masalah  yang  tidak  boleh dikomentari  oleh  Pemain Klub secara publik) Olahragawan profesional memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan  dengan  semaksimal  mungkin sesuai  perintah  dari  pelatih  maupun klub,  sehingga  pemain  memiliki  beban untuk memenangkan setiap pertandingan yang  diikuti,  hal  tersebut  juga  berlaku bagi  klub  sebagai  pemberi  kerja  yang memiliki  kewajiban  memenuhi  hak-hak pemain  profesional  yang  sesuai  dengan standar profesional. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan  pada  pengertian  hak  yang berpasangan dengan pengertian kewajiban,  hak  pada  seseorang  dengan kewajiban pada orang lain akan senantiasa memiliki korelasi. 15 Olahragawan profesional dalam melaksanakan  profesinya  mempunyai hak,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang
Keolahragaan meliputi:
a) “didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan; b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan; c) mendapatkan  pembinaan  dan pengembangan dari Induk Organisasi  Cabang  Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
d) mendapatkan  pendapatan  yang layak  sesuai  dengan  standar yang  ditentukan  oleh  cabang Olahraga Profesional.”
15 Noviyanti  Wulandari  Sitepu,  2020,  “Analisa Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Pengguna Information  Technology  And  Communiccation”,
Jurnal Ius Civile , Volume 4 (2): h.121.
Hak  pertama  yang  diperoleh yakni didampingi oleh offisial klub yang terdiri  manajer,  pelatih,  tenaga  medis, psikolog,  dan  ahli  hukum.  Hak  tersebut wajib didapat sebagai bagian dari proses pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan pemain agar meraih hasil yang maksimal saat bertanding. Hak  kedua,  yakni  mengikuti kejuaraan  pada  semua  tingkatan  sesuai dengan ketentuan. Olahragawan profesional  yang  memiliki  hubungan kerja  dengan  klub  mengharuskannya mengikuti  seluruh  pertandingan  baik tingkat  nasional  maupun  Internasional, seperti  misalnya  di  cabang  olahraga sepakbola  terdapat  Liga  1  di  level nasional maupun Piala AFC untuk level internasional.  Hak  pemain  untuk  tampil membela Tim Nasional Indonesia apabila secara resmi dipanggil oleh PSSI untuk  mengikuti  pertandingan  yang mengacu  pada  regulasi Federation Internationale  de  Football  Association (selanjutnya disingkat FIFA) juga merupakan  suatu  hak  yang  didapat  oleh pemain sepakbola profesional. Hak ketiga, mendapatkan pembinaan  dan  pengembangan  dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi  olahraga  profesional,  atau organisasi  olahraga  fungsional.  Prestasi dan  kejayaan  dalam  olahraga  pada dasarnya dapat dicapai melalui kerja dan latihan  keras  yang  penuh  disiplin, sistematis,  terarah  dan  kontinyu.  Oleh karena  itu  sebagai  induk  organisasi cabang  olahraga  wajib  memberikan pembinaan  dan  pengembangan  kepada olahragawan baik amatir maupun profesional. Hak keempat, hak atas pendapatan  yang  layak  yang  sesuai dengan  standar  yang  ditentukan  oleh cabang  olahraga  profesional.  Pengertian upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:
“hak pekerja/buruh yang
diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang  undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan  dan/atau  jasa  yang telah atau akan dilakukan.”
Hak  atas  pendapatan  yang  layak memiliki  kesetaraan  dengan  hak  atas pekerjaan, hak untuk memilih pekerjaan, hak  untuk  pindah  pekerjaan,  dst  yang dalam struktur hak dikategorikan sebagai  hak derivatif. Dilihat  dari perspektif  hukum  kontrak  terutama aspek  motivasi  berkontrak,  maka  hak atas  penghasilan  yang  layak  merupakan suatu  hak  yang  asasi  yang  memang harus  bersifat  normatif. 16 Hak  untuk mendapatkan upah yang layak merupakan  hak  konstitusional  dari olahragawan profesional. Hak-hak normatif merupakan hak yang mendasar bagi  pekerja,  olahragawan  profesional sebagai  pekerja  yang  apabila  tidak dipenuhi  haknya  akan  menimbulkan konsekuensi berupa pelanggaran terhadap  sebagian  terpenting  hak-hak seseorang sebagai warga negara. 17 Ketentuan  Pasal  59  ayat  (3) Undang-Undang Keolahragaan menunjukkan  adanya  perubahan  dari Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005
Tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional, perbedaan  tersebut  yakni  perubahan bunyi  Pasal  59  ayat  (3)  pada  huruf  d yang menambahkan ketentuan mengenai pendapatan  yang  layak  sesuai  standar yang  ditentukan  oleh  cabang  olahraga profesional. Pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2005  Tentang  Sistem
16 Ibid , h. 93.
17 Ibid , h. 89
Keolahragaan  Nasional  hanya  mengatur olahragawan  profesional  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  pendapatan yang layak, sehingga hal tersebut belum memberikan  kepastian  hukum  bagi olahragawan profesional mengingat olahragawan  profesional  membutuhkan standar khusus yang profesional. Ketentuan  mengenai  pendapatan  yang layak  sesuai  standar  cabang  olahraga profesional  memberikan  keadilan  bagi olahragawan profesional sebab olahragawan profesional memiliki standar yang profesional agar pemenuhan hak mendapatkan upah yang layak dapat terwujud secara proporsional,  yang  diatur  oleh  masing- masing  cabang  olahraga  profesional seperti contoh cabang olahraga sepakbola  memiliki  cabang  olahraga profesional PSSI yang merupakan anggota federasi cabang olahraga sepakbola  internasional  yaitu  FIFA, cabang  olahraga  bulu  tangkis  memiliki cabang  olahraga  profesional  yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia  (PBSI)  merupakan  anggota federasi  cabang  olahraga  bulutangkis internasional  yaitu Badminton  World Federation (BWF),  cabang  olahraga basket memiliki cabang olahraga profesional yakni Persatuan Bola Basket Seluruh  Indonesia  merupakan  anggota federasi cabang olahraga basket internasional yaitu Federation Internationale de Basketball (FIBA) dan sebagainya,  Aristoteles  membedakan keadilan menjadi dua macam yaitu: 18
1) Justitia  distributiva (keadilan distributif)  yakni  keadilan  yang menuntut setiap orang mendapat apa  yang  menjadi  haknya.  Hak ini  tidak  sama  untuk  setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, Pendidikan,  kemampuan  dan
18 Sudikno  Mertokusumo,  2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, h. 78-79
sebagainya yang diberikan secara  proporsional.  Keadilan distributif  ini  merupakan  tugas pemerintah  terhadap  warganya, menentukan  apa  yang  dapat dituntut  oleh  warga  masyarakat. Justitia  distributiva (keadilan distributif) merupakan kewajiban  pembentuk  undang- undang  untuk  memperhatikan dalam penyusunan undang- undang. 2) Justitia  Commutativa (Keadilan komutatif) artinya memberi kepada setiap orang sama banyaknya, yang dituntut adalah kesamaan. Keadilan adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Justitia Commutativa (Keadilan komutatif)  merupakan  urusan hakim.  Hakim  memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil  yang  sama  tanpa membedakan setiap orang ( equality  before  the  law ),  jika dalam  keadilan  distributif  itu bersifat  proposional  maka  pada keadilan komutatif memperhatikan  kesamaan  yang sifatnya mutlak.
Olahragawan  profesional  memiliki  hak untuk  mendapatkan  penghasilan  yang layak  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan olah cabang olahraga profesional, hal tersebut sudah memberikan  keadilan  dan  kepastian hukum  kepada  olahragawan  profesional sebab pemenuhan
hak untuk mendapatkan  upah  yang  layak  dapat terwujud  secara  proporsional,  sehingga sesuai dengan konsep keadilan distributif  yakni  hak  yang  tidak  sama untuk  setiap  orangnya,  tergantung  pada kekayaan, kelahiran, pendidikan,
kemampuan  setiap  orang.  Kemampuan
dan pendidikan olahragawan profesional berbeda dengan pekerja pada umumnya, sehingga  klub  sebagai  pemberi  kerja wajib  memberikan  upah  sesuai  dengan standar  yang  dibuat  oleh  cabang olahraga  profesional,  hal  ini  wajib diberikan  oleh  klub  karena  telah  diatur secara  jelas  dalam  ketentuan  Pasal  59 ayat  (3)  Undang-Undang  Keolahragaan yang  mengatur  bahwa  olahragawan profesional  diberikan  upah  yang  layak sesuai  dengan  standar  cabang  olahraga profesional.  Olahragawan  profesional menjadikan  olahraga  sebagai  profesi untuk menghasilkan pendapatan, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan  olahragawan  profesional dan peningkatan kualitas hidupnya.

## Kesimpulan
Undang-Undang  Keolahragaan merupakan  payung  hukum  pelaksanaan keolahragaan  di  Indonesia.  Implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap pengupahan bagi olahragawan  profesional,  pada  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2005  Tentang Sistem  Keolahragaan  Nasional,  belum memberikan  keadilan  bagi  olahragawan profesional karena tidak memiliki standar  yang  diatur  secara  profesional hanya  mengatur  bahwa  olahragawan profesional  mendapatkan  pendapatan yang layak, setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan,  olahragawan  profesional memiliki  standar  khusus  mengenai pengupahan  yang  sesuai  dengan  standar cabang  olahraga  profesional,  sehingga dengan perubahan tersebut akan memberikan  keadilan,  kepastian  hukum serta kemanfaatan yang sebesar- besarnya untuk kesejahteraan olahragawan profesional dan peningkatan kualitas hidupnya. Daftar Pustaka Husdarta,  H.J.S.,  2019, Sejarah  dan Filsafat Olahraga , Alfabeta, Bandung. Irwansyah,  2021, Penelitian  Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana Media, Yogyakarta.
Ishaq,  H.,  2017, Metode  Penelitian Hukum, CV Alfabeta, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno 2008, Mengenal
Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
Mutohir, Toho Cholik dan Maksum, Ali, 2007, Sport  Development  Index: alternatif baru mengukur kemajuan  pembangunan  bidang olahraga  (Konsep,  Metodologi, dan  Aplikasi), Penerbit  Indeks, Jakarta. Pandjaitan  XIII,  Hinca  IP,  2011, Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi  Sepakbola  Profesional untuk  Memajukan  Kesejahteraan Umum ,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta. Sumadi,  Putu  Sudarma,  2016, Hukum Olahraga  Dalam  Bingkai  Hukum Bisnis . Udayana University Press, Denpasar.

## .

## Publikasi Ilmiah/Jurnal dan Internet
Hartana,  2016,  “Hukum  Perjanjian
(Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara)”, Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum  Universitas  Pendidikan Ganesha  Singaraja ,  Volume  2 (2). Wulandari  Sitepu,  Noviyanti,  2020, “Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai  Pengguna  Information Technology And
Communiccation”, Jurnal Ius Civile , Volume 4 (2). Hakim,  Ikhsan  Abdul,  2022, Man  City Rampungkan Transfer Erling Haaland, Diikat Kontrak 5 Tahun , https://www.kompas.tv/article/29 8625/man-city-rampungkan- transfer-erling-haaland-diikat- kontrak-5-tahun?page=all, Diakses  pada  tanggal  13  Juli 2022.
Rahayu,  Suci,  2022, Fakta  Unik  Evan Dimas  Darmono:  Bintang  Dalam Megatransfer Arema FC , https://bola.kompas.com/read/202 2/04/07/03400058/fakta-unik- evan-dimas-darmono-bintang- dalam-megatransfer-arema- fc?page=all, Diakses pada tanggal
13 Juli 2022.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenegakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782). Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2007  Tentang  Penyelenggaraan
Keolahragaan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 35.