-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN BLORA

## Winar Dwi Pamungkas, Yusriyadi, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : winardp16@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  legal  assistance  to  disadvantaged  people  in  the  case  of  illegal  logging  that occurred on 17 February 2008 handled by Randublatung Sector Police at the investigation stage that occurred  in  Blora  District.  Providing  legal  assistance  when  investigating  gives  a  sense  of  calm  to the recipients  of legal  aid. This  research uses  an empirical  juridical  approach. This  article aims  to examine  the  process  of  traveling  a  program,  as  well  as  outlining  the  facts  of  how  law  works  in society. This article also analyzes legal assistance to suspects in illegal logging in Blora district. The data analysis method used is  qualitative analysis.  From this article, it is  known that the terms  and procedures for providing legal assistance in illegal logging criminal cases in Blora Regency are in accordance  with  Law  Number  16  of  2011  concerning  Legal  Aid,  Government  Regulation  of  the Republic of  Indonesia Number  42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing  Legal Aid  and  Distribution  of  Legal  Aid  Funds  and  Government  Regulation  Number  83  of  2008 concerning Requirements and Procedures for Providing Legal Aid for Free.

## Keywords : legal assistance; investigation; illegal logging

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang    bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  tidak  mampu  pada  kasus illegal logging yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2008 ditangani oleh Polsek Randublatung di tahap  penyidikan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Blora.  Dilakukannya  pemberian  bantuan  hukum  pada saat  penyidikan  memberikan  rasa  lebih  tenang  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  memeriksa  proses perjalanan suatu  program,  sekaligus  menguraikan fakta-fakta bagaimana bekerjanya hukum  dalam masyarakat. Artikel ini juga menganalisis mengenai bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari  artikel  ini  diketahui  bahwa  syarat  dan  prosedur  pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara pidana illegal  logging di  Kabupaten  Blora  sudah  sesuai  dengan  Undang–undang  Nomor  16  tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.
Kata kunci : bantuan hukum; penyidikan; illegal logging

## A. Pendahuluan
Bantuan  hukum  merupakan  satu  dari  solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum, terutama  dari  segi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum. Undang–undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  adanya  persamaan dihadapan hukum, sebagaimana jelas tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
1945  disebutkan  bahwa  “setiap  warga  Negara  Indonesia  bersamaan  kedudukannya  dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hakikat dari bantuan hukum yaitu bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  para  ahli  bagi  masyarakat  yang  memerlukan  untuk mewujudkan  hak-haknya  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  wajar  (Widyadharma, 2010).
Pada umunya, pengertian bantuan hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda. Ada yang  mengistilahkan  sebgai legal  aid,  legal  assistance, dan legal  service . Legal  aid diartikan sebagai  pemberian  jasa  hukum  secara  cuma-cuma,  kepada  masyarakat  tidak  mampu  dengan tujuan  membela  kepentingan  dan  hak-hak  masyarakat  miskin. Legal  assistance ,  memiliki pemaknaan yang lebih luas dari legal aid , dimana bantuan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat  miskin,  tetapi  juga  juga  kepada  mereka  yang  mampu  membayar  prestasi. Sedangkan Legal  service cenderung  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas  dibandingkan legal aid dan legal  assitance . Legal  service dalam  operasionalnya  lebih  cenderung  untuk menyelesaikan  setiap  persengketaan  dengan  jalan  menempuh  jalan  perdamaian  (Harahap, 2014).
Masyarakat  golongan  menengah  kebawah  atau  miskin  mempunyai  hak  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  dan  memperoleh  suatu  keadilan  dengan  disediakan  bantuan hukum oleh Pemerintah Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)  Undang–undang Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  menyatakan  bahwa  “bantuan  hukum  adalah  jasa hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum    secara  cuma–cuma  kepada  penerima bantuan hukum”, selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.
Ruang  lingkup  bantuan  hukum,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang– Undang Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan dengan jelas bahwa “bantuan hukum yang diberikan meliputi  masalah  hukum  keperdataan,  pidana,  dan  tata  usaha  negara  baik  litigasi  maupun nonlitigasi”. Apabila masyarakat  tidak mampu, melakukan tindak pidana mereka juga berhak menerima  bantuan  hukum,  karena  sudah  dijelaskan  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanadijelaskan bahwa “dalam hal tersangka atau terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam yang  dengan  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri,  pejabat yang  bersangkutan  pada  semua  pemeriksaan  dalam  proses  peradukan  wajib  menunjuk penasehat  hukum  bagi  mereka.Selanjutnya dalam Pasal  56 ayat  (2)  Undang–undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dijelaskan  bahwa“setiap  penasihat  hukum  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
ditunjuk  untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  memberikan  bantuannya dengan cuma-cuma”.
Bantuan  hukum  harus  mengacu  pada  hak  asasi  manusia,  karena  harus  melindungi  hak- hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum diberitahukan penyidik pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan  bahwa  “seorang  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  kejahatan,  memiliki  suatu hak  yang  harus  di  ketahui  dan  diberitahukan  oleh  penyidik  sebelum  dilakukannnya pemeriksaan oleh penyidik  dan hak tersebut  berupa bantuan hukum  atau  bahwa seorang  yang diduga dalam perkaranya wajib didampingi seorang pengacara dalam Pasal 56 KUHAP”.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  mengutamakan  keadilan  di  atas  segalanya  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  maka  setiap  masyarakat  berhak  untuk  mendapat perlakuan  yang  sama  dimata  hukum  dan  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, untuk  setiap  tindak  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  yang  dituduhkan,  seorang  yang  di sangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip kedudukan yang sama dalam hukum atau sering disebut praduga tak bersalah.
Salah  satu  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  tidak  mampu  pernah  terjadi pada  tanggal  17  Februari  2008  ditangani  oleh  Polsek  Randublatung  dalam  perkara  tindak pidana illegal logging pada tahap penyidikan  yang terjadi di  Kabupaten  Blora. Tindak pidana tersebut  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  h  Undang–undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan.  Mencermati  dari  penelitian  sebelumnya,  dapat  dikatakan  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  tersebut,  adapun  unsur  kebaruan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada subjek  hukum,  pokok  masalah  hukum,  kajian  isu  hukum  yang  dalam  kajian  ini  membahas syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut,  maka  dalam  penulisan  ini  akan mengkaji  mengenai  masalah  yaitu  mengenai  Syarat  Memperoleh    Bantuan  Hukum  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Peraturan  Mengenai  Bantuan  Hukum  di  Indonesia    dan proses  pemberian  bantuan  hukum  perkara  pidana  ditahap  penyidikan  dalam  kasus illegal logging di Kabupaten Blora.
Terdapat  beberapa  artikel  dengan  tema  yang  sama  dengan  artikel  penulis  yaitu  artikel milik. Winarno di tahun 2013 dengan judul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara  Harapan  Dan  Kenyataan).  Artikel  tersebut  membahas  mengenai  bagaimana pelaksanaan  penegakan  hukum  Illegal  Logging  di  Indonesia?  (Winarno,  2013).  Selanjutnya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
artikel milik Andry Rahman Arifdi tahun 2015 dengan judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum  Terhadap  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Kota  Bandar Lampung.  Artikel  tersebut  membahas  mengenai  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana, dan Faktor- Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  terhadap  Terdakwa  yang  Tidak Mampu  dari Segi  Ekonomi dalam Perkara Pidana (Arif, 2015). Kemudian artikel  yang ditulis oleh  Angga  di  tahun2019.  Artikel  tersebut  membahas  mengenai  apa  itu  bantuan  hukum, bagaimana  cara  mengajukan  bantuan  hukum,  dan  siapa  saja  yang  bisa  mendapat  bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis (Angga, 2015).
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dengan  beberapa  artikel  yang  disebutkan  di  atas.  Pada artikel  ini  lebih  focus  membahas  mengenai  bagaimana  syarat  mendapatkan  bantuan  hukum dalam perkara tindak pidana serta prosedur pemberian bantuan hukum perkara pidana ditahap penyidikan dalam kasus illegal logging di Kabupaten Blora.

## B. Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris sebagai  bentuk  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memeriksa  proses  perjalanan  suatu  program, sekaligus menguraikan fakta-fakta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artikel ini akan  mengkaji  secara  teoritik  berdasarkan  Undang–undang  dan  peraturan-peraturan  yang berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  apa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Di  damping  itu  juga menganalisis  mengenai  bantuan  hukum  kepada  tersangka  tindak  pidana illegal  logging di kabupaten Blora. Artikel ini menggunakan data yang didapatkan dari bahan hukum primer dan akan  dikaitkan  dengan  data  yang  didapatkan  dari  informan  dan  narasumber  yang  berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan melalui  bahan-bahan  hukum  seperti  buku  literatur.  Dari  hasil  penelitian  kepustakaan  dan lapangan  terkumpul  kemudian  akan  dianalisa  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  untuk menjawab permasalahan dan akan digunakan penarikan kesimpulan secara induktif (Soekanto, 1984).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Syarat  Memperoleh    Bantuan  Hukum  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Berdasarkan Peraturan Mengenai Bantuan Hukum di Indonesia
Bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  menjelaskan  bahwa  guna  kepentingan  pembelaan  tersangka  atau
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
terdakwa  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasehat  hukum, selama  waktu  dan  setiap  tingkat  pemeriksaan  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang ini,  selanjutnya  dalam  Pasal  56  Undang–undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan dalam hal seorang yang disangka melakukan tindak  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas  tahun atau lebih atau bagi mereka yang memiliki ekonomi lemah atau dalam kategori kekurangan yang  diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  pengacara sendiri,  pejabat  yang  berkaitan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib menunjuk pengacara bagi mereka.
Mengenai  bantuan  hukum  dalam  Pasal  114  Undang–undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan dalam hal seorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan  sebelum  dimulainya  pemeriksaan  oleh  petugas  yang  berwenang  dalam  proses penyidikan, petugas  berwenang tersebut wajib  memberitahukan haknya kepada orang  yang diduga telah melakukan  tindak kejahatn  untuk  mendapatkan bantuan hukum  atau bahwa ia dalam  perkaranya  itu  wajib  didampingi  oleh  pengacara  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  56. Dan  bantuan  hukum  dijelaskan  lebih  luas  dalam  Undang–undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  dan  cara  mendapatkan  bantuan  dalam  perkara  hukum  juga dijelaskan dalam Pasal 14 dan 15  Undang–undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  menjelaskan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  mengenai mengajukkan permohonan bantuan hukum dan jawaban dari pemberi bantuan hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak bantuan hukum dan ketentuan lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah  yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Syarat  dan  tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum,  selanjutnya  akan  diuraikan  dalam  uraian sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum,  menyebutkan  bahwa  “bantuan  hukum  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum kepada penerima bantuan hukum”. Dan syarat  agar seseorang memperoleh bantuan hukum menurut  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penerima  bantuan  hukum  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  maka  harus  mengajukan permohonan  tertulis  kepada  pemberi  bantuan  hukum  dengan  memuat  identitas  pemohon bantuan  hukum  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimintakan  bantuan hukum,  dan  menyerahkan  dokumen-dokumen  perkara  serta  melampirkan  kartu  identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan miskin dari kelurahan.
Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum  menjelaskan  mengenai  pemberi  bantuan  hukum  harus  juga  memenuhi  persyaratan antara  lain  pemberi  bantuan  hukum  harus  berbadan  hukum,  terakreditasi,  memiliki  kantor atau sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum meliputi  masalah  hukum  keperdataaan,  hukum  pidana,  dan  hukum  tata  usaha  negara. Pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  secara  cuma-cuma  ini diselenggarakan oleh Menteri yang kemudian dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran Dana  Bantuan  Hukum  menjelaskan  mengenai    mengajukan  permohonan  tertulis  kepada pemberi  bantuan  hukum  dengan  memuat  identitas  pemohon  bantuan  hukum  dan  uraian singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimintakan  bantuan  hukum,  dan  menyerahkan dokumen-dokumen perkara serta melampirkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dan  surat  keterangan  miskin  dari  kelurahan  dan  apabila  pemohon  tidak  memiliki persyaratan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8  pemberi  bantuan  hukum  akan membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.
Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum menjelaskan  mengenai  pemohon  yang  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara  tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan dan permohonan lisan dituangkan dalam bentuk tulisan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  dan  ditanda  tangani  atau  dicap  jempol  oleh  pemohon bantuan hukum.
Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum menjelaskan  pemberi  bantuan  hukum  wajib  memeriksa  kelengkapan  persyaratan  pemohon bantuan hukum dan waktu paling lama dalam 1 (satu) hari kerja dan dalam hal permohonan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
telah  memenuhi  persyaratan  pemberi  bantuan  wajib  menyampaikan  kesediaannya  atau penolakannya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum menjelaskan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  pemberi  bantuan  hukum  diberikan  hingga masalahnya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasanya.
Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan  Hukum  menjelaskan  tentang  pemberian  bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh advokat secara litigasi dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa pada tingkat penyidikan,  dan  penuntutan  atau  pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  pada  proses pemeriksaan  di  persidangan  atau  pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum menjelaskan  pemberian  bantuan  hukum  secara  nonlitigasi  yang  dapat  dilakukan  oleh advokat,  paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  dalam  lingkup  pemberi  bantuan hukum  yang  telah  lulus  verifikasi  dan  akreditasi,  bantuan  nonlitigasi  meliputi  penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian  hukum,  mediasi,  negoisasi,  pemberdayaan  masyarakat,  pendampingan  di  luar pengadilan, dan drafting dokumen.
Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum menjelaskan  pemberian  bantuan  hukum  harus  memenuhi  standar  bantuan  hukum  yang ditetapkan dengan peraturan menteri.
2. Prosedur  Pemberian  Bantuan  Hukum  Perkara  Pidana  Ditahap  Penyidikan  Dalam Kasus Illegal Logging Di Kabupaten Blora
Pembalakan  atau  ( illegal  loging )  merupakan  rangkaiana  kegiatan  dalam  bidang kehutanan dalam  rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu  yang bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku dana tau berpotensi merusak hutan. Dampak dari praktek illegal  logging  adalah  perusakan  hutan  yang  akan  berdampak  pada  kerugian  baik  dari  segi ekonomi ekologi maupun social budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perencanaan  yang  komprehensif  maka  illegal  logging  mempunyai  potensi  merusak lingkungan (Marlina, 2018).
Pemberantasan  illegal  logging  termasuk  ke  dalam  kejahatan  yang  terorganisir.  Ada actor  intelektualnya,  ada  pelaku  materialnya.  Pelaku  material  bisa  buruh  penebang  kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun.
Terdapat  faktor  penyebab  semakin  maraknya illegal  logging antara  lain  berasal  dari keinginan  untuk  menguasai  yang  berlebihan.  Factor  tersebut  yang  menyebabkan  factor umum yang menjaditerjadinya Illegal Logging di Indonesia (Zain, 2018).
Upaya  yang  dilakukan  penyidik  Polri  untuk  mengatasi  kendala  yang  ditemui  dalam pelaksanaan  penyidikan  antara  lain,  mengintensifkan  koordinasi,  pengawasan  dan  kegiatan patroli  bersama  dengan  aparat  terkait  dikawasan  yang  tingkat  Illegal  Logging  nya  tinggi. Memberikan  keyakinan  dan  perlindungan  hukum  kepada  aparat  penyidik  PPNS  maupun kepada masyarakat  agar  dapat  berpatisipasi  dengan aparat  penyidik Polri  dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana Illegal Logging (Supriyadi, 2010).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  yang  berwenang  dalam  tahap Penyidikan  Polsek  Randublatung  Brigadir  Yoko,  dapat  diketahui  mengenai  proses penyidikan  dalam  kasus illegal  logging dengan  Nomor  Perkara  8/Pid.B/2008/PN  Bla  di Kabupaten  Blora.  Terjadinya  tindak  pidana  dilakukan  pada  tanggal  16  Februari  2008 saudara Kardi bin Jayus menebang satu batang pohon jati di hutan Sugih Turut Desa Bodeh, Kecamatan  Randublatung,  Kabupaten  Blora.  Kayu  tersebut  diangkut  oleh  Kardi  bin  Jayus dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi K 2274 FN, Nomor  Rangka  :  MH33500016KO79589,  Nomor  Mesin  3S0080772,  warna  hijau.  Sekitar pukul  16.00  WIB  di  jalan  jurusan  Jonggol  Gembyungan  tersangka  bertemu  petugas Perhutani dan kemudian tersangka Kardi bin Jayus berusaha melarikan diri, tetapi langsung tertangkap tangan dan diamankan di Polsek Randublatung.
Tertangkap  tangan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  butir  19    Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa  “tertangkap tangan adalah  tertangkapnya  seseorang  pada  waktu  sedang  melakukan  tindak  pidana  atau  dengan segera  sesudah  beberapa  saat  tindak  pidana  itu  dilakukan,  atau  sesaat  kemudian  diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang  menunjukkan  bahwa  ia  adalah  pelaku  tindak  pidana  itu  yang  menunjukkan  bahwa  ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pelaksanaan  proses  penyidikan  berdasarkan  Pasal  114  Undang–undang  Nomor  8
Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  "dalam  hal  seorang  disangka  melakukan tindak  pidana  sebelum  dimulainya  pemeriksaan  oleh  penyidik,  penyidik  wajib memberitahukan  tersangka  tentang  haknya  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  wajib didampingi penasihat hukum pada kasus tertentu”.
Diberikannya  hak-hak  tersangka  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  56  Undang– undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  “hak  tersangka  untuk memperoleh  bantuan  hukum  dalam  proses  penyidikan,  diberitahukan  ancaman  pidananya terlebih  dahulu,  yaitu  apabila  ancaman  pidananya  5  tahun  atau  lebih  dan  tersangka merupakan  orang  yang  kurang  mampu,  maka  penyidik  akan  menyediakan  bantuan  hukum secara cuma-cuma”
Tersangka Kardi bin Jayus dilahirkan di Blora, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, agama  Islam,  alamat  Dukuh  Butbanyu  gang  Kuntul,  Desa  Sambongwangan,  Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Tersangka menyetujui untuk didampingi penasihat hukum dan diberikan bantuan hukum dan penyidik menunjuk ibu Maria Magdalena Kusdarini S.H. sebagai penasihat hukum. Tersangka memberikan kuasa untuk mendampinginya saat proses penyidikan kepada ibu Maria Magdalena Kusdarini S.H. Penyidikan dilakukan pada tanggal 18  Februari  2008  dan  di  dampingi  oleh  penasihat  hukumnnya,  tersangka  ditangkap  karena telah  melakukan  tindak  pidana illegal  logging di  Kabupaten  Blora,  tersangka  dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf h UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Berdasarkan  keterangan  tersangka  atau  penerima  bantuan  hukum,bahwa  pemberi bantuan  hukum  sudah  menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang  advokat,  hal  tersebut  sesuai dengan  Pasal  22  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat,  yang menjelaskan advokat  wajib memberikan bantuan hukum  secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Selanjutnya  juga  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun 2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma dalam  Pasal  2  menjelaskan  advokat  wajib  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma kepada  pencari  keadilan  yang  dimaksud  masyarakat  tidak  mampu  dan  dalam  Pasal  12 menjelaskan dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma yang berarti bahwa  seorang  profesi  advokat  memilik  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Syarat  mendapatkan  bantuan  hukum  dalam  perkara  tindak  pidana illegal  logging pada tahap  penyidikan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Blora  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, adapaun syarat dan prosedur tersebut yaitu : a. Pemohon  bantuan  hukum  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum  secara  tertulis  kepada pemberi bantuan hukum, dengan memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai  pokok  persoalan  yang  dimintakan  bantuan  hukum;dan  b.  melampirkan  surat keterangan  miskin  dari  Lurah/Kepala  Desa/pejabat  setingkat  di  tempat  tinggal  pemohon bantuan hukum; dan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
Pemberian  bantuan  hukum    kepada  tersangka illegal  logging di  Kabupaten  Blora, diberikan  oleh  advokat,  yang  ditunjuk  dalam  hal  ini  penasihat  hukum  bertindak  secara  pasif dalam  penyidikan  dengan  dasar  Pasal  115  KUHAP  yang  menjelaskan  dalam  hal  penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan fungsi dari pendampingan pada tahap  penyidikan  tersangka.  Dari  segi  psikologis  kehadiran  penasihat  hukum  dalam pemeriksaan,  mendorong  tersangka  lebih  berani  mengemukakan  kebenaran  yang  dimiliki  dan diketahuinya dan merasa lebih tenang dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Harahap,  M.  Yahya.  (2014). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidik  dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafik.
Nazir, Moch. (2008). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. cet. 2007 . Jakarta: UI Press.
Soemitro, R. Hanitijo. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Supriadi. (2010). Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Zain,  Alam  Setia.  (2000).  Hukum  Lingkungan  Konservasi  Hutan  dan  Segi-  segi  Pidana.  Jakarta  :
PT. Rineka Cipta: Jakarta.
Widyadara,  IGN.  Ridwan.  (2010). Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## Artikel Jurnal
Andry,  Rahman  Arif.  (2015).  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Terhadap  Terdakwa  Yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Tidak  Mampu  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Kota  Bandar  Lampung. Fiat  Justicia  Jurnal  Ilmu HUkum , Vol. 9 No. 1.
Angga  dan  Ridwan,  Arifin.  (2019).  Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu Di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum , Vol. 4 No. 2 .
Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Terhadap  Terdakwa  Yang  Tidak  Mampu  Dalam  Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. Fiat Justicia Jurnal Ilmu HUkum , Vol. 9 No. 1.
Marlina. (2018).  Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana  Illegal  Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. Mercatoria. Vol. 11 No. 1

## Undang–undang dan Peraturan
Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang–undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.