Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## ANALYSIS  TA'ZIR PUNISHMENT AND ISTINBATH LEGAL METHOD IMAM MALIK'S PERSPECTIVE
Sufrizal. Muhammad Alwin Abdillah. M. Anzaikhan Institut Agama Islam Negeri Langsa
sufrizal@iainlangsa.ac.id  alwin@iainlangsa.ac.id m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

## ABSTRACT
Imam Malik is one of the four Imams of the madzhab. There are some of his opinions that are  slightly  different  from  the  opinions  of  the  other  madzhab  priests,  it  is  due,  because Madzhab  Maliki  himself  took  the  reason  in  establishing  the  law  with  the  reason  –  the reason  not  taken  by  other  madzab.  Where  he  argues  that  the  punishment  of  ta’zir  can exceed  the  limit  of  punishments  in  a  particular  case  –  where  the  judge  sees  there  is  an advantage by bringing down the penalty of ta'zir that exceeds the limit to the perpetrators – a particular perpetrator. The problem with this study is how to analyze the punishment of ta'zir  and  the  method  of  istinbath  law  in  the  perspective  of  Malik's  priest.  (library research). The conclusion of this study is: Imam Malik argues that there are no minimum and maximum limits for ta’zir punishment. It is based on the ruling of the caliph Umar bin Khattab  who  struck  a  thief  300  times.  He  believes  that  the  punishment  of  Ta'zir  itself  is educational and has the effect of jera. Thus it may be that the punishment exceeds the limit if a qadhi sees there is an obstacle behind the granting of the law, as well as the istinbath method used by Imam Malik is to take the fatwa sahabat / hadith mauquf as the conceptual foundation  of  the  establishment  of  law  and  leave  the  hadith  of  the  Prophet  Saw  which strictly prohibits the implementation of uqubat ta’zir more than ten times.

## Keywords: Ta'zir punishment, Istinbath, Imam Malik

## ABSTRAK
Imam Malik adalah salah satu Imam madzhab yang empat. Ada beberapa pendapat beliau yang  sedikit  berbeda  dengan  pendapat  imam  madzhab  yang  lain,  hal  itu  disebabkan, karena  madzhab  Maliki  itu  sendiri  mengambil  dalil  dalam  menetapkan  hukum  dengan dalil – dalil yang tidak diambil oleh madzhab lain. Salah satu pendapat imam Malik yang sedikit bertentangan dengan pendapat imam madzhab lain adalah tentang hukuman ta’zir. Dimana beliau berpendapat bahwa hukuman ta’zir dapat melampaui hukuman had pada kasus  –  kasus  tertentu.  Dimana  hakim  memandang  terdapat  suatu  manfaat  dengan menjatuhkan  hukuman  ta’zir  yang  melebihi  batas  hukuman  had  kepada  pelaku  –  pelaku tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana analisa hukuman ta'zir dan metode istinbath hukum dalam perspektif imam Malik?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal bagi hukuman ta’zir. Hal ini berlandaskan keputusan khalifah Umar bin khattab yang  mencambuk  seseorang  pencuri  sebanyak  300  kali  cambukan.  Menurutnya  maksud
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
dari  uqubat  ta’zir  itu  sendiri  adalah  hukuman  yang  bersifat  mendidik  dan  menimbulkan efek  jera.  Jadi  boleh  saja  hukuman  tersebut  melebihi  hukuman  had  jika  seorang  qadhi melihat  ada  kemaslahatan  dibalik  pemberian  hukum  tersebut,  serta  metode  istinbath/ metode  penetapan  hukum  yang  digunakan  oleh  Imam  Malik  adalah  mengambil  fatwa sahabat/ hadis mauquf sebagai landasan konseptual penetapan hukum dan meninggalkan hadis  Rasulullah  Saw  yang  secara  tegas  melarang  implementasi  uqubat  ta’zir  melebihi sepuluh kali.

## Kata Kunci: Hukuman ta’zir, Istinbath, Imam Malik

## A. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  pidana  Islam  (hukum  jinayah)  merupakan  hukum  yang  mengatur tentang  jarimah  dan  uqubat,  perbuatan  pidana  disebut  dengan  istilah  jarimah.  Jarimah  ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman (uqubat). 1 Adapun  dalam  hukum  pidana  Islam  jarimah  terbagi  kepada  tiga  macam  yaitu jarimah  hudud,  jarimah  qishash  dan  jarimah  ta’zir.  Ketiga  macam  tindak  pidana  tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana tindak pidana had atau hudud  telah  ditentukan  bentuk  hukumannya  dan  wewenang  dalam  menentukan  hukuman tersebut adalah hak prerogatif Allah SWT.
Hukuman  had  juga  tidak  mempunyai  batas  tertinggi  atau  terendah  dimana ketentuan  dan  ketetapan  hukumannya  telah  tertuang  di  dalam  nash  sesuai  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan.  Adapun  qishas  dan  diyat  merupakan  bentuk  hukuman  yang  telah ditentukan bentuk hukumannya oleh Allah SWT, akan tetapi hukuman tersebut merupakan hak  dan  wewenang  manusia,  yang  artinya  manusia  dapat  merubah  bentuk  hukumannya dari qishas kepada diyat dan tanpa diyat bila ada kemaafan. 2
Ta’zir  adalah  bahagian  dari  uqubat  (hukuman)  dalam  hukum  pidana  Islam  atau balasan  terhadap  sesuatu  jarimah  (kesalahan)  berupa  maksiat  yang  telah  dilakukan  oleh seseorang. Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta’zir. Sedangkan ta’zir  merupakan  hukuman  atas  kejahatan  yang  tidak  mempunyai  dasar  hukum  dengan ketentuan  yang  tetap  dalam  nash  syari’ah,  sehingga  bentuk  hukumannya  diserahkan
1 Mawardi Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal,  “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi  Angka  Jarimah  Pelecehan  Seksual  Di  Kabupaten  Aceh  Utara,” Jurnal  Geuthèë:  Penelitian Multidisiplin 5, No. 1 (April 16, 2022): 63–71.
2 Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–547.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
kepada  penguasa,  dalam  hal  ini  pemerintah  (ulil  amri)  mempunyai  hak  dan  wewenang menetapkan hukuman kepada pelaku pidana dengan cara berijtihad. 3 Semua ketentuannya dipulangkan  kepada  mereka  untuk  memberikan  sanksi  atau  hukuman  kepada  pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta’zir.
Pentingnya  menegakkan  hukum  baik  itu  kategori  hudud,  qishas  maupun  ta’zir merupakan  sebuah  usaha  memberikan  manfaat  yang  sangat  banyak  bagi  manusia,  karena hukum  itu  mencegah  manusia  dari  berbuat  kesalahan,  maksiat  dan  kejahatan.  Penegakan hukum juga mempunyai tujuan untuk kemaslahatan, keamanan, ketentraman manusia dari setiap  tindakan  yang  mengancam  nyawa,  kehormatan,  harta  dan  kemerdekaannya. Penegakan suatu hukum  di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak  syari’  sebagai  penentu  suatu  hukum,  yaitu  Allah  (SWT)  dan  Rasul-Nya  Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari’, baik  itu  dalam  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits,  maka  waliyul  amri  atau  pemerintah  sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari’.
Imam malik adalah salah satu imam madzhab yang empat. Ada beberapa pendapat beliau yang sedikit berbeda dengan pendapat imam madzhab yang lain, hal itu disebabkan, karena madzhab Maliki itu sendiri mengambil dalil dalam menetapkan hukum dengan dalil – dalil yang tidak diambil oleh madzhab lain. Salah satu pendapat imam Malik yang sedikit bertentangan dengan pendapat imam madzhab lain adalah hukuman ta’zir . Dimana beliau berpendapat  bahwa  hukuman ta’zir dapat  melampaui  hukuman  had  pada  kasus  –  kasus tertentu. Dimana hakim memandang terdapat suatu manfaat dengan menjatuhkan hukuman ta’zir yang melebihi batas hukuman had kepada pelaku – pelaku tertentu. Beranjak dari hal tersebut  kami  ingin  menulis  sebuah  jurnal  ilmiah  dengan  judul  hukuman  ta’zir  dalam perspektif  imam  Malik.  Rumusan  masalah  pada  penilitian  ini  adalah  Bagaimana  analisa hukuman  ta'zir  dan  metode  istinbath  hukum  dalam  perspektif  imam  malik?.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.
3 Darsi and Halil Husairi, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Hukum 16, no. 2 (2018): 60–64.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## B. PEMBAHASAN

## 1. Biografi Imam Malik
Imam malik merupakan salah satu dari imam madzhab yang empat. Beliau adalah imam  madzhab  kedua  setelah  imam  Abu  Hanifah.  Nama  lengkap  beliau  adalah  Abu Abdullah  Malik  Ibn  Anas  Ibn  Malik  Ibn  Abi  Amir  Ibn  Amir  bin  Haris  bin  Gaiman  bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau juga dikenal dengan sebutan imam darul hijrah. Ayah beliau bernama Anas bin Malik bin abi amir dan ibunda beliau bernama Siti  Aliyah  binti  Syuraik. 4 Ada  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  imam  malik  berada didalam  kandungan  ibunya  selama  dua  tahun.  Dan  adapula  riwayat  yang  menyebutkan bahwa  beliau  berada  dalam  perut  ibunya  selama  tiga  tahun.  Imam  malik  lahir  menjelang akhir  periode  sahabat  rasul  Saw.  Lebih  tepatnya  beliau  dilahirkan  pada  masa kepemimpinan/kekhalifahan  Bani  Umayyah.    Sama  seperti  imam  Abu  Hanifah,  imam malik termasuk kedalam ulama zaman.
Setelah ditinggal sang  ayah.  Imam malik harus  membiayai  barang dagangan yang merupakan  warisan  dari  ayahnya.  Namun  karena  imam  malik  cenderung  memperhatikan dan  mendalami  keilmuannya  ketimbang  berdagang,  beliaupun  bangkrut  dan  menghadapi kehidupan yang sulit. 5 Ketika menuntut ilmu, imam malik dikenal sangat tekun dan sabar. Tidak  sedikit  pengorbanan  dan  penderitaan  yang  ia  lalui.  Bahkan  Ibnu  Qasim  pernah berkata:  “penderitaan  yang  dialami  Malik  sangatlah  beragam.  Sampai  –  sampai  ia  harus menjual kayu atap rumahnya untuk membiayai pendidikannya.
Setelah  bangkrut,  imam  malik  melalui  hari-hari  yang  cukup  sulit.  Hingga,  ia mencoba  mengusulkan  kepada  kekhalifahan  Bani  Umayyah  untuk  memberikan  insentif kepada  para  ilmuan,  agar  kehidupan  mereka  terjamin  dan  tidak  lagi  disibukkan  dengan perkara-perkara lain, selain menuntut ilmu. Namun, karena pada saat itu kekhalifahan bani umayya masih fokus memperluas daerah kekuasaan dan focus mencari simpati dari ulama – ulama yang sepuh maka saran Imam Malik tidak digubris. Hingga akhirnya imam malik bertemu  dengan  seorang  ulama  mesir  yang  bernama  Laits  bin  Sa’ad.  Keduanya  saling
4 Andi  Herawati,  “Maslahat  Menurut  Imam  Malik  Dan  Imam  Al-Ghazali  (Studi  Perbandingan),” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 12, no. 1 (January 20, 2014): 42–53.
5 Dinasril  Amir  Amir,  “Profil  Imam  Malik  Sebagai  Muhaddits  Dan  Faqih  Dalam  Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam,” At-Tafkir 12, no. 1 (August 8, 2019): 1–10.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
mengagumi  keahlian  satu  sama  lain.  Sehingga  kedekatan  mereka  berdua  ibarat  saudara kandung. 6
Imam  Malik  selalu  menutupi  kondisi  keuangannya  dengan  senantiasa  memakai pakaian  rapi  dan  memakai  wangi  –  wangian.  Namun,  sahabatnya  Laits  bin  Sa’ad mengetahui kondisinya. Beliau sering menitipkan hadiah kepada Imam Malik yang berada di Madinah. Dan tak lama berselang saran yang pernah ia ajukan dan ditolak, diterima oleh khalifah  yang  berkuasa  pada  saat  itu.    Imam  malik  berguru  dari  banyak  ulama.  Bahkan jumlah guru Imam Malik mencapai Sembilan ratus orang guru.
Tiga ratus merupakan golongan tabi’in dan enam ratus lainnya dari golongan tabi’ tabi’in.      pilihan  imam  malik  dalam  memilih  guru  didasari  oleh  ketaatan  agama,  hadis  – hadis  yang  diriwayatkan  dan  termasuk  kedalam  golongan  orang  yang  terpercaya.  Imam malik memilih untuk tidak berguru kepada perawi hadis yang memiliki banyak utang dan mereka-mereka  yang  riwayatnya  tidak  dikenal. 7 Diantara  guru-guru  Imam  Malik  ialah: Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman, Nafi’, Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray), Muhammad  bin  yahya  al-Anshari,  ja’far  ash-Shadiq,  Abu  Hazim  Salmah  bin  Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa’id dan lain-lain.
Imam  malik  juga  memiliki  banyak  murid  yang  kebanyakan  dari  muridnya merupakan  ulama  yang  terkenal.  Qadhi  Ilyad  pernah  menyebutkan  bahwa  jumlah  murid yang dimiliki Imam Malik mencapai seribu ulama lebih. Diantara murid imam malik yang menjadi  ulama  terkenal  ialah:  Muhammad  bin  Nuskim  al-Auhri,  Rabi’ah  bin Abdurrahman, Yahya bin zaid al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayah, Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Abi  Ziab,  Abdul  Malik  bin  Juraih,  Muhammad  bin Ishaq  dan  Sulaiman  bin  Mahram  al-Amasi.  Imam  malik  terkenal  dengan  sikapnya  yang berpegang  teguh  kepada  al-Qur’an,  Sunnah,  Ijma’  penduduk  Madinah, Maslahah mursalah , istihsan, dan qaul shahabi jika sah sanadnya. Hingga tak heran, murid – murid imam  Malik  berdatangan  dari  berbagai  wilayah,  termasuk  Spanyol,  Mesir  dan  Afrika Utara. 8
6 Khozainul  Ulum,  “Malik  Ibn  Anas  Ibn  Malik  Dan  Kitab  Al-Muwaththa’:  Introduksi  Biografi Dan Karya Monumentalnya,” Akademika 11, no. 02 (December 1, 2017): 195–205.
7 Amarodin  Amarodin,  “Sejarah  Perkembangan  Madzhab  Dalam  Hukum  Islam  Era  Klasik:,” Perspektive: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam 12, no. 1 (April 30, 2019): 50–60.
8 Fatimatuzzahra,  Nabel  Salma  Nazela,  and  Nor  Aliya  Rahmi,  “Pemikiran  Mazhab  Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab,” Islamic Education 1, no. 1 (May 8, 2023): 67–89.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Imam malik  juga meninggalkan banyak maha karya yang sampai  saat  ini menjadi pedoman, rujukan dan referensi utama dalam bidang hukum Islam, hadis dan lain-lain. Di antara  maha  karya  Imam  Malik  yang  amat  terkenal  adalah  kitab  al-Muwattha’  dan Mudawwanah  al-Kubra.  Kitan  al-Muwattha’  terkandung  di  dalamnya  dua  apek,  yaitu: hadis  dan  hukum.  Kitab  tersebut  terdapat  di  dalamnya  banyak  hadis  Rasulullah  Saw, sahabat dan tabi’in. ada 1.720 orang sahabat dan tabi’in yang tercantum di dalam kitab al- Muwattha.’
Hadis hadis yang ada di kitab tersebut didapatkan Imam Malik dari 95 orang yang kesemuanya  merupakan  penduduk  Madinah.    Sedangkan  aspek  fikih  di  kitab  tersebut dikarenakan  hadis-hadis  yang  ada  di  dalam  kitab  tersebut  diurutkan  secara  sistematis  di dalam  bab-bab. 9 Layak  pembahasan  di  dalam  kitab  fikih.  Maha  karya  lain  imam  Malik adalah  kitab Mudawwanah  al-Kubra yang  termuat  di  dalamnya  seribu  tiga  puluh  enam masalah.  Yang  merupakan  risalah  dan  fatwa  imam  Malik  yang  dikumpulkan  oleh  As’ad bin Furaid al-Naisaburi yang konon merupakan murid beliau.

## 2. Pengertian Uqubat (hukuman) dan Ta’zir
Uqubat dalam Bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Hukuman ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yag diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para  fuqaha,  ‘uqubat  atau  hukuman  adalah  pembalasan  yang  telah  ditetapkan  demi kemashlahatan  masyarakat  atas  pelanggaran  perintah  pembuat  syariat  (Allah  dan  Rasul- Nya). 10
Dari  definisi  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  hukuman  itu  merupakan  balasan yang ditentukan oleh syariat  Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah.  Hukuman  tersebut  ditetapkan  demi  menjaga  maslahat  atas  kepentingan  banyak orang,  baik  si  korban  kejahatan,  keluarganya,  si  pelaku  itu  sendiri,  atau  masyarakat  pada umumnya.  Menurut  Qanun  Aceh  No.  6  Tahum  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  yang
9 Amir, “Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam.”
10 Achmad  Fikri  Oslami,  “Penjatuhan  Uqubat  Pada  Jarimah  Maisir  Menurut  Qanun  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (June 27, 2022): 31– 39.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
dimaksud dengan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ‘uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah. 11
Sedangkan pengertian ta’zir secara etimologi merupakan kata jadian (mashdar) dari fi’il  madhy  ‘azzara .  Secara  Bahasa  juga  berarti  mendidik  (al-ta’dib).  Kata  ta’zir  ini terkadang  diartikan  dengan  makna  mencegah  (al-man’u),  juga  bisa  diartikan  sebagai mendidik,  mengagungkan  dan  menghormati,  membantunya,  menguatkan,  dan  menolong. Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu:
“Supaya  kamu  sekalian  beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  menguatkan (Agama)Nya,  membesarkan-Nya  dan  bertasbih  kepada-Nya  di  waktu  pagi  dan petang.” (QS. Al-Fath 48:9)
Adapun  ta’zir  secara  terminologi  adalah  menghukum  atau  mengambil  Tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat,  baik  berhubungan  dengan  hak  sesama  manusia  maupun  hak  Allah,  dan  upaya menghalangi  terpidana  agar  tidak  Kembali  berbuat  durhaka  kepada  Allah. 12 Pengertian ta’zir yang lain dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam al-Majmu’ Ketika mengemontari kitab  al-Muhadzab  karya  Abu  Ishaq  al-Siraji,  beliau  mengatakan  ta’zir  adalah  hukuman Pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana (maksiat) di mana syariat belum  menentukan  jenis  sanksi  (hukumannya)  atau  telah  ditentukan  hukumannya,  tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi had.
Misalnya,  bercumbu  dengan  lawan  jenis  tetapi  tidak  sampai  kepada  berbuat  zina. Contoh lain seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri belum sampai nishab atau benda yang dicuri bukan pada tempat penyimpanannya. Di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Ta’zir  adalah  jenis  ‘uqubat  yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  yang  bentuknya  bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. 13
11 Mawardi,  Hamdani,  and  Faisal,  “Efektivitas  ‘Uqubat  Cambuk  Dalam  Mengurangi  Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara.”
12 Misran  Misran,  “Criteria  of  Offenses  as  Part  of  Ta’zir  Penalty  [Kriteria  Tindak  Pidana  yang Diancam  Hukuman  Ta‘Zir],” Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik  Hukum 10,  no.  1  (June  30, 2021): 25–40.
13 Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 no 19
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Menurut  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Jazi  berkata:  Ta‟zir  merupakan  hukuman yang  ditetapkan  pada  perbuatan  kemaksiatan  menyerupai  hukuman  hudud  yang  kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad  Imam.  Ta'zir  adalah  hukuman  yang  tidak  ditentukan  oleh  syara  kejahatan melibatkan  pelanggaran  hak  Allah  SWT  dan  hak  tugas  seorang  hamba  dengan  memberi pelajaran  kepada  yang  terhukum,  mencegah  dia  mengulangi  kesalahan  yang  sama.  Jenis hukuman  ta'zir  ini  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 14
Dengan  demikian,  definisi  ta’zir  dapat  dirumuskan  dengan  hukuman  yang  tidak ditentukan  Al-Qur’an  dan  Hadits  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  Allah  dan  hak sesama,  yang  berfungsi  untuk  memberi  pelajaran  kepada  terpidana  dan  mencegah,  agar tidak  mengulangi  kejahatan  yang  sama.  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta’zir, baik  perbuatan  maksiat  itu  berupa  pelanggaran  atas  hak  Allah  dan  hak  manusia.  Baik kemaksiatan  itu  merupakan  bagian  perbuatan  pendahuluan  yang  akan  memicu  adanya sanksi had.

## 3. Sumber Hukum Ta’zir
Pelaksanaan  sanksi  ta’zir  tentu  harus  dibarengai  dengan  dalil  yang  menetapkan bagaimana  ta’zir  itu  harus  diterapkan.  Adapun  dalil  ta’zir  dalam  Al-Qur’an  adalah: Pertama, firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 34. Dalam ayat ini kita temukan bahwa Allah memberi izin kepada suami untuk memukul istrinya yang durhaka atau tidak patuh dan taat kepada suami (nusyuz) dengan syarat pukulan tersebut tidak menjadikan istrinya cidera. 15 Dengan  demikian,  seandainya  terjadi  pemukulan  yang  harus  dijaga  adalah  tidak boleh sampai membekas, tidak melukai, tidak memukul di wajah karena wajah merupakan bagian dari kemulian manusia, tidak memukul pada bagian tubuh yang terdapat saraf-saraf yang membahayakan istri  dan jangan sampai memukul yang mengakibatkan patah tulang
14 Darsi and Husairi, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.”
15 Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” Journal of Judicial Review 23, no. 2 (December 23, 2021): 241– 256.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
maupun  organ  lainnya.  Selanjutnya  perlu  dipahami  bahwa  ayat  ini  merupakan  dasar  dari pensyariatan ta’zir.
Kedua, firman  Allah  dalam  surat  Al-Maidah  ayat  33.  Dalam  surat  al-maidah  ini digambarkan  beberapa  jenis  sanksi  ta’zir  yaitu  hukum  bunuh,  hukum  gantung,  hukum memetong  anggota  badan  dan  hukum  pengasingan.  Jenis-jenis  hukuman  tersebut  tentu memiliki perbedaan dan tidak bisa kita samaratakan melihat kepada bagaimana kesalahan maupun  perbuatan  terlarang  yang  dilakukan.  Hukuman  akan  dijalankan  berdasarkan tingkat kejahatan yang telah dilakukan pelaku pidana. 16
Selanjutnya, sumber ta’zir berdasarkan hadist. Pertama, hadits Nabi SAW tentang amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  Barangsiapa  yang  melihat  kemungkaran,  maka  hendaklah merobahnya dengan kekuasaannya, jika tidak mampu, hendaklah merobahnya dengan lisan dan jika tidak mampu juga, hendaklah merobahnya dengan hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemah  iman. Kedua, sebuah  hadits  diriwayatkan  dari  Abdul  Malil  bin  ‘Umair, beliau  mengatakan  sayyidina  Ali  ditanya  tentang  seseorang  yang  berucap  sesuatu  kepada orang lain dengan kata-kata; “Hai orang yang fasik, wahai orang yang berperilaku buruk? Kemudian sayyidina Ali menjawab, orang tersebut harus di ta’zir, semua perkataan buruk di dalamnya terdapat ‘uqubat ta’zir, dan tidak sampai kepada ‘uqubat had.” 17
Ketiga, dari ‘Aisyah ra, Nabis SAW bersabda “Ringankanlah hukuman bagi orang- orang  yang  tidak  pernah  melakukan  kejahatan  atas  perbuatan  mereka,  kecuali  dalam jarimah-jarimah hudud.” Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan ‘uqubat ta’zir  bisa  berbeda-beda  penerapannya  tergantung  kepada  status  pelaku  maupun  kondisi lainnya. Keempat, sebuah  hadits  dari  Bahz  bin  Hakim  dari  Ayahnya  dari  kakeknya bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadits ini  menjelaskan  tentang  Tindakan  Nabi  SAW  yang  menahan  tersangka  pelaku  jarimah untuk memudahkan proses penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai agar pelaku tersebut tidak melarikan diri sampai proses penyelidikan selesai.
16 Makinuddin Makinuddin, “Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana HIraBah Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34),” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 5, no. 2 (2019): 311–337.
17 Arie  Sulistyoko,  Nisa  Aulia  Rahmah,  and  Mi’rajziah  Mi’rajziah,  “Konsep  Hukuman  Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S. Yusud Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33),” JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 1, no. 1 (April 13, 2017): 60–77.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Kelima, sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas,  Ketika  beliau  keluar dari  Basrah,  dihadapkan  kepada  beliau  seorang  pencuri  yang  ingin  mengambil  harta  di tempat  penyimpanan  sebuah  kaum,  kemudian  mereka  menangkapnya.  Lalu  Ibnu  Abbas berkata,  pencuri  tersebut  adalah  orang  miskin  yang  hendak  mencuri  dan  tiba-tiba  kalian menangkapnya.  Kemudian  Ibnu  Abbas  mendera  pencuri  tersebut  dengan  dua  puluh  lima kali  cambukan  lalu  melepaskannya. 18 Keenam, berdasarkan  sebuah  hadits  yang diriwayatkan  Abi  Burdah  Al-Anshary,  Nabi  SAW  bersabda; “Seseorang  tidaklah  didera melebihi sepuluh kali cambukan kecuali pada kasus hudud yang telah Allah tetapkan.”
Dari  beberapa  hadits  di  atas  kita  melihat  kedudukan  ta’zir  dalam  hukum  pidana Islam adalah setelah had dan qishas. Hal ini karena hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan wewenangnya kepada pemerintah atau hakim,  baik  penentuan  dan  penetapan  maupun  penerapan  dan  pelaksanaannya. Selanjutnya,  syara’  juga  tidak  menyebutkan  macam-macamnya  hukuman  untuk  jarimah ta’zir,  tetapi  hanya  menyebutkan  sekumpulan  hukuman  dari  yang  paling  ringan  sampai kepada  yang  paling  berat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  atau  hakim  diberi  kebebasan  untuk memilih atau menentukan hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku dan kejadiannya.
4. Jenis Uqubat Ta’zir dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Islam
Jenis  sanksi  (‘ uqubat )  ta’zir  terdapat  beberapa  segi  pembagiannya,  Adapun  dari segi hak yang dilanggar maka ta’zir dibagi kepada dua jenis, yaitu: Pertama, jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak nya Allah Swt, pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan  hak  Allah  adalah  perbuatan  yang  dapat  merusak  ketertiban  dan  perbuatan  yang dapat membahayakan kepentingan umum, seperti pembuat kerusakan di  muka bumi yang amat  parah,  pelaku  kejahatan  dengan  memata-matai  (mata-mata)  yang  bekerja  untuk musuh Islam dan pelaku pemberontakan yang tidak sesuai dengan pemerintah (ulil amri). 19 Kedua, jarimah  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  hak  nya  hamba  atau  manusia, pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak manusia adalah perbuatan yang dapat  mengancam  bahkan  merusak  kemashlahatan  bagi  manusia  dimana  tingkatan
18 Fitri  Wardani  Munir,  “Implementasi  Hadis  Cambuk  Di  Aceh  Dan  Relevansinya  Terhadap Qanun Aceh,” Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis 2, no. 2 (December 30, 2019): 126–149.
19 Elda  Maisy  Rahmi,  Ali  Abu  Bakar,  and  Suhaimi  Suhaimi,  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi terhadap Korban Perkosaan,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–240.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
kejahatannya belum termasuk kedalam golongan had. Ketiga, sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan, dimana pada sanksi terbagi juga kepada dua jenis  yaitu hukuman mati dan hukuman  dera. 20 Hukuman  mati  ditetapkan  sebagai  hukuman  qishas  bagi  pelaku pembunuhan secara sengaja, Adapun bagi Sebagian ulama hukuman mati juga dibolehkan kepada pelaku kerusakan.
Salah  satu  kekhasan  hukum  Islam  adalah  mempunyai  ketetapan  jenis  hukuman yang  berbeda  pada  setiap  kasus  yang  berbeda.  Setiap  hukuman  yang  dijatuhkan mempunyai  daya  prepentif  dan  refresif  sendiri-sendiri.  Jenis  suatu  hukuman  hanya  boleh dikenakan pada suatu  jenis  kasus,  dan tidak boleh diterapkan pada kasus  yang lain. Jenis hukuman dalam hukum  pidana  Islam dikelompokkan ke dalam bentuk  hudud, qishas dan ta’zir. Setiap pelaku pidana akan dihukum berdasarkan tingkatan kejahatan atau kesalahan yang  dilakukan,  apakah  itu  termasuk  kedalam  hudud,  qishas  atau  hanya  pada  tingkatan ta’zir.
Ketetapan ‘uqubat had adalah ketetapan mutlak dari Allah sedangkan ‘uqubat ta’zir merupakan kewenangan hakim atau ulil amri melihat kepada perbuatan pidana. oleh karena itu  apabila  terjadinya  syubhat  dalam  perkara  kejahatan  tidak  boleh  dimasukan  ke  dalam kategori  hudud,  karena  hudud  telah  mempunyai  ketetapan  kadar  hukumannya  langsung dari Allah SWT, maka apabila terjadi keragu-raguan deralah dengan ‘uqubat ta’zir. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah; “Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan.” 21
Ta’zir juga boleh menjadi sebagai tambahan daripada had apabila pihak berwenang atau  hakim  melihat  pelaku  jinayat  melakukan  kejahatan  melebihi  Batasan  had.Adapun tindakan  sahabat  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum  ta’zir  yaitu  sanksi  yang  diterapkan oleh  sayyidina  Umar  bin  Khattab  kepada  seseorang  yang  mengikat  dan  membaringkan seekor  kambing  yang  hendak  disembelih,  tanpa  mengasah  pisaunya  terlebih  dahulu. Karena perbuatan tersebut sayyidina Umar memukul atau mencambuk orang tersebut dan beliau berkata; “Asahlah terlebih dahulu pisau itu.”
20 Fachruddin,  Khalid,  and  Yadi  Harahap,  “Child  Justice  System  in  ‘Uqubat  Dropping  of  Child Sexual  Abuse  of  Children:  (Case  Study  of  Meulaboh  Syar’Iyah  Court  Decision  Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo),” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum  Dan Hukum Islam 8,  no.  1  (June  30, 2023): 109–122.
21 Rofiq,  Pujiyono,  and  Arief,  “Eksistensi  Tindak  Pidana  Ta’zir  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia.”
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## 5. Tujuan dan Karakteristik Ta’zir
Secara umum tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan menurut kehendak pencipta  Manusia,  sehingga  tercapai  ketertiban  dan  kedamaian  masyarakat.  Oleh  karena itu,  putusan  hakim  harus  memiliki  rasa  keadilan  agar  dapat  dipatuhi  oleh  masyarakat. Syara'  tidak  menentukan  jenis  hukuman  untuk  setiap  jarimah  ta'zir,  tetapi  hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 22 Dalam  hal  ini,  hakim  bebas  memilih  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  tergantung pada jenis jarimah ta'zir dan keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak ada batasan pasti untuk hukuman jarimah Ta’zir. Ta’zir berlaku untuk semua orang yang waras, baik laki-laki dan perempuan,  dewasa  dan  anak-anak,  kafir  dan  Muslim.  Menghukum  Ta’zir  berfungsi sebagai pendidikannya . Setiap muslim atau kafir yang mengganggu satu sama lain karena alasan tertentu tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan, perkataan atau gerak tubuh, dan harus  diberi  Sanksi  agar  mereka  tidak  mengulangi  perbuatannya. 23 Beberapa  tujuan pemberlakuan Ta’zir adalah; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku  jera  sehingga  tidak  mengulangi,  membawa  perbaikan  sikap  bagi  pelaku, memberikan  pengajaran  dan  pendidikan  sehingga  diharapkan  dapat  memeperbaiki  pola hidup pelaku.
Berdasarkan  uraian  jenis-jenis  jarimah  ta’zir,  maka  hukuman  ta’zir  dapat  dibagi kepada  empat  bahagian,  yaitu:  a).  hukuman  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  badan;  b). hukuman  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan;  c).  hukuman  ta’zir  yang  berkaitan dengan  harta;  dan  d).      hukuman-hukuman  Ta’zir  yang  lain-lain.  Hukuman  Ta’zir  yang berkaitan  dengan  badan  terbagi  kepada  dua,  yaitu:  hukuman  mati,  dan  hukuman  dera. Hukuman Ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: hukuman penjara,  dan  hukuman  pengasingan.  Hukuman  Ta’zir  yang  berkaitan  dengan  harta,  yaitu status  harta  yang  dimiliki  oleh  pelaku,  yaitu  hartanya  ditahan.  Dan  Hukuman-hukuman Ta’zir yang lain, yaitu: 1). Peringatan keras; 2). Dihadirkan di hadapan sidang; 3). Diberi nasehat;  4).  Celaan;  5).  Pengucilan;  6).  Pemecatan;  7).  Pengumuman  kesalahan  secara terbuka.
22 Muhammad Basyir, “Jarimah Yang Diancam Dengan ‘Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi’Iyah Dan Hukum Pidana,” Jurnal Al-Mizan 6, no. 1 (June 30, 2019): 10–24.
23 Misran,  “Criteria  of  Offenses  as  Part  of  Ta’zir  Penalty  [Kriteria  Tindak  Pidana yang  Diancam Hukuman Ta‘Zir].”
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Selanjutnya,  jika  berbicara  karakter  hukuman  ta’zir,  menurut  mayoritas  ulama, karakteristik  hukuman  ta’zir  tergantung  oleh  pelaku  jarimah  tauapun  jinayah  ta’zir  itu sendiri.  Namun,  jika  hukuman  ta’zir  berupa  pukulan,  maka  pukulan  tersebut  haruslah pukulan  yang  paling  keras.    Sedangkan  terkait  interpretasi  pukulan  yang  paling  keras tersebut  memiliki  dua  penafsiran.  Pertama,  ada  yang  menafsirkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  pukulan  yang  paling  keras  adalah  menghimpun  atau  mengumpulkan  beberapa cambuk  dengan satu  kali pukulan, dan ada pula yang menafsirkan bahwa  yang dimaksud dengan  pukulan  yang  paling  keras  ialah  memukul/  mencambuk  bagian  tubuh  secara berulang – ulang dengan pukulan yang kuat. 24
Terkait  mengapa  pukulan/cambukan  ta’zir  haruslah  cambukan  yang  paling  kuat para  ulama  mengemukakan  dua  alasan,  yaitu:  pertama,  ta’zir  merupakan  salah  satu hukuman  yang  ditetapkan  oleh  Allah  Swt  dengan  tujuan  menimbulkan  efek  jera  kepada para  pelaku  jinayah/  jarimah  ta’zir.  Sehingga,  jika  cambukan/pukulan  tersebut  bukanlah pukulan yang paling kuat ditakutkan hukuman tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada  pelaku.  Kedua,  jumlah  pukulan/cambukan  didalam  hukuman  ta’zir  jauh  lebih sedikit  ketimbang  pukulan  yang  ditetapkan  pada  jarimah/jinayah  hudud.  Maka  sedari  itu haruslah karakteristik pukulannya lebih kuat dan keras 25 .
Cambukan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  tongkat  atau  cambuk.  Bagian tubuh yang dicambuk juga harus menyeluruh layaknya cambukan/pukulan pada hukuman had kecuali pada anggota – anggota tubuh vital. Namun adapula yang berpendapat bahwa cambukan pada hukuman ta’zir tidak boleh dilakukan pada anggota – anggota tubuh yang berbeda,  melainkan  hanya  pada  satu  anggota  tubuh  saja.  Imam  al  –  Jasshash  pernah berkata: sesungguhnya hukuman ta’zir dilakukan dengang pukulan/cambukan yang paling keras,  yang  maksudnya  seorang  imam/  pemimpin  dibolehkan  untuk  mencambuk/memukul seseorang  dengan  cambukan  yang  sangat  kuat  untuk  memberikan  efek  jera  kepada seseorang,  dan  dibenarkan  pula  bagi  seorang  pemimpin  untuk  mengganti  hukuman cambuk  dengan  hukuman  tahanan  jika  ia  melihat  kemaslahatan  di  balik  hal  tersebut. Misalnya  pelaku  adalah  seorang  yang  memiliki  kewibawaan  dan  marwah,  maka  boleh
24 Fachruddin, Khalid, and Harahap, “Child Justice System in ‘Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children.”
25 Ahmad Fathi bahsani, Ta’zir fil islam , Muassasah Khalij ‘arabi, 1988, h. 57.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
bagi  imam/pemimpin  untuk  mengganti  cambukan  ta’zir  dan  dapat  pula  mencambuknya dengan cambukan yang ringan .
Dari  kutipan  pendapat  Imam  al  Jashash  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kuat atau tidaknya pukulan/cambukan pada hukuman ta’zir tergantung ijtihad imam/pemimpin. Hukuman  ta’zir  berlaku  padanya  al  ‘afwu  (pemaafan),  al  ibra’  wa  as  –  Shulhu  jika berkaitan dengan hak – hak hamba (manusia), seperti qishas dan lain sebagainya. Namun jika hukuman ta’zir tersebut berkaitan denga hak tuhan sang pencipta maka tidak berlaku padanya pemaafan, ibra’ dan shulhu.
6. Esekutor Hukuman Ta’zir
Pertama, hakim  atau  yang  ditugaskan  hakim.  Pada  dasarnya  hakinlah  yang bertugas sebagai eksekutor pada hukuman ta’zir. 26 Namun, hakim dapat menugaskan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Ibnu abidin berkata:
“Menerapkan uqubah ta’zir pada perbuatan maksiat merupakan suatu kewajiban, dengan  tujuan  mencegah  perbuatan  mungkar.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadis Rasulullah Saw: barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan…(hadis riwayat Bukhari). Dengan demikian hakimlah yang paling berhak melakukan  hal  tersebut  karena  tujuan  utamnya  adalah  mencegah  kemungkaran. Berbeda  dengan  qishas  yang  mana  eksekutor  yang  paling  berhak mengeksekusinya  adalah  para  wali  korban.  Karena  tujuan  dari  uqubah  qishas adalah  untuk  menyembuhkan  rasa  sedih  dan  rasa  sakit  para  wali  terhadap anggota yang telah dibunuh . 27
Dari  pendapat  Ibnu  Abiding  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa:  mencegah kemungkaran  bukan  bagian  dari  hukuman  ta’zir  dan  yang  kedua:  hukuman  ta’zir  tidak dapat dilakukan oleh semua orang, melainkan hanya hakim dan seseorang yang ditugaskan oleh  hakim  dapat  menjadi  eksekutor  hukuman  ta’zir. Kedua, suami.  Suami  dapat
26 Rahman  Zulfadli  Lubis,  Zul  Anwar  Ajim  Harahap,  and  Ahmad  Sainul,  “Pertimbangan  Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana  Pencurian Ringan Perspektif  Hukum Pidana  Islam,” Jurnal  El- Thawalib 3, no. 6 (December 27, 2022): 1112–1125.
27 Nirwani Ibrahim, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati, “Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law:,” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
memberikan  hukuman  ta’zir  kepada  istrinya,  walaupun  sang  istri  masih  kecil.  Ada beberapa  kondisi  dimana  suami  dibenarkan  memberikan  hukuman  ta’zir  kepada  istri, yaitu: 28
a. Tidak  mengenakan  perhiasan,  perhiasan  yang  dimaksud  disini  adalah  perhiasan syar’I, dan istri mampu mengenakannya.
b. Tidak  mandi  janabah,  jika  istri  seorang  wanita  muslim,  jika  istri  seorang  dzimmi maka tidak dibenarkan bagi suami memberikan hukuman ta’zir kepada istrinya.
c. Keluar  dari  rumah  tanpa  izin  suami  dan  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  dan  jika suami telah melunasi maharnya.
d. Menolak panggilan ranjang suami.
e. Ibnu  abidin  menambahkan  beberapa  hal  yang  sama  dengan  empat  perkara  diatas: Memukul  anak  ketika  menangis,  tidak  mengindahkan  nasihatnya,  mencaci  suami, jika  cacian  tidak  berkaitan  dengan  nafkah  yang  seharusnya  suami  berikan  kepada sang istri.
Jika  pada  saat  eksekusi  hukuman  ta’zir  pelaku  jarimah/ta’zir  terbunuh  (pada dasarnya  hukumannya  bukanlah  hukuman  mati)  maka  siapakah  yang  berkewajiban membayar  ganti  rugi  atau  diyat?  Pada  persoalan  ini  ulama  terbagi  kepada  dua  pendapat: Pertama, Hanafiah,  malikiah  dan  hanabilah  berpendapat  bahwa  diyat  dibayar  dari  baitul mal  jika  imam  tidak  melakukan  kesalahan  pada  saat  eksekusi,  namun  jika  imam melakukan kesalahan maka diyat wajib dibayar oleh imam. Kedua, Syafiiyah berpendapat bahwa  diyat  dibayarkan  dari  harta  baitul  mal,  karena  apa  yang  dilakukan  oleh  hakim adalah titah Allah Swt, maka tidak wajib baginya membayar diyat.
7. Metode Istinbat Hukum Imam Malik
Imam Malik merupakan salah satu imam madzhab terbesar di antara imam mazhab yang  empat.  Imam  Malik  memiliki  dasar  dasar  fikih  yang  sedikit  berbeda  dengan  imam- imam  madzhab  yang  lain.  Pada  dasarnya  Imam  Malik  belum  menetapkan  pondasi penetapan  hukum  madzhab  maliki.  Para  murid-muridnya  lah  yang  mencoba  menyusun dasar-dasar  penetapan  hukum  madzhab  malik  bercermin  dari  pendapat-pendapat  Imam
28 Panji  Adam,  “Eksistensi  Sanksi  Pidana  Penjara  Dalam  Jarîmah  Ta’zîr,” Tahkim  (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Malik  beserta  fatwa-fatwanya  yang  terdapat  di  dalam  kitab  al-Muwattha’  dan  kitab Mudawwanah  al-Kubra.  Metode  penetapan  hukum  tersebut  lahir  dari  sikap  imam  malik yang konsisten dalam menggunakannya disetiap pendapat  dan fatwanya.  Salah satu  dasar penetapan  hukum  dalam  menetapkan  hukum  adalah  ijma’  ahlul  Madinah.  Bahkan  imam malik membenarkan hadis munqathi’ dan mursal selama tidak bertentangan dengan amal / perbuatan penduduk Madinah. 29
Mengenai  metode  istimbath  Imam  Malik  telah  dijelaskan  oleh  Al-qadi  iyat  dalam al-Madarik  dar  Al  Rasyid,  dan  juga  salah  seorang  fuqaha  malikiyah.  Kemudian  dalam kitab  al-Bahjah  yang  di  simpulkan  oleh  pengarang  kitab  Tarikh  al-Madzhabil  Islamiyah disebutkan sebagai berikut:
“Imam darul hijrah jika ia menemukan suatu permasalahan maka ia akan merujuk kepada  al-  Qur’an.  Dan  jika  hukum  akan  suatu  permalahan  tidak  ditemukan  di dalam  al  –  Qur’an  beliau  akan  beralih  kepada  Sunnah.  Menurut  beliau  yang termasuk  kedalam  Sunnah  adalah  perkataan  para  sahabat  beserta  fatwa  –  fatwa mereka dan perbuatan penduduk Madinah.  Jika tidak ditemukan didalam Sunnah barulah imam Malik menggunakan qiyas.” 30
Walaupun  banyak  ulama  hadis  yang  ditemui  oleh  imam  Malik  yang  mana kebanyakan dari mereka dalah ulama tradisional yang tidak menggunakan ra’yu, namun, pengaruh  yang  diberikan  Rabiah  bin  Abdul  Rahman  berdampak  besar  terhadap  metode penetapan  hukum  yang  diambil  oleh  imam  Malik.  Hal  ini  terbukti,  dimana  imam  Malik memberikan  posisi  penting  terhadap  fatwa  sahabat  dan  perbuatan  penduduk  Madinah dalam penetapan hukum.
Dalil lain yang digunakan imam Malik dalam menetapkan hukum adalah maslahah mursalah dan sad  dzarai’ .  Maslahah  mursalah  adalah  kemaslahatan  yang  tidak  terdapat didalam  al  –  Qur’an  dan  hadis.  Dengan  kata  lain,  maslahah  yang  demikian  tidak  diakui oleh nash dan tidak pula dibatalkan oleh nash. Dasar imam Malik menggunakan maslahah mursalah  sebagai  dalil  penetapan  hukum  adalah  imam  Malik  menganggap  bahwa  jika diteliti kesluruhan syariat yang Allah tetapkan berdasarkan maslahah. Jadi tidak salah jika
29 Husnul Khatimah, “Metode Istinbath Imam Malik,” Progresif : Media Publikasi Ilmiah 5, no. 2 (2017): 7–15.
30 Amrullah  Hayatudin,  “Istinbath  Hukum  Imam  Malik  Ibn  Anas  Tentang  Kadar  Susuan  Yang Mengharamkan Pernikahan,” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 1, no. 2 (October 31, 2018): 23– 39.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
menjadikan maslahah sebagai landasan konseptual dalam menetapkan suatu hukum selagi tidak bertentangan dengan nash (al – Qur’an dan Sunnah). 31
Sedangkan  sad  Dzarai’  adalah  dalil  penetapan  hukum  yang  mencoba mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya legal menurut nash karena suatu kemaslahatan. tentunya  sad  dzarai’  ini  tidak  digunakan  di  banyak  tempat  dan  di  semua  kondisi.  Hanya pada  kondisi  dan  situasi  dimana  mewabahnya  sesuatu  yang  pada  dasarnya  halal  akan memberikan dampak yang etramat negative serta sangan berpotensi melahirkan kerusakan.

## 8.  Analisa Hukuman Ta’zir Perspektif Imam Malik
Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tidak  ada  batas  minimal  dan  maksimal  untuk uqubah /hukuman ta’zir.  Pengarang kitab ashal madarik mengatakan:
أ دح لا هنإف ،كلام ماملإا ام
دودلحا رثكأ هدنع ريزعتلا زواجتي نأزوجيف ،ريزعتلا رثكلأ هدنع
“Sedangkan  Imam  Malik,  baginya  tidak  ada  batas  bagi  hukuman  ta’zir.  Maka boleh saja hukuman ta’zir menurutnya melampaui batasan had.” 32
Berkata Ibnu Juza:
و لقأو ،دودلحا لثبم ريزعتلا بهذلما في زويج

## داهتجلإا بسح ىلع رثكأ
“Dibenarkan  di  dalam  madzhab  Maliki  hukuman  ta’zir  yang  setara  dengan hukuman  had.  Dan  dibenarkan  pula  lebih  sedikit  ataupun  lebih  banyak  dari hukuman had sesuai dengan ijtihad.” 33
Merupakan sesuatu yang masyhur di dalam madzhab maliki terutama imam Malik bahwa  hukuman  ta’zir  dapat  melampaui  batas  hukuman  had  di  beberapa  kondisi  dan situasi. Imam malik pernah mencambuk seorang laki-laki yang ditemukan sedang bersama
31 Nur Asiyah and Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer,” Al-Ahkam 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.
32 Luluatul Badriyyah and Ashif Az Zafi, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i,  Dan  Hambali)  Dalam  Paradigma  Hukum  Fikih,” Al-Muaddib :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan Keislaman 5, no. 1 (May 16, 2020): 65–79. 33 Badriyyah  and  Zafi,  “Perbedaan  Mazhab  Empat  Imam  Besar  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih.”
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
dengan  anak  laki-laki  sebanyak  400  kali  cambukan.  Tidak  hanya  sampai  disitu,  imam malik juga mendudukkan si anak ke atas dada si laki laki, lalu laki laki tersebut mati, dan imam  malik  tidak  merasa  bersalah  dengan  keputusannya  tersebut. 34 Imam  malik  juga pernah  memerintahkan  untuk  membunuh  seorang  jasus.  Dimana  hukuman  bagi  seorang jasus/mata-mata merupakan hukuman ta’zir dan bukan hukuman had. Namun imam Malik memberikan  hukuman  kepala  jasus  dengan  hukuman  bunuh  yang  konon  adalah  batas tertinggi dari hukuman had itu sendiri.
Pendapat  imam  Malik  ini  didasari  oleh  perbuatan  Umar  bin  Khatab  r.a.  dimana beliau  mencambuk  seorang  laki  –  laki  yang  memalsukan  cincin  Umar  bin  khatab  untuk mengelabui  penjaga  baitul  mal,  dengan  tujuan  mengambil  sebagian  harta  baitul  mal. Khalifah Umar pada saat itu mencambuknya sebanyak 100 kali di hari pertama, kedua dan ketiga.  Jika  diakumulasi,  umar  bin  khattab  mencambuk  pria  tersebut  sebanyak  300  kali cambukan. Umar bin Khatab r.a juga pernah mengambil makanan seorang pengemis, yang mana makanan tersebut sudah melebihi batas harian makannya. 35
Umar  bin  Khatab  r.a  lantas  mengambilnya  dan  memberikan  makanan  tersebut kepada  seekor  unta.  Beliau  juga  bernah  menumpahkan  susu  palsu/susu  yang  dicampur dengan air. Imam Malik menjadikan hadis Umar bin Khattab diatas sebagai dalil bolehnya uqubat ta’zir menyamai atau melampaui hukuman had. Menurut beliau apa yang dilakukan Umar  bin  Khattab  dibenarkan  oleh  sahabat  pada  masa  itu.  Dengan  kata  lain  persetujuan mereka itu adalah ijma.’ Terkait sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:
في لاإ طاوسأ ةرشع قوف دحأ دليج لا الله دودح نم
“Tidak  dibenarkan  bagi  siapapun  mencambuk  lebih  dari  sepuluh  kali  kecuali pada jarimah/dan jinayah hudud yang telah Allah tetapkan hukumannya.” 36
34 Irwansyahlubis,  Halimatus  Adiah,  and  Muhammad  Sibawaih,  “Metode  Ijtihad  Imam  Abu Hanifah Dan Imam Malik,” JURNAL CERDAS HUKUM 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99.
35 Misran,  “Criteria  of  Offenses  as  Part  of  Ta’zir  Penalty  [Kriteria  Tindak  Pidana yang  Diancam Hukuman Ta‘Zir].”
36 Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.”
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Imam malik berpendapat bahwa hukuman ta’zir yang ada pada hadis tersebut khusus pada zaman  Rasulullah  Saw  saja.  Dimana  cambukan  sebanyak  sepuluh  kali  telah  membuat seseorang jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## C. KESIMPULAN
1. Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tidak  ada  batas  minimal  dan  maksimal  bagi hukuman  ta’zir.  Hal  ini  berlandaskan  keputusan  khalifah  Umar  bin  khattab  yang mencambuk  seseorang pencuri sebanyak 300 kali  cambukan. Menurutnya maksud dari uqubat ta’zir  itu  sendiri  adalah  hukuman  yang  bersifat  mendidik  dan menimbulkan  efek  jera.  Jadi  boleh  saja  hukuman  tersebut  melebihi  hukuman had jika seorang qadhi melihat ada kemaslahatan dibalik pemberian hukum tersebut.
2. Metode  istinbath/  metode  penetapan  hukum  yang  digunakan  oleh  Imam  Malik  r.a adalah  mengambil  fatwa  sahabat/  hadis  mauquf  sebagai  landasan  konseptual penetapan  hukum  dan  meninggalkan  hadis  Rasulullah  Saw  yang  secara  tegas melarang  implementasi uqubat ta’zir  melebihi  sepuluh  kali  cambukan.  Hadis Rasulullah  yang  menyatakan  hukuman  ta’zir  tidak  boleh  lebih  dari  10  kali cambukan hanya khusus pada zaman rasul. Dimana hukuman tersebut sudah cukup mendidik  pelaku  dan  menimbulkan  efek  jera.  Sehingga  ia  tidak  akan  mengulangi perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Adam, Panji. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta’zîr.” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 2, no. 2 (October 25, 2019): 39–66. Amarodin, Amarodin. “Sejarah Perkembangan Madzhab Dalam Hukum Islam Era Klasik:” Perspektive: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam 12, no. 1 (April 30, 2019): 50–60.
Amir, Dinasril Amir. “Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam.” At-Tafkir 12, no. 1 (August 8, 2019): 1–10.
Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer.” Al-Ahkam 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Badriyyah, Luluatul, and Ashif Az Zafi. “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih.” Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman 5, no. 1 (May 16, 2020): 65–79.
Basyir, Muhammad. “Jarimah Yang Diancam Dengan ‘Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi’Iyah Dan Hukum Pidana.” Jurnal Al-Mizan 6, no. 1 (June 30, 2019):
10–24.
Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16, no. 2 (2018): 60–64.
Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. “Child Justice System in ‘Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar’Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo).” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–122.
Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, and Nor Aliya Rahmi. “Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab.” Islamic Education 1, no. 1 (May 8, 2023): 67–89.
Hayatudin, Amrullah. “Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan.” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 1, no. 2 (October 31, 2018): 23–39.
Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 12, no. 1 (January 20, 2014): 42–53.
Ibrahim, Nirwani, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati. “Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law:” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, no. 2 (May 31, 2023): 98–114.
Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik.” JURNAL CERDAS HUKUM 1, no. 1 (November 30, 2022): 89–99.
Khatimah, Husnul. “Metode Istinbath Imam Malik.” Progresif : Media Publikasi Ilmiah 5, no. 2 (2017): 7–15.
Lubis, Rahman Zulfadli, Zul Anwar Ajim Harahap, and Ahmad Sainul. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal El-Thawalib 3, no. 6 (December 27, 2022): 1112– 1125.
Makinuddin, Makinuddin. “Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana HIraBah Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34).” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 5, no. 2 (2019): 311–337.
Mawardi, Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal. “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara.” Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 5, no. 1 (April 16, 2022): 63–71. Misran, Misran. “Criteria of Offenses as Part of Ta’zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta‘Zir].” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 10, no. 1 (June 30, 2021): 25–40.
Munir, Fitri Wardani. “Implementasi Hadis Cambuk Di Aceh Dan Relevansinya Terhadap Qanun Aceh.” Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis 2, no. 2 (December 30, 2019): 126– 149.
Analysis of Ta’zir Punishment and ……. Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Oslami, Achmad Fikri. “Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (June 27, 2022): 31–39.
Rahmi, Elda Maisy, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi. “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–240.
Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” Journal of Judicial Review 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–256.
Sulistyoko, Arie, Nisa Aulia Rahmah, and Mi’rajziah Mi’rajziah. “Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q.S. Yusud Ayat 33, 42 Dan Al-Maidah Ayat 33).” JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 1, no. 1 (April 13, 2017): 60–77.
Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–547.
Ulum, Khozainul. “Malik Ibn Anas Ibn Malik Dan Kitab Al-Muwaththa’: Introduksi Biografi Dan Karya Monumentalnya.” Akademika 11, no. 02 (December 1, 2017):
195–205.