Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)
Debby Pratiwi Surbakti, Suriani Siagian, Emmi Rahmiwita Nasution Fakultas Hukum Universitas Asahan JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara Telp: (0623) 42643, Kode Pos 21216
Email: debbysurbakti9@gmail.com (CA)
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Tingginya  jumlah  pengangguran  di  Indonesia  membuat  masyarakat  tidak  memerdulikan larangan dari negara untuk tidak melakukan tindak pidana. Termasuk memperdagangkan orang. Sasaran korban dalam tindak pidana ini biasanya perempuan. Perempuan yang yang dijadikan korban  kebanyakan  dipekerjakan  sebagai  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK).  Rumusan  masalah yang  akan  dibahas  adalah  mengenai  tinjauan  umum  tentang  PSK  dan  bentuk  perlindungan hukum bagi perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Metode penelitiannya adalah normatif dengan  bahan  hukumnya  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  atau  karya ilmiah lainnya serta kamus-kamus yang menerangkan tentang permasalahan. Berdasarkan hal tersebut  d  atas,  yang  menjadi  hasil  dalam  penelitian  bahwa  perempuan  yang  dipekerjakan sebagai  PSK  oleh  pelaku  perdagangan  orang  merupakan  eksploitasi  seksual,  sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK ini  juga  memperoleh  perlindungan  hukum  oleh  negara  berupa  pemenuhan  hak-haknya  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yaitu: hak korban atas kerahasian identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.
Kata kunci : Perlindungan Korban, Perdagangan, Seks Komersial.

## Abstract
The high number of unemployed people in Indonesia has made people ignore the ban  of the state not to commit a crime, including trafficking in people. The target of victims in this crime is  usually  women.  Women  who  are  victims  are  mostly employed  as  commercial  sex  workers (PSK). The formulation of the problem to be discussed is regarding a general review of PSK and forms of legal protection for women employed as PSK. The research method is normative with legal materials derived from laws and regulations, books or other scientific works as well as dictionaries that explain the problem. Based on the foregoing, the result of this research is that  women  who  are  employed  as  PSK  by  traffickers  constitute  sexual  exploitation,  thus fulfilling the element of trafficking in persons. The woman who was employed as a  PSK  also received legal protection by the state in the form of fulfilling her rights as stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons, namely: the  victim's  right  to  the  confidentiality  of  the  identity,  the  right  of  the  victim  to  restitution, victims' right to rehabilitation.
Keywords: Victim Protection, Trafficking, Commercial Sex.

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  sekarang,  kebutuhan  hidup  sangatlah  besar.  Semua  yang  dilakukan membutuhkan biaya. Otomatis, pada masa sekarang lapangan pekerjaan sangatlah dibutuhkan untuk  menghasilkan  uang.  Oleh  karena  kebutuhan  semakin  hari  semakin  besar,  maka masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim migrant workers terbesar di Asia,  lebih  kurang  4.5  juta  migran  terdapat  70%  diantaranya  adalah  perempuan. Menurut Global Report on Trafficking in Persons yang diterbitkan oleh United Nations Office on  Drugs  and  Crime (UNODC)    tahun  2016  menyebutkan  bahwa  51%  dari  total  korban perdagangan orang di dunia adalah perempuan dan 28% adalah anak. Sepanjang tahun 2016 hingga  Agustus  2017  terdapat  873  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  ( Prees  Release Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia termasuk penyebab dari menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia. Krisis moneter berkepanjangan dan menurunnya perekonomian tersebut menyebabkan  banyak  keluarga  kehilangan  pekerjaannya  sehingga  mengakibatkan berkurangnya  sumber  pendapatan,  dalam  kondisi  ini  banyak  juga  keluarga  yang  akhirnya memilih  jalan  pintas  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  salah  satunya  perdagangan ( trafficking ) perempuan, perdagangan perempuan dianggap lebih memberi kesempatan kepada perempuan  dan  juga  pelaku  yang  memperdagangkan  untuk  mendapatkan  uang  walaupun dengan  cara  yang  illegal  yang  jelas-jelas  sudah  dilarang  oleh  Undang-Undang  dan  negara (Gultom, 2012, h. 30).
Pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan memuat tentang pengertian perdagangan orang, yang menyatakan bahwa  pada  intinya  perdagangan  orang  adalah  tindakan  yang  merekrut,  mengangkut, menampung,  mengirim,  memindahkan,  atau  menerima  seseorang  dengan  menggunakan ancaman  kekerasan,  dengan  menculik,  menyekap,  memalsukan  dokumen  (hal-hal  yang berkaitan  untuk  menjalankan  tindak  pidana  ini),  melakukan  penipuan,  menyalahgunakan kekuasaan, atau posisi yang mudah melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang ini, dalam hal menjeratkan utang kepada orang lain (korban) atau memberi bayaran atau manfaat kepada korban, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang dapat mengendalikan orang lain  (memiliki  kekuasaan  terhadap  orang)  tersebut,  yang  dilakukan  di  dalam  negara  ataupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Penyebab  tindak  pidana  perdagangan  orang  biasanya  adalah  masalah  ekonomi (kemiskinan)  dengan  modus  penjeratan  utang,  dengan  mengiming-imingi  pekerjaan  dan rendahnya tingkat pendidikan (Nuraeny, 2013, h. 324). Dalam tindak pidana ini yang menjadi korban maupun pelaku nya salah satu nya adalah perempuan. Karena perempuan dianggap lebih dominan untuk mendapat keuntungan. Dan juga perempuan adalah makhluk lemah yang lebih mudah tergiur dengan iming-iming rayuan padahal belum tentu benar sehingga lebih mudah dijadikan korban dalam tindak pidana ini.
Di  dalam  berbagai  tindak  pidana  terkhusus  tindak  pidana  perdagangan  orang,  hak-hak korban  untuk  mendapatkan  perlindungan  seringkali  diabaikan.  Apalagi  yang  dipekerjakan sebagai  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK),  karena  ditengah-tengah  masyarakat  zaman  sekarang pekerjaan  tersebut  dianggap  hina,  sehingga  korban  yang  akan  melaporkan  kejadian
perdagangan tersebut pun kebanyakan merasa malu. Kemudian, pihak yang menerima laporan pun tidak dapat menindak lanjutin kejadian yang ada.
Seperti perlindungan-perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban tindak pidana yang biasanya para aparat penegak hukum hanya terfokus kepada tersangka dan mengabaikan tanpa  mempertimbangkan  penderitaan-penderitaan  korban,  termasuk  perempuan  yang dipekerjakan sebagai PSK. PSK yang dipaksa atau bukan kemauan sendiri merupakan bentuk eksploitasi  seksual  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.Perdagangan  orang  ( human  trafficking ) merupakan kejahatan yang keji dan tidak beradab terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) apalagi yang di pekerjakan sebagai PSK dengan cara dipaksa, diancam dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan timbulnya trauma kepada korban.
Menurut pendapat J. E Sahetapy (1987, h. 37), masalah kerugian fisik yang dialami korban mungkin bisa di hitung dan di nilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian, baik oleh pelaku kejahatan itu sendiri, maupun dari yang lain bisa diberikan. Demikian juga halnya dengan pemulihan penderitaan nonfisik dari korban tidak cukup hanya dengan memberikannya kepuasan materil, tetapi juga harus dengan kepuasan immaterial seperti adanya  jaminan  dari  pelaku  kejahatan  itu  sendiri  untuk  tidak  lagi  mengulangi  perbuatan jahatnya  kepada  si  korban.  Sehingga  si  korban  merasa  aman  dan  tidak  trauma  lagi  dengan kejadian yang di alaminya (J. E. Sahetapy, 1987, h. 37).
Indonesia sudah cukup fokus menangani tindak pidana ini dengan mengesahkan undang- undang yang khusus masalah tindak pidana ini. Namun, penegakannya jarang dijumpai sudah dilaksanakan, karena masih banyak korban yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana ini malah menjadikan pekerjaan tetapnya dengan alasan untuk mempertahankan hidup dan sebagai sumber pendapatannya.
Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Sumatera  Utara  (Provsu), Nurlela,  mengakui  kalau  kasus  perdagangan  anak  di  Sumut  memang  cukup  tinggi.  Bahkan, Sumut  masuk  peringkat  ketiga  di  Indonesia  untuk  kasus  perdagangan  manusia  ( human trafficking ).  Adapun  daerah  yang  menempati  posisi  pertama  dan  kedua  yaitu  Provinsi  Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah disusul daerah lain, seperti; Medan, NTT, Kupang dan Papua (melalui : Sindonews.com, https://daerah.sindonews.com/read/1228451/191/kasus-trafficking- sumut-peringkat-ketiga-di-indonesia-1502201542, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 22:02 WIB).  Oleh  karena  maraknya  kasus  tentang trafficking ini  di  Indonesia  yang  korbannya mayoritas  adalah  perempuan,  maka  dibuatlah  sebuah  penelitian  yang  berjudul  bentuk perlindungan terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil(PSK).
Fokus permasalahan yang akan di analisis adalah tinjauan umum mengenai PSK  dan juga perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Tujuan dilakukan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengenai  tinjauan  umum  PSK  dan  juga  bentuk perlindungan terhadap perempuanyang dipekerjakan sebagai PSK  yang diharapkan bermanfaat untuk para pembaca sebagai bahan referensi mengenai tinjauan umum PSK dan perlindungan hukum terhadap perempuanyang dipekerjakan sebagai PSK.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri
dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (Soekanto  dan Mamudji,  2004,  h.  13-14).Sesuai  jenis  penelitiannya,  maka  sumber  bahan  hukum  yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan  yang berhubungan  dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah  dalam  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana perdagangan orang.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini adalah dengan melakukan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Asahan guna  menemukan  buku–buku  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  korban  tindak  perdagangan  orang.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan, digunakan  sistem  dengan  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang  ada  dengan  cara menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu kemudian dari pengelolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Seks Komersil (PSK)
Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)  atau  yang  sering  juga  disebut  pelacuran  merupakan pekerjaan  yang  mengandalkan  kecantikan  dan  tubuh  agar  bisa  membuat  orang  lain bergairah/bernafsu dengannya. Sehingga dengan cara seperti itu, pekerja tersebut mendapatkan uang.  Pekerja  Seks  ini  bekerja  bisa  dengan  melayani  seks  para  hidung  belang  melakukan perbuatan  zina  dengan  bayaran  yang  relatif  tergantung  tarif  yang  dipasang  oleh  pekerja seks/pelacur tersebut.
Kekerasan  psikis  adalah  kekerasan  yang  berbeda  dengan  kekerasan  fisik  atau  seksual, karena kekerasan fisik dan seksual yang pastinya dapat ditandai dengan mudah seperti luka atau lebam  dan  korban  yang  mengalami  kekerasan  fisik  atau  seksual  sudah  pasti  mengalami kekerasan  psikis,  namun  tidak  sebaliknya  dengan  kekerasan  psikis,  orang  yang  mengalami kekerasan  psikis  belum  tentu mengalami  kekerasan  fisik  maupun  seksual  (Asmadi,  2018,  h. 40).
Subiyanto dalam Kodiyat dan Sinaga (2019) mengatakan bahwa “Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi yang tidak terlepas dari tiga hal, yaitu konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara.Konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku yang didasarkan konstitusi dan konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan  kekuasaan  dan jaminan  hak-hak  rakyat  melalui  konstitusi.  Salah  satu unsur  dari negara hukum adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara dan paham konstitusi”.
Sasaran  para  pelaku  untuk  memperjualkan  perempuan  yang  akan  dijadikan  pelacur biasanya memiliki paras yang indah, wajah yang cantik, tubuh yang putih, mulus, dan seksi. Sehingga disukai oleh laki-laki hidung belang.Biasanya pelacur tersebut memiliki germo atau orang  yang  mempekerjakannya,  sehingga  para  pelacur  tersebut  setelah  bekerja  sebagian pendapatannya diberikan kepada germo tersebut.
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Bisnis  seperti  ini  dilarang  oleh  negara  melalui  undang-undang  terutama  dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan juga  dalam  KUHP  termasuk  Pasal  yang  memuat  tentang  perbuatan  cabul,  perkosaan, penculikan,  penganiayaan,  dan  lain  sebagainya  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana perdagangan orang.

## Perlindungan Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)
Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir dan memiliki  jangkauan  operasi  internasional.  Praktek  perdagangan  tersebut  menjadi  ancaman serius  terhadap  peradaban  manusia  saat  ini.  Sehingga  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang  serta  perlindungan  dan  rehabilitasi  korban  perlu  dilakukan baik  tingkat  nasional  maupun  internasional  melalui  kerjasama  dibawah  kerangka  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Atas dasar hal tersebut lah konvensi ASEAN lahir dan  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  Konvensi  ASEAN  adalah  Menentang  Perdagangan Orang  terutama  Perempuan  dan  Anak  antara  lain  mencegah  dan  memerangi  tindak  pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan  efektif  bagi  pelaku  perdagangan  orang,  melindungi  dan  membantu  korban  perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.
Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu korban  eksploitasi  seksual,  sehingga  termasuk  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang. Perlindungan  korban  dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 43 Undang-Undang No 21 Tahun 2007).  Pasal 45 ayat (1) yang mengamanatkan wajib  membentuk  ruang  pelayanan  khusus  di  kantor  kepolisian  setempat  untuk  memeriksa penyidikan bagi korban , dan juga membentuk pusat pelayanan terpadu untuk korban seperti yang tertuang dalap Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pihak  Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib juga memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, jika korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.  Apabila  korban  berada  diluar  negeri,  pemerintah  Republik  Indonesia  bisa memperwakilkan  melalui  perwakilannya  di  luar  negeri  sesuai  kewenangannya  untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum jika menghadapi permasalahan di luar negeri, kemudian pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi korban, dan mengusahakan  untuk  memulangkan  korban  ke  Indonesia  atas  biaya  negara  (Pasal  54  ayat  1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penjelasannya). Begitu juga  apabila  korban  merupakan  warga  asing  yang  berada  di  Indonesia,  maka  pemerintah melindungi juga serta mengupayakan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu bentuk  perdagangan  orang  yang  dieksploitasi,  sehingga  memenuhi  unsur  tujuan  dari  tindak pidana perdagangan orang. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, korban (dalam hal ini perempuan) memerlukan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  kepada  korban  dalam  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk pemenuhan hak-haknya yang meliputi: hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ), hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang),  hak  untuk  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan  dan reintegrasi  sosial  dari  pemerintah  apabila  yang  bersangkutan  mengalami  penderitaan  fisik maupun  psikis  akibat  perdagangan  orang  (Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Hak korban atas kerahasiaan Identitas, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, baik korban maupun keluarga korban sampai dengan derajat kedua tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas apabila dalam memberikan keterangan ketika melapor mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis. Sanksi yang di berikan pun cukup berat apabila memberitahukan identitas korban atau saksi kepada media massa yaitu dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan pidana denda minimal  120  juta  rupiah  dan  maksimal  280  juta  rupiah  sesuai  penjelasan  Pasal  24  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain  pemenuhan  hak  korban  atas  kerahasian  identitas,  Korban  atau  ahli  waris,  juga berhak atas restitusi atau pembayaran ganti kerugian oleh pelaku seperti yang termaktub pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Sedangkan  dalam  Pasal  48  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjelasan, ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya, berupa ganti  kerugian  ataskehilangan  kekayaan  atau  penghasilan  dari  si  korban,  mengalami penderitaan,  mengganti  kerugian  atas  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau psikologis  jika  si  korban  mengalaminya,  dan/ataukerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai akibat dari pelaku yang memperdagangkan korban, termasuk kehilangan harta milik si korban misalnya  karena  disita  oleh  pelaku  agar  si  korban  mau  menuruti  perintah  pelaku,  biaya transportasi dasar (biasanya hal seperti ini karena pelaku melakukan penipuan kepada si korban dan mengiming-imingi pekerjaan diluar kota, dan biaya ini sebagai biaya administrasi pekerjaan yang akan dilakukan oleh korban), biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses  hukum  atau  kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku  (sebagai  upaya  hukum korban dalam hal melaporkan pelaku, biayanya ditanggung oleh pelaku).
Rena  Yulia  (2013,  h.  60)  merumuskan  lima  tujuan  darikewajiban  pelaku  membayar restitusi yaitu: meringankan penderitaan korban tindak pidana ini termasuk prostitusi, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, sebagai salah satu cara merehabilitasi  terpidana  agar  setelah  menjalani  masa  hukumannya  pelaku  tidak  mengulangi tindak  pidana  ini  lagi  sehingga  ada  efek  jera,  mempermudah  proses  peradilan,  dapat mengurangi  ancaman  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakanbalas  dendam  kepada pelaku maupun korban.
Mekanisme  pengajuan  restitusi  dilaksanakan  sejak  korban  melaporkan  kasus  yang dialaminya  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Proses  untuk mendapatkan  restitusi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada penjelasan Pasal 48 ayat (1), kemudian pada Pasal 48 ayat (5) dan penjelasannya, kemudian Pasal 48 ayat (3) ayat (4) ayat (6), kemudian Pasal 49 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 50 ayat (1) ayat (3) ayat (4) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kemudian hak korban yang harus dipenuhi adalah hak korban atas rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan  serangkaian  aktivitas  pelayanan  yang  ditujukan  untuk  memulihkan  dan mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  (Sinla  Eleo,  2017,  H.  126 ) .  Dalam  perspektif yuridis rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan  sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya  kembali  secara  wajar  baik  dalam  keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).  Dengan kata lain, rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi seseorang yang disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kekerasan, trauma, dan lain sebagainya yang  mengakibatkan  seseorang  (biasanya  korban  dan  saksi) menjadi terganggu  kondisi  fisik maupun psikisnya.
Rehabilitasi  yang  dimaksud  adalah  berupa  rehabilitasi  kesehatan  (baik  fisik  maupun psikis), rehabilitasi sosial (diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa dihina dan diejek sebagai korban tindak pidana yang masih dianggap tabu oleh masyarakat), pemulangan (ketempat asal si korban, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri), dan reintegrasi sosial dari  pemerintah  apabila  yang  bersangkutan  mengalami  penderitaan  baik  fisik maupun  psikis akibat tindak pidana yang dialaminya seperti yang termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Hak-hak  untuk  memperoleh  rehabilitasi  tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh  korban,  namun bisa diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan, atau Pekerja Sosial. Hal ini  tercantum  dalam  Pasal  51  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permohonan untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  dan  dan  reintegrasi  sosial  diajukan  kepada pemerintah  melalui  menteri  atau  instansi  yang  menangani  masalah  masalah  kesehatan  dan sosial  di  daerah  (Pasal  51  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang).  Apabila  korban  mengalami trauma atau penyakit  yang  membahayakan  dirinya  akibat  tindak  pidana  ini  sehingga  memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang memiliki kewenangan dalam hal kesehatan dan  sosial  di  daerah  wajib  memberikan  pertolongan  pertama  paling  lama  7  hari  setelah permohonan diajukan, hal ini tercantum pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## KESIMPULAN
Perempuan  yang  dipekerjakan  sebagai  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)  oleh  pelaku perdagangan  orang  merupakan  eksploitasi  seksual,  sehingga  memenuhi  unsur  tindak  pidana perdagangan  orang.  Perempuan  yang  dipekerjakan  sebagai  Pekerja  Seks  Komersil  (PSK)ini
juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yaitu: hak korban atas kerahasian identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.

## SARAN
Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar dijalan oleh  lembaga-lembaga yang berwenang. Agar para korban termasuk yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) mendapat perlindungan yang seharusnya didapatkan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  Erwin.  (2018).    Peran  Psikiater  Dalam  Pembuktian  Kekerasan  Psikis  Pada  Korban Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (1). 39-51. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136.
Gultom,  Maidin.  (2012). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan .  Bandung: Refika Aditama.
Kartono, Kartini. (2015). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Kodiyat  MS,  Benito  Asdhie.,  Sinaga,  Eza  Ista  Maulida.  (2019).  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (2). 160-174.  Https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174.
Nuraeny, Henny. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sinar Grafika.
Prees  Release  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia. Siaran Pers Nomor: B- 115/Set/Rokum/MP 01/10/2017.
RenaYulia.  (2013). Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,  Cet  2. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Sahetapy, J.E. (1987). Victimologi Sebuah Bunga Rampai . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sindonews.com, (2018). Kasus Trafficking Sumut Peringkat Ketiga di Indonesia . Diakses pada tanggal 27 Februari 2018 melalui
https://daerah.sindonews.com/read/1228451/191/kasus-trafficking-sumut-peringkat- ketiga-di-indonesia-1502201542.
SinlaEloe, Paul. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: Setara Press.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (1996). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.