Adopsi Inovasi Layanan Antar Jemput Ijin Bermotor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
1 Dani Setiarini 2 Achmad Lutfi 12 Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Depok,Indonesia
Email : 1 setiarinidani@gmail.com , 2 achlutfi@yahoo.com Received: 04 November 2019; Revised: 15 Februari 2020; Accepted: 17 Februari 2020

## Abstract
The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of licensing pick-up service known as AJIB  from the Jakarta  Capital  Investment  and  One  Stop  Integrated  Service  (DPMPTSP)  is  a  breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut  time  and  costs  in  the  licensing  process,  as  well  as  to  eliminate  the  practice  of  intermediaries  / brokers .  However,  in  practice,  the  level  of  public  adoption  of  AJIB  services  is  still  low.  This  study aims to analyze the factors that influence the adoption of AJIB service innovations by the public. This research  was  conducted  using  a  qualitative  descriptive  method  using  the  theory  of  innovation adoption  put  forward  by  Jenifer  Wisdom,  et  al  (2013).  The  results  of  the  study  concluded  that DPMPTSP organizational provide adequate support for this service, but there are several factors that still  need  to  be  corrected  by  the  Jakarta  Capital  Investment  and  One  Stop  Integrated  Service  to increase  the  adoption  of  AJIB  service  innovations  to  the  community,  including  improvements regulations that support the implementation of AJIB, increasing socialization about AJIB services to the public and improving online channels to access AJIB services.
Keyword : Adoption Innovation: Public Service;  Pick Up Service

## Abstrak
Fenomena  munculnya  berbagai  inovasi  di  sektor  publik  memberi  warna  baru  dalam  implementasi layanan publik. Kehadiran layanan penjemputan perizinan sepeda motor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  terobosan inovasi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan,  memudahkan  masyarakat  untuk memangkas  waktu  dan  biaya  dalam  proses  pengurusan  perizinan,  sekaligus  untuk  menghilangkan praktik  perantara/calo  perizinan.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya,  tingkat    adopsi  masyarakat terhadap  layanan  AJIB  ini  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  adopsi  inovasi  layanan  AJIB  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  teori  adopsi  inovasi  yang dikemukakan  oleh  Jenifer  Wisdom,  et  al  (2013).    Hasil  dari  penelitian  menyimpulkan  bahwa dukungan  organisasi  DPMPTSP DKI Jakarta atas layanan ini sudah cukup baik, akan tetapi  terdapat beberapa  faktor  yang  masih  harus  diperbaiki  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan adopsi inovasi layanan AJIB kepada masyarakat, antara  lain  perbaikan  regulasi  yang  mendukung  penyelenggaraan  AJIB,  peningkatan  sosialisasi tentang layanan AJIB kepada publik serta perbaikan saluran online untuk mengakses layanan AJIB.
Kata Kunci : Adopsi inovasi;  Pelayanan Publik;  Layanan Antar Jemput
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.136-144.2019

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  tolok ukur  kinerja  pemerintahan  yang  paling nyata, karena masyarakat berperan langsung dalam memberikan penilaian atas kualitas  pelayanan  publik  yang  diterima. Pelayanan  publik  yang  berkualitas  dapat memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Namun, mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik di Indonesia hingga saat ini masih menjadi tantangan besar, bahkan menjadi penghambat  dalam  meningkatkan  daya saing di tataran global. Hal ini terlihat dari beberapa patologi pelayanan publik seperti:  inefisiensi  birokrasi  pemerintahan, instabilitas  pemerintahan,  dan  rendahnya kapasitas  aparatur  untuk  berinovasi  yang menjadi  faktor-faktor  utama  permasalahan daya saing Indonesia.
Berbagai problematika  utama  tersebut  menjadikan daya  saing  Indonesia  di  tahun  2018
menempati peringkat ke 45, masih tertinggal  dari  negara-negara  ASEAN lainnya  seperti:  Thailand  yang  berada  di peringkat  38,  Malaysia  di  peringkat  25, dan  Singapura  di  peringkat  2.  Data  dari Global  Competitiveness  Report di  tahun 2018 menunjukkan 16 faktor yang mempengaruhi  daya  saing  Indonesia  yang berimplikasi pada terhambatnya pelayanan publik  terutama  pada  aktivitas  bisnis. Diantara 16 faktor tersebut, 3 faktor utama yang  mempengaruhi  minat  pelaku  bisnis untuk  berinvestasi  di  Indonesia  yaitu korupsi  (13,8%),  birokrasi  pemerintah yang  tidak  efisien  (11,1%)  serta  sulitnya akses pembiayaan (9.2%). Birokrasi pemerintah  yang  tidak  efisien  termasuk juga  didalamnya  berupa  ketidakpastian pelayanan,  baik  dalam  hal  persyaratan, prosedur dengan  birokrasi  yang kompleks, waktu penyelesaian serta kejelasan biaya.
Pemecahan masalah pelayanan publik sudah tidak dapat lagi menggunakan cara  cara  yang  biasa.  Pemerintah  dituntut
untuk  menggunakan  solusi  kreatif  dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya  dan  hal  tersebut  dilakukan melalui  inovasi.  Pada  sektor  swasta, inovasi  sudah  menjadi  sebuah  kebutuhan sebagai  cara  untuk  bertahan  hidup  dengan mempertahankan  loyalitas  konsumen  dan memenangkan persaingan pasar atas kompetitornya.  Saat  ini,  sektor  publik tanpa  terkecuali  juga  harus  mampu berinovasi demi menjawab tuntutan publik yang  hadir  sebagai  konsekuensi  atas pekembangan tekhnologi dan perkembangan lingkungan sosial masyarakat yang semakin kompleks.
Inovasi  yang  diterapkan  pemerintah telah  memberikan  hasil  positif  untuk keuntungan  sektor  publik  yaitu,  Pertama, mendukung memaksimalkan utilitas sumber daya dan kapasitas untuk pengembangan nilai publik untuk melakukan budaya keterbukaan dan partisipasi  dalam  pemerintahan.  Kedua, inovasi memperkuat kepercayaan
masyarakat  dan  legitimasi  pemerintah. Ketiga, inovasi dapat meningkatkan kepercayaan  diri  aparat  dan  dapat  menjadi kekuatan  pendorong  bagi  perbaikan  diri. Keempat,  inovasi  memunculkan  efek domino  yang  dapat  membuka  inovasi  lain di tempat yang berbeda. Kelima, menghasilkan  peluang  untuk  inovasi  yang berkelanjutan,  yang  mendukung  untuk perubahan  positif  terhadap  lingkungan. (Alberti dan Bertucci, 2006).
Evaluasi  penyelenggaraan  pelayanan PTSP  DKI  Jakarta  yang  dilakukan  oleh Ombudsman di tahun 2015 masih menemukan  berbagai  kekurangan  yang terjadi  antara  lain  lamanya  proses  antrian pengurusan  perizinan,  keluhan  mengenai prosedur yang berbelit dan lamanya proses penyelesaian  izin.  Selain  itu,  adanya perbedaan  tingkatan  kewenangan  dalam pemrosesan  izin  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
(DPMPTSP)  DKI  Jakarta  yang  diatur dalam  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta Nomor 411 Tahun 2015 tentang Pembagian  Kewenangan  Penandatanganan
Naskah Dinas dan Dokumen Perizinan dan Non  Perizinan  pada  Badan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu    juga  menyebabkan adanya keluhan waktu dan  biaya dari para pemohon  perizinan  (Firmansyah,  2018; Subowo, 2019).
Salah  satu  upaya  DPMPTSP  untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengatasi  keluhan  masyarakat  tersebut adalah  melalui  pembentukan  Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). AJIB merupakan  pionir  dan  menjadi  salah  satu contoh best practice dalam layanan jemput berkas  di  Indonesia,  dimana  petugas melakukan penjemputan, melakukan verifikasi  persyaratan  langsung  di  lokasi pemohon berada, kemudian mengeskalasikan  berkas  tersebut  sesuai dengan  lokasi  kewenangan  unit  layanan
PTSP, dan mengantarkan kembali perizinan  yang  telah  selesai  diproses  di Unit  Pelayanan  PTSP  ke  lokasi  pemohon tanpa  dikenakan  biaya  (gratis).  Sejak diluncurkan di Bulan Januari 2016, hingga Desember  2018  AJIB  telah  melayani  total 411.583  permohonan.  Terdapat  dua  cara untuk  mengakses  layanan  AJIB,  yaitu secara online dan offline . Online adalah ketika  masyarakat  secara  langsung  atau dengan  inisiatifnya  sendiri  mengakses layanan  AJIB  melalui call  center ataupun melalui  aplikasi  pada  ponsel  pintar. Sedangkan  cara offline adalah  ketika adalah ketika unit pelayanan PTSP menjadi inisiator  dalam  penggunaan  layanan  AJIB misalnya  untuk  menyerahkan  hasil  jadi perizinan kepada pemohon.  Di tahun 2016 sampai  dengan  2018  terdapat  38.893 permohonan pengguna AJIB yang mengakses  layanan  AJIB  secara online atau sekitar 9.7 % inisiator pengguna AJIB
yang  merupakan  masyarakat  pemohon langsung baik menggunakan aplikasi AJIB di playstore ataupun  melalui call  center . Sedangkan  sebanyak  360.564  permohonan atau  sekitar  90.3%  inisiator  layanan  AJIB adalah  kantor  PTSP,  dimana  pemohon tetap  datang  ke  kantor  PTSP  untuk mengurus  perizinannya  lalu  setelah  berkas perizinan  selesai  diproses,  baru  perizinan tersebut  diantarkan  oleh  petugas  AJIB kepada Pemohon.
Salah  satu  tujuan  dari  hadirnya
layanan AJIB adalah memberikan kemudahan  dan  mengurangi  beban  biaya yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  atau pelaku  usaha  dalam  pengurusan  perizinan, sekaligus    memberantas  praktek  percaloan yang  memberikan  stigma  negatif  dalam pelayanan  publik.  Akan  tetapi,  dari  data diatas,  terlihat  rendahnya  akses  layanan AJIB yang dilakukan oleh pemohon secara langsung  dan  hal  ini  merupakan  indikasi yang kurang baik atas adopsi inovasi AJIB. Adopsi inovasi adalah sebuah pengambilan keputusan untuk melanjutkan pengimplementasian  inovasi  baik  secara keseluruhan  maupun  sebagian  dimana melalui sebuah proses yang kompleks, dan dengan memahami hal ini akan memberikan pemahaman guna pengembangan strategi untuk meningkatkan perbaikan dari implementasi inovasi  (Fixen,  2005).  Dengan  kata  lain, keberhasilan  adopsi  inovasi  menentukan keberhasilan serta
menentukan keberlangsungan  hidup  inovasi  itu  sendiri. Hal  inilah  yang  menarik  peneliti  untuk menganalisis  adopsi  inovasi  layanan  antar jemput  izin  bermotor  (AJIB).  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi adopsi inovasi layanan AJIB yang disediakan  oleh  DPMPTSP  Provinsi  DKI
Jakarta  yang  selanjutnya  akan  digunakan sebagai  acuan  untuk  perkembangan  dan
evaluasi pelayanan publik
yang
diselenggarakan  oleh  DPMPTSP  DKI
Jakarta.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan post  postivisme .  Pendekatan post  positivisme tidak  dimaksudkan  untuk mempertanyakan kesalahan atau kebenaran dari sebuah teori, melainkan teori digunakan  sebagai  instrument  prediksi dengan  tetap  mencari  fakta  dan  realitas yang  objektif.  Pengumpulan  data  dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan serta penalaahan  atas    dokumentasi  berupa dokumen  publik  seperti  koran,  laporan, peraturan  maupun  makalah  serta  dokumen berbentuk audio visual yang terkait dengan layanan  AJIB  DPMPTSP  Provinsi  DKI Jakarta.  Pisau  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  konstruksi model  adopsi  inovasi  yang  dikemukakan oleh Wisdom, et al., (2013).
Berdasarkan  model  adopsi  inovasi  yang diajukan  oleh  Wisdom,et  al.  (2013) Terdapat 4 level kontekstual yang mempengaruhi proses adopsi  inovasi  yaitu (1)  sistem  eksternal,  (2)  organisasi,  (3) inovasi  itu  sendiri  serta  (4)  individu  yang terlibat dalam  inovasi  yaitu staff dan klien pengguna inovasi.
Gambar 1. Model Adopsi Inovasi Wisdom, et al (2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi adopsi  inovasi  layanan  Antar  Jemput  Izin Bermotor  pada  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi DKI Jakarta

## a. Sistem Eksternal
Kebijakan  negara  dan  regulasi  dapat mempengaruhi adopsi inovasi (Chor, et al., (2017) .  Bentuk  dukungan  Pemerintah  atas inovasi  sektor  publik  tertuang  dalam beberapa  regulasi  antara  lain  dalam UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  pasal  356  sampai  dengan  390 dimana  pemerintah  pusat  mengakomodir pemerintah daerah untuk melakukan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan  publik.  Dilanjutkan  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No 38  Tahun  2017  tentang  inovasi  daerah sebagai  petunjuk  pelaksanaan  tekhnis, menunjukkan  dukungan  pemerintah  pusat dalam  penciptaan  inovasi  yang  bertujuan pada  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Selain  itu  juga dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong gerakan One  Agency,  One  Innovation , dimana  setiap  Kementerian/  Lembaga  dan Pemerintah  Daerah  (Provinsi,  Kabupaten, Kota)  wajib  menciptakan  minimal  satu buah inovasi setiap tahunnya.
Peraturan daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  serta  Peraturan Gubernur  No.47  Tahun  2017  tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  menjadi dasar regulasi penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Provinsi  DKI  Jakarta.  Akan  tetapi,  hingga saat  ini  masih  belum  terdapat  regulasi spesifik yang menjadi dasar
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), December 2019
penyelenggaraan layanan AJIB DPMPTSP.  Hal  ini  tentu  berdampak  pada proses  penyelenggaraan  layanan  AJIB.
Disampaikan  oleh Aarons,  et  al.  (2011) Kebijakan  dan  regulasi  berasosiasi  positif dengan adopsi, termasuk berlakunya kebijakan, perundang-undangan atau peraturan  khusus  tentang  adopsi  inovasi. Regulasi menjadi jaminan
bagi keberlangsungan serta keberlanjutan sebuah  inovasi  dalam  sebuah  organisasi. Dengan  adanya  regulasi  yang  menjadi payung  hukum,  maka  akan  memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk mengambil langkah dalam upaya meningkatkan  kualitas  sebuah  inovasi,
termasuk dukungan secara finansial. Selain dukungan  regulasi,  faktor  lingkungan eksternal juga mempengaruhi proses adopsi inovasi (Wisdom, et al., 2013).
Saat  ini  Indonesia  sudah  memasuki era  revolusi  industri  4.0  yang  berdampak pada penyelenggaraan pelayanan perizinan di  DPMPTSP.  Dari  total  269  jenis perizinan, sebanyak 238 diantaranya dilakukan  secara  online  dan  tidak  lagi memerlukan  berkas  secara  fisik,  terlebih lagi  beberapa  jenis  perizinan  online  sudah menggunakan  tanda  tangan  elektronik dimana pemohon dapat mencetak langsung hasil jadi perizinan dari perangkat elektonik  milik  pemohon  sendiri.  Hal  ini tentu juga berpengaruh
terhadap penggunaan  layanan  AJIB,  dimana  tugas
AJIB adalah untuk menerima dan mengantarkan  berkas  fisik  permohonan dari  masyarakat  kepada  unit  pelayanan PTSP dan menyerahkan hasil jadi perizinan  kembali  kepada  pemohon.  Hal ini harus menjadi perhatian bagi
DPMPTSP  khususnya  divisi  AJIB  untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan  revolusi  industry  4.0  tersebut dan  melihat  peluang  yang  muncul  agar
AJIB  bisa  tetap  berdayaguna  dengan maksimal.

## B. Organisasi
Dukungan  pemimpin,  nilai,  norma dan  budaya  organisasi  berkorelasi  secara positif terhadap adopsi inovasi.
Kepemimpinan  yang  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  diasosiasikan  dengan kecepatan  dan  intensitas  adopsi  inovasi (Ravichandra,  2000;  Damanpour,  2006). Proses  inovasi  membutuhkan  pemimpin yang  mampu  menyadari  banyak  hal tentang pentingnya inovasi, mampu mengarahkan  dan  menjadi  model  pribadi yang dapat memberikan  contoh  yang tepat dalam  mendukung  inovasi  (Sihombing, 2016).  Kepala  Dinas  PMPTSP  Provinsi DKI  Jakarta  memberikan  dukungan  atas munculnya  inovasi  AJIB  ini  dengan penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta anggaran guna operasional AJIB, selain itu juga  dorongan  untuk  mensosialisasikan layanan  AJIB  ini  melalui  seluruh  lini  unit pelayanan  DPMPTSP  di  DKI  Jakarta. Pertemuan internal dilakukan secara berkala  untuk  membahas  isu  isu  serta upaya  perbaikan  layanan,  termasuk  di dalamnya layanan AJIB.
Budaya  organisasi  yang  konstruktif mendorong    peningkatan  kualitas  inovasi. Profil budaya organisasi yang baik dimana tingkat  kemahiran  staf  tinggi  dan  memliki tingkat  rigiditas/  kekakuan  yang  rendah dan tingkat resistensi yang rendah terhadap perubahan  berkorelasi  positif  terhadap adopsi inovasi, peningkatan kualitas layanan  serta  kepuasan  (Glison  et  al.,
2008).  Di  DPMPTSP  Prov  DKI  Jakarta,
setiap anggota organisasi dapat menyampaikan  masukan  dan  saran  atas perbaikan organisasi. Saluran penyampaian aspirasi  dibuka  seluas  luasnya  melalui berbagai cara antara lain melalui pertemuan rutin bahkan melalui media lain
seperti  email  ataupun  whatsaap  group. Setiap  anggota  organisasi  terus  didorong berperan  aktif  demi  kemajuan  organisasi melalui  nilai  organisasi  yaitu  SETIA (solusi,  empati,  tegas,  inovasi,  andal). Petugas AJIB sudah memiliki pengetahuan dan  ketrampilan  dasar  yang  dibutuhkan untuk menjalankan peranannya, akan tetapi dari  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa masih  terdapat  ketimpangan  kemampuan terutama  dalam  analisa  persyaratan  antar petugas  AJIB.  Pelatihan  yang  diberikan oleh  DPMPTSP  dirasakan  masih  harus ditingkatkan  terutama  terkait  dengan  hal hal  tekhnis  administrasi  mengingat  bahwa petugas  AJIB  merupakan  garda  terdepan pelayanan publik DKI Jakarta.

## C. Inovasi
Karakteristik  inovasi  mempengaruhi adopsi  inovasi.  Inovasi  yang  mudah digunakan,  lebih  baik  dari  praktek  yang berjalan sebelumnya, dapat diamati, hemat biaya,  berbasis  bukti,  sejalan  dengan  nilai dan  norma,  serta  beresiko  rendah  akan lebih  mudah  diadopsi  (Wisdom,  et  al., 2013).  AJIB  merupakan  pionir  dan menjadi  salah  satu  contoh best  practice dalam layanan jemput berkas di Indonesia, dimana  petugas  melakukan  penjemputan, melakukan  verifikasi persyaratan  langsung di  lokasi  pemohon  berada,  kemudian mengeskalasikan  berkas  tersebut  sesuai dengan  lokasi  kewenangan  unit  layanan PTSP  baik  yang  berada  di  Dinas,  Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, dan mengantarkan  kembali  perizinan  yang telah  selesai  diproses  di  Unit  Pelayanan PTSP  ke  lokasi  pemohon  dan  tidak dikenakan  biaya  (gratis).  Sebelum  adanya layanan AJIB, masyarakat harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya untuk menuju  lokasi  kantor  DPMPTSP,  belum lagi  jika  ternyata  masih  ada  kekurangan yang  harus  dilengkapi  oleh  pemohon, maka  yang  bersangkutan  harus  berulang
datang  ke  kantor  DPMPTSP  hingga perizinannya  selesai  diproses  dan  hal  ini menjadi  celah  bagi  para  calo  perizinan. Akan  tetapi,  sejak  hadirnya  inovasi  AJIB, maka masyarakat tidak perlu lagi datang ke lokasi  kantor  DPMPTSP  untuk  mengurus perizinan.  Pemohon  cukup  mengakses layanan  AJIB  melalui call center 1500164 ataupun  melalui  aplikasi  AJIB  yang tersedia pada play  store dan petugas  AJIB akan  datang  untuk  menjemput  berkas perizinan. Inovasi AJIB membawa dampak positif  yang  bisa  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  dalam  hal  efisiensi  waktu, biaya, tenaga serta informasi atas persyaratan  dan  retribusi  perizinan  yang lebih akurat.
Akan  tetapi,  dari  hasil  penelitian, diperoleh  temuan  bahwa  muncul  keluhan atas  sulitnya  akses  AJIB  melalui call center ataupun  melalui  aplikasi  AJIB  di play  store .  Aplikasi  AJIB  di play  store seringkali  mengalami  gangguan/  error yang  mengakibatkan  tidak  dapat  diakses nya  layanan tersebut. Call center 1500164 seringkali  dalam  keadaan  sibuk  sehingga sulit  untuk  dihubungi.  Hal  ini  menjadi pertimbangan  bagi  pemohon  untuk  tidak menggunakan layanan AJIB. Kendala pada Aplikasi  AJIB  diketahui  disebabkan  oleh adanya proses migrasi server internal. Saat ini sedang dilakukan upaya penyempurnaan pada aplikasi guna mengatasi  kendala  tersebut.  Jumlah call center pada  DPMPTSP  hanya  30  orang yang  bertugas  selain  untuk  menerima pemesanan AJIB tetapi juga untuk memberikan  informasi  dan  juga  menerima layanan  complain  atau  keluhan  dari pemohon terkait layanan perizinan dan non perizinan  dari  DPMPTSP,  sehingga  tidak mencukupi  untuk  penerimaan  layanan. Berdasarkan data laporan tahunan DPMPTSP tahun 2018 jumlah layanan call center sepanjang  2018  sebanyak  159.678,
dimana  sebanyak  16.718  diantaranya adalah untuk layanan pemesanan AJIB.
Selain  kendala  atas  akses  AJIB,  dari hasil  penelitian,  diketahui  masih  terdapat masyarakat  atau  pelaku  usaha  yang  belum mengetahui  mengenai  adanya  layanan antar jemput perizinan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya  yang  lebih  baik  lagi dari DPMPTSP untuk mensosialisasikan layanan AJIB.

## D. Individual
Dimensi individual menurut Wisdom berpengaruh  terhadap  adopsi  inovasi. Individu  terbagi  atas  staff  pelaksana  dan individu  pengguna  inovasi.  Karakteristik staff  untuk  mengadopsi  inovasi  terkait dengan  kesiapan  staff  terhadap  inovasi, afiliasi  dirinya  dengan  budaya  organisasi, sikap, motivasi dan serta ketaatan terhadap inovasi.  Terkait  dengan  kesiapan  staff terhadap  inovasi,  petugas  ajib  direkrut dengan  kualifikasi  pendidikan  minimal  S1 serta  melalui  serangkaian  test  seperti psikotest  dan  tes  kemampuan  dasar. Sebelum  menjalankan  tugasnya  sebagai staff  AJIB,  mereka  diberikan  pelatihan dasar tentang persyaratan perizinan. Petugas  AJIB  harus  mampu  melakukan pengecekan  dasar  dokumen  perizinan  di PTSP  yang  berjumlah  267  perizinan,  oleh karena  itu  untuk  memudahkan  maka  para petugas  AJIB  diberikan  akses  atas  web PTSP  yang  berisikan  seluruh  persyaratan perizinan. Terkait dengan budaya dan nilai organisasi, dari wawancara yang dilakukan kepada  para  petugas  AJIB    mereka menyampaikan  bahwa  penekanan  nilai nilai SETIA (solusi, empati, tegas, inovasi, andal)  selalu  ditekankan  kepada  para petugas,  selain  itu  nilai  integritas  juga selalu  dijunjung  tinggi  oleh  para  petugas. Dari  hasil  wawancara,  para  petugas  AJIB merasa  bangga  atas  hasil  kerja  mereka, karena  mereka  merasa  bahwa  pekerjaan
mereka  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  dan  membawa  perubahan pelayanan  publik  kearah  lebih  baik. Penanaman nilai SETIA selalu ditanamkan kepada  seluruh  anggota  organisasi,  selain tercetak  dalam  simbol  organisasi  seperti pin  dan  seragam,  nilai  setia  selalu disampaikan  dalam  setiap  pertemuan organisasi.  Pengawasan internal juga dilakukan  terhadap  para  petugas  seperti mystery  shopper serta  survei  melalui telepon dari internal PTSP kepada beberapa pengguna jasa AJIB. Menurut Chor et al., (2017) Perspektif  pengguna  inovasi  (klien)  dapat dilihat melalui motivasi untuk menggunakan inovasi, kemampuan menggunakan  inovasi  serta  dukungan  dari klien  untuk  perubahan/  perbaikan.  Dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada klien pengguna jasa AJIB, mereka menyatakan bahwa AJIB merupakan inovasi  dari  DPMPTSP  yang  sangat bermanfaat terutama memberikan
kemudahan  dalam  hal  waktu,  tenaga  dan biaya  dalam  pengurusan  perizinan.  Salah satu  klien  pengguna  menyatakan  bahwa sebelum  adanya  AJIB,  perusahaan  harus mengeluarkan  nominal  hingga  jutaan rupiah  untuk  merekrut  pihak  lain  (calo) untuk pengurusan perizinan karena keterbatasan  waktu  dan  tenaga  untuk mengurus  perizinan.  Akan  tetapi  sejak mengetahui adanya AJIB, maka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengurusan perizinan,  karena  petugas  AJIB  yang langsung datang ke kantor untuk melakukan pemeriksaan dasar dan
penjemputan  dokumen  perizinan  untuk diserahkan  kepada  Kantor  DPMPTSP, setelah  izin  selesai,  juga  diantarkan kembali  ke  kantor  pemohon.  AJIB  yang dapat  diakses  melalui call  center dan aplikasi  pada  playstore  juga  diapresiasi oleh klien pengguna, akan tetapi diperoleh
temuan  bahwa  klien  mengalami  kesulitan dalam  hal  akses  melalui call  center dan aplikasi. Call  center seringkali  sibuk  dan aplikasi AJIB seringkali mengalami kendala  tekhnis,  sehingga  klien  akhirnya datang  langsung  ke  kantor  DPMPTSP untuk mengurus perizinannya, dan meminta  setelah  perizinan  selesai  diproses maka  perizinan  tersebut  diantarkan  ke kantor  klien  oleh  petugas  AJIB.  dukungan untuk  perbaikan  layanan  AJIB  dilakukan oleh  klien  dengan  cara  menyampaikan saran  dan  masukan  kepada  DPMPTSP melalui call  center ataupun  ketika  datang untuk  mengurus  perizinan,  karena  klien merasakan  manfaat  atas  hadirnya  layanan AJIB.

## PENUTUP Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian terhadap adopsi inovasi Antar Jemput Izin Bermotor pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi DKI  Jakarta  diketahui  proses  adopsi inovasi  terhadap  layanan  AJIB  belum berjalan  dengan  maksimal  yang  terlihat dari rendahnya akses online dari masyarakat  atas  layanan  ini.  Terdapat beberapa  dimensi  yang  perlu  diperbaiki agar  adopsi  inovasi  AJIB  dapat  berjalan dengan  maksimal  seperti  pada  dimensi sistem  eksternal,  perlu  dibuatnya  regulasi yang  secara  khusus  memayungi  hadirnya layanan  Antar  Jemput  Izin  Bermotor. Keluhan  atas  sulitnya  akses  terhadap layanan AJIB terutama akses secara online baik  melalui call  center ataupun  melalui aplikasi  AJIB  pada playstore menjadi pertimbangan  bagi  pemohon  untuk  tidak menggunakan  layanan  AJIB.  Selain  itu, dari  wawancara  yang  dilakukan  kepada para  narasumber,  diperoleh  temuan  bahwa sosialisasi terhadap layanan AJIB ini masih kurang  berjalan  maksimal,  karena  masih banyak  pemohon  perizinan  yang  masih
belum  mengetahui  adanya  layanan  AJIB ini.
Dari  hasil  temuan  penelitian,  diharapkan dapat membantu untuk penyusunan strategi guna  meningkatkan  adopsi  atas  layanan AJIB,  sehingga  dapat  berjalan  lebih maksimal  dan  mencapai  tujuan  dari penciptaan  inovasi  yaitu  meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menghapuskan praktek percaloan perizinan khususnya  pada  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

## Saran
Penelitian ini mencoba untuk melihat inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor  pada  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari sisi adopsi inovasi. Untuk penelitian selanjutnya  diharapkan  yang  diteliti  tidak hanya terbatas pada faktor adopsi inovasinya saja tapi melihat sampai kepada proses  difusi  inovasi  dari  layanan  AJIB pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Aarons, G. A., Hurlburt, M., & Horwitz, S. M.  (2010). Advancing  a  Conceptual Model  of  Evidence-Based  Practice Implementation  in  Public  Service Sectors. Administration and Policy in Mental  Health  and  Mental  Health Services Research, Vol. 38, No. 1, 4– 23
Alberti,Adriana & Guido Bertucci. (2006).
Replicating Inovations in
Governance  :  An  Overview. USA: United Nations Publikations
Chor,KH, Wisdom JP, Olin SC, Hoagwood
KE, Horwitz SM.. (2015). Measures for Predictors of Innovation  Adoption: Adm  Policy Ment Health, Vol. 42(5), 545-573
Damanpour  F,  Schneider  M.  (2009).
Characteristics  of  innovation  and innovation  adoption in  public organizations: Assessing the role of managers. Journal of Public Administration
Research and Theory. Volume 19(3):495–522
De  Vries,  Hanna  and  Tummers,  Lars  and Bekkers,  V.J.J.M.  (2018).  The
Diffusion  and  Adoption  of  Public Sector Innovations: A Meta- Synthesis of the Literature. Perspectives on Public Management and Governance,
Forthcoming. Vol 9, 1- 44
DL  Fixsen,  N.  S.  (2005). Implementation Research:  A  synthesis  of  the literature. Tampa:  University  of South Florida .
Firmansyah,  Iqbal  &  Retnowati  WD  Tuti. (2017). Innovation Of Shutte Service  of    Motor  License  in  DKI Jakarta.  Proceeding  of  The  First
International  Conference  on  Social Sciences. Jakarta:  University  of Muhamadiyah
Sihombing, Tunggul. (2016). Publik Sektor Innovation  and  Reform  Towards Good  Local  Governance. Global Journal of Politics and Law Research, Vol. 4, No.1, 64-72
Subowo, et,al. (2019). Institutional
Optimization  Strategy  of  Capital Investment  Agency  and  One  Stop Integrated  Services. Jurnal  Bina Praja. Vol 11, No.2, 237-248
Wisdom  JP,  Chor  KHB,  Hoagwood  KE, Horwitz  SM.  (2013).  Innovation adoption:  A  review  of  theories  and constructs. Administration and
Policy  in  Mental  Health  and Mental  Health  Services  Research. Vol.41(4), 480-502.