Vol. 7, No. 3, 2022
Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak
Hanik Susilawati Muamarah 1 , Rd. Tatan Jaka Tresnajaya 2 , Sopian 3
1, 2 ,3 Politeknik Keuangan Negara STAN

## A B S T R A C T

## TAX VOLUNTEERS AND ANNUAL TAX RETURN REPORTİNG OF PERSONAL INCOME
TAX. Every taxpayer has the obligation to submit an annual tax return, including individual taxpayers.  However,  many  taxpayers  experience  problems  in  reporting,  so  they  need assistance  in  filling  out  their  annual  tax  return  for  individual  taxpayers.  The  tax  volunteer program  organized  by  the  PKN  STAN  tax  center  assists  the  Banten  Regional  Tax  Office  in providing assistance to individual taxpayers at KPP  Pratama Pondok  Aren. Tax Volunteers Team 9 provides online and offline assistance to taxpayers for 6 (six) days and successfully assists 41 taxpayers until they successfully report their tax returns. Obstacles found included account problems at djponline, application or server problems that were down, and incomplete documents. In the future, it is better to implement this program entirely offline, because it is more  effective  in  terms  of  communication,  it  is  faster  to  find  out  problems  that  occur  and provide solutions.
Keywords: Annual tax return for individual taxpayers, Assistance, Tax Volunteer,
Received: 24.04.2022 Revised: 22.06.2022 Accepted: 30.08.2022 Available online: 31.08.2022

## Suggested citation:
Muamarah, H.S., Tresnajaya, T.J., & Sopian. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam  Program  Relawan  Pajak. Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat, 7(3),  690-698.  DOI: 10.30653/002.202273.128
Open Access | URL: http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/
1 Corresponding  Author:  Program  Studi  Akuntansi  Sektor  Publik  Program  Sarjana  Terapan,  Politeknik Keuangan Negara STAN Banten; Jl. Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten; Email: hanik.muamarah@pknstan.ac.id.

## JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
ISSN 2540-8739 (print) | ISSN 2540-8747 (online) http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm /

## PENDAHULUAN
Meskipun  tahun  2021  penerimaan  pajak  terealisasi  lebih  dari  100%,  tetapi  sesungguhnya kepatuhan  pajak  masih  merupakan  pekerjaan  rumah  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP). Kepatuhan pajak antara lain ditunjukkan dari indikator formal, yaitu ketepatan waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Ketentuan formal mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,  yang  selanjutnya  disebut  UU  KUP.  UU  KUP  mengatur  bahwa  setiap  wajib  pajak wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  Latin,  angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan menandatangani  serta  menyampaikannya  ke  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  tempat  Wajib Pajak (WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), penyampaian SPT Tahunan diatur paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
WPOP  yang  akan  menjadi  target  dalam  program  ini  adalah  orang  pribadi  yang  telah memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  dengan menggunakan  formulir  1770  S,  1770  SS  dan  1770  untuk  Pengusaha  Bruto  Tertentu.  Meskipun merupakan kewajiban setiap tahun, tetapi tidak semua Wajib Pajak memahami cara pengisian SPT dengan baik. Terlebih saat ini, untuk pengisian SPT Tahunan PPh diarahkan menggunakan e-filing.  E-filing  bertujuan  ntuk  mempermudah  wajib  pajak  untuk  melaporkan  SPT  pajak tahunannya,  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  patuh,  dan  mengefisienkan  sistem pelaporan  pajak  (Rusli,  2019).  E-filing  juga  dapat  menghemat  waktu  layanan  tatap  muka, mengurangi  antrian,  serta  volume  pekerjaan  pengolahan  SPT  kertas  (Aliah,  2020).  Namun demikian, bagi beberapa Wajib Pajak, penggunaan e-Filing merupakan kendala tersendiri. (Akib &  Amdayani,  2016)  menyatakan  bahwa  permasalahan  yang  sering  dialami  wajib  pajak disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi,  infrastruktur  yang  belum  memadai,  pengetahuan mengenai internet yang minim, serta sering terjadi pemadaman.  Hal terkait teknis yang sering dihadapi  oleh  wajib  pajak  antara  lain  lupa password untuk login ke  laman  djponline,  tidak memahami cara mengisi SPT, atau tidak familiar dengan e-filing.
Akhmadi  (2017)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  memengaruhi keberhasilan  penggunaan  e-filing,  yaitu  kehandalan  (vunerability)  sistem  informasi  e-filling, tingkat  respon  (responsiveness)  atas  gangguan  layanan  e-filling  dan  layanan  informasi  pajak (customer support). Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh  fiskus  memiliki  peran  penting.  Selain  khusus  mengenai  e-filing,  pelayanan  fiskus  juga diketahui memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arifin & Nasution, 2017; Irawan & Sadjiarto, 2013; Mahardika et al., 2015).
Pelaksanaan untuk asistensi pengisian SPT Tahunan PPh, sebenarnya merupakan kewajiban dari DJP. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pegawai Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tidak  dapat  melakukan  pendampingan  secara  maksimal.  Oleh karena  itu  diperlukan  pendampingan  dari  pihak  lain  agar  wajib  pajak  yang akan  melaporkan SPT memperoleh layanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik akan mendukung kepatuhan pajak   (Nasution & Ferrian, 2017; Tanilasari & Gunarso, 2017).
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP, sejak tahun 2018, DJP  melaksanakan  program  Relawan  Pajak  melalui  Kantor  Wilayah  DJP.  Program  ini dilaksanakan  oleh  Kanwil  DJP,  bekerja  sama dengan  tax  center  perguruan  tinggi  yang  ada di wilayah kerjanya masing-masing. Relawan pajak merupakan akademisi yang terdiri dari dosen dan  mahasiswa  yang  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya, utamanya  dalam  pengisian  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan.  Saat  ini  pendampingan  melalui relawan pajak lebih diprioritaskan untuk WPOP, mengingat karakteristik wajib pajak badan yang lebih kompleks dan memungkinkan adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan perpajakan yang  tidak  tepat  apabila  diselesaikan  oleh  relawan  pajak.  Dwianika  &  Sofia  (2019) mengemukakan bahwa program relawan pajak efektif untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga  didukung  dengan  data  laporan  tahunan  DJP  (DJP,  2020),  kepatuhan  penyampaian  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan.
KPP Pratama Pondok Aren merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di wilayah kerja Kanwil  DJP  Banten.  Sama  dengan  KPP  lainnya,  KPP  Pratama  Pondok  Aren  juga  memiliki keterbatasan  dalam  jumlah  sumber  daya,  yang  menghalangi  efektivitas  pelayanan  yang dilakukan. Selain itu, layanan yang dilakukan oleh KPP juga cukup banyak, tidak hanya layanan bantuan pengisian SPT Tahunan.
PKN STAN sebagai salah satu perguruan tinggi di Banten, melihat kondisi ini sebagai suatu peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui program relawan pajak. Oleh karena itu,  PKN  STAN  menyambut  baik  tawaran  Kanwil  DJP  Banten  melalui  surat  nomor  S- 1145/WPJ.08/WPJ.08/BD.05/2021  tanggal  27  Desember  2021  tentang  Penawaran  Kerja  Sama Program Relawan Pajak tahun 2022. Pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh 13 (tiga belas) tim, dengan pembagian jadwal untuk setiap tim. Tim 9 memperoleh jadwal selama 6 (enam) hari.

## METODE
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  program  relawan  pajak  ditujukan  kepada WPOP yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Meskipun berlokasi di KPP Pratama Pondok Aren,  wajib  pajak  yang  datang  belum  tentu  merupakan  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Pondok Aren. Kebijakan DJP memang membolehkan wajib pajak untuk datang ke KPP terdekat untuk memperoleh bantuan atau layanan tertentu.
Metode yang digunakan dalam program ini ialah pendampingan. Para relawan pajak yang telah  direkrut  melakukan  pendampingan  satu  persatu  kepada  wajib  pajak.  Tujuan  dari  setiap pendampingan adalah memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dalam pengisian SPT melalui e-filing, sampai dengan wajib pajak menerima bukti penerimaan elektronik yang menjadi bukti  penyampaian  SPT  Tahunan.  Pendampingan  dilakukan  secara  daring  dan  luring  selama bulan Maret tahun 2022. Oleh karena terdapat 13 (tiga belas) tim relawan, dilakukan pembagian jadwal untuk setiap tim. Tim 9 bertugas selama 6 (enam) hari.
Pendampingan secara daring dilakukan melalui aplikasi percakapan Whatsapp, sedangkan pendampingan  luring  dilakukan  on  the  spot  di  KPP  Pratama  Pondok  Aren,  menggunakan komputer  atau  gawai  wajib  pajak.  Dua  model  pendampingan  ini  digunakan,  mengingat  saat pendampingan dilakukan masih berada pada masa pandemi COVID-19. Pendampingan secara luring juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
Oleh karena sifatnya yang individual (satu relawan mendampingi satu wajib pajak), perlu dipastikan bahwa relawan pajak, baik dosen maupun mahasiswa, memahami mengenai teknis
pengisian  SPT  Tahunan.  Selain  itu,  SPT  Tahunan  juga  merupakan  hal  yang  bersifat  rahasia, sehingga  relawan  juga  harus  memiliki  kode  etik  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebelum memulai tugasnya, calon relawan harus melakukan uji materi. Uji  materi  terdiri  dari  100  (seratus)  soal  yang  mengukur  pengetahuan  para  relawan  mengenai umum, serta kemampuan pengisian SPT Tahunan. Uji materi dilakukan menggunakan formulir elektronik ( google form ). Sebagai bahan penguatan, para relawan pajak juga memperoleh briefing mengenai pengisian SPT Tahunan dan penyelesaian masalah yang sering dialami wajib pajak.

## Pendampingan Daring
Pendampingan  secara  daring  dilakukan  sebagai  berikut  melalui  media  Whatsapp  oleh relawan pajak. Proses pendampingan dilakukan sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  mengisi  formulir  permintaan  asistensi  secara  daring  dan  memilih  tanggal pelaksanaan.
2. Koordinator  Relawan  Pajak  akan  mendistribusikan  daftar  wajib  pajak  kepada  tim  yang bertugas.
3. Masing-masing relawan menghubungi wajib pajak menggunakan nomor WA pribadi.
4. Relawan meminta Wajib Pajak menyetujui persyaratan asistensi.
5. Relawan  membantu  Wajib  Pajak  melakukan  pengisian  SPT  sampai  dengan  terbit  Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
6. Relawan meminta wajib pajak melakukan pengisian formulir elektronik kepuasan layanan relawan pajak.
Dalam  pelaksanaan  pendampingan  daring,  relawan  pajak  juga  diminta  untuk  menyesuaikan profile  picture  WA dengan  logo  relawan  pajak,  sebagai  tanda  pengenal  dalam  pelaksanaan pendampingan.

## Gambar 1. Logo relawan pajak

## Pendampingan Luring
Pendampingan secara luring dilakukan di lokasi KPP Pratama Pondok Aren. Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Pondok Aren bertemu dengan relawan pajak. Relawan pajak akan membantu  wajib  pajak  dalam  melakukan  pengisian  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi,  termasuk  memberikan  informasi  kepada  wajib  pajak  yang  mengalami  kendala  dalam
akunnya.  Beberapa  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  oleh  relawan  pajak  yang  melakukan pendampingan secara luring antara lain:
1. menjaga prokes ketat selama bertugas
2. tidak makan/minum di area bertugas utk kenyamanan dan keamanan bersama
3. mengenakan kaos Relawan Pajak sebagai identitas yg mudah dikenal oleh wajib pajak
4. tetap  menjaga  jarak  aman  dengan  WP  dan  tidak  mengoperasikan  HP/komputer  yang digunakan  oleh  WP  serta  menggunakan sanitizer setelahnya  apabila  terpaksa  harus menyentuh HP/komputer.
5. Wajib Pajak yang dilayani secara luring akan mengikuti alur sebagai berikut:
a. Pengarah Layanan menentukan Wajib Pajak yang akan dilayani di Layanan Mandiri atau Kelas Gadget;
b. Wajib Pajak yang dilayani di Layanan mandiri atau Kelas Gadget adalah Wajib Pajak yang  akan  melaporkan  SPT  1770S  atau  1770SS  dengan  kelengkapan  yang  telah memenuhi.
c. Dalam  hal  terdapat  kendala  masalah  e-Fin,  relawan  pajak  berkoordinasi  dengan pengarah layanan dari KPP Pratama Pondok Aren.
d. Relawan  Pajak  menginformasikan  mengenai  program  pengungkapan  sukarela kepada wajib pajak yang selesai dilayani.
e. Wajib Pajak mengisi survey kepuasan layanan relawan pajak.
Pendampingan yang dilakukan secara luring dilakukan di 2 (dua) area dengan memperhatikan kebutuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang akan diasistensi menggunakan komputer,  dilayani di Area  Layanan  Mandiri.  Area  Layanan  Mandiri  berada  di  ruang  Tempat  Pelayanan  Terpadu (TPT),  dan  di  dalamnya  terdapat  7  (tujuh)  komputer.  Kelas  Gadget  diperuntukkan  bagi  wajib pajak  yang  dapat  menggunakan  gawai  milik  pribadi  untuk  mengisi  SPT.  Setiap  kelas  Gadget maksimal diisi oleh 5 (lima) Wajib Pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendampingan secara daring
Terdapat  17  (tujuh  belas)  wajib  pajak  yang  didampingi  secara  daring  dan  berhasil menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah wajib pajak yang  didampingi sebenarnya lebih dari itu, tetapi  tidak  seluruhnya  berhasil  menyampaikan  SPT  Tahunan.  Kendala  yang  dialami  yang mengakibatkan  SPT  gagal  disampaikan  antara  lain  ketidaklengkapan  dokumen  yang  harus dimintakan kepada pihak lain, dan wajib pajak tidak menghubungi kembali relawan pajak. Selain itu,  kadang  terdapat  permasalahan  aplikasi  atau server DJP  yang  sedang down yang mengakibatkan SPT gagal disampaikan. Selain kendala tersebut, yang paling sering terjadi ialah wajib pajak lupa password akun dan lupa email yang telah didaftarkan di djponline.
Gambar 2. Formulir isian dan contoh asistensi

## Pendampingan secara luring
Selama  6  (enam)  hari  pelaksanaan  pendampingan,  Tim  9  berhasil  mendampingi  24  (dua puluh  empat)  wajib  pajak  sampai  terbit  bukti  penerimaan  elektronik.  Pendampingan  secara luring dilakukan di lokasi KPP Pratama Pondok Aren. Sebeum didampingi relawan, Wajib Pajak bertemu terlebih dahulu dengan petugas dari KPP yang akan menentukan layanan di layanan mandiri atau kelas gadget. b)Wajib Pajak yang dilayani di Layanan mandiri atau Kelas Gadget adalah  Wajib  Pajak  yang  akan  melaporkan  SPT  1770S  atau  1770SS  dengan  kelengkapan  yang telah  memenuhi.  Sehingga  untuk  pendampingan  luring,  Wajib  Pajak  yang  bertemu  relawan adalah  wajib  pajak  yang  belum  memahami  pengisian  SPT  menggunakan  e-filing.  Wajib  Pajak yang memiliki kendala terkait akun, menyelesaikan permasalahan mereka dengan petugas KPP terlebih dahulu, baru bertemu dengan relawan pajak.
Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan luring
Wajib  Pajak  yang  datang  ke  KPP  Pratama  Pondok  Aren  akan  bertemu  dengan  relawan pajak.  Relawan  pajak  akan  membantu  wajib  pajak  dalam  melakukan  pengisian  SPT  Tahunan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi,  termasuk  memberikan  informasi  kepada  wajib  pajak  yang mengalami kendala dalam akunnya.

## Hasil Pendampingan, Kendala, dan Solusi
Selama pelaksanaan program, Tim 9 berhasil mendampingi 41 (empat puluh satu) wajib pajak, yang  terdiri  atas  17  daring  dan  24  luring.  Pada  tahun  2022,  lebih  banyak  wajib  pajak  yang melakukan  pendampingan  secara  luring.  Hal  ini  salah  satunya  didukung  dengan  penurunan kasus Covid-19, pelaksanaan vaksinasi massal, yang turut berperan dalam meminimalkan risiko penularan.
Dalam pelaksanaan pendampingan, kendala yang ditemui dan solusi yang diberikan adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Kendala dan solusi yang dihadapi saat pelaksanaan pendampingan
No. Kendala Solusi 1. Wajib Pajak lupa e-Fin Melakukan permohonan e-fin dengan langkah sebagai berikut:
▪ Persyaratan:
a. Formulir permohonan Aktivasi EFIN
b. KTP dan NPWP
c. Mengirimkan swafoto ( selfie ) dengan memegang KTP dan NPWP NPWP  dapat  berupa  Kartu  NPWP,  atau  Surat Keterangan  Terdaftar  (SKT)  atau  Bukti  Penerimaan Elektronik NPWP (Email)
▪ Formulir dapat diunduh di
https://pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin Kirim  permohonan  dalam  bentuk Scan atau  Foto  ke email kpp.453@pajak.go.id ▪ Hasil : File pdf yang dikirimkan melalui email
2. Wajib  Pajak  tidak  kunjung menerima e-Fin melalui surel ▪ WP  memastikan  kembali  surel  yang  digunakan adalah surel yang telah didaftarkan sebelumnya
▪ mengganti  akun  selain  gmail  atau  menggunakan kode OTP SMS 3. NPWP Pemotong Pajak tidak valid Menyampaikan  kepada  seksi  pelayanan,  untuk pengecekan ulang NPWP pemotong 4. SPT tidak dapat dikirimkan Mengecek  ulang  isian  dan  memastikan  bahwa  data utang tidak dapat diisi “0”.
5. WP  tidak  membawa/lupa membawa kelengkapan untuk melapor SPT Diminta  nomor  kontak  untuk  dilanjutkan  kembali asistensi saat data telah tersedia lengkap.
Apabila  dalam  pelaksanaan  pendampingan  relawan  mengalami  kendala,  selain  bertanya langsung kepada KPP, relawan juga dapat berdiskusi dengan relawan lain di WAG.
Gambar 4. Diskusi melalui WAG

## SIMPULAN
Program  relawan  pajak  bertujuan  untuk  memberikan  pendampingan  kepada  wajib  pajak orang pribadi dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Jenis SPT yang dapat dibantu oleh relawan pajak adalah formulir 1770S dan 1770SS. Pada tahun 2022 kegiatan dilakukan secara daring dan luring.
Pelaksanaan  pendampingan  oleh  Tim  9,  berhasil  membantu  41  wajib  pajak  melakukan pelaporan dan terhindar dari sanksi administrasi. Hal ini juga menunjukkan adanya niat wajib pajak  untuk  patuh  pajak,  yang  merupakan  aset  dalam  mewujudkan  kepatuhan  pajak  secara nasional.
Kendala yang sering dialami oleh Wajib Pajak antara lain wajib pajak lupa e-fin, respon dari aplikasi (server djponline) yang lambat, dokumen yang tidak lengkap, sampai dengan kendala NPWP  pemotong  yang  tidak  valid.  Kendala  tersebut  dapat  mengakibatkan  SPT  tidak  dapat disampaikan. Hal ini merupakan hal yang berulang setiap tahun, oleh karena itu seharusnya DJP dapat melakukan antisipasi lebih awal agar penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Mengingat kondisi pandemi telah mulai menurun, pelaksanaan relawan pajak pada tahun- tahun selanjutnya dapat menggunakan model luring sepenuhnya. Pendampingan secara luring dianggap lebih efektif karena masalah dapat diketahui dengan lebih jelas dan komunikasi dapat dilakukan  dengan  lebih  efektif.  Dalam  pendampingan  daring,  wajib  pajak  dan  relawan  tidak berada dalam satu lokasi, sehingga ada kalanya terjadi kendala komunikasi.

## REFERENSI
Akhmadi, M. H. (2017). Determinan keberhasilan e-filing pajak di Indonesia: Studi kasus Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Tamansari  Dua. Jurnal  Pajak  Indonesia  (Indonesian  Tax Review) , 1 (1): 44 – 51. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.164
Akib, M., & Amdayani, L. (2016). Analisis penerapan sistem e-filing dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi (studi pada KPP Pratama Kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara , 1 (1): 40 – 51.
Aliah, N. (2020). The role of e-filing in improving taxpayer compliance in Indonesia. Accounting and Business Journal , 2 (1): 1 – 9. Retrieved from https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbussinessjournal/article/view/97
7
Arifin,  S.  B.,  &  Nasution,  A.  A.  (2017).  Pengaruh  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 3 (2): 177 – 186. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jab.v3i2.1237
DJP. (2020). Laporan tahunan 2020: Konsisten mengoptimalkan peluang di masa menantang.
Dwianika,  A.,  &  Sofia,  I.  P.  (2019).  Relawan  pajak:  Bagaimana  pelatihan  pajak  mempengaruhi kepuasan  wajib  pajak  pada  masyarakat  urban?  (Studi  pada  Tax  Centre  Universitas Pembangunan Jaya). Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 4(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191
Irawan, R., & Sadjiarto, R. A. (2013). Pengaruh account representative terhadap kepatuhan wajib pajak  di  KPP  pratama  tarakan. Tax  &  Accounting  Review , 3 (2):  1 – 12.  Retrieved  from https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3079/2771
Mahardika, I. G. N. P., Zukhri, A., Nuridja, I. M. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  pelaporan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Singaraja. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 5 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.6391
Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (Studi  kasus:  KPP  pratama  binjai).
Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 1(1): 207 – 224 .
Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. Jurnal Akuntansi Bisnis , 12 (1):
47 – 63. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v12i1.1509
Tanilasari,  Y.,  &  Gunarso,  P.  (2017).  analisis  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1) .

## Copyright and License
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits  unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2022 Hanik Susilawati Muamarah, Rd. Tatan Jaka Tresnajaya, Sopian
Published by LPPM of Universitas Mathla’ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)