## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN  REGULASI  KONSESI  PADA  TRANSPORTASI  BUS  BAGI PENYANDANG DISABILITAS

## Okky Fauzan Trias Anggoro, Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret
E-mail : okkyfauzan@student.uns.ac.id, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords : concession; bus; people with disabilities There  are  still  many  people  with  disabilities  who  still experience problems in the economic sector, namely extra costs caused by the disability they experience. One of these additional  costs  is  transportation  costs.  Persons  with disabilities have higher transportation costs compared to people  without  disabilities.  These  high  transportation costs  will  undoubtedly  hinder  people  with  disabilities  in everyday life, for example when accessing health services. Given the importance of transportation for Persons with Disabilities, of course, policies are needed to overcome the high cost of transportation. The policy is the provision of concessions or subsidies for transportation service rates. The  policy  of  granting  concessions  to  transportation services  certainly  requires  regulatory  regulations.  This research  examines  the  regulations  for  granting concessions  on  bus  transportation  for  Persons  with Disabilities using normative research methods. The results of  this  research  show  that  there  are  arrangements  for granting concessions for Persons with Disabilities in Law Number 8 of 2016. Researchers found that arrangements for granting concessions for Persons with Disabilities on bus  transportation,  which  should  be  regulated  in Peraturan  Pemerintah,  are  instead  regulated  in  other regulations.  In  addition,  there  are  still  few  local governments  that  have  regulations  in  granting concessions  on  transportation  buses  for  Persons  with Disabilities,  even  though  local  governments  also  must grant concessions.

## Abstrak
Kata kunci : konsesi; bus; penyandang disabilitas
Corresponding Author: Okky Fauzan Trias Anggoro, E-mail : okkyfauzan@student.uns.ac.id
Masih  banyak  Penyandang  Disabilitas  yang  masih mengalami  permasalahan dalam bidang perekonomian yaitu  biaya  tambahan  ( extra  cost )  yang  diakibatkan karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Salah satu biaya  tambahan  tersebut  adalah  biaya  transportasi. Penyandang  Disabilitas  memiliki  biaya  transportasi yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  orang  tanpa disabilitas.  Biaya  transportasi  yang  tinggi  tersebut tentunya  akan  menghambat  Penyandang  Disabilitas dalam  kehidupan  sehari-hari,  contohnya  ketika mengakses  layanan  kesehatan.  Mengingat  akan pentingnya  transportasi  bagi  Penyandang  Disabilitas, tentunya  diperlukan  kebijakan  untuk  mengatasi tingginya biaya transportasi. Kebijakan tersebut adalah pemberian  konsesi  atau  subsidi  tarif  layanan transportasi. Kebijakan pemberian konsesi pada layanan transportasi  tentunya  memerlukan  regulasi  yang mengatur.  Penelitian  ini  mengkaji  regulasi  pemberian konsesi  pada  transportasi  bus  bagi  Penyandang Disabilitas  dengan  metode  penelitian  normatif.  Hasil dari  penelitian  ini  adalah  terdapat  pengaturan pemberian  konsesi  bagi  Penyandang  Disabilitas  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016.  Peneliti menemukan  pengaturan  pemberian  konsesi  bagi Penyandang  Disabilitas  pada  transportasi  bus  yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, justru diatur  dalam  peraturan  lain.  Selain  itu  masih  sedikit pemerintah  daerah  yang  mempunyai  regulasi  dalam pemberian  konsesi  pada  transportasi  bus  bagi Penyandang  Disabilitas,  padahal  pemerintah  daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan konsesi.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22.97 juta jiwa atau sekitar  8.5%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  (Kemenko  PMK,  2023).  Dari banyaknya  jumlah  Penyandang  Disabilitas  tersebut  sebagian  besar  dari  mereka masih mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian. Hal ini terlihat dari data Susenas pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa sebesar 11.42% kelompok Penyandang Disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut jauh lebih besar  dibandingkan  kelompok  Non  disabilitas  sebesar  9.63%  (Vivi  et  al.,  2021). Selain itu kemiskinan, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan Biaya tambahan ( extra cost ) yang diakibatkan karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Biaya tambahan ini termasuk pembayaran untuk bantuan khusus, biaya tambahan untuk obat-obatan farmasi, biaya makanan yang lebih tinggi untuk diet khusus, dan biaya
yang lebih tinggi untuk transportasi (Morris & Zaidi, 2020). Sebuah studi di Vietnam menunjukan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh keluarga dengan Penyandang Disabilitas terhitung sekitar 8,8 – 9,5% dari pendapatan rumah tangga tahunan (Van Minh  et  al.,  2015).  Penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  R.M.  Amin  di  Malaysia mengenai  biaya  tambahan  akibat  disabilitas  ( disability  extra  cost )  menunjukan bahwa rumah tangga dengan setidaknya memiliki seorang Penyandang Disabilitas membutuhkan  biaya  tambahan  sebesar  27.5%  dari  pendapatan  bulanan  rumah tangga  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  terkait  disabilitas  (Amin  &  Adros, 2019).
Salah  satu  biaya  tambahan  yang  dialami  oleh  Penyandang  Disabilitas tersebut  adalah  biaya  transportasi.  Biaya  bahan  bakar  dan  transportasi  masing- masing 45% dan 64% lebih tinggi untuk rumah tangga dengan dua orang dewasa Penyandang  Disabilitas  dibandingkan  dengan  rumah  tangga  serupa  tanpa disabilitas  (Jones  & O’Donnell,  1995) .  Transportasi  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  orang-orang  dari  segala  usia  dan  latar  belakang  untuk  menjalani kehidupan  karena  memainkan  peran  penting  dalam  banyak  aspek  kehidupan sehari-hari  termasuk  akses  terhadap  pekerjaan,  pendidikan,  layanan  kesehatan, belanja, acara sosial, dan berbagai kegiatan rekreasi (Jansuwan et al., 2013). Biaya transportasi  yang  tinggi  tentunya  mempengaruhi  Penyandang  Disabilitas  dalam kehidupan  sehari  hari,  terutama  dalam  hal  akses  kepada  pelayanan  kesehatan. Semakin  terjangkau  biaya  transportasi  menuju  pelayanan  kesehatan  maka probabilitas  penggunaan  akses  layanan  kesehatan  oleh  Penyandang  Disabilitas akan  semakin  meningkat.  Sebaliknya  semakin  mahal  biaya  transportasi  menuju pelayanan  kesehatan  maka  kemungkinan  akses  layanan  kesehatan  oleh Penyandang Disabilitas akan semakin menurun (Nopiah & Wahyuni, 2021).
Mengingat  pentingnya  transportasi  bagi  Penyandang  Disabilitas,  tentunya harus  ada  kebijakan  untuk  menangani  masalah  biaya  transportasi.  Salah  satu kebijakan  yang  digunakan  untuk  mengurangi  kendala  biaya  transportasi  bagi Penyandang  Disabilitas  adalah  pemberian  konsesi  atau  subsidi  pada  tarif transportasi  publik.  Pengertian  konsesi  apabila  mengacu  pada  Pasal  1  nomor  12 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau  setiap  orang  kepada  Penyandang  Disabilitas  berdasarkan  kebijakan Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.  Mengurangi  biaya  transportasi  bagi Penyandang  Disabilitas  menggunakan  voucher  dan  subsidi  merupakan  kebijakan dan program menjanjikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses Penyandang Disabilitas  ke  dalam  transportasi  public  (Cochran  &  Chatman,  2021).  Pemberian konsesi dalam transportasi ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Samuel yang meneliti tentang dampak pemberian voucher transportasi oleh Michigan’s Developmental Disabilities Council kepada Penyandang Disabilitas pada tahun 2005-2008. Hasilnya mayoritas peserta melaporkan bahwa pemberian voucher transportasi tersebut telah menutupi semua biaya transportasi selama periode 1-3 tahun mereka berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, sebagian besar peserta menunjukkan kesejahteraan emosional, partisipasi  masyarakat,  dan  keseluruhan  kualitas  hidup  telah  meningkat  karena berpartisipasi dalam program voucher transportasi tersebut (Samuel et al., 2013). Manfaat lain adalah meningkatnya penggunaan bus sebagai alat transportasi utama
dalam  kehidupan  Penyandang  Disabilitas  sehari  hari.  Meningkatnya  penggunaan bus ini berdampak pada peningkatan mobilitas Penyandang Disabilitas yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Selain itu, dapat juga mengurangi kemacetan lalu lintas  yang  diakibatkan  oleh  kendaraan  pribadi  karena  Penyandang  Disabilitas tersebut memilih menggunakan bus (Baker & White, 2010)
Dibalik manfaat yang diberikan dalam pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas  tentunya  perlu  ada  regulasi  yang  mengatur.  Hanya  terdapat  satu penelitian saja yang membahas konsesi bagi Penyandang Disabilitas yaitu penelitian yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Hoiru  Nail  yang  membahas  keberpihakan pemerintah dalam pemberian hak konsesi bagi  Penyandang Disabilitas di Indonesia (Nail,  2023).  Namun  dari  penelitian  tersebut  belum  ada  penelitian  yang  secara spesifik  meninjau  pengaturan  konsesi  bagi  Penyandang  Disabilitas,  khususnya konsesi pada transportasi bus. Kesenjangan penelitian inilah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah regulasi konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait  dengan  suatu  peristiwa  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Regulasi Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2016  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, begitu pula dengan konsesi. Dalam Undang Undang Nomor  8  Tahun  2016  tersebut  terdapat  hak  dan  kewajiban  dalam  pemberian maupun  penerimaan  konsesi.  Penyandang  Disabilitas  memiliki  hak  dalam menerima konsesi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang  mengatur  mengenai  beberapa  hak-hak  yang  diperoleh  oleh  Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik;
o. perlindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Dari 22 hak yang diperoleh oleh Penyandang Disabilitas, konsesi menjadi salah satu hak yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilihat dalam huruf (q). Kemudian dalam hal kewajiban pemberian bagi Penyandang Disabilitas konsesi diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  konsesi  untuk  Penyandang  Disabilitas.  Sedangkan  dalam  Pasal  114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai besar dan jenis konsesi  yang  akan  diberikan  kepada  Penyandang  Disabilitas  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. Selain kewajiban tersebut, sesuai dengan amanah Pasal 115 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah mengupayakan  pihak  swasta  agar  turut  serta  dalam  memberikan  konsesi  bagi Penyandang Disabilitas. Pihak swasta yang memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas juga mendapat insentif khusus dari pemerintah sesuai yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

## Regulasi Konsesi pada Transportasi Bus bagi Penyandang Disabilitas
Hal menarik yang peneliti temukan adalah pengaturan pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016,  justru  diatur  dalam  peraturan  lain.  Hal  tersebut  karena  sampai sekarang  Peraturan  Pemerintah  yang  seharusnya  mengatur  besaran  dan  jenis konsesi yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas belum terbit (Nail, 2023). Peraturan lain yang dimaksud peneliti tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor  138/PMK.02/2022  Tahun  2022  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Bersifat  Volatil  atas  Layanan  Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian  Perhubungan.  Peraturan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 138/PMK.02/2022  Tahun  2022  tersebut  kemudian  diperbaharui  oleh  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  55  Tahun  2023  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Bersifat  Volatil  atas  Layanan  Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun  2020  tentang  Pemberian  Subsidi  Angkutan  Penumpang Umum Perkotaan, yang  dimaksud  dengan  pembelian  layanan  angkutan  perkotaan  yang  selanjutnya disebut  pembelian  layanan  (Buy  the  Service)  adalah  skema  pemberian  subsidi berupa  pembelian  layanan  dari  perusahaan  angkutan  umum  untuk penyelenggaraan  angkutan  penumpang  umum  di  kawasan  perkotaan  kepada masyarakat. Buy the Service adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang menggantikan
sistem lama angkutan perkotaan di beberapa kota besar yang selama ini berbasis setoran  (Zalvi  et  al.,  2021).  Dampak  dari  skema  pemberian  subsidi  berupa pembelian layanan tersebut adalah Penyandang Disabilitas, bersama dengan orang lanjut  usia  (Lansia)  dan  pelajar  di  11  kota  (Medan,  Palembang,  Bandung, Purwokerto,  Yogyakarta,  Solo,  Surabaya,  Banjarmasin,  Denpasar,  Makassar  dan Bogor) mendapat subsidi yang besar. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Angkutan  Jalan  Kementerian  Perhubungan,  Suharto.  Beliau  mengatakan  bahwa "Tarif untuk 3 golongan khusus ini mendapatkan subsidi dari pemerintah hingga 2 kali, subsidi pertama diberikan untuk tarif yang berlaku sesuai PMK 55 Tahun 2023 dan subsidi berikutnya diberikan kepada 3 golongan khusus. Tarif untuk 3 golongan khusus lebih murah dibandingkan tarif yang ada di dalam PMK," (Kencana, 2023) Pemberian konsesi sendiri tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, hanya dua daerah  saja  yang  memberikan  konsesi  pada  transportasi  bus  bagi  Penyandang Disabilitas. Ketiga daerah tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan  Kota  Semarang.  Pemberian  konsesi  pada  transportasi  bus  bagi  Penyandang Disabilitas  di  Provinsi  DKI  Jakarta  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  133  Tahun  2018  tersebut  menerangkan  bahwa Penyandang  Disabilitas  merupakan  salah  satu  dari  15  masyarakat  tertentu  yang mendapat  pelayanan  Transjakarta  secara  gratis.  Pemberian  konsesi  pada transportasi  bus  bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Semarang  diatur  dalam Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  17  Tahun  2021  tentang  Tarif  Bus  Rapid Transit Trans Semarang. Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun  2021  Penyandang  Disabilitas  bersama  lanjut  usia,  veteran,  mahasiswa pelajar,  pengguna  KIA  dan  anak  dibawah  umur  lima  tahun  mendapatkan  tarif khusus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menaiki Bus Rapid Transit Trans Semarang. Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa regulasi pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas masih terbatas di 13 daerah saja (11  daerah  melalui  regulasi  pemerintah  pusat  dan  2  daerah  melalui  regulasi pemerintah  daerah).  Hal  ini  tentu  sangat  disayangkan  mengingat  pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas juga menjadi kewajiban pemerintah daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Penyandang  Disabilitas  memiliki  biaya  transportasi  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Pemberian konsesi menjadi salah satu cara  dalam  mengurangi  tingginya  biaya  transportasi  yang  dialami  Penyandang Disabilitas. Pengaturan pemberian konsesi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2016.  Namun,  peneliti  menemukan  pengaturan  pemberian  konsesi  bagi Penyandang  Disabilitas  pada  transportasi  bus  yang  seharusnya  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  seperti  yang  diamanatkan  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016, justru diatur dalam peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023. Selain itu masih sedikit pemerintah daerah yang mempunyai
regulasi  dalam  pemberian  konsesi  pada  transportasi  bus  bagi  Penyandang Disabilitas, padahal pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan konsesi.
Saran
Pemerintah diharapkan memperluas cakupan daerah regulasi dalam pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah lain diharapkan segera membuat regulasi serta memberikan konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM.  9  Tahun  2020  tentang  Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Bersifat  Volatil  atas  Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  133  Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat. Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  17  Tahun  2021  tentang  Tarif  Bus  Rapid Transit Trans Semarang.
Amin, R. M., & Adros, N. S. M. (2019). The Extra Costs of Having a Disability: The Case of IIUM. Intellectual Discourse , 27 (Special Issue on Disability Studies), 829 – 854. https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/1464/ 896
Baker, S., & White, P. (2010). Impacts of free concessionary travel: Case study of an English rural region.
Transport
Policy , 17 (1), 20 – 26. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2009.09.002
Cochran, A. L., & Chatman, D. G. (2021). Use of app-based ridehailing services and conventional taxicabs by adults with disabilities. Travel Behaviour and Society ,
24 , 124 – 131. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.02.004 Jansuwan, S.,  Christensen,  K. M.,  &  Chen,  A.  (2013).  Assessing the  Transportation Needs of Low- Mobility Individuals : Case Study of a Small Urban Community in Utah. Journal  of  Urban  Planning  and  Development , 139 (2),  104 – 114.
https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444 .0000142
Jones,  A.,  &  O’Donnell,  O.  (1995).  Equivalence  scales  and  the  costs  of  disability.
Journal of Public Economics , 56 (273 – 289). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(93)01416-8 Morris, Z. A., & Zaidi, A. (2020). Estimating the extra costs of disability in European countries:  Implications  for  poverty  measurement  and  disability-related decommodification. Journal  of  European  Social  Policy , 30 (3),  339 – 354. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0958928719891317
Nail, M. H. (2023). Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Konsesi Bagi Penyandang  Disabilitas  Di  Indonesia. Jurnal  Rechtens , 12 (1),  67 – 82. http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1986/1477
Nopiah,  R.,  &  Wahyuni,  H.  (2021).  Pengaruh  Asuransi  Kesehatan  Dan  Ekonomi
Terhadap  Aksesabilitas  Layanan  Kesehatan  Penyandang  Disabilitas  Di Indonesia. CONVERGENCE :  The  Journal of  Economic  Development , 3 (2),  127 –
146. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i2.22768
Samuel, P. S., Lacey, K. K., Giertz, C., Hobden, K. L., & LeRoy, B. W. (2013). Benefits and Quality of Life Outcomes From Transportation Voucher Use by Adults With Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities , 10 (4), 277 – 288. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jppi.12054
Van Minh, H., Giang, K. B., Liem, N. T., Palmer, M., Thao, N. P., & Duong, L. B. (2015). Estimating  the  extra  cost  of  living  with  disability  in  Vietnam. Global  Public Health , 10 (S1), S70 – S79. https://doi.org/10.1080/17441692.2014.971332 Kemenko PMK. (2023). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia . https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang- disabilitas-di-indonesia#:~:text=Saat
ini%2C jumlah penyandang disabilitas,disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Kencana, M. R. B. (2023, June 5). Pelajar, Lansia hingga Disabilitas Naik BTS Teman Bus Bakal Kena Tarif Khusus, Berapa? Liputan6.Com . https://www.liputan6.com/bisnis/read/5306700/pelajar-lansia-hingga- disabilitas-naik-bts-teman-bus-bakal-kena-tarif-khusus-berapa
Vivi,  Y.,  Nursyamsi,  F.,  Ramadhan,  M.  N.,  Palani,  H.,  &  Yazid,  E.  K.  (2021). Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio -Ekonomi dan Yuridis Laporan Rekomendasi Kebijakan . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e- library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf  Ahli  Menteri  Bidang Sosial  dan  Penanggulangan  Kemiskinan/Kajian  Disabilitas  -  Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek So Zalvi, H., Hidayat, B., & Marlia, R. (2021). Penerapan Skema Buy The Service Pada Angkutan  Perkotaan  di  Kota  Magelang [Politeknik  Transportasi  Darat Indonesia  -  STTD].  http://digilib.ptdisttd.ac.id/1131/1/JURNAL  HAFIZH ZALVI  -  PENERAPAN  SKEMA  BUY  THE  SERVICE  PADA  ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA MAGELANG.pdf