## IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN KLASTERDI DISTRIK ARSO TIMUR KABUPATEN KEEROM
Musfira
Staf Pengajar Pada Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota USTJ Email : fira.naja3@yahoo.com

## Abstract
Salah  satu  strategi  pengembangan  wilayah  yang  sedang  digalakkan  saat  ini  adalah dengan  pengembangan  ekonomi  lokal  (PEL)  yaitu  dengan  memanfaatkan  potensi  yang terdapat di daerah tersebut. Dalam melakukan identifikasi pengembangan ini, metode yang digunakan  adalah  metode  analisa  kualitatif  yakni  menilai  hasil  pengembangan  sektor pertanian  melalui  persepsi  pemerintah  setempat  dan  pelaku  usaha  di  sektor  pertanian  di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.
Penelitian ini berkaitan dengan instrumen pengembangan sektor pertanian antara lain aktivitas dalam sektor pertanian, stakeholder yang terlibat dan hasilnya.
Dampak  dari  proses  perencanaan  yang  tidak  baik  ternyata  memberi  hasil  yang  tidak  baik pula dengan tidak terjawabnya permasalahan dari pelaku usaha yang mengakibatkan kurang dan  tidak  optimalnya  penjelasan  mengenai  hasil  yang  diinginkan,  efek,  atau konsekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dimana hak itu menjadi sebuah ukuran  jangka  panjang  utama  mengenai  keberhasilan  atau efektivitas strategi  yang  telah ada . Selain itu, keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan juga belum dapat  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan  peranannya.  Sehingga,    kondisi  sektor pertanian mengalami stagnansi bahkan penurunan.
Kata Kunci : Pengembangan, sektor pertanian, ekonomi lokal, klaster

## 1.  PENDAHULUAN
Kabupaten Keerom
yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2002  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Sarmi, Kabupaten  Keerom,  Kabupaten  Sorong  Selatan, Kabupaten  Raja  Ampat,  Kabupaten  Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana,  Kabupaten  Bouven  Digul,  Kabupaten Asmat,  Kabupaten  Mappi,  Kabupaten  Teluk Wondama, Kabupaten Teluk
Bintuni  di  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara Tahun 2002  No.129, Tambahan lembaran Negara No.4245),  diresmikan  pada  tanggal  12  April  2003. Kabupaten  Keerom  definitif  pada  Bulan  Oktober Tahun  2005  dengan  ditandai  pelantikan  Bupati dan  Wakil  Bupati  periode  tahun  2005  –  2010, melalui Pilkada Langsung.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah,  telah  memberikan kewenangan  kepada  Daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dalam
rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan  serta  keragaman  daerah  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan  proses  membangun  dialog  dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal atau dalam penertian lain yaitu pengelolaan sumberdaya alam pada  suatu  daerah  oleh  pemerintah  setempat yang  berbasiskan  masyarakat  dimana  dalam pengelolaannya  pemerintah  daerah  melakukan penataan  dan  bekerjasama  dengan  sektor  swasta maupun  dari  mereka  sendiri  untuk  menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan  wilayah.  Dimana  pilar-pilar  pokok strateginya  adalah  meningkatkan  daya  tarik,  daya tahan,  dan  daya  saing  ekonomi  lokal.  Menurut Blakely  dalam  Munir  2002,  tujuan  utama  dari pengelolaan ekonomi lokal (PEL) adalah menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan wilayah.
Fokus  dari  PEL  adalah  pengembangan klaster  usaha  yang  sering  disebut  sebagai  mesin dari  ekonomi  lokal.  Dengan  membentuk  klaster
maka  usaha-usaha  yang  ada  di  daerah  baik  itu skala  kecil,  menengah  mapun  besar  dapat menjalin hubungan kerjasama sehinga akan dapat merangsang  kemudahan  dalam  memperoleh bahan  baku  maupun  memenuhi  kebutuhan  akan jasa ataupun produk yang lebih luas lagi (multiplier effects) .  Dengan  adanya  efek  berganda  dari klaster  maka  diharapkan  akan  lebih  banyak memperluas lapangan
pekerjaan dan pertumbuhan wilayah akan cepat terwujud.
Keberadaan klaster usaha juga memperkuat ketahanan ekonomi wilayah karena pada dasarnya klaster usaha mengandalkan potensi wilayah yang ada dan tidak bergantung pada eksport.
Pada  hakekatnya  pengembangan  sektor pertanian  berbasis  klaster  merupakan  upaya sistematis  dan  terencana  yang  dilakukan  oleh pemangku  kepentingan  daerah  atas  produk- produk  yang  dimiliki  atau  dikuasai  serta  telah ditentukan  dan  disepakati  bersama  berdasarkan kriteria-kriteria  tertentu  (daya  tarik  dan  daya saing),  untuk  dikembangkan  melalui  keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya dan diintegrasikan  dalam  manajemen  mata  rantai pasokan.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap
kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan  ( endogenous  development )  dengan menggunakan  potensi  sumberdaya  fisik  secara lokal (daerah).  Dengan  perencanaan  yang  baik dan  kebijakan  yang  tepat  akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan  ekonomi  ditunjukkan  oleh  tiga nilai pokok yaitu
berkembangnya
kemampuan
masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan
pokoknya,  meningkatkan  rasa  harga  diri,  dan meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk memilih.
Melalui skema Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah  bersama  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat  akan  semakin  memainkan  peranan yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  daya saingnya  guna  mewujudkan  kesejahteraan  sosial ekonomi  masyarakat  di  wilayahnya.  Semakin pentingnya  kedudukan  daerah  dalam menentukan daya
saingnya, menunjukan semakin mendesaknya pelaksanaan kebijakan
desentralisasi dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan, pembangunan dan mutu pelayanan publik.
Pada  hakekatnya  pengembangan  ekonomi lokal melalui pendekatan klaster merupakan upaya sistematis  dan  terencana  yang  dilakukan  oleh pemangku  kepentingan  daerah  atas  produk- produk  yang  dimiliki  atau  dikuasai  serta  telah ditentukan  dan  disepakati  bersama  berdasarkan kriteria-kriteria  tertentu  (daya  tarik  dan  daya
saing),  untuk  dikembangkan  melalui  keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya dan diintegrasikan  dalam  manajemen  mata  rantai pasokan.

## 2. KAJIAN LITERATUR 2.1. Teori Perencanaan

## 2.1.1. Teori Perencanaan
Teori secara terminologis bermakna sebagai anggapan-anggapan  yang  dikemukakan  sebagai suatu  penjelasan  berdasar  alasan  yang  dilandasi seperangkat  fakta.  Menurut Webster  (1959)  dapat berarti  sebagai  suatu  cara  untuk  memahami tentang  sesuatu  hal  melalui  suatu  kerangka berfikir,  yang  dapat  menginterpretasi  fakta  dan pengalaman.  Perencanaan  dapat  diartikan  dari berbagai  sudut  pandang,  bergantung  pada  segi obyeknya. Menurut Gillie (1971), pada hakekatnya perencanaan  mengandung  empat  aspek  utama, yaitu:
1.  tujuan yang lebih baik pada masa mendatang;
2.  keberadaan  dan  ketersediaan  sumberdaya (alam manusia, modal, infonnasi:
3.  keberadaan kendala atau keterbatasan; dan
4.  efisiensi dan efektifitas.

## 2.1.2. Perkembangan Teori Perencanaan
Sejak masa Yunani, ide perencanaan sudah dikenali,  yakni  sejak  munculnya  kota-kota  berpola pada  masa  itu,  seperti  kota-kota  di  lembah Euphrat  dan  Acropolis.  Akan  tetapi  perencanaan modern, baru dikenal sejak akhir abad 19 di Eropa Barat sejak masa revolusi industri.
Pada awal perkembangan tidaklah didasarkan  pada  teori,  namun  justru  teori perencanaan  berkembang  sebagai  kelanjutan  dari pengalaman  tentang  usaha  manusia  dalam mengatasi tantangan kondisi lingkungan kehidupannya.  Adanya  degradasi  aspek  sosial budaya manusia, sosial ekonomi dan biofisik yang menyangkut kebiduapan, akibat terjadinya industrialisasi  secara  besar-besaran  di  Inggris pada  akhir  abad  19,  maka  timbul  konsep-konsep dari  para  reformis.  Karl  Marx  sebagai  reformis politik  menyoroti  bahwa  degradasi  kehidupan  itu disebabkan  oleh  adanya  kelompok  kapitalis,  yang berkeinginan  meningkatkan  keuntungan  dengan cara  memanfaatkan  tenaga  manusia  murah (kelompok  proletar).  Di  sisi  lain  Geddes  sebagai seorang environmental  reformist mengemukakan 'trinitas'  dalam  kehidupan  yakni Folk-Place-Work. Langkah  tersebut  dijabarkan  ke  dalam  konsep yang  lebih  konkrit  oleh  Howard  (1898)  yang dikenal sebagai seorang reformis kemasyarakatan pada  ide Garden  City sebagai  kota  masa mendatang.  Keseluruhan  itu  pada  dasamya merupakan  upaya  untuk  mengembalikan  manusia kepada  lingkungan  yang  manusiawi.  Landasan konseptual  tersebut  secara  nyata  diwujudkan
kedalam  bentuk  wilayah  kota-kota  baru  yang dikembangkan antara tahun 1902 - 1920.
Dasar konsep di atas menjadi pangkal tolak teori  perencanaan  yang  dikembangkan  untuk memperbaiki penyimpangan dalam kegiatan perencanaan  pada  awal  abad  20-an.  Sementara itu  sejak  tahun  1930-an  telah  dikembangkan  pula teori  dalam  perencanaan  berdasarkan  ilmu geografi  manusia  dan  geografi  ekonomi,  seperti tim-bulnya Central  Place  Theory dari  Walter Christaller  dan  lainnya.  Menurut  McLoughlin (1971),  teori  perencanaan  maupun  teori-teori dalam perencanaan mulai menonjol sebagai suatu cabang  ilmu  yang  mandiri  pada  sekitar  tahun 1950-an.Sejak  saat  itu  teori  perencanaan  tumbuh sebagai  suatu  bentuk  cabang  ilmu  pengetahuan yang aktif dan mandiri (Faludi, 1973).
Pada  rangkaian  perkembangan  tersebut dapat  diamati  bahwa  generasi  teori  perencanaan bermula  dari  adanya  tuntutan  kebutuhan  tentang penataanlingkungan manusia dan lingkungan fisik. Penataan  lingkungan  manusia  berkembang  pada terbentuknya berbagai teori-teori perilaku (behavioral theories) serta konsep-konsep perilaku (behavioral concepts). Teori-teori tersebut menjadi alat  untuk  melandasi  pemikiran  yang  berkaitan dengan  perubahan  di  dalam  sistem  masyarakat dan  sistem  lingkungan  fisik,  Oleh  karenanya, berkembanglah  teori  sistem,  yakni  teori  perilaku dan  teori  fisik  sebagai  teori  yang  berkaitan  di dalam  upaya  mencari  pemecahan  masalah. Perkembangan  ini  ditunjang  oleh  berbagai  teori lain seperti matematikan, fisika, dan biologi.

## 2.2. Pendekatan Perencanaan Wilayah
2.2.1. Perkembangan Pendekatan

## Perencanaan
Pendekatan  perencanaan  wilayah  secara umum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  jenis  yakni perencanaan pembangunan ekonomi, dan perencanaan  fisik.  Kedua  jenis  pendekatan  ini dapat diuraikan secara singat sebagai berikut.

## A. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jenis perencanaan ini bertujuan untuk mencapai  suatu  tingkat  perkembangan  ekonomi tertentu suatu wilayah. Pada dasamya perencanaan  ini  berkaitan  erat  dengan  struktur serta pertumbuhan dari ekonomi tingkat nasional. Perhatian  utama  pendekatan  perencanaan  ini pada  penambahan  kapasitas  produksi,  dan perubahan  neraca  antar  sektor.  Oleh  karenanya perencanaan ini bersifat makro, dan menghasilkan rencana  komprehensi  yang  mencakup  segala sektor (misalnya
REPELITA).
Pendekatan perencanaan  ini  juga  lebih  menekankan  pada penyusunan  rencana  tertulis  yang  berguna sebagai blueprint for the future atau rencana induk masa  mendatang.  Pada  umumnya  rencana
blueprint telah  menentukan  berbagai  tujuan  dan sasaran tertentu yang perlu dicapai dalam periode perencanaan  tertentu  (Lima  tahunan  misalnya). Manfaat  pendekatan  perencanaan  pembangunan ekonomi  sejak  tahun  1960  dianggap  tidak memuaskan, bahkan orang tidak percaya terhadap manfaat  pendekatan  ini,  dengan  alasan  sebagai berikut.
• Tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan  dalam rencana  jarang  tercapai,  dan  perencana-annya sangat kecil pengaruhnya terhadap laju ekonomi yang seolah-olah berkem-bang sengan sendirinya,
• Rencana  blueprint  terlalu  kaku  tidak  memiliki kelonggaran untuk penyesuaian rencana perkembangan baru.
• Komunikasi  antara  para  perencana,  penguasa, dan pejabat kurang terjalin erat.
• Timbulnya  kesadaran  bahwa  pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, dan pertumbuhan itu justru menghalangi pemerataan.
Ketidakpuasan  terhadap  kelemahan  pendekatan ini,  menyebabkan  terjadinya  perluasan  bidang maupun  pendekatan  dari  perencanaan  tersebut sejak tahun 1970-an, antara lain sebagai berikut. a)  Jangkauan perencanaan pembangunan wilayah  lebih  diperluas.  Disamping  jangkauan pertumbuhan  dan  perubahan  struktur  ekonomi nasional,  perencanaan  juga  memperhatikan tujuan politik, kebutuhan sosial, serta pelestarian  lingkungan.  Oleh  karena  itu, metode
perencanaan pun mengalami
perubahan: - Timbulnya analisis untung-rugi suatu rencana  tidak  lagi  ditentukan  oleh  faktor keuangan  saja,  tetapi  jika  dilihat  dari  aspek sosial dan lingkungan.
- Faktor  ekonomi  dan  non  ekonomi  tidak hanya  diperhatikan  secara  terpisah,  tetapi didekati secara terpadu.
- Liputan  faktor  non  ekonomi  mengharuskan keterlibatan  pakar-pakar  ilmu  lain,  seperti sosiologi, geografi, dan sebagainya; dengan metode masing-masing.
- Cabang-cabang perencanaan pembangunan yang timbul sebagai spesialisasi tersendiri, misalnya perencanaan sosial dan perencanaan lingkungan.
- Perencanaan pembangunan mulai memperhatikan perkembangan wilayah disamping perkembangan tingkat nasional.
b)  Perencanaan  pembangunan  hendaknya  dapat mengurangi ketidakmerataan kemakmuran antar  kelompok  masyarakat  maupun  antar daerah. Dengan demikian perencanaan seharusnya  digunakan  sebagai  alat  mencapai pemerataan (planning  as  egalitarian  tool).
Tugas  yang  baru  ini  mencakup  juga  adopsi suatu metode yang dapat membandingkan dan menilai pengaruh-pengaruh program dan proyek pada
golongan masyarakat berpendapatan rendah dan daerah tertinggal.
c)  Dalam  pendekatan  baru  perencanaan  tidak hanya  mempersiapkan  dan  menulis  rencana, melainkan  juga  ikut  mengelola,  membimbing pelaksanaan  serta  menyoroti  perkembangan selama  pelaksanaan  rencana.  Jika  terjadi perkembangan,  baik  secara  nasional (intern) maupun  intemasional (extern), yang  akan mempengaruhi  laju  rencana,  maka  segera mendapat  respon  untuk  diambil  tindakan secara  tepat,  Dengan  demikian  perencanaan dijadikan  sebagai  proses  berkesinambungan, dimana kesesuaian terapan pada pengembangan  ekonomi  dan  sosial  dapat  diuji secara berkala.  Artinya,  perencanaan  bergeser dari rencana induk (blueprint) ke rencana  yang flexible atau mudah disesuaikan.
Pergeseran sifat perencanaan tersebut menyebabkan  pula  perubahan  pokok  dalam bidang metode berikut.
- Perencanaan  pembangunan  tidak  lagi  hanya memperhatikan  tingkat  makro,  namun  juga mrencanakan  tingkat  wilayah,  sektor,  malah program  dan  proyek.  Khusus  perencanaan tingkat  proyek  dilengkapi  dengan  teknik penaksiran manfaat yang rinci.
- Perubahan  prencanaan  lebih  lanjut  bersifat petunjuk  pelaksanaan  demi  tercapainya  tujuan dan sasaran, maka diadopsi teknik penganggaran  belanja  untuk  mengendalikan perencanaan penyediaan biaya.
- Teknik  monitoring  menjadi  penting  untuk mengetahui  kemajuan  dan  masalah  selama pelaksanaan, sehingga jika diperlukan perencanaan selanjutnya disesuaikan.
- Periode  perencanaan  tidak  begitu  mudak  lagi, sehingga rencana berlanjut dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan nyata.

## B. Perencanaan Fisik Wilayah
Bahasan  perkembangan  perencanaan  fisik pada  umumnya  mengemukakan  uraian  hakekat manusia dalam kaitannya dengan lingkungan fisik. Pendapat klasik selalu mengasosiasikan pengertian  perencanaan  fisik  adalah  perencanaan kota  atau  lingkungan  permukiman.  Pendapat tersebut  dewasa  ini  disadari  sebagai  pendapat pengertian perencanaan dalam arti sempit.
Hal ini mengingat bahwa perencanaan sebenamya menyangkut berbagai aspek kehidupan  yang  luas,  meliputi  segi  sosial  budaya, ekonomi,  dan  politik.  Dalam  hal  perencanaan  fisik merupakan  bagian  dari  usaha  untuk  menjawab perabahan-perubahan  pada  masyarakat  yang aspeknya luas tersebut. Perencanaan fisik
merupakan kegiatan perencanaan yang mencakup pengelolaan  penggunaan  lahan  dan  tata  ruang. Kegiatan-kegiatan  itu  mencakup  penyusunan rancangan rinci (misalnya lingkungan kota sampai dengan  penentuan  umum  penggunaan  ruang suatu  wilayah.  Jenis  perencanaan  ini  paling populer  dan  berkembang  di  negara-negara  maju. Pada  awalnya  perencanaan  fisik  memusatkan perhatian  pada  penetapan  penggunaan  lahan untuk  berbagai  fungsi,  pertanian,  perindustrian, permukiman,  transportasi  perdagangan,  rekreasi dal  lainnya.  Tujuan  utama  untuk  menda-patkan kecocokan  lahan  dan  lokasi  dengan  fungsi  yang paling menguntungkan masyarakat. Dengan demikian  sasaran  metodenya  menyusun  rencana induk (blueprint) yang  menentukan  fungsi  mana harus  diterapkan  di  suatu  lokasi  lahan  tertentu. Rencana  induk  tersebut  didasarkan  atas  survei kenyataan  penggunaan  lahan  di  lapangan,  untuk dibandingkan dengan penggunaan yang semestinya  menurut  anggapan  perencana.  Jika kedua  aspek  tersebut  tidak  sesuai,  maka  disusun rencana perubahan.

## 2.3.   Pertanian dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan  suatu  konsep  yang  bertumpu  pada lokalitas  dalam  melaksanakan  pembangunan  di suatu  daerah  (wilayah).  Menurut  Blakeley  (1989): “Local  economic  development  is  not  merely  new rhetoric,  but  represents  a  fundamental  shift  in  the actors  as  well  as  activities  associated  with economic  development.  It  is  essentially  a  process by  which  local  government  and/or  community- based  group  manage  their  existing  resources  and enter  new  partnership  arrangements  with  the private sector, or with each other, to create a new jobs  and  stimulate  economic  activity  in  a  well- defined economic zone.” Serupa dengan definisi di atas, World  Bank  Urban  Development  Unit (2003) menyatakan bahwa: “Local economic development is  the  process  by  which  public,  business  and nongovernmental  sector  partners  work  collectively to  create  better  conditions  for  economic  growth and employment generation.”
Lebih  lanjut  Coffey  (1985)  mengemukakan bahwa  pada  prinsipnya  konsep  pengembangan ekonomi lokal ditentukan oleh tumbuh- kembangnya  kewirausahaan  lokal  yang  ditunjang sistem  kelembagaan  lokal  di  wilayah  tersebut, mencakup:  industri,  asosiasi  kegiatan  usaha, pengusaha lokal, pemerintah lokal, dan komponen lokal lainnya.
Terdapat dua poin penting yang harus digarisbawahi  dari  pemahaman  di  atas.  Pertama, PEL  menekankan  adanya  perubahan  mendasar pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal  yang  menentukan  pembangunan,  tetapi
juga harus melibatkan aktor lain seperti masyarakat, dunia usaha, Lembaga Swadaya . Menurut Blakely and Bradshaw (1994), yang dimaksud  dengan  pengembangan  ekonomi  lokal adalah  proses  dimana  pemerintah  lokal  dan organsisasi  masyarakat  terlibat  untuk  mendorong, merangsang,  memelihara,  aktivitas  usaha  untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan    sedangkan menurut  Munir  (2007)  pengembangan  ekonomi lokal  (PEL)  yaitu  suatu  proses  yang  mencoba merumuskan
kelembagaan-kelembagaan pembangunan
di daerah, peningkatan kemampuan  SDM  untuk  menciptakan  produk- produk  yang  lebih  baik  serta  pembinaan  industri dan  kegiatan  usaha  pada  skala  lokal.  Jadi, pengembangan  wilayah  dilihat  sebagai  upaya pemerintah  daerah  bersama  masyarakat  dalam membangun  kesem-patan-kesempatan  ekonomi yang  cocok  dengan  SDM,  dan  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal . Menurut  Blakely  dalam  Supriyadi  (2007,  h.103- 123), bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi  lokal  dapat  ditinjau  dari  beberapa indikator, yaitu:
a.   perluasan  kesempatan  bagi  masyarakat  kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
b.  perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
c.  pemberdayaan  lembaga  usaha  mikro  dan  kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan d.  pemberdayaan  kelembagaan  jaringan  kerja kemitraan  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat lokal.
Peran strategis sektor pertanian menurut Sumodiningrat  (1999)  dan  Todaro  (2000),  terkait pengembangan  ekonomi  lokal  di  suatu  wilayah, adalah:
a) Pertanian  menyerap  tenaga  kerja  wilayah . Kondisi  ini dapat  terjadi  jika  pertanian berkembang  secara  menyeluruh,  meliputi: kegiatan  hulu,  kegiatan  bertani  itu  sendiri, kegiatan hilir, dan kegiatan penunjang (transportasi,  keuangan,  kelembagaan,  dan sebagainya).  Selain  itu,  pertanian  merupakan pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keahlian  dan kultur  masyarakat  perdesaan  (tujuan  utama PEL tercapai).
b) Pertanian  memenuhi  kebutuhan  pangan  lokal . Selain  berpotensi  sebagai  komoditas  ekspor, produk pertanian juga dapat memenuhi kebutuhan  pasar domestik (lokal). Terkait PEL, hal  ini  jelas  memberikan  keuntungan  karena akan  memperkecil  nilai  impor  melalui  produk subsitusi  impor.  Selisih  antara  nilai  ekspor- impor  merupakan  nilai  tambah  yang  diterima oleh wilayah tersebut.
c) Pertanian  memacu  pertumbuhan  investasi wilayah .  Pertanian  yang  berkembang  pesat akan  menarik  investor  ke  wilayah  tersebut.
Investasi  merupakan  satu  dari  tiga  faktor (ekspor  dan  konsumi  lokal)  penting  yang dibutuhkan  oleh  wilayah  untuk  berkembang. Namun,  investasi  tersebut  harus  diarahkan pada  sektor  berbasis  lokal.  Industri  yang berkembang  adalah  industri  yang  mengolah hasil  pertanian  lokal,  bukan  industri foot-loose . Apabila  hal  ini  tidak  terwujud,  investasi  yang dilakukan justru memperbesar kebocoran wilayah (region leakages) .
d) Pertanian  sebagai  pemerata  kesenjangan wilayah  (regional  disparity) .  Pertanian  bisa dijadikan  sebagai  alat  pembangunan  desa- desa  tertinggal  mengingat  hanya  pertanian yang  sesuai  dengan  kondisi  (karakteristik) perdesaan.  Pembangunan  pertanian  yang terencana  dan  dikelola  dengan  baik  akan memacu  perkembangan  desa-desa  tersebut, dan secara makro akan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

## 2.4.   Perspektif Klaster
Klaster  merupakan  hubungan  antar  satu jenis  kegiatan  ekonomi,  mulai  dari  kegiatan produksi primer, pengepul, pengolah setengah jadi atau  jadi  (industri  menengah,  besar),  pedagang dan  eksportir,  serta  kegiatan  dan  pelayanan penunjang  seperti  lembaga  keuangan,  pelayanan usaha, pendidikan, penelitian, dan lainnya.
Sebagaimana  didefinisikan  oleh  pakar  daya  saing Michael  Porter  (1998):  ” Clusters  are  geographic concentrations  of  interconnected  companies  and institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities  important  to  competition.” Keterkaitan ( linkage )  antar  kegiatan  ekonomi adalah  penting dalam  pengembangan  klaster  karena  hubungan antar  kegiatan  yang  saling  komplementer  akan menunjang  keunggulan  (Sa’id et  al. 2007).  Hal  ini menyangkut  bukan  saja  soal  efisiensi  biaya transpor melainkan juga matching spesifikasi yang dibutuhkan  masing-masing  akan  lebih  mudah dilakukan, karena menyangkut pertukaran “ knowledge, relationships, motivation ” tersebu
Gambar 1 Tahapan Pengembangan Klaster (Sumber : Munir et al. (2007)

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah deskritif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian  untuk  membuat  gambaran  mengenai situasi  atau  kejadian,  sehingga  metode  ini berkehendak  mengadakan  akumulasi  data  dasar belaka.  Analisa  kualitatif  dilakukan  dalam  bentuk uraian deskrptif yang digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan data atau informasi,  sehingga  mudah  dimengerti  termasuk menyimpulkan  suatu  keadaan  seperti  baik,  buruk, tinggi,  rendah  dan  lain-lainnya.  Tujuan  dari penelitian  deskriptif  adalah  untuk  memberikan gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  yang  diselidiki. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang manfaat  dari  pendekatan  klaster  yang  diterapkan dalam identifikasi pengembangan sektor pertanian di  Distrik  Arso  Timur  Kabupaten  Keerom.  Dalam mengumpulkan data digunakan teknik:
Studi Kepustakaan ( Library Research )
Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  menelaah dan  mempelajari  buku-buku  tertulis  dan  laporan- laporan  lainnya  dalam  meneliti  teori  dan  metode yang berhubungan dengan penelitian.
Studi Lapangan ( Field Research )
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara mengunjungi secara langsung terhadap objek yang  akan  diteliti,  data  tersebut  penulis  peroleh dengan cara:
a.  Metode  Wawancara  dengan  menggunakan schedule questionair ataupun interview guide b.  Metode Observasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum
Secara geografis Distrik Arso Timur terletak pada  posisi  140 0 52 1 31.88 11 Bujur  Timur  dan 02 0 55 1 50.84 11 Lintang  Selatan.      Pada sebelah utara berbatasan dengan Distrik M u a r a   T a m i ,  selatan  berbatasan  dengan Distrik    Waris  dan  Senggi,  sebelah  barat berbatasan  dengan  Distrik  Arso,  dan  sebelah timur  dengan  Negara  Papua  New  Guinea. Dengan  total  luas  wilayah  pada  Distrik  Arso Timur sebesar 461,16  Km 2 .
Distrik  Arso  Timur  yang  merupakan  salah distrik  di  Kabupaten  Keerom  yang  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga  PNG  serta merupakan  daerah  penyangga  Kota  Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua, memiliki keunggulan  komparatif  bila  dibandingkan  dengan kabupaten  pemekaran  lain  di  Provinsi  Papua. Dengan letak yang demikian merupakan keuntungan tersendiri bagi
prospek
pengembangan  kehidupan  perekonomian  dan perdagangan  lintas  daerah  maupun  lintas  negara. Dari  sisi  pengembangan  ekonomi  merupakan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sandang  dan  pangan  ibukota  Provinsi  dan Kabupaten  lainnya  termasuk  pengembangan pasar  eksport  ke  Negara  tetangga  PNG.  Potensi sumber  daya  lahan  masih  di  dominasi  oleh Kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi  hasil  hutan  berupa  kayu,  non  kayu dan  hasil  hutan  lainnya,  sedangkan  lahan  areal penggunaan lainnya masih cukup luas yang dapat dimanfaatkan  untuk  pengembangan  kawasan budidaya  yang  meliputi  kawasan  pertanian, perkebunan,  peternakan,  perikanan  air  tawar, pengembangan jasa dan ekonomi lainnya.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional  jenis  tanah  di  wilayah  Distrik  Arso  Timur berjenis PMK (Podsolik Merah Kuning. Distrik Arso Timur  merupakan  daerah  terendah  dengan ketinggian  0–1000  m  diatas  permukaan  laut  (dpl). Distrik  Arso  Timur  dengan  batuan  penyusun  yang dominan  adalah  formasi  batuan  aluvium  dan endapan  sungai.  Formasi  ini  terdiri  dari  jenis material  mulai  dari  lempung,  pasir  halus  dengan ketebalan berdasarkan hasil geolistrik diperkirakan 2,5–84  meter.  Keberadaan  akuifer  tertekan ( confined  aquifer )  mulai  di  bawah  80  m, sedangkan  akuifer  dangkal  ( unconfined  aquifer ) ditemukan  mulai  kedalaman  2,5–7  m.  Material penyusun  terdiri  dari  pasir  halus  lempungan sampai  sampai  pasir  lempungan.  Perlapisan akuifer sangat tipis, sehingga air tanah relatif kecil. Pada  Distrik  Arso  Timur  ditemukan  rata-rata keasaman netral sampai dengan asam.
Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pasar/  perekonomian  suatu  daerah.  Berdasarkan hasil   pemutakhiran   (update)   Sensus Penduduk 2013      jumlah  penduduk  Distrik  Arso  Timur adalah  5.099  jiwa.  Dimana  tiap  tahun  mengalami peningkatan. Penduduk laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 2.919 jiwa atau  sebesar  5 7 , 0 1   % , sedangkan  penduduk perempuan berjumlah 2.180 jiwa atau 42,93 % dari seluruh penduduk  di  Distrik Arso  T i m u r .  Dengan  luas  wilayah  sebesar 461,16    Km 2 berarti  kepadatan  penduduknya hanya  mencapai  11,06.  Artinya  setiap  1  km 2 dihuni kurang lebih 11 orang penduduk.
Tabel 4.1 Perkembangan Pertambahan Penduduk Distrik Arso Timur Tahun 2010–2013
Tabel 4.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Distrik Arso Timur Tahun 2013
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Distrik Arso Timur Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2013
Jumlah  rumah  tangga  di  Distrik  Arso  Timur sebanyak 1.140  rumah tangga,  jumlah  terbanyak terdapat  di  Kampung  Wonorejo  sebanyak  440 atau 36,73  %  dari  jumlah rumah tangga yang ada pada  Distrik  Arso  Timur,  sedangkan  Kampung Kriku  memiliki  jumlah  rumah  tangga  terkecil sebanyak 22 rumah tangga atau 1,84  % dari jumlah rumah tangga yang terdapat di Distrik Arso Timur.
Tabel 4.4 Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin Distrik Arso Timur 2013
Kampung Skofro memiliki wilayah terluas yaitu 79,96 Km 2 atau sebesar  17,34   persen  dari  total luas  wilayah  pada Distrik Arso Timur. Sedangkan Kampung  Wambes    merupakan  daerah  yang memiliki  wilayah  terkecil  dengan  luas  hanya 7,44 Km 2 atau  sebesar  0,16  persen  dari  total  luas Distrik Arso Timur. Kampung Wembi  memiliki jarak terjauh dari Ibukota Distrik  yaitu  sepanjang 42  Km dan dengan kendaraan  roda  2 berkecepatan  rata- rata  40-60  Km/jam,  dapat  ditempuh  dengan waktu  1  jam  40 menit.  Sedangkan jarak  terdekat adalah  Kampung  Yetty  yaitu  sejauh  1  Km  dan dengan kendaraan  roda  2  berkecapatan  rata-rata 40-60  Km/jam,   dapat  ditempuh  dengan  waktu  5 menit.
Distrik  Arso  Timur  memiliki  luas  lahan  bukan sawah  sebesar  1025,9  Ha  dan  lahan  sawah seluas  40,68    Ha   dimana yang terluas berada di Kampung  Wonorejo.  Ketinggian  Distrik  Arso  Timur berkisar  antara  72  -  134  meter  dpl.  Kam pung Pyawi  adalah  kampung  tertinggi  dari  permukaan laut,  sedangkan  yang  terendah  adalah  Kampung Kriku.  Berdasarkan  catatan  dari  Balai Meteorologi dan  Geofisika  ( 2011)  jumlah  curah  hujan  di Distrik  Arso  sebesar  1.919,5  mm  dengan  rata- rata  curah  hujan  159,96.   Hari  hujan  sepanjang 2011 sebanyak 124 hari.
Tabel 4.5 Rencana Pola Ruang Distrik
Arso Timur Tahun 2014
Pada pendataan PSPK 2011 tercatat jumlah seluruh  ternak  sapi  di  Distrik  Arso  Timur  adalah 557 ekor. Kampung Wonorejo merupakan kampung  dengan  jumlah  ternak  Sapi  terbanyak yang  berjumlah  334  ekor  sapi  atau  sebesar 60%  dari  keseluruhan  kampung  di  Distrik    Arso Timur.
Tabel 4.6 Jumlah Ternak Distrik Arso Timur Tahun 2011
Sektor  peternakan,  komoditi  peternakan memiliki  prospek  yang  sangat  baik.  Kondisi  lahan yang  masih  luas  sangat  memungkinkan  untuk pengembangan secara besar-besaran atau secara profesional.  Komoditi  ternak  yang  sudah  ada  saat ini  sudah  dikembangkan  oleh  masyarakat  adalah sapi  dan  kerbau.  Sampai  sekarang  ini  usaha peternakan  masih  dikelola  secara  pribadi  atau perorangan,  semua  ternak  yang  ada  saat  ini memilki  prospek  pasar  yang  baik  di  Kota Jayapura, terutama pada saat hari raya keagamaan  permintaan  pasar  sangat  tinggi  di Kota Jayapura yang sampai saat ini belum mampu menutup permintaan pasar. Setiap tahun anggaran  pemerintah  daerah  memberikan  dana yang  cukup  besar  dalam  peningkatan  produksi
peternakan.  Kedepan  diharapkan  ada  investor menanamkan modalnya di sektor peternakan baik di  hulu  maupun  hilirnya,  dengan  sendirinya  dapat meningkatan  kesejahteraan  masyarakat  maupun peningkatan PAD Kabupaten Keerom.
Sektor      usaha  utama  yang  paling  banyak dilakukan oleh rumah tangga di Distrik  Arso Timur adalah sektor usaha pertanian (85,84%).
Mayoritas  masyarakat  di  Distrik  Arso  Timur merupakan  petani  kakao,  yang  tersebar  di  11 kampung.  Sedangkan  kelapa  sawit  merupakan komoditi  yang  terbanyak  kedua  setelah  kakao yang  berada pada 5 kampung. Komoditi unggulan lain  yang  ada  di  Distrik  Arso  Timur  antara  lain pinang,
holtikultura, umbi-umbian. Sementara untuk penanaman padi hanya terdapat  di  Kampung  Yamara  dan  Wonorejo dengan persentase yang juga masih rendah.
Tabel 4.6
Potensi Penghasilan Pertanian, Komoditi/Produk Unggula
Tabel 4.7
Pemasaran Utama Beberapa Komoditi Menurut Jenisnya Jenisnya/ Market & Trade Activities
4.2.  Analisis Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Tidak  lancarnya  perdagangan  antar  daerah ( intra-trade ) disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang  dan  jasa  antar  daerah  mempengaruhi pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Infrastrutur
jalan
yang
menghubungkan  antar  kampung  di  Distrik  Arso Timur  masih  belum  baik  karena  masih  banyak jalan yang rusak serta belum terjamah pengaspalan. Hal
ini mengakibatkan transportasi  menjadi  hal  yang  sedikit  sulit  bagi masyarakat untuk
memasarkan hasil pertaniannya,  terutama  bagi  masyarakat  yang tinggal  pada  daerah  kampung  garis  belakang  di Distrik Arso Timur. Hal ini tentu akan menyebabkan  kurangnya  mobilitas  penduduk, yang  berdampak  pada  lambatnya  pertumbuhan ekonomi.  Sarana  Telekomunikasi di  Distrik  Arso Timur    saat  ini  masih  terdapat  daerah  yang belum  terjangkau signal  handphone  serta  siaran televisi    seperti    pada  kampung  Yetty,  Kriku, Sangke Kibay dan Skofro.Keterbatasan tersebut mengakibatkan kurang lancarnya perdagangan  antar  daerah  ( intra-trade )  yang merupakan  unsur  menciptakan  ketimpangan ekonomi regional.
Infrastrutur  jalan  yang  menghubungkan antar  kampung  masih  belum  baik  karena  masih banyak  jalan  yang  rusak  serta  belum  terjamah pengaspalan,  hal  ini  menyebabkan  transportasi menjadi  hal  yang  sedikit  sulit  bagi  masyarakat, terutama  bagi  masyarakat  yang  tinggal  pada daerah  kampung  garis  belakang  di  Distrik  Arso Timur.  Hal ini tentu akan menyebabkan kurangnya mobilitas  penduduk yang  berdampak  pada lambatnya  pertumbuhan  ekonomi.  Dikarenakan posisi  beberapa  kampung  yang  masih  sulit  untuk dijangkau  serta  kondisi  jalan  yang  masih  belum baik  di  sebagian  besar  wilayah  kampung  Distrik Arso Timur mengakibatkan harga barang kebutuhan pun  sedikit  lebih  tinggi atau mahal  jika dibandingkan  dengan  beberapa  distrik  lain  di Kabupaten  Keerom.  Ketersediaan  dan  kondisi infrastruktur  di  Distrik  Arso  Timur  merupakan salah  satu  kendala  dalam  mengembangkan sektor  pertanian.  Karena  hal  tersebut  secara tidak  langsung  mempengaruhi  supplay  dan demand.  Selain  itu  juga  mempengaruhi distribusi, pemasaran dan tidak dapat bersaing  harga.  Kondisi  permukaan  jalan yang masih
berupa
tanah sangat mengganggu  terutama  di  musim  penghujan. Jalan akan becek dan licin sehingga mengganggu  pengguna  jalan  baik  pejalan kaki maupun yang berkendara.
Tabel 4.8
Jenis  Permukaan  Jalan  Terluas  Menurut Kampung/ Type of Road Surfaces by Village 2011
Selain  permasalahan  jalan, Distrik  Arso  Timur  juga  terkendala dengan  listrik  dan  air  bersih.  Jumlah kampung  yang  telah  teraliri  listrik  PLN  di Distrik    Arso Timur pada  tahun  2011 sebanyak  5  kampung.  dengan  jumlah  total 560 pelanggan. 6 kampung lainnya menggunakan listrik  dari  Genset yang di kelola secara  swadaya,  untuk  jumlah  rumah  tangga pelanggan      terbesar  listrik  PLN  adalah  di Kampung  Wonorejo.  Total  penjualan  listrik selama  2011    sebesar      7.744.386      Kwh. Penjualan    listrik      terbesar  diarahkan  pada pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 5.717,251  Kwh atau sebesar  73.9  %  dari  total penjualan.  Sedangkan  yang  terkecil  ada  pada pelanggan industri  yaitu sebesar  582 Kwh atau 0.1  %  persen  dari  seluruh  daya  listrik  yang terdapat di Distrik Arso Timur.

## 4.3.   Analisis  Peran  Sektor  Pertanian  Bagi Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Melalui Pendekatan Klaster di Distrik Arso Timur
Pembangunan  perekonomian  suatu  daerah saat  ini  masih  belum  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  signifikan.  Hal tersebut  disebabkan  karena  pola  pengembangan ekonomi  daerah  /  lokal  yang  sedang  dan  telah dilaksanakan oleh daerah terkesan  kurang sistematik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab  dari  kurang  berkembangnya  potensi
ekonomi  daerah  dan  berakibat  rendahnya  daya saing  ekonomi  daerah.  Rendahnya  daya  saing ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan  arus  masuknya  investasi  menjadi kurang
signifikan.
Untuk
itulah, agar pengembangan  ekonomi  daerah  dapat  berhasil dan  berdaya  guna,  maka  perlu  diupayakan pengembangan  potensi  ekonomi  daerah  melalui pengembangan  ekonomi  lokal  (PEL).  Namun demikian,  agar  pengembangan  ekonomi  lokal tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan  dampak  pengganda  yang  besar  bagi produk-produk lainnya, maka seyogianya pengembangan  ekonomi  lokal  dimaksud  didesain melalui basis klaster ( clustering ).
Dengan
berbasis
klaster, maka pengembangan  ekonomi  lokal  memperhatikan keterkaitan ( linkages ) dengan unsur-unsur pendukungnya  (industri  input/pemasok,  BDS, Perguruan Tinggi, Pasar dan sebaginya), sehingga tercipta  keterkaitan  yang  kuat  dan  mampu menopang  pengembangan  ekonomi  lokal  secara berkelanjutan.  Pengembangan  ekonomi  lokal  ini juga harus berlangsung secara efektif dan efisien, tidak saja memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya,  namun  juga  dikembangkan  dalam manajemen mata rantai, sehingga setiap kegiatan pengembangannnya,  mulai  dari  bahan  baku, pengolahan, pergudangan, distribusi dan pencapaian  pasar  sasaran  dapat  dilakukan dengan  lebih  efisien  (biaya  produksi  yang  lebih rendah),  tepat  waktu,  tepat  jumlah  dan  tepat distribusi (Sa’id, 2007).
Kemampuan  suatu  daerah  dalam  memilih secara  tepat  potensi  ekonomi  daerah  untuk dijadikan  sebagai  subyek  pengelolaan  inovasi akan  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan pembangunan  ekonomi  daerah  tersebut  (Atang Sulaeman dan Ignatius Subagjo, 2011). Dalam era otonomi  daerah  dewasa  ini,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kecepatan  dan  optimalisasi  pembangunan wilayah  (daerah)  tentu  akan  sangat  ditentukan oleh  kapasitas  dan  kapabilitas  sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya  manusia).  Kepemilikan  sumberdaya alam  dan  sumberdaya  manusia  berkualitas  yang terbatas  dapat  menimbulkan  kemunduran  yang sangat  berarti  dalam  dinamika  pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan  sebagai  akibat  terbatasnya  kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah  adalah  ketidakleluasaan  daerah  yang bersangkutan  untuk  mengarahkan  program  dan kegiatan  pembangunan  ekonominya,  dan  situasi ini  menyebabkan  munculnya  pula  disparitas pembangunan ekonomi wilayah.
Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan  terutama  bila  dikaitkan  dengan pelaksanaan  otonomi  daerah  dewasa  ini.  Salah satu penyebab munculnya ketimpangan
pembangunan ekonomi antar wilayah yaitu adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya  alam  ( resources  endowment )  dan sumberdaya manusia ( human resources ) disamping  beberapa  faktor  lain  yang  juga  sangat krusial  seperti  perbedaan  demografi,  perbedaan potensi  lokasi,  perbedaan  aspek  aksesibilitas  dan kekuasaan ( power ) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.
Dengan  pola  analisis  bahwa  pengelolaan, ketersediaan,  dan  kebijakan  yang  tepat,  relevan serta  komprehensif  amat  dibutuhkan  dalam kaitannya  dengan  pengembangan  ekonomi  lokal dan  penguatan  tatanan  ekonomi  lokal  yang  pada gilirannya  dapat  menjamin  keberlanjutan  proses pengembangan  ekonomi  yang  dimaksud.  Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pengembangan  ekonomi  lokal  (PEL)  dalam  era otonomi  daerah  dewasa  ini,  memiliki  atau menampakkan  suatu  kedenderungan  dimana daerah  yang  kaya  akan  sumberdaya  alam  lebih cepat  menikmati  kemajuan  pembangunan  bila dibandingkan  dengan  wilayah  lain  yang  miskin akan  sumberdaya  alam,  hal  ini  diperparah  lagi dengan keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka  tidaklah  terlalu  mengherankan  manakala issu  tentang  ketimpangan  pembangunan  antara wilayah  (kawasan)  yang  merebak  di  akhir Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahap  Pertama yang  lalu,  kembali  muncul  dengan  sosok  yang semakin mengkhawatirkan.
Kegiatan  sebagian  besar  masyarakat  di Distrik  Arso  Timur  didominasi  oleh  kegiatan pertanian  atau  agribisnis,  termasuk  didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian,
perdagangan  hasil-hasil  pertanian,  perdagangan agribisnis
hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
Industri  pengolahan  utamanya  digerakkan oleh  sub-sektor  industri  besar/sedang  dengan industri pengolahan kelapa sawit sebagai kontributor  terbesar.  Distrik  Arso  Timur  yang mempunyai  lahan  kelapa  sawit  yang  cukup  luas terdapat  industri  pengolah  kelapa    sawit  menjadi CPO,  industri  tersebut  masuk  dalam  kategori industri  besar/sedang.  Selama  tahun    2006-2008 laju pertumbuhan sub-sektor industri besar/sedang cenderung  menurun,  beberapa  penyebabnya adalah  turunnya  harga  CPO  dunia  dan  kapasitas volume  pengolahan  pabrik  yang  kurang  sehingga banyak buah sawit yang busuk dan beberapa hasil sawit  dibawa  ke  kabupaten  lain  untuk  diolah disana.
Dengan  laju  pertumbuhan  sebesar  6,86 persen pada 2013, subsektor industri besar/sedang  mengalami  sedikit  kenaikan  laju pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya  yang  tercatat  sebesar  6,80  persen. Kenaikan  laju  pertumbuhan  juga  menyebabkan
kontribusi subsektor ini terhadap PDRB Kabupaten Keerom  naik.  Pada  tahun  2013  subsektor  industri besar/sedang berkontribusi sebesar 7,43
Peran  sektor  pertanian  dianalisis  melalui perspektif  wilayah  dengan  mengkaji  peran  sektor pertanian  secara  kewilayahan.  Unit  analisisnya adalah  kegiatan  sektor  pertanian  dan  industri pengolahannya.  Apa  dan  sejauh  mana  peran sektor pertanian dalam mengembangkan perekonomian lokal merupakan pertanyaan utama yang  harus  dijawab.  Sementara  itu,  secara  mikro akan dikaji peran sektor pertanian.
Suatu  wilayah  atau  kawasan  sentra  produksi pangan  (agropolitan)  bisa  dipetakan  berdasarkan potensi  sektor  unggulan  suatu  usaha  pertanian dari  wilayah  tersebut.  Cakupan  wilayah  kawasan sentra  produksi  pangan  (agropolitan)  terbagi  atas tipologi pertanian:
a.  Sektor usaha pertanian tanaman pangan;
b.  Sektor usaha pertanian hortikultura;
c.  Sektor usaha perkebunan;
d.  Sektor usaha peternakan;
e.  Sektor usaha perikanan darat;
f.  Sektor usaha perikanan laut;
g.  Sektor usaha agrowisata;
h.  kawasan hutan wisata konservasi alam.
Peran  sektor  pertanian  dalam  pengembangan ekonomi  lokal  masyarakat  di  Distrik  Arso  Timur melalui  pendekatan  klaster  dapat  memberikan kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  ini  diyakini mampu mengangkat martabat masyarakat setempat  dengan  meningkatkan  kemampuan perekonomian  mereka.  Sektor  pertanian  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena: 1.  Menumbuh  kembangkan  pusat  pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian (agribisnis);
2.  Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di  Distrik  Arso  Timur  melalui  kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis agribisnis;
3.  Menumbuh kembangkan lembaga-lembaga ekonomi di distrik;
4.  Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
5.  Mewujudkan  tata  ruang  ideal  antara  kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat.

## 5. KESIMPULAN
Salah satu aspek penting dalam perencanaan  pembangunan  daerah  adalah dengan  pengembangan  ekonomi  lokal  yang mampu  menciptakan  daya  ungkit  tinggi  dan mampu  menjadi  penarik  sektor  lain  untuk bergerak dan bertumbuh.
1.  Potensi  alam  di  Distrik  Arso  Timur  sangat cocok  untuk  pertanian  perkebunan  khususnya tanaman  kakao  serta  ternak  sapi.  Budaya masyarakat  desa  yang  menganggap  kegiatan
pertanian  merupakan  kegiatan  turun  temurun dan harus dipertahankan.
2.  Pengembangan potensi ekonomi lokal di Distrik
Arso Timur dapat diraih dengan cara pengembangan  kerjasama  dengan  pemerintah dan swasta baik di sektor pertanian. Kerjasama di  bidang  pertanian  misalnya  peningkatan teknologi  pertanian  dan  peningkatan  nilai tambah  hasil  pertanian  mengingat  sebagian besar  hasil  pertanian  merupakan  bahan  yang tidak tahan lama.
3.  Dengan pendekatan klaster, maka pengembangan  ekonomi  lokal  sektor  pertanian memperhatikan  keterkaitan  ( linkages )  dengan unsur-unsur  pendukungnya,  sehingga  tercipta keterkaitan  yang  kuat  dan  mampu  menopang pengembangan ekonomi lokal di sektor pertanian secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Distrik  Arso  Timur  Dalam  Angka  Tahun  2013. 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom.  Kabupaten Keroom Kurniawan, Dicky. 2010. Alternatif
Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Di Kota
Pontianak  Studi  Kasus  Pertanian  Lidah  Buaya Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 21 No. 1, April 2010, hlm. 19 – 36 Nazir,  Moh.  2013.  Metode  Penelitian.Ghalia Indonesia. Bogor.
Saragih,  Jef  Rudiantho.  2014.  Perencanaan Wilayah  dan  Pengembangan  Ekonomi  Lokal Berbasis Pertanian. Pustaka Belajar. Yogyakarta
Sjafrizal.  2012.  Ekonomi  Wilayah  dan  Perkotaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian.  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Sulaeman,  Atang.  Panduan  Umum  Prakarsa Penguatan Inovasi Daerah.
RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2014