ANUVA Volume 3 (1): 1-9, 2019 Copyright ©2019, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva
Tantangan Literasi Informasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Semarang
Ana Irhandayaningsih 1*)
1 Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
* ) Korespondensi: irhandayaningsih@gmail.com

## Abstract
This study aims to find out information literacy challenges for people living in the coastal area of  Semarang City.  These  challenges  include  the  absorption  of  information  sources,  access  to  information  sources,  and government regulations. The second objective is to find out information literacy challenges in women's groups in coastal communities, related to information on women's empowerment programs from the Semarang city government.  Information  literacy  empowerment  programs  have  several  challenges,  including  information literacy  in  program  planning,  information  literacy  in  program  implementation,  information  literacy  on program benefit taking, and information literacy in program evaluation. The research design used in this study is participatory action research, namely collection and analysis accompanied by a dialogue process between research objects. The location of the study was conducted in Mangkang Wetan Sub-District, Tugu City District, Semarang. The technique of data collection is done through filling out questionnaires, interviews, and focus group discussions to the research objects chosen through random sampling. Based on the results of the study, the challenge of information literacy in coastal communities is the low absorption of information, the small quantity  of  information  sources,  and  the  turbidity  associated  with  information  sources.  Furthermore,  the community at the research location has shown success in overcoming the challenges of information literacy in women's  empowerment  programs, starting from  the  planning,  implementation,  benefit  taking,  and  program evaluation stages.

## Keywords: information literacy; coastal communities; women's empowerment programs

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  literasi  informasi  pada  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan  pesisir  Kota  Semarang.  Tantangan  tersebut  meliputi  keterserapan  sumber  informasi,  akses  sumber informasi,  dan  regulasi  pemerintah.  Tujuan  kedua  adalah  mengetahui  tantangan  literasi  informasi  pada kelompok perempuan dalam masyarakat pesisir, terkait dengan informasi program pemberdayaan perempuan dari  pemerintah  Kota  Semarang.  Literasi  informasi  program  pemberdayaan  memiliki  beberapa  tantangan, meliputi  literasi  informasi  pada  perencanaan  program,  literasi  informasi  pada  pelaksanaan  program,  literasi informasi pada pengambilan manfaat program, dan literasi informasi pada evaluasi program. Disain penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  participatory  action  research  yaitu  u  pengumpulan  dan  analisis yang disertai proses dialog antar obyek  penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan  Tugu  Kota  Semarang.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  pengisian  kuesioner, wawancara,  dan  focus  group  discussion  kepada  obyek  penelitian  yang  dipilih  melalui  random  sampling. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan literasi informasi masyarakat pesisir adalah serapan  informasi  yang rendah,  kuantitas  sumber  informasi  yang  sedikit,  dan  kekerungan  terkait  sumber  informasi.  Selanjutnya, masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan literasi informasi dalam program pemberdayaan perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.
Kata kunci: literasi informasi; masyarakat pesisir; program pemberdayaan perempuan

## 1. Pendahuluan
Kota  Semarang  memiliki  wilayah  yang  didominasi  dataran  rendah  dan  kawasan  pesisir. Masyarakat pesisir secara umum melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya
laut. Sehingga masyarakat ini bergantung pada potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Pola tersebut memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik geografis dan kondisi alam dari wilayah pesisir yang  merupakan  pertemuan  antara  daratan  dan  wilayah  lautan.  Penyebab  lainnya  adalah  pada karakteristik  kepribadian  sebagian  besar  individu  yang  tinggal  di  pesisir,  serta  kelembagaan  sosial  di wilayah pesisir. Menurut Koentjaraningrat (1990) masyarakat pesisir secara ekologis mempunyai cara hidup  yang  bervariasi,  karena  terdapat  dua  alternative  pemanfaatan  sumberdaya  alam  di  lingkungan darat dan lingkungan air (laut dan tambak). Secara umum, masyarakat pesisir memanfaatan sumberdaya air antara lain dengan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagai pekerjaan utama dan memanfaatkan  sumberdaya  daratan  antara  lain  dilakukan  dengan  pertanian  pada  lahan  semi-berpasir sebagai pekerjaan tambahan.
Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat petani dan masyarakat  urban. Perbedaan ini  didasari oleh sumberdaya bagi  kehidupan sosial  ekonomi setiap masyarakat.  Masyarakat  pesisir  memiliki  kehidupan  sosial  ekonomi  yang  tidak  pasti,  karena sumberdaya laut dan perikanan  bersifat  sulit prediksi (Coleman, 1990). Selain itu, sumberdaya tersebut mempunyai  resiko  kerugian  yang  tinggi  serta  menghasilkan  keuntungan  atau  pendapatan  yang fluktuatif.  Hal  tersebut  juga  berpengaruh  pada  sifat  masyarakat  pesisir  yang  sebagian  besar  memiliki sifat sebagian temparemental (Ambo, 2001).
Fluktuasi kehidupan social ekonomi masyarakat pesisir, menjadikan masyarakat pesisir memiliki penghasilan  minim  dan  memiliki  citra  sebagai  masyarakat  miskin.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena masyarakat  pesisir  memiliki  keterbatasan  akses  untuk  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia, pendidikan, penguasaan teknologi, memperluas pasar, dan menambah modal (Ambo, 2001).
Pemerintah  Kota  Semarang  telah  menjalankan  kebijakan  dan  program  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  masyarakat  di  kawasan  pesisir.  Program  tersebut  dapat  dikategorikan menjadi  tiga,  yaitu    program  bagi  rumah  tangga,  sosial  masyarakat,  dan  pemberdayaan  komunitas. Program bagi rumah tangga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin di suatu  lingkungan  masyarakat  pesisir.  Program  kedua,  program  sosial  masyarakat,  bertujuan  untuk mendukung  kegiatan  komunitas  non-produktif  dalam  masyarakat  pesisir.  Program  ketiga,  program pemberdayaan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  pesisir  dan  meningkatkan tingkan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini melibatkan pendamping dari kalangan profesional dan fasilitator (Agung, 2014). Namun secara umum hal tersebut belum optimal dan belum berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di masyarakat pesisir (Nugroho, 2015).
Ketiga program  tersebut sebagian besar  memiliki  pengelola dan target para perempuan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, dan  karena  penduduk  laki-laki  tidak  memiliki  waktu  di  luar  pekerjaanya  sebagai  nelayan.  Melalui program-program  tersebut,  para  perempuan  memiliki  kesempatan  untuk  meningkatkan  pendapatan rumah tangga selain dari aktivitas perikanan (Zakiyah, 2010). Program tersebut menjadikan perempuan memiliki kemampuan produktif dan dapat menghasilkan penghasilan bagi rumah tangga.
Dalam  struktur  masyarakat  pesisir,  kaum  perempuan  memiliki  beberapa  peran.  Dalam  ranah domestic, perempuan pesisir memiliki peran sebagai sebagai isteri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan memiliki tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak,  mengasuh  dan  mendidik,  dan  menyiapkan  kebutuhan  bekal  suami  melaut.  Peran  lainnya adalah peran produktif. Peran produktif adalah peran perempuan pesisir untuk memperoleh penghasilan ekonomi  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  sehari-hari.  Usaha  yang  dilakukan perempuan  pesisir untuk  mendapatkan  pendapatan ekonomi  ini adalah  dengan jalan  menjualkan  hasil tangkapan  (ikan)  suami;  bekerja  seperti  menjadi  buruh  pada  usaha  pengolahan  ikan;  membuka toko/warung, pedagang perantara, dan pemilik usaha pengolahan hasil perikanan.
Kewajiban  ketiga  adalah  ikut  mengelola  potensi  komunitas,  yang  hasil  akhirnya  juga  untuk kepentingan  ekonomi  dan  investasi  sosial  rumah  tangga  masyarakat  pesisir.  Peranan  ini  diwujudkan dalam bentuk keterlibatan kaum perempuan mengikuti arisan, simpan-pinjam, sumbangan timbal-balik hajatan, dan kegiatan gotong-royong lainnya.  Dengan memasuki  pranata-pranata tersebut, perempuan pesisir berpartisipasi mengelola potensi sumber daya sosial ekonomi masyarakat yang  suatu saat dapat dimanfaatkan  untuk  menopang  kebutuhan  rumah  tangga,  seperti  ketika  penghasilan  dari  melaut menurun, didera sakit, biaya hajatan keluarga, membeli keperluan sekolah anak, menyiapkan kebutuhan hari raya,  atau  kebutuhan  mendadak  lainnya.  Perempuan  pesisir  sangat  kreatif  menciptakan  berbagai jenis  pranata  sosial-ekonomi  sebagai  jawaban  untuk  mengatasi  fluktuasi  ekonomi  dari  kegiatan penangkapan.
Ketiga  jenis  tanggung  jawab  di  atas  telah  menempatkan  posisi  sosial  dan  peranan  ekonomi perempuan pesisir yang cukup kuat dan mendominasi, baik pada tataran rumah tangga, maupun tataran masyarakat. Pada tataran rumah tangga, perempuan pesisir menjadi ”salah satu tiang ekonomi” rumah tangga,  sejajar  dengan  suami-suami  mereka.  Hubungan  fungsional  suami-isteri  dalam  memenuhi kebutuhan  ekonomi  rumah  tangga  bersifat  saling-melengkapi.  Perempuan  pesisir  tidak  sekedar ”melengkapi atau  membantu” pemenuhan  kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi ikut  menentukan tersedianya sumber daya ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak berfungsi sebagaimana  mestinya,  maka  tiang  ekonomi  rumah  tangga  itu  akan  terancam  roboh.  Karena  posisi ekonomi perempuan seperti ini, posisi sosial mereka dalam berhadapan dengan suami di rumah tangga juga cukup kuat. Isteri mengontrol sebagian besar pengelolaan dan pengeluaran sumber daya ekonomi rumah  tangga.  Tidak  ada  pengeluaran  sumber  daya  ekonomi  rumah  tangga,  termasuk  memenuhi kebutuhan  suami,  seperti  membeli  rokok  dan  perlengkapan  melaut,    yang  terlepas  dari  ”restu”  isteri. Pola-pola perilaku kultural ini dipandang sebagai kewajiban dan kebajikan yang harus dipatuhi suami- isteri nelayan agar rumah tangga terjaga keutuhannya (Kusnadi, 2006).
Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  Pemerintah  Kota  Semarang  membantu  melalui  program pemberdayaan bagi perempuan di kawasan pesisir. Program tersebut bertujuan  untuk  membuka akses peningkatan keterampilan, akses sumberdaya ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan untuk menyelesaikan  permasalahan  ekonomi  rumah  tangga.  Jumlah  perempuan  yang  besar  menjadi  modal
yang potensial untuk membawa perubahan signifikan di kalangan masyarakat pesisir. Guna mencapai tujuan tersebut, para perempuan memerlukan kemampuan literasi informasi yang baik.
Literasi  informasi  (kegiatan  membaca  dan  menulis)  merupakan  kunci    untuk  meningkatkan kualitas  sumberdaya  manusia  masyarakat  pesisir  (Maulana,  2015).  Literasi  informasi  menjadi  satu- satunya cara untuk  memperluas ilmu pengetahuan dan skill. Sehingga masyarakat dengan kemampuan literasi  informasi  dapat  memanfaatkan  teknologi,  mengetahui  strategi  dalam  kegiatan  ekonomi  - termasuk menguasai pasar dan modal-, mengetahui pola hidup sehat, dan  pengetahuan lainnya (Adam, 2016).
Pendapat  di  atas  menunjukkan  bahwa  literasi  informasi  memiliki  peran  yang  penting  dalam mencapai tujuan program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir. Hal ini dapat dipahami, karena literasi informasi merupakan merupakan salah satu aktifitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan  bergantung  pada  kemampuan  dan  kesadaran  literasi  seseorang.  Beberapa  manfaat  literasi informasi adalah untuk mendukung kesuksesan belajar sepanjang hayat, serta dapat memberi kontribusi dalam perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu budaya literasi yang tertanam dalam diri  individu  berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan  baik  di  sekolah  maupun  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Budaya  literasi  pada  individu  dan  masyarakat  tentu  tidak  muncul  begitu  saja.  Namun  untuk mewujudkan  budaya  literasi  informasi  yang  baik,  diperlukan  proses  yang  panjang  dan  sarana  yang kondusif. Budaya literasi informasi bersifat akumulatif yang menghasilkan pembiasaan, dimulai sejak kecil dan didukung oleh lingkungan keluarga serta lingkungan, baik itu di lingkungan rumah maupun sekolah.  Pembiasaan  yang  muncul  pada  kelompok-kelompok  individu  secara  kolektif  akan memunculkan budaya literasi yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.
Secara  umum,  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  belum  memiliki  budaya  literasi informasi.    Terdapat  beberapa  kajian  yang  menunjukkan  rendahnya  budaya  literasi,  salah  satu  faktor yang  mendasar  adalah  tidak  adanya  pembiasaan  aktivitas  membaca.  Beberapa  data  statistic menunjukkan hal tersebut. Kemampuan membaca ( reading ability ) anak-anak Indonesia masih rendah bila dibandingkan  dengan  negara-negara berkembang lainnya, bahkan dalam  kawasan  ASEAN sekali pun. Menurut International Association for Evaluation of Educational (IEA) pada tahun 1992, Indonesia berada di urutan ke-29 (dari 30 negara) dalam hal kemampuan membaca untuk kelompok umur siswa Sekolah Dasar Kelas IV. Data ini juga relevan dengan hasil studi dari Vincent Greannary yang dikutip oleh World Bank dalam sebuah Laporan Pendidikan “Education in Indonesia From Cricis to Recovery“ tahun 1998. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak-anak kelas VI Sekolah Dasar di Indonesia hanya memiliki skor nilai 51,7. Sebagai perbandingan, rata-rata skor siswa di Filipina yang  adalah  memperoleh  nilai  52,6;  rata-rata  skor  siswa  di  Thailand  adalah  65,1  serta  rata-rata  skor siswa di Singapura adalah nilai 74,0 dan rata-rata skor siswa di Hongkong adalah 75.5.
Berdasarkan  laporan  UNDP  tahun  2003  dalam  “Human  Development  Report  2003”  untuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks – HDI) berdasarkan angka buta
huruf menunjukkan bahwa “pembangunan manusia di Indonesia“ menempati urutan yang ke 112 dari 174 negara di dunia yang dievaluasi. Sebagai perbandingan, Vietnam menempati urutan ke 109. Padahal negara itu baru saja keluar dari konflik politik yang cukup besar (Supriadi, 2005).
Data statistik yang dihasilkan oleh Badan  Pusat Statistik (BPS) pada 2003 juga dapat dijadikan gambaran  bagaimana  minat  baca  bangsa  Indonesia.  Data  itu  menggambarkan  bahwa  penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran tiap minggu hanya 55,11 % sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22 %, buku cerita 16,72 %, buku pelajaran sekolah 44.28 %, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 %.  Sementara Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi. Menurut data tersebut,  masyarakat  lebih  memilih  televisi  dan  mendengarkan  radio.  Malahan,  kecenderungan  cara mendapatkan  informasi  lewat  membaca  stagnan  sejak  1993.  Hanya  naik  sekitar  0,2  %.  Jauh  jika dibandingkan  dengan  menonton  televisi  yang  kenaikan  persentasenya  mencapai  21,1  %.  Data  2006 menunjukkan bahwa  orang  Indonesia  yang  membaca  untuk  mendapatkan informasi baru 23,5 % dari total penduduk sedangkan menonton televisi sebanyak 85,9 % dan mendengarkan radio sebesar 40,3 %. (Rohanda, 2012)
Tingkat literasi informasi pada suatu masyarakat memiliki korelasi yang tinggi dengan program peningkatan  pendidikan  dan  sumber  daya  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemetaan  dengan menggunakan  beberapa  parameter.  Rachmawati    (2019)  melakukan  pemetaan  tingkat  literasi  dengan tiga  parameter.  Parameter  pertama  adalah  yaitu  ketersediaan  dan  keterserapan  sumber  informasi. Parameter  kedua  adalah  akses  terhadap  sumber  informasi.  Parameter  yang  ketiga  adalah  dukungan regulasi pemerintah terhadap program literasi.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  belum  menujukkan  secara  detail  tantangan  literasi  informasi dalam kerangka program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir Kota Semarang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah  :
• Mengetahui  tantangan  literasi  informasi  di  kalangan  perempuan  yang  tinggal  di  kawasan  pesisir pesisir Kota Semarang. Adapun aspek tantangan tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek, yaitu : (i) keterserapan sumber informasi, (ii) akses terhadap sumber informasi, dan (iii) dukungan regulasi pemerintah kota.
• Mengetahui  tantangan  literasi  informasi  yang  terkait  dengan  pemberdayaan  perempuan  yang tinggal  di  kawasan  pesisir  pesisir  Kota  Semarang,  yang  meliputi  :  (i)  literasi  informasi  pada perencanaan program, (ii) literasi informasi pada pelaksanaan program, (iii) literasi informasi pada pengambilan manfaat program, dan (iv) literasi informasi pada evaluasi program

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode participatory  action  research dalam  dua  tahap  serta mendorong interaksi antar obyek penelitian. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah  mengumpulkan
dan menganalisis data kualitatif. Tahap kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
Pada  tahap  pertama,  penelitian  ini  menggunakan  metode  focus  group  discussion  (FGD), wawancara  random  sampling,  observasi,  serta  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data. Teknik  analisis  datanya  dilakukan  dengan  memadukan  data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Pada tahap kedua, pemetaan aspek-aspek literasi informasi didasarkan pada kualitatif hasil FGD dan wawancara, dan kuantitatif melalui angket. Data kualitatif didapatkan melalui FGD dan wawancara dengan  partisipan.  Data  kuantitatif  didapatkan  melalui  angket  berupa  kuesioner.  Kuesioner  ini  berisi pernyataan-pertanyan  mengenai  Literasi  informasi  dalam  program  pemberdayaan  perempuan.  Setiap pernyataan  yang  pada  kuesioner  disertai  dengan  lima  pilihan  jawaban  atau  respon  yang  dapat  dipilih oleh responden. Jawaban yang tercantum  dalam  kuesioner  mengacu  pada Skala Likert. Kuesioner ini merupakan  pendekatan untuk mengetahui tingkat literasi informasi dari tiap perempuan responden.

## 3. Hasil Penelitian
Hasil pertama dari penelitian ini adalah pemetaan literasi informasi di kalangan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang. Hasil kedua dari penelitian ini adalah pemetaan aspek- aspek literasi informasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang.

## 3.1 Pemetaan literasi informasi di kalangan perempuan
Pemetaan  ini  didasarkan  pada  tiga  aspek,  yaitu  :  (i)  keterserapan  sumber  informasi,  (ii)  akses sumber informasi, dan (iii) dukungan regulasi pemerintah.

## 3.1.1 Keterserapan Sumber Informasi
Ketersediaan dan keterserapan sumber informasi di lokasi penelitian berupa sebuah perpustakaan umum desa dan sebuah taman baca yang dikelola oleh kelompok posdaya. Kebiasaan membaca individu untuk  kelompok  non-pelajar  masih  sangat  rendah,  yaitu  satu  hingga  dua  buku  per  tahun.  Sedangkan kebiasaan  membaca  individu  untuk  kelompok  pelajar  memiliki  nilai  yang  lebih  baik  yaitu  lebih  dari sepuluh buku per tahun.

## 3.1.2 Akses Sumber Informasi
Para perempuan (kelompok non pelajar) di lokasi penelitian memperoleh sumber informasi hanya dengan meminjam pada sarana perpustakaan dan taman baca posdaya. Sedangkan kelompok perempuan yang  berstatus  pelajar  memiliki  akses  dan  cara  perolehan  sumber  informasi  yang  lebih  beragam. Kelompok  ini  dapat  meminjam  pada  perpustakaan  desa,  perpustakaan  sekolah,  perpustakaan  daerah, meminjam  kepada  teman  sekolah,  ataupun  membeli  di  toko  buku.  Kelompok  perempuan  non  pelajar pada umumnya tidak mengakses melalui toko buku karena jarak dan biaya.
Rasio  jumlah  perempuan  terhadap  sumber  informasi  (buku/bahan  bacaan)  yang  tersedia  di perpustakaan desa dan taman baca adalah (9 : 1), artinya 1 buku dipergunakan oleh 9 orang. Sedangkan kondisi yang ideal adalah 1 : 5 atau satu buku dibaca oleh 5 orang.

## 3.1.3 Dukungan Regulasi Pemerintah
Regulasi  pemerintah  Kota  Semarang  terkait  literasi  informasi    cukup  baik.  Hal  tersebut ditunjukkan  dengan  adanya  program  pemerintah  untuk  pengembangan  fisik  dan  penambahan  koleksi perpustakaan desa. Pembangunan fisik perpustakaan dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penambahan koleksi dilakukan setiap tahun dengan dibiayai anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal yang masih menjadi kekurangan adalah belum adanya aspek legislasi atau peraturan derah yang khusus mengatur pengembangan budaya baca masih lemah, atau peraturan peran perpustakaan dalam mendukung tercapainya budaya literasi.
3.2  Pemetaan  literasi  informasi  di  kalangan  perempuan  yang  terkait  dengan  program pemberdayaan
Pemetaan  ini  didasarkan  pada  empat  aspek,  yaitu  :  (i)  kegiatan  perencanaan,  (ii)  kegiatan pelaksanaan, (iii) pengambilan manfaat, dan (iv) evaluasi.

## 3.2.1 Literasi informasi dalam Pengambilan Keputusan/ Perencanaan
Aspek ini diukur melalui empat indikator yaitu : a) Informasi program pemberdayaan perempuan didapatkan melalui perangkat pemerintah (kelurahan atau RT/RW), b) Masyarakat menerima informasi tersebut dan dapat memahami, c) Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program pemberdayaan perempuan, d) Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat  literasi informasi yang baik  dalam  pengambilan  keputusan/perencanaan  program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 190 dengan skor median 150.

## 3.2.2 Literasi informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program
Aspek  ini  diukur  melalui  tiga  indikator  yaitu  a)  memahami  informasi  yang  diberikan  selama pelaksanaan program, b) dapat menjawab pertanyaan yang diberikan selama pelaksanaan program, dan c) pernah membantu dalam pelaksanaan program, seperti menjadi petugas administrasi atau kader.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini  memiliki  tingkat  literasi  informasi  yang  baik  selama  pelaksanaan  program  pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 210 dengan skor median 150.

## 3.2.3 Literasi informasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat
Aspek  ini  diukur  melalui  tiga  indikator  yaitu  :  a)  para  perempuan  mengalami  peningkatan meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan,  b)  para  perempuan    pernah  mengajarkan  keterampilan yang  didapat  selama  program  kepada  keluarga  atau  lingkungan,  dan  c)  para  perempuan  mendapat manfaat ekonomi dari keterampilan yang didapat.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik untuk mengambil manfaat dari program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 192 dengan skor median 150.

## 3.2.4 Literasi informasi Masyarakat dalam Evaluasi Program
Aspek  ini  diukur  melalui  tiga  indikator  yaitu  :  a)  Pernah  memberi  saran  kepada  pengelola program, b) Pernah memberikan memberikan keluhan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pengelola program, c) Pernah membantu pengelola program dalam menyusun pelaporan kegiatan.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik  untuk mengambil memberikan evaluasi dari program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 180 dengan skor median 150.
Hasil perhitungan skor kuesioner untuk keempat aspek menunjukkan hasil yang baik. Pada aspek pengambilan keputusan/ perencanaan program, perlaksanaan program, dan pengambilan manfaat, skor rata-rata  antara  nilai  median  dan  berada  di  nilai  batas  kuartil  III.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa masyarakat  dapat  menerima  program  pemberdayaan  perempuan  dan  dapat  mengambil  manfaat  dari program tersebut. Bahkan, pada aspek pelaksanaan program skor rata-ratanya adalah berada di atas batas kuartil tiga. Hal ini menunjukkan para perempuan telah menyerap informasi dengan sangat baik selama pelaksanaan program.
Hasil  ini  juga  menunjukkan  bahwa  para  perempuan  di  lokasi  penelitian  memiliki  kemampuan literasi  informasi  yang  baik,  didukung  pula  dengan  minat  dan  antusiasme  yang  tinggi  untuk mengembangkan diri tanpa tergantung dengan minimnya ketersediaan sumber informasi.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tantangan  literasi  informasi  masyarakat  pesisir  adalah  serapan informasi yang rendah, kuantitas sumber informasi yang sedikit, dan kekerungan terkait sumber informasi. Selanjutnya, masyarakat di lokasi penelitian telah  menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan literasi informasi  dalam  program  pemberdayaan  perempuan,  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

## 5. Daftar Pustaka
Adam, C.; Buetow, S.; Edlin, R.; Zdravkovic, N. and Heyhinger, J. 2016. A Collaborative Approach to Integrating  Information and  Academic  Literacy into the Curricular  of Research Methods Course.  The Journal of Academic Librarianship 42(3), pp 221-231
Agung  U,  Titin  H  H.  2014.  Model  of  empowering  poor  women  through  training  of  local potentialbased entrepreneurship in District of Wedi Klaten Regency J.of Humanities Research 19(2) pp154- 167
Ambo, T H. 2011. Management of Coastal and Marine Ecotourism. Surabaya Brilliant International. Coleman,  James  S.    1990.  Foundations  of  Social  Theory.  Cambridge,  Mass:  Belknap  Press  of Harvard University Press
Koentjaraningrat. 1990. Beberapa pokok antropologi sosial. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
Kusnadi.  2005.  Karakteristik  Industri  Pengolahan  Perikanan  di  Madura  Timur.  Jember:  Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jember : Lembaga Penelitian UNEJ
Maulana  F,  Rikrik  R,.  2015.  Role  of  fisherman's  wife  in  household  improvement  (case  study  in Penjajab Village Pemangkat District Sambas Regency) J. of Socioekonomic Marine and Fisheries 10 (2) pp. 241-249
Nugroho, M. 2015. Fishermen empowerment in Pasuruan District : Study of development of human resource empowerment model in coastal area. J.of Food Technology 6(1) pp 19-26
Rachmawati,  T.  S.  2019.  Study  on  Mapping  of  Information  Literature  Culture  in  South  Coastal Communities West Java Province. Record And Library Journal 4(1), pp 1-6
Rohanda  &  Winoto,  Y.  (2012).  Pemetaan  budaya  literasi  di  Jawa  Barat  di  4  wilayah  dan  6 Kabupaten/kota. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Supriadi, D. (2005). Membangun Bangsa Melalui Pendidikan. Bandung : Remaja Rosda Karya. Zakiyah. 2010. Empowerment of women by Lajnah women J. of Assessment of Religious Social 17 p 44