Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19

## Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima
Anggriawan, Eko Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jaw a Timur Anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id
Abstrak
Pandemi  covid-19  merupakan  bencana  yang  penanganannya  merupakan pekerjaan  rumah  bersama.  Setiap  kebijakan  penanggulangan  dan  pencegahan penyebaran  serta  dampak  pandemi  covid-19  di  Indonesia  selain  melihat  dari substasi  dan  struktur,  juga  penting  untuk  melihat  budaya  hukum  yang mempengaruhi  akan  membahas  hubungan Goverment  Control dan  S ocial  Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia.  Serta  membahas  kausalitas  ksadaran  dan  budaya  hukum  dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam  pembahasan  ditemukan,  bahwa  harus  terdapat  sinergisitas  antara Goverment  Control dan  S ocial  Control dalam  menciptakan  kepatuhan,  ketaatan hukum.  Sedangkan  kepatuhan  hukum  nyatanya  sangat  dipengaruhi  dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.
Kata kunci: Goverment Control , S ocial Control, Budaya Hukum , Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum,

## Abstract
Covid-19 Pandemic is all-level disaster that needs to be solved together. Not only analyzing the legal substances and structures in each policy, it is also important to discuss about the legal culture influencing. This article discuss two important matters. First, the relation between both Government and Social Control influences to the level of legal compliance among Indonesians. The  policy  and  regulation  discussed  are  those  ruling  the  Covid-19  Pandemic  handling  and prevention. Second, the casualty of legal culture and compliance in developing people awareness of the Pandemic regulations. This study finds that to develop the people level of legal compliance needs Government and Social Controls synergized. On the other hand, factually speaking, it is people legal culture that influences people that compliance level. It is represented by a good level of the community legal awareness.
Keywords:  Government  control,  legal  awareness,  legal  culture,  legal compliance, social control

## A. Pendahuluan
Budaya  hukum  menjadi  satu  kesatuan  dalam  unsur  penegakan  hukum. Sebagaimana  teori  sistem  hukum  Lawrence  M.  Friedman,  yang  menyatakan  bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal
substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal  culture). 1 Kemudian  ditegaskan  oleh  Sudikno  Mertokusomo  yang  menilai bahwa sistem hukum  merupakan suatu kesatuan  yang tiap  unsur-unsur mempunyai interaksi satu sama lain guna bekerjasama mencapai tujuan dari penegakan hukum. 2
Hukum menjadi bidang yang dipertanyakan penegakannya bukan lagi menjadi rahasia.  Bahwa  penegakan  hukum  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  seluruh  lapisan masyarakat, bukan hanya penegak hukum. Hubungan yang kemudian mesti dipahami adalah, adanya hubungan kuat antara penegakan hukum dengan budaya hukum pada masyarakat.
Dapat dikatakan ketidak patuhan terhadap hukum yang kemudian membudaya secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  membawa  pengaruh  besar  terhadap penegakan  hukum  di  Indonesia.  Tentunya  hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Dihubungkan  dengan  bagaimana  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dengan penegakan  hukum  atau  tertib  hukum  masyarakat  terhadap  setiap  kebijakan penanggulangan covid-19. Covid-19 menjadi pandemi yang meluas tidak hanya pada wilayah  lokal,  nasional  namun  juga  internasional.  Kondisi  pandemi  covid-19  yang dimulai dari akhir 2019 dari Wuhan, China, sampai dengan masuk ke Indonesia pada awal  tahun  2020,  sampai  dengan  saat  ini  sejatinya  melahirkan  pandangan  baru terhadap  seberapa  jauh  tingkat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  berbagai kebijakan  penanggulangan  pencegahan  penyebaran  covid-19  di  Indonesia.  Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan kasus covid-19 dari Mei tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021:
1 Lawrence  M.  Friedman,  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  dari  American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102
Sumber : JHU CSSE COVID-19 @google
Sudah  mulai  menurun  pada  Agustus  2020,  setelah  menanjak  di  bulan  Juli, merupakan udara segar untuk Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat ditampikkan bahwa kondisi sempat naik drastis, yang menyebabkan gelombang dua pandemi covid-19 di Indonesia membuat kalang kabut berbagai bidang dan masyarakat.
Kondisi  ini  disinyalir  karena  adanya  arus  mudik  lebaran  yang  tidak  dapat dihindari,  yang  kemudian  menyebabkan  mobilitas  tinggi,  sehingga  arena berpindahnya  virus  semakin  luas  dan  cepat.  Pemerintah  telah  mengeluarkan Addendum  Surat  Edaran  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  Nomor  13  Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian  Penyebaran  Virus  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  selama Bulan  Suci  1442  Hijriyah.  Namun  nyatanya,  adanya  peraturan  tersebut  tidak  cukup untuk mengendalikan arus mudik lebaran. Terbukti bahwa data menunjukkan bahwa 1.5  juta  penduduk  masih  memilih  mudik  lebaran, 3 (Penulis  :  Reni  Mardika,  Judul  : Menhub: Ada 1,5 Juta Pemudik di Lebaran 2021, 16 Mei 2021, 07:26 WIB), di tengah pandemi covid-19 yang membutuhkan minimnya pshycal distancing dan penekanan mobilisasi virus dari orang satu ke orang lain, dari wilayah satu ke wilayah lain.
Ini  kemudian  yang  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  hukum  sangat berhubungan erat dengan keberhasilan penegakan hukum atau kebijakan pemerintah kaitannya dengan pandemi covid-19. Bentuk kepatuhan hukum inilah yang kemudian
3 Kompas.tv,https://www.kompas.tv/article/174321/menhub-ada-1-5-juta-pemudik-di-lebaran 2021#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20-%20Kementerian,pada%20tanggal%206-17%20Mei.
juga  sangat  beririsan  dengan  budaya  hukum  sebagaimana  teori  sistem  hukum  juga membicarakan tentang keberhasilan penegakan hukum.
Kesadaran  hukum  masyarakat,  sehingga  melahirkan  budaya  hukum  yang kondusif,  taat,  patuh  hukum  sangat  berperan  dalam  penegakan  hukum  kebijakan penanggulangan  covid-19  di  Indonesia.  Artikel  ini  kemudian  akan  membahas kaitannya dengan hubungan Goverment Control dan S ocial Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Selain itu juga guna menjawab kausalitas kesadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhn hukum upaya penanggulangan covid-19 di Indonesia.

## B. Telaah Konsep

## Budaya Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum
Teori sistem hukum Friedman, menyebutkan tiga sistem atau unsur pembentuk sistem  hukum  yakni  substansi  hukum  (legal  substance),  struktur  hukum  (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). 4 Dapat ditelaah berdasarkan gambaran dari  masing-masing  sistem  hukum  tersebut.  Dapat  kenudian  dirumuskan,  bahwa antar ketiga unsur atau sub sistem tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 5
a. Struktur  Hukum,  yang  diartikan  sebagai  pranata  hukum  ypenopang  sistem hukum.  Struktur  hukum  sendiri  terwujud  dalam  bentuk  hukum,  lembaga- lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja perangkat hukum.
b. Substansi  Hukum,  diartikan  sebagai  isi  dari  hokum.  Isi  hukum  dalam  hal  ini dapat  berbentuk  aturan,  atau  materi  kebijakan  yang  memiliki  tujuan  guna menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat.
c. Budaya  Hukum,  kemudian  dikaitkan  dengan  profesionalisme  penegak  hukum atau  struktur  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  selain  itu  juga  berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukumatau substansi hukum.
Ditekankan  lagi  bahwa  ketiga  unsur  tersebut  sangat  mempengaruhi keberhasilan  penegakan  hukum,  yang  ketiganya  saling  bersinergi  dalam  perwujudan penegakan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat.
Secara  garis  besar,  dari  ketiga  sistem  tersebut,  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  penegakan  hukum  adalah  budaya  hukum  ( legal  culture ) 6 .  Pada  tulisan  lain,
4 Friedman,  L.  M.  (2009).  Sistem  hukum  perspektif  ilmu  sosial.  (M.  Khozin,  Trans.). Bandung: Nusa Media, hlm. 33.
5 Lutfil Ansori , “ Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif ”, Jurnal, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 150.
6 Lubis, M. S. (2000). Politik dan hukum di era reformasi. Bandung: Mandar Maju
Esmi  Warasih  Pujirahayu  mengatakan, 7 bahwa  penegakan  hukum  harus  difokuskan pada  hubungan  hukum  dengan  faktor  nilai,  sikap,  pandangan  masyarakat  yang dikenal  sebagai  non  hukum,  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kultur  hukum  atau budaya hukum.

## C. Metode Penelitian
Penulisan  artikel  sebagai  hasil  penelitian  ini,  dilakukan  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  yang  lebih  mendahulukan  penggunaan  data  studi dokumenter  yang  termasuk  dalam  studi  penulisan  sekunder.  Data  dikumpulkan sebagai acuan bahan analisis pembahasan.
Penulisan  hukum  menggunakan  data  sekunder  sebagai  bahan  analisis pembahasan berfungsi untuk menguji sejauh mana hukum positif atau teori hukum dijadikan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu. 8 Atas dasar hal tersebut,  maka  data  dokumen  yang  dikumpulkan  yakni  data  sekunder,  dapat digunakan  penulis  sebagai  bahan  analisis  data,  proses  pengorganisasian  dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar. 9 Anaisis data yang dimaksud adalah  proses  penyederhanaan  data  sehingga  hasil  pendokumentasian  data  dapat diinterpretasikan dengan mudah sebagai hasil penelitian. 10

## D. Pembahasan
1. Kausalitas Goverment Control dan Social Control dalam Mempengaruhi Budaya Hukum Taat Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia Government Control atau kontrol dari pemerintah, serta social control atau kontrol masyarakat  memiliki  hubungan  kausalitas  dalam  mempengaruhi  budaya  hukum  taat kebijakan  penanggulangan  covid-19.  Hipotesa  awal  dari  analisa  ini  adalah  terkait dengan makna dari Goverment Control dan Social Control tersebut.
7 Esmi  Warasih  Pujirahayu,  (2005),  Pranata  Hukum  sebuah  Telaah  Sosiologis,  Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81-82.
8 Sunaryati  Hartono,  2006, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 ,  Edisi Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 140-141.
9 Lexi  J  Moleong,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Cet.  kedua,  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung, hlm. 143
10 Maria  SW.Sumardjono,  2014,  Bahan  Kuliah: Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 32.
Control berhubungan  dengan  pengawasan.  Yakni  sebagai  proses  tindakan  dan evaluasi  terhadap  implementasi  sebuah  perencanaan  dan  penggunaan  umpan  balik agar sasaran dicapai sesuai dengan target. 11 Selanjutnya, mengutip pendapat George R Terry oleh Muchas, istilah “control” dapat diartikan : “control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures,if needed to ensure result in keeping  with  the  plan“ . 12 Selengkapnya,  dalam  analisasnya,  Muchsan  menegaskan bahwa  pengawasan  merupakan  agenda  atau  kegiatan  penilaian  tugas  secara de  facto, yang  bertujuan  untuk  mencocokkan  kesesuaian  antara  pelaksanaan  tugas  dengan tolok ukur atau rencana.
Penulis  kemudian  menilai  bahwa  pengawasan  selalu  berhubungan  dengan de jure dan de facto . Antara kebijakan yuridis (de jure) , dengan kepastian penyelenggaraan di lapangan ( de facto ).
Berkaitan  dengan government  control ,  maka  pengawasan  pemerintah  lebih memfokuskan  pada  bagaimana  kebijakan  atau  produk  hukum  dapat  terlaksana  di masyarakat.  Sebaliknya social  control atau  pengawasan  masyarakat,  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  kebijakan  yang  ada  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, dan kebijakan berjalan sebagaimana seharusnya.
Berhubungan  dengan  pandemi  covid-19,  maka government  control diwujudkan dengan  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  selama  penanggulangan  dampak pandemi covid-19 dan pencegahan penyebarannya. Berbicara tentang kebijakan atau produk  hukum  yang  dibentuk  pemerintah  sangat  berperan  dalam  mengukur government  control. Kebijakan  penanggulangan  atau  pencegahan  penyebaran  covid-19 haruslah  tegas.  Kebijakan  tidak  dapat  tebang  pilih,  atau  berat  sebelah.  Kebijakan apapun  itu  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  atau  pencegahan  penyebaran covid-19  khususnya,  harus  dapat  diberlakukan  untuk  seluruh  penduduk  Indonesia, tetap  atau  sementara.  Dengan  maksud,  bahwa  fokus  tidak  hanya  kepada  Warga Negara Indonesia namun juga Warga Negara Asing yang berada atau berkunjung ke Indonesia.
Social control atau pengawasan sosial/ masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan yang  semestinya  merupakan  bentuk government  control dalam  upaya  penanggulangan
11 Hongren dalam Arif Suadi, 1995 ; 6
12 (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97)
dan  pencegahan  penyebaran  covid-19  ternyata  belum  berjalan  secara  sinergis. Hubungan  sinergisitas  antara Social  control dan government  control sejatinya  dibutuhkan guna penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, konsisten dalam menjawab permasalahan, sehingga kepatuhan dan ketaatan juga berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Kausalitas  Kesadaran  Hukum  dan  Budaya  Hukum  dalam  Membentuk Kepatuhan Hukum Penanggulan Covid-19 di Indonesia
Sadar mendasari kata kesadaran, yang kemudian diartikan dalam kamus Besar bahasa  Indonesia  sebagai  insaf,  merasa,  tahu  atau  mengerti. 13 Kesadaran  erat hubungannya  dengan  mengetahui,  memahami,  mengerti.  Apabila  dikaitkan  dengan hukum,  kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  pengetahuan,  pemahaman  atas  hukum atau aturan.
Dalam  hal  ini,  Soerjono  Soekanto  mengartikan  kesadaran  hukum  sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang adanya hukum yang ada atau harapan keberadaan tentang hukum. Kesadaran hukum juga ditekankan pada nilai-nilai tentang fungsi hokum. Dalam hal ini tidak berkaitan dengan penilaian hukum terhadap kejadian- konkrit dalam masyarakat. 14
Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan bagaimana hukum akan ditegakkan di  masyarakat.  Sehingga hal  ini  mendukung  pendapat  Paul  Scholten 15 ,  yang  menilai bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran  manusia terkait  apa hukum itu atau apa  seharusnya  hukum  itu,  pembedaan  antara  hukum  dan  tidak  hukum  (onrecht), antara yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan.
Atas  alasan  bahwa  kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  penegakan  hukum, maka  muncul  diskursus  bahwa  hukum  harus  sesuai  dengan  kehendak,  lebih-lebih dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam  pemikiran  penulis  lainnya,  hukum  dinilai  sebagai  hukum  yang  ideal apabila  sesuai  dengan  perasaan  hukum  manusia.  Hukum  yang  ideal  adalah  hukum yang tujuannya sama dengan perasaan manusia dalam penerimaan hukum. Di mana
13 Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437
14 Soejono  Soekanto,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum,  Edisi  Pertama,(Jakarta  : Rajawali, 1982), hlm. 182
15 Ibid., hlm 2
perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan,  sehingga disimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan wujud generalisasi dari perasaan hukum. 16
Namun  juga  ditegaskan,  bahwa  perasaan  hukum  lebih  abstrak  daripada kesadaran  hukum  yang  lebih  rasional.  Kesadaran  hukum  tidak  hanya  melibatkan masyarakat  saja,  namun  juga  pembuat  hukum,  dalam  hal  ini  dapat  saja  sarjana hukum. 17 Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa untuk menciptakan suatu kesadaran  hukum  di  masyarakat,  harus  ada  sinergisitas  antara government  control dan social control . Antara pembentuk produk hukum atau kebijakan, dengan kebijakan itu sendiri, maupun dengan konstituen atau masyarakat pelaksana hukum.
Kesadaran hukum ini sangat berhubungan dengan terbentuknya budaya hukum yang baik. Di atas dijelaskan, bahwa budaya hukum berkaitan dengan profesionalisme penegak  hukum  dalam  tugasnya  menegakkan  hukum,  serta  tentunya  kesadaran masyarakat dalam menaati, mematuhi hukum.
Dalam  penanggulangan  pencegahan  penyebaran  covid-19,  kesadaran  hukum diupayakan untuk membangun budaya hukum di masyarakat yakni kebiasaan hukum yang  baik  dalam  menaati  kebijakan  yang  ada,  ikut  mengkritisi,  ikut  mengontrol kebijakan, partisipatif aktif, namun tidak bebal dan hanya mengkritik. Budaya hukum yang  dimaksud  dalam  pembahasan  sebelumnya,  juga  dimaksudkan  sebagai  kunci ketertiban  hukum  di  masyarakat.  Karena  apabila  budaya  hukum  yang  tercipta  di masyarakat  sudah  ideal.  Masyarakat  mengetahui  hukum,  mau  mempelajari  produk hukum,  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  mengkritisi,  mengontrol,  dan  memberikan masukan terhadap perbaikan hukum, maka tujuan hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum akan tercapai.
Kesadaran  hukum  yang  kemudian  membentuk  budaya  hukum  yang  baik  dan ideal  di  masyarakat,  akan  menciptakan  masyarakat  yang  cerdas  hukum,  selanjutnya akan  mencapai  tertib  hukum,  patuh  hukum  namun  tidak  pasif,  dalam  hal  ini  tetap kritis.  Kepatuhan  hukum  yang  diharapkan  dalam  kebijakan  penanggulangan pencegahan penyebaran covid-19 misal, adalah kepatuhan hukum yang bukan hanya
16 Munir  Fuady,  Sosiologi  Hukum  Kontemporer,  Interaksi  Kekeuasaan,  Hukum,  dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007),.,hlm.75
17 Sunaryati  Hartono,  Peranan  Kesadaran  Hukum  Rakyat  dalam  Pembaharuan  Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN- Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.
taat  tanpa  memiliki  respon  aktif  guna  perbaikan  kebijakan  hukum  yang  semestinya pro terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan terpenting adalah menyelesaikan masalah.
Dalam hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor masyarakat mematuhi hukum. yakni : 18
[1] Compliance ; kepatuhan karena adanya harapan terhadap imbalan ataupun usaha  supaya  tidak  terkena  sanksi  apabila  diketahui  melanggar  ketentuan hukum. Atas hal ini, terdapat pengawasan ketat.
[2] Identification ; merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum yang tidak berkiblat  pada  nilai  intrinsik,  namun  ditujukan  supaya  hubungan  dalam kelompok tetap terjaga, melalui pemberian wewenang dalam menerapkan kaidah hukum tersebut
[3] Internalization ;  mengarahkan  pada  penilaian  bahwa  seseorang  akan mematuhi  kaidah  hukum  atas  alasan  intrinsic  kepatuhan  tadi  mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
[4] Kepentingan-kepentingan .  Bahwa masyarakat mematuhi hukum karena adanya  kepentingan  bahwa  dengan  mematuhi  hukum,  maka  hukum menjamin kehidupan masyarakat.
Penulis  fokus  pada  unsur  ke  empat.  Di  mana  kepatuhan  hukum  didasarkan  alasan pada  kepentingan  masyarakat  akan  hukum.  Dengan  adanya  hukum,  maka  tata kehidupan  akan  baik.  Termasuk  dengan  adanya  kebijakan  hukum  penanggulangan pencegahan  penyebaran  pandemi  covid-19.  Masyarakat  semestinya  dibuat  sadar, bahwa  dengan  mematuhi  hukum,  maka  kehidupannya  akan  lebih  terjamin. Kesehatan,  kesejahteraan  akan  terjamin  karena  perlindungan  hukum.  Dengan kesadaran  ini,  maka  kepatuhan  hukum  akan  tercipta.  Namun  pengampu  kebijakan semestinya memahami, bahwa untuk membentuk hukum haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, konsisten terhadap penyelesaian masalah, berkiblat  pada  perwujudan  kesejahteraan  dalam  negara  hukum  kesejahteraan.  Yang
18 Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  termasuk  Interpretasi  Undang-undang  (Legisprudence),  (Jakarta  :  Kencana,  2009),  hlm. 347-348.
akan  terwujud  adalah  kepatuhan  hukum  tanpa  paksaan.  Kesadaran  hukum  yang membentuk budaya hukumlah yang mendasarinya.

## E. Kesimpulan
Hukum adalah salah satu bidang di mana penegakannya penting dan tidak lagi menjadi  rahasia.  Penegakan  hukum  adalah  pekerjaan  rumah  bagi  semua  lapisan masyarakat,  bukan  hanya  penegakan  hukum.  Hubungan  tersebut  kemudian  harus dipahami sebagai hubungan erat antara penegakan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat.  Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum erat kaitannya dengan  keberhasilan  penegakan  hukum  atau  kebijakan  pemerintah  terkait  pandemi covid-19. Bentuk kepatuhan hukum ini kemudian juga sangat cocok dengan budaya hukum  karena  teori  sistem  hukum  juga  berbicara  tentang  keberhasilan  penegakan hukum. Kesadaran  hukum  masyarakat,  sehingga  tercipta  budaya  hukum  yang bermanfaat, taat dan patuh terhadap hukum memegang peranan yang sangat penting dalam  penegakan  hukum  kebijakan  pencegahan  Covid-19  di  Indonesia.  Artikel  ini kemudian akan membahas hubungan antara Kontrol Pemerintah dan Kontrol Sosial dalam  mempengaruhi  budaya  hukum  kepatuhan  kebijakan  tanggap  Covid-19  di Indonesia. Selain itu juga untuk menjawab  hubungan sebab akibat antara kesadaran hukum  dan  budaya  dalam  membentuk  kepatuhan  hukum  dalam  upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia.
Untuk  mencegah  penyebaran  COVID-19,  perlu  ditumbuhkan  kesadaran hukum untuk membangun budaya hukum di masyarakat, yaitu kebiasaan hukum yang baik  dalam  mematuhi  kebijakan  yang  berlaku,  berpartisipasi  dalam  debat, berpartisipasi  dalam  pengendalian  kebijakan,  berpartisipasi  aktif  namun  tidak kekurangan. memahami dan hanya mengkritik. Budaya hukum yang disebutkan pada pembahasan  sebelumnya  juga  dianggap  sebagai  kunci  dari  hukum  dan  ketertiban dalam masyarakat. Karena jika budaya hukum tercipta dalam masyarakat adalah ideal. Jika masyarakat memahami hukum, ingin meneliti produk hukum, dan berpartisipasi aktif dalam kritik, kontrol, dan komentar terhadap perbaikan hukum, tujuan hukum adalah  untuk  masyarakat,  bukan  untuk  masyarakat.  dicapai.  Kesadaran  hukum dengan demikian membentuk budaya hukum yang baik dan ideal dalam masyarakat, akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, kemudian akan tercapai ketertiban hukum,  taat  hukum  tetapi  tidak  pasif,  yang  dalam  hal  ini  masih  bersifat  material.
Misalnya,  kepatuhan  hukum  yang  diharapkan  dalam  kebijakan  pencegahan penyebaran  COVID-19  adalah  kepatuhan  hukum  yang  tidak  hanya  diikuti  tanpa respon  positif  untuk  perbaikan  kebijakan  hukum,  seharusnya  untuk  masyarakat, sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  ,  dan  yang  paling  penting  menyelesaikan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009). Arief  Suadi,  1995. Accountancy  Depelopment  In  Indonesia  (Publication  No. 6 ).  Book . Yogyakarta: Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi.
Esmi Warasih Pujirahayu, (2005), Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis , Suryandaru Utama, Semarang.
Friedman,  L.  M.  (2009). Sistem  hukum  perspektif  ilmu  sosial .  (M.  Khozin,  Trans.). Bandung: Nusa Media. Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar , Terjemahan dari American Law  An  Introduction,  2nd  Edition,  Alih  Bahasa:  Wisnu  Basuki,  Jakarta: Tatanusa, 2001.
Lexi  J  Moleong,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Cet.  kedua,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Lubis, M. S. (2000). Politik dan hukum di era reformasi . Bandung: Mandar Maju. Lutfil  Ansori, “Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif” ,  Jurnal,  Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
Maria  SW.Sumardjono,  2014,  Bahan  Kuliah: Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Muchsan, Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah , Sinar Grafika, Jakarta Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 1991. Suharso  dan  Retnoningsih, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Lux,  (Semarang  : Widya Karya, 2009) Soejono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  Edisi  Pertama,(Jakarta  : Rajawali, 1982) Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi , (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975). Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 , Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
Website: Kompas.tv,  https://www.kompas.tv/article/174321/menhub-ada-1-5-juta-pemudik-di-lebaran- 2021#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20%20Kementerian,pada%20tanggal %206-17%20Mei .