## PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

## Mujino

## Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  riset  kepustakaan  untuk  menjelaskan  peran  peran koperasi  dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha  mikro di  Indonesia sangat  besar,  berdasarkan  data  statistik  tahun  2009  terdapat  98,88%  usaha  mikro,  1,04% usaha  kecil,  usaha  menengah  0.08%  dan  hanya  0.01%  merupakan  usaha  besar.    Peran koperasi  dalam  pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  mencakup  bidang pendanaan dan pemasaran dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan peran koperasi menurut UUD 1945  Pasal  33,  Ayat  1,  dimana  dinyatakan  bahwa  sistem  perekonomian  nasional  dibangun atas  dasar  nilai  kekeluargaan  dan  mendorong  pada  kesejahteraan  bersama,  bukan kesejahteraan individu.
Kata kunci : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## PENDAHULUAN
Kemajuan  ekonomi  suatu  bangsa sangat ditentukan oleh peran positif dan aktif dari  semua  komponen  bangsa,  yang  berada di negara itu. Pemerintah melalui kewenengan  yang  diamanatkan  melalui undang-undang  berhak  dan  berkewajiban mengatur agar semua komponen bangsa ikut andil  dalam  memajukan  ekonomi  di  negeri ini  dan  dapat  menikmati  secara  adil  sesuai dengan  dharma  baktinya.  Prinsip  keadilan menurut  Aristoteles  ada  3,  yang  meliputi keadilan  legal , keadilan  komutatif dan keadilan distributif . Keadilan legal dijalankan/  diberikan    oleh  pemerintah kepada warga negaranya berupa perlindungan  hukum  yang  adil,  untuk menjaga  keamanan  dan  hak-haknya,  seperti hak  menjalankan  usaha,  keamanan  dan ketenteraman  dan  menjaga  eksistensinya sebagai warga negara.
Keadilan komutatif menyangkut keadilan  yang  berhubungan  dengan  hak seseorang untuk berkomunikasi antara orang satu  dengan  lainnya,  dalam  menjalankan transaksi  bisnis,  seperti  utang  piutang,  sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Komunikasi  tidak  dibatasi  oleh  ras,  suku bangsa  atau  keturunan,  agama,  atau  aliran polotik  lainnya.  Keadilan distributif ,  lebih
ditekankan pada hak untuk memperoleh nilai ekonomi,  seperti  pendapatan  /  gaji  dan  nilai ekonomi  lainnya.  Hak  seseorang  untuk memperoleh  nilai  ekonomi  lebih  ditentukan oleh  partisipasinya  dalam  pembangunan ekonomi.  Semakin  besar  keikut  sertaan dalam  pembangunan  ekonomi  /  investasi, biasanya  semakin  besar  kemungkinan  untuk memperoleh  penghasilan.  Hal  ini  bisa dimaklumi  karena  orang  yang  berinvestasi besar  juga  mempunyai  potensi  risiko  yang besar.  Semakin  besar  risiko  semakin  besar kemungkinan  tingkat  pendapatan,  semakin kecil  risiko  semakin  kecil  kemungkinan tingkat pendapatannya ( rate of return ).
Dengan  argumentasi  diatas,  kiranya akan sangat relevan apabila warga negara/rakyat  banyak  dilibatkan  dalam pembangunan  ekonomi,  agar  hasil-hasil pembangunan  dapat  dinikmati  secara  merata dan  adil,  dalam  wadah  koperasi  untuk memberdayakan ekonomi rakyat banyak.

## Kerangka Berfikir
Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai  kemakmuran  bersama,  bukan kemakmuran  individu/orang-seseorang.  Hal ini  sangat  jelas  tertulis  dalam  pembukaan UUD  ’45.  Oleh  karena  itu  perlu
dikembangkan  format  usaha  yang  dapat membawa kemakmuran bersama itu. Pasal  33,  ayat  1  UUD  ’45  sangat  jelas menegaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dengan  cita – cita  itu  adalah  koperasi ( Cooperative enterprise ).
Koperasi  Indonesia  dikembangkan dengan  tujuan  dan  arah  yang  jelas,  serta perlindungan  yang  kuat,  agar  citra  negatip
yang selama ini muncul dapat dikurangi dan memberi  manfaat  sebesar-besarnya  bagi masyarakat  banyak.  Warga  masyarakat  juga perlu  memahami  dan  menerapkan  prinsip- prinsip  usaha  koperasi  yag  benar,  dan  ikut partisipasi aktif dalam gerakan koperasi. Secara  garis  besar  kerangka  fikir  dapat penulis paparkan sebagai berikut :

## Peran  Pemerintah  Dalam  Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Dalam  kehidupan  ekonomi  terlibat berbagai  Struktur  yang  ikut  menentukan perkembangan  dan  kelangsungan  hidup perekonomian  kita.  Dilihat  dari  posisinya struktur  yang ada dan saling terkait meliputi (Mujino,1999):
1. Super struktur/struktur atas
2. Struktur kehidupan ekonomi
3. Infra struktur/struktur bawah
Super  struktur  berada  ditangan  pemerintah beserta  aparat  yang  terlibat  didalamnya. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,  fasilitas,  bimbingan,  bantuan pendanaan  dan  bantuan  teknis  lainnya  yang diperlukan  dalam  pengembangan  ekonomi. Dengan  demikian  kehadiran  rejim  yang visioner,  jujur,  dinamis,  berfihak  kepada rakyat  banyak  serta  tidak  bersifat  korup,
akan  menentukan  kemajuan  ekonomi  yang stabil dan dinamis.
Walaupun semua warga negara diberi kesempatan  untuk  berusaha,  namun  dalam kenyataan  dilapangan  tidak  semua  dapat memasuki  akses  itu.  Karena  keterbatasan sumberdaya dan sumber dana serta pengetahuan  yang  tidak  memadai  untuk menjalankan usaha. Oleh karenanya pembinaan,  perlindungan  dan  bimbingan sangat  diperlukan.  Semangat  berusaha  dan jiwa  kewirausahaan  juga  ikut  menentukan keberhasilan ekonomi nasional.
Asemitri informasi dan sumber pendanaan antara pengusaha besar dan usaha kecil, telah menciptakan terjadinya gap yang sangat  besar  antara  kedua  pelaku  usaha  itu. Oleh sebab itu perlu dijalin kerja sama  yang saling  menguntungkan  antara  pelaku  usaha itu,  dan  pemerintah  memoderasi  terciptanya
Peran Koperasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Kajian Teori Implikasi  Praktis Landasan Hukum Memperkuat Pendapat Membawa Kemakmuran Bersama Dan Berkeadilan
UU NO.17/2012 Dan UU LAIN Strategi Pencapaian Kesimpulan
wadah  untuk  bisa  bergabung,  antara  lain melaui  koperasi  pemasaran  yang  saling menguntungkan. Struktur kehidupan ekonomi, yang  terdiri  dari  produsen, pemasar,  konsumen,  serta  pendukung – pendukungnya,  yang  bekerja  secara    efektif dan  efisien  akan  menciptakan  pasar  yang sehat dan dinamis.
Konsumen yang loyal terhadap produk dalam negri, akan menciptakan pasar dalam  negri  yang  kokoh  dan  menjamin kelangsungan  hidup  produsen  dalam  negri. Sebaliknya  produsen  yang  loyal  terhadap tenaga  kerja  dalam  negri,  akan  menciptakan daya  beli  yang  lebih  besar  dan  menjamin terserapnya  tenaga  kerja,  serta  mengurangi pengangguran,  dan  efek  negatip  lainnya dalam masyarakat.
Sektor  pendukung  lainnya,  seperti bank  dan  lembaga  keuangan  lain  perlu memberikan  pendanaan  yang  diperlukan untuk  memutar  roda  perekonomian  yang efektif, efisien dan produktif.

## Peran  Koperasi  Dalam  Pengembangan Ekonomi Rakyat
Pada awalnya koperasi didirikan oleh tokoh-tokoh  nasional,  seperti  Budi  Oetomo, tokoh  Sarikat  Islam,  untuk  mengangkat harkat  dan  martabat  bangsa  Indonesia, melalui  koperasi.  Kehidupan  bangsa  kita waktu  itu  sangat  miskin  dan  sangat menderita  akibat  penjahan  Belanda,  Inggris dan Jepang.
Pada jaman penjajahan perikenomian dipegang  oleh  tiga  lapisan  masyarakat  yaitu Hindia  Belanda,  bangsa  timur  tengah  dan bangsa  Indonesia.  Bangsa  Hindia  Belanda sangat  kaya  karena  menguasai  sektor industri,  demikian  juga  bangsa  timur  tengah yang menguasai perdagangan. Bangsa Indonesia  menguasai  bidang  ekonomi  yang serba  kecil,  seperti  perdagangan  kecil, bengkel kecil, pertanian dan sebagainya.
Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu timbul pemikiran dari tokoh nasional kita, bagaimana mengangkat  derajat,  harkat  dan  martabat bangsa,  melalui  organisasi  ekonomi  yang sekarang dikenal koperasi. Perjuangan
berikutnya memasukkan nilai/semangat koperasi agar dapat menjadi pegangan dalam menyusun  perekonomian  nasional,  melalui perjuangan  politik  yang  akhirnya  dimasukan dalam pasal 33 ayat 1 UUD ’45.
Dengan demikian kedudukan koperasi  sangat  kuat  dan  harus  menjadi pedoman  dalam  menyusun  perekonomian kita,  walaupun  dalam  prakteknya  belum dapat  terwujud  secara  optimal  dalam kehidupan  masyarakat.  Perekonomian  masih sebagian  besar  dipegang  oleh  sekelompok orang    tertentu  yang  bermodal  besar  dan bersifat  monopolistis.  Sebagian  besar  rakyat kita  belum  mampu  berkontribusi  dalam secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Peran koperasi
adalah mempersatukan  kekuatan-kekuatan  kecil, dihimpun  dalam  wadah  organisasi,  sehingga eksistensinya  dapat  diakui  secara  nasional dan  dapat  memperoleh  akses  yang  besar dalam mengembangkan potensi ekonominya. Ibarat  lidi,  jika  berdiri  sendiri  mudah  untuk dipatahkan  dan  tidak  banyak  manfaatnya, namun  jika  lidi-lidi  itu  disatukan  dengan ikatan perekat  yang kuat, akan menjadi sapu yang  sangat  sulit  untuk  dipatahkan  dan manfaatnya  sangat  besar  dalam  kehidupan. Bantuan  kredit,  pemasaran,  dan  pembinaan UMKM  oleh  koperasi  sangat  diperlukan untuk kelangsungan usahanya.
Tantangan  Dan  Peluang  Koperasi  Dalam Pengembangan Umkm .
Dalam  mengembangkan  ekonomi rakyat,  koperasi  banyak  sekali  tantangan yang  harus  dihadapi.  Sistim  ekonomi  yang bersifat kapatalistik yang telah mengakar dan tumbuh subur, mengakibatkan ketidak berdayaan  bagi  ekonomi  rakyat,  yang permodalan  dan  akses  lainnya  kecil.  Jumlah Usaha  mikro  dan  kecil  yang  belum bergabung dalam organisasi koperasi, merupakan peluang pengurus koperasi untuk merangkul  dan  bergabung  yang  diharapkan menjadi kekuatan besar dalam mengembangkan ekonomi nasional.
Tantangan  yang  paling  berat  bagi  pengelola
koperasi  adalah  menanamkan kesetiaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi.
Berdasarkan  angka  statistik  yang dikeluarkan  BPS  tahun  2009,  menunjukkan
angka-angka  sebagai  berikut:  (Sukarsa, 2011)
Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja, PDB dan Ekspor
Keterangan Jumlah % Peny.TK (%) PDB (%) Ekspor (%) Usaha Besar 4.677 Unit 0.01 2.7 43.47 82.06 Usaha Menengah 41.133 Unit 0.08 2.71 13.47 11.65 Usaha kecil 546.875 Unit 1.04 3.56 9.96 3.87 Usaha mikro 52.176.795 Unit 98.88 91.03 33.08 1.51 Sumber : BPS 2009, dalam Asep Sukarsa Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Periode 2006 -2009 Keterangan Porsi (%) Peny.TK (%) Tahun 2006 Tahun 2009 Tahun 2006 Tahun 2009 Usaha Besar 0.2 0.01 9.6 2.7 Usaha menengah 0.7 0.08 5.9 2.71 Usaha kecil 15.8 1.04 21.9 3.56 Usaha mikro 83.3 98.88 62.5 91.03 Sumber : BPS 2006 dan 2009
Dibandingkan  tiga  tahun  sebelumnya,  porsi dan  penyerapan  tenaga  kerja  untuk  usaha besar, menengah, kecil dan mikro mengalami perubahan sebagai berikut :
Undang-Undang
Yang
Mengatur Kehidupan Koperasi Di  Indonesia . Sebagai organisasi
ekonomi kelembagaan  yang  strategis,  koperasi  telah mengalami  perubahan  ketententuan  dan perubahan undang – undang yang mengaturnya.  Berdasarkan UU  no.17/2012 , tentang  Perkoperasian  Indonesia,  koperasi didefinisikan  sebagai badan  hukum  yang didirikan  oleh  orang  perorangan  atau badan  hukum  koperasi,  dengan  pemisahan kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk  menjalankan  usaha  yang  memenuhi aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi,  sisial  dan  budaya,  sesuai  dengan nilai dan prinsip Koperasi. ( UU No.17/2012, hal.2) .
Koperasi  sebagai  badan  hukum, mempunyai hak seperti orang pada umumnya dihadapan hukum. Berhak memperoleh  perlindungan,  keselamatan,  dan menjalankan usaha yang memberikan
manfaat bagi orang lain dan para anggotanya.  Lapangan  usaha  tidak  hanya sebatas  bidang  ekonomi,  tetapi  bidang lainnya seperti bidang sosial, bidang budaya.
Sebelum diundangkannya
UU No,17/2012, UU Perkoperasian yang diperlakukan  adalah  UU  No.25/1992,  UU No.12/1967,  dan  UU  lainnya  sebelum  orde baru.  Koperasi  didifinisikan  sebagai  definisi esensial ,  juga  dapat  dedifinisikan  sebagai definisi  identitas,  yang  bercirikan  sebagai berikut :
1. Pemilik  koperasi  sekaligus  sebagai Pelanggan
2. Pemilik  koperasi  sekaligus  sebagai Pemasok
3. Pemilik  koperasi  sekaligus  sebagai Konsumen
4. Pemilik  koperasi  sekaligus  sebagai Karyawan
Jika  hal  ini  bisa  dijalankan  dengan  efektif, efisien  dan  profesional,  akan  memberikan effek  positip  terhadap  koperasi,  yaitu kesejahteraan  bagi  anggotanya.  Anggota yang  sejahtera,  memberi  umpan  balik  yaitu kesetiaan  dan  loyalitas    anggota  terhadap koperasi.
Nilai-Nilai  Kemasyarakatan  Yang  Harus Tertanam Pelaku UKM Dalam Kehidupan Bersama/Kehidupan

## Berkoperasi
Kemajuan  masyarakat  dalam  suatu wilayah,  sangat  ditentukan  oleh  aktivitas yang produktif yang dilakukan oleh masyarakat  itu  sendiri.  Banyak  faktor  yang menentukan  kemajuan  dan  kemakmuran dalam  kehidupan  masyarakat,  antara  lain: (Mujino, 2013)
1. Budaya masyarakat
2. Lingkungan dimana masyarakat tinggal
3. Kualitas  pribadi  dari  komunitas  yang tinggal dalam masyarakat
4. Sarana dan prasarana pendukung
5. Kondisi pemasaran, teknologi dan keungan ,
6. Peraturan dan perundangan yang berlaku

## Budaya Masyarakat.
Budaya  merupakan  hasil  cipta,  rasa, karsa  manusia.  Budaya  dalam  arti  luas meliputi  aspek  yang  sangat  luas,  yang memiliki dimensi phisik maupun non phisik. Dimensi  phisik  dapat  berupa  hasil  karya bernilai  tinggi,  seperti:  Candi,  Bangunan, Pusaka dan produk lain seperti batik, wayang kulit  dan  produk  yang  dapat  dipasarkan, yang bisa dilihat secara phisik.
Masyarakat  yang  produktif  yang mampu  menghasilkan  karya  yang  dapat dikonsumsi/  dibeli  oleh  konsumen  akan sangat  membantu  dalam  menciptakan  nilai tambah/ nilai ekonomi. Oleh karena itu usaha kecil  dan  menengah  perlu  dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Budaya produktif  harus  dirasakan  dan  dilaksanakan dalam  setiap  anggota  masyarakat,  tanpa usaha  itu  sulit  rasanya  untuk  mencapai kemajuan, seperti sekarang dan dimasa-masa yang akan datang.
Karya  budaya  yang  non-phisik/tidak bisa  dilihat,  namun  sangat  diperlukan masyarakat  seperti:  Budi  pekerti,  bahasa, tutur  kata  yang  baik,  komitmen  dan kedisiplinan, kerukunan dan kerja sama juga sangat menentukan kemajuan masyarakat itu sendiri.  Integritas  pridadi  dan  kelompok
perlu  diperhatikan  dan  dibudayakan  dalam kehidupan sehari – hari.

## Lingkungan Masyarakat
Dalam  realita  kehidupan,  lingkungan masyarakat  ikut  berperan  penting  dalam memajukan masyarakat dan bangsa. Lingkungan  yang  baik  dan  kondusip  akan mempengaruhi  pola  fikir  dan  ketenangan dalam bekerja dan berkarya.
Lingkungan  ini  dapat  berujud  dalam skup yang luas dan skup yang sempit. Dalam skup yang luas meliputi lingkungan regional, kawasan,  internasional.  Dalam  skup  sempit seperti:  Lingkungan  keluarga,  masyarakat dimana  seseorang  tinggal,  lingkungan  kerja. Lingkungan  ini  harus  saling  berinteraksi positip dan saling mendukung, agar eksestensi  usaha  kecil  dan    menengah  dapat berkembang dan bertahan hidup.

## Kualitas  Pribadi  dari  Komunitas  yang Tinggal dalam Masyarakat
Kualitas  pribadi  juga  ikut  berperan dalam memajukan masyarakat dan pengembangan UKM, karena sebagai pengusaha yang baik diperlukan intelektualitas  yang  terkait  dengan  aspek teknis,  pemasaran,  personal  dan  aspek produksi. Untuk mendukung dan meningkatkan  kualitas  pribadi,  perlu  belajar secara  terus  menerus  baik  melalui  lembaga formal,  maupun  media  belajar  lainnya. Prinsip  belajajar  sepanjang  hayat  perlu dihayati untuk kemajuan UKM dan masyarakat luas.
Kemajuan  negara  Jepang,  tidak ditentukan oleh kekayaan alam, tapi ditentukan  oleh  kepandaian  bangsa  itu sendiri.  Itulah  pentingnya  belajar  terus menerus  dan  mengembangkan  diri  melalui pengembangan UKM.

## Sarana dan Prasarana Pendukung
Untuk mengembangkan UKM diperlukan  sarana  dan  prasarana  pendukung yang saling membantu. Sarana yang memadai untuk pengembangan UKM, seperti  pasar  tradisional  yang  cukup,  alat produksi  yang mendukung  UKM dan sarana
lainnya,  seperti  jalan,  instalasi  listrik,  ruang untuk diskusi perlu disiapkan secara memadai.
Kenyataan dilapangan, pasar tradisional  ini  banyak  digusur  oleh  pasar modern,  dan  toko  toko  mewah  yang mempengaruhi  konsumen  untuk  pindah kepasar modern, yang berdampak mematikan pasar  tradisional  dan  beralih  ke  pasar modern, yang intensip modal dan berpengaruh  secara  psichologis  kepada pembeli.
Kondisi Pemasaran, Teknologi dan Keuangan
Pasar  UKM  masyarakat  kita,  pada umumnya  masih  terbatas,  dan  hanya  berada pada  lingkup  terbatas.  Oleh  karena  itu  perlu membangun  jaringan  kemitraan  yang  luas, agar  akses  pemasaran  lebih  luas  dan  tidak terbatas.  Penggunaan  teknologi  yang  lebih baik dan tepat sasaran juga dibutuhkan untuk mendukung  inovasi  dan  penciptaan  produk yang  bermutu  serta  dukungan  keungan  yang memadai.
Kenyataan  menunjukan,  UKM  kita masih menggunakan peralatan yang sederhana,  kualitas  produk  yang  masih sangat  minim.  Sehingga  kesulitan  dalam persaingan dan kurang dapat  diterima dalam masyarakat  luas.  Dana  juga  masih  menjadi kendala,  karena  itu  perlu  membentuk lembaga  keungan  mikro,  untuk  membiayai keperluan sendiri, misal membentuk Koperasi, KUB dan sebagainya.
Peraturan dan Perundangan yang

## Berlaku
Untuk  mengembangkan  usaha,  harus tunduk  dan  mengikuti  UU  dan  peraturan yang  berlaku,  karena  UU  dan  peraturan inilah  merupakan  supra  struktur  yang  ikut menentukan kelangsungan dan keberlanjutan usaha.
UU  tentang  keamanan  dan  keselamatan kerja, kepegawaian, pemasaran, kemasan dan ataran  lain  yang  mendukung  UKM  harus benar-benar  di  mengerti  dan  dilaksanakan untuk  kelangsungan  usaha  dan  kegiatan produktif lainnya.
Perkembangan Koperasi Di Indonesia Koperasi Indonesia perlu
dikembangkan, agar dapat membantu UMKM dalam menghadapi kelompok pengusaha  besar  yang  bersifat  kapatalistik. Organisasi  hanya  dapat  dilawan  dengan organisasi pula, itu lah prinsip yang dipegang pendiri  koperasi  konsumsi  di  Rochdale Inggris,  yang  sampai  sekarang  prinsip kerjanya  masih  dipegang  oleh    sebagian pengelola koperasi di seluruh dunia.  Ada berbagai  alasan,  mengapa  koperasi,  perlu dikembangkan  di  Indonesia  yaitu  (Baswir, 2007):
1. Alasan Historis
2. Alasan Juridis
3. Alasan Politis.
4. Alasan Ekonomis
5. Alasan Sosiologis
Secara  historis,  koperasi  dikembangkan untuk  mengangkat  dan  martabat  manusia melalui  organisasi  koperasi.  Perjuangan kaum  buruh  dinegara  Eropa,  seperti  Inggris, Jerman, Norwegia, Denmark, ternyata dengan  koperasi  kehidupan  mereka  dapat terangkat.  Petani  Jepang  maju  karena koperasi,  Koperasi  “SARANA  MAKMUR” di  Wukirsari,  Cangkringan,  Sleman  sangat membantu  pengusaha  mikro  peternak  lembu perah, untuk menjaga kelangsungan usaha.
Secara  juridis  formal  koperasi  telah tercantum  dalam  pasal  33  ayat1  UUD’ 45. Karena  itu  menjadi  landasan  yang  kuat  bagi kita untuk mengembangkan koperasi. Secara politis  koperasi  didirikan  sebagai  pemersatu UMKM  sehingga  dapat  bertahan  dalam usahanya.
Secara ekonomi, orang tertarik menjadi  anggota  koperasi  jika  hak-hak ekonomi terjamin, seperti memperoleh keuntungan  yang  layak,  terhindar  dari persaingan    yang  tidak  sehat,  memperoleh kemudahan-kemudahan  dalam  memperoleh pendanaan  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu pengurus  koperasi  harus  dapat  memenuhi hak  anggota  itu.  Secara  sosiologis  koperasi dapat  memenuhi  kebutuhan  sosial  dan sebagai  wahana  untuk  bermasyarakat  secara sehat ( social needs)

## PENUTUP
1. Dalam pemberdayaan  UMKM koperasi sangat  diperlukan    untuk  membantu dalam  menjalankan  usaha  yang  penuh kompetisi ini.
2. Dalam menjaga kehidupan bersama,pelaku UMKM harus berpegang pada  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat itu.
3. Pemerintah  sebagai  super  struktur, memberikan  dukungan,  bimbingan  dan bantuan    tehnis  yang  mendorong koperasi  mengembangkan  peran  nya dalam  pembangunan  ekonomi  yang berkeadilan dan pemerataan.
4. Posisi  usaha  mikro  yang  jumlahnya sangat besar, perlu kebijaksanaan  dalam pembinaan  dan  keterlibatannya,  untuk mendukung ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing tinggi.
5. Perkembangan  koperasi  yang  cukup baik,  harus  di  sertai  pengelolaan  yang effektip, effisien dan profesional..
6. Kemakmuran  pelaku UMK secara bersama harus diutamakan, untuk
mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD ’45.

## DAFTAR PUSTAKA
Sukarsa,  Asep,  2011.  Makalah  Seminar Nasional  Program  Magister  Manajemen UST, Yogyakarta
Baswir, Revrisond. 2007. Ekonomi Kerakyatan , Makalah Seminar: PUSTEP UGM. Yogyakarta.
UU  No.25  /1992  Tentang  Perkoperasian
Indonesia
UU  No.17/2012.  Tentang  Perkoperasian Indonesia