## Kons tusionalisme Global
Kons tusionalisme  global  merupakan  salah  satu  agenda  reformasi  hukum internasional dengan meminjam ide kons tusionalisme dalam hukum domes k. Tawaran  ide  ini  merupakan  respon  terhadap  kelemahan  utama  hukum internasional yang dinilai  dak cukup progresif dan aplika f dalam menyelesaikan permasalahan  global,  karena  absennya  pengorganisasian  dan  pelembagaan kekuasaan  yang  efek f  dan  terkontrol.  Paham  kons tusionalisme  dalam  ranah hukum  domes k  yang  esensinya  adalah  pengorganisasian  dan  pelembagaan kekuasaan  merupakan  tawaran  yang  dapat  diper mbangkan  untuk ditransformasikan dan diaplikasikan dalam hukum internasional. Dengan redaksi yang  berbeda  Donoghue  mengatakan,  “ Almost  ins nc vely,  global cons tu onalisa on appears as the epitome of interna onal law's development ” (Donoghue: 2014:1).
Kata global adalah produk dari globalisasi yaitu suatu is lah payung ( umbrella term ) yang merujuk pada pergerakan manusia, modal, barang, jasa, atau bentuk- bentuk  ak vitas  lainnya  yang  bersifat  lintas  batas.  Dua  kata  kunci  yang  melekat dengan globalisasi adalah lintas batas dan ak vitas yang didominasi oleh aktor non- negara ( non-state actors ). Oleh karena itu menurut sebagian pakar, di era ini hukum internasional memasuki periode hukum global ( global law ) yang merupakan respon terhadap fenomena relasi antar manusia yang bersifat lintas batas ( borderless ) dan sekaligus  mengusangkan  hukum  internasional  yang  berbasis  teritorial.  Esensi hukum global adalah keterkaitan personal antar warga dunia ( permeability ) yang secara detail diungkapkan dengan sangat tepat oleh Bederman sebagai berikut, “ To increase permeability....designing ins tu onal mechanisms by which domes c and interna onal legal authori es can eﬃciently interact” (Bederman: 2008:164-165) . Kons tusi, kons tusionalisasi, dan kons tusionalisme adalah  ga term yang mereﬂeksikan sekaligus merepresentasikan aspirasi dan budaya poli k serta hukum yang digunakan baik di dalam maupun di luar negara (domes k dan internasional). Kons tusi adalah bentuk formal dari aspirasi dan komitmen poli k rakyat di suatu negara, sedangkan kons tusionalisasi merujuk kepada proses untuk mewujudkan aspirasi dan komitmen tersebut. Sementara itu, kons tusionalisme dipahami dan diposisikan  sebagai  ideologi  dari  proses  kons tusionalisasi  dan  ideologi  dari kons tusi yang merupakan wujud formal aspirasi poli k rakyat ( the ideology behind the cons tu on as outcomes ). Tsagourias mengungkapkan dengan tepat sebagai berikut, “...cons tu onalism provides ideological context within which cons tu ons emerge and cons tu onalisa on func on ” (Tsagouras: 2007: 1).

## Editorial
Kons tusionalisme merupakan ideologi dan ruh kons tusi, yaitu bagaimana ia (kons tusi) tercipta ( self-crea on ), bagaimana ia memahami dirinya sendiri ( self- percep on ),  bagaimana  ia  mengiden ﬁkasi  diri  ( self-iden ﬁca on ),  dan bagaimanana  pula  ia  memproyeksikan  dirinya  ( self-projec on ).  Sebagai  ideologi suatu  kons tusi,    dalam  wujud  dan  operasinya,  kons tusionalisme  akan berhubungan  dengan  pengorganisasian  dan  pelembagaan  kekuasaan,  termasuk didalamnya  pembatasan  kekuasaan.  Dalam  konteks  global  adalah  bagaimana memahami  dan  mengaplikasikan  ide-ide  kons tusionalisme  dalam  relasi  antar negara yang secara poli k setara ( equal ). Kons tusionalisme global dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  menjadikan  relasi  antar  negara  menjadi  lebih  efek f  lewat pengorganisasian kekuasaan dalam lingkup global.
Ide  mengenai  kons tusionalisme  global  memiliki  basis  ﬁlosoﬁs  dan  historis yang kuat dan panjang yang menyambung sampai ke era Yunani dan Romawi Kuno. Pada  era  ini  belum  dikenal  konsep  dan  prak k  mengenai  negara  berdaulat  dan kons tusi  tertulis.  Hal  ini  mendorong  lahirnya  kebutuhan  akan  sistem  hukum ter nggi yang kemudian dikenal dengan is lah hukum alam yang mendalilkan dan menegaskan  karakter  universalitas  nilai  yang  sepenuhnya  bebas  dari  batasan- batasan negara bangsa. Secara implisit paradigma universalitas nilai ini merupakan embrio dari ide mengenai kons tusionalisme global yang melahirkan empat tema pokok, yaitu: pembatasan kekuasaan; legi masi tata kelola ( governance ) melalui ins tusionalisasi kekuasaan; paham dan pengakuan mengenai hirarki hukum; serta kons tusi  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan  sistemasi  hukum  sebagai  acuan masa depan suatu masyarakat.
Sementara itu, pemikiran para ahli hukum dan teolog pada abad pertengahan berkisar pada  ga ide utama yaitu, hukum Tuhan ( divine law ), e ka ( ethics ), dan hak-hak  individu  ( individual  rights ).  Meskipun  secara  umum  pemikiran  kaum intelektual  abad  pertengahan  khususnya  di  kawasan  Eropa  masih  rela f  sama dengan  era  sebelumnya  (Yunani  dan  Romawi  Kuno),  namun  sudah  ada  nuansa pergeseran  paradigma  dalam  bidang  tertentu.  Seiring  dengan  menguatnya perlindungan  terhadap  hak-hak  individu  dan  urgensi  mengenai  negara,  pamor ajaran hukum universal mulai menurun dan bahkan menjadi isu pinggiran. Sebagai gan nya adalah mulai menguat konsep mengenai hukum internasional dengan isu utamanya adalah pembatasan kekuasaan ( limita on of powers ) yang dapat dicapai antara lain dengan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak individu.
Era (Barat) modern ditandai dengan semakin menguatnya posisi hukum dan poli k  negara  kebangsaan  ( na on  state )  yang  dengan  sendirinya  ide  tentang kons tusi negara (nasional) jauh lebih mengemuka daripada kons tusi global yang antara  lain  ditandai  dengan  kodiﬁkasi  kons tusi  Perancis  dan  Amerika  Serikat. Meskipun  demikian,  Immanuel  Kant  masih  nyaring  menyuarakan  ide  tentang
kons tusi  global.  Sementara  itu  pada  era  kolonialisme  Eropa,  ide  mengenai kons tusi global ikut surut karena ide tentang kons tusi dianggap iden k dengan negara-negara Eropa yang juga iden k dengan bangsa penjajah. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa  ( League  of  Na ons )  sebagai  respon  atas  Perang  Dunia  I memunculkan  kembali  harapan  terwujudnya  kons tusi  global.  Ungkapan op misme diekspresikan misalnya oleh Lauterpacht yang menyebut Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai ' the fundamental charter of the interna onal society ', yang berstatus sebagai ' the higher law ' dan puncaknya adalah terbentuknya Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa/PBB  ( the  United  Na ons  Charter )  yang  sampai sekarang dianggap sebagai 'kons tusi masyarakat internasional'.
Mencerma   perkembangan  pemikiran  mengenai  kons tusionalisme  global sebagaimana dipaparkan di atas, maka perkembangannya beranjak dari pemikiran yang  bersifat  ﬁlosoﬁs  pada  era  Yunani  dan  Romawi  kuno  kemudian  bertumpu kepada basis teologis-ﬁlosoﬁs pada abad pertengahan dan di era modern sudah memasuki pada tahap penguatan prosedur dan kelembagaan. Sebagai kajian awal atau bahkan kajian pengantar, kons tusionalisme global akan dibaca dan dipahami lewat  dimensi-dimensi  tertentu  untuk  mendekatkan  ide  tersebut  dalam  lingkup global.  Ada  empat  dimensi  pokok  mengenai  kons tusionalisme  global  yang merupakan kontribusi hukum internasional dalam wacana mengenai hal ini, yaitu: kons tusionalisme  sosial  ( social  cons tu onalism );  kons tusionalisme ins tusional  ( ins tu onal  cons tu onalism );  kons tusionalisme  norma f ( norma ve  cons tu onalism );  dan  kons tusionalisme  analogis  ( analogical cons tu onalism ).
Kons tu onalisme  sosial  menekankan  kepada  ide  perlunya  par sipasi masyarakat internasional. Hukum internasional diyakini dapat menawarkan forum untuk  par sipasi  tersebut  yang  dapat  dipahami  sebagai  bentuk  pembatasan terhadap  kekuasaan  (negara)  yang  absolut  dan  oleh  karenanya  sekaligus menjus ﬁkasi  suatu  kekuasaan  secara  legal.  Dimensi  ini  mendalilkan  bahwa kons tusionalisme  global  memerlukan  adanya  atau  bertumpu  kepada  'ko- eksistensi'  dalam  tatanan  masyarakat  internasional.  Masyarakat  internasional adalah  suatu  tatanan  'ko-eksistensi'  ( order  of  co-existence ).  Oleh  karenanya, par sipasi  dan  akuntabilitas  masyarakat  internasional  merupakan  fokus  dari  visi mengenai kons tusionalisme global.
Kons tusionalisme ins tusional terkait dengan ide mengenai pembatasan dan akuntabilitas  kekuasaan  melalui  par sipasi  dan  representasi.  Par sipasi  dan akuntabilitas  (alokasi  kekuasaan)  adalah  ide  utama  yang  mendorong  adanya pelembagaan  kekuasaan.  Schwobel  mengatakan: “...it  is  o en  believed  that par cipa on and accountability can best be achieved through the establishment of ins tu ons ”  (Schwobel:  2011:34).  Apabila  dikaitkan  dengan  tema  pokok  dari
kons tusionalisme  global,  maka  dua  tema  pokok  menjadi  isu  utama  dari kons tusionalisme  ins tusional,  yaitu  pembatasan  kekuasaan  dan  pelembagaan kekuasaan.
Kons tusionalisme norma f didasarkan atas asumsi bahwa eksistensi tatanan internasional  harus  didukung  oleh  adanya  norma  yang  ter nggi  ( superior cons tu onal  norms ).  Hal  ini  dak  bisa  dilepaskan  dari  adanya  perubahan paradigma dalam hukum internasional saat ini. Hukum internasional telah bergeser dari  paradigma  kepen ngan  negara  ke  arah  hak  dan  kewajiban  negara.  Hukum internasional telah bergeser dari wilayah hukum yang berbasis kepada persetujuan negara ( state-consent ) menjadi berdasar atas nilai-nilai global ( global values ). Nilai- nilai  global  atau  nilai-nilai  universal  tersebut  misalnya:  ' public  interest  norms, fundamental norms, interna onal community norms' . Contoh yang paling akurat dari kons tusionalisme norma f adalah norma jus cogens .
Kons tusionalisme  analogis  adalah  ide  yang  mencoba  untuk  menjus ﬁkasi analogi prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk kons tusi baik regional maupun nasional untuk diaplikasikan dalam tatanan internasional. Secara prak k, ada  ga elemen utama yang harus hadir. Pertama , kons tusi harus memiliki lembaga utama yang merupakan  subjek  dari  kons tusi  tersebut.  Dengan  berbagai  kelemahan  yang dimilikinya,  PBB  memenuhi  syarat  untuk  hal  ini. Kedua ,  kons tusi  hukum internasional harus memiliki sistem legislasi. Dengan beberapa kekurangan yang dimilikinya,  hukum  internasional  memiliki  doktrin  mengenai  sumber  hukum. Ke ga , hukum internasional memiliki cabang kekuasaan judika f, yaitu Mahkamah Internasional.  Salah  satu  kelemahan  utama  yang  belum  dapat  dicarikan alterna fnya  adalah  cabang  kekuasaan  ekseku f.  Kons tusionalisme  analogis menekankan kepada ide bahwa hukum adalah suatu sistem. Atas dasar tersebut, maka sebagai suatu sistem, hukum termasuk didalamnya hukum kons tusi harus dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  area  dan  jurisdiksi,  termasuk  hukum internasional.
Ar kel terpilih dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum edisi kali ini membahas beragam  isu  dari  mulai  hukum  pidana,  hukum  internasional,  sampai  dengan masalah  persaingan  usaha.  Prof.  Romli  Atmasasmita  membuka  wacana  dengan mengkri si  undang-undang  tentang  pencucian  uang.  Garry  Pratama  mengupas mengenai  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan.  Prof.  Galang  Asmara  menganalisis karakteris k Ombudsman Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara seper Swedia  dan  Inggris.  Mei  Sutanto  membahas  eksistensi  hak  budget  DPR  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Djunyanto  Thriyana  mengupas  pemikiran Immanuel Kant sebagai landasan ﬁlosoﬁs pelaksanaan putusan arbitrase. I Gus Ngurah  Parikesit  membahas  pengaturan conﬁden al  principle pada  sengketa perdata di Indonesia. Rai Man li, Hazar Kusmayan , dan Anita Afriana mengupas
iv
problema ka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Zil Aidi dan Widya Jus a membahas prak k trademark squa ng dalam proses penda aran merek di Indonesia.  Endra  Wijaya  membahas  problem  pengesahan  bendera  Aceh  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terahir, Hafrida membahas kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narko ka sebagai korban bukan pelaku  ndak pidana atas hasil studi lapangan di daerah Jambi. Book review pada edisi ini mengangkat buku dari alm. Rudi M Rizki, mantan Hakim Ad Hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM  dan Special  Rapporteur PBB,  yang  berjudul  Tanggung  Jawab  Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM. Pada edisi ini juga terdapat khazanah yang  mengupas  pemikiran  Prof.  Sri  Soemantri  yang  pada  tahun  2016  ini  telah berusia 90 tahun. Khazanah ditulis oleh murid beliau Susi Dwi Harijan . Selamat membaca!
Editorial