## KAITAN ETNISITAS DENGAN KONFLIK SOSIAL
DAN KEKERASAN MASSA, DI TIGA DAERAH
DI INDONESIA*
Henny Warsilah**

## ABSTRACT
This article is based on the field research of social conflicts in three areas in Indonesia (l'asikmalaya-West Java, Pekalongan-Central  Java  and  Situbondo-East  Java).  Jn general  it  discusses the  relationship  between  ethnicity
(culture)  and social conflict.  The process of islamisation in the three  areas  has  divided society  into  traditional  mos/em  and the  modernist.  (Jn  these conflicts,  the  state  used a centralistic power  to  solve  these  conflicts,  and  transform  it  in  quasi integrative).  The  centralistic attitude of new order government are  supported by dual-function  of ABRI and have  resulted in the increasing state of social conflict.

## Pendahuluan
D alam  kurun  waktu  dua tahun  terakhir  ini  paling  sedikit  bangsa Indonesia  mengalami  beberapa  peristiwa  besar  dan  penting. Pertama  munculnya  kerusuhan  dan  kekerasan  massa  yang
* Artikel  ini  merupakan  hasil  pengembangan dari tulisan "Faktor  Sosial Budaya  Penyebab  Kerusuhan  Sosial  dan  Kekerasan  Massa''  yang merupakan  hasil  tulisan  penulis  sendiri dalam rangkuman  hasil  penelitian Kekerasan Massa Faktor Penyebab dab Pemicu , IPSK-LIPI, tahun  1998. **penulis adalah peneliti  pada  Puslitbang  Kemasyarakatan clan Kebudayaan (PMB)-LIPI.
terbingkai  dalam  konflik  etnik,  agama  dan  rasial  yang  terjadi  sejak awal  tahun  1997  berkelanjutan  hingga  sekarang  di  pelbagai  kota  di Indonesia.  Kedua,  rnntuhnya  rezim  orde  barn  di  bawah  pimpinan mantan  presiden  H.M  Soeharto  yang  telah  berkuasa  selama  32  tahun. diikuti oleh masa pemerintahan transisi pimpinan presiden B.J Habibie. Ketiga,  lepasnya propinsi termuda Timor-Timur dari  negara Indonesia. melalui  tawaran  dua  opsi  (integrasi  dengan  Indonesia  atau  merdeka) yang ditawarkan presiden Habibie. Kemenangan kubu pro kemerdekaan  inilah  yang  telah  menjadi  salah  satu  kunci  pokok mundumya  Habibie  dari  calon  presiden  keempat. Keempat, pemerintahan transisi  yang dipimpin  oleh Habibie  pada akhimya harns turnn,  karena  selain  pertanggung jawabannya  ditolak  oleh  MPR  yang barn,  juga  adanya  tekanan  luar  biasa  dari  gerakan  mahasiswa,  dan golongan  menengah.  Kelima,  terpilihnya  K.H.  Abdurrachman  Wahid sebagai presiden RI yang ke  lima,  dan  Megawati  Sukarno Putri sebagai wakil  presiden  RI  untuk  masa  jabatan  tahun  1999-2004,  melalui pemilu  yang  demokratis,  menandai  keberhasilan  Orde  Reformasi  yang mendahulukan kedaulatan rakyat dari pada kedaulatan negara.
Berbagai peristiwa yang  bermuara pada konflik sosial  selama beberapa tahun terakhir ini,  memperlihatkan suatu  proses  kegagalan dari kesatuan bangsa yang seharnsnya didasarkan pada kemajemukan  etnik  dan  kebudayaan  masyarakat.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa,  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa yang  majemuk bertumpu  kepada  pluralistas  etnik,  ras,  agama,  kebudayaan  dan bahasa,  seperti  dapat  kita  amati  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat,  baik  di  daerah  perkotaan  maupun  di  daerah  pedesaan. Tetapi  realitanya,  pada  masa  pemerintahan  rezim  Orde  Barn. negara,  tampil  sebagai  kekuatan  tunggal  dan  melakukan  politik hegemoni  untuk  melakukan  kesatuan  bangsa.  Politik  hegemoni yang  cenderung  sentralistik  itu,  temyata  makin  menguatkan  posisi state dan  melemahkan peran society,  dan semakin menjauhkan cita- cita  kesatuan  bangsa  yang  berdasarkan  kemajemukan  Indonesia. Sebagai  konsekuensinya  sering  timbul  konflik  sosial,  ekonomi  dan politik  di  pelbagai  daerah  di  Indonesia,  yang  cenderung  menjadi konflik  massal  bahkan  menjurus  ke  suatu  bentuk  perang  saudara. Kondisi  demikian  tentunya  akan  mengancam  kepada  disintegrasi negara Indonesia.
Bermula dari pecahnya konflik  massal di  daerah Sangauledo- Kalimantan Barnt sebelum pemilu  1997,  dan  terns  berlanjut hingga mendekati awal tahun 2000 mendatang.  Konflik  yang terjadi  antara etnis  dayak  dan  madura,  yang  memakan  ratusan  korban  jiwa  dan kerugian  harta  benda  tak  terkira  dan  berakibat  terhadap ''pembersihan"  dan  "pengusiran''  etnik  madura  dari  Kalimantan Barnt.  Kerusuhan  lainnya  juga  menimbulkan  dampak  merugikan, terutama  bagi  golongan  masyarakat  non-pribumi.  Terutama  pada peristiwa  "natal  kelabu''  di  Tasikmalaya,  Rengas  Dengklok, Pasuruan,  Probolinggo,  Pekalongan,  Situbondo,  Banjarmasin,  dan Ujung  Pandang.  Kasus  terbaru  terjadi  di  Ketapang,  Jakarta  Barnt yang  melibatkan  warga  setempat dengan  kelompok  pemuda berasal dari  Ambon,  kemudian  dilanjutkan  dengan  aksi  ''pembalasan"  di daerah  kupang,  timor.  Dimana  terjadi  penyerangan  terhadap  warga kota,  terutama  yang  berasal  dari  Ujung  Pandang,  puncaknya meledak  peristiwa  Ambon  dan  Kalimantan.  Peristiwa  berdarah sepanjang  dua  tahun  terakhir  ini,  mencerminkan  aspirasi  pluralitas yang tidak terakomodasi dalam program (pembangunan) pemerintah,  dan terjadinya kesenjangan  ekonomi,  politik,  dan  sosial diantara  penduduk  lokal  dan  penduduk  pendatang  terutama dipelbagai daerah perkotaan.
Dalam suasana  yang demikian konfliktualnya, sebagai kelompok  akademisi,  justru  diharapkan  untuk  memasuki  area  yang dianggap  'terlarang' selama ini,  sehingga dapat menentukan  kebenaran obyektif  melalui  kajian-kajian  tentang  hubungan  antara  etnisitas dengan konflik sosial dan kekerasan massa.  Dengan demikian,  didapat benang  merah  dalam  ha!  penyelesaian  konflik  sosial  dan  kekerasan massa,  dan  dapat  melakukan  prediksi  atas  kondisi  konfliktual  yang akan  muncul  pada waktu-waktu  mendatang,  sehingga konflik  tersebut dapat dicegah di  kemudian hari.

## Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  tentang  hubungan  etms1tas  dengan konflik  sosial  dan  kekerasan  massa  di  tiga  daerah  penelitian (Tasikmalaya-Jabar,  Pekalongan-Jateng  dan  Situbondo-Jatim)  adalah sociological  approach, dimana  kompok-kelompok  ctnik  dominan merupakan  unit  analisis  utama.  Untuk  memperoleh  hasil  maksimaL
penelitian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif.  Secara kuantitatif,  responden  yang  terjaring  melalui  tehnik  kuesioner  sebesar 304 responden,  dengan rincian  sebagai  berikut:  Tasikmalaya sebanyak 105  responden:  Pekalongan  l 00  orang  dan  Situbondo  99  responden. Responden  dipilih  melalui  tehnik  stratified  random  sampling  yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Secara kualitatif.  informasi  data  diperoleh  melalui  tehnik  depth interview  dari  informan  kunci  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan. yakni:  berbagai  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  pengasuh  pondok pesantren,  santri,  mahasiswa,  pedagang,  TNI  dan  Polri,  ketua organisasi  keagamaan  {NU,  Muhammadiyah.  Katolik),  guru.  hakim dan jaksa,  dan  lain sebagainya.  Analisanya dilakukan  secara deskriptif analitis.
Sedang  lokasi  penelitian  dipilih  daerah-daearah  yang  beberapa kali  mengalami  peristiwa  ledakan  konflik  sosial  dan  kekarasan.  dan cenderung menjadi ajang unjuk rasa masyarakat secara berkesinambungan.  Lokasi  terpusat  di  pulau  Jawa,  dan  lama pengumpulan  data  selama  satu  setengah  bulan,  total  dengan pengolahan  dan  penulisan  laporan  6  bulan  (Juli  s/d  September 1997/1998).

## Kerangka Berpikir
Konflik  sosial  dan  kekerasan  massa,  pada  dasamya  bersifat multidimensional.  Tetapi  terdapat  semacam  kecenderungan  bahwa faktor  struktural  (Kesenjangan  sosial,  ekonomi  dan  politik),  faktor kebudayaan  (terutama  etnik  dan  agama),  dan  faktor  psikologis  sosial (sikap  arogansi  aparat  petugas,  termasuk  aparat  penegak  hukum) menjadi  faktor  utama.  Faktor  struktural  muncul  sebagai  suatu  kendala dalam  relasi  sosial  antara  kolektivitas-kolektivitas  yang  ada  dalam masyarakat,  yang  kemudian  terbingkai dalam suatu bentuk kesenjangan  hubungan  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Di  mana kesenjangan tersebut, cenderung akan menumbuhkan sikap kecemburuan  dan  stereotype  terhadap  kelompok  etnik  dan  ras pendatang  yang  dianggap  lebih  berhasil  secara  sosial  dan  ekonomi dibandingkan dengan penduduk lokal.
Kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  yang  ada,  seringkali  dianggap oleh  sebagian  besar  masyarakat.  dapat  menghasilkan  suatu  kondisi
''keberpihakan" dalam  implikasi  kebijaksanaan  pcmerintah  pusat,  dan pemerintah  daerah.  Mereka  yang  termasuk  kedalam  golongan masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  kekuasaan  (ekonomi dan  politik),  atau  kelas  bawah  cenderung  menganggap  bahwa. pemerinti;}h  lebih berpihak kepada kelompok elit pemegang kekuasaan. Sedang  kesenjangan  dalam  bidang  politik,  lebih  cenderung  muncul dalam  bentuk  kekecewaan  mendalam,  karena  tersumbatnya  aspirasi politik  dan  komunikasi  politik  dari  beberapa  kelompok  dalam masyarakat.  Kemudian  faktor  etnisitas,  terutama yang  bermuara pada perbedaan  karakteristik  budaya  etnik  juga  ikut  menyumbang  kepada proses disharmoni hubungan antara kolektivitas dalam masyarakat.
Selain  itu  faktor  agama,  terutama  faktor  kemutlakan  doktrin agama dan  masalah  eksistensi  kehidupan  beragama  (termasuk  upacara ritual  keagamaan),  serta  masalah  pelecehan  terhadap  tokoh-tokoh agama ternyata juga menjadi faktor pencetus  munculnya konflik  latent. PadahaL  dalam  ha!  pengelolaan  konflik,  seperti  yang  dijalankan  oleh pemerintahan  orde  baru  selama  ini,  terdapat  kecenderungan  untuk merighilangkan  faktor  etnik  dan  agama,  karena  negara  merasa  trauma oleh  pengalaman  politik  pada  masa  lalu.  Sehingga  kata-kata  SARA (suku.  ras,  agama  dan  golongan)  begitu  ditabukan.  dan  menjadi momok  yang  menakutkan.  Sebaliknya,  kita  harus  belajar  dari pengalaman  bahwa,  pengelolaan  konflik  model  rejim  Orde  Baru. ternyata  semakin  mengentalkan  konflik  latent  menjadi  suatu  konflik terbuka,  yang cenderung diikuti oleh kekerasaan massa.
Berbicara  tentang  konflik  sosial  dai1  kekerasan  massa  yang berkaitan  dengan  etnisitas,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pembicaraan tentang  perubahan  sosial,  dimana  faktor  agama  dan  budaya  etnik  ikut berperan  di  dalam  prosesnya.  Berdasarkan  pengalaman  dari  berbagai konflik  sosial  dan  kekerasan  massa  yang  selama  ini  terjadi  di Indonesia,  ada  indikasi  bahwa  konflik  tersebut  terbingkai  dalam masalah  keagamaan,  baik  yang  berkaitan  dengan  perbedaan kemutlakkan doktrin agama,  penghinaan terhadap tokoh  agama sampai kepada  acara  seremonial  permainan  bedug  pada  bulan  ramadhan. Pemicu dan penyebabnya bisa saja langsung berkaitan dengan  masalah keagamaan  di  atas,  atau  berkaitan  dengan  masalah  kesenjangan  sosial. ekonomi  dan  politik  antara  penduduk  lokal  dan  pendatang,  untuk kemudian bergeser menjadi  konflik  etnik  dan  agama.  Kondisi  tersebut mencerminkan,  betapa  masih  rendahnya  pemahaman  kehidupan
beragama dan  tersumbatnya komunikasi  antar agama yang  ada  dalam konteks lokal,  nasional dan global.
Secara  sosiologis,  peran  atau  posisi  agama  dalam  suatu pernbahan  sosial  masyarakat  dapat  diamati  melalui  tiga  pendekatan. Pendekatan  pertama,  mengatakan  bahwa,  agama  cendernng  akan mempertahankan  diri  apabila  menghadapi  perubahan  sosial.  Seperti dikatakan oleh Karl  Marx bahwa,  agama bukanlah mernpakan agent ol change (agen  perubahan)  dalam  sejarah,  melainkan  hanyalah  gejala yang  mengikuti  perkembangan  di  basis  saja.  Dalam  pemikiran  Marx, agak mustahil bila agama mempengaruhi perubahan sosial (Karl  Marx, 1910).  Pendekatan  kedua,  dilontarkan  oleh  W.F.  Ogburn  dalam karyanya tentang Social Change, bahwa unsur-unsur budaya, termasuk agama,  barn  belakangan  mengikuti  perkembangan  di  bidang  ekonomi dan sosial  (W.F  Ogburn,  1923).  Dua  pendekatan  tersebut,  dianggap terlalu  bersifat  simplistis.  Sedang  pendekatan  ketiga,  mernpakan pendekatan  terbaru  yang  melihat  peranan  agama  dalam  perubahan sosial.  Pendekatan  ini  menegaskan  bahwa  perubahan  sosial  adalah basil  proses-proses  yang  sangat  kompleks,  dimana  di  antara  semua faktor  terdapat  hubungan  saling  mempengarnhi  dan  menentukan. Seperti  faktor  ekonomi,  politik  dan  faktor  sosial  memang  pada kenyataannya  mempengarnhi  sistem  nilai  dan  keyakinan  agama beserta  perkembangannya.  Sebaliknya,  agama  dan  sistem  nilai budayapun,  mempengaruhi  faktor-faktor  ekonomi,  politik  dan  sosial (lihat disertasi Weber tentang Etika protestan).  Pendekatan terakhir ini, relevan  untuk  mengkaji  situasi  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki sifat  kemajemukan  yang  tinggi,  dimana  kompleksitas  pluralitas masyarakat  memiliki  implikasi  atas  timbulnya  konflik-konflik  sosial dalam masyarakat.
Secara  sederhana  konflik-konflik  yang  ada  dalam  masyarakat. dapat  dikategorikan  dalam  tiga  persoalan  penting,  yakni:  Pertama. konflik  sosial,  yakni  konflik  yang  secara  terns  menerns  ada  antara kelas-kelas  sosial  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  dengan masalah  ideologi,  ras  dan  agama.  Kedua,  konflik  ekonomi,  yaitu perbedaan  kondisi  hidup  yang  berkecukupan  dengan  yang  tidak berkecukupan  yang  pada  perkembangannya  menjadi  konflik  ras  dan agama.  Ketiga,  konflik  berbagai  kebudayaan  masyarakat kelas  bawah dengan pembesar yang memegang kekuasaan (Amirnddin,  1994).
Talcott  Parsons  dalam  teori  konfliknya,  memandang  konflik tidak  sekedar  sebagai  gejala  yang  melekat  dalam  kehidupan masyarakat,  akan  tetapi  lebih dari pada  itu,  bahwa  konflik  bersumber pada  faktor-faktor  yang  ada  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri. Sebaliknya,  teori  fungsional-struktural,  dilandasi  oleh  pendekatan yang  bersifat  integratif dan  normatif,  yakni  memandang  suatu  sistem sosial  dapat  terintegrasi  atas  dasar  dua  landasan  berikut:  ( l)  suatu masyarakat  senantiasa  terintegrasi  diatas  tumbuhnya  konsensus- konsensus di antara anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan  yang  bersifat  fundamental.  (2)  Suatu  masyarakat senantiasa  terintegrasi,  karena  anggota  masyarakatnya  menjadi anggota  berbagai  kesatuan  sosial  (cross-cuting  affiliations).  Dengan demikian  setiap  konflik  yang  terjadi  di  antara kesatuan  sosial  dengan kesatuan-kesatuan  sosial  lainnya  segera  akan  dinetralisir  oleh  adanya loyalitas  ganda  (crooss-cuting  loyalities)  dari  anggota  masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial {Talcott Parsons,  1949:476).
Apakah  kedua  teori  konflik  tersebut  cukup  kondusif  untuk situasi  masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia?  Hal  itu  menjadi pertanyaan  yang  harus  dikaji  lebih  dalam.  Ada  baiknya  dalam  tulisan ini,  kita  pahami  terlebih  dahulu,  sebetulnya  apa  yang  dimaksudkan dengan masyarakat majemuk  itu?  Sebagaimana dikatakan oleh  Geertz, bahwa  masyarakat majemuk  adalah  masyarakat yang  terbagi  kedalam sub-sub  sistem  yang  kurang  lebih  berdiri  sendiri-sendiri,  dalam  mana masing-masing  sub  sistem  terikat  kedalam  oleh  ikatan-ikatan  yang bersifat primordial  (Cliford Geertz,  1963).  Secara  lebih  rinci  Van  den Berghe,  menguraikan  ciri-ciri  dari  sifat  majemuk  suatu  masyarakat adalah  sebagai  berikut:  l)  masyarakat  yang  memiliki  segmentasi dalam  bentuk  kelompok-kelonpok  yang  sering  kali  memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain;  2) masyarakat yang  memiliki struktur  sosial  yang  terbagi-bagi  kedalam  lembaga-lembaga  yang bersifat  non  komplementer;  3)  suatu  masyarakat  yang  kurang mengembangkan  konsensus  di  antara  anggota  masyarakatnya  tentang nilai-nilai  sosial  yang  bersifat  mendasar;  4)  masyarakat  yang  secara relatif  sering  sekali  terjadi  konflik  di  antara  kelompok  yang  satu dengan  kelompok  yang  lainnya;  5)  masyarakat  yang  terintegrasi sosialnya relatif tumbuh di atas paksaan (coercion) dan memiliki saling ketergantungan  dibidang  ekonomi;  dan 6)  dalam  masayarakat tersebut ada  dominasi  politik  suatu  kelompok  terhadap  kelompok  lainnya
(Pierre  Van  den  Berghe,  1984).  Dalam  ciri-ciri  masyarakat  majemuk yang  demikian,  dalam  terminologi  Durkheim,  agak  sulit  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  solidaritas  mekanis  yang  diikat oleh  kesadaran  kolektif,  dan  sulit  untuk  menumbuhkan  solidaritas organis  yang  diikat  oleh  ketergantungan  di  antara  bagian-bagian  dari suatu sistem sosial (Durkheim,  194 7).
Seperti  kita  ketahui,  negara  Indonesia  memiliki  tingkat kemajemukan sosio-budaya yang tinggi,  yakni  mencakup  lebih kurang 360  kelompok  etnik  dan  memiliki  sekitar  250  bahasa  yang  berbeda satu  sama  lain  (Mely  G.  tan  dan  Budi  Soeradji).  Struktur  masyarakat Indonesia  yang  demikian  oleh  Furnivall,  diklasifikasikan  sebagai masyarakat majemuk,  yang dapat diamati  melalui  dimensi  vertikal  dan dimensi  horizontal.  Dimensi  horizontal  dari  masyarakat  Indonesia, ditandai  dengan  adanya  perbedaan  suku  bangsa,  agama,  adat  istiadat sistem  hukum,  dan  batas regional.  Sedang dimensi vertikal  masyarakat Indonesia,  ditandai  dengan  berlangsungnya  polarisasi  sosial  yang didasarkan  atas  kekuasaan  dan  kekayaan  (Fumivall,  1967).  Dimensi vertikal  dari  masyarakat  Indonesia  tersebut,  pada  perkembangannya dipengaruhi  oleh  semakin  meluasnya  pertumbuhan  sektor  ekonomi modern  beserta  organisasi  administrasi  pada  skala  nasional.  Dimana mengakibatkan terjadinya kontras didalam  pelapisan sosial  masyarakat Indonesia,  yakni  antara orang-orang yang  secara ekonomis  dan  politis berposisi  lemah  dan  tidak  berdaya  pada  lapisan  bawah,  dengan sejumlah  kecil  orang-orang  yang  relatif  kaya  dan  berkuasa  pada lapisan  atas  masyarakat.  Edward  Shills,  lebih  memerinci  dimensi vertikal  tersebut  dengan  melihat  terdapatnya jurang  perbedaan  antara sekelompok  orang-orang  yang  bergairah,  penuh  aspirasi,  relatif kaya dan  berpendidikan  dengan  sejumlah  besar  penduduk  yang  tidak memiliki  pendidikan,  dan  tidak  memilki  akses  terhadap  ekonomi  dan politik negara (dalam Nasikun:  1990).
Dari  perspektif  sosiologi  perkotaan,  proses  urbanisasi-migrasi kelompok-kelompok  etnik  ke  daerah  perkotaan,  menjadi  faktor penguat terhadap  peristiwa tersebut.  Kehadiran  suatu  kelompok  etnik. dengan  perangkat  kebudayaannya  yang  dominan,  pada  realitanya, tidak selalu  menghasilkan  relasi  dan  interaksi  sosial  antara masyarakat lokal  dan  pendatang.  Tetapi,  dapat  juga  menghasilkan  suatu  kondisi konflik  sosial  yang "crusial". Pada  tatanan  masyarakat,  asimilasi antara kelompok-kelompok  etnis,  akan  tergantung  dari  jauh  dekatnya
'jarak  budaya"  antara  kelompok  etnis  yang  satu  dengan  kelompok etnis  lainnya.  Pada  jarak  budaya  itu,  faktor  agama  dapat  juga "bermain"  dalam  pengertian, jika suatu  relasi  sosial  terbingkai  dalam muatan  kesamaan  keagamaan,  tidak  terdapat  kesulitan  diantara masyarakat  yang  saling  beriteraksi.  Sebagai  contoh,  kita  melihat pendekatan  relasi  yang  sangat  mudah  diantara  kelompok-kelompok etnik yang memiliki tradisi  migrasi,  dan di antara kelompok  etnis  yang memiliki peranan penting dalam perdagangan antar pulau (seperti etnis Bugis, Minangkabau, Banjar,  Melayu,  Jawa dari daerah Pantura Jawa). Sebaliknya,  konflik  etnis  yang  terkemas  melalui  perbedaan  agama, seperti  yang terjadi  dalam kasus  Dayak-Madura di  Kalimantan,  kasus Ketapang  dan  Ambon,  menunjukan  bahwa  relasi  sosial  di  antara kelompok-kelompok etnis tidak berjalan dengan baik.  Kondisi tersebut diatas memperjelas kepada kita,  bahwa proses transformasi sosial pada ruang  perkotaan  tidak  berjalan  dengan  seimbang,  dalam  pengertian bahwa  formasi  sosial  penduduk  yang  berasal  dari  migran  pendatang telah  berhasil  mendominasi  sumber-sumber  alokasi  kota  (ekonomi, politik, kebudayaan dan spatial)  sehingga mereka dapat tampil  sebagai kelompok elit atau "the ruling class" yang menguasai  sumber produksi dan  ekonomi  kota.  Sebaliknya,  penduduk  lokal  yakni  masyarakat asli, menjadi  kelompok  yang  didominasi,  mereka  kurang  memiliki  akses terhadap  sumber  produksi  dan  ekonomi  kota,  sehingga  menghasilkan suatu  kondisi  ketimpangan  struktur  sosial  dan  dapat bermuara kepada konflik sosial (Warsilah,  1995  dan  1999).
Kondisi  yang  terjadi  di  Indonesia  menurut  Eep  Saifullah, terutama  pada  masa  Orba,  negara  melakukan  tindakan  politiknya secara  persuasif  untuk  menciptakan  stabilitas  yang  bermuara  pada wujud  moral,  sehingga  diibaratkan  negara  berperan  sebagai  "negara budiman".  Negara  menjadi  wadah  tunggal  yang  mengelola  konflik dalam  masyarakat.  Kondisi  demikian  berarti,  negara  berada  di  atas segala  golongan  yang  selalu  mengelola  konflik,  dan  kemudian mendistribusikan  secara merata dengan  sukarela,  tanpa  syarat  kepada kelas-kelas  sosial.  Ini  dapat  diasumsikan,  negara  sebaga1  wujud kekuasaan  moral  yang  akan  membebaskan,  atau  membawa  ke  arah demokratisasi  (Eep  Saefullah  Fatah, Prisma No.  8,  1994:64).  Kondisi ini  menyebabkan  konflik-konflik  komunal  dan  kekerasan  massa  yang muncul pada tatanan masyarakat, tidak dapat diselesaikan dengan baik karena negara bermain  dengan  nilai  yang  seharusnya  menjadi  wacana
publik.  Konflik  pada tatanan  masyarakat,  seharnsnya biar diselesaikan dalam  masyarakat  itu  sendiri,  dengan  demikian  negara  sebaiknya melepaskan  diri  dari  wacana  publik,  dengan  kata  lain  negara  hams bebas nilai.
Konflik  dalam  sejarah  masyarakat  Indonesia  memang  tidak pemah terselesaikan.  Pada realitanya,  menurnt Amirnddin,  pada masa Orba,  negara  bernsaha menekan  semaksimal  mungkin  semua konflik. Kebijakan  politik  yang  diambil  oleh  rejim  Orba,  adalah  memisahkan massa rakyat dalam proses  keputusan politik,  dengan alibi  klasik  yang dilontarkan  bahwa,  negara  merasa  trauma  dengan  kehidupan  politik masa  lalu,  sehingga  kehidupan  politik  yang  berbasis  massa diharamkan.  Akibat  pahit  getimya  pengalaman  politik  masa  lalu, negara  enggan  mengambil  resiko,  sehingga  terjadi  sentralisasi kekuasaan.  Jalan  ini  diambil  pemerintah  Orba,  untuk  menciptakan stabilitas demi  pembangunan ekonomi,  sehingga perbedaan-perbedaan tidak  diperlukan,  karena  dipandang  akan  menciptakan  instabilitas. Secara  umum,  masyarakat  juga  terhegemoni  oleh  pemyataan  politik para  penguasa  bahwa,  negara  telah  mampu  mengatasi  konflik  dalam masyarakat,  kemudian  negara  mampu  menjalankan  pembangunan selama lebih  dari  seperempat abad.  Sedangkan kelas-kelas  sosial  yang lemah  pada kondisi  itu,  akan  berlindung dibalik  kekuasaan  Orde Barn untuk  menghindari  konflik  seperti  pemah  terjadi  pada  masa  lalu. Berangkat  dari  kondisi  seperti  itu,  Amirnddin  menyimpulkan,  bahwa manajemen  konflik  yang  dilakukan  negara  orde  barn,  hanya memusatkan  kekuasaan  politik-ekonomi  di  tangan  birokrasi  dan mi liter.  Sehingga  konsep  'negara  budiman'  seperti  yang  dilontarkan Eep  Saefullah,  yang  diharapkan  menjadi  panglima  moral  tidak  terjadi dalam  negara  Orde  Barn.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  kebijakan politik  dan  ekonomi  yang  dilakukan  negara  terhadap  masyarakat, seperti  yang terjadi  selama ini  ( Amirnddin,  Prisma  Vol.  l L  1994: 94- 95).
Kesenjangan Pendidikan dan Pendapatan di Tingkat Etnik
Dimensi  vertikal  dari  masyarakat  majemuk  Indonesia,  antara lain  juga  dapat  kita  lihat  melalui  gambaran  tingkat  pendidikan masyarakat.  Gambaran  pendidikan  di  tiga  daerah  penelitian  seperti yang  ditampilkan  dalam  tabel  di  bawah  ini,  menunjukkan  bahwa,
mayoritas  responden  berada  pada  tingkat  pendidikan  rendah  dan menengah,  yakni  mencapai  jumlah  sekitar  58%.  Adapun  rinciannya sebagai berikut:  sekitar 25% berada padajenjang SLTP dan 33% pada jenjang  SLTA  tidak  tamat,  bahkan  12%  di  antaranya  hanya  berhasil menikmati  pendidikan  hingga  jenjang  sekolah  dasar  saja.  Tentunya gambaran  tentang  rendahnya  tingkat  pendidikan  berkorelasi  positif dengan  pekerjaan  responden,  di  mana yang  mengaku  belum  memiliki pekerjaan  ada  5%.  Sedang  yang  mengaku  bekerja  sebagai  buruh  ada 8%,  dan  19%  bekerja  sebagai  pegawai  swasta,  15%  pegawai  negeri dan  ABRI,  15%  sebagai  mahasiswa  dan  pelajar,  7%  Rohaniawan/ Ulama  dan  aktivis  LSM,  31 % yang  diklasifikasikan  bekerja  di  sektor lain (termasuk pedagang, kerja temporer, dan lainnya).
Tabel  1 Prosentase Latar Belakang Pendidikan Responden di Tiga Daerah Penelitian Tingkat Pendidikan Tasik Pekalongan Tidak Tamat SD 4 4 Tamat SD 13 3 Tdk Tamat SL TP 2 3 Tamat SLTP 8 10 Tdk Tamat SLTA 30 51 Tamat SLTA 38 28 Tamat Akademi/PT 5 1
Sumber: Kues10ner No.  5,  IPSK-LIPI,  1997/1998 Keterangan: Tasikmalaya, N = 105 Pekalongan, N = 100 Sitobundo, N = 99 Situbundo 3 8 2 16 19 42 8 Jumlah 4 8 2 11 33 36 5
Dari  sisi  pendapatan  perbulan  umumnya,  berada  pada  level yang  rendah.  Terdapat  sekitar  22%  responden  yang  mengaku memiliki  pendapatan  kurang  dari  100  ribu  rupiah,  28%  antara  100 hingga 200 ribu rupiah,  19% memperoleh pendapatan hingga 300 ribu rupiah,  dan  11 % yang  mengaku  berpendapatan  antara  400  ribu  dan 500 ribu rupiah.
Berdasarkan prosentase pendapatan itu, maka dapat dibuat dua kategori  bahwa  pendapatan  responden  berada  pada  kategori  rendah dan  menengah.  Kategori  ini  sebetulnya  sudah  lebih  baik  dibanding kondisi sepuluh tahun yang lalu, karena jika dilakukan komperasi data pendapatan dengan perubahan kondisi  ekononi selama sepuluh tahun, mayoritas  responden  mengaku  mengalami  perubahan  dalam  kondisi ekonominya.  Realitanya,  perubahan  pendapatan  memang  terjadi, tetapi  hal  itu  berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan.  Mereka  yang berada pada jenjang pendidikan SD  mengaku tidak pemah mengalami perubahan  dalam  kondisi  ekonominya.  Ini  berarti  bahwa,  kondisi perekonomian  penduduk  di  tiga  daerah  penelitian  selama  sepuluh tahun  yang  lalu  temyata  keadaannya  lebih  buruk  dari  kondisi sekarang.
Tabel 2 Prosentase Kaitan Level Pendidikan dengan Perubahan Kondisi Se lama  l 0 Tahun Level Pendidikan Ada Perubahan Tidak Ada Tidak Tamat SD 100 0 Tamat SD 68 32 Tdk Tamat SLTP 57 43 Tamat SLTP 77 24 Tdk Tamat SLTA 76 24 Tamat SLTA 80 20 Tamat Akademi/PT 92 8
Sumber:  Tabulasi Silang Kuesioner Penelitian Tim IPSK-LIPI
Kalau  kita  lihat  basil  laporan  lengkap  tentang  kerusuhan  sosial dan  kekerasan  massa  ini,  maka  kita  mendapat  gambaran  yang  lebih kongkrit  tentang  kondisi  struktur  sosial  ekonomi  penduduk  di Tasikmalaya,  Pekalongan  dan  Situbondo.  Stratifikasi  sosio-ekonomi penduduk  Tasikmalaya  berdasarkan  pengakuan  beberapa  informan kunci,  sebelum  era  tabun  90-an  dalam  keadaan  relatif baik,  di  mana peran  penduduk  asli  dalam  bidang  ekonomi  sangat  menonjol.  Tetapi ketika  pembangunan  mulai  gencar  pada  tahun  90-an,  mulai  terjadi
pergeseran  peran,  di  mana  posisi  pribumi  yang  kaya  digantikan  oleh tokoh-tokoh  pengusaha  Cina.  Kondisi  demikian  tercermin dari strati:fikasi  ekonomi  masyarakat,  di  mana  pada  puncak  piramida didominasi  oleh  pengusaha  Cina,  kemudian  strata kedua  diduduki  oleh pendatang  Arab  dan  pakistan  yang  berprofesi  sebagai  pengusaha bioskop,  pemborong  dan  pedagang.  Strata. berikutnya  ditempati  oleh etnis  Padang  yang  memiliki  toko-toko  foto  copy  dan rumah makan padang,  serta  orang  Tasikmalaya  asli  yang  menduduki  posisi  pejabat dan  pemilik  industri  {kulit,  garment,  kerajinan  dan  batik).  Stratifikasi berikutnya  diduduki  oleh  masyarakat  Tasikmalaya  yang  berprofesi sebagai  petani  dan  pengrajin  kecil,  sedang  stratifikasi  terbawah, ditempati  oleh  mereka  yang  bermata pencaharian  sebagai  buruh (tani, bangunan,  tambang  dan  perkebunan),  tukang  becak,  kuli  angkut  dan pedagang asongan.
Padahal  berdasarkan tampilan  data mata pencaharian  penduduk (lihat tabel 3), diperoleh suatu piramida terbalik, karena mayoritas diisi oleh  golongan  penduduk  yang  termasuk  kategori  rendah,  petani  dan buruh  yang  mencapai  83%.  Stratifikasi  di  tengah  diisi  oleh  pengrajin indurstri  kecil,  kelompok  pedagang  dan  pegawai  negeri.  Stratifikasi teratas  dikuasai  oleh  mereka  yang  berprofesi  sebagai  pengusaha konstruksi dan angkutan, jumlahnya hanya mencapai sekitar 1,5 % saja, itupun  didominasi  oleh  penduduk  WNI  keturunan  Cina,  Arab,  dan Pakistan 1• Tidak  jauh  berbeda  dengan  Tasikmalaya,  di  daerah Pekalongan,  tampilan  stratifikasi  sosio-ekonomi  terendah  diisi  oleb penduduk  asli  yang  berprofesi  dalam  bidang  industri  rumah  tangga pembuatan  batik,  stratifikasi  menengahnya  diisi  oleh  golongan pedagang  keturunan  Arab  dan  stratifikasi  teratas  dikuasa  oleb  para saudagar  batik  keturunan  Cina 2• Demikian  pula  gambaran  yang diperlihatkan  oleh  daerah  Situbondo,  stratifikasi  atas  dikuasai  oleb penduduk  keturunan  Cina  yang  berprofesi  sebagai  pengusaha penggilingan  tebu,  strati:fikasi  menengah  oleh  penduduk  keturunan Arab dan pendatang (terutama Makasar,  Ambon  dan  Ternate),  sedang
1 Lihat  laporan daerah yang  ditulis  olch  Henny  Warsilah,  Faktor-faktor Penycbab  Kerusuhan  Sosial dan Kekerasan  Massa Di Tasikmalaya,  PPW- IPSK, LIPI, tahun 1997.
2 Hamdan Basyar,  Faktor-faktor  Penyebab  Kerusuhan  di  kota  Batik Pekalongan, Laporan PPW-IPSK, LIPI, tahun 1997.
lapisan  terendah  diwakili  oleh  penduduk  setempat  yang  bermata pencaharian sebagai petani sawah. Jumlah penduduk keturunan Cina di Situbondo sebetulnya hanya sekitar  I% saja dari total penduduk,  tetapi menguasai perekonomian setempat3.
Dominasi  ekononi  oleh  segolongan  kecil  penduduk  keturunan Cina  di  tiga  daerah  penelitian,  telah  menyebabkan  terjadinya ketimpangan dan kesenjangan  sosial  ekonomi,  yang  pada  akhimya bermuara  pada  kesenjangan  politik.  Karena  terdapat  indikasi,  bahwa kebijaksanaan  ekonomi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah setempat  lebih  menguntungkan  bagi  golongan  elite  penduduk keturunan  Cina. Ini menggambarkan  terdapatnya  dominasi  kekuasaan ekonomi dan politik  oleh sejumlah  kecil  elite  masyarakat  yang  relatif berpendidikan  dan  tinggal  di  daerah  perkotaan,  terhadap  kelompok kelas bawah yang relatifkurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, tinggal  di  pedesaan dan tidak  memiliki  akses  terhadap  kekuasaan (ekonomi dan politik)  seperti  yang  digambarkan  oleh  Edward  Shill. Oleh  karena  itu  penduduk  kelas  bawah,  yang  diwakili  oleh  mereka yang  berpendidikan  SD dan bekerja  sebagai  petani  dan  buruh  relatif lebih  sulit  menerima  kehadiran  pendatang  non  muslim,  terlebih-lebih untuk  melakukan  kerja  sama  dalam  bidang  ekonomi. Kondisi  ini menjadi logis,  karena tanpa jaminan kekuasaan,  terutama modal,  kerja sama  yang  dimaksud  tidak  akan  pemah  terjadi,  kecuali  mereka berposisi sebagai buruh.
Tabel 3 Prosentase Kaitan Level Pendidikan clan Kerja Sama dengan Pendatang Non Muslim Level Pendidikan KerjaSama TidakAda Tidak Tamat SD 46 55 TamatSD 64 36 Tdk Tamat SLTP 100 0 TamatSLTP 63 38 Tdk Tamat SLTA 67 33 TamatSLTA 60 41 TamatAkaderni/PT 79 21
Sumber: Tabulasi Silang Kuesioner Penelitian Tim IPSK-LIPI.
3 lkrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhasim, Faktor-faktor Penyebab Kerusuhan Situbondo. Laporan PPW-IPSK,LIPI tahun 1997.
Hoselitz 4 menggambarkan  struktur  ekonomi  seperti  yang tergambar  di  tiga  daerah  penelitian,  cendertmg  mengarah  kepada The Private  Self  Interest,  di  mana  penduduknya  memiliki  hubungan struktural  yang  tajam  dan  dimonimasi  oleh  golongan  elite,  yaitu kelompok  atas  yang  memonopoli  ekonomi,  kekuasaan  politik  dan pendidikan.  Keadaan  ini  berimplikasi  terhadap  pembentukan  kelas sosial  dalam  masyarakat,  yang  unsur-unsur  dominannya  adalah kekuasaan  ekonomi,  pendidikan  dan  kekuasaan  politik.  Menurut Hoselitz,  dalam  struktur  sosial  yang  demikian,  kekuasaan  pemimpin tertinggi adalah bersifat  mutlak,  maka organisasi ekonomi  dan  undang- undang  dirancang  untuk  melayani  tujuan-tujuan  dari  pemimpin  itu sendiri.  Implikasi  lainnya,  dalam  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat yang demikian, terdapat kesulitan-kesulitan mendasar, yakni menghubungkan  faktor-faktor  sosial  dan  budaya  karena  variabel- variabel ekonomi sangat dominan.
Kesenjangan  Hubungan  Antar  Kolektivitas  Etnis  di  Tiga  Daerah Penelitian
Temuan penelitian di tiga daerah penelitian menunjukkan bahwa dari  latar  belakang  etnis,  daerah  Tasikmalaya  dihuni  oleh  mayoritas etnis  Sunda,  Pekalongan  etnis  Jawa  (Tengah),  dan  Situbondo  dihuni oleh  mayoritas  etnis  Jawa  (Timur)  dan  Madura.  Pengambilan  sampel di  Situbondo  lebih  bervariasi,  walau  etnis  Jawa  dan  Madura merupakan  kelompok  etnik  dominan,  tetapi  kelompok  etnik  lainnya sempat terjaring, termasuk etnik Cina.
Daerah  Tasikmalaya  walau  referensinya  adalah  daerah Pasundan  dengan  dominasi  budaya  sundanya,  tetapi  terjaring  juga responden yang berasal dari kelompok etnik Jawa dan Arab.  Tingginya konsentrasi  kelompok  etnis  Sunda  di  Tasikmalaya ini, karena  Tasik merupakan daerah  Priangan  Timur  yang  terkenal  dengan  kota  seribu pesantren dan merupakan pusat orang "Sunda kolot"  (sunda tua) 5 yang
4 Pert  F.  Hoselitz,  Sociological  Aspects  of  Economic  Growth,  The  Free Press, New York,  1960, p.  11-27
Di Tasikmalaya terdapat suku asli  sunda yang  masih  mempertahankan dan menjalankan  tradisi  lama  sesuai  dengan  tradisi  peninggalan  nenek moyangnya, yakni Kampung Naga.
mampu  menarik  migran  sunda  lainnya  yang  berasal  dari  daerah Bandung,  Sukabumi,  Cianjur,  Garut dan Bogor untuk menetap  di  sana atau  meyelesaikan  pendidikannya.  Sedang  di  daerah  Pekalongan, penduduknya  cenderung  lebih  homogen  dari  latar belakang  etnis  dan budaya  (Jawa).  Hal  itu  dapat  ditelusuri  dari  lamanya  responden menetap  di  ketiga  daerah  penelitian,  di  daerah  Pekalongan  terjaring hanya  sekitar  15%  responden  yang  lama  menetapnya  antara  1  - 20 tahun.  Di  Tasikmalaya  yang  kental  dengan  budaya  Sundanya  dan Sitobundo  yang  terkenal  dengan  dominasi  budaya  Jawa  Timumya, terjaring  masing-masing  sekitar  45%  yang  mewakili  kelompok pendatang.  Namun  demikian,  tanggapan  responden  di  ketiga  daerah penelitian,  menganggap  kehadiran  pendatang  sebagai  hal  wajar sepanjang  tidak  merugikan  dapat  diterima  secara  terbuka.  Tetapi konsep keterbukaan itu tidaklah selalu implisit dan berlaku umum  bagi keterbukaan  dalam  kerja  sama  untuk  suatu  bentuk  usaha.  Pada umumnya,  mayoritas  responden  lebih  merasa sreg jika  melakukan kerja  sama  dengan  sesama  kelompok  etnis  atau  orang  satu  daerah, sedang  kerja  sama  dengan  etnis  lain  dapat  terjadi  sepanjang  memiliki kesamaan agama (Islam).
Tabel 4 Prosentase Asal-Usul Etnis Responden di Tiga Daerah Kelompok Etnis Tasik Pekalongan Situbundo Jumlah Jawa 5,7 98,0 26,3 42,8 Sunda 91,4 0,0 0,0 31,6 Batak 0,0 0,0 1,0 0,3 Cina 0,0 1,0 9,2 3,3 Mandura 0,0 0,0 59,6 19,4 Arab 1,9 1,0 0,0 1,0 Etnis lainnya 0,0 0,0 4,0 1,3
Sumber: Kuesioner No.  32,  lPSK-LlPI,  1997/1998
Kondisi  seperti  yang  terjadi  di  tiga  daerah  penelitian  dapat dijelaskan  melalui  pendekatan  Barth  (1969)  tentang  batas-batas budaya  kelompok  etnik.  Menurut  Barth,  justru  budaya  etnik  akan
dapat  bertahan  walaupun  suku-suku  bangsa  tersebut  saling  berbaur. Dengan kata lain,  adanya perbedaan antar etnik tidak ditentukan oleh tidak terjadinya pembauran, kontak  dan pertukaran informasi.  Namun lebih  disebabkan  oleh  adanya  proses-proses  sosial  berupa  pemisahan dan  penyatuan,  sehingga  perbedaan  kategori  tetap  dipertahankan walaupun  terjadi  pertukaran  peran  serta  keanggotaan  di  antara  unit- unit  etnik  dalam  perjalanan  hidup  seseorang.  Sebaliknya,  dapat ditemukan  hubungan  sosial  yang  mantap,  bertahan  lama  dan  penting antara  dua  kemompok  etnik  yang  berbeda,  yang  biasanya  terjadi karena  adanya  status  etnik  yang  terpecah  dua  (terdikotomi).  Dengan kata  lain,  ciri  masing-masing  kelompok  etnik  yang  berbeda  tersebut tidak  ditentukan  oleh  tidak  adanya  interaksi  dan  penerimaan  sosial, tetapi  sebaliknya,  justru  karena  didasari  oleh  terbentuknya  sistem sosial  tertentu.  Interaksi  yang  demikian  tidak  akan  mengakibatkan terjadinya  pembauran  dengan  perubahan  budaya  dan  akulturasi. Perbedaan-perbedaan  budaya  kelompok  etnik  justru  akan  tetap bertahan, walaupun terjadi hubungan dan adanya saling ketergantungan antar etnik (Frederik Barth: 1969:9-10).
Tabel 5
Prosentase Kegiatan Etnis dan Kerja Sama dengan Agama Lain
Kelompok Etnis Ya Tidak Jawa (Tengah +Timur) 62 38 Sunda 68 32 Batak 100 0 Cina 60 40 Mandura 59 41 Arab 100 0 Etnis  lainnva 75 25 . . Sumber:  Tabulas1 sdang kuesioner, Tim IPSK-LIPI
Tampilan  tabel  di  atas,  memperlihatkan  bahwa,  walaupun mayoritas  responden  mengaku  melakukan  kerjasama  dengan kelompok  etnis  lainnya,  tetapi  terdapat  kecenderungan  menarik bahwa untuk tiga kelompok  etnik  yang  menjadi  kajian  (Jawa,  Sunda
dan  Madura)  secara tegas juga memilih  untuk tidak  melakukan  kerja sama  dengan  pendatang  di  luar kelompok  etniknya.  Gejala  demikian dapat  dipahami  melalui  rentang  hubungan  antar  kolektivitas  etnis (manusia)  yang  cenderung  memiliki  kesenjangan  komunikasi  dan berakamya sikap fanatisme keagamaan.
Pada  umumnya,  penduduk  asli  Indonesia  mengidentifikasikan pendatang non muslim sebagai  orang cina,  padahal banyak pendatang non  muslim  juga  yang  berasal  dari  suku  asli  Indonesia.  Kemudian, masyarakat  umum  selalu  beranggapan  bahwa  semua  orang  cina  itu kaya  dan  menguasai  ekonomi,  padahal  banyak  juga  pribumi  yang relatif kaya  dan  menguasai  produksi  setempat.  Pandangan  itu  jelas dipengaruhi  oleh  faktor  sejarah  sosial  tentang  kedudukan  orang  Cina pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda,  di  mana  mereka  selalu mendapat  posisi  istimewa  dalam  bidang  ekonomi,  sosial dan politik, dibandingkan  dengan  penduduk  pribumi.  Sehingga  penduduk  Cina dapat tampil sebagai kekuatan ekonomi.
Setelah  Indonesia  merdeka,  pemerintah  orde  barn  menetapkan peraturan  yaitu  PP  No.10/tahun  1959,  yang  mengharuskan  golongan penduduk  Cina tidak  boleh  tinggal  di  desa,  mereka hams  menetap  di kota.  Otomatis  golongan  Cina  terkonsentrasi  di  derah  perkotaan, kemudian menjadi  kelompok eksklusif.  Sementara kelompok  pribumi datang  ke  kota  untuk  bekerja  dan  berbelanja  pada  mereka. Keberhasilan  penduduk  Cina  dalam  usaha  dagang,  juga  dapat dihubungkan  dengan  kondisi  tertutupnya bidang pekerjaan lain  selain berdagang  pada  masa  itu.  Oleh  karena  itu  kebanyakan  orang  Cina sukses  dalam  usaha  dagang,  bahkan  dapat  tampil  sebagai  pengusaha besar  yang  temama.  Pada  perkembangannya,  upaya  dan  kiat  untuk meraih  tujuan  akhir  dari  pengusaha  dan  pedagang  Cina,  berupa keuntungan  sebesar-besamya  menimbulkan  praktek  kolusi  antara pemegang kekuasaan dengan Cina pengusaha, sehingga kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah pusat dan  daerah, lebih sering menguntungkan golongan ini.
Secara  otomatis,  penduduk  keturunan  Cina  ahli  dalam  bidang perdagangan,  ini  berhubungan juga dengan kultur Cina,  yakni  sebagai pekerja  keras,  karena  memang  pada  umumnya  mereka  berasal  dari desa-desa  miskin.  Sehingga  etos  kerja  orang  Cina menjadi  etos  kerja keras  dan  etos  dagang.  Sebaliknya  kelompok  penduduk  pribumi sangat  jarang  yang  memiliki  etos  kerja  keras  dan  etos  dagang,
sehingga perbedaan  kultur  yang  berimplikasi  kepada  kesukses  orang cina  melahirkan  rasa  kecewa  dan  cemburu  yang  berkepanjangan dalam  masyarakat  Indonesia lainnya.  Dan  membuat  hubungan  antara komunitas  masyarakat  Indonesia  asli  dan  komunitas  masyarakat keturunan Cina menjadi buruk.
Kondisi  demikian  tergambar  dari  jawaban  yang  diberikan responden  di  tiga  daerah  penelitian,  atas  pertanyaan  apakah  menurut pendapat  mereka  terdapat  pemerataan  dalam  bidang  ekonomi  dalam kehidupan  masyarakat?  Diperoleh  jawaban  signifikan  bahwa  mereka menganggap  tidak  ada  pemerataan,  seperti  terurai  dalam  tabel  di bawah ini.
Tabel 6 Prosentase Kaitan Etnis dengan Pandangan Terhadap Pemerataan Kelompok Etnis Ada TidakAda Jawa (Tengah + Timur) 22 78 Sunda 30 70 Batak 0 100 Cina 56 44 Mandura 24 76 Arab 33 67 Etnis lainnya 100 0 Sumber:  Tabulasi silang kuesioner, Tim IPSK-LIPI Tidaklah mengherankan, bila tampilan tabel di atas dihubungkan  dengan  keterlibatan  kelompok  etnis  dominan  di  daerah penelitian terhadap  aksi  unjuk  rasa,  maka  ketiganya mengakui  pemah melakukan  unjuk  rasa,  walaupun  proporsinya  masih  kecil.  Tetapi, kelompok  etnis  Sunda  yang  mengakui  terlibat  dalam  aktivitas  unjuk rasa di  Tasikmalaya jumlahnya mencapai  separuh dari  responden.  Ada lima  kemungkinan  mengapa  mereka  sering  tampil  dalam  peristiwa unjuk  rasa.  Pertama,  adalah  karena  secara  geografis  daerah Tasikmalaya  dekat  dengan kota  Bandung  dan  Jakarta,  sehingga  ams informasi  lebih  cepat  sampai  dibandingkan  dengan  daerah  Sitobundo dan  Pekalongan.  Kedua,  orang  Sunda  lebih  berani  mengekspresikan
rasa  kecewa dan rasa  tidak  puasnya  dengan  cara  berdemonstrasi. Ketiga,  sudah  terlalu  banyak  beban  kekecewaan  yang  diderita penduduk  Tasikmalaya. Keempat,  ketika  penelitian  ini  sedang berlangsung,  buntut  peristiwa  kerusUhan  26  September  1996 (penganiayaan  kyai  oleh  aparat polisi)  masih terns  berlanjut,  bak  api dalam  sekam,  sehingga  responden  masih  merasa  trauma. Kelima, kemungkinan  responden  yang  terjaring  di  Tasikmalaya,  lebih  banyak diwakili  oleh mahasiswa yang memang  sering  mengekspresikan  sikap politiknya melalui demonstrasi/unjuk rasa.
Tabel7
Prosentase Kaitan Etnis dengan Keterlibatan dalam Unjuk Rasa
Kelompok Etnis Tidak Pernah Pemah Jawa (Tengah +Timur) 72 28 Sunda 50 51 Batak 100 0 Cina 100 0 Mandura 76 24 Arab 100 0 Etnis lainnya 100 0 .. Sumber: Tabulas1 stlang kues10ner, Ttm IPSK-LIPI

## Penutup
Kalau  dilakukan  analisa  sosiologis  pada  peristiwa  kerusuhan sosial dan kekerasan  massa  yang  berlangsung  di  tiga  daerah penelitian,  maka pertama-tama, ada tiga kelompok  masyarakat yang kecewa,  yakni:  1).  Kelompok  Ulama-Santri,  2).  Kelompok  Etnik dominan  yang  anti  Cina, dan 3).  Kelompok  Marginal.  Secara kebetulan  ketiga  kelompok  ini  bersatu  dalam  kasus  penganiayaan santri  oleh  oknum  aparat  kepolisian  di  Tasikmalaya, dan ketika muncul  peristiwa  penodaan  doktrin  agama  di  Situbondo,  serta terjadinya  perebutan  simbol  atribut  kampanye  di  Pekalongan. Sehingga  peristiwa  tersebut  muncul  sebagai  kasus  beli,  karena masyarakat  (muslim) di tiga  daerah  penelitian  seolah-olah
mendapatkan  saluran  untuk  menumpahkan  kekecewaan  dan ketersinggungannya,  walau  hal  tersebut  di  alamatkan  kepada kelompok  etnis  non  muslim  dan  pendatang.  Pada kondisi  demikian, kon:flik  etnik  seharusnya  diartikulasikan  dalam  konflik  kelas  sosial ekonomi.
Kedua,  benang  merah  peristiwa  kerusuhan  sosial  dan kekerasan  massa  di  tiga  daerah  penelitian  adalah  masalah kesenjangan  HAM,  bukan  dalam  pengertian  Hak  Azasi  Manusia, tetapi  dalam  arti  Hubungan  Antar  Manusia.  Di  mana  telah  lama berlangsung  kesenjangan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  dan komunikasi diantara:
1.  Penduduk asli  ( etnis pribumi) dengan masyarakat keturunan Cina,
2.  Kesenjangan  antara  komunitas  muslim  dengan  komunitas masyarakat Kristen
3.  Kesenjangan  antara masyarakat umum  dengan  penguasa  setempat (pejabat dan aparat pemerintah)
Kemudian,  telah  terjadi  politisasi  agama,  di  mana jika agama telah dipolitisir berpotensi  untuk  menggerakkan  masa,  karena agama merupakan  hal  yang  paling  sensitif.  Pada  umumnyanya  masyarakat di  daerah  pedesaan  akan  menerima  begitu  saja  isyu  yang  beredar, isyu-isyu  yang  kurang  benar,  karena  berkaitan  dengan  kondisi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum. Keterbelakangan pendidikan akan melahirkan ketersempitan wawasan  dan  budaya  (sikap  ketertutupan  dan  . orientasi  yang spesifik).
Dalam  kerusuhan  yang  bemuansa  etnis  tersebut,  definisi identitas  menjadi  sangat  penting,  dan  pada  situasi  tertentu  menjadi dipertegas.  Dalam  pengertian,  terjadinya  penguatan  simbol- '"""""·'" dalam setiap kerusuhan menunjukkan makin kuatnya kehidupan yang  diartikulasikan  dalam  kehidupan  publik sebagai  ciri  terjadinya  suatu  pengkotakkan  sosial.  Dalam  berbagai kerusuhan  di  tiga  daerah  penelitian,  agama  dan  identitas  etnis menjadi demikian penting,  untuk menggolongkan  orang-orang dalam suatu  blok  yang  hams  dimusuhi  atau  sebaliknya  harus  dibela. Kemudian,  persoalan  etnisitas  berdasarkan temuan  penelitian,  adalah merupakan  masalah  yang  sangat  problematik.  Karena  pengertian etnisitas  pada  kenyataannya,  tidak  hanya  mencakup  soal  budaya,
tetapi  juga  berkaitan  dengan  soal  keturunan  (genetika)  yang  sulit untuk  disembunyikan  secara  fisik. Ini berarti,  seseorang  dapat  saja dipandang  memiliki  budaya  Sunda,  karena  dia  mampu  berbahasa Sunda dan  berprilaku sebagai orang  Sunda umumnya.  Tetapi, secara fisik  dia  bukanlah  orang  Sunda,  karena  faktor·faktor  genetikanya berbeda dengan orang Sunda.

## Daftar Pustaka
Amiruddin,  1994,  "Demokrasi  dan  Negara  Orde  Barn",  dalam Prisma, 11.
Durheim,  Emile,  1947,  Division  of Labour  in  Society,  New  York, The Free Press.
Geertz,  Cliford,  1963,  ''The  Intergrative  Revolution  Primordial Sentiment  and  Civil  Politics  in  the  New  State",  dalam Geertz, ed., Old Societes and New State,  New York, the Free
Press of Glencoe.
Hoselitz,  Perth  F .,  1960.  Sociological  Aspect  of Economic  Growth, New York,  The Free Press.
L. Van,  Piere  dan  Berghe,  1984,  "Pluralisme  and  the  Polity:  a Theoritical  Exploration",  dalam  Nasikum,  Sistem  Sosial Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Marx,  Karl,  1910,  The  Poverty  of Philosophy,  Chicago,  Charles  H.
Kerr and Co.
Nasikun,  1984,  Sistem  Sosial  Indonesia, Jakarta, Penerbit  Raja Grafindo Persada.
Parsons,  Talcott,  1949.  The  Structure  of Social  Action,  New  York, The Free Press.
Saefullah, EefFatah,  1994 dalamPrisma, 4.
Tan,  Mely G. dan Budi Soeradi,  1986, dalam:  "Ethnicity and Fertility in Indonesia",  Research Notes and Discussions paper No.  53. Penerbit !SEAS, Singapore.
Turmudi,  Endang,  1995,  Religion  and  Politics:  a  Case  Study  or Political Attitudes of Devout Muslim and the Role of Kyai  in Contemporary Java, Southeast Asian Journal.