E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PELAKSANAAN  HAK  PELAYANAN  KESEHATAN  BAGI NARAPIDANA  YANG  TERJANGKIT  COVID-19  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL
Dytia Shafa Fauziyah 1 , Sulistyanta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email: 1 sdytia@gmail.com, 2 sulistyanta@uns.staff.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  bagi  Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal serta hambatan yang dihadapi oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Penelitian ini merupakan penetilian empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan studi pustaka yang dianalisis  dengan  metode  kualitatif  dengan  metode  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  hak  kesehatan  terhadap  Narapidana  yang  terjangkit  Covid-19  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Kendal belum maksimal, dikarenakan tidak semua prosedur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor  M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dan Instruksi Direktur  Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Tidak  maksimalnya  pelaksanaan  hak kesehatan  tersebut  juga  dikarenakan  adanya  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal,  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal  dalam  kondisi overcrowded, terbatasnya SDM tenaga kesehatan, dan kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.
Kata Kunci: Kesehatan, Narapidana, Covid-19
Abstract: This research aims to describe the implementation of health services for prisoners infected with Covid-19 in second class A Kendal Penitentiary and the obstacles faced by officers at second class A Kendal Penitentiary. This research is an empirical research, descriptive in nature using a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using field research methods and literature studies which were analyzed using qualitative methods with interactive methods. The results showed that the implementation of health rights for prisoners infected with Covid- 19 at the second class A Kendal Penitentiary was not optimal, because not all procedures in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH.02.UM.06.04 of 2011 and  the  Director's  Instructions  General  of  Corrections  Number  PAS-08.OT.02.02  of  2020  has  not  been implemented  properly.  The  non-optimal  implementation  of  the  right  to  health  is  also  due  to  several obstacles  faced  by  the  second  class  A  Kendal  Penitentiary  second  class  A  Kendal  Penitentiary  in  an overcrowded  condition,  limited  human  resources  for  health  workers,  and  the  lack  of  facilities  and infrastructure within the second class A Kendal Penitentiary.
Keywords: Health, Prisoners, Covid-19

## 1. Pendahuluan
Lembaga  Pemasyarakan  (Lapas)  merupakan  tempat  bagi  Narapidana  yang  sedang menjalankan  eksekusi  dari  hakim  yang  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  hak terhadap Narapidana tersebut, hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh  Narapidana  ialah  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Kewajiban  Lapas  dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  Pada  pasal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pelayanan  kesehatan  be rhak untuk diberikan kepada setiap orang, termasuk Narapidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas.
Tujuan  adanya  pemidanaan  tidak  sekedar  sebagai  pembalasan  karena  seorang Narapidana telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun agar Narapidana juga menyadari akan kesalahan yang telah ia perbuat merupakan sebuah kesalahan dan dapat merugikan orang lain. Adanya pemidanaan diharapkan digunakan sebagai bentuk pembimbingan  agar  Narapidana  dapat  memperbaiki  dirinya  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  masyarakat.  Sebagai  tempat  pembinaan  bagi  Narapidana,  maka  sangat penting  bagi  Lapas  untuk  memperhatikan  hak-hak  yang  harus  diberikan  kepada Narapidana  karena  akan  mempengaruhi  dari  tingkat  produktifitas  Narapidana  didalam Lapas.
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.  Covid -19  merupakan  penyakit  yang  masih  menyebar  di  dunia  dan  dapat menyebabkan kondisi kesehatan manusia memburuk apabila mendarita Covid-19. Covid- 19  merupakan  penyakit  menular  yang  timbul  dari  virus  corona  baru  yang  berasal  dari Wuhan, Hubei, Republik Rakyat China sejak bulan November 2019. Covid-19 menyerang saluran pernapasan dan sampai saat ini belum terdapat obat untuk menyembuhkannya. Sekitar  4.301.193  jiwa  di  Indonesia  telah  dinyatakan  positif  Covid-19  dengan  total 144.254  jiwa  meninggal  (Peta  Sebaran  |  Covid19.go.id  diakses  pada  pukul  01.40  27 Januari 2022).
Beberapa  Lapas  di  Indonesia  diketahui  terdapat  Narapidana  yang  terdeteksi terjangkit  Covid-19,  kondisi  tersebut  berbahaya  dikarenakan  Covid-19  merupakan penyakit  yang  dapat  menular  dengan  cepat  dan  memiliki  resiko  kematian.  Kondisi overcrowded hingga 131,077 % di Lapas Indonesia dapat menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19, dengan kondisi tersebut akan sangat rentan jika salah satu penghuni dari Lapas terjangkit Covid-19, karena dapat menyebabkan penularan yang sangat cepat terhadap  Narapidana  lain.  Selain  itu  kondisi  overcrowded  dapat  menyebabkan pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  tidak  dapat  diberikan  secara maksimal.
Tingginya angka penderita serta resiko penularan dari Covid-19 di Lapas layak untuk memperoleh perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah, hal tersebut dilakukan agar  hak  kesehatan  terhadap  Narapidana  terpenuhi.    kondisi  Lapas  yang  merupakan
tempat pembinaan bagi Narapidana serta kondisi overcrowded  Lapas di Indonesia yang dapat menjadi cluster Covid-19 baru di Lapas karena Covid-19 merupakan penyakit yang memiliki resiko penularan yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kematian.
Lapas Kelas II A Kendal terletak di Kabupaten Kendal, Lapas tersebut pada tahun 2021 mengalami overcrowded sebesar 50%. Kondisi tersebut sangat beresiko apabila terdapat Narapidana  yang  terjangkit  Covid-19  di  tempat  yang  tertutup  seperti  Lapas  dan  tidak mempunyai  ruang  yang  terbuka  bebas.  Maka  dari  itu,  penulis  tertarik  untuk  meneliti pelaksanaan  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  Narapidana  yang  terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas II A Kendal.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas II A Kendal serta hambatan yang di hadapi oleh Lapas Kelas II A Kendal dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid- 19.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  penulis  dalam  menyusun  jurnal  ini  adalah penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian secara langsung dilapangan agar  memperoleh  data.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  Pada  penelitian  deskriptif diharapkan  dapat  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan, atau gejala lainnya (Soekanto S, 2019:10). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang  merupakan  suatu  prosedur  penelitian  yang  hasilnya  adalah  data  deskriptif,  yaitu pernyataan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan,  serta  perilaku  nyata.  Data penunjang  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  meliputi,  data  primer  yakni wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi  dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor  PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Selain itu, terdapat bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  oleh  penulis,  yaitu  skripsi,  buku,  jurnal  serta artikel lainnya yang berkesinambungan dengan topik jurnal ini. Teknik pengumpulan data pada  jurnal  ini  diperoleh  berdasarkan  wawancara,  observasi  serta  studi  pustaka. Pengumpulan  data  penulis  dilakukan  pada  bulan  Oktober  -  November  2021,  sehingga data yang didapatkan penulis terkait Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas
II  A  Kendal  sampai  3  November  2021.  Teknis  analisis  data  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  interaktif,  Metode  kualitatif  adalah metode  yang  prosedur  penelitian  yang  hasilnya  merupakan  data  deskriptif  berbentuk kata-kata tertulis atau secara lisan yang dinyatakan oleh responden serta perilaku nyata yang diamati secara nyata (Jhonny, 2006: 242).

## 4. Sub-judul pembahasan
Pada hakikatnya, Narapidana mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umum, perbedaannya ialah Narapidana sedang hilang kemerdekaan dan berada didalam Lapas. Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  Narapidana  ialah  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan, hal tersebut secara khusus diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Selain  itu,  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu,  pelayanan  kesehatan  diberikan  oleh negara sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warga negaranya (Yenti Rosdianti, Jurnal HAM, Vol. 8, 2012:97).
Hak-hak  lain  yang  dimiliki  oleh  Narapidana  sesuai  dengan  Undang-Undang Pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang  tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pemenuhan  terhadap  hak  kesehatan  untuk  Narapidana  menjadi  konsentrasi  pada bagian  hukum  pidana  yang  merupakan  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  untuk  suatu negara yang melakukan dasar-dasar untuk (Moeljatno, 2008:1) :
a. Menentukan  perbuatan  apa  saja  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  dilarang  untuk dilakukan  dengan  ancaman  sanksi  hukuman  pidana  tertentu  untuk  siapa  saja  yang telah melanggar larangan tersebut
b. Menentukan  karakteristik  terhadap  apa  saja  larangan  yang  dilakukan  oleh  mereka dan dapat djatuhi hukuman sanksi pidana seperti yang sudah diancamkan
c. Menentukan  bagaimana  penjatuhan  pidana  tersebut  dapat  dilaksanakan  apabila terdapat orang yang dicurigai diduga telah melanggar aturan.
Covid-19  merupakan  penyakit  yang  ditemukan  pertama  kali  di  Republik  Rakyat Tiongkok  pada  akhir  tahun  2019  yang  masih  terus  berkembang  dikarenakan  sifat  dari
Covid-19  sangat  mudah  menyebar.  Penyebarannya  berdasarkan  dengan  kontak  fisik dengan penderita Covid-19 melalui percikan yang dikeluarkan oleh mulut ataupun hidung (Ikhsan, 2020 : 2). Penyebaran Covid-19 di Lapas jika melihat kondisi Lapas di Indonesia yang  sebagian  besar  overcrowded  maka  jika  terdapat  Lapas  yang  terdeteksi  terdapat Narapidana yang terjangkit Covid-19 akan mempunyai resiko tertular yang tinggi.
Sebanyak  193  Narapidana  di  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  terkonfirmasi  positif  Covid-19 pada sekitar bulan Mei 2021. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk  menekan  jumlah  penderita  Covid-19.  Tak  terkecuali  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Pemasyarakatan  yang  berada  dibawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah penderita Covid-19 ialah dengan menerapkan program  asimilasi  masal  yang  diatur  pada  Peraturan Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Pedoman kebijakan lainnya yang dapat digunakan bagi Lapas untuk mengatasi Covid- 19  didalam  Lapas  ialah  Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS- 08.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian  dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasyarakatan dan pedoman pelayanan kesehatan yang termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH.02.UM.06.04  Tahun 2011terdapat  empat  upaya  pelayanan  kesehatan.    Lapas  Kelas  II  A  Kendal  melakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya pelayanan kesehatan promotif sebagai bentuk  edukasi  kesehatan  guna  menekan  angka  Covid-19  didalam  Lapas,  seperti memberikan edukasi terhadap Narapidana akan bahayanya Covid-19 dan sosialisasi Pola Hidup  Bersih  dan  Sehat.  Upaya  yang  dilakukan  selanjutnya  ialah  upaya  kesehatan preventif  sebagai  bentuk  pencegahan  yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti penyemprotan  disinfektan  di  Lapas  selama  satu minggu  sebanyak  1  kali, menyediakan kamar isolasi, dan aturan penggunaan masker.
Upaya  kesehatan  kuratif  sebagai  bentuk  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Lapas Kelas II A Kendal yaitu dengan cara memberikan vitamin, jamu, maupun obat terhadap Narapidana  yang  terjangkit  Covid-19.  Upaya  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  II  A Kendal  tidak  sepenuhnya  dilakukan  secara  maksimal,  dikarenakan  tidak  semua  upaya dilakukan, seperti upaya rehabilitatif yang tidak dilaksanakan oleh Lapas Kelas II A Kendal, selain  itu  masih  terdapat  beberapa  Narapidana  maupun  petugas  di  Lapas  yang  tidak memakai masker. Penggunaan masker di tempat yang kurang akan ruangan terbuka yang bebas sangat penting dikarenakan cara penyebaran Covid-19 bisa terjadi jika berkontak fisik dengan orang yang terjangkit Covid-19 (Li Q, Guan X, Wu P et al. 2020 : 2). Narapidana yang terkonfirmasi Covid-19 di Lapas Kendal dipisahkan dengan Narapidana yang sehat dengan ditempatkan pada ruangan isolasi, selain itu Narapidana yang baru masuk Lapas juga diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari di ruang isolasi yang berbeda dengan  Narapidana  yang  positif  Covid-19,  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  hanya  menerima Tahanan dan Narapidana yang negatif Covid-19 dibuktikan dengan hasil Swab Polymerase
Chain  Reaction  (PCR).  Upaya  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya  pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas.
Dalam  Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-08.OT.02.02  Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasyarakatan memisah zona wilayah berdasarkan jumlah kasus Covid-19. Lapas Kelas II  A  yang  terletak  di  Kabupaten  Kendal  masuk  kedalam  kategori  zona  merah  karena memiliki  kasus  aktif  Covid-19.  Pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Lapas  di  zona  merah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, memberikan laporan apabila terdapat Warga Binaan maupun petugas Lapas  yang  terkonfirmasi  positif  Covid-19,  memberhentikan  layanan  kunjungan  dari kerabat  terhadap  Warga  Binaan  selama  14  hari  dan  dapat  diperpanjang,  memberikan perlakuan  yang  khusus  terhadap  penyelenggaraan  layanan  pemasyarakatan  yang berpotensi terhadap penyebaran Covid-19 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengendalian,  menghentikan  pembinaan  yang  melibatkan  pihak  ketiga,  menerapkan jadwal  piket  oleh  petugas  dengan  tetap  memberikan  pelayanan  prima  terhadap masyarakat, tidak mengadakan publikasi terhadap Warga Binaan yang positif Covid-19, memastikan  ketersediaan  dan  kelayakan  makanan,  minuman  serta  obat-obatan  bagi Warga Binaan, dan menjaga keadaan Lapas tetap kondusif.
Dalam  pelaksanaan  pengendalian  Covid-19  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  berkoordinasi dengan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  ialah  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kendal, dengan memberikan pelayanan vaksinasi, dan penyemprotan disinfektan. Selain itu Lapas Kelas  II  A  Kendal  juga  berkoordinasi  dengan  Puskesmas  II  Kendal.  Sebagai  ganti pemberhentian layanan kunjungan Lapas Kelas II A Kendal memfasilitasi layanan video call bagi Narapidana.
Dalam  memenuhi  hak  kesehatan  Narapidana,  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  mengalami beberapa hambatan. Kondisi Lapas Kelas II A Kendal yang overcrowded sebesar 50% akan berdampak terhadap tingkat penyebaran penyakit menular terhadap Narapidana (Didin Sudirman,  2007  :  283).  Terbatasnya  petugas  kesehatan  didalam  Lapas  dapat mempengaruhi  serta  menghambat  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  terhadap Narapidana. Selain itu, hambatan Lapas Kelas II A Kendal dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan  bagi  Narapidana  dikarenakan  terbatasnya  jumlah  sarana  dan  prasarana didalamnya.
Terdapat hambatan bagi Lapas Kelas II A Kendal dalam melakukan pemenuhan hak pelayanan  kesehatan  seperti  tenaga  kesehatan  yang  berada  di  Lapas,  peran  tenaga kesehatan  di  Lapas  dapat  menjadi  pertolongan  pertama  bagi  Narapidana  yang  sakit (Dimas Darmawan, 2020 : 5). Lapas Kelas II A Kendal memiliki klinik yang dapat digunakan untuk  tempat  perawatan  Narapidana,  namun  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  tidak  memiliki dokter  maupun  perawat.  Untuk  pelaksanaan  pengecekan  kesehatan  terhadap Narapidana bekerja sama dengan Puskesmas II Kendal, selain itu apabila terdapat keluhan kesehatan dari Narapidana yang akan menangani terlebih dahulu ialah salah satu staf dari Sub Seksie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkeswat) yang mana kemudian akan dikonsultasikan kepada dokter dari Lapas Kelas II A Kendal.
Jika sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan  HAM  yang  memberikan  pedoman  kepada  UPT  Pemasyarakatan  mengenai  standar
minimal jumlah tenaga kesehatan yang (disesuaikan dengan kondisi) di Lapas, antara lain sebagai berikut :
1) Tenaga medis : paling sedikit 2 (dua) orang 2) Perawat : paling sedikit 2 (dua) orang 3) Bidan : paling sedikit 1 (satu) orang 4) Analis lab : paling sedikit 1 (satu) orang 5) Asisten apoteker : paling sedikit 1 (satu) orang 6) Ahli madya gizi : paling sedikit 1 (satu) orang 7) Sanitarian : paling sedikit 1 (satu) orang 8) Psikolog : paling sedikit 1 (satu) orang
Selain  terbatasnya  jumlah  tenaga  kesehatan,  sarana  dan  prasarana  dapat  menjadi penunjang  akan  terpenuhinya  hak  kesehatan  bagi  Narapidana.  Lapas  Kelas  II  A  Kendal tidak memiliki ambulans, keberadaan ambulans pada Lapas sangat penting, sebagai alat transportasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  terhadap  Narapidana  yang membutuhkan,  didukung  dengan  kondisi  Lapas  yang  tidak  memiliki  tenaga  kesehatan, maka keberadaan ambulans akan sangat penting mengingat akan dapat mempercepat proses  rujukan.  Kondisi  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  yang  overcrowded  juga  dapat  menjadi salah satu hambatan apparat atau petugas Lapas dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana.  Situasi  dimana  penghuni  didalam  Lapas  sudah  melebihi  kapasitas  yang seharusnya dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan.

## 5. Kesimpulan
Terdapat 193 Narapidana pada Lapas Kelas II A Kendal yang pernah terjangkit Covid- 19.  Upaya  pelayanan  kesehatan  telah  diberikan  terhadap  Narapidana  yang  berada didalam Lapas Kelas II A Kendal, namun pelaksanaanya belum maksimal. Terdapat empat upaya kesehatan, yang dapat dijadikan standar pemenuhan kesehatan bagi Narapidana agar  dapat  dikatakan  terpenuhi.,  yaitu  upaya  kesehatan  promotif,  upaya  kesehatan preventif, upaya kesehatan kuratif, serta upaya kesehatan rehabilitatif. Upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan rehabilitatif belum dilaksanakan secara maksimal.
Selain itu upaya pengendalian yang dilakukan oleh  Lapas terhadap Covid-19 sesuai Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian  dan  Pemulihan  Covid-19  pada  UPT Pemasyarakatan sudah dilakukan namun belum secara maksimal.

## 6. Saran
Dalam  memenuhi  hak  kesehatan  bagi  Narapidana  yang  terjangkit  Covid-19 diharapkan  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  dapat  mengimplementasikannya  sesuai  dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan melakukan  pengendalian  terhadap  Covid-19  di  Lapas  sesuai  dengan  Instruksi  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasyarakatan.
Selain  itu,  agar  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  dapat  maksimal, diharapkan Lapas Kelas II A Kendal meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di dalam Lapas, seperti pengadaan ambulans, serta mengingkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal.

## 7. Daftar Pustaka
Didin  Sudirman.  2007. Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa. Ibrahim,  Jhonny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
Soerjono Soekanto. 2019. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Dimas  Darmawan,  2021,  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Bagi  Narapidana  Di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen, Jurnal Kesehatan Tadulako . Vol 7 No. 1 Ikhsan  Lintang  Ramadhan.  2020.  Strategi  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di Lembaga Pemasyarakatan . Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora . Vol 7. No. 3 Li Q, Guan X, Wu P et al. 2020. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus‐infected  Pneumonia. The  New  England  Journal  of  Medicine .  Vol 382.
Yenti  Rosdianti.  2012.  Pelindungan  Hak  Atas  Kesehatan  Melalui  Kebijakan Pengendalian Tembakau. Jurnal HAM . Vol 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19
Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020 tentang  Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian  dan  Pemulihan  Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan