## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.885

## Permasalahan Surety Bond Sebagai Jaminan pada Pengadaan Konstruksi Milik Pemerintah di Universitas Bengkulu
Nurhani Fithriah 1 , Edytiawarman 2 , Slamet Muljono 3 , Dimas Dwi Arso 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jalan WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu, Correspondence email: nurhani@unib.ac.id, edytia1963@gmail.com, muljonoslamet@gmail.com, ddarso@unib.ac.id
Abstrak .  Riset  ini  bertujuan  mengenali  serta  menganalisis  tentang  eksistensi Surety  Bond selaku  jaminan  dalam  pengadaan konstruksi  kepunyaan  pemerintah,  menganalisis  tentang  kasus  yang  timbul  dalam Surety  Bond selaku  jaminan  dalam  aplikasi pengadaan  konstruksi  kepunyaan  pemerintah,  serta  mau  mengenali  serta  menganalisis  tentang  aplikasi  penerapan Surety  Bond selaku  jaminan  dalam  pengadaan  konstruksi  di  Universitas  Bengkulu.  Metode  riset  dicoba  secara  empiris  serta  sosiologis, informasi diperoleh dengan tata cara kajian pustaka serta riset lapangan dengan metode wawancara langsung kepada pihak- pihak yang terpaut dengan penindakan permasalahan obyek riset. Hasil riset menampilkan kalau eksistensi Surety Bond selaku jaminan dalam pengadaan konstruksi kepunyaan pemerintah  merupakan  sesuatu perjanjian  indemnitas, surety berperan sebagai penjamin serta sederajat dengan principal debitur  yang  memiliki kewajiban buat melunasi utangnya kepada obligee secara bersama- sama. Bila penjamin  merupakan principal  yang sebab sesuatu karena lalai ataupun  lalai penuhi kewajiban  buat menuntaskan pekerjaan yang dijanjikan kepada obligee maka surety hendak menjaminkan atas nama penjamin yang membayar ubah rugi sampai  jumlah maksimum yang dipastikan oleh surety. Surety Bond selaku jaminan dalam aplikasi pengadaan konstruksi kepunyaan pemerintah berkaitan dengan peralihan resiko, dimana resiko hendak bergeser kepada pihak ketiga (Industri Asuransi). Apabila principal lalai melakukan kewajibannya, pihak Pemberi Jaminan ( surety ) yang hendak membayar kerugian kepada oblige ( owner proyek) cocok dengan  yang  tertuang  dalam suretyship .  Batasan  waktu  pembayaran  ubah  rugi  merupakan  dalam  waktu  14  hari  kerja  sehabis penjamin menerima pemberitahuan tidak terlaksananya PPK ataupun ULP. Aplikasi penerapan Surety Bond selaku jaminan dalam pengadaan  konstruksi  di  Universitas  Bengkulu  dicoba  dengan  industri  asuransi  cabang.  Industri  asuransi  cabang  tidak  memberi tahu jaminannya ke kantor pusat di Jakarta, sehingga Kantor Pusat yang di Jakarta menolak membayar klaim tersebut.
Kata Kunci : Pengadaan Konstruksi, Kontrak Pengadaan, Surety Bond
Abstract.  This  research  aims  to  identify  and  analyze  the  existence  of  a  Surety  Bond  as  a  guarantee  in  the  procurement  of government-owned construction, to analyze cases that arise in a Surety Bond as a guarantee in a government-owned construction procurement  application,  and  to  identify  and  analyze  the  application  of  a  Surety  Bond  as  a  guarantee  in  construction procurement. at Bengkulu University. The research method  was tested empirically and  sociologically, information was obtained by  means  of  a  literature  review  and  field  research  using  direct  interviews  with  parties  involved  in  taking  action  against  the research object's problems. The research results show that the existence of the Surety Bond as a guarantee in the procurement of government-owned  construction  is  an  indemnity  agreement,  the  surety acts  as  a guarantor and  is  equal  to the  principal debtor who  has  the  obligation  to  pay  off  his  debts  to  the  obligee  together.  If  the  guarantor  is  the  principal  who  for  some  reason  is negligent or negligent in fulfilling the obligation to complete the work promised to the obligee, the surety will guarantee on behalf of  the  guarantor  who  pays  compensation  up  to  the  maximum  amount  determined  by  surety.  Surety  Bond  as  a  guarantee  in  the government's  construction  procurement  application  is  related  to  the  transfer  of  risk,  where  the  risk  will  shift  to  a  third  party (Insurance Industry). If the principal is negligent in carrying out its obligations, the surety who wants to pay the damages to the oblige (project owner) matches what is stated in the suretyship. The time limit for payment of compensation is within 14 working days after the guarantor receives notification of non- compliance of PPK or ULP. The application of the Surety Bond application as a guarantee in the procurement of construction at the University of Bengkulu was tried with the branch insurance industry. The branch insurance industry did not provide the guarantee to the head office in Jakarta, so the Head Office in Jakarta  refused to pay the claim.

## Keywords: Construction Procurement, Procurement Contract, Surety Bond

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pengadaan  barang  serta  jasa  milik  negara  termasuk  penyediaan  konstruksi,  sudah  sejak  usang  terus mempertinggi kiprah serta masyarakat perjuangan ekonomi lemah buat ikut berperan pada kegiatan penyediaan barang serta  jasa  tersebut,  dengan  berbagai  upaya  serta  kebijakan  dalam  sistem  penyediaan  barang  dan  jasa  tersebut. Pemikiran ini didasari oleh kenyataan bahwa di umumnya, para pengusaha ekonomi lemah ini mengalami kekurangan kapital,  yang  bisa  menyebabkan  berkurangnya  peran  serta  pengusaha  golongan  ekonomi  lemah  tersebut  pada pengadaan barang serta jasa yang termasuk yang didanai APBN serta APBD.
Pada  sisi  lain,  kegiatan  pengadaan  barang  serta  jasa,  khususnya  pengadaan/  pembangunan  konstruksi, mempunyai  kompleksitas  yang  relatif  besar.  Contohnya  pembangunan  jalan,  diharapkan  memiliki  skill  yang  khusus serta  kontraktor  harus  memiliki  modal  yang  besar  untuk  bisa  mengerjakan  proyek  tersebut.  Hal  seperti  inilah  yang
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
menjadikan pemerintah sebagai pemilik proyek ( obligee ). 1 Khawatir dengan kemampuan kontraktor ( principal ) 2 pada pekerjaan-pekerjaan  tersebut,  apakah  mereka  dapat  melakukan  penilaian  pekerjaan  atau  tidak.  Urgensinya  adalah memastikan  ketersediaan  untuk  implementasi  proyek,  karena  penggunaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah atau  negara,  maka  anggaran  yang  digunakan  ini  harus  memperhatikan  aspek-aspek  tertentu  dan  memastikan  bahwa tujuan  yang  digunakan  tepat  sehingga  belanja  dan  pendapatan  negara  atau  belanja  dan  pendapatan  daerah  dapat dilaksanakan dengan efisien dan juga efektif.
Berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran serta pengusaha ekonomi lemah tersebut diantaranya dilakukan melalui sistem dan tatacara kontrak pengadaan barang dan jasa serta pilihan penyediaan jaminan dalam melaksanakan pekerjaan  yang  didanai  oleh  APBN  maupun  APBD.  Hal  seperti  ini  membuat  pemerintah  sebagai  (wajib)  investor proyek  khawatir  dengan  kinerja  kontraktor  (utama).  Berdasarkan  Pasal  30  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :
(1) Jaminan  Pengadaan  Barang/Jasa  terdiri  atas:  a.  Jaminan  Penawaran;  b.  Jaminan  Sanggah  Banding;  c.  Jaminan Pelaksanaan; d. Jaminan Uang Muka; dan e. Jaminan Pemeliharaan.
(2) Jaminan  Penawaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  Jaminan  Sanggah  Banding  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond .
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dipahami  untuk  mengantisipasi  aspek  kepastian  hukum  penjaminan,  dalam  jual beli barang milik pemerintah, prinsipal wajib menyerahkan sejumlah uang jaminan yang diberikan. kreditur. Terdapat 3 tipe jaminan, ialah jaminan yang diterbitkan melalui bank berbentuk bank garansi, jaminan diterbitkan oleh industri asuransi  dalam  wujud  surety  bond,  serta  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  suatu  industri.  Adapun  manfaatnya memberikan kepastian kalau kontraktor yang menyelesaikan sesuatu proyek bisa mengerjakan proyek tersebut cocok dengan waktu serta spesifikasi yang ditetapkan oleh owner proyek.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  melakukan  studi  tentang  eksistensi  lembaga  jaminan Surety  Bond pada kegiatan penyediaan konstruksi yang didanai oleh dana yang berasal dari APBD maupun APBN. Hal ini didasari oleh 2  (dua)  perspektif,  yaitu  teoritis  dan  praktis.  Pada  perspektif  teori,  adalah  bahwa surety  bond bekerja  berdasarkan prinsip-prinsip  dan  asas-asas  asuransi,  yang  didasarkan  pada  perjanjian  asuransi.  Meskipun Surety  Bond diatur berdasarkan  prinsip-prinsip  asuransi,  akan  tetapi Surety  Bond ini  terdapat  perbedaan  dengan  produk  asuransi  pada umumnya.  Sedangkan  Bank  Garansi  bekerja  berdasarkan  prinsip  dan  asas  lembaga  jaminan.  Hal  ini  tentu  berakibat kepada  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  keduanya  akan  berbeda.  UU  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian tidak mengatur mengenai surety bond. Surety Bond diatur pada SK Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) No.33/SK.AAUI/2016.
UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Pasal tersebut  menjelaskan  pada  asuransi  adanya  2  pihak  yang  berkepentingan  yakni  penanggung  dan  tertanggung. Sedangkan  dalam Surety  Bond ini  melibatkan  3  pihak,  yakni  penjamin/ surety , principal/ terjamin,  dan obligee/ penerima jaminan.
Tentang surety bond diatur pada Pasal 1 Angka (1) lampiran SK AAUI No.33/SK.AAUI/2016, yang mengatur sebagai berikut:
Surety  bond atau  jaminan  adalah  bukti  tertulis  yang  diterbitkan  penjaminan/ surety untuk  menjamin terjamin/ principal akan  melaksanakan  kewajiban  atas  suatu  prestasi  atau  kepentingan  kepada  penerima jaminan/ obligee sesuai kontrak antara terjamin/ principal dan penerima jaminan/ oblige. Dalam hal terjadi wanprestasi maka  Penjamin/ Surety bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pembayaran  pencairan  jaminan  kepada  Penerima Jaminan/Obligee  dan  selanjutnya  Penjamin/ Surety berhak  melakukan  tuntutan  atas  pembayaran  pencairan  jaminan kepada Terjamin/ Principal.
Dari  aspek  praktis,  berdasarkan  pengamatan  penulis  ada  muncul  berbagai  persoalan  dalam Surety  bond yang dapat mengganggu kepentingan khususnya kepentingan pihak penerima jaminan/ obligee , atas jaminan yang berbentuk Surety  bond ini,  sehingga  kurang  disenangi  oleh  pihak  pemilik  pekerjaan/penerima  jaminan/ obligee ,  diantaranya berlarut-larutnya  pencairan  jaminan,  kurang  adanya  kepastian  hukum  terhadap  jaminan,  dan  lain-lain.  Garansi  yang diterbitkan oleh industri perbankan, pemakaian surety bond ini nyatanya kurang universal di golongan pelakon bisnis. banyak  pengusaha,  spesialnya  investor  asing,  tidak  yakin  dengan  perlindungan  penjaminan  menggunakan  produk iuran  pertanggungan  tadi.  Bila  ditelaah  lebih  lanjut,  tidak  begitu  kuatnya  respons  positif  dari  global  perjuangan terhadap  pemakaian surety  bond tak  senantiasa  disebabkan  belum  gencarnya  sosialisasi  juga  pengiklanan  produk
1 J.  Tinggi  Sianipar  dan  Jan  Pinontoan, Surety  Bonds  Sebagai  Alternatif  Dari  Bank  Garansi (Jakarta  :  Dharmaputera, 2003), halaman 30.
2 Ibid , halaman 30.
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di

## Universitas Bengkulu
penjaminan  mengenai  premi  di  khalayak  umum.  Namun,  diakibatkan  adanya  ketidakpastian  dalam  penyelesaian tuntutan surety bond itu sendiri. 3
Sesuai  hal  tersebut,  rumusan  persoalan  dalam  penelitian  ini  yang  pertama,  bagaimana  eksistensi Surety  Bond sebagai  jaminan  dalam  penyediaan  konstruksi  milik  pemerintah.  Kedua,  apakah  permasalahan  pada Surety  Bond sebagai  jaminan  pada  praktik  pengadaan  konstruksi  milik  pemerintah  dan  ketiga  bagaimanakah  praktik  pelaksanaan Surety Bond menjadi agunan pada pengadaan konstruksi pada Universitas Bengkulu.

## METODE
Metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris digunakan penulis dalam penelitian ini, karena melalui cara meneliti  data  primer  yang  berkaitan  dengan  permasalahan Surety  Bond yang  merupakan  jaminan  dalam  penyediaan konstruksi  milik  negara.  Selanjutnya  untuk  mempertajam  analisis  obyek  penelitian,  dalam  penelitian  ini  juga  akan dilakukan study kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian.  Metode  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan Surety Bond sebagai jaminan dalam penyediaan konstruksi milik negara. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dan  diharapkan  dapat  memberi  penjelasan  secara  menyeluruh  mengenai semua  hal  yang  berkaitan  pada  objek  penelitian,  yaitu  dengan  permasalahan Surety  Bond sebagai  jaminan  dalam penyediaan konstruksi milik negara. Untuk mendapatkan hasil yang valid, metode purposive sampling digunakan oleh penulis, yaitu melakukan penelitian kepada responden yang dipilih sebelumnya berdasarkan parameter yang dianggap mempunyai pengetahuan dan kemampuan terhadap obyek penelitian. Adapun aspek penelitian yang akan digali dalam wawancara  langsung  berkaitan  dengan  pendapat  para  responden  terhadap Surety  Bond dalam  pengadaan  konstruksi serta  permasalahan Surety  Bond dalam  pengadaan  Konstruksi  di  dalam  praktik  kontrak  pemborongan  pengadaan konstruksi  di  Universitas  Bengkulu.  Data  yang  didapatkan  melalui  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  dengan kualitatif,  yakni  data  yang  didapat  kemudian  diurutkan  secara  sistematis  untuk  dianalisis  agar  memperoleh  ilustrasi yang jelas tentang permasalahan Surety Bond menjadi jaminan dalam penyediaan konstruksi milik negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi Surety Bond Sebagai Jaminan Pada Pengadaan Konstruksi Milik Pemerintah
Guna  pemenuhan  permintaan  barang  maupun  jasa,  melalui  perangkatnya  pemerintah  akan  mengadakan perjanjian/kontrak dengan pihak lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, hampir semua instansi pemerintah mengadakan kontrak belanja. Kegiatan pemerintah yang termasuk dalam kontrak belanja adalah pembelian barang/jasa. Pengadaan barang/jasa  persis  mirip  adanya  banyak  sekali  fasilitas  baru,  tetapi  intinya  pengadaan  didesain  buat  memenuhi kebutuhan dunia usaha atau instansi negara akan barang/jasa yang bisa mendukung kemampuan dan hasil. 4 Dari  sudut  pandang  anggaran,  kontrak  pemerintah  digolongkan  dalam  dua  kelompok,  yaitu  kontrak  yang menghasilkan pendapatan dan kontrak yang sifatnya pembelanjaan Untuk pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan oleh negara, penyediaan digolongkan sebagai salah satu jenis kontrak yang bersifat pembelanjaan. 5
Kontrak  yang  salah  satu  pihaknya  adalah  pemerintah  sering  disebut  dengan  kontrak  pemerintah.  Berkaitan dengan ini, pemerintah menggunakan aturan hukum perdata. Maka kontrak pemerintah mempunyai kekhususan yang berbeda  dengan  kontrak  swasta.  Unsur-unsur  hukum  publik  pada  kontrak  pemerintah  berarti  bahwa  kaidah-kaidah hukum  dan  asas-asas  hukum  kontrak  swasta  tidak  diterapkan  secara  penuh  bagi  kontrak-kontrak  yang  dibuat  oleh negara.
Kata  kontrak  atau  perjanjian  tak  jarang  dimaknai  memiliki  definisi  yang  berbeda,  namun  pada  KUHPerdata kedua  kata  itu  mempunyai  definisi  yang  sama.  Agus  Yudha  Hernoko  sebagaimana  dikutip  Muhammad  Syaifuddin berpendapat  bahwa,  pada  KUHPerdata  kata  perjanjian  mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan  kontrak. 6 Kontrak dapat  dijadikan  sebagai  landasan  bagi  para  pihak  untuk  dapat  menggugat  pihak  lain  kalau  pihak  lain  melakukan wanprestasi.
Penyediaan  Barang/Jasa  oleh  negara  memiliki  kedudukan  besar  pada  penerapan  pembangunan  guna  kenaikan pelayanan  umum  serta  perekonomian  dikembangkan  baik  di  wilayah  serta  nasional.  Buat  mewujudkannya  butuh regulasi yang bisa membagikan pemenuhan  manfaat yang sebesar- besarnya serta donasi  dalam kenaikan pemakaian produk dalam negara,  kenaikan kedudukan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah dan pembangunan berkepanjangan. Sebagian  perihal  yang  disebut  pada  Pengadaan  Barang/Jasa  pemerintah,  yakni  :  Tujuan  Pengadaan  Barang/Jasa,
3 pspenjaminan, “Surety Bond Dan Kepastian Hukum Penjaminan Di Indonesia.
4 Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Jakarta: Laskar Aksara, 2012).
5 Sogar Simamora, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia) (Surabaya:  Kantor Hukum WINS dan Partners, 2012).
6 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum) (Bandung: Mandar Maju, 2012).
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di

## Universitas Bengkulu
Ruang lingkup Pengadaan Barang/ Jasa, , Pelakon Pengadaan Barang/ Jasa, Prinsip, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Etika Pengadaan Barang/ Jasa. Penerapannya tentu saja memerlukan perjanjian. 7
Selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  30  (3)  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah jaminan dalam rangka pengadaan barang/jasa milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond .
Pada  kaitannya  dengan  karakter  jaminan  penyediaan  barang  serta  jasa,  terdapat  sebutan assurance serta insurance . Assurance dimaknai  selaku  berikan  jaminan  atas  resiko  pada  aktivitas  yang  telah  tentu,  contohnya perdagangan, export import, pengadaan,  serta yang  lain. Sebaliknya  insurance dimaknai  selaku berikan proteksi atas resiko pada aktivitas yang bisa jadi terjalin di masa tiba, misalnya kebakaran, musibah serta yang lain. Atas dua arti ini di  Indonesia  timbul  kata  proteksi  (asuransi)  jaminan  ( surety ).  Sehingga  pada  dikala  penjaminan  yang  dibicarakan hingga  cakupannya assurance ,  tidaklah  yang  dimaknai  selaku  insurance.  Pada  penjaminan  ( assurance )  terdapat  3 pihak  yang  dilibatkan,  ialah  surety  selaku  pihak  penjamin,  principal  selaku  owner  jaminan  serta  obligee  selaku  user (PPK).  Cocok  dengan  sifatnya,  hingga  yang  dipastikan  merupakan  resiko  atas  peristiwa  yang  telah  tentu.  Proses pengadaan benda/jasa mempunyai sebagian tingkatan. Risiko-risiko di tiap tingkatan senantiasa tercantum pada akta. di  proses  pemilihan  penyedia  pada  akta  penyediaan  barang/jasa  tertulis  terdapatnya  konsensus  ihwal  penawaran beserta  seluruh  kewajiban  terpaut  penawaran.  Contohnya  kebenaran  penawaran,  masa  berlaku  penawaran  serta  yang lain.  Kewajiban  ini  cocok  menggunakan  strata  resiko  yang  diperhitungkan  mampu  dipastikan  dengan  jaminan. Jaminan ini selesainya itu diucap menggunakan jaminan penawaran. 8 Apabila assurance maka  karakter  jaminan  yang  dijamin  adalah  risiko unforeseen sifatnya. Unforeseen Condition ialah  keadaan  dimana  kejadiannya  sudah  diprediksi  tetapi  kepastian  terjadinya  tidak  bisa  diketahui. Contohnya  tidak  selesainya  pekerjaan  merupakan  risiko  yang  bisa  terjadi  meskipun  peristiwanya  bisa  saja  tidak terjadi.  Berbeda  pada  risiko unforeseeable yakni  risiko  yang  sama  sekali  tidak  dapat  diprediksi  kapan  terjadinya, bentuknya  dan  jenisnya.  Risiko  ini  tak  bisa  dijamin  melalui assurance, hanya  bisa  dilakukan  perlindungan  dengan produk dari insurance. Peristiwa unforeseeable disebut keadaan memaksa. 9
Berkaitan  dengan  jaminan  dalam  pengadaan  barang/jasa  ini,  menurut Dody  Dalimunthe sebagaimana  dikutip oleh  Samsul  Ramli  bahwa  jaminan  intinya  hanya  dikeluarkan  lembaga  keuangan  seperti  perbankan  atau  perusahaan premi  yang  mempunyai  kebijakan surety  bond .  Sifat  serta  jenis  jaminan  yang  dikeluarkan  perbankan  tidak  selaras menggunakan  yang  dikeluarkan  perusahaan  premi,  meskipun  ada  persamaan  yang  mendasar  yaitu  adanya ,  under writing, spreading of risk , dan loss factor . 10
Gunanya  jaminan  penyediaan  barang  serta  jasa  sebagai  mitigasi  dan  pengendalian  risiko  atas  kemungkinan proses implementasi penyediaan barang/jasa yang tak sama dengan harapan, baik di proses pemilihan penyedia serta implementasi perjanjian. Agunan pengadaan dikeluarkan dan nantinya dibiayai melalui pihak penjamin jikalau peserta tender  gagal  melaksanakan  prestasi  yang  tercantum  pada  akta  atau  dokumen  pemilihan.  Jaminan  penyediaan barang/jasa bisa berbentuk surety bond atau bank garansi. Bank yang menerbitkan bank garansi. Perusahaan asuransi atau  forum  keuangan  khusus  yang  bergerak  pada  bidang  pembiayaan,  penjaminan  menerbitkan  Surety  Bond,  serta premi  buat  meningkatkan  ekspor  Indonesia  sinkron  dengan  ketetapan  regulasi  di  bidang  forum  pembiayaan  ekspor Indonesia.
Kontrak  antara  pihak surety dengan  pihak principal ,  yang  mana  pihak surety adalah  pihak  ketiga  yang mengikatkan diri guna memberikan jaminan suatu pembayaran kalau ada terjadinya kerugian karena wanprestasi yang disebabkan principal disebut dengan Surety  Bond. Hal ini merupakan definisi penanggungan yang diatur pada Pasal 1820 Burgerlijk Wetboek yang mengatakan bahwa : penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna  kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang  manakala  orang  ini  sendiri tidak memenuhinya.
Pada surety  bond, pihak  surety  memiliki  tanggung  jawab  dalam  memenuhi  klaim  yang  disodorkan  pihak obligee karena adanya wanprestasi yang diperbuat principal pada implementasi pekerjaannya. Tanggung jawab surety pada surety bond terdapat 2 pembatasan, yaitu: 11
1. Fixed  penalty  bond, yaitu  sejumlah  nominal  tertentu  yang  disepakati  pada  perjanjian  menjadi  tanggung  jawab terbatas dari surety , maka jumlah yang dipengaruhi itu adalah jumlah batas aporisma dalam pembayaran ganti rugi.
7 Niru  Anita  Sinaga,  “Perjanjian  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Kaitannya  Dengan  Asas  Keseimbangan  Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara  Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma 9,  no.  2 (2019).
8 https://samsulramli.net/2017/02/14/mengenal-sifat-jenis-dan-bentuk-jaminan/.
9 Ibid .
10 Ibid . 11 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance) (Yogyakarta: Liberty, 1986).
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
2. Open covenant bonds atau open penalty, yaitu tidak adanya nominal jaminan yang dibatasi yang berarti surety akan mengganti kerugian apapun yang muncul dari tidak terlaksananya prestasi yang dilaksanakan principal , sepanjang kewajiban surety itu dilihat legal serta adil berdasarkan ketentuan hukum.
Eksistensi surety  bond sebagai  jaminan  dalam  penyediaan  konstruksi  milik  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan,  termasuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik,  baik  itu  untuk  pengadaan  yang  baru  maupun perbaikan  dan  rehabilitasi  sarana  dan  prasarana  yang  sudah  ada  selalu  melibatkan  pihak-pihak  lain  baik  swasta maupun  pihak  lainnya  untuk  bekerjasama  dalam  pengadaan  dan  rehabilitasi  prasarana  yang  sudah  ada  melalui perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa.  Dalam  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain  ini  suatu  jaminan  agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan sesuai aturan yang ditetapkan.
Dalam  Pasal  6  Perpres  No.  16  Tahun  2018  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Perpres  No.  12  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah menentukan  bahwa  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Milik  Pemerintah  wajib  mengimplementasikan  asas-asas  :  efektif efisien, transparan, keterbukaan, bersaing, adil dan akuntabel.
1. Efisien,  yakni  penyediaan  barang/jasa  harus  diusahakan  memakai  daya  dan  dana  yang  minimal  guna  tercapai sasaran dan kualitas yang telah ditetapkan atau menggunakan dana yang sudah ditentukan guna target tercapai dan hasil dengan mutu yang maksimal.
2. Efektif, yakni penyediaan barang/jasa wajib sesuai kebutuhan dan target yang telah ditentukan dan menyampaikan faedah yang sebesar-besarnya.
3. Transparan,  yaitu  semua  ketetapan  dan  info  mengenai  pengadaan  barang/jasa  jelas  sifatnya  serta  secara  umum dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa dan semua masyarakat.
4. Terbuka,  yakni  penyediaan  barang/jasa  yang  dapat  diikuti  oleh  seluruh  penyedia  barang/jasa  yang  memenuhi ukuran tertentu berdasarkan ketetapan dan mekanisme yang jelas.
5. Bersaing, yakni penyediaan barang/jasa wajib dilakukan melalui persaingan yang fair di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa  yang  seimbang dan syaratnya terpenuhi  sebagai akibatnya dapat diperoleh barang/jasa  yang ditawarkan secara persaingan dan tidak ada tekanan yang merusak terciptanya mekanisme pasar dalam penyediaan barang/jasa.
6. Tidak  diskriminatif/Adil,  yakni  adanya  perlakuan  yang  berimbang  kepada  semua  calon  penyedia  barang/jasa  dan tak terfokus untuk menyerahkan laba kepada pihak tertentu, serta kepentingan negara harus diperhatikan.
7. Akuntabel,  yakni  taat  pada  hukum  serta  ketetapan  yang  ada  menggunakan  penyediaan  barang/jasa  dan  akibatnya bisa dimintai tanggung jawab.
Selain  menerapkan  prinsip-prinsip  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  yang  juga  tidak  kalah  penting  adalah diperlukan  adanya  kepastian  dan  jaminan  dalam  pelaksanaan  pembangunannya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya jaminan  bagi  pihak  pemilik  pekerjaan,  yaitu  pemerintah  oleh  pelaksana  pekerjaan,  yaitu  rekanan/pemborong  yang memberikan  jaminan  baik  yang  bersifat  jaminan  orang  (kelembagaan)  maupun  jaminan  benda  dalam  melaksanakan pembangunan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  dan  waktu  yang  sudah  ditetapkan  dan  disepakati  dalam  perjanjian pengadaan barang.
Dalam  pemberian  agunan  kebendaan  sang  pihak  ketiga  yang  bukan  debitur,  pihak  yang  memberikan  jaminan kebendaan  tersebut  bukanlah  pihak  yang  memiliki  Schuld.  Hal  ini  berarti  pihak  tersebut  sesungguhnya  sama  sekali tidak mempunyai kewajiban kepada kreditor. Walaupun begitu, dengan membentuk dan bersepakat hadiah hak agunan kebendaan  sesuai  di  perjanjian  pemberian  hak  agunan  kebendaan  (agunan),  pihak  yang  memberikan  agunan kebendaan  tadi  demi  hukum  terikat  pada  pemenuhan  hak  kreditor  atas  piutangnya  terhadap  debitur.  Haftung,  yang lahir  pada  perjanjian  anugerah  agunan  kebendaan  tadi  telah  memberikan  hak  penuh  kepada  kreditor  buat melaksanakan  eksekusi,  menyita  dan  menjual  harta  kekayaan  yang  menjadi  agunan  pada  bentuk  jaminan  kebendaan tadi, buat menerima pemenuhan hak kreditor ( liability ). 12
Pengaturan  jaminan  merupakan  unsur  aksidentalia  dalam  suatu  kontrak.  Bagian  ini  sifatnya  ada  pada  kontrak apabila  secara  tegas  para  pihak  memperjanjikan  hal  itu.  Bagian  aksidentalia  merupakan  unsur  komplemen  dalam kontrak, merupakan ketentuan yang bisa disimpangi para pihak, sesuai dengan kesepakatan. persyaratan spesifik yang dipengaruhi  secara  konsensus  oleh  para  pihak.  Meski  demikian,  bagian  ini  bukan  bentuk  kewajiban  yang  dilakukan oleh para pihak kecuali peraturan memilih lain. 13 Perihal jaminan pada umumnya, disebutkan pada KUHPerdata Pasal 1131 dan 1132 yaitu:
12 Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Mulyadi, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Undang-Undang (Jakarta:  Universitas  Trisakti, 2017).
13 Rudy Haposan Siahaan, Hukum Perikatan Indonesia: Teori Dan Perkembangannya (Malang: Intelegensi Media, 2017).
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu

## Pasal 1131
Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

## Pasal 1132
Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut  perbandingan  piutang  masing-masing  kecuali  bila  di  antara  para  kreditur  itu  ada  alasan-alasan  sah  untuk didahulukan.
Jaminan  umum  disebutkan  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  tersebut  bermakna  apabila  para  pihak  tak dimanifestasikan dalam perjanjian  jaminan secara eksklusif, tidaklah berarti hukum tak melindungi dan memberikan rasa kepastian kalau debitur harus membayar. Pelaksanaan pembagian tetap harus mengacu pada keseimbangan bagi kreditur yang disebut dengan prinsip paritas creditorium atau ponds ponds gewijs. 14
Mengacu  di  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata,  maksud  berasal  jaminan  kedua  pasal  itu  yaitu  agunan kebendaan  seperti  Gadai,  yaitu  suatu  hak  yang  dimiliki  kreditur  atas  suatu  barang  yang  diserahkan  kepadanya  oleh debitur  atau  kuasanya  sebagai  jaminan  dari  utang,  serta  memberikan  kewenangan  di  kreditur  buat  mengambil pelunasan  piutangnya  dan  barang  itu  memakai  mendahului  kreditur-kreditur  lain;  menggunakan  pengecualian  biaya penjualan  menjadi  pelaksanaan  putusan  atas  tuntutan  tentang  pemilikan  atau  dominasi,  serta  porto  penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan sehabis barang itu menjadi gadai dan yang harus didahulukan. (Diatur pada Pasal 1150- 1160 KUHPerdata), Fidusia, juga Hak Tanggungan (diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Kemudian  dikenal  juga  adanya  jaminan  perorangan  atau  penanggungan  yang  disebutkan  pada  Pasal  1820 sampai dengan 1850 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata yang dimaksud penanggungan adalah suatu  persetujuan  dimana  pihak  ketiga  demi  kepentingan  kreditur,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 di atas, dapat dimengerti bahwa penanggungan merupakan perikatan assesoir dari  perikatan  pokok  yaitu  perikatan  utang-piutang  antara  debitur  dengan  kreditur.  Perjanjian  penanggungan merupakan  perjanjian  antara  pihak  ketiga  dan  pihak  kreditur  di  mana  pihak  ketiga  berjanji  untuk  melunasi  hutang- hutang  debitur  apabila  debitur  ingkar  janji  sesuai  dengan  pengaturan  pada  Pasal  1821  KUHPerdata  yakni  tiada penanggungan  bila  tiada  perikatan  pokok  yang  sah  menurut  undang-undang.  Akan  tetapi  orang  dapat  mengadakan penanggungan  dalam  suatu  perikatan,  walaupun  perikatan  itu  dapat  dibatalkan  dengan  sanggahan  mengenai  diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.
Selanjutnya menurut Pasal 1316 KUHPerdata, mengatakan seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan  menjanjikan  bahwa  pihak  ketiga  ini  akan  berbuat  sesuatu,  tetapi  hal  ini  tidak  mengurangi  tuntutan  ganti  rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.
Berkaitan  dengan  penanggungan  ini,  Sri  Soedewi  mengartikan  penanggungan  dengan  istilah  jaminan immaterial/jaminan  perorangan,  yaitu  :  agunan  yang  mengakibatkan  hubungan  secara  langsung  di  perorangan eksklusif, cuma bisa dipertahankan terhadap  debitur tertentu,  terhadap harta  kekayaan debitur umumnya. Sedangkan Soebekti  berpendapat  bahwa  agunan  Perseorangan  artinya  :  Suatu  perikatan  antara  seseorang  kreditur  menggunakan orang  ketiga,  yang  mengklaim  kewajiban  si  debitur  dipenuhi.  Bahkan  bisa  diadakan  tanpa  si  debitur  tersebut. 15 Adapun jenis-jenis jaminan perorangan/penanggungan yaitu : 16 1. ( Borgtocht ) Jaminan penanggungan ialah pernyataan sanggup pihak ketiga untuk menjamin debitur.
2. (Bank  garansi)  Jaminan  garansi  (Pasal  1316 Burgerlijk  Wetboek ),  adalah  bertanggung  jawab  untuk  pihak  ketiga yang berkepentingan.
3. Jaminan Perusahaan.
Selain  tiga  diatas,  pemborongan  banguanan  dikenal  adanya  bentuk-bentuk  jaminan  seperti  :  Jaminan Pembangunan ( Bouw Garantie ), Jaminan Bank ( Bank Garantie), serta Surety Bond . Bouw  Garantie ialah  jaminan  yang  diberikan  oleh  pemborong  pelaksana  kepada  pemilik  pekerjaan  dengan menunjuk  pemborong  lain  sebagai  penjaminnya.  Artinya  Jika  pemborong  yang  awalnya  tak  melakukan  beban  yang diberikan padanya berdasarkan perikatan maka pemborong yang lain jadi penanggungnya yang mengerjakan sampai selesai,  sinkron  berdasarkan  kesepakatan.  Jaminan  Bank  yaitu  bank  sebagai  penanggung  jika  kesepakatan  yang
14 Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)” 12, no. 1 (2015) : 2.
15 http://indrapratama.com/upn/jaminan/perorangan.html#pengertian-jaminan-perorangan.
16 Ibid .
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
dituangkan dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh debitur. Garansi bisa diberikan oleh bank berdasarkan Pasal 6 (b) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Terwujudnya bank garansi, kalau bank menjadi penjamin dibebankan agar bertanggung  jawab  atas  menjamin  dipenuhinya  pembayaran  tertentu  pada  kreditur  atau  pelaksanaan  pekerjaan tertentu.
Surety  bond ialah  perikatan  antara  dua  pihak  yang  mana  ( surety )  pihak  yang  memberikan  jaminan menyampaikan  jaminan  kepada  pihak  kedua  (kontraktor) principal buat  kepentingan  yang  mempunyai  proyek ( obligee) .  Bila  pihak  yang  dijamin  yakni principal karena  kelalaian  atau  tak  bisa  melaksanakan  apa  yang  menjadi kewajibannya  guna  menuntaskan  pekerjaan  yang  telah  dijanjikan  pada  (pemilik  proyek) obligee ,  maka  pihak surety menjadi penjamin dapat mengambil alih peran pihak yang dijamin guna melakukan pembayaran ganti rugi maksimal hingga  menggunakan  jumlah  jaminan  yang  terbatas  diberikan surety . 17 Dari  ketiga  bentuk  jaminan  dalam pemborongan  bangunan  tersebut  di  atas,  yang  biasa  terjadi  dalam  praktik  di  Indonesia  adalah  Jaminan  Bank  ( Bank Garantie )  dan Surety  Bond .  Sedangkan Bouw  Garantie jarang  terjadi  di  Indonesia,  tetapi  sudah  berkembang  di  luar negeri.  Adapun  jenis  dan  bentuk  jaminan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  milik  pemerintah  tersebut  diatur  dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (1) Jo ayat (3) yang menyatakan :

## Pasal 30
(1) Jaminan  Pengadaan  Barang/Jasa  terdiri  atas:  a.  Jaminan  Penawaran;  b.  Jaminan  Sanggah  Banding;  c.  Jaminan Pelaksanaan; d. Jaminan Uang Muka; dan e. Jaminan Pemeliharaan.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond .
Berdasarkan data di lapangan, dari kedua jenis jaminan untuk pengadaan barang/jasa milik pemerintah tersebut, dalam praktiknya pihak rekanan lebih memilih untuk menyediakan jaminan yang berbentuk Surety Bond dibandingkan dengan  jaminan  yang  berbentuk Bank  Garantie .  Sebaliknya  bagi  pemilik  pekerjaan,  akan  memilih  jaminan  yang berbentuk  Bank  Garansi.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan,  jika  pihak  rekanan  lebih  memilih  jaminan  berbentuk  Surety bond,  karena  dengan  jaminan  ini  pihak  rekanan  tidak  perlu  menyediakan/menyetor  uang  sejumlah  jaminan  kepada pihak  bank  penjamin.  Sebaliknya  dengan  jaminan  yang  berbentuk  bank  garansi,  pihak  rekanan  harus  menyetorkan uang sebesar nilai jaminan kepada bank penjamin.
Jaminan perorangan ( borghtochten ) diatur pada Pasal 1820-1850 KUHPerdata yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut: 18
1. Perjanjian  penanggungan  merupakan  perjanjian  assesoir,  artinya  perjanjian  yang  lahir  bergantung  di  adanya perjanjian  pokok.  Perjanjian  penanggungan  tak  mungkin  mampu  lahir  tanpa  adanya  perjanjian  utama,  serta sebaliknya bila perjanjian utama hapus, maka akan hapus juga perjanjian penanggungan.
2. Perjanjian  penanggungan  adalah  agunan  yang  sifatnya  perorangan.  Tuntutan  yang  dipenuhi  hanya  bisa dipertahankan di pihak eksklusif yakni penjamin debitur atau debiturnya.
3. Tak  menyampaikan  hak  preferen.  Jika  penjamin  tidak  mampu  membayar  utang  debitur  yang  telah  dijaminnya maka  harta  penjamin  segera  dihukum.  Namun  bukan  buat  menjamin  utang  debitur  pada  kreditur  saja  tetapi  buat seluruh utang penjamin kepada kreditur.
4. Penjaminan  yang  besarnya  tidak  boleh  melebihi  asal  perjanjian  pokoknya.  Pasal  1822  KUHPerdata  menjelaskan penjamin  tak  dapat  mengikatkan  dirinya  menggunakan  ketentuan  yang  lebih  berat  asal  perikatan  si  berutang. Penjamin boleh mengikatkan diri buat mengklaim separuh utang.
5. Penjamin  mempunyai  hak  serta  hak  tangkisan.  Penjamin  diberikan  hak  oleh  undang-  undang  sebagaimana disebutkan  pada  Pasal  1832  KUHPerdata,  yaitu  buat  mencari  ganti  rugi  supaya  harta  kekayaan  serta  dihukum terlebih dahulu buat melunasi utangnya, lalu harta kekayaan penjamin dieksekusi. hak buat mengajukan tangkisan dimiliki  oleh  penjamin.  Hak  mengajukan  tangkisan  adalah  hak  yang  dimiliki  penjamin  yang  ada  pada  perjanjian penanggungan disebutkan pada Pasal 1847 Burgerlijk Wetboek . 6. Penjamin  memiliki  kewajiban  yang  sifatnya  subsidear.  Hal  ini  berarti  bahwa  penjamin  memenuhi  utang  debitur saat utang tak bisa dipenuhi seorang debitur. Bila kewajiban utang dipenuhi debitur, maka kewajiban ini tidak perlu dipenuhi oleh penjamin. Hal ini tercantum pada Pasal 1820 Burgerlijk Wetboek .
7. Perjanjian penanggungan tegas sifatnya. Penjamin wajib menegaskan menjamin debitur yang memiliki utang.
17 J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Loc. Cit. , n.d.
18 Juwita Daningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
8. Penjaminan dapat dialihkan pada  ahli  waris.  Seorang penjamin  akan dialihkan bebannya di ahli  warisnya  apabila penjamin berpulang.
Jenis Bank Garantie sebagai suatu jaminan pada pengadaan barang/jasa milik pemerintah yaitu: 19 1. ( Bid  Bond )  Jaminan  Penawaran:  Jaminan  ini  dikeluarkan  oleh  lembaga  penjaminan  ( Surety  Company) buat memberikan agunan kepada Obligee kalau Principal sudah melengkapi kondisi buat ikut di suatu tender, tidak bisa mengundurkan  diri,  dan  bisa  melaksanakan  perjanjian  apabila  nanti  memenangkannya.  bila Principal tak melaksanakan  apa  yang  menjadi  kewajibannya,  maka Surety akan  membayar  kompensasi  kepada Obligee maksimal sebanyak nilai agunan.
2. ( Performance  Bond )  Jaminan  Pelaksanaan:  Jaminan  ini  dikeluarkan  oleh Surety  Company guna  memberikan jaminan  kepada Obligee kalau Principal bisa  melaksanakan  perjanjian  sinkron  menggunakan  kontrak  antara keduanya.  jikalau Principal tidak  bisa  melaksanakan  prestasinya,  maka Surety akan  memberikan  kompensasi kepada Obligee maksimal sebanyak nominal agunan yang besarnya kisaran 5% sampai 10% asal nilai proyek. 3. ( Advance Payment Bond ) Jaminan Uang Muka: Jenis ini dikeluarkan oleh Surety Company sebagai jaminan kalau principal dapat mengembalikan down payment yang sudah diterimanya asal obligee sesuai kontrak, tujuannya buat pembiayaan  proyek  supaya  menjadi  lancar.  jikalau  Principal  tak  mampu  melaksanakan  sinkron  dengan  kontrak, maka Surety akan memberikan kompensasi pada Obligee sebanyak sisa uang muka yang belum dikembalikan, atau maksimal penjaminan yang senilai.
4. ( Maintenance  Bond) Jaminan  Pemeliharaan : Jenis  ini  menyampaikan  agunan  kepada Obligee bila Principal bersedia  memperbaiki  kesalahan  agar  proyek  selesai,  sinkron  dengan  kontrak.  jikalau Principal mangkir,  maka Surety Company akan memberikan kompensasi pada Obligee aporisma sebesar nilai agunan.
5. ( Bonds  Involved  in  Construction  Contract) Agunan  di  kontrak  konstruksi . 20 Agunan  ini  artinya  jaminan  yang berkenaan di kontrak konstruksi, tergantung konvensi dan keperluan para pihak mengenai jaminan ini dimasukkan tidaknya pada perjanjian konstruksi. Jaminannya ialah:
a. Agunan  pengadaan  ( Supply  bonds ).  Yaitu  agunan  yang  dikeluarkan  surety  di  pengadaan  material  buat kepentingan aplikasi pekerjaan oleh kontraktor.
b. Jaminan pembayaran material dan upah pekerja ( Labour and material payment bond ). jaminan ini dimuntahkan guna  menjamin  kontraktor  harus  membayar  dan  material  dan  upah  pekerja  sesuai  dengan  konvensi  buat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.
c. Agunan penjualan menggunakan pembayaran angsuran ( instalment sales bond ). agunan  ini dikeluarkan surety karena  kontrak  pembayaran  angsuran  pengadaan  bahan-bahan  konstruksi  dipergunakan  pada  penyelesaian pekerjaan.  kalau  pembiayaan  angsuran  serta  bahan-bahan  yang  dibeli  tidak  dipenuhi  maka surety nantinya melakukan pembayaran ganti rugi aporisma hingga batas jumlah agunan.
Pemerintah  menyampaikan  wewenang  perusahaan  premi  agar  menerbitkan Surety  bond bertujuan  guna menambah  jaminan  yang  bisa  dipakai  penyedia  jasa  dengan  adanya  alternatif  pilihan  buat  pekerjaan  pemborongan, sebagai  akibatnya  para  penyedia  jasa  memiliki  peluang  buat  memakai  jaminan  yang  menurutnya  lebih  murah biayanya.  lalu,  buat  membangun  pasar  agunan  yang  lebih  memiliki  persaingan  sebagai  akibatnya  tidak  didominasi pihak  perbankan  saja  serta  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  memberi  peluang  pada  penyedia  jasa  yang memiliki  skill  teknis  yang  apik  tetapi  modal  kerja  yang  kurang.  Untuk  mengarahnya  perusahaan  asuransi  menjadi pemangku surety  bond diperlukan insurance  minded di  masyarakat  dan  penyedia  jasa  nantinya  semakin  bertambah luas. 21
Permasalahan surety  bond sebagai  jaminan  pada  praktik  pengadaan  konstruksi  milik  pemerintah  berkaitan dengan  pengalihan  risiko  yang  diterapkan  pada  pengalihan  risiko  dari  seseorang  atau  perusahaan  kepada  pihak asuransi  yang  dapat  menanggung  risiko  dan  kalau  terjadinya  risiko  dapat  memberikan  penggantian. 22 Surety  bond merupakan bidang usaha dalam bentuk jaminan yang telah dipahami sejak lama. Luther E. Mackall melalui bukunya Surety  Underwriting  Manual mengatakan  sudah  sejak  berabad-abad  yang  lalu  ketika  zaman  peradaban  dimulai, seseorang  menyediakan  diri  untuk  teman-temannya  menjadi  penjamin  kepada  pihak  ketiga  yang  berkaitan  dengan kewajibannya dengan imbalan atau tidak adanya imbalan. 23
19 https://bonding-agency.com/2019/08/07/beragam-jenis-surety-bond-mana-yang-paling-cocok-untuk-perusahaan-anda/.
20 Juwita Daningtyas, Loc. Cit , n.d.
21 Adi  Heri  Siswanto,  “Karakteristik  Perjanjian  Surety  Bond  Dalam  Lingkup  Hukum  Asuransi,” Esa  Unggul (n.d.), https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1772/1593.
22 Ibid .
23 Ibid .
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di

## Universitas Bengkulu
Surety  Bond ialah  suatu  usaha  kreatif  yang  ditawarkan  perusahaan  asuransi  sebagai  usaha  pengambilalihan potensi  risiko  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  apabila  mengalami  kerugian,  biasanya  pemilik  proyek  atas kepercayaan  yang  diberikan  pada  pihak  lain  (kontraktor)  dalam  kontrak  pemborongan  yang  telah  mereka  sepakati. Agunan  tertulis  mampu  menyebabkan  kewajiban  bagi  perusahaan  premi  sebagai  penjamin (surety) terhadap  pihak penerima jaminan menjadi dampak terhadap wanprestasi berasal pihak yang dijamin tersebut. 24
Surety  bond  ialah  perikatan  antara  dua  pihak  yakni  antara  pemberi  agunan (Surety) yang  menyampaikan jaminan  buat  pelaksana  proyek (principal )  atau  kontraktor  guna  kepentingan  proyek (obligee ).  Jikalau  pihak  yang dijamin  yakni principal tidak bisa menuntaskan  kewajibannya, maka pihak surety sebagai  penjamin bisa mengambil alih posisi pihak principal guna membayar ganti rugi maksimal  hingga  jumlah  yang diberikan surety . 25 Surety Bond menjadi produk premi kerugian awam menjamin supaya perjanjian kontrak kerja bisa terlaksana antara 2 pihak, yakni ( obligee )  pihak  pemilik  proyek  serta  ( principal )  pihak  yang  melaksanakan  proyek.  Penjaminan  ini  ialah  risiko  yang mampu  ada  ( uncertainty  of  loss )  sebab  keterlambatan  serta/atau  ketidakmampuan  aplikasi  proyek  sinkron menggunakan  syarat  –  syarat  dan  ketentuan  serta  schedule  aplikasi  proyek  yang  pada  muat  pada  Kontrak  kerja. 26 Surety bond merupakan salah satu usaha dari perusahaan asuransi, wajib taat pada hukum pada perasuransian. namun Undang-Undang  Perasuransian  hanya  mengatur  tentang  asuransi  pada  umumnya  dan  tak  mengatur  tentang surety bond . 27
Surety  bond ,  salah  satu  usaha  dalam  perusahaan  asuransi  tentunya  mempunyai  disparitas  dengan  produk asuransi  lainnya.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  huruf  a  dan  b  UU  No  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian menentukan sebagai berikut:

## Pasal 1 angka 1
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  asuransi  adalah  perikatan  dua  pihak  yaitu  pihak  penanggung  dan  pihak tertanggung.  Pengertian  tersebut  berbeda  dengan  perjanjian surety  bond yang  melibatkan  tiga  pihak  sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Umum Indonesia (AAUI) No. 33/SK.AAUI/2016 Tentang Penetapan Wording Standar Surety Bond Indonesia Berikut Syarat Dan Ketentuan Untuk Pengadaan Barang Dan  Jasa  Konstruksi  bahwa, :  Surety  bond atau  jaminan  adalah  bukti  tertulis  yang  diterbitkan  penjaminan  /  surety untuk  menjamin  terjamin  /  principal  akan  melaksanakan  kewajiban  atas  suatu  prestasi  atau  kepentingan  kepada penerima jaminan / obligee sesuai  kontrak  antara  terjamin / principal dan penerima  jaminan / obligee. Herun  Inayah berpendapat  bahwa, 28 Surety  bond  merupakan  perikatan  antara surety serta principal, dimana  perusahaan surety menjaminkan  di obligee ,  jika principal wanprestasi,  maka surety bertanggung  jawab  di obligee agar  mampu menuntaskan kewajiban principal
Permasalahan Dalam Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Praktik Pengadaan Konstruksi Milik Pemerintah Surety  bond merupakan  bagian  dari  usaha  premi  kerugian,  dimana  iuran  pertanggungan  ialah  suatu  perikatan yang  secara  otomatis,  maka  aplikasi surety  bond taat  berdasarkan  ketentuan  perikatan  pada  buku  III Burgerlijk Wetboek. Pendiskusian terjadi di kelompok pakar aturan serta pakar asuransi tentang landasan hukum perjanjian surety bond,  terdapat  para  pakar  yang  berkata  bahwa  perjanjian  surety  bond  taat  kepada  perikatan  penanggungan  hutang (borgtocht )  mirip  landasan  hukum  bank  garansi,  namun  ada  juga  pakar  hukum  memberikan  perjanjian surety  bond artinya perjanjian indemnitas berdasarkan Pasal 1316 Burgerlijk Wetboek . 29
24 Ibid . 25 Ibid .
26 Ibid .
27 Ni  Nyoman  Novia  Komala  Dewi,  “Kajian  Yuridis  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pelaksanaan  Pembangunan  Suatu Proyek,” accessed November 23, 2021, http://eprints.unram.ac.id/.
28 Herun Inayah, “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram,” Jurnal Law Reform 12, no. 2 (2017): 25.
29 Adi Heri Siswanto, “Op. Cit.” (n.d.)..
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
Disadur berdasarkan buku commercial law yang digubah oleh Roy Goode, sisi aturan penanggungan memiliki disparitas  menggunakan Suretyship. Penanggungan  artinya  agunan  yang  diberikan  garantor  kepada  kreditur  buat melunasi  beban  yang  dimiliki  oleh  debitur  kalau  debitur  wanprestasi  pada  memenuhi  prestasi  pada  kreditur. berdasarkan  definisi  ini,  mutlak  suatu  syarat  yaitu  adanya  pembuktian  bila  wanprestasi  oleh  debitur  dipenuhi,  pada pelaksanaan  kewajibannya  dan  harta  debitur  lebih  dahulu  disita  buat  pelunasan  atas  kewajiban,  bila  tidak  dapat mencukupi  maka  pemenuhan  beban  dialihkan  pada guarantor.  Guarantor memiliki  kewajiban secondary  liability . Artinya, menyampaikan kepastian bila debitur utama sudah wanprestasi serta tidak bisa membayar utang atau tak bisa merampungkan  proyek  berdasarkan  perjanjian  serta  terdapat  bukti  bahwa  debitur  tidak  bisa  melunasi  kewajibannya pada  kreditur.  Sedangkan suretyship merupakan  jaminan  yang  indemnitas  sifatnya,  yang  mana surety sebagai penjamin  posisinya  sama  menggunakan  principal  debitur  yang  secara  bersama-sama  wajib  menuntaskan  kewajiban pada obligee (kreditur). Jadi keharusan itu tak harus terdapat untuk membuktikan bahwa debitur primer tidak bisa buat menyelesaikan bebannya kepada krediturnya. Sesuai definisi ini, maka surety bond merupakan agunan yang sifatnya indemnity dimana  posisi surety akan  seimbang  menggunakan  debitur  sebagai  penjamin  saat  debitur  utama  tak  bisa melaksanakan prestasi kepada kreditur. 30 Prinsip-prinsip surety bond adalah: 31
1. Tidak  adanya  kolateral,  meskipun service  charge dibebani  pada principal yang  pelaksanaannya  mirip  iuran pertanggungan asuransi.
2. Adanya  batas  waktu  pada  surety  bond  yang  menjamin  waktu  yang  ditentukan  dalam  kontrak  yang  dibuat  oleh obligee dan principal.
3. Buat  penuntasan  klaim,  kerugian obligee dibuktikan . Kalau  kerugian  dibawah  nilai  jaminan  yang  tertulis  pada surety  bond maka  yang  dibayar  ialah  sebesar  kerugian  yang  ada.  Namun,  bila  kerugian  diatas  nilai  agunan  yang tertulis dalam surety bond hingga yang dibayar ialah maksimal nilai jaminan yang diperjanjikan (indemnitas). 4. Segala kerugian yang dibayar, maka surety company memiliki hak menuntut (subrogasi) pada principal. 5. Risiko  yang  ditanggung surety  bond menjadi  pengalihan  risiko  bisa  diasuransikan  kembali  ke  perusahaan reasuransi sebagimana hal umum berlaku pada usaha asuransi.
Burgerlijk  Wetboek mengatur  mengenai  ketentuan  tentang  tanggung  jawab  renteng  diatur  pada  Pasal  1316, sedangkan  penanggungan  diatur  pada  Pasal  1820  hingga  Pasal  1850 Burgerlijk  Wetboek .  J.  Satrio,  menyatakan perjanjian indemnity yang diatur pada Pasal 1316 Burgelijk Wetboek sebagai perjanjian garansi, namun sebagian ahli mengatakan bahwa sebagai perjanjian tanggung jawab renteng atau perjanjian suretyship. 32
Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak bahwa : 33 Pada perjanjian penjaminan surety bond , ada 3 perjanjian yang berbeda, ketika seseorang menggunakan surety bond, sebagai berikut:
1. Perjanjian utama atau principal contract yaitu perikatan yang lahir dari perikatan pokok antara pihak principal dan pihak obligee yang dinamakan perjanjian pemborongan atau kontrak kerja.
2. Surety bond yaitu perikatan dimana pihak surety bersama dengan pihak principal mengikatkan diri  kepada pihak obligee untuk  menjamin  kewajiban  agar  dapat  dilaksanakan  yang  disepakati  di  dalam principal  contract, untuk kepentingan pihak oblige . 3. Indemnity agreement yaitu perikatan pihak principal yang mengikatkan diri  guna mengganti  semua yang dibayar dari  perusahaan surety kepada obligee dan  menjaga  agar surety tak  mengalami  kerugian  sebab  telah  menjamin principal .
Perbedaan  persepsi  tentang  perjanjian  surety  bond  di  kalangan  ahli  seperti  diuraikan  di  atas,  tentu  akan berakibat  terhadap  pemahaman  akibat  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban  dari  perjanjian  jaminan  dalam  surety  bond dalam pengadaan konstruksi.
Selain persoalan dalam hubungan hukum perjanjian jaminan dalam surety bond seperti diuraikan di atas, dalam praktik  juga  timbul  permasalahan  dalam  pengajuan  klaim  terhadap  kerugian  oleh obligee kepada  pihak  penjamin manakala  terjadi  wanprestasi  dari  pihak principal ,  sehingga  bisa  memunculkan  sengketa  hukum  antara  ketiga  pihak tersebut.
Persoalan kesulitan pengajuan klaim oleh obligee kepada penjamin ini disebabkan oleh dua hal : 1. Bagi pihak principal yang memilih jaminan dalam bentuk surety bond biasanya adalah principal yang kekurangan modal, sehingga dengan jaminan yang berbentuk surety bond ini dipilih olehnya, karena tidak perlu menyetor uang tabungan  seperti  layaknya  jika  jaminan  tersebut  berbentuk  bank  garansi,  di  mana  principal  harus  menyetor sejumlah  uang  yang  besaran  minimal  sama  dengan  besaran  jaminan  bank  garansi,  yang  kemudian  ditahan  oleh
30 Ibid .
31 Ibid .
32 Ibid .
33 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Loc. Cit, n.d .
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
bank  sebagai  penjamin  untuk  dibayarkan  kepada oblige e  manakala  pihak  principal  wanprestasi  kepada obligee . Pada surety  bond , principal tidak  perlu  menyetor  sejumlah  uang  sebagai  jaminan,  melainkan  cukup  adanya kesediaan  menandatangani  perjanjian  ganti  rugi  yang  dibuat  antara  perusahaan  asuransi  yang  berperan  sebagai penjamin  kepada  principal  tersebut  yang  dilegalisir  notaris.  Dalam  praktiknya,  penandatanganan indemnity  letter ini  sengaja  ditunda-tunda  oleh  pihak  principal,  sehingga  bila  terjadi  klaim,  akan  ditolak  oleh  asuransi  dengan alasan cacat hukum. 34
2. Prinsip  surety bond mempunyai disparitas memakai prinsip premi di umumnya  yang memberi faedah dari risiko. Pada surety bond, ketika pembayaran diklaim, principal tetap melakukan pembayaran ganti rugi yang sebelumnya dibayar oleh perusahaan asuransi. dari  Alwesius, indemnity letter artinya agunan untuk perusahaan asuransi. Bila principal akan  membayar  kerugian  yang  dibayar  sebelumnya  oleh  perusahaan  asuransi.  tetapi, indemnity  letter pada praktiknya acapkali tak ditandatangani semenjak sebelum perusahaan asuransi mengeluarkan agunan.

## Praktik Pelaksanaan Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Pengadaan Konstruksi Di Universitas Bengkulu
Dalam  Praktik  Pelaksanaan Surety  Bond Sebagai  Jaminan  Dalam  Pengadaan  Konstruksi  Di  Universitas Bengkulu yang sampai saat ini terus mengadakan pembangunan konstruksi maupun rehabilitasi prasarana fisik, juga tidak  terlepas  dari  permasalahan  klaim  kepada  perusahaan  asuransi  sebagai  pihak  penjamin  dari  principal.  Padahal pada Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang diubah terakhir menggunakan  PP  Nomor  81  Tahun  2008  dinyatakan  bahwa  perusahaan  asuransi  atau  reasuransi  tidak  boleh melakukan  perbuatan  yang  bisa  menghambat  pembayaran  atau  penyelesaian  klaim,  atau  tidak  melakukan  perbuatan yang seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan kelambatan dalam proses penyelesaian klaim. Setiap Perusahaan Perasuransian  yang  tak  memenuhi  aturan  pada  PP  ini  serta  peraturan  pelaksanaanya  dapat  dijatuhi  hukuman peringatan, Hukuman restriksi kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha. Kemudian berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship dinyatakan bahwa : (1) Perusahaan  Asuransi  Umum  wajib  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  kreditur  atau  Obligee  akibat ketidakmampuan  atau  kegagalan  atau  tidak  terpenuhinya  kewajiban  debitur  atau  Principal  sesuai  dengan perjanjian pokok,
(2) Perusahaan  Asuransi  Umum  dilarang  menunda  dan  /  atau  tidak  memenuhi  kewajiban  pembayaran  jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan :
a. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur.
b. Sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau Principal dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau Obligee ; dan / atau Pembayaran imbalan jasa belum dipenuhi oleh debitur atau Principal .
Apabila  kemudian  ada  wanprestasi  dari  Penyedia  Barang/Jasa,  berdasarkan  Pasal  3  ayat  Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk  Teknis  Operasional  Daftar  Hitam,  maka  Penyedia  Barang  /  Jasa  dapat  dikenakan  hukuman  pencantuman dalam Daftar Hitam karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
Selain  Penyedia  Barang  /  Jasa,  Penerbit  Jaminan  juga  dikenakan  hukuman  pencantuman  dalam  Daftar  Hitam apabila  tidak  mencairkan  jaminan  dengan  tanpa  syarat  ( unconditional )  sebesar  nilai  Jaminan  dalam  waktu  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  surat  pernyataan  wanprestasi  dari  PPK  atau  ULP  diterima  oleh  Penerbit Jaminan,  hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  Perka  LKPP  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.
Dalam  praktiknya,  Universitas  Bengkulu  pernah  mengalami  hambatan  dalam  mengajukan  klaim  ganti  rugi kepada  pihak  asuransi  akibat  wanprestasi  dari  pihak  prinsipal.  Setelah  Universitas  mengajukan  klaim  kepada perusahaan  asuransi  sebagai  penjamin,  asuransi  tersebut  mengelak  dan  menolak  untuk  memenuhi  klaim  dengan berbagai alasan. Setelah dilakukan penelusuran dan inventarisasi masalah, akhirnya ditemukan akar masalahnya, yaitu bahwa  perusahaan  asuransi  yang  berada  di  Bengkulu  ini  tidak  melaporkan  jaminannya  ke  kantor  pusat  di  Jakarta, sehingga Kantor pusat yang di Jakarta menolak membayar klaim tersebut.
Berdasarkan  pengalaman  tersebut  di  atas,  saat  ini  apabila  Universitas  Bengkulu  menerima  jaminan  yang berbentuk surety  bond ,  maka obligee ,  yaitu  Universitas  Bengkulu  akan  melakukan  pemeriksaan  silang  kepada perusahaan asuransi sebagai penjamin untuk memastikan kepastian hukumnya akan jaminan tersebut. Selain itu pihak obligee akan memberikan saran dan masukan kepada penjamin  akan  kelengkapan dokumen kontrak antara principal dan penjamin  agar tidak  terjadi persoalan hukum di kala pengajuan klaim. Obligee biasanya juga memberi masukan
34 Wan  Ulfa  Nur  Zuhra,  “Ini  Tips  Agar  Surety  Bond  Tak  Berujung  Sengketa,”  accessed  November  24,  2021, https://finansial.bisnis.com/read/20150628/215/448036/ini-tips-agar-surety-bond-tak-berujung-sengketa.
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu
kepada penjamin untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap rekam jejak pihak principal tersebut. Apabila sesuai  dengan  kesepakatan  dan  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  maka  permasalahan Surety  Bond sebagai  jaminan pengadaan  konstruksi  milik  pemerintah  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Namun,  apabila  timbul  wanprestasi  dalam perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

## SIMPULAN
1. Bahwa  keberadaan Surety  Bond menjadi  agunan  pada  pengadaan  konstruksi  milik  pemerintah  ialah  suatu suretyship yaitu  jaminan  yang  indemnitas  sifatnya,  yang  mana surety selaku  penjamin  posisinya  sama  dengan principal debitur yang secara tanggung renteng menyelesaikan beban terhadap obligee (kreditur). Pemberi jaminan (surety) yang  menyampaikan  agunan  terhadap  pihak  kedua  yaitu  principal  (kontraktor)  buat  kepentingan  hukum (pemilik proyek). Bila pihak yang dijamin yaitu principal (kontraktor) lalai atau gagal melakukan prestasinya buat merampungkan  pekerjaan  yang  diperjanjikannya  kepada obligee (pemilik  proyek),  maka  pihak surety menjadi penjamin akan menggantikan pihak yang dijamin buat membayar ganti rugi maksimum hingga menggunakan batas jumlah agunan yang diberikan surety . 2. Bahwa  permasalahan  dalam Surety  Bond sebagai  jaminan  dalam  praktik  pengadaan  konstruksi  milik  pemerintah berkaitan dengan peralihan risiko, dimana risiko akan beralih kepada pihak ketiga (Perusahaan Asuransi). Apabila principal lalai melaksanakan kewajibannya, pihak Pemberi Jaminan ( surety) yang akan membayar kerugian kepada obligee (pemilik  proyek)  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam suretyship .  Batas  waktu  pembayaran  ganti  rugi sebagaimana  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  surat  pernyataan  wanprestasi  dari  PPK  atau  ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
3. Bahwa  praktik  pelaksanaan Surety  Bond sebagai  jaminan  dalam  pengadaan  konstruksi  di  Universitas  Bengkulu dilakukan  dengan  perusahaan  asuransi  cabang.  Dalam  praktiknya,  perusahaan  asuransi  cabang  tidak  melaporkan jaminannya ke kantor pusat di Jakarta, sehingga Kantor Pusat yang di Jakarta menolak membayar klaim tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut di atas, saat ini apabila Universitas Bengkulu menerima jaminan yang berbentuk surety  bond ,  maka oblige ,  yaitu  Universitas  Bengkulu  akan  melakukan  pemeriksaan  silang  kepada  perusahaan asuransi sebagai penjamin untuk memastikan kepastian hukumnya akan jaminan tersebut. Selain itu pihak obligee memberikan  saran  dan  masukan  kepada  penjamin  akan  kelengkapan  dokumen  kontrak  antara  principal  dan penjamin  agar  tidak  terjadi  persoalan  hukum  di  kala  pengajuan  klaim. Obligee biasanya  juga  memberi  masukan kepada penjamin untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap rekam jejak pihak principal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Daningtyas, Juwita. Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak. Bentuk  Jaminan  (Surety-Bond,  Fidelity  Bond)  Dan  Pertanggungan  Kejahatan (Crime Insurance) . Yogyakarta: Liberty, 1986 ———. Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi (n.d.). ———. Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi , n.d.
J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan. Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi . Jakarta: Dharmaputra, 2003 Marzuqi  Yahya  dan  Endah  Fitri  Susanti. Buku  Pintar  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah ,  Jakarta:  Laskar Aksara, 2012 Mulyadi,  Gunawan  Widjaja  dan  Kartini. Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Undang-Undang .  Jakarta:  Universitas  Trisakti, 2017
Pspenjaminan. Surety Bond Dan Kepastian Hukum Penjaminan Di Indonesia. Siahaan,  Rudy  Haposan. Hukum  Perikatan  Indonesia:  Teori  Dan  Perkembangannya .  Malang:  Intelegensi  Media, 2017
Simamora,  Sogar. Hukum  Kontrak  (Kontrak  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia) .  Surabaya: Kantor Hukum WINS dan Partners, 2012
Sinaga,  Niru  Anita.  Perjanjian  Pengadaan  Barang/JasaPemerintah  Kaitannya  Dengan  Asas  Keseimbangan  Dalam Hukum  Perjanjian. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara  Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma 9, no. 2 (2019) ———. Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi. Esa Unggul Syaifuddin,  Muhammad. Hukum  Kontrak  (Memahami  Kontrak  Dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori,  Dogmatik  Dan Praktik Hukum) . Bandung: Mandar Maju, 2012
Nurhani  Fithriah  et  al.,  Permasalahan  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pada  Pengadaan  Konstruksi  Milik  Pemerintah  Di Universitas Bengkulu

## Jurnal
Abubakar,  Lastuti.  Telaah  Yuridis  Perkembangan  Lembaga  Dan  Objek  Jaminan  (Gagasan  Pembaharuan  Hukum Jaminan Nasional) 12, no. 1 (2015): 2
Inayah, Herun. Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram. Jurnal Law Reform 12, no. 2 (2017): 25

## Internet
Agency,  Bonding.  Beragam  Jenis  Surety  Bond:  Mana  Yang  Paling  Cocok  Untuk  Perusahaan  Anda?  Last  modified 2019. Accessed November 21, 2021. https://bonding-agency.com/2019/08/07/beragam-jenis-surety-bond-mana- yang-paling-cocok-untuk- perusahaan-anda/
Dewi,  Ni  Nyoman  Novia  Komala.  Kajian  Yuridis  Surety  Bond  Sebagai  Jaminan  Pelaksanaan  Pembangunan  Suatu Proyek. Accessed November 23, 2021. http://eprints.unram.ac.id/. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1772/1593.
Pratama, Indra. Jaminan Perorangan. Accessed November 21, 2021. http://indrapratama.com/upn/jaminan/perorangan.html#pengertian-jaminan-perorangan Ramli, Samsul. Mengenal, Sifat, Dan Jenis Jaminan Last modified 2017.
https://samsulramli.net/2017/02/14/mengenal-sifat-jenis-dan-bentuk-jaminan/
Zuhra,  Wan  Ulfa  Nur.  Ini  Tips  Agar  Surety  Bond  Tak  Berujung  Sengketa.  Accessed  November  24,  2021. https://finansial.bisnis.com/read/20150628/215/448036/ini-tips-agar-surety-bond-tak- berujung-sengketa