P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
IMPLEMENTASI BESARAN BUNGA PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PENGAWASANNYA ERSEPSI PENERAPAN WAJIB MILITER GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA Anita Khoirunisa 1 , Agus Suwandono 2 , Helitha Novianty Muchtar 3 Utari Maharani Noor 1 1 Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, email: anita16006@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran 1 Pendidikan Vokasi, Bidang Minat Administrasi Hukum, Universitas Brawijaya, email: utarimaharani21@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  atau  Peer  to  Peer Lending (“P2P Lending“) merupakan salah satu produk inovasi dari teknologi finansial  (fintech)  yang  bertujuan  sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi masyarakat. Penyelenggaraan P2P Lending berada di bawah pengawasan OJK yang  diatur  dalam  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016.  OJK  menunjuk  AFPI sebagai  mitra  strategis  OJK  yang  berwenang  membuat  pengaturan pelaksanaan P2P Lending bagi para Penyelenggara yang diakomodasi dalam
Pedoman  Perilaku  yang  dibentuk  AFPI.  Secara  singkat,  Pedoman  Perilaku berisi  aturan-aturan  yang  belum  diakomodasi  dalam  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016,  salah  satunya  adalah  pengaturan  tingkat  suku  bunga pinjaman P2P Lending. Pengaturan suku bunga pinjaman P2P Lending hanya diatur dalam Pedoman Perilaku, namun belum diikuti dengan baik oleh para Penyelenggara karena hingga saat ini masih banyak pelanggaran penetapan suku  bunga  pinjaman  melebihi  standar  yang  telah  ditetapkan  dengan pemberitahuan  informasi  suku  bunga  yang  kurang  jelas.  Oleh  karena  itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan pengaturan suku bunga  pinjaman  P2P  Lending  yang  hanya  diatur  dalam  Pedoman  Perilaku. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam  P2P  Lending  untuk  menemukan  apakah  sejauh  ini  penyelenggaraan P2P  Lending  telah  sesuai  dengan  asas  itikad  baik  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa OJK diharap mampu untuk mengatur  suku  bunga  pinjaman  secara  tersendiri  agar  dapat  memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak dalam P2P Lending yang berdampak pada pelaksanaan P2P Lending.
Kata Kunci: Suku Bunga; Teknologi Finansial; Teknologi Informasi
Cite this paper: Khoirunisa, A., Suwandono, A. & Muchtar, H. N., 2020. Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(1).

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  yang  cukup  pesat  telah  menghadirkan  inovasi-inovasi  baru berbasis  teknologi  informasi  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Seiring berjalannya  waktu,  mulai  terdapat  berbagai  inovasi  yang  memanfaatkan  teknologi informasi,  salah  satunya  adalah  teknologi  finansial  ( fintech ). Fintech merupakan  suatu inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Kehadiran fintech dilatarbelakangi oleh dua faktor, yang pertama merupakan akibat adanya krisis keuangan global  yang  terjadi  pada  tahun  2008,  yang  menunjukkan  terdapat  kekurangan  dalam sistem perbankan tradisional, dan yang kedua adalah kemunculan teknologi baru yang memberikan  kemudahan  dalam  penggunaan,  kecepatan,  dan  biaya  layanan  keuangan yang lebih rendah. 1 Kemunculan fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi agar lebih cepat dan efisien.
Produk-produk  dari fintech hingga  saat  ini  telah  banyak  yang  diluncurkan.  Salah satu produk  dari fintech adalah Peer to Peer Lending (selanjutnya disebut  dengan P2P Lending ). P2P Lending merupakan layanan dalam bidang jasa keuangan yang disediakan untuk  mempertemukan  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman  dalam  rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. 2 Kehadiran  P2P Lending dalam  sektor  jasa  keuangan  merupakan  bentuk alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman uang melalui platform berbasis  teknologi  informasi.  P2P Lending menawarkan  proses  yang  lebih mudah  dibandingkan  dengan  penawaran  pinjaman  uang  yang  ditawarkan  oleh  sektor perbankan.  Langkah-langkah  yang  mudah  untuk  mendapatkan  pinjaman  uang  melalui platform P2P Lending ,  membuat  masyarakat  cenderung  lebih  tertarik  untuk memanfaatkan platform P2P Lending yang  disediakan  oleh  perusahaan fintech  lending guna mendapatkan pinjaman uang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam P2P Lending dilaksanakan  untuk  mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi dari pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE). 3
Pelaksanaan  P2P Lending yang  menggunakan  teknologi  informasi  dalam penyelenggaraannya  juga  tengah  diawasi  oleh  lembaga-lembaga  yang  berwenang. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) merupakan salah satu lembaga yang  berperan  untuk  mengatur  dan  mengawasi  pelaksanaan  P2P Lending. OJK  telah menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (selanjutnya  disebut dengan  POJK  LPMUBTI)  sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  P2P Lending. OJK  dalam pelaksanaan  P2P Lending juga  telah  menunjuk  Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama Indonesia (selanjutnya disebut dengan AFPI) sebagai mitra strategis OJK yang berwenang untuk membuat peraturan tambahan bagi para Penyelenggara P2P Lending yang belum diakomodasi  dalam  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016.  Peraturan  tambahan  yang  bentuk oleh AFPI dituangkan dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam
1 Dwi Restu Pratiwi, Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorog Keuangan Inklusif, hlm.
4.
2 Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3 Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  secara  Bertanggung  Jawab  (selanjutnya  disebut dengan  Pedoman  Perilaku),  dan  mencakup  berbagai  hak  dan  kewajiban  bagi  para Penyelenggara  dan  Pengguna  (yang  terdiri  dari  Pemberi  Pinjaman  dan  Penerima Pinjaman), serta peraturan mengenai besaran suku bunga pinjaman maksimal dalam P2P Lending .  Pengawasan  P2P Lending yang  telah  dilakukan  oleh  OJK  dan  AFPI  tidak menghilangkan permasalahan dalam pelaksanaan P2P Lending yang hingga saat ini masih seringkali  terjadi,  seperti  penentuan  tingkat  suku  bunga  pinjaman  P2P Lending yang melampaui  batas,  serta  pemberitahuan  informasi  mengenai  tingkat  suku  bunga  yang kurang jelas dalam platform P2P Lending yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang  merupakan  suatu  kebijakan  dan  diberlakukan  untuk  kelompok  tertentu,  yaitu Penyelenggara, dengan berlandaskan pada kesepakatan antar Penyelenggara. Kedudukan Pedoman Perilaku yang bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara luas atau  terkualifikasi  sebagai  salah  satu  peraturan  perundang-undangan  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki kedudukan hukum yang pasti, karena hal tersebut akan berdampak pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan  tingkat  suku  bunga  pinjaman  P2P Lending yang  hanya  diakomodasi  dalam Pedoman  Perilaku,  serta  menganalisis  apakah  pelaksanaan  P2P Lending telah  sesuai dengan  asas  itikad  baik  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  mengingat  teknologi  informasi  digunakan  dalam pelaksanaan P2P Lending .
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni melalui penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 4 Penelitian hukum ini menggunakan  metode  yuridis-normatif,  karena  penelitian  hukum  ini  akan  difokuskan pada  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016,  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan peraturan-peraturan tertulis yang terkait lainnya dalam pengaturan suku bunga dan pelaksanaan P2P Lending .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Peer to Peer Lending di Indonesia P2P Lending adalah  sebuah platform berbasis  teknologi  untuk  mempertemukan secara  digital  antara  Penerima  Pinjaman  yang  membutuhkan  modal  usaha  dengan Pemberi Pinjaman. 5 Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dipertemukan melalui wadah yang disediakan oleh Penyelenggara P2P Lending dalam bentuk sebuah aplikasi pinjaman online . Penyelenggaraan P2P Lending merupakan inovasi baru dalam bidang keuangan  yang  membutuhkan  media  elektronik  dan  jaringan  internet  dalam penggunaannya.  Kehadiran  P2P Lending merupakan  suatu  bentuk  perubahan  dalam layanan pinjam meminjam uang yang semula hanya dapat dilakukan secara konvensional. P2P Lending berfokus pada pinjaman kecil dan mikro, yang mencakup pendanaan untuk
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan hukum Normatif, hlm. 295.
5 Heryucha  Romanna  Tampubolon,  “Seluk-Beluk  Peer  To  Peer  Lending  Sebagai  Wujud  Baru  Keuangan  Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum , hlm. 191.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
usaha kecil dengan masa waktu pinjaman yang singkat. 6 Pemfokusan terhadap pinjaman yang  berskala  kecil  dan  mikro  membuat  masyarakat  cenderung  memilih  P2P Lending untuk mendapatkan pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Industri P2P Lending sendiri  telah  menyalurkan  dana  sejumlah  USD  981  juta  atau  sekitar  Rp13,8 triliun pada tahun 2018 dan akan terus meningkat. 7
Sejarah  P2P Lending pertama  kali  muncul  di  London,  Inggris  pada  tahun  2005 dengan  hadirnya  sebuah platform P2P Lending yang  bernama  Zopa,  yang  kemudian disusul oleh Amerika Serikat dengan platform P2P Lending yang bernama Prosper dan Lending Club. 8 Perkembangan teknologi yang cukup pesat dalam bidang keuangan juga telah menghadirkan berbagai platform P2P Lending di Indonesia. Kehadiran P2P Lending sebagai produk fintech di Indonesia dianggap cocok karena tingginya angka penggunaan telepon seluler oleh masyarakat di Indonesia. 9
Penyelenggaraan P2P Lending di Indonesia dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada  tahun  2016.  POJK  LPMUBTI  terbagi  atas  beberapa  bab  yang  mengatur  tentang ketentuan  umum  dalam  P2P Lending, pengaturan  mengenai  Penyelenggara dan Pengguna , perjanjian yang timbul antar pihak, mitigasi risiko, tata kelola  P2P Lending, edukasi dan perlindungan dalam P2P Lending, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan  nasabah,  larangan  dalam  P2P Lending, laporan  berkala  yang  wajib disampaikan  oleh  Penyelenggara,  sanksi,  ketentuan  lain,  serta  ketentuan  peralihan. Penerbitan  POJK  LPMUBTI  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir pelanggaran  dalam  P2P Lending yang  dapat  merugikan  Pengguna  karena  minimnya peraturan mengenai P2P Lending . P2P Lending memiliki beberapa pihak dalam penyelenggaraannya, yang 3 (tiga) di antaranya  terdiri  dari  Penyelenggara,  Pemberi  Pinjaman,  dan  Penerima  Pinjaman. Penyelenggara merupakan suatu perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK. Penyelenggara  yang  dapat  beroperasi  dalam  P2P Lending adalah  Penyelenggara  yang namanya telah tercantum dalam daftar nama-nama perusahaan yang telah terdaftar dan berizin  sebagai  perusahaan fintech  lending dalam  situs  OJK.  Penyelenggara  dalam  P2P Lending merupakan pihak yang memiliki platform P2P Lending untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman guna melakukan pinjam meminjam uang. Pemberi  Pinjaman  tidak  dapat  berkomunikasi  secara  langsung  dengan  Penerima Pinjaman,  melainkan  hanya  dapat  mengakses  informasi  Penerima  Pinjaman  seperti riwayat kredit dan tujuan peminjaman yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara. 10 Pemberi Pinjaman dalam P2P Lending wajib untuk menyalurkan pinjaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta berhak untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang telah diberikan kepada Penerima Pinjaman ditambah dengan bunga atau imbal hasil yang telah ditetapkan  di  awal  pemberian  pinjaman,  sementara  Penerima  Pinjaman  memiliki  hak
6 Limpanadusadee Matugorn dan Li Zhihong, “The Impact of Personal Characteristics on Lender’s Trust in Online P2P Lending”, Journal of Business and Management , hlm. 49.
7 Sri  Adiningsih, Transformasi  Ekonomi  Berbasis  Digital  di  Indonesia:  Lahirnya  Tren  Baru  Teknologi,  Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia, hlm. 95.
8 Jianqing Huang dan Xiao Liu, “The Analysis of Interest Rate Pricing and Impact on P2P Platform in the Scalper Arbitrage Environment”, Open Journal of Social Sciences , hlm. 166-167.
9 Thomas Arifin, Berani jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman , hlm. 175.
10 GAO  Ruiqiong  dan  FENG  Junwen,  “An  Overview  Study  on  P2p  Lending”, International  Business  and Management , hlm. 15.
untuk menerima pinjaman setelah meneyelesaikan prosedur yang telah ditentukan dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Pemberi Pinjaman.
Pemberi  Pinjaman  yang  akan  memberikan  pinjaman  sejumlah  uang  kepada Penerima  Pinjaman  terlebih  dulu  juga  akan  diperiksa  oleh  Penyelenggara  dengan melakukan  analisis  untuk  menilaii  kelayakan  Pemberi  Pinjaman  sehingga  Pemberi Pinjaman yang menjadi investor dalam P2P Lending merupakan Pemberi Pinjaman yang terpercaya dan kredibel untuk melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penerima Pinjaman.  Penyelenggara  dalam  pelaksanaan  P2P Lending wajib  menggunakan escrow account 11 dan virtual account 12 dalam P2P Lending. 13 Hal tersebut yang membedakan P2P Lending dengan pinjaman dalam sektor perbankan, dimana Penyelenggara P2P Lending tidak boleh menghimpun dana, melainkan menggunakan escrow account untuk Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran dan menyediakan virtual account bagi Pemberi Pinjaman. Penyelenggara juga dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana maupun menghimpun dana dari Pemberi Pinjaman, yang pada intinya menjelaskan bahwa fungsi Penyelenggara hanya sebatas penyedia wadah untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
Pelaksanaan  P2P Lending didasarkan  pada  perjanjian  yang  dibuat  antara Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman  dan  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman. Pengajuan pinjaman oleh calon Penerima Pinjaman dilakukan hanya dengan penggunaan  internet  tanpa  harus  bertatap  muka  secara  langsung  dengan  Pemberi Pinjaman. Sebelum mengajukan pinjaman sejumlah uang, calon Penerima Pinjaman akan diperiksa  terkait  kemampuan  Penerima  Pinjaman  dalam  melakukan  pembayaran. Penerima  Pinjaman  harus  memperhatikan  syarat  dan  ketentuan  beserta  pasal-pasal dalam  perjanjian  yang  telah  dibuat  agar  tidak  menimbulkan  masalah  yang  akan merugikan bagi para pihak di kemudian hari seperti gagal bayar dan wanprestasi.
Perjanjian  yang  dibuat  baik  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman maupun  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman  dimuat  dalam  dokumen elektronik. Dokumen elektronik antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman paling sedikit  wajib  memuat  nomor  perjanjian,  tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak, ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  jumlah  pinjaman,  suku  bunga pinjaman,  besarnya  komisi,  jangka  waktu,  rincian  biaya  terkait,  ketentuan  mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal  Penyelenggara  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  operasionalnya. 14 Selain  itu, perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban  para  pihak,  jumlah  pinjaman,  suku  bunga  pinjaman,  nilai  angsuran,  jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika
11 Escrow  account adalah  rekening  yang  dipegang  oleh  pihak  ketiga,  yang  mengumpulkan,  memegang,  dan mencairkan dana sesuai dengan kontrak atau kewajiban antara dua pihak (rekening penampungan). Lihat dalam jurnal Edwin S. Mills, “The Functioning and Regulation of Escrow Accounts”, Housing Policy Debate, hlm. 204.
12 Virtual  Account adalah  nomor  identifikasi  pelanggan  perusahaan  ( end  user )  yang  dibuat  oleh  Bank  dan selanjutnya diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumennya sebagai tanda penerimaan. Lihat dalam buku Ahmad Syamil, Pantri Heriyati, dan Marko Hermawan, Perspektif  Industri  Financial Technology di  Indonesia, hlm. 138.
13 Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
14 Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa. 15 Semua informasi tersebut harus diketahui oleh  para  pihak  terkait  agar  tidak  menimbulkan  kesesatan  dalam  pelaksanaan  P2P Lending.

## 2. Penerapan Suku Bunga dalam Peer to Peer Lending
OJK  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending telah  menunjuk  Asosiasi Fintech Pendanaan  bersama  Indonesia  (AFPI)  sebagai  mitra  strategis  OJK  berdasarkan  surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019. 16 AFPI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending .  AFPI  yang  merupakan  mitra strategis  OJK  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending ,  memiliki  kewenangan  untuk membuat sebuah  aturan yang bernama Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  secara  Bertanggung  Jawab  (Pedoman Perilaku).  Pedoman  Perilaku  tersebut  berisi  aturan-aturan  tambahan  yang  belum diakomodasi  dalam  POJK  LPMUBTI  dan  mengikat  bagi  para  Penyelenggara.  Pedoman Perilaku  yang  dibentuk  AFPI  mengikat  bagi  para  Penyelenggara  karena  setiap Penyelenggara P2P Lending wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk OJK, yang dalam hal ini yaitu AFPI. Hal tersebut dilandasi oleh Pasal 48 POJK LPMUBTI yang menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. 17
Pedoman  Perilaku  yang  dibentuk  oleh  AFPI  Perilaku  mengacu  kepada  3  (tiga) prinsip dasar, yang di antaranya adalah Pedoman Perilaku tersebut disusun berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu transparansi produk dan metode penawaran produk layanan, pencegahan  pinjaman  berlebih  dengan  cara  mempertimbangkan  dan  menyesuaikan kemampuan  ekonomi  Penerima  Pinjaman  untuk  mengembalikan  pinjaman,  dan penerapan  prinsip  itikad  baik  yang  harus  dilakukan  oleh  Penyelenggara  dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna. 18 Pedoman Perilaku juga mengakomodasi peraturan mengenai hak dan  kewajiban  Penyelenggara,  Pemberi  Pinjaman,  dan  Penerima  Pinjaman,  serta ketentuan  besaran  suku  bunga  pinjaman  P2P Lending yang  tidak  diatur  dalam  POJK LPMUBTI.
Tingkat  suku bunga  pinjaman  P2P Lending yang  diatur  dalam  Pedoman  Perilaku yaitu  maksimal  0,8%  per  hari. 19 Kepala  Bidang  Kelembagaan  Humas  AFPI,  Tambur Pardede menjelaskan bahwa besaran bunga maksimal 0,8% per hari diperuntukan untuk jenis pinjaman multiguna dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 1 (satu) bulan. 20 Pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Humas AFPI tersebut tidak diakomodasi  dalam  Pedoman  Perilaku,  karena  di  dalam  Pedoman  Perilaku  hanya mengakomodasi besaran maksimal 0,8% per hari tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai  peruntukan  jenis  pinjaman.  Ketiadaan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai
15 Pasal  20  ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
16 Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia,  “AFPI  Bekali  Calon  Penyelenggara Fintech  Lending Indonesia”,  diambil  dari https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/afpi-bekali-calon-penyelenggara-fintech- lending-indonesia .
17 Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
18 Pedoman Perilaku, Op.Cit., hlm. 3.
19 Pedoman Perilaku, Op.Cit., hlm. 7.
20 IDN Financials, “AFPI Tentukan Bunga Pinjaman Multiguna di Fintech Maksimal 0,8% per Hari”, diambil dari https://www.idnfinancials.com/id/news/28347/afpi-fintech-lending-larger-day .
peruntukan jenis pinjaman untuk bunga maksimal 0,8% per hari menunjukan kurangnya keterbukaan informasi biaya termasuk mengenai informasi besaran bunga pinjaman yang jelas dalam P2P Lending yang pada dasarnya sangat penting untuk diketahui oleh para pihak.  Penyelenggaraan platform P2P Lending yang  tidak  aman  dapat  mengakibatkan risiko  kredit  yang  besar  dan  menghasilkan  bunga  pinjaman  yang  lebih  besar  dari pinjaman secara tradisional. 21
Pedoman  Perilaku  dibentuk  berdasarkan  kesepakatan  antar  Penyelenggara  yang terdaftar sebagai anggota dari AFPI. Penentuan suku bunga pinjaman dengan maksimal 0,8% per hari tersebut telah disepakati oleh para Penyelenggara dan sudah semestinya dipatuhi  oleh  para  Penyelenggara,  karena  Pedoman  Perilaku  merupakan  satu-satunya peraturan yang mengakomodasi besaran suku bunga pinjaman dalam P2P Lending. Pedoman  Perilaku  juga  mengakomodasi  sanksi-sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  pelanggar  atas  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  P2P Lending. Pelaksanaan penjatuhan sanksi oleh AFPI dilakukan oleh Majelis Etika AFPI. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar dalam P2P Lending di antaranya adalah: 22
a. Teguran tertulis;
b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.
Pedoman  Perilaku  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  Penyelenggara,  suku  bunga pinjaman,  sampai  dengan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelanggar  dalam  P2P Lending , tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran dalam P2P Lending tetap dapat terjadi.  Permasalahan  dalam  P2P Lending hingga  saat  ini  masih  seringkali  terjadi, termasuk mengenai penerapan suku bunga yang melampaui batas maksimal 0,8% per hari.  Suku  bunga  pinjaman  dalam  P2P Lending tergolong  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  suku  bunga  yang  ditawarkan  oleh  sektor  perbankan,  sehingga  seharusnya kehadiran  P2P Lending tidak  boleh  merugikan  masyarakat.  Penetapan  batas  bunga pinjaman  maksimal  0,8%  seharusnya  juga  dipatuhi  oleh  Penyelenggara,  mengingat apabila terdapat pelanggaran atas pelampauan suku bunga pinjaman P2P Lending yang dilakukan  oleh  Penyelenggara,  maka  Penyelenggara  tersebut  dapat  dijatuhkan  sanksi oleh Majelis Etika AFPI.
3. Pelaksanaan Peer  to  Peer  Lending berdasarkan  Asas  Itikad  Baik  dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi P2P Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan sistem elektronik  dalam  pemanfaatannya.  Sistem  elektronik  dalam  P2P Lending digunakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara dalam P2P Lending selain harus terdaftar dan berizin di OJK sebagai  perusahaan fintech  lending, juga  melakukan  pendaftaran  diri  sebagai Penyelenggara  Sistem  Elektronik  pada  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) dengan menyusun rencana strategis sistem elektronik yang  mendukung  rencana  bisnis  Penyelenggara  tersebut  yang  mencakup  aspek-aspek seperti manajemen,  pengembangan dan perencanaan, operasional teknologi informasi,
21 GAO Ruiqiong dan FENG Junwen, Loc.Cit.
22 Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI), Pedoman  Perilaku  Pemberian  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab, hlm. 11.
jaringan  komunikasi,  pengamanan  informasi,  rencana  pemulihan  bencana,  layanan pengguna, serta penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi. 23 Pendaftaran yang dilakukan  Penyelenggara  kepada  Kemkominfo  bertujuan  untuk  mewujudkan Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  aman  dan  teredintifikasi  oleh  pemerintah, terpercaya,  dan  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  sistem  elektronik,  yang dalam  hal  ini  adalah  penyelenggaraan  P2P Lending ,  serta  sebagai  upaya  perlindungan bagi Penyelenggara dalam menyelenggarakan P2P Lending. Kemkominfo bekerja sama dengan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan P2P Lending dengan cara  memantau  situs-situs  P2P Lending. Kemkominfo  dapat  memblokir platform P2P Lending yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan arahan dari OJK karena platform P2P Lending menggunakan  teknologi  informasi  sistem  elektronik  dalam penyelenggaraannya.
Pelaksanaan  P2P Lending yang  menggunakan  sistem  elektronik  dalam penggunaannya  serta  jaringan  internet  dalam  pelaksanaannya  membuat  P2P Lending terkualifikasi  sebagai  suatu  layanan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  dalam P2P Lending setidak-tidaknya  harus  memenuhi  asas  itikad  baik  sebagaimana  yang diakomodasi dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE. Asas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal  3  Undang-Undang  ITE  merupakan  landasan  bagi  para  pihak,  yang  dalam  hal  ini merupakan pihak dalam P2P Lending , yang digunakan tidak dengan tujuan secara sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain  tanpa sepengetahuan  pihak  yang  bersangkutan. 24 Pemenuhan  asas  itikad  baik  merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan tranksaksi elektronik yang diakomodasi dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE.
Pemenuhan  asas  itikad  baik  dalam  P2P Lending yang  dimaksud  dimulai  sejak platform tersebut  diberikan  izin  untuk  dioperasikan  serta  saat platform tersebut digunakan oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan P2P Lending pada praktiknya hingga saat  ini  masih  menimbulkan  berbagai  permasalahan,  salah  satunya  adalah pemberitahuan informasi mengenai besaran bunga pinjama yang kurang jelas dalam situs atau platform P2P Lending yang  dimiliki  oleh  Penyelenggara.  Pemberitahuan  segala informasi terkini mengenai P2P Lending wajib disampaikan oleh Penyelenggara secara jelas,  akurat,  jujur,  dan  tidak  menyesatkan. 25 Penyampaian  informasi  terkini  yang dimaksud adalah segala informasi yang penting bagi keberlangsungan pelaksanaan P2P Lending, termasuk penentuan besaran suku bunga serta perubahan terhadap suku bunga pinjaman  P2P Lending. Informasi  yang  disampaikan  oleh  Penyelenggara  P2P Lending setidaknya harus memuat hal-hal seperti: 26
a. Risiko yang terdapat pada produk dan layanan;
b. Uraian pokok produk yang ditawarkan;
c. Pusat pengaduan; dan/atau
d. Biaya yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan.
23 Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017  tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
24 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
25 Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
26 Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017  tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Biaya yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan mencakup segala bentuk biaya  dalam  pelaksanaan  P2P Lending termasuk  biaya  bunga  pinjaman  karena  bunga pinjaman  timbul  ketika  terjadi  peminjaman  sejumlah  uang  oleh  Penerima  Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara. Pencantuman biaya yang timbul termasuk biaya bunga pinjaman tersebut juga mencakup pemberitahuan lanjut apabila terdapat perubahan suku bunga pinjaman meliputi jumlah biaya  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  oleh  Penyelenggara.  Keterbukaan  informs mengenai biaya yang timbul sangat penting diketahui oleh para pihak dalam P2P Lending . Ketidakjelasan  mengenai  berapa  besaran  bunga  pinjaman  yang  harus  ditanggung  oleh Penerima Pinjaman seringkali membuat jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh Penerima Pinjaman melambung tinggi. Pemberitahuan informasi mengenai produk dan layanan yang dimiliki oleh Penyelenggara P2P Lending harus disampaikan dengan jelas agar  tidak  menimbulkan  ketidakjelasan  dan  kesesatan  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending.
Permasalahan  mengenai  tidak  menginformasikan  besaran  suku  bunga  dalam platform Peer to Peer Lending secara jelas dapat menjadi faktor tidak terpenuhinya asas- asas pemanfaatan teknologi informasi, khususnya asas itikad baik. Padahal pemenuhan asas-asas  dalam  Undang-Undang  ITE  dilakukan  guna  mewujudkan  tujuan  dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik itu sendiri yang diakomodasi dalam  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  ITE.  Pemenuhan  asas  itikad  baik  dalam pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sangat  diperlukan,  karena dengan tidak dipenuhinya asas itikad baik khususnya dalam pelaksanaan P2P Lending yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penggunaannya, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yang dimaksud salah satunya adalah pengembangan dalam hal perdagangan dan perekonomian nasional untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  ke-2 Undang-Undang ITE. 27
Upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending dalam memanfaatkan teknologi  informasi  sesuai  dengan  asas  itikad  baik  salah  satunya  adalah  dengan mencantumkan segala informasi mengenai produk dan metode penawaran dengan jelas dalam situs P2P Lending yang dimiliki Penyelenggara terkait. Pemberitahuan informasi mengenai produk, biaya, serta metode suku bunga yang digunakan merupakan indikator penting  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  P2P Lending yang  menjunjung  tinggi prinsip keterbukaan dalam P2P Lending .
Selain Penyelenggara yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan segala hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan P2P Lending, pemebritahuan segala bentuk informasi mengenai produk dan metode penawaran dengan jelas kepada Pengguna juga dilakukan untuk mewujudkan prinsip dasar dari perlindungan bagi Pemberi Pinjaman dan  Penerima  Pinjama  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Penyelenggara,  yang  salah  satunya adalah  prinsip  transparansi. 28 Transparansi  atau  keterbukaan  merupakan  indikator penting dalam penyelenggaraan P2P Lending dan sebagai wujud dalam pemenuhan asas itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan P2P Lending, karena dengan adanya keterbukaan yang dijunjung tinggi akan membuat kepercayaan terhadap layanan P2P Lending semakin meningkat karena tidak akan merugikan pihak manapun dalam P2P Lending. Pemenuhan asas itikad baik yang dimaksud juga merupakan upaya
27 Pasal 4 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
28 Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
untuk  menunjukan  keamanan  dari  sebuah platform yang  diluncurkan  serta keberlangsungan platform P2P Lending terkait, yang mana apabila tidak memenuhi asas itikad baik sebagiamana yang diatur dalam Undang-Undang ITE maka platform tersebut dapat dicabut dan/atau tidak dapat dioperasikan oleh Kemkominfo.
4. Pengawasan Pelaksanaan Peer to Peer Lending oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam sektor jasa keuangan  selain  Bank  Indonesia.  OJK  secara  garis  besar  mempunyai  fungsi  untuk menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan. 29 Tugas  pengaturan  dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menjadikan OJK sebagai lembaga pengawas  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang  dapat  dipercaya  untuk  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mewujudkan sektor jasa keuangan yang berdaya saing global untuk memajukan kesejahteraan umum. 30
OJK  dalam  pelaksanaan P2P Lending bertindak  sebagai  lembaga  yang  mengawasi pelaksanaan  P2P Lending .  OJK  juga  telah  menerbitkan  POJK  LPMUBTI  sebagai  payung hukum  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending yang  mencakup  aturan-aturan  seperti kriteria Penyelenggara, cara mendaftarkan perusahaan sebagai Penyelenggara, hak dan kewajiban  Penyelenggara  dengan  Pengguna,  sampai  dengan  sanksi  apabila  terdapat pelanggaran dalam  penyelenggaraan P2P Lending . OJK berwenang untuk menjatuhkan sanksi  kepada  pihak-pihak  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang  melanggar  peraturan- peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang OJK), menjelaskan  bahwa  OJK  berwenang  untuk  menetapkan  sanksi  administratif  terhadap pihak-pihak  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan, maupun memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, kefektifan pernyataan  pendaftaran,  surat  tanda  daftar,  persetujuan  melakukan  kegiatan  usaha, pengesahan,  persetujuan  atau  penetapan  pembubaran,  dan  penetapan  yang  dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang OJK. 31 Hal ini juga mencakup apabila terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  P2P Lending, yang  membuat  OJK  juga memiliki  tugas  untuk  tetap  mengawasi  pelaksanaan  P2P Lending untuk  mencegah terjadinya pelanggaran dalam P2P Lending. Pengawasan P2P Lending secara garis besar dilakukan oleh OJK melalui 3 (tiga) metode, yang di antaranya adalah sebagai berikut. 32
a. Offsite , yaitu pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui laporan-laporan yang disampaikan  oleh  Penyelenggara  kepada  OJK  dan  juga  rencana  implementasi host-to-host dengan server Perusahaan;
b. Market  Conduct (Semi  SRO),  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  OJK  melalui Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI)  yang  ditunjuk  sebagai asosiasi resmi untuk mewadahi Penyelenggara P2P Lending. AFPI memiliki Code of  Conduct dan  memberikan  beberapa  pengaturan  yang  belum  diatur  OJK,  di antaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan pinjaman.
29 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hlm. 322.
30 Ibid. hlm. 321.
31 Pasal 9 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
32 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik Fintech Lending Periode  Januari  2020”,  diambil  dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fin  tech-Lending-Periode-Januari- 2020.aspx .
c. Onsite ,  yaitu  pengawasan  oleh  OJK  melalui  mekanisme  pemeriksaan  langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.
Penyelenggaraan  P2P Lending juga memiliki  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) yang diwujudkan dalam kebijakan manajemen resiko setiap platform P2P Lending dan diawasi oleh OJK. 33 Pelaksanaan P2P Lending saat ini tengah diawasi oleh OJK, serta AFPI sebagai asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK untuk mewadahi para Penyelenggara P2P Lending .  Penunjukan  AFPI  oleh  OJK  dilakukan  atas  permohonan  yang  diajukan  para Penyelenggara dalam P2P Lending . Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD) yang menjelaskan bahwa Penyelenggara membentuk asosiasi Penyelenggara. 34 Penyelenggara yang dalam hal ini merupakan Penyelenggara P2P Lending mengajukan  permohonan  untuk  membentuk  asosiasi,  yaitu  AFPI  yang kemudian disahkan oleh OJK selaku lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan. OJK juga mewajibkan para Penyelenggara P2P Lending terdaftar sebagai anggota dari asosiasi yang  telah  ditunjuk  oleh  OJK. 35 Pengesahan  AFPI  sebagai  asosiasi  yang  mengatur  dan memiliki  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending oleh  OJK  tidak menghilangkan tanggung jawab OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam P2P Lending dan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh AFPI termasuk para Penyelenggara yang tergabung menjadi anggota AFPI.
AFPI memiliki kewenangan untuk membuat aturan tambahan dalam P2P Lending yang  belum  diakomodasi  dalam  POJK  LPMUBTI.  Peraturan  tambahan  tersebut diakomodasi dalam Pedoman Perilaku. Pedoman Perilaku yang merupakan acuan bagi para Penyelenggara dalam rangka menyelenggarakan P2P Lending, mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi para Penyelenggara maupun Pengguna, besaran bunga pinjaman dalam  P2P Lending ,  sampai  dengan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  AFPI  melalui Majelis Etika AFPI atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dalam P2P Lending . Pedoman  Perilaku  yang  dibentuk  oleh  AFPI  merupakan  suatu  kebijakan  yang diberlakukan dan diperuntukan bagi para Penyelenggara P2P Lending . Pedoman Perilaku pada dasarnya tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana jenis-jenis peraturan yang diakomodasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Peraturan  perundang-undangan  sendiri  menurut  A. Hamid  S.  Attamimi  menjelaskan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  merupakan segala  atura  hukum  yang  dibentuk  oleh  suatu  lembaga  dalam  bentuk  dan  prosedur tertentu yang disertai sanksi dan mengikat secara umum bagi masyarakat. 36 Pedoman Perilaku  yang  merupakan  kebijakan  yang  dibentuk  bagi  Penyelenggara  P2P Lending dibentuk berdasarkan kesepakatan antar Penyelenggara yang merupakan anggota AFPI, sehingga  ketentuan  tersebut  hanya  berlaku  bagi  Penyelenggara  yang  sepakat  dan mengikatkan  dirinya  yang  harus  dipatuhi.  Pernyataan  tersebut  menujukan  kedudukan Pedoman  Perilaku  yang  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  yang  pasti  sehingga  belum terdapat  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending, termasuk  kepastian
33 Astri Rumondang, dkk., Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital, hlm. 66.
34 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
35 Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
36 Sony  Maulana  Sikumbang,  Fitriani  Ahlan  Sjarif,  dan  M.  Yahdi  Salampessy,  “Modul  1”, Pengantar  Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan , hlm. 8.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020
hukum mengenai besaran bunga P2P Lending karena hingga saat ini hanya diatur dalam Pedoman Perilaku.
OJK  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  dan  keputusan  OJK, sebagaimana yang diatud alam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 37 Kewenangan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan mengatur suku bunga pinjaman P2P Lending untuk meminimalisir permasalahan dalam  P2P Lending mengenai  penetapan  suku  bunga  pinjaman  yang  melampaui  batas maksimal 0,8%. Oleh karena itu, pengaturan mengenai suku bunga pinjaman P2P Lending dalam  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  dalam  P2P Lending diperlukan  untuk  meminimalisir  permasalahan  mengenai  pelampauan  batas suku bunga pinjaman P2P Lending yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, serta hal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat,  yang  dalam  hal  ini merupakan para pihak dalam P2P Lending.

## PENUTUP
P2P Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang kian marak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. P2P Lending memfokuskan  pada  pinjaman  kecil  dengan  jangka  waktu  pinjaman  relatif  singkat. Pelaksanaan  P2P Lending saat  ini  telah  diawasi  oleh  OJK  dan  AFPI  yang  merupakan asosiasi  yang  telah  ditunjuk  oleh  OJK  dan  berwenang  untuk  membuat  peraturan tambahan  yang  belum  diatur  dalam  POJK  LPMUBTI,  termasuk  mengenai  tingkat  suku bunga pinjaman P2P Lending . Peraturan tersebut diakomodasi dalam Pedoman Perilaku. Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending hingga saat ini hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang tidak memiliki kekuatan hukum dan pemberitahuan informasi mengenai tingkat  suku  bunga  dalam  situs  P2P Lending yang  kurang  jelas  dikhawatirkan  dapat disalahgunakan  oleh  kelompok  tertentu.  Oleh  karena  itu,  otoritas  diharapkan  mampu untuk  mengatur  pelaksanaan  P2P Lending lebih  komprehensif  termasuk  mengatur mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending agar terciptanya kepastian hukum dan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran atas penetapan suku bunga pinjaman P2P Lending yang melampaui batas maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Buku
Adiningsih, Sri. (2019). Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
37 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Arifin, Thomas. (2018). Berani jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  dan  Metodologi  Penulisan  hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Rumondang, Astri, dkk. (2019). Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Syamil,  Ahmad,  Pantri  Heriyati,  dan  Marko  Hermawan.  (2020). Perspektif  Industri Financial Technology di Indonesia. Jawa Timur: Qiara Media.
Artikel Jurnal Lewat Website
Huang, Jianqing dan Xiao Liu. (2018). The Analysis of Interest Rate Pricing and Impact on P2P  Platform  in  the  Scalper  Arbitrage  Environment. Open  Journal  of  Social Sciences ,  6,  166-179.  Retrieved  from https://pdfs.semanticscholar.org/ 3b85/f91cd587cec3b428be7 8f9264c58dbb47 890.pdf
Matugorn,  Limpanadusadee  dan  Li  Zhihong.  (2017).  The  Impact  of  Personal Characteristics on Lender’s Trust in Online P2P Lending. Journal of Business and Management , 19(11), 48-54. Retrieved from http://www.iosrjournals.org/iosr- jbm/papers/Vol19-issue11/Version-7/H1911 074854 .pdf
Mills,  Edwin  S.  (1998).  The  Functioning  and  Regulation  of  Escrow  Accounts. Housing Policy  Debate. 5(2),  203-218.  Retrieved  from https://www.innovatio ns.harvard.edu/sites/default/files/hpd_05 02_mills.pdf
Pratiwi,  Dwi  Restu.  (2018).  Pentingnya  Perkembangan  Financial  Technology  dalam Mendorong Keuangan Inklusif. Buletin APBN. 3(15), 3-8. Retrieved from https: //berkas.dpr.go.id/puskajia nggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn- public- 64.pdf
Ruiqiong,  GAO  dan  FENG  Junwen.  (2014).  An  Overview  Study  on  P2p  Lending. International Business  and  Management .  8(2),  14-18.  Retrieved  from https://pdfs.semanticscholar.org/abcf/2
8ac799f85d724b22e6df61f12c5046228e1.pdf
Website
Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI).  (2019).  AFPI  Bekali  Calon Penyelenggara Fintech  Lending Indonesia.  Diambil  Februari  24,  2020,  dari https://www.afpi.or.id/detail pressrelease/afpi-bekali-calon-penyelenggara- fintech-lending-indo nesia
Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI).  (2019).  Pedoman  Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab. Diambil Febrruari 24, 2020, dari https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku
IDN Financials. (2019). AFPI Tentukan Bunga Pinjaman Multiguna di Fintech Maksimal
0,8% per Hari. Diambil Februari 24, 2020, dari https://www.idnfinancials.com/id/news/  28347/af  pi-fintech-lending-larger- day
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Fintech Lending Periode Januari 2020. Diambil Februari  24,  2020,  dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fin tech-Lending-Periode-Januari-2020.aspx
Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy. (2015). Modul 1.  Pengantar  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan . Diambil  Februari  25,
2020, dari http://repository.ut.ac .id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf