Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id

## Ushuliyyah dan Fiqhiyah dalam Lingkup Fikih Muamalah
Asyari Hasan, Nofrianto, Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: asyari.hasan@uinjkt.ac.id; nofrianto@uinjkt.ac.id; rajaperkasa1950@gmail.com
Abstract:  This  paper  analyzes  the  decision  of  the  Minister  of  Religion  of  the Republic  of  Indonesia  regarding  the  cancellation  of  the  departure  of  the  Hajj congregations  with  the  qawa'id  ushuliyah  and  qawa’id  fiqhiyah  approaches.  This type  of  research  is  library  research.  The  results  that  the  qawa'id  ushuliyah  of  the Minister  of  Religion's  decision  to  cancel  the  departure  of  Indonesian  Hajj congregations  is  QS  Al-Maidah/5  verse  32  and  the  hadith  of  the  Prophet Muhammad saw. which reads; If you get information about an epidemic in an area, don't  enter  that  area.  However,  if  the  plague  is  where  you  live,  then  don't  leave where  you  live.  Meanwhile,  the  qawa'id  fiqhiyah  of  the  Minister  of  Religion's decision  to  cancel  the  departure  of  Indonesian  congregations  as  follows:  First, darul  mafasidi  muqaddamun  ‘ala  jalbil  maṣalihi  (to  destroy  damage  is  more important  than  doing  good),  Second,  lã  darãra  walã  dirãra  (not  allowed  to  harm, something dangerous and dangerous), Third, taṣarruful imam manutun bimaslahatil ra'iyyah  (leadership  policies  must  be  based  on  the  safety  of  the  people),  and Fourthly,  al-ḍarãru  yuzãlu  (adversity  must  be  eliminated).  This  study  aims  to  find out the legal basis for the Minister of Religion in deciding to cancel the departure of the  Hajj  congregations  in  the  last  two  years  and  to  give  views  to  the  Indonesian people,  especially  the  congregations  whose  departure  has  been  postponed  so  that they are wise in responding to the Minister of Religion's decision.
Keywords:  Minister  of Religion,  Hajj  Congregations,  Qawa'id  Ushuliyah,  Qawa'id

## Fiqhiyah
Analysis of the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia regarding Cancellation of Hajj Congregations Departure:

## Study of Qawa'id Ushuliyyah and Fiqhiyah Approaches in the Scope of Fiqh Muamalah
Abstrak:  Tulisan  ini  menganalisis  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia tentang  pembatalan  keberangkatan  jamaah  haji  dengan  pendekatan qawa’id ushuliyah  dan qawa’id fiqhiyah.  Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kepustakaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar qawa’id  ushuliyah pada  Keputusan Menteri  Agama  dalam  membatalkan  keberangkatan  jamaah  haji  Indonesia  adalah QS  al-Maidah/5  ayat  32  dan  hadis  Nabi  Muhammad  saw.  yang  menyatakan  jika
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Lingkup Fikih Muamalah
terdapat wabah pada suatu daerah, maka jangan memasuki daerah tersebut, dan jika wabah  itu  terdapat  wabah,  maka  tetaplah  tinggal  di  daerahmu,  jangan  keluar. Sedangkan qawa’id  fiqhiyah dari  Keputusan  Menteri  Agama  dalam  membatalkan keberangkatan  jemaah  haji  Indonesia  sebagai  berikut: Pertama,  da>rul  mafasidi muqoddamun  ala  jalbil  mas}olihi  (membasmi  kerusakan  lebih  utama  dari  pada membuat  kebaikan), Kedua, la> dara>ra wala> dira>ra (tidak boleh melakukan sesuatu yang  bahaya  dan  membahayakan), Ketiga,  tas}arruful  imam  manutun  bimaslahatil ra ’iyyah (kebijakan  pemimpin  harus  didasarkan  pada  keselamatan  rakyat),  dan Keempat,  al-d}ara>ru  yuza>lu  (kemudharatan  harus  dihilangkan).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  hukum  Menteri  Agama  dalam  mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji dalam dua tahun terakhir serta  memberi  pandangan  kepada  masyarakat  Indonesia,  khususnya  jamaah  haji yang  ditunda  keberangkatannya  agar  bijak  dalam  menanggapi  keputusan  Menteri Agama tersebut.
Kata Kunci: Menteri Agama, Jamaah Haji, Qawa’id Ushuliyah , Qawa’id Fiqhiyah

## A. Pendahuluan
Ibadah haji merupakan pilar terakhir dalam rukun Islam. Sedangkan empat pilar  sebelmnya  adalah  mengucap  dua  kalimat  syahadat,  mendirikan  salat, membayar  zakat,  dan  berpuasa  pada  bulan  Ramadan. 1 Terdapat  hal  yang  menarik pada perintah haji, dimana hal ini tidak ditemukan pada empat perintah sebelumya, yaitu  adanya  tambahan  kalimat “ bagi  yang  mampu  melakukannya. ” Adanya penambahan  kalimat  “bagi  yang  mampu”  dalam  perintah  haji  merupakan  cara Rasulullah  saw.  untuk  menjelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  haji  memerlukan proses  dan  perjuangan  untuk  dapat  melepaskan  hasrat-hasrat  duniawi,  sehingga dengan terlepasnya hasrat keduniawian tersebut, maka tujuan haji akan tercapai.
Tujuan dari ibadah haji adalah mabrur. Haji mabrur ialah setiap saat selalu berusaha  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dengan  cara  membenahi  ibadah, berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. 2 Ibnu Hajar mengutarakan tidak ada pahala yang setimpal bagi haji mabrur kecuali surga. 3
1 Syekh  Islam  Muhyiddin  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Syarif  An-Nawawi, Riyadhus Shalihin (t.tp.: Al-Haramain, t.th.), 44-45.
2 Danarto, Cahaya Rasul (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 114.
3 Ibn  Hajar  al-Asqalani, Bulughul  Maram,  terj.  Irfan  Maulana  Hakim  (Bandung:  Mizan, 2010), 282.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam, sehingga  mempengaruhi  banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  ingin  menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, dalam rangka menertibkan dan memperlancar proses ibadah  haji  masyarakat  Indonesia,  pemerintah  menunjuk  Kementerian  Agama sebagai  penyelenggara  ibadah  haji. 4 Akan  tetapi,  dalam  dua  tahun  terakhir pemerintah  yang  diwakilkan  oleh  Kementerian  Agama  terpaksa  mengeluarkan kebijakan  berupa  membatalkan  pemberangkatan  jamaah  haji  Indonesia  demi menjaga  kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  jamaah  haji  Indonesia  dari ancaman Corona Virus Disease Covid-19 (Corona) yang melanda seluruh negara di dunia. 5
Tentunya  Keputusan  Menteri  Agama  tentang  pembatalan  keberangkatan jamaah haji Indonesia yang  tertuang dalam  Keputusan  Menteri Agama RI Nomor 494  Tahun  2020  dan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  660  Tahun  2021 menjadi  sesuatu  yang  menarik  untuk  dibahas  dengan  menggunakan  pendekatan qawa’id ushuliyah dan qawa’id fiqhiyah .
Penggunaan  kaidah-kaidah  tersebut  tentunya  menjadi  pedoman  dalam menganalisis  persoalan  sosial  di  masyarakat.  Hasanah  dan  Hamzah  dalam penelitiannya menyebutkan hukum Islam dan masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  akan  pernah  selesai dalam  waktu  singkat,  ia  membutuhkan  ruang  dan  waktu  dalam  menyikapi  dan menyelesaikannya.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  selalu  memainkan  peran penting  dan  mendominasi  masalahnya,  karena  ia  sebagai  subjek  dan  objek  pada permasalahan tersebut. Dalam permasalahan sosial/muamalah dan hukum keluarga Islam,  ruang  lingkup  ijtihad  menjadi  sangat  luas  dan  materi  sebagai  hasil  dari ijtihad menjadi sangat banyak. 6
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Haji. 5 Republik  Indonesia, Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  494  Tahun  2020  tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M, 4.
6 Neneng Hasanah dan Hamzah, “ Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat, ” Asy- Syari’ah , Vol. 21, No. 1, 2019; 39-54.
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah
dalam Lingkup Fikih Muamalah
Sofwan  menjelaskan  hukum  Islam  dan  ijtihad  dalam  hukum  Islam  dan keberadaan qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyyah, ibarat dua sisi mata uang yang tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lain,  saling  mengisi  dan melengkapi.  Interelasi  kedua  kaidah  hukum  ini  adalah  bahwa qawaid  usuliyah berfungsi  sebagai  landasan  hukum  yang  bersifat  fundamental,  sedangkan qawaid usuliyah  bersifat  instrumental  dalam  menyimpulkan  dan  merangkai  teknis penerapan  hukum  tersebut.  Selain  itu  interelasi  antara qawaid  ushuliyah  dan qawaid  fiqhiyyah  adalah  sebagai  connector  (penghubung)  antara  kesempurnaan Illahiah  dengan  pemikiran  fana  manusia  dalam  memahami  maksud  dari  sang pencipta alam semesta Allah swt. 7
Permasalahan  terkait  Keputusan  Menteri  Agama  dalam  pembatalan keberangkatan jamaah haji dengan menggunakan pendekatan qaidah ushuliyah dan fiqhiyah  mengantarkan  kepada  perluasan  kajian  keislaman  khususnya  di  bidang ilmu  ushul  fikih.  Selain  itu,  memberi  pandangan  kepada  masyarakat  Indonesia, khususnya  jamaah  haji  yang  ditunda  keberangkatannya  agar  bijak  dalam menanggapi keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia.

## B. Eksistensi Muamalah sebagai Bentuk Kewajiban Sosial dan Distingsi Qawa’id Ushuliyah dengan Qawa’id Fiqhiyah
Muamalah  ialah  hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  atau  interaksi antara  individu  dengan  individu  lainnya. 8 Berdasarkan  definisi  tersebut,  fikih muamalah  tidak  hanya  menyangkut  persoalan  jual  beli  dan  sejenisnya,  melainkan mencakup  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  lainnya  dalam  rangka mewujudkan  dan  menciptakan  kehidupan  yang  islami,  rukun,  aman,  tentram  dan damai.
7 Abbas  Sofwan, “ Interelasi  Qowaid  Usul  dan  Fiqhiyah  sebagai  Landasan  Hukum  Islam yang Universal, ” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2018; 1-19. 8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 6.
Penerapan fikih muamalah perspektif kewajiban sosial di masyarakat adalah sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari,  karena  manusia  adalah  makhluk  sosisal. Penerapan  ini  sebagai  kewajiban  sosial  terbagi  menjadi  empat  sikap,  sebagai berikut:
1. Menjalin tali silaturahmi antar individu
Sikap  ini  sangat  dianjurkan  oleh  Rasulullah  saw.,  sebagaimana  sabdanya; “B arangsiapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturrahmi. ” (HR al-Bukhari).

## 2. Menjaga persaudaraan dengan muslim lainnya
Rasulullah  saw.  bersabda:  Dari  Ibnu  Syihad,  bahwasanya  Salim menceritakan  kepadanya  sesungguhnya  Abdullah  bin  Umar  ra,  ia  menceritakan kepadanya  sesungguhnya  Rasulullah  saw. bersabda:  “Muslim  dengan  muslim lainnya  bersaudara,  tidak  mendzalimi  dan  tidak  membiarkan.  Dan  barangsiapa (yang menolong) kebutuhan saudaranya maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan  barangsiapa  yang  meringankan  beban  seorang  muslim  maka  Allah  akan meringankan  bebannya  dari  beban  hari  Kiamat  dan  barang  siapa  yang  menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aibnya) pada hari Kiamat . ” (HR al-Bukhari)

## 3. Melaksanakan kewajiban sosial
Nabi  Muhammad  saw.  bersabda: Dari  Mu’awiyah  bin  Suwaid,  Bara’  bin Azib  ra  berkata,  Nabi  saw.  telah  memerintahkan  kepada  kami  tujuh  perkara  dan melarang tujuh perkara. Tujuh perkara yang beliau perintahkan kepada kami adalah menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, memperbaiki pembagian,  menolong  orang  yang  terdahulu,  menyebarkan  salam,  memenuhi undangan.  Sedangkan  tujuh  perkara  yang  beliau  larang  kepada  kami  adalah memakai  cincin  yang  terbuat  dari  emas,  minum  dengan  bejana  perak,  memakai mitsarah (alas duduk yang terbuat dari sutra), qassy (salah satu jenis pakaian sutera dari daerah Qassi), memakai istibraq (pakaian sutera yang tebal) dan memakai dibaj (pakaian sutera terbaik).” (HR al-Bukhari)
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah
dalam Lingkup Fikih Muamalah

## 4. Senantiasa berkata baik
Rasulullah  saw.  bersabda: “ barang  siapa  yang  beriman  kepada  Allah  dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan hendaklah berkata baik atau diam (HR. al-Bukhari). 9
Berdasarkan  empat  sikap  muamalah  tersebut,  adanya  keputusan  dari Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji termasuk ke dalam sikap  ketiga,  yaitu  kewajiban  pemerintah  dalam  menjaga  kemaslahatan masyarakatnya.
Jika dicermati lebih lanjut dalam penerapan kaidah ushul fiqhi, maka secara historis  bahwa  pada  masa  awal,  kaidah ushuliyah  dan kaidah  fiqhiyah  merupakan satu  kesatuan  ilmu.  Akan  tetapi,  menurut Imam  Syihabuddin  al-Qarafi  dalam muqaddimah kitabnya Al-Furu>q, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah merupakan cabang ilmu yang berbeda. Adapun perbedaan diantara keduanya sebagai berikut:
1. Kaidah ushuliyah  berhubungan  dengan  lafaz-lafaz  dan  dalalah-nya  terhadap hukum, sedangkan kaidah fiqhiyah berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut.
2. Kaidah ushuliyah merupakan  cara  untuk  menggali  hukum  syara’ ,  sedangkan kaidah fiqhiyah merupakan kumpulan hukum- hukum syara’.
3. Kaidah ushuliyah  dibangun  atas  hukum-hukum  ijmaliyah,  sedangkan  kaidah fiqhiyah  dibangun  atas  dasar  kesamaan  'illat  dalam  berbagai  peristiwa  yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah ushuliyah  muncul  sebelum furu’ ,  sedangkan  kaidah fiqhiyah muncul setelah furu’ .
5. Kaidah ushuliyah terbatas pada bab-bab ushul, objek, dan masalah-masalahnya. Sedangkan  kaidah fiqhiyah  tidak  terbatas  jumlahnya,  bahkan  tersebar  secara meluas  dalam  kitab-kitab fiqh  umum  maupun  fatwa  di  seluruh  kalangan madzhab. Selain itu, kaidah fiqhiyah tidak hanya terhimpun dalam satu wadah,
9 Aly Fikri, Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah (Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946), 7.
sehingga  ada  yang  menganggap  perlu  adanya  penyusunan  ensiklopedi  kaidah fiqhiyah.
6. Kaidah ushuliyah  bersifat  menyeluruh  tanpa  ada  pengecualian,  aedangkan kaidah fiqhiyah  bersifat  mayoritas  atau  aghlabiyah  akthariyah,  sehingga memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian. 10
Berdasarkan  perbedaan  tersebut  terbukti  bahwa  kaidah ushuliyah  dan kaidah fiqhiyah  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Kaidah  ushuliyah menghasilkan hukum yang bersifat kulli, sedangkan kaidah fiqhiyah bersifat juz’i .

## C. Telaah  Deskripsi  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  494  Tahun  2020  dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020
Surat  keputusan  ini  berisi  tentang  pembatalan  keberangkatan  jemaah  haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1441 H/2020 M. Keputusan ini diambil oleh Menteri  Agama  berdasarkan  empat  pertimbangan,  yaitu: Pertama,  tidak terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi  atau  debarkasi,  di  perjalanan,  dan  di  Arab  Saudi. Kedua,  terancamnya kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  Jemaah  Haji  dari Corona  Virus  Disease Covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Ketiga, sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M. 11
Adapun  landasan  teoritis  yang  digunakan  oleh  Kementrian  Agama  dalam mengambil  keputusan  tentang  pembatalan  keberangkatan  jamaah  haji  ialah  lima maqasaid  syariah.  Menurut  Kementrian  Agama  lima  maqasaid  syariah  harus dijadikan  dasar  utama  dalam  penetapan  hukum  atau  kebijakan  pemerintah  agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Kelima maqasaid syariah tersebut adalah
10 Adib  Hamzawi, “Qawa’id  Ushuliyah  dan  Qawa’id  Fiqhiyah,” Inovatif,  Vol.  2,  No.  2, 2016; 107-108.
11 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020.
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah
dalam Lingkup Fikih Muamalah
menjaga agama ( hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al- ‘aql ), dan menjaga harta ( hifzh al-ma>l).
Melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dapat mengancam kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  jamaah  haji  Indonesia.  Dengan  demikian menjaga jiwa ( hifzh nafs) menjadi pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan  pembatalan  keberangkatan  jamaah  haji  Indonesia  pada  tahun  2020. Lebih lanjut Menteri Agama melalui surat keputusan ini menuturkan, keselamatan jiwa  merupakan  aspek  yang  wajib  diutamakan  dalam  ajaran  Islam.  sehingga langkah  pembatalan  keberangkatan  Jemaah  Haji  diambil  guna  untuk  mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi warga negara Indonesia.

## 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021
Surat  keputusan  ini  berisi  tentang  pembatalan  keberangkatan  jemaah  haji pada  penyelenggara  ibadah  haji  tahun  1442  H/2021  M.  Pada  pembatalan keberangkatan  jemaah  haji  tahun  2020  pemerintah  dengan  empat  pertimbangan, sedangkan  pada  tahun  2021  pemerintah  melalui  Kementrian  Agama  mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji berdasarkan tujuh pertimbangan. Adapun ketujuh pertimbangan tersebut sebagai berikut:
Pertama,  tidak  terjaminnya  kesehatan, keselamatan,  dan  keamanan  Jemaah Haji  selama  berada  di  embarkasi  atau  debarkasi,di  perjalanan,  dan  di  Arab  Saudi. Kedua,  terancamnya  kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  Jemaah  Haji  dari Corona Virus Disease  Covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia dan  Arab  Saudi. Ketiga,  pemerintah  berkewajiban  untuk  mejaga  dan  melindungi warga  negara  Indonesia  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  melalui  upaya penanggulangan  pandemi  Covid-19. Keempat,  lima  maqasaid  syariah  harus dijadikan  dasar  utama  dalam  penetapan  hukum  atau  kebijakan  pemerintah  agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun kelima maqasaid syariah tersebut adalah  menjaga  agama  ( hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal ( hifzh  al- ‘aql ),  dan  menjaga  harta  ( hifzh  al-ma>l).  Kelima,  pemerintah  Arab  Saudi belum  mengundang  pemerintah  Indonesia  untuk  membahas  dan  menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelengaraan haji tahun 2021. Keenam, pemerintah
Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelengaraan ibadah haji tahun 2021, sedangkan pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan pelayanan  bagi  jemaah  haji. Ketujuh,  persetujuan  dari  Komisi  VIII  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik  Indonesia  terhadap  keputusan  pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021. 12
Menurut  Menteri  Agama  melaksanakan  ibadah  haji  pada  masa  pandemi Covid-19  dapat  mengancam  kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  jamaah  haji Indonesia.  Dengan  demikian  menjaga  jiwa  ( hifzh  nafs)  menjadi  pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2021.
D. Analisis Qawa’id  Ushuliyah dan Qawa ’ id  Fiqhiyah  Terhadap  Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji

## 1. Analisis Qawa’id Ushuliyah
Fikih muamalah tidak hanya menyangkut persoalan jual beli dan sejenisnya, melainkan  mencakup  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  lainnya  dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan yang islami, rukun, aman, tentram dan  damai. 13 Dengan  demikian,  persoalan  pembatalan  keberangkatan  haji merupakan ruang lingkup fikih muamalah.
Secara  etimologi q awa’id  ushuliyah terdiri  dari  dua  term  yang  saling berkaitan, yaitu qawa’id dan ushuliyah. Qawa’id bentuk jamak dari qa’idatun yang memiliki arti pondasi atau dasar. Sedangkan ushuliyah merupakan jamak dari  ashl memiliki  arti  pokok  atau  fundamental.  Berdasarkan  makna  dari  kedua  kata tersebut, qawa’id  ushuliyah dapat  diartikan  sebagai  dasar  atau  pondasi    hukum terhadap sesuatu yang bersifat universal dan fundamental. 14
12 Republik  Indonesia, Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  660  Tahun  2021  tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M; 1-2.
13 Azzam, Fiqh Muamalat, 6.
14 Nasril Albab Mochamad, “ Al-Maqashid Al- Syar’iyah sebagai Bagian dari Al- Qawa’id Al - Ushuliyyah Al- Tasyri’iyyah , ” Indo-Islamika, Vol. 8, No. 2, 2018; 85.
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah
dalam Lingkup Fikih Muamalah
Terbitnya  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  494  Tahun  2020  dan Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  660  Tahun  2021  tentang  pembatalan jemaah haji Indonesia didasari oleh menjaga jiwa ( hifzh nafs) masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19. Adapun penerapan qawa’id ushuliyah -nya sebagai berikut:
a. Firman  Allah  swt.  dalam  QS  Al-Maidah/5  ayat  32: “ Barangsiapa  yang memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka  seakan-akan  dia  telah memelihara kehidupan seluruh manusia. ” 15
b. Hadis  Nabi  Muhammad  saw.  bersabda: “ Jika  kamu  mendapatkan  informasi tentang  adanya  wabah  di  suatu  wilayah,  maka  janganlah  kalian  masuk  ke wilayah tersebut. Tetapi, jika wabah itu berada di tempat tinggal kamu, maka jangan tinggalkan tempat tinggalmu ” (HR. al-Bukhari). 16

## 2. Analisis Qawa’id Fiqhiyah
Berdasarkan  perbedaan  tentang qawa’id ushuliyah  dan qawa’id  fiqhiyyah yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  disimpulakn  bahwa qawa’id ushuliyah ialah hukum yang bersifat kulli, sedangkan kaidah fiqhiyah ialah hukum yang bersifat juz’i . Adapun analisis qawai’d fiqhiyyah tentang Keputusan Menteri Agama menjadi empat qawa’id sebagai berikut:
a. Da>rul  mafasidi  muqaddamun ‘ ala  jalbil  mas}alihi  (membasmi  kerusakan  lebih utama dari pada membuat kebaikan). 17 Ibadah haji merupakan kewajiban umat Muslim  bagi  yang  sanggup  melakukannya,  akan  tetapi  pelaksanaan  haji  pada pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan kerusakan.
b. La>  d}arara  wa  la>  dira>ra  (tidak  boleh  melakukan  sesuatu  yang  bahaya  dan membahayakan). 18 Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh virus Corona, sehingga  Presiden  Joko  Widodo  menetapkan  Covid-19  sebagai  bencana
15 Kementerian  Agama  RI, Qur’an  Kemenag  in  Microsoft  Word (Jakarta:  Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat) dalam https://lajnah.kemenag.go.id 16 Eman  Supriatna, “ Wabah  Corona  Virus  Disease  Covid  19  dalam  Pandangan  Islam, ” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’ i, Vol. 7, No. 6, 2020; 561.
17 Abdullah  bin  Said  Muhammad  Abbadi, Id lohul  Qawa’idil  Fiqhiyyah (Surabaya:  Al- Haramain, 2017), 54.
18 Ibid., 54.
nasional. 19 Dengan  demikian,  keputusan  pemerintah  dalam  membatalkan keberangkatan  jemaah  haji  merupakan  tindakan  untuk  menghindari  sesuatu yang membahayakan.
b. Tas}aruful  imam  manutun  bimaslahatil  ra ’iyy ah  (kebijakan  pemimpin  harus didasarkan  pada  keselamatan  rakyat). 20 Salah  satu  pertimbangan  pemerintah dalam  membatalkan  keberangkatan  jemaah  haji  Indonesia  adalah  menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi.
c. Addara>ru yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan). 21 Salah satu pertimbangan Menteri  Agama  dalam  membatalkan  keberangkatan  jemaah  haji  Indonesia adalah melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

## E. Kesimpulan
Analisis qawa’id  ushuliyah dari  Keputusan  Menteri  Agama  dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah QS al-Maidah/5 ayat 32 dan salah satu hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan jika terjadi wabah di suatu  daerah,  maka  jangan  memasuki  daerah  tersebut.  Jika  wabah  itu  berada  di tempat  tinggal  kamu,  maka  jangan  tinggalkan  tempat  tinggalmu.  Sedangkan analisis qawa’id  fiqhiyah dari  Keputusan  Menteri  Agama  dalam  membatalkan keberangkatan  jemaah  haji  Indonesia  adalah  penggunaan  kaidah-kaidah: darul mafasidi muqaddamun ‘ ala jalbil mas}alihi (membasmi kerusakan lebih utama dari pada  membuat  kebaikan); la>  dara>ra  wa  la>  dira>ra  (tidak  boleh  melakukan  sesuatu yang bahaya dan membahayakan); tas}arruful imam manutun bimaslahatil ra ’iyyah (kebijakan  pemimpin  harus  didasarkan  pada  keselamatan  rakyat),  dan addara>ru yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan).
19 Republik  Indonesia, Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
20 Abbadi, Idlohul Qawa’idil Fiqhiyyah , 53.
21 Ibid., 53.
Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Lingkup Fikih Muamalah

## Daftar Pustaka
Abbadi, Abdullah bin Said Muhammad. Idlohul Qawa’idil Fiqhiyyah . Surabaya: Al- Haramain, 2017.
Al-Asqalani,  Ibn  Hajar. Bulughul  Maram,  terj.  Irfan  Maulana  Hakim.  Bandung:
Mizan, 2010.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad. Fiqh  Muamalat:  Sistem  Transaksi  dalam  Fiqh Islam, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
Danarto. Cahaya Rasul. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
Fikri, Aly. Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah. Kairo: Mustafa al-Bany al- Halaby, 1946.
Hamzawi, Adib. “Qawa’id Ushuliyah dan Qawa’id Fiqhiyah,” Inovatif, Vol. 2, No. 2, 2016.
Hasanah,  Neneng, dan  Hamzah,  “Kaidah -Kaidah  Islam  Menjawab  Permasalahan
Sosial dan Ekonomi Umat,” Asy- Syari’ah , Vol. 21, No. 1, 2019.
Mochamad,  Nasril  Albab. “Al -Maqashid  Al- Syar’iyah  sebagai  Bagian  dari  Al - Qawa’id  Al -Ushuliyyah  Al-Tasy ri’iyyah,” Indo-Islamika,  Vol.  8,  No.  2,
2018.
An-Nawawi,  Syekh  Islam  Muhyiddin  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Syarif. Riyadhus Shalihin. T.tp.: Al-Haramain, t.th.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Haji.
______. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
______. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  494  Tahun  2020  tentang  Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M.
______. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  660  Tahun  2021  tentang  Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021
M.
Sofwan,  Abbas. “Interelasi  Qowaid  Usul dan  Fiqhiyah  sebagai  Landasan  Hukum Islam yang Universal,” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2018.
Supriatna,  Eman. “ Wabah  Corona  Virus  Disease  Covid  19  dalam  Pandangan Islam, ” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’ i, Vol. 7, No. 6, 2020.