KAJIAN HUKUM NORMATIF TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI NEGARA DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH
Apri Rotin Djusfi Email:apri.rotin@yahoo.com

## Abstract
The development of Indonesia state administration law is indicated when the government  manage the  people by using the law order with determine the decision about prohibition  or by the issuance of permit system. Quanun based on the Law of Aceh  Government  is  “Regulations  in  local  regulations  that  rule  the  government administration and the society living of local area in Aceh.
Generally,  the  type  and  several  of  sanctions  is  recorded  and  determine clearly in the administration rule. There are any sanction in administration law, i.e. government  coercion,  withdraw  the  advantage  decision  (subsidy  permit,  payment), coercion  fee  by  government,  and  administration  fine.    The  policy  on  concept  of administration  sanction  in  Quanun  according  to  the  description  of  Act  No.  11  of 2006 concerning to Aceh Government indicates that Quanun  is a rule that override the  other  rules  by  follow  the  principles  of  Lex  Specialis  derogaat  Lex  Generalis. Asrticle  18  of  Constitution  of  1945  is  a  law  base  for  the  implementation  of  local autonomy by provides the local head with wide authority, real and accountable.
Keyword : Development, Law, Panismen, Local Goverment

## Abstrak
Pembangunan  hukum  tata  negara  Indonesia  menunjukkan  ketika  pemerintah mengatur  masyarakat  dengan  menggunakan  tata  tertib  hukum  dengan  menentukan keputusan  tentang  larangan  atau  penerbitan  sistem  perizinan.  Qanun  berdasarkan Hukum Pemerintah Aceh adalah  regulasi dalam perda yang mengatur administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat lokal di Aceh.
Pada  umumnya,  tipe  dan  beberapa  sanksi  direkam  dan  menentukan  dengan  jelas dalam  aturan  administrasi.  Ada  beberapa  sanksi  dalam  hukum  administrasi misalnya paksaan pemerintah, pengambilan keputusan ( izin subsidi, pembayaran ), biaya  paksaan  oleh  pemerintah,  dan  denda  administrasi.  Kebijakan  pada  konsep sanksi administrasi dalam Qanun berdasarkan deskripsi UU Nomor 11 tahun 2006 tentang  pemerintahan  Aceh  menunjukkan  bahwa  Qanun  adalah  suatu  aturan  yang mengesampingkan  aturan-aturan  lain  batas  dengan  mengikuti  prinsip-prinsip  lex specialis  derogaat generalis lex pasal  18 dari konstitusi  1945 adalah  sebuah basis hukum  unuk  implementasi  otonomi  lokal  oleh  ketersediaan  kepala  dengan wewenang yang luas, nyata dan akuntabel.
Kata Kunci : Pembangunan, Hukum, Sangksi, Pemerintah Daerah

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkembangan  hukum  administrasi  telah  berkembang  dalam  suasana manakala  pihak  Pemerintah  mulai  menata  masyarakat  dan  dalam  kaitan  itu menggunakan  sarana  hukum,  umpamanya  dengan  menetapkan  keputusan- keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan, Philipus  M.  Hadjon  (2001  hal  29)  .  Aceh  terletak  di  ujung  utara  pulau Sumatera dan paling barat kepulauan Nusantara, Mohhamad Said (2007).
Dalam  catatan  sejarah,  Aceh  dapat  dikatakan  sebagai  daerah  yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca-kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Bereueh diproklamasikan pada Tahun 1953. Pemberontakan  ini  dipicu  oleh  kebijakan  pemerintah  pusat  untuk  melebur Provinsi  Aceh  ke  dalam  Provinsi  Sumatera  Utara,  yang  membawa konsekuensi  dihapusnya  hak  istimewa  bagi  masyarakat  Aceh  untuk menjalankan  syari’at  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan M. Hmadan Bahsyar et al (2008 hal. Vii)..
Hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005 Pemerintah Indonesia dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  menegaskan  komitmen  mereka  untuk penyelesaian  konflik  Aceh  secara  damai,  menyeluruh,  berkelanjutan  dan bermartabat  bagi  semua.  Para  pihak  bertekad  untuk  menciptakan  kondisi sehingga  pemerintahan  rakyat  aceh  dapat  diwujudkan  melalui  suatu  proses yang  demokratis  dan  adil  dalam  Negara  kesatuan  dan  Konstitusi  Republik Indonesia.
Nota  kesepahaman  merinci  isi  persetujuan  yang  dicapai  dan  prinsip- prinsip  yang  akan  memandu  proses  transformasi.  Untuk  maksud  ini Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menyepakati hal-hal, salah satunya adalah mengenai Qanun Aceh. Di dalam nota kesepahaman dikatakan Qanun  Aceh  akan  disusun  kembali  untuk  Aceh  dengan  menghormati  tradisi sejarah  dan  adat  istiadat  rakyat  Aceh  serta  mencerminkan  kebutuhan  hukum terkini, Aceh MoU Aceh- RI (2005).
Terjadinya  plurarisme  hukum  disebabkan  tidak  mungkinnya  sesuatu aturan  hukum  diberlakukan  kepada  seluruh  masyarakat  secara  seragam, karena  latar  belakang  perbedaan  yang  terdapat  di  dalam  kehidupan masyarakat  itu.  Hal  semacam  ini  secara  universal  adalah  merupakan  sesuatu
yang  lazim  dalam  setiap  sistem  hukum  nasional  Negara  masing-masing. Undang-Undang  Dasar  1945  sendiri  memungkinkan  terciptanya  plurarisme hukum. Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) :
1. Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  NKRI yang diatur dengan Undang-Undang.
Perumusan  dan  pelaksanaan  syari’at  islam  melalui  Qanun  Aceh merupakan fiqih Aceh. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh bersumber  pada  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  Saw  Madiasa  Ablisar  (Hal  10)  . Pengertian Qanun berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Aceh  adalah  “peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat  kabupaten/kota  di  Aceh”  (Undang  Undang  Nomor  11  tahun 2006).

## 2. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  sanksi  administrasi  pada  Qanun  Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana konsep ketentuan sanksi administrasi pada Qanun Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana  wewenang  penetapan  sanksi  administrasi  Qanun  Kota Banda Aceh ?
3. Tujuan Penelitian
Terkait  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam penelitian  ini  yang  menitikberatkan  pada  penerapan  aspek  administrasi  pada Qanun Kota Banda Aceh, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi administrasi pada Qanun.
2. Untuk  mengetahui  serta  menganalisis  konsep  ketentuan  sanksi administrasi pada Qanun.
3. Untuk  mengetahui  serta  menganalisis  mengenai  wewenang penetapan sanksi administrasi pada Qanun.
4. Manfaat Penelitian
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  baik  yang bersifat praktis maupun teoritis.
Hasil penelitian ini dalam aspek teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi  pemikiran  serta  pemahaman  dan  pandangan  baru  serta  dapat menjadi  bahan  kajian  lebih  lanjut  untuk  melahirkan  konsep-konsep  ilmiah yang  ada.  Dengan  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum administrasi, serta menambah khasanah kajian Tata Negara di bidang Pemerintahan Daerah.
Manfaat  dari  segi  praktis,  diharapkan  penelitian  dapat  memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan di Pemerintahan Daerah dalam merumuskan  peraturan  daerah  terutama  penerapan  aspek  administrasi  pada peraturan  daerah.  Bagi  para  penegak  hukum  diharapkan  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  masukan  dalam  menentukan  kebijakan  serta  langkah-langkah penanganan  dan  penyelesaian  perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan  sanksi administrasi pada peraturan daerah.

## B. Kerangka Teori
Secara  konseptual,  teori  yang  dapat  dijadikan  acuan  adalah  dengan mempergunakan  beberapa  teori  yakni,  Teori  Pembentukan  Undang-undang dan  Teori  Desentralisasi.  Sehubungan  dengan  jamaknya  problematika  dalam proses  pembentukan  undang-undang,  para  sarjana  Belanda  ( Dutch Scholars) kemudian  mengembangkan  pemikiran  tentang  pembentukan  undang-undang yang  efektif,  agar  tujuan  pembentukan  undang-undang  dapat  tercapai. Beberapa teori tentang pembentukan undang-undang ( theories of lawmaking), diantaranya ialah yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dan kawan-kawan. Pemikiran  Otto  dan  kawan-kawan,  mencoba  mengarahkan  teori pembentukan  undang-undang  kepada  ” the  socio-legal  concept  of  real  legal certainty” . Di dalamnya terdiri atas lima elemen pencapaian kepastian hukum yang nyata, yaitu :
1. Seorang penyusun undang-undang telah menegaskan secara, dapat diakses  dan  realistis  ( a  lawmaker  has  laid  down  clear,  accessible and realistic rules).
2. Pemerintah  menjalankan  aturan-aturan  yang  telah  disusun  dan memerintahkan  warganya  untuk  menjalankan  hal  yang  sama  ( the
administration  follows  these  rules  and  induces  citizens  to  do  the same).
3. Mayoritas  orang  menerima  aturan  ini,  secara  prinsip,  dan berkeadilan ( the majority of people accept these rules, in principle,
as just). 4. Konflik serius secara teratur dibawa ke hadapan hakim independen dan imparsial yang memutuskan kasus-kasus sesuai dengan aturan- aturan ( serious conflicts are regularly brought before independent and  impartial  judges  who  decide  cases  in  accordance  with  those rules). 5. Keputusan ini sebenarnya sesuai dengan bagaimana mendefinisikan  tujuan-tujuan  hukum  dan  proyek  pembangunan yang  dapat  membantu  meningkatkan  efektivitas  mereka  ( these decisions are actually complied with defining objectives of law and development  projects  in  these  terms  could  help  improving  their effectiveness).
Menurut  Otto,  teori  pembentukan  undang-undang  memungkinkan untuk  mengenali  faktor-faktor  relevan  yang  mempengaruhi  kualitas  hukum dan substansi undang-undang. Teori-teori tersebut meliputi :
1. Teori kebijakan fase sinoptik (the synoptic policy-phases theory).
2. Teori membangun agenda (the agenda-building theory).
3. Teori elit ideology (the elite ideology theory).
4. Teori  biro  politik  organisasi  dan  politik  teori (the  bureau-politics theory organisational politics theory).
5. Keempat teori rasionalitas (the four rationalities theory).
Di  antara  kelima  macam  teori  pembentukan  undang-undang  tersebut, “ the  agenda-building  theory” kiranya  sesuai  memiliki  kesamaan  dengan situasi  dan  kondisi  pembentukan  hukum  di  Indonesia,  yang  pada  umunya memiliki karateristik “ a bottom up approach” .
Dengan  demikian,  “ the  agenda-building  theory” mengandung persamaan  unsur-unsur  dengan  proses  pembentukan  undang-undang  di Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dapat  dicermati  bahwa  banyaknya perangkat  Rancangan  Undang-Undang(RUU)  yang  masuk  daftar  Progam Legislasi Nasioanal (Prolegnas 2005-2009), namun diantaranya terdapat RUU yang terkesan tidak memiliki relevansi dan terjadi tumpang tindih pengaturan satu  dengan lainnya, tanpa adanya agenda  yang jelas, dan sinergis  satu  sama
lain. Contohnya tumpang tindih antara RUU Kelautan dan RUU Pesisir yang diprakarsai  oleh pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006).
Selanjutnya  yang  diuraikan  oleh  Yuliandri  di  dalam  bukunya  yang berjudul  “Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang Baik”  bahwa  proses  pembentukan  Undang-undang  perlu  mewujudkan  asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Asas-asas tersebut diperlukan  sebagai pedoman  dalam  pelaksanaan  tahapan pembentukan  Undang-undang.  Di  dalamnya  termasuk  tahap  perencanaan, persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).
Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin,  yaitu
“ de ” berarti lepas dan “ centrum ” berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat Juanda (2004 hal 117).
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  suatu  peristiwa  yang menimbulkan  perubahan  mendasar  pada  hubungan  antara  pemerintah  pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya  hanya  berfokus  pada  satu  pusat  kekuasaan  yaitu  pemerintah pusat.
Desentralisasi  memang  tidak  mempunyai  suatu  definisi  yang  tunggal. Apapun  definisi  desentralisasi  yang  dipilih,  harus  terjadi  harmonisasi  yang baik  antara  desentralisasi  politik,  administrasi,  dan  fiscal.  Desentralisasi politik  pada  intinya  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  menjalankan  suatu  kebijakan,  sedangkan  desentralisasi  administrasi atau desentralisasi  manajerial  memberikan petunjuk bagaimana implementasi dari  pengalihan  kewenangan  fungsi  tersebut.  Desentralisasi  fiskal  kemudian menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN
C.I. Pengaturan Sanksi Administrasi Dalam Qanun
1. Pengaturan  Sanksi  Administrasi  Dalam  Qanun  Ditinjau  Dari Hukum Administrasi Pemerintahan Islam
Administrasi  pemerintahan  termasuk  di  dalam As-Sultah  at- Tanfiziyyah yaitu kekuasaan atau wewenang melaksanakan atau menjalankan sesuatu  urusan.  Kekuasaan  atau  wewenang  pemerintah  untuk  melaksanakan dan  menjalankan  roda  pemerintahan  serta  (kekuasaan  legislatif)  dan kekuasaan  eksekutif  Negara.  Administrasi  pemerintahan  juga  berhubungan
dengan Siyasah Syar’iyyah yaitu pembahasan yang menyangkut permasalahan kekuasaan,  fungsi  dan  tugas  penguasa  dalam  pemerintahan  islam,  Saiful Anwar dan Marzuki Lubis (2004 hal 137).
Menurut  Abdul  Wahhab  Khailaf,  Abdul  Azis  Dahlan  et  al  (1996  hal 1626),  dalam  pemerintahan  islam  penguasa  memiliki  wewenang  mengatur kepentingan  umum  untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  terhindar  dari  segala kemudratan, dalam batas-batas yang ditentukan oleh syarat dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan “ijtihad ulama”. Kepentingan  umum  yang  dimaksudkan  adalah  segala  peraturan  dan perundang-undangan  Negara,  baik  yang  berkaitan  dengan  hubungan  Negara dengan rakyat maupun hubungan Negara dengan Negara lain.
2. Pola Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara
Seiring  denga  luasnya  ruang  lingkup  dan  keragaman  bidang  urusan pemerintahan  yang  masing-masing  bidang  itu  diatur  dengan  peraturan tersendiri,  macam  dan  jenis  sanksi  dalam  rangka  penegakan  peraturan  itu beragam.  Pada umunya  macam-macam  dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang administrasi  tertentu.  Secara  umum  dikenal  beberapa  macam  sanksi  dalam hukum administrasi, yaitu :
1. Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang )
2. Penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom )
4. Pengenaan denda administrasi ( administratieve boete )
Macam-macam  sanksi  tersebut  tidak  selalu  dapat  diterapkan  secara keseluruhan  pada  suatu  bidang  administrasi  Negara  tertentu.  Sanksi  paksaan pemerintahan  misalnya,  sudah  barang  tentu  tidak  dapat  diterapkan  dalam bidang  kepegawaian  dan  ketenagakerjaan.  Akan  tetapi,  dapat  terjadi  dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari kempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan, Siti Sundari Rangkuti (1996 hal 192-193).
Pemahaman  terhadap  berbagai  sanksi  tersebut  di  atas  penting  dalam kajian  hukum  administrasi  karena  di  dalamnya  menyangkut  bukan  saja tentang  efektifitas  penegakan  hukum,  bagaimana  pemerintah  menggunakan kewenangannya  dalam  menerapkan  sanksi,  dan  prosedur  penerapan  sanksi, tetapi  juga  untuk  mengukur  apakah  norma-norma  hukum  administrasi  yang
didalamnya  memuat  sanksi  telah  sesuai  dibuat  dan  relevan  diterapkan  di tengah masyarakat.
3. Pengaturan Sanksi Administrasi Ditinjau Dari Tujuan

## Administrasi
Penerapan  administrasi  dalam  zaman  modern  sekarang  ini  yang dipentingkan  bukan  hukum  administrasi  akan  tetapi  administrasinya  dan tercapainya tujuan dari administrasi. Ivon Jennings mengatakan bahwa hukum administrasi itu adalah hukum yang mengenai administrasi.
Menurut  A.M.  Donner  apabila  kita  hendak  mempelajari  hukum administrasi  perlu  kita  memahami  dahulu  apa bestuur atau  administrasi  itu. Sedangkan menurut JHA. Logemann menonjolkan administrasi sebagai suatu organisasi  kekuasaan bukan hukum  yang diutamakan. Hukum itu adalah  alat menjadi  tujuan  tersendiri,  akan  tetapi  hukum  itu  adalah  alat  belaka  untuk mempermudah  lalu  lintas  antar  manusia  Amran  Muslimin  (1985  hal  35). Dalam  pergaulan  hidup  manusia  dibutuhkan  kerja  sama  dan  kerja  sama  ini membutuhkan  suatu  perasaan  kepastian  dan  aturan-aturan  yang  dapat dipegang. Dapat disimpulkan tujuan hukum administrasi Negara adalah :
1. Memberikan  batasan  dan  kewenangan  terhadap  pejabat administrasi Negara.
2. Memberikan  perlindungan  terhadap  rakyat  atau  badan  hukum perdata  dari  tindakan  sewenang-wenang  pejabat  administrasi Negara.

## C.II. Konsep Ketentuan Sanksi Administrasi Pada Qanun
1. Kedudukan Qanun
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh merupakan  tatanan  hukum  dalam  sistem  hukum  dan  sistem  perundang- undangan  nasional.  Dalam  Pasal  1  angka  21  Undang-Undang  No.11  Tahun 2006, ditentukan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis  peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh.”  Dalam  Pasal  233  ayat  (1) ditentukan  bahwa  “qanun  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan  Aceh,  pemerintahan  kabupaten/kota,  dan  penyelenggaraan tugas pembantuan.”
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah, dalam Pasal 136 ayat (2) ditegaskan bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  provinsi/kabupaten/kota  dan  tugas
pembantuan.”  Pada  ayat  (3)  pasal  yang  sama  ditentukan  lebih  lanjut  bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah.
Dalam Pasal  1  angka 8  Undang-Undang No. 12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  ditentukan  bahwa  “peraturan daerah  kab/kota  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kab/Kota  dengan  persetujuan  bersama Bupati/Walikota.”  Kemudian   dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa  “materi  muatan  peraturan  daerah  provinsi/kota  adalah  seluruh  materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan,  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan  atau  penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”
Dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis  dalam  sistem  perundang-undangan  nasional,  yang  sejenis  dengan Peraturan  Daerah.  Numum  secara  khusus  isinya  berbeda,  oleh  karena kewewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan  “peraturan  daerah”  yang  secara  umum  berpedoman  pada  ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Pemerintah  Aceh  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2006  mempunyai  kewewenang  spesifik  untuk  mengatur  beberapa  hal tertentu sebagai materi muatan qanun, misalnya tentang pelaksanaan syari’at Islam. Kewenangan ini secara hukum adalah sah, sebagai kewenangan atribusi ( attributie  van  bevoegheid ),  yang  diciptakan  atau  dibentuk  oleh  pembentuk undang-undang  (DPR),  yang  sebelumnya  tidak  ada,  dan  secara  khusus diadakan untuk itu.
Dengan  demikian  Qanun  merupakan  bagian  dari  sistem  perundang- undangan nasional, dan oleh karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau  materi  muatan  dalam  Qanun  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  hukum nasional. Disebut “ sub sistem ” oleh karena wilayah berlakunya adalah khusus atau  bersifat  lokal.  Walaupun  berlakunya  pada  wilayah  khusus  akan  tetapi penegakan  hukumnya  tetap  melibatkan  institusi  dalam  sistem  peradilan nasional (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan,  bahwa  secara  hukum kedudukan  atau  eksistensi  qanun  sangat  jelas,  merupakan  bagian  dari  sistem perundang-undangan nasional.

## 2. Tujuan Dan Fungsi Qanun
Qanun  sebagai  peraturan  perundang-undangan  daerah  dibuat  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  Aceh.  Qanun  tersebut  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kesatuan  sistem  perundang-undangan nasional.  Sistem  perundang-undangan  Republik  Indonesia  diatur  dalam  tata urutannya  menurut  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, ditegaskan  bahwa  jenis  dan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  adalah, (Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011):
a. UUD.
b. Ketetapan MPR.
c. Undang-Undang/Perpu.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Mengenai  qanun  sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Akan  tetapi  keberadaan  Qanun  dapat  dilihat  atau ditelusuri  dalam  sumber  hokum  yang  utama,  yakni  Pasal  18B  Undang- Undang Dasar 1945.
Peraturan Daerah, untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Qanun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  sudah  dicabut  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh, ditetapkan  bahwa  “semua  peraturan  daerah  yang  ada  dinyatakan  sebagai Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sesuai  dengan  yang  dimaksud dengan undang-undang ini”.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  menyebutkan  bahwa  Qanun  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,  yang  dapat  mengenyampingkan  peraturan  perundang-
undangan  yang  lain  dengan  mengikuti  asas Lex  Specialis  Derogaat  Lex Generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun, Mohd. Daud Yoesoef (2009 hal 181). Keterkaitan dengan tata urutan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, maka  telah  menempatkan  “Qanun”  sebagai  subsistem  perundang-undangan nasional  bahkan  sistem  hukum  nasional  pada  umumnya.  Karena  itu  Qanun tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi tingkatnya, Bagir Manan (1995 hal 9 ).
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Qanun  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat pusat).
b. Menyelenggarakan  pengaturan  hal-hal  yang  belum  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Fungsi  ini memperjelas  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  270  ayat  (1) ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  menetapkan  bahwa “ketentuan  pelaksana  undang-undang  ini  yang  menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan  (peraturan  pemerintah),  dan  ketentuan yang  menyangkut  kewenangan  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun.
Sedangkan  beberapa  pakar  hukum  juga  mengemukakan  tujuan  dan fungsi dari Qanun adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
b. Fungsinya untuk  mengisi kekosongan hukum di  daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Kedudukan  Qanun  sesuai  dengan  penyelenggaraan  otonomi  khusus bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  perlu  makin  dikukuhkan kedudukannya  yang  dapat  bersifat  mandiri,  dari  segi  pembuatannya  sudah semestinya kedudukan Qanun ini dapat dilihat setara dengan Undang-undang dalam  arti  sama-sama  merupakan  produk  hukum  lembaga  legislatif,  namun demikian  dari  segi  pengaturan  materi  dalam  ruang  lingkup  daerah  yang berlaku di wilayah yang lebih sempit, maka dianggap mempunyai kedudukan
lebih rendah dibandingkan dengan ruang lingkup wilayah berlakunya undang- undang.
Undang-undang  lebih  tinggi  kedudukannya  dari  pada  Qanun.  Karena itu sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  derajatnya  lebih tinggi.  Akan  tetapi,  sebagai  konsekuensi  diberikannya  otonomi  khusus  bagi provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam  maka  produk  legislatif  daerah  ini  dapat saja  menyimpang  dengan  produk  eksekutif  di  tingkat  pusat.  Misalnya  suatu materi  qanun/perda  yang  telah  ditetapkan  secara  sah  ternyata  bertentangan isinya  dengan  materi  peraturan  menteri  di  tingkat  pusat  maka  pengadilan haruslah  menertibkan  bahwa  qanun  itulah  yang  berlaku  sepanjang  untuk daerahnya  sedangkan  peraturan  Menteri  dimasudkan  untuk  peraturan  yang berlaku umum di seluruh Indonesia.

## 3. Konsep Sanksi Administrasi Pada Qanun
Kebijakan  untuk  konsep  sanksi  administrasi  dalam  qanun  menurut penejelasan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh  menyebutkan  Qanun  adalah  peraturan  yang  dapat  mengeyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas Lex Specialis derogaat  Lex  Generalis. Kedudukan  Qanun  sesuai  dengan  penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat bersifat mandiri.  Sebagai  konsekuensi  diberikannya  otonomi  khusus  kepada  Aceh maka  produk  legislatif  daerah  ini  dapat  saja  menyimpang  dengan  produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya suatu materi qanun yang telah ditetapkan secara  sah  ternyata  bertentangan  isinya  dengan  materi  peraturan  menteri  di tingkat pusat maka pengadilan haruslah menertibkan bahwa qanun itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya sedangkan peraturan menteri dimaksudkan untuk peraturan yang berlaku umum diseluruh Indonesia.
4. Perbedaan Peraturan Daerah Dan Qanun
a. Peraturan Daerah.
Peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  diartikan  sebagai peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah daerah  atau  salah  satu  unsur  pemerintah  daerah  yang  berwenang  membuat peraturan perundang-undangan daerah.
Peraturan  daerah  (perda)  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  setelah mendapatkan  persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  (Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004)(. Ketentuan ini mengikuti semangat rumusan UUD  1945  Pasal  5  ayat  (1)  yang  menyebutkan  “Presiden  memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  Peraturan  Daerah  itu semacam undang-undang (pada tingkat daerah).
Meskipun  Undang-undang  menyebutkan  bahwa  Kepala  Daerah menetapkan  Peraturan  daerah  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  tidak  berarti  semua  kewenangan  membuat peraturan  daerah  ada  pada  kepala  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  hanya  memberikan  persetujuan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah memiliki  kekuasaan  yang  juga  menentukan  dalam  pembentukan  peraturan daerah.  DPRD  dilengkapi  dengan  hak-hak  inisiatif  dan  hak  mengadakan perubahan.  Bahkan  persetujuan  itu  sendiri  mengandung  kewenangan menentukan  ( dicicive ).  Tanpa  persetujuan  DPRD  tidak  akan  ada  peraturan daerah.  Karena  itulah  tidak  berlebihan  kalau  Pasal  136  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  ditentukan  “  pembuatan peraturan  daerah  dilakukan  bersama-sama  oleh  Kepala  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Daerah” , Abdul Latief (2005 hal 59).
Peraturan  Daerah  dibentuk  berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang meliputi HAW Widjaja (2005 hal 244):
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan
Sedangkan  materi  muatan  dalam  Peraturan  Daerah  mengandung  asas sebagai berikut:
1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan 5. Kenusantaraan
6. Bhineka tunggal ika
7. Keadilan
8. Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum
10. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian
Selanjutnya ada beberapa daerah yang memiliki Perda Syariah dimana tujuan  dari  pembentukan  Peraturan  Daerah  tersebut  untuk  menciptakan masyarakat yang mencintai budaya islam dan adat istiadat daerah tersebut. Di dalam  penerapan  sanksinya  Perda  Syariah  menerapkan  sanksi  administrasi, dimana sanksi dari pelanggaran Perda Syariah dikenakan teguran secara lisan dan  tulisan.  Sebagai  contoh  Perda  No  6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Solok Selatan. Di dalam penjelasan Pasal 3 Perda  No  6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian  Muslim  dan  Muslimah Kabupaten  Solok  Selatan  menyatakan,  Peraturan  Daerah  (Nomor    6  Tahun 2005) :
1. Membentuk  sikap  sebagai  seorang  muslim  dan  muslimah  yang baik dan beraklhak mulia.
2. Membiasakan  diri  berpakaian  muslim  dan  muslimah  dalam kehidupan  sehari-hari  baik  dalam  kehidupan  bekeluarga  maupun dihadapan umum.
3. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya islam dan budaya minangkabau
4. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah “syara mangato adat mamakai”.
Di  dalam  Pasal  5  Perda  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok Selatan, dijelaskan kewajiban dan pelaksanaan. Menurut ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah yang berkewajiban berbusana muslim dan muslimah hanya pelajar baik di tingkat SD,SMP,SMU dan karyawan/karyawati,  sedangkan  mahasiswa/mahasiswi,  TNI  dan  POLRI  dan masyarakat umum bersifat himbauan.
Dalam  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Peraturan Daerah  dibuat  karena  ada  perintah  dari  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
b. Qanun
Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang  mengatur  penyelengaaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat Aceh.  Sedangkan  Qanun  kabupaten/kota  adalah  peraturan  perundang- undangan  sejenis  peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang  menyelenggarakan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh, (UU Nomor 11 Tahun 2006) .
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh dalam  Pasal  237  ayat  (1)  menentukan  bahwa  untuk  membentuk  qanun  harus mengandung asas (UU Nomor 11 Tahun 2006) :
1. Pengayoman
2. Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kekeluargaan 5. Keanekaragaman
6. Keadilan
7. Nondiskriminasi 8. Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemrintahan
9. Ketertiban
10. Kepastian hukum
11. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan.
Qanun  Aceh  disahkan  oleh  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Gubernur setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh selanjutnya Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Mengenai Qanun sebagai jenis peraturan perundang- undangan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  aceh  tidak  disebutkan  dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Akan  tetapi  keberadaan  Qanun  dapat  ditelusuri  dalam sumber hukum yang utama, yakni Pasal 18B UUD 1945. Qanun Aceh adalah peraturan  daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  dapat mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dengan mengikuti asas Lex specialis derogate Lex Generalis , dan Mahkamah Agung dapat melakukan uji materil terhadap Qanun.
Di  dalam  Qanun  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pembentukan  Qanun  disebutkan  di  dalam  Pasal  3  materi  muatan  Qanun mengandung asas (Qanun Nomor 5 Tahun 2011):
1. Dinul islam
2. Sejarah aceh
3. Kebenaran
4. Kemamfaatan
5. Pengayoman

## 6. Hak asasi manusia
7. Kebangsaan
8. Kekeluargaan 9. Keterbukaan dan komunikatif 10. Keanekaragaman 11. Keadilan 12. Keserasian dan nondiskriminasi 13. Ketertiban dan kepastian hukum 14. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
15. Keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan
Materi  muatan  Qanun  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan Mou Helsenki 15 Agustus 2005  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan luar (TNI), keamanan dalam  negeri  (Polisi),  moneter  dan  fiskal,  kekuasaan  kehakiman  dan  urusan tertentu dalam bidang agama, (Qanun Nomor Tahun 2011).
Dalam  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Qaun  dibuat karena  ada  perintah  dari  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  dan  juga  sumber  hukum  yang  utama  Undang  Undang Dasar 1945 Pasal 18B.

## C.III. Wewenang Penetapan Sanksi Administrasi Pada Qanun
1. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Sanksi
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  daerah.  Kepada  daerah-daerah  yang disebut  daerah  otonom,  oleh  Pemerintah  Pusat  diberi  wewenang  yang  luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, terkecuali wewenang dalam bidang politik  luar  negeri,  pertahanan  dan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal, Rozali Abdullah (2003 hal 18).
Menurut  kamus  Bahasa  Indonesia  kata  kewenangan  mengandung  arti hal  wewenang  dan  hak  dan  kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti,  :
1. Hak dana kekuasaan untuk bertindak
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
Penggunaan  hukum  administrasi  sebagai  sarana  penegakan  peraturan dalam  Peraturan  Daerah/Qanun  dicantumkan  dan  ditentukan  secara  tegas dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang  admnistrasi  tertentu.  Secara umum  dikenal  beberapa  macam  sanksi  dalam  hukum  administrasi,  yaitu,  Sri Sundari Rangkuti ( 1996 hal 192-193):
1. Paksaan pemerintahan ( bestuursdwang )
2. Penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
4. Penggenaan denda administratif
Semua sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan misalnya,  sudah  barang  tentu  tidak  dapat  diterapkan  dalam  bidang kepegawaian  dan  ketenagakerjaan.  Akan  tetapi,  dapat  terjadi  dalam  suatu bidang  administrasi  diterapkan  lebih  dari  keempat  sanksi  tersebut,  seperti dalam bidang lingkungan.
2.  Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Dalam  Qanun  Tidak Berjalan Efektif
Ada beberapa hal yang menyebabkan penarapan sanksi administrasi di dalam  Qanun  Kota  Banda  Aceh  tidak  berjalan  efektif,  diantaranya  adalah sebagai berikut, Wawancara Prof Husni Jalil (2013). :
1. Penegakan  hukum,  penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan dengan  baik  dan  efektif  merupakan  salah  satu  tolak  ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat  bangsanya  di  bidang  hukum  terutama  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  warganya.  Hal  ini berarti  pula  adanya  jaminan  kepastian  hukum  bagi  rakyat, sehingga  rakyat  merasa  aman  dan  terlindungi  hak-haknya dalam  menjalani  kehidupan.  Sebaliknya,  penegakan  hukum yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warganya. Mengingat  begitu  pentingnya  penegakan  hukum  tersebut, problematika  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya khususnya  dalam  penegakan  sanksi  administrasi  di  dalam Qanun  Kota  Banda  Aceh.  Bila  membicarakan  efektifitas hukum  dalam  masyarakat  berarti  membicarakan  daya  kerja
hukum  itu  dalam  mengatur  dan/atau  memaksa  masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum  yang dimaksud berarti  mengkaji  kaidah  hukum  yang  harus  memenuhi  syarat, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah kaidah hukum/peraturan itu  sendiri,  petugas/penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas  yang digunakan  oleh  penegak  hukum  dan  yang  terakhir  kesadaran masyarakat.
2. Koordinasi kurang antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan eksekutif,  diamana  kurangnya  koordinasi  menyebabkan peraturan  yang  dilahirkan  sering  terhambat  dalam  hal pelaksanaan  dan  tidak  ada  koordinasi  tersebut  menyebabkan peraturan  itu  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  di  dalam masyarakat.
3. Belum  turunnya  peraturan  walikota  sebagai  peraturan pelaksana, ada beberapa Qanun Kota Banda Aceh yang belum berjalan  efektif  dikarenakan  peraturan  walikota  belum  keluar sehingga Qanun tersebut tidak efektif di dalam penerapannya.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Pembahasan  terhadap  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
a. Dalam  pemerintahan  islam  penguasa  memiliki  wewenang  mengatur kepentingan  umum  untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  terhindar  dari segala  kemudratan,  dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  syarat  dan kaidah-kaidah  umum  yang  berlaku  sekalipun  upaya  ini  tidak  sejalan dengan  “ijtihad  ulama”.  Seiring  denga  luasnya  ruang  lingkup  dan keragaman  bidang  urusan  pemerintahan  yang  masing-masing  bidang  itu diatur dengan peraturan tersendiri, pada umunya macam-macam dan jenis sanksi  itu  dicantumkan  dan  ditentukan  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan  bidang  administrasi  tertentu.  Secara  umum  dikenal beberapa  macam  sanksi  dalam  hukum  administrasi,  yaitu  paksaan pemerintah,  penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin subsidi,  pembayaran  dan  sebagainya),  pengenaan  uang  paksa  oleh pemerintah, pengenaan denda administrasi. Macam-macam sanksi tersebut
tidak  selalu  dapat  diterapkan  secara  keseluruhan  pada  suatu  bidang administrasi  Negara  tertentu.  Sanksi  paksaan  pemerintahan  misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan.  Akan  tetapi,  dapat  terjadi  dalam  suatu  bidang administrasi  diterapkan  lebih  dari  kempat  macam  sanksi  tersebut,  seperti dalam bidang lingkungan.
b. Qanun  merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  tertulis  dalam  sistem perundang-undangan  nasional,  yang  sejenis  dengan  Peraturan  Daerah. Numum  secara  khusus  isinya  berbeda,  oleh  karena  kewewenangan mengatur  dan  materi  muatan  tertentu  dalam  qanun  didasarkan  pada ketentuan dalam  Undang-Undang  No. 11 Tahun  2006. Sedangkan materi muatan  “peraturan  daerah”  yang  secara  umum  berpedoman  pada ketentuan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004.  Kebijakan  untuk  konsep sanksi  administrasi  dalam  qanun  menurut  penjelasan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Qanun adalah  peraturan  yang  dapat  mengeyampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lain  dengan  mengikuti  asas Lex  Specialis  derogaat  Lex Generalis.
c. Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum penyelenggaraan  otonomi  daerah  dengan  memberikan  kewenangan  yang luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  daerah.  Kepada  daerah-daerah yang  disebut  daerah  otonom,  oleh  Pemerintah  Pusat  diberi  wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, terkecuali wewenang dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  dan  keamanan,  peradilan, moneter  dan  fiskal.  Dalam  perumusan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar 1945,  yang  diartikan  secara  luas  adalah  “pemerintahan  daerah”  yang mencakup  juga  fungsi  legislatif  di  daerah,  sedangkan  yang  diartikan secara  sempit  adalah  “pemerintahan  daerah”  yang  hanya  mencakup cabang  eksekutif  saja,  yaitu  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota  beserta perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.
Kedaulatan  pemerintahan  dalam  suatu  Negara  yang  berbentuk  kesatuan dapat  diselenggarakan  dengan  cara  terhinpun/ditumpuk  ( gathered )  secara sentralisasi ( centralized ), sehingga segala urusan dalam Negara terletak di tangan  pemerintah  pusat  ( central  government ),  dan  semua  kewenangan pemerintahan  dilakukan  oleh  satu  pusat  pemerintahan  ( sigle  centralized government ),  atau  oleh  pusat  bersama-sama  dengan  organnya  yang berada/dipencarkan  di  daerah-daerah.  Penyelenggaraan  pemerintahan
yang dipencarkan di  daerah-daerah dilakukan sebagai  akibat  dari tuntuan demokrasi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan  itu  didasarkan  pada  asas  dekonsentrasi  dan  desentralisasi. Baik  dekonsentrasi  maupun  desentralisasi  merupakan  metode-metode dalam  pendistribusian  kekuasaan  pemerintahan  atas  dasar  wilayah- wilayah  tertentu.  Dekonsentrasi  menimbulkan  wilayah  administratif sedangkan desentralisasi menciptakan daerah otonom.
2. Saran
Setelah  melakukan  pembahasan  dan  analisa  terhadap  permasalahan yang  telah  dikemukakan  dalam  tesis  ini,  saran  yang  dapat  diberikan  oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Pengaturan sanksi administrasi pada Qanun Kota Banda Aceh harus sesuai dengan  tujuan  hukum  administrasi  Negara.  Tujuan  hukum  administrasi Negara yaitu memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi Negara.
2. Dari Pasal 84 ayat (1) dan (2)  yang menjadi unsur-unsur Pasal  yang tidak sesuai  dengan  tujuan  hukum  administrasi  Negara  adalah  ketidaksesuaian bunyi Pasal yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Kota Banda Aceh.  Berdasarkan  hal  tersebut  Penulis  menyarankan  agar  pembuat undang-undang dapat memperbaiki pengaturan, serta lebih memperhatikan bunyi pasal-pasal di dalam Qanun.
3. Di  dalam  merancang  Qanun  penulis  menyarankan  agar  Qanun  yang  akan dirancang dapat benar-benar bisa diterapkan di dalam masyarakat, sehingga tidak  ada  Qanun  yang  terkesan  dipaksakan.  Penulis  berharap  masyarakat juga  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  pembuatan  Qanun  dan  koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif benar-benar terjalin sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Ablisar,  Madiasa, Hukuman  Cambuk  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Medan : USU Press,
2011
Anwar  Saiful  dan  Marzuki  Lubis, Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara,
Medan : Gelora Madani Press, 2004
Abdullah,  Rozali, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
Basyar,  M.  Hamdan,  et.al, Aceh  Baru  Tantangan  Perdamaian  dan  Reintegrasi ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
Dahlan, Abdul Aziz, et, al, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Houve, 1996
Hadjon, Philipus M, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011
Juanda, Hukum  Pemerintah  Daerah,  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah , Bandung : PT Alumni, 2004 Latief,  Abdul, Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (beleidsregel)  Pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta : UII Press, 2005 Manan,  Bagir, Sistem  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung : LPPM-UNISBA, 1995 Muslimin,  Amran, Beberapa  Asas  dan  Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung : Alumni, 1985 Rangkuti,  Siti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Surabaya : Airlangga University Press, 1996 Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik , Bandung : Nuansa, 2010 Said,  Mohammad, Aceh  Sepanjang  Abad  Jilid  I ,  Medan  :  Harian  Waspada Medan, 2007
Widjaja,  HAW, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka Sosialisasi  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan  Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan ,  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada, 2011

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh LAN  Republik  Indonesia, Pengaturan  dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem Administrasi Negara , Jakarta : LAN RI, 2007
Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh Peraturan  Daerah  Nomor    6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian  Muslim  dan Muslimah Kabupaten Solok Selatan
Nota  Kesepahaman  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka, Helsenki, Finlandia, Senin 5 Agustus 2005

## C. Internet
http://datafilecom.blogspot.com/2010/03/makalah-tentang-qanun.html, di akses pada hari senin tanggal 18 Februari 2013, pukul 12.30 WIB

## D. Makalah/Disertasi/Karya Ilmiah
Faisal A. Rani, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-undangan , Makalah Yang Disampaikan Pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Banda Aceh, 3 Desember 2009
Faisal  A.  Rani  dan  Mahdi  Syahbandir, Praktek-praktek  Hukum  Administrasi Negara  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Baik  Pusat  Maupun Daerah ,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  No  46  Edisi  April  2009,  Banda Aceh
Husni  Jalil, Kedudukan  Qanun  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan , Disampaikan  Dalam  Kegiatan  Pembinaan  Politik  Bagi  Ormas/LSM, Tokoh  Masyarakat,  Pimpinan  Pasantren  Tingkat  Provinsi  Aceh, September 2005
Husni  Jalil, Rapat  Permusyawaratan  dan  Pemeriksaan  Pendahuluan  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Negara ,  Jurnal  Transformasi Administrasi, Banda Aceh, 2011
Hasnan, Tesis Mengenai Peraturan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Pemerintah Daerah , Medan, 2012
Mohd  Daud  Yoesoef, Qanun  Sebagai  Aturan  Pelaksana  Peraturan  Perundang- undangan  atasan ,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  No  47  Edisi  Agustus 2009, Banda Aceh
Sulaiman, Membentuk  Hukum  Bagi  Perdamaian  Aceh ,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum No 56 Edisi April 2012, Banda Aceh