## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP) Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Diterima: 27 Februari 2024 , Diperbaiki: 2 April 2024, Diterbitkan: 6 April 2024

## DINAMIKA PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM  BISNIS  DIGITAL:  ANALISIS  KOMPARATIF  DAN IMPLIKASI HUKUM
Irene  Puteri  Alfani  Sofia  Sinaga 1 ,  Chionya  Sherly  Mahat 2 ,  Grace  Margareth Simarmata 3
1 Pelita Harapan University, Tangerang, irene.sinaga@uph.edu
2 Pelita Harapan University, Tangerang, 01051220040@student.uph.edu 3 Pelita Harapan University, Tangerang, 01051220170@student.uph.edu
Corresponding Author: irene.sinaga@uph.edu
Abstract: This  research  aims  to  examine the dynamics of  electronic contract agreements  in digital business by conducting a comparative analysis and analyzing their legal implications. The  research  method  used  is  a  descriptive  analytical  approach  by  collecting  data  from various  primary  and  secondary  sources.  The  main  findings  of  this  study  include  the comparative  analysis  results  between  electronic  contracts  and  conventional  contracts,  as well as the identification of key findings related to legal implications in digital business. The analysis  results  show  that  electronic  contracts  have  different  characteristics  from conventional contracts, including in terms of proof, validity, and legal enforcement. Relevant legal  implications  in  digital  business  include  legal  recognition  of  electronic  transactions, consumer  protection,  dispute  resolution,  and  taxation  aspects.  The  conclusion  of  this  study indicates the need for a deeper understanding of electronic contracts for legal practitioners, entrepreneurs, and researchers involved in digital business. The recommendations provided include  the  need  for  legal  regulation  adjustments,  increasing  public  understanding  of electronic  contracts,  and  implementing  appropriate  legal  practices  in  managing  electronic contract agreements in digital business.
Keywords: Comparative Analysis, Digital Business, Electronic Contracts, Legal Implications.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dinamika  perjanjian  kontrak  elektronik dalam  bisnis  digital  dengan  melakukan  analisis  komparatif  dan  menganalisis  implikasi hukumnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  analitis  dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  primer  dan  sekunder.  Temuan  utama  dari penelitian  ini  mencakup  hasil  analisis  komparatif  antara  kontrak  elektronik  dan  kontrak konvensional serta identifikasi temuan penting terkait implikasi hukum dalam bisnis digital. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kontrak  elektronik  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan  kontrak  konvensional,  termasuk  dalam  hal  pembuktian,  keabsahan,  dan  penegakan hukumnya. Implikasi hukum yang relevan dalam bisnis digital mencakup pengakuan hukum terhadap  transaksi  elektronik,  perlindungan  konsumen,  penanganan  sengketa,  dan  aspek perpajakan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  perlunya  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  kontrak  elektronik  bagi  praktisi  hukum,  pengusaha,  dan  peneliti  yang berkecimpung  dalam  bisnis  digital.  Saran  yang  diberikan  mencakup  perlunya  penyesuaian
regulasi  hukum,  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terkait  kontrak  elektronik,  serta penerapan praktik hukum yang tepat dalam pengelolaan perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital.
Kata Kunci: Analisis Komparatif, Bisnis Digital, Kontrak Elektronik, Implikasi Hukum .

## PENDAHULUAN
Konvergensi  teknologi  dan  bisnis  digital  telah  membawa  dampak  besar  terhadap paradigma  hukum,  khususnya  terkait  dengan  perjanjian  kontrak  elektronik.  Perubahan  ini terjadi sebagai  respons  terhadap era revolusi  industri 4.0  yang mempercepat  aktivitas bisnis secara  signifikan,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  global.  Sebagai  contoh,  Riswandi mengungkapkan  bahwa  era  revolusi  industri  4.0  telah  menciptakan  percepatan  dalam aktivitas  bisnis,  yang  mempengaruhi  baik  skala  nasional  maupun  internasional  (Riswandi, 2022).
Perubahan  cepat  ini  menuntut  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  dinamika perjanjian  kontrak  elektronik,  terutama  di  dalam  lingkungan  bisnis  digital  yang  sedang berkembang  pesat.  Menurut  Effendi,  KPPU  memiliki  peran  yang  krusial  dalam  melakukan pengawasan terhadap bisnis platform digital untuk mencegah praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks penguatan hukum dalam menghadapi era digital  yang  dinamis  (Effendi,  2020)  Selain  itu,  penutupan  TikTok  Shop  yang  disebut  oleh Muslim dan Diansah sebagai dampak signifikan terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia, juga  menjadi  contoh  konkret  dari  implikasi  hukum  yang  bisa  timbul  dalam  bisnis  digital (Muslim & Diansah, 2023).
Tik  Tok  merupakan  salah  satu  platform  media  sosial  dan  aplikasi  video  yang  sedang populer beberapa tahun terakhir ini. Platform ini diluncurkan tepat pada September 2016 oleh perusahaan teknologi yang berasal dari Tiongkok, ByteDance. Mulanya, platform ini dikenal sebagai  Douyin  di  Tiongkok  dann  Tik  Tok  untuk  pasar  internasional  (Mahardika,  Ma’una, Islamiyah, & Nurjannah, 2021). Tik Tok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek  dengan  durasi  15  detik  sampai  3  menit,  dengan  berbagai  efek,  filter,  dan  fitur pengeditan lainnya. Pengguna Tik Tok dapat mengeksplorasi bermacam jenis konten, seperti komedia,  tarian,  tutorial,  dan  banyak  hal  lagi.  Tik  Tok  Shop  adalah  fitur  belanja  dalam aplikasi  Tik  Tok  yang  dirilis  pada  tahun  2021.  Fitur  ini  memungkinkan  pengguna  untuk membeli  berbagai  macam  produk    secara  langsung  dari  penjual  atau  merek  yang  mereka jelajahi di Tik Tok. Tik Tok Shop menawarkan pengalaman belanja yang terintegrasi dengan platform  video,  sehingga  memungkinkan  pengguna  dapat  melihat  produk  secara  langsung dalam video dan melakukan pembelian dengan mudah (Tusanputri & Amron, 2021).
Dalam melakukan registrasi untuk menjadi penjual di Tik Tok Shop tergolong mudah, pengguna hanya membuka aplikasi Tik Tok terlebih dahulu, kemudian menuju ikon “Toko” pada  menu  utama.  Ikuti  petunjuk  untuk  mendaftar  sebagai  penjual  dan  lengkapi  informasi yang  diperlukan,  seperti  nama  toko,  kategori  produk,  dan  detail  pembayaran.  Setelah verifikasi selesai, pengguna dapat mulai mengunggah produk dan mengatur toko. Sedangkan pengguna  Tik  Tok  yang  ingin  membeli  produk  di  Tik  Tok  Shop,  hanya  tinggal  mencari produk  yang diinginkan  dan dapat  langsung melakukan pemesanan produk tersebut,  dengan sebelumnya telah menentukan alamat pengguna.
Di  dalam  Tik  Tok  Shop,  terdapat  bentuk  kontrak  elektronik  yang  harus  disetujui  oleh penjual dan pembeli. Kontrak elektronik  ini biasanya berupa syarat  dan  ketentuan ( terms of service )  dan  kebijaka  privasi  ( privacy  policy )  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  dalam  transaksi  belanja  di  Tik  Tok  Shop  (Tiktok,  2020).  Walaupun  dengan adanya  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan,  tidak  memungkinkan  masih  terdapat  banyak
permasalahan  hukum  yang  sering  timbul  dalam  Tik  Tok  Shop.  Seperti  pelanggaran  Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penipuan dan produk palsu, privasi dan perlindungan data, iklan dan promosi menyesatkan, masalah pengiriman dan logistik.
Dalam  Tik  Tok  Shop,  sebagian  besar  transaksi  dan  perjanjian  dilakukan  secara elektronik  melalui  platform  digital.  Tetapi,  ada  kemungkinan  bahwa  perjanjian  kontrak konvensional juga dapat terlibat dalam beberapa kasus, terutama jika melibatkan pihak-pihak tertentu atau transaksi dengan nilai yang cukup besar. Kemungkinan-kemungkinan perjanjian kontrak  konvensional  yang  ada  dalam  Tik  Tok  Shop  dapat  digunakan  dala  beberapa  situasi tertentu,  terutama  yang  melibatkan  nilai  transaksi  yang  besar  atau  kerjasama  dengan  pihak tertentu. hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat.
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  komparatif  antara perjanjian  kontrak  elektronik  dan  kontrak  konvensional  dalam  konteks  bisnis  digital,  serta menginvestigasi implikasi hukum yang timbul dari dinamika perjanjian kontrak elektronik di dalam  lingkungan  bisnis  digital.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Gani,  dalam  era globalisasi  dan  kemajuan  teknologi,  pemahaman  akan  hukum  ekonomi,  baik  yang  bersifat syariah  maupun  konvensional,  menjadi  semakin  penting.  Hal  ini  menekankan  pentingnya pemahaman  hukum  ekonomi  dalam  menyikapi  tantangan  globalisasi  dan  perkembangan teknologi yang terus berlangsung (Gani, 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  pemahaman  mendalam  mengenai  bagaimana perjanjian  kontrak  elektronik  berbeda  dengan  kontrak  konvensional,  khususnya  dalam adaptasi  dan  penerapan  hukum  di  tengah  dinamika  bisnis  digital  yang  berkembang  pesat. Dengan  pemahaman  yang  lebih  dalam  terhadap  perjanjian  kontrak  elektronik,  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memahami  implikasi  hukumnya  di  dalam konteks bisnis digital.

## METODE
Metodologi  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode normatif  atau  doktrinal.  Metode  ini  didefinisikan  oleh  Tahir  sebagai  “penelitian  hukum yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  normatif  yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif”. Dalam buku mereka, mereka membahas konsep mendasar seperti pencarian kebenaran dan etika, serta karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam penelitian hukum (Tahir et al., 2023).
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  melibatkan  analisis  hukum  bisnis  yang  mengandalkan metodologi komparatif. Menurut Kadriah, “Dalam analisis hukum bisnis, risiko dan peluang menjadi  dua  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan”.  Pendekatan  hukum  komparatif  ini memungkinkan  peneliti  untuk  membandingkan  sistem  hukum  di  berbagai  negara,  sehingga memperluas  pemahaman  tentang  dinamika  hukum  dalam  konteks  bisnis  digital  (Kadriah, 2023).  Dalam  penelitian  hukum,  terdapat  berbagai  metode  yang  dapat  digunakan,  termasuk metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Puspitasari dan Mediawati menggunakan desain penelitian  one  shot  case  study  dalam  penelitian  mereka  tentang  legal  remedies  for construction  dispute  resolution  .  Metode  ini  melibatkan  satu  kelas  eksperimen  tanpa  kelas pembanding atau kontrol, sesuai dengan konteks penelitian yang spesifik.
Terakhir,  penting  untuk  mempertimbangkan  solusi  konflik  dalam  penelitian  hukum. Noviriska  menyatakan  bahwa  dalam  kontrak  kerjasama  antara  agency  model  dan  talent, solusi  konflik  dapat  ditempuh  melalui  berbagai  cara,  termasuk  negosiasi,  mediasi,  dan somasi.  Hal  ini  mencerminkan  pentingnya  menemukan  jalan  damai  dalam  menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam konteks hukum bisnis digital (Noviriska, 2019).
Penting  untuk  disadari  bahwa  dalam  era  bisnis  digital,  dinamika  perjanjian  kontrak elektronik  menuntut  perhatian  khusus  terhadap  aspek  keamanan  dalam  transaksi.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Cheung  dan  Lee  dalam  Rachmawaty,  bahwa kepercayaan konsumen dan pelaku bisnis dalam memastikan keamanan transaksi merupakan hal yang krusial. Mereka harus yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya legal tetapi juga aman. Kontrak elektronik  menuntut  identifikasi  yang jelas dari kedua belah pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan lancar dan dijamin keamanannya. Selain itu, penting untuk memastikan  bahwa  proses  transaksi  dapat  dibatalkan  dengan  aman  dan  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku (Djaffar, 2021).
Analisis  komparatif  terhadap  dinamika  perjanjian  kontrak  elektronik  dalam  bisnis digital menyoroti perlunya memperhatikan aspek keamanan secara lebih detil. Dalam konteks ini, keamanan tidak hanya mencakup pengenalan yang jelas dari identitas kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga mengacu pada prosedur pembatalan yang aman dan legal.  Penekanan  pada  keamanan  ini  adalah  hasil  dari  pertumbuhan  bisnis  digital  yang menuntut keterlibatan  yang lebih besar dari transaksi elektronik,  yang seringkali melibatkan perusahaan-perusahaan  besar  serta  individu-individu  yang  mungkin  tidak  pernah  bertemu secara fisik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  analisis  komparatif  antara  kontrak  elektronik  dan  kontrak konvensional,  ditemukan  beberapa  aspek  penting  yang  berkaitan  dengan  implikasi  hukum dalam konteks bisnis digital. Sinaga menyoroti bahwa kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat Indonesia mengenai keabsahannya (Sinaga & Wiryawan, 2020). Ini menandakan  perlunya  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  validitas  kontrak  elektronik dalam  ranah  hukum  bisnis  digital.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  juga memberikan  dampak  signifikan  terhadap  hukum  bisnis  dengan  meningkatkan  efisiensi operasional dan memperluas akses terhadap informasi hukum (Ranindyabratandari, 2023).
Implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam bisnis digital mencakup berbagai aspek yang  memerlukan  perhatian  khusus.  Salah  satu  aspek  utama  adalah  validitas  hukum  dari kontrak  elektronik  di  mata  hukum.  Dalam  konteks  ini,  perbandingan  dengan  kontrak konvensional  menjadi  penting  untuk  menyoroti  perbedaan  dan  kesamaan  yang  mungkin terjadi.  Penekanan  pada  keabsahan  kontrak  elektronik  menjadi  fokus  utama,  karena  adopsi teknologi  dalam  proses  bisnis  semakin  meluas.  Konsep  keabsahan  kontrak  elektronik mencakup  pertimbangan  tentang  tanda  tangan  elektronik,  identifikasi  pihak  yang  terlibat, serta pembuktian keabsahan transaksi secara hukum. Diperlukan ketentuan hukum yang jelas dan  tegas  untuk  mengatur  hal  ini,  sejalan  dengan  dinamika  bisnis  digital  yang  terus berkembang.  Terdapat  tantangan  tersendiri  dalam  menetapkan  standar  keabsahan  kontrak elektronik, mengingat sifatnya yang berbeda dengan kontrak konvensional.
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  data  pribadi  dan  informasi  sensitif  juga  menjadi bagian  penting  dalam  kontrak  elektronik.  Dalam  era  digital,  risiko  kebocoran  data  dan serangan siber semakin meningkat, sehingga perlunya ketentuan yang kuat untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, transparansi dan kejelasan dalam  ketentuan  kontrak  menjadi  kunci  dalam  memastikan  kepastian  hukum  bagi  kedua belah  pihak.  Ketidakjelasan  dalam  kontrak  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  dan  potensi konflik  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  penyusunan  kontrak  elektronik  harus memperhatikan  kejelasan  bahasa  dan  ketentuan  yang  mudah  dimengerti  oleh  semua  pihak yang terlibat.
Analisis terhadap dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital membuka diskusi  terkait  dengan  keabsahan  kontrak  elektronik  dalam  konteks  transaksi  e-commerce. Menurut  Romadhoni,  penting  untuk  mempertimbangkan  kepatuhan  kontrak  elektronik terhadap  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  mengatur  syarat  sahnya  perjanjian.
Temuannya  menyoroti  kompleksitas  yang  terjadi  dalam  menilai  keabsahan  kontrak elektronik,  khususnya  ketika  terlibatnya  metode  pembayaran  digital  seperti  bitcoin (Romadhoni, 2019).
Penggunaan  metode  pembayaran  digital  seperti  bitcoin  dalam  transaksi  e-commerce memperkenalkan dinamika baru  yang membutuhkan penyesuaian terhadap kerangka hukum yang ada. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur berbagai syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian  dianggap  sah.  Namun,  dalam  konteks  kontrak  elektronik  dengan  metode pembayaran bitcoin, interpretasi terhadap syarat-syarat ini dapat menjadi lebih rumit.
Keaslian transaksi bitcoin, yang mengandalkan pada teknologi blockchain, memperumit penilaian  keabsahan  kontrak  elektronik.  Teknologi  blockchain  memberikan  keamanan  dan keandalan  dalam  transaksi,  namun  dalam  hal  pembuktian  syarat  sahnya  perjanjian  menurut Pasal 1320 KUH Perdata, mungkin memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Perdebatan juga  muncul  seputar  status  hukum  bitcoin  itu  sendiri.  Apakah  bitcoin  dianggap  sebagai  alat pembayaran  yang  sah  menurut  hukum?  Apakah  transaksi  menggunakan  bitcoin  dapat dipandang  sebagai  kontrak  yang  sah  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata?  Pertanyaan- pertanyaan ini memperumit penilaian terhadap keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan bitcoin sebagai metode pembayaran.
Selain  itu,  perubahan  cepat  dalam  teknologi  dan  praktik  bisnis  digital  memunculkan tantangan  baru  dalam  menetapkan  standar  untuk  menilai  keabsahan  kontrak  elektronik. Hukum  harus  beradaptasi  dengan  inovasi-inovasi  baru  dalam  bisnis  digital,  termasuk penggunaan metode pembayaran digital,  untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi semua  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi.  Untuk  mengatasi  kompleksitas  ini,  pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan  terkini  dalam  bisnis  digital.  Pihak  berwenang,  perusahaan  teknologi,  dan pelaku bisnis harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mencerminkan dinamika transaksi elektronik yang terus berubah.
Analisis  terhadap  implikasi  hukum  yang  terkait  dengan  dinamika  perjanjian  kontrak elektronik  dalam  bisnis  digital  merupakan  hal  yang  krusial  untuk  dipertimbangkan  dengan seksama. Sebagai ilustrasi, BP Lawyers mengemukakan bahwa pengakuan terhadap transaksi elektronik  serta  dokumen  elektronik  dalam  kerangka  hukum  perikatan  dan  hukum pembuktian membawa kepastian hukum  yang diperlukan dalam transaksi elektronik. Hal ini mencerminkan  perubahan  dalam  evolusi  hukum  yang  semakin  mengakui  peran  teknologi informasi dalam konteks bisnis digital (Lawyers, 2021). Pentingnya mengakui keabsahan dan keandalan  transaksi  elektronik  dalam  kerangka  hukum  merupakan  respons  terhadap pertumbuhan  pesat  bisnis  digital.  Penetapan  aturan  hukum  yang  jelas  dan  terperinci  terkait dengan  kontrak  elektronik  adalah  langkah  penting  untuk  memberikan  perlindungan  yang memadai kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Adanya  pengakuan  terhadap  dokumen  elektronik  juga  memungkinkan  fleksibilitas dalam  proses  bisnis,  mempercepat  proses  transaksi,  dan  mengurangi  birokrasi  yang  terkait dengan dokumentasi fisik. Namun demikian, perlindungan terhadap keamanan dan integritas data  menjadi  aspek  yang  tak  kalah  penting  dalam  pembahasan  hukum  tentang  kontrak elektronik.  Selain itu,  evolusi hukum  ini juga mendorong tumbuhnya kepercayaan di  antara pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  elektronik.  Dengan  adanya  landasan  hukum  yang kuat,  pelaku  bisnis  dan  konsumen  dapat  melakukan  transaksi  dengan  keyakinan  bahwa  hak dan  kewajiban  mereka  akan  dihormati  dan  dilindungi  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Tambahan,  penutupan  platform  seperti  TikTok  Shop  juga  menimbulkan  permasalahan hukum  yang rumit. Menurut studi yang dilakukan oleh Muslim, Muktar, & Diansah (2023), yang menggunakan metode campuran seperti wawancara, survei, analisis dokumen, dan data arsip, ditemukan beberapa isu hukum krusial yang berkontribusi terhadap penutupan platform
tersebut,  termasuk  privasi  data,  tantangan  perpajakan,  dan  perlindungan  konsumen.  Hasil penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  adopsi  pendekatan  holistik  dalam  mengevaluasi implikasi hukum  yang terkait dengan dinamika perjanjian kontrak elektronik dalam konteks bisnis digital (Muslim & Diansah, 2023).
Penutupan  platform  seperti  TikTok  Shop  tidak  hanya  menciptakan  permasalahan praktis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks. Misalnya, kekhawatiran mengenai privasi data dapat melibatkan pertimbangan terkait dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Sementara itu, tantangan perpajakan yang timbul dari operasi bisnis digital seperti  platform  e-commerce  membutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  regulasi pajak yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama dalam mengevaluasi  implikasi  hukum  dari penutupan platform seperti TikTok Shop. Dalam konteks  ini,  penting  untuk  mempertimbangkan  kerangka  regulasi  yang  mengatur  hak-hak konsumen  dalam  bisnis  digital,  termasuk  ketentuan  tentang  jaminan,  pengembalian  barang, dan tanggung jawab penjual terhadap produk yang dijual.
Dalam  konteks  "Dinamika  perjanjian  kontrak  elektronik  dalam  bisnis  digital:  Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum", faktor-faktor teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan  terhadap  perkembangan  hukum  dalam  bisnis  digital.  Sebagaimana  disoroti  oleh Alyan,  teknologi  informasi  memainkan  peran  penting  dalam  mengubah  cara  data  disimpan, dikelola, dan dalam otomatisasi proses bisnis (Alyan, 2023). Perubahan ini menuntut adaptasi hukum agar sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi bisnis digital. Penyimpanan  dan  pengelolaan  data  merupakan  aspek  penting  dalam  bisnis  digital,  dan teknologi informasi telah memperkenalkan metode baru yang lebih efisien dan canggih dalam mengelola  informasi  tersebut.  Dengan  adanya  teknologi  informasi,  data  dapat  disimpan secara  digital,  memungkinkan  akses  yang  lebih  cepat  dan  efisien  terhadap  informasi  yang diperlukan  dalam  proses  bisnis.  Namun,  hal  ini  juga  menimbulkan  tantangan  baru  terkait dengan  privasi  dan  keamanan  data  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dalam  kerangka hukum yang berlaku.
Selain  itu,  automatisasi  proses  bisnis  yang  didorong  oleh  teknologi  informasi  juga menjadi  tren  yang  signifikan  dalam  bisnis  digital.  Proses-proses  yang  dulunya  memerlukan intervensi  manual  kini  dapat  diotomatisasi  melalui  sistem  komputer  dan  perangkat  lunak khusus.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  efisiensi  operasional,  namun  juga  menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum terkait dengan keputusan yang dibuat oleh sistem otomatis  ini.  Dalam  menghadapi  perubahan  ini,  adaptasi  hukum  menjadi  krusial  untuk menjaga  relevansi  dan  efektivitasnya  dalam  mengatur  bisnis  digital.  Perlunya  pembaharuan dalam  kerangka  hukum  untuk  mencakup  aspek-aspek  baru  yang  dipengaruhi  oleh  teknologi informasi  adalah  suatu  keharusan.  Ini  termasuk  dalam  hal  perlindungan  data,  regulasi otomatisasi bisnis, dan pertanggungjawaban hukum terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem komputer.
Selanjutnya,  dalam  konteks  "Dinamika  perjanjian  kontrak  elektronik  dalam  bisnis digital:  Analisis  Komparatif  dan  Implikasi  Hukum",  konsep  keabsahan  kontrak  elektronik menjadi fokus yang signifikan. Penekanan pada masalah ini muncul dari beberapa penelitian. Menurut  Sinaga  &  Wiryawan,  pentingnya  penelitian  lebih  lanjut  tentang  kontrak  elektronik disoroti sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang subjek tersebut  (Sinaga  &  Wiryawan,  2020).  Sementara  itu,  Haekal  menggarisbawahi  bahwa keabsahan  kontrak  elektronik  sangat  tergantung  pada  pemenuhan  syarat-syarat  yang  diatur oleh  KUH  Perdata  (Haekal,  2023).  Analisis  ini  menyoroti  urgensi  untuk  memberikan klarifikasi  yang  lebih  rinci  dalam  kerangka  hukum  terkait  keabsahan  kontrak  elektronik dalam konteks bisnis digital.
Keabsahan kontrak elektronik adalah aspek yang menimbulkan perhatian khusus karena menyangkut  dasar  legalitas  transaksi  dalam  lingkungan  digital  yang  terus  berkembang.
Pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  syarat-syarat  keabsahan  kontrak  elektronik sangatlah penting, terutama mengingat perbedaan dinamika antara kontrak konvensional dan elektronik.  Dalam  hal  ini,  KUH  Perdata  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam menetapkan  landasan  hukum  untuk  keabsahan  kontrak  elektronik.  Pentingnya  klarifikasi hukum  yang  lebih  rinci  dalam  konteks  keabsahan  kontrak  elektronik  adalah  untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis digital memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu dalam menyelesaikan  konflik  atau  ketidakpastian  hukum  yang  mungkin  timbul  dalam  proses transaksi elektronik.
Terakhir, dalam konteks "Dinamika perjanjian kontrak elektronik  dalam  bisnis digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum", regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  memiliki  peran  krusial dalam  membentuk  landasan  hukum  yang  mengatur  bisnis  digital  dan  e-commerce  di Indonesia.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  (Effendi,  2020)  keberadaan  undang-undang  ini menegaskan  pentingnya  memiliki  kerangka  hukum  yang  jelas  dalam  menghadapi kompleksitas  dan  dinamika  yang  terjadi  dalam  bisnis  digital.  Regulasi  hukum  seperti  ITE merupakan  tonggak  penting  dalam  pengaturan  bisnis  digital  dan  e-commerce  di  Indonesia. Undang-undang  ini  tidak  hanya  memberikan  landasan  hukum  bagi  berbagai  aspek operasional  dalam  bisnis  digital,  tetapi  juga  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  konsumen dan  pelaku  bisnis.  ITE  mencakup  berbagai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta keamanan dan perlindungan data dalam lingkungan digital.
Pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dalam bisnis digital tidak bisa dilebih- lebihkan. Dalam konteks yang terus berkembang dengan cepat, seperti bisnis digital, regulasi yang  jelas  dan  terperinci  diperlukan  untuk  memberikan  panduan  bagi  pelaku  bisnis  dan konsumen.  Regulasi  ini  tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum,  tetapi  juga  membantu dalam menangani  potensi  konflik  dan memfasilitasi  pertumbuhan  yang berkelanjutan dalam ekosistem  bisnis  digital.  Selain  itu,  keberadaan  regulasi  hukum  seperti  ITE  juga mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  digital  yang  aman, adil,  dan  berkeadilan.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  regulasi  ini  memberikan kepercayaan  kepada  konsumen  untuk  terlibat  dalam  transaksi  elektronik,  sementara  juga memberikan  arahan  kepada  pelaku  bisnis  untuk  beroperasi  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkap  beberapa  temuan  utama  yang  memiliki  implikasi  penting dalam  dinamika  perjanjian  kontrak  elektronik  dalam  bisnis  digital.    Pertama,  kontrak elektronik merupakan inovasi yang signifikan dalam perjanjian bisnis di era digital (Sinaga & Wiryawan,  2020)  menggarisbawahi  bahwa  "Kontrak  elektronik  merupakan  bentuk  kontrak yang  baru  dan  perlu  dikaji  lebih  jauh  untuk  memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  luas  di Indonesia  mengenai  keabsahannya."  Namun,  temuan  dari  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  pemahaman  terkait  kontrak  digital  di  Indonesia  masih  minim  (Justika,  2022)padahal pemahaman ini kini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak (Justika, 2022)
Kedua,  teknologi  telah  membawa  disrupsi  dalam  konfigurasi  hukum.  Sutadi menyatakan  bahwa  "Teknologi  membawa  disrupsi,  termasuk  disrupsi  dalam  konfigurasi hukum.  Bukan  hukumnya  salah,  tapi  harus  dicari  relevansi  baru."  Hal  ini  menggambarkan pentingnya  hukum  beradaptasi  dengan  perubahan  yang  dibawa  oleh  teknologi  untuk memastikan penegakan hukum yang efektif (Sutadi, 2020).
Implikasi  hukum  dari  temuan  ini  sangat  relevan  dalam  konteks  bisnis  digital  saat  ini. Kontrak  elektronik  membutuhkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dari  masyarakat  dan
penegak  hukum  untuk  memastikan  keabsahannya  dan  menjaga  integritas  transaksi  bisnis digital.  Selain  itu,  relevansi  hukum  dalam  konteks  teknologi  digital  menunjukkan  perlunya terus  mengembangkan  regulasi  yang  adaptif  dan  responsif  terhadap  perubahan  teknologi untuk memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan terlindungi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah  memberikan  dukungan  dan  kontribusi  dalam  penelitian  ini  mengenai  dinamika perjanjian  kontrak  elektronik  dalam  bisnis  digital.  Kami  juga  ingin  mengucapkan  terima kasih  kepada  para  praktisi  hukum,  pengusaha,  dan  peneliti  yang  telah  berbagi  pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang implikasi hukum dari kontrak elektronik dalam konteks bisnis digital. Kontribusi mereka telah memperkaya pemahaman kami tentang topik ini.
Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing kami yang  telah  memberikan  arahan,  saran,  dan  dukungan  selama  proses  penelitian  ini.  Semua bantuan  dan  dukungan  yang  diberikan  telah  sangat  berarti  bagi  kelancaran  penelitian  kami. Terima kasih atas kerjasama, kontribusi, dan doa restu dari semua pihak yang telah turut serta dalam  penelitian  ini.  Semoga  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  dan  kontribusi positif dalam pemahaman dan pengelolaan perjanjian kontrak elektronik dalam bisnis digital di masa depan.

## REFERENSI
Alyan. (2023). Peran Teknologi Informasi dalam Mengguncang Hukum Bisnis: Mengungkap Paduan  Santai.  Retrieved  from  https://takterlihat.com/peran-teknologi-informasi- terhadap-hukum-bisnis/
Djaffar, R. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Belanja Online. JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media , II (2), 201–222.
Effendi,  B.  (2020).  Pengawasan  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Bisnis  Digital  (E- Commerce)  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syiah Kuala Law  Journal , 4 (1), 21–32. Retrieved from Commerce_Oleh_Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha_KPPU_Dalam_Praktek_Persai ngan_Usaha_Tidak_Sehat
Gani, A. A. (2023). Studi Komparatif tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional:  Sebuah  Perbandingan  Metodologi  dan  Praktik.  Retrieved  from https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/26427/9087
Haekal, M. M. (2023). Kontrak Elektronik: Dasar Hukum, Pihak yang Terlibat dan Jenisnya. Retrieved from https://mekarisign.com/id/blog/panduan-lengkap-kontrak-elektronik/
Justika.  (2022).  Teknis  Kontrak  Digital  dalam  Legal  Indonesia.  Retrieved  from https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/kontrak-digital/
Kadriah, A. (2023). Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum. Pamulang Law Review , 5 (2), 133.
Lawyers,  B.  (2021).  Aspek-Aspek  Hukum  Bisnis  Digital,  E-Commerce.  Retrieved  from https://bplawyers.co.id/2021/06/07/aspek-hukum-dalam-bisnis-online/
Mahardika,  S.  V.,  Ma’una,  I.  I.,  Islamiyah,  Z.,  &  Nurjannah,  I.  (2021).  Faktor-Faktor Penyebab  Tingginya  Minat  Generasi  Post-Millenial  Indonesia  Terhadap  Penggunaan Aplikasi Tik-tok. SOSEARCH: Social Science Educational Research , 2 (1), 40–53. Muslim,  S.  M.,  &  Diansah,  M.  (2023).  Implikasi  Hukum  Penutupan  TikTok  Shop  terhadap Regulasi
Hukum
Bisnis di Indonesia. Retrieved
from
https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200220-S25001-Denny Saputra.pdf Noviriska.  (2019).  SOLUSI  KONFLIK  HUKUM  BISNIS  DALAM  KONTRAK
KERJASAMA  ANTARA  AGENCY  MODEL  DAN  TALENT  DENGAN  PARA PIHAK  PADA  INDUSTRI  ENTERTAINMENT.  Retrieved  from  media.neliti  website: https://media.neliti.com/media/publications/301568-solusi-konflik-hukum-bisnis-dalam- kontra-6098e9cd.pdf
Ranindyabratandari. (2023). Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Ilmu Hukum pada
Era Digital . Retrieved from
https://www.kompasiana.com/ranindyabratandari1452/6489d1364addee2e115e99e2/pen garuh-teknologi-terhadap-perkembangan-ilmu-hukum-pada-era-digital
Riswandi, B. A. (2022). Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital. Retrieved March 31,  2024,  from  Law  UII  website:  https://law.uii.ac.id.blog/2022/05/17/urgensi- pwndidikan-hukum-bisnis-di-era-digital/
Romadhoni, R. (2019). Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E- Commerce  Yang  Menggunakan  Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran. Jurnal  Privat  Law , VII (1), 49–54.
Sinaga,  D.  H.,  &  Wiryawan,  I.  W.  (2020).  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. Kertha Semaya. Jurnal Kertha Semaya , 8 (8), 1385–1395.
Sutadi,  H.  (2020).  Melihat  Relevansi  Hukum  Bisnis  Di  Tengah  Perkembangan  Teknologi Digital.  Retrieved  from  https://bplawyers.co.id/2021/06/07/aspek-hukum-dalam-bisnis- online/
Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto,  S. R.  (2023). Metodologi  Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik . Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Tiktok.  (2020).  Ketentuan  Layanan.  Retrieved  March  31,  2024,  from  TikTok  website: https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id
Tusanputri,  A.  V.,  &  Amron.  (2021).  Pengaruh  Iklan  dan  Program  Gratis  Ongkir  Terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-Commerce Tiktok Shop. Forum Ekonomi , 23 (4), 632–639.