## FILM DOKUMENTER SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN SOSIAL STUDI KASUS AMBON, ACEH, DAN BALI

## ABSTRACT
Since democratization ( Reformasi )  in  1998,  documentary  films  gradually  evolve  with  their  locus  of production spreading across the Indonesian archipelago. With the spirit of democratization brought about by digital technology, film communities and civil organizations in outer islands of Java utilize digital documentary film to capture several pertinent socio­political issues and raise public and government attention and responses. Those issues are commonly overlooked by the local media and were never a part of local government’s policies. Based on our fieldwork conducted in three areas outside of the Java Island (Ambon, Aceh and Bali), where digital documentary filmmaking and civil organizations are active and vibrant, our study indicates that rather than simply producing documentaries, film communities or non-governmental organizations disseminated documentaries through public screenings to invite further engagement of audiences by discussing the film with authorities (policy makers) that were often invited in that event. In this article, we attempt to illuminate how documentary filmmaking allows the unseen and neglected issues to be articulated visually and sonically. Therefore, it would be compelling public or media attention and encouraging further government policy to resolve that matters. In other words, documentary films are a catalyst for social change by taking their roles as witness for the public and demanding responsibilities of the political authority.
Keywords: Documentary film; Catalyst; Social change; Socio-political issue; Outer islands of Java.

## ABSTRAK
Sejak bergulirnya demokratisasi (Reformasi) pada 1998, film dokumenter secara perlahan mengalami pertumbuhan yang lokus produksinya kian tersebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan spirit demokratisasi  yang  diusung  oleh  teknologi  digital,  komunitas  film  dan  organisasi  masyarakat  sipil di luar Jawa menggunakan dokumenter digital untuk merekam pelbagai masalah sosio-politik dan membangkitkan kesadaran publik maupun kepedulian serta respon pemerintah. Persoalan yang diangkat oleh film dokumenter tersebut lazimnya luput dari perhatian media massa dan tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Berangkat dari studi lapangan di tiga daerah luar Jawa (Ambon, Aceh dan Bali) di mana produksi film dokumenternya terbilang aktif dan hidup, studi kami mengindikasikan bahwa lebih dari sekadar memproduksi film, komunitas film dan organisasi non­ pemerintah  mendiseminasikan  film  dokumenter  lewat  pemutaran  publik.  Tujuannya,  mengundang keterlibatan penonton lebih jauh dengan mendiskusikan film tersebut dengan pihak yang berwenang (pengambil kebijakan) yang kadangkala diundang ke acara pemutaran. Artikel ini berikhtiar menjelaskan
ISSN 2088-5415 (Print) ISSN 2355-5777 (Online) https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index https://doi.org/ 10.22146/kawistara.40986
*Corresponding author: birawanto@ugm.ac.id Copyright© 2019 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Halaman 107—119

## JURNAL KAWISTARA
VOLUME 9
No. 1, 22 April 2019 *Budi Irawanto dan Theresia O c tastefani Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada
Submitted: 15-112018; Revised: 24-01-2019; Accepted: 11-03-2019
bagaimana  pembuatan  film  memungkinkan  isu sosial dan politik yang selama ini tidak terlihat dan terabaikan bisa diartikulasikan secara audio maupun  visual.  Karenanya,  film  dokumenter tersebut bakal menarik publik dan perhatian media serta mendorong kebijakan pemerintah untuk menyelesaian problem sosial dan politik tersebut.  Dengan  kata  lain,  film  dokumenter merupakan katalis bagi perubahan sosial dengan mengambil perannya sebagai saksi bagi publik dan menuntut tanggung jawab pemegang otoritas politik.
Kata kunci: Film dokumneter; Isu sosial-politik; katalis; luar pulau Jawa; perubahan sosial.

## PENGANTAR Gelombang demokratisasi yang diusung
Berbeda  dengan  film  fiksi,  film dokumenter bersandar pada faktualitas dan memiliki klaim kebenaran atas realitas yang diungkapnya (Aufderheide, 2007). Tidak hanya sekadar merepresentasikan beragam masalah  sosial,  film  dokumenter  memiliki kekuatan untuk mengedukasi, membangkitkan kesadaran, dan membentuk sikap tertentu. Di samping itu, film dokumenter merupakan medium yang mampu memperluas imajinasi moral yakni kapasitas mengimajinasikan diri kita pada situasi orang lain kendati secara fisik atau lokasi barangkali saling berjauhan. Oleh karena itu, film dokumenter mampu menyedot perhatian penonton, mengundang pemaknaan yang berlapis, membangkitkan pengalaman
yang unik, dan menerbitkan kesadaran baru. Pada gilirannya, kesadaran baru dan juga sikap itu akan mengilhami dan menjadi katalis (pendorong) bagi perubahan sosial.
Kini  produksi  film  dokumenter  telah berubah menjadi bentuk gerakan sosial yang paling semarak dan menjadi bagian dari gejala yang lebih luas dari gerakan sosial berbasis media massa (Stover iii, 2013). Meskipun film dokumenter hanya menjadi salah satu bentuk dari ekspresi dari gerakan sosial, ia memiliki peran yang signifikan dan menjadi cara para aktivis menyampaikan pesan demi terciptanya keadilan sosial ( social justice ) yang dibingkai melalui film dokumenter.
Meski demikian, sejauh ini belum banyak studi  tentang  film  dokumenter  di Indonesia dibandingkan  dengan  film  fiksi  yang  jauh lebih popular. Musabab utamanya barangkali rendahnya exposure film  dokumenter  di media massa dan masih adanya pranggapan yang keliru mengenai film dokumenter yang dimaknai  sekadar  sebagai  film  penyuluhan atau propaganda. Jika dapat ditemukan penelitian tentang film dokumenter lazimnya lebih banyak berkutat pada teks (konten) semata. Misalnya, studi yang dilakukan Asri Saraswati  terhadap  dua  film  dokumenter, Nona Nyonya? (2008) karya Lucky Kuswandi dan Untuk Apa? (2008) karya Iwan Setiawan dan Muhammad Ichsan menelaah representasi kelompok masyarakat bawah ( subaltern ) dalam konteks urban maupun rural. Sementara itu, penelitian yang lain lebih memfokuskan pada  organisasi  penyelenggara  festival  film dokumenter yang merupakan situs bagi distribusi dan eksibisi alternatif. Dalam studi
Kawistara, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019: 107-119
oleh Reformasi pada 1998, telah membuka ruang-ruang demokrasi yang ditandai oleh mekarnya kebebasan pers, semangat desentralisasi dan pemilihan langsung. Tak urung, perubahan ini mendorong lahirnya film  dokumenter  yang  mengangkat  beragam tema yang selama ini seakan terkubur atau luput dari perhatian publik. Jika pada masa sebelumnya film dokumenter identik dengan propaganda pemerintah, sarana instruksional dan iklan pariwisata (Prakosa, 1997), maka setelah Reformasi film dokumenter mengusung beragam tema yang sensitif dengan pelbagai persoalan dalam masyarakat, antara lain kemiskinan, diskriminasi, krisis lingkungan hidup, persamaan hak, dan seterusnya (Irawanto, 2010; 2012).
Tentu   saja,   film   dokumenter   tidak serta-merta  mampu  melakukan  proses perubahan  sosial  yang  radikal dan mendasar.   Akan   tetapi,   film  dokumenter setidaknya memberi inspirasi bagi perubahan dengan  memaparkan  pelbagai  persoalan sosial,  budaya  maupun  lingkungan.  Berbeda dengan  dokumenter  propaganda  yang umumnya  didukung  oleh  pemerintah,  film dokumenter yang berorientasi pada perubahan  sosial  diproduksi  oleh  warga masyarakat  sipil  dan  bertumpu  pada kekuatan  persuasi  ketimbang  penggunaan instrumen pemaksa.
yang pernah peneliti lakukan terhadap Festival Film Dokumenter (FFD), festival menjadi ruang penting bagi eksibisi film dokumenter terutama yang mengangkat tema kaum marginal dan isu sosial dan politik yang luput dari media (Irawanto, 2010).
Kendatipun  studi  tentang  konten  film dokumenter  dan  organisasi  film  dokumenter tersebut menyumbang bagi pengetahuan tentang kecenderungan tematik dan dinamika institusional dalam komunitas film dokumenter, belum banyak penelitian di Indonesia yang menautkan film dokumenter sebagai teks dan implikasi sosialnya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, studi ini hendak menemukan pertautan  antara  film  dokumenter  dengan perubahan sosial. Kebaruan studi ini terletak pada ikhtiar menemukan implikasi praktis atau dimensi praksis dari produksi film dokumenter dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Dengan  kata  lain,  memproduksi  film dokumenter tidak terbatas pada proses perekaman realitas sosial semata, tetapi juga ikhtiar mendedahkan visi pembuatnya tentang perubahan sosial yang diangankannya. Untuk itu,, studi ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menilik kembali hakikat film  dokumenter  sebagai  perlakuan  kreatif (sekaligus politis) terhadap faktualitas yang berbeda  dengan  film  berita  ( newsreel ) yang sekadar sebatas melaporkan peristiwa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ( case study ). Metode studi kasus dipilih dengan pertimbangan pada kemampuannya melaku- kan pendalaman terhadap fenomena tertentu dengan sudut pandang yang kaya karena mengombinasikan beragam teknik pengumpulan data, antara lain: wawancara mendalam, observasi (pengamatan), kelompok diskusi terfokus, dan analisis dokumen. Dengan demikian, studi kasus menekankan pada “mengapa” dan “bagaimana” dari problematik penelitian. Di samping itu, studi kasus memberi kemampuan peneliti untuk menjangkau “situasi yang sebelumnya tidak dapat diakses bagi kepentingan penelitian ilmiah” (Yin, 1984: 43). Dengan kata lain, kekuatan dari studi kasus adalah eksplorasi
terhadap fenomena kontemporer yang disertai dengan beraneka bukti dan seperangkat data. Studi kasus amat bermanfaat untuk memahami realitas yang kompleks dan fenomena yang berlapis­lapis seperti halnya film dokumenter. Sebagaimana dinyatakan oleh Betsi McLane (2012: 363), “ Documentary  films  are  different from other media because the force driving the most dedicated documentarians has always been, and remains, a deep desire to shed light on the very issues, people, places and processes that make the world so complex .” Riset lapangan dilakukan di tiga kota besar, yaitu Ambon, Banda Aceh, dan Denpasar dari April hingga akhir Juli 2018. Pertimbangan utamanya adalah adanya dinamika serta konsistensi dalam produksi film dokumenter di ketiga kota tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sejumlah komunitas film dan festival film dokumenter, terutama di Banda Aceh dan Denpasar yang  mendorong  kontinuitas  produksi  film dokumenter. Di Banda Aceh, Aceh Film Festival yang memberikan tekanan pada film dokumenter diselenggarakan secara reguler sejak 2015, sedangkan Denpasar Film Festival di Bali telah digelar sejak 2010 dan melahirkan banyak pembuat film dokumenter. Kendatipun tidak ada penyelenggaraan festival film yang bersifat  regular,  beberapa  komunitas  film  di Ambon secara kontinu terus memproduksi film dokumenter.
Selain melakukan observasi lapangan, kami melakukan wawancara mendalam dengan informan yang seluruhnya berjumlah sekitar 15 orang, antara lain: pembuat film, tim produksi, penyelenggara  festival  film  dan  aktivis  dari organisasi non-pemerintah atau masyarakat sipil. Untuk menangkap keragaman sekaligus dinamika pandangan tentang film dokumenter dan pertautannya dengan perubahan sosial, maka diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di tiga kota (Ambon, Banda Aceh, dan Denpasar) yang bekerjasama dengan komunitas setempat seperti BaileoDoc di Ambon, Aceh Documentary di Aceh dan Komunitas Sri Rejeki serta Denpasar Film Festival di Bali. Sesi FGD yang diselenggarakan di setiap kota tersebut dihadiri sekitar 10 orang yang mewakili
produser, pembuat film dan aktivis organisasi non-masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan FGD ini adalah menggali data dari dinamika diskusi yang berlangsung antarpartisipan FGD mengenai topik atau isu tertentu termasuk yang berkaitan dengan produksi dan eksibisi dokumenter serta per tautan nya dengan proses perubahan  di  tempat  film  itu  diproduksi. Di samping itu, guna melengkapi data di lapangan, kami melakukan analisis tekstual terhadap  sejumlah  film  dokumenter  terpilih dari masing-masing daerah.

## PEMBAHASAN
Konteks Sosio-Politik Tiga Daerah: Ambon, Aceh dan Bali
Ambon Kepulauan Maluku terdiri dari 1.208 gugusan pulau yang terbagi ke dalam sembilan kabupaten dan dua pemerintahan kota (Ambon dan Tual). Berdasarkan data dari Kanwil Kementeriaan Agama Provinsi Maluku, pada 2015 persentase penduduk di provinsi Maluku menurut agama yang dianut terdiri dari: Muslim (50,59%), Protestan (37,74%), Katholik (10,81%), Hindu (0,75) dan Budha (0,11%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2017). Sebagai kota besar, Ambon memiliki penduduk yang padat dan terdiri dari beragam etnis dan agama semenjak era kolonialisme Belanda. Tidak mengherankan, jika Ambon dijuluki ‘kota imigran’ karena menarik pendatang dari pulau di sekitarnya untuk mengadu nasib yang lebih baik. Interaksi antarentnis itu sangat kentara terjadi di pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi atau di kedai kopi yang menjadi tempat untuk berbincang serta bertukar informasi. Akan tetapi, relasi antar pemeluk agama yang harmonis di Maluku, terutama di kota Ambon, terkoyak ketika pecah konflik berdarah pada Januari 1999 atau setahun setelah Reformasi  pada  1998.  Konflik  yang  terjadi semakin rumit tatkala sejumlah kekuatan luar ikut terlibat seperti masuknya Laskar Jihad dari Jawa ke Ambon (Al Qurtuby, 2016) dan ketaknetralan dari polisi maupun aparat keamanan semakin memperumit konflik yang
terjadi.  Akibatnya,  skala  konflik  kian  meluas dan semakin pelik untuk dipadamkan atau setidaknya memerlukan waktu yang cukup lama hingga tercapai perdamaian.
Konflik  berkepanjangan  di  Ambon  ber­ akibat pada menguatnya segregasi secara spasial maupun sosial antara komunitas Muslim dan Kristen. Kalangan Muslim hanya tinggal dalam komunitas Muslim, begitu pula kalangan Kristen. Akibatnya, semakin sedikit tempat tinggal yang dihuni oleh komunitas yang beragam karena perasaan tidak aman dan demi menghindari potensi terjadinya konflik.  Harus  diakui,  dalam  jangka  pendek segregrasi tempat tinggal mampu mengurangi pergesekan langsung antara dua kalangan yang berbeda keyakinan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, segregasi itu menyulitkan proses rekonsiliasi dan membangun kerjasama antarkelompok yang berbeda bagi penciptaan kondisi perdamaian yang permanen. Selain itu, proses pembangunan ekonomi untuk me ningkatkan kesejahteraan masyarakat juga terhambat. Karenanya, masih banyak kelompok masyarakat yang tertinggal dari proses pembangunan yang kembali menggeliat usai meredanya konflik di Ambon.
Demi membangun kultur damai dan memperluas ‘ruang-ruang’ damai, sejumlah organisasi non-pemerintah melakukan aktivitas dengan melibatkan kelompok yang berbeda seperti LAPPAN (Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Salah satu fokus kegiatan dari LAPPAN adalah menjadikan perempuan sebagai inisiator perdamaian melalui interaksi ekonomi yang dilakukan di pasar (wawancara dengan Baihajar Tualeka, 13 April 2018). Sementara itu, komunitas Paparisa Ambon Bergerak menginisiasi aktivitas di wilayah urban melalui praktik berkesenian untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya merawat perdamaian, terutama di kalangan kaum muda sebagai pelopor perdamaian (wawancara dengan Marvin, 12 April 2018). Selain itu, Paparisa Ambon Bergerak bersama LAPPAN juga melakukan program literasi digital untuk para ibu di Ambon.
Di tengah aktivisme organisasi non- pemerintah dan komunitas film dokumenter seperti Obscura Alhazen dan BetaFilm, komu- nitas BalieoDoc memiliki peran penting dalam produksi dan diseminasi film doku menter. Para  aktivis  komunitas  film  tersebut  telah memulai aktivisme semenjak masih duduk di  perguruan  tinggi.  Komunitas  film  itulah yang  memproduksi  film  dokumenter  yang tidak hanya dipertunjukkan untuk penonton umum, tetapi juga digunakan oleh organisasi non-pemerintah sebagai bagian dari ikhtiar advokasi dan pemberdayaan.

## Aceh
Provinsi Aceh terletak di ujung pulau Sumatera dikenal dengan sebutan “Serambi Mekah” mengingat sekitar 98,19 persen atau 4.413.244 jiwa dari total 4.494.410 jiwa penduduknya beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2010). Selain itu, masyarakat Aceh telah lama menjadikan “syariat Islam“ sebagai hukum yang dijunjung tinggi mengingat pernah berdiri kesultanan Islam di Aceh. Saat ini, provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan lima pemerintah kota (Banda Aceh, Langsa, Lhoksumawe, Sabang, dan Sabulussalam) yang memberlakukan syariat Islam mengingat statusnya sebagai “Daerah Istimewa” (selain Jakarta dan Yogyakarta) yang memiliki kewenangan administratif lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahannya .
Aceh memiliki sejarah perlawanan yang panjang terhadap kolonialisme yang dimulai sejak 26 Maret 1873 ketika Belanda mendeklarasikan perang dengan Kesultanan Aceh (Pasetyo dan Birks, 2009). Aspirasi untuk merdeka (independen) inilah yang selama Orde Baru menjadi target bagi operasi militer dan Aceh lantas ditetapkan statusnya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) lewat pengerahan  sekitar  12.000  pasukan.  Konflik bersenjata kerap terjadi antara pihak militer Indonesia dengan para gerilyawan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Prasetyo dan Birks, 2009). Konflik tersebut tidak jarang berbuntut pada penangkapan dan penyiksaan warga sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan konflik yang tengah terjadi.
Tak pelak, perempuan, dan kanak-kanak kerap menjadi korban dalam konflik bersenjata itu. Setelah bencana tsunami menyapu ber- sih sebagian besar provinsi Aceh pada 26 Desember 2004, akhirnya tercapai kesepakatan damai antara pihak GAM dan pemerintah Republik  Indonesia pada 15 Agustus 2005 yang  mengakhiri  konflik  bersenjata  selama bertahun-tahun (Tornquist, Prasetyo dan Birks, 2009). Akan tetapi, proses integrasi mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat bukan perkara yang gampang. Kendatipun mantan komandan GAM, Irwandi Yusuf, terpilih secara demokratis sebagai gubernur Aceh pada 8 Februari 2007, masih ada sejumlah mantan kombatan yang belum sepenuhnya terintegrasi ke masyarakat dan masih tinggal di wilayah pinggiran atau pedalaman. Begitu pula, para korban yang mengalami trauma selama operasi militer belum sepenuhnya dipulihkan. Sementara itu, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti gas, mineral maupun pertanian/perkebunan, senantiasa ada  konflik  yang  berbasis  pada  persoalan tanah (agraria). Kepentingan perusahaan yang ingin terus melakukan ekspasinya kerap bertabrakan dengan keinginan masyarakat mempertahankan tanahnya. Selain itu, problem pembangunan yang belum sepenuhnya merata di wilayah Aceh (sebagaian karena konflik bersenjata berkepanjangan) telah ikut menyumbang ketimpangan sosial dan ekonomi yang serius. Ketimpangan di Aceh tersebut bisa ditemukan antara Aceh wilayah daratan dengan kepulauan karena sarana infrastruktur maupun fasilitas publiknya belum sepenuhnya memadai.
Sebagai ikhtiar ikut terlibat dalam mendorong proses perubahan sejumlah organisasi non-pemerintah (masyarakat sipil) melakukan kegiatan menurut area yang digelutinya. Misalnya, Komunitas Kanot Bu (bahasa Aceh yang berarti ‘tempat memasak’) melakukan aksi penyadaran terhadap isu sosial dan politik di Aceh lewat kesenian seperti  grafis,  musik  dan  memproduksi  film. Di samping itu, ada pula organisasi non- pemerintah yang melakukan advokasi dalam
persoalan pertanahan (agraria) dan lingkungan yang bergerak bersama petani.
Meskipun demikian, komunitas yang menjadi penggerak penting bagi mekarnya produksi film dokumenter adalah Aceh Docu­ mentary yang menyelenggarakan workshop singkat serta pendampingan produksi lewat proposal yang dipilih. Pada 2015, komunitas Aceh Documentary menginisiasi penyelenggaraan  Aceh Film Festival (AFF). Film­film  yang  diputar  di  AFF  terutama dokumenter karya sineas muda Aceh yang telah mengikuti Aceh Documentary Competition dan Aceh Documentary Junior. Selain  dimaksudkan  mempertemukan  film dan penontonnya dan membangun kultur apresiasi yang sehat, AFF juga memfasilitasi ruang bagi bertemunya komunitas film yang tersebar di wilayah Aceh. Komunitas film itu antara lain: Juang Cinema (Bireuen), Rakan Film (Lhokseumawe); Aceh Besar Video (Aceh Besar); Komunitas Film Trieng (Banda Aceh); Karya Kita Kreatif (Banda Aceh); Sigeupai Sinema (Meulaboh); Feelmo Pictures (Banda Aceh); Kaleng Pecah Production (Banda Aceh); Ijo Organik (Bener Meriah); dan Komposisi (Aceh Besar) (Katalog Aceh Film Festival, 2017). Menarik dicatat, banyaknya komunitas film yang ada di Banda Aceh barangkali karena posisinya sebagai kota besar dengan segala fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan komunitas di daerah pelosok.
Bali Bali merupakan satu-satunya provinsi di  Indonesia yang memiliki pemeluk agama Hindu terbesar yakni sekitar 83,46 persen atau 3.247.283 jiwa dari total 3.890.757 jiwa pada 2010 (Badan Pusat Statistik, 2010) serta mereka terus merawat adat atau tradisi secara turun- temurun. Bali juga dikenal dengan industri pariwisata yang menyumbang pada pendapatan daerah maupun nasional. Meski demikian, perkembangan industri pariwisata yang massif juga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terduga. Semakin terjadi penyempitan lahan pertanian untuk pembangunan hotel dan bahkan kawasan konservasi alam terancam oleh rencana reklamasi. Misalnya, pada tahun
1996, pemerintah Orde Baru pernah melakukan reklamasi untuk kepentingan pariwisata di Pulau Serangan (sebelah timur Kota Denpasar), tetapi mangkrak dan menyebabkan abrasi Pulau Pudut di Teluk Benoa (Galuh, 2017: 11). Persoalan reklamasi kembali mencuat tatkala terjadi penolakan massal dari masya- rakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa. Persoalan itu bermula dari rencana PT.Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) melakukan megaproyek bagi pariwisata internasional (hotel, tempat pertemuan, tempat pertunjukan, pusat perbelanjaan, lapangan golf dan seterusnya) di kawasan seluas 838 hektar dengan besaran investasi sekitar 30 triliun rupiah (Galuh, 2017: 38). Sebagai kawasan konservasi perairan, tentu saja, rencana PT. TWBI berpotensi menghancurkan ratusan hektar hutan bakau, nasib nelayan yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut serta dalam konteks yang lebih luas bakal mengancam nilai budaya yang diyakini masyarakat setempat. Kendatipun demikian, terbit SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-CL/ HK/2012 yang memberikan pada PT. TWBI hak pemanfaatan Teluk Benoa seluas 838 hektar dengan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun (Galuh, 2017: 40). Penerbitan SK Gubernur tersebut memicu penolakan luas oleh masyarakat Bali yang tergabung dalam ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Meluasnya penolakan masyarakat dalam bentuk demonstrasi atau aksi massa antara lain difasilitasi oleh peng- gunaan media sosial sebagai medium bagi mobilisasi dan dukungan publik (Galuh, 2017). Aksi penolakan itu secara reguler karena belum ada pembatalan resmi terhadap rencana PT. TWBI dan pencabutan SK Gubernur Bali. Sementara itu, dampak dari pembunuhan massal 1965 terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) meninggalkan jejak yang tidak terhapus di Bali. Selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali memiliki jumlah korban pembunuhan massal yang cukup besar. Diperkirakan ada sekitar 80.000 hingga100.000 orang terbunuh (Robinson, 1995; Cribb; 1990) atau sekitar lima persen dari total jumlah penduduk Bali yang
saat itu berjumlah dua juta jiwa. Jumlah mereka yang terbunuh di Bali ini terbilang besar jika dibandingkan dengan Kamboja yang memiliki sejarah pembunuhan massal yang periodenya lebih lama. Pembunuhan massal itu terjadi antara Desember 1965 hingga awal 1966 di mana orang dibunuh dengan parang, ditembak dan dicekik dan sebagainya. Persoalannya, mereka yang terbunuh itu dikubur secara massal, sehingga upaya untuk menggali kuburan massal itu serta menguburkannya kembali secara layak merupakan isu yang masih belum kunjung terselesaikan dengan baik. Di luar persoalan besar yang berkaitan dengan lingkungan dan sejarah di Bali, persoalan lokal juga mencuat seperti keber- adaan anjing jalanan yang tidak memiliki tuannya. Misalnya, pada 2017 anjing jalanan di Tabanan diperkirakan berjumlah lebih dari 53.000 ekor (Argawa, 2016). Selama ini ada kekawatiran terhadap penyebaran penyakit rabies, sehingga terjadi perlakukan yang brutal berupa pembantaian (eliminasi) terhadap anjing tersebut yang pada 2016 jumlahnya sekitar 1087 ekor (Agarwa, 2017). Selain itu, anjing jalanan juga dijadikan sebagai santapan. Lembaga non-pemerintah yang menangani persoalan anjing liar di Bali adalah Dharma Sava yang bekerjasama dengan Komunitas Sri Rejeki  yang  memproduksi  film  dokumenter tentang persoalan di sekitar anjing jalanan. Di samping itu, di Bali ada pula organisasi AJAR (Asian Justice and Rights) yang menangani antara lain persoalan ‘ stolen children ’ akibat perang di Timor Leste dan kekerasan terhadap perempuan di Papua.
Kendati demikian, organisasi yang memiliki peran penting dalam menghidupkan film  dokumenter  di  Bali  adalah  Denpasar Film Festival (DFF) yang bermula dari lomba film  dokumenter  dalam  Pesta  Kesenian  Bali 2010 yang saat itu hanya mencakup peserta dari wilayah Bali saja. Pada 2011, ajang tersebut berganti nama menjadi Festival Film Dokumenter Bali (FFDB) yang meliputi peserta seluruh Indonesia dan melibatkan pekerja film bereputasi internasional. FFDB lantas berubah menjadi Denpasar Film Festival (DFF) yang
mendorong para sineas untuk mengenali kearifan lokal, nasib perempuan dan anak- anak, pusaka budaya yang kian memudar serta persoalan air.

## Memaknai Film Dokumenter
Tidak pernah ada makna tunggal film  dokumenter  mengingat  ada  banyak perspektif  dalam  melihat  film  dokumenter dengan pengalaman historis yang berbeda. Meski demikian, melalui wawancara dengan sejumlah  pembuat  film  dokumenter  tampak mereka menggarisbawahi karakteristik umum film dokumenter yang didasarkan pada realitas (faktualitas) yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan film cerita (fiksi), film doku­ menter memiliki klaim atas kebenaran dan keterlibatan dengan persoalan sosial maupun politik.
Aktivis  pembuat  film  dokumenter  dari Komunitas Beta Film, Piet Manuputty, me- nyatakan film dokumenter mampu meng ang­ kat realitas sosial atau isu-isu yang berkembang dalam masyarakat (wawancara, 12 April 2018). Misalnya, persoalan berkurangnya ruang hidup di masyarakat Ambon akibat perkembangan ekonomi yang semakin kapitalistik. Proses pembangunan hotel dengan menggunakan alat-alat berat yang membahayakan hanya diabaikan saja oleh para penarik ojek yang ada di bawah peralatan berat itu dioperasikan. Ini menunjukkan betapa makin berkurangnnya ruang hidup di Ambon. Sementara itu, dalam pandangan Marvin (aktivis Paparisa Ambon Bergerak), film dokumenter memiliki kekuatan visual yang mengangkat kehidupan sehari- hari yang sederhana (wawancara, 12 April 2018). Bagi Marvin, berbeda dengan film fiksi yang  menghadirkan  dunia  alternatif,  film dokumenter mengangkat dunia nyata.
Film dokumenter boleh jadi berangkat dari keprihatinan seseorang dalam menanggapi persoalan sosial. Sebagaimana penuturan Rifky Husain, “Bagi saya film dokumenter itu sebagai medium untuk menyampaikan keresahan. Jadi, selama ini mungkin sebagian orang senang buat film dokumenter karena menjadi projek kerja dia, bagi saya lebih kepada hal ini [isu
sosial tertentu] penting untuk diceritakan” (wawancara, 13 April 2018).

## Film Dokumenter dan Aktivisme
Sosial Dalam FGD yang dilakukan pada komunitas Aceh Documentary, mencuat pendapat bahwa film dokumenter semestinya ‘menggugah’ agar mampu mendorong bagi proses  perubahan sosial. Hal ini agaknya paralel dengan pernyataan dokumentaris India, Tapan Bose (2018:100), “ Any documentary worth its name is never neutral and non-controversial. If it is to serve as a positive catalyst for social change, it must shock, inspire and provoke… ” Begitu pula, sineas Argentina Fernando Solanas pernah menyatakan, “ We realized that the important  thing  was  not  the  film  itself  but  that which  the  film  provoked ” (seperti disitir oleh Imran, 2016:1). Dalam kata-kata penyunting film dokumenter Inggris, Dai Vaughan (1999: 82), “ Documentary’s images are ideally, not illustrative but constitutive. They are constitutive of the viewer’s meanings, since it is the viewer who constitutes them as documentary .” Karena itu, film dokumenter senantiasa menjadi diskursus tandingan  bagi  film  fiksi  (komersial)  yang cenderung mempropagandakan fantasi dan merayakan konsumerisme. Film dokumenter mampu menunjukkan pertautan struktural yang mempengaruhi orang kebanyakan, komunitas bahkan bangsa. Dengan kata lain, film dokumenter senantiasa jauh dari memuji diri sendiri ( self-congratulatory ), melainkan selalu melakukan swa-kritik ( self-criticism ).
Dalam gerakan kolektif menolak reklamasi Teluk Benoa yang terhimpun dalam ForBali (Forum Aliansi Rakyat Bali Tolak Reklamasi), film  dokumenter  (dalam  bentuk  rangkaian clips) digunakan sebagai medium kampanye sosial (wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana, 29 Juli 2018).  Film dokumenter itu acapkali diputar dalam pertemuan desa adat atau banjar yang digunakan untuk memberi semangat dan menyalakan api perlawanan. Ketika peneliti hadir dalam pertemuan BAMPER (Barisan Muda Perjuangan) Sumerta di Pakraman (Desa Adat Sumerta) yang tengah merayakan ulang tahun ke-2 sejak didirikan
pada 2016, rangkaian clips diputar secara looping (terus-menerus) di layar. Clips itu berisi dokumentasi pelbagai aksi yang dilakukan For Bali yang memiliki ekspresi beragam seperti musik, pertunjukan, dan sebagainya. Keterkaitan  film  dokumenter  dengan

## Memantik Perubahan Sosial Lewat Film Dokumenter
Watak dokumenter yang dilakukan oleh Dwitra J. Ariana (yang akrab dipanggil ‘Dadap’) tentang pembunuhan massal di Jembrana pada 1965, meminjam ungkapan Torchin (2012), “menciptakan saksi” ( creating witness ). Menurut Torchin (2012), retorika suara dan gambar serta ekonomi produksi memainkan fungsi yang krusial dalam kultivasi yang bersifat simultan antara otoritas dan testimoni dalam  film  dokumenter.  Dengan  demikian, film dokumenter menggunakan strategi retoris yang tidak hanya menjamin otoritas dari sang penutur, tapi juga memberikan urgensi dari tuturan itu sendiri. Gambar ( image ) bergerak dalam  film  dokumenter  mendasarkan  pada tataran diskursif dari budaya visual maupun wacana legal untuk menciptakan klaim yang afektif dan efektif ihwal genosida atau hak asasi manusia.
Melalui proses yang tidak gampang dalam meyakinkan pentingnya mendokumentasi proses penggalian kembali kuburan massal korban peristiwa genosida 1965 di desa Masehan, Dwitra akhirnya berhasil membuat film dokumenter yang diberi tajuk Masehan’s Messages . Keinginan warga Masehan perlu melakukan penggalian sebenarnya karena mereka merasa proses ritual (berdasarkan adat) untuk menyucikan mereka yang menjadi
Kawistara, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019: 107-119
gerakan sosial juga bisa ditemukan  di Aceh. Para aktivis yang peduli dengan persoalan tanah menggunakan film dokumenter sebagai bagian dari advokasi untuk membangkitkan kesadaran tentang hak-hak masyarakat atas tanah.  Misalnya,  film  Nuzul  Fajri  bertajuk Dilarang Mati di Tanah Ini (2014) mengisahkan nasib warga yang kehilangan hak atas tanah kelahirannya karena kehadiran hak guna us a ha (HGU).  Pendeknya, film dokumenter menjadi bagian organik aktivisme sosial.
korban pembantaian itu. Akibatnya, warga dihantui oleh roh mereka yang telah meninggal dan tidak dikuburkan dengan sempurna. Persoalannya, kuburan massal tempat 11 orang yang dibantai di Desa Masehan itu kini menjadi jalan aspal yang terletak di depan gedung SD. Akibatnya, proses penggalian kembali membutuhkan izin dari Dinas Pekerjaan Umum karena mesti membongkar jalan aspal.
Film Masehan’s Messages telah melanglang ke  pelbagai  festival  film  internasional  dan memperoleh apresiasi yang hangat. Akan tetapi,  yang  terpenting,  film  dokumenter  itu menarik perhatian masyarakat yang luas ketika diputar di Bali meski berada dalam pengawasan yang ketat aparat keamanan. Pada akhirnya, menurut penuturan Dwitra, kemunculan film dokumenter tentang Masehan itu mengilhami komunitas masyarakat lain di Bali untuk melakukan pembongkaran terhadap kuburan massal di desa mereka (wawancara dengan Dwitra J Ariana, 2 Juli 2018).
Sementara  itu,  film  dokumenter  dapat menjadi cara ungkap (ekspresi) sang pembuat film dalam merespon kondisi lingkungannya. Inilah yang dilakukan pembuat dokumenter Aceh yang mengisahkan orang tuanya yang menjadi perambah hutan lindung. Seperti dinyatakan oleh Rahimullah Yusarfi:
Documentaries initiated by people who take up a camera to film their own lives or by people and filmmaker coming together to tell common stories must be appreciated as at last potentially radical, and these documentaries must be instated in the archive of documentary history. Many documentary  film  and  videos  spring  from  deep convictions  held  jointly  by  filmmakers  and  by subjects as filmmakers
(dikutip oleh Imran, 2016: 24) .
Di  samping  itu,  film  dokumenter  juga dapat menjadi cara menuntut adanya tang- gung jawab pemegang otoritas (penguasa). Inilah yang disebut oleh Rahat Imran (2016) sebagai “ cinema of accountability ” sebagai- mana dipraktikkan oleh para aktivis di Pakistan  dalam  membuat  film  dokumenter dalam melawan gerakan Islamisasi yang eksesif, undang-undang syariah Islam yang
diskriminatif, penyebaran fundamentalisme, dan ancaman Talibanisasi yang menggerus tradisi dan masyarakat adat.
Di  Aceh,  praktik  memproduksi  film dokumenter sangat dekat dengan upaya perubahan sosial. Ini karena isu yang diangkat memang dekat dengan masyarakat, tetapi luput dari perhatian media massa. Di samping itu, saat pemutaran biasanya mengundang pihak yang berkepentingan (termasuk birokrat). Akibatnya, saat diskusi usai pemutaran, birokrat (pejabat pemerintah) mesti memberikan respon langsung terhadap persoalan yang di angkat  dalam  film  dokumenter  atau  yang ditanyakan oleh penonton. Dari sinilah lantas lahir kebijakan atau tindakan sebagai respon terhadap  persoalan  yang  mencuat  dari  film dan diskusi.
Organisasi non-pemerintah yang berbasis di Denpasar, Dharma Sava menggunakan film dokumenter Sang Anjing bersama film  dokumenter  lain  karya  Lawrence Blair bertajuk Bali, The Island of Dogs (yang merupa kan pelesetan “ The Island of Gods ”).
Pem buat  film Sang Anjing dari Sanggar Sri Rejeki mengisahkan bagaimana mereka mesti “mencuri” data dari dokumen Dinas Peternakan tentang kondisi anjing di Bali. Selain itu, mereka merekam proses pembantaian anjing yang penuh kekejaman karena hendak diambil dagingnya (termasuk dikuliti hidup-

## Budi Irawanto -- Film Dokumenter sebagai Katalis Perubahan Sosial Studi Kasus Ambon, Aceh, dan Bali
Dalam  konteks  Aceh,  film  dokumenter karya Jamaluddin Phonna dan Azhari bertajuk Garamku Tak Asin Lagi (2011) tentang petani garam telah mendorong lahirnya kebijakan pemerintah terhadap petani garam. Misalnya, para petani garam dikirim untuk mengikuti pelatihan di Madura kelak demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sementara itu, film  dokumenter  karya  komunitas  Kanot  Bu yang mengangkat kehidupan kalangan lansia yang dikirim ke pantai jompo memperoleh perhatian yang luas ketika diputar di kampung- kampung di Aceh. Pemutaran yang semula direncanakan hanya semalam molor menjadi tiga malam. Beberapa orang tua mengajak anaknya  untuk  menonton  film  sembari mengingatkan agar mereka kelak merawatnya dan tidak mengirimnya ke panti jompo.
Film dokumenter dengan demikian dapat membuka ruang diskusi bagi persoalan yang selama ini luput dari perhatian masyarakat padahal sangat dekat dengan keseharian mereka.
Misalnya, film dokumenter Pendayung Terakhir yang diputar di hadapan mahasiswa Fakultas Perikanan, Universitas Pattimura membuka mata penonton tentang semakin tergusurnya para pendayung akibat pembangunan jembatan Merah Putih yang menghubungkan dua tepi dari teluk Ambon. Menariknya, keberadaan para pendayung tidak jauh dari Universitas Pattimura. Sebelum jembatan dibangun dan beroperasi tahun 2005, jumlah pendayung ada sekitar 100 orang, tetapi setelah jembatan digunakan untuk transportasi jumlahnya tinggal 20 orang. Sebagian pendayung itu lantas beralih pekerjaan menjadi
tukang ojek. Tarif sekali mengangkut dari tepi teluk ke tepi yang lain sekitar 5.000 rupiah, sedangkan ojek (yang melewati jembatan) sekitar 10.000 rupiah.

## Prospek Film Dokumenter
Dalam FGD yang dilakukan di tiga kota di Indonesia (Ambon, Banda Aceh dan Denpasar) secara umum terungkap bahwa film  dokumenter  masih  memiliki  prospek yang menjanjikan di masa depan. Ini karena masih terlampau banyak persoalan sosial, politik, dan kultural penting di Indonesia yang belum  diangkat  ke  dalam  film  dokumenter. Tentu saja, ada perbedaan persoalan yang dianggap penting di antara ketiga kota yang diteliti. Misalnya, di Ambon persoalan pentingnya merawat perdamaian di antara komunitas agama yang berbeda, terutama melalui keterlibatan perempuan, masih perlu terus  diangkat  dalam  film  dokumenter  demi mendorong penghargaan pada perbedaan seraya mendorong kebersamaan yang otentik. Di Aceh, persoalan pengungkapan pengalaman selama  berlangsungnya  konflik  di  masa  lalu merupakan tantangan yang masih harus diangkat oleh para pembuat dokumenter untuk mendorong proses penyembuhan trauma maupun upaya pencarian keadilan bagi para korban kekerasan. Sementara itu, di Bali persoalan korupsi dan ancaman ekologis serta upaya mempertahankan adat akibat perkembangan industri pariwisata yang massif merupakan tematik yang perlu diartikulasikan ke dalam film dokumenter.
Oleh karena itu, perlu konsistensi dalam kerja yang telah dilakukan selama ini baik pada komunitas dokumenter atau lembaga non-pemerintah yang menaruh perhatian pada  film  dokumenter  sebagai  bagian dari proses advokasi dan pemberdayaan. Penyelenggaraan workshop dan pendampingan pembuat  film  dokumenter  di  Ambon,  Aceh dan Bali yang telah dilakukan selama ini tidak hanya melahirkan generasi baru pembuat film,  melainkan  juga  kontinuitas  perekaman serta pendokumentasian pelbagai persoalan dalam masyarakat. Di sinilah kontinuitas penyelenggaran  festival  film  di  kota  Banda
Kawistara, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019: 107-119
hidup).  Tujuan  mereka  ingin  menunjukkan dan  tidak  ingin  menutup-nutupi  kenyataan bahwa  memang  ada  praktik  yang  kejam dalam membunuh anjing.
Sementara itu, diinspirasi oleh program “live-in” dari IAIN ( In stitut Agama Islam Negeri) Ambon yang ditujukan bagi guru agar keluarga yang berbeda dengan keyakinannya sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca konflik,  Rifky  Husain  (mahasiswa  IAIN) tergerak  untuk  membuat  film  dokumenter tentang program ‘live-in’ itu yang bertajuk Provokator Damai .  Dalam  produksi  film dokumenter Provokator Damai, menurut Rifky Husain, proses pemilihan subjek menuntut pertimbangan yang matang. Ibu Heny yang mewakili kelompok Kristen akhirnya dipilih karena pertimbangan ia adalah pengajar agama Kristen di sebuah SMP. Begitu pula, guru laki- laki (wakil kelompok Muslim) adalah pengajar olah raga di sebuah SMP. Dengan demikian, film dokumenter itu menimbang keseimbangan gender. Di samping itu, pilihan pada Ibu Heny sebagai seorang guru agama memiliki posisi strategis kelak dalam menyampaikan pesan damai melalui pemahaman keagaamaan yang penuh toleransi dan perdamaian di kalangan pelajar. Lebih jauh, Ibu Heny memelopori program yang mempertemukan siswa dengan latar belakang agama yang berbeda dengan sekolah yang berbeda pula.
Aceh dan Denpasar memiliki peran penting sebagai platform bagi para pembuat film untuk mempertontonkan karyanya. Selain menjadi barometer  pertumbuhan  film  dokumenter  di daerah, festival film juga menjadi ruang bagi perjumpaan sekaligus percakapan antara pembuat film dengan penontonnya.
Sementara itu, sebagaimana sudah banyak dinyatakan oleh para ahli, bentuk film dokumenter ke depan semakin mengalami proliferasi seiring dengan pesatnya perkem- bangan teknologi (media) digital. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dokumentaris ternama dari Kanada, Peter Wintonick, menyatakan “ For now, and forever, I am banishing the word documentary from our lexicon. I am replacing it with contemporary word, one which reflects the future and the now. My new word is: docmedia (Winston; Vanstone; Chi, 2017:1). Dieja secara lain, agaknya tindakan mendokumentasi ( act of documenting ) yang lebih luas dari sekadar memproduksi film dokumenter hanya dengan menggunakan teknologi kamera tertentu, akan mewarnai praktik bermedia yang terlibat secara kritis dengan pelbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.
SIMPULAN Berangkat dari paparan di atas, maka setidaknya ada lima kesimpulan yang bisa ditarik. Pertama, film  dokumenter  menjadi instrumen penting dalam mengartikulasikan dan merepresentasikan pelbagai persoalan lokal yang luput diangkat oleh media massa arus utama atau menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Persoalan yang diangkat itu boleh jadi berasal dari pengalaman langsung pembuat film  atau  merupakan  hasil  riset  (observasi) yang mendalam. Bahkan dalam konteks Aceh, persoalan yang diangkat oleh film dokumenter justru menjadi bahan pemberitaan media lokal sehingga ikut menyusun agenda publik.
Kedua, film dokumenter mampu menyen­ tuh dimensi afeksi (emosi) penontonnya sehing ga membuka ruang bagi permenungan serta membangkitkan empati pada kelompok minoritas atau korban kekerasan. Di titik ini film  dokumenter  mengaktifkan  sensibilitas penontonnya pada hal-hal yang tidak tampak
dan tidak terdengar. Ada tanggung jawab moral yang muncul pada penonton ketika menyaksikan individu yang diperlakukan tidak setara atau kehilangan hak-hak sipil dan politiknya.
Ketiga, film dokumenter mampu menjadi ‘saksi’ bagi pengalaman traumatik yang penuh dengan kekerasan atau merendahkan martabat kemanusiaan.  Di  sini  film  dokumenter  men­ ciptakan agensi para korban yang selama ini mengalami pembisuan akibat represi struktural maupun hambatan psikologis yang tidak gampang dihadapi. Dengan kata lain, film dokumenter setidaknya membantu dalam proses pemulihan trauma pada korban serta menyuarakan keadilan bagi korban.
Keempat, film dokumenter membuka ruang diskusi (dialog) atau menciptakan wacana karena kemampuannya menghadirkan kembali realitas atau persoalan sosial dan politik dalam bentuk audio-visual yang memudahkan proses pemahaman atas persoalan yang kompleks. Apalagi  film  dokumenter  panjang  lebih mampu menunjukkan dimensi persoalan yang lebih lengkap, sehingga dapat menjadi basis bagi perbincangan atau eksplorasi untuk menemukan solusi dari persoalan yang diangkat.
Kelima, berangkat dari kemampuannya dalam membuka perbincangan atau diskusi, maka  film  dokumenter  memiliki  kapasitas sebagai  katalis bagi perubahan sosial. Utamanya  jika  sejak  awal  produksi  film dokumenter diintensikan sebagai bagian advokasi atau pemberdayaan masyarakat. Di  sini  film  dokumenter  menjadi  “ cinema of responsibility ” yang menuntut tanggung jawab pemegang otoritas politik agar akuntabel dan menjamin pemenuhan hak-hak para warga. Harus diakui bahwa studi ini masih jauh dari  lengkap  dalam  menangkap  praktik  film dokumenter di Indonesia, sehingga masih terbuka lebar peluang bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut dapat memfokuskan pada upaya mengeksplorasi dimensi penonton film dokumenter dengan melihat proses resepsi yang mencakup persoalan praktik menonton dan  proses  pemaknaan  terhadap  teks  film dokumenter. Dimensi ini penting untuk diteliti
lebih mendalam agar diperoleh pemahaman mengenai kapabilitas penonton dalam menerjemahkan pesan yang diusung oleh film dokumenter. Oleh karena itu, penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografis sangat relevan untuk menangkap secara subtil praktik menonton dan pemaknaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qurtuby, Sumanto. 2016. Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslimsin the Moluccas. London dan New York: Routledge.
Argawa, I Made. 2016. Jumlah Anjing di Tabanan Pada 2017 Diperkirakan Capai 53 Ribu Ekor. Tribun News.
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 <http://bali.tribunnews.com/
2016/12/08/jumlah-anjing-di- tabanan-pada-2017-diperkirakan- capai-53-ribu-ekor.>
Aufderheide, Patricia. 2007. Documentary Film:  A  Very  Short  Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk
2010 . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018. <https://sp2010.
b p s . g o . i d / i n d e x . p h p / s i t e / tabel?tid=321&wid=0 2018>.
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
2017. Provinsi Maluku Dalam Angka . Ambon: BPS Provinsi Maluku.
Bose, Tapan. 2018. My Film, My Politics. Dalam Towards People Cinema:
Independent Documentary and Its Audience in India. Editor K. Basu dan D. Banerjee, New Delhi: Three Essays Collective.
Cribb, Robert. 1990. The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali.
Monash Paper on Southeast Asia, No.21. Clayton; Victoria.
Galuh, I Gusti Agung Ayu Kade. 2017. Media Sosial dan Demokrasi: Trnasformasi
Aktivitas Media Sosial ke Gerakan Nyata Bali Tolak Reklamasi. Yogyakarta: Polgov. Irawanto, Budi. (2010). Contemporary Indonesian independent documentary in the Yogyakarta Documentary Film Festival: a note from juror’s seat. Asian Cinema , 21(2):
150-162.
Irawanto, Budi. 2012. “Beyond Big Dramatic Moments: Indonesian Documentary Films in the 21 st Century.” Dalam, Asian Documentary Today . Diedit oleh J.H. C. Yu dan Asian Network Documentary, Busan: Busan International Film festival.
Imran, Rahat. 2016. Activist Documentary Film in Pakistan: The Emergence of a Cinema of Accountability, London dan New York: Routledge.
Katalog  Aceh Film Festival. 2017. Refleksi , Banda Aceh: Aceh Film Festival.
McLane, Betsy. 2012. A New History of Documentary Film , New York dan London: Continuum.
Prakosa, Gatot. 1997. Film pinggiran: antologi film pendek, film eksperimental dan film documenter . Jakarta: FFTV-IKJ & YLP.
Prasetyo, Stanley Adi dan Birks, Teresa, Background and Political Situation in Aceh . Dalam Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction .
Diedit oleh Olle Tornquist, Stanley Adi Prasetyo dan Teresa Birks, Yogyakarta dan Jakarta: PCD Press & ISAI.
Robinson, Geoffrey. (1995). The Dark Side of  Paradise:  Political  Violence  in Bali. Ithaca dan London: Cornell University Press.
Saraswati, Asri. 2012. “The Urban-Rural Dichotomy in the Indonesian Documentaries in Nona Nyonya? and Untuk Apa? .” Wacana 14(1):17-36. Stover Iii, John A. 2013. Framing Social Movements Through Documentary.
Contexts , 12 (4):56-58.
Tornquist, Olle, Prasetyo, Yosep Adi, dan Birks, Teresa. (Eds.). 2009. Aceh:
The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, Yogykarta dan Jakarta: PCD Press dan ISAI.
Torchin, Leshu. 2012. Creating the Witness: Documenting Genocide on Film, Video and the Internet, Minneapolis dan London: University of Minnesota Press. Vaughan, Dai. 1999. For Documentary: Twelve Essay, Berkley: University of California Press.
Winston, Brian, Vanstone, Gail, dan Chi, Wang. 2017. The Act of Documenting: Documentary Film in the 21 st Century , New York dan London: Bloomsbury.
Yin, Robert K. 1984. Case Study Research: Design and Method , Newbury Park: Sage.