## PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI BUMDES DI DESA KALIANGSANA KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG

## STRENGTHENING VILLAGE ECONOMY THROUGH BUMDES IN KALIANGSANA VILLAGE, KALIJATI DISTRICT, SUBANG REGENCY
Kamal Ma’ruf * , Teti Setiawati
Universitas Subang *Email: kamalmaruf@unsub.ac.id (Diterima 19-10-2022; Disetujui 06-02-2023)

## ABSTRAK
Membangun  kekuatan  ekonomi  desa  hanya  bisa  dilakukan  dengan  menyejahterakan  masyarakat  melalui program  pemberdayaan  dan  kemandirian  masyarakat  dalam  kehidupan  ekonominya.  Tujuan  pembangunan otonomi asli desa adalah mengembangkan prakarsa dari dalam ( inward looking ) dan menumbuhkan kekuatan- kekuatan  baru  masyarakat.  Pada  hakikatnya  masyarakat  dapat  berkembang  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya.  Usaha  pemberdayaan  masyarakat  mensyaratkan  keterlibatan  masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan supaya  menjadi  subyek  proses  perencanaan  dan  mampu  berkembang  secara  mandiri  serta  keberlanjutan sebagai unit sosial maupun unit ekonomi yang otonom. Kelembagaan yang mengakar pada masyarakat Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, belum mampu berkembang, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek sosial.  Pemberdayaan  dilakukan  dengan  partisipatif  warga  masyarakat.  Hasil  yang  dicapai  dari  program pemberdayaan ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan pembangunan, khususnya penguatan ekonomi masyarakat  melalui  peran  Bumdes  dalam  memberdayakan  masyarakat  di  berbagai  sektor  usaha  yang  telah dibentuk. Program sarasehan, seminar, dan pelatihan masyarakat Desa Kaliangsana telah memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan makro.

## Kata kunci: Penguatan Ekonomi, Bumdes, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT
Building the economic strength of the village can only be done by improving the welfare of the community through  empowerment  and  community  independence  programs  in  their  economic  life.  The  purpose  of developing genuine village autonomy is to develop initiatives from within (inward looking) and to foster new community strengths. In essence, society can  develop  according to its  potential.  Community empowerment efforts require community involvement. This is intended to be the subject of the planning process and able to develop independently and sustainably as an autonomous social and economic unit. Institutions that are rooted in the people of Kaliangsana Village, Kalijati District, have not been able to develop, both in terms of economic and  social  aspects.  Empowerment  is  carried  out  with  Participatory.  The  results  achieved  from  this empowerment  program  are  increasing  development  management  capacity,  especially  strengthening  the community's economy through the role of Bumdes in empowering communities in various business sectors that have been formed as well as through workshops, seminars, and training programs for the Kaliangsana Village community to have the ability to anticipate changes in the macro environment.
Keywords: Strengthening the Economy, Bumdes, Community Empowerment

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat  hanya mungkin  diupayakan  dengan  memberdayakan dan memandirikan  masyarakat  dalam  kehidupan  ekonominya.  Hal  ini  dilakukan  dengan membangun  daya  dan  tenaga  yang  dimiliki  masyarakat  melalui  motivasi  untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan. Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  mampu  memberikan
pengembangan  terhadap  pembangunan  dan  perkembangan  daerah,  terutama  dalam kewenangan yang luas dalam mengelola potensi sumberdaya yang tersedia dengan seoptimal mungkin sebagai upaya dalam memprioritaskan pembangunan di daerah yang berbasiskan pada pengembangan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
Pada  hakikatnya  masyarakat  dapat  berkembang  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya.  Oleh  karena  itu,  usaha  pemberdayaan  masyarakat  menyaratkan  keterlibatan masyarakat  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pada  saat  monitoring  dan evaluasi.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya  menjadi  subyek  proses  perencanaan  dan  mampu berkembang  secara  mandiri,  keberlanjutan  sebagai  unit  sosial  maupun  ekonomi  yang otonom.
Potensi yang dimiliki masyarakat Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang belum didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat baik dari segi manajemen, sumberdaya  manusia,  modal,  maupun  akses  dalam  menembus  pasar.  Berdasarkan  data potensi  desa  tahun  2000,  kelembagaan  keuangan  seperti  bank  dapat  berfungsi  sebagai lembaga  pendukung  permodalan  (inklusi  keuangan)  bagi  masyarakat  pedesaan.  Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro ekonomi masyarakat tumbuh di semua kecamatan, namun keberadaannya  belum  mampu  bergerak  sesuai  kebutuhan  masyarakat,  dan  juga keberadaannya belum merata di semua desa.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa koperasi diandalkan sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai salah satu badan usaha yang banyak diharapkan dapat membantu terciptanya atau bangkitnya perekonomian masyarakat yang  lebih  baik.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  belum  mampu  diandalkan  dan  masih memprihatinkan  (kurang  sehat).  Tidak  efektifnya  KUD  disebabkan  oleh  bayak  faktor, diantaranya  yang  menonjol:  (a)  kelemahan  manajemen;  (b)  kelemahan  sumberdaya manusia; (c) keterbatasan akses pendanaan dan modal; dan (d) kekurang mampu menembus pasar.
Bercermin  pada  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  itu  juga  yang  terjadi  pada kelembagaan yang ada di Desa Kaliangsana. Kelembagaan yang mengakar pada masyarakat Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati juga belum mampu berkembang, baik ditinjau dari aspek  ekonomi  maupun  aspek  sosial.  Permasalahan  yang  dijumpai  dari  aspek  ekonomi antara  lain:  (a)  kurang  berkembangnya  sistem  kelembagaan  ekonomi  untuk  memberikan kesempatan  dalam  pengembangan  kegiatan  usaha  ekonomi  kompetitif;  (b)  kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa permodalan (masalah inklusi keuangan), lokasi usaha, lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi; dan
(c)  lemahnya  kemampuan  masyarakat  pedesaan  untuk  membangun  organisasi  ekonomi masyarakat.
Berbagai  permasalahan  tersebut  di  atas  diharapkan  dapat  teratasi  dengan  hadirnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di setiap desa. Program ini dihadirkan sebagai motor penggerak ekonomi baru di desa demi menutupi kelemahan dari lembaga-lembaga ekonomi dan  sosial  yang  ada  di  desa  selama  ini.  Termasuk  membangkitkan  kembali  energi  bagi usaha-usaha  yang  ada  selama  ini  di  desa  seperti  KUD  dan  usaha-usaha  produktif  dari masyarakat desa setempat melalui pemberian bantuan dan pembinaan.
Peran  Bumdes  sangat  diharapkan  di  pedesaan  karena  kawasan  pedesaan  memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan  kawasan  pedesaan  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  mendorong perkembangan ekonomi secara nasional dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah pedesaan tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan pedesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran desa sebagai pusat produksi kebutuhan sumberdaya pembangunan.
Membangun  hubungan  keterkaitan  antar  desa-kota  juga  merupakan  salah  satu  cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah perdesaan, dimana peran desa dikuatkan  sebagai  pusat  produksi  dan  sumberdaya.  Pola  tersebut  diharapkan  mendorong perkembangan ekonomi desa dan mendorong permerataan ekonomi antara desa dan kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan alternatif-alternatif baru dan introduksi ilmu  pengetahuan  yang  bisa  dilakukan  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pedesaan.

## BAHAN DAN METODE
Pemberdayaan  ekonomi masyarakat  Desa  Kaliangsana,  Kecamatan  Kalijati  melalui Bumdes  dilakukan  dengan  metode participatory  rural  appraisal (PRA)  untuk  mengatasi masalah strategis yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tahapan:
1. Identifikasi Potensi, Permasalahan, dan Kebutuhan Masyarakat
a. Identifikasi  potensi,  permasalahan,  dan  kebutuhan  pembangunan  masyarakat meliputi identifikasi potensi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati,
b. Identifikasi  masalah  Desa  Kaliangsana,  yaitu  bidang  ekonomi  berupa  kurangnya penyediaan pelayanan pupuk bersubsidi untuk para petani.
2. Penyusunan/Rencana Program Kerja
Penyusunan  program  dilakukan  dengan  menerapkan participatory  rural  appraisal (PRA)  yang  berbasiskan  pada  potensi,  permasalahan,  dan  kebutuhan  masyarakat pedesaan yang memuat hal-hal seperti masalah, kegiatan, pelaksanaan, sasaran, metode waktu, penanggungjawab, dukungan program/proyek lain, dinas/instansi pendukung dan perkiraan  biaya,  yakni  program  Program  Legalisasi  Bumdes  yang  meliputi:  (a) Melegalisasi Bumdes agar terdaftar di kementerian, (b) Membuat SOP Legalitas Bumdes untuk diajukan ke pihak terkait, dan (c) Membuat web Bumdes sebagai media akses yang mudah dijangkau dan transparansi.
3. Evaluasi Penerapan Program
Evaluasi  mencakup  dua  aspek,  yaitu  evaluasi  penerapan  rencana  kegiatan  bersama masyarakat  dan  evaluasi  penerapan  kegiatan  antara  fasilitator  dengan  menggunakan indikator-indikator yang telah disepakati bersama.
Konsep yang digunakan  dalam  pengembangan  Desa  Kaliangsana  kecamatan  Kalijati melalui program Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM)  adalah  sebagai berikut:
a. Mempersiapkan  masyarakat  untuk berpartisipasi menumbuhkan  rasa memiliki  dan tanggungjawab terhadap program yang dilaksanakan.
b. Mengembangkan  kemampuan  masyarakat  untuk  mewujudkan  dan  mempengaruhi arah serta pelaksanaan satu program dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki masyarakat  sehingga  pemberdayaan  merupakan tema  sentral  untuk  menumbuhkan jiwa aktif dan kreatif masyarakatnya.
c. Pemberdayaan  dalam  kelembagaan  Bumdes  dengan  memberdayakan  keragaman aktivitas  ekonomi  (kelompok  usaha)  masyarakat  dengan  cara  mengembangkan berbagai akses yang dapat mendukung pengembangan usaha seperti akses terhadap sumberdaya  fisik;  akses  terhadap  sumberdaya  pembiayaan;  dan  akses  terhadap kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha.
Bumdes  dikelola oleh  masyarakat desa secara  profesional seperti halnya  mengelola badan usaha lainnya. Sumber dana Bumdes dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya sumbangan dari kelompok usaha yang dikoordinir dalam bentuk balas jasa, pinjaman dari dana  desa,  bantuan  dari  lembaga  donor,  serta  aktivitas  Bumdes  lainnya;  sehingga  dalam membangun desa tidak tergantung dari anggaran kabupaten saja, tetapi bisa menggunakan dana dari kas desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari sarasehan Bumdes yang dilakukan di Aula Kantor Desa Kaliangsana yang dihadiri oleh kepala desa dan aparatnya, ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, pemuda, ketua dan anggota pengurus Bumdes, serta pendamping desa menunjukan bahwa kepala desa dan BPD serta tokoh masyarakat Desa Kaliangsana menyadari pentingnya peran Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat demi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah  satu  desa  yang  punya  potensi  ekonomi cukup  besar.  Melalui  musyawarah  bersama pemerintah  desa  dan  BPD  serta  tokoh  masyarakat  telah  berhasil  memperbaharui kepengurusan  BUMDES  yang  bisa  bekerja  lebih  profesional  dalam  mengurus  BUMDES Desa Kaliangsana.
Selain  itu,  telah  berhasil  diidentifikasi  potensi  ekonomi  yang  akan dikelola/dikembangkan oleh Bumdes di Desa Kaliangsana, yakni: pengelolaan air bersih, perdagangan  sarana  dan  hasil  pertanian  yang  meliputi  toserba,  peternakan,  perikanan, agrobisnis, dan holtikultura. industri kecil dan kerajinan rakyat, serta pengelolaan sampah.

## Gambar 1. Kegiatan Sarasehan Bersama Kepala Desa
Guna efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan BUMDES Desa Kaliangsana,  dibuat Program  Legalisasi  Bumdes  yang  meliputi:  (a)  Melegalisasi  Bumdes  agar  terdaftar  di kementrian, (b) Membuat SOP Legalitas Bumdes untuk diajukan ke pihak terkait, dan (c) Membuat web Bumdes sebagai media akses yang mudah dijangkau.
Kemudian  dalam  rangka  tertib  administrasi,  melalui  seminar  membantu  menyusun laporan  administrasi  desa,  laporan  keuangan  serta  Program  Legalitas  BUMDES  Desa Kaliangsana.  Selain  itu,  hasil  yang  paling  menonjol  dan  fundamental  dari  pengabdian masyarakat  ini  adanya  pembentukan  sejumlah  kelompok  mitra  usaha  lainnya  dan keberhasilan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dan kegairahan para mitra usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.
Gambar 2. Kegiatan Sarasehan Dengan Mitra Usaha Toko/Kios
Gambar 3. Kegiatan Sarasehan Dengan Pemilik Ikan Ternak

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  partisipatif  warga  masyarakat  adalah meningkatnya  kapasitas  pengelolaan  pembangunan,  khususnya  penguatan  ekonomi masyarakat  melalui  peran Bumdes  dalam  memberdayakan  masyarakat  di  berbagai  sektor usaha yang telah dibentuk.
Pengelolaan  Bumdes  lebih  profesional  sebagai  ujung  tombak  dalam  penguatan ekonomi desa, sehingga terbentuklah beberapa kelompok usaha jasa yang  produktif, yakni usaha simpan pinjam, usaha keripik pisang, mitra usaha toko serba ada, usaha air mineral kelompok usaha ikan ternak, dan  kelompok usaha ini menjadi wadah penyerap tenaga kerja.
Untuk tertib administrasi dan terlaksananya pengelolaan Bumdes  Desa Kaliangsana beserta fasilitas yang dibutuhkan di dalamnya maka  Kepala Desa  harus menyiapkan secara khusus kantor/sekretariat Bumdes Desa Kaliangsana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta.
Dharmawan,  A.H.  2002. Pengembangan  Komunitas  dan  Pedesaan  Berkelanjutan . Bogor:Institut Pertanian Bogor.
Djohan,  A.  1996.  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  potensi  Daerah  Dalam Upaya  Memacu Laju Pembangunan Daerah Menyongsong Otonomi Daerah yang Nyata dan Dinamis, Serasi dan Bertanggungjawab di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Lokakarya Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis . (Disampaikan pada 24 Desember 1996)