## KESADARAN MEMBAYAR TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEPEDA MOTOR DI POLRI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 (STUDI
KASUS MASYARAKAT KECAMATAN JANGKA BUYA)
Oleh: Multazam, SH/ Arifin Abdullah,SH Email: multazamanwar@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Penerimaan  Negera  Bukan  Pajak  (PNBP)  merupakan  penerimaan  negara  yang diperoleh  karena  pemberian  pelayanan  jasa/penjualan  barang  milik  negara  untuk departemen/lembaga  kepada masyarakat.  Penerimaan  ini  dapat  berasal  dari  pungutan  dalam bentuk  iuran,  retrubusi,  sumbangan  atau  pungutan  yang  dikenakan  atas  pemberian layanan/jasa  oleh  departemen/lembaga,  penjualan  batang  milik  negara,  baik  yang  dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, serta penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara. 41
Adapun Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP Pasal 1 Angka 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara  bukan  pajak  lain  salah  satunya  PNBP  POLRI.Setiap  anggaran  kementrian negara/lembaga  pada  dasarnya  mempunyai  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang bersifat  umum  tidak  berasal  dari  pelaksana  tugas  pokok  dan  fungsinya,  antara  lain  seperti penerimaan  hasil  penjualan  barang  investasi  kantor  yang  tidak  digunakan  lagi,  penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintas
41 http;//www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-negara-Bukan-Pajak.bpkp  diakses  pada tanggal 20 desember 2017 Pukul 23.00 WIB
atas  jasa  giro,  penerimaan  kembali  uanpersekot  gaji/tunjangan,  selain  penerimaan  umum tersebut  masih  ada  lagi  PNBP  yang  bersifat  fungsional  yaitu  penerimaan  yang  penerimaan yang  berasal  dari  hasil  pungutan  kementrian  negara/lembaga  atas  jasa  yang  diberikan sehubungan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementrian negara/lembaga dengan kementrian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Kemetrian/Lembaga.
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  termasuk  Pemungutan  penerimaan  negara yang  mempunyai  aturan,  prinsip,  dan  syarat-syarat  untuk  memberikan  panduan  kepada penyelenggara  negara  dalam  memungut  penerimaan  tersebut.  Adapun  prinsip  pemungutan penerimaan negara tersebut adalah 42 :
a. Prinsip  kesamaan  atau  keadilan,  artinya  dalam  penerimaan  disamakan  atau disesuaikan dengan ketetapan peraturan-peraturan Negara yang berlaku.
b. Prinsip kepastian, artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap yang berkewajiban untuk dibayar.
c. Prinsip  kecocokan  atau  kelayakan,  artinya  besaran  yang  harus  disetor  sesuai dengan tarif perundang-undangan.
d. Prinsip  ekonomi,  artinya  biaya  pemungutan  menjadi  minimal  dari  pada penerimaan yang diperoleh.
42 Fredy  haris .  Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang  Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan paJak , (Jakarta: 2011), hal 69.
Karakteristik Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  PNBP  adalah  seluruh  penerimaan  Pemerintah  Pusat  yang tidak  berasal  dari  penerimaan  perpajakan.  UU  tersebut  juga  menyebutkan  kelompok  PNBP meliputi 43 :
43 UU No. 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
U No 20 Tahun 1997
Tentang PNBP PP No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran PNBP PP No. 73 Tahun 1993 Tata cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari keg. tertentu PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP PP No. 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP KMK Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian PNBP PMK 152/pmk 02/2014 Tentang JUKSU Rencana PNBP
PP No 29 Tahun 2009
Tata Cara Penentuan
Jumlah, Pembayaran
Penyetoran Yang Terutang PP No 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan PNBP PP No 34 Tahun 2010 Tata Cara Pengajuan dan penyelesaian Keberatan PNBP yang Terutang PMK No 02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Oleh Bendahara Penerimanaan PMK No 231/PMK 02/2009 TentangPedoman Umum Pemeriksaan PMK No 192/PMK 02/2012 Tentang PNKT Akuntabilitas dan Transpaansi Pengelolaan
PNBP
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
e. penerimaan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  yang  berasal  dari  pengenaan  denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri
Kecuali  jenis  PNBP  yang  ditetapkan  dengan  Undang-undang,  jenis  PNBP  yang tercakup  dalam  kelompok  sebagaimana  terurai  diatas,  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.  Artinya  diluar  jenis  PNBP  terurai  diatas,  dimungkinkan  adanya  PNBP lain melalui UU.
Secara lingkup penerimaan negara yang luas PNBP berbeda karakteristik dengan pajak. Konteks Penerimaan negara bukan pajak terbagi dalam 3 jenis yaitu PNBP fungsional, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

## HASIL PENELITIAN
A. Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Kehidupan Masyarakat
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan  penerimaan negara yang berasal dari  selain  pajak,  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  menurut  UU  No.  20  tahun  1997 Tentang  Penerimaan  Pemerintah  Pusat  yang  tidak  berasal  dari  penerimaan  perpajakan  dan yang  terbaru  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  yang  mengatur  tentang
Penerimaan Negera Bukan Pajak di Polri tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak. 44
Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ditetapkan  dengan  memperhatikan dampak  pengenaan  terhadap  masyarakat  dan  kegiatan  usahanya,  biaya  penyelenggaraan kegiatan  Pemerintah  sehubungan  dengan  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang bersangkutan,  dan  aspek  keadilan  dalam  pengenaan  beban  kepada  masyarakat.  Selanjutnya diatur  pula  bahwa  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ditetapkan  dalam undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah.  Oleh  karena  itu  penetapan  tarif  atas  jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  memerlukan  pertimbangan  yang  secermat  mungkin  agar pembebanannya  kepada  masyarakat  wajar  dan  memberikan  kemungkinan  perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha. 45
Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola  dalam  sistem  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Ketentuan  ini  merupakan prinsip  Pokok  dalam  pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  ditetapakan  dalam Undang-undang  nomor  20  tahun  1997.  Penagihan  dan  pemungutan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  yang  Terutang  dilakukan  oleh  Instansi  Pemerintah  atas  penunjukkan  Menteri Keuangan. Penunjukan ini sehubungan dengan keterkaitan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) yang bersangkutan.
Ketika  berbicara  tentang  PNBP  maka  tidak  akan  terlepas  dari  objek  PNBP  tersebut karena  itu  PNBP  tidak  bisa  lepas  dari  masyarakat,  Masyarakat  merupakan  elemen  yang menjadi objek PNBP. Sudah menjadi kewajiban layaknya kewajiban membayar pajak, PNBP juga  mempunyai  kewajiban  yang  mengatur.  Masyakat  sebagai  objek  PNBP.  Sebagai  objek,
44 http;  //www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-negara-Bukan-Pajak.  bpkp  diakses pada tanggal 22 April 2018, Pukul 21.55 WIB
45 Hasil Observasi di Samsat Pidie Pada Tanggal 20 Februari 2018.
kesadaran dalam membayar tarif  PNBP sangat diharapkan supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah  tercapai.  Namun  minimnya  kesadaran  masyarakat  masih  menjadi  permasalahan bagi pemerintah selaku pengelolan PNBP baik di kabupaten maupun provinsi. 46
Banyak pandangan keliru masyarakat yang beredar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah  satunya  adalah  membayar  tarif  PNBP  merupakan  hal  yang  sia-sia,  masyarakat bernaggapan pemerintah tidak dapat memaksialkan pemanfaatan PNBP yang telah dipeenuhi masyarakat.  Dalam  kehidupan  masyarakat  kepercayaan  terhadap  pengelolaan  PNBP  sangat minim menjadi salah satu faktor yang banyak dijumpai dan cendrung beranggapan membayar tarif PNBP adalah suatu hal yang sia sia serta hanya memperkaya pihak-pihak tertentu. 47
Pemerintah  diharapkan  agar  mampu  mengoptimalkam  seluruh  penerimaan  Negara. Pemungutan  yang  dilakukan  suatu  Negara  di  samping  sebagai  sumber  penerimaan  dalam Negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi  dan stabilisasi. Pemerintah sebagai  lembaga  publik  dan  bukan  lembaga  privat  berkewajiban  memberikan  informasi keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Transparansi  merupakan  alat  yang  sangat  urgen,  karena transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
Transparansi bisa juga diartikan bahwa adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan terhadap penyelenggaraan  pemerintah.  Manajemen  yang  baik  adalah  titik  awal  dari,  transparansi sehingga  komunikasi  publik  dapat  terjalin,  namun  transparansi  yang  dilakukan  juga  harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga.
Tetapi disisi lain timbulnya kenaikan tariff ini juga dianggap memberatkan masyarakat.
Pergantian  PP  ini  sudah  mengalami  perubahan  sebanyak  3  kali  perubahan.  Dalam  setiap perubahan Peraturan Pemerintah tersebut memiliki perbandingan atau perbedaan di dalamya.
46 Hasil observasi di SAMSAT Gampong Meureudu, Pidie Jaya, pada bulan Maret 2018.
47 Hasil observasi di Gampong Jurong  Ara  Kecamatan Jangka Buya  Kabupaten Pidie Jaya Pada bualan Februari 2018
diantaranya  adalah:  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi;  pelayanan  ujian  keterampilan mengemudi  melalui  simulator;  penerbitan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan;  penerbitan  Surat Tanda  Coba    Kendaraan;  penerbitan  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor;  penerbitan  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor;  penerbitan  Surat  Mutasi  Kendaraan  Ke  Luar  Daerah; penerbitan  Surat  Izin  Senjata  Api  dan  Bahan  Peledak;  penerbitan  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian;  penerbitan  Surat  Keterangan  Lapor  Diri;    penerbitan  Kartu  Sidik  Jari (Inafis Card); dan denda pelanggaran lalu lintas. 48

## 3.3 Proses Penerimaan PNBP dalam PP No. 60 Tahun 2016
Pasal  4  UU  PNBP,  dinyatakan  bahwa  seluruh  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  wajib disetor  langsung  ke  Kas  Negara.  Ketentuan  ini  kemudian  diatur  lebih  jauh  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2010  tentang  jenis  dan  tari  atas  jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republic Indonesia dalam diatur bahwa  seluruh  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  wajib  disetor  langsung  ke  Kas  Negara.  Pengaturan  ini  tentu  sangat reformatif  karena  penyetoran  secara  langsung  tersebut  akan  mencegah  segala  bentuk penyimpangan  atau  penyelewengan  penerimaan  negara  sebagaimana  kerap  disinyalir  oleh masyarakat  selama  ini.  Ketentuan  ini  juga  memberikan  satu  indikasi  bahwa  penerimaan negara bukan pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensilogis  dari  fungsi  pelayanan  publiknya  sehingga  bisa  terbebas  dari  Negara  yang kolutif. Hal ini telah digariskan secara tegas dalam undang-undang reformasi birokrasi yakni UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi
48 Fuadi. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. ( 2011 : Universitas Syi’ah Kuala), hal 5
Kolusi  dan  Nepotisme,  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 49 .
Penerimaan PNBP antara lain adalah sebagai berikut 50 :
a . Untuk proses Penerimaan PNBP pada BPKB terbagi atas beberapa tahap :
1) Pemohon yang memiliki kepentingan, misalnya ingin menerbitkan BPKB baru, perubahan identitas, ataupun duplikat maka harus memenuhi kelengkapan persyaratan.
2)  Kelengkapan  berkas,  pada  bagian  ini  pemohon  diaharapkan  untuk  melengkapi  segala berkas yang diminta agar dapat diperiksa oleh petugas.
3)  Penyerahan  berkas,  apabila  berkas  yang  diperlukan  sudah  memenuhi  sayarat  maka pemohon  dapat  melakukan  penyerahan  berkas  kepada  petugas.  Pada  fase  ini  berkas pemohon akan diteliti apakah sudah memenuhi syarat.
4)  Pembayaran  pada  loket  Bank.  Apabila  berkas  yang  diajukan  tersebut  sudah  lengkap  dan memenuhi syarat maka pemohon akan diarahkan menuju loket pembayaran. Pada bagian loket  pembayaran  ini  ada  2  bank  yang  ditunjuk  langsung  oleh  pihak  pemerintah  yang pertama  adalah  bank  BRI  dan  bank  BNI.  Pada  bank  BRI  untuk  pembayaran  pendaftaran BPKB baru dan perubahan BPKB. Sedangkan untuk bank BNI hanya untuk pembayaran nomor  pilihan.  Untuk  jumlah  pembayaran  yang  diserahkan  pada  bagian  loket  Bank disesuaikan dengan PP no. 60 Tahun 2016. Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  wajib  disetor  langsung  ke  Kas  Negara.  Ketentuan  ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal
5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan segara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diatur
49 Hasil  Observasi  di  Kantor  SAMSAT  Gampoeng  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya  pada  bulan  maret 2018
50 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Republik Indonesia
bahwa  seluruh  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara.
6)  Pasca  pembayaran,  setelah  ada  tanda  bukti  pembayaran  diperlihatkan  kepada  petugas untuk  mendapatkan  BPKB,  berkode,  untuk  selanjutnya  diproses.  Dalam  fase  ini  petugas penerima  berkas  melakukan  beberapa  fase  yakni  enter  data,  dijetak,  verifikasi  kembali untuk  ditandatangani  pejabat  penandatangan  kemudian  distempel,  kemudian  pemisahan arsip.
7) Penyerahan berkas kepada pemohon.
b . Untuk proses Penerimaan PNBP pada SIM terbagi atas beberapa tahap 51 :
1) Pemohon yang memiliki kepentingan untuk memperpanjang ataupun membuat SIM maka harus melengkapi berkas yang dibutuhkan.
2)  Setelah  kelengkapan  berkas  pemohon  diarahkan  untuk  melaksanakan  ujian  praktek mengemudi.
3)  Pembayaran  pada  loket  Bank.  Apabila  dinyatakan  lulus  dalam  ujian  praktek  SIM  maka pemohon diarahkan menuju loket pembayaran bank BRI. Untuk jumlah pembayaran yang diserahkan pada bagian loket Bank disesuaikan dengan PP no. 60 Tahun 2016.
4)  Setelah  melakukan  pembayaran  pemohon  memberikan  tanda  bukti  pembayaran  pada petugas untuk mendapatkan SIM baru atau penyeraahan berkas pada pemohon.
Proses  yang  dijelaskan  di  atas  merupakan  salah  alur  yang  harus  ditempuh  oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kemudian masyarakat berkewajiban menbayar pelayanan maka itu disebtu penerimaan negara bukan pajak. Proses ini harus disosialisasikan kepada  maasyarakat  deng  sedemikian  rupa  agar  masyarakat  lebih  mudahdalam  memahami serta dapat membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap PNBP
51 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Republik Indonesia
Berikut gambaran alur proses penerimaan PNBP di POLRI 52 :

## B. Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ditetapkan  dengan  memperhatikan dampak  pengenaan  terhadap  masyarakat  dan  kegiatan  usahanya,  biaya  penyelenggaraan kegiatan  Pemerintah  sehubungan  dengan  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang
52 Hasil observasi di kantor Samsat Gampoeng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya  pada bulan Maret 2018
PERMOHONAN PROSES PNBP PADA BPKB PROSES SIM KELENGKAPAN BERKAS KELENGKAPAN BERKAS PEMBAYARAN PADA BANK BRI UJI PRAKTEK PASCA PEMBAYARAN PEMBAYARAN PADA LOKET BRI PENYERAHAN BERKAS PADA LOKET PENYERAHAN BERKAS PADA PEMOHON PENYERAHAN BERKAS PADA PEMOHON
bersangkutan,  dan  aspek  keadilan  dalam  pengenaan  beban  kepada  masyarakat.  Selanjutnya diatur  pula  bahwa  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ditetapkan  dalam undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah.  Oleh  karena  itu  penetapan  tarif  atas  jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  memerlukan  pertimbangan  yang  secermat  mungkin  agar pembebanannya  kepada  masyarakat  wajar  dan  memberikan  kemungkinan  perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha.
Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola  dalam  sistem  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Ketentuan  ini merupakan  prinsip  Pokok  dalam  pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang ditetapakan  dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun  1997.  Penagihan  dan  pemungutan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Terutang  dilakukan  oleh  Instansi  Pemerintah  atas penunjukkan  Menteri  Keuangan.  Penunjukan  ini  sehubungan  dengan  keterkaitan  antara Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) yang bersangkutan. 53
Instansi  Pemerintah  yang  ditunjuk,  wajib  menyetor  langsung  Penerimaan  Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara. Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi Pemerintah yang ditunjuk, wajib menyampaikan rencana  dan  laporan  realisasi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  secara  tertulis  dan  berkala kepada  Menteri.  Seluruh  PNBP  wajib  disetor  langsung  secepatnya  ke  Kas  Negara. penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh. Bendahara Umum Negara. Dalam hal disuatu tempat tertentu tidak tersedia layanan Bank/Pos
53 Hasil Observasi di kantor Samsat Gampoeng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya bulan Maret 2018
Persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. Berikut ini merupakan perbandingan jenis PNBP. 54
Ada  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini  POLRI  yang berkeajiban  untuk  memberikan  sosialiasasi  mengingat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2016 tentang Tarif dan jenis PNBP di POLRI yang baru. Salah satu cara yaitu dengan menggunakan  berbagai  media  baik  itu  media  cetak  atau  surat  kabar  maupun  media  maya.
Dengan  perkembangan  zaman  yang  sangat  canggih  ini  mempermudah  POLRI  untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## 1. Buku
Abdurahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi , Jakarta: Rineka Cipta;
Aini, Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak Orang Pribadi . Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012;
Ali Zainuddin , Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika , 2014;
C.S.T.  Kansil ,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1998;
Arifin,  P  Soeria.  A,  Keuangan  Politik  dalam  Perspektif  Hukum:  Teori  Praktik,  dan  Kritik. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009;
Atang  Hermawan  Usman. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah  Sebagai  Aktor Tegaknya Negara Hukum . Jakarta, 2014;
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2009;
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2004;
Theo Hujbers, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010;
54 Arifin.  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum:  Teori  Praktik  dan  Kritik.  (Jakarta:  PT.  Rajawali Pers, 2009). hal 50
Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: M2S Bandung , 2003;

## 2. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2010  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan  Negara Bukan Pajak di POLRI;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan  Negara Bukan Pajak di POLRI;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan Keberatan Atas Penerimaan Negara  Bukan Pajak;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Penentuan  Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2009  Tentang  Penentuan  Jumlah,  Pembayaran  dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Peraturan Kepala Kepolisia  Republik Indonesin nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. INTERNET
https://www.kamusbesarbahasaindonesia.com
http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp http://www.bpkp.go.id/publikasi/peraturanperundangan/peraturanpemerintah/
peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2009-1382
http://sipm-pidiejayakab.com/index.php/home/kecamatan/jangka-buya http://www.bpkp.go.id/aceh.bpkp