## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DARI KELUARGA EKONOMI LEMAH DI DESA JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER
Oleh :

## Solehati Nofitasari
Email : solihatinofitasari@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Yuli Winiari Wahyuningtyas Email : yuliwiniari@ymail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diantaranya  Perlakuan  atas  anak  secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  anak,  penyediaan  petugas  pendamping khusus  anak  sejak  dini,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  khusus,  penjatuhan  sanksi  yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap  perkembangan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  pemberian  jaminan  untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah  masyarakat  Desa  Jenggawah  mengetahui  hak-hak  anak  yang  berkonflik dengan  hokum  dan  upaya  yang  dilakukan  masyarakat  desa  jenggawah  dalam  pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan  pendekatan  sosiologis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  masyarakat  Desa  Jenggawah Kecamatan  Jenggawah  bahwasanya  masih  belum  mengetahui  informasi  tekait  pengertian tentang  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  ataupun  undang-undang  system  peradilan pidana  anak.  Masyarakat  didesa  masih  belum  mengetahui  UU  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak apalagi tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.
Kata kunci : Perlindungan, Anak berkonflik hukum, Jenggawah

## Abstract
The  rights  of  children  in  conflict  with  the  law  include  humane  treatment  of  children  in accordance  with  the  child's  dignity  and  rights,  provision  of  special  assistants  for  children from an early age, provision of special facilities and infrastructure, imposition of appropriate sanctions  in  the  best  interests  of  children,  monitoring  and  continuous  recording  of  the development  of  children  in  conflict  with  the  law,  providing  guarantees  to  maintain relationships  with  parents  or  family.  This  study  aims  to  determine  whether  the  people  of Jenggawah Village know the rights of children who are in conflict with the law and the efforts made by the Jenggawah village community in preventing criminal acts committed by children. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Based on the results of the research, the people of Jenggawah Village, Jenggawah District, that they still do not know information regarding the notion of children in conflict with the law or the law on the juvenile criminal justice system. The people in the village still do not know the Law on the  Juvenile  Criminal  Justice  System  especially  regarding  the  rights  of  children who  are  in conflict with the law.
Keywords: Protection, Children in conflict with the law, Jenggawah

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Anak  adalah  tunas  dan  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka  menyimpan  potensi  sekaligus  me- miliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri dan  sifat  khusus  yang  menjamin  ke- langsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Karena secara fisik dan mental anak-anak belum matang dan dewasa maka mereka  membutuhkan  perlindungan  serta perawatan  khusus  termasuk  perlindungan hukum  baik  sebelum  dan  sesudah  mereka dilahirkan.
Globalisasi  pada  hakikatnya  adalah suatu  proses  dari  gagasan  yang  dimuncul- kan,  kemudian  ditawarkan  untuk  diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu  titik  kesepakatan  bersama  dan menjadi  pedoman  bersama  bagi  bangsa- bangsa  diseluruh  dunia.  Menurut  Krisna 1 globalisasi  adalah  sebagai  suatu  proses, globalisasi  berlangsung  melalui  dua  di- mensi  dalam  interaksi  antar  bangsa,  yaitu dimensi  ruang  dan  waktu.  Ruang  yang makin dipersempit dan waktu yang semakin dipersingkat  dalam  interaksi  dan  komuni- kasi  pada  skala  dunia.  Globalisasi  ber- langsung  di  semua  bidang  kehidupan, seperti  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  pertahanan  keamanan  dan
1 www. internetpublijurnal .com diakses pada tanggal 10 juni 2021 jam 20.00 WIB.
lain-lain  serta  teknologi  informasi  dan komunikasi  menjadi  faktor  pendukung paling utama dalam proses globalisasi.
Dewasa  ini,  perkembangan  teknologi begitu  cepat  sehingga  segala  informasi dalam  berbagai  bentuk  kepentingan  dapat tersebar  luas  ke  seluruh  dunia.  Akan  tetapi disisi  lain,  globalisasi  tidak  dapat  mem- batasi,  membendung  atau  bahkan melarang adanya  dampak  transformasi  suatu  infor- masi  yang  bersifat  global.  Dampak  dari globalisasi  dapat  berupa  dampak  positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak negatif  dengan  adanya  globalisasi  adalah banyaknya kejahatan yang berlatar belakang  penyalahgunaan  informasi  tek- nologi  yang  dilakukan  oleh  anak  yang mengakibatkan  anak  tersebut  diproses secara  hukum,  kemudian  diputus  bersalah dan dipenjara.
Sejak  tahun  1990  Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  tentang  Hak-Hak  Anak melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun  1990.  Peratifikasian  ini  menimbul- kan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjamin  terlaksananya  hak-hak  anak. Dalam  Ketentuan  Undang-Undang  dasar (UUD)  1945  Pasal  28D  (1)  disebutkan “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  hukum.  Semua  orang  sama didepan  hukum  dan  berhak  atas  per-
lindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.  Semua  berhak  atas  per- lindungan  yang  sama  terhadap  setiap bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan dengan  deklarasi  ini,  dan  terhadap  segala hasutan  yang  mengarah  pada  diskriminasi semacam ini”.
Penegasan  hak  dasar  dan  perlakuan hukum  yang  adil  terhadap  setiap  manusia, yang  terdapat  dalam  Pasal  7  “ Universal Declaration  Of  Human  Rights ”  yang menjadi  pedoman  umum  ( Universality )  di setiap  negara.  Hukum  merupakan  pen- cerminan  dari  jiwa  dan  pikiran  rakyat, negara  Indonesia  adalah  Negara  yang berlandaskan  hukum (Rechtstaats) .  Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah  pemenuhan  akan  hak-hak  dasar manusia  ( fundamental  rights ),  akan  tetapi dalam  situasi  dan  kondisi  Negara  kita  hari ini, justru keadilan ( justice of law ) menjadi semakin  jauh  dari  masyarakat,  terutama masyarakat  miskin.  Masyarakat  miskin belum  memiliki  akses  secara  maksimal terhadap keadilan.
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 Pasal  28D  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa, “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  hukum”  adalah  merupakan perintah  konstitusi  untuk  menjamin  setiap warga  Negara,  termasuk  orang  yang  tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap
keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum  dapat  di- wujudkan  dengan  baik.  Persamaan  posisi dan  kedudukan  seseorang  didepan  hukum ( the  equality  of  law )  sangat  penting  dalam mewujudkan  tatanan  sistem  hukum  serta rasa  keadilan  masyarakat.  Jaminan  atas pelaksanaan  hak-hak  anak  tersebut  oleh pemerintah  Indonesia  telah  diwujudkan dengan  disahkannya  sejumlah  peraturan perundang-undangan  beberapa  diantaranya adalah  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 1997  Tentang  Pengadilan  Anak  yang diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Untuk  mewujudkan  persamaan  dalam perlindungan  hukum,  setiap  orang  harus memiliki  kesempatan  yang  sama  termasuk ketika  melalui  proses  hukum  yang  di- jalankan  oleh  penegak  hukum,  khususnya pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Oleh  karena itu,  salah  satu  tugas  utama  lembaga- lembaga  yang  berada  dalam  lingkungan kekuasaan  kehakiman  adalah  memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh  keadilan  ( access  to  justice ) sebagai bentuk persamaan dihadapan
hukum  dan  untuk  memperoleh  per- lindungan hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  masalah  yang  dapat  dirumuskan yaitu:  Apakah  masyarakat  desa  jenggawah mengetahui  hak-hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum?  Apa  saja  upaya  yang dilakukan  masyarakat  desa  jenggawah dalam  pencegahan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  normatif  em- piris dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan  analisis  lapangan  atau  objek  pem- bahasan.  Pada  penelitian  kali  ini,  di- karenakan pembahasan adalah perlindungan hukum,  maka  untuk  analisisnya  peneliti menggunakan  penelitian  kualitatif,  yaitu tidak  dimaksudkan  untuk  mengeneralisasi dari  hasil  penelitiannya,  namun  yang terpenting  adalah  kedalaman  informasi yang  diperolehnya.  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  kualitatif  tidak  dikenal  adanya populasi dan sampel. Namun menggunakan informan.  Subjek  penelitian  yang  akan menjadi  informan  dalam  penelitian  ini ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain  penentuan  informan  adalah  dengan metode purposive (bertujuan) dipilih sesuai
dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut. Informan atau lebih me- nunjuk  pada  informan  kunci/key  informan adalah  orang  yang  menguasai  secara mendalam  tentang  masalah  yang  menjadi kajian  penelitian  dan  terlibat  secara  aktif dalam  masalah  tersebut,  sehingga  mampu memberikan  informasi  yang  rinci  dan mendalam.

## PEMBAHASAN

## 3.1. Hak-Hak  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum
Dilihat  dari  tingkatan  usia,  batasan seseorang dikatagorikan sebagai anak dapat dilihat  sebagai  berikut  ini,  dimana  di- berbagai  negera  di  dunia  tidak  ada  ke- seragaman  tentang  batasan  umur  seseorang dikatagorikan  sebagai  anak  dalam  kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti: 2
1. Di  Amerika  Serikat,  27  negara  bagian menentukan  batas  umur  anatara  8-18 tahun,  sementara  6  negara  bagian  lain menentukan  batas  umur  antara  8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
2 Paulus  hadisuprapto , Juvenile  Deliquency ,,  Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.10
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan  batas  umur  antara  8-16 tahun;
4. Di  Belanda,  menentukan  batas  umur antara 12-18 tahun;
5. Di  Srilangka,  menentukan  batas  umur antara 8-16 tahun;
6. Di  Iran,  menentukan  batas  umur antara6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di  Taiwan,  menentukan  batas  umur antara 14-18 tahun;
9. Di  Kamboja,  menentukan  batas  umur antara 15-18 tahun;
10. Di negara-negara asean lain, antara lain:
Filipina  (antara  7-16  tahun)  Malaysia (antara  7-18  tahun);  Singapura  (antara 7-18 tahun)
Batasan  usia  juga  dapat  dilihat  pada dokumen-dokumen  internasional,  seperti: (a) Task  Force  on  Javenile  Deliquency Prevention, menentukan bahwa seyogyanya batas  usia  penentuan  seseorang  dikatagori- kan  sebagai  anak  dalam  konteks  per- tanggungjawaban  pidananya,  ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18  tahun.  (b)  Resolusi  PBB  40/33 tentang UN  Standar  Minimum  Rules  for The  Administration  of  Juvenile  Justice (Beijing  Rules) menetapkan  batasan  anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun. (c) Resolusi  PBB  45/133  hanya  menentukan
batas  atas  18  tahun,  artinya  anak  adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.
Memperhatikan apa  yang  telah  dilaku- kan  oleh  negara-negara  di  dunia  terkait perumusan  tentang  batasan  usia  katagori anak  dalam  kaitan  dengan  pertanggung- jawaban  pidana,  menunjukkan  bahwa  se- bagin  besar  mengatur  usia  minimum  7-8 tahun,  dan  apabila  dikaitkan  dengan instrumen  internasional  yang  mengatur tentang  anak  dalam  kaitan  dengan  per- tanggungjawaban  pidana, Beijing  Rules mengatur  hal  yang  serupa  walaupun sebenarnya  beberapa  usia  yang  ditentukan sebagai  batas  minimal  diserahkan  kepada negara-negara  di  dunia  yang  disesuaikan dengan  kondisi  sosial  kemasyarakatan negara yang bersangkutan.
Pembedaan  umur  membawa  implikasi dalam  sanksi.  Bagi  anak  yang  berumur  8 (delapan)  tahun  sampai  12  (dua  bealas) tahun  hanya  dikenai  tindakan,  seperti  di- kembalikan  kepada  orang  tuanya,  di- tempatkan  pada  organisasi  sosial  atau  di- serahkan  pada  negara,  sedangkan  terhadap anak  yang  telah  mencapai  umur  di  atas  12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun  dijatuhkan  pidana  pembedaan  per- lakuan  tersebut  didasarkan  atas  pertumbu- han  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial anak.
Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai  kriteria  anak,  ini  sebagai  akibat tiap-tiap  peraturan  perundang-undangan
mengatur  secara  tersendiri  kriteria  tentang anak.  Yang  kemudian  dijelaskan  dalam uraian  di  bawah  ini  :  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  atas  perubahan  dari  UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  (2) Anak  Menurut  Undang-Undang  No  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12 (dua belas) tahun, tetapi belum  berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Istilah “ delinquency ” atau “Kenakalan” dalam  keseharian  sering  mendengar  per- cakapan  dan  perbuatan  anak-anak  yang suka  berkelahi,  bertengkar  sesama  kawan- nya,  mengeluarkan  perkataan  yang  tidak pantas;  adalah  anak  nakal.  Apabila  kita klasifikasikan secara keseluruhannya, maka ini menimbulkan suatu pengertian “kenaka- lan  anak-anak”.  Dalam Ensiklopedia  Of Criminology yang  disusun  oleh  Fernon  C.
Barnhan  dan  Samuels  B.  Kurtash  tidak terdapat  pembatasan  daripada delinquency , dan  hanya  menegaskan  bahwa,  uraian istilah  itu  semata-mata  “ legal  science concept ”,  jadi  “ not  sosial  science  concept sedangkan  Maud  A.  Merril  merumuskan sebagai  berikut  :“ A  child  is  classified  as  a delinquent  when  his  anti  social  tendencies
appear  to  be  so  grave  that  he  becomes  or ought  to  become  the  subject  of  official action ”.  (Seorang  anak  digolongkan  anak delinkwen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan  anti  sosial yang  demikian  memuncaknya  sehingga yang  berwajib  terpaksa  atau  hendaknya mengambil  tindakan  terhadapnya,  dalam arti menahannya atau mengasingkannya). 3
Fuad  Hassan,  dalam  hal  ini  me- ngemukakan: 4 “Bahwa  walaupun  keseraga- man  definisi  sukar  dicapai,  namun  kiranya lebih  dapat  dipertahankan  perumusan- perumusan  yang  berkisar  di  sekitar  tema dalam  artinya  yang  terbatas  ini  sebagai berikut: “delinquency adalah perbuatan anti sosial  yang  dilakukan  oleh  anak/remaja yang  bilamana  dilakukan  oleh  orang dewasa  dikualifikasikan  sebagai  tindakan kejahatan.” Team Proyek “ Juvenile Delinquency ”  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran  merumuskan  sebagai  berikut  : 5
“ Delinquency adalah  suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang anak  yang  dianggap  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan  yang oleh masyarakat itu sendiri  dirasakan  serta  ditafsirkan  sebagai perbuatan yang tercela.” Jadi yang menjadi unsur-unsur delinquency itu adalah :
3 Ibid. , hlm.17.
4 Ibid. , hlm.22.
5 Ibid., hlm23.
1. Adanya suatu tindakan/perbuatan, Yang dimaksud dengan tindakan/perbuatan di sini  ialah  tindakan/perbuatan  seseorang yang  di  dalam  istilah  asingnya  adalah „gedraging”  (gedraging  ini  adalah  lebih luas  pengertiannya  daripada  istilah “handeling”.  Oleh  karena  mencakup pengertian  kelakukan  yang  pasif  dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya.  Jadi  dengan  singkat  dikatakan
: perbuatan  adalah  kelakuan  ditambah akibat).
2. Tindakan/perbuatan  itu  bertentangan dengan ketentuan hukum, Dalam hal ini bertentangan  dengan  hukum  tertulis maupun  dengan  hukum  tidak  tertulis, sehingga  sifat  melawan  hukum  di  sini harus  ditafsirkan  sebagai  sifat  melawan hukum  yang  materiil,  yang  baik  oleh doktrin  maupun  oleh  ilmu  hukum lainnya  dianut  (Arrest  Hooge  Raad  31 Januari  1919  tentang  Lindenbaum Cohen  Arrest,  dan  Arrest  Hooge  Raad 23  Desember  1933  mengenai  Vee Artsea  Arrest).  Bahwa  tiap-tiap  per- buatan yang dilarang itu sudah sewajarnya  harus  bersifat  melawan hukum.  Oleh  karena  adalah  janggal sekali  untuik  melarang  perbuatan  yang tidak  dipandang  keliru  dan  yang  sudah patut  dilakukan.  Maksud  adanya  tata hukum  ialah,  supaya  orang  berbuat sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan
apa  yang  sudah  dipandang  baik  dan sudah selayaknya.
3. Dirasakan  serta  ditafsirkan  masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Mengenai hal ini ada dua macam, yaitu: Perbuatan  yang  dirasakan  tercela  be- rhubung  menurut  pendapat  masyarakat merupakan  sendi-sendi  dan  tata-tata yang  bangkit  di  dalam  masyarakat  itu sendiri,  dan  dengan  sendirinya  meng- hambat  terwujudnya/pembinaan  suatu tata  yang  baik  di  dalam  masyarakat. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung  segala  sesuatu  penafsiran mengenai  baik  buruknya  tindakan seseorang  adalah  mengikuti  penilaian masyarakat  waktu  itu.  Baik  perbuatan yang dirasakan dan ditafsirkan masyarakat  sebagai  perbuatan  tercela /keliru  menghasilkan  penilaian  yang berubah-ubah  sesuai  dengan  keadaan dan waktu (situation gebundenheit).
Dari  beberapa  perumusan  yang  telah dikemukakan  terdahulu  mengenai  pengerti- an “ delinquency ” tersebut, ternyata perumu- san  yang  telah  diberikan  oleh  “Team Proyek” tersebut adalah merupakan perumusan  yang  paling  luas.  Walaupun harus pula diakui bahwa, dalam perumusan tersebut  tidaklah  dijelaskan  lebih  lanjut tentang  perbuatan/tindakan anak-anak  yang manakah  yang  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  pengertian  “ delinquency ”.  Dan  satu
hal  yang  dapat  ditarik  dari  perumusan tersebut ialah, bahwa pengertian “ delinquency ”  merupakan  suatu  pengertian yang memuat segi-segi sosiologis.
Kenakalan  anak  sering  disebut  dengan “ Juvenile  delinquency ”  yang  diartikan dengan  anak  cacat  social.  Romli  Atmasas- mita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  di- lakukan  oleh  seorang  anak  yang  dianggap bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  di  suatu  Negara  dan yang  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dirasakan serta  ditafsirkan  sebagai  perbuatan  tercela. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, delinkuensi  diartikan  sebagai  tingkah  laku yang  menyalahi  secara  ringan  norma  dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.  Kenakalan  remaja  adalah terjemahan kata “ Juvenile delinquency ” dan dirumuskan  sebagai  suatu  kelainan  tingkah laku,  perbuatan  ataupun  tindakan  remaja yang  bersifat  asosial,  bertentangan  dengan agama,  dan  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Remaja adalah  yang  dalam  usia  diantara  dua  belas tahun  dan  di  bawah  delapan  belas  tahun serta belum menikah. 6
Ada  2  (dua)  kategori  perilaku  anak yang membuat ia harus berhadapan dengan
6 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  terhadap Anak , rafika aditama, hlm.55
hukum  yaitu  : 7 Status  Offence adalah perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila dilakukan  oleh  orang  dewasa  tidak  di- anggap  sebagai  kejahatan,  seperti  tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; kedua Juvenile  delinquency adalah perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila dilakukan  oleh  orang  dewasa  dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Namun  terlalu  ekstrem  apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak disebut  dengan  kejahatan,  karena  pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan  yang  labil,  proses  kemantapan psikis  menghasilkan  sikap  kritis,  agresif dan  menunjukkan  tingkah  laku  yang cenderung  mengganggu  ketertiban  umum. Hal  ini  belum  dapat  dikatakan  sebagai kejahatan,  melainkan kenakalan yang ditimbulkan.
Konsep anak nakal berdasarkan philosofi  Parens  Patriae  yang  berasal  dari ungkapan  latin in  loco  parentis semula dimaksudkan  sebagai  nungkapan  campur tangan  kekuasaan  Negara  mengawasi  anak yang  berada  dalam  tahanan  dari  pada ungkapan  penempatan  kepentingan  Negara melampaui  dan  mengungguli  kepentingan orang tua. Rumusan kenakalan yang berupa tindak  pidana  dan  perbuatan  lain  yang
7 Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi,  dan  Ni  Made Martini  Tinduk,  mengutip  Harry  E.  Allen  and Clifford  E.  Simmonsen,  dalam  Correction  in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (juvenile  Justice  System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2
dinyatakan  terlarang  bagi  anak  secara  aka- demik  ada  2  (dua)  kategori  dengan  istilah status  offender  dan  juvenile  delinquency. Status  offender adalah  perilaku  kenakalan anak  yang  apabila  dilakukan  oleh  orang dewasa  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah. Juvenile Delinquency adalah  perilaku  kanakalan  anak  yang apabila  dilakukan  oleh  orang  dewasa  di- anggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Pengertian Tindak Pidana Anak Istilah Tindak  Pidana  Anak  belum  terdapat keseragaman  dalam  Bahasa  Indonesia. Beberapa  istilah  yang  dikenal  antara  lain: Kenakalan  Anak, Kenakalan  Remaja, Kenakalan  Pemuda,  Delikuensi  Anak  dan Tuna Sosial atau Tuna Laras.
Pada  tahun  2012  Indonesia  telah mengganti  UU  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  dengan  UU Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  dimana  dalam  UU 11  Tahun  2012  mendefinisikan  tindak pidana  anak  dengan  sebutan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Dalam  UU  11 Tahun  2012  pengertian  tentang  anak  yang berkonflik dnegan hukum adalah anak yang telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Setiap anak yang dirampas kebebasan- nya  berhak  mendapat  perlakuan  secara manusiawi  dengan  memperhatikan  ke-
butuhan  kebutuhan  sesuai  usianya.  Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum, berhak  untuk  membela  diri  dan  mem- peroleh  keadilan  di  depan  pengadilan  anak yang  obyektif  dan  tidak  memihak  dalam sidang yang tertutup untuk umum. 8
Sedangkan instrumen lokal yang secara  umum  memberikan  perlindungan terhadap  anak  adalah  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014,  yang  dimaksudkan mampu  memberi  perlindungan  kepada anak-anak pada umumnya secara lebih me- madai.  Satu  Undang-undang  yang  riwayat kelahirannya  membutuhkan  waktu  yang amat  panjang  dan  melelahkan  pihak-pihak yang  terlibat.  Adapun  perlindungan  ter- hadap anak yang berhdapan dengan hukum juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 .
Dalam  Pasal  64  Undang-Undang  No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mementukan sebagai berikut:
1. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dan anak  korban  tindak  pidana,  merupakan
8 Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  dilaksanakan melalui:
a. Perlakuan  atas  anak  secara  manu- siawi  sesuai  dengan  martabat  dan hak-hak anak.
b. Penyediaan  petugas  pendamping khusu anak sejak dini.
c. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus.
d. Penjatuhan  sanksi  yang  tepat untuk  kepentingan  yang  terbaik bagi anak.
e. Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus  terhadap  perkembangan anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
f. Pemberian  jaminan  untuk  mem- pertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
g. Perlindungan  dari  pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  sebagai- mana  yang  dimaksud  dalam  ayat  1 dilaksanakan melalui:
a. Upaya  rehabilitasi,  baik  dalam lembaga maupun luar lembaga.
b. Upaya  perlindungan  dari  pem- beritaan  identitas  melalui  media
massa  dan  untuk  menghindari labelisasi.
c. Pemberian  jaminan  keselamatan bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan perkara.
Dalam UU 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 2  menentukan  bahwa  pidana  penjara  yang dapat  dijatuhkan  kepada  anak  paling  lama ½  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedang- kan dalam ayat 6 menentukan tindak pidana yang  dilakukan  anak  merupakan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara paling lama 10 tahun.
Untuk  dapat  melihat  atau  menentukan pemidanaan  anak  maka  kita  dapat  melihat batas  usia  pertanggungjawaban  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Yang  di- maksudkan  dengan  batas  usia  adalah pengelompokan  usia  maksimum  sebagai wujud  kemapanan  anak  dalam  status hukum,  sehingga  anak  tersebut  beralih status  menjadi  usia  dewasa  atau  menjadi seorang  subyek  hukum  yang  dapat  ber- tanggung  jawab  secara  mandiri  terhadap
perbuatan-perbuatan  dan  tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 9
Sedangkan menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya  12(dua  belas  tahun) (Pasal 21 ayat (1)). Namun dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau di duga  melakukan  tindak  pidana,  penyidik, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja sosial  profesional  mengambil  keputusan untuk:menyerahkan  kembali  kepada  orang tua/wali;  atau  mengikutsertakan  dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau LPKS  di  instansi  yang  menangani  bidang kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah  paling  lama  6  bulan. Sedangkan  dalam  pasal  32,  penahanan terhadap  anak  hanya  dapat  dilakukan dengan  syarat  :  anak  telah  berumur  14 tahun  atau  lebih;  dan  diduga  melakuakn tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dengan kata lain anak  yang  usianya  masih  12  tahun  lebih atau kurang namun belum sampai 14 tahun dan  ancaman  pidana  kurang  dari  7  tahun tidak dapat dilakukan penahanan.
Didalam  UU  11  Tahun  2012  pasal  71 ditentukan  bahwa  pidana  pokok  bagi  anak terdiri atas:
9 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika,hlm.127
(1) Pidana  pokok  bagi  Anak  terdiri  atas: pidana  peringatan;  pidana  dengan syarat;  pelatihan  kerja;  pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari  tindak  pidana;  atau  pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan denda,  pidana  denda  diganti  dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaan pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan  dalam  pasal  82  UU  nomor 11  tahun  2012  mengatur  peihal  tindakan, terdiri  atas:  (1)  Tindakan  yang  dapat  di- kenakan kepada Anak meliputi: pengembalian  kepada  orang  tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah  sakit  jiwa;  perawatan  di  LPKS; kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah  atau  badan  swasta;  pencabutan surat  izin  mengemudi;  dan/atau  perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf
d,  huruf  e,  dan  huruf  f  dikenakan  paling lama  1  (satu)  tahun.  (3)  Tindakan  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  di- ajukan  oleh  Penuntut  Umum  dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan  pidana  penjara  paling  singkat  7 (tujuh)  tahun.  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tindakan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Potensi  desa  batas  wilayah  desa jenggawah adalah sebelah  utara desa  klom- pangan,  kec.ajung,  sebelah  selatan,  desa wonojati,  kec.  jenggawah,  sebelah  timur, desa  lengkong,  kec.  mumubulsari,  sebelah barat,desa  mangaran,  kec.  ajung.  luas wilayah  desa  jenggawah 919.728  ha  /  m², yang  terbagi  dalam  luas  pemukiman 195.863  ha  /m²,  luas  persawahan  674.494 ha  /m²,  luas  kuburan  5.504  ha  /m²,  luas pekarangan 40.517 ha /m², dan perkantoran 3.350  ha  /m².  wilayah  administratif  terdiri dari  7  dusun,  yaitu  :  dusun  krajan,  dusun langsepan,dusun  gayasan,  dusun  gayasan, dusun  jatirejo,  dusun  curah  buntu,  dan dusun babatan. 10
Dilhat  dari  Sumber  Daya  Manusia, Desa  Jenggawah  rata-rata  penduduknya berprofesi  sebagai  petani,  tapi  sesuai perkembangan  jaman  mulai  tahun  2000 hingga  saat  ini  penduduk  desa  Jenggawah mulai  ada  pekembangan  yaitu  rata-rata
10 https://jenggawah.wordpress.com/pemerintahan/ , 09 April 2021 Jam 12.00.
sebagai Pegawai Negeri swasta, Wiraswasta dan lain sebagainya.
Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak  kerapkali  tidak  dapat  mengem- bangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan  dengan  demikian  perlu  mendapat bantuan  dan  perlindungan  dalam  pelak- sanaan  hak  dan  kewajibannya.  Jadi, perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban  anak  secara  seimbang  dan manusiawi.  Hal  ini  adalah  sesuai  dengan pengertian  perlindungan:  ”perlindungan anak  adalah  suatu  usaha  yang  melindungi anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  ke- wajibannya  secara  seimbang  dan  manusia- wi”. Perwujudan perlindungan disini adalah antara  lain  usaha-usaha  sebagai  berikut  : pembinaan,  pendampingan,  penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan  yang  edukatif,  konstruktif, integrative,  kreatif  yang  positif  dan  usaha ini  tidak  mengabaikan  aspek-aspek  mental, fisik, sosial seseorang.
Sehubungan  dengan  ini  maka  ada beberapa  hak-hak  anak  yang  perlu  di- perhatikan  dan  diperjuangkan  pelaksanaan- nya  bersama-sama,  yaitu  antara  lain: 11
Sebelum persidangan: Sebagai pelaku:  Hak diperlakukan  sebagai  yang  belum  terbukti salah;  Hak  untuk  mendapatkan  perlindu- ngan  terhadap  tindakan-tindakan  yang
11 Shanty  Dellyana, Wanita  dan  Anak  Dimata Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.51
merugikan, menimbulkan penderitaan mental,  fisik,  sosial  dari  siapa  saja (ancaman,  penganiayaan,  cara  dan  tempat penahanan  misalnya).  Hak  untuk  men- dapatkan  pendamping,  penasehat  dalam rangka  mempersiapkan  diri  berpartisipasi dalam  persidangan  yang  akan  datang dengan  prodeo;  Hak  untuk  mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksa- an  terhadap  dirinya  (transpor,  penyuluhan dari yang berwajib).
Hak selama persidangan sebagai pelaku: Hak mendapatkan penjelasan mengenai  tata  cara  persidangan  dan kasusnya;  Hak  mendapatkan  pendamping, penasehat  selama  persidangan;  Hak  untuk mendapatkan  fasilitas  ikut  serta  mem- perlancar  persidangan  mengenai  dirinya (transport,  perawatan  kesehatan);  Hak untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap tindakan-tindakan  yang  merugikan,  me- nimbulkan  penderitaan  mental,  fisik,  sosial dari  siapa  saja  karena  kesaksiannya (berbagai  macam  ancaman,  penganiayaan, cara  dan tempat  penahanan  misalnya).  Hak untuk  menyatakan  pendapat.  Hak  untuk memohon  ganti  kerugian  atas  perlakuan yang  menimbulkan  penderitaan,  karena ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai orangnyaatau  hukum  yang  diterapkan menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP (pasal  1  ayat  22).  Hak  untuk  mendapatkan
perlakuan  pembinaan/penghukuman  yang positif,  yang  masih  mengembangkan  diri- nya  sebagai  manusia  seutuhnya.  Hak  akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
Hak setelah persidangan sebagai pelaku: Hak untuk mendapatkan pembinaan atau  penghukuman  yang  manusiawi  sesuai dengan  Pancasila,  UUD  1945  dan  ide  me- ngenai  pemasyarakatan.  Hak  untuk  men- dapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan  yang  merugikan,  menimbulkan penderitaan  mental,  fisik,  sosial  dari  siapa saja  (berbagai  macam  ancaman,  pe- nganiayaan,  pembunuhan  misalnya).  Hak untuk  tetap  dapat  berhubungan  dengan orang tuanya, keluarganya.
Dalam  undang-undang  No.  11  tahun 2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak terdapat  juga  hak-hak  anak  dalam  proses peradilan  pidana,  sebagaimana  dalam  pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:
a. Diperlakukan  secara manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantu- an lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi,  serta  merendahkan  harkat dan martabatnya;
f. Tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak memihak,  dan  dalam  sidang  tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh  pendampingan  orang  tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh penghidupan pribadi;
m. Memperoleh  akses  sibilitas,  terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
p. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal  4  UU  nomor  11  tahun  2012 menentukan menentukan sebagai berikut:
1. Anak  yang  sedang  menjalani  masa pidana berhak:
a. Mendapat pengurangan masa pidana;
b. Memperoleh asimilasi;
c. Memperoleh  cuti  mengunjungi keluarga;
d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
g. Memperoleh  hak  lain  sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undangan
2. Hak  sebagaimana  dimaksud  ayat  1 diberikan  kepada  anak  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Namun berdasarkan wawancara kepada  masyarakat  desa  jenggawah  yang menjadi responden dalam penelitian ini, 90 %  mereka tidak  paham  dengan  istilah anak yang  berkonflik  dengan  hukum  yang mereka  sering  gunakan  dengan  kata  nakal. Dari  penyebutan  kata  Nakal  sebenarnya memberikan  stigma  tersendiri  bagi  anak dan  hal  itu  salah  satu  bentuk  pelebelan terhadap  anak.  Masyarakat  masih  me- nganggap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  harus  mendapatkan  sanksi  salah satunya penjara mereka berpendapat bahwa anak  tidak  mengulangi  lagi  dan  kapok dengan perbuatannya.
3.2. Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Desa Jenggawah Dalam Pencegahan Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh Anak
Berbicara tentang anak yang berkonflik  dengan  hukum  banyak  hal  yang mempengaruhi diantaranya :
1. Pola  asuh:  berdasarkan  data  yang dihimpun dari Pusat Pelayanan
Terpadu  Kabupaten  Jember  anka  yang berkonflik  dengan  hukum  berasal  dari keluarga  yang  broken,  ibu  atau ayahnya meninggal, diasuh oleh nenek/ kakek,  keluarga  yang  tidak  harmonis da  nada  pula  pola  pengaushan  yang tidak sama
2. Pendidikan:  berbicar  tentang  pen- didikan  bisa  dari  pendidikan  orang  tua atau  anak  yang  berkonflik  dengan hukum mengalami putus sekolah.
3. Ekonomi: anak yang berkonflik dengan hukum  mereka  ada  yang  dari  keluarga ekonomi  lemah  dan  mereka  juga
terpengaruhi  oleh  gaya  hidup  remaja yang konsumtif
4. Lingkungan:  lingkungan  yang  di- maksudkan  bisa  berasal  dari  keluarga, masyarakat,  sekolah  atau  teman.  Jika suatu  lingkungan  itu  tidak  baik  maka membawa  psikologi  anak  yang  tidak baik  karena  anak  diibaratkan  kertas putih  bagaimana  karakter  anak  itu ditentukan oleh lingkungan.
Jika dilihat faktor yang  mempengaruhi anak  melakukan  tindak  pidana  maka sebenarnya  banyak  hal  yang  perlu  kita lakukan diantaranya:
1. Menciptakan  lingkungan  yang  sehat bagi anak
2. Berkata  dengan  baik  dan  tidak  berkata jorok
3. Memberikan  pendidikan  dan  skill kepada  anak  agar  memiliki  pengetahu- an
4. Mengajarkan  anak  mengatur  keuangan dengan  tidak  menuruti  apa  yang menjadi keinginnanya
5. Pemerintah Kabupaten Jember ataupun pemerintah  desa  juga  perlu  men- sosialisasikan  tentang  UU  nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak agar masyarakat mengetahui tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti,  masyarakat  masih menganggap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  adalah  anak  nakal  yang  harus dihukum tanpa mengetahui penyebab mengapa  anak  melakukan  tindak  pidana dan masyarakat belum mengetahui hak-hak yang harusnya didapkan oleh anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  interview  yang  dilakukan oleh  peneliti  terhadap  responden  warga desa  jenggawah  masih  belum  mengetahui informasi  tekait  pengertian  tentang  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  ataupun undang-undang  system  peradilan  pidana anak.  Untuk  hak-  hak  apa  saja  yang  di- peroleh  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  responden  sama  sekali  tidak
mengetahui hak-hak bagi mereka anak yang melakukan  tindak  pidana  menurut  res- ponden memang harus dihukum tanpa perlu ada  hak  untuk  mereka.  Upaya  yang dilakukan  masyarakat  Desa  Jenggawah dalam  pencegahan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak, reponden menyatakan bahwa masyarakat belum maksimal memberikan teguran baik kepada anak atau orang  tua  karena  masyarakat  masih  takut dimusuhi  oleh  keluarga  si  anak  atau  akan menjadikan  dendam  bagi  keluarga  si  anak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdussalam. Hukum  Perlindungan  Anak ,
Restu Agung, Jakarta, 2007
Dellyana,  Shanty. Wanita  dan  Anak  di Mata  Hukum ,  Liberty,  Yogyakarta,
2004.
Djamil,  M.  Nasir. Anak  Bukan  Untuk  di Hukum  (Catatan  Pembahasan  UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-
SPPA)) ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013.
Effendy, Marwan, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana) , Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
I  Gede  Widhiyana  Suarda, Hukum  Pidana , Banyu Media, Jember, 2011.
Ibrahim,  Johny. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu Media, Malang, 2006.
Joni,
Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.
Makarao,  Mohammad  Taufik,  dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah  Tangga ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2013.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum terhadap  Anak ,  rafika  aditama, hlm.55
Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi,  dan  Ni Made  Martini  Tinduk,  mengutip Harry  E.  Allen  and  Clifford  E. Simmonsen,  dalam  Correction  in America  : An  Introduction,  Analisa Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (juvenile  Justice  System)  di Indonesia, UNICEF, Indonesia,
2003, Hal. 2
Nandang,  Sambas. Pembaharuan  Sistem Pemidanaan  Anak  di  Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Nasir  Djamil,  Anak  Bukan  Untuk  di Hukum, Sinar Grafika. 2010
Paulus  hadisuprapto,  Juvenile  Deliquency,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Sutatiek,  Sri. Hakim  Anak:  Siapa  dan Bagaimana  Figur  Idealnya  Pada Masa  Depan ,  Aswaja  Pressindo.
Yogyakarta, 2013. Sunggono,  Bambang. Metode  Penelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002.
Soemitro,  Irma  Setyowati. Aspek  Hukum
Perlindungan  Anak ,  Bumi  Aksara, Jakarta, 1990.
Tahir, Heri. Proses Hukum yang Adil dalam
System Peradilan Pidana di
Indonesia , LakBang Pressindo,
Yogyakarta, 2010.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  No  81  Tahun  1981  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  diundangkan  tanggal  31 Desember  1981,  Lembar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981
Nomor 76
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  diundangkan  tanggal  30  Juli 2012,  Lembar  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  diundangkan tanggal  2  Januari  1974  ,  Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang
Perlindungan Anak diundangkan  tanggal  22  Oktober 2002,  Lembar  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan
Anak
diundangkan  tanggal  17  Oktober 2014,  Lembar  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

## Internet
www. internetpublijurnal .com diakses pada tanggal 10 juni 2021 jam 20.00 WIB.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Solehati Nofitasari, SH., MH., adalah dosen  tetap  pada  Program  Studi  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum  di  Universitas  Muhammadiyah Jember  dan  S2  Hukum  Pidana  Universitas Jember tahun 2014.
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas,  S.H., M.H. adalah  Dosen  Tetap  pada  Fakultas
Hukum Universitas Islam Jember.
Menyelesaikan pendidikan sarjana S.1 pada
Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga dan Magister Ilmu
Hukum Universitas Airlangga Surabaya.