## ANALISIS IMPLEMENTASI LABEL HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MAKANAN MIE SETAN DI DESA PAKONG PERSFEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014
Uswatun Hasanah, Khoirun Nasik
Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bngkalan Jawa Timur
e-mail: uzwahalen@gmail.com, khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id
Abstrak: Desa  Pakong  merupakan  desa  dengan  seluruh  masyarakatnya menganut agama Islam,  di mana jumlah penduduknya semakin hari semakin meningkat. Peningkatan populasi ini sangat berpengaruh, salah satunya dalam industri  pangan,  sehingga  permintaan  konsumen  semakin  meningkat  dan beragam pula jenis makanan yang ditawarkan. Namun, tidak jarang produsen kurang  memahami  pentingnya  labelisasi  produk.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  jenis  makanan  halal  dari  segi  bahan  maupun  proses pengolahannya,  serta  menganalisis  terkait  sertifikasi  halal  dan  status  label halal pada produk mie setan yang saat ini menjadi favorit berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis  empiris.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi  dan  wawancara terhadap  beberapa  konsumen  serta  produsen.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa beberapa produsen masih belum menerapkan label halal secara benar, yang  mengakibatkan  kekhawatiran  di  kalangan  konsumen  Muslim. Tanggapan  konsumen  mengindikasikan  bahwa  ada  permintaan  untuk  segera mengubah  nama  produk  untuk  mencerminkan  kehalalannya.  Dampak  dari penelitian  ini  adalah  memberikan  manfaat  bagi  produsen  dalam meningkatkan  kepatuhan  terhadap  standar  halal  dan  bagi  konsumen  dalam memastikan  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi,  serta  menjadi  bahan pembelajaran bagi berbagai pihak terkait.
Kata Kunci: Label Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah, Ekonomi Syariah
Abstract: Pakong Village is a village where the entire community adheres to Islam,  where  the  population  is  increasing  day  by  day.  This  increase  in population  is  very  influential,  one  of  which  is  in  the  food  industry,  so  that consumer demand is increasing and the types of food offered are also diverse. However,  it  is  not  uncommon  for  producers  to  lack  understanding  of  the importance  of  product  labeling.  This  research  aims  to  find  out  the  types  of haram and halal food in terms of ingredients and processing, as well as analyze related halal certification and halal label status on devil noodle products which are  currently  a  favorite  of  various  circles  of  society.  This  research  uses  a qualitative  method  with  an  empirical  juridical  approach.  Data  were  collected through  observations  and  interviews  with  several  consumers  and  producers. The  results  show  that  some  producers  still  have  not  applied  the  halal  label correctly, which has resulted in concerns among Muslim consumers. Consumer responses  indicate  that  there  is  a  demand  to  immediately  change  the  product name to reflect its halalness. The impact of this research is to provide benefits for producers in improving compliance with halal standards and for consumers in ensuring the halalness of the products consumed, as well as being a learning material for various related parties
Keyword: Halal Label, Micro, Small and Medium Enterprises, Sharia Economy

## PENDAHULUAN
Mayoritas penduduk Indonesia beragama  Islam,  dan  jumlah  mereka  terus meningkat  setiap  harinya.  Hal  ini  memiliki dampak  signifikan  pada  industri  pangan,  di mana permintaan konsumen terhadap produk makanan  halal  semakin  meningkat  (D.Q. Alva  Salam,  2022).  Kondisi  ini  mendorong produsen  untuk  memanfaatkan  peluang tersebut  dan  menjadikan  pasar  dengan kepatuhan syariah yang berbeda-beda sebagai target utama (Khotimah, 2023).
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) merupakan kategori usaha perdagangan dengan ciri khas yang khas dan kepemilikan  yang  dapat  berupa  perorangan atau entitas usaha (Salam, 2022). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, UMKM terbagi menjadi tiga klasifikasi. Usaha Mikro adalah  entitas  produktif  yang  dimiliki  oleh perorangan atau badan usaha perorangan dan memenuhi  kriteria  tertentu.  Usaha  Kecil adalah  unit  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri  dan  tidak  memiliki  afiliasi  dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
Sedangkan,  Usaha  Menengah  adalah  unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha Besar,  dan  memenuhi  kriteria  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).
Kontribusi  UMKM  halal  terhadap ekonomi  nasional  telah  berlangsung  dalam jangka  waktu  yang  cukup  lama,  terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja di sektor- sektor  beragam  (Novitasari,  2019).  UU  JPH mengatur  persyaratan  produk  pangan  yang
beredar  di  Indonesia  untuk  mendapatkan sertifikasi  halal,  bertujuan  untuk  melindungi konsumen Muslim serta memfasilitasi mereka  dalam  memilih  makanan  halal  yang dapat  dipertanggungjawabkan  (UU  JPH, 2014). Implementasi label halal ini memberikan  jaminan  hukum  yang  jelas dalam  hubungan  antara  produsen  dan konsumen (Fajaruddin, 2018).
Istilah halal merujuk pada kesesuaian dengan  prinsip-prinsip  Islam  dan  sering  kali dikaitkan  dengan  konsep  "halalan  toyyiban" yang  menegaskan  bahwa  makanan  tersebut bukan  hanya  halal  tetapi  juga  baik.  Hal  ini menandakan bahwa makanan yang dikonsumsi  harus  memenuhi  standar  agama dan  tidak  membahayakan  kesehatan  (Ahli, 2023). Mengonsumsi produk halal merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan  secara  langsung  oleh  Allah SWT  (Adismana,  2023).  Dalam  konteks pangan,  ajaran  Islam  menetapkan  bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan baik, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
                                             
                                                                   
Artinya: Hai  sekalian  manusia,  makanlah yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  terdapat di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah: 168). Dalam  urusan  muamalah,  semua  tindakan pada  dasarnya  diperbolehkan,  kecuali  jika
ada larangan yang telah ditetapkan.
(Fajaruddin, 2018) Sertifikat
Halal merupakan pengakuan  formal  terhadap  kehalalan  suatu produk  yang  diterbitkan  oleh  BPJPH berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  dari  MUI (Peraturan  Pemerintah  RI,  2014).  Sertifikat ini  sendiri  adalah  bentuk  validasi  kehalalan produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH dengan  dasar  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  MUI.  Sementara  itu,  label halal  adalah  simbol  yang  menunjukkan kehalalan  suatu  produk.  Pelaku  usaha  yang telah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan  untuk  mencantumkan  label  halal pada  produknya  sesuai  dengan  bentuk  label yang  berlaku  secara  nasional.  Selain  dari sertifikasi halal dan label halal, produk yang dihasilkan  harus  menggunakan  bahan  baku yang  halal  (D.Q.  Alva  Salam,  2022). Menurut  data  dari  BPS,  terdapat  sekitar  57 juta  UMKM  di  Indonesia,  namun  hanya sedikit  yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal (Koeswinarno, 2020).
Penelitian  ini  memiliki  distingsi dengan  penelitian  lain.  Dari  penelusuran yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa penelitian  relevan  dengan  fokus  kajiannya masing-masing, yaitu: (1) analisis label halal pada  mie  gacoan  (Maulana  et  al.,  2023);  (2) jaminan  produk  halal  pada  makanan  (D.Q. Alva Salam, 2022); (3) peran sertifikasi halal dan kepatuhan praktik halal terhadap kinerja bisnis  berkelanjutan  di  sektor  UMKM kuliner  nusantara  (Alfarizi,  2023);  (4) pendampingan  sertifikasi  halal  UMKM  di Desa  Pondokagung,  Kecamatan  Kasembon, Kabupaten  Malang  (Nadya  et  al.,  2023);  (5) penyuluhan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM
Jawa  Barat  selama  pandemi  Covid-19 (Nurani  et  al.,  2020);  (6)  analisis  strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka  Selatan  (Aprilia  &  Priantina,  2022); (7)  persepsi  konsumen  terhadap  sertifikasi halal  pada  produk  pangan  di  Kabupaten Bangkalan  (Qomaro,  2018).  Penelitian  ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut,  karena  fokus  pada  penerapan  dan pentingnya  sertifikasi  halal  serta  analisis label  halal  pada  UMKM  mie  setan,  yang akan  berkontribusi  pada  penertiban  label halal di Desa Pakong.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  makanan  yang  halal  dan  haram baik  dari  bahan  maupun  prosesnya,  serta menganalisis  pemberian  label  sertifikasi halal,  terutama  pada  mie  setan  yang  saat  ini menjadi  makanan  favorit  di  kalangan masyarakat. Penelitian ini memiliki kontribusi yang sangat berharga, antara lain: (1)  menjadi  rujukan  bagi  konsumen  dan produsen dalam memahami kehalalan produk; (2) menjadi dasar dalam memformalisasikan pentingnya status sertifikasi  halal  dalam  sebuah  produk;  (3) menambah  wawasan  masyarakat  terkait pentingnya  memilih  produk  berstatus  halal, yang  memastikan  bahwa  produk  tersebut baik  untuk  dikonsumsi  atau  digunakan;  (4) meningkatkan  kesadaran  akan  aturan  baik dalam agama maupun undang-undang.

## METODE
Metode
penelitian yang diimplementasikan  dalam  studi  ini  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris, yang secara langsung merujuk pada undang-undang  terkait  topik  penelitian.
Penelitian  ini  memanfaatkan  dua  jenis  data utama: pertama, data primer berupa Undang- Undang  serta  wawancara,  dan  kedua,  data sekunder  berupa  karya  ilmiah,  termasuk tulisan dan jurnal.
Dalam  pengumpulan  data,  peneliti mengumpulkan berbagai peraturan dan fatwa yang  relevan,  serta  melakukan  wawancara dengan produsen dan konsumen. Wawancara tersebut  kemudian  diringkas,  dipilih,  dan difokuskan  pada  poin-poin  utama  untuk menggambarkan  implementasi  sertifikasi halal  terhadap  produk  mie  setan.  Penelitian ini  dimulai  dengan  penerbitan  UU  tentang sertifikasi halal.
Metode  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif,  yang  melibatkan pemeriksaan  mendalam  terhadap  data  yang telah dikumpulkan untuk memahami hubungan data tersebut dengan penelitian ini. Studi  kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  berfokus  pada  kedai  mie  setan  di  Desa Pakong, Bangkalan.
Langkah-langkah  operasional  dalam penelitian  ini  meliputi:  1)  menentukan  topik peraturan  dan  fatwa  tentang  sertifikasi produk  halal;  2)  mengumpulkan  undang- undang  dan  fatwa  yang  berkaitan  dengan topik  tersebut;  3)  melakukan  wawancara dengan pihak terkait; 4) menyusun sub-tema dari undang-undang dan tema yang dikumpulkan;  5)  menganalisis  data  secara tekstual  dan  kontekstual,  serta  menyusun kesimpulan dari hasil analisis tersebut.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  implementasi jaminan  produk  halal  melalui  sertifikasi halal, dengan fokus khusus pada produk mie setan,  dan  dilakukan  dengan  pendekatan
yang komprehensif dan terstruktur, memastikan validitas dan relevansi data yang diperoleh.
Seluruh metode penelitian yang telah dijelaskan,  jika  digambarkan  dlam  bentuk bagan sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Labelisasi  Halal  Menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal .
Undang-undang  Nomor  33  tahun  2014 mengenai  jaminan  produk  halal  bertujuan untuk  melindungi  serta  menjamin  kehalalan produk  yang  dikonsumsi.  Prinsip-prinsip seperti  perlindungan,  keadilan,  kepastian hukum,  akuntabilitas,  transparansi,  efektivitas, efisiensi,  dan  profesionalisme  menjadi  dasar dalam  pengaturan  ini.  Hal  ini  menjadi  sangat penting  mengingat  perkembangan  pesat  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dalam  bidang pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetik.  Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  regulasi  yang komprehensif untuk memastikan bahwa
Sumber data Pustaka Produsen Implementasi Label Halal Konsumen Informan Analisis data Penarikan Simpulan
produk-produk  tersebut  halal  dan  suci, termasuk  makanan,  minuman,  obat-obatan, kosmetik,  produk  kimia,  biologi,  rekayasa genetik,  dan  barang-barang  yang  digunakan oleh masyarakat.
Dalam  ajaran  Islam,  disarankan  untuk mengonsumsi  barang  yang  halal,  yang merujuk  pada  keabsahan  atau  izin  sesuai dengan  hukum  Islam  untuk  dikonsumsi  oleh umat Muslim. Sebaliknya, barang yang haram adalah  yang  dilarang  atau  tidak  diizinkan, dengan pelanggarannya akan mendapat hukuman di akhirat menurut ajaran Islam.
Merek  adalah  identitas  grafis  seperti gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dan lain-lain yang membedakan  produk  atau  layanan  dari  orang atau  lembaga  hukum  lainnya.  Label  halal adalah  penanda  tertulis  di  kemasan  yang menegaskan  kehalalan  produk  sesuai  dengan ajaran  syariah  dan  hukum  negara.  Sertifikat Halal  adalah  pengakuan  resmi  tentang kehalalan  produk  yang  dikeluarkan  oleh BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal  dari  MUI. Dengan  adanya  label  halal,  industri  pangan memberikan  jaminan  bahwa  produknya  halal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Regulasi  labelisasi  yang  diatur  oleh UU  No.  33  tahun  2014  bertujuan  untuk memastikan  kehalalan  produk  yang  beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal V dari UU  tersebut  menjelaskan  prosedur  untuk mendapatkan sertifikasi halal, termasuk proses pengajuan  permohonan  yang  diatur  dalam Pasal 29.
a. Permohonan Sertifikat Halal dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH.
b. Permohonan  ini  harus  dilengkapi dengan dokumen  yang mencakup data Pelaku Usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan,  serta  proses  pengolahan produk.
c. Tata  cara  pengajuan  permohonan diatur dalam Peraturan Menteri (Peraturan Pemerintah RI, 2014).
BPJPH  telah  menetapkan  bahwa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan pengujian kehalalan produk dalam batas waktu lima  hari  kerja  setelah  dokumen  lengkap diserahkan.  Pemeriksaan  ini  dilakukan  oleh auditor  halal  di  tempat  produksi,  dan  jika  ada kekhawatiran  tentang  kehalalan  suatu  bahan, tes laboratorium akan dilakukan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan semua informasi  yang  diperlukan  kepada  auditor halal.  Setelah  pemeriksaan  selesai,  LPH  akan menyampaikan  hasilnya  kepada  BPJPH,  yang kemudian  akan  mengirimkannya  ke  MUI untuk  ditetapkan  dalam  sidang  fatwa  halal dalam waktu maksimal 30 hari. Hasilnya akan ditandatangani  oleh  MUI  dan  diteruskan  ke BPJPH.
BPJPH  menerbitkan  Sertifikat  Halal setelah  Sidang  Fatwa  Halal  mengkonfirmasi status  halal  suatu  produk.  Jika  produk  tidak memenuhi syarat halal, BPJPH mengembalikan  permohonan  kepada  Pelaku Usaha dengan penjelasan. Sebelum UU No. 33 Tahun 2014, proses pengajuan dan  penerbitan sertifikat  melibatkan  BPJPH,  LPPOM  MUI, dan  MUI.  LPPOM  MUI  bertanggung  jawab atas  pemeriksaan  dokumen,  jadwal  audit, pelaksanaan,  serta  menyampaikan  hasilnya kepada  Komisi  Fatwa  MUI.  MUI  kemudian
menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit tersebut.
Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  MUI Nomor  SK  46/Dir/LPPOM  MUI/XII/14 mengatur  ketentuan  nama  produk  yang  tidak dapat  disertifikasi  halal  meskipun  berbahan dasar  halal.  Daftar  nama  produk  tersebut meliputi:
a. Nama yang mengandung nama minuman  keras,  seperti  rootbeer,  es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
b. Nama  yang  berkonotasi  erotis,  vulgar, dan  porno,  seperti  susu  tante  girang, kue bohay.
c. Nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, seperti coklat valentin.
d. Nama yang mengandung nama anjing, babi, dan turunannya, seperti humburger, beef bacon, hotdog.
e. Nama  yang  mengandung  nama  setan, seperti mie setan, es kuntilanak..
Beberapa  jenis  produk  tidak  bisa mendapatkan  sertifikasi  karena  berbagai alasan.  Pertama,  ada  produk  yang  berbentuk hewan  seperti  babi  dan  anjing,  contohnya  roti yang  dibentuk  menyerupai  kepala  anjing. Selain  itu,  produk  atau  kemasan  yang mengandung  unsur  erotis,  vulgar,  dan/atau pornografi  juga  tidak  bisa  disertifikasi  (TC- SAP,  2018).  Namun,  ada  pengecualian  dari larangan  ini.  Beberapa  produk  yang  bisa disertifikasi  termasuk  yang  sudah  menjadi bagian  dari  tradisi  dan  tidak  mengandung bahan  terlarang,  seperti  bir  pletok  dan makanan  yang  memiliki  kata  'bak'  seperti bakso, bakmi, bakpao, bakwan, dan sejenisnya. Merek atau brand yang memiliki nama hewan
atau  unsur  lain  yang  bisa  dianggap  haram secara  harfiah,  juga  tidak  bisa  mendapatkan sertifikasi,  seperti  Cap  Badak,  Garuda,  Bear, Crocodile,  Kubra.  Selain  itu,  produk  dengan nama  yang  mengandung  unsur  seksi  dan sensual, seperti lipstick sexy pink, spa sensual, dan lotion sensual, juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi (Tarigan, 2023).
Status  sertifikasi  label  halal  untuk produk  seperti  mie  setan  harus  memenuhi standar makanan halal dalam syariat Islam. Ini termasuk  tidak  mengandung  bahan  terlarang, proses  penyembelihan  dilakukan  dengan membaca basmalah, tidak terkontaminasi oleh bahan haram atau najis, dan tidak mengandung zat aditif  yang meragukan (Muhammad  Hafil, 2023).
Berikut adalah parafrase yang dikembangkan  dengan  sifat  ilmiah  dari  jenis- jenis makanan halal berdasarkan nash al-Quran dan hadis:
1. Makanan  yang  Baik  dan  Tidak Menjijikkan:  Makanan  yang  dianggap halal adalah semua jenis makanan yang secara inheren baik dan tidak mengandung unsur kotor atau menjijikkan.  Ini  berarti  makanan tersebut  harus  bersih,  sehat,  dan  layak dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan rasa jijik atau penolakan. Misalnya,  makanan  yang  segar  dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dianggap najis dalam Islam.
2. Makanan yang Tidak Diharamkan oleh Allah  dan  Rasul-Nya:  Jenis  makanan halal juga mencakup semua yang tidak secara  eksplisit  dilarang  dalam  ajaran agama  Islam.  Berdasarkan  nash  al- Quran  dan  hadits,  ada  kategori
makanan  tertentu  yang  diharamkan, seperti  daging  babi  dan  darah  yang mengalir, serta hewan yang mati tanpa disembelih  secara  syar’i.  Makanan halal  adalah  yang  tidak  termasuk dalam kategori tersebut.
3. Makanan  yang  tidak  membahayakan Kesehatan  dan  Moral,  makanan  yang halal  haruslah  tidak  menimbulkan mudharat  atau  bahaya  bagi  kesehatan jasmani dan mental manusia. Ini berarti makanan tersebut tidak boleh mengandung  zat-zat  yang  merusak tubuh  atau  pikiran,  seperti  narkotika atau  alkohol.  Selain  itu,  makanan tersebut  juga  harus  tidak  merusak moral dan akidah, sehingga tidak boleh berasal dari praktik yang tidak etis atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Hewan air, menurut nash al-Quran dan hadits, semua hewan yang hidup di air, baik  air  laut  maupun  air  tawar, dianggap  halal  untuk  dikonsumsi.  Hal ini  mencakup  ikan  dan  hewan  laut lainnya  yang  tidak  beracun  atau berbahaya  untuk  dikonsumsi  oleh manusia.  Hewan  air  tersebut  harus diperoleh  dan  diproses  dengan  cara yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip kebersihan dan kehalalan  dalam  Islam.  Hidayatullah (2020).
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dilihat bahwasanya  penelitian  ini  memiliki  disting dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  terutama pendalaman  sumber  informasi  yang  diambil dari  UU,  PP,  Fatwa  MUI  dan  beberapa  junal serta  kajian  tentang  status  dan  proses
mendapatkan sertifikasi halal produk mie setan yang masih jarang di lakukukan.
Status  Labelisasi  halal  terhadap  Produk Makanan Mie Setan
Sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal,  merupakan  akreditasi  yang  diberikan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  halal  yang tercatat  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), sesuai  dengan  prinsip  syariat  Islam,  serta berfungsi  sebagai  legalisasi  resmi  atas kehalalan  suatu  produk.  Sebaliknya,  labelisasi halal merujuk pada tindakan menandai produk dengan keterangan  atau pernyataan halal pada kemasannya,  sebagai  indikasi  bahwa  produk tersebut  telah  memenuhi  standar  kehalalan. Meskipun  keduanya  berbeda,  sertifikasi  halal bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  yang kuat terhadap kehalalan produk secara formal, sementara  labelisasi  halal  berperan  sebagai penanda  kepada  konsumen  mengenai  status kehalalan produk tersebut.
Usaha Mie Setan, yang telah beroperasi selama  sekitar  tiga  tahun  sejak  2020, merupakan  contoh  UMKM  yang  belum mendapatkan  sertifikasi  halal.  Meskipun demikian, keberadaan sertifikasi tersebut dapat memberikan  manfaat  signifikan  bagi  usaha seperti  Mie  Setan,  di  antaranya  adalah peningkatan kepercayaan konsumen, peningkatan  daya  saing  bisnis,  dan  ekspansi pasar. Pendiriannya, Nava, seorang siswi SMA pada saat mendirikan usaha tersebut, bertujuan untuk mengeksplorasi peluang usaha baru serta memberikan  pengalaman  kuliner  yang  unik bagi  konsumen.  Salah  satu  ciri  khas  dari  Mie Setan  adalah  penggunaan  bumbu  dapur  dan
rempah-rempah yang menghasilkan rasa pedas yang  hangat  dan  sesuai  dengan  selera  remaja dan  dewasa.    Berbagai  pilihan  tersedia  dalam menu,  mulai  dari  mie  setan  dengan  berbagai tingkat  kepedasan  dan  opsi  topping,  hingga snack  manis  seperti  mie  ayam  untuk  mereka yang  lebih  suka  mie  dengan  sedikit  kuah  dan tidak  terlalu  pedas.  Ada  juga  pilihan  sosis bakar  dan  nugget  yang  bisa  menjadi  topping atau  dibeli  secara  terpisah,  serta  banana  roll dan  piscok.  Ditambah  dengan  beberapa  jenis minuman  seperti  pop  ice  untuk  menemani hidangan Anda.
Bahan  dan  langkah-langkah  untuk membuat  mie  setan,  Suatu  produk  mencakup semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk  memenuhi  keinginan  atau  kebutuhan pelanggan (Anastasia & Oktafia, 2021). Bahan dasar  mie  setan  meliputi  mie,  campuran bumbu  khas,  serta  beragam  topping,  yang semuanya  dapat  diperoleh  dari  pemasok  lokal yang  terpercaya  kualitasnya.  Bahan  tambahan seperti  cabai,  bawang  bombai,  bawang  putih, bawang  merah,  sayuran,  dan  sebagainya  juga dapat digunakan. Proses pembuatannya melibatkan:
1. Ambil  mie  dari  tempat  penyimpanan, lalu  rebus  dalam  air  mendidih  selama sekitar 5 menit sampai matang.
2. Sementara mie direbus, siapkan bumbu termasuk  sambal,  minyak,  kecap,  dan bumbu khusus yang dirahasiakan.
3. Setelah  matang,  tiriskan  mie  dan pisahkan agar tidak menempel.
4. Campur mie dengan bumbu  yang telah disiapkan, pastikan tercampur merata.
5. Goreng  mie  dalam  minyak  panas selama sekitar 2 menit.
6. Angkat  mie  dan  sajikan  di  atas  piring dengan  tambahan  topping  pangsit goreng,  sosis  daging,  dan  taburan bawang goreng.
Saat  ini,  labelisasi  produk  mie  setan masih  belum  memperoleh  sertifikasi  halal, meskipun semua proses dari penerimaan bahan baku  hingga  pembuatan  telah  sesuai  dengan regulasi  yang  ada,  termasuk  UU,  peraturan, dan  fatwa  MUI.  Namun,  tidak  memperoleh sertifikat  halal  disebabkan  oleh  pelanggaran atas  aturan  UU  No  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal,  khususnya  terkait dengan  nama  produk  yang  dipilih  oleh produsen.

## Tanggapan  Konsumen  Terhadap  Produk Makanan mie setan
Hasil wawancara dengan para konsumen mie setan mengungkapkan beragam pandangan:
1. Istitoa,  seorang  konsumen  berusia  25 tahun,  merasa  nama  "mie  setan" kurang  pantas  dan  menyampaikan kekhawatiran  akan  dampak  kesehatan karena  jarang  mengonsumsi  makanan pedas.  Dia  menekankan  pentingnya label halal untuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Meskipun menyadari ketidakmungkinan  sertifikasi  halal,  ia mengusulkan penggantian nama menjadi "mie rawit".
2. Faiqotul,  mahasiswi  berusia  21  tahun, mengaitkan  nama  "mie  setan"  dengan rasa  pedas.  Meskipun  menyadari potensi  dampak  pada  pencernaan,  dia memilih  untuk  mengonsumsi  karena kesukaannya pada makanan pedas. Dia
menyoroti  pentingnya  sertifikasi  halal untuk  kepastian  konsumen,  meskipun mengetahui kesulitan dalam memperolehnya. Dia
merekomendasikan  penggantian  nama yang  lebih  deskriptif  daripada  yang berkaitan dengan kepercayaan mistik
3. Sila,  seorang  siswi  SMK  berusia  18 tahun,  menyukai  "mie  setan"  karena rasanya yang  pedas  dan  gurih,
meskipun  menyadari  risiko  kesehatan yang  terkait.  Baginya,  sertifikasi  halal tidak begitu penting karena
keyakinannya bahwa bahan dan proses pembuatan sudah sesuai dengan prinsip
halal
4. Ilhafa,  mahasiswi  berusia  21  tahun, merasa  penasaran  dengan  nama  "mie setan"  namun  hanya  mencobanya
sekali. Baginya, sertifikasi halal adalah hal  yang  sangat  penting  dalam pengambilan  keputusan  pembelian. Meskipun  mengetahui  kesulitan  dalam mendapatkan sertifikasi halal, ia menilai  proses  pembuatan  dan  bahan- bahan  yang  digunakan  sesuai  dengan prinsip halal. Dia menyarankan
penggantian  nama  yang  lebih  menarik dan terkait dengan rasa pedas.
Dari  sudut  pandang  konsumen  yang memahami pentingnya sertifikasi halal, disarankan  untuk  mengubah  nama  produk untuk memudahkan proses sertifikasi halal dan mengurangi kekhawatiran konsumen.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  Desa  Pakong  secara keseluruhan  menganut  agama  Islam,  dengan
jumlah penganut yang semakin meningkat dari hari ke hari. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan  pemahaman  tentang  sertifikasi halal  antara  generasi  muda  yang  bertumbuh dengan  baik  dan  para  orang  tua  di  pelosok desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perlunya kesadaran  yang  besar  akan  pentingnya  label halal  pada  produk,  terutama  bagi  produsen. Meskipun  kehalalan  produk  dari  segi  bahan dan  proses  sudah  jelas,  namun  pendampingan dalam  proses  pendaftaran  produk  halal sangatlah diperlukan. Implementasi UU Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  pada  studi  kasus  Mie  Setan  di Desa  Pakong  belum  optimal,  hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  informasi  terkait sertifikasi  halal  sehingga  hanya  sedikit masyarakat yang memahami hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adismana, O. H. (2023). Analisis Pengaturan Label  Halal  Terhadap  Produk  yang Beredar  di  Indonesia. Al’  Adl :  Jurnal Hukum , 15 (2), 171–192.
Ahli, P. (2023). Halal . Wikipedia
Ensiklopedia
Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Halal Alfarizi,  M.  (2023).  Peran  Sertifikasi  Halal Dan Kepatuhan Praktik  Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi  Pemodelan  Empiris  Sektor
Umkm  Kuliner  Nusantara. Harmoni ,
22 (1),
93–116. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1. 654
Ali,  M.  (2019).  Konsep  Makanan  Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab  Produk  Atas  Produsen  Industri HalaL. Konsep  Makanan  Halal  dalam Tinjauan Syariah 291 , 291–306.
Anastasia, M., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran Syariah dalam
Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM Kerupuk Desa Tlasih Tulangan Sidoarjo Mahilda. Jurnal  Tabarru’:  Islamic Banking  and  Finance , 4 (2),  431–444.
https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2 ).7773
Aprilia,  S.,  &  Priantina,  A.  (2022).  Analisa Strategi  Peningkatan  Sertifikasi  Halal
Sektor  Kuliner  Di  Bangka  Selatan.
International  Journal  Mathla’ul  Anwar of Halal Issues , 2 (1), 50–71.
https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46
Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S.
(2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. Prosiding
Chairunnisyah,  S.  (2017).  Peran  Majelis Ulama  Indonesia  Dalam  Menerbitkan
Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan
Dan Kosmetika Sheilla. Jurnal EduTech , 3 (2), 10–27.
D.Q. Alva Salam, A. M. (2022). Implementasi  jaminan  produk  halal melalui  sertifikasi  halal  pada  produk makanan  dan  minuman  umkm  di kabupaten  sampang. Qawwam:  The Leader’s Writing , 3 (1), 10–20.
Fajaruddin. (2018).  Efektivitas  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan  Konsumen. De  Lega  Lata: Jurnal  Ilmu  Hukum .  3 (2),  204–216. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
Harman.  (2022). Perlindungan  Konsumen Melalui  Kewajiban  Bersertifikat  Halal Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman (Studi  Di  Kota  Makassar. (Universitas Hasanuddin Makasar).
Hidayatullah,  M.  S.  (2020).  Sertifikasi  dan Labelisasi  Halal  Pada  Makanan  dalam
Perspektif  Hukum  Islam  (Perspektif Ayat Ahkam). Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 11 (2), 251. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8 620
Khotimah,  D.  K.  M.  N.  M.  I.  P.  (2023). Pengaruh  Label  Halal  dan  Review Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian  Pada  Mie  Samyang  di Surabaya. Sosialita , 567–577.
Koeswinarno,  dkk. (2020). Sertifikasi Halal Yes  or  No .  Kristiana,  B.  V.,  Indrasari, A.,  &  Giyanti,  I.  (2020).  Halal  Supply Chain  Management  dalam  Optimalisasi Penerapan  Sertifikasi  Halal  UMKM.
Performa: Media Ilmiah Teknik Industri , 19 (2), 76–89. https://doi.org/10.20961/performa.19.2. 46379
Lestari,  L.  A.  (2021). Pengaruh  produk  dan label halal terhadap keputusan membeli frozen  food  (studi  pada  fafana  frozen kota  bengkulu) .  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
Maulana1,  M.  R.,  Muhibbin2,  M.  Rizki Maulana1,  Moh.  Muhibbin2,  A.  S.  F. M.,  &  Ahmad  Syaifudin3.  (2023). Labelisasi  Pada  Produk  Makanan Berdanalisis  Labelisasi  Pada  Produk
Makanan Berdasarkan
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan  Produk  Halal  (Studi  di  Outlet Mie  Gacoan  Cabang  Tlogomas,  Kota Malang)Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tenta . 29 , 2.
Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung  Kecamatan  Kasembon
Kabupaten  Malang. Jurnal  Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 1–9. https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25
Novitasari,  M.  (2019).  Optimalisasi  Potensi Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Bagi Umkm Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals.
Majalah Ekonom , 1411 , 49–58.
Nurani,  N.,  Nursjanti,  F.,  &  Munawar,  F. (2020).  Penyuluhan  Sertifikasi  Halal Bagi  UMKM  Jawa  Barat  Pada  Situasi Pandemi  Covid-19. Madaniya , 1 (3), 126–139.
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2014).  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal.  In Undang  –  Undang  Republik

## Indonesia
President  of  The  Republic  of  Indonesia. (2021).  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Goverment  of  The  Republic  of
Indonesia , 086085 , 1–110. http://www.halalmui.orgPP_Nomor_39_ Tahun_2021.pdf Qomaro,  G.  W.  (2018).  Sertifikasi  Halal
Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan.
Kabilah : Journal of Social Community ,
3 (2),
241–251. https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412
Qomaro,  G.  W.,  Hammam,  H.,  &  Nasik,  K.
(2019).  Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  Sektor  Pangan dalam  Meningkatkan  Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi  Halal  di  Kecamatan  Tragah
Bangkalan. Jurnal  Ilmiah  Pangabdhi ,
5 (2),
137–142. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2
.6116
Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi
Sertifikasi  Halal  Bagi  Bisnis  UMKM.
Journal  Of  Applied  Business  And Banking (JABB) , 2 (2), 17–25. https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644
Salam,  D. Q.  A.  (2022).  Implementasi Jaminan Produk  Halal  Melalui  Sertifikasi  Halal
Pada  Produk  Makanan  dan  Minuman
UMKM di Kab. Sampang. Qawwam: The Leader’s Writing , 3 (1), 10–20.
https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110
Soemitra,  A.,  &  Nawawi,  Z.  M.  (2022). Studi  Literatur  Implementasi  Sertifikasi Halal  Produk  UMKM. Jurnal  EMT KITA , 6 (1), 118–125.
https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541
Tarigan,  P.  menik.  (2023). Daftar  Nama
Produk  yang  Tidak  Bisa  Mendapat Sertifikat Halal . © 2021 Prolegal.Id All Rights Reserved. https://prolegal.id/daftar-nama-produk- yang-tidak-bisa-mendapat-sertifikat-
halal/#Daftar_Nama_Produk_yang_Tid ak_Bisa_Disertifikasi_Halal
TC-SAP.  (2018). Nama  Nama  Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi Halal . BP lawyers. https://bplawyers.co.id/2018/07/10/nam a-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan- lolos-sertifikasi-halal/
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun.  (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2008 .
Widyaningsih,  D.  A.  (2023).  Sertifikasi Halal  Perspektif  Maqashid  Syariah.
Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 4 (1),
61–72.
Seminar Stiami , 8 (1), 22–27. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/arti cle/view/1363
Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N.,
&  Nurjannah,  R.  (2020).  Pendampingan sertifikasi  halal  pada  umkm  hanum  food (halal  certification  support  in  umkm hanum food). Indonesia Journal of Halal ,
3 (1),
83–87. https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189