ANALISIS PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA (CPI) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## A. Nur Achsanuddin UA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar email: nur.achsanuddin@unismuh.ac.id
A. Nur Fitrianti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar email: nur.fitrianti@unismuh.ac.id Muhammad Yusuf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar email: muhammadyusuf@unismuh.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the effect of the Center Point Of Indonesias development  (CPI) on  the  economy  of  coastal  communities  in  Mariso  District,  Makassar  City.  Type  research  used  is qualitative research. The research results show that Coastal communities experience changes in terms of  decreasing  the  acquisition  of  marine  products  caused  by  fishing  grounds  and  existing  shellfish becoming  less  productive  so  it  is  difficult  to  get  seafood  like  before.  (ii)  Coastal  communities experience  decreased  change  in  income  caused  by  a  decrease  in  marine  products  obtained  so  that coastal communities have to pay more to get fish and other marine products. (iii) coastal communities experience changes in terms of employment status who have switched professions to other jobs other than  fishermen  due  to  a  decrease  in  numbers  income  from  work  as  a  fisherman  so  that  coastal communities choose to seek another job. (iv) coastal communities experience displacement of fishing areas for marine products due to the difficulty in obtaining marine products because the area that used to be is now land that is stockpiled for CPI development. (v) However, because some of the fishermen are old, they don't have the capital and background Low educational background causes some coastal communities to survive as fisherman Keywords: Center Point of Indonesia’s development, economy of coastal communities

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan dengan  sumber  daya  laut  yang  mel i mpah sehingga banyak masyarakatnya yang memanfaatkan  wilayah  pesisir  sebagai  mata pencaharian  utama.  Namun,  dengan  kondisi sumber  daya  laut  yang  melimpah  di  kawasan pesisir, nyatanya belum mampu mensejahterakan masyarakatnya.
Wilayah
pesisir    masih    merupakan  salah  satu  kawasan yang identik  dengan kemiskinan. Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan  masalah  dalam  pembangunan  yang ditandai dengan pengangguran dan
keterbelakangan  yang  kemudian  meningkat menjadi  ketimpangan  (Suryana,  dkk.,  2022: 94).
Berbagai  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  antara lain  dengan  melakukan  pembangunan  sarana dan  prasarana  jalan,  di  samping  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  kesejahteraan ekonomi rakyat. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya membawa manfaat bagi aktivitas ekonomi karena memberikan  akses  produksi  dan  distribusi barang  dan  jasa  untuk  melayani  konsumsi masyarakat  (Sartono,  2019:  84).  Salah  satu
pembangunan  yakni  Jalan  Metro  Tanjung Bunga  di  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan yang  telah  dimanfaatkan  dan  digunakan  pada tahun  2002  sampai  sekarang.  Pembangunan Jalan Metro tanjung Bunga Makassar dimaksudkan  agar  dapat  mengurangi    macet yang  tercantum  dalam  Perda  Kota  Makassar No.  6  Tahun  2006  tentang  RT  RW  Kota Makassar  Tahun  2005-2015.  Kawasan  Metro Tanjung Bunga merupakan kelanjutan pembangunan  kota  baru  sesuai  dengan master plan yang  telah  disahkan  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sesuai dengan  penetapan  komposisi  yang  seimbang antara kawasan bisnis, wisata, dan pemukiman.
Kota Makassar juga termasuk salah satu kota  yang  melakukan  pembagunan  besar- besaran  dengan  visi  jangka  panjang  sebagai kota  dunia.  Keberadaan Center  Point  Of Indonesia (CPI) memicu pesatnya pertumbuhan dan  laju  perekonomian  kota  yang  dirasakan oleh  masyarakat  yang  berada  di  sekitaran Pantai  Losari.  Daerah  ini  awalnya  merupakan daerah  yang  dihuni  oleh  warga  sekitar  yang kurang  mampu.  Pekerjaan    umum  para  warga adalah  nelayan  pencari  kerang  di  bibir  Pantai Losari dan/atau berdagang.
Tujuan  pembangunan  pada  dasarnya dianggap baik, pantas dan atau seharusnya ada menurut  penyelenggara  pembangunan.  Dengan kata  lain,  tujuan  pembangunan  adalah  positif dari  sudut  pandang  penyelenggaranya.  Akan tetapi,  dari  sudut  pandang  orang  lain, pembangunan tersebut tidak selalu berbuah hal- hal  yang  positif  bagi  mereka.  Hal  ini  berarti, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif  bagi  suatu  komunitas  atau  bagi  suatu segmen dari komunitas.
Pembangunan hingga saat ini senantiasa diyakini  sebagai  jalan  yang  harus  ditempuh oleh  manusia  untuk  mengembangkan  kualitas dalam  sistem  kehidupan  mereka,  meski kehadirannya  seringkali  sangat  beragam  pada tiap-tiap  konteks  masyarakat.  Olehnya  itu masalah  pembangunan  seakan  tidak  pernah terhenti  memenuhi  ruang-ruang  pertarungan wacana (Ruslin,  2017:  185). Dilihat  dari aspek sosial  ekonomi  masyarakat,  pembangunan Central Point Of Indonesia (CPI) dimaksudkan sebagai  suatu  pilihan  pengembangan  yang
dapat  memberikan  percepatan  pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagai alternatif pariwisata,  sehingga  akan  berkontribusi  besar dalam peningkatan tingkat pendapatan masyarakat  dan  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Namun,  di  lain  pihak, pembangunan  ini  memberi  arti  yang  kurang menyenangkan bagi beberapa masyarakat  yang merasakan dampak negatif, salah satunya yakni telah  menghilangkan  daerah  penghidupan  para pencari kerang. Kajian Walhi Sulsel mendapati jika terdapat sekitar 3.000-an kapal dan perahu nelayan  yang  terancam  yang  mengakibatkan nelayan di wilayah Kecamatan Mariso mengalami  kesulitan  dalam  mencari  ikan  di sekitar perairan Makassar, serta alur transportasi  perahu  juga  semakin  menyempit seiring  berjalannya  pelaksanaan  proyek  CPI (Aspan, 2017: 175).
Dalam kaitannya dengan pembangunan, ekonomi  Islam  secara  jelas  telah  menyatakan pentingnya  suatu  masyarakat,  bangsa  dan negara untuk melakukan perencanaan pembangunan  secara  cermat  dan  berusaha meningkatkan  kualitas  kehidupan  melalui program pembangunan yang terarah. Allah swt. menciptakan  manusia  di  muka  bumi  untuk membangun  kehidupan  yang  lebih  baik  dan memakmurkan  kehidupan  melalui  kreativitas dan karya nyata di berbagai sektor kehidupan.
Dalam  suatu  hadist  Qudtsi  Allah  swt. menyatakan  bahwa  Allah  lebih  menyukai hamba-Nya  yang  kuat  daripada  yang  lemah. Pengertian kuat diartikan dalam perspektif yang luas yaitu kuat secara fisik maupun psikis untuk mengemban  amanah  sebagai  khalifah  Allah  di muka bumi sehingga membutuhkan kemampuan ( capability ) dan karakter kemanusiaan  yang  baik  agar  dapat  dapat memainkan  peran  dan  tanggung  jawabnya secara optimal. Melalui pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan dan seimbang akan  mendorong  peningkatan  kualitas  hidup manusia.
Dalam  konteks  pembangunan  ekonomi, tujuan  dari  pembangunan  tidak  hanya  semata terpenuhinya  kebutuhan  fisik  saja  namun  juga untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  sebagai  hamba  Allah  SWT  yang beriman dan bertaqwa.
Salah  satu  penerapan  sistem  ekonomi Islam  adalah  keadilan  dalam  berekonomi. Landasan  konsep  keadilan  ini  pada  hakikatnya telah  dijelaskan  dalam  al-Quran  dengan menunjukkan  kata  ”keadilan”  sebanyak  1000 kali  sehingga  ini  menunjukkan  keadilan merupakan  nilai  dasar  yang  dimuliakan (Sasono,  1998:  43).  Dalam  sistem  ekonomi Islam,  adil  mengandung  makna  bahwa tidak terjadi  tindakan  menzalimi  orang  lain  dalam setiap  aktivitas  perekonomian  yang  dijalankan para pelaku ekonomi. Islam tidak menginginkan  adanya  ketimpangan  ekonomi atau  ketidakmerataan  ekonomi  antara  satu orang dengan orang lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian  terhadap  perekonomian  masyarakat pesisir  dengan  judul  “Analisis  Pembangunan Center  Point  of  Indonesia (CPI)  Terhadap Perekonomian Masyarakat
Pesisir
di
Kecamatan Mariso Kota Makassar Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pembangunan
Adapun  pembangunan  menurut  Alfan, dkk.  (2021:  69)  merupakan  suatu  proses perubahan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan  sumber  daya  alam.  Dalam aktivitas  ini  sering  dilakukan  perubahan- perubahan  pada  ekosistem  dan  sumber  daya alam.  Perubahan-perubahan  yang  dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup.

## Dimensi dan Makna Pembangunan
Secara filosofi, suatu proses pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  upaya yang  sistematik  dan  berkesinambungan  untuk menciptakan keadaan  yang dapat  menyediakan berbagai  alternatif  yang  sah  bagi  pencapaian aspirasi  setiap  warga.  Dengan  perkataan  lain, proses pembangunan merupakan proses memanusiakan  manusia.  Menurut  Todaro (2000), terdapat tiga komponen yang mendasari nilai-nilai  inti  yang  memiliki  fungsi  sebagai pedoman  maupun  dasar  untuk  memahami  dan mendalami makna pembangunan yang
sebenarnya,  yakni  harga  diri  ( self  esteem ), kecukupan ( sustenance ), dan kebebasan ( freedom ).  Harga  diri  dapat  diartikan  sebagai perasaan yang merasa berharga dan tidak dapat diperalat  atau  ditunggangi  oleh  tujuan  orang lain.  Kecukupan  yaitu  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  seperti tempat  tinggal,  makanan,  Kesehatan,  maupun rasa aman. Kebebasan adalah sikap yang dapat memilih  sesuai  dengan  keinginan  maupun kebutuhannya  (Marha,  dkk.,  2022:  4811). Todaro  berpendapat  bahwa  pembagunan  harus dipandang  sebagai  proses  multidimensional yang  mencakupi  berbagai  perubahan  mendasar atas  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan institusi-institusi  nasional  di  samping  tetap mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi, penanganan  ketimpangan,  serta  pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya, pembagunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian  sistem  sosial  secara  keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu.

## Keadaan Perekonomian Masyarakat
Dalam bukunya, Soemarwoto
mendefinisikan dampak adalah suatu perubahan  yang  terjadi  akibat  suatu  aktivitas. Aktivitas  tersebut  dapat  bersifat  alamiah  baik kimia,  fisik,  maupun  biologi  (Primasanti  dan Erna,  2021:  23).  Aktivitas  pembangunan  akan menghasilkan  dampak,  baik  pada  manusia ataupun    lingkungan  hidup.  Dampak  terhadap manusia  yakni  meningkat  atau  menurunnya kualitas  hidup  manusia,  sedangkan  dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya  daya  dukung  alam  yang  akan mendukung  kelangsungan  hidup  manusia (Wardhana  dalam  Mahasiswa  Sosiologi,  2017: 212)
Dewasa  ini,  kecenderungan  untuk memanfaatkan  kawasan  pesisir  sebagai  daerah pengembangan  yang  baru  tampak  semakin besar. Hal ini oleh karena daerah pesisir relatif datar,  harga  lahannya  masih  rendah,  dan  dapat dicapai  dari  darat  dan  laut  sehingga  perubahan lingkungan pantai akibat kegiatan pembangunan  akan  berpengaruh  terhadap sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar,  baik  secara
langsung  maupun  tidak  langsung.  Menurut Supriharyono (2000), perubahan tersebut mempengaruhi  perilaku  masyarakat yang berakibat pada menurunnya pendapatan mereka (Tumbel, dkk., 2019: 23-24).

## Interaksi Sosial Masyarakat
Menurut  Satria  (2002),  nelayan  sering didefinisikan  sebagai  orang  yang  melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sedangkan, menurut  Ditjen  Perikanan,  nelayan  adalah orang  yang  secara  aktif  melakukan  pekerjaan dalam  operasi  penangkapan  ikan  atau  binatang air  lainnya/tanaman  air.  Adapun  orang  yang hanya  melakukan  pekerjaan  seperti  membuat jaring  atau  mengangkat  alat-alat  perlengkapan ke  dalam  perahu  kapal  tidak  dikategorikan sebagai nelayan. Sedangkan ahli mesin dan juru masak  yang bekerja di atas kapal penangkapan walaupun  mereka  tidak  secara  langsung melakukan  penangkapan  ikan,  dapat  disebut sebagai nelayan (Ibrahim dan Dade, 2019: 30).

## Tata Ruang
Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 17 Ayat  (1)  tentang  Cipta  Kerja  atas  perubahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal  1  Ayat  (2),  ditegaskan  bahwa  tata  ruang adalah  wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang. Kerangka  konsepsi  tata  ruang  meluas  tidak hanya menyangkut suatu kawasan yang disebut sebagai  wawasan  spasial,  tetapi  menyangkut pula aspek-aspek nonspasial atau aspial (bukan ketataruangan).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dan mencocokkan  antara  realita  empiris  dengan teori  yang  berlaku  dengan  menggunakan metode  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi  di  mana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci (Anggito dan Setiawan, 2018: 8).    Dalam  penelitian  ini,  peneliti  meneliti beberapa  objek  di  antaranya  masyarakat Kecamatan Mariso, pemerintahan, serta masyarakat  yang  bekerja  di  sekitaran Center Point of Indonesia (CPI) yang dapat
mendukung  peneliti  dalam  mendapatkan  data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan  secara  gabungan,  analisis  data bersifat  deduktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Informan
Tabel 1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin No.  Informan Jumlah   Persentase (%) 1 2 Laki-Laki Perempuan 9 6 60% 40% Sumber: Data diolah, 2023 Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan  jumlah  informan  sebanyak  15 orang.  Dari  15  orang  yang  menjadi  infrorman terdapat 9 orang laki-laki atau 60% dan 6 orang perempuan atau 40%. Sebagian besar informan adalah  laki-laki,nelayan  dan  sebagian  kecil adalah ibu rumah tangga (istri nelayan).
Dampak  Pembangunan  Center  Point  of Indonesia  (CPI)  terhadap  Perekonomian Masyarakat  Pesisir  di  Kecamatan  Mariso Kota Makassar
Untuk  menjawab  rumusan  masalah yaitu  apakah  pembangunan Center  Point  Of Indonesia (CPI) berdampak terhadap perekonomian masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso  Kota  Makassar,  maka  digunakan analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  menarik kesimpulan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan responden.
Dalam  penelitian  ini  didapatkan  bahwa dampak  pembangunan Center  Point  Of Indonesia (CPI) terhadap perekonomian masyarakat  pesisir  yaitu  terjadinya  penurunan dalam  kehidupan  ekonomi  masyarakat  yang disebabkan  oleh  berkurangnya  hasil-hasil  laut yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebuutuhan sehari-hari.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  dengan  Pattonangi  Dg.  Lurang yang  pernah  bekerja  sebagai  pencari  kerang atau nelayan berikut ini.
“Sebelum  pembangunan  CPI,  hasil- hasil  laut  yang  didapatkan  dan  bisa
dijual  masih  melimpah  dan  menjadi penghasilan  utama  bagi  masyarakat pesisir, namun setelah adanya pembangunan CPI maka terjadi penurunan hasil laut sehingga
pendapatan  masyarakat  berkurang  dan masyarakat  harus  mengeluarkan  biaya yang  lebih  besar  untuk  mendapatkan hasil laut untuk dijual” (Pattonangi Dg. Lurang, 26 Desember 2022). Pembangunan  CPI  tentu  membawa dampak  perubahan  terhadap  aspek  sosial ekonomi  masyarakat  pesisir  yang  bergantung hidup  dengan  hasil  laut.  Berikut  penjelasan beberapa  dampak  terhadap  aspek  sosial ekonomi tersebut oleh informan.

## Perubahan Jumlah Perolahan Hasil Laut
Keberadaan pembangunan CPI berdampak  negatif  yang  ditandai  dengan penurunan  jumlah  perolehan  hasil-hasil  laut informan yang diperoleh dari usahanya sebagai nelayan  pencari  ikan  atau  kerang  di  lokasi penelitian.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat pesisir  terkait  dengan  jumlah  perolehan  hasil laut,  Syamsuddin  Dg.  Tunru  mengemukakan bahwa:
“Masyarakat  nelayan  mengeluh  atas menurunnya  jumlah  hasil  laut  yang didapatkan.  Keluhan  ini  akibat  adanya pembangunan  proyek  pembangunan CPI  di  lokasi  tempat  penangkapan  ikan dan  kerrang.”  (Syamsuddin  Dg.  Tunru,
5 Januari 2023).
Secara  keseluruhan,  setelah  adanya pembangunan  CPI  di  lokasi  penelitian,  dapat dikatakan  bahwa  jumlah  rata-rata  kerang  yang diperoleh  informan kelompok  nelayan  pencari kerang  menunjukkan  penurunan  yang  cukup signifikan.  Padahal,  seharusnya  kelompok nelayan pencari kerang ini diuntungkan dengan terjadinya  pendangkalan  di  perairan  tersebut karena  kerang  laut  hidup  dan  berkembang  di perairan pasang surut yang dangkal, akan tetapi realita di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari komoditi hasil tersebut kini telah hilang  dari  habitatnya  karena  kerang-kerang tidak  dapat  hidup  dengan  lingkungan  baru setelah adanya proyek pembangunan.
Adapun  alasan  dari  sebagian  besar informan penelitian mengatakan bahwa menurunnya  perolehan  komoditas    hasil    laut tersebut  merupakan  dampak  dari  keberadaan pembangunan CPI yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air  yang ditandai dengan  hilangnya  sebagian  biota  laut.  Hal  ini pada  gilirannya  juga  berdampak  terhadap semakin  berkurangnya  komoditas  nelayan tersebut.

## Perubahan Jumlah Perolehan Penghasilan
Perubahan perolehan penghasilan adalah  jumlah  penghasilan  rata-rata  informan perbulannya  baik sebelum  dan  sesudah pembangunan  CPI.  Adanya  pembangunan  CPI berdampak  terhadap  penurunan  jumlah  rata- rata  penghasilan  yang  diperoleh  informan.  Hal ini  selain  karena  dipengaruhi  oleh  perubahan perolehan  hasil  laut,  informan  juga  harus mengeluarkan  biaya  bahan  bakar  tambahan untuk melakukan pekerjaannya sebagai nelayan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat  pesisir  terkait  jumlah  penghasilan yang  diperoleh  setelah  pembangunan  CPI, Alimuddin Dg. Tawang mengemukakan bahwa:
“Sebelum  adanya  pembangunan  CPI, pendapatan  masyarakat  cukup  tinggi dari  hasil  tangkapan  ikan  dan  kerang. Namun,  setelah  adanya  pembangunan CPI, jumlah ikan di daerah yang mudah dijangkau  mulai  berkurang  sehingga pendapatan masyarakat juga ikut berkurang. Akhirnya, masyarakat
memutuskan  untuk  mencari  pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.” (Alimuddin  Dg.  Tawang,  3  Januari 2023).
Secara  keseluruhan,  dapat  dikatakan bahwa  terjadi  perubahan  yang  menunjukkan penghasilan masyarakat pesisir menurun akibat pembangunan  CPI  yang  menjadikan  lahan tempat  menangkap  hasil  laut  semakin  dangkal. Masyarakat  juga  harus  mengeluarkan  biaya operasional  lebih  besar  untuk  bekerja  sebagai nelayan  pencari  ikan  dan  kerang,  sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah
penghasilan karena biaya operasional meningkat.
Penghasilan  yang  diperoleh  dari  hasil bekerjanya sebagai  nelayan pencari ikan sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari  karena  harga-harga  kebutuhan pokok semakin meningkat seiring meningkatnya harga dari hasil laut masyarakat. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebelum  ada pembangunan  CPI  penghasilan  dari  bekerja sebagai  nelayan  dan  pencari  kerang  mampu mencukupi  kebutuhan  keluarga  sehari-hari, tetapi setelah ada pembangunan CPI, masyarakat  pesisir  atau  nelayan  tidak  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Merosotnya pendapatan  informan dapat menjadi indikasi akan ancaman hilangnya mata pencaharian  informan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  salah  satu  dampak  negatif  karena kegiatan  reklamasi  pantai  adalah  terjadinya kerusakan  ekosistem  dan  adanya  ancaman kehilangan mata pencaharian untuk nelayan.

## Perubahan  Status  Pekerjaan  dan  Alih Profesi
Aspek perubahan status dan alih profesi merupakan jumlah informan yang sebelum ada pembangunan CPI pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan pokok kemudian sesudah ada  pembangunan  CPI    pekerjaan  pokoknya bukan  lagi  sebagai  nelayan dan lebih jauh lagi pekerjaan sebagai nelayan sudah ditinggalkannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat  pesisir  tekait  perubahan  status pekerjaan dan alih profesi, Hawani Dg. Asseng mengemukakan bahwa:
“Pembangunan CPI menyebabkan lokasi mencari ikan dan kerang menjadi berkurang  sehingga  masyarakat  harus mencari  sumber  penghasilan  yang  lain.
Pembangunan  CPI  ini  menjadikan masyarakat beralih profesi yang sebelumnya  sebagai  nelayan  pencari ikan  atau  kerang  berubah  menjadi pedagang  kaki  lima,  buruh  bangunan, dan  pekerjaan-pekerjaan  lain  demi memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari. (Hawani Dg. Asseng, 6 Januari 2023).
Setelah  adanya  pembangunan  CPI maka  terjadi  perubahan  pekerjaan  masyarakat pesisir.  Sebelum  ada  pembangunan  CPI masyarakat  yang  status  pekerjaan  pokoknya adalah sebagai nelayan, tetapi setelah pembangunan  CPI  profesi  nelayan  mengalami penurunan pendapatan.  Pembangunan  CPI  juga tidak  menyerap  banyak  tenaga  kerja  bagi masyarakat pesisir sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sesudah ada pembangunan  CPI  sebagian  besar  masyarakat pesisir  dengan  berbagai  alasan  mengalami perubahan pekerjaan.  Masyarakat  yang  tadinya menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai nelayan  penuh  kemudian  beralih  kepada pekerjaan  lain  yang  bukan  nelayan  karena pekerjaan utamanya  yang  dilakukan  selama  ini sebagai  nelayan  penghasilannya  tidak  dapat lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Hal ini didorong oleh faktor peningkatan  kebutuhan  keluarga  yang  diikuti dengan penurunan jumlah rata-rata penghasilan masyarakat  yang  pada  gilirannya  berdampak pada kehidupan keluarganya sehari-hari. Sedangkan dalam melakukan pekerjaan barunya yang bukan nelayan, masyarakat masih harus  menghadapi  kendala  karena  adanya faktor  latar  belakang  seperti  minat  dan  bakat serta  kemampuan,  baik  modal  usaha  maupun latar  belakang  keahlian  dan  pengalaman  serta pendidikan  yang  dimiliki  masyarakat  untuk menekuni pekerjaan lain selain nelayan.

## Perubahan Lokasi Wilayah Penangkapan
Pembangunan  CPI  tentunya  berakibat mengubah  lokasi  penangkapan  para  nelayan. Berpindahnya  ke  lokasi  lain  dalam  mencari hasil  laut  karena  berkurangnya  jumlah  hasil- hasil  laut  di  wilayah  penangkapan.  Nelayan harus  pindah  lokasi  ke  tempat  yang  lebih  jauh dari tempat sebelumnya.
Hasil wawancara dengan informan yang lain  yaitu  dengan  masyarakat  pesisir  terkait perpindahan  wilayah  perolehan  hasil  laut, Hadina Dg. Mammi mengemukakan bahwa:
“Beberapa masyarakat mencari ikan dan kerang-kerang  di  lokasi  yang  berbeda dari  tempat  sebelumnya  karena  jumlah ikan  dan  kerang  yang  diperoleh  di tempat  sebelumnya  mulai  berkurang.
Beberapa  masyarakat  mencari  ikan lebih  jauh  dari  tempat  sebelumnya untuk mendapatkan ikan lebih banyak.” (Hadina Dg. Mammi, 7 Januari 2023).
Keterangan  Hadina  Dg.  Mammi  ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memilih  berpindah tempat  ke lokasi  lain untuk mencari ikan dan kerang. Namun terdapat juga masyarakat yang bertahan di tempat yang sama untuk  mencari  ikan  karena  keterbatasan  alat yang dimiliki.
Dampak Pembangunan CPI terhadap Perekonomian  Masyarakat  Pesisir  dalam Perspketif Ekonomi Islam
Pembangunan  ekonomi  dalam  Islam menempatkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar sebagai  prioritas  utama  demi  memelihara  lima maslahat  pokok,  yaitu  pemeliharaan  agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta. Setiap individu berhak  mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi  hidup  dan  menjalankan  peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan  ekonomi  dalam  perspektif  Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus  sebagai  objek  pembangunan  itu sendiri.  Hal  ini  didasari  oleh  pandangan  dunia Islam  yang  menempatkan  manusia  sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.
Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan  untuk  menanggulangi  ketimpangan yang  terjadi.  Anjuran  Islam  terhadap  kegiatan ekonomi  bukan  hanya  untuk  mengakumulasi modal,  tetapi  semata-mata  untuk  kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemiskinan membuat  individu  tidak  dapat  menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, bahkan akan mengantarkan kepada kekufuran.
Dari  hasil  penelitian,  didapatkan  bahwa dampak  negatif  yang  dirasakan  masyarakat lebih  besar  dibandingkan  dengan  dampak positif,  di  mana  terjadi  penggeseran  tempat mencari  nafkah  bagi  mereka  dengan  adanya pembangunan  CPI.  Sementara,  di  dalam  Islam itu  sendiri  harus  ada  faktor  keadilan  di  dalam aktivitas perekonomian di mana tidak boleh ada pihak  yang  merasa  terzalimi  apalagi  sampai
kehilangan  mata  pencaharian  sebagai  sumber penghasilan utamanya.
Pemerintah  Kota  Makassar  memiliki posisi  yang  sangat  penting  dalam  menciptakan keadilan ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang  amanah  Allah,  memiliki  tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan karena salah satu unsur penting dalam menciptakan  kesejahteraan  ialah  mewujudkan pemerintahan  yang  adil.  Terciptanya  keadilan ekonomi  merupakan  tanggung  jawab  bersama pemerintah  dan  masyarakat  selaku  pelaku ekonomi.  Ketika  pemerintah  dan  masyarakat tersebut bekerja bersama menjalankan perekonomian dengan baik, diharapkan keadilan,  kesejahteraan  akan  tercipta  untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil  di  masyarakat  yang  akan  menggerakkan ekonomi  rakyat  dan  mengentaskan  dari ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa komunitas nelayan di sekitar pembangunan  CPI  khususnya  masyarakat pesisir  di  Kecamatan  Mariso  harus  menerima dampak  yang  tidak  menguntungkan  dari pembangunan CPI antara lain:
1. Masyarakat  pesisir  mengalami  perubahan dalam  hal  penurunan  perolehan  hasil-hasil laut yang disebabkan oleh lahan penangkapan  ikan  dan  kerang-kerang  yang ada  menjadi  berkurang  sehingga  sulit  untuk mendapatkan hasil laut seperti dahulu lagi.
2. Masyarakat  pesisir  mengalami  penurunan dalam  penghasilan  yang  diperoleh,  di  mana hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  penurunan hasil laut yang diperoleh sehingga masyarakat  pesisir  harus  mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya.
3. Masyarakat  pesisir  mengalami  perubahan status  pekerjaan  yang  beralih  ke  pekerjaan lain  yang  bukan  nelayan  yang  disebabkan oleh  penurunan  jumlah  penghasilan  dari pekerjaan sebagai nelayan sehingga masyarakat  pesisir  memilih  untuk  mencari pekerjaan lain.
4. Masyarakat  pesisir  mengalami  perpindahan wilayah  penangkapan  hasil  laut  karena sulitnya  mendapatkan  hasil  laut  akibat wilayah  yang  dahulu  kini  menjadi  lahan yang ditimbuni untuk pembangunan CPI.
5. Masyarakat pesisir yang memiliki usia yang tua, tidak memiliki modal dan latar belakang pendidikan  yang  rendah  menyebabkan beberapa  masyarakat  pesisir  tetap  bertahan sebagai nelayan.
6. Dari perspektif ekonomi Islam, pembangunan CPI dirasa membawa dampak negatif  yang    tidak  menciptakan  keadilan ekonomi  terhadap  masyarakat  pesisir  di Kecamatan Mariso.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan mengenai dampak  dari  keberadaan  pembangunan  CPI terhadap  perekonomian  masyarakat  pesisir maka  saran  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1. Penentu  kebijakan  harus  memahami  bahwa Kota Makassar bukan hanya milik masyarakat  tertentu,  ada  masyarakat  kecil hidup  hanya  dari  penghasilan  tangkap  ikan dan  kerang,  kehidupan  mereka  bergantung di sana.
2. Pihak-pihak  terkait  agar  dapat  melakukan upaya  pengembangan-  pengembangan  dan memberikan  solusi-solusi  alternatif  yang relevan  bagi  pengembangan  sosial  ekonomi masyarakat  pesisir  yang  terkena  dampak langsung kegiatan pembangunan CPI.
3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta terhadap peningkatan penyiapan dan persediaan modal kerja.
4. Perlu adanya pendistribusian bantuan berupa alat  tangkap  dan  bahan  bakar  untuk transportasi nelayan.
5. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  pengembangan  kawasan  serta dampak  tindakan  reklamasi  dari  aspek  yang berbeda, sehingga
akan menjadi pembanding  dan  memperluas  kajian  ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfan,  Rd  Muhammad,  dkk.  2021.  Analisis Masalah  Sosial  Dampak  Reklamasi Pantai  Losari. Development  Policy  and Management  Review ,  Vol.  1  (2),  hlm. 68-78.
Alfansyur,  Andarusni,  Mariyani.  2020.  Seni Mengelola  Data:  Penerapan  Triangulasi Teknik,  Sumber,  dan  Waktu  pada Penelitian  Pendidikan  Sosial. Jurnal Kajian,  Penelitian  &  Pengembangan Pendidikan Sejarah , Vol. 5 (2).
Anggito, Alby, Johan Setiawan. 2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
Aspan,  Zulkifli.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Izin Reklamasi  Pantai  Makassar  dalam Mega Proyek Center Point of Indonesia. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1 (2), hlm. 172-189.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Makassar.  2022. Katalog  Kecamatan  Mariso  dalam Angka. Makassar: BPS Kota Makassar.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Makassar.  2022.
Katalog  Kota  Makassar  dalam  Angka. Makassar: BPS Kota Makassar.
Fajriansyah,  Muhammad,  Slamet  Muchsin, Suyeno.  2022.  Implementasi  Pelayanan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  (Studi  Kasus  tentang Pelayanan  BPJS  Kesehatan  di  Rumah Sakit  Islam  Unisma  Malang). Jurnal Respon Publik , Vol. 16 (9).
Farid,  Muhammad,  dkk.  2018 .  Fenomenologi dalam  Penelitian  Ilmu  Sosial .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Tumbel,  Hegel,  Salmin  Dengo,  Helly  F. Kolondam.  2019.  Pengaruh  Reklamasi
Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan (Studi Kasus Kelompok Nelayan  di  Kawasan  Megamas). Jurnal Administrasi  Publik  Universitas  Sam
Ratulangi , Vol. V (084).
Ibrahim,  Dade  Prat  Untarti.  2019.  Sejarah Masyarakat  Nelayan  Suku  Bugis  di Desa  Polewali,  Kecamatan  Lainea Kabupaten  Konae  Selatan  (1950-2017). Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sejarah, Vol. 4 (3), hlm. 29-37.
Kurniullah,  Ardhariksa  Zukhruf,  dkk.  2021. Pembangunan  dan  Perubahan  Sosial .
Medan: Yayasan Kita Menulis.
Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi Pembangunan UMM 2014. 2017. Ketimpangan dalam Pembangunan . Malang: Media Nusa Creative.
Marha,  Jihan,  Guntur  Eko  Saputro,  Hikmat
Zakky Almubaroq. 2022. Pembangunan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewirausahaan dalam Upaya Meningkatkan Pertahanan Negara Indonesia. Jurnal  Inovasi  Penelitian , Vol. 3 (2).
Primasanti, Yunita, Erna Indriastiningsih. 2021. Analisis Dampak Pencemaran Udara PT Delta  Dunia  Textile  terhadap  Kondisi Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Komputer  dan Informatika Vol. 14 (1).
Ruslin,  Ismah  Tita.  2017.  Subaltern  dan Kebijakan  Pembangunan  Reklamasi Pantai di Kota Makassar. Jurnal Politik Profetik Vol. 5 (2), hlm. 185-199.
Sartono,  S.  2019.  Kebijakan  Pengembangan Infrastruktur  Transportasi  Laut  pada Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Muna Barat. Journal  Publicuho,  Universitas Halu Oleo , 2 (2), hlm. 84-98.
Soekanto,  Soerjono.  2017. Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suryana,  Djuhana  Dadang,  Lutfiyah,
Tina  Alfiani.  2022.  Pengaruh  Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Desa Setupatok Kecamatan  Mundu  Kabupaten  Cirebon. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam . Vol. 3 (2).
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang