## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA

## Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, dan Zaili Rusli
Program studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
Abstract:  Effectiveness  Program  Implementation  of  Community  Empowerment-Based Community Empowerment. This study aims to describe the effectiveness of the implementation of  PMBRW  in  Meranti  Village,  Rumbai  District,  Pekanbaru  City.  This  study  uses  a  qualitative descriptive research method approach. Primary data was obtained directly through interviews from key  informants,  namely  the  Village  Head,  the  Facilitator  Team  leader,  the  RW  Companion,  the Chairperson  of  the  RT  /  RW  Forum.  Secondary  data  is  obtained  from  research  documents.  The results  showed  that  the  implementation  of  the  PMBRW  program  started  from  the  preparation stage,  planning  stages  and  implementation  stages  and  viewed  from  the  criteria  in  terms  of achieving goals, integration and adaptation, that the community empowerment program in Meranti Village was considered effective.
Keywords: implementation, policy, effectiveness, community empowerment program
Abstrak:  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Rukun Warga. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  efektivitas  pelaksanaan  PMBRW  di  Kelurahan Meranti  Kecamatan  Rumbai  Kota  Pekanbaru.  Penelitian    ini  menggunakan  pendekatan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dari key informan ,  yaitu  Lurah,  ketua  Tim  Faslitasi,  Pendamping  RW,  Ketua  Forum  RT/RW.  Data sekunder  diperoleh  dari  dokumen    penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan program PMBRW dimulai dari tahapan persiapan, tahapan perencanaaan dan tahapan pelaksanaan dan  ditinjau  dari  kriteria  aspek  pencapaian  tujuan,  integrasi  dan  adaptasi,  bahwa  program pemberdayan masyarakat rukun warga di Kelurahan Meranti dianggap telah efektif.
Kata kunci: pelaksanaan, kebijakan, efektivitas, program pemberdayaan masyarakat

## PENDAHULUAN
Permasalahan  sosial  perkotaan,  teruta- ma  di  kota-kota  besar,  adalah  pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, teru- tama  disebabkan  oleh  tingginya  angka  kela- hiran  dan meningkatnya  jumlah  kaum  urban yang  datang  ke  kota  untuk  mengubah  nasib demi masa depan yang lebih baik. Akibatnya muncul berbagai dampak sosial yang kontra- produktif sehingga menjadi beban berat bagi pemerintah  kota,  seperti  bertambahnya  jum- lah  pengangguran,  timbulnya  pemukiman  li- ar,  meluasnya  pemukiman  kumuh,  masyara- kat kurang gizi, anak-anak putus sekolah dan kurang pendidikan, persaingan lapangan ker- ja  dan  lapangan  usaha  yang  tinggi,  bertam- bahnya  jumlah  rumah  tangga  miskin,  per- sengketaan  lahan,  penurunan  kualitas  kese-
hatan lingkungan,  serta banyaknya peristiwa kriminal  di  tengah  masyarakat  akibat  ruang gerak  yang  semakin  sempit  dan  persaingan hidup yang semakin ketat.
Secara  umum  permasalahan  kemiski- nan  dan  ketidakberdayaan  disebabkan  oleh faktor internal dan  faktor eksternal, dua fak- tor  utama  yang  saling  berhubungan  satu  sa- ma lainnya. Permasalahan internal menyang- kut  permasalahan  dan  kendala  yang  berasal dari  dalam  individu  atau  masyarakat  miskin yang  bersangkutan,  seperti:  rendahnya  moti- vasi,  minimnya  modal,  lemahnya  pengua- saan  aspek  manajemen  dan  teknologi.  Se- dangkan  permasalahan  eksternal  yang  men- jadi penyebab kemiskinan dan  ketidakberda- yaan  adalah  kurang  atau  belum  kondusifnya aspek  kelembagaan  yang  ada,  minimnya  in-
frastruktur dan daya dukung lainnya, sehing- ga potensi-potensi yang dimiliki oleh masya- rakat  tidak  dapat berkembang.  Bertitik tolak dari penyebab kemiskinan dan ketidakberda- yaan  tersebut,  maka  program-program  pem- berdayaan masyarakat harus menyentuh per- masalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh masyarakat,  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Pada  tahun  2014  dan  selanjutnya menjadi  era  baru  dalam  pengentasan  kemis- kinan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  In- donesia.  Berakhirnya  PNPM  menyebabkan Pemerintah  Daerah  harus  berinovasi  untuk mengembangkan  program  sendiri  dengan anggaran  yang  diambil  dari  APBD  sendiri, karena sejak tahun 2014 tidak lagi mendapat kucuran  dana  pengentasan  kemiskinan  dan pemberdayaan masyarakat dari pusat sebaga- imana  PNPM  dulunya.  Berangkat  dari  kon- disi  tersebut,  maka  Pemerintah  Kota  Pekan- baru  melahirkan  kebijakan  dalam  bentuk program  pemberdayaan  masyarakat  dengan mengadopsi  strategi  dan  tata  laksana  prog- ram-program  terdahulu  yang  dianggap  ber- hasil. Kebijakan tersebut dinamakan program Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Rukun Warga (PMBRW) Kota Pekanbaru.
Program  Pemberdayaan  Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Kota Pe- kanbaru  adalah  salah  satu  kebijakan  yang dibuat  oleh  Walikota  Pekanbaru  Periode 2012-2017 dalam  rangka  mewujudkan  visi kota  Pekanbaru  2005-2025,  yaitu  “ Terwu- judnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Per- dagangan dan  Jasa,  Pendidikan,  serta  Pu- sat  Kebudayaan  Melayu  Menuju  Masyara- kat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa ”.  Untuk  mendukung  visi  jangka panjang  tersebut,  Walikota  Pekanbaru  me- netapkan Visi antara Tahun 2012-2017, ya- itu: “ Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.
Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Rukun Warga (PMBRW) adalah suatu prog- ram penanggulangan  kemiskinan di kota Pe- kanbaru  yang  memiliki  pendekatan  integra- tif,  yakni  dilakukan  dengan  memadukan  an- tara daya fisik, ekonomi, dan sosial. Pember- dayaan  Masyarakat  Berbasis  Rukun  Warga (PMBRW)  dirancang sebagai suatu program
yang  menggunakan  pendekatan  pembelaja- ran dan pemberdayaan kepada warga masya- rakat. Filosofi pemberdayaan lebih diarahkan pada proses  pembelajaran  warga  dengan  pe- rubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku ke- lompok  masyarakat  secara  lebih  konstruktif. Pembelajaran  mengandung  maksud program PMBRW merupakan media bagi masyarakat untuk  belajar  dan  berusaha.  Sementara  itu, kegiatan PMBRW dimaksudkan untuk mem- berdayakan  masyarakat  sehingga  mampu mandiri dan pada akhirnya program diharap- kan akan berkelanjutan.
Ada tiga aspek penting  yang mendapat perhatian  dari  program  Pemberdayaan  Ma- syarakat  Berbasis  Rukun  Warga  (PMBRW). Pertama,  program  ini  berupaya  menanggu- langi kemiskinan melalui pemberdayaan ma- syarakat  dalam  bentuk  gerakan  bersama  da- lam  komunitas.  Kedua,  program  PMBRW dilakukan dengan prinsip tridaya, yaitu pem- berdayaan SDM, pemberdayaan ekonomi ke- rakyatan,  dan  peningkatan  kualitas  lingku- ngan.  Dengan  demikian  PMBRW  memiliki tiga  sasaran  pokok,  yaitu  aspek  sosial  dan kependudukan  yang bertujuan untuk pening- katan  kualitas  sumber  daya  manusia,  aspek ekonomi  produktif  yang  mengarah  pember- dayaan ekonomi kerakyatan dan aspek pena- taan  kawasan  dan  lingkungan  dalam  bentuk pembenahan infrastruktur.  Ketiga, salah satu sisi  penting  pelaksanaan  PMBRW  adalah adanya  tawaran  dari  program  sebagai  suatu upaya  menyelesaikan  masalah  kemiskinan masyarakat kota melalui pendekatan pember- dayaan  masyarakat.  Masyarakat  diposisikan sebagai  pelaku  utama  dalam  kegiatan  pe- ngentasan kemiskinan.
Sejak  tahun  2014  hingga  dengan  saat ini,  program  PMBRW  telah  berjalan  hampir lima tahun, dan sudah  sewajarnya dilakukan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  ter- sebut,  diantaranya  sejauh  mana  efektivitas pelaksanaan  program  PMBRW  dalam  men- capai tujuan yang diharapkan. Berangkat dari latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas, maka  permasalahan  penelitiannya  adalah bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  berbasis  rukun warga  di  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru?.
Menurut  Edwards dan Sharkansky  ke- bijakan  publik  dimanivestasikan  dalam  ben- tuk  peraturan  perundangan,  pidato-pidato pejabat  pemerintah  atau  pun  dalam  bentuk program-program,  proyek-proyek  dan  tinda- kan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerin- tah  (Islamy,  2012).  Pengertian  kebijakan publik  itu  sendiri  menurut  Thomas R. Dye (1981)  dalam  Tangkilisan,  (2011)  adalah “ what ever government choose to do or not to do ”, artinya apapun yang dipilih oleh pe- merintah untuk dilakukan ataupun tidak di- lakukan. Ini menunjukkan otoritas pemerin- tah  untuk  mengambil  keputusan  atau  tinda- kan,  termasuk  keputusan  untuk  tidak  mela- kukan  apapun  atau  membiarkan  sesuatu  ter- jadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
Suatu program dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaanya. Menurut Emerson dalam  Handayaningrat  (2004)  efektivitas adalah  pengukuran  dalam  pencapaian  tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula menu- rut  Schermerhorn  (2008),  efektivitas  meru- pakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas  atau  tujuan.  Sedangkan  menurut Devung  (2002),  efektivitas  merupakan  ting- kat  kemampuan  untuk  mencapai  tujuan  de- ngan tepat dan baik. Pendapat yang sama di- kemukakan  oleh  Barnard  (2002),  bahwa efektivitas  adalah  tercapainya  sasaran  yang telah  disepakati  bersama.  Pendapat  konkrit dari  Peter  Drucker  dalam  Handoko  (2003) bahwa,  efektivitas  adalah  kemampuan  untuk memilih  tujuan  yang  tepat  atau  instrument yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut  Duncan  dalam  Steers  (2003) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" me- ngatakan  efektivitas  dapat  diukur  dari  indi- kator sebagai berikut:
1) Pencapaian tujuan.
Pencapaian  tujuan  adalah  keseluruhan upaya  pencapaian  tujuan  harus  dipan-
dang  sebagai  suatu  proses.  Pencapaian tujuan  terdiri  dari  faktor-faktor,  yaitu: (1)  kurun  waktu  pencapaiannya  diten- tukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.
2) Integrasi.
Integrasi  adalah  pengukuran  terhadap tingkatkemampuan  suatu  organisasi  un- tuk  mengadakan  sosialisasi,  pengemba- ngan  konsensus dan  komunikasi  dengan berbagai  macam  organisasi  lainnya.  In- tegrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan  (2) proses sosialisasi.
3) Adaptasi.
Adaptasi  adalah  pengukuran  bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi  merupakan  kemampuan  untuk mengubah  atau  menyelaraskan  prosedur standar operasinya secara dinamis apabi- la lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian  diri  yang  dilakukan  untuk meyelaraskan  suatu  individu  terhadap perubahan-perubahan  yang  terjadi  di lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  be- berapa faktor, yaitu: (1) peningkatan ke- mampuan, dan (2) sarana dan prasarana.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendeka- tan  kualitatif.  Informan  penelitian  9  orang yaitu: koordinator tim, fasilitasi, lurah tenaga pendamping,  ketua  forum  rt/rw.  Teknik  pe- ngumpulan  data  adalah  wawancara,  obser- vasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  meng- gunakan  model  interaktif  melalui  proses reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL
Efektivitas  pelaksanaan  program  pemberda- yaan  masyarakat  dapat  dilihat  pada  tabel  1.
Tabel  1.  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  PMBRW  di  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
No Indikator Tahapan Output / Tujuan Tercapai / Tidak Tercapai 1 Pencapaian tujuan - Komitmen tujuan program untuk memberdayakan masyarakat secara individual - Komitmen tujuan program untuk memperkuat kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat - Komitmen tujuan program untuk membuka ruang partisipasi masyarakat secara aktf dan langsung - Komitmen tujuan program membangun aspek ekonunomi, pendidikan dan penataan lingkungan RW Sosialisasi Pengenalan program Tercapai Transfer pengetahuan Tercapai Materi sosialisasi Tercapai Pembentukan LKM- RW dan TIPP-RW Musyawarah Pembentukan LKM-RW dan TIPP-RW Tercapai Pengurus LKM-RW Tercapai AD/ART LKM-RW Tercapai Pengurus TIPP-RW Tercapai Perencanaan Musyawarah penyusunan RKP-RW Tercapai RKP-RW Tercapai RP Kelurahan (usulan) Tercapai Pelaksanaan Pelatihan Koperasi Tercapai Pelatihan Bengkel Tercapai Pelatihan Menjahit Tercapai Pelatihan Sulam Tercapai Pelatihan Tenun Tercapai Pelatihan Hidroponik Tercapai Dana stimulan kelompok usaha Tercapai 2 Integrasi - Kemampuan  program menyelaraskan sikap/
perilaku stakeholder
- Kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat - Kemampuan program sebagai simpul kerjasama berbagai pihak Sosialisasi Partisipasi stakeholder Tercapai Melibatkan unsur-unsur masyarakat Tercapai Pembentukan LKM- RW dan TIPP-RW Aturan Bersama Rukun Warga Tercapai Perencanaan Kerjasama antara LKM-RW, TIPP-RW, Pendamping RW, dan OPD Kelurahan/ Kecamatan Tercapai RPK-RW sebagai basis RP- Kelurahan Tercapai
Cica Nopika Sari, dkk., Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 138
Integrasi
- Kemampuan  program menyelaraskan sikap/ perilaku stakeholder Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan: LKM-RW, Lembaga Pemerintah lokal  Kelurahan, dan Tim Koordinator Wilayah Kecamatan Tercapai - Kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat - Kemampuan program sebagai simpul kerjasama berbagai pihak Pelaksanaan Sinergitas Tim struktural (OPD Bappeda, PD Kecamatan  dan OPD Kelurahan) Dengan Tim Fasilitasi Tercapai Komitmen antara warga (LKM-RW) dan lembaga Pemerintah Tercapai 3 Adaptif - Kemampuan program beradaptasi  dengan situasi dan kondisi masyarakat - Kemampuan program memberikan rangsangan semangat perubahan kepada warga masyarakat Sosialisasi Perubahan cara pandang masyarakat Tercapai Perubahan perilaku masyarakat Tercapai Pembentukan LKM- RW dan TIPP-RW Melestarikan nilai-nilai gotong-royong Tercapai Menumbuhkan rasa memiliki Tercapai Perencanaan Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tercapai Sesuai dengan aspirasi yang berkembang Tercapai Pelaksanaan Sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Tercapai Sesuai dengan harapan masyarakat Tercapai
Sumber: Data olahan, 2017.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  dia- mati  bahwa  seluruh  tujuan/hasil  yang  di- inginkan  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan program  PMBRW  berdasarkan  indikator efektivitas  yang  dikemukakan  Duncan  telah tercapai.

## PEMBAHASAN Pencapaian tujuan
(1) Pencapaian tujuan pada tahapan  so- sialisasi dapat diamati dari tercapai- nya  pengenalan  program,  transfer pengetahuan  dan  materi  sosialisasi
program  PMBRW  kepada  masya- rakat.
(2) Pencapaian tujuan tahapan pemben- tukan  LKM-RW  dan  TIPP-Rw  da- pat diamati dari tercapainya musya- warah  pembentukan  LKM-RW  dan TIPP-RW,  yang  diikuti  dengan  ter- bentuknya  Pengurus  LKM-RW  dan Pengurus  TIPP-RW,  serta  tercatat- nya Anggaran Dasar/ Anggaran Ru- mah  Tangga  (AD/ART)  LKM-RW di  Notaris  sebagai  legalitas  LKM- RW secara hukum.
(3) Pencapaian  tujuan  tahapan  perenca- naan dapat diamati dengan terlaksa- nanya musyawarah yang menghasil- kan  tersusunnya  Rencana  Penataan Kawasan  Rukun  Warga  (RPK-RW) yang  diusulkan  sebagai  basis  dari Rencana  Pembangunan  (RP)  Kelu- rahan.
(4) Pencapaian  tujuan  tahapan  pelaksa- naan dapat diamati dengan terlaksa- nanya kegiatan pelatihan perkopera- sian dan pelatihan keterampilan ser- ta diikuti dengan pencairan dana sti- mulan untuk kelompok usaha.

## Integrasi
Integrasi  dilihat  dari  kemampuan  in- tegrasi  program  dalam  menyelaraskan  me- nyelaraskan  sikap/perilaku  stakeholder.  Ke- mampuan  program  menjadi  wadah  untuk mewujudkan  berbagai  aspirasi  masyarakat Kemampuan  program  sebagai  simpul  kerja- sama  berbagai  pihak.  Selain  itu,  integrasi juga  dapat  dilihat  dari  kemampuan  program menjadi  wadah  untuk  mewujudkan  berbagai aspirasi  masyarakat  dan  kemampuan  prog- ram  sebagai  simpul  kerjasama  berbagai  pi- hak yang peduli terhadap pemberdayaan ma- syarakat dan penataan  lingkungan dan  infra- struktur.
Kemampuan  integrasi  program  dapat diamati sebagai berikut:
1) Kemampuan  integrasi  program  pada tahapan sosialisasi dapat diamati dari tercapainya  partisipasi  stakeholder dan  keterlibatan  unsur-unsur  masya- rakat dalam tahapan sosialisasi.
2) Selanjutnya  Kemampuan  integrasi program  pada  tahapan  pembentukan LKM-RW  dan  TIPP-RW  dapat  dia- mati  dari  terbentuknya  aturan  bersa- ma  Rukun  Warga  sebagai  norma- norma  yang  diberlakukan  dan  diikuti oleh warga.
3) Kemampuan  integrasi  program  pada tahapan  perencanaan,  integrasi  prog- ram  dapat  diamati  dengan  adanya kerjasama  dalam  bentuk  koordinasi antara  LKM-RW,  TIPP-RW,  Pen-
damping  RW,  dan  OPD  kelurahan/ kecamatan.
4) Kemampuan  integrasi  program  pada tahapan  pelaksanaan  dapat  diamati dari  adanya  RPK-RW  sebagai  basis RP-Kelurahan  melalui  proses  peren- canaan  partisipatif,  adanya  sinergitas Sinergitas  Tim  struktural  (OPD  Bap- peda, PD Kecamatan  dan OPD Kelu- rahan)  dengan  Tim  Fasilitasi,  serta adanya  Komitmen  antara  warga (LKM-RW) dan lembaga Pemerintah.

## Adaptasi
Kemampuan  adaptasi  program  dapat diamati sebagai berikut:
1) Kemampuan  adaptasi  program  dapat diketahui  dari  kemampuan  program beradaptasi dengan situasi dan kondi- si masyarakat serta kemampuan prog- ram  memberikan  rangsangan  sema- ngat perubahan kepada warga masya- rakat. Pada tahap sosialisasi dapat di- amati  perubahan  cara  pandang  dan perubahan perilaku masyarakat dalam program  PMBRW.  Selanjutnya  pada tahap  pembentukan  LKM-RW  dapat diamati dari  semangat  kegotongroyo- ngan  dan  rasa  memiliki  masyarakat terhadap program yang mereka renca- nakan.
2) Kemampuan  adaptasi  program  pada tahap  perencanaan  dapat  diketahui dari  sesuainya  perencanaan  dan  tuju- an  program  PMBRw  dengan  kebutu- han dan aspirasi  yang berkembang di masyarakat.  Selanjutnya  pada  tahap pelaksanaa, kemampuan adaptasi pro- gram dapat diketahui bahwa program PMBRW  dilaksanakan  dengan  me- nyesuaikan  dengan  situasi  dan  kon- disi serta sesuai harapan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  di  dukung  oleh Steers  (2003)  menyatakan  efektivitas  kebi- jakan  dapat  diukur  terhadap  3  (tiga)  indi- kator berikut:
1. Kemampuan  menyesuaikan  diri  (adap- tasi)
Setiap  orang  yang  masuk  dalam  orga-
nisasi  dituntut  untuk  dapat  menyesu- aikan  diri  dengan  orang  yang  bekerja didalamnya  maupun  dengan  pekerjaan dalam  organisasi  tersebut.  Jika  kemam- puan  menyesuaikan  diri  tersebut  dapat berjalan,  maka  tujuan  organisasi  dapat tercapai.
2. Prestasi Kerja Prestasi  kerja  menurut  Steers  (2003) adalah  suatu  penyelesaian  tugas  peker- jaan  yang  sudah  dibebankan  sesuai  de- ngan  target  yang  telah  ditentukan,  bah- kan ada  yang melebihi target  yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kepuasan Kepuasan  adalah  tingkat  kesenangan yang  dirasakan  seseorang  atas  peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Ke- puasan  kerja  mencerminkan  perasaan seseorang  terhadap  pekerjaan  mereka. Dengan  demikian  kepuasan  merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan sese- orang  atas  peranan  atau  pekerjaannya dalam  organisasi,  atau  tingkat  rasa  puas individu  karena  mendapatkan  imbalan yang  setimpal,  dari  bermacam-macam aspek  situasi  pekerjaan  dan  organisasi tempat mereka berada.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  program  PMBRW  terdiri dari  beberapa  tahapan,  yaitu  tahapan  persia- pan,  tahapan  sosialisasi,  tahapan  pembentu- kan  LKM-RW,  tahap  perencanaan  partisi- patif, dan terakhir adalah tahap  pelaksanaan. Ditinjau dari aspek pencapaian tujuan, integ- rasi  dan  adaptasi  program,  dalam  pelaksa- naan  tahapan  dan  siklus  program  PMBRW terhadap  tahapan  persiapan,  tahapan  sosiali- sasi, tahapan pembentukan  LKM-RW, tahap perencanaan  partisipatif,  dan  tahap  pelaksa- naan, secara kualitatif dapat dinyatakan efek-
tif,  dimana  pelaksanaan  program  PMBRW dinilai  memiliki  kemampuan  berdaptasi  de- ngan  dinamika  perubahan,  dapat  dilakukan dengan  berintegrasi  dengan  kelembagaan pemerintah  daerah, maupun  lainnya.  Namun dalam  pelaksanaannya  masih  ditemukan  ke- kuranganya  yaitu  faktor keterbatasan  angga- ran,  waktu  dan  kouta peserta  yang  tidak  se- suai  dengan  banyaknya  jumlah  warga  yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrianto,  Andri.  2010. Teori  Administrasi Publik (Pengantar). Yogyakarta: Universitas Wiyatamandala. Barnard,I.  Chester,  2002, Organisasi  dan Manajemen  Struktur,  Perilaku  dan Proses, Jakarta: Gramedia. Hikmat,  Herry.  2001.  Strategi  Pemberda- yaan Masyarakat, Bandung. Humaniora Utama Press.
Isbandi  Adi, Rukminto. 2001, Pemberda- yaan  Pengembangan  Masyarakat  dan Intervensi  Komunitas  :  Pengan-tar Pada  Pemikiran  dan  Pendekatan
PraktIs ,  Jakarta  :  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Islamy,  Muhammad  Irfan,  2000.  Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara. Mahmudi,  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Steers,  Richard.  M.  2003.  Organization
Effectiveness,  A  Behavioral  View,
Good  Year  Publishing  Company. Terjemahan  oleh  Magdalena  Jamin, Jakarta Erlangga.
Tangkilisan,  Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).