EFFORTS AND READINESS OF IMPLEMENTATION OF PP 71 2010 (STUDY ON THE BUTON REGENCY LOCAL GOVERNMENT)
Surianto Ilham 1
1 Universitas Sembilanbelas November Kolaka Email: antosaliwu@gmail.com 1

## ABSTRACT
This research aims at evaluating the readiness level of the local government of Buton Regency in implementing the  Government  Regulation  number  71  of  2010.  This  research  is  also  to  evaluate  the  efforts  of  the  local government in implementing the Government Regulation. The main concern of this research is the compliance deadline for the implementation of that in local government which was set until 2015.  It has caused discrepancy among several local governments that have applied, are currently implementing, and are going to implement the Government Regulation. Buton Regency is one of the regions that have applied that on the Government Accrual- Based  Accounting  Standard  since  2015.  The  research  employs  descriptive  qualitative  approach  using  a  case study method. The informants were the accounting officers who were directly involved in the process the making the  financial  reports  in  the  Local  Financial  Management  Agency,  the  Local  Government  Secretariat,  and  the Executive Agency of Agricultural Extension, Fishery, Forestry, and Food Security. The results of this research show that the local government of Buton Regency has been ready to implement the Government Accrual-Based Accounting  Standard.  The  result  also  indicates  that  there  are  some  constraints  related  to  the  limited  quantity and quality of human resources in accounting.

## Keywords: Efforts, Readiness, Accrual-based accounting.
UPAYA DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI PP 71 2010

## (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  kesiapan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  dalam menerapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengevaluasi  hasil  dari  upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Buton  dalam  rangka  persiapan implementasi  Peraturan  Pemerintah  tersebut.    Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2015. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah, sedang dan akan  menerapkan  peraturan  pemerintah  tersebut.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Informan  penelitian  ini  adalah petugas  akuntansi  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  pada  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buton,  dan  Badan  Pelaksana  Penyuluhan  Pertanian  Perikanan  Kehutanan  dan Ketahanan Pangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan  cara  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buton  sudah  siap  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual.  Hasil penelitian  ini  juga  diketahui  bahwa  terdapat  kendala  mengenai  keterbatasan  SDM  pada  bidang  akuntansi  baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Kata Kunci : Upaya, Kesiapan, Akuntansi Basis Akrual.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pemerintahan  yang  baik  merupakan  cerminan  suatu  keberhasilan  dalam  menjalankan  tugas  untuk  membangun Negara. Hal yang dapat diwujudkan salah satunya yaitu pemerintahan yang demokratis dan dilaksanakan secara baik,  transparan,  partisipatif,  dan  akuntabilitas  sehingga  memiliki  kredibilitas  yang baik.  Tuntutan  transparansi dalam  sistem  pemerintah  semakin  meningkat  di  era  reformasi  saat  ini.  Transparansi  tersebut  tidak  terkecuali dalam pengelolaan keuangan negara, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 diterbitkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang  andal dan  dijadikan  sebagai  standar  untuk  diterapkan  di  lingkup  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  dan  satuan organisasi  yang  ada  di  dalamnya.  PP  No.  71  Tahun  2010 mewajibkan  penyajian  laporan  keuangan yang  andal demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Adanya revisi PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan dalam penyajian laporan  keuangan  pemerintah.  Perubahan  penyajian  laporan  keuangan  yaitu  dari  basis  kas  menuju  akrual menjadi basis akrual.
Penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual  diharapkan  dapat  memberi  manfaat  yang  lebih  baik  bagi pemangku  kepentingan  baik  pengguna  maupun  pemeriksa  laporan  keuangan.  Penerapan  akuntansi  berbasis akrual  lebih  banyak  menghadapi  hambatan  dibandingakan  akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual.  Hambtan tersebut  diatanranya  adalah  komitmen  dari  pemimpin,  ketersediaan  SDM  yang  berkompeten  dan  kesiapan terhadap perubahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada pemerintah daerah selambat-lambatnya pada tahun 2015.  Sebagai salah satu daerah  otonom,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  berkewajiban  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Upaya  peningkatan  pelayanan  yang  dilakukan  secara  demokratis,  merata,  adil  dan berkesinambungan  serta  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  sistem  akuntansi  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  UU  dan  PP.  Kewajiban  tersebut  dapat  terwujud  apabila pemerintah  daerah  mampu  mengelola  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam  serta  sumber  daya  keuangan secara baik dan optimal.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya dan Kesiapan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.” (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton).
Penelitian-penelitian  terdahulu  berfungsi  sebagai  pendukung  untuk  melakukan  penelitian.  Beberapa penelitian terdahulu yang dikutip sebagai referensi dalam mengkaji topik mengenai evaluasi upaya dan kesiapan implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  (1)  Lestari (2014)  dalam  penelitian  yang  berjudul  Pra  kondisi  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  studi  pada  Pemerintah Kabupaten  Rokan  Hulu.  (2)  Purwanto  (2015)  dalam  penelitian  yang  berjudul  Kajian  penerapan  akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (3)  Arum (2016) dalam penelitian yang berjudul  Evaluasi  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Akun  Piutang  (studi  di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral).
Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa kesamaan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian ini.  Kesamaan  tersebut  antara  lain  tinjauan  pustaka,  landasan  teori,  metodologi,  serta  alat  analisis  yang digunakan.  Hal  baru  dalam  penelitian  ini  ialah  evaluasi  upaya  dan  kesiapan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan berbasis akrual di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini belum pernah dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang  menjadi  masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010  pada  pemerintah  daerah  yang  memiliki  batas  akhir  penerapan sampai  tahun  2015.  Hal  itu  menyebabkan  adanya  perbedaan  pada  beberapa  pemerintah  daerah  antara  yang sudah,  sedang  dan  akan  menerapkan  peraturan  pemerintah  tersebut.  Kabupaten  Buton  merupakan  salah  satu daerah  yang  mulai  menerapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berbasis  akrual  tersebut  pada  tahun  2015.  Dengan  demikian  diperlukan  adanya  evaluasi  terkait dengan  upaya  dan  kesiapan  dalam  implementasi  PP  No.  71  tersebut.  Dari  uraian  pada  latar  belakang  dan rumusan  masalah  yang  ada  maka  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  adalah:    (1)  Bagaimana  kesiapan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  untuk  menerapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual?    (2)  Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual?
Merujuk  pada  pertanyaan  penelitian  yang  telah  diajukan  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengevaluasi  kesiapan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  dalam  menerapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010,  dan  untuk  mengevaluasi  upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Buton dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.Dari hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan  masukan bagi pemerintah daerah,  khususnya  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  dalam  hal  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  dan  memberikan  kontribusi  dalam
e-ISSN: 2685-5607
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan,  pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Mardiasmo (dalam S. Asmianti, S.K. Walandouw, 2015) menyatakan Akuntansi Sektop Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan  akuntansi  pada  domain  publik.  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  sebuah  kegiatan  jasa  dalam rangka  penyediaan  informasi  kuantitatif  dari  entitas  pemerintah  guna  pengambilan  keputusan  ekonomi  yang nalardari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternative tindakan (Halim dan Kusufi, 2014).
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  dari semua  kelompok  pengguna.  Mengingat  laporan  keuangan  pemerintah  berperan  sebagai  wujud  akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ( statutory reports ). Selain itu, mengingat  pajak  merupakan  sumber  utama  pendapatan  pemerintah,  maka  ketentuan  laporan  keuangan  yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian lebih. Informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan dan posisi kekayaan  serta kewajiban dapat dipenuhi  dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual.
Tujuan  menyusun  laporan  keuangan  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan. Selanjutnya  laporan  keuangan  terutama  digunakan  untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan,  menilai  efektivitas  dan  efisiensi  serta membantu  menentukan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Setiap  entitas  pelaporan  mempunyai kewajiban  untuk  melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  dan  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan kegiatan.  Upaya-upaya  tersebut  disusun  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu  periode  pelaporan  untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi ( Inter generational equity ). Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
Dalam  akuntansi  pemerintahan  juga  dikenal  konsep  mengenai  entitas  akuntansi  dan  entitas  pelaporan. Entitas  akuntansi  merupakan  unit  pada  pemerintahan  yang  mengelola  anggaran,  kekayaan  dan  berkewajiban menyelenggarakan  akuntansi  serta  menyajikan  laporan  keuangan  atas  dasar  akuntansi  yang  diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri  atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan satuan organisasi di  lingkungan  pemerintah  pusat/daerah  atau  organisasi  lainnya.Menurut  peraturan  perundang-undangan  satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Adapun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah  yang  harus  disajikan  adalah:  (a)  Laporan  Realiasasi  Anggaran,  (b)  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih  (SAL),  (c)  Neraca,  (d)  Laporan  Operasional  (LO),  (e)  Laporsn  Arus  Kas  (LAK),  (f)  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Standar  akuntansi  merupakan  pedoman  dan  prinsip  yang  mengatur perilaku  akuntansi  dalam  menyusun  laporan  keuangan.  Sampai  saat  ini,  pemerintah  telah  dua  kali  menetapkan standar  akuntansi  pemerintahan.  Pertama  adalah  PP  Nomor  24  Tahun  2005  dengan  11  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  yang  dengan  diawali  dengan  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan. Standar  akuntansi  disusun  dengan  berlandaskan  penggunaan  basis  kas  menuju  akrual  ( cash  towards  accrual ). PSAP  ini  mengatur  setiap  entitas  pelaporan  harus  dapat  menyajikan  empat  jenis  laporan  keuangan  pokok  dan terdapat dua laporan tambahan yang tidak wajibdisajikan.
Kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan peraturan yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual ( accrual ). PSAP berbasis akrual mengelompokkan  laporan  keuangan  menjadi  dua.  Kedua kelompok  laporan  tersebut  yaitu  laporan  pelaksanaan anggaran  yang  masih  menggunakan  basis  kas  dan  laporan  finansial  yang  sudah  menggunakan  basis akrual.Laporan  finansial  memuat  laporan  operasional.  Laporan  operasional  tersebut  yaitu  laporan  pelaksanaan anggaran  yang  disajikan  dengan  menggunakan  basis  akrual.PSAP  berbasis  akrual  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  merupakan  langkah  awal  penerapan  basis  akrual  dalam  sistem akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia.  PSAP  basis  akrual  tersebut  tentunya  masih  akan  terus  dikembangkan
sehingga pejabat pengelola keuangan pada entitas pelaporan dituntut untuk dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
Halim  (2007)  menyatakan  bahwa  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  proses  pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah. Selanjutnya akuntansi disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal  entitas  pemerintah  daerah.  Mardiasmo  (2009)  mendefinisikan  standar  akuntansi  merupakan  pedoman atau  prinsip-prinsip  yang  mengatur  perlakuan  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  untuk  tujuan pelaporan  kepada  para  pengguna  laporan  keuangan.  Standar  akuntansi  sektor  publik  adalah  prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik (Mahsun et al , 2006). Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  standar  akuntansi  pemerintahan  adalah prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Dengan  demikian  standar  akuntansi  pemerintahan  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  tersebut  diatur  lebih  rinci  mengenai  identifikasi,  klasifikasi,  pengakuan,  pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas komponen-komponen laporan keuangan pemerintah.

## Akuntansi Basis Akrual
Akuntansi  akrual  merupakan  konsep  akuntansi  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  bisa  diandalkan karena  mampu  memberikan  informasi  tentang  kewajiban  dan  hak  yang  akan  diterima  di  masa  depan  sehingga keputusan  ekonomi  dapat  diambil  lebih  baik.  Akuntansi  akrual  telah  menjadi  asumsi  dassar  dalam  kerangka konseptual  penyusunan  laporan  keuangan  dengan International  Financial  Reporting  Standards (IFRS). Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan.
Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa  akuntansi  berbasis  akrual  ( full  accrual  accounting )  digunakan untuk  mencatat revenue/ pendapatan  ketika  diperoleh  dan expense /  biaya  diakui  pada  saat  terjadi  tanpa memandang kas sudah diterima atau dikeluarkan.  Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menjelaskan bahwa Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainya diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Akuntansi  akrual  mengakui  dan  mencatat transaksi  dan  kejadian  keuangan  pada  saat  terjadi  atau  pada  saat  perolehan.  Elemen  dasar  akrual  ini  adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi basis akrual, waktu pencatatan ( recording ) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan infomasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Bastian, 2009).
Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik)  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  lebih  transparan  mengenai  biaya  ( cost )  pemerintah. Diamond 2002 (dalam ichsan, 2013) menjelaskan empat manfaat dari akuntansi akrual.
Pertama, meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya ( Improve Resource Allocation ). Akuntansi kas tidak  dapat  menyediakan  informasi  yang  berkaitan  dengan  seluruh  biaya  ( fullcosts )  dari  penyediaanlayanan publik.Sementara  akuntansiakrualmampu  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk menghitung  seluruh  biaya  pelayanan  berdasarkan  biaya  seluruh  sumber  daya  yang  digunakan  (termasuk  daya nonkas,  seperti  penggunaan  aset  tetap/ fixedassets ).Analisis  efisiensi  dan  perkiraan  kebutuhan  dana  untuk mengganti aset yang sekarang digunakandapat dibuat dengan metode full costs. Kedua,  penguatan  akuntabilitas  ( Strengthened  Accountability ).  Akuntabilitas  akan  semakin  baik  ketika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada sumber daya kas masuk ( cash inflows ) dan kas keluar ( cash outflows ), tetapi juga terhadap aset selain kas ( noncash asset ) dan kewajiban ( liabilities ). Ketiga, meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan ( enhanced transparency on total resources cost of government acitivities ). Akuntansi akrual juga mempunyai manfaat yang bersifat umum dalam menyediakan informasi operasional pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki tanggung jawab fiskal ( fiscal responsibility ). Akuntansi akrual mempunyai prinsip pengungkapan penuh ( full disclosure ) atas aset dan kewajiban, serta pendapatan dan beban.
Keempat,  melihat  dengan  lebih  komprehensif  atas  pengaruh  dari  aktivitas  pemerintahan  terhadap perekonomian ( more comprehensive view of government’s impact on the economy ). Informasi kas dalam laporan arus  kas  ( cash  flow  statement )  lebih  jelas  menunjukkan  rekonsiliasi  antara  arus  kas  bersih  terhadap  perubahan dalam  saldo  kas  dan  bank  sebagaimana  disajikan  dalam  neraca  ( balance  sheet ).  Hal  ini  akan  mengurangi berbagai  hal  yang  tidak  dapat  dijelaskan  di  dalam  data  laporan  fiskal.  Lebih  jauh  lagi,  klasifikasi  arus  kas kedalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan akan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri pengaruh arus kas pemerintah terhadap aktivitas ekonomi yang terkait.
e-ISSN: 2685-5607

## Kesiapan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Basis Akrual
Purwodarminto  (1989)  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan  bahwa  kesiapan  dapat  diartikan sebagai  perbuatan  bersiap-siap/  mempersiapkan  atau  tindakan  (rancangan)  untuk  sesuai. Business  dictionary mendefinisikan kesiapan  ( readiness )  sebagai  keadaaan dari  kesediaan  orang  atau organisasi  untuk  menghadapi suatu situasi dan melaksanakan serangkaian rencana tindakan. Kesiapan didasarkan pada ketelitian perencanaan, kecukupan personil dan pelatihan serta memberikan atau sistem pendukung.
Implementasi  basis  akrual  dalam  sistem  akuntansi  pemerintahan  memerlukan  persiapan  yang  memadai dengan  memperhatikan  beberapa  aspek  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasinya.  Pengembangan strategi  pelatihan  yang  efektif  termasuk  pola  pelatihan  yang  sesuai  perlu  disusun  untuk  mengantisipasi manajemen  resiko  dalam  masa  transisi.  Irawan  (2013)  menjelaskan  bahwa  strategi  pengembangan  pelatihan akuntansi akrual dapat diwujudkan dalam pola sebagai berikut: (a) Identifikasi kelompok yang menjadi sasaran, (b)  identifikasi  kebutuhan  pelatihan,  (c)  strategi  pelatihan,  (d)  sistem  pemberian  materi  pelatihan  ( delivery system ) (e) evaluasi dan penilaian, (f) pelatihan silang (eross- training ), (g) pelatihan berkesinambungan ( ongoing training ).

## Strategi Implementasi Basis Akrual
Asian Development Bank ADB (dalam Ichsan, 2013) menyajikan bahwa penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan dua metode/model/strategi. Kedua metode tersebut yaitu metode big bang atau perubahan secara radikal dan metode bertahap.Pilihan atas metode konversi harus dilakuan secara hati-hati, namun sampai saat ini metode big  bang sangat  jarang  digunakan.Pemilihan  strategi  implement-tasi  akuntansi  akrual  harus  dilakukan  secara hati-hati agar implementasi akuntansi pemerintahan akrual dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan risiko kegagalan  yang  minimal.Asian  Development  Bank  (dalam  Irawan,  2013)  memberikan  rekomendasi implementasi APBA.
Pertama, kehati-hatian dalam memilih strategi implementasi. Terdapat dua model utama dalam penerapan akrual  basis  yakni  model  langsung  ( big  bang) dan  model  bertahap  ( gradual ).Pendekatan  model big  bang dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  singkat.Keuntungan  pendekatan  ini  yaitu  mendukung  terjadinya perubahan  budaya  organisasi,  cepat,  dan  dapat  menghindari  risiko  kepentingan.Selain  keuntungan,  ada  juga kelemahan  dari  pendekatan  tersebut.  Kelemahannya  yaitu  beban  kerja  tinggi,  ketiadaan  waktu  untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.
Kedua, komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual  bagi  negara  berkembang  menjadi  sangat  esensial  sehingga  komitmen  politik  ini  diperlukan  untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
Ketiga, tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Keempat, perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan didukung pola rekruitmen yang sesuai dan pelatihan yang cukup.
Kelima,  sistem  informasi  akuntansi  harus  memadai.  Informasi  akuntansi  berbasis  kas  merupakan  titik penting dalam perubahan ke basis akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat  diandalkan,  negara  tersebut  terlebih  dahulu berkonsentrasi  pada peningkatan  sistem  dan  proses  yang  ada sebelum mempertimbangkan perpindahan ke akuntansi akrual.
Keenam,  badan  audit  tertinggi  harus  memiliki  sumber  daya  yang  tepat.  Badan  audit  memegang  kunci yang  sangat  penting  dalam  penerapan  basis  akrual,  baik  sebagai  mitra  maupun  sebagai reviewer proses pelaksanaan dan hasil yang akan diperoleh.
Ketujuh, penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak  boleh  hanya  dilihat  sebagai  masalah  teknik  akuntansi  saja,  tetapi  penerapan  tersebut  membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Penerapan  basis  akrual  secara  bertahap  merupakan  pilihan  yang  paling  rasional.  Ichsan  (2013) menyatakan  bahwa  sebelum  implementasi  basis  akrual  dilaksanakan,  setiap  entitas  pelaporan  perlu mempersiapkan beberapa kondisi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual. Persiapan tersebut.
Pertama,  manajemen  perubahan  perlu  dipersiapkan  dengan  sebaik-baiknya  agar  seluruh  elemen  pada entitas  pelaporan  dan  entitas  akuntansinya  siap  menghadapi  perubahan.  Entitas  pelaporan  perlu  merencanakan dan  melakukan  sosialisasi  secara  periodik  kepada  seluruh  pihak  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  akuntansi akrual untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan perlunya perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual.  Perubahan  basis  akuntansi  ini  sebaiknya  dimasukkan  dalam  kerangka  kerja  reformasi  birokrasi,  (2) Komitmen pimpinan puncak terhadap akuntansi akrual.
Kedua,  dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  71  Tahun  2010  sebenarnya  dukungan  politis sudah  ada.  Selanjutnya,  yang  perlu  dipersiapkan  ialah  komitmen  pimpinan  dari  setiap  entitaspelaporan  untuk menerapkan akuntansi akrual. Selain itu, pimpinan dari setiap entitaspelaporan juga harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun tata kelola dansistem pengendalian internal organisasi yang baik.
Ketiga,  entitas  sudah  mempunyai  sistem  dan  prosedur  yang  telah  berjalan  dengan  baik  dengan menggunakan  basis  akuntansi  yang  mengarah  ke  basis  akrual.  Pimpinan  dari  setiap  entitas  pelaporan  perlu memastikan  bahwa  sistem  danprosedur  operasional  keuangan  secara  umum,  khususnya  sistem  dan  prosedur akuntansiyang selama ini menggunakan basis kas menuju akrual telah dijalankan dengan baik.
Keempat,  telah  mempunyai  sistem  informasi  akuntansi  yang  baik  yang  dapat  menyajikan  laporan keuangan  yang  lengkap  terutama  berkaitan  dengan  aset  dan  kewajiban  termasuk  melaksanakan  konsolidasi laporan keuangan.
Kelima,  entitas  pelaporan  harus  menyiapkan  rencana  implementasi  akuntansi  akrual  dengan  sebaik- baiknya.
Keenam,  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  kapasitas  dan  keahlian  akuntasi  dan manajemen organisasi yang memadai untuk melaksanakan perubahan.
Menurut  KSAP  (2010), penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dapat  dilaksanakan secara  bertahap mulai  dari  penerapan  akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual  menjadi  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual. Strategi  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  disusun  oleh  KSAP  lebih  menekankan  pada  penguatan pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  diimbangi  dengan  pengembangan  sistem  akuntansi  dan  teknologi informasi.  Berdasarkan  strategi  penerapan  yang  disusun  oleh  KSAP,  untuk  mencapai  penerapan  akuntansi berbasis  akrul  pada  pemerintah  daerah  ada  empat  tahap  yang  harus  dilakukan.  Keempat  tahap  tersebut  yaitu sebagai berikut: (1) Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi, (2) mengembangkan kualitas sumber  daya  manusia,  (3)  mengembangkan  sistem  akuntansi  dan  teknologi  informasi,  (4)  implementasi  dan evaluasi.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana  disebutkan  bahwa  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  berlaku  efektif  untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Tahapan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual menurut KSAP
(1)
Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi (2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (3) Mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi (4) Implementasi dan evaluasi
Analisis Hasil Kesimpulan dan Hasil Evaluasi
Penjelasan dari gambar kerangka pikiran di atas mengenai evaluasi upaya dan kesiapan implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis  akrual studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dilihat  dari  bagaimana  upaya  dan  kesiapan  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Selanjutnya dari tapan-tahapan tersebut dianalisis dan bagaimana hasil analisis penelitian dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam kepada responden. Kemudian membuat kesimpulan  hasil  evaluasi  upaya  dan  kesiapan  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tentang  standar akuntansi  berbasis  akrual  dari  analisis  hasil  sesuai  dengan  tahapan  implementasi  yang  dilakukan  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Butan.

## METODE PENELITIAN Rasionalitas Objek Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  objek  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  yang  merupakan  salah  satu  daerah otonom  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan  ibu  kota  Pasarwajo.  Kabupaten  Buton  saat  ini  dipimpin  oleh Bapak  Samsul  Umar  Abdul  Samiun,  SE  (Bupati)  dan  Bapak  Drs.  Labakri,  M.Si  (Wakil  Bupati).  Kabupaten Buton  terletak di  pulau  buton  yang  merupakan  pulau  terbesar  diluar pulau  induk  kepulauan  Sulawesi  dan  juga merupakan daerah penghasil aspal terbesar di dunia.
Tiga dari keenam kabupaten/ kota yang berada di pulau Buton yaitu Kabupaten Buton, Kota Baubau dan sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Buton  Selatan.  Kabupaten  Buton  Tengah  terletak  di  sebagian  besar  selatan Pulau  Muna  dan  sebagian  kecil  Pulau  Kabaena.  Kabupaten  Wakatobi  adalah  merupakan  gugusan  pulau  yang berada pada bagian tenggara Pulau Buton. Saat ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terdapat 45 (empat puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kabupaten  Buton  adalah  salah  satu  daerah  yang  dianggap  cukup  berhasil  dalam  menerapkan  akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual basic). Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntasi  Pemerintahan  merupakan  langkah  awal  yang  baik  untuk  penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Buton  tahun  2013  dengan  opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada tahun 2014 BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Buton.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  berhasil  menerapkansistem  akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual. Pemerintah  tersebut  merupakan  daerah  yang  baru  memulai  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  tahun 2015.  Kabupaten  Buton  telah  melakukan  langkah-langkah  persiapan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Bupati Buton  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton.  Peraturan tersebut  mengatur  kebijakan  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupten Buton.Penelitian  ini  mengambil  objek  pada  tiga  SKPD  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buton.  Ketiga SKPD tersebut yaitu BPKD Kabupaten Buton, BP4K2P Kabupaten Buton, dan Setda Kabupaten Buton.  Peneliti  memilih  objek  penelitian  ini  dikarenakan  aksesibilitas  sumber  data  yang  mudah  peneliti dapatkan.

## Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan konsep  sasaran,  mengkoordinasikan,  menyelenggara-kan,  membina,  mengarahkan,  mengevaluasi  serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan  daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan  yang  berlaku.  Adapun  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing-masing  unit  kerja  pada  Badan  Pengelola Kekayaan  (BPKD)  Kabupaten  Buton  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Sekretariat  mempunyai  tugas  melaksanakan sebagian  tugas  badan  dalam  rangka  pelayanan  administrasi  umum  dan  kesekretariatan  dilingkungan    Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD).  (2)  Bidang  anggaran  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas badan  dalam  menyiapkan  dan  mengumpulkan  bahan  petunjuk  teknis,  melaksanankan  penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3) Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam menyiapkan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung  menerbitkan  SP2D  khusus  belanja  pegawai.  (4)  Bidang  akuntansi  mempunyai  tugas  melaksanakan sebagian  tugas  badan  dalam  menyelengarakan  akuntansi  pemerintahdaerah,  menyiapkan  pedoman  petunjuk teknis yang berkaitan denganakuntansi

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yaitu: (a) Kedudukan, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris  Daerah  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Kepala  Daerah.  (b)  Tugas  Pokok, Sekretariat  Daerah  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  membantu  Bupati  dalam  menyusun  kebijakan  dan
mengoordinasikan  dinas  daerah  dan  lembaga  teknis  daerah.  (c)  Fungsi,  Adapun  fungsi  Sekretariat  Daerah Kabupaten Buton yaitu: (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, (2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas  daerah  dan  lembaga  teknis  daerah,  (3)  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan daerah, (4) Dll.

## Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  55  Tahun  2013  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Buton yaitu: (a) Tugas Pokok,  Melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan,  Kehutanan  dan  Ketahanan  Pangan.  (b)  Fungsi,  adapun  fungsi  dari  BP4K2P  yaitu:  (1)  pelaksanaan perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  penyuluhan  pertanian,  perikanan,  kehutanan  dan  ketahanan  pangan.  (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. (3) Pengelolaan urusan kesekretariatan (4) Dll.
Penelitian  inidilakukan  pada  bulan  Agustus  Tahun  2016  dan  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang  diamati.  Tujuan  penelitian deskriptif  adalah  mengumpulkan  informasi  aktual  secara terperinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi  masalah  atau  memeriksa  kondisi  dan  praktek- praktek yang berlaku serta membuat perbandingan atau evaluasi.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif. Data tersebut merupakan penjelasan dari para informan dan partisipan atau narasumber. Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki secara cermat tentang kesiapan  dan  hasil  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  dalam mengimplementasiskan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah berbasis akrual.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh  secara  langsung  dari  obyek  penelitian  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  tidak  secara  langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara: (a)  Wawancara.  Tehnik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  wawancara  mendalam ( in–depth  interview )  untuk  memperoleh  keterangan  dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dan  informan  tanpa  menggunakan pedoman ( guide )  wawancara.  (b)  Dokumentasi.  Peneliti  dapat menggunakan  dokumen,  arsip,  catatan  dan  laporan  yang  terkait  langsung  serta  berhubungan  dengan  masalah penelitian.

## Analisis Data
Mengacu  pada  Miles  and  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono  (2010)  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah- langkah yang ditempuh untuk melakukan analisis data penelitian ini adalah: (a) Data Reduction (Reduksi Data) ialah  merangkum,  memilih,  dan  mereduksi  data  yang  diperoleh  agar  berfokus  pada  penelitian  yang  dilakukan. (b) Data  Display (Penyajian  Data)  yaitu  menyajikan  data  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan antarkategori, flowchart dan  sejenisnya  termasuk  teks  yang  bersifat  naratif.  (c) Conclusion  Drawing/  Verifica- tion, yaitu melakukan penarikan simpulan dan verifikasi.
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yin (2013) adalah:  (a) Pembuatan  penjelasan  atau  eksplanasi,  yaitu  pembuatan  penjelasan  dilakukan  dengan  cara  membuat  suatu penjelasan  tentang  kasus  terkait  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  diajukan.  (b) Penjodohan Pola atau Logic Pattern Matching dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi/dilaksanakan dan kondisi yang ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Validasi Data
Metode validasi yang digunakan untuk menjamin agar validitas data dalam penelitian ini dapat tercapai yaitu: (a) Triangulasi, yaitu  metode  validasi  dengan  melakukan  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  yang  berbeda (triangulasi sumber), misalnya atasan, bawahan. Triangulasi teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi waktu, misalnya minggu lalu, minggu ini, atau minggu depan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini hanya menggunakan triangulasi teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan observasi tidak  digunakan  dikarenakan  tidak  menggunakan times  series. (b)  Mengklarifikasi  Bias  yaitu  metode  validasi dengan  melakukan  refleksi  diri  terhadap  kemungkinan-kemungkinan  munculnya  bias  dalam  penelitian  yang dilakukan sehingga peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur (Creswell, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Peneliti  telah  mengumpulkan data  dari  beberapa  informan yang  merupakan  pegawai  dibidang  akuntansi  dari  3 (tiga)  SPKD  yang  menjadi  objek  penelitian.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  dapat  dipaparkan  bahwa  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton dalam  persiapan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  adalah:  (a)  Menyusun  kebijakan akuntansi  berbasis  akrual  dan  Sosialisasi,  (b)  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  memahami  akuntansi berbasis akrual, (c) mengembangkan sistem akuntansi dan tenologi informasi yang digunakan, (d) implementasi dan evaluasi.
Pada  tahun  2015  pemerintah  daerah  mulai  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  mengharuskan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual pada tahun 2015 merupakan batas akhir yang sudah ditetapkan Pemendagri dan sekaligus  uji  coba  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  dalam  pengimplementasiannya.  Penerapan  akuntansi basis akrual juga sesuai dengan roadmap yang disusun oleh KSAP pada tahun 2010.

## Kendala yang Dihadapi dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi basis akrual adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih  kurang  dalam  memahami  akuntansi  berbasis  akrual.  Hal  ini  menjadi  kendala  utama  karena  diperlukan waktu  yang  cukup  untuk  memberikan pemahaman  bagi  sumber  daya manusia  yang  ada  agar  dapat  memahami akuntansi  berbasis  akrual  dengan  baik.  Kendala  lain  yang  masih  berhubungan  dengan  sumber  daya  manusia adalah  kurangnya  petugas  akuntansi  di  masing-masing  SKPD  di  lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten Buton.

## Hasil  dari  Upaya-upaya  yang  Dilakukan  dalam  Persiapan  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  di Pemerintan Daerah Kabupaten Buton
Badan Pengelola Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton merupakan entitas akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis  kepada  seluruh  petugas  akuntansi  disemua  SKPD  agar  memahami  langkah-langkah  penyesuaian pelaporan  dari  basis  kas  ke  basis  akrual.  Hasil  dari  bimbingan  teknis  yang  dilakukan  sebagian  besar  petugas akuntansi di semua SKPD sudah memahmi akuntansi berbasis akrual.
Semua  SKPD  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  sudah  menyusun  laporan keuangan  dalam  bentuk  akrual  pada  tahun  2015.  Selain  melaksanakan  amanah  undang-undang,  Hasil pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Kabupten Buton tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## Pembahasan
Langkah-langkah persiapan yang ditempuh dalam upaya menerapkan akuntansi berbasis akrual yaitu menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi perubahan kebijakan  akuntansi dari  basis kas menjadi basis akrual.  Selain  itu  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  juga  melakukan  pengembangan  kualitas  sumber  daya manusia,  pengembangan  sistem  informasi  akuntansi  serta  implementasi  dan  evaluasi  penerapan  akuntansi berbasis akrual.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  sudah  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA merupakan hasil dari kerja sama  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) perwakilan Kendari.
Semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan  hasil  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual.  Namun  demikian,  semua  SKPD  dirasa  masih  perlu melakukan  pengembangan  dan  peningkatan  khususnya  pada  aspek  sumber  daya  manusia  yang  masih  minim. Adapun  tahapan  kegiatan  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  untuk  menerapkan  akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:
Pertama,  Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sosialisasi. Kabupaten Buton terlebih dahulu menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Pemerintah daerah Kabupaten Buton bekerja sama dengan beberapa ahli  dibidang  akuntansi  sektor  publik  dalam  upaya  penyusunan  kebijakan  tersebut.  Penyusunan  kebijakan akuntansi  berbasis  akrual  mulai  dilakukan  setelah  diterbitkannya  Permendagri  Nomor  64  Tahuan  2013  dan berhasil  diselesaikan  pada  awal  tahun  2014.  Pemerintah  daerah  melakukan  sosialisasi  terkait  perubahan kebijakan  akuntansi  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual  kepada  seluruh  SKPD  yang  ada  di  lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton.
Kedua,  penyiapan  Sumber  Daya  Manusia.  Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah Kabupaten  Buton  dalam  persiapan  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  adalah  menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  memahami  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual.  Pemerintah  daerah  melakukan  pelatihan  dan
bimbingan  teknis  (bimtek)  pada  semua  SKPD  di  lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton,  khususnya petugas dibidang akuntansi. Aplikasi SIMDA digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
Ketiga,  pengembangan  Sistem  Informasi  Akuntansi.  Setelah  menyusun  kebijakan  akuntansi,  sosialisasi dan  menyiapkan  sumber  daya  manusia,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  juga  melakukan  pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan tersebut digunakan dengan  tujuan mendukung penerapan akuntansi berbasis  akrual.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  menggunakan  sistem  aplikasi  SIMDA  dalam  mengelola keuangan.
Keempat,  implementasi  dan  Evaluasi.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton  mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual setelah menyiapkan kebijakan akuntansi, sumber daya manusia dan mengembangkan sistem  informasi  akuntansi.  Akuntansi  berbasis  akrual  mulai  diterapkan  di  lingkungan  Pemerintah  daerah Kabupaten Buton pada tahun 2015.
Kesesuaian  tahapan  persiapan  implementasi  SAP  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buton dengan tahapan penerapan SAP yang telah disusun oleh KSAP dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1. Analisis Penjodohan Pola (Logic Pattern Matching)
No. Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrual yang Disusun oleh KSAP Tahapan yang Ditempuh Pemda Buton dalam Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Keterangan 1. Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi Menyusun kebijakan akuntansi  berbasis  akrual dan  menyosialisasikannya kepada  semua  SKPD  di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Menerbitkan  Peraturan  Bupati  Buton  Nomor  9 Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton  yang  di sahkan pada tanggal 31 Mei 2014. Sosialisasi  perubahan  kebijakan  akuntansi  dari basis  kas  menjadi  basis  akrual  dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 November 2014. 2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia Menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  memahami akuntansi basis akrual Bimbingan  teknis  kepada  seluruh  petugas akuntansi  dilingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 September 2015. 3. Mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi Mengembangkan sistem akuntansi  dan  teknologi informasi yang digunakan
Meng- update sistem  informasi  manajemen pengelolaan  keuangan  daerah  (SIMDA)  yang digunakan dengan  versi  terbaru  sehingga dapat mengakomodasi  semua  informasi  yang  terkait dengan akuntansi berbasis akrual. 4. Implementasi dan evaluasi Implementasi dan evaluasi Pada  tahun  2015  LKPD  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buton  sudah  disusun  berdasarkan basis  akrual  sekaligus  sebagai  uji  coba  atas upaya persiapan yang telah dilakukan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  mengguakan  metode  penjodohan  pola  dan  pembuatan  penjelasan  seperti yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yaitu:  (a)  Pemerintah  daerah Kabupaten Buton sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. (b) Hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagian besar SKPD sudah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual.  (c)  Upaya  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  di  Kabupaten  Buton terdapat  kendala  mengenai  keterbatasan  sumber  daya  manusia  pada  bidang  akuntansi  baik  dari  segi  kualitas maupun kuantitas.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:  (a)  Kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton melakukan  peningkatan  sumber  daya  manusia  secara berkala  dengan  memberikan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  dan  elakukan recruitment pegawai  akuntansi dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi.  (b)  Diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  dapat menyempurnahkan  hasil  penelitian  ini  dengan  memasukkan  semua  SKPD  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah daerah Kabupaten Buton sebagai objek penelitian.
e-ISSN: 2685-5607

## DAFTAR RUJUKAN
Arum,  P.  (2016) Evaluasi  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  pada Akun  Piutang (studi  pada  Kementerian Energi dan Smber Daya Mineral), Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2014. Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. (1992) Pengantar Metode Penelitian Kualitatif . Surabaya: Usaha Nasional Halim,  A.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik  :  ” Akuntansi  Keuangan  Daerah”. Edisi  ketiga,  Salemba  Empat, Jakarta.
Ichsan,  M.  (2013). Modul,  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual,  Kajian  Variabel-variabel  Kesuksesan Penerapan Basis Akrual Dalam Sistim Akuntansi Pemerintahan, STAR BPKP, 2013. Irawan,  S.  A.  (2013). Modul,  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual,  Analisis  Pengaruh  Implentasi  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA atas Entitas Pelaporan Keuangan, FEB UGM, Yogyakarta. Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP).  (2010). Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Indonesia: KSAP. Lestari, Prettya.dan Arief Surya Irawan. (2014). Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) . Jurnal Volume 10, November 2014. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-4. BPFE UGM, Yogyakarta. Purwanto, W. (2015), Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2015. Purwodaminto. (1989). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka. Sugiyono. (2010), Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
S. Asmianti, S.K. Walandouw (2015) Evaluasi PenerapanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tetang Penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal  EMBA  Vol.3 No1 Maret 2015.
Yin, R.K. (2013). Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo Perkasa.
______,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
______,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013 tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.