Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka
Andi Yanti Tenri Uji
Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia yantiujhi35@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  konsep  kemitraan  dalam  pembangunan  bandara  Swadaya  di Kabupaten Kolaka, dengan melihat dari mekanisme, struktur dan insentif dari kemitraan.Metode yang digunakan adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Data  dianalisis  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan.Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  pelaksanaan  kemitraan  antara  Pemerintah  Kabupaten Kolaka dan Swasta dalam Pembangunan Bandar Udara Swadaya Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka diihat dari  mekanisme,  struktur  dan  insentif  terlaksana  dengan  baik  dan  efektif.  Dari  pelaksanaan  kemitraan  ini memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  Kabupaten  Kolaka  dengan  meningkatnya  pendapatan  dan  juga memudahkan masuknya Investor di Kabupaten Kolaka.
Kata Kunci :Kemitraan, Pembangunan, Bandara, Sangia Nibandera, Kolaka

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  concept  of  partnership  in  development  Governmental  airports  in  Kolaka  in  the frame  of  the  mechanism,  structure  and  incentives  of  the partnership.  This  studyemploys  descriptive  qualitative research method. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and draw conclusions. Research shows  that  the  implementation  of  the  partnership  between  the  Government  and  the  Private  Sector  in  Kolaka Airport  Development  Governmental  Sangia  Nibandera  in  Kolaka  implemented  properly  and  effectively.  From the implementation of this partnership provides benefits to the Kolaka with rising incomes and also facilitate the entry of investors in Kolaka.
Keywords: Partnership, Development, Airports, Sangia Nibandera, Kolaka

## I. PENDAHULUAN
Infrastruktur  di  setiap  negara  meru- pakan hal yang sangat penting guna meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  begitu pula  di  Indonesia,  sebagai  contoh  tersedianya jalan-jalan (baik  jalan biasa  maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya masyarakat  di  suatu  wilayah,  kegiatan  bisnis atau  usaha  di  suatu  wilayah  akan  semakin berkembang  seiring  dengan  semakin  baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan  akses  ke  wilayah  tersebut.  Begitu pula  jenis-jenis  infrastruktur  lain  seperti pelabuhan,  bandar  udara,  stasiun  kereta  api, infrastruktur  tenaga  listrik,  penyediaan  air minum,  infrastruktur  persampahan,  dan  juga infrastruktur telekomunikasi.
Pentingnya  ketersediaan  infras-truktur tersebut  membuat  Pemerintah  sebagai  pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur tersebut membutuhkan suatu dana yang sangat besar untuk mendanai pembangunan  infrastruktur  yang  menye-luruh dan  berkesinambungan.  Ironisnya,  bahwa kemampuan  pemerintah  untuk  menyediakan dana  untuk  menyediakan  infrastruktur  jauh dari kata cukup. Sebagai gambaran Pemerintah memiliki  target  pembiayaan  infrastruktur selama  tahun  2009-2014  (untuk  memenuhi Millenium  Development  Goal pada  tahun 2015) adalah sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah,  sementara  kemampuan  pendanaan Peme-rintah  sendiri  melalui  APBN  selama  5 tahun  diprediksikan  hanya  mencapai  sekitar 400 triliun rupiah. Dari hal tersebut dapatdilihat  sebuah financial  gap yang  cukup besar, yaitu sekitar 1000 triliun rupiah. Dalam hal ini diharapkan peran swasta untuk menutup financial  gab yang  besar  tersebut,  melalui berbagai skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS)
Di  tingkat  daerah,  alokasi  anggaran untuk  infrastruktur  terus  meningkat,  namun temuan  studi  KPPOD  memperlihatkan  bahwa peningkatan  anggaran  tersebut  tidak  diikuti dengan  peningkatan  kualitas  infrastruktur. Korupsi  dipandang  sebagai  biang  keladi  dari ketidaksinkronan antara peningkatan anggaran dengan kualitas infrastruktur (KPPOD, 2012).
Kenyataan  lain  bahwa  selama  ini ketersediaan infrastruktur justru masih menjadi kendala  utama  bagi  aktivitas  usaha  di Indonesia.  Di  sisi  lain,  peran  swasta  dalam pembiayaan  infrastruktur  dituntut  melalui berbagai  skema.  Sayangnya  ada  sejumlah daerah  yang  mengalihkan  tanggung  jawab penyediaan infrastruktur tersebut kepada pihak swasta  (melalui  Peraturan  Daerah)  dengan alasan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh suatu kegiatan usaha.Namun sayang pengalihan  tanggung  jawab  tersebut  tidak diikuti  kompensasi  terhadap  swasta  yang menyediakan kontribusi yang sudah diberikan, malahan  justru  sanksi  bila  pihak  swasta  tidak sanggup melaksanakannya.
Infrastruktur merupakan prasarana publik  paling  primer  dalam  mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan
ketersediaan  infrastruktur  sangat  menen-tukan tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan ekonomi.Infrastruktur mem-berikan sumbangan yang sangat berarti dalam mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan pengurangan  kemiskinan.  Infrastruktur  yang memadai  dan  berkualitas  akan  meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi dan  dalam  prosesnya  membangun  kualitas hidup yang lebih baik (Soedjito, 2005: 274).
Kemitraan Pemerintah - Swasta
( Public- Private Partnership ) merupakan salah satu  cara  untuk  mengkolaborasikan  peran- peran  tersebut.  Kemitraan  Pemerintah  Swasta merupakan  kerjasama  pemerintah  dan  swasta, dimana  sector  swasta  menyediakan  modal investasi penting dalam penanganan penyediaan  prasarana  skala  besar  (Soesilo, 2000:7-7).  Masuknya  sektor  swasta,  maka persaingan  akan  lebih  tumbuh,  efisiensi diperkirakan  akan  lebih  baik  dan  pelayanan dapat lebih bervariasi (Ibid:7-2). Sektor swasta memang  terkondisikan  untuk  bekerja  secara efektif  dan  efisien  dengan  struktur  organisasi dan  personil  yang  tidak  kaku,  dimana  hal tersebut  tidak  ditemukan  dalam  lingkungan kerja instansi pemerintah (Rukmana, 1993).
Sektor  swasta  telah  terbukti  banyak membantu pemerintah terutama dalam
penyediaan  infrastruktur  di  negara-negara yang  sedang  berkembang.  Sisi  lain  dari  aspek
peran  serta  sektor  swasta  dalam  penyediaan infrastruktur adalah prinsip kepentingan swasta  dalam  menjalankan  usaha,  dimana modal  besar  yang  diinvestasikan  tentu  harus ada  jaminan  kepastian  pengembalian  dengan keuntungan yang memadai (Hindersah, 2003:12). Prinsip profit oriented ini seringkali berbenturan  dengan  kepentingan  peme-rintah yang lebih bersifat social kemasyarakatan.
Pendekatan Kerjasama Pemerintah-
Swasta  (public  private  partnership)  dipandang penting  untuk  memenuhi  ketersediaan  sarana dan prasarana dasar perkotaan dan
peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah, baik
berupa keterbatasan  sumber  daya  keuangan  dan sumber daya manusia maka keterlibatan sector privat  penting  dalam  urusan  public  untuk memenuhi  ketersediaan  sarana  dan  prasarana dasar  perkotaan  dan  peningkatan  pelayanan kebutuhan  dasar  masyarakat  salah  satunya adalah sarana transportasi.
Sarana  transportasi  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat  baik  di  perkotaan  maupun  di kabupaten  atau  desa,  baik  sarana  transportasi darat,  laut  maupun  udara.Sarana  transportasi ini  sangat  dibutuhkan  di  semua  sektor pembangunan  yang  ada  di  kota/kabupaten yaitu  pertanian,  perda-gangan,  perikanan, pertambangan, pari-wisata dan lain
sebagainya.Kabupaten kolaka merupakan salah  satu  Kabupaten  di  Sulawesi  Tenggara yang letaknya sangat strategis.Memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan.Akan  tetapi  belum  seluruhnya desa-desa  di  kolaka  dapat  diakses  dengan mudah,  begitu  pula  dengan  akses  ke Kabupaten  Kolaka  melalui  lintas  propinsi. Beberapa  jalur  transportasi  yang  dapat digunakan  yaitu  melalui  jalur  darat  dan  laut, akan tetapi jalur-jalur ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk menuju ke Kabupaten Kolaka.
Model pembangunan yang dilak- sanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kolaka adalah  program  Gerbangmastra  (Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera). Pelaksanaan  program  Gerbang-mastra  ini adalah sebagai upaya
meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  melalui  pening- katan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.Program Gerbangmastra ini
diwujudkan  melalui  kegiatan  desa  mandiri yang merupakan suatu rangkaian kerja terpadu yang  melibatkan  instansi  lintas  sektor,  swasta dan  masyarakat  dalam  gerakan  pembangunan berbasis  partisipasi  masyarakat.  Sasaran  yang akan  dicapai  dari  program  Gerbangmastra  ini adalah  peningkatan  pelayanan  masyarakat, pemberdayaan  ekonomi  sosial  masyarakat, peningkatan  kapasitas  masyarakat  melalui kegiatan  penyuluhan  pembangunan,  serta menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong  royong  dalam  pembangunan  di Kabupaten Kolaka.
Salah  satu  program  dari  Pemerintah Kabupaten  Kolaka  melalui  Gerbangmastra  ini adalah  bedah  bandara  dimana  pemerintah Kabupaten  Kolaka  dan  pihak  swasta  seperti PT.ANTAM,  PT.INCO,  PMS,  TRK  dan beberapa perusahaan tambang lainnya bekerjasama dalam membangun Bandar Udara swadaya  pertama  di  Indonesia.  Seperti diketahui  bahwa  pembangunan  bandara  ini membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit. Kompleksnya  permasalahan  pembangunan serta  keterbatasan  dana  Pemerintah  Daerah untuk  membiayai  program  pembangunan tersebut, sehingga Pemerintah Daerah mencari alternative  agar  upaya  pembangunan  tersebut diharapkan  dapat  berjalan  efektif.  Pemerintah Daerah  bermitra  dengan  pihak  swasta  untuk melaksanakan program ini.
Telah  banyak  program  kemitraan  yang dilaksanakan  di  seluruh  wilyah  Indonesia diberbagai  bidang.    Pembangunan  Bandara Sangia  Nibandera  di  Kabupaten  Kolaka,  yang lokasinya berada di kecamatan Tanggetada ini merupakan  Bandar  udara  swadaya  pertama  di Indonesia, dimana estimasi biaya pembangunan  Bandara  ini  sekitar  54  Milyar,
yang  dibiayai  hasil  kemitraan  pemerintah  dan swasta.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk mengkaji bagaimana bentuk kemitraan pemerintah  dan  swasta  dalam  pembangunan bandara ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut dan
untuk mengetahui secara komprehensif
mengenai  kemitraan  pemerintah  dan  swasta
dalam  pembangunan  Bandar  Udara  Sangia Nibandera  di  Kabupaten  Kolaka,  maka  ada beberapa  pertanyaan  penting  yang  perlu dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  mekanisme  kemitraan  antara pemerintah  dan  swasta    dalam  pemba- ngunan  bandara  Sangia  Nibandera  di Kabupaten     Kolaka ?
2. Bagaimana  struktur  kemitraan  antara pemerintah  dan  swasta    dalam  pemba- ngunan  bandara  Sangia  Nibandera  di Kabupaten Kolaka.
3. Bagaimana  Insentif  kemitraan  antara pemerintah  dan  swasta    dalam  pemba- ngunan  bandara  Sangia  Nibandera  di Kabupaten Kolaka
4. Apakah manfaat yang diperoleh
masyarakat  dari  kemitraan  Pemerintah Kabupaten  Kolaka  dan  Swasta  dalam dalam  pembangunan  bandara  Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka ?

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  masalah  penelitian  yang dirumuskan  diatas,  maka  yang  menjadi  tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme  kemitraan  antara  pemerintah dan swasta  dalam pembangunan bandara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur kemitraan antara pemerintah dan swasta    dalam  pembangunan  bandara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Insentif  kemitraan  antara  pemerintah  dan swasta    dalam  pembangunan  bandara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  dari kemitraan  Pemerintah  Kabupaten  Kolaka dan  Swasta  dalam  dalam  pembangunan bandara  Sangia  Nibandera  di  Kabupaten Kolaka ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kemitraan
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal  dengan  istilah  gotong  royong  atau
kerjasama  dari  berbagai  pihak,  baik  secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo  (2003),  kemitraan  adalah  suatu kerja  sama  formal  antara  individu-individu, kelompok-kelompok atau
organisasi- organisasi  untuk  mencapai  suatu  tugas  atau tujuan tertentu.
Ada  berbagai  pengertian  kemitraan secara  umum  (Promkes  Depkes  RI,  (Ditjen
P2L & PM, 2004))  meliputi:
a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimalantara  dua  pihak  atau  lebih dimana  masing-masing  pihak  merupakan “mitra” atau ” partner ”.
b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudanbentuk- bentukkebersa-maan yang saling menguntung-kan  dan  saling  mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan  adalah  upaya  melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untukbekerja  sama  mencapai  tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan,prinsip,  dan  peran  masing- masing.
d. Kemitraan  adalah  suatu  kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau
organisasi  untuk  bekerjasama  mencapai tujuan,  mengambil  dan  melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan,  meninjau  ulang  hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki  kembali  kesepakatan  bila diperlukan. Provan dan Milward (1994),
memperkenalkan  pengelolaan  pemerintahan baru  dengan  konsep  hollow  state,  dimana bentuk  kemitraan  dalam  konsep  ini  pekerjaan pemerintah  akan  lebih  banyak  dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat  pemerintah  hanya  menangani  urusan yang essential saja.
Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi  fokus  dalam  hubungan  kemitraan antara pemerintah dan swasta :
1. Tipe Mekanisme
Mekanisme yang terdapat dalam hollow state  yang  membedakan  dengan  pemerintahan pada  umumnya  adalah  mekanisme  birokrasi, dimana  dalam  hollow  state  memiliki  sedikit order/perintah dan mekanisme control.
Terdapat  banyak  potensi  fleksibilitas  untuk mengubah  dan  mengadaptasi  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada.    Menurut  Stoker  (1998) mekanisme  pada  pemerintahan  termasuk didalamnya  adalah  dana,  bantuan  kontrak  dan kesepakatan,  dan  tidak  berdasarkan  semata- mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi  mekanisme  dalam hollow  state melihat tiga tipe mekanisme  yaitu mekanisme pembiayaan,  mekanisme  penentuan  kontrak, dan  mekanisme  evaluasi.  Ketika  pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme  kemitraan  maka  proses  kemitraan tersebut dilihat dari perspektif hollow state bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi,  dimana  efektifitas  kerja  sama bisa  dicapai  dengan  baik.  Sebaliknya  ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerja sama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah  dalam  perannya  sebagai  inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi. 2. Tipe Struktur
Dimensi kedua dalam teori hollow state focus  pada  tipe  struktur  yang  terdapat  dalam suatu  kemitraan  yang  dilakukan  pemerintah kepada  pihak  swasta.  Pembahasan  struktur dalam hollow  state tidak  pada  pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan  membahas  tentang  peran  dan  tugas aktor-aktor  yang  terlibat  pada  kegiatan  kerja sama.    Tipe  struktur  dalam  teori hollow  state menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika  integrasi  ini  tersentralisasi  melalui  satu inti  agensi.    Struktur  ini  memfasilitasi terciptanya  integrasi  dan  koordinasi  dan relative  lebih  efisien.Dalam  pembahasan konsep Hollow  state ,  Jaringan  yang  menjadi arus  utama  terpisahkan  dari  kelemahan. Karena  kebutuhannya  untuk  berkoordinasi dalam  join  produksi  sehingga  hal  ini  yang menyebabkan  jaringan  memiliki  kondisi  yang
tidak  stabil.  Pimpinan  (manager)  sering diperhadapkan  pada  problem  yang  bermuara pada instabilitas negosiasi, koordinasi, pengawasan,  membuat  pihak  ketiga  tetap bertanggung jawab. Shared power akan
menjadikan  suatu  lembaga  menjadi  lebih efektif.    Pemerintah  dan  swasta  bekerjasama dalam  penyelenggaran pelayanan publik,  akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi system integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosisasi,  monitoring  dan  evaluasi  kontrak. Hal-hal  yang  bersifat rule  oriented bukan menjadi  focus  dan  tidak  terlalu  ditonjolkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Tipe Insentif
Tipe  ketiga  dalam hollow  state yaitu insentif. Pengertian Insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah)  kepada  pihak  swasta  dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerja  sama  tersebut  dapat  berlangsung  dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi  oleh  insentif  yang  terintegrasi. Teori  ini  mengemukakan  bahwa  pendanaan yang  baik  akan  menunjukkan  performa  atau kinerja  yang  lebih  baik  dibandingkan  sistem pendanaan  yang  minim.  Ketika  tingkat kewajaran  dari  pendanaan  dikombinasikan dengan  desain  kelembagaan  atau  kemitraan yang  sesuai.Stabilitas  hubungan  antar  agen juga  berpengaruh.  Sebuah  sistem  yang  stabil akan  meningkatkan  modal  dan  meningkatkan harga.    Sistim  yang  stabil,  meskipun  didesain secara  minim  atau  pendanaan  tidak  cukup, mengizinkan  individu  atau  lembaga  yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian  kerja  dalam  sistem  tersebut.
Stabilitas memberikan  keyakinan  bahwa kerjasama  akan  memiliki  hasil  yang  baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas  untuk  investor  yang  berarti  bahwa  jika mereka  berinvestasi  untuk  jangka  panjang akan berpeluang untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan  untuk  tawaran  setiap  tiga  tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang  mungkin  rasional  dalam  jangka  pendek tetapi  secara  kolektif  akan  merusak  dalam
jangka  panjang.    Hal  tersebut  memberikan insentif  kepada  provider  untuk  mengatasi masalah  tindakan  kolektif    menjadi  milik mereka (Ostrom, 1990).
Ciri  lain  dari  hollow  state  adalah menjadikan  sektor  swasta  sebagai  sebuah model  kesuksesan  dan  pengelolaan  terhadap lingkungan organisasi publik.

## B. Model-model Kemitraan
Secara  umum,  model  kemitraan  dalam sektor kesehatan dikelompokkan  menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu:
1. Model I
Model  kemitraan  yang  paling  sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja
( networking )  atau building  linkages . Kemitraan  ini  berbentuk  jaringan  kerja saja.Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya,  pelaksanaannya  hingga evalusi.Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.
2. Model II Kemitraan  model  II  ini  lebih  baik  dan solid  dibandingkan  model  I.  Hal  ini karena  setiap  mitra  memiliki  tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama.Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.
Menurut  Beryl  Levinger  dan  Jean Mulroy  (2004),  ada  empat  jenis  atau  tipe kemitraan yaitu:
1. Potential Partnership
Pada  jenis  kemitraan  ini  pelaku  kemitraan saling peduli satu sama lain      tetapi belum bekerja bersama secaralebih dekat.
2. Nascent Partnership
Kemitraan  ini  pelaku  kemitraan  adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.
3. Complementary Partnership
Pada          kemitraan          ini,      partner/mitra mendapat    keuntungan  danpertam-bahan pengaruh    melalui  perhatian  yang      besar pada   ruang   lingkup aktivitas  yang tetap
dan  relatif  terbatas  seperti program delivery dan resource mobilization . 4. Synergistic Partnership
Kemitraan        jenis      ini        memberikan mitra    keuntungan  dan  pengaruhdengan masalah  pengembangan  sistemik  melalui penambahan  ruang  lingkup  aktivitas  baru seperti advokasi dan penelitian.

## Kerangka Pikir
Kemitraan pemerintah dan swasta merupakan  program  strategis  yang  penting dilakukan  sebab  tidak  mungkin  seluruh permasalahan  pembangunanmasyarakat  dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri.Oleh  karena  itu  perlu  dikembang-kan kemitraan  antara  pemerintah  dengan  berbagai pihak, baik sektor swasta ataupun sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah.
Menurut  Provan  dan  Mildward  (1994) dalam  konsep  hollow  state  yaitu  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  melibatkan intensitas  pihak  ketiga  pelaksanaan  program- program  pembangu-nan  dari  pemerintah, Dalam  konsep  ini  ada  3  hal  utama  yang menjadi  fokus  dalam  hubungan  kemitraan antara pemerintah dan swasta : (1) Mekanisme, (2)  Struktur dan (3) Insentif Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan  konsep  hollow  state  untuk melihat  model  kemitraan  antara  pemerintah dan  swasta,  adapun  kerangka  pikir  penelitian sebagai berikut :

## III. METODE PENELITIAN Pendekatan Dan Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  kualitatif.Pendekatan  kualitatif  dipakai karena  peneliti  bermaksud  untuk  memperoleh gambaran  yang  mendalam  tentang  kemitraan pemerintah  dan  swasta  dalam  pembangunan bandara swadaya di kabupaten Kolaka.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Bandar Udara  Sangia  Nibandera,  Kec.  Tanggetada Kabupaten  Kolaka.  Waktu  yang  direncanakan untuk penelitian yaitu dari bulan Desember s/d Februari 2015.
Secara  umum  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :
- Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan.
- Data  sekunder  yaitu  diperoleh  melalui sumber-sumber tertulis.Strategi
ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan  dan  saling  berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.
Sedangkan jenis data yang dikumpulkan melalui  kedua  sumber  data  tersebut  dapat berbentuk, berupa :
1.  Kata-kata  dan  tindakan.Kata-kata  dan tindakan  orang-orang  yang  diamati  atau diwawancarai  secara  mendalam (idenph interview) sumber  data  utama  dicatat melalui  catatan  tertulis  atau  melalui perekaman  video/audio  tape,  pengambilan foto/film.
2.    Sumber  tertulis.  Dilihat  dari  sumber  data, bahan  tambahan  yang  berasal  dari  sumber tertulis  dapat  dibagi  atas  sumber  buku, majalah,  koran,  arsip,  dokumen  pribadi, dan atau dokumen resmi.
3.  Data  statistik.Data  statistik  yang  tersedia pada pihak-pihak yang terkait.
Menurut  Sugiyono  (2011,  308)  teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paling  utama  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan
data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.  Observasi (pengamatan)  langsung  di lapangan,
2.  Wawancara  mendalam (indepth  interview) kepada informan kunci dengan menggunakan  alat  penelitian  verbal (voice recording) dan Dokumentasi.
3.  Analisis  dokumen,  dengan  mengum-pulkan data yang sudah disediakan (data sekunder) dari pemerintah, dan lain-lain berupa buku, literature,  artikel,  serta  dokumenlainnya yang  dapat  mendukungkelengkapan  data yang diperlukan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  model  Miles  dan  Huberman yang  mengemukakan  bahwa  aktifitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  dan  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Aktifitas  dalam  analisis  data, yaitu data  reduction,  data  display, dan conclusion  drawing/verification. (Sugiyono, 2011:334)

## IV. HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemerintah  dalam  perkembangannya mengambil tindakan strategis dengan
bekerjasama dengan aktor lainnya yang memi- liki  sumber  daya  dan  kemampuan  dalam  hal pendanaan,  keahlian  dan  informasi.  Interaksi dalam  dalam  hal  ini  dilakukan  melalui  proses tawar menawar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan  program.  Pemerintah  daerah membangun  kemitraan  dengan  swasta  dan masyarakat dalam rangka  melaksanakan tugas pemerintah  dalam    penyediaan  sarana  dan prasarana  khususnya  disektor  transportasi udara. Kemitraan dilakukan karena terbatasnya kemampuan  keuangan  pemerintah  dalam memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Pada  tahun 2003 pemerintah Kabupaten Kolaka kemudian merumuskan  kebijakan  pembangunan  yang disebut  Kebijakan  gerakan  pembangunan kawasan  tertinggal  (GERBANGKASTER) &tahun  2005  kebijakan  gerakan  pemban- gunan  masyarakat  sejahtera  (GERBANG- MASTRA).
Salah  satu  program  dalam  kebijakan GERBANGKASTER adalah peningkatan sarana  dan  prasarana  transportasi  khususnya transportasi udara.Tahun 2004, proses administrasi terkait persyaratan tehnis pembangunan bandar udara mulai
dilakukan.Tahun  2009  dalam  pelaksanaan DEMO  GERBANGMASTRA,  Pemba-ngunan bandar  udara  dilaksanakan  dengan  prinsip partisipasi swasta dan masyarakat.
Pendekatan  operasional  GERBANG-
MASTRA dilakukan dengan prinsip kegotongroyongan.Tiga  kekuatan governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) bekerjasama dalam bingkai partisipasi sinergitas.Secara  umum  program  GERBANG- MASTRA  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pelayanan  umum  pada  masyarakat  melalui percepatan pembangunan.Pelayanan yang dimaksudkan  adalah  pelayanan  perbaikan perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  pertanian dalam  arti  luas,  penguatan  kelembagaan pemerintahan  desa/kelurahan  dan  pelayanan infrastruktur  transportasi.Tujuannya  adalah untuk  mewujudkan  kecamatan  yang  sejahtera yang  terbentuk  dari  desa/kelurahan  mandiri dan  mampu  menyelesaikan  permasalahan dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  potensi sumberdaya yang tersedia di wilayah kecamatan dan menjadikan pemerintah kecamatan  tersebut  sebagai  sentra  pelayanan umum.
Salah  satu  pelayanan  yang  dise- lenggarakan  pemerintah  Kabupaten  Kolaka dalam  program GERBANGMASTRA melalui “bedah  kecamatan”.  adalah  peningkatan
infrastruktur transportasi dengan
melaksanakan pembangunan infrastruktur bandar  udara  di  Kecamatan  Tanggetada. Pembangunan  infrastruktur  tersebut  meliputi runway (landasan  pacu  pesawat), taxi  way , apron (tempat  parkir  pesawat)  dan  gedung semi  permanen  yang  pergunakan  untuk perkantoran  dan  ruang  tunggu  penumpang). Pembangunan  ini  dimulai  sejak  tahun  2008 melalui  model  pembangunan  “tanpa  proyek” yaitu pembangunan yang  tidak mengandalkan dana  yang  bersumber  dari  APBD  dan  APBN melainkan  melalui  partisipasi  sinergitas  antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Pendekatan sinergitas melalui kemitraan governance adalah model pendekatan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan publik di Kabupaten Kolaka dalam memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya keuangan.Alokasi anggaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan tidak sebanding dengan kebutuhan  pembiayaan  pembangunan  dalam menjawab tuntutan masyarakat.Kondisi keterbatasan  anggaran  inilah  yang  mendorong pemerintah  membangun  kemitraan  dengan swasta dan masyarakat. Sehingga, keterbatasan  anggaran  bukan  menjadi  alasan untuk menghambat penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pelayanan  publik    di Kabupaten Kolaka.
Kemitraan  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  merupakan  media  strategis  dalam mewujudkan dan mendukung aktivitas pemerintah.    Pendekatan  kemit-raan  ini dimaksudkan  agar  dalam  kegiatan-kegiatan pembangunan  bukan  saja  dunia  usaha  yang aktif  tetapi  peran  serta  masyarakat  ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai obyek tetapi  subyek  dari  pembangunan  di  daerah.
Dunia  usaha  dan  masyarakat  diberikan kesempatan
untuk mengelola dan memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam  dan pemerintah  Kabupaten  Kolaka  mendukung dengan menyiapkan struktur organisasi penye-
lenggaraan yang menggambarkan pola penanganan  program  secara  terpadu  dari seluruh  perangkat    daerah  mulai  dari  satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD),  pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa.
Pembangunan  bandar  udara  melalui partisipasi  sinergitas  dapat  mengurangi  beban APBD  Kabupaten  Kolaka  sebesar    Rp  51,  8 miliar.  Pembangunan  infrastruktur  bandar udara  hanya  menggunakan  anggaran    APBD sebesar  Rp  4,2  miliar,  selebihnya  merupakan sumbangan    non  materi  dari  dunia  usaha  dan masyarakat  yang  totalnya  mencapai    Rp 51,  8 miliar.  Anggaran  Rp  4,2  miliar  yang bersumber  dari  APBD  digunakan  untuk  biaya pembebasan  lahan  dan  pembangunan  gedung kantor  dan  ruang  tunggu  semi  permanen. Sementara pembangunan taxiway (jalan
penghubung  antara  landasan  pacu  dengan pelataran  pesawat)  sepanjang  80  ×  20  meter, runway (landasan pacu) 1.400 × 35 meter  dan apron (tempat parkir pesawat)  80 × 100 meter dengan  total  Rp  51,  8  miliar  bersumber  dari dunia usaha dan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara terungkap
keterlibatan swasta dan masyarakat pembangunan  infrastruktur  bandar  udara  di
Kabupaten  Kolaka,  didasari  beberapa  hal:
pertama sebagai
alternatif untuk menyelesaikan  masalah  keterbatasan  anggaran pemerintah    sementara  kebutuhan  masyarakat akan  pelayanan  yang  baik  semakin    tinggi. Sehingga  pemerintah  menyadari  alternatif pelibatan  swasta  dan  masyarakat  menjadi penting dalam menekan biaya dalam penyelenggaraan  pembangunan  bandar  udara. Kedua ,  keterlibatan  atau  partisipasi  swasta dalam pelayanan transportasi udara merupakan bentuk  tanggungjawab  dan  kontribusi  sektor swasta  dalam  pembangunan  di  daerah.Pihak swasta  tidak  saja  mencari  keuntungan  dari hasil investasinya, tetapi swasta harus memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat. Ketiga ;
keterlibatan  swasta  dan  masyarakat  untuk mengatasi  keterbatasan  sarana  dan  prasarana sektor  transportasi  khususnya  transportasi udara. Menurut Dwiyanto (2010:298) kerjasama  pemerintah  dan  lembaga  non pemerintah dapat memperbaiki cost- effectiveness dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerinta dapat
memperluas  cakupan  pelayanan  tanpa  harus menambah  anggaran  dan  personalia.Melalui kerjasama  dengan  lembaga  non  pemerintah maka cakupan pelayanan dapat diperluas tanpa harus  menambah  anggaran  negara.Masyarakat dan pemangku ke-pentingan memiliki
sumberdaya  yang  dapat  digunakan  untuk memperluas cakupan pelayanan.
Sesuai  pendapat  Selsky  dan    Parker serta  hasil  survei  Gazley  dan  Brudney  (2007) dikutip Dwiyanto (2010:281) kemitraan penting  dikembangkan  karena  alasan:  (1) penyelenggaraan pelayanan publik
membutuhkan  biaya  yang  semaki  besar  yang tidak  mungkin  dipenuhi  hanya  dengan
mengandalkan sumberdaya yang ada dipemerintah  semata.  Kebutuhan  masyarakat yang  semakin  kompleks  sejalan  dengan semakin  meningkatnya  kese-jahteraan  sosial ekonomi mereka menuntut adanya kualitas dan kuantitas  pelayanan  publik  yang  semakin tinggi,  sementara  kapasitas  pemerintah  untuk menye-lenggarakan  pelayanan  relatif  semakin terbatas.Kemitraan memungkinkan adanya pelibatan  sumberdaya  non  pemerintah  untuk penyelenggaraan  layanan  publik  sehingga cakupan pelayanan menjadi semakin besar. (2) menguatnya  demok-ratisasi  telah  menguatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah  dengan  spektrum  kegiatan  yang  cukup luas.  Partisipasi  mereka  dalam  penyelesaian masalah  publik  sangat  besar.Menguatnya sektor korporasi dan masyarakat sipil belakangan  ini  telah  menjadikan  mereka alternatif  produsen  pelayanan  publik  yang potensial. (3)  krisis kepercayaan yang dialami baik  institusi  pemerintah  ataupun  swasta selama  ini  sebagai  akibat  dari  kegagalan mereka  dalam  merepon  kebutuhan  dan kepentingan  publik  dapat  menjadi  justifikasi perlunya  mengem-bangkan  kemitraan  antara pemerintah  dan  swasta.  Kegagalan  mereka merespon  masalah  dan  kepentingan  publik ketika mereka bekerja sendirian dapat dihindari  ketika  mereka  berkemitraan.  Ketika kemitraan  antara  pemerintah  dan  swasta mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik maka kredibilitas dari institusi pemerintah dan swasta  yang  terkait  dengan  sendirinya  akan semakin meningkat. Kemitraan dapat menghasilkan peng-hematan biaya
penyelenggaraan  layanan  publik,  mengurangi kompetisi  mempe-rebutkan  sumberdaya  dan meningkatkan  akses  terhadap  relawan  dan sumberdaya lainnya.
Regulasi  tentang  kerjasama  dalam penyediaan pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.Pada  pasal  12  ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan,  dapat  dilakukan  kerjasama  antar penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik  yang  dimaksudkan  ini  adalah  setiap institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang  dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan  publik.  Selanjutnya  pada  ayat  (2) kerjasama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  dilakukan  apabila  tugas  pelayanan publik  tidak  dapat  dilakukan  sendiri  karena keterbatasan  sumber  daya  dan  atau  keadaan darurat.
Pola  kerjasama  yang  bersifat  kemitraan harus  saling  menguntungkan  pihak  yang berkemitraan  karena  pemerintah  berfungsi sebagai  pembimbing,  pembina  dan  sebagai motivator.  Pemerintah  lebih  menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan. Dalam  pandangan  David  Osborn  dan  Ted Gaebler  (1992),  pemerintah  harus  lebih menggunakan  cara  ” steering ”  (mengarahkan) daripada  ” rowing ”  (mengayuh).  Dengan  cara ” steering ”,  pemerintah  tidak  langsung  bekerja memberikan  pelayanan  publik,  melainkan sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran  negara  lebih  sebagai  fasilitator  atau supervisor  penyelenggaraan  urusan  publik. Sebab model birokrasi yang hirarkis- formalistis  menjadi  tidak  lagi  relevan  untuk menjawab  persoalan-persoalan  publik  yang semakin kompleks.
Pembangunan  infrastruktur    bandara udara    di  Kabupaten  Kolaka    sangat  berperan dalam survival perusahaan-perusahaan pertambangan  khususnya  dalam    mendukung akitivitas  investasi  di  daerah.    Infrastruktur bandar  udara  dapat  memperlancar  mobilisasi distribusi  barang  dan  jasa.  Untuk    pemerintah Kabupaten  Kolaka,  mempermudah  akses transportasi  dalam  menunjang  tugas-tugas pemerintahan  dengan  pemerintah  pusat  dan daerah-daerah  lain.  Sementara  dampak  yang dirasakan  masyarakat,  keberadaan  bandar udara  dapat  meningkatkan  kesejahteraan mereka  dengan  tumbuhnya  berbagai  kegiatan- kegiatan  ekonomi.      Sebelum  infrastruktur transpor-tasi  udara  dibangun,  akses  menuju keluar  Kabupaten  Kolaka—Ujung  Pandang Provinsi  Sulawesi  Selatan    dirasakan  sangat tidak efisien karena harus memanfaatkan akses transportasi darat yang membutuhkan waktu 3 (tiga)  sampai  4  (empat)  jam  melalui  Kota
Kendari  ibukota  provinsi  Sulawesi  Tenggara dan  waktu  14  jam  dengan  transportasi  laut.
Dengan akses transportasi udara ini memperpendek  waktu  perjalanan  hingga  2
(dua)  jam  menuju  Ujung  Pandang  Provinsi Sulawesi Selatan.
Teori governance berpandangan  bahwa negara  atau  pemerintah  tidak  lagi  diyakini sebagai  satu-satunya  institusi  atau  aktor  yang mampu  secara  efisien,  ekonomis  dan  adil menyediakan  berbagai  bentuk  pelayanan publik sehingga paradigma governance memandang  penting  kemitraan  ( partnership ) dan  jaringan  ( networking )  antar  banyak stakeholders dalam  penyelenggaraan  urusan publik.  Dalam pandangan Dwiyanto (2008:81) s takeholders dalam governance tersebut memiliki  kedudukan  yang  setara  yang  diikat oleh suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan  untuk  menfasilitasi  mereka  dalam perumusan,  pelaksanaan,  monitoring  dan  juga evaluasi kebijakan.
Keterbukaan  pemerintah  Kabupaten Kolaka  dalam  penyediaan  layanan  infra- struktur  transportasi  udara,  mendorong  pihak swasta  dan  masyarakat  berpartisipasi  aktif dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian terungkap mekanisme peren-canaan dan penyelenggaraan  pembangunan  infrastruktur bandar  udara  tersebut    tidak  prosedural  dan formal  karena  masing-masing  aktor,  memiliki pemikiran  yang  sama  tentang  dampak  dari kehadiran bandar udara. Perencanaan pembangunan  bandara  udara  mengedepankan mekanisme musyawarah sehingga menghilangkan struktur dan prosedural birokrasi.  Hal  tersebut  berdampak  pada efisiensi waktu dalam penyelesaian pembangunan  yang  hanya  membutuhkan sekitar 11 (sebelas) bulan. Dalam pembangunan infrastruktur bandar  udara,  pemerintah  dalam  forum bersama secara terbuka menyampaikan
keinginan untuk menyediakan layanan
infrastruktur  transportasi  udara  dengan  model partisipasi  karena  pemerintah  tidak  memiliki cukup dana.
Keterbukaan pemerintah mengenai  proses  pembangunan  bandar  udara, melatarbelakangi  pihak  swasta  untuk  terlibat
secara  sukarela  dalam  merespon  keinginan pemerintah.  Wujud  partisipasi  swasta  dan masyarakat  tersebut  dengan  memberikan bantuan  bahan  material  dan  tenaga,  karena pemerintah  tidak  menghendaki  partisipasi dalam bentuk uang.
Gagasan  perlunya kesepakatan bersama dalam  pembangunan  bandar  udara  yang terletak di Kecamatan
Tanggetada, menghasilkan  perubahan  fundamental  dalam pengaturan  penyelenggaraan  laya-nan.  Situasi ini  memberikan  kesem-patan  kepada  swasta dan  masyarakat  mengetahui  informasi  tentang kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan pembangunan bandar udara. Sehingga masing-masing  pihak  yang  berkemitraan mudah mengontrol atau mengawasi penyelenggaraan layanan tersebut.  Pandangan ini sesuai dengan pendapat Dwiyanto (2010:303) yang menjelaskan dalam
kemitraan,  pihak  pemerintah  dan  swasta memiliki  kedudukan  yang  setara.  Mereka semua  adalah  prinsipal,  karena  itu  mekanisme kerja yang yang dikembangkan dalam
manajemen kemitraan adalah mekanisme kerja fungsional. Masing-masing melaksanakan kegiatan  berdasarkan  pada  fungsi  yang diembannya  dalam  penyelesainnya  suatu masalah publik tertentu sesuai dengan pembagian kerja yang disepakati bersama.
Tetapi  kesepakatan  bersama  ini  tidak dibangun  dalam  sebuah  kontrak  pelayanan formal,    melainkan    atas  dasar  kesadaran  dan kepentingan  bersama.  Hal  ini  menyebabkan ruang partisipasi swasta dan masyarakat dalam menentukkan keberhasilan pembangunan bandar  udara  sangat  luas,  karena  pemerintah tidak  lagi  secara  monopoli  menentukkan praktek penyelenggaraan layanan.  Pemerintah menyadari    pembangunan  bandar  udara  dapat diselesaikan dengan mudah apabila bekerjasama  dengan  swasta  dan  masyarakat khususnya  untuk  mencari  solusi  atas  masalah yang dihadapi dalam pembangunan.
Konsep  transparansi  pemerintah  dalam pembangunan  infrastruktur    bandar  udara menjadi  pendorong  swasta  dan  masyarakat untuk  mendukung  kelancaran  operasional kegiatan.    Oleh  karena  itu,  tidak  ada  proses tawar menawar dan negosiasi antara
pemerintah  dan  swasta    dalam  pem-bangunan bandar  udara  tersebut.  Pihak  swasta  tidak pernah  menuntut  tindakan  pemerintah  atas keterlibatan  mereka.  Pemerintah  pun  tidak memiliki  misi  tertentu  kepada  swasta  yang telah berpartisipasi. Pemerintah tidak menuntut secara paksa pihak swasta untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  infrastruktur  bandar udara.  Kemudian,    swasta  pun  tidak  dibebani jumlah  dan  volume  bantuan  material  yang disumbangkan tetapi didasarkan pada kemampuan masing-masing pengusaha
(swasta).    Swasta  ingin  terlibat  dalam pembangunan  infrastruktur    bandar  udara, didorong  kesadaran  untuk  membangun  daerah sebagai  bentuk  tanggungjawab    mereka  sudah berinvestasi di Kabupaten Kolaka.
Karena itu dalam pembangunan infrastruktur bandar udara, pemerintah membangkitkan  kesadaran  swasta  dengan membuka kecerdasan spritual
dan
emosional.Kecerdasan  emosional,  membe- rikan  pemahaman  kepada  pengusaha  bahwa melakukan  investasi  di  Kabupaten  Kolaka bukan  hanya  mencari  keuntungan  (profit) tetapi lebih khusus pengusaha harus menunjukkan  rasa  memiliki,  mencintai  daerah dan masyarakat Kolaka.
Kearifan  lokal  pun  dijadikan  sebagai pondasi, pilar dan  alat perakat pemerintah dan masyarakat    Kabupaten  Kolaka.  Filosofi pembangunan  daerah  Kabupaten  Kolaka didasari semangat daerah
yang memperlihatkan  jati  dirinya  sebagai:  (1) daerah  perjuangan;  maknanya  masyarakat senantiasa  mempunyai  jiwa  dan  semangat patriotism  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai luhur  budaya  bangsa.  Seluruh  komponen masyarakat  Kolaka  memiliki  semangat  atau spirit  perjuangan  dalam  membangun  yang didasari  semangat  heroik  masyarakat  Kolaka dalam  peristiwa  19  November  1945  dalam mempertahankan  daerah  Kabupaten  Kolaka dari  penjajah.  (2)  daerah  budaya;  bermakna pembangunan
dilaksanakan dengan
menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan  kearifan  dan  budaya  lokal  serta dijiwai  nilai-nilai  kebersamaan  dan  semangat gotong royong, yang cerminannya pada “Kalo Sara”  dan  berbagai  nilai  adat  istiadat  lainnya,
sebagaimana    salah  satu  semboyang  dalam budaya  Tolaki  Mekongga  yakni Sanggai- sanggai  Olutumu  Pekiki  Ine  Samba yang mengandung  kemandirian.    Kalo  mengandung unsure  persatuan  dan  kesatuan,  saling  hormat menghormati,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai adat  budaya  dan  religius,  kepedulian  dan tanggungjawab.  (3)  daerah  religius;  tergambar dalam  kehidupan  masyarakat  yang  taat  dalam mempertahankan  dan  melaksanakan  norma- norma  agama  di  dalam  kehidupan  sehari-hari, sehingga  mampu  menciptakan  keselarasan, keseimbangan intern dan antar umat beragama.
Hal  ini  menyebabkan,  mekanisme penyelenggaraan  pembangunan  infra-struktur bandar udara dilaksanakan  tidak secara formal dalam  bentuk  kontrak  kerja.  Kewajiban  dan tanggungjawab  masing-masing    pihak  digagas dalam  pertemuan  formal  maupun  informal dengan menerapkan prinsip kegotong- royongan.

## V. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam Kemitraaan Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Pembangunan
Bandara  Sangiani  Bandera  Kabupaten  Kolaka sebagai berikut :
1. Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur  bandar  udara  di  Kabupaten Kolaka,  didasari  alasan: pertama sebagai alternatif  untuk  menyelesaikan  masalah keterbatasan anggaran pemerintah, sementara  kebu-tuhan  masyarakat  akan pelayanan  yang  baik  semakin    tinggi. Kedua , keterlibatan atau partisipasi swasta  dalam  pembangunan  infrastruktur bandar udara merupakan bentuk tanggungjawab  dan  kontribusi  sektor swasta  dalam  pembangunan  di  daerah. Pihak swasta tidak saja mencari keuntungan dari hasil investasinya, tetapi swasta  memiliki  tanggungjawab  untuk mensejahterakan masyarakat. Ketiga ; keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan sarana dan
prasarana  sektor  transportasi  khususnya transportasi udara.
2. Manfaat yang diperoleh dengan pembangunan bandara ini adalah Keberhasilan  meningkatkan  partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan  bandar  udara,  tidak  lepas dari  dukungan  birokrasi  di  Kabupaten
Kolaka.  Birokrasi    dibentuk    menjadi lebih terbuka, inovatif dan tanggap dalam merealisasikan kepentingan publik. Pemerintah  memposisikan  masyarakat dan swasta sebagai pemilik pemerintahan ( owners  of  government )  yang  dianggap mampu  bekerja  secara  bersama-sama dalam  memenuhi  kebutuhan  pemba- ngunan  infrastruktur    bandar  udara. Memberikan  kemudahan  akses  bagipara investor yang ingin menanamkan
modalnya  di  Kabupaten  Kolaka.  Hal  ini juga  meningkatkan  pendapatan  bagi masyarakat sekitar.

## Saran
1. Kemitraan  yang  dilakukan  saat  oleh pemerintah  dan  swasta  khususnya  dalam pelayanan  public  perlu  dilanjutkan  dalam mengoptimalisasi peran pemerintah dalam memberikan pelayanan public.
2. Kemitraan  yang  dilakukan  saat  oleh pemerintah  dan  swasta  dalam  pemberian layanan  perlu  dibuatkan  regulasi  dalam bentuk  kontrak  kerjasama  yang  bersifat formal. Hal ini dimaksudkan agar masing- masing aktor memahami bagaimana peran dan  tanggung  jawabnya  dalam  penye- lenggaraan  layanan  publik.  Serta  untuk mengantisipasi perubahan manajerial
dalam pemerintahan daerah, sebab
perubahan  tersebuttentu  akan  merubah pola  manajemen  penyelenggaraan  peme- rintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dikun,  Suyono.  2005.  “Pengembangan  dan  Pengelolaan  Infrastruktur.”  Bunga  Rampai Pembangunan  Kota  Indonesia  Dalam  Abad  21,  Konsep  dan  Pendekatan  Perkotaan  di Indonesia. URDI-YSS-Jakarta:LPFE-UI.
Ditjen  P2M  &  PL.  2004.Pelatihan  Manajemen  P2L  &  PL  Terpadu  Berbasis  Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi. Depkes RI.
Hindersah,  Hilwati.  2003.  “Prospek  Kemitraan  Pemerintah  Swasta  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Infrastruktur.” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Nomor 03/Tahun ke-3.
Kumorotomo,  Wahyudi.  1999.  “Kemitraan  Usaha  sebagai  Alternatif  dalam  Pembiayaan  Sektor Publik di Daerah”. Dalam Jurnal Sosial-Politik, Volume 3, Nomor 1, Juli
Muhammad,  Fadel  dan  Mahmudi,  (2006).  “Tantangan  dan  Peluang  Pemerintah  Daerah    Dalam Penanggulangan Kemiskinan,” Jurnal UNISIA No. 59/XXIX/I/2006.
Notoadmodjo, Soekidjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT Rineka Cipta. Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government (terj.).
Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne  &  Peter  Plastrik  dalam  Mustopadidjaja,  AR,  “Paradigma-Paradigma  Pembangunan:  Dan saling  hubungannya  dengan  model,  strategi,  dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan”, Jakarta, 2003.
Provan,  Keith  G.  and  Milward  H.Brinton,  Governing  the  Hollow  State  (Journal  of  Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10, April, 2000.
Rukmana, Nana et al. (eds.). 1993. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, Jakarta: LP3ES.
Sugiyono, 2009.  Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
Soedjito, Bambang Bintoro. 2005. “Peran Serta Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur: Kerangka Kebijakan,  Pengaturan  dan  Kelembagaan”  Bunga  Rampai  Pembangunan  Kota  Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Perkotaan di Indonesia. URDI-YSS-Jakarta:LPFE- U.
Soesilo,  Nining  L.  2000.  Reformasi  Pembangunan  dengan  Lankah-langkah  Manajemen  Strategik, Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE - UI.
Internet : http://marsono-manajemenpublik.blogspot.com/2008/10/konsep-dan-model-kerjasama- kemitraan.html
www.KPPOD.org (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Regional Autonomy Watch).