## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI KOMPENSASI DAN RESTITUSI
Lukas Permadi Orlando Beremanda. Hafrida, Elizabeth Siregar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: lukaspermadi614@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  prinsip keadilan  restoratif  dalam  penghentian  penuntutan  melalui kompensasi  dan  restitusi.  Keterlibatan  pihak  korban  dan  pelaku tindak  pidana  sangat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif. Kepentingan  kedua  pihak  perlu  seimbang  serta  sama.  Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pemberian  kompensasi  dan  restitusi merupakan  wujud  tanggung  jawab  negara  pada  warga  negara dimana jadi korban tindak pidana. Tidak tercapainya penghentian tuntutan  didasarkan  keadilan  restoratif  disebabkan  tidak tercapainya  kesepakatan  ganti  kerugian,  dimana  pihak  korban selalu  minta  ganti  kerugian  sangat  besar  sehingga  pelaku  tindak pidana tidak sanggup untuk membayarnya. Harusnya saat negara melindungi  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  maka  harusnya negara pun menjamin kepentingan pihak korban dari kompensasi dan  restitusi.  Dengan  adanya  pemberian  kompensasi  serta restitusi  diharap  bisa  meningkatkan  keberhasilan  penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kompensasi dan Restitusi, Penghentian Penuntutan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-06-22 Accepted: 2023-06-22 Publish: 2023-07-31

## KEYWORDS:
Restorative Justice, Compensation and Restitution, Termination of Prosecution.

## ABSTRACT
This article aims to analyze the principle of restorative justice in ending  prosecution  through  compensation  and  restitution.  The involvement  of  victims  and  perpetrators  of  criminal  acts determines  the  success  or  failure  of  the  termination  of prosecution  based  on  restorative  justice.  The  interests  of  both parties  must  be  equal  and  balanced.  This  type  of  research  is normative juridical research. The results of the study show that the provision of compensation and restitution is a manifestation regarding the state's obligation to assist individuals who are the victims of crimes. The failure to terminate the prosecution based on restorative justice is due to the failure to reach an agreement on compensation, where the victim often asks for compensation so large that the perpetrators of criminal acts are unable to pay it.  When  the  state  should  protect  the  interests  of  the perpetrators of criminal acts, The government must protect the victims'  interests  by  providing  compensation  and  restitution. With the provision of compensation and restitution, it is hoped that it will increase the success of ending prosecution based on restorative justice.

## A. PENDAHULUAN
Dengan  menggunakan  perspektif  sistem,  sistem  peradilan  pidana  merupakan alat utama agar memberantas kejahatan. Sistem dimaksud adalah konsekuensi melalui interaksi  kerangka  hukum  serta  peraturan,  prosedur  administrasi,  dan  norma-norma masyarakat. 1 Kejaksaan,  kepolisian,  pengadilan,  serta  lembaga  pemasyarakatan  yakni bagian  kelembagaan  pada  sistem  peradilan  pidana,  dimana  merupakan  mekanisme pengendalian  kejahatan. 2 Kejaksaan,  kepolisian  pengadilan,  serta  lembaga pemasyarakatan  yakni  bagian  kelembagaan  pada  sistem  peradilan  pidana,  dimana merupakan mekanisme pengendalian kejahatan.
Perjanjian  restorative  justice  yang  memperhatikan  kebutuhan  korban  dan pelaku  bertujuan  untuk  mengembalikan  kerugian  korban  pada  kondisi  semula. Keadilan  restoratif  kini  diatur  didalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.  berdasarkan  Pasal  1  Pasal  3  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Peraturan  kejaksaan  yang berdasarkan  keadilan  restoratif  ini  memberikan  kewenangan  pada  penuntut  umum agar  menghentikan  penuntutan  pada  tersangka  didalam  kasus  pidana.  Dapatkan hadiah  dan  keadilan  yang  disebutkan  di  atas  “Perkara  dapat  ditutup  oleh  Penuntut Umum demi kepentingan hukum”. Mengenai hal ini mengandung arti bahwa kejaksaan perlu menghormati hak-hak korban serta kepentingan lain dimana dilindungi undang- undang, serta mengambil tindakan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh acara pidana yang diajukan di depan pengadilan.
Menurut  Pasal  140  Ayat  (2)  Huruf  A  KUHAP,  Penuntut  Umum  berwenang menutup  perkara  untuk  kepentingan  hukum  “Penuntut  umum  menguraikan kesimpulan  ini  dalam  surat  keputusan  jika  mereka  memutuskan  untuk  membatalkan kasus  karena  tidak  cukup  bukti,  kejadian  tersebut  ditentukan  bukan  sebagai  tindak pidana,  atau  kasus  ditutup  karena  alasan  hukum”.  Penutupan  perkara  demi kepentingan hukum dijalankan didalam hal:
a) Terdakwa meninggal dunia;
b) Akhir dari investigasi kriminal;
c) Seseorang  telah  menjadi  subyek  putusan  pengadilan  yang  terus menerus menimbulkan akibat hukum ( nebis in idem );
d) Tuduhan  pengaduan  pidana  diberhentikan  ataupun  diberhentikan; ataupun
e) Perkara  diselesaikan  di  luar  sistem  pengadilan  ( prosedur  afdoening buiten ).
Karena  tidak  ada  kesepakatan  ganti  rugi  antara  korban  dan  pelaku,  gagasan keadilan  restoratif  yang  mengutamakan  kepentingan  perlindungan  korban  belum sepenuhnya dinyatakan. Tuntutan ganti rugi yang berlebihan dari korban, yang hanya bergantung pada kemampuan keuangan pelaku atau keluarganya, menghalangi pelaku untuk  dapat  membayarnya,  menghalangi  keberhasilan  keadilan  restoratif.  Inilah  saat
1 Romli  Atmasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme , Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm.14.
2 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.18.
negara gagal melindungi korban; itu harus memberikan kompensasi dan reparasi bagi korban kejahatan anak.
Kompensasi  dan  Restitusi  diatur  dalam  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan korban serta saksi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), menyatakan bahwa:
Korban dari LPSK memiliki hak mengajukan pada pengadilan yakni:
a. Hak untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan;
b. Hak untuk memberikan kompensasi dalam keadaan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok.
Kompensasi dan restitusi ternyata hanya terbatas dan dapat diberikan kepada kasus-kasus  tertentu  seperti  kasus  pelanggaran  HAM  yang  berat.  Namun  untuk pemberian  kompensasi  serta  restitusi  terhadap  korban  tindak  pidana  melalui penghentian  penuntutan  didasarkan  keadilan  restoratif  belum  diatur.  Peluang tercapainya keadilan restoratif akan diberikan dengan jaminan ganti rugi bagi korban tindak  pidana  didalam  Penghentian  Penuntutan  melalui  Keadilan  Restoratif  dari kompensasi  serta  restitusi.  Lebih  lanjut  menurut  Hafrida  dan  Helmi,  beliau mengatakan bahwa:
Sebab  hukum  pidana  Indonesia  masih  bias  terhadap  kepentingan pelaku  ( Offer  Oriented ),  maka  kedudukan  korban  dalam  sistem peradilan pidana masih terabaikan: The study of victims via a scientific lens  is  known  as  victimology.  However,  given  that  this  is  primarily concerned with victims of crime, special consideration should be given to their  difficulties. (Studi  tentang  korban  melalui  lensa  ilmiah  dikenal sebagai  viktimologi.  Namun,  mengingat  bahwa  ini  terutama  berkaitan dengan  korban  kejahatan,  pertimbangan  khusus  harus  diberikan  pada kesulitan mereka). 3
Integrasi  antara  pelaku  dan  korban  merupakan  komponen  penting  dalam keberhasilan sistem peradilan pidana, dan integrasi ini diharapkan dapat melahirkan konsep keadilan restoratif dengan nilai-nilai keadilan yang lebih adil bagi korban dan pelaku. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya keadilan restoratif yang efektif dan pemulihan fungsi hukum. Hukuman sebagai pilihan terakhir.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif  yang  ditulis melalui  bahan-bahan  hukum  seperti  studi  kepustakaan,  literatur  hukum,  serta peraturan perundang-undangan dimana terkait akan penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Dengan  berfokus  pada  hak-hak  korban,  penjahat,  dan  masyarakat  secara keseluruhan,  keadilan  restoratif  merupakan  inovasi  baru  dalam  penyelesaian  kasus pidana.  Keadilan  restoratif  adalah  konsep  untuk  merancang  sistem  peradilan  pidana yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dan korban dengan memanfaatkan sistem
3 Hafrida dan Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”,  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  Vol.5  No.1,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  2020, hlm.120, Diakses dari https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125 , pada tanggal 16 Desember 2022.
peradilan  pidana  saat  ini  sebagai  alat  yang  berfungsi. 4 Kemudian,  Howard  Zhar mengajukan gagasan keadilan restoratif, dengan menyatakan hal itu:
The goal of restorative justice is to identify and address hurts, needs, and obligations  collectively  in  order  to  heal  and  make  things  as  right  as possible  for  individuals  who  have  a  stake  in  a  crime ”.  (Tujuan  keadilan restoratif  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  menangani  rasa  sakit, kebutuhan,  dan  kewajiban  secara  kolektif  untuk  menyembuhkan  dan membuat segala sesuatunya menjadi benar bagi individu yang memiliki andil dalam kejahatan). 5
Hafrida  dan  Helmi  mengklaim  bahwa  mereka  juga  menganjurkan  keadilan restoratif, khususnya:
Melalui  partisipasi  dari  beberapa  pelaku  dan  keluarganya,  korban  dan keluarganya,  serta  kelompok  masyarakat  yang  terhubung,  keadilan restoratif  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana. Karena  restorative  justice  bersumber  dari  nilai-nilai  tradisional  yang dijunjung  tinggi  dalam  masyarakat  tradisional,  maka  memiliki  tujuan yang  baik  untuk  dicapai  korban  tindak  pidana  dan  tidak  hanya bertumpu akan kebaikan serta kepentingan pelaku tindak pidana. 6
Tidak  ada  batasan  hukum  tentang  keadilan  restoratif  untuk  semua  jenis kejahatan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki batasan restorative justice pada tataran sistem peradilan pidana anak. Selama tahap investigasi, itu diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan  diatur  pada  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020.  Di  Indonesia,  Aturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  yang  pertama  kali  menganut  restorative  justice. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6, mengatakan jika: “Untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  dalam  situasi  kriminal,  keadilan  restoratif memerlukan  penyatuan  pelaku,  korban,  keluarga  korban,  dan  pihak-pihak  terkait lainnya untuk bersama-sama bekerja untuk penyembuhan daripada pembalasan.”
Menurut  Pasal  7  Ayat  1,  diversi  harus  digunakan  dalam  upaya  penyidikan, penuntutan,  serta  penilaian  anak.  Diversi  yakni  penyelesaian  sengketa  hukum  yang melibatkan  pelaku,  korban,  penegak  hukum,  dan  pihak  lain  berkepentingan  di  luar ruang sidang. Pengalihan adalah penggunaan keadilan restoratif oleh sistem peradilan anak dalam pengaturan ini.
a. Tingkat Penyidikan
Keadilan  restoratif  menghadapi  dinamika  peraturan  di  tingkat  investigasi. Sejak  tahun  2009,  keadilan  restoratif  telah  disusun  dan  dipraktikkan  selama  tahap investigasi.  Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tentang Penyelesaian  Penanganan  Perkara  dengan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR) yang  dikeluarkan  14  Desember  2009  menandai  dimulainya  pengaturan  restorative
4 Endi  Arofa,  “Penghentian  Penuntutan  Dalam  Perkara  Pidana  Berdasarkan Restorative Justice ”,  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan,  Vol.7  No.2, Fakultas . Hukum . Universitas . Pamulang, . 2020, . hlm.321, . Diakses . dari . http://openjournal.unpam. ac.id/index.php/SKD/article/view/9216/5821 , pada tanggal 12 Desember 2022.
5 Bambang  Waluyo, Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan Transformatif , Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm.87.
6 Hafrida dan Helmi, Op.Cit ., hlm.120.
justice.  Pada  hakikatnya  menetapkan  aturan  bagaimana  penyelesaian  perkara  pidana di  luar  sistem  peradilan  dengan  menggunakan  pranata  sosial  atau  adat.  Polisi  yang bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  perkara  pidana  selanjutnya  akan menggunakan  surat  ini  sebagai  acuan.  Namun,  istilah  "penyelesaian  sengketa alternatif" digunakan pada saat itu, bukan "keadilan restoratif". 7
Setelah  itu,  pada  8  Agustus  2012,  Kepala  Bagian  Reserse  Kriminal  (TR Kabareskrim)  mengeluarkan  Telegram  Rahasia  ST/583/VIII/2012  yang  membahas penanganan  kasus  termasuk  gagasan  restorative  justice.  Tujuan  utama  Kabareskrim TR  adalah  memberikan  kewenangan  diskresi  kepada  Polri  berdasarkan  Pasal  18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk  melaksanakan  keadilan  restoratif.  Kemudian,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  acuan, disusun  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019.  Dalam  hal  persyaratan  yang digariskan  dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah  terpenuhi, Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif.
Mengenai  prinsip  keadilan  restoratif  pada  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Adrianus  Meliala  mengungkapkan  bahwa  keadilan  restoratif dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tersebut  yakni  manifestasi diskresi  kepolisian.  Hal  ini  sesuai  akan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  dimana  menegaskan  jika  Kapolri  bebas  mengambil  keputusan  dalam menjalankan  kewajiban  dan  kewenangannya.  Pengambilan  keputusan  dengan menggunakan  diskresi  karenanya  berhubungan  dengan  prinsip  kebutuhan.  Tindakan polisi  dalam  kasus  yang  diselesaikan  dari  keadilan  restoratif  tidak  diatur  secara prosedural oleh KUHAP dalam hal hukum pidana formil. Penyidik memiliki cara untuk menerapkan  Keadilan  Restoratif  selama  tahap  penyidikan  karena  sesuai  dengan Perkap 6 Tahun 2019. Namun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur  teknik  dimana  bisa  digunakan  penyidik,  terlepas  dari  apakah  memberikan SP3  atau  barang  lainnya. 8 Sehingga  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia tersebut  kemudian  disempurnakan  oleh  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif.  Dalam  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  tersebut  ditegaskan  jika Jika  investigasi  telah  dilakukan,  SP3  dapat  digunakan  untuk  memfinalisasi implementasinya.  Kesimpulan  penyelidikan  dan  penyidikan  dimuat  dalam  bagian kedua Perpol. Selain itu, tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan adalah ITE, Narkoba,  serta  Lalu  Lintas  yang  diatur  dalam  Pasal  7  Peraturan  Kepolisian  Republik Indonesia.  Namun  dalam  hal  penindakan,  struktur  ini  berbeda  dengan  aturan Kejaksaan Agung.
b. Tingkat Penuntutan
Selain  di  tingkat  penyidikan,  di  tahap  penuntutan  pun  mengatur  akan keadilan  restoratif.  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan
7 Muhammad  Fatahillah  Akbar,  “Pembaharuan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia”,  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.51,  No.2,  Fakultas  Hukum,
Universitas Gadjah Mada, 2022, hlm.203, Diakses dari file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40526-149808-1-PB.pdf , pada tanggal 12 Maret 2023.
8 Ibid .
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  Bulan  Juli  Tahun  2020.  Pada  hakikatnya  aturan  ini merupakan  tambahan  dari  KUHAP  yang  mengatur  tentang  kewenangan  Kejaksaan untuk menghentikan penyidikan. Ada tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 140 ayat (2)  KUHAP  bagi  penuntut  umum  untuk  menghentikan  penyidikannya:  perbuatan  itu tidak melawan hukum, tidak cukup bukti, dan penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum. Ungkapan “demi hukum” dengan demikian terbatas didalam ketentuan hukum substantif.
Dari Eddy OS Hiariej, kesepakatan yang dibuat baik di dalam maupun di luar KUHP  menjadi  penyebab  matinya  kejaksaan.  Penghapusan  Kewenangan  Penuntutan dan  Kewenangan  Melaksanakan  Perkara  Pidana  diatur  dalam  Bab  VIII  Buku  I  KUHP sebagai  pengaturan  di  luar  KUHP.  Menurut  KUHP,  suatu  perkara  dianggap  selesai karena  alasan  hukum  apabila  Ne  Bis  in  Idem  (Pasal  76),  terdakwa  meninggal  dunia (Pasal  77),  dan  perkaranya  dibubarkan  (Pasal  78).  Selain  itu,  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Pengakhiran  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas alasan penghentian penuntutan menjadi “Kasus  diselesaikan  di  luar  pengadilan  (prosedur  afdoening  buiten).”  Pasal-pasal Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan semangat mediasi pidana dan penyelesaian di luar pengadilan. 9
Negara  harus  menghilangkan  biaya  yang  tidak  perlu  dalam  proses  hukum dengan mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Peraturan Kejaksaan juga mengatur ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat-syarat  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Salah satu  masalahnya  adalah  itu  “Menggunakan  strategi  Keadilan  Restoratif,  keadaan semula  telah  dikembalikan.”  Seperti  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya,  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  memberikan kerangka  hukum  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  agar  dapat  menekankan  moralitas  dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, hal ini sejalan dengan arahan Kejaksaan Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) rencana kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, khususnya “Penegakan hukum yang adil dan bermanfaat, terutama dalam membantu korban kejahatan dan merehabilitasi pelaku”.
c. Tingkat Pemeriksaan
Mahkamah  Agung  juga  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  selain  yang telah  digariskan  dalam  Penyidikan  dan  Penuntutan.  Surat  Keputusan  Dirjen  Badilum MA  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Penerapan  Pedoman  Keadilan Restoratif Pada Peradilan Umum diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah  Agung.  Menurut  Pedoman  SK,  keadilan  restoratif  dapat  digunakan  dalam empat  jenis  kasus  yang  berbeda:  kejahatan  ringan  dengan  nilai  kerugian  kurang  dari Rp  2.500.000  (Bab  II  Sub-Bab  A);  kasus  anak;  perempuan  yang  berkonflik  dengan hukum; dan kasus narkoba (Bab II Sub Bab C);.
Untuk setiap kasus yang ditangani, digunakan pendekatan keadilan restoratif yang  berbeda.  Hakim  akan  melihat  kerukunan  antara  pelaku  dan  pengadu  untuk menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  menangani  tindak  pidana  ringan  dengan  ujian cepat.  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengamanatkan  agar  hakim secara  aktif  membangun  forum  perdamaian  termasuk  semua  pihak,  dan  ini  adalah
9 Ibid., hlm.204 .
bagaimana keadilan restoratif digunakan dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. 10 Selain  itu,  rekomendasi  tersebut  hanya  fokus  pada  proses  pemeriksaan  di kasus-kasus  yang  melibatkan  perempuan  dan  hukum  dan  harus  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  rekomendasi  untuk Pengadilan Terhadap Perempuan. Keadilan restoratif tidak diprioritaskan. Sebaliknya, dalam kasus narkoba, fokus utamanya adalah membantu pecandu narkoba menerima rehabilitasi  sosial  dan  medis.  Standar  untuk  mengatur  keadilan  restoratif  tidak memperkenalkan  praktik  baru  yang  substansial;  sebaliknya,  mereka  hanya menyempurnakan  peraturan  yang  sudah  ada  untuk  masing-masing  dari  keempat prinsip tersebut.
Dengan mendorong pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan mereka dan menganggap  diri  mereka  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang  telah  mereka lakukan,  keadilan  restoratif  menempatkan  kebutuhan  korban  di  garis  depan  diskusi. Ini memberi penjahat kesempatan untuk diterima oleh korban dan masyarakat. 11

## 2. Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Keadilan  Restoratif  Di Masa Yang Akan Datang
Prinsip mendasar keadilan restoratif adalah bahwa korban tidak boleh dihukum sebagai  imbalan  atas  penderitaan  akibat  kejahatan;  sebaliknya,  mereka  harus dikembalikan  ke  keadaan  semula  dan  diberi  kompensasi.  Keterlibatan  pihak  korban dan  pelaku  tindak  pidana  sangat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  penghentian penuntutan didasarkan keadilan restoratif didalam penyelesaian tindak pidana. Posisi pelaku  tindak  pidana  dan  pihak  korban  yakni  kepentingan  kedua  belah  pihak  harus seimbang  dan  setara.  Wajar  jika  mencapai  kesepakatan  keadilan  restoratif  akan menantang  jika  hanya  kepentingan  satu  pihak  yang  diprioritaskan.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang  Pengakhiran  Penuntutan  didasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  menyebutkan jika  kepentingan  korban  dan  kerukunan  masyarakat  diperhatikan  dalam  hal memutuskan apakah akan menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif.
Berdasarkan  keadilan  restoratif,  penuntutan  yang  dihentikan  memiliki  rekam jejak  yang  buruk  jika  Korban  kejahatan  dan  pelakunya  tidak  dapat  berdamai  dengan kompensasi.  Dalam  situasi  seperti  ini,  pemerintah  seharusnya  meminta pertanggungjawaban  korban  kejahatan  dengan  memberikan  pemulihan  dan kompensasi. Negara harus bertanggung jawab untuk memungut kerugian para korban jika  ikut  serta  dalam  pengejaran  pelaku  kejahatan  melalui  penegakan  hukum.  Baik Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan pada Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menetapkan  aturan yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana, dan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Mahkamah Agung.
10 Ibid., hlm.206.
11 Cahya  Wulandari,  “Dinamika Restorative  Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia”,  Jurnal Jurisprudence ,  Vol.10,  No.2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  2020,
hlm.247, Diakses dari http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233/6515 , pada tanggal 13 Desember 2022.
Dalam  hal  ini,  restitusi  dan  kompensasi  adalah  dua  cara  untuk  membina hubungan  yang  lebih  baik  antara  pelaku  kejahatan  serta  korbannya.  Hal  ini dimaksudkan  bahwa  dengan  menawarkan  kompensasi  dan  restitusi  kepada  para korban,  ini  akan jadi  penyelesaian  ketika  para  korban  menuntut  ganti  rugi  keuangan yang  signifikan  dari  para  pelaku  perbuatan  melawan  hukum.  Walaupun  aturan perundang-undangan  sudah  mengatur  pemberian  ganti  rugi  kepada  korban  dari restitusi  didalam  hal  pelaku  tindak  pidana  tidak  mampu  membayar  ganti  rugi  yang layak,  didalam  praktek  pemberian  ganti  rugi  serta  ganti  rugi  belum  terlaksana sebagaimana  mestinya,  khususnya  dalam  penerapan  keadilan  restoratif.  Selain  itu, Hafrida menytakan jika dia mengaku:
Ketentuan  perundang-undangan  tentang  saksi  dan  korban  yang membatasi  pemberian  kompensasi  kepada  korban  pelanggaran  HAM berat,  menunjukkan  ketidakadilan  negara  terhadap  korban.  Untuk kejahatan  lain,  terutama  yang  dicakup  oleh  keadilan  restoratif,  negara membayar  ganti  rugi  jika  atau  karena  pelaku  tidak  mampu melakukannya.  yang  memiliki  tanggung  jawab  penuh.  Karena  hukum pidana  Indonesia  masih  menitikberatkan  pada  menempatkan  pelaku dalam  bahaya,  tempat  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  masih terabaikan.  Dalam  laporan  simposium  perdana  tentang  viktimisasi disebutkan bahwa "Victimology" adalah kajian ilmiah tentang korban. 12
Dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya  atau  tidak  dapat  melalui  proses  peradilan,  maka  ganti  kerugian  bagi korban  tindak  pidana  harus  menjadi  semacam  kewajiban  pemerintah  bagi  korban tindak  pidana.  Keefektifan  menemukan  kasus  pidana  tergantung  pada  korban kejahatan.  Tanpa  kehadiran  dan  keikutsertaan  para  saksi  dan  korban,  sebuah  kasus niscaya akan berakhir dengan sebutan “Angka Gelap Tindak Pidana”. 13 Oleh karena itu, kurang tegasnya peraturan perundang-undangan seputar pemberian kompensasi dan restitusi  dalam  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  menjadi penyebab  tidak  dilaksanakannya  kompensasi  dan  restitusi  dalam  penghentian penuntutan.
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  Dan  Korban,  menyebutkan  bahwa  “keputusan  mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan”. Dalam artian berarti kompensasi dan restitusi hanya dapat diberikan pada tahap pengadilan. Namun apakah pada tahap penuntutan kompensasi dan restitusi ini tidak dapat diberikan? Mengenai pemberian kompensasi pada tahap penuntutan memang tidak ada aturannya, akan tetapi kita bisa mengarah  kepada  Pasal  20  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintahan  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa:
1) LPSK  dapat  meminta  restitusi  pada  penuntut  umum  agar dimasukkan kedalam tuntutannya didalam hal permohonan restitusi
12 Hafrida,  “ Restorative  Justice  In  Juvenile  Justice  To  Formulate  Integrated  Child  Criminal Court ”,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan , Vol.8  No.3,  2019,  hlm.453.  Diakses  dari https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220 , pada tanggal 05 Maret 2023.
13 Ibid ., hlm. 454.
diajukan sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2) Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari LPSK.
Hal  ini  berarti  terhadap  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  dapat  diberikan kepada pihak korban pada tahap penuntutan. Selain itu jika dalam pengaturan diversi pada tahap tingkatan selalu mengupayakan perdamaian, seharusnya terhadap proses keadilan  restoratif  juga  harus  diupayakan  pada  setiap  tingkatan,  dimulai  dari  tahap penyidikan,  penuntutan  sampai  pada  tahap  pemeriksaan  wajib  mengupayakan keadilan  restoratif,  sehingga  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  dapat  diberikan kepada korban tindak pidana.
Gagasan bahwa kompensasi dan restitusi diposisikan sebagai kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana menjadi dasar kebijakan hukum pidana tentang kompensasi dan restitusi. Untuk mencapai keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban tindak pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana harus diperhatikan  dalam  hal  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  di samping  berbagai  tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 14
Sebagai  wujud  tanggung  jawab  negara  terhadap  pihak  korban  tindak  pidana dalam penghentian penuntutan berdasarkan Negara harus segera membentuk lembaga kompensasi yang berfungsi untuk menawarkan kompensasi dan pembiayaan lain yang dibutuhkan  oleh  korban  tindak  pidana  untuk  mempraktekkan  keadilan  restoratif. Negara seharusnya bertugas untuk menjamin keadilan bagi korban tindak pidana, jika menurut  undang-undang  ini  proses  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif  yang  berupaya  meminimalkan  pidana  penjara  bagi  pelaku  tindak  pidana, diarahkan  pada  proses  penghentian  tindak  pidana  untuk  mencapai  keadilan  sebagai tujuan  hukum.  dan  penggunaan  konsep  keadilan  restoratif  akan  mengakibatkan penangguhan  penuntutan.  Selain  itu  juga  diperlukan  formulasi  kebijakan  hukum pidana  dimana  untuk  proses  keadilan  restoratif  ini  wajib  diupayakan  pada  setiap tingkatan melalui kompensasi dan restitusi.

## D. SIMPULAN
Keberhasilan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  masih sangat rendah, dikarenakan tidak ada kesepakatan ganti kerugian antara pihak korban dan pelaku tindak pidana, dimana Penjahat sering menolak membayar ganti rugi yang diminta korban karena korban meminta uang dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai saran  bahwasannya  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  wajib diupayakan  pada  setiap  tingkatan  yaitu  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan.  Selain  perlu  ada  jaminan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  dalam  menghentikan  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif;  namun  demikian,  kejelasan  hukum  juga  diperlukan. Kompensasi dan restitusi merupakan komponen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif.  mengenakan  batas  pada  jumlah  restitusi  yang  dapat  diminta  oleh korban untuk dibayarkan kepada pelaku.
14 Hafrida dan Helmi, Op.Cit ., hlm.132.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.
Repulik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban Tindak Pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kejaksaan  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

## Buku
Atmasmita,  Romli.  Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Jakarta: Bina Cipta, Jakarta, 1996.
Setiadi,  Edi  dan  Kristian.  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Waluyo,  Bambang.  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan Transformatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

## Jurnal
Akbar,  Muhammad  Fatahillah.  Pembaharuan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia,  Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,  Vol.51  No.2, 2022, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40526-149808-1-PB.pdf .
Andriyanti,  Eka  Fitri.  Urgensitas  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  Hukum Pidana  Indonesia,  Jurnal  Education  And  development,  Vol.8  No.4,  2020, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2175/1132 .
Anisya,  Adinda  Farah,  Hafrida,  dan  Erwin.  Studi  Perbandingan  Penuntutan  Perkara Pidana  Dalam  Perspektif  Sistem  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Pidana
Indonesia  dan  Thailand, Pampas  Journal  Of  Criminal  Law ,  Vol.2  No.3,  2021, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876/12552 .
Arofa,  Endi.  Penghentian  Penuntutan  Dalam  Perkara  Pidana  Berdasarkan  Restorative Justice, Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan , Vol.7 . No.2, . 2020, . http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/vie w/9216/5821 .
Hafrida dan Helmi. Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana
Anak, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol.5 No.1, 2020, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16/125 . Hafrida. Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol.8 No.3, 2019,
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/arti cle/view/277/220 .
Wulandari,  Cahya.  Dinamika  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di
Indonesia, Jurnal Jurisprudence , Vol.10, No.2, 2020, http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233/651 5 .