Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan

## Urgent Proofing of Insolvency Conditions and the Insolvency Test in the Application

## Lilik Warsito
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia lilikwarsito80@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  conditions  of  insolvency  and  the  role  of  the  bankruptcy  test  in  bankrupt proceedings  under  Act  No.  37  of  2004  on  Insolvencies  and  Delayed  Debt  Payment  Obligations.  (UUK- PKPU).  In  the  context  of  Indonesian  law,  insolvency  proceedings  are  regarded  as  a  final  settlement mechanism  for  debtors  who  are  unable  to  pay  their  debts.  This  research  is  urgent  given  the  severity  of insolvency cases that affect not only debtors and creditors but also the economy as a whole. This normative law  research  uses  a  library-based  approach  by  analyzing  secondary  data  such  as  legislative  regulations, court rulings, and related literature. The findings show that the current insolvency conditions are too simple, requiring only the presence of two or more creditors and the inability to pay one debt that has been due. The study  criticizes  the  failure  of  the  insolvency  test  as  a  condition  of  insolventness,  which  is  important  in determining  whether  the  debtor  is  really  in  a  position  to  be  unable  to  pay  his  debt.  The  absence  of  the insolvency test could lead to a company with sufficient assets still to pay its declared debt, which in turn could harm the economy and create uncertainty for investors. The study recommends a revision of the UUK-PKPU to restore the insolvency test as one of the conditions of  insolvents, ensuring that only debtors who are truly unable to pay their debts can be declared to be pailit as the debtor provides better protection to debtors that are still solvent and prevents the abuse of the process as a means to charge debts quickly.
Keywords: Debt; Insolvency; Insolvability

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  syarat-syarat  kepailitan  dan  peran  tes  insolvensi  dalam  proses kepailitan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (UUK-PKPU).  Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  proses  kepailitan  dianggap  sebagai mekanisme penyelesaian akhir untuk debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Penelitian ini memiliki urgensi  mengingat  maraknya kasus  kepailitan  yang  tidak  hanya  berdampak  pada  debitur  dan  kreditur,  tetapi juga pada ekonomi secara keseluruhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis  data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan,  dan  literatur terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  syarat-syarat  kepailitan  yang  diberlakukan  saat  ini  terlalu sederhana, hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditur dan ketidakmampuan membayar satu utang yang telah jatuh tempo. Penelitian ini mengkritik hilangnya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan, yang mana tes tersebut  penting  untuk  menentukan  apakah  debitur  benar-benar  dalam  kondisi  tidak  mampu  membayar utangnya.  Absennya  tes  insolvensi  dapat  menyebabkan  perusahaan  dengan  aset  yang  masih  cukup  untuk membayar utangnya dinyatakan pailit, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan revisi pada UUK-PKPU untuk mengembalikan tes  insolvensi  sebagai  salah  satu  syarat  kepailitan,  memastikan  bahwa  hanya  debitur  yang  benar-benar  tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit sebagai bentuk memberikan perlindungan lebih baik kepada  debitur  yang  masih solven serta  mencegah  penyalahgunaan  proses  kepailitan  sebagai  alat  untuk menagih utang secara cepat.
Kata kunci: Kepailitan; Insolvensi; Utang
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Di era globalisasi saat ini, hukum harus memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh kehidupan  manusia.  Dalam  dunia  bisnis,  hukum  sangat  penting,  terutama  ketika  bisnis tersebut  beroperasi  di  luar  negeri  atau  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  dan  negara  lain. 1 Transaksi  bisnis  dalam  perputaran  roda  ekonomi  merupakan  sarana  penting  bagi  suatu negara  untuk  berkembang.  Selain  itu,  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Untuk  menjaga  perputaran  roda ekonomi  yang  sehat,  dibuat  sistem  hukum  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  para  pelaku ekonomi. 2 Pengaturan terhadap kegiatan bisnis para pelaku usaha adalah salah satu bagian dari  peraturan  hukum  yang  dibuat  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  negara. Peraturan  ini  berkaitan  dengan  perjanjian  utang-piutang  yang  sering  dilakukan  oleh  bisnis untuk memulai dan berkembang. Hal ini sering menyebabkan masalah hukum antara debitur sebagai  pihak  yang  menerima  pinjaman  dan  kreditur  sebagai  pihak  yang  memberikan pinjaman, 3 sehingga  perlu  dibentuk  undang-undang  yang  mengatur  tentang  kepailitan. Hukum kepailitan adalah salah satu  hukum  yang  digunakan untuk  menyelesaikan  masalah perekonomian  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). 4
Kepailitan  secara  apriori  didefinisikan  sebagai  kegagalan  yang  disebabkan  oleh kesalahan  debitur.  Kepailitan  biasanya  didefinisikan  sebagai  penggelapan  hak  yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah  jatuh  tempo  tersebut  disadari  oleh  debitur,  maka  langkah  untuk  mengajukan permohonan  penetapan  status  pailit  terhadap  dirinya  menjadi  suatu  langkah  yang memungkinkan  apabila  kemudian  ditemukan  bukti  bahwa  debitur  tidak  mampu  lagi membayar  utangnya  yang  telah  jatuh  tempo. 5 Perusahaan  dinyatakan  pailit  ketika  debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam  kepailitan  dan  hak  untuk  mengurus  kekayaannya  yang  terhitung  sejak  tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu  memerlukan  bukti  yang  cukup. 6 Pembuktian  di  pengadilan  niaga  adalah  pembuktian yang  ada  didalam  hukum  acara  perdata  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  299  UUK-
1 Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, “Problematika Eksekusi Harta Pailit  Dalam  Cross  Border  Insolvency,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 743–55, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
2 Charina  Putri  Besila,  Tazkya  Salsabila,  and  Shrishti,  “Urgensi  Terhadap  Pelaksanaan  Insolvency  Test  Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia,” Prosiding Serina , no. 3 (2021): 85–92, http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16147.
3 Paulus  Sirait  et  al.,  “Pencabutan  Putusan  Pailit  Dalam  Hal  Harta  Pailit  Tidak  Cukup  Untuk  Membayar  Biaya Kepailitan,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1279, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911.
4 Ridwan,  “Kedudukan  Kurator  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel  Pailit  Yang  Berimplikasi  Pada  Pelaporan Secara  Pidana  Suatu  Kajian  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Ius
Constituendum 3, no. 2 (2018): 125–46, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040.
5 R. Simanjutak, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
6 H.M.N.Purwosujipto, ”Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
PKPU yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.
Berdasarkan  Pasal  2  UUK-PKPU,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah: adanya utang, minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo, minimal satu dari utang dapat ditagih, adanya debitur, adanya kreditur,  kreditur  lebih  dari  satu,  pernyatan  pailit  dilakukan  oleh  pengadilan  khusus  yang disebut  dengan  “pengadilan  niaga.”  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan adanya 3 (tiga) syarat  untuk  dapat dipailitkan, yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal  2  ayat  (1) UUK-PKPU ini  memang  sangat  sederhana.  Debitur  dengan  kemampuan  membayar  utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan secara normatif terpenuhi.
Urgensi  penelitian  ini  yaitu  bahwa  UUK-PKPU  tidak  mengatur  syarat  insolvensi dalam  menentukan  kepailitan  debitur.  Keterbatasan  ini  dapat  menyebabkan  putusan  pailit terhadap debitur yang tidak sesuai dengan filosofi universal dari undang-undang kepailitan, yaitu hanya debitur yang sudah berada dalam keadaan insolven dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menganalisis  hubungan  antara  kepailitan  dan insolvensi  serta  pengaturan  syarat  insolvensi  dalam  UUK-PKPU  untuk  meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pailit.
Di  sistem  hukum  kepailitan  Indonesia,  tes  insolvensi  sangat  penting  untuk menentukan keberhasilan kepailitan. Tes insolvensi adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan  apakah  suatu  debitur  dalam  keadaan  insolven.  Hukum  kepailitan  Indonesia tidak  ada  batasan  untuk  mengajukan  permohonan  pailit,  sehingga  debitur  yang  masih solven dapat  mengajukan  permohonan  pailit  tanpa  mempertimbangkan  kepailitan  sebagai upaya  terakhir  untuk  menyelesaikan  utang  antara  kreditur  dan  debitur. 7 Jika  suatu  badan usaha mengalami permasalahan keuangan yang mengakibatkan tidak bisa membayar utang, maka  hukum  kepailitan  diperlukan  guna  melindungi  kepentingan  kreditur.  Debitur  atau kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut  dinyatakan  pailit  oleh  hakim  melalui  putusannya.  Kepailitan  merupakan  suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
Penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap bidang kepailitan di Indonesia dengan mengusulkan perubahan pada UUK-PKPU. Studi ini menekankan pentingnya penerapan tes insolvensi  sebagai  kriteria  untuk  menyatakan  kepailitan.  Saat  ini,  syarat  kepailitan  dalam hukum  Indonesia  dianggap  terlalu  sederhana,  hanya  memerlukan  adanya  dua  atau  lebih kreditur  dan  ketidakmampuan  membayar  satu  utang  yang  jatuh  tempo.  Kondisi  ini  dapat menyebabkan perusahaan yang sebenarnya masih memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya  dinyatakan  pailit,  yang  pada  akhirnya  dapat  merugikan  perekonomian  dan
7 Tivana  Arbiani  Candini  and  Reisar  Alka,  “Insolvensi  Tes  Sebagai  Dasar  Permohonan  Pailit  Dalam  Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Gloria Justitia 2, no. 2 (2022): 181–93, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tes insolven antara lain oleh Prabaningsih (2019), penelitian ini menemukan bahwa tes insolven adalah uji kemampuan debitur dalam rangka pembayaran utang-utangnya yang mencakup uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan mengenai test insolven  belum  diterapkan  di  Indonesia,  tetapi  di  beberapa  negara  lain  seperti  Amerika Serikat dan Belanda, tes insolven digunakan sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu perusahaan berbadan hukum atau debitur dianggap solven atau tidak. Kelemhan penelitian ini  Penelitian  ini  tidak  memperhatikan  data  empiris  yang  dapat  membantu  dalam menentukan  keberhasilan  penelitian  ini.  Data  empiris  dapat  memberikan  gambaran  yang lebih akurat tentang bagaimana UUK-PKPU di Indonesia diterapkan dalam praktik hukum dan bagaimana keberhasilan penelitian ini dapat diterapkan dalam situasi yang sebenarnya. 8 Selanjutnya  penelitian  Pratama  (2021)  yang  menjelaskan  bahwa  tes  insolvensi  tidak lagi  digunakan  sebagai  syarat  kepailitan  di  Indonesia,  sehingga  debitur  yang  sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Kelemahan  penelitian  ini tidak  mempertimbangkan  implikasi  praktis  dari  hilangnya  tes  insolvensi  sebagai  syarat kepailitan, sehingga tidak dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah tersebut. 9 Ketiga penelitian Rahmawati (2023), penelitian ini memperbarui pemahaman tentang hukum  kepailitan  di  Indonesia  dengan  membahas  tentang  perlunya  definisi  yang  jelas tentang  kepailitan  dan  penerapan  tes  insolven.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa hukum  kepailitan  Indonesia masih  memiliki beberapa kelemahan, seperti  tidak adanya  tes insolven  yang  diterapkan  dan  tidak  adanya  definisi  yang  jelas  tentang  kepailitan. Kelemahan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada analisis hukum normatif  dan  konseptual,  sehingga  tidak  memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  tentang implementasi  hukum  kepailitan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  tidak  membahas  tentang implikasi  praktis  dari  kelemahan  hukum  kepailitan  Indonesia,  seperti  bagaimana  debitur dan  kreditur  terpengaruh  oleh  kelemahan  tersebut. 10 Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  syarat-syarat  kepailitan  dan  peran  tes  insolvensi  dalam  proses  kepailitan berdasarkan UUK-PKPU.
2. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  data  sekunder dengan melakukan  penelitian  kepustakaan. 11 Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  melalui  dokumen  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  dan  tulisan-tulisan  lain  yang  terkait  dengan  topik  penelitian.  Mengingat
8 Luh Ayu Maheswari Prabaningsih, “Pengaturan  Insolvency Test Dalam Penjatuhan Pailit Perusahaan,” Journal Harian Regional 7, no. 9 (2019): 1–15.
9 Gede Aditya Pratama, “Hilangnya Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia,” Krtha Bhayangkara 15, no. 1 (2021): 1–10, https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450.
10 Putri Rahmawati and Wardani Rizkianti, “Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Jurnal Yuridis 10, no. 2 (2023): 95–112, https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.
11 Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
penelitian ini fokus pada kajian dan analisis ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tentang syarat  kepailitan,  sumber  data  sekunder  utama  adalah  dokumen  Pembahasan  UUKPKPU dan  Risalah  Rapat  Paripurna  DPR  RI  dalam  Pembicaraan  Tingkat  II/Pengambilan Keputusan  terhadap  RUUKPKPU.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode dokumentasi, yaitu dengan merujuk dan mengumpulkan bahan-bahan yang terdokumentasi. 12 Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen,  yaitu dengan  mempelajari  dan  mengkaji  berbagai  dokumen  seperti  Pembahasan  RUUKPKPU, Risalah  Rapat  Paripurna  DPR  RI  dalam  Pembicaraan  Tingkat  II/Pengambilan  Keputusan terhadap  RUUKPKPU,  buku,  laporan  hasil  penelitian,  makalah  seminar,  tulisan  para  ahli, putusan pengadilan, dan semua peraturan yang relevan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh  dianalisis  menggunakan  analisis  isi  ( content  analysis )  dan  analisis  perbandingan ( comparison analysis ).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Ketentuan  Syarat Kepailitan  Debitur Menurut Undang-Undang Kepailitan
Tindakan  pailit  adalah  penyitaan  umum  atas  seluruh  kekayaan  debitur  pailit  yang dikelola  dan  diselesaikan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas. Berdasarkan  UUK-PKPU,  Hakim  Pengawas  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab utama untuk mendengarkan kesaksian atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli guna mendapatkan  kejelasan  mengenai  semua  aspek  yang  terkait  dengan  kepailitan. 13 Prinsip kepailitan mencerminkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, di mana aset milik debitur  dijadikan  jaminan  bersama  bagi  semua  kreditur.  Hasil  pelelangan  atau  penjualan aset  tersebut  dibagi  di  antara  kreditur  sesuai  dengan  asas  keseimbangan.  Pasal  1131 KUHPerdata menganut prinsip " paritas creditorium ," yang menyatakan bahwa semua aset debitur, baik  yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada saat  ini atau di  masa depan, menjadi jaminan untuk semua perikatan perseorangan. 14
Aset  pailit  akan  dibagikan  sesuai  dengan  proporsi  besar  kecilnya  tuntutan  setiap kreditur.  Prinsip  kepailitan  ini  merupakan  penerapan  dari  ketentuan  Pasal  1131  KUH Perdata, yang menyatakan bahwa aset debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur dan  dibagi  menurut  prinsip  keseimbangan  atau "pari  pasu  prorata  parte" .  Prinsip  ini memastikan distribusi harta debitur secara adil dan proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditur. 15
Prinsip  ini  mengungkapkan  beberapa  tantangan  dan  keterbatasan  dalam penerapannya.  Pertama,  meskipun  prinsip  ini  bertujuan  untuk  memastikan  semua  kreditur
12 Ranjit  Kumar, Research  Methodology:  A  Step-by-Step  Guide  for  Beginners (Melbourne:  Addison  Wedley Longman Australia Pty. Limited, 1999).
13 Serlika  Aprita  and  Sarah  Qosim,  “Optimalisasi  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hakim  Pengawas  Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 192, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963.
14 Hari  Sutra  Disemadi  and  Danial  Gomes,  “Perlindungan  Hukum  Kreditur  Konkuren  Dalam  Perspektif  Hukum Kepailitan  Di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  1  (2021):  123–34, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436.
15 Ariza  Umami  dan  Iskandar  Samsul  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Ketiga  Akibat  Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan,” Justice Law: Jurnal Hukum: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2022): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.24127/hukum.v2i2.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
menerima  bagian  yang  adil,  dalam  praktiknya  beberapa  kreditur  mungkin  memiliki  hak istimewa yang memberikan mereka prioritas, seperti yang memiliki hak gadai atau hipotek. Kedua,  efektivitas  prinsip  ini  sangat  bergantung  pada  transparansi  dan  efisiensi  sistem pengadilan  serta  kurator  dalam  mengelola  dan  mengawasi  proses  pembagian  aset,  yang sering  kali  menghadapi  sengketa  hukum  yang  kompleks  dan  memakan  waktu.  Ketiga, meskipun  prinsip  ini  berusaha  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat,  tidak adanya tes insolvensi sebagai syarat kepailitan dapat menyebabkan debitur yang sebenarnya masih  mampu  membayar  utangnya  dinyatakan  pailit,  yang  dapat  merugikan  debitur  dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dan investor. Keempat, dari perspektif ekonomi yang lebih luas, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kepailitan terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar, namun pencapaiannya membutuhkan pengaturan tambahan seperti tes insolvensi. Prinsip "pari pasu prorata parte" harus diterapkan dengan pengaturan  yang  tepat  untuk  memastikan  keadilan  dan  keseimbangan  dalam  proses kepailitan, serta mencegah penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum.
Putusan pailit berdampak signifikan pada harta kekayaan debitur pailit; debitur pailit kehilangan  semua  hak  harta  ke  harta  pailit,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  21  UUK- PKPU,  yang  menyatakan  bahwa  "kepailitan  mempunyai  akibat  hukum  terutama  terhadap harta  benda  debitur  yaitu:  1)  seluruh  harta  kekayaan  debitur  pailit  berada  dalam  keadaan penyitaan  umum yang bersifat  konservatif; 2) terjadi penangguhan  eksekusi; 3) perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih. 16
Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terhadap undang-undang, misalnya merevisi peraturan kepailitan yaitu dalam  UUK-PKPU  Namun,  perubahan yang dilakukan masih  belum  memberikan  manfaat  seperti  yang  diharapkan.  Kegagalan  pembayaran  utang tidak  hanya  menjadi  masalah  bagi  kreditur.  Debitur  juga  sering  menghadapi  kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi. Keberadaan PKPU  merupakan  jalan  tengah,  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat  membicarakan  masalah penyelesaian  keuangan  secara  damai.  Debitur  diberi  kesempatan  untuk  melakukan "perbaikan keuangan dan manajemen" untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, baik melalui penambahan modal ( composition ) maupun reorganisasi perusahaan (corporate reorganization), baik  melalui  penggantian  pengurus  perusahaan  (direksi  atau  manajer) maupun  meningkatkan  atau  mengurangi  jumlah  kegiatan  usaha.  Debitur  menerima kesempatan  ini  setelah  mendapat  persetujuan  dari  pengurusnya  untuk  melindungi perusahaan dari kepailitan dan menyelesaikan utang. 17
Tindakan  Ini  juga  akan  mencegah  debitur  mengalami  krisis  keuangan  yang  lebih kompleks.  Ketentuan  kepailitan memberikan kesempatan bagi  debitur yang diajukan pailit
16 Faishal  Fatahillah,  “Perbandingan  Konsep  Hukum  Kepailitan  Amerika  (Chapter  11)  Dan  Hukum  Kepailitan Indonesia,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1262, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906.
17 Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” Jurnal Aktual Justice 6,
no. 1 (2021): 1–19, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
untuk  memohon  PKPU,  menunda  proses  kepailitan,  dan  membayar  kembali  utangnya kepada kreditur.
Debitur  tetap  memiliki  hak  untuk  mengelola  usaha  dan  kekayaannya,  meskipun kehilangan kebebasan untuk menguasai asetnya. Pengurusan perusahaan dan asetnya masih bisa dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitur juga memiliki  opsi  untuk  meminjam  dari  pihak  ketiga  guna  meningkatkan  nilai  asetnya.  Salah satu argumen para pemohon adalah bahwa debitur yakin perusahaan masih bisa beroperasi jika  diberikan  waktu  tambahan  untuk  menunda  pembayaran  utang.  Pemohon  juga menyatakan masih memiliki aset yang bisa digunakan untuk membayar utang, yang menjadi bahan  pertimbangan  saat  mengajukan  permohonan  PKPU.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  ketentuan  syarat  kepailitan  dan  pengaturan  tes  insolvensi  sebagai  syarat pengajuan permohonan pailit.
Proses kepailitan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,  yang  bertujuan  untuk  membagi  aset  debitur  secara  adil,  memungkinkan  kreditur mendapatkan prioritas ( pari passu ) atau pelunasan yang lebih besar dibandingkan yang lain (pro  rata).  Penting  untuk  dicatat  bahwa  sebelum  kemerdekaan,  peraturan  kepailitan  yang lama  tidak  berlaku  bagi  golongan  pribumi,  melainkan  hanya  untuk  golongan  Eropa  dan Asing, sesuai dengan Staatsblaad 1924 No. 556 dan Staatsblaad 1917 No. 129. Perubahan terhadap  Undang-Undang  Kepailitan  ( Faillisement-Verordening  Staatsblad 1905:217 Jo. Staatsblad 1906:348)  dilakukan  melalui  Perpu  No.  1  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas undang-undang  kepailitan,  yang  kemudian  menjadi  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998. Pada masa itu hingga revisi Undang-Undang Kepailitan, masalah kepailitan jarang muncul ke permukaan karena banyak pihak yang tidak puas dengan pelaksanaannya.
Mekanisme  kepailitan  bertujuan  untuk  menghindari  konflik  antar  kreditur  yang bersaing  untuk  mendapatkan  aset  debitur  sebagai  jaminan  pelunasan  utang.  Tanpa mekanisme  ini,  kreditur  yang  cepat  mengajukan  gugatan  dan  mengeksekusi  aset  debitur akan  mendapatkan  pelunasan  utangnya,  sementara  kreditur  yang  terlambat  akan  tertinggal dan  hanya  mendapatkan  sisa  aset.  Maka  mekanisme  kepailitan  memastikan  aset  debitur dibagi sesuai dengan prinsip pari passu prorata parte .
Syarat  pertama kepailitan tidak memperhitungkan rasio  utang kreditur terhadap total aset  debitur,  melainkan  cukup  dengan  adanya  minimal  dua  kreditur.  Misalnya,  meskipun perusahaan debitur memiliki aset  senilai  Rp. 1.000.000.000.000,- (satu  triliun  rupiah), dan kreditur  hanya  memiliki  tagihan  sebesar  Rp.  1.000.000  (satu  juta  rupiah),  kreditur  tetap dapat  mengajukan permohonan pailit. Syarat  kedua adalah  adanya ketidakmampuan untuk membayar  setidaknya  satu  utang,  meskipun  utang  lainnya  lancar  dibayarkan.  Nilai  utang yang belum dibayar juga tidak diperhitungkan terhadap total utang debitur.
Sebagai  contoh,  debitur  dapat  dimohonkan  pailit  atas  utang  sebesar  Rp.  1.000.000 (satu  juta rupiah)yang tidak dibayarkan kepada satu  kreditur, meskipun total  utang debitur sebesar  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  Rupiah)  lainnya  masih  lancar  dibayarkan.  Tidak ada  persyaratan  mengapa  debitur  tidak  membayar  utang  tersebut,  apakah  karena  tidak
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
mampu  atau  tidak  mau  membayar.  Debitur  mungkin  tidak  membayar  utang  karena  ada prestasi dari kreditur yang belum dilaksanakan kepada debitur. idak ada persyaratan untuk menjelaskan  mengapa  debitur  tidak  membayar  utangnya,  apakah  karena  ketidakmampuan atau  karena  keengganan.  Misalnya,  debitur  mungkin  menolak  membayar  utang  bukan karena  ketidakmampuan  finansial,  tetapi  karena  kreditur  belum  memenuhi  kewajibannya terhadap debitur.
Syarat  ketiga  adalah  utang  tersebut  harus  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dijelaskan sebagai  kewajiban  membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo,  baik  karena  perjanjian, percepatan  waktu  penagihan  sesuai  perjanjian,  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh  otoritas yang  berwenang,  atau  putusan  pengadilan.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  K-PKPU,  yang  dibuat selama krisis moneter, memerlukan peninjauan lebih lanjut karena tidak mempertimbangkan  kemampuan  debitur  dalam  membayar  seluruh  utangnya.  Selain  itu, ketentuan ini tidak lagi  relevan dengan kondisi  saat  ini di  mana negara sudah tidak dalam keadaan krisis moneter. 18
Banyak  kasus  kepailitan  yang  tidak  terselesaikan,  waktu  persidangan  yang  panjang, serta  ketidakpastian  hukum  yang  jelas  adalah  beberapa  alasan  utama  di  balik  masalah  ini. Secara psikologis, hal ini bisa dimengerti karena pernyataan kepailitan sering kali diartikan sebagai  hilangnya  nilai  piutang,  sebab  aset  debitur  yang  pailit  tidak  mencukupi  untuk menutupi  seluruh  kewajibannya  kepada  kreditur.  Akibatnya,  tidak  semua  kreditur  setuju dengan keputusan kepailitan dan ada yang bahkan berusaha keras untuk menentangnya.
Namun,  dengan  disahkannya  UUK-PKPU  yang  memperbarui  UU  Kepailitan  lama (UU No. 4 Tahun 1998), dunia hukum segera dipenuhi dengan diskusi dan kasus kepailitan di pengadilan. UUK-PKPU, sebagai pengganti UU Kepailitan tahun 1998, dirancang untuk menangani  masalah  ekonomi  yang  timbul  di  bidang  investasi,  pasar  modal,  dan  kredit perusahaan  di  Indonesia. 19 Saat  ini,  banyak  debitur  (baik  yang  tidak  bertanggung  jawab maupun  yang  jujur)  mulai  khawatir  akan  kemungkinan  dipailitkan.  Namun,  hukum kepailitan  yang  berlaku  saat  ini  harus  memenuhi  kriteria  yang  efektif,  adil,  efisien,  cepat, pasti, modern, dan terdokumentasi dengan baik. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan  niaga  dan  dapat  diajukan  oleh  kreditur,  debitur,  Bank  Indonesia,  Menteri Keuangan,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  dan  Jaksa  untuk  kepentingan  umum.  Setelah permohonan  diterima  oleh  pengadilan,  akan  diproses  melalui  sidang  pemeriksaan,  dan keputusan  pailit  harus  dibacakan  paling  lambat  60  hari  setelah  tanggal  pendaftaran permohonan.
Proses  kepailitan  dimulai  dengan  pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit  yang menghasilkan  putusan  pailit.  Putusan  ini  memiliki  berbagai  konsekuensi  hukum  bagi
18 Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,” ADHAPTER 4, no. 2 (2018): 109128, https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.
19 Izzy  Al  Kautsar  and  Danang  Wahyu  Muhammad,  “Urgensi  Pembaharuan  Asas-Asas  Hukum  Pada  Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif,” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 2 (2020): 182–92, https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
debitur  pailit,  salah  satunya  adalah  pembatasan  kewenangan  debitur  dalam  mengelola asetnya. Debitur pailit hanya diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan harta  pailit  atau  memberikan  keuntungan.  Namun,  jika  tindakan  tersebut  berpotensi merugikan  atau  mengurangi  harta  pailit,  kurator  dapat  meminta  pembatalan  tindakan tersebut. Pembatalan ini bersifat relatif dan hanya digunakan untuk melindungi harta pailit sebagaimana diatur dalam  Pasal  41 UUK-PKPU, dikenal  sebagai actio pauliana . Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan kreditur agar tidak dirugikan.
UUK-PKPU  juga  mengatur  tentang  tindakan  hukum  unilateral  oleh  debitur  pailit, seperti hibah, yang diatur dalam Pasal  43 UUK-PKPU. Berdasarkan peraturan ini, kurator tidak  perlu  membuktikan  apakah  penerima  hibah  mengetahui  bahwa  tindakan  tersebut merugikan kreditur atau tidak. Cukup membuktikan bahwa debitur mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, jika dilakukan dalam satu tahun sebelum putusan pailit.
Selain  itu,  UUK-PKPU  juga  mengatur  tentang  pembatalan  pembayaran  utang  oleh debitur pailit yang dicurigai menguntungkan satu pihak kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal  45  UUK-PKPU.  Kepailitan  membatasi  kewenangan  debitur  pailit  dalam  mengelola asetnya,  yang  dialihkan  kepada  kurator.  Debitur  pailit  hanya  dapat  melakukan  tindakan hukum  terkait  aset  jika  tindakan  tersebut  memberikan  keuntungan  dan  menambah  harta pailit.  Dalam  kasus  tindakan  hukum  yang  berpotensi  merugikan  kreditur  atau  mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Untuk mencegah kerugian pada harta pailit, debitur pailit diwajibkan berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum, terutama yang terkait dengan aset.
3.2 Ketiadaan  aturan  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  tentang  Tes  Insolvensi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit.
Kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  untuk  dapat  memecahkan  persoalan  utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan  atau  iktikad  baik  untuk  membayar  utang-utang  tersebut  kepada  para krediturnya. 20 Adanya  perubahan  syarat  kepailitan  di  Pasal  1  ayat  (1) Faillissement- Verordening 1906,  kemudian  syarat-syarat  kepailitan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  UU  No.  4/1998  dan  Pasal  2  ayat  (1)  UUK-PKPU,  yaitu  hilangnya  tes  insolvensi sebagai  syarat  kepailitan.  Padahal  tes  insolvensi  menjadi  penting  dalam  syarat  kepailitan untuk  menentukan  apakah  debitur  tersebut  memang  benar  dalam  keadaan  insolven  atau keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga memang layak dipailitkan.
Pasal  57  ayat  (l)  UUK-PKPU,  istilah  "insolvensi"  digunakan,  tetapi  arti  insolvensi yang  digunakan  dalam  pasal  tersebut  tidak  sama  dengan  arti  insolvensi  yang  telah dijelaskan  di  atas.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  insolvensi  adalah  keadaan  di  mana jumlah semua utang kepada setiap kreditor, tanpa membedakan jenis kreditor, melebihi nilai semua  aset  (harta  kekayaan)  debitur.  Apakah  yang  dimaksud  dengan  "tidak  mampu
20 Besty  Habeahan  Theresya  Ronauli  Sibarani,  Roida  Nababan,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Atas Pailitnya  Seorang  Kreditor  (Studi  Putusan  No.  09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST),” Perlindungan  Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) 8, no. 3 (2019): 180.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
membayar"  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  UUK-PKPU  adalah  "tidak  mampu  membayar  semua utang-utangnya"  atau  "tidak  mampu  membayar  utang  kepada  salah  satu  kreditornya  saja", tidak jelas. 21
Sebenarnya  salah  satu  asas  universal  yang  ada  dalam  hukum  kepailitan  di  seluruh dunia  adalah  bahwa  hanya  debitur  yang  telah  insolven  saja  yang  dapat  dinyatakan  pailit oleh  pengadilan. 22 Insolven  sendiri  adalah  suatu  keadaan  dari  si  debitur,  yang  mana  nilai dari  seluruh  utang  debitur  melebihi  nilai  dari  seluruh  aset  yang  dimiliki  debitur  tersebut. Untuk mengetahui apakah debitur telah insolven maka perlu untuk dilakukan tes insolvensi terhadap  debitur  tersebut.  Keberadaan  tes  insolvensi  ini  sebenarnya  sudah  diatur sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement-Verordening 1906.
UUK-PKPU  belum  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tegas  tentang  masalah  uji insolvensi.  Selain itu, asas actori incumbit probation —yang berarti "dia yang mengajukan klaim,  dia  yang  membuktikan"—masih  diterapkan.  Oleh  karena  itu,  kreditur—pemohon pailit—harus  membuktikan  bahwa  debitur  tidak  memiliki  uang.  Karena  menciptakan ketidakseimbangan  dalam  perlindungan  terhadap  debitur,  asas  aktori  incumbit  probation memiliki potensi untuk merugikan debitur. 23
Uji  insolvensi  dimasukkan  ke  dalam  hukum  kepailitan  Indonesia  dalam  upaya menciptakan  struktur  hukum  yang  lebih  berkeadilan  dan  mengimbangi  hak  kreditur  dan debitur  dalam  proses  kepailitan.  Pengadilan  dapat  melakukan  uji  insolvensi  untuk  lebih memahami kondisi keuangan debitur sebelum memutuskan status kepailitan. Praktiknya, uji insolvensi memungkinkan para hakim mempertimbangkan bukti nyata tentang kemampuan debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada  kreditur. 24 Tes  insolvensi  dilakukan  untuk menentukan  apakah  total  aset  debitur  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  total  utangnya ( balance  sheet  insolvency ).  Jika  total  nilai  utang  debitur  melebihi  total  asetnya,  debitur tersebut berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utang kepada kreditur, karena meskipun seluruh asetnya dijual, tetap tidak akan cukup untuk melunasi semua utangnya.
Tes insolvensi ini dapat dilakukan oleh akuntan publik atau auditor independen yang dipilih  oleh  debitur  dan  kreditur,  atau  jika  tidak  ada  kesepakatan,  pengadilan  dapat menunjuk  auditor  tersebut.  Melalui  tes  ini,  dapat  diketahui  apakah  debitur  benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang (insolven ) kepada para kreditur. Hasil tes  insolvensi  yang  menunjukkan  bahwa  perusahaan  debitur  dianggap  insolven  akan berdampak pada harga saham  perusahaan.  Investor mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap  kinerja  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  keuangannya. Seringkali,  investor  menjadi  lebih  berhati-hati  dan  waspada  ketika  sebuah  perusahaan
21 Diana  Surjanto,  “Urgensi  Pengaturan  Syarat  Insolvensi  Dalam  Undang-Undang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2018): 258–68.
22 Sutan  Remy  Sjahdeni, Sejarah,  Asas,  Dan  Teori  Hukum  Kepailitan ,  2nd  ed.  (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2018).
23 Fransiskus  Stefan  Sunur,  “Memahami  Pentingnya  Uji  Insolvensi  Dalam  Kepailitan  Di  Indonesia,” ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Atasi Tantangan : 6, no. 1 (2024): 132–41, https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833.
24 Sunur.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
dianggap  insolven,  yang  dapat  menurunkan  harga  saham  akibat  harapan  laba  yang  lebih rendah, risiko yang lebih tinggi, atau ketidakpastian mengenai masa depan bisnis. 25
UU  No.  4/1998  maupun  UU  No.  37/2004,  tes  insolvensi  tidak  lagi  menjadi  syarat untuk mempailitkan debitur. Dengan demikian, seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua kreditur atau lebih, gagal membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan  dapat  ditagih.  Menurut  Pasal  178  ayat  (1)  UUK-PKPU,  kondisi  insolvensi  baru ditetapkan setelah debitur dinyatakan pailit, yakni jika pada saat rapat pencocokan piutang debitur  tidak  menawarkan  rencana  perdamaian,  rencana  perdamaian  yang  diajukan  tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penilaian  terhadap  keadaan  insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  UUK-PKPU  ini berbeda  dengan  tes  insolvensi  yang  seharusnya  dilakukan  di  awal  sebagai  syarat  untuk menentukan  apakah  debitur  dapat  dipailitkan.  Syarat  kepailitan  dalam  UU  No.  4/1998 maupun  UU  No.  37/2004  tidak  mempertimbangkan  tentang  kemampuan  debitur  dalam membayar  utangnya.  Hal  ini  mengakibatkan  kreditur  dengan  jumlah  tuntutan  utang  yang relatif kecil/sedikit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang mempunyai aset jauh lebih besar dibandingkan dengan utang yang harus dibayar kepada kreditur yang mengajukan  permohonan  pailit  tersebut. 26 Menjadi  penting  untuk  mempertimbangkan kondisi  keuangan  seorang  debitur  sebelum  menentukan  apakah  dia  bangkrut  atau  tidak. Selama kondisi keuangan debitur belum dalam keadaan tertekan, debitur belum layak untuk dipailitkan  atau  dibangkrutkan.  Namun,  jika  utang  debitur  lebih  besar  daripada  asetnya, debitur dapat dinyatakan pailit. 27
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  salah  satu  alasan  meningkatnya  permohonan PKPU  dan  kepailitan  terhadap  perusahaan  atau  debitur  belakangan  ini  adalah  karena kepailitan  telah  menjadi  cara  cepat  untuk  menagih  utang,  mengingat  waktu  pemeriksaan perkara  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Padahal,  jika  debitur  belum  berada dalam  kondisi  insolven,  seharusnya  mekanisme  yang  digunakan  oleh  kreditur  bukanlah kepailitan  di  pengadilan  niaga,  melainkan  gugatan  wanprestasi  yang  menuntut  pelunasan utang  dari  debitur  kepada  kreditur  di  pengadilan  negeri,  yang  sebenarnya  merupakan sengketa  perdata  umum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  debitur  sebenarnya masih dalam keadaan solven atau mampu membayar utangnya.

## 4. PENUTUP
Syarat-syarat  kepailitan  yang  diberlakukan  saat  ini  di  Indonesia  terlalu  sederhana, hanya  memerlukan  adanya  dua  atau  lebih  kreditur  dan  ketidakmampuan  membayar  satu utang  yang  telah  jatuh  tempo.  Penelitian  ini  mengkritik  hilangnya  tes  insolvensi  sebagai
25 Andriyanto  Adhi  Nugroho  et  al.,  “Urgensi  Penerapan  Tes  Insolvensi  Atas  Perusahaan  Yang  Akan  Diputus Pailit,” Deposisi: Jurnal Publikasi
Ilmu Hukum 1,
no. 4 (2023):
Hal. 237, https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1810.
26 Tata  Wijayanta,  “Kajian  Tentang  Pengaturan  Syarat  Kepailitan  Menurut  Undang-Undang Nomor  37  Tahun 2004”, Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 1.
27 Ni  Luh  Gede  Sri  Suariyanti  Laksmi  and  Ni  Luh  Gede  Astariyani,  “Upaya  Debitor  Untuk  Menghindari Kepailitan,” Kertha Wicara 8, no. 3 (2019): 1–13.
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
syarat kepailitan, yang mana tes tersebut penting untuk menentukan apakah debitur benar- benar  dalam  kondisi  tidak  mampu  membayar  utangnya.  Absennya  tes  insolvensi  dapat menyebabkan  perusahaan  dengan  aset  yang  masih  cukup  untuk  membayar  utangnya dinyatakan  pailit,  yang  pada  gilirannya  dapat  merugikan  perekonomian  dan  menimbulkan ketidakpastian  bagi  investor.  Penelitian  ini  merekomendasikan  revisi  pada  UUK-PKPU untuk  mengembalikan  tes  insolvensi  sebagai  salah  satu  syarat  kepailitan,  memastikan bahwa  hanya  debitur  yang  benar-benar  tidak  mampu  membayar  utangnya  yang  dapat dinyatakan pailit. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada debitur  yang  masih  solven  serta  mencegah  penyalahgunaan  proses  kepailitan  sebagai  alat untuk menagih utang secara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita, Serlika, and Sarah Qosim. “Optimalisasi  Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 192. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963.
Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” ADHAPTER 4,
no. 2 (2018): 109128. https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.
Candini,  Tivana  Arbiani,  and  Reisar  Alka.  “Insolvensi  Tes  Sebagai  Dasar  Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Gloria Justitia 2, no. 2 (2022):  181– 93. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900.
Charina  Putri  Besila,  Tazkya  Salsabila,  and  Shrishti.  “Urgensi  Terhadap  Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia.” Prosiding Serina , no. 3 (2021): 85–92. http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16147. Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan
Undiksha 9, no. 1 (2021): 123–34.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436.
Fatahillah,  Faishal.  “Perbandingan  Konsep  Hukum  Kepailitan  Amerika  (Chapter  11)  Dan Hukum  Kepailitan  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023):  1262. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906.
Kautsar,  Izzy  Al,  and  Danang  Wahyu  Muhammad.  “Urgensi  Pembaharuan  Asas-Asas Hukum  Pada  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  Berdasarkan  Teori  Keadilan Distributif.” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 2 (2020): 182–92. https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529.
Kumar,  Ranjit. Research  Methodology:  A  Step-by-Step  Guide  for  Beginners .  Melbourne: Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, 1999.
Laksmi, Ni Luh Gede Sri Suariyanti, and Ni Luh Gede Astariyani. “Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan.” Kertha Wicara 8, no. 3 (2019): 1–13.
Lia  Nopiharni  Puspitasari  S,  Dian  Septiandani,  Diah  Sulistyani  RS,  Kadi  Sukarna. “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross  Border  Insolvency.” Jurnal  USM
Law Review 4, no. 2 (2021): 743–55.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
Mantili,  Rai,  and  Putu  Eka  Trisna  Dewi.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang
Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan Lilik Warsito
e-ISSN: 2621-4105
(PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” Jurnal Aktual Justice 6, no. 1 (2021): 1–19. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Nugroho,  Andriyanto  Adhi,  Guna  Gerhat  Sinaga,  Muhammad  Fikri,  Sulistiyanto  Jusuf, Natasya  Fhadyah  Azzahra,  and  Adira  Mutiara  Jasmine.  “Urgensi  Penerapan  Tes Insolvensi  Atas  Perusahaan  Yang  Akan  Diputus  Pailit.” Deposisi:  Jurnal  Publikasi
Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023): Hal. 237.
https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1810.
Prabaningsih,  Luh  Ayu  Maheswari.  “Pengaturan  Insolvency  Test  Dalam  Penjatuhan  Pailit Perusahaan.” Journal Harian Regional 7, no. 9 (2019): 1–15.
Pratama, Gede Aditya. “Hilangnya Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia.” Krtha Bhayangkara 15, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450. Rahmawati, Putri, and Wardani Rizkianti. “Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 10, no. 2 (2023): 95–112. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.
Ridwan. “Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada  Pelaporan  Secara  Pidana  Suatu  Kajian  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.” Jurnal  Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 125–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040.
Samsul Arifin, Ariza Umami dan Iskandar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat  Adanya  Pemberlakuan  Actio  Pauliana  Dalam  Hukum  Kepailitan.” Justice Law: Jurnal Hukum:
Jurnal Hukum 2, no. 2 (2022): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.24127/hukum.v2i2.
Simanjutak, R. Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan . Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
Sirait,  Paulus,  Muhammad  Junaidi,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Syafran  Sofyan.  “Pencabutan Putusan  Pailit  Dalam  Hal  Harta  Pailit  Tidak  Cukup  Untuk  Membayar  Biaya Kepailitan.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1279. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911.
Sjahdeni,  Sutan  Remy. Sejarah,  Asas,  Dan  Teori  Hukum  Kepailitan .  2nd  ed.  Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Sunur,  Fransiskus  Stefan.  “Memahami  Pentingnya  Uji  Insolvensi  Dalam  Kepailitan  Di Indonesia.” ARBITER :  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum  Atasi  Tantangan : 6,  no.  1 (2024): 132–41. https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3833.
Surjanto, Diana. “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2018): 258–68.
Theresya Ronauli Sibarani,  Roida Nababan, Besty  Habeahan. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang
Kreditor (Studi Putusan No.
09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).” Perlindungan Hukum Bagi
Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) 8, no. 3 (2019): 180.