Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## Meri Yarni,  Kosariza, Irwandi

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRAK
Desa  sebagai  entitas  terkecil  dari  suatu  pemerintahan  daerah    memiliki  peran  penting  untuk  mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis  Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk  pertanggungjawaban  penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan   pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang  berwenang      dalam  pengawasan  dana  desa.  Metode  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normative  dengan    pendekatan  perundang-perundangan  dan  konseptual.  Bahan  hukum    dikumpulkan  melalui studi dokumen  (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum  primer dan bahan hukum  sekunder.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  lalu  diuraikan  secara  deskritif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prosedur  pengawasan  dana  desa  dalam  penggunaan  alokasi  dana  desa dilakukan secara berjenjang  oleh pemerintah Kabupaten  yang dimulai  dari pemberdayaan pengawasan internal di  desa  oleh  Badan  Permusyarwatan  Desa,  Camat,  Sekretariat  Daerah  bidang  Pemerntahan  Desa,  Dinas Pendapatan,  Kekayaan  dan  Aset  Daerah  serta  Inspektorat  Kabupaten  dilakukan  melalui  pengawasan  melekat yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai  secara mekanisme  dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  serta  diakhiri  dengan  pertanggungjawaban  penggunaannya.Dari  hasil  penelitian  dapat  disarankan Agar  mekanisme  pertangungjawaban    penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  pemerintah  desa    dan  pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur  dalam peraturan perundang- undangan  (Peraturan  Pemerintah)  maupun  Peraturan  Daerah  ataupun    Peraturan  Bupati  tentang pertanggungjawaban  penggunaan  ADD  dan  pengawasannya    supaya  tidak  saling  tumpang  tindih  sehingga pelaksanaan  pada  tingkat  pemerintahan  desa  lebih  jelas  dan  menghindari  adanya  penyimpangan  dalam  hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kata Kunci (keywords): Pengawasan, Dana Desa, Sistem Ketatanegaraaan Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  menyatakan    bahwa Desa terdiri atas desa dan  desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa Desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya sendiri  sesuai  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat.  Dalam  operasionalisasi  desa  untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan  tersebut  memiliki  hubungan  dengan  Alokasi  Dana  Desa,  sehingga  pemerintah daerah  kabupaten  memberikan  Alokasi  Dana  Desa  kepada  setiap  desa  yang  berada diwilayahnya.  Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Sumber  pendapatan  desa  dikelola  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Pedoman  pengelolaan keuangan  desa  dalam  pengelolaannya  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam  pelaksanaan
dan  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  azas-azas  transparan,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran,  dan  dikelola  dalam  masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tangga1 31 Desember
Alokasi  Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu  sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh  Pemerintah  kabupaten/kota  pada  hekekatnya  merupakan  stimulan  kepada  desa  agar mampu  mengelola  Alokasi  Dana  Desa  secara  efektif  dan  efisien.  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  juga  harus  transparan  guna  mewujudkan  pengembangan,  kegiatan  masyarakat  menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa  dan  mewakili  Pemerintah  Desa  Mencermati  pengelolaan penggunaan  alokasi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  di  Kabupaten  – kabupaten dalam wilayah Repunlik Indonesia saat ini, masih terdapat  banyak permasalahan baik dalam  mekanisme pencairan ataupun  dalam hal pertanggungjawabannya Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  peneliti  ingin  mengkajinya  lebih  lanjut  dengan judul  :  ”Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian    yang  telah  dipaparkan  dilatarbelakang  di  atas,  maka  peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Pengawasan  Dana  Desa  Menurut  Perundang-Undangan    dan  Bagaimana  bentuk pertanggungjawaban  penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang.

## 2. TINJAUAN   PUSTAKA
Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan    Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan    dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Hal  ini  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu :
(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas; (2) Kewenangan local berskala  desa,  paling  sedikit  terdiri  atas;  (3)  Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah, pemerintah  provinsi,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota;  (4)  Kewenangan  lain  yang ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  33  dan  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014    yang    merupakan Peraturan    Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  menyatakan  keuangan  desa bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dari retribusi kabupaten/kota Adapun  ruang  lingkup  keuangan  desa,  meliputi  :  (a)  Hak  desa  untuk  melakukan  pungutan berdasarkan peraturan desa; (b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan desa; (d) Pengeluaran desa; (e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  oleh Badan Usaha Milik Desa; (f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.dapat dilaksanakan di  desa,  dan  kesiapan  pemerintahan  desa  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  desa  atas persetujuan pimpinan BPD.
Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang  menurut  suatu  perencanaan  diperlukan  untuk  atau  penyelesaian  suatu  tujuan  kerja
tertentu.  Menurut  Kamus  Besar    Bahasa  Indoneia  memdefenisikan  pengelolaan  sebagai berikut:  (a)  Proses,  cara,  pembuatan  mengelola;  (b)  Proses  melakukan  perbuatan  tertentu dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lan,  (c)  Proses  yang  membantu  merumuskan kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi;  (d)  Proses  yang  memberikan  pengawasan  pada  semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencemaran tujuan.
Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  oleh  kepala  desa  yang  dituangkan  dalam peraturan  desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Pedoman  pengelolaan keuangan  desa  ditetapkan  oleh  bupati/walikota  dengan  berpedoman  pada  peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Bab VII PP No.  72  Tahun  2005  yang  dalam  Pasal  67  menetapkan  bahwa  :  (1)  Penyelenggaraan  urusan pemerintahan  desa  yang  menjadi  kewenangan  desa  didanai  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  bantuan  pemerintah  dan  bantuan  pemerintahan  daerah;  (2)  Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa didanai  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara.  Indroharto  menyatakan  pengertian. Wewenang  dalam  arti  yuridis  adalah  “Suatu  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum”.  Dalam konstruksi  ini,  kewenangan  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  untuk  melakukan  praktik kekuasaan,  namun  kewenangan  juga  diartikan:  (a)  untuk  menerapkan  dan  menegakkan hukum;(b) ketaatan yang pasti; (c) perintah; (d) memutuskan; (e) pengawasan; (f) yurisdiksi; atau (g) kekuasaan.
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi. 1 Dalam  Penegakan  hukum  itu  sendiri  terdapat  5 (lima)  faktor  yang  saling  berkaitan,  yaitu:  (1)  Faktor  perundang-undangan,  yang  ditelusuri pada  unsur  bahasa  perundang-undangan  dan  perumusan  sanksi;  (2)  Faktor  aparat/penegak hukum  berupa  para  aparat;  (3)  Faktor  sarana  dan  fasilitas;  (4)  Faktor  kesadaran  hukum masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan. 2 Bagir Manan menyatakan bahwa:
“Wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  hanya menggambarkan  hak  untuk  berbuat  dan  tidak  berbuat.  Wewenang  sekaligus  berarti hak  dan  kewajiban.  Contoh  dalam  otonomi  daerah  diartikan  hak  mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola endiri. Kewajiban secara ghorizontal berarti menyelenggarakan  Pemerintahan  sebagaimana  mestinya,  kewajiban  vertikal  berarti menjalankan  pemerintahan  dalam  suatu  tertib  ikatan  pemerintahan  negara  secara keseluruhan”. 3
Berdasarkan  pendapat  di  atas  Sumber  dari  semua  kewenangan  adalah  berasal  dari peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  memberi  akibat  hukum.  Kewenangan  harus dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada,  sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan kewenangan yang sah baik berupa kewenangan  atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Bagir Manan, “Pengawasan merupakan pengikat kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengacam kesatuan.” 4
Sedangkan  Pengawasan  menurut  Sorin  Domnisoru  pada  dasarnya    memiliki  fungsi sebagai  berikut:  (1) Pengawasan menjadi  sarana  verifikasi-evaluasi untuk  mencapai  evaluasi
1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum , Rajawali Pers, 2014, hal. 7.
2 Ibid., hal.12.
3 Op.cit
4 Ridwan  HR, “Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi” ,  Cet.12,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2016, hal.23.
untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan mempertahankan sistem tertentu mengenai  pengumpulan,  penyimpanan,  pengolahan,  pembaruan  dan  penyebarluasan informasi,  data  manajemen  dan  keuangan.  Pengawasan  adalah  mekanisme  yang  diterapkan dalam  suatu  organisasi  yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia,  seperti  sumber  daya  manusia, tujuannya  untuk  mengoptimalkan organisasi;  (2)  Pengawasan  berfungsi sebagai  mekanisme untuk  memberikan  informasi  yang  benar  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  oleh organisasi;  (3)  Pengawasan  berfungsi  sebagai  sarana  perlindungan  aset  dan  termasuk inventaris  organisasi;  (4)  Pengawasan  berfungsi  untuk  meningkatkan  ketaatan  organisasi terhadap  hukum  dan  peraturan-peraturan  lainnya;  (5)  Pengawasan  berfungsi  sebagai  sarana untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  yaitu  meningkatkan  fungsi  sistem  dalam  organisasi  dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar. 5
Sifat  Lembaga  Pengawasan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  berikut:  (1) Preventif  artinya  Pengawasan  yang  bersifat  preventif  adalah  pengawasan  yang  ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintahan yang melanggar hukum, baik  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  (2)  Refresif  artinya  Pengawasan  yang  bersifat refresif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  menindak  perbuatan  pemerintahan  yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pengawasan refresif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakan hukum. 6

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  adanya  penelitian  ini  adalah  :    (1)  Untuk menginventarisir Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan; (2)  Untuk mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban    penggunaan  Dana  Desa  oleh  Pejabat  yang berwenang. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah dapat mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum  pemerintahan daerah  (Pemerintah  desa). Secara praktis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya  pemerintah desa

## 4. METODE  PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, sifat normatif penelitian hukum dikaitkan  dengan  karakter  keilmuan  itu  sendiri.    Dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang-undang  yang  saling berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  ditelitidan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) dilakukan  dengan  cara  menelaah  pandangan-pandangan  dari  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Data  dikumpulkan  dari      Bahan  hukum  primer;  Bahan hukum  sekunder  dan  Bahan  hukum  tersier  dan  dianalisa  dengan  cara:  Menginterpretasikan semua  peraturan  perundang-undangan  sesuai  masalah  yang    dibahas.;  Menilai  bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
5 Ibid. , hal 266.
6 Galang Asmara, “ Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia” , Cet.1, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal.126.

## 5.1. Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  beserta  peraturan  pelaksanaannya  telah mengamanatkan  pemerintah  desa  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan  dan berbagai sumber daya alam  yang dimiliki, termasuk di  dalamnya pengelolaan keuangan  dan kekayaan milik desa. Pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Adapun  mekanisme  pengawasan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh    Direktur Pemerintahan  Desa  dan  kelurahan  pada  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  dan  pemerintah  di  atasnya,  yaitu  pemerintah kabupaten/kota. Bahkan Menteri Dalam Negeri,  menekankan agar masyarakat tidak khawatir dengan  potensi  penyimpangan  dana  triliunan  rupiah  ini  sebab  setiap  tahun  akan  dilakukan pengawasan  sistem.  Pemerintah,  akan  melakukan  pengawasan  dalam  penetapan  anggaran, evaluasi  anggaran  dan  pertanggungjawaban  anggaran.  Selain  itu  juga  dilaksanakan  dengan audit  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  untuk  memeriksa  semua  penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD  dan  sebagai  dasar  hukumnya adalah :
1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  Pasal  55  menyatakan  :  Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Undang- Undang Desa . Pasal 48 menyatakan  Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
a.  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  setiap      akhir  tahun anggaran kepada bupati/walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada   akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
c.  menyampaikan  laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui:
1. Bupati/Walikota  untuk  memberdayakan  aparat  pengawas  fungsional  di  daerah,  serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
2. mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota  dan  kecamatan  dalam  melaksanakan  pendampingan  teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. meningkatkan  pencegahan  penyimpangan  penggunaan  Dana  Desa  melalui pembentukan  Sekretariat  Pengawalan  Dana  Desa  di  kabupaten/kota  yang beranggotakan  aparat  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Aparat  pemeriksa internal  pemerintah  (APIP)  dari  Badan  Pengawas  Daerah  (Bawasda)  kabupaten/kota dan polisi dari Polres.
4. kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi  pengamanan,  penegakan  hukum  dan  pengelolaan  dana  desa  termasuk pertukaran informasi dan pembinaan;
5. kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa;
6. kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi,  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  LSM  yang tergabung  dalam  POKJA  masyarakat  sipil  dalam  melakukan  monitoring  dan pengawasan penggunaan dana desa; dan
7. peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap  penggunaan  dana  desa.  Selain  itu  juga  dilakukan,  penguatan  kompetensi tenaga  pendamping  untuk  memperkuat  kapasitas  aparat  Desa  dalam  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa

## 5.2. Bentuk pertanggungjawaban  penggunaan Dana Desa
Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang bertanggungjawab yaitu Kepala Desa.  Tugasnya  yaitu  dengan  menyampaikan  pertanggungjawaban  dana  desa  sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Penyampaian laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  kepada Bupati  melalui  Camat  yang  dilakukan  setelah  satu  tahun  anggaran  berakhir,  yaitu  paling lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran  bekenaan  yang  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa.  Mengingat  Kepala  Desa  yang  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik.
Pasal  6  menyatakan    bahwa  Dana  Desa  tersebut  ditransfer  melalui  APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Inilah ketentuan yang selama ini di tunggu-tunggu oleh  pimpinan BPD yang selama ini  sangat kesulitan meng-akses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan  pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati/Walikota  sedangkan  masyarakat  menuntut BPD  ikut  mengawasi  jalannya  pemerintahan  Desa.  Dengan  payung  hukum  yang  jelas  ini maka  akan  mempermudah  tugas  BPD  untuk  ikut  mengawasi  kinerja  kepala  desa  termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.
Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pertanggungjawaban    dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa  adalah  terkait  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  benar.  Seringkali  tahapan perencanaan,pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  tidak  sesuai dengan  kenyataan  dilapangan.  Apa  yang  sudah  dimusyawarahkan  dan  disepakati  bersama, tidak di ikuti pada saat pelaksanaannya dan Pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam  Negri  (Permendagri)  37  Tahun  2007  Pendapatan  Belanja  Desa  (RAPBDes)  pada bagian  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa(RKPDes)  dan  pada  bagian  Penetapan  RAPBDes  yang  mana  untuk penyusunan RKPDes dan penyampaian Rancangan APBDes tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Dan juga terdapat perbedaan dalam format  dokumen  yang  digunakan  dalam  penatausahaan  Pengelolaan  Keungan  Desa  dan menurut Permendagri 37 Tahun 2007.
Pasal    24  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa:
a.   pemerintah Provinsi  wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran  Alokasi  Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten;
b. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Pasal  51  PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-Undang Desa  menyatakan bahwa:
a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  huruf  c  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada
Badan  Permusyawaratan  Desa  secara  tertulis  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah berakhirnya tahun anggaran.
b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
c. Laporan  keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  digunakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Pengawasan  terhadap  Dana  Desa  dan    pelaksanaannya  dilakukan  secara  fungsional oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta  pertangungjawaban  sebagaimana  disusun  dalam  struktur  organisasi  pelaksana. Berdasarkan  fenomena  dilapangan,  pengawasan  oleh  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten, maupun  Camat  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  desa  sudah  sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1. Kesimpulan
Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan   desa  dalam  penggunaan  alokasi  dana desa  dimulai  dari tahapan perencanaan,pelaksanaan,  pengawasan  serta  diakhiri  oleh pertanggungjawaban.  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  pemerintahan  desa  di  wilayah Indonesia  pada  umumnya    telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pengelola  anggaran  sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban
Pengawasan  dalam  penggunaan  alokasi  dana  desa  oleh  pemerintah  Kabupaten dilaksanakan  secara  berjenjang  dari  pemberdayaan  pengawasan  internal  di  desa  oleh  Badan Permusyarwatan  Desa,  Camat,  Sekretariat  Daerah  bidang  Pemerntahan  Desa,  Dinas Pendapatan,  Kekayaan  dan  Aset  Daerah  serta  Inspektorat  Kabupaten  dilakukan  melalui pengawsan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6.2. Saran
Agar  mekanisme  pertangungjawaban  pemerintahan  desa  dalam  penggunaan  Alokasi Dana Desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka  perlu  pengaturan  lebih  rinci  dalam  Peraturan  Pemerintah  maupun  Peraturan  Daerah, serta  Peraturan  Bupati  ..  Supaya  Pengaturan  tentang  pertanggungjawaban  penggunaan  ADD jelas,    baik  yang  dilakukan    oleh  pemerintahan  desa  ataupun    pengawasan  oleh  aparatur ditingkat  kabupaten  supaya    tidak  saling  tumpang  tindih  sehingga  pelaksanaan  pada  tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan juga tujuannya supaya menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka perlu pengaturan yang tegas secara berjenjang.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Rasyid  Thalib.  2013.  Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  Transformasi Penelitian  Ilmu  Sosial  ke  Ilmu  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Ilmu  Penelitian Empiris. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu. Abdulkadir Muhamad, 2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
Bachrul  Amiq, 2010, Aspek   Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  LaksBang Preesindo, Yokyakarta
Sumaryono.  1995.  Etika  Profesi  Hukum:  Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum,  Kanisivs, Yogyakarta.
Muhamad  Djumhana.  2007.  Pengantar  Hukum  Keuangan  Daerah  dan  Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung Ridwan    H.R.    2006.    Hukum    Administrasi  Negara,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.  Sadu Wasisitiono    dan  Irwan  Tahir.2006.
Soerjono  Soekamto.  1984.  Penelitian  hukum  Normatif  :Suatu  tinjauan  singkat.  Rajawali.
Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140/640/SJ  tentang  Pedoman  ADD  yang  di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140/1794  perihal  Tanggapan  dan  Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.