## PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM
PENANGANAN KASUS TATA USAHA NEGARA

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Gede Budhi Mahayana 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 dan I Nyoman Surata 3
(mahayanabudhi29@gmail.com) (nymremaja@unipas.ac.id) (nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  sebagai  unsur  staf  dan  salah  satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah  (Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  OPD)  mempunyai  peranan penting sekali dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum daerah di lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng.  Permasalahan  hukum  dapat menimpa  setiap  orang  tidak  terkecuali  dengan  OPD,  yang  dalam  menjalankan tugasnya,  tidak  luput  dari  kesalahan,  yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Dalam hal  ini    diperlukan  adanya  upaya  litigasi  dan  non  litigasi  untuk  menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti: peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penanganan kasus tata  usaha  negara  di  Kabupaten  Buleleng  dan  faktor–faktor  yang  menghambat pelaksanaan  penanganan  kasus  tata  usaha  negara  dan  solusinya  di  Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yaitu selaku kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di  hadapi.  Dalam  menangani  Kasus  Tata  Usaha  Negara  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  membentuk suatu  tim  yaitu  Tim  Pelaksana  Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Kabupaten  Buleleng. Hambatan  yang  dihadapi  dalam  mengkaji  permasalahan  hukum  Tata  Usaha Negara    oleh  bagian  hukum  sekretariat  daerah  Kabupaten  Buleleng  dibagi  pada dua  faktor  yaitu  internal  dan  faktor  eksternal.  Solusi  yang  dilakukan  yaitu dilaksanakannya penyuluhan hukum,
dilaksanakannya peningkatan kualitas,mekanisme  dan  pola  kerja  aparat  pemerintah  dan  dilaksanakannya peningkatan koordinasi berbagai pihak.
Kata Kunci : Bagian Hukum, Kasus Tata Usaha Negara.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  ini  ditegaskan  dalam    Pasal  1  ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan:  “Negara  Indonesia  adalah
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Negara Hukum” (Nyoman Gede Remaja. 2014). Hal ini berarti dalam kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat,  hukum  menjadi  norma  yang  harus  ditaati  oleh penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Negara hukum, ditandai dengan adanya supremasi hukum.
Pergeseran kekuasaan pasca reformasi secara signifikan dari pusat ke daerah telah  memberikan  peran  dan  tanggungjawab  yang  besar  kepada  daerah  untuk mengatur  serta  mengurus  pemerintahan  dan  rumah  tangganya  sendiri  menurut prakarsa  dan  inisiatif  sendiri.  Salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  daerah  di bawah  konsep  otonomi  dan  desentralisasi  adalah  kewenangan  daerah  dalam mengeluarkan peraturan daerah. Besarnya bandul pergeseran arus kekuasaan yang bergerak  ke  daerah,  sayangnya  tidak  diikuti  dengan  kesiapan  daerah  berupa sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  kewenangan  yang  besar  tersebut (Kurniawan. 2013).
Secara  konseptual,  otonomi  daerah  merupakan  suatu  wewenang  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri  ( local  self  government )  yang  memiliki dua  unsur  utama,  yaitu  mengatur (rules  making,  regeling )    dan  mengurus  ( rules application,  bestuur ).  Pada  tingkat  makro  (Negara)  kedua  wewenang  itu  lazim disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (polici making) dan wewenang untuk  melaksanakan  kebijakan (policy  executing). Dengan  pembentukan  daerah otonom  mengandung  makna  penyerahan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus oleh local government. Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (I Gede Surata. 2016).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244),  mengatur  pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  khususnya  daerah kabupaten  dan  kota.  Undang-Undang  ini  mengatur  bahwa  otonomi  daerah  itu dibentuk  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  menginginkan  agar  diberi
peran dan partisipasi yang lebih luas dalam mengatur daerahnya (I Gede Surata. 2016).
Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.Sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 23 Tahun 2014) yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi  baru  terkait  pemetaan  urusan  pemerintahan  konkuren  antar  tingkat pemerintahan.
UU  No.  23  tahun  2014  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  negara  kesatuan republik  indonesia.  Penjelasan  UU  No.  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara  pemerintah  pusat dengan  daerah  dan  antar  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Kewenangan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  menurut  Jimly Asshiddiqie, bahwa pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (5), dan
ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berhak atau berwenang untuk (I Gede Surata. 2016) :
1. Mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  azas  otonomi dan tugas pembantuan;
2. Memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
3. Menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
4. Menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pembentukan,
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Inspektorat Daerah (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  ditulis  Perbup  Buleleng  No.  2  Tahun  2020) menyatakan  bahwa  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh  urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah. Berdasarkan  UU    No.  23  tahun  2014,  perangkat  daerah  provinsi  terdiri  atas: sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  inspektorat,  dinas,  dan  badan  sedangkan perangkat  daerah  kabupaten/kota,  terdiri  atas:  sekretariat  daerah,  sekretariat DPRD,  inspektorat,  dinas,  badan,  dan  kecamatan.  Selain  perangkat  daerah  pada daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  terdapat  satuan  polisi  pamong  praja  (Satpol PP). Ada perbedaan perangkat daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dengan Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  yaitu  munculnya  inspektorat  dan  badan sebagai  kelompok  tersendiri  yang  masuk  kelompok  lembaga  teknis  daerah  ( Syauqi dan Habibullah. 2016).
Kemandirian  penyelenggaraan  suatu  pemerintahan  mengandung  arti  bahwa daerah  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  pemerintahannya  sendiri (Syauqi dan Habibullah. 2016). Kewenangan mengatur dalam hal ini termasuklah kewenangan  daerah  untuk  membuat  produk  hukum  berupa  peraturan  daerah (Perda)  dan  juga  peraturan  kepala  daerah.  Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat
sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam  penelitian  ini  disebut  OPD)  mempunyai  peranan  penting  sekali  dalam proses  pembentukan  dan  penetapan  produk  hukum  daerah  di  lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.
Permasalahan  hukum  dapat  menimpa  setiap  orang  tidak  terkecuali  dengan OPD, yang dalam menjalankan tugasnya, tidak luput dari kesalahan, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini  diperlukan adanya upaya litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah- masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  dalam  penanganan kasus tata usaha negara di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  faktor–faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  penanganan  kasus  tata usaha negara dan solusinya di Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis.  Yuridis adalah  meninjau  dan  melihat  serta  menganalisa  suatu  masalah  menggunakan prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum,  dengan  mengadopsi  jenis  penelitian deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan  keadaan  obyek  yang  di  selidiki  sebagaimana  adanya  fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya ( Soerjono Soekanto. 2010).
Dalam  penelitian  ini  berupa  suatu  fenomena  hukum  yang  sudah  dipilih  dan ditentukan  dalam  penelitian,  yaitu  “Peranan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Dalam  Penanganan  Kasus  Tata  Usaha  Negara  Di  Kabupaten  Buleleng”. Aspek yuridis  dalam  penelitian  ini  mengenai  penanganan  kasus  hukum  Tata  Usaha Negara, sedangkan pengertian empiris adalah menganalisis hukum bukan semata- mata  sebagai  perangkat  aturan  perundang-undangan  yang  bersifat  normatif  saja, akan  tetapi  hukum  dilihat  sebagai  perilaku  masyarakat,  selalu  berinteraksi  dan berhubungan  aspek  kemasyarakatan  dalam  sebuah  organisasi  perangkat  daerah.
Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan  tentang  bagaimana  hubungan  hukum  pihak  penggugat,  pihak tergugat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara di Kabupaten Buleleng oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam sebuah organisasi perangkat daerah (Sri Adnyani Pratiwi dan I Nyoman Lemes. 2018). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga  tidak  sekedar  menunjukkan  distribusinya,  akan  tetapi  termasuk  usaha mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang diselidiki.  Penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan  deskripsi  yang  sistematis mengenai  Peranan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Dalam  Penanganan  Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini tentang kerja Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2020,  proses  dan  hambatan  yang dihadapi  dalam  penanganan  kasus  hukum  Tata  Usaha  Negara  OPD  oleh  Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buleleng.  Saat    penelitian  dilakukan, peneliti  berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian  mudah dicapai.  Hal  ini  memudahkan  pengumpulan  data  yang  diperlukan,  termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang meragukan, jika diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa (Gede Falliyan Eka Putra dan I Nyoman Surata. 2020) :
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum  primer  yang  menjadi  acuan  antara  lain:  Peraturan  Menteri  Dalam
negeri  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2019    tentang  pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pembentukan, Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada  pengumpul  data  (Jonathan  Sarwono.  2006).  Sumber  data  sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait  dengan  obyek  penelitian  baik  yang  berbentuk  buku,  Skripsi,  dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  berupa  data  primer  yaitu  apa  yang secara  nyata  terjadi  di  lapangan.  Dalam  hal  ini  berupa  prakter  hukum  mengenai penanganan kasus tata usaha negara di Kabupatenn Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan dilakukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada responden  maupun  informan.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  bebas  terpimpin  Wawancara  direncanakan dilakukan  dengan  informan  dari  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Buleleng,  dan  para  pihak  yang  ikut  terlibat    dalam  pelaksanaan penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara OPD.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang diteliti  (  Umar.  2011).  Metode  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  Yuridis  Sosiologis  dimana  pendekatan  Yuridis  Sosiologis adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsi  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soerjono Soekanto. 2010). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu gambaran kerja Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2020,  proses  dan  hambatan.  Alur pengolahan  dan  analisis  data    sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto. 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng.
Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman  penanganan  perkara  di  lingkungan  kementerian  dalam  negeri  dan pemerintah daerah (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis Permendagri No. 12 Tahun  2014).    Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  memiliki  peran  yang  sangat penting didalam menjembatani penyelesaian suatu masalah.
Permasalahan  hukum  terutama  yang  berkaitan  dengan  kasus  tata  usaha Negara dapat menimpa siapa saja termasuk OPD yang kerap kali dialami, dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan,  Berdasarkan Permendagri No 12  Tahun  2014,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  merupakan  instansi  yang menjembatani untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan,  serta  berdasarkan  atas  Pasal  12
BAB  V  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  ditulis  UU  No.  16  Tahun  2011)  disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan  Bantuan  Hukum  hingga  masalah  hukumnya  selesai  dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan  informasi  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemberian  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Demikian  halnya  dengan  Peranan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Buleleng  adalah  dengan  mengkoordinasikan,  mengarahkan  dan melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang meliputi tahapan:
1. mengumpulkan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hukum;
2. melaksanakan koordinasi;
3. melaksanakan kajian;
4. menerapkan hasil kajian yang akan  dijadikan  dasar  dalam  penanganan   kasus tata usaha negara;
5. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaannya penanganan kasus tata usaha yang Negara yang sedang berjalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Putu  Satriawan  selaku  Sub Koordinator  Unit  Substansi  Bantuan  Hukum  pada  tanggal  1  maret  2022 menyatakan  bahwa  :  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  memiliki  peran  yaitu selaku  kuasa  substitusi  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Hal  ini  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor    12  Tahun  2014  tentang  Pedoman  penanganan  perkara  di  lingkungan Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah  pada  Pasal  17  menyatakan bahwa  Biro  Hukum  Kementerian  Dalam  Negeri,  Biro  Hukum  Provinsi  dan
Bagian  Hukum  Kabupaten/Kota  dalam  penanganan  gugatan  tata  usaha  negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan antara lain:
a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. menyiapkan  dan  menyampaikan  surat  kuasa,  jawaban,  duplik,  alat  bukti, saksi, kesimpulan;
d. menyatakan  dan  mengajukan  Banding,  menyampaikan  Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
e. menyatakan  dan  mengajukan  Kasasi,  menyampaikan  Memori Kasasi/Kontra  Memori  Kasasi,  Memori  Peninjauan  Kembali/Kontra Memori  Peninjauan  Kembali  kepada  Mahkamah  Agung  melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sub  Koordinator  Unit  Substansi Bantuan Hukum pada tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa: Bagian Hukum Sekretariat  Daerah  dalam  proses  penanganan  kasus  tata  usaha  Negara  yang  di tangani  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng    telah  di  bentuk  tim  yaitu  Tim Pelaksana  Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Kabupaten    Buleleng  yang  terdiri  dari berbagai unsur baik dari unsur pemerintah daerah, unsur praktisi, unsur akademisi dan  pengacara  Negara.  Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor 180/5/HK/2022  Tentang  Tim  Pelaksana  Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Kabupaten Buleleng  Tahun  2022,  Tim  Fasilitasi  Bantuan  Hukum  mempunyai  tugas  yaitu sebagai berikut :
1. Menginventarisasi  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi  dalam  upaya  penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Memberikan  konsultasi  hukum  dan  kajian  hukum  terhadap  masalah- masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Memfasilitasi  penyelesaian  permasalahan  hukum  baik  yang  bersifat litigasi  dan/atau  non  litigasi  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah
Kabupaten  Buleleng  dan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng
5. Selaku  kuasa  berdasarkan  surat  kuasa  dari  pejabat  terkait  yang  bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
6. Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  instansi  dan  pihak-pihak terkait lainnya.
Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari berbagai unsur  baik  dari  unsur  Pemerintah  Daerah,  unsur  praktisi,  unsur  akademisi, maupun unsur dari pengacara Negara ( Kejaksaaan )
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penanganan Kasus Tata Usaha Negara dan Solusinya Di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Putu  Satriawan  selaku  Sub Koordinator  Unit  Substansi  Bantuan  Hukum  pada  tanggal  10  maret  2022 menyatakan bahwa : Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih  perlu  ditingkatkan,  Penyebarluasan  informasi  kepada  masyarakat  perlu ditingkatkan,  Pelaksanaan  pekerjaan  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan,  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  perlunya  koordinasi  berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian    Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Buleleng  pada  tanggal  15  maret  2022  menyatakan  bahwa  : Hambatan yang di hadapi ada dua yaitu dari internal Sekretariat Daerah dan dari Eksternal.  Faktor  internal  yang  mempengaruhi  Sekretariat  Daerah  antara  lain Jumlah  dan  kapasitas  aparat  belum  seluruhnya  memenuhi  tuntutan  tugas  dan belum  sesuai  dengan  beban  kerja;  Masih  lemahnya  pemahaman  Tupoksi  para aparat  pemerintah  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  hasil  koordinasi;  Pola pembinaan  aparat  yang  belum  terorientasikan  pada  peningkatan  kinerja; Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Hambatan eksternal ialah hambatan dari pelapor atau  OPD  itu  sendiri,  seperti  belum  adanya  masyarakat  yang  mengajukan Permohonan  Bantuan  Hukum  karena  belum  memahami  sepenuhnya  tentang
Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum.
Menurut analisis  peneliti  hambatan yang  dihadapi dalam penanganan kasus tata  usaha  negara  oleh  Bagian  Hukum  Sekretariat  Kabupaten  Buleleng  dibagi pada dua faktor yaitu internal yang meliputi :
a. Kesadaran  hukum aparatur terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
Kesadaran aparatur sipil negara ( ASN ) terhadap hukum masih rendah yang menyebabkan  kinerja  aparat  belum  optimal.  Kesadaran  hukum  dengan  hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam  penemuan  hukum  sehingga  kesadaran  hukum  merupakan  sumber  dari segala  hukum.  Jadi,  hukum  hanyalah  hal  yang  memenuhi  kesadaran  hukum kebanyakan orang, sehingga undang- undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.
Kesadaran  hukum  adalah  sumber  dari  segala  hukum.  Dengan  kata  lain kesadaran  hukum  tersebut  ada  pada  setiap  manusia  karena  setiap  manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelasaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana  hukum,  pengacara,  polisi,  jaksa  serta  hakim,  tetapi  pada  dasarnya  harus dimiliki  oleh  setiap  manusia  tanpa  terkecuali  agar  kepentingannya  dapat terlindungi.
b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu  ditingkatkan.
Kegiatan  penyebarluasan  informasi/penyuluhan  hukum  saat  ini  kepada masyarakat  masih  belum  efektif  dikarenakan  masih  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  hukum.  Pentingnya  fungsi  hukum  bagi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  maka  pemerintah  menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum.
Sasaran  pembinaan  hukum  selain  materi  hukum  dan  struktur  hukum  juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau  patuh  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya  pemikiran  bahwa  hukum  baru  akan  mulai  efektif  apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten.  Kegiatan  pembinaan  budaya  hukum  salah  satu  diantaranya  adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.
c. kapasitas    aparat    belum  seluruhnya  memenuhi  tuntutan  tugas  dan  belum sesuai dengan beban kerja.
Peningkatan sumber daya bagi aparatur PNS di lingkungan pemerintah sangat diperlukan  dengan  beberapa  cara  yang  tentunya  semua  cara  tersebut  diarahkan untuk  mencapai  tujuan  dari  pemerintah  daerah.  Aparatur  yang  berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan pada pemerintah daerah sehingga  memberi  manfaat  secara  optimal  untuk  perbaikan  pelayanan  dengan sasaran  adalah  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  demikian  pengembangan  aparatur PNS  harus  terus  dikembangkan  guna  meningkatkan  kompetensinya  masing- masing sesuai dengan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pengembangan  kapasitas  aparatur  merupakan  hak  bagi  ASN  untuk mendapatkan  keahlian  yang  berguna  dalam  mendukung  suatu  organisasi sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  22  Undang  Undang  Nomor.  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dalam  pasal  tersebut  diamanatkan  bahwa setiap  aparatur  memiliki  hak  untuk  dikembangkan  oleh  pemerintah  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk melaksankan pengembangan kapasitas  tidak  terlepas  dari  perencanaan  kebutuhan  melalui  pelatihan pengembangan.
d. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak  maksimalnya  hasil  koordinasi.
Pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  aparat  pemerintah  saat  ini  semakin menurun dikarenakan rendahnya tingkat disiplin ASN dalam menjalankan tugas- tugas,  sehingga  menyebabkan  koordinasi  antar  pihak  belum  terlalu  maksimal dalam  melaksanakan  tugas.  Bagi  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya.
Tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang  semakin  tinggi  membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan  perilaku seorang ASN dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi ASN  di  lingkungannya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Dalam  melaksanakan tugas  sehari-hari  mereka  harus  mampu  mengendalikan  diri  sehingga  irama  dan suasana  kerja  berjalan  harmonis,  Namun  kenyataan  yang  berkembang  sekarang justru  jauh  dari  kata  sempurna.  Masih  ada  ASN  yang  melakukan  pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.
e. Pola    pembinaan    aparat    yang    belum  terorientasikan  pada  peningkatan kinerja.
Pembinaan  aparatur  sipil  negara  (  ASN  )  saat  ini  belum  optimal  sehingga mempengaruhi  kinerja  dari  aparatur  dalam  menjalankan  tugasnya.  pembinaan pegawai  merupakan  suatu  usaha  yang  penting  dalam  organisasi  karena  dengan pembinaan  pegawai  ini  organisasi  akan  lebih  maju  dan  berkembang.  pembinaan pegawai  dilaksanakan  untuk  pertumbuhan  dan  kesinambungan  kualitas  pegawai dalam  suatu  organisasi.  Dengan  demikian  maka  pembinaan  pegawai  pada hakekatnya  adalah  peningkatan  kemampuan  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  melalui  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
f. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem  yang  terpadu,  efektif  dan  efesien,  kurangnya  koordinasi  berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah.
Perwujudan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  (good  governance) diperlukan  upaya-upaya  penataan  dan  penyempurnaan  tata  kerja  organisasi. Keberhasilan  tujuan  penataan  organisasi  tidak  terlepas  dari  daya  dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan sedangkan penyelenggaraan  manajemen  public  lebih  kepada  menata  pada  sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan
ini  terletak  pada  pemberdayaan  aparaturOPD  dilingkungan  Pemerintah Kabupaten.
Faktor  eksternal  ialah  hambatan  dari  pelapor  atau  OPD  itu  sendiri,  seperti belum  adanya  masyarakat  atau  OPD  yang  mengajukan  permohonan  bantuan hukum  karena  belum  memahami  sepenuhnya  tentang  pemahaman  hukum,  dan bingung  untuk  mengajukan  kepada  siapa  ketika  hendak  memperoleh  bantuan hukum.    OPD  dalam  mengalami  suatu  kasus  hukum  masih    belum  memahami betul  dimana  seharusnya  OPD  mendapatkan  bantuan  hukum  dalam  penanganan kasus  yang  sedang  dialami  dikarenakan  minimnya  informasi  tentang  pemberian bantuan  hukum  kepada  masyarakat  atau  OPD  yang  sedang  mengalami  suatu permasalahan hukum.
Dalam  upaya  untuk  memperkecil  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  pada pnanganan  kasus  tata  usaha  negara  di  Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan pemaparan  yang  peneliti  sampaikan,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah Kabupaten Buleleng mengambil sikap maupun langkah-langkah yang diperlukan yang dapat disebut sebagai sebuah solusi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Putu  Satriawan  selaku  Sub Koordinator  Unit  Substansi  Bantuan  Hukum  pada  tanggal  15  maret  2022 menyatakan  bahwa  :  Solusi  yang  dilakukan  Bagian  Hukum  dalam  mengatasi hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus tata usaha Negara yang di hadapi oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yaitu  melakukan  kegiatan  penyuluhan hukum  kepada  masyarakat  dan  aparat  pemerintah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  di  masyarakat  dan  juga  dikalangan  aparat pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  selain  melaksanakan  penyuluhan  hukum  juga melakukan  peningkatan  kualitas,  mekanisme  dan  pola  kerja  aparat  pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien, perlu adanya peningkatan koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah.
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  peneliti  jabarkan  solusi  yang  diambil  oleh Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dalam  rangka memperkecil  hambatan-hambatan  pada  penanganan  kasus  tata  usaha  negara  di
Kabupaten Buleleng adalah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat  dan  aparatur  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  di  masyarakat  dan  juga  pada  kalangan  aparat pemerintah Kabupaten Buleleng. Kegiatan penyuluhan hukum sendiri merupakan bentuk  penyebaran  informasi  hukum  yang  sangat  erat  dengan  proses  suatu informasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dimana  informasi  hukum  yang  dikomunikasikan  atau  yang  disebarluaskan tersebut  nantinya  dapat  meningkat  pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum. Penyuluhan  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesadaran  hukum  masyarakat dan  aparat  pemerintah  yang  lebih  baik  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  dan aparat  pemerintah  menyadari  dan  menghayati  hak  dan  kewajibannya,  dan  juga perlu adanya peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja  Aparat Pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien,  dan  juga  perlu  adanya  peningkatan  koordinasi  berbagai  pihak  terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah.

## SIMPULAN
1. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng .
Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  memiliki  peran  yaitu  selaku  kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Hal ini  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  12 Tahun 2014 tentang Pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Dalam menangani Kasus Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten  Buleleng,  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  membentuk  suatu tim  yaitu  Tim  Pelaksana  Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Kabupaten  Buleleng yang memiliki tugas yaitu :
a. Menginventarisasi  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  Pemerintah Kabupaten Buleleng
b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng
c. Memberikan  konsultasi  hukum  dan  kajian  hukum  terhadap  masalah- masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng
d. Memfasilitasi  penyelesaian  permasalahan  hukum  baik  yang  bersifat litigasi  dan/atau  non  litigasi  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  dan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng
e. Selaku  kuasa  berdasarkan  surat  kuasa  dari  pejabat  terkait  yang bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
f. Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  instansi  dan  pihak-pihak terkait lainnya.
2. Faktor – Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penanganan Kasus Tata Usaha Negara dan Solusinya Di Kabupaten Buleleng
Hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum Tata Usaha Negara  oleh bagian hukum sekretariat Kabupaten Buleleng dibagi pada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal.
a. Faktor Internal dalam mengkaji permasalahan hukum di OPD yaitu :
1) Kesadaran  hukum aparatur terhadap hukum masih  perlu ditingkatkan.
2) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu  ditingkatkan.
3) kapasitas  aparat  belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
4) Masih  lemahnya  pemahaman  Tupoksi  para  aparat  pemerintah mengakibatkan tidak  maksimalnya  hasil  koordinasi.
5) Pola    pembinaan    aparat    yang    belum  terorientasikan  pada peningkatan kinerja.
6) Mekanisme  dan  pola  kerja  pada  setiap  unit  kerja  belum  tertata dalam  suatu  sistem  yang  terpadu,  efektif  dan  efesien,  kurangnya koordinasi  berbagai  pihak  terkait  dalam  rangka  penyelenggaaan pemerintahan daerah.
b. Faktor  Eksternal  dalam  mengkaji  permasalahan  hukum  di  OPD  yaitu hambatan  dari  pelapor  atau  OPD  itu  sendiri,  seperti  belum  adanya masyarakat  atau  OPD  yang  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang pemahaman hukum, dan bingung  untuk  mengajukan  kepada  siapa  ketika  hendak  memperoleh bantuan hukum.
Solusi  yang  dilakukan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Buleleng  dalam  penanganan  kasus  tata  usaha  negara  yang  di  hadapi  oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :
a. Perlu  adanya  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dan aparatur  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  merupakan  bentuk penyebaran  informasi  hukum  yang  sangat  erat  dengan  proses  suatu informasi  dikomunikasikan  melalui  saluran  tertentu  dalam  jangka waktu  tertentu.  Dimana  informasi  hukum  yang  dikomunikasikan  atau yang  disebarluaskan  tersebut  nantinya  dapat  meningkat  pengetahuan masyarakat dan aparat terhadap hukum.
b. Perlu adanya peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja  Aparat Pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu,  efektif  dan  efesien,  dan  juga  perlu  adanya  peningkatan koordinasi  berbagai  pihak  terkait  dalam  rangka  penyelenggaaan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
I  Gede  Surata.  2016.  Landreform :  Refotmasi  Hukum  Agraria  bago  Petani Indonesia. Malang: Media Nusa Creative. Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .
Soerjono  Soekanto.2010. Sosiologi  Suatu  Pengantar. Bandung  :  Raja Grafindo.
Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Gede Falliyan Eka Putra dan I Nyoman Surata. “ Peranan Dinas Komunikasi, Informatika,  Persandian  dan  Statistik  Kabupaten  Buleleng  Dalam Menanggulangi  Berita  Hoaks  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elekrtronik  Sebagaimana
Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Di Kabupaten  Buleleng”. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum. Vol.  8.  No.  2. Desember 2020.
Kurniawan.  2013.  “Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  Dalam  Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum . No. 61. Th. Xv(Desember, 2013). Pp. 519-546.
Nyoman  Gede  Remaja.  2014.  “Makna  Hukum  dan  Kepastian  Hukum”. Kertha Widya Jurnal Hukum . Vol. 2 No.1 Agustus.2014. Syauqi  dan  Habibullah.  “Implikasi  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  “. Jurnal  Sosio  Informa .  Vol  2. No. 1 Januari-Februari 2016.
Sri  Adnyani  Pratiwi  dan  I  Nyoman  Lemes.”Pelaksanaan  Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Permasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja”. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum .
Vol. 6.  No.1 Agustus 2018.