Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-Issn: 2407-1587 Vol. 17, No. 2, 2018, Hal. 191-211

## ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PERLINDUNGAN ANAK  DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Annissa Valentina Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Indonesia Nisavalen26@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aim  to  map  the  gender  gap  and  children  protection  problems  in  community  local  area considerated for Local Government create gender equality and children protection strategy and policy. The study  was  conducted  in  Central  Lampung  Region,  Lampung,  Southest  Sumatera.  Local  Government should be sensitive of gender and children with take many efforts to contend those problem as Indonesian Government  programme  (PUG)  and  Children  Protection  to  guarantee  practical  and  strategical  need  for every  people.  The  methodology  used  were    surveys  and  document    study.  The  results  showed  that  women weren`t understand fully yet about violent mentally, many parents didn`t have any knowledge about child bring up model, and less of the public services and policy with good service standard. Besides, in government part, Lampung Tengah Government haven`t implement PUG and Children Protection yet into a legal act as political commitment, especially for Education and Health Sector. It just word or maybe hope.
Keywords : Central Lampung, Gender, Children, PUG, Protection

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan memetakan masalah kesenjangan gender dan perlindungan anak dalam lingkungan  masyarakat  lokal  agar  pemerintah  dapat  menciptakan  strategi  dan  arahan kebijakan  yang  berpihak  pada  kesetaraan  gender  dan  terlindunginya  hak  anak.  Studi dilaksanakan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Provinsi  Lampung,  Sumatera  Bagian  ter- Selatan.  Pemerintah  seharusnya  sensitif  gender  dan  anak  dengan  melakukan  upaya-upaya mengatasi  kesenjangan  gender  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  praktis  maupun strategis bagi segenap kalangan melalui PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Perlindungan Anak menggunakan metode survei dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan belum memahami kekerasan mental karena hanya mengetahui kekerasan fisik, masih  banyak  orangtua  yang  belum  memiliki  pengetahuan  pola  asuh  anak  yang  tepat, pelayanan kesehatan belum berstandar pelayanan bagi anak-anak sehingga hak anak belum terpenuhi, dan belum adanya komitmen politik pemerintah yang dituangkan dalam payung hukum  yang  jelas  dalam  implementasi  PUG  dan  Perlindungan  Anak  di  Kabupaten Lampung Tengah karena masih sebatas wacana.
Kata Kunci: Lampung Tengah, Gender, Anak, PUG, Perlindungan

## PENDAHULUAN
Isu  mengenai  gender  dan  anak  telah  lama  menjadi  masalah  utama  dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah telah melakukan berbagai  upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan  kapasitas  kelembagaan  dalam  hal  pengarusutamaan  gender  dan  anak.  Pada kenyataannya,  data  masih  menunjukkan  bahwa  terdapat  kesenjangan  dalam  hal  akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan sumberdaya, seperti halnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang strategis lainnya.
Tidak  hanya  di  Indonesia,  isu  gender  telah  menjadi  pembahasan  secara  global  di mana terdapat fakta bahwa tak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang yang berlaku  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hak-hak  hukum,  sosial,  dan  ekonomi. Kesenjangan gender sudah terjadi begitu luas dalam hal akses dan kendali atas sumber daya, kesempatan  ekonomi,  kekuasaan,  dan  hak  memberikan  suaranya  dalam  politik.  Meskipun perempuan  dan  anak  perempuan  menjadi  pemikul  langsung  beban  terberat  dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan  setiap  orang* 1 .  Dalam  berbagai  kesempatan  kerap  perempuan  sebagai  selalu dijadikan  objek  eksploitasi,  serta  adanya  upaya  marginalisasi  perempuan.  Padahal  bila ditinjau  dari  konteks  kehidupan  bermasyarakat,  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama dengan  laki-laki  untuk  diperlakukan  secara  adil  dalam  berbagi  peran  di  segala  bidang kehidupan. Keprihatinan negara-negara di dunia telah diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah dicatat dalam berbagai dokumen sejarah** 2 .
Salah satu masalah kesenjangan gender yang masih terjadi di Indonesia, di antaranya adalah  pada  pasar  kerja,  di  mana  terdapat  akses  perempuan  terhadap  kesempatan  yang mendatangkan  pendapatan  lebih  rendah  daripada  akses  laki-laki.  Perempuan  lebih  kecil kemungkinannya  untuk  bekerja,  dan  sebaliknya  lebih  besar  kemungkinannya  untuk  tidak dipekerjakan.  Perempuan  cenderung  mendapatkan  upah  lebih  kecil  daripada  laki-laki. Dalam  kenyataan  secara  umum,  sudah  terjadi  kemitraan  peran  laki-laki  dan  perempuan dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan  tahapan  kemitraan,  yang  berbeda-beda  dari  satu
1 * Bank Dunia dalam Buku Data Terpilah Gender
2 **Buku Data Terpilah Gender
keluarga  ke  keluarga  lainnya,  dari  satu  daerah  ke  daerah  lainnya.  Kemitraan  gender  ini tercermin dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya keluarga, meskipun belum tercapai kesetaraan  yang  sempurna.  Namun  demikian,  masih  terjadi  adanya  ketimpangan  gender atau ketidakseimbangan kemitraan gender yang sempurna di dalam tingkat masyarakat, yang dibuktikan  dengan  minimnya  perempuan  menduduki  pengurus  organisasi  ekonomi,  dan organisasi  kemasyarakatan  lainnya.  Organisasi  perempuan  yang  ada  umumnya  adalah organisasi keagamaan dan perkumpulan sosial.
Dalam  hal  ini,  masih  ditemui  adanya  kendala  terhadap  peran  perempuan  dalam berkontribusi  pada  kegiatan  ekonomi  dan  sosial  budaya.  Belum  terjadinya  keseimbangan peran yang sempurna antara laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan budaya masyarakat tradisional  yang  patriarkhi.  Budaya  tersebut  menganggap  bahwa  laki-laki  sebagai main/primary breadwinner , dan perempuan sebagai a secondary breadwinner (Herien Puspitawati ) .
Negara telah memberikan jaminan dalam hal persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27  ayat  1  dikemukakan  mengenai  adanya  jaminan  negara  atas  persamaan  hak  bagi  setiap warga negara dalam hal hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, usaha bela negara, dan dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu kesenjangan gender dan anak.
Upaya  dalam  memperkecil  kesenjangan  gender  dan  anak  yang  terjadi  pada  sektor kehidupan, yakni melalui kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan  mengintegrasikan  unsur-unsur  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh  kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional  ke  depannya.  Oleh  karena  itu, pemerintah  telah  menerbitkan  Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dan  Pembangunan  yang  mewajibkan  seluruh  departemen  maupun  lembaga pemerintah  non  departemen  baik  di  skala  pusat  maupun  daerah  melaksanakan pengarusutamaan  gender  dalam  kebijakan  dan  program  yang  berada  di  bawah  tugas  dan tanggung jawab masing-masing.
Studi  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  pada  masyarakat  dan pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2016. Hal yang diteliti mengenai pengarusutamaan gender dan perlindungan anak karena pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang harus dapat melakukan  upaya-upaya  dalam  mengatasi  kesenjangan  gender  untuk  dapat  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  praktis  maupun  strategis  bagi  segenap  kalangan.  Selain  itu,  agar dapat menciptakan strategi dan arahan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender dan terlindunginya hak anak, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  didasari  oleh  survey  dan  riset  kepustakaan  dengan  melihat  realitas  di lapangan,  melakukan  wawancara  serta  membagikan  angket  kemudian  menelusuri  varian sumber-sumber  sekunder  dalam  teks  tertulis  berupa  buku,  makalah,  artikel  jurnal  dan laporan-laporan  yang  relevan.  Prosedur  yang  lazim  digunakan  yakni  (1)  Interview (Wawancara), (2) Kuesioner/Angket (3) Melakukan analisis (4) Mengajukan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Masalah Pembedaan Gender
Dalam  masyarakat,  orang-orang  masih  memiliki  reaksi  yang  berbeda  dalam memperlakukan orang lain sesuai dengan gendernya yang sangatlah berpengaruh terhadap caranya mengevaluasi dirinya serta pendapat tentang dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah  sikap  orang  tua  ( parental  attitudes ),  sikap  yang  hampir  selalu  direfleksikan  dalam perilaku orang tua ( parental behavior ). Cepat atau lambat seorang anak akan merasakan atau mengetahui  apakah  ia  (berdasarkan  gendernya)  anak  yang  diharapkan  oleh  orang  tuanya, serta  berdasarkan  perubahan  perlakuan  yang  diterimanya  dari  orang  tuanya  ataupun saudara-saudaranya.  Hal  ini  akan  tetap  mempengaruhi  sikapnya  terhadap  dirinya  sendiri karena  seseorang  menginterpretasikan  perilaku  orang  tuanya  secara  tepat  atau  keliru. Konsep  diri  seseorang  juga  akan  dipengaruhi  oleh  perlakuan  sikap  saudara  kandungnya terhadapnya. Jika pertentangan antar gender yang terjadi di dalam kelompok (sesama rekan sejawat)  sangatlah  kuat,  maka  reaksi  seorang  anak  terhadap  gendernya  memiliki  dampak yang kuat terhadap konsep dirinya.

## Annissa Valentina
Bahkan  sebelum  berakhirnya  masa  balita,  tekanan sosial  sudah  muncul  dalam  diri anak-anak,  yakni  berupa  tuntutan  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  gendernya  dan memandang  dirinya  sebagaimana  pandangan  masyarakat  terhadap  orang-orang  yang bergender  sama  dengannya.  Dalam  proses  pembentukan  kepribadiannya,  kelompok budaya,  yang  dimulai  dengan  keluarga,  kemudian  berkembang  menjadi  rekan  sebaya  dan masyarakat, memberikan peluang dan dorongan kepada seseorang untuk belajar berperilaku yang  seharusnya  (sesuai  dengan  gendernya).  Namun  sebaliknya,  kelompok  tersebut menghambat /menghalanginya untuk belajar berperilaku seperti lawan jenisnya.
Kegagalan dalam mengatasi permasalahan dalam mengembangkan sikap yang sehat terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain yang bergender sama dapat menyebabkan ketimpangan  dalam  penyesuaian  diri  dan  sosial.  Pada  saat  seorang  anak  mencapai  usia  4 tahun, bahkan pada umumnya sebelum usia tersebut, ia akan menyadari bahwa di dunia ini tidak saja terdapat dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) tapi juga terdapat label-label tertentu yang diberikan kepada mereka.
Di lingkungan rumah, terutama seorang ibu, akan bersikap lebih tegas kepada anak perempuannya.  Remaja  sangat  memperhatikan  standar  ganda  dari  perilaku  moral. Berdasarkan  standar  ini  banyak  hal  yang  dianggap  “salah”  bagi  anak  perempuan,  namun tidak demikian bagi anak laki-laki, sementara hal apa pun yang dapat dilakukan oleh anak perempuan tidak akan dianggap sebagai hal yang salah bagi anak laki-laki. Standar ganda ini merupakan akibat dari besarnya otonomi yang diberikan kepada anak laki-laki pada segala usia. Baik laki-laki ataupun perempuan akan menginterpretasikan hal ini sebagai keyakinan orang  tua  bahwa  anak  laki-laki  lebih  mampu  menghadapi  pergaulan  sosialnya  dibanding anak  perempuan.  Selain  itu  anak  perempuan  juga  menemukan  fakta  bahwa  mereka  tidak diterima  dalam  fungsi  sosial  apapun,  kecuali  disertai  /  didampingi  oleh  anak  laki-laki, sementara  anak  laki-laki  dapat  diterima  dalam  kondisi  apa  pun.  Hal  ini  memberikan petunjuk  baik  bagi  anak  laki-laki  maupun  perempuan  bahwa  anak  laki-laki  lebih  dihargai dalam kehidupan sosial.
Diskriminasi  dalam  dunia  kerja  ditunjukkan  melalui  pemberian  posisi  yang  lebih berprestise  kepada  kaum  laki-laki.  Dunia  kerja  seringkali  memberikan  bayaran  yang  lebih tinggi  pada  kaum  laki-laki  dibanding  pada  kaum  perempuan  untuk  pekerjaan  yang  sama, dan lebih mengunggulkan kaum laki-laki dalam pekerjaan yang melibatkan kompetisi antara
laki-laki dan perempuan. Pada usia 40-an orang akan menyadari bahwa laki-laki merupakan kaum yang lebih disukai/lebih cocok dalam dunia bisnis dan profesi. Selain itu, media masa yang  mengekspos  sejarah  prestasi  kaum  laki-laki  dalam  peperangan,  seni,  literatur,  musik dan ilmu pengetahuan, serta menyoroti prestasi kaum laki-laki dalam segala bidang di masa kini. Terdapat kecenderungan media masa memberitakan prestasi kaum perempuan hanya dalam  bidang  seni,  kecantikan  dan  fashion  merupakan  indikasi  bahwa  masyarakat  lebih menghargai kaum laki-laki dibanding perempuan.

## Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk strategi yang di dalamnya mengembangkan dan
melaksanakan  :  (1)  Program  /kegiatan  yang  spesifik  diperuntukkan  bagi  laki-laki  atau perempuan;  (2)  Program/kegiatan  yang  strategik  gender  untuk  memberdayakan  laki-laki dan  perempuan  dalam  rangka  menghilangkan  subordinasi,  diskriminasi  sehingga  mereka dapat setara dalam pembangunan dan (3) Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas ( capacity building ) dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
Tujuan  akhir  pengarusutamaan  gender  (PUG)  adalah  transformasi  dari  keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dlm hak dan kondisi sosial, menjadi setara bagi ke  duanaya  serta  terpenuhinya  kebutuhan  praktis  dan  strategis  gender.  Strategi pengarusutamaan  gender  tidak  sama  dengan  program  pemberdayaan  perempuan.  Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender diperlukan perubahan dalam agenda pembangunan, tujuan,  dalam  alokasi  dana,  strategi  dan  rencana  aksi  agar  laki-laki  dan  perempuan  dapat berpartisipasi  dan  mendapat  manfaat  yang  sama  dan  adil  dalam  proses  pembangunan (Yurni Satria) . Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan  antara  penduduk  laki-laki  dan  perempuan  Indonesia  dalam  mengakses  dan mendapatkan  manfaat  pembangunan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  mengontrol proses  pembangunan.  Selain  itu  juga  merujuk  pada  pengintegrasian  pengalaman,  aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Iklilah Muzayyanah, 2014).

## Annissa Valentina

## Pengaruh Perilaku Pembedaan atau Pengarusutamaan Gender dari Sudut Pandang
Psikologi
Cepat  atau  lambat  seorang  anak  akan  merasakan  atau  mengetahui  apakah  ia (berdasarkan  gendernya)  anak  yang  diharapkan  oleh  orang  tuanya,  serta  berdasarkan perubahan perlakuan yang diterimanya dari orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Hal ini  akan  tetap  mempengaruhi  sikapnya  terhadap  dirinya  sendiri  karena  seseorang menginterpretasikan perilaku orang tuanya secara tepat atau keliru. Konsep diri seseorang juga  akan  dipengaruhi  oleh  perlakuan  sikap  saudara  kandungnya  terhadapnya.  Jika pertentangan antar gender yang terjadi di dalam kelompok (sesama rekan sejawat) sangatlah kuat, maka reaksi seorang anak terhadap gendernya memiliki dampak yang kuat terhadap konsep dirinya.
Bahkan  sebelum  berakhirnya  masa  balita,  tekanan sosial  sudah  muncul  dalam  diri anak-anak,  yakni  berupa  tuntutan  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  gendernya  dan memandang  dirinya  sebagaimana  pandangan  masyarakat  terhadap  orang-orang  yang bergender  sama  dengannya.  Dalam  proses  pembentukan  kepribadiannya,  kelompok budaya,  yang  dimulai  dengan  keluarga,  kemudian  berkembang  menjadi  rekan  sebaya  dan masyarakat, memberikan peluang dan dorongan kepada seseorang untuk belajar berperilaku yang  seharusnya  (sesuai  dengan  gendernya).  Namun  sebaliknya,  kelompok  tersebut menghambat /menghalanginya untuk belajar berperilaku seperti lawan jenisnya.
Kegagalan dalam mengatasi permasalahan dalam mengembangkan sikap yang sehat terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain yang bergender sama dapat menyebabkan ketimpangan  dalam  penyesuaian  diri  dan  sosial.  Pada  saat  seorang  anak  mencapai  usia  4 tahun, bahkan pada umumnya sebelum usia tersebut, ia akan menyadari bahwa di dunia ini tidak saja terdapat dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) tapi juga terdapat label-label tertentu yang diberikan kepada mereka. Kesadaran yang ia miliki biasanya didasarkan pada perbedaan dalam gaya / potongan rambut dan cara berpakaian. Pada waktu yang sama si anak juga menyadari label yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sehingga hal ini akan membuatnya  mampu  mengidentifikasi  dirinya  dengan  orang  lain  yang  bergender  sama dengannya. Pengetahuan akan hal di atas disertai dengan unsur emosional. Ketika seorang anak  belajar  bahwa  orang  (laki-laki  dan  perempuan)  memiliki  label  yang  berbeda,  ia  juga belajar  bahwa  label  yang  satu  memiliki  prestise  yang  lebih  dibanding  label  yang  lain.
Karenanya pada usia dini seorang anak akan mulai memperhatikan berbagai hal yang ia lihat di sekitarnya.
Kesadaran ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia, karena dengan bertambahnya usia anak laki-laki dan perempuan akan mengambil jalannya masing-masing, sehingga  menunjukkan  perbedaan  dalam  minat  dan  juga  menyesuaikan  diri  dengan  pola perilaku yang berbeda. Mead menggambarkan dilema yang dimaksud dengan pernyataan:
“Jadi,  kini  kita  memiliki  paradoks  memberikan  kesempatan  bagi  kaum perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan  seperti  kaum  laki-laki  dan memberikan  perempuan  hak  yang  sama  seperti  yang  dimiliki  kaum  laki-laki, kecuali dalam satu hal – hak untuk mengabdikan diri mereka pada tugas-tugas lain  selain  merawat  rumah/pekerjaan  rumah  tangga.  Terlepas  dari  apakah perempuan tersebut dapat memasak atau tidak, ibu yang baik atau kurang baik, ia  harus  menjadikan  pekerjaan  rumahtangga  sebagai  karier  utamanya  dan menjadikan  kebutuhan  dari  suami  dan  anakanaknya  sebagai  sebagi kebutuhannya juga (khususnya bagi perempuan yang berbakat dan ambisius) .”
Salah satu kesulitan terbesar bagi perempuan yang berpendidikan dalam menerima peran  tradisional  perempuan  adalah  adanya  perubahan  nilai.  Lembaga  sekolah mengembangkan nilai-nilai yang harus dikorbankan atau digantikan oleh kaum perempuan jika mereka ingin memperoleh kepuasan dari peran tradisional kaum perempuan. Beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia adalah ketika berdasarkan umur atau angka harapan hidup perempuan dan laki-laki terus meningkat, namun laki-laki masih jauh tertinggal  dibandingkan  dengan  perempuan.  Kurikulum  Berbasis  Gender  menurut  Emy Susanti Hendrarso : (1) pengadaan Pelajaran/kuliah gender, (2) pengembangan silabus dan materi  pelajaran/kuliah  yang  berbasis  gender,  (3)  mencegah  masuknya  materi  yang berlawanan  prinsip  dengan  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  (4)  memasukkan  nilai  gender pada  semua  mata-pelajaran/kuliah  yang  diajarkan,  (5)  mengetengahkan  perspektif perempuan  dan  perspektif  laki-laki  dalam  konteks  keadilan  gender  dan  (6)  menjadikan prinsip keadilan gender sebagai basis atau
orientasi dalam  pengembangan  manajemen,  pola  pengajaran,  serta  hubungan  sosial  di sekolah/universitas.

## Perlindungan Terhadap Anak
Sistem perlindungan terhadap anak yang efektif mampu melindungi anak dari segala bentuk  kekerasan,  perlakuan  salah,  eksploitasi  dan  penelantaran  yang  mensyarakatkan
adanya  komponen-komponen  yang  saling  terkait.  Komponen-komponen  ini  meliputi beberapa  hal,  yaitu  sistem  kesejahteraan  sosial  bagi  anak-anak  dan  keluarga,  sistem peradilan  yang  sesuai  dengan  standar  internasional,  dan  mekanisme  untuk  mendorong perilaku  yang  tepat  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  juga  diperlukan  kerangka  hukum  dan kebijakan  yang  mendukung  serta  sistem  data  dan  informasi  untuk  perlindungan  anak.  Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan  perlindungan  anak  yang  mendorong  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  dan meningkatkan  kapasitas  keluarga  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  mereka  terhadap anaknya (Unicef Indonesia, 2012).
Menurut  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya  agar  tetap  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  (Dewi  Fauziah,  2010).  Jaminan  perlindungan  hak  asasi  anak  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila  dan  tujuan  Negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 1945.  Anak-anak  dapat  mengalami  kekerasan  kapan  saja  dan  di  mana  saja  termasuk  di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalanan, di tempat umum dan institusi seperti panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.
Kekerasan pada anak atau penderaan anak atau penganiayaan anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse , yaitu perbuatan semena- mena orang yang seharusnya menjadi pelindung ( guard ) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan Menurut UU perlindungan anak no 23 tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual,  penelantaran,  atau  eksploitasi  secara  komersial  atau  lainnya  yang  mengakibatkan gangguan  nyata  ataupun  potensial  terhadap  perkembangan,  kesehatan,  dan  kelangsungan hidup  anak  ataupun  terhadap  martabatnya  dalam  konteks  hubungan  yang  bertanggung jawab,  kepercayaan,  atau  kekuasaan”.  Menurut  liunir  Z,  Upaya  perlindungan  yang  dapat dilakukan  berkaitan  dengan  kekerasan  pada  anak  ini  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan kesehatan pada masyarakat ( public health ), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan bagi anak yang belum menjadi
korban  ( non-victim )  melalui  kegiatan  pendidikan  masyarakat  dengan  tujuan  utama menyadarkan masyarakat ( public awarness ) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat  yang  akan  menghambat  tumbuh  kembang  anak yang  optimal,  oleh  karenanya harus  dihapuskan.  Sedangkan  dua  usaha  terakhir  ditujukan  bagi  anak  yang  telah  menjadi korban  ( victim )  dengan  tujuan  utama  memberikan  tata  laksana  korban  secara  menyeluruh ( holistic )  meliputi  aspek  media,  psikologis,  sosial,  termasuk  di  dalamnya  upaya  reintegrasi korban  ke  dalam  lingkungannya  semula.  Upaya  perlindungan  tersebut  dapat  dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing di satu pihak dan media di pihak yang lain.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (U Perlindungan Anak) dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan begitu dapat terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## Gambaran Administratif Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten  Lampung  Tengah  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terletak  di tengah-tengah Provinsi Lampung yang memiliki wilayah keseluruhan, yakni ±4789,82 Km 2 yang  terbagi  dalam  28  kecamatan.  Jumlah  penduduk  Kabupaten  Lampung  Tengah  pada tahun  2016  adalah  1.239.096  orang  yang  terdiri  dari  630.962  orang  atau  sebesar  50,92  % penduduk  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  selebihnya  yaitu  608.134  orang  atau  49,07  % berjenis  kelamin  perempuan.  Secara  umum,  sebagian  besar  penduduk  yang  tinggal  di wilayah  Kabupaten  Lampung  Tengah  bermatapencaharian  sebagai  petani  atau  berada  di sektor  pertanian,  yaitu  44,96  %.  Berdasarkan  hasil  survey  pada  tahun  2015,  total  pencari kerja  atau  penduduk  usia  kerja  sejumlah  3.750  orang  yang  didominasi  oleh  perempuan, yakni sejumlah 2.297 orang, sedangkan laki-laki sejumlah 1.533 orang.
Berdasarkan partisipasi sekolah, dari 198.073 penduduk usia 19-24 tahun, sebagian besar  sudah  tidak  sekolah  lagi  (2015),  yakni  sejumlah  130.403  orang  (66%),  serta  65.553 orang  (33%)  merupakan total  penduduk  yang  masih  sekolah.  Sebagian  besar  dari  mereka berada pada usia 13-18 tahun. Namun, terdapat penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan  sekolah,  yakni  sejumlah  2.177  orang  (1,1%)  yang  semuanya  berjenis  kelamin laki-laki  dengan  usia  19-24  tahun.  Penduduk  usia  19-24  tahun  yang  masih  sekolah didominasi  oleh  mereka  yang  berjenis  kelamin  perempuan,  sedangkan  laki-laki  mayoritas tidak sekolah lagi. Angka partisipasi sekolah paling besar berada pada kelompok umur 7-12 dan  13-15  tahun  dengan  angka  masing-masing  98,6%  dan  96,5%  yang  tergolong  sangat tinggi.  Pada  kelompok  umur  7-12,  angka  tersebut  mengalami  peningkatan  yang  stabil, sedangkan pada umur 13-15 mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Di sisi lain, angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 16-18 meningkat pada tahun 2012 meskipun berada jauh di bawah kelompok usia 7-5 tahun.
Berdasarkan  tingkat  pendidikannya,  menurut  BPS  Kabupaten  Lampung  Tengah, para pencari kerja di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berpendidikan SMA dan SMP yang  masing-masing  berjumlah  2.059  dan  1.040  orang.  Usia  kerja  dengan  pendidikan terakhir  SD  masih  ada  yakni  sejumlah  148  orang  yang  didominasi  oleh  perempuan, sejumlah 99 orang (67%), di mana 33%nya merupakan pencari kerja berjenis kelamin laki- laki.  Sebagian  besar  pencari  kerja  berjenis  kelamin  laki-laki  (1.533  orang)  berpendidikan SMA (1.085 orang) dan S1 (159 orang) dengan total 1.244 orang, sedangkan pencari kerja perempuan  (2.197  orang)  sebagian  besar  berpendidikan  SMA  (974),  SMP  (855),  dengan total  1.829  orang.  Pendidikan  tinggi  (S1)  masih  didominasi  oleh  laki-laki,  sedangkan pendidikan SD banyak didominasi oleh perempuan.
Fasilitas mengenai pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Rumah  Sakit  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta,  Rumah  Bersalin,  Puskesmas  yang tersebar di beberapa desa, Posyandu, dan Klinik/Balai Kesehatan yang tersebar di berbagai kecamatan.  Fasilitas  kesehatan  mayoritas  merupakan  Posyandu,  yakni  307,  kemudian  38 layanan  puskesmas,  26  klinik,  8  Rumah  Sakit,  1  rumah  bersalin.  Sedangkan  mengenai jumlah  dokter  dalam  beberapa  sarana  kesehatan  di  Lampung  Tengah  yang  terdiri  atas dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, mayoritas merupakan dokter umum, yakni 121 orang, spesialis 85 orang, dan dokter gigi 25 orang.

## Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Tengah
Kebebasan dalam akses informasi yang didukung oleh media internet memudahkan masyarakat  untuk  mengakses  segala  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menjalankan hidupnya.  Perkembangan  teknologi  ibarat  pisau  bermata  dua  di  mana  sisinya  tergantung kepada  pengguna  dalam  menentukan  pilihannya.  Teknologi  dapat  membantu  manusia dalam menambah wawasan atau malahan menjerumuskannya kedalam kejahatan. Maraknya pemberitaan negatif di tengah-tengah masyarakat juga bisa menjadi ruang celah masyarakat untuk bertindak di luar hukum. Kasus-kasus kriminalitas yang diberitakan akan sampai ke telinga masyarakat, maka bukan hal yang mustahil jika sebagian besar dari masyarakat akan meniru perilaku tersebut.
Selain faktor informasi, semakin suatu daerah tersentuh dengan modernisasi maka juga akan berdampak pada meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Masyarakat yang memiliki pendidikan,  keterampilan  dan  kekayaan  akan  cenderung  bertahan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai  keterampilan  maka  akan  semakin  terdesak.  Dalam  kondisi  ini  akan memperbesar  peluang  mereka  untuk  melakukan  tindak  kriminalitas  dengan melampiaskannya kepada masyarakat lainnya. Paparan di atas adalah contoh dari beberapa hal  yang  menjadi  alasan  utama  bagi  terjadinya  kasus  kriminalitas  kepada  perempuan  di Lampung  Tengah  yang  terbagi  menjadi  3  kategori,  yaitu Kekerasan  terhadap Perempuan,  Kekerasan  terhadap  Anak,  dan  Kekerasan  yang  Dialami  Perempuan sekaligus Anak.
 Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak Kejaksaan  Negeri  Lampung  Tengah,  Pusat  Layanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (BKBPPPA) dan Kepolisan Resort Lampung Tengah, terdapat beberapa data jenis dari kriminalitas yang telah terjadi yang menjadikan perempuan sebagai korban, yaitu kasus kekerasan  dalam  rumahtangga,  dan  kasus  Narkotika  yang  Melibatkan  Perempuan. Sedangkan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  lebih  banyak  ditemukan  berupa  kejahatan seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan dan kekerasan fisik.

## Annissa Valentina
Kasus  kekerasan  perempuan  tersebut  sebagian  besar  terjadi  di  sebagian  daerah tertentu atau tersebar di kecamatan-kecamatan tertentu saja. Ironinya adalah kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kekerasan terhadap perempuan terjadi di daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, perekonomian dan politik di wilayah ini.
 Kekerasan  terhadap  Anak Kebebasan  dalam  akses  informasi  yang  didukung  oleh maraknya penggunaan media internet memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi  yang  dibutuhkan.  Perkembangan  teknologi  ibarat  pisau  bermata  dua, tergantung  kepada  pengguna  dalam  menentukan  pilihannya.  Teknologi  dapat membantu  manusia  dalam  menambah  wawasan  atau  malahan  menjerumuskannya kedalam  kejahatan.  Maraknya  pemberitaan  negatif  di  tengah-tengah  masyarakat  juga bisa  menjadi  ruang  celah  masyarakat  untuk  bertindak  di  luar  hukum.  Kasus-kasus kriminalitas yang diberitakan akan sampai ke telinga masyarakat, maka bukan hal yang musathil sebagian dari masyarakat akan meniru hal tersebut.
Selain faktor informasi, semakin suatu daerah tersentuh dengan modernisasi maka juga  akan  berdampak  pada  meningkatnya  biaya  hidup  sehari-hari.  Masyarakat  yang memiliki  pendidikan,  keterampilan  dan  kekayaan  akan  cenderung  bertahan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Namun,  masyarakat  yang  berada  di  bawah  garis kemiskinan dan tidak mempunyai keterampilan maka akan semakin terdesak. Dari data yang telah dihimpun, terdapat 1414 kasus kekerasan yang dialami oleh anak atau  bisa disebut  juga  kasus  kekerasan  yang  berkaitan  dengan  anak  di  mana  anak  tidak  hanya menjadi korban kekerasan, namun juga menjadi pelaku dari kejahatan itu sendiri. Dari 1414  kasus,  kekerasan  yang  berkaitan  dengan  anak  dikategorikan  menjadi  4 hal,  yaitu Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (168  kasus),  Anak  Terlibat  Narkoba  (38  kasus)  , Anak Korban Kekerasan (783), Anak Disabilitas (425 kasus).
Jumlah  anak  korban  kekerasan  fisik  adalah  783  kasus  yang  mendominasi  kasus kekerasan  terkait  anak,  hingga  mencapai  55%  .  Namun,  dalam  penanganannya,  kasus kekerasan terhadap anak hanya terdapat beberapa kasus yang sampai ditindaklanjuti ke ranah  hukum,  yakni  8  kasus  (1%)  yang  merupakan  jumlah  mereka  yang  mendapat hukuman atas tindak pidana yang  telah dilakukannya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki  rasa  takut  untuk  melaporkan  kasus  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak-anak
yang berada di sekitarnya. Kekerasan ini jelas menimbulkan trauma bagi anak, terutama gangguan secara psikis.
Dari kasus kekerasan terkait anak, anak terlibat narkoba sebanyak 38 kasus (2,7%) yang terdeteksi karena sangat dimungkinkan masih banyak yang belum terungkap oleh hukum. Anak-anak dengan disabilitas memiliki permasalahan sendiri sehingga berbeda dalam  hal  penanganannya.  Dari  1414  kasus,  anak  yang  menderita  disabilitas  sejumlah 426 orang yang berarti 30%nya. Anak-anak ini dianggap lebih rentan untuk mengalami kekerasan  sehingga  dalam  hal  memberdayakan  anak,  maka  semua  anak  memilik  hak yang  diatur  undang-undang  dan  wajib  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tepat  serta perlakuan khusus di mana mereka juga dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan sosialisasi yang sempurna.
 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berupa Pencurian dengan Kekerasan Pada tahun 2016, terdapat 71 kasus pencurian dengan tindak kekerasan di Kabupaten Lampung Tengah. Dari jumlah semua kasus, sekitar 42 kasus korbannya adalah wanita dan  anak-anak.  Dalam  hal  ini,  tercatat  memiliki  wilayah  tertentu  dengan  tingkat pengaduan  yang  terbanyak  yaitu  21  kasus  atau  terpusat.  Jika  melihat  dari  konsentrasi kejadian  kasus-kasus  tersebut  maka  didominasi  terjadi  pada  daerah  yang  dilalui  jalan arteri  primer,  daerah  yang  merupakan  pusat  perekonomian  dan  kegiatan  masyarakat sehingga  masyarakat  dari  segala  penjuru  akan  berkumpul  ke  dua  daerah  ini.  sehingga ada baiknya pemerintah untuk memperketat penjagaan pada daerah-daerah yang relatif sepi dari kendaraan yang melalui jalan tersebut.

## Analisis  Studi  Pengarusutamaan  Gender  dan  Perlindungan  Anak  di  Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Dalam  mengkaji  pelaksanaan  dari  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  dalam  bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, yang secara khusus memfokuskan pengamatan pada Dinas Pendidikan, terdapat beberapa hal pokok yang bisa dilihat dan menjadi bahan analisis, yaitu:
1. Fokus  Peraturan  &  Perundang-undangan  (Komitmen  Politik)  dalam  hal Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

## Annissa Valentina
Terkait  PUG  dalam  pembangunan  pendidikan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah, suatu  informasi  ilmiah  menunjukkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  telah  memiliki  dukungan kebijakan/komitmen  dalam  bentuk  Keputusan  Bupati  Lampung  Tengah  Nomor 160/KPTS/D.1/2011  tentang  Kelompok  Kerja  Pengarusutamaan  Gender  (Pokja  PUG) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011-2015. Saat diterbitkan, surat keputusan ini seharusnya menjadi suatu bentuk dukungan kebijakan/komitmen yang nyata dari  pemerintah  daerah  terhadap  pelaksanaan  Program  PUG  di  Kabupaten  Lampung Tengah.  Namun,  keberadaan  dukungan  kebijakan  ini  belum  dibarengi  dengan  dukungan informal  terhadap  pelaksanaan  PUG  ini  misalnya:  dalam  bentuk  pembahasan  masalah gender oleh pimpinan institusi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan dinas pendidikan. Hal ini  telah  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  implementasi  dari  pihak-pihak  terkait  sehingga sudah  lima  tahun  tidak  ada  perkembangan  dari  kelompok  kerja  tersebut  dalam  bentuk kegiatan atau program kerja yang nyata.
Sedangkan  untuk  perlindungan  anak,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Tengah  belum  menerbitkan  peraturan  dalam  bentuk  apapun  untuk  menunjukkan komitmennya dalam perlindungan anak di mana anak-anak di kabupaten ini masih banyak yang  mengalami  kekerasan  fisik,  termasuk  kekerasan  seksual  di  dalamnya  yang  bahkan mencapai ribuan. Begitu pula dengan anak-anak lainnya yang berhadapan dengan hukum di mana banyak anak, terutama yang tidak bersekolah atau melanjutkan sekolah hingga SMA yang  melakukan  kejahatan  seperti  menyalahgunakan  narkoba  dengan  menjual  hingga memakai, dan melakukan pencurian denagn kekerasan.

## 2. Fokus dalam Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dalam menyusun program kerja, Dinas Pendidikan menyesuaikan dengan anggaran yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah,  bukan  berdasarkan  gender  tertentu. Mencermati  rencana  program  dan  kegiatan  Dinas  Pendidikan  sebagai  salah  satu  SKPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, secara umum masih bersifat netral gender. Hal ini disebabkan oleh tidak ada satupun di antaranya yang mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam  kebijakan,  strategi,  program  dan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  maupun  yang direncanakan  untuk  tahun  berikutnya.  Program-program  tersebut  belum  berpihak  pada salah  satu  kelompok  jenis  kelamin  tertentu,  baik  laki-laki  atau  perempuan  yang  memang memerlukan  penanganan  karena  ada  masalah  pada  kelompok  tersebut.  Hal  ini
kemungkinan  besar  dikarenakan  belum  terdapat  berbagai  data  terpilah  yang menggambarkan  kondisi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  bidang  ini  sehingga  isu  dan permasalahan gender di bidang pendidikan belum teridentifikasi secara jelas. Isu-isu gender seolah  belum  terlihat  sehingga  belum  dianggap  signifikan  sebagai  pertimbangan  dalam mengambil atau memutuskan kebijakan tertentu.

## 3. Sumberdaya Manusia, Pendanaan dan Prasarana yang Memadai
Sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Tengah  untuk  mengimplementasikan  PUG,  khususnya  bidang  pendidikan  masih  relatif rendah.  Pengetahuan  pejabat  perencana  dan  pengambil  keputusan  tentang  Keadilan  dan Kesetaraan  Gender  tidak  bisa  dianggap  mumpuni  dalam  memahami  konsep  gender  dan perlindungan  anak  apalagi  untuk  menganggapnya  sebagai  pertimbangan  penting  dalam merumuskan suatu program kerja. Dinas Pendidikan belum  memiliki Sumberdaya Manusia yang memahami PUG, sehingga belum dapat menjadi focal point gender .
Sejak tahun 2002 telah diadakan pelatihan PUG dalam pembangunan daerah khususnya untuk  pejabat  di  bagian  perencanaan  program/kegiatan  dengan  dana  Project  ADB. Kegiatan tersebut telah berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jenis pelatihan dan kegiatan  yang  lain  untuk  mendukung  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  dalam pembangunan  daerah,  antara  lain:  Pelatihan  Analisis  Gender  dan  Monitoring  Evaluasi Program Kebijakan Pembangunan bagi Aparatur Perencanaan, dan Pelatihan Penyusunan Anggaran  Responsif  Gender  bagi  Aparatur  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten Lampung  Tengah.  Pelatihan  pelatihan  tersebut  sangat  mendukung  pada  peningkatan kualitas  SDM  apatur  pemerintah  daerah  setempat.  Namun  kenyataannya,  pejabat  yang terbaru  atau  sedang  menjabat  tidak  mengetahui  mengenai  pelatihan  ini  sehingga  belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gender dan pengarusutamaannya.

## 4. Ketersediaan dan pemanfaatan data agregat berdasarkan jenis kelamin
Berbagai  data  yang  penting  yang  telah  dikumpulkan  oleh  Dinas  Pendidikan,  tidak  ada satupun  yang  terpilah  berdasarkan  jenis  kelamin,  meskipun  terdapat  data  yang  dipilah berdasarkan  usia.  Data  terpilah  berguna  untuk  menghasilkan  data  statistik  serta  indikator pendidikan  yang  berwawasan  gender  agar  permasalahan  gender  tidak  terjadi  atau  tidak membesar  sehingga  para  perencana  dapat  memahami  adanya  perbedaan  pengalaman,
aspirasi, dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki. Namun pada kenyataannya tidak disajikan data secara terpilah gender, baik rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kerja (APK), dan angka melek huruf yang masih disajikan secara umum.

## Bidang Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, studi ini mengamati beberapa hal yang terdapat pada Dinas Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  memiliki  wewenang  dalam  memanajemen bidang ini, yaitu:

## 1. Fokus  Peraturan  &  Perundang-undangan  (Komitmen  Politik)  dalam  hal Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak dalam bidang kesehatan
Terkait  PUG  dalam  pembangunan  kesehatan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  data menunjukkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  tidak  memiliki  dukungan  kebijakan/komitmen dalam  bentuk  Keputusan  Bupati  Lampung  Tengah  atau  Surat  Keterangan  yang  secara khusus  menginstruksikan  atau  memberikan  payung  hukum  yang  tegas  dalam  PUG  dan Perlindungan Anak. Komitmen politik ( political will ), dukungan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah dapat ditelusuri dengan merujuk pada Perda/Surat Keputusan/Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  dan  pimpinan  tertinggi  di  setiap SKPD,  terutama  Dinas  Kesehatan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya komitmen  dari  pimpinan  tertinggi  terhadap  pelaksanaan  PUG  dalam  pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Pelayanan kesehatan yang terpadu bagi ibu dan anak  sebagai  bagian  penting  dari  keberlangsungan  suatu  pembangunan  sangat membutuhkan penegasan melalui peraturan pemerintah daerah agar program penanganan dapat dibentuk dan dijalankan oleh Dinas kesehatan.

## 2. Fokus dalam Penyusunan Kebijakan, Program Dan Kegiatan
Mencermati rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, secara umum masih bersifat netral gender. Jika diamati, Hal masih banyak di antaranya yang belum mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam  kebijakan,  strategi,  program  dan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  maupun  yang
direncanakan  untuk  tahun  berikutnya.  Misalnya  saja  mengenai  Program  Peningkatan Keselamatan  Ibu  Melahirkan  dan  Anak  yang  terbagi  menjadi  tiga  program  khusus,  yaitu Pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak,  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja,  dan Pelatihan  dan  Pendidikan  Perawatan  Kesehatan  Usila  (Usia  Lanjut).  Program-program tersebut  memang  sudah  berpihak  pada  salah  satu  kelompok  jenis  kelamin  tertentu,  yaitu perempuan  yang  memang  memerlukan  penanganan  karena  kerentanan  fisik  yang dimilikinya,  namun  belum  berbasis  gender.  Selain  itu,  isu  dan  permasalahan  gender  di bidang  kesehatan  belum  teridentifikasi  secara  jelas  karena  data-data  tersebut  belum mengalami analisis gender atau belum dianggap signifikan sebagai pertimbangan perencana dalam mengambil atau memutuskan kebijakan tertentu.

## 3. Sumberdaya Manusia, Pendanaan dan Prasarana yang Memadai
Dinas  kesehatan  belum  memiliki  sumberdaya  yang  bisa  disebut  memadai  dalam mengimplementasikan PUG. Selain disebabkan rendahnya pengetahuan pejabat perencana dan  pengambil  keputusan  tentang  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dengan  belum memahami  konsep  gender  dan  perlindungan  anak  yang  tepat,  dari  segi  pendanaan  juga belum  ada  dukungan  anggaran  yang  responsif  gender,  baik  dari  APBD  maupun  hibah khusus.  Sementara  itu,  dari  sarana  dan  prasarana,  belum  terdapat  Kelompok  Kerja  yang dibentuk atau Tim Pokja PUG yang memiliki fungsi praktis dan strategis bagi percepatan untuk  mewujudkan  pembangunan  daerah  yang  responsif  gender.  Perempuan  dan  anak dianggap  sebagai  kelompok  rentan  namun  belum  mendapatkan  perhatian  khusus  secara utuh.

## 4. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Agregat berdasarkan Jenis Kelamin
Mekanisme  pendataan  data  terpilah  menurut  jenis  kelamin  dan  usia dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama dalam level Puskesmas-puskesmas yang terdapat di  kecamatan-kecamatan  beserta  desa-desa  yang  jaraknya  cenderung  lebih    dekat  dengan masyarakat setempat. Data-data tersebut mengenai Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  berupa  layanan  BPJS  dan  Jamkesmas.  Namun,  hal

## Annissa Valentina
tersebut  belum  sepenuhnya  disadari  bahwa  data  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  data pembuka wawasan masalah kesenjangan gender dalam bidang kepegawaian dan kesehatan masyarakat secara umum. Selain itu data terpilah juga mengenai data kunjungan masyarakat ke  puskesmas  terdekat  serta  gizi  buruk  bagi  bayi  dan  balita  serta  perkembangan  Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir (AKI dan AKB).

## KESIMPULAN
Kondisi mengenai gender dan perlindungan anak jika ditinjau secara akademis dan perundangan? Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi,  dan  kontrol  atas  pembangunan  serta memperoleh  manfaat  yang  setara  dan  adil  dari  pembangunan.  Orangtua  harus  berusaha membuat  anak  merasa  lebih  aman,  tetap  aman,  dan  mengurangi  adanya  risiko  bahaya kekerasan fisik dan mental yang bisa saja terjadi kepada anak-anak.
Perempuan  belum  sepenuhnya  memahami  ketika  mereka  mengalami  kekerasan secara mental karena hanya mengetahui bahwa kekerasan hanya berupa fisik, laki-laki belum memiliki  motivasi  untuk  memiliki  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  masih  banyak  orangtua yang  belum  memiliki  pengetahuan  mengenai  pola  asuh  terhadap  anak  yang  tepat,  serta masih  ada  pelayanan  kesehatan  yang  belum  memiliki  standar  pelayanan  bagi  anak-anak sehingga hak anak dalam kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi.
Belum adanya komitmen politik yang seharusnya dituangkan dalam sebuah payung hukum yang jelas dalam implementasi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di Kabupaten  Lampung  Tengah  karena  masih  sebatas  wacana  atau  harapan.  Dalam  bidang pendidikan, payung hukum PUG berupa SK Bupati tentang Kelompok Kerja PUG yang belum  terlihat  perannya  secara  nyata.  Sedangkan  bidang  kesehatan  belum  memiliki peraturan apapun yang berkaitan dengan PUG dan Anak.
Dilihat  dari  penyusunan  kebijakan,  program  dan  kegiatan,  bidang  pendidikan dikategorikan  netral  gender  begitu  pula  dengan  bidang  kesehatan,  namun  jika  bidang kesehatan  mencantumkan  program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  berbasis  gender,  maka selangkah  lagi  akan  memasuki framework yang  responsif  gender  dan  anak.    Ketersediaan sumberdaya manusia yang responsif gender tidak dimiliki oleh kedua bidang ini meskipun dari  pendanaan  bidang  kesehatan  menyediakan  dana  0,002%  dari  total  plafon  Anggaran
Dinas  Kesehatan  bagi  program  yang  berkaitan  dengan  perempuan  dan  anak.  Sedangkan, Dinas Pendidikan tidak memiliki program kerja berdasarkan gender dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2015
Buku Data Terpilah Gender, 2013, Sukabumi: Pemerintah Kota Sukabumi
Emy Susanti Hendrarso mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan & Strategi Pendidikan Gender
Fauziah, Dewi, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga, 2010, Yogyakarta:

## UIN Sunan Kalijaga
Herien  Puspitawati    mengenai  Persepsi  Peran  Gender  terhadap  Pekerjaan  Domestik  dan Publik pada Mahasiswa IPB
Hidayat, Rahmat Dudung, Pengaruh_Sex_Determinants, Bandung: FPBS UPI
Iklilah  Muzayyanah  Df.,  M.Si  Dalam  Pengarusutamaan  Gender  Di  Indonesia Dipresentasikan Pada Workshop Pengarusutamaan Gender Dan Anak Di Perguruan Tinggi Agama Islam) Hotel T, 1 Oktober 2014
Muzayyanah,  Iklilah,  Df.,  M.Si,  Pengarusutamaan  Gender  di  Indonesia  yang diipresentasikan  pada  Workshop  Pengarusutamaan  Gender  dan  Anak  di  Perguruan Tinggi Agama Islam) 2014, Hotel T
Puspitawati, Herien, Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada
Mahasiswa IPB, Bogor
Ringkasan Kajian UNICEF Indonesia Oktober 2012
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan  Anak,  Bandung:  Citra Umbara
Yurni Satria Dalam Mengenali Dan Memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan

## Z  Liunir,  Kekerasan  Terhadap  Anak;  Permasalahan  Dan  Pemecahannya Child Abuse : Problems And Solutions
Aprilina.  Wahyu  Diah,  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  (Studi  Analisis  Isi  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional). 2015. Yogyakrta: Universitas Gadjah Mada.
Marpaung,  Putri  C.  Kinerja  Biro  Pemberdayaan  Perempuan  Setdaprovsu  dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Utara. 2011. Sumatera Utara: USU