Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## EKSISTENSI BANK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA
Nila Trisna 1
Ilka Sandela 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 nilatrisna@utu.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 ilkasandela@utu.ac.id

## Abstract
Development in Indonesia is increasing day by day,  it’s resulting in an increasing need  for  land.  However,  the  limited  availability  of  land  will  hamper  the development  process.  Based  on  these  conditions,  a  solution  is  needed  that  can guarantee  the  availability  of  land.  In  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job Creation provides a solution related to this, namely the formation of a land bank to ensure the availability of land that can be allocated for future use. This study aims to examine the philosophical and juridical foundations for the establishment of  land  bank  institutions  and  the  regulation  of  land  banks  according  to  Law Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  and  the  concept  of  implementing land  bank  institutions  in  Indonesia.  The  research  method  used  is  a  normative juridical  research  method.  The  results  show  that  the  philosophical  and  juridical foundation for the establishment of a land bank is that the state has the state's obligation to create welfare and prosperity for all Indonesian people as stated in the opening mandate and Article 33 of the 1945  Constitution of the Republic of Indonesia.  As  for  the  regulation  of  land  banks  according  to  Law  Number  11  of 2020 concerning Job Creation, which is contained in Chapter VIII concerning Land Acquisition, Part Four concerning Land in accordance with Articles 125-135. Then, the  concept  of  implementing  a  land  bank  in  Indonesia  can  be  implemented through  the  land  acquisition  mechanism  of  existing  community  rights  and government designation for state lands. In addition, land banks are not only for the development of public interests that are for profit, but also for the purpose of supporting non-profit Social Interest and agrarian reform programs.

## Keywords : Existency, Land Bank, Agrarian Law, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  tanah  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  terus semakin    meningkat,  baik  bagi  pembangunan  kepentingan  umum  oleh pemerintah maupun kepentingan investasi oleh pihak swasta. Pengadaan tanah yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menyediakan tanah bagi  pelaksanaan pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa,
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
negara  dan  seluruh  rakyat  di  Indonesia. 1 Ketersediaan  tanah  yang  cenderung tetap,  namun  di  sisi  lain  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  bertambah menjadikan tanah sebagai obyek  yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik agar memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Intensitas  kebutuhan  pembangunan  yang  semakin  meningkat  serta kondisi  semakin  terbatasnya  ketersediaan  tanah  tersebut  secara  simultan berakibat  pada  semakin  sulitnya  optimalisasi  pemanfaatan  penggunaan  tanah, khususnya  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang mengakibatkan  terjadinya  pertentangan  kepentingan  antar  pihak  atas  sebidang tanah yang sama. 2 Selain itu, menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam rangka penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan terutama di kawasan perkotaan,  kawasan  bisnis  -  industri,    kawasan  yang  akan  direncanakan  dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pembangunan strategis nasional. Lahan  atau  tanah  merupakan  media  yang  sangat  penting  bagi  suatu proses  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  utamanya  yang  membutuhkan tanah  dalam  jumlah  yang  sangat  luas.  Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi adalah  ketika  pemerintah  hendak  memulai  suatu  pembangunan,  lahan  yang dikehendaki  tidak  atau  belum  tersedia.  Akibat  praktis  yang  ditimbulkan  adalah pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  proses  pengadaan  tanah terutama  terkait  eksekusi  pengadaan    penguasaan  tanah  dan  pembiayaannya yang  menjadi  sangat  mahal.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  proses pengadaan yang berlarut-larut. 3
Apabila  dicermati  kondisi  saat  ini  ketimpangan  penguasaan  tanah  yang tidak berimbang terus terjadi di masyarakat. Rasio gini ketimpangan penguasaan tanah  di  Indonesia  termasuk  sangat  tinggi  mencapai  angka  0,54-0,67. 4 Artinya, hanya  sekitar  1%  penduduk  yang  menguasai  67%  sumber  daya  agraria,  tanah, dan  ruang,  sedangkan  sisanya  99%  penduduk  Indonesia  menguasai  33% sumberdaya  agraria  yang  tersedia.  Begitu  tingginya  ketimpangan  kepemilkan tanah  menjadi  hambatan  dalam  penyediaan  tanah  bagi  pembangunan.  Hanya sebagian  kecil  penduduk  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pemodal  (kapitalis) menguasai  tanah  dengan  sangat  luas.  Pihak  kapitalis  ini    sangat  menentukan dalam  keberhasilan  penyediaan  tanah  untuk  pembangunan,  sehingga  tanah dapat dijadikan sebagai obyek spekulasi untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya dari ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.
Permasalahan  lain  yang  sering  terjadi  adalah  penguasaan  tanah  oleh pihak swasta  dalam skala luas untuk dimanfaatkan di waktu yang akan datang. Pencadangan  tanah  seperti  ini  sebenarnya  merupakan  praktik  spekulasi  dan menurut peraturan perundangan termasuk dalam kategori penelantaran tanah. Praktik  seperti  itu  banyak  dilatarbelakangi  faktor  mencari  keuntungan  semata
1 Pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
2 Ranitya  Ganindha.  Desember  2016.  Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum , Jurnal Arena Hukum . Volume 9, Nomor 3: 442-462.
3 Raffli Noor,Maret 2014. Manajemen Bank Tanah . Jurnal Direktorat dan Tata Ruang BAPPENAS . Vol. I : 19.
4 https://finance.detik.com/properti/d-5291541/ketimpangan-kepemilikan-tanah-di-ri-masih-tinggi-ini-datanya
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dengan  mendapatkan  perbedaan  harga  tanah  saat  dibeli  dengan  saat  dijual kembali  (dimanfaatkan)  dalam  masa  waktu  yang  panjang  hingga  10-20  tahun kemudian  oleh  pihak  yang  terlibat  didalamnya. 5 Tanah  dengan  sangat  mudah dijadikan  sebagai  obyek  spekulasi  oleh  sekelompok  pihak  karena  penguasaan yang  dominan.  Aksi  spekulasi  bisa  memicu  harga  tanah  semakin  mahal  yang berujung  makin  tak  terjangkaunya  harga.  Harga  tanah  dapat  diatur  dan dikendalikan dengan mudah oleh spekulan, sehingga nilai / harga tanah menjadi melambung tinggi dan meningkat diatas kewajaran.
Pengadaan tanah yang berbelit kemudian menjadikan hak dari pihak lain yakni  pemerintah  ataupun  swasta  yang  lebih  membutuhkan  dan  mampu memanfaatkan  bidang  tanah  tersebut  dengan  segera  menjadi  tidak  terpenuhi sehingga potensi kesejahteraan baik secara langsung maupun melalui penciptaan lapangan  kerja  tidak  dapat  terwujud.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu  melihat pembangunan  infrastruktur  yang  paling  dibutuhkan  masyarakat,  berkaitan dengan jaminan ketersediaan lahan pembangunan.
Kompleksitas  persoalan  ketersediaan  tanah  untuk  pembangunan  umum dibutuhkan  strategi  dan  metode  untuk  dapat  diselesaikan  secara  mendasar, sistematis,  efektif  efisien  dan  berjangka  Panjang  (memenuhi  tuntutan  jauh dimasa datang) 6 . Salah satu konsep yang dapat dikembangkan melalui Lembaga Bank  Tanah  ( land  banking ).  Substansi  bank  tanah  adalah  pencadangan  tanah pemerintah.  Pembentukan  lembaga  bank  tanah  yang  menangani  pengadaan tanah  menjadi  sangat  penting  untuk  menghindari  terjadi  ketimpangan ketersediaan tanah dengan upaya Pemerintah melakukan pembangunan.
Persoalan  ketersediaan  lahan  secara  kebijakan  telah  diakomodir  melalui UU  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  bagi Kepentingan Umum. UU tersebut tidak hanya mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan swasta. Kehadiran regulasi  ini  sangat  mendukung  dalam  upaya  pemerintah  untuk  penyediaan tanah, namun dari sisi waktu dan biaya tidak dapat diprediksi. Terkadang proses penyelesaiannya  berlangsung  lama  dan  rumit,  belum  lagi  adanya  sengketa  / konflik  serta    harga  tanah  yang  tidak  pasti,  sehingga  menghambat  pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.
Salah satu terobosan untuk mengatasi kompleksitas masalah pengadaan tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  dilaksanakan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UUCK),  yang mengamanatkan  pembentukan  Bank  Tanah.    Bank  Tanah  atau  Land  Banking merupakan  praktik  membeli  atau  mengambil  alih  tanah  yang  nantinya dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan.  Adapun  tujuan pembentukan  Bank  Tanah  yaitu  untuk  menjamin  terwujudnya  ketentuan  yang dirumuskan  pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  beserta  amandemennya  serta mendukung  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan,  adil,  dan  merata  bagi
5 Ibid, hlm. 3
6 Bernhard Limbing.2014. Opini Kebijakan Agraria . Pustaka Margareta. Jakarta. hlm.82.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kepentingan  rakyat.  Ini  menjadi  hal  yang  baru  di  Indonesia,  yang  berfungsi menjadi salah satu solusi persoalan pertanahan di Indonesia.
Presiden  Jokowi  menyampaikan  keberadaan  Bank  Tanah  sangat  penting dalam  menjamin  masyarakat  terhadap  kepemilikan  tanah  dan  lahan.  Selain  itu, Bank  Tanah  juga  diperlukan  untuk  menjamin  kepentingan  umum,  kepentingan sosial,  kepentingan  pembangunan  nasional,  pemerataan  ekonomi,  konsolidasi lahan,  dan  reforma  agraria. 7 Namun  demikian,  tidak  sama  halnya  menurut pendapat  beberapa  pakar  hukum  agraria  diantaranya  Prof.  Maria  SW Sumardjono  menilai  pengaturan  bank  tanah  dalam  UUCK  bertentangan  dengan Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  sasarannya  secara  substansi  kepentingannya hanya bagi kepentingan sekelompok rakyat kecil. Bukan sebaliknya dipergunakan sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat  dan  dianggap  melanggar  prinsip dalam Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  (PA  dan  PSDA)  mengenai  tumpang  tindih  kewenangan pelaksanaan penyediaan obyek TORA oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. 8
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka  keberadaan  Bank  Tanah  dalam perspektif  hukum  kiranya  memerlukan  klarifikasi  secara  filosofis  dan  yuridis, serta  perlu  pengawalan  pada  saat  penyusunan  kebijakan  dalam  bentuk peraturan  pemerintah  (PP)  agar  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  NRI.  Hingga saat  ini  Rancangan  Peraturan  Pemerintah    (RPP)  tentang  Bank  Tanah  belum disahkan  menjadi  peraturan  pemerintah,  diantara  45  RPP  lainnya  yang  sudah disahkan  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  substansi  UU  No.  11 Tahun 2020 yang terkait dengan kluster lembaga bank tanah yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi para ahli hukum dan di kalangan masyarakat. Tulisan ini  juga  mengetahui  potensi  dampak  diterapkannya  UU  No.  11  Tahun  2020 dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  sesuai  amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  asas-asas,  konsep- konsep  hukum,  norma-norma  hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan perundang-undangan. 9 Bahan  penelitian  terdiri  dari  bahan  hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan  penelitian  tersebut  kemudian  dianalisis menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  tujuan  untuk  memahami  makna dari  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  yang  selanjutnya  ditafsirkan  lagi secara normatif, logis dan sistematis.
7 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009183750-532-556683/jokowi-soal-bank-tanah-akses- masyarakat-miliki-lahan.
8 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di- uu-ciptaker
9 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Landasan Filosofis dan Yuridis Pembentukan Lembaga Bank Tanah
Salah  satu  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yaitu mewujudkankesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Hal  ini  secara  jelas  dicantumkan  dalam  amanat  pembukaan  UUD  1945. Negara harus hadir dan berkewajiban untuk dapat memenuhi hak-hak dasar bagi  warganya  seperti  pekerjaan,  penghidupan  yang  layak,  tempat  tinggal, sumber  makanan  hingga  lingkungan  yang  memadai.  Salah  satu  sumberdaya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut melalui pemanfaatan tanah secara produktif dan optimal di seluruh wilayah NKRI.
Dalam konteks Indonesia, lembaga bank tanah didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok  Agraria  (UUPA).  Pasal  33  harus  dipahami  sebagai  satu  kesatuan  yang utuh.  Ayat  (3)  merupakan  konsekuensi  logis  dari  ayat  (1)    tentang  struktur perekonomian  berdasarkan  asas  kekeluargaan,  sedangkan  ayat  (2)    tentang peranan  negara  baik  oleh  pemerintah  maupun  badan  usaha  negara (BUMN/BUMD)  untuk  mengelola  kegiatan  ekonomi  yang  terkait  dengan kehidupan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.
Amanah  konstitusi  ini  sangatlah  jelas.  Perintah  pertama,  negara diberikan  kewenangan  untuk  menguasai  seluruh  sumberdaya  agraria diwilayah  NKRI.  Perintah  kedua,  penguasaan  oleh  negara  bertujuan  untuk kemakmuran rakyat. Perintah konstitusi ini merupakan turunan dari amanah dasar negara dalam sila ke  – 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Pancasila  menjadi  landasan  ideal  dan  jiwa  negara  bangsa  Indonesia menuju  visi  dan  sebagai spirit yang  menggerakkan  perjuangan  dan  derap pembangunan.  UUD  1945  menjadi  patokan  dasar  dalam  menuntun kekuasaan  negara  menuju  pembangunan  yang  diharapkan.  Pasal  33  UUD 1945 menjadi landasan negara menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah dan SDA yang disebut sebagai hak menguasai negara (HMN) yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut  paham  negara  integralistik  yang  dikemukakan  oleh  R. Soepomo  pada  sidang  BPUPKI  31  Mei  1945,  pembangunan  ekonomi (termasuk  tanah)  memakai  sistem  “Sosialisme  Negara”,  yaitu  kesejahteraan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 10 Dalam  implementasinya  hak  menguasai negara  (HMN)  harus  mencerminkan  nilai-nilai  dasar  Pancasila.  Dalam melaksanakan kekuasaan HMN, pemerintah harus mengacu pada UUD 1945 yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan, persamaan dan kesejahteraan.
Mengacu pada landasan konstitusional yang telah diatur dalam UUD Negara  Republik  Indonesia  pada  pasal  33  ayat  (3)  yakni  memiliki  visi bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Penjabaran lebih lanjut
10 Ibid, hlm. 90
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dari  ketentuan  pasal  33  UUD  1945  tersebut  telah  ditegaskan  secara  jelas dalam pasal 2 ayat (2) UUPA tahun 1960, bahwa negara berwenang:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan tanah, atau pemeliharaanya.
b. Menentukan  dan  mengatur  hak-hak  yang  dapat  dipunyai  atau  (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air,  dan ruang  angkasa,  segala  sesuatunya  dengan  tujuan  untuk  mencapai sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam  masyarakat  adil  dan makmur.
Amanah  pasal  2  ayat  (2)  UUPA  juga  sering  diistilahkan  dengan  Hak Menguasai  Negara  (HMN).  HMN  tidak  identik  dengan  hak  memiliki.  Negara tidak memiliki tanah karena negara ada setelah rakyat ada. HMN adalah  hak rakyat  pada  tingkat  negara  sebagai  organisasi  tertinggi.  Dengan  demikian, negara  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menjual  atau  menggadaikan tanah. 11 Dalam  arti  lain,  walaupun  negara  diberikan  kewenangan  untuk menguasai  tanah,  tetapi  bukan  berarti  negara  memiliki  tanah  sebagai  lahan cadangan yang dapat langsung dipergunakan sewaktu waktu untuk berbagai kepentingan. Tanah tetap dimiliki oleh rakyat atau melalui proses penetapan apabila  tanah  tersebut  tanah  negara  bebas.  Kepemilikan  tanah  oleh  negara untuk dijadikan asset tetap melalui mekanisme dan regulasi yang ada terkait perolehannya.
Wewenang  persediaan  tanah  dapat  diperluas  dari  lembaga pengadaan  tanah  ke  lembaga  bank  tanah.  Keberadaan  bank  tanah  dapat menjalankan  apa  yang  telah  diamanatkan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  dan UUPA 1960 tersebut. Kewenangan menguasai menurut  HMN dalam rangka persediaan tanah yang akan menjadi sumber asset bank tanah tetap melalui proses  perolehan  tanah.  Penguasaan  negara  tidak  serta  merta,  walaupun negara  memiliki  wewenang  untuk  menguasai  tanah,  namun  dalam perolehannya  tetap  memperhatikan  dan  menghargai  hak-hak  masyarakat yang  telah  ada  melalui  mekanisme  pengadaan  tanah  menurut  UU  No.  2 Tahun  2012,  penetapan  pemerintah,  jual  beli,  tukar  menukar  dan  bentuk lainnya.
Kewenangan  HMN  oleh  pemerintah  saat  ini  dilaksanakan  oleh Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional.  Tugas  dan fungsi  yang  dilaksanakan  selama  ini  meliputi  kewenangan  yang  disebutkan dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUPA.  Menurut  perspektif  lembaga  Bank  Tanah, ATR/BPN  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  dan  menyelenggarakan persediaan  tanah.  Tugas  persediaan  tanah  sebenarnya  bukan  tugas  baru  di kementerian  ATR  /  BPN,  namun  bukan  dalam  konteks  pencadangan  tanah untuk  bank  tanah,  namun  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  bagi
11 Ibid, hlm. 90
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pembangunan  untuk  kepentingan  umum.    Pelaksanaan  pengadaan  tanah hanya  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  saat  ini  yang  lebih  berorientasi kepada  kepentingan  umum  dan  investasi,  sedangkan  bank  tanah  kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan peggunaannya di kemudian hari yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Begitu  juga  dalam  hal  distribusi  tanah  kepada  masyarakat  dalam rangka  mengurangi  ketimpangan  pemilikan  tanah,  tanah  yang  sudah dicadangkan  dalam  bank  tanah  dapat  didistribusikan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  tanah  tempat tinggal  di  daerah  perkotaan  dan  lahan  pertanian  yang  produktif  di  wilayah perdesaan. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah  yang  dialokasikan  penggunaannya  di  masa  mendatang,  tergantung tujuan  pengambilalihan  tanahnya.  Kewenangan  pemerintah  dalam  Bank Tanah  muncul  dari  konsep  Hak  Menguasai  Negara  yang  juga  dibatasi  oleh fungsi  sosial  tanah. 12 Bank  tanah  dapat  dijadikan  sebagai  instrumen  untuk mendukung  pelaksanaan  berbagai  kebijakan  pertanahan  dan  mendukung tercapainya pembangunan melalui pengembangan wilayah, pengadaan tanah secara adil untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## 3.2 Pengaturan Kebijakan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Salah  satu  target  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  tahun  2005-2025  yang  ingin  dicapai  adalah  pembangunan infrastruktur  untuk  mencapai  kondisi  layanan  negara  yang  optimal. Keberadaan  bank  tanah  di  negara-negara  maju  sudah  banyak  dipraktekkan. Pada    RPJMN  2015-2019,  pemerintah  secara  tegas  menerapkan  perlunya pendirian  bank  tanah  di  Indonesia.  Beberapa  catatan  dalam  substansi Undang-Undang  Cipta  Kerja  berkaitan  dengan  pembentukan  Bank  Tanah diantaranya  yaitu  Badan  Bank  Tanah  sebagai  badan  khusus  milik  negara dengan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Artinya  Badan  Bank  Tanah  ini seperti berbentuk Badan Hukum atau perseroan terbatas yang menjalankan fungsinya secara otonom/mandiri.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UUCK)  merupakan  bentuk omnibus  law yang diterapkan di Indonesia. Omnibus law adalah konsep menyederhanakan berbagai  produk  hukum  menjadi  satu  produk  hukum  yang  menyeluruh 13 . Pengaturan yang terkait dengan lembaga Bank  Tanah pada  Undang-Undang Cipta  Kerja  terdapat  dalam  Bab  VIII  tentang  Pengadaan  Tanah,  Bagian Keempat tentang Pertanahan sesuai Pasal 125-135.
Produk  hukum  turunan  UUCK  yang  sudah  ditetapkan  dan diundangkan    pada  tanggal  2  Februari  2021  sebanyak  45  Peraturan
12 Farah  Devi.2014. Konsep  Bank  Tanah  Sebagai  Solusi  Mengatasi  Masalah  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Konsep Hukum Pertanahan di Indonesia , Universitas Indonesia .Jakarta.
13 Bagir Manan, 1997. BeberapaMasalah HTN Indonesia. Akumni.Bandung: hlm. 144.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pemerintah  dan  4  Peraturan  Presiden.  Rancangan  PP  Bank  Tanah  juga termasuk  yang  telah  disusun  dan  dibahas  terakhir  hingga  18  Januari  2021, namun  hingga  saat  ini  PP  tentang  Bank  Tanah  belum  disahkan  oleh pemerintah  walaupun  telah  melewati  waktu  penetapannya  pada  tanggal  2 Februari 2021.
Konsep  bank  tanah  pada  dasarnya  menghimpun  tanah  dari masyarakat  terutama  yang  ditelantarkan  dan  tanah  negara  yang  belum digunakan,  kemudian  tanah-tanah  itu  dihimpun,  dikembangkan  dan  di distribusikan kembali sesuai rencana penggunaan tanah. Jadi bank tanah juga merupakan  sarana  manajemen  tanah  dalam  rangka  pemanfaatan  dan penggunaan  tanah  agar  lebih  produktif  dengan  cara  memperoleh  tanah sebelum  adanya  kebutuhan,  sehingga  harga  tanah  masih  murah.  Dengan demikian  bank  tanah  adalah  akuisisi  tanah  (pengadaan  tanah)  secara sistematis  terhadap  tanah  yang  belum  dikembangkan,  tanah  terlantar  atau yang  ditinggalkan  kosong  dan  dianggap  memiliki  potensi  untuk pengembangan.  Pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  yang  dilakukan  bank tanah  diadakan  untuk  penggunaan  masa  depan  dan  dalam  rangka menerapkan kebijakan tanah publik.
Adapun beberapa pengaturan dalam RPP Bank  Tanah meliputi :
a. Tugas dan Fungsi Bank Tanah
1) Perencanaan
Perencanaan  terbagi  3  jangka  waktu    yaitu  rencana  jangka  panjang, rencana  jangka  menengah  dan  rencana  tahunan.  Rencana  jangka panjang  merupakan  perencanaan  kegiatan  untuk  jangka  waktu  25 tahun.  Rencana  jangka  menengah  merupakan  perencanaan  kegiatan selama  5  tahun  dan  perencanaan  untuk  kegiatan  selama  1  tahun adalah  rencana  jangka  tahunan.  Kepala  Bank  Tanah  menetapkan perencanaan  dan  disetujui  oleh  Komite  Bank  Tanah.  Perencanaan didasarkan  oleh  rencana  pembangunan  jangka  menengah  nasional dan rencana tata ruang.
2) Perolehan Tanah
Saat  menjalankan  fungsi  perolehan  tanah,  kegiatan  ini  akan memperoleh  2  hasil  yaitu  tanah  hasil  penetapan  pemerintah  dan tanah  dari  pihak  lain.  Tanah  hasil  penetapan  pemerintah  terdiri  dari tanah  bekas  hak,  kawasan  dan  tanah  terlantar,  tanah  pelepasan kawasan  hutan,  tanah  timbul,  tanah  hasil  reklamasi,  tanah  bekas tambang,  tanah  pulau-pulau  kecil,  tanah  yang  terkena  kebijakan perubahan  tata  ruang,  tanah  yang  tidak  ada  penguasaan  di  atasnya, dan  tanah  lainnya.  Adapun  tanah  dari  pihak  lain  terdiri  dari Pemerintah  pusat,  Pemerintah  daerah,  BUMN,  BUMD,  BUMDes, Badan  usaha,  Badan  hukum  dan  Masyarakat.  Tanah  dari  pihak  lain dapat  diperoleh  dengan  proses  jual  beli,  hibah/sumbangan  atau sejenis, tukar menukar dan pelepasan hak.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3) Pengadaan Tanah
Pengadaan  tanah  dapat  dilaksanakan  melalui  mekanisme  tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung sebagiamana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012.
4) Pengelolaan Tanah
Kegiatan  pengelolaan  tanah  terdiri  dari  pengembangan  tanah, pemeliharaan dan pengamanan dan pengendalian tanah.
5) Pemanfaatan Tanah
Pemanfaatan tanah dapat dilakukan  oleh  Bank Tanah dan atau kerja sama  pemanfaatan  dengan  pihak  lain.  Dalam  melaksanakan pemanfaatan  tanah,  Bank  Tanah  tetap  memperhatikan  asas kemanfaatan dan asas prioritas.
6) Pendistribusian Tanah
Pendistribusian  tanah  berupa  kegiatan  penyediaan  dan  pembagian tanah kepada pihak lain.
b. Kewenangan Bank Tanah
Bank  Tanah  mempunyai  kewenangan  melakukan  penyusunan rencana induk, membantu memberikan kemudahan Perizinan
Berusaha/persetujuan melakukan pengadaan tanah dan menentukan tarif pelayanan.  Dalam  membantu  memberikan  kemudahan  perizinan Berusaha/persetujuan,  Bank  Tanah  memberikan  bantuan  fasilitasi perizinan di bidang pertanahan dan tata ruang.
c. Hak Atas Tanah
Paling sedikit 30 persen dari tanah negara dapat dialokasikan untuk bank  tanah  dan  akan  dikelola  oleh  badan  pengawas.  Dalam pelaksanaannya,  hak  atas  tanah  telah  diatur  di  dalam  UUCK  Pasal  129. Bank Tanah diberikan hak pengelolaan dalam bentuk hak guna usaha, hak guna  bangunan,  dan  hak  pakai.  Pemegang  hak  pengelolaan  Bank  Tanah diberikan  beberapa  kewenangan  dalam  rangka  mendukung  investasi, antara  lain:  (1)  menyusun  rencana  induk,  (2)  membantu  memberikan kemudahan  perizinan  berusaha/persetujuan,  (3)  melakukan  pengadaan tanah, dan (4) menentukan tarif pelayanan.
d. Sumber Kekayaan Bank Tanah
Presiden saat ini telah menetapkan modal awal pembentukan dan pelaksaan  Bank  Tanah  sebesar  lima  triliun  rupiah  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Ketentuan  ini  tertuang  dalam RPP  Bank  Tanah.  Apabila  modal  berkurang  dari  jumlah  tersebut, pemerintah  akan  memberikan  modal  tambahan  yang  juga  ditetapkan melalui  peraturan  pemerintah.  Setelah  berjalan,  Bank  Tanah  dapat memperoleh  kekayaan  dari  meliputi  APBN,  pendapatan  sendiri, penyertaan  modal  negara,  dan  sumber  lain  yang  sah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  telah  disebutkan  di
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dalam  UUCK  Pasal  128.    Bank  Tanah  juga  dapat  melakukan  pinjaman untuk  membiayai  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  aset.  Meskipun demikian,  hal  ini  harus  dilakukan  sesuai  persetujuan  Komite  dan  Dewan Pengawas  Bank  Tanah.  Bank  Tanah  juga  dapat  menerima  pembayaran dalam  bentuk  penyertaan  modal  pada  pihak  lain  yang  melakukan  kerja sama pemanfaatan tanah.
e. Struktur/Kelembagaan Bank Tanah
Badan  Bank  Tanah  secara  umum  terdiri  atas  3  komponen  yaitu Komite,  Dewan  Pengawas,  dan  Badan  Pelaksana.  Komite  diketuai  oleh menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pertanahan  (Kementerian  ATR/BPN)  dan  beranggotakan  para  menteri dan  kepala  yang  terkait  yang  ditunjuk  oleh  Presiden.  Menteri  di  bidang Keuangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menjadi jajaran anggota  Komite saat  ini.  Dewan  Pengawas  ditetapkan  oleh  Komite  Bank Tanah  serta  berperan  untuk  mengawasi  dan  memberi  rekomendasi kebijakan.  Jumlahnya  maksimal  7  orang  yang  terdiri  atas  4  orang  unsur profesional  yang  mewakili  masyarakat  atau  stakeholder  di  bidang pertanahan  dan  3  orang  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  Pusat.  Terkhusus pada  calon  unsur  profesional,  proses  seleksi  akan  dilakukan  Pemerintah Pusat  yang  selanjutnya  disampaikan  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) untuk dipilih dan disetujui. Calon yang dimaksud berjumlah paling sedikit dua  kali  jumlah  yang  dibutuhkan.  Badan  Pelaksana  juga  ditetapkan  oleh Komite  Bank  Tanah.  Struktur  badan  ini  terdiri  atas  Kepala  dan  Deputi.
Jumlah  Deputi  itu  sendiri  ditetapkan  oleh  Ketua  Komite.  Kepala  dan Deputi  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Ketua  Komite,  namun  Dewan Pengawas  juga  berhak  mengusul  pengangkatan  dan  pemberhentian tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Bank Tanah akan diatur dalam  Peraturan  Presiden  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  UUCK Pasal 134.
f. Jaminan Ketersediaan Tanah
Bank  Tanah  menjamin  ketersediaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  kepentingan  sosial,  kepentingan  pembangunan  nasional, pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  tanah  dan  reforma  agraria.  Khusus untuk reforma agraria akan dialokasikan minimal 30 % dari seluruh asset bank tanah. Tentunya hal ini sangat penting, mengingat sasaran kegiatan reforma  agraria  bertujuan  untuk  mendistribusi  tanah  negara  bagi masyarakat  yang  tidak  memiliki  tanah  baik  untuk  tempat  tinggal  dan lahan usaha dalam rangka  memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 3.3 Konsep Penerapan Lembaga Bank Tanah di Indonesia
Konsep  dan  manfaat  bank  tanah  sudah  dicetuskan  di  negara  Barat sejak tahun 1900an. Diawali  di Amsterdam tahun 1890 sebagai sebuah cara untuk mendapatkan lahan dan kemudian mencadangkannya untuk keperluan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
lahan  pembangunan.  Cara-cara  seperti  ini  kemudian  diadopsi  oleh  negara lain di Eropa hingga kemudian pada tahun 1970-an diadopsi di beberapa kota di  Amerika  dan  di  beberapa  kota  di  Asia  seperti  Singapura,  China  dan Hongkong. 14
Konsep Bank Tanah telah banyak digunakan oleh negara-negara dunia sebagai  salah  satu  mekanisme  untuk  menjamin  ketersediaan  tanah  bagi pembangunan, keberadaan bank tanah sudah terbukti efektif dan efisien  di banyak  negara  maju  seperti  di  Amerika  Serikat,  Swiss,  Swedia,  Belanda  dan Australia.  Asumsi  dasarnya  sangat  sederhana,  pemerintah  akan  selalu membutuhkan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  ( non  profit ) maupun  kepentingan  ekonomi/investasi (profit ).  Untuk  itu,  ketersediaan tanah  yang  memadai  sangat  penting  dalam  kelancaran  pelaksanaan pembangunan.
Adapun tujuan dari pembentukan land banking , sebaiknya meliputi: 15
a. Menjamin  tujuan  dan  kepentingan  yang  dirumuskan  dalam  UUD  NRI Tahun 45 Pasal 33 beserta amandemennya.
b. Mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil dan merata bagi kepentingan rakyat banyak.
c. Mampu mengendalikan perkembangan wilayah secara efisien dan efektif.
d. Mampu  mengendalikan  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  secara  adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.
Secara  umum  bank  tanah  dimaksudkan  sebagai  setiap  kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaanya  dikemudian  hari. 16 Dengan  demikian  bank  tanah  memiliki fungsi antara lain sebagai penghimpun tanah (land keeper) atau pencadangan tanah, sebagai pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di  masa  akan  datang (land  warantee), sebagai  pengendali  tanah (land purchaser) dan  sebagai  pendistribusian  tanah  untuk  berbagai  keperluan pembangunan  ( land  distributor). 17 Negara  dalam  melakukan  pencadangan tanah tidak terikat waktu untuk melakukan pemanfaatan pada bidang-bidang tanah yang dikuasai karena pada akhirnya, setiap bidang tanah yang dikuasai negara  akan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pada  prakteknya,  proses  alokasi  tanah  pada  Bank  Tanah  akan berbeda  pada  setiap  model  pengembangan  lahan  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya (Jacobs & van der Krabben, 2013) yaitu : 18
14 Noegi  Noegroho,  Desember  2012,    Penerapan  Konsep  Land  Banking  Di  Indonesia  Untuk  Pembangunan Perumahan Mbr Di Kawasan Perkotaan, Jurnal ComTech . Vol.3 No. 2: 961-965.
15 ibid 16 Maria  SW  Sumardjono,  2005, Kebijakan  Pertanahan-  Antara  Regulasi  dan  Implementasi ,  Buku  Kompas. Jakarta.
17 Ranitya  Ganindha,  2016,  Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif  Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum , Jurnal Arena Hukum . Vol. 9 No. 3 : 442-462.
18 Azhari  Pamungkas,  Haryo  Winarso,  Februari  2018,  Bentuk  Kelembagaan  Dan  Pola  Pembiayaan  Land Banking Publik Di Indonesia, Jurnal Tata Loka , Volume 20 Nomor 1: 35-49.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
a. Pada  model  pengembagan  lahan  publik  komprehensif land  banking dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mengakuisisi  lahan  sebesar-besarnya untuk  kemudian  dibangun  infrastruktur  dan  properti. Land  banking sampai  pada  tahap  pengembangan  lahan  dan  menjual  properti. Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  rencana  tata  ruang  dan mendapatkan  pemasukan  pengganti  biaya  pembangunan  infrastruktur. Namun bank lahan pada model ini membutuhkan modal yang besar.
b. Pada  model  pengembangan  lahan  publik,  bank  tanah  hanya  bekerja hingga  penyediaan  infrastruktur  dan  pematangan  lahan.  Karena  proses pematangan  ini  pemerintah  menjual  lahan  kepada  swasta  dengan menambah keuntungan secukupnya untuk mengganti biaya pematangan. Pengembangan lahan atau pembangunan properti selanjutnya dilakukan oleh swasta.
c. Pada  negara  yang  menganut  model  pengembangan  lahan  pasar  swasta maka land banking dilakukan oleh swasta itu sendiri dengan menyimpan lahan  untuk  pada  waktu  yang  tepat  kemudian  dikembangkan.  Namun seperti  halnya  di  Amerika  Serikat  yang  menganut  model  pasar  swasta, ternyata  terdapat  bank  lahan  publik.  Bank  lahan  Amerika  Serikat  tidak ikut  terjun  dalam  pasar  untuk  mengembangkan  lahan  tetapi  hanya mengatasi properti-properti yang hilang dari pasar karena bermasalah.
Secara konseptual ada dua model bank tanah, yaitu: 19
a. Bank Tanah Umum (general land banking)
Bank tanah umum menyediakan tanah untuk kebutuhan sosial dalam skala besar  dan  tidak  mengejar  keuntungan (non  profit) sertamenjagastabilitas harga. Model ini diterapkan di Swedia, Belanda dan Swiss.
b. Bank Tanah Khusus (special land banking)
Bank  tanah  khusus  bertugas  menyediakan  tanah  dalam  skala  kecil  untuk tujuan  komersil,  seperti  untuk  Kawasan  industri.  Model  ini  diterapkan  di Amerika Serikat.
Berdasarkan  beberapa  konsep  dan  model  Bank  Tanah  yang  telah dilaksanakan oleh beberapa negara maju di dunia, tentunya untuk Indonesia perpaduan beberapa model / konsep tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam  implementasinya.  Menurut  amanah  UUCK,  Bank  Tanah  dibentuk sasarannya  bukan  hanya  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  yang bersifat profit ,  namun  juga  dalam  rangka  mendukung  program  Kepentingan Sosial  dan  Reforma  Agraria  yang  bersifat non  profit .  Perpanduan  antara model  Bank  Umum  dan  Bank  Khusus  dapat  dijadikan  alternatif  oleh pemerintah.  Disatu  sisi  pemerintah  berupaya  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  melalui  penciptaan  lapangan  kerja,  namun  disisi  lain  juga menyediakan  tanah  secara  langsung  untuk  masyarakat  yang  tidak  memiliki tanah  sebagai  lahan  tempat  tinggal  maupun  untuk  lahan  usahanya  dalam perspektif  reforma  agraria.  Pengalokasi  tanah  memenuhi  program  reforma
19 Op. cit hlm. 82.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
agraria  minimal  30  %  perlu  diupayakan  dan  diprioritaskan  dalam  rangka mengurangi  ketimpangan  pemilikan  tanah  di  Indonesia  dan  agar  tidak terkesan pembentukan bank tanah hanya untuk kepentingan investasi.
Dalam  konteks  Indonesia,  banyak  manfaat  yang  diperoleh  dari kehadiran  bank  tanah. Pertama ,  selalu  tersedianya  lahan  untuk pembangunan sehingga rencana pembangunan oleh pemerintah dan swasta tidak  terhambat. Kedua ,  ketersediaan  tanah  sepanjang  waktu  untuk keperluan  pembangunan  akan  menarik  investor.  Investor  yang  sudah mengeluarkan  investasi  awalpun  tidak  mengalami  kerugian  akibat  berlaru- larutnya  proses  pengadaan  tanah. Ketiga ,  efisiensi.  Selama  ini  kegiatan pengadaan  tanah  sering  bermasalah  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama karena  persoalan  nilai  ganti  rugi.  Harga  tanah  di  suatu  Kawasan  melonjak drastis  pada  saat  dilaksanakannya  pengadaan  tanah. Keempat ,  bank  tanah dapat  menjaga  stabilitas  harga  tanah.  Harga  tanah  dalam  suatu  kawasan biasanya langsung meningkat ketika pemerintah akan mengembangkan suatu wilayah.  Rencana  pengembangan  ini  tentunya  akan  dilengkapi  dengan infrastruktur penunjang yang akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Tentunya, dengan adanya bank tanah yang telah mencadangkan tanah dari berbagai sumber, maka peningkatan harga tanah dalam suatu lokasi saat diperlukan  tidak  mengalami  peningkatan  harga  yang  tinggi. Kelima, bank tanah  dapat  menyediakan  tanah  bagi  kepentingan  sosial,  terutama  dalam kondisi-kondisi  tertentu,  seperti  relokasi  pada  saat  terjadi  bencana.  Tanah sudah  tersedia,  sehingga  korban  bencana  dapat  segera  ditangani  dengan cepat untuk direlokasi dan pemulihan paska terjadinya bencana.
Bagi Indonesia, penerapan konsep Land Banking dapat dilaksanakan melalui  mekanisme  pengadaan  tanah  terhadap  hak-hak  masyarakat  yang sudah  ada  dan  penetapan  pemerintah  untuk  tanah-tanah  negara.  Ada beberapa  objek  tanah  yang  bisa  dicadangkan  sebagai  objek land  Bank .
Beberapa kriteria obyek tanah yang dapat dijadikan objek Bank Tanah antara lain:  tanah  bekas  HGU,  tanah  terlantar,  tanah  fasus/fasos  yang  sudah diserahkan  oleh  developer,  tanah-tanah  aset  BPPN,  tanah  aset departemen/lembaga  pemerintah  non  departemen/pemda  yang  belum digunakan,  tanah  negara  yang  berasal  dari  Pencabutan  Hak,  tanah  negara yang berasal dari pembebasan tanah dan tanah milik BUMN/BUMD.
Bentuk  organisasi/kelembagaan  bank  tanah  masih  belum ditetapkan  di  dalam  RPP  Bank  Tanah.  Ada    3  (tiga)  bentuk  kelembagaan organisasi  Bank  Tanah,  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Layanan Umum  (BLU)  dan  Bank  Komersil  Konvensional.    Diantara  ketiga  bentuk kelembagaan  bank  tanah,  maka  BLU  menjadi  salah  satu  bentuk  yang  ideal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan model kelembagaan bank tanah di Indonesia.  Dengan  demikian  Badan  Layanan  Umum  penyediaan  tanah  di
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
bawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR)  dinilai  paling  tepat dibandingkan bentuk lainnya dengan alasan sebagai berikut 20 :
a. Dapat  menjaga  agar  BLU  tetap  merupakan  lembaga non  profit ,  sejalan dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  33  dan  UUPA  yang  menjadi  landasan  kerja  BPN  agar  sumber daya tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
b. BPN  bukan  merupakan  institut  pengguna  lahan  sehingga  tidak  memiliki konflik kepentingan di dalamnya.
c. Jangkauan  wilayah  kerja  BPN  melingkupi  kabupaten  dan  kota  melalui kantor wilayah di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota.

## 4. KESIMPULAN
Landasan  filosofis  dan  yuridis  pembentukan  bank  tanah  yaitu  bahwa negara  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  hak-hak  dasar  warganya  seperti pekerjaan,  penghidupan  yang  layak,  tempat  tinggal,  sumber  makanan  hingga lingkungan  yang  memadai.  Salah  satu  sumber  daya  yang  dapat  mewujudkan tujuan  tersebut  melalui  pemanfaatan  tanah  secara  produktif  dan  optimal  di seluruh  wilayah  NKRI.  Pemanfaatan  tanah  yang  produktif  dapat  dilakukan melalui  pembentukan  bank  tanah  yang  bertujuan  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945.
Pengaturan  bank  tanah  menurut  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta
Kerja  terdapat  dalam  Bab  VIII  tentang  Pengadaan  Tanah,  Bagian  Keempat tentang Pertanahan sesuai Pasal 125-135, antara lain memuat tentang tugas dan fungsi  bank  tanah,  kewenangan  bank  tanah,  hak  atas  tanah,  sumber  kekayaan bank tanah, struktur/kelembagaan bank tanah, jaminan ketersediaan tanah. Bagi  Indonesia,  penerapan  konsep Land  Banking dapat  dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah terhadap hak-hak masyarakat yang sudah ada dan penetapan pemerintah untuk tanah-tanah negara. Selain itu, kehadiran Bank  Tanah  sasarannya  bukan  hanya  untuk  pembangunan  kepentingan  umum semata  yang  bersifat profit ,  namun  juga  dalam  rangka  mendukung  program Kepentingan  Sosial  dan  Reforma  Agraria  yang  bersifat non  profit .  Perpanduan antara  model  Bank  Umum  dan  Bank  Khusus  dapat  dijadikan  alternatif  oleh pemerintah. Disatu sisi pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui  penciptaan  lapangan  kerja,  namun  disisi  lain  juga  menyediakan  tanah secara langsung bagi  masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal dan  usaha  produktif  dalam  rangka  mendukung  program  reforma  agraria  di Indonesia.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 5. REFERENSI
Buku:
Bernhard Limbing. 2014, Opini Kebijakan Agraria . Pustaka Margareta Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Farah  Devi.  2014. Konsep  bank  tanah  sebagai  solusi  mengatasi  masalah pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  ditinjau  dari  konsep  hukum pertanahan di Indonesia .Universitas Indonesia. Jakarta.
Bagir Manan. 1997. BeberapaMasalah HTN Indonesia. Alumni. Bandung. Maria  SW  Sumardjono.  2005. Kebijakan  Pertanahan-  Antara  Regulasi  dan Implementasi . Buku Kompas. Jakarta.

## Jurnal:
Ranitya  Ganindha.  Desember  2016.Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank Tanah  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah  Bagi  Masyarakat  Untuk Kepentingan Umum , Jurnal Arena Hukum . Volume 9. Nomor 3 : 442-462.
Raffli  Noor,  Maret  2014,Manajemen  Bank  Tanah, Jurnal  Direktorat  dan  Tata Ruang BAPPENAS . Vol. I : 19.
Noegi Noegroho, Desember 2012. Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk  Pembangunan  Perumahan  Mbr  Di  Kawasan  Perkotaan, Jurnal ComTech . Vol.3 No. 2 : 961-965.
Azhari Pamungkas, Haryo Winarso.Februari 2018. Bentuk Kelembagaan Dan Pola Pembiayaan Land Banking Publik Di Indonesia, Jurnal Tata Loka . Volume 20. Nomor 1.
Peraturan Perundang-undangan: Undang- undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Internet:
https://finance.detik.com/properti/d-5291541/ketimpangan-kepemilikan-tanah- di-ri-masih-tinggi-ini-datanya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009183750-532-556683/jokowi- soal-bank-tanah-akses-masyarakat-miliki-lahan https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92- 556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptakerja