Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.306-3011 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4935.306-3011

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PROGRAM KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA DI PT PEGADAIAN CABANG DENPASAR
Putu Berliana Prema Swari, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia berlianapremaswari29@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  proses  pemberian  kredit  dengan  program kreasi dan bentuk perlindungan hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi pada program kreasi di PT Pegadaian Denpasar. Pegadaian terlahir sebagai landasan kemauan bermutu tinggi penguasa suatu negara untuk menolong  penduduk  banyak  yang  memerlukan  penyelesaian  pendanaan.  Salah  satu  hasil  dari  PT  Pegadaian ialah kreasi, hasil itu ialah sistem gadai yang juga diperuntukan semuanya ke si pemberi pinjaman, baik dalam kebutuhan  konsumtif  maupun  produktif.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingginya tingkat wanprestasi pada tahun 2021 yang terjadi di PT Pegadaian cabang Denpasar dari 205 orang  nasabah  yang  melakukan  wanprestasi  sebanyak 69 orang atau 33,69%. Hal ini menimbulkan dampak hukum. Sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur mengacu pada KUHPerdata perlindungan hukum untuk sisi yang mempunyai hutang di dalam persetujuan kredit beserta tanggungan  fidusia sangat amat  dibutuhkan  memikirkan benda  yang dibuat  hak tanggungan ada di sisi pihak si pemberi hutang.
Kata  Kunci: Kreditur,  Perlindungan  Hukum,  Program  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  PT  Pegadaian, Wanprestasi.

## Abstract
This study aims to analyze and describe the process of providing credit with a creation program and a form of legal protection if the debtor defaults on the creation program at PT Pegadaian Denpasar. Pegadaian was born as  the  foundation  of  the  high-quality  will  of  the  ruler  of  a  country  to  help  many  people  who  need  funding solutions. One of the results of PT Pegadaian is creation, the result is a pawn system which is also intended for all  of  the  lenders,  both  for  consumptive  and  productive  needs.  The  type  of  research  used  in  this  research  is empirical legal research. Based on the results of the study, it can be seen that the high rate of default in 2021 that  occurred  at  PT  Pegadaian  Denpasar  branch  of  205  customers  who  defaulted  as  many  as  69  people  or 33.69%.  This  has  legal  implications.  Meanwhile,  legal  protection  for  creditors  refers  to  the  Civil  Code,  legal protection for parties who have debts in credit agreements and fiduciary dependents very needed to think that the object made mortgage is on the side of the debtor.
Keywords : Creditors, Legal Protection, PT Pegadaian's Fiduciary System Installment Credit Program, Default

## I. PENDAHULUAN
PT  Pegadaian  (persero)  ialah  badan  keuangan  yang  dengan  sah  memiliki  izin  untuk  menjalankan aktivitas  operasional  nya  berbentuk  pembiayaan  kredit  pada  warga  dalam  rupa  perbuatan menyalurkan dana dengan banyaknya yang relatif kurang besar dan jumlah yang tidak sedikit dalam dasar  gadai,  dan  jadi  jasa  titipan,  jasa  taksiran.  Benda  yang  digadaikan  mestinya  mempunyai  nilai bayar, yang akhirnya bisa dijadikan nilai taksiran bagi sisi gadai.
Pegadaian  lahir  sebagai  landasan  kemauan  bermutu  tinggi  penguasa  suatu  negara  sebagai menolong  penduduk  banyak  yang  memerlukan  pemecahan  pendanaan  mencegah  ijon,  rentenir  dan pinjaman  tidak  bagus  lainnya  agar  meninggikan  keamanan  warga  kecil  yang  tidak  mampu  dengan menyokong rancangan penguasa suatu negara di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.
Pegadaian  merupakan  aktivitas  menjaminkan  benda-benda  yang  bernilai  tinggi  agar mendapatkan uang dan benda yang digadaikan untuk ditebus kembali oleh si pembuat hutang. Benda yang  dipakai  sebagai  agunan  bisa  ditebus  dan  bisa  diperpanjang  lama  meminjamnya,  bila  belum sanggup untuk menebusnya oleh si pembuat hutang pas jatuh tempo yang sudah ditentukan. Namun
benda bakal dilelang di saat si pembuat hutang tidak sanggup menunaikan benda agunan nya tersebut. Dan sisi gadai bakal menyerahkan sisa uang nya bila ada si pembuat hutang itu.
Keikutsertaan  pegadaian  atas  badan  keuangan  untuk  perekonomian  Indonesia  khususnya untuk  layanan  keuangan  melewati  perbuatan  menyalurkan  uang  yang  dipinjam  untuk  sistem  gadai amat  menolong  warga  dan  pelaku  UMKM  untuk  mencukupi  yang  dibutuhkan  uang  tunai  dan  jalan masuk pendanaan dengan cara cepat, mudah dan administrasi yang bersahaja. (Tambunan, 2009). Salah  satu  hasil  dari  PT  pegadaian  adalah  KREASI  (Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia), program  kreasi  atau  angsuran  sistem  fidusia  ini  diberlakukan  presiden  Bacharuddin  Jusuf  Habibie pada  tanggal  30  September  1999  di  Jakarta.  Kredit  angsuran  sistem  fidusia  ini  (KREASI)  memiliki keunggulan  yaitu:  tahap  kegiatan  proses  mengajukan  kredit  tidak  sukar  dengan  jaminan  BPKB, Pinjaman  mulai dari Rp. 1.000.000,-hingga Rp.400.000.000,-, Proses pengajuan kredit cepat, Bunga murah  dengan  angsuran  tetap  per  bulan,  Pinjaman  berjangka  waktu  fleksibel  dengan  pilihan 12,18,24,36  dan  48  bulan,  Pelunasan  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu,  Pelayanan  kredit  mikro  di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.
Produk  itu  ialah  sistem  gadai  yang  dibuat  untuk  semua  nasabah,  baik  sebagai  keperluan konsumtif  maupun  produktif.  Untuk  keadaan  pandemi  COVID-19  ini  PT  pegadaian  dibuat  sangat berharga karena dapat menyiapkan uang dengan sistem yang  mempunyai sifat istimewa yang cocok dengan kondisi sekarang.
Aktivitas  pinjam-meminjam  uang  yang  makin  diketahui  sebagai  istilah  kredit  dalam  praktik kehidupan  sehari-hari  bukanlah  menjadi  suatu  yang  biasa  lagi,  dan  istilah  ini  tidak  hanya  diketahui oleh  warga  perkotaan,  tapi  ia  juga  dikenal  oleh  warga  desa,  Kredit  ini  sudah  digunakan  dan  di praktekan oleh warga dari puluhan tahun lalu dalam rangka menaikkan taraf hidup, Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Merumuskan Pengertian Kredit. (Untung, 2000).
Berdasarkan  ketentuan  itu,  jadi  di  dalam  pembukuan  kredit  mesti  didasarkan  dengan kesepakatan  pinjam  meminjam,  sama  dengan  dengan  istilah  lain  mesti  diutamakan  dengan persetujuan. Persetujuan hutang piutang dari sisi pemberi pinjaman dan juga peminjam adalah realitas yang ada di dalam perkembangan ekonomi ini. Dalam kontak hukum yang berlaku antara si pemberi hutang dengan si pembuat hutang, dapat berlaku adanya wanprestasi yang dapat membuat salah satu sisi  mengalami  kerugian.  Di  dalam  terjadinya  wanprestasi  itu  jadi  si  pemberi  hutang  bisa  menuntut supaya si pembuat hutang mau memenuhi janji dan menanggung ganti rugi.
Untuk memberikan kredit dalam suatu perjanjian bagi PT Pegadaian untuk si peminjam tidak lah tanpa risiko, dikarenakan akibat bisa saja terjadi khususnya di karenakan si peminjam tidak wajib membayar hutangnya dengan lunas atau tunai, hanya saja si peminjam di serahkan kepercayaan atau keyakinan  oleh  Undang-undang  untuk  persetujuan  kredit  dalam  melunasi  di  akhir  dengan  cara bertahap  atau  mencicil.  Akibat  yang  sering  terjadi  adalah  ketidak  berhasilan  atau  kemacetan  dalam pelunasan  kredit  (risiko  kredit),  risiko  yang  muncul  dikarenakan  pergerakan  pasar  (risiko  pasar), risiko  karena  PT  tidak  kuasa  memuaskan  kewajiban  yang  sudah  jatuh  tempo  (risiko  likuiditas),  dan juga  resiko  karena  adanya  kelemahan  aspek  yuridis  yang  ditimbulkan  adanya  tuntutan  hukum,  ke tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menyokong (risiko hukum)
Risiko-risiko yang seringnya membuat rugi si pemberi pinjaman itu butuh diperhatikan secara berhati-hati  dari  sisi  PT  Pegadaian, akibatnya  dalam  peristiwa perbuatan  memberi  kredit  diharuskan keyakinan atas kecakapan dan kesanggupan si peminjam dalam melaksanakan membayar hutangnya dan  melihat  secara  seksama  asas-asas  perkreditan  yang  bagus.  Dalam  mendapatkan  keyakinan  atas kesanggupan  si  peminjam  itu,  jadi  sebelum  mengizinkan  kredit  mestinya  melaksanakan  proses menilai dengan berhati-hati terhadap 7 (Tujuh) hal yang dikenal dengan istilah 7 P ( Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality and Prospect ). (Suparmono, 1996). Suatu  hal  yang  diharuskan  kreditur  saat  memberi  kredit  adalah protection /  perlindungan berjenis jaminan yang diberikan si penerima pinjaman untuk menanggung pelunasan cicilannya untuk keamanan dan kejelasan hukum. andaikata setelah jatuh tempo di kesepakatan, si penerima pinjaman enggan  melunasi  cicilannya  dan  membuat  pelanggaran.  Sesuai  dengan  rencana  barang  tanggungan berbentuk  benda  bergerak  biarpun  benda  tidak  bergerak  itu  tak  untuk  dikuasai  secara  individu  oleh kreditur, lantaran kesepakatan pinjam-meminjam atau kesepakatan kredit tidaklah mewujudkan suatu kesepakatan  jual  beli  yang  membuat  perpindahan  hak  milik  atas  suatu  barang,  namun  barang tanggungan  itu  dijadikan  alat  untuk  menutup  hutang  melalui  cara  yang  ada  dalam  hukum  yang
berlaku, barang tanggungan dijual melalui lelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada si penerima pinjaman.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  terdapat  beberapa  permasalahan  pokok  dalam  penelitian karya ilmiah ini. Permasalahan tersebut sebagai berikut: Bagaimana Proses Pemberian Kredit dengan Program Kreasi Pada PT. Pegadaian Denpasar? Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur  Apabila  Debitur  melakukan  Wanprestasi  pada  Program  Kreasi  di  PT Pegadaian  Denpasar? Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  beberapa  penelitian  yang  relevan  diuraikan  sebagai berikut.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Pamungkas,  2018) menyatakan  bahwa  fidusia sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara  kepercayaan,  dari  debitur  kepada  kreditur.  Penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan  dalam fidusia  ini  lazim  disebut  juga  dengan  penyerahan Constitutum  Possesorium (penyerahan  dengan melanjutkan penguasaannya).
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak, 2021) masalah yang menjadi timbulnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan, kelalaian yang  dilakukan  debitur  pembayaran  angsuran,  kesengajaan  dimana  debitur  sengaja  memperlama pembayaran  kredit,  disebabkan  uang  tersebut  sudah  dipergunakan  untuk  keperluan  lain,  sehingga kreditur  mengalami  kerugian  akibat  debitur  seringkali  melakukan  pembayaran  jatuh  tempo,  sampai tiga bulan berturut-turut.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Lana,  2021) menyatakan  bahwa  menurut  hukum, perjanjian  kredit  dapat  dibuat  secara  lisan  atau  tertulis  yang  penting  memenuhi  syarat-syarat  Pasal 1320  KUH  Perdata.  Namun  dari  sudut  pembuktian  perjanjian  secara  lisan  sulit  untuk  dijadikan sebagai  alat  bukti,  karena  hakekat  pembuatan  perjanjian  adalah  sebagai  alat  bukti  bagi  para  pihak yang membuatnya.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  membahas  permasalahan  ini,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris.  Yang dimaksud  dengan  penelitian  hukum  empiris  adalah  aturan  yang  yang  dipercayai  oleh  masyarakat. Sebab,  dalam  hal  ini  secara  nyata  hukum  yang  ada  benar-benar  ditaati  dan  digunakan  sebagai landasan oleh masyarakat. Pendekatan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada serta praktek  di  lapangan.  Bahder  Johan  mengatakan  bahwa  penelitian  empiris  berarti  ingin  mengetahui sejauh  mana  hukum  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat.  Pendekatan  masalah  dilakukan  secara sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara  analitis  dan  empiris  menganalisa  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum dengan gejala-gejala lainnya. (Shalihah, 2017).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pemberian Kredit Dengan Program Kreasi Pada PT Pegadaian Denpasar
Proses  atau  tahapan  signifikan  dipunyai  setiap  perusahaan  biar  semua  kepentingan  diperoleh  secara seragam. Pada hasilnya proses akan jadi panduan untuk perusahaan menentukan kegiatan mana yang bakal dilaksanakan, untuk mengaplikasikan suatu peran tertentu. Menurut mulyadi proses ialah suatu tahapan  klerikal,  biasanya  menyangkutkan  sebagian  orang  di  suatu  divisi  atau  lebih,  yang  bentuk untuk  menguatkan  pengurusan  secara  seragam.  negosiasi  perusahan  yang  terjadi  berkali-kali  pada suatu skema kebanyakannya terbagi dari beberapa proses itu saling terikat dan saling menyesuaikan. hasilnya kalau ada pembaruan pada suatu proses, maka akan menyesuaikan proses-proses yang lain. (Mulyadi, 2013).
Pada  dasarnya  proses  bantuan  kredit  pada  PT.  Pegadaian  dapat  diuraikan  dengan  langkah- langkah: Peminjam mendatangi outlet pegadaian terdekat, peminjam memenuhi form pinjaman kredit seraya  membawa  KTP/SIM/PASPOR,  peminjam  memberi  barang  tanggungannya,  peminjam meneken  surat  bukti  gadai,  peminjam  mendapatkan  uang  pinjaman  dari  kasir  dan  meneken  struk pencairan pinjaman, proses selesai. Peminjam bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.
Peminjam tiba di outlet terdekat dan lantas ke unit informasi untuk  mengantongi pengertian tentang  pegadaian  misalkan  atas  barang  jaminan,  jangka  waktu  pengambilan,  total  pinjaman,  dan
anggaran  sewa  modal  (bunga  pinjaman).  Untuk  peminjam  yang  sudah  paham  syaratnya  peminjam bisa lantas memenuhi form pinjaman kredit dengan membawa KTP/SIM/Paspor.
Berdasarkan  hasil  dari  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Bapak  Gede  Putra Ardana,  S.E,  M.M  selaku  Pimpinan  PT  Pegadaian  cabang  Denpasar  yang  dilakukan  pada  tanggal  9 Januari 2022 terkait dengan bagaimana proses dan tahap-tahap pemberian kredit pada program kreasi di PT Pegadaian Denpasar.
Adapun  proses  bantuan  kredit  Fidusia  seperti,  melengkapi  syarat-syarat  yang  diberikan oleh PT  Pegadaian  cabang  Denpasar,  selanjutnya  memberi  barang  tanggungan,  lalu  peminjam  datang memberi  barang  tanggungan  berupa  BPKB  kendaraan  bermotornya,  lantas  memberitahukan  mau meminjam  uang  dengan  program  kredit  Fidusia  dan  memenuhi  surat  permohonan  kredit  (SPK), peminjam memenuhi formulir aplikasi permohonan kredit Fidusia ditemani petugas, dan menyetorkan arsip usaha serta arsip lainnya sinkron dengan syarat-syarat.
Selepas itu petugas mengecek kepaduan juga keaslian arsip itu. Penilaian barang tanggungan selepas  dirasa  afdal  dan  genap,  petugas  PT  Pegadaian  lantas  melangsungkan  penilaian  terhadap kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk proses memutuskan total pinjaman. Ulasan kredit yang dimaksud  berbentuk  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  pihak  PT  Pegadaian  atas  tempat  tinggal  dan tempat  usaha  calon  peminjam  guna  memastikan  kemampuan  usaha  sebagai  tanggungan  saat  di kemudian  hari  peminjam  bisa  untuk  menutup  pinjamannya.  pemeriksaan  dilaksanakan  mendadak tidak sepengetahuan calon peminjam totalan jumlah pinjaman sehabis dijalankannya pemeriksaan dan analisis  kemampuan  penetapan  maksimalnya  total  pinjaman  sesuai  penilaian  agunan.  Kesepakatan ketua kantor cabang selepas penaksiran menetapkan total pinjaman sesuai penilaian dan analisis kredit yang dilaksanakan selepas itu mesti mengantongi izin ketua kantor cabang sebagai pimpinan teratas kantor cabang.
Persetujuan  total  pinjaman  selepas  mengantongi  izin,  maka  selanjutnya  total  pinjaman  itu bakal di negosiasikan pada peminjam yang berkaitan guna disetujui atau ditolak atas nilai total tidak cocok  yang  diminta,  manakala  tingginya  pinjaman  didapati  dan  disetujui  dengan  calon  peminjam, kredit  bisa  segera  didapat.  Peminjam  juga  memberitahukan  pinjamannya  dipenuhi  untuk  periode  1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. pembentukan surat perjanjian kredit (SPK) Fidusia dan penerimaan kredit selepas kedua pihak setuju dan mencapai fakta lama  nya tempo  meminjam, lalu PT Pegadaian akan mencetuskan arsip surat perjanjian kredit (SPK) Fidusi selepasitu bakal didapati, diteliti serta diteken peminjam bersama istri atau suami. Selepas itu kredit bisa didapatkan. Lazimnya kredit kreasi dapat diterima dalam tempo 3 hari.
Pembuatan  sertifikat  jaminan  fidusia,  setelah  pembuatan  SPK  pihak  PT  Pegadaian  akan mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran  fidusia  disahkan  notaris,  bukti  inilah  yang mengontrol  pengalihan  hak  kepunyaan  objek  atas  alas  kepercayaaan  di  sela-sela  kreditur  dan peminjam. Tahap Penyelesaian kredit bisa dijalani dengan mencicil setiap bulannya dan selesai cocok dengan tempo kredit yang disetujui. Andaikata dalam mencicil kedapatan ketelatan atau kemogokan dalam mencicil, lalu akan dijalankan permintaan secara langsung.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Jika  Terjadi  Wanprestasi  Pada  Program  Kreasi  PT Pegadaian Denpasar
Tingginya  tingkat  wanprestasi  pada  tahun  2021  yang  terjadi  di  PT  Pegadaian  cabang  Denpasar  dari 205 orang nasabah yang melakukan wanprestasi sebanyak 69 orang atau 33,69% hal ini menimbulkan dampak hukum.
Wanprestasi  mempunyai  akibat-akibat  hukum  yang  begitu  penting,  maka  harus  ditetapkan terlebih  dahulu  apakah  debitur  melakukan  wanprestasi  atau  lalai  dan  kalau  itu  disangkal  olehnya, harus  dibuktikan  di  muka  hakim.  Pasal  1236 KUHPerdata  menentukan, si  berutang  (debitur)  adalah berwajib  memberikan  ganti  biaya  rugi  dan  bunga  kepada  si  berpiutang  (kreditur)  apabila  telah membawa  dirinya  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk  menyerahkan  kebendaannya,  atau  tidak merawatnya dengan sepatutnya guna menyelamatkannya. (Nurdianto, 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gede Putra Ardana, S.E.,M.M. selaku pimpinan PT Pegadaian cabang denpasar yang dilakukan pada tanggal 9 januari 2022 terkait jenis wanprestasi yang terjadi dan perlindungan hukum bagi kreditur bila terjadi wanprestasi, bapak Gede Putra Ardana, S.E,  M.M,  Mengatakan  bahwa  wanprestasi  sering  terjadi  di  proses  kredit  diakibatkan  rendahnya sumber  daya  manusia  dan  keadaan  pandemi  covid-19  mengakibatkan  debitur  susah  membayar hutangnya  hingga  terjadi  wanprestasi,  ketidak  adaan  itikad  baik  dari  nasabah  seperti  telatnya
pembayaran melewati batas yang ditentukan dan saat memberikan peringatan untuk membayar nasab acuh, pegadaian memberikan batas atas keterlambatan pembayaran sampai dengan 3 bulan lewat dari kurun waktu tersebut, akan diberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3, jika masih tidak ada pembayaran maka PT Pegadaian akan melakukan penarikan barang jaminan.
Sedangkan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  mengacu  pada  KUHPerdata  proteksi hukum bagi kreditur dalam persetujuan kredit memakai sistem fidusia diperlukan melihat benda yang jadi  objek  tanggungan  ada  pada  si  peminjam,  andaikan  si  peminjam  melakukan  pelanggaran  pada perjanjian  kredit  dengan  sistem  fidusia,  keperluan  kreditur  bisa  terjaga  atas  adanya  perlindungan hukum  itu,  perlindungan  hukum  pada  kreditur  tertuang  secara  universal  yaitu  pada  pasal  1131  dan 1132  KUHPerdata  dalam  pasal  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  semua  kebendaan  si  berhutang  yang bergerak  atau  tidak  menjadi  tanggungan  atau  jaminan  untuk  hutangnya.  Dengan  isi  pasal  tersebut kreditur  dalam  menjalankan  kredit  dengan  sistem  fidusia  sudah  dilindungi  oleh  Undang-Undang. Selain  mengacu  kepada  KUHPerdata,  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  juga  ada  yang  bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah proteksi yang disembahkan pemerintah dengan  maksud  menangkal  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Perlindungan  hukum represif adalah proteksi  akhir  berwujud  sanksi  seperti  denda,  kurungan  dan  hukuman  tambahan  yang  diterima  bila terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran. (Budiartha, 2016).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Proses  pemberian  kredit  pada  program  kreasi  PT  Pegadaian  cabang  Denpasar  yaitu  diawali  dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian cabang Denpasar. Proses sebagai berikut,  peminjam  hadir  di  outlet  terdekat  dan  lantas  ke  divisi  informasi  guna  menerima  pengertian atas  pegadaian  contohnya  atas  barang  tanggungan,  tempo  waktu  pengambilan,  total  pinjaman,  dan bayaran  sewa  modal  (bunga  pinjaman).  untuk  peminjam  yang  paham  dalam  mengetahui  syaratnya peminjam  lantas  memenuhi  form  permohonan  kredit seraya  membawa  KTP/SIM/Paspor,  setelah  itu peminjam  menyerahkan  barang  jaminannya  dan  mengisi  surat  permintaan  kredit  (SPK),  selanjunyat PT Pegadaian akan menaksirkan nilai terhadap barang jaminan, setelah penaksiran akan dilakukannya survey  ke  tempat  usaha/rumah  nasabah,  setelah  dilakukan  survey  akan  ada  kesepakatan  jumlah pinjaman,  setelah  sepakat dengan jumlah  pinjaman  dan  disetujui  oleh  kepala  PT  Pegadaian nasabah akan membuat Surat Perjanjian kredit dan ditandatangani oleh nasabah, dengan demikian kredit sudah dapat dicairkan, dan dana akan cair dalam waktu 3 hari
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  mengacu  pada  KUHPerdata  proteksi  hukum untuk  kreditur  atas  perjanjian  kredit  tanggungan  fidusia  sangat  diperlukan  melihat  benda  yang  jadi objek  tanggungan  ada  dengan  pihak  peminjam,  andaikata  peminjam  membuat  pelanggaran  pada persetujuan  kredit  tanggungan  fidusia,  perluan  kreditur  bisa  terjaga  dengan  adanya  proteksi  hukum itu. Selain mengacu pada KUHPerdata dan undang-undang Fidusia, Pemerintah juga memiliki upaya perlindungan  terhadap  kreditur  yang  bersifat  preventif  dan  represif,  yang  dimaksud  dengan  upaya perlindungan  yang  bersifat  preventif  adalah  pencegahan  sebelum  terjadinya  pelanggaran  atau  serta memberi aturan atau batasan-batasan dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu upaya perlindungan Represif adalah proteksi akhir berbentuk sanksi contohnya denda, kurungan dan hukuman tambahan yang diterima bila sudah terjadi permasalahan atau telah timbul suatu pelanggaran.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  khususnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  diharapkan  selain  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  nasabah,  OJK  juga  harus  memiliki  aturan-aturan  mengatur  tentang perlindungan hukum bagi kreditur.
Kepada  Perusahaan  khususnya  PT  Pegadaian  diharapkan  memiliki  sistem  atau  aturan  baru terkait proses pemberian kredit kreasi terhadap masyarakat, mulai dari pengecekan kelayakan nasabah menerima kredit, survey ke tempat usaha nasabah, mengecek latar belakang nasabah lebih teliti, serta memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  yang  kurang  paham  dengan  sistem  kredit  kreasi  ini. Guna  menekan  tingkat  wanprestasi  yang  terjadi  sehingga  tidak  merugikan  pihak  PT  Pegadaian  dan membangun ekonomi yang baik khususnya di wilayah Denpasar.
Kepada  Konsumen  khususnya  Masyarakat  kota  Denpasar  diharapkan  lebih  disiplin  dan mengetahui betul bagaimana dalam proses kredit dengan angsuran sistem fidusia ini ada aturan-aturan yang  tidak  boleh  dilanggar,  dan  harus  memikirkan  kembali  dampak  dari  tidak  disiplinnya  terhadap pembayaran  hutang,  yang  berdampak  terhadap  kerugian  diri  sendiri  dan  adanya  sanksi  hukum  bila melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha,  I.  N.  P.  (2016). Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan,  dan  Kepastian  Hukum .  Setara  Press, Malang.
Lana, I. W. P. (2021). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT BRI di Kota Denpasar. Jurnal Kertha Desa , Vol.9 (1). Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi . Salemba Empat, Jakarta. Nurdianto,  F.  T.  (2018).  Pembayaran  Ganti  Rugi  oleh  Debitur  Kepada  Kreditur  Akibat  Wanprestasi  dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata. Lex Et Societatis , Vol.6 (7).
Pamungkas,  N.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Fidusia  di  Pegadaian  Kota  Semarang [Universitas Negeri Semarang].
Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum . PT. Rajagrafindo Depok Persada. Simanjuntak, T. I. (2021). Ekseskusi Barang Jaminan Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Pada PT. Bussan Auto Finance Tembung) [Universitas Sumatera Utara]. Suparmono, G. (1996). Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis . Djambatan, Jakarta. Tambunan, T. (2009). UMKM di Indonesia . Ghalia Indonesia, Bogor. Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi, Yogyakarta.