PODCAST : PENYIARAN ATAU LAYANAN KONTEN AUDIO MELALUI INTERNET ( OVER THE TOP ) BERDASARKAN HUKUM POSITIF

## DI  INDONESIA
“ PODCAST: BROADCASTING OR AUDIO CONTENT SERVICES VIA THE INTERNET (OVER THE TOP) BASED ON POSITIVE LAW IN

## INDONESIA ”
Alvin Daniel Silaban 1 , Muhammad Amirulloh 2 , Laina Rafianti 3 1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia alvin17002@mail.unpad.ac.id , muhamad.amirulloh@unpad.ac.id , laina@unpad.ac.id

## Abstrak
Tujuan Penulisan yang ingin dicapai pada kajian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu pertama , bagaimana kualifikasi podcast berdasarkan hukum positif di  Indonesia?  dan kedua ,  bagaimana  pengaturan podcast sebagai  penyiaran  berbasis  internet berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia?.  Kedua  rumusan  masalah  ini  akan  dijawab  dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,  dengan meneliti bahan kepustakaan serta mengkaji hukum positif yang berhubungan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa podcast digolongkan dalam layanan  konten  audio Over The Top ,  bukan  penyiaran.  Karakteristik podcast yang  hampir  sama dengan radio, tetapi tidak serta merta disebut sebagai suatu penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Hal ini berimplikasi pada pengaturan podcast yang tidak dapat diatur  dalam  Undang-undang  Penyiaran.  Lebih  lanjut,  Undang-undang  ITE  tidak  dapat  menjadi jawaban dalam pengaturan podcast karena tidak mengatur secara rinci teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan podcast di Indonesia.
Kata Kunci: Podcast ;  Penyiaran ; Over The Top.

## Abstract
The  purpose  of  writing  to  be  achieved  in  this  study  is  to  answer  2  (two)  questions  as  a  problem formulation,  namely  first,  how  do  podcast  qualifications  based  on  positive  law  in  Indonesia?  and second, how is the arrangement of podcasts as internet-based broadcasting based on positive law in Indonesia? Both formulations of this problem will be answered using a normative juridical approach, by  examining  literature  and  examining  positive  laws  relating  to  Technology,  Information  and Communication Law and Broadcasting Law. Based on the results of the study, this article concludes that  podcasts  are  classified  as  Over  The  Top  audio  content  services,  not  broadcasting.  Podcast characteristics are almost the same as radio, but are not necessarily referred to as broadcasting as regulated in Article 1 point 2 of the Broadcasting Law. This has implications for podcast settings which cannot be regulated in the Broadcasting Law. Furthermore, the ITE Law cannot  be the answer in setting podcasts because it does not regulate in detail the technicalities and procedures for podcasting in Indonesia.
Keywords: Podcast;  Broadcasting;  Over The Top

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  era disrupsi  ini,  perkembangan  teknologi  dan informasi telah membawa implikasi terhadap industri  penyiaran,  termasuk  penyiaran  di Indonesia. 1 Media  penyiaran  memiliki  peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat, dapat  dilihat  dari  karakter  penyiaran  yakni menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara serentak dan bersamaan. 2
Pada  mulanya,  peran  penyiaran  sebagai ‘ nation and  character-building ’,  dengan  kata lain  sebagai  sumber  informasi  publik, pengungkap  identitas  budaya  nasional 3 dan sebagai sarana untuk saling menghubungkan dengan  masyarakat  yang  berbeda-beda maupun yang terpencil. 4
Penyiaran menjadi metode yang sangat efektif  dalam  berekspresi,  serta  memiliki kemampuan untuk mempertahankan keanekaragaman  budaya  dalam  masyarakat
Indonesia. 5 Pengaturan
mengenai
1 Ahmad,  Ahmad,  and  Novendri  M.  Nggilu.  "Denyut Nadi  Amandemen  Kelima  UUD  1945  melalui Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Prinsip  the Guardian of the Constitution." Jurnal Konstitusi 16.4 (2020): 785-808.
2 Puluhulawa,  Fenty  Usman,  Jufryanto  Puluhulawa,  and Moh  Gufran  Katili.  "Legal  Weak  Protection  of Personal  Data  in  the  4.0  Industrial  Revolution Era." Jambura Law Review 2.2 (2020): 182-200.
3 Bakung,  Dolot  Alhasni.  "Tertium  Comparatum Tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  DAlam Pelaksanaan  Akad  Nikah." Jurnal  Legalitas 12.1 (2019): 48-56.
penyelenggaraan  penyiaran  di  Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran ( selanjutnya  disebut  dengan UU  Penyiaran) dan  beberapa  peraturan  pelaksanaannya yang  diatur  oleh  Kementerian  Komunikasi dan Informatika. Keberadaaan UU Penyiaran menjadi  sebuah  cita-cita  dari  upaya demokratisasi penyiaran Indonesia.
Dari  masa  ke  masa,  penyelenggaraan penyiaran  semakin  berkembang  seiring perkembangan  teknologi  komunikasi  dan informasi. 6 Media  penyiaran  pada  umumnya dilakukan  melalui  media  komunikasi  massa elektronik  yakni  radio  dan  televisi  yang menyebarluaskan  siarannya  menggunakan frekuensi  gelombang  radio.  Gelombang  ini diartikan sebagai jumlah getaran elektromagnetik  untuk  satu  periode  yang penggunaannya  didasarkan  pada  ruang jumlah getaran dan lebar pita digunakan oleh satu  pihak  saja,  apabila  digunakan  secara bersamaan  akan  berhimpitan  dan  saling mengganggu ( interference ). 7
4 Maulana,  Indra.  (2010).  Pengaturan  Pada  Sektor Penyiaran  Menuju  Era  Konvergensi  Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 2.
5 Ibid.
6 Tiranda,  Irianto,  Fenty  Puluhulawa,  and  Johan  Jasin.
"Konsep  Ideal  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas
Peradilan." Jambura  Law  Review 1.2  (2019):  120- 143.
7 Masduki.  (2007).  Regulasi  Penyiaran  dari  Otoriter  ke Liberal. Yogyakarta: Penerbit LKIS, hlm. 14-15.
Munculnya  teknologi  yang  berbasis internet  ( internet-based )  telah  melahirkan peluang  untuk  menyediakan  penyiaran melalui  berbagai  jenis  media  baru,  seperti media  online, 8 media  sosial  hingga  radio digital  yang  esensinya  sama  walau  dengan kemampuan platform yang  berbeda. 9
Penyiaran berbasis internet lahir dari adanya konvergensi  teknologi  komunikasi  dimana media  beralih  dari  bentuk  analog  menjadi bentuk  digital.  Istilah  konvergensi  dapat dipahami  sebagai  suatu  proses  dari  kondisi yang  menghubungkan  dengan  erat  faktor perubahan teknologi. 10
Wujud nyata yang dapat dilihat hari ini adalah keberadaan platform Youtube sebagai saluran setiap orang dapat mendistribusikan siaran berbasis internet dalam bentuk suara dan  gambar  yang  dapat dilihat oleh banyak orang, disisi lain juga terdapat istilah podcast , penyiaran dalam bentuk audio yang berbasis internet dan ditemukan di berbagai platform .
Bentuk  distribusi   penyiaran   berbasis audio yang pada awalnya hanya dapat diakses melalui radio, kini telah mulai digeser dengan  kehadiran  media audio-streaming,
8 Harun,  Rafni  Suryaningsih,  Weny  Almoravid  Dungga, and  Abdul  Hamid  Tome.  "Implementasi  Asas  Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." JURNAL LEGALITAS 12.2 (2019): 90-99.
9 Harliantara.  (2019). Website pada  Industri  Penyiaran Radio  di  Indonesia: Live  Streaming dan  Podcasting. Jurnal Studi Komunikasi, 3 (1), hlm. 86.
seperti podcast sebagai media alternatif yang dikembangkan di ranah internet. Tahun 2004 merupakan  titik  awal  kemunculan  istilah podcast . Istilah tersebut merupakan akronim dari Pod dan Broadcasting yang  merujuk pada perangkat Apple iPod sebagai platform distribusi podcast pertama,  sedangkan Broadcasting yang  berarti  siaran  atau penyiaran. 11 Secara  sederhana, podcast diartikan  sebagai  teknologi  yang  digunakan untuk  mendistribusikan,  menerima,  dan mendengarkan  konten  secara on-demand (sesuai  permintaan)  yang  diproduksi  oleh professional maupun radio amatir. 12
Podcast dapat dilakukan oleh siapa saja, baik  orang  perseorangan  maupun  badan hukum  tanpa  adanya  batasan  umur  dan ketentuan  tetap  yang berlaku  secara  umum. Seseorang  dapat  melakukan  kegiatan penyiaran  melalui podcast dengan  hanya mendaftarkan  ( sign-up )  dirinya  ke platform yang menyediakan layanan podcast didalamnya.  Dengan  mendaftarkan  diri untuk menyalurkan podcast ke tiap platform , seseorang  hanya  cukup  untuk  mengikuti syarat  dan  ketentuan  ( terms  and  condition )
10 Newton,  Harry.  (2002). Newton’s Telecom Dictionary 18 th Edition . New York: CMP Books, hlm. 185.
11 Fadillah,  Efi.  (2017). Podcast sebagai  Alternatif Distribusi  Konten  Audio.  Kajian  Jurnalisme,  I  (1), hlm. 96.
12 Bonini,  T.  (2015). The  ‘Second  Age’  of  Podcasting: Reframing  Podcasting  as  A  New  Digital  Mass Medium . Quaderns del CAC 41, XVIII (I), hlm. 25.
sebelum  ingin   mengunduh   konten audio tersebut.
Berbeda  halnya  dengan  kegiatan penyiaran  melalui  radio  yang  harus diselenggarakan  oleh  lembaga  penyiaran yang
sebelum
menyelenggarakan kegiatannya  lembaga  penyiaran  wajib mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Izin atau lisensi menjadi prosedur untuk  menjalankan  operasional  penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kemkominfo) dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) sebagaimana diamanatkan di UU Penyiaran.
Dengan  adanya  digitalisasi  penyiaran seperti podcast yang  menyebarluaskan siarannya  melalui  konvergensi  media  lewat internet,  belum  termaktub  dalam  UU
Penyiaran terkait dengan
izin
penyelenggaraan penyiarannya karena selama  ini  UU  Penyiaran  hanya  mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi  dan  radio  saja.  Ketidakjelasan pengaturan  mengenai  perizinan  penyiaran melalui podcast menyebabkan kecenderungan  terjadinya  ketidaksesuaian dengan  asas,  tujuan,  fungsi  dan  arah penyiaran  yang  diatur  dalam  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  ( selanjutnya  disebut  dengan P3SPS) yang dibuat oleh KPI.
Kemunculan podcast yang  tidak  dapat diartikan  sama  seperti  radio  menyebabkan pengaturan  di  atas  tidak  berlaku  bagi penyiaran melalui podcast. Padahal, kegiatan menyebarluaskan  konten audio melalui podcast secara  tidak  langsung  akan memengaruhi  para  pendengarnya  dari berbagai kalangan dan berbagai kategori usia pula,  tanpa  adanya  pengaturan  yang  jelas, para  penyiar podcast terlihat  sangat  bebas untuk  berbicara  di  kontennya  tersebut. Pengaturan  penyensoran  konten  dan pengkategorian usia pendengar pun menjadi sangat dibutuhkan dalam kegiatan penyiaran melalui podcast .
Berangkat  dari  hal  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  perkembangan  teknologi telah  membawa  implikasi  terhadap  dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari  kesinambungan  dan  subjek  yang melakukan  kegiatan  penyiaran  melalui podcast tidak  seluruhnya  dapat  dimasukkan pengaturannya  dalam  ranah  penyiaran  dan apabila  ditelaah  dalam  UU  Penyiaran  juga mewajibkan  kegiatan  penyiaran  dilakukan oleh  sebuah  lembaga  penyiaran.  Dalam  hal lain,  kita  harus  melihat  bahwa podcast itu sendiri  merupakan  produk  digital  yang berbasis internet ( internet-based ) yakni
layanan  konten Over  The  Top (OTT)  yang seharusnya  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. 13
Lebih lanjut, kualifikasi podcast sebagai suatu  penyiaran  ataupun  layanan  konten OTT  akan  berdampak  pada  regulasi  yang akan  mengatur  kegiatan  tersebut.  Menelaah kerangka  hukum  penyiaran  dan  hukum teknologi,  informasi  dan  komunikasi  di Indonesia,  maka  besar  potensi  adanya pelanggaran  oleh  penyiar-penyiar  dalam kegiatan podcast karena  tidak  adanya kualifikasi  hukum  yang  tepat,  berakar  dari subjek  hukum  yang  tidak  sesuai,  izin penyelenggaraan  penyiaran,  pengkategorian usia pendengar, penyensoran konten hingga lembaga  pengawas  yang  tepat  untuk mengawasi kegiatan tersebut.

## Rumusan Masalah
Kajian  ini  akan  menjawab  2  (dua) pertanyaan  sebagai  rumusan  masalah  yaitu pertama ,  bagaimana  kualifikasi podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan
13 CNN Indonesia. Mencari Payung Hukum Podcast di Indonesia. Lihat:
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200228185 110-241-479196/mencari-payung-hukum-podcast-di- indonesia?utm_source=twitter&utm_medium=oa&ut m_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocm ed , diakses pada tanggal 26 April 2020.
kedua ,  bagaimana  pengaturan podcast sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama. 14 Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji  data  sekunder  berupa  hukum positif,  asas-asas  dan  teori  hukum,  serta kaidah-kaidah  hukum  yang  berhubungan dengan  Hukum  Teknologi,  Informasi  dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis  fakta-fakta  yang  ada  di masyarakat  serta  dan  peraturan-peraturan yang  berlaku  dalam  teori-teori  hukum  dan praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut permasalahan di atas. 15

## PEMBAHASAN
Kualifikasi Podcast Berdasarkan  Hukum Positif di Indonesia
Perkembangan  konten  audio  ditandai dengan  munculnya  tren  terbaru  yang
14 Soekanto,  Soerjono  dan  Marmudji,  Sri.  (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.
15 Sumardjono,  Maria.  (1989).  Pedoman  Pembuatan Usulan  Penelitian.  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UGM, hlm. 6.
menghadirkan  bentuk  revolusi  dari  radio siaran  konvensional  yang  bernama  podcast. Kehadiran podcast yang menggunakan media internet dalam mendistribusikannya, memiliki  karakteristik  yang  sama  dengan radio  sebagai  pelopor  siaran  yang  berbasis audio. Dalam hal lain, kemasan podcast dapat dikatakan  lebih  menarik  dengan  konten berupa sandiwara, dialog/talkshow, monolog, ataupun feature /dokumenter.
Podcast sebagai jenis media massa baru juga  memenuhi  sifat-sifat  yang  tercakup padanya  seperti  serempak,  cepat,  dan umum. 16 Serempak  karena  dapat  diakses khalayak  secara  bersamaan  dari  manapun, cepat  karena  tidak  tergantung  terhadap bentuk  produk  fisik  yang  memakan  waktu yang  lama  karena  harus  melalui  proses produksi  telebih  dahulu  dan  bersifat  umum karena  materinya  tidak  ditujukan  kepada kelompok  atau  organisasi  tertentu  sehingga siapapun  dapat  mengaksesnya  dengan  latar belakang yang berbeda-beda. 17 Prinsip dasar dari kemunculan podcast yakni semua orang dapat  berbicara  atau  menjadi  komunikator melalui medianya sendiri. 18
16 Effendy,  Onong.  (2004).  Dinamika  Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 52-53.
17 Alhasni,  Mohamad  Rizky,  Lisnawaty  Wadju  Badu, and  Novendri  Mohamad  Nggilu.  "Menakar  Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan        Terhadap          Anak          di          Bawah Umur." JURNAL LEGALITAS 12.2 (2019): 110-123.
18 Allfiansyah,  Sandy. Podcast dan  Teori Uses  & Gratifications . Academia.edu, hlm. 2
Istilah podcast yang  termuat  dalam Kamus  Oxford  didefinisikan  sebagai  materi berformat  audio  atau  secara  lebih  lengkap, yakni: 19
“ a digital audio file made available on the  Internet  for  downloading  to  a computer  or  portable  media  player, typically  available  as  series,  new instalments  of  which  can  be  received by subscribers automatically ”
Mengacu pada pengertian  tersebut, dapat diketahui bahwa teknologi internet dapat mengkonvergensi sebuah media ke dalam berbagai bentuk dan menyebarluaskannya secara langsung dan bersifat on-demand . 20 Dengan kata lain, para audiensi lah yang berperan aktif untuk memilih  langsung  konten podcast yang berada di berbagai platform untuk dinikmati. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut membuktikan bahwa besarnya pangsa dari aktifitas streaming audio melalui ponsel yang terhubung dengan internet. Besarnya penikmat konten audio, seperti podcast memberikan  keuntungan
19 Cross,  Frank  Leslie,  and  Elizabeth  A.  Livingstone, eds. The  Oxford  dictionary  of  the  Christian  church . Oxford University Press, USA, 2005.
20 Badu,  Lisnawaty  Wadju,  and  Apripari  Apripari. "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana." JURNAL LEGALITAS 12.1 (2019): 57-77.
yang  besar  kepada platform digital  dalam mendistribusikan podcast di  Indonesia. 21
Melalui laporan bisnis pada tahun 2019 yang diterbitkan Spotify
menunjukkan pertumbuhan  jumlah  pendengar podcast diklaim  mengalami  peningkatan  sebanyak 50%  dibanding  kuartal  sebelumnya.  Pihak Spotify juga mengumumkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya pasar di Asia dengan  pertumbuhan  tercepat  dalam  hal konsumsi konten audio. 22
Kedua  laporan  tersebut  menjelaskan penyelenggaraan  penyiaran  melalui podcast di  Indonesia  telah  membuktikan  bahwa kebutuhan  akan  konten  audio  masih  cukup besar,  terbukti  dengan  pendengar  merasa tidak  puas  apabila  hanya  mendengarkan radio  konvensional.  Pendengar  dapat memilih  dari  berbagai  konten  yang  sangat luas  dan  mengontrol  jadwal  sendiri  untuk mendengarkan  segmen  audio  melalui podcast .
Penyelenggaraan  penyiaran  melalui podcast yang  mulai  berkembang  di  seluruh dunia  masih  memiliki  banyak  problematika dalam  penyelenggaraannya,  terkhusus  di Indonesia.  Tantangan  yang  tidak  kalah penting  adalah  kegiatan  penyiaran podcast terutama di Indonesia masih belum memiliki
21 Kementerian  Kominfo.  (2017)  Penggunaan  TIK  Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat. Jakarta: Puslitbang Aptika IKP Kemkominfo, hlm. 14
pengaturan hukum yang jelas. Hal ini didasari dari  definisi podcast yang  dapat  dikatakan sebagai suatu bentuk kegiatan penyiaran dan dapat  juga  disebut  sebagai  suatu  layanan Over The Top (OTT).
Apabila  ditelaah  karakteristik  dari penyiaran dalam UU Penyiaran dan Layanan Audio OTT, yang dalam hal ini adalah podcast , sangatlah  berbeda.  Karakteristik  penyiaran dalam  UU  Penyiaran  mengamanatkan penyaluran  informasi  yang  serentak  dan bersamaan dengan subjek hukumnya adalah lembaga penyiaran. Sedangkan, layanan OTT yang on-demand melalui internet menjadikan layanan  ini  sangat  beragam  dengan  subjek hukumnya adalah perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum.
Perbedaan inilah yang tentu menyebabkan tidak terciptanya “ level playing field ” dan
perbedaan dalam pertanggungjawaban.  Hal  tersebut  tetapi tidak  dapat  dikatakan  menjadi  perlakuan yang  tidak  adil  ( unequal  treatment )  bagi penyiaran  konvensional  dan  layanan  OTT. Materi  siaran  konten  terdapat  pula perbedaan  dalam  pengawasannya,  materi siaran  untuk  kepentingan  publik  yakni penyiaran  konvensional  diawasi  oleh  KPI. Sedangkan materi audio dalam OTT, seperti
22 Netti,  S.  Y.  M.  &  Pewh,  Irwansyah.  (2015) Spotify: Aplikasi Music  Streaming untuk  Generasi  Millenial, Jurnal Komunikasi, 10 (1), hlm. 9
podcast diawasi  oleh  Kemkominfo  dengan cara  penindakan  berdasarkan  laporan  dari masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan substansi Konten OTT.
Podcast pun  tidak  serta-merta  dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran radio dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari  penyiaran  dalam  Pasal  1  angka  (2)  UU Penyiaran  dimana  ketentuan  normatinya secara eksplisit megatakan bahwa “ Penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di antariksa  dengan  menggunakan  spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media  lainnya  untuk  dapat  diterima  secara serentak  dan  bersamaan  oleh  masyarakat dengan  perangkat  penerima  siaran ” .  Hal  ini dikarenakan:
a. Podcast sebagai salah satu layanan OTT berbasis  audio  adalah  layanan  yang dapat  diakses  oleh  pengguna  layanan melalui jaringan telekomunikasi internet  dan  menumpang  dengan operator seluler. Berbeda dengan radio, yang  merupakan  layanan  pemancaran dan penerimaan siaran yang membutuhkan  frekuensi  gelombang elektromagnetik  yang  diberikan  oleh Pemerintah  untuk  mendistribusikan konten siarannya oleh lembaga
penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan.
b. Walaupun  konten  yang  diberikan  oleh lembaga  penyiaran  melalui  radio  dan konten kreator melalui podcast terlihat sama.  Namun,  tidak  bisa  serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran  karena  penyelenggaraan penyiaran bersifat push  service , sedangkan layanan OTT seperti podcast bersifat pull service , dimana pendengarlah  yang  memiliki  sendiri layanannya.
c. Konten  bersifat  netral  sehingga pengaturannya bergantung pada media mana  konten  tersebut  disalurkan. Apabila  ditayangkan  oleh  lembaga penyiaran,  maka  tunduk  pada  aturan penyiaran.  Sedangkan,  apabila  dapat diakses  melalui  layanan  OTT,  maka tunduk  pada  aturan  telekomunikasi, internet, dan lain-lain.
Dewasa  ini,  pengguna  layanan  podcast sangat  banyak  mulai  dari  lembaga  negara, lembaga pendidikan, bahkan industri kreatif kalangan  anak  muda  yang  menggunakan platform-platform penyedia layanan podcast. Apabila podcast juga  dikategorikan  sebagai penyiaran,  maka  pihak-pihak  tersebut,  baik perorangan,  badan  usaha,  ataupun  badan hukum akan  diwajibkan  memiliki izin
sebagai lembaga penyiaran. Hal ini tentunya sangat  tidak  lazim  dan  terasa  dipaksakan, sehingga  jika  tidak  terpenuhi  maka  akan mengakibatkan  penyiaran  yang  dilakukan menjadi  ilegal  dan  harus  ditertibkan  oleh aparat  penegak  hukum  karena  penyiaran tanpa  izin  merupakan  pelanggaran  pidana. Pada  akhirnya,  akan  membentuk  lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam UU  Penyiaran,  yakni  lembaga  penyiaran dengan sistem internet.
Apabila ditelaah dari layanan OTT pada Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui  Internet ( Over  The  Top )  ( selanjutnya  disebut  dengan SE  Kemkominfo  OTT),  yang  terbagi  menjadi layanan  aplikasi  dan  layanan  konten, penyiaran  berbasis  internet  dapat  saja dikategorikan  dalam layanan  konten  karena telah  mencakup  dalam  definisi  layanan konten melalui internet pada SE Kemkominfo OTT, yang berbunyi:
“ Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan  semua  bentuk  informasi digital  yang  terdiri  dari  tulisan,  suara, gambar,  animasi,  musik,  video,  film, permainan  (game)  atau  kombinasi  dari sebagian  dan/atau  semuanya  termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau  diunduh  (download)  dengan
memanfaatkan  jasa  telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. ”
Berdasarkan penafsiran peneliti secara gramatikal          kemudian dianalogikan, meskipun  definisi  penyiaran  dalam  UU Penyiaran  sangat  kompleks,  menjadikan definisi  layanan  konten  melalui  internet terasa  tepat  untuk  mengartikan  penyiaran berbasis internet, seperti podcast .
Pengaturan Podcast sebagai  Penyiaran Berbasis  Internet  Berdasarkan  Hukum Positif di Indonesia
Pendekatan pengaturan dalam mengelola dua sektor, antara penyiaran dan media  informatika  lainnya,  akan  sangat terkait  dan  cenderung  semakin  mendekati satu  sama  lain  dan  menentukan  tingkat kompetisi industri dan kepentingan masayarakat dalam jangka panjang. Industri penyiaran sedang dalam persimpangan, dan karenanya  memiliki  kepentingan  regulatif dan  kompetisi  yang  sama  dengan  media lainnya yang berbasis internet, dengan tujuan yang  sama  yakni  dalam  upaya  untuk menciptakan “ level  playing  field ” pada seluruh penyedia jasa telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) sebagai tombak regulasi pada kegiatan bisnis jasa dan konten/aplikasi
teknologi  dan  komunikasi  telah  mengatur mendorong  iklim  usaha  yang  sehat  dan perlindungan  kepentingan  nasional  pada bidang  telekomunikasi  dan  informatika. 23
Seiring perkembangan teknologi, UU
Telekomunikasi tidak mengakomodir dengan baik  penyiaran  yang  berbasis  internet, seperti podcast .  Materi  muatan  UU Telekomunikasi menitikberatkan pada pemenuhan dan pendorong bagi tumbuh dan berkembang  serta  terjaminnya  akses masyarakat untuk mendapatkan informasi.
UU  Penyiaran  menjadi  regulasi  dalam menata penyiaran sebagai infrastruktur dan content provider . Sesungguhnya UU
Penyiaran  pada  awalnya  disusun  dengan anggapan  bahwa  siaran  televisi  dan  radio disiarkan  melalui  spektrum  frekuensi elektromagnetik,
sehingga tidak terbayangkan  bahwa  akan  ada  media  lain,
seperti internet yang dapat juga menyebarluaskan  siaran  misalnya podcast .
Hemat peneliti, regulasi penyiaran yang ada sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi.  Kemajuan  teknologi yang  berkembang  dengan  pesat  ini menyebabkan  landasan  hukum  pembinaan dan  pengembangan  yang  ada  selama  ini sudah   tidak   memadai    lagi,   baik    karena
23 Ridwan, Wawan & Krisnadi, Iwan. (2011). Regulatory Impact  Analysis  Terhadap Rancangan  Undang- Undang    Konvergensi    Teknologi    Informasi    dan
tingkat  peraturan  yang  mengaturnya  lebih rendah  dari  pada  undang-undang  ataupun karena  ruang  lingkup  peraturannya  baru meliputi  segi-segi  tertentu  dalam  kegiatan penyiaran  dengan  peraturan  yang  belum terpadu.
Podcast sebagai salah satu layanan OTT berkembang  secara  luar  biasa  dengan permasalahan  bahwa  layanan  OTT  tidak memerlukan frekuensi siaran dalam mendistribusikan  siarannya.  Hal  ini  yang menyebabkan  UU  Penyiaran  tidak  relevan dalam mengatur layanan OTT, apabila dilihat dari definisi penyiaran pada UU Penyiaran itu sendiri  dan  pada  awalnya  tidak  diniatkan untuk  mengatur  layanan  OTT.  Seluruh penyiaran  berbasis  internet  yang  datang ‘menumpang’ dengan infrasturuktur operator  seluler  sudah  berada  di  luar jangkauan aturan UU Penyiaran.
Dampak  apabila podcast dan  layanan OTT  lainnya  diatur  dalam  UU  Penyiaran maka  akan  memiliki  implikasi  yang  sangat besar  dan  luas  dan  berikibat  pada ketidakpastian  hukum,  baik  dalam  industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat.  Dewasa  ini,  pengguna  layanan podcast sangat  banyak  mulai  dari  lembaga negara, lembaga pendidikan, bahkan industri
Komunikasi. Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, 2 (2), hlm. 25
kreatif kalangan anak muda yang menggunakan platform-platform penyedia layanan podcast .  Apabila podcast juga dikategorikan sebagai penyiaran maka pihak- pihak  tersebut,  baik  perorangan,  badan usaha,  ataupun  badan  hukum  akan diwajibkan  memiliki  izin  sebagai  lembaga penyiaran.  .  Hal  ini  tentunya  sangat  tidak lazim  dan  terasa  dipaksakan,  sehingga  jika tidak  terpenuhi  maka  akan  mengakibatkan penyiaran yang dilakukan menjadi illegal dan harus  ditertibkan  oleh  aparat  penegak hukum  karena  penyiaran  tanpa  izin merupakan  pelanggaran  pidana.  Pada akhirnya, akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam UU  Penyiaran,  yakni  lembaga  penyiaran dengan sistem internet.
Jenis-jenis  layanan  OTT  yang  beragam dan  luas  menyebabkan  pengaturan  yang terkait layanan OTT cukup kompleks dan saat ini Indonesia belum dapat diakomodir dalam satu  aturan  saja.  Sehingga  pengaturan layanan  OTT  dalam  penerapannya  merujuk pada  peraturan  perundang-undangan  yang sesuai dengan jenis layanan yang
disediakannya, seperti Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  jo.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( selanjutnya disebut UU ITE).
Lahirnya  UU  ITE  sesungguhnya  dapat digunakan untuk mengatur terkait ketentuan isi  siaran  atau  konten  yang  dilarang  dalam penyiaran berbasis internet, seperti podcast. Akan  tetapi,  UU  ITE  tidak  dapat  menjadi jawaban  dalam  pengaturan  penyiaran melalui podcast di  Indonesia,  UU  ITE  tidak mengatur  secara  rinci  teknis  dan  prosedur dalam penyelenggaran podcast sebagai suatu penyiaran berbasis internet.
Dari  banyaknya  cakupan  materi  yang ada  dalam  struktur  UU  ITE,  pemerintah dianggap  lebih  condong  mengatur  tentang teknologi  informasi  dalam  pengertian  yang sangat  luas,  karena  meliputi  informasi elektronik,  transaksi  elektronik,  alat  bukti elektronik,  privasi,  yurisdiksi,  hak  kekayaan intelektual,  tetapi  tidak  mempredikisi  hal yang lebih rinci secara khusus dalam realita masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu diperhatikan  kepastian  hukum  dalam pemanfaatan teknologi melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek sosial, budaya dan etika,  untuk  mengatasi  hal-hal  yang  belum diatur  secara  lebih  rinci  dalam  UU  ITE. Pendekatan  aspek  hukum  bersifat  mutlak karena  tanpa  kepastian  hukum,  persoalan pemanfaatan  teknologi  informasi  menjadi tidak optimal.
Terhadap  informasi  elektronik  atau konten internet pada podcast , yang memiliki
muatan  melanggar  hukum,  UU  ITE  dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  ( selanjutnya  disebut dengan  PP  PSTE)  memberi  kewenangan 24 kepada  Pemerintah  untuk  memutuskan akses  informasi  elektronik  yang  melanggar hukum.
Adanya kewajiban bagi penyelenggara  jasa  telekomunikasi  untuk memblokir konten yang melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan sesuai dengan Peraturan
Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  13 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Jasa Telekomunikasi  ( selanjutnya disebut dengan Permenkominfo  No.  13/2019).  Apabila terdapat muatan konten yang dilarang untuk disediakan  oleh  layanan  audio  OTT,  seperti podcast juga telah diawasi dan diatur dalam Bab  VII  UU  ITE  serta  diancam  dengan pidana 25 berdasarkan Pasal 45 UU ITE.
Di era konvergensi ini, seluruh kegiatan dapat  dilakukan  di cyberspace termasuk kegiatan podcast dapat  diatur  dan  dijerat oleh  UU  ITE.  Dalam  konteks  penyelenggara sistem  elektronik  (PSE),  aktivitas  PSE  yang tidak  diatur  oleh  UU  Penyiaran  mengikuti pengaturan  PSE  yang  terdapat  di  dalam  UU ITE. Beberapa bentuk pengaturannya seperti:
24 Kohongia,  Zulkifli.  "Praktek  Rangkap  Jabatan  di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw  Utara." JURNAL  LEGALITAS 12.2 (2019): 124-141.
semua  PSE  harus  memiliki  data  center  di Indonesia serta terkait dengan konten tidak boleh  menyebarkan  berita  bohong  atau penipuan.
Pada  dasarnya,  SE  Kemkominfo  OTT dibentuk  dalam  upaya  menciptakan “ level playing  field ”  antara  penyedia  layanan  OTT dan  penyedia  jasa  telekomunikasi,  sehingga tidak  menghambat  inovasi  dan  persaingan pada setiap pelaku penyedia jasa telekomunikasi.  Tetapi,  regulasi  ini  tidak diikuti kajian-kajian lebih lanjut yang bersifat teknis  dalam  penggunaan  dan  tata  kelola layanan OTT sehingga para pelaku penyedia jasa  telekomunikasi  masih  menerka-nerka dan menafsirkan sendiri pengaturan terhadap  layanan  atau  konten  yang  dibuat olehnya.
Rezim hukum yang baik sesungguhnya dapat  mendorong  pengembangan lex media internetica dengan memberlakukan tanggung jawab penuh pada beragam subjek atau  pelaku  hukum  di  dalam  jaringan teknologi internet. Jaringan internet menjadi wadah  sebagian  besar  keberlangsungan aktivitas  manusia  dalam  menyelenggarakan penyiaran pada saat ini. Lex media internetica sebagai  teritorial  pemanfaatan  internet dalam media penyiaran didefinisikan sebagai
25 Fitriani, Nur. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan  Saksi  Anak  Dalam  Persidangan  Perkara Pidana." JURNAL LEGALITAS 12.1 (2019): 14-24.
dunia  tanpa  batas  fisik,  sehingga  legislasi nasional  yang  mengaturnya  memiliki  sifat kedaulatan  digital  atau  virtual  karena multibahasa,  multikultural,  multireligi  dan multilateral

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penyiaran  melalui podcast masih memiliki  banyak  problematika  dalam penyelenggaraannya, terkhusus di Indonesia. Hal  ini  didasari  dari  definisi podcast masih terlihat samar untuk dikatakan sebagai suatu bentuk  penyiaran  yang  didefenisikan  pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan/atau dapat dikatakan  sebagai  suatu  layanan  kontent Over  The  Top (OTT)  sebagaimana  tertuang pada  SE  Kemkominfo  OTT.  Berdasarkan penafsiran  penelit, definisi  penyiaran dalam UU  Penyiaran  sangat  kompleks,  menjadikan definisi  layanan  konten  melalui  internet terasa  tepat  untuk  mengartikan  penyiaran berbasis internet, seperti podcast
UU  Penyiaran  sudah  tidak  relevan dalam  mengatur podcast sebagai  salah  satu layanan  konten  audio  OTT  karena podcast dalam  mendistribusikan  kontennya  melalui internet yang ‘menumpang’ dengan operator seluler  di  luar  jangkauan  aturan  UU Penyiaran.  UU  ITE  sesungguhnya  dapat digunakan  untuk  mengatur podcast dalam hal ketentuan isi siaran atau konten yang
dilarang.  Akan  tetapi,  UU  ITE  tidak  dapat mengatur  secara  rinci  terkait  teknis  dan prosedur  dalam  penyelenggaraan podcast . Dibentuknya SE Kemkominfo OTT juga tidak dapat  menjadi  jawaban  dalam  pengaturan podcast  karena  tidak  diikuti  oleh  kajian- kajian lebih bersifat teknis dalam tata kelola layanan OTT.

## Saran
Adapun yang menjadi saran pada kajian ini yaitu:
Pertama ,  Diperlukan  suatu  definisi yang  tepat  dan  rigid  terhadap  seluruh layanan  konten  OTT,  seperti  contohnya podcast .  Hal  ini  akan  meminimalisir multitafsir  dari  ketentuan  yang  telah dicantumkan pada suatu regulasi.
Kedua ,Diperlukan pembaharuan regulasi  di  bidang  konvergensi  teknologi informatika, khususnya pada bidang penyiaran.  Regulasi  baru  tersebut  tentu harus fleksibel sehingga tidak membutuhkan revisi  atau  pengkajian  ulang  terhadap regulasi tersebut.

## REFERENSI

## Buku
Cross,  F.  L.,  &  Livingstone,  E.  A.  (Eds.).
(2005). The  Oxford  dictionary  of  the Christian church . Oxford University Press, USA.
Effendy, Onong. (2004). Dinamika Komunikasi.
Bandung: Remaja Rosda Karya Kementerian Kominfo. (2017) Penggunaan TIK
Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial
Budaya  Masyarakat.  Jakarta:  Puslitbang
Aptika IKP Kemkominfo
Masduki.  (2007).  Regulasi  Penyiaran  dari
Otoriter  ke  Liberal.  Yogyakarta:  Penerbit
LKIS Maulana, Indra. (2010). Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Newton,  Harry.  (2002). Newton’s  Telecom Dictionary  18 th Edition .  New  York:  CMP
Books
Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri. (2003).
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Sumardjono, Maria. (1989). Pedoman
Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta:

## Fakultas Hukum UGM

## Jurnal
Ahmad,  A.,  &  Nggilu,  N.  M.  (2020).  Denyut Nadi  Amandemen  Kelima  UUD  1945 melalui  Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi sebagai  Prinsip  the  Guardian  of  the Constitution. Jurnal Konstitusi , 16 (4).
Allfiansyah, Sandy. Podcast dan Teori Uses &
Gratifications . Academia.edu, hlm. 2
Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu, N. M.
(2019).  Menakar  Peran  Kepolisian  Dalam Mencegah  Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap  Anak  di  Bawah  Umur. Jurnal Legalitas , 12 (2), 110-123.
Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut  Peradilan  Militer  Dalam  Perkara Pidana. Jurnal Legalitas , 12 (1).
Bakung,  D.  A.  (2019).  Tertium  Comparatum Tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat DAlam  Pelaksanaan  Akad  Nikah. Jurnal
Legalitas , 12 (1).
Bonini,  T.  (2015). The  ‘Second  Age’  of Podcasting:  Reframing  Podcasting  as  A New  Digital  Mass  Medium .  Quaderns  del CAC 41, XVIII (I)
Fadillah, Efi. (2017). Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio. Kajian Jurnalisme, I (1).
Fitriani,  N.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Kekuatan
Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal
Legalitas , 12 (1).
Harliantara.  (2019). Website pada  Industri
Penyiaran  Radio  di  Indonesia: Live Streaming dan  Podcasting.  Jurnal  Studi Komunikasi, 3 (1).
Harun,  R.  S.,  Dungga,  W.  A.,  &  Tome,  A.  H. (2019).  Implementasi  Asas  Itikad  Baik Dalam  Perjanjian  Transaksi  Jual  Beli Online. Jurnal Legalitas , 12 (2).
Kohongia, Z. (2019). Praktek Rangkap Jabatan
di Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bolaang  Mongondouw  Utara. Jurnal Legalitas , 12 (2).
Netti,  S.  Y.  M.  &  Pewh,  Irwansyah.  (2015)
Spotify: Aplikasi Music  Streaming untuk Generasi  Millenial,  Jurnal  Komunikasi,  10 (1).
Puluhulawa, F. U., Puluhulawa, J., & Katili, M.
G.  (2020).  Legal  Weak  Protection  of Personal  Data  in  the  4.0  Industrial Revolution  Era. Jambura  Law  Review , 2
(2).
Ridwan,  Wawan  &  Krisnadi,  Iwan.  (2011).

## Regulatory  Impact  Analysis  Terhadap
Rancangan  Undang-Undang  Konvergensi
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.
Jurnal  Telekomunikasi  dan  Komputer,  2
(2).
Tiranda,  I.,  Puluhulawa,  F.,  &  Jasin,  J.  (2019).
Konsep  Ideal  Penanganan  Perkara  Tindak
Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan
Asas  Peradilan. Jambura  Law  Review , 1
(2).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui  Internet ( Over The Top ).
Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program Siaran

## Website
CNN  Indonesia.  Mencari  Payung  Hukum Podcast
di Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/ 20200228185110-241-479196/mencari- payung-hukum-podcast-di- indonesia?utm_source=twitter&utm_medi um=oa&utm_content=cnnindonesia&utm _campaign=cmssocmed ,  diakses  pada tanggal 26 April 2020.