## INDONESIA OMNIBUS LAW: SUATU RESPON ATAS TANTANGAN KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA SEBAGAI AKIBAT DARI PENGARUH TATA KELOLA REGULASI GLOBAL

## Mutia Evi Kristhy
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh tata kelola regulasi global terhadap kedaulatan ekonomi di  Indonesia.  Jenis Penelitian ini  adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang peranan  Omnibus  Law  dalam  merespon  dan  menghadapi  tantangan  kedaulatan  ekonomi  di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet, serta fenomena yang terjadi  di  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  1)  Masih  terdapat  kendala  dalam penerapan Omnibus Law sebagai pondasi membangun kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama terkait ketenagakerjaan; 2) Sistem Pemerintahan yang baik sebagai salah satu upaya membangun kedaulatan ekonomi dalam mengimbangi tata kelola regulasi global.
Kata Kunci : Omnibus Law, Kedaulatan Ekonomi, Regulasi Global, Globalisasi, Pemerintahan baik

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the influence of global regulatory governance on economic  sovereignty  in  Indonesia.  This  type  of  research  is  normative  legal  research.  This research  is  a  descriptive  qualitative  research  that  describes  the  role  of  the  Omnibus  Law  in responding to and facing the challenges of economic sovereignty in Indonesia. The writing of this article uses secondary legal materials, namely books, journals, articles, and other written works originating from both print and internet media, as well as phenomena that occur in the field. The results of the study show that, 1) There are still obstacles in the application of the Omnibus Law as the foundation for building Indonesia's economic sovereignty; 2) Good Governance system as an effort to build economic sovereignty in balancing global regulatory governance.

## Keywords : Omnibus Law, Economic Sovereignty, Global Regulations, Globalization, Good Governance

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  pondasi  demi  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  adalah perekonomian  Indonesia, salah satu  caranya  yakni  dengan menarik investor untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Masuknya  investor  ke  Indonesia  semakin  mencuat  di  zaman Globalisasi  ini,  terlebih  lagi  Indonesia  telah  tergabung  dalam  G20.  Dilansir  dari www.kemenkeu.go.id,  sebagai  anggota  forum  G20,  Indonesia  bisa  mendapatkan  manfaat  dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dihadapi,  serta  kebijakan  ekonomi  yang  diterapkan  negara  lain  terutama  negara  maju  di  Era Globalisasi ini.
Globalisasi secara umum sering diartikan sebagai suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi  semakin  terhubungkan  (interconnected),  antara  satu  dengan  lainnya,  dan  proses  itu menjangkau berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, dan budaya). Globalisasi ekonomi sering dikaitkan dengan internasionalisasi proses produksi. Dalam pengertian ini, globalisasi ekonomi dipandang  sebagai  proses  yang  berada  di  luar  jangkauan  kontrol  pemerintahan  suatu  negara. Globalisasi ekonomi dipandang akan mengaburkan batas-batas wilayah geografis suatu negara. Namun, globalisasi ekonomi itu tidak berarti akan melenyapkan keberadaan suatu negara. Di Era globalisasi ini, dalam investasi yang melibatkan banyak investor, diperlukan suatu sistem atau tata kelola guna mengontrol dan mempengaruhi para investor dari berbagai Negara.

## Tabel 1. Pilihan Kata dalam Diskurs Tata Kelola
Good governance  Good enough governance The First-Best Practice The  Second  Best Practice Optimal Sub-optimal governance Root Branch Satisficing Ladderwise Incremental governance
Stepwise governance

## Sumber: World Economic Forum (2022)
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  telah  dijadikan  sebagai  ‘kata kunci ’  (keyword)  ataupun  prasyarat  bagi  negara -negara  berkembang  untuk  memperoleh  akses pendanaan pembangunan dari lembaga donor. Namun, ‘takaran’ good governance yang diminta oleh lembaga donor, nampaknya kurang pas dengan kondisi riil yang dihadapi oleh banyak negara berkembang.  Hal  ini  jugalah  yang  selanjutnya,  membuka  ruang  untuk  memberikan  moda ‘alternatif’ dari good governance (GG) yaitu good enough governance (GEG) (lihat Tabel 1). GEG dinilai  jauh  lebih  pas  dan  kompromistis  dengan  kondisi  riil  yang  dihadapi  oleh  banyak  negara berkembang. GEG juga menuntut para pengambil kebijakan untuk berani melakukan penyesuaian (adjustment) atas standar capaian hasil pembangunan yang menjadi keinginan ataupun agenda dari negara maju ataupun lembaga-lembaga donor.
Tata  Kelola  Global  tidak  identik  dengan  global  government.  Yang  membedakannya adalah  bahwa  Tata  Kelola  Global  merupakan  keseluruhan  dari  aktivitas-aktivitas  yang berhubungan  dengan  kepemerintahan  (governance),  aturan-aturan,  dan  mekanismemekanisme, serta  formal  dan  informal  yang  muncul  pada  berbagi  tingkat  di  dunia  kontemporer.  Unsur- unsurnya  meliputi  international  law,  norms  (soft  law),  intergovernmental  organizations,  non- governmental organizations, international regimes, ad hoc arrangements, global conferences, dan private governance.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam hal ini diperlukan adanya inovasi dari Pemerintah untuk menarik investor, salah satunya  melalui  penyederhanaan  dan  perampingan  peraturan  atau  yang  kita  kenal  sebagai Omnibus  Law.  Omnibus  Law/  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menjadi  program  unggulan Pemerintahan  Jokowi-Ma'ruf  Amin  demi  menggenjot  pertumbuhan  ekonomi  dan  masuk  dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan  Omnibus law ini dengan  beragam alasan dan  argumentasi  terkait  metode  penyusunan  satu  regulasi  (UU)  baru  sekaligus menggantikan/menghapus  beberapa  pasal  dalam  satu  regulasi  atau  lebih  yang  berlaku.  Namun demikian, tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan Omnibus Law ini sebagai salah satu strategi  reformasi  regulasi  mengatasi  kondisi  obesitas/hiper  regulasi,  khususnya  di  sektor kemudahan  berusaha.  Apabila  dicermati,  ada  beberapa  implikasi  negatif  dari  pembentukan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja), antara lain merugikan pekerja, merugikan bidang pertanian, monopoli tanah,  memangkas dan mengubah konsep administrasi,  pendidikan yang berorientasi pasar, dan adanya ketidaktrasnparanan.
Omnibus  law  merupakan  UU  komprehensif  yang  mengatur  berbagai  ketentuan  di berbagai sektor industri menjadi satu undang-undang. Ini berupaya untuk memperkuat ekonomi dengan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempermudah berbisnis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi yang sempat disampaiakan oleh Presiden Joko Widodo pada sebuah  conference  tentang  Indonesia  pada  tahun  2045,  diterjemahkan  dalam  pidato  bahasa Inggrisnya “Impian kita, pada tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia akan mencapai US$ 7  triliun.  Indonesia  akan  menjadi  salah  satu  dari  lima  besar  ekonomi  dunia  dengan  tingkat kemiskinan  mendekati  nol  persen.  Itulah  yang  harus  kita  tujuh".  Dalam  misi  mewujudkan  visi tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan visi tersebut harus mengatasi masalah overregulasi  di  Indonesia.  Birokrasi  telah  lama  menghambat  pertumbuhan  di  negara  ini  dan menghalangi  investasi  asing.  Saat  ini  ekonomi  Indonesia  berada  di  peringkat  73  di  antara  190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40.
Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan mulia ini, sebagian dengan cara  merampingkan  lingkungan  peraturan  negara  yang  kompleksitas  dan  terkadang  berlebihan. Undang-undang  tersebut  diharapkan  mampu  meringankan  pembatasan  di  11  bidang  penting, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan  pembebasan  tanah.  Dengan  kata  lain,  jika  langkah-langkah  ini  diterapkan  akan  membuat Indonesia menjadi tujuan yang sangat menarik bagi bisnis dan investor asing.
Dalam konteks merugikan pekerja, Omnibus Law merugikan pekerja karena:
1) Memperpanjang jam kerja dan lembur;
2) Penetapan upah minimum yang rendah;
3) Adanya potensi terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja;
4) Adanya pemangkasan kewenangan serikat pekerja; dan
5) Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran. Omnibus Law juga dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan/mengubah fungsi ruang atau lingkungan, antara lain: adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat,  flexibilitas  dan  penyesuaian  tata  ruang,  penghilangan  izin  mendirikan  bangunan, reduksi atas subtansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. Omnibus Law pada satu  sisi  juga  akan  berimplikasi  pada  langgengnya  praktik  pendidikan  yang  berorientasi  pada pasar, seperti: komersialisasi, link and match pada dunia industri, dan pembentukan kurikulum pendidikan yang berorientasi kerja.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Fokus pada penulisan artikel ini adalah bagaimana Omnibus Law di Indonesia berperan dalam merespon tantangan kedaulatan ekonomi, sebagai akibat dari pengaruh tata kelola regulasi global.  Selain  itu  untuk  mengkaji  bagaimana  kondisi  pembangunan  ekonomi  dalam  kerangka hukum  Omnibus  Law  untuk  menggerakkan  perekonomian  dan  investasi  guna  mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dimana ide pembentukan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja) yang dilakukan pemerintah  menimbulkan  polemik  di  masyarakat,  maka  penulisan  ini  akan  meninjau  kembali peran Omnibus Law dalam konteks kedaulatan ekonomi Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (library research and online research) dengan menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut.    Bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  substansi  penelitian. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  antara  lain  data  dari  surat  kabar,  jurnal,  kamus,  ensiklopedia.  Penelitian  ini  pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana Omnibus Law dalam konteks kedaulatan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Omnibus Law dalam tatanan Ekonomi di Indonesia
Konsep Omnibus Law dikenal juga dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Tumpang  tindih  regulasi  akan  berimplikasi  pada  iklim  investasi  di  Indonesia,  sebagai  contoh ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam peraturan lain, semisal UU No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  atau  UU  No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Konsep Omnibus  Law diharapkan mampu menjawab persoalan tumpang tindih  aturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Namun  demikian,  konsep  Omnibus  Law  yang  biasanya diterapkan di negara yang menganut sistem common law agak sulit ditetapkan di Indonesia yang menganut  sistem  civil  law.  Pada  dasarnya  terdapat  persoalan  konflik  antara  penyelenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law yang dilakukan dalam tingkatan UU menjadi salah satu jalan keluar yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi konflik dimaksud.
Konsep  Omnibus  Law  dapat  digunakan  di  Indonesia  untuk  penyeragaman  kebijakan pusat  dan  daerah  dalam  menunjang  iklim  investasi,  dimana  konsep  ini  menjadi  cara  singkat sebagai  solusi  peraturan  perundang-undangan  yang  saling  berbenturan,  baik  secara  vertikal maupun horizontal. Dari hasil penelitian, permasalahan yang timbul dari Omnibus Law ini adalah terkait  kedudukan  UU  hasil  Omnibus  Law  tersebut.  Secara  teori  perundang-undangan  di Indonesia, kedudukan UU dari konsep Omnibus  Law ini belum diatur. Apabila melihat sistem perundang- undangan di Indonesia, UU hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai “UU Payung” karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  lain.  Namun  demikian,  Indonesia  tidak  menganut  UU  Payung  karena  posisi  seluruh  UU adalah sama.
Secara  teori  peraturan  perundang-undangan,  akan  timbul  permasalahan  terkait kedudukannya  dan  hal  ini  harus  diberikan  legitimasi  dengan  merevisi  UU  No  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Apabila  UU  No.  12  Tahun  2011  tidak direvisi,  harus  dilihat  bagaimana  isi  ketentuan  di  dalam  UU  Payung  tersebut,  apakah  bersifat umum  atau  lengkap  seperti  UU  biasa.  Apabila  bersifat  umum,  maka  tidak  semua  ketentuan dilakukan pencabutan, namun yang dicabut hanya yang bertentangan saja.
Ketentuan  yang  bersifat  umum  akan  menimbulkan  permasalahan  apabila  dibenturkan dengan  asas  lex  spesialis  derogat  legi  generalis  (aturan  yang  khusus  mengesampingkan  aturan yang umum), karenanya perlu diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya. Dalam konsepsi otonomi daerah, perlu dihindari agar Omnibus Law tidak bertentangan dengan apa  yang  menjadi  kewenangan  daerah  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  dalam  mengatur daerahnya. Untuk itu, adanya Omnibus Law harus secara bersamaan dan secara otomatis bahwa peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep Omnibus Law.
Konsep  Omnibus  Law  dimaksudkan  untuk  memudahkan  investor  untuk  menanamkan modal di Indonesia. Sebagai catatan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB) secara berangsur-angsur terus menunjukkan perbaikan signifikan, dimana pada tahun 2016 berada pada peringkat 106, saat ini sudah di peringkat 91.  Namun demikian, dalam merumuskan Omnibus Law perlu kajian yang mendalam dalam perspektif hukum dan ekonomi, sehingga  apa  yang  diharapkan  dan  menjadi  tujuan  dalam  konsepsi  Omnibus  Law  untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
Dalam  konteks  gagasan  penerapan  Omnibus  Law  di  Indonesia,  bahwa  pembentukan omnibus  law  ini  lazim  diterapkan  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  common  law,  perlu kajian  yang  mendalam  agar  tidak  menimbulkan  persoalan  dalam  sistem  penyusunan  peraturan perundang-undangan. Penyisiran beberapa undang-undang dengan undang-undang yang lain yang berbeda materi dan kewenangannya perlu dilakukan secara hati-hati serta koordinasi Pemerintah dan DPR untuk mengharmonisasikannya perlu dilakukan sejak awal.
Dalam  penerapan  Omnibus  Law,  pencabutan  aturan  harus  dilakukan  secara  cermat. Ketentuan penutup dari Omnibus Law harus menegaskan soal pencabutan pasal-pasal dari undang- undang terdampak agar tidak menimbulkan perdebatan konflik norma hukum. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah bahwa setiap undang-undang memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda, sehingga pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, yuridis aturan yang akan  dicabut  harus  dilakukan  secara  cermat,  khususnya  yang  menyangkut  hak  konstitusional warga  negara.  Identifikasi  persoalan  juga  harus  dilakukan  secara  cermat.  Pengubahan  atau pencabutan  sebaiknya  dilakukan  pada  tataran  substansi  hukum,  sedangkan  pada  tataran  aspek penerapan  atau  budaya  hukum  masyarakat  yang  diperlukan  adalah  perubahan  implementasi kebijakan.
Omnibus  Law  secara  teoritis  dapat  menjadi  solusi  atas  konflik  peraturan  perundang- undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Namun demikian, perlu memperhatikan asas dalam peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yaitu  asas  lex  posterior  derogat  legi  priori  (Undang- undang  yang  disahkan  belakangan  akan  tetap  bisa  mengesampingkan  omnibus  law  jika  materi muatannya berbeda). Perlu  harmonisasi secara hati-hati tidak hanya pada  undang-undang  yang akan dicabut dengan omnibus law, namun demikian dengan Rancangan Undang Undang (RUU) lain  yang  sedang  dibahas,  sehingga  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) bisa jadi opsi bentuk Omnibus Law.
Omnibus  Law  sebagai  konsep  pembaharuan  hukum  untuk  meningkatkan  investasi  di Indonesia yang disampaikan dalam tulisan ini harus bergerak dari sistem penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses Omnibus Law harus memperhatikan  aspek yuridis, politik,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sosiologi  dan  ekonomi.  Dalam  konteks  yuridis,  sistem  perundang-undangan  harus  berimbang dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas.
Dalam konteks politik, sosiologi, dan ekonomi bahwa di masyarakat masih menimbulkan polemik dan menganggap bahwa Omnibus Law akan berpotensi menimbulkan kerusakan rantai ekologis, ekonomi, dan sosial. Substansi Omnibus Law  yang dianggap merugikan hak pekerja, pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada Pemerintah, penyederhanaan perizinan dengan menghilangkan banyak instrumen perizinan dikhawatirkan akan menutup ruang yudikatif dalam melaksanakan  fungsi  kontrol  guna  meninjau  keputusan  administratif  eksekutif,  peralihan kewenangan perizinan dari daerah ke pemerintah pusat yang mencederai semangat desentralisasi, hilangnya beberapa ketentuan penting di bidang lingkungan (penghapusan izin lingkungan yang digabung dengan izin usaha), adalah beberapa hal yang secara sosial, ekonomi dan ekologis harus dikaji secara mendalam oleh Pemerintah dalam merumuskan Omnibus Law.
Omnibus law dalam perspektif perbandingan hukum di negara-negara lain telah memenuhi aspek  efektivitas,  karena  dalam  mekanisme  Omnibus  Law  dilakukan  perampingan  dan simplifikasi  dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam konteks akuntabilitas, bahwa Omnibus  Law  sebagai  instrumen  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi,  perlu  ditegaskan peran  apa  yang  dikehendaki  oleh  bidang  ekonomi  dari  keberadaan  Omnibus  Law  tersebut  di masyarakat.  Pembangunan  hukum  ekonomi  harusnya  diarahkan  untuk  menampung  dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien, produktif, dan mengandung daya prediktabilitas.
Omnibus  Law sebagai  konsep hukum  dapat  memberikan kontribusi dan pengaruh  yang besar untuk meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi Indonesia apabila terdapat unsur prediktibilitas, kemampuan procedural, kodifikasi tujuan, factor penyeimbangan, akomodasi, dan definisi dan kejernihan tentang status Omnibus Law dalam pemahaman instrumentalis-demokratis, bahwa  di  satu  sisi  dapat  digunakan  sebagai  “tools”  dan  berorientasi  pada  pemenuhan  dan penguatan  nilai-nilai  negara  hukum  (rule  of  law)  yang  berorientasi  jangka  panjang  sekaligus mencipta iklim demokrasi-partisipatoris yang berkelanjutan.
Dalam  pemahaman  instrumentalis-demokratis,  tradisi  hukum  perundang-undangan (common law dan civil law) tidak dipandang sebagai sistem yang terpisah. Karena faktanya kedua tradisi  tersebut  telah  lama  saling  meminjam  pengalaman  (konvensi),  konsep,  dan  praktik ketatanegaraan  satu  sama  lain  (constitutional  borrowing).  Omnibus  law  dapat  berperan  efektif mengurangi disharmonisasi dan konflik norma dalam perundangan-undangan, namun di sisi lain juga memiliki legitimasi demokratis yang akuntabel lewat mekanisme uji publik dan partisipasi publik yang luas dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Guna  menjamin  prinsip  kehati-hatian  dalam  perumusan  perundangan-undangan,  maka Omnibus Law harus dirumuskan dengan terlebih dulu melakukan upaya konsolidasi norma-norma, definisi-definisi  konseptual,  dan  menetapkan  subjek  yang  akan  menjalankan  undang-undang Omnibus Law tersebut.
Terobosan  Pemerintah  dengan  menginisiasi  Omnibus  Law  akan  efektif  apabila mendasarkan pada asas-asas perundangan-undangan yang bersemangat rule of law serta taat pada nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang berkelanjutan. Advokasi dari seluruh elemen  bangsa  dalam  tataran  perumusan  dan  implementasi  Omnibus  Law  akan  mampu mewujudkan  peningkatan  investasi  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  akan  mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia  sekarang  menggunakan  apa  yang  disebut  daftar  investasi  negatif,  yang mencakup sejumlah lini bisnis yang hanya sebagian terbuka untuk investasi asing (garis-garis ini memiliki batas kepemilikan asing).  Ambil dua  contoh,  perusahaan  yang  bergerak dalam bisnis hortikultura  besar  terbuka  untuk  kepemilikan  asing  hingga  30  persen,  dan  perusahaan  yang bergerak dalam bisnis penyiaran terbuka untuk kepemilikan asing hingga 20 persen. Meski belum
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
jelas  saat  ini,  berdasarkan  omnibus  law  peneliti  berharap  lini  bisnis  ini  dan  lainnya  akan sepenuhnya  terbuka  untuk  kepemilikan  asing.  (garis-garis  ini  akan  tersedia  untuk  100  persen kepemilikan asing.)
Jika memang demikian, undang-undang baru akan menandai liberalisasi  dramatis rezim penanaman  modal  asing  (FDI)  di  Indonesia.  Unsur  omnibus  law  ini  harus  diperjelas  dengan peraturan  presiden  yang  memuat  daftar  lini  bisnis  tertutup.  Ini  belum  dikeluarkan.  Berkaitan dengan  melonggarkan  hukum  perburuhan,  didasari  Indonesia  memiliki  undang-undang ketenagakerjaan yang relatif ketat. Misalnya, undang-undang memberikan kompensasi pesangon wajib  yang  banyak,  sejauh  ini  paling  dermawan  di  wilayah  APAC  dan  menghalangi  banyak investor  asing.  Omnibus  law  bertujuan  untuk  membuat  undang-undang  ketenagakerjaan  lebih fleksibel dan ramah pasar, serta membuatnya lebih sejalan dengan negara lain di kawasan. Harus dikatakan bahwa ini adalah topik sensitif di Indonesia yang telah menuai banyak tentangan dari serikat pekerja dan pihak lain.
Meskipun hal ini tidak boleh diabaikan, beberapa penolakan akan terjadi ketika pemerintah berupaya  melonggarkan  perlindungan  pekerja.  Omnibus  law  juga  mengatur  tentang  pajak perusahaan. Sebagian besar dari omnibus law yang diusulkan mencakup perpajakan perusahaan. Saat ini, ada banyak undang-undang perpajakan yang berbeda di negara ini. Pada dasarnya, UU tersebut  memberikan  penyatuan  kerangka  peraturan  perpajakan  Indonesia  yang  tersebar.  Ini bertujuan untuk meminimalkan peraturan yang tumpang tindih dan memberikan banyak insentif pajak perusahaan, termasuk penyesuaian tarif berikut.

## Omnibus  Law  Sebagai  Stimulus  Investasi  dalam  mewujudkan  Kedaulatan  Ekonomi  di Indonesia
Dalam konsep negara hukum, negara menjalankan aktivitasnya dengan koridor berbagai perangkat hukum. Sedangkan, dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), peran negara menjadi  dominan dalam setiap aspek kehidupan  rakyat  demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Emmanuale Pavaloni dan Costanzo Ranci, menyatakan bahwa beberapa negara di wilayah eropa barat  telah  melakukan  reformasi  hukum  dalam  kurun  waktu  yang  panjang  untuk  mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyatnya
Tujuan negara di dalam konsep negara kesejahteraan adalah untuk kesejahteraan umum. Negara  mengorganisasikan  kekuasaan  untuk  mengendalikan  administrasi  dan  politik  untuk memodifikasi  pasar  untuk  kesejahteraan  sosial  dan  kemampuan  ekonomi  dari  masyarakatnya. Haksoon Kim, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa kesetabilan politik yang tercipta akan menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  untuk  menarik  investor  asing.  Dalam  pembangunan ekonomi khususnya pengembangan investasi yang merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam dalam kerangka welfare state, maka regulasi Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja) sebagai  upaya  menarik  investor  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  harus  memberikan  adanya kepastian hukum dalam merumuskan Omnibus Law dimaksud.
Negara  kesejahteraan  merujuk  pada  suatu  model  yang  ideal  dari  pembangunan  yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang penting dan lebih besar kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada warganya.  Paul  Spicker  menyatakan  bahwa “…stands  for  developed  ideal  in  which  welfare  is provided comprehensively by the state to the best possible standards”.
Pembangunan  ekonomi  sangat  mempengaruhi  tingkat  kemakmuran  suatu  negara. Kebijakan  pemerintah  bertujuan  untuk  mengubah  kondisi  negara  ke  arah  yang  lebih  baik. Pembangunan ekonomi sebagai wujud keikutsertaan negara dalam upaya pembangunan ekonomi untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Jawaban  atas  kondisi  ketidaksempurnaan  pasar (market  imperfection)  yang  menuntut  peranan  pemerintah  yang  lebih  besar  dalam  fungsinya sebagai agent of development termasuk dalam hal pengelolaan investasi pemerintah.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Namun  demikian,  Rian  Duchin  dan  Denis  Sosyura,  menyatakan  intervensi  pemerintah perlu dibatasi agar tidak mengganggu mekanisme pelaksanaan investasi yang ada. Dalam hal ini, intervensi  pemerintah  yang  tepat  akan  meningkatkan  efektifitas  dalam  perekonomian,  seperti halnya  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  BUMN  di  China  dimana  intervensi  pemerintah  dalam memperbaiki  tata  kelola  BUMN  dapat  meningkatkan  efisiensi  perusahaan  tersebut,  sebaliknya apabila intervensi yang dilakukan tidak tepat, misalnya memasukkan kepentingan politik dalam pengelolaan  BUMN  akan  berdampak  buruk  pada  kinerja  perusahaan.  Dalam  konteks pembangunan  ekonomi,  keikutsertaan  pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyatnya.
Kebijakan  ekonomi  yang  diterjemahkan  dalam  regulasi  harus  berorientasi  pada kesejahteraan.  Dalam  krisis  ekonomi  global,  pemerintah  harus  membuat  regulasi  di  bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Konsepsi Omnibus Law sebagai suatu undang-undang yang  menyasar  satu  isu  besar  yang  mungkin  dapat  memangkas  dan  atau  merevisi  suatu undangundang telah diterapkan di beberapa Negara.
Kanada menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional,  dimana negara ini memodifikasi  23 undangundang lama agar dapat tunduk kepada aturan World Trade Organization.
Penggunaan Omnibus Law juga pernah dilakukan Filipina, dimana negara ini konteksnya mirip dengan di Indonesia yaitu dalam hal investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian  peraturan  yang  memberikan  insentif  komprehensif  baik  fiskal  maupun  non-fiskal yang  dipertimbangkan  oleh  pemerintah  Filipina  dalam  rangka  pembangunan  nasional.  Selain Filipina,  beberapa  negara  yang  juga  pernah  menerapkan  konsepsi  Omnibus  Law  adalah  Turki, Selandia Baru, Australia dan Vietnam.
Turki  menggunakan  omnibus  untuk  melakukan  amandemen  terhadap  peraturan perpajakan.  Aspek  yang  diamandemen  antara  lain  PPh,  PPN,  belanja  pajak,  tabungan  pension, jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Pada Tahun 2019, Turki menerbitkan Omnibus Law nomor 7161  yang  membuat  beberapa  amandemen  penting  seperti  penambahan  perbedaan  mata  uang sebagai basis PPN, menjadikan "rasio harga konsumen" sebagai dasar untuk menentukan kenaikan harga leasing, serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta.
Selandia Baru juga mengimplementasikan Omnibus Law untuk perpajakan yang tertuang dalam Taxation Act 2019. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (broad-base) dan bertarif rendah (low-rate) dalam rangka  untuk  mendorong  kepatuhan  terhadap  kewajiban  pajak.    Australia  yang  juga  pernah menggunakan  pendekatan  omnibus.  Salah  satu  Omnibus  Law  di  Australia  adalah  Act  on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia.
Pendekatan  omnibus  juga  diterapkan  di  negara  yang  menganut  hukum  sipil  seperti Vietnam. Omnibus Law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam di antaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law  on  Tax  Administration.  Undang-undang  ini  mengubah,  menambahkan  serta  mencabut beberapa  pasal  yang  terdapat  pada  Undang-undang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Undang-undang Pajak Cukai, dan Undang-undang Administrasi Perpajakan.
Belajar  dari  pengalaman  penerapan  Omnibus  Law  di  beberapa  negara  tersebut,  bahwa beberapa keuntungan dengan penerapan Omnibus Law adalah antara lain:
1) Pemerintah dan parlemen  tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu, melainkan cukup  membuat  satu  undang-undang  baru  yang  mengamendemen  pasalpasal  dalam beberapa undang-undang sekaligus;
2)  Bahwa  sepanjang  didahului  dengan  identifikasi  dan  pemetaan  permasalahan  yang komprehensif,  skema  Omnibus  Law  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  karena

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menggabungkan  beberapa  aturan  yang  substansi  pengaturannya  berbeda  menjadi  suatu peraturan besar; dan
3)  Berfungsi  sebagai  payung  hukum.  Namun  di  sisi  lain,  hal  yang  perlu  diperhatikan Pemerintah adalah bahwa Omnibus Law tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar.
Dari  uraian  di  atas,  bahwa  dalam  kerangka  pemikiran  negara  kesejahteraan  dibutuhkan tanggung  jawab  semua  pihak  termasuk  para  ahli  hukum  untuk  menyiapkan  regulasi  yang berorientasi  kepada  kesejahteraan  rakyat  dan  perlindungan  masyarakat.  Dalam  penerapan Omnibus  Law  untuk  meningkatkan  investasi  investasi  di  dalam  kerangka  welfare  state,  maka regulasi  dalam  Omnibus  Law  di  Indonesia  harus  memberikan  adanya  kepastian  hukum  untuk meningkatkan  investasi  di  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia. Peningkatkan pengelolaan investasi di suatu negara menunjukkan adanya keterkaitan yang  kuat  antara  regulasi  dengan  politik  suatu  negara,  dimana  hukum  memberikan  kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan investasi.

## Relasi Omnibus law dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia
Sistem  ekonomi  di  seluruh  dunia  benar-benar  terhenti  karena  arus  perdagangan  dan pariwisata telah menguap karena krisis Covid-19. Pada bulan Juni, Dana Moneter Internasional (IMF)  memperkirakan  bahwa  ekonomi  global  akan  menyusut  sebesar  4,9%  pada  tahun  2020, memperingatkan kondisi yang sangat keras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Indonesia telah memangkas prospek pertumbuhan PDB 2020 menjadi 2,3%, dari 5,3%, pada bulan April (Djalante  dkk,  2 020).  Hal  itu  menjadi  alasan  pemerintah  “cepat - cepat”  mengesahkan  RUU omnibus  law  Cipta  Kerja  sekalipun  sudah  menimbulkan  pertentangan  sebelumnya.  Undang- undang omnibus law  ini dibuat tanpa konsultasi publik yang memadai, membuat serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi tidak mengetahui isinya dan memaksa mereka untuk menebak-nebak bahkan ketentuan yang paling kontroversial.
Dalam  contoh  mencolok  dari  pengkhianatan  kepercayaan  publik  oleh  pejabat  terpilih, parlemen Indonesia menyelesaikan RUU tersebut pada akhir pekan dan mengesahkannya menjadi undang-undang  pada  hari  5  Oktober  2020,  tak  lama  sebelum  serikat  pekerja  dapat  mengatur demonstrasi.  Bahkan  sekarang  Omnibus  law  sudah  mulai  diimplementasikan  dalam  kegiatan perekonomian Negara. Pemerintah mengaku telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU omnibus law Cipta Kerja.
Namun,  serikat  pekerja  membantah  klaim  tersebut,  dengan  mengatakan  bahwa  mereka tidak terlibat pada awal RUU tersebut. Hal itu tidak memenuhi Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk “mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secar a  langsung  atau  melalui  perwakilan  yang  dipilih  secara  bebas”.  Gelombang  protes  oleh mahasiswa  dan  kelompok  buruh  terhadap  hukum  telah  terjadi  di  seluruh  negeri,  beberapa  di antaranya disambut dengan kekerasan berlebihan oleh polisi (Hermawan, 2020).
Pihak berwenang setempat sepenuhnya menyadari bagaimana reaksi masyarakat terhadap pengesahan  undang-undang  tersebut,  dengan  Kapolri  Jenderal  Idham  Azis  (Hermawan,  2020), menginstruksikan  anak  buahnya  untuk  melakukan  pengawasan  online  terhadap  aktivis  dan melawan narasi online yang melanggar hukum. Ada risiko bahwa bahkan sebelum undang-undang berlaku,  hal  itu  mungkin  telah  memicu  gelombang  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Minimnya informasi terkait isi RUU menjadi salah satu penyebab kontroversialnya.
Pemerintah  tampaknya  sengaja  membuat  kebingungan  di  kalangan  publik  di  saat  dunia maya  negara  itu  dipenuhi  dengan  berita  palsu  dan  informasi  yang  salah.  Dua  hari  setelah pengesahan undang-undang tersebut, pemerintah dan parlemen belum secara resmi merilis versi final undang-undang tersebut, sehingga publik mempertanyakan keabsahan dokumen yang mereka

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
baca.  Beberapa  anggota  parlemen  bahkan  dengan  anehnya  mengaku  belum  membaca  undang- undang  tersebut  (BBC,  2020).  Fakta  bahwa  parlemen  dan  pemerintah  Indonesia  memutuskan untuk melanjutkan pembahasan undangundang selama pandemi memaksa orang untuk memilih antara  membela  hak-hak  mereka  atau  tertular  penyakit  mematikan  yakni  Covid-19  yang  harus diselesaikan dan menjadi masalah nasional.
Namun,  ketentuannya  memiliki  konsekuensi  hak  asasi  manusia  yang  lebih  luas  lagi. Berdasarkan tinjauan Hermawan (2020) terhadap rancangan undang-undang terbaru yang beredar di kalangan kelompok masyarakat sipil, undang-undang tersebut melanggar prinsip non-mundur dan realisasi progresif yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  (ICESCR)  yang  diratifikasi  Indonesia  pada  tahun  2005.  Singkatnya,  undang-undang memberikan  perlindungan  yang  lebih  rendah  terhadap  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang jauh dari sempurna.
Pertimbangkan kelompok tenaga kerja dan lingkungan dari omnibus law. Pasal 59 undang- undang tersebut misalnya, menghapuskan jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara, yang praktis merampas jaminan  kerja dan tunjangan kerja penuh bagi  jutaan rakyat  Indonesia. Pasal  77  dan  78  membebaskan  pekerja  di  sektor  tertentu  dari  jam  kerja  yang  manusiawi  dan kompensasi lembur, sedangkan Pasal 88C menghapus komponen biaya hidup dasar, atau KHL, dalam rumusan upah minimum bagi pekerja. Ketentuanketentuan ini akan mengingkari hak rakyat atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSBI) Jumisih (Hermawan, 2020) mengatakan pada konferensi pers yang diadakan oleh Amnesty International  Indonesia  bahwa  undang-undang  ketenagakerjaan  sebelumnya  cukup  buruk  bagi pekerja, omnibus law baru tentang penciptaan lapangan kerja akan memperburuknya.
Salah satu aspek paling merusak dari undang-undang tersebut adalah ketetapannya dalam rumpun lingkungan, yang peneliti yakini dirancang untuk memperluas peran pemerintah pusat dan secara signifikan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah  lingkungan  yang  akan  berdampak  luar  biasa  bagi  kehidupan.  masyarakat  sekitar. Kebijakan  ini  secara  praktis  menghilangkan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang terpinggirkan dan mereka yang membela mereka. Pasal 29, 30, dan 31 undang-undang tersebut, misalnya,  mempertahankan  persyaratan  dokumen  analisis  mengenai  dampak  lingkungan (AMDAL)  bagi  perusahaan,  tetapi  menghapuskan  komite  independen  yang  terdiri  dari  pakar lingkungan, perwakilan publik, dan LSM yang bertugas meninjau dokumen AMDAL.
Meskipun undang-undang menyatakan bahwa penilaian AMDAL melibatkan konsultasi dengan  masyarakat  yang  terkena  dampak,  tidak  jelas  apakah  konsultasi  tersebut  akan dipertimbangkan untuk penerbitan dokumen AMDAL itu sendiri, terutama karena komite peninjau akan dihapuskan. Ini berarti pihak berwenang dapat memutuskan masalah lingkungan yang serius dengan  pengawasan  minimum,  jika  tidak  nol,  dari  orang-orang  yang  akan  menderita  akibat dampak negatifnya.
Selanjutnya, Pasal 50 (2), Pasal 12A dan Pasal 17A UU tersebut melarang peternakan sapi di semua kawasan kehutanan dan segala jenis kegiatan komersial di hutan adat yang tidak terdaftar meskipun pada kenyataannya banyak hutan adat yang saat ini tidak terdaftar. Kebijakan-kebijakan ini  jelas  melanggar  norma-norma  internasional,  termasuk  ICESCR  dan  Deklarasi  PBB  tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang memberikan masyarakat lokal untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan juga hak untuk memiliki dan menggunakan tanah, air dan sumber daya lainnya.
Undang-undang tersebut bertentangan dengan rekomendasi Komite ICESCR PBB untuk memastikan  penghormatan  atas  persetujuan  yang  bebas,  didahulukan  dan  diinformasikan  pada keputusan yang mempengaruhi masyarakat adat dan sumber daya mereka. Tahun ini saja, Amnesty International mencatat penangkapan, penyerangan dan intimidasi terhadap sedikitnya 61 pembela HAM,  termasuk  tokoh  masyarakat  adat,  karena  membela  hak  mereka  dalam  konflik  dengan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
korporasi  dan  lembaga  negara.  Peristiwa  terakhir  terjadi  di  Langkat,  Sumatera  Utara,  di  mana masyarakat  adat  Penunggu  bentrok  dengan  aparat  keamanan,  termasuk  anggota  TNI,  saat mempertahankan  tanah  ulayatnya  dari  perusahaan  perkebunan  milik  negara  PT  Perkebunan Nusantara II (PTPN II).
Dengan  omnibus  law  meletakkan  karpet  merah  bagi  perusahaan  untuk  mengekstraksi sumber daya alam negara dengan hambatan minimum, jika tidak nol, peneliti percaya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal hanya akan meningkat di tahun-tahun mendatang jika undang-undang baru tetap utuh (Velde, 2020). Mengingat keputusan politik Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mengangkat orang-orang yang memiliki catatan hak asasi manusia berpetak-petak ke kabinetnya, penggambaran itu tidak bisa lepas dari kebenaran. Bagi banyak orang Indonesia, presiden jelas berada di sisi sejarah yang salah. Krisis hak asasi manusia sedang di depan mata untuk negara yang sudah dilanda pandemi (Jong, 2020). Kontra masih terus bergulir sampai saat ini.

## Konsep Dasar Good Governance Dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Tata Kelola Regulasi Global
Analisis  pada  bagian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  birokrasi  dan  tata  kelola pemerintahan memegang peranan sentral dalam menjelaskan kemajuan ekonomi dan daya saing suatu negara. Para ekonom yang mendalami sejarah telah menyadari bahwa perbedaan dalam hal tata kelola dan institusi (governance and institutions) menjadi faktor penjelas penting terjadinya inovasi bahkan revolusi industri.
Perlu menjadi perhatian bahwa interaksi para aktor, tidak hanya didorong oleh satu insentif, namun juga oleh interaksi antara kekuasaan (power), materi atau penghargaan (material rewards), nilai, dan norma (Traxler dan Unger, 1994). Menimbang kondisi insentif yang bercampur, maka membuat  klasifikasi  tata  kelola  institusi  (governance  institutions)  juga  tidak  mudah.  Sehingga Traxler dan Unger (1994), membagi government institutions ke dalam lima kategori yaitu: pasar (market);  perusahaan  atau  organisasi  (firm  or  organization);  Negara  (state);  korporasi (corporatism); dan jaringan (networks).
Analisis  pada  bagian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  lokus  daya  saing  dapat  berada dalam tingkat yang berbeda. Demikian, juga terlihat adanya perbedaan titik berat dalam hal aktor yang secara aktif dapat menggerakan daya saing mulai dari melihat peran negara (state), hingga collaborative governance. Hal ini menunjukkan, adanya relatifitas dalam hal lokus dan aktor dalam memacu  daya  saing.  Aktor  yang  belum  banyak  disinggung  yaitu  komunitas  atau  kelompok. Menyerahkan  daya  saing  dalam  ranah  negara  dan  pasar,  belumlah  memadai.  Dalam  transisi menuju  masyarakat  yang  lebih  demokratis,  komunitas  dapat  mengambil  peran  penting  dalam mengerakan roda ekonomi.
Penting untuk dipahami bahwa mendudukan konsep tata kelola dan daya saing bukanlah hal  yang  mudah.  Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  sebelumnya,  perdebatan  tentang konsep tata kelola masih terus berkembang. Demikian pula dengan daya saing (competitivenss).
Analisis pada tiga sub-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa daya saing dapat didorong melalui  suatu  intervensi  kebijakan.  Kebijakan  ekonomi  merupakan  ranah  pemerintah  atau birokrasi.  Namun  demikian  kegagalan  koordinasi  (coordination  failure)  baik  dalam  tubuh pemerintah (state centric) ataupun antara pemerintah dengan perusahaan (state-firms centric) akan menjadi kontraproduktif untuk membangun daya saing.
Pertanyaan penting  yaitu bagaimana pemerintah menentukan kriteria, tuntunan, standar, dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang akan mendorong daya saing? Posisi Indonesia yang sangat beragam dalam hal kondisi input, membuat pola kebijakan yang generik menjadi  titik  tengah  untuk  mengakomodasi  diversitas  yang  ada.  Namun,  sayangnya,  kerangka
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
daya  saing  dilihat  sebagai  konsep  yang  ‘head  to  head’  atau  ‘one  fit  for  all’  agar  dapat  saling ‘bertempur’ di antara para aktor ekonomi. Padahal, dengan menerima adanya diversitas, pola yang lebih dikembangkan seharusnya lebih bersifat kerjasama (cooperation). Dengan demikian, daya saing idealnya dipandang sebagai buah dari dari suatu kerjasama. Paradigma, saling melengkapi dan kerjasama, idealnya menjadi basis untuk membangun daya saing nsional. Dengan demikian daya saing pelu didudukan dalam konteks persaingan yang inklusif dan bukan persaingan yang eks klusif atau saling meniadakan atau ‘mematikan’.
Governance menjadi kunci untuk mewujudkan daya saing yang inklusif. Pemerintah dapat melakukan intervensi dan untuk mencapai intervensi yang berhasil “On top, what was required was  competent,  honest  and  efficient  bureaucracy  to  administer  the  interventions,  and  a  clear- sighted  political  leadership  that  consistently  placed  high  priority  on  economic  performance”. Dengan demikian, esensi dari good governance menuju ekonomi yang berdaya saing menghendaki adanya perubahan perilaku (behavior change) yang dilakukan dua semua aktor baik state, market dan  society.  Perubahan  perilaku  perlu  dilakukan  oleh  semua  tingkatan  governance  institutions. Perubahan perilaku akan termanifestasikan dalam bentuk penguatan rasa saling percaya (trust and confidence), kesetaraan dan keadilan (equality and fairness), kerjasama (collaborative governance) dan turunnya biaya transaksi (transaction cost).
Elemen  terpenting  dari  governance  yaitu  bagaimana  mencirikan  dan  mengkapitaslisasi governance  dengan  karakteristik  unggul  yang  ada  di  tingkat  budaya  para  aktor  (komunitas) ekonomi,  yaitu  pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat  baik  dalam  lokus  global,  pusat,  dan deaerah.  Membangun  governance  dalam  konteks  tersebut  kami  istilahkan  sebagai  ‘prop er governance’.  Operasional  ‘proper  governance’  dalam  konteks  daya  saing  diarahkan  untuk membangun  daya  saing  yang  lebih  inklusif  dan  cooperative.    Untuk  sementara,  matrik  yang mencoba menghubungkan elemen-elemen daya saing dan proper governance.
Sejalan dengan, paradigm ‘input - prosesoutput’  yang dibangun dalam governance, maka daya saing, juga perlu diletakan dalam ketiga kerangka dasar secara objektif. Dengan pondasi atau input kepercayaan dan rasa percaya diri (trust and confidence), dalam proses transformasi yang bertahap,  seimbang  dan  spesifik  (gradual,  balance  and  specific),  maka  akan  terbangun kelembagaan  dan  organisasi  yang  berbasis  kerjasama  dan  kolaborasi  (cooperative  and collaborative).

## PENUTUP Kesimpulan
1. Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia untuk meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  perumusan  maupun implementasinya  harus  berimbang  dalam  tataran  efektivitas  dan  akuntabilitas  dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.
2. Tujuan  negara  untuk  menjalankan  kebijakan  developmental  yaitu  untuk  mencapai pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  secara  bertanggung jawab dan berkesinambungan. Namun demikian, idealnya kebijakan developmental perlu berprinsip pada ciri-ciri unggulan yang telah disebutkan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Arifardhani, Y. (2020). Hukum Pasar Modal di Indonesia Dalam Perkembangan. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Rahmah, M. (2019). Hukum Pasar Modal. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.