## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5,  No.  1 – April  2024,  Hal.  952-961  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.9290.952-961

## HUKUM KESEHATAN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Muhammad Japar 1 , Abdul Haris Semendawai 2 , Muhammad Fahruddin 3 , Hermanto 4
1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Islam As- Syafi’iyah, Indonesia
4 Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
1 mjapar@unj.ac.id, 2 ahsemendawai@gmail.com, 3 muhammadfahruddin1980@gmail.com,
4 pbmanto92@gmail.com

## ABSTRAK
Studi  ini  mencoba  menjelaskan  hukum  kesehatan  dengan  mempertimbangkan  HAM.  Memanfaatkan  bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu,  data  dianalisis  melalui  pendekatan  kualitatif,  yaitu  melalui  penjelasan  dan  interpretasi  data.  Studi  ini menemukan  bahwa  HAM  yang  paling  penting  bagi  setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  adalah  hak  atas kesehatan.  Akibatnya,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  hak  kesehatan  masyarakat.  Beberapa undang-undang  termasuk  1)  UUD  NRI  1945;  2)  UU  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HAM;  3)  UU  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  RPJPN  Tahun  2005–2025;  4)  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan;  dan  4)  UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Kata  Kunci: Hukum  Kesehatan,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  Pendekatan  Yuridis  Normatif,  Undang-undang Kesehatan

## ABSTRACT
This  study  attempts  to  explain  health  law  with  human  rights  in  mind.  Utilizing  primary  and  secondary  legal materials, this research was conducted using a normative juridical approach. In addition, the data is analyzed through a qualitative approach, namely through explanation and interpretation of the data. The study found that the most important human right for every individual, family, and society is the right to health. As a result, the government is responsible for safeguarding people's right to health. Several laws including 1) UUD NRI 1945; 2) Law No. 39/1999 on Human Rights; 3) Law No. 17 of 2007 on the National Medium-Term Development Plan 2005-2025; 4) Law No. 36 of 2009 on Health; and 4) Law No. 44 of 2009 on Hospitals.

## Keywords: Health Law, Human Rights, Normative Juridical Approach, Health Law

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  dianggap  sebagai  kebutuhan  pokok  manusia,  bahkan  ada  yang  menyatakan  bahwa kesehatan  bukanlah segalanya,  namun tanpanya  segalanya menjadi  tidak  berarti (Perwira, 2014).  Di Indonesia,  hukum  sangat  krusial  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  negara,  terutama dalam  konteks  kesehatan.  Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  kesehatan dianggap sebagai  HAM  dan menjadi  bagian integral dari kesejahteraan (Hidayat, 2017). UU RI No. 17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  upaya  kesehatan  didefinisikan  sebagai  “segala  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  yang  terintegrasi  dan  berkelanjutan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  dan meningkatkan  kesehatan  masyarakat  melalui  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  rehabilitatif, dan/atau paliatif” (Saraswati, Afifah & Fikri, 2022).
Tanggung  jawab  atas  upaya  kesehatan  tersebut  bisa  ditanggung  oleh  masyarakat,  pemerintah daerah,  atau  pemerintah  pusat.  Negara  juga  berkewajiban  untuk  menjamin  bahwa  hak  hidup  sehat dipenuhi  oleh  semua  penduduknya,  termasuk  yang  kurang  mampu  dan  fakir  miskin  (Pudjiastuti, 2021). Untuk memenuhi hal itu, diharapkan pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau,  merata,  dan  adil  bagi  semua  golongan  masyarakat.  Dengan  demikian,  langkah-langkah
perlu  diambil  oleh  pemerintah  demi  pemerataan  terhadap  akses  yang  setara  terhadap  layanan kesehatan (Isriawaty, 2015).
Permasalahan pada kesehatan merupakan pengaruh yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial budaya, termasuk kondisi ekonomi yang dinamis dan faktor fisik dan biologis yang kompleks.  Sadar akan  hal  tersebut,  pemerintah  melalui  sistem  kesehatan  nasional  berkomitmen  untuk  menyediakan layanan  kesehatan  yang  menyeluruh  dan  mudah  diakses  oleh  semua  masyarakat.  Tujuannya  adalah untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat (Nasution, 2005).
HAM  yang  paling  mendasar  adalah  hak  atas  kesehatan.  Konsep ini  tercermin  dalam  Pasal  25 DUHAM,  yang  menegaskan  bahwa  “setiap  individu  memiliki  hak  untuk  memperoleh  standar  hidup yang  memadai  untuk  kesehatan,  kesejahteraan,  dan  bagi  keluarganya.”  Selain  itu,  Pasal  28H  UUD 1945,  mengakui  bahwa  “setiap  warga  negara  memiliki  hak  atas  jaminan  sosial  yang  mendukung perkembangan  martabat  manusia.”  Sebagai  akibatnya,  kesehatan  dianggap  sebagai  HAM (Latuharhary, 2021).
Menurut Siswati (2015), kesehatan bukan hanya tentang fisik yang bugar, tetapi juga mencakup mental, spiritual, dan sosial sehingga seseorang dapat menjadi produktif. Kesehatan dianggap sebagai modal utama bagi individu dan bangsa untuk berkembang dan bertahan hidup. Hal ini ditegaskan oleh Maskawati  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  kesehatan  memiliki  peran  sentral  dalam  membangun masyarakat  yang  adil,  sejahtera,  dan  makmur.  Lebih  lanjut,  Basuki  (2020)  mengemukakan  bahwa kesehatan  adalah  satu  dari  sekian  komponen  penting  dalam  kesejahteraan  masyarakat  yang seharusnya  diwujudkan  sesuai  dengan  idealisme  bangsa  Indonesia,  seperti  yang  telah  dinyatakan  di dalam Pembukaan UUD.
Pembukaan UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “tujuan pembangunan dalam sektor kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kapasitas individu dalam menjalani gaya hidup sehat,  dengan  harapan  mencapai  tingkat  kesehatan  yang  optimal  sebagai  bagian  dari  upaya kesejahteraan.”  Memberikan  akses  pelayanan  kesehatan  yang  merata  kepada  seluruh  segmen masyarakat, disertai dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan adil, dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan pemenuhan HAM yang paling mendasar (Abbas, 2008).
Untuk  memenuhi  tanggung  jawab  ini,  semua  sektor  masyarakat  memerlukan  akses  yang  adil, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelayanan yang tepat waktu, sesuai ketentuan UU Kesehatan No.  36  Tahun  2009  yang  menegaskan  “hak  setiap  individu,  keluarga,  dan  komunitas  untuk mendapatkan perlindungan terhadap masalah kesehatan.”
Kadang-kadang,  penyelenggaraan  layanan  kesehatan  tidak  memperhatikan  kompleksitas perencanaan  dan  implementasi  yang  semakin  berkembang  akibat  kemajuan  teknologi  kesehatan (Yustina,  2018).  Implementasi  sistem  layanan  kesehatan  yang  didukung  oleh  teknologi  juga memerlukan pendekatan yang efektif, efisien, dan kolaboratif.
Pasal  34  UUD  RI  Tahun  1945  Perubahan  Keempat,  ayat  ketiga,  menegaskan  bahwa “pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan  umum  yang  memenuhi  standar  yang  sesuai.”  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara bukan saja mempersiapkam layanan kesehatan yang efektif secara langsung, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar yang dapat diandalkan, sebagaimana diindikasikan dengan frasa "yang layak."
Tujuan  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  adalah  untuk meningkatkan  aksesibilitas  perawatan  kesehatan.  Dalam  kerangka  ini,  prinsip-prinsip jaminan  sosial dan asuransi kesehatan ditetapkan untuk menetapkan standar perawatan kesehatan. Namun, perawatan kesehatan  semacam  ini  memiliki  pembatasan,  yaitu  melindungi  peserta  yang  telah  membayar kontribusi untuk layanan tersebut.  Dengan demikian, warga kurang mampu harus diberikan bantuan berupa akses terhadap layanan tersebut. Tanpa adanya bantuan tersebut, tidak akan ada kemungkinan mendapatkan akses, dan tanpa akses, tanggung jawab untuk kesehatan tertentu tidak dapat terpenuhi.
Beberapa faktor yang menyebabkan tantangan dalam pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak atas kesehatan meliputi ketidakmerataan dalam sistem informasi kesehatan di masyarakat, kurangnya integrasi  yang  efektif  dalam  pelayanan  kesehatan,  dan  kekurangan  dalam  pengawasan,  pemantauan, dan evaluasi program-program yang telah diimplementasikan. Dokter sering memprioritaskan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan pasien, termasuk waktu yang dihabiskan dalam kunjungan pasien, keakuratan  informasi  medis  yang  diberikan  kepada  pasien,  serta  proses  perawatan  yang mengutamakan  kebutuhan  pasien.  Tidak  jarang  terjadi  diskriminasi  oleh  staf  medis  terhadap  pasien
dari  latar  belakang  ekonomi  yang  berbeda,  dan  penundaan  perawatan  yang  pada  akhirnya  dapat menyebabkan pasien menunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Dari uraian sebelumnya, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hukum kesehatan dalam perspektif HAM, yang mempertimbangkan perkembangan masalah baru secara hukum, teoritis, dan  praktis.  Dengan  demikian,  dengan  pendekatan  ini,  akan  tercipta  layanan  kesehatan  yang menghormati  nilai-nilai  kemanusiaan,  sehingga  dapat  mengatasi  tantangan  yang  muncul  dan menemukan solusi yang optimal.

## II. METODE PENELITIAN
Yuridis  normatif  merupakan  pendekatan  yang  diterapkan  guna  melaksanakan  penelitian  ini. Pendekatan  tersebut  umum  digunakan  dalam  penelitian  bidang  hukum.  Fokus  dari  pendekatan  ini adalah norma hukum tertulis seperti  undang-undang, peraturan, dan jurisprudensi. Tujuannya adalah untuk  memahami  dan  menganalisis  berbagai  masalah  hukum  dengan  cara  yang  komprehensif  dan mendalam. Oleh karena itu perpu, teori, hasil penelitian, dan doktrin hukum relevan digunakan dalam penelitian  ini  (Mohamad,  2019).  Data  sekunder,  termasuk  perpu  dan  tinjauan  kepustakaan,  adalah sumber  data  utamanya.  Selanjutnya,  data  yang  dikumpulkan  dianalisis  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yang  melibatkan  penjabaran  dan  interpretasi  data.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada penafsiran gramatikal sistematis dan referensi ke doktrin dan peraturan hukum serta studi penelitian yang relevan. Selain itu, data juga terkait dengan masalah inti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Paradigma tentang Hak Atas Kesehatan
Terdapat  beragam  pandangan  mengenai  pelaksanaan  hak  asasi  kesehatan  sejak  diakui.  Akan tetapi,  konsep  "kesehatan"  itu  sendiri  tidak  dipengaruhi  oleh  perspektif  tersebut.  Menurut  ketentuan UU  Kesehatan  Nomor  23  Tahun  1992,  kesehatan  dikatakan  sebagai  “kondisi  yang  memungkinkan setiap  individu  untuk  hidup  secara  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis  dengan  sejahtera  dalam dimensi fisik, mental, dan sosial.” Definisi kesehatan yang diungkapkan di atas selaras dengan prinsip bahwa  kesehatan  merupakan  HAM.  Hal  ini  berarti  setiap  orang,  keluarga,  dan  masyarakat  berhak mendapatkan  perlindungan  atas  kesehatannya.  Sehingga,  pemerintah  bertanggung  jawab  atas pengaturan dan perlindungan hak tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Isriawaty (2015).
Pemahaman  kita  tentang  HAM  dalam  konteks  kesehatan  memengaruhi  cara  kita  memandang HAM  di  bidang  ini.  Meskipun  Pasal  28H  UUD  1945  menegaskan  hak  setiap  individu  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  Pasal  4  UU  tersebut  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  memiliki hak yang sama untuk mencapai kondisi kesehatan yang terbaik.”
Perbedaan  makna  antara  "mencapai  kondisi  kesehatan"  dan  "menerima  layanan  kesehatan" sangat  nyata.  "Mencapai  kondisi  kesehatan"  tampaknya  mencakup  rentang  yang  lebih  luas  daripada sekadar  "menerima  layanan  kesehatan",  karena  penerimaan  layanan  kesehatan  hanya  merupakan bagian  dari  usaha  untuk  mencapai  kondisi  kesehatan  yang  optimal.  Namun,  menetapkan  apakah perlindungan  HAM  di  bidang  kesehatan  menurut  UUD  1945  lebih  komprehensif  daripada  yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 1992, bukanlah suatu hal yang mudah (Perwira, 2014).
Dalam  literatur  kesehatan,  berbagai  terminologi  digunakan  untuk  merujuk  pada  HAM  dalam konteks  kesehatan,  seperti  "Hak  Asasi  Manusia  atas  Kesehatan",  "Hak  atas  Kesehatan",  atau  "Hak atas  Standar  Kesehatan  yang  Dapat  Dicapai"  (Kinney,  2015).  Yang  lebih  penting  bukanlah  istilah yang digunakan, melainkan konsep yang tersirat di dalamnya. Selain itu, dengan hak atas kesehatan yang  dijamin  secara  konstitusional  dalam  UUD  1945,  pemahaman  yang  tepat  tentang  hak  ini sangatlah krusial.
Proses evolusi HAM sering kali menghasilkan penafsiran baru dan hak-hak yang lebih spesifik. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan awalnya termasuk dalam hak atas kesejahteraan, namun kemudian berkembang  menjadi  hak  yang  lebih  terperinci,  seperti  hak  atas  upah  yang  adil.  Dengan  cara  yang serupa,  hak  atas  kesehatan,  yang  awalnya  terfokus  pada  pelayanan  medis,  telah  meluas  untuk mencakup  semua  aspek  kesehatan  individu,  masyarakat,  dan  lingkungan  (Perwira,  2014).  Dengan demikian, hak kesehatan dapat dipandang sebagai konsep yang mencakup berbagai hak khusus.

## 3.2 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  HAM,  penting  untuk memahami  minimal  dua  aspek  HAM:  konsep  dasar  yang  membentuk  pemahaman  umum  tentang HAM, dan lingkup proteksi yang diberikan oleh sistem HAM (Pogge, 2000).
HAM di Indonesia berasal dari gagasan kebebasan terdapat dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD  1945  sebagai  "kemerdekaan".  Pemahaman  akan  kemerdekaan  ini  didasarkan  pada  keyakinan bahwa  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  dan  memiliki  hak-hak  yang  tak  terpisahkan  dari  sifat transendennya.  Dengan  demikian,  setiap  individu  dianugerahi  "hak"  untuk  menjalani  kehidupan  di Bumi, yang mencakup berbagai hak dalam ranah sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
"Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." (Pasal 1(1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Konsep  HAM  pertama  kali  diakui  oleh  Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika,  Magna  Carta,  dan DUHAM oleh PBB di Tahun 1948. Setelah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, konsep HAM di Indonesia dapat dianggap sebagai perkembangan HAM generasi pertama.
Kemerdekaan  yang  diperoleh  oleh  Indonesia  dari  penjajahan  dianggap  sebagai  sarana  untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa. Dengan merujuk pada cita-cita yang tercantum dalam  Pembukaan  UUD  1945,  dapat  disimpulkan bahwa  Indonesia  memiliki tekad  untuk menjamin  hak-hak  rakyatnya  atau  "anak  bangsa"  untuk  hidup  dalam  keadaan  yang  “layak”  dalam berbagai  aspek,  termasuk  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Prinsip  universalitas  mendasari  upaya  ini, menegaskan  bahwa  konsep  ini  sejalan  dengan  HAM  generasi  kedua  seperti  yang  diatur  dalam Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Paralelisme  antara  elemen- elemen  konsep  HAM  di  Indonesia  dengan  kovenan  ICCPR  dan  ICESCR  menunjukkan  bahwa substansi HAM di Indonesia sesuai dengan The International Bill of Human Rights (Wirajuda, 2005).
Kebebasan,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  alinea  kedua,  merupakan  inti  dari  konsep  HAM Indonesia.  Namun,  makna  kebebasan  ini  masih  terasa  ambigu  dan  belum  sepenuhnya  terwujud. Pernyataan  “perjuangan  panjang pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  akhirnya mencapai  puncaknya, mengantarkan  rakyat  Indonesia  ke  gerbang  kemerdekaan  negara  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat,  adil,  dan  sejahtera”  menunjukkan  semangat  nasionalisme  yang  membara  di  dada  bangsa Indonesia,  yang  telah  terbebas  dari  belenggu  penjajahan  dan  siap  membangun  masa  depan  yang gemilang.
Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 UUD 1945 pada awalnya mencakup hak dasar individu, baik dalam  hal  status  maupun  hak  kewarganegaraan  (Hakim  &  Kurniawan,  2022).  Penemuan  ini  tidak menunjukkan  bahwa  hak-hak  individu  tidak  penting;  sebaliknya,  itu  menunjukkan  bahwa  hak-hak tersebut berasal dari standar kebebasan yang ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945.
Sangat  penting  untuk  diingat  bahwa  kebebasan  yang  disebutkan  dalam  paragraf  kedua mencakup prinsip "Bhineka Tunggal Ika" dan semangat nasionalisme. Menurut Manan (2006), prinsip "melindungi"  esensi  manusia,  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  ketuhanan,  dimasukkan  dalam konstitusi Indonesia. Ini juga mencakup perlindungan keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia.
Alinea  Pertama  dan  Kedua  dari  UUD  1945  memberikan  landasan  yang  cukup  bagi  negara untuk  memutuskan  bagaimana  konsep  HAM  dilaksanakan  di  Indonesia.  Perlindungan  hak  individu (perlindungan  individu)  dan  perlindungan  negara  (perlindungan  negara)  adalah  dua  kerangka  utama konsep HAM di Indonesia (Ardinata, 2020).
Perlindungan individu berarti bahwa HAM individu harus dilindungi dalam konteks kewajiban negara  untuk  melindungi  setiap  warganya.  Negara  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  kebebasan setiap orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai makhluk Tuhan. Menurut Alinea Keempat UUD  1945,  "kontrak  sosial",  yang  mencakup  semua  hak  dan  kewajiban  individu,  dibuat  untuk mencapai  cita-cita  bangsa  secara  kolektif.  Selain  itu,  masalah  wilayah  dan  lingkungan  hidup  harus diperhatikan  dalam  konteks  ketahanan  nasional.  Ini  memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan HAM generasi keempat, secara tidak langsung.
Oleh karena itu, hak atas kesehatan adalah HAM yang paling penting, dan kesehatan adalah hak asasi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konstitusi Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga hak hidup sehat setiap orang.
Untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, Pasal 34(3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  layak."  Pasal 28H(3)  juga  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat." Ketentuan  ini  terkait  dengan  Pasal  34(2)  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  “konstitusi,  negara bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  dan  memastikan  bahwa  orang  dapat  mendapatkan  layanan kesehatan.”

## 3.3 HAM dalam Konteks Kesehatan
Hak atas kesehatan bukan berarti setiap individu memiliki hak untuk selalu sehat secara fisik, atau  bahwa  pemerintah  harus  menyediakan  layanan  kesehatan  yang  mahal  di  luar  kemampuannya. Hak ini berarti bahwa pemerintah dan pejabat publik memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan rencana kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia dan terjangkau bagi semua orang secepat mungkin (Afandi, 2008).
Dalam  artikel  Alston (2016) tentang  ICESCR,  hak atas  kesehatan  diartikan  sebagai "hak  bagi setiap  individu  untuk  menikmati  standar  tertinggi  kesehatan  fisik  dan  mental  yang  dapat  dicapai." Meskipun demikian, definisi ini tidak meliputi aspek penyediaan layanan kesehatan. Artikel tersebut juga  menegaskan  bahwa  negara-negara  yang  menjadi  pihak  dalam  kovenan  ini  diharapkan  untuk mengambil beberapa langkah tertentu guna memastikan pemenuhan hak tersebut secara menyeluruh. Untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat, beberapa langkah penting perlu diambil: (1)  Melindungi  generasi  masa  depan.  Mengurangi  angka  kematian  bayi  dan  kelahiran  mati,  serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang sehat. (2) Membangun lingkungan yang sehat.  Meningkatkan  semua  aspek  kesehatan  lingkungan  dan  industri.  (3)  Melawan  penyakit. Berupaya untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit menular, endemik, dan penyakit yang  disebabkan  oleh  kondisi  kerja.  Dan  (4)  Memfasilitasi  akses  layanan  kesehatan.  Menciptakan lingkungan di mana layanan medis dan perawatan tersedia secara luas dan mudah diakses oleh semua orang saat dibutuhkan.
Hak  atas  kesehatan  bukan  hanya  tentang  kondisi  fisik  yang  bugar,  tetapi  juga  mencakup berbagai  faktor  ekonomi  dan  sosial  yang  memengaruhi  kemampuan  masyarakat  untuk  menjalani kehidupan  yang  sehat.  Faktor-faktor  ini,  yang  menentukan  kesehatan  individu  dan  komunitas, meliputi: (1) Makanan dan gizi. Akses terhadap makanan bergizi dan seimbang merupakan hal yang vital untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. (2) Perumahan. Tempat tinggal yang layak dan aman merupakan kebutuhan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan individu dan keluarga. (3) Air minum dan  sanitasi.  Akses  yang  memadai  terhadap  air  minum  yang  bersih  dan  sanitasi  yang  layak  sangat penting  untuk  mencegah  penyakit  dan  menjaga  kesehatan  masyarakat.  (4)  Lingkungan  kerja  yang aman dan sehat. Kondisi kerja yang aman dan sehat membantu melindungi pekerja dari bahaya dan penyakit terkait pekerjaan. Dan (5) lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan bebas polusi berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental individu dan komunitas (Yustina, 2018). Oleh karena itu,  terdapat  hubungan  yang  saling  mempengaruhi  antara  kesehatan  dan  HAM.  Seringkali, pelanggaran HAM menyebabkan gangguan kesehatan, dan sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM (Fahmi, Zamroni, & Pramono, 2023).
Dalam  rangka  menegakkan,  menjaga,  dan  memenuhi  kewajiban  negara  dalam  menegakkan beberapa  norma  HAM  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kesehatan,  prinsip-prinsip  berikut  ini  harus dipenuhi (Afandi, 2008).
1. Setiap  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  ketersediaan  layanan  kesehatan  bagi seluruh penduduknya. Hal ini merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan, yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.
2. Aksesibilitas  fasilitas  kesehatan.  Fasilitas,  barang,  dan  layanan  kesehatan  harus  dapat  dijangkau oleh  setiap  individu  tanpa  adanya  diskriminasi  di  bawah  yurisdiksi  negara.  Aksesibilitas  ini mencakup  empat  dimensi  yang  terkait  satu  sama  lain,  seperti  non-diskriminasi,  keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, serta kemampuan untuk mengakses informasi terkait isu-isu kesehatan.
3. Fasilitas,  barang,  dan  layanan  kesehatan  harus  dirancang  dan  diimplementasikan  dengan menjunjung  tinggi  etika  medis  dan  budaya.  Hal  ini  berarti  menghormati  keragaman  budaya, kearifan lokal, kelompok minoritas, dan komunitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
4. Fasilitas,  barang,  dan  layanan  kesehatan  harus  memenuhi  standar  ilmiah  dan  medis  yang ditetapkan,  serta  memiliki  kualitas  yang  tinggi.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  pasien menerima layanan kesehatan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Memenuhi  hak  atas  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  utama  negara.  Untuk  mencapai tujuan  ini,  negara  perlu  mengambil  langkah-langkah  yang  komprehensif  melalui  pendekatan individual, dukungan, dan kerjasama internasional.

## 3.4 Pengaturan Hukum Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan
Indeks  kesehatan  masyarakat  yang  baik  merupakan  komponen  vital  dalam  upaya  memajukan sebuah negara. Oleh karena itu, memiliki sistem regulasi yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sangat penting bagi setiap negara untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Peraturan perundang-undangan  berfungsi  sebagai  pedoman  yuridis  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada warga negara. Menurut Fadillah, Wahyati, dan Sarwo (2019), pemahaman hukum kesehatan menjadi  sangat  penting  bagi  orang-orang  yang  bekerja  di  bidang  kesehatan  dan  masyarakat  umum, serta  akademisi  dan  praktisi  hukum.  Untuk  memastikan  bahwa  layanan  kesehatan  diberikan  sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, sangat penting untuk memahami hukum kesehatan.  Memanfaatkan pengetahuan  hukum  kesehatan  dapat  membantu  menyelesaikan  kesalahan dalam praktik medis (Takdir, 2018).
Berikut  adalah  urutan  UU  berdasarkan  Tahun  terbitnya  dan  urgensi/keterkaitan  dengan permasalahan penelitian:
1. UUD NRI 1945
Pembukaan  UUD  NRI  1945  mengatakan  bahwa  “tujuan  dibentuknya  Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.”  Pasal  28I(1)  UUD  NRI  1945  mengatur bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.”  Lebih lanjut,  Pasal  34(3)  menegaskan  bahwa  “Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Menurut ayat 2 Pasal 39 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, “setiap manusia berhak untuk  hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  batin.”  Hal  ini  menyoroti perlunya  memperhatikan  kesehatan  secara  serius  dan  menerapkan  langkah-langkah  terkait kesehatan yang dilaksanakan dengan cara yang terus menerus membangun masyarakat yang sehat dan kuat dalam kerangka HAM.
3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya. Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  perikemanusiaan,  pemberdayaan, kemandirian,  adil,  merata,  dan  mengutamakan  kesejahteraan  ibu,  bayi,  anak,  lanjut  usia,  dan keluarga miskin.”
Pembangunan  kesehatan  merupakan  aspek  penting  demi  masyarakat  yang  sehat  dan sejahtera.  Hal  ini  membutuhkan  upaya  komprehensif  dan  berkelanjutan  yang  berfokus  pada peningkatan investasi, pembiayaan, sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan, dan tata kelola (Yustina,  2018).  Pengembangan  kesehatan  berfokus  pada  dua  pilar  utama,  yaitu  mendorong perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat.
4. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa  “fasilitas  pelayanan kesehatan adalah suatu alat, sarana, atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  maupun  masyarakat.”  Pasal  1(12)  mendefinisikan  pelayanan kesehatan  promotif  sebagai  kegiatan  yang  lebih  mengutamakan  upaya  peningkatan  kesehatan. Pasal  1(13)  menyatakan  bahwa  “pelayanan  kesehatan  preventif  adalah  kegiatan  pencegahan masalah kesehatan/penyakit.” Selanjutnya, Pasal 1(14) menegaskan bahwa “pelayanan kesehatan
kuratif adalah kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, meringankan penderitaan,  mengendalikan  penyakit,  atau  mencegah  kecacatan  dalam  rangka  mempertahankan kualitas pasien secara optimal.” Pasal 1(15) lebih lanjut menjelaskan bahwa “pelayanan kesehatan rehabilitatif  adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  mengintegrasikan  kembali  mantan  pasien  ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.”
5. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa “semua individu yang bekerja  di  rumah  sakit  dianggap sebagai  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  termasuk  tenaga medis dan non-medis.” Pasal 12 menetapkan persyaratan “sumber daya manusia rumah sakit, termasuk tenaga  medis,  tenaga  keperawatan,  tenaga  kefarmasian,  tenaga  manajemen  rumah  sakit,  dan tenaga non-kesehatan, dengan jumlah dan jenis yang sesuai berdasarkan klasifikasi rumah sakit.” Pasal  13  menetapkan  bahwa  “tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  tertentu  di  rumah  sakit  harus memiliki  izin,  seperti  perawat,  bidan,  perawat  gigi,  apoteker,  asisten  apoteker,  fisioterapis, refraksionis  optisien,  ahli  terapi  wicara, radiografer,  dan  okupasi terapis.” Mereka  harus bekerja sesuai  dengan  standar  profesi,  pelayanan  rumah  sakit,  prosedur  operasional,  etika  profesi, menghormati hak-hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.
6. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
UU  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  mendefinisikan  tenaga  kesehatan sebagai “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan  keterampilan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Undang-undang ini terdiri dari  16  bab  dan  96  pasal  yang mengatur tanggung jawab  pemerintah,  kualifikasi,  registrasi, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta sanksi dan ketentuan.
7. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang HAM (Komnas HAM, 2021)
SNP  Nomor  4 tentang  Hak  atas  Kesehatan  merupakan  dokumen  yang  menjunjung  tinggi prinsip-prinsip  HAM  internasional  dalam  konteks  Indonesia.  SNP  menjelaskan  bahwa  hak  atas kesehatan tidak hanya mencakup hak untuk hidup sehat atau bebas dari penyakit, tetapi juga hak untuk  mengakses  standar  kesehatan  tertinggi  yang  dapat  dicapai.  Hak  ini  mencakup  berbagai layanan  kesehatan  dan  prasyarat  dasar  untuk  kesehatan  yang  harus  tersedia  di  tingkat  paling bawah.  SNP  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  HAM,  seperti  universalitas,  kesetaraan,  non- diskriminasi,  tak  terpisahkan,  saling  ketergantungan,  menjunjung  tinggi  martabat  manusia,  dan melibatkan  tanggung  jawab  negara.  SNP  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan tindakan  sejalan  dengan  norma-norma  HAM,  melindungi  hak-hak  dasar  individu,  menghindari konflik sosial, dan menumbuhkan sikap saling pengertian dan toleransi.
8. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
UU  RI  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  mengatur  berbagai  tujuan  untuk penyelenggaraan  sistem  kesehatan,  seperti  “gaya  hidup  yang  lebih  sehat,  akses  dan  kualitas pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik,  manajemen  sumber  daya  manusia  di  bidang  kesehatan, memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  layanan  kesehatan,  meningkatkan  ketahanan  kesehatan dalam  situasi  darurat  atau  wabah,  memastikan  pembiayaan  kesehatan  yang  berkelanjutan,  dan pengembangan  teknologi  baru.”  Pasal  4  UU  menegaskan  “hak  setiap  orang  untuk  menjalani kehidupan  yang  sehat  secara  fisik,  mental,  dan  sosial,  mendapatkan  informasi  dan  pendidikan kesehatan  yang  seimbang,  mendapatkan  layanan  kesehatan  yang  aman  dan  sesuai  standar, memiliki  akses  terhadap  alat  kesehatan,  memiliki  otonomi  dalam  menentukan  layanan kesehatannya,  memiliki  lingkungan  yang  mendukung  kesehatan,  memiliki  akses  ke  informasi tentang kesehatan mereka, menjaga kerahasiaan dan privasi informasi kesehatan mereka.”
Dari  serangkaian  undang-undang  di  atas,  terlihat  bahwa  hukum  kesehatan  di  Indonesia mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan layanan kesehatan, persyaratan sumber daya manusia di rumah sakit, kualifikasi dan hak-hak tenaga kesehatan, hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM, hingga tujuan dan tanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  memiliki  akses  dan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas, serta memastikan bahwa hak-hak dasar di bidang kesehatan terlindungi dengan baik.

## 3.5 Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Bidang Kesehatan
Pelanggaran HAM di bidang kesehatan dapat berdampak negatif pada masyarakat yang sangat membutuhkan  layanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pelanggaran  di  lapangan  untuk  melindungi  masyarakat  terkait  hak  mereka  untuk  mendapatkan layanan kesehatan (Mohamad, 2019).
Pelanggaran  HAM  dalam  bidang  perawatan  kesehatan  dapat  melibatkan  pemimpin  fasilitas perawatan  kesehatan  atau  tenaga  kesehatan  profesional  yang  melanggar  undang-undang  perawatan kesehatan.  Penanganan  dan  pelayanan  yang  tepat  waktu  harus  ditingkatkan  untuk  mencegah pelanggaran prosedur operasi standar dan etika dalam pengambilan keputusan medis.
Perlindungan  hukum  adalah  hak  yang  harus  dipastikan  oleh  negara  kepada  semua  individu dalam masyarakat sebagai implementasi dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh individu sebagai subjek  hukum  (Saraswati  et  al.,  2022).  Menurut  Soetoprawiro  (1996),  perlindungan  hukum  adalah usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  memastikan  bahwa  setiap  individu  dapat menjalankan  hak  dan  kewajibannya  tanpa  mengalami  kendala  yang  signifikan,  sehingga  sistem hukum di Indonesia dapat beroperasi secara teratur dan adil bagi seluruh warga negara (Fadhillah et al., 2019).
Hak  untuk  menjalani  kehidupan  yang  sehat  secara  fisik  dan  mental  disebut  sebagai  hak kesehatan.  WNI  yang  terdaftar  sebagai  warga  negara  hanya  akan  menerima  perlindungan  negara dalam  hal  ini.  Orang  yang  tidak  terdaftar  dianggap  tidak  memiliki  warga  negara  atau  tidak bertanggung  jawab  atas  negara.  Prinsip  pelayanan  kemanusiaan  harus  menentukan  kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan kepada semua orang, terutama mereka yang kurang mampu. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dan mendukung peningkatan layanan  kesehatan  dengan  meningkatkan  sumber  daya  manusia,  fasilitas,  dan  infrastruktur  medis  di rumah sakit dan pusat layanan kesehatan primer (Dewi, Masruhim, & Sulistiarini, 2019).
Menurut Basuki (2020),  biaya yang sangat tinggi harus dikeluarkan masyarakat demi  layanan kesehatan, dan orang-orang dengan pendapatan rendah seringkali tidak menerima layanan kesehatan yang memadai. Rumah sakit kadang-kadang memprioritaskan administrasi daripada perawatan pasien secara langsung. Ini dapat menyebabkan kematian dalam keadaan darurat (Isriawaty, 2015). Dengan tujuan  utama  untuk  mengurangi  keluhan  masyarakat,  pelayanan  harus  menjadi  prioritas  utama daripada persyaratan administratif. Meskipun demikian, masyarakat harus mematuhi kebijakan rumah sakit  juga.  Untuk  memberikan  layanan  kesehatan  yang  merata  kepada  seluruh  warga  negara Indonesia, tenaga kesehatan dan masyarakat harus bekerja sama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  tinjauan  literatur,  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  HAM  terhadap  kesehatan merupakan  hak  fundamental  yang  melekat  pada  setiap  individu.  Hak  ini  menjamin  perlindungan kesehatan  bagi  setiap  orang,  baik  secara  individu,  keluarga,  maupun  masyarakat.  Dalam  hal  ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan pemenuhan hak tersebut:
1. UUD NRI 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
4. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
6. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
7. Standar Norma dan Pengaturan No. 4 tentang Hak Atas Kesehatan Tahun 2021 KOMNAS RI
8. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## 4.2 Saran
Perlindungan  hukum  kesehatan  terhadap  HAM  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam sistem perawatan kesehatan. Berikut adalah beberapa saran kepada berbagai pihak terkait:
1. Kepada  Masyarakat  Umum:  (1)  Masyarakat  perlu  dipahamkan  tentang  hak-hak  asasi  manusia mereka  dalam  konteks  pelayanan  kesehatan.  Ini  bisa  dilakukan  melalui  kampanye  pendidikan masyarakat,  seminar,  atau  bahkan  program-program  pendidikan  dalam  kurikulum  sekolah.  (1) Masyarakat  harus  diberdayakan  untuk  mengetahui  hak-hak  mereka  dan  didorong  untuk
mengadvokasi  hak-hak  tersebut  jika  terjadi  pelanggaran.  Ini  bisa  dilakukan  melalui  penyediaan akses informasi, layanan konsultasi hukum, atau pembentukan kelompok advokasi kesehatan.
2. Kepada  Pasien:  (1)  Pasien  harus  mengetahui  hak-hak  mereka  sesuai  dengan  undang-undang kesehatan setempat, termasuk hak untuk mendapat informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan mereka,  hak  untuk  menolak  atau  menerima  perawatan,  dan  hak  untuk  privasi.  (2)  Pasien disarankan untuk menggunakan dokumen hukum seperti surat kuasa medis, surat wasiat hidup, dan lainnya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dalam situasi kesehatan yang darurat.
3. Kepada Pemerintah: (1) Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap  pelanggaran  HAM  dalam  konteks  pelayanan  kesehatan.  Ini  meliputi  penyelidikan terhadap  keluhan  pasien,  hukuman  bagi  pelanggar,  dan  reformasi  kebijakan  jika  diperlukan.  (2) Pemerintah  harus  berkomitmen  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  kebijakan  yang melindungi  dan  mempromosikan  HAM  dalam  sistem  kesehatan,  termasuk  akses  yang  adil  dan setara terhadap layanan kesehatan berkualitas.
4. Kepada  Rumah  Sakit:  (1)  Rumah  sakit  harus  menyelenggarakan  pelatihan  berkala  untuk  staf mereka  tentang  HAM,  etika  medis,  dan  standar  pelayanan  pasien.  Hal  ini  akan  membantu mendorong  perilaku  yang  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  pasien.  (2)  Rumah  sakit  harus memastikan transparansi dalam prosedur dan keputusan medis, serta membangun mekanisme yang memungkinkan pasien atau keluarga pasien untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan keadilan.
5. Tenaga Medis: (1) Tenaga medis harus berkomitmen untuk menjaga praktik profesional dan etika dalam merawat pasien, termasuk menghormati otonomi pasien dan menjaga kerahasiaan informasi medis.  (2)  Tenaga  medis  harus  berkomunikasi  dengan  jelas  dan  terbuka  dengan  pasien  tentang diagnosis, prosedur, dan opsi perawatan yang tersedia, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengungkapkan kekhawatiran atau pertanyaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  H.  (2008). Pedoman  Hak  Asasi  Manusia  bagi  Dokter  dan  Pasien  dalam  Mencegah Malpraktek  Kedokteran .  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Departemen Hukum dan HAM RI.
Afandi, D. (2008). Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran , 2 (1), 14.
Alston, P. (2016). The United Nations’ Specialized Agencies and Implementation of the International Covenant  on  Economic,  Social and  Cultural  Rights. The  United  Nations  System  for  Protecting Human Rights: Volume IV , (January), 377–416. https://doi.org/10.4324/9781315236674-25 Ardinata,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia (State Responsibility for Health Insurance in the Perspective of Human Rights). Jurnal HAM , 11 (2), 319.
Basuki,  U.  (2020).  Merunut  Konstitusionalisme  Hak  atas  Pelayanan  Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi Manusia. Caraka Justitia , 1 (1), 22.
Dewi, T., Masruhim, M. A., & Sulistiarini, R. (2019). Identifikasi Obat Penginduksi Kerusakan Hati Pada  Pasien  Hepatitis  di  Rumah  Sakit  Abdul  Wahab  Sjahranie. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2 (April), 20–21.
Fadhillah,  H.,  Wahyati,  E.,  &  Sarwo,  B.  (2019).  Pengaturan  Tentang  Tenaga  Kesehatan  dalam Peraturan  Perundang-undangan  dan  Azas  Kepastian  Hukum. SOEPRA  Jurnal  Hukum Kesehatan , 5 (1), 146. https://doi.org/10.24167/shk.v5i1.1653
Fahmi,  F.,  Zamroni,  M.,  &  Pramono,  B.  (2023).  Kebijakan  Hukum  Pemerintah  Indonesia  dalam Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  Ditinjau  dari  Hak  Asasi  Manusia  atas  Kesehatan. Jurnal Preferensi Hukum , 4 (3), 355–372. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w16019 Hakim,  L.,  &  Kurniawan,  N.  (2022).  Membangun  Paradigma  Hukum  HAM  Indonesia  Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 18 (4), 869. https://doi.org/10.31078/jk1847
Hidayat, R. (2017). Hak atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 16 (2), 127. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035
Isriawaty,    fheriyal.  (2015).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 3 (2), 1–10.
Kinney, E. D. (2015). The International Human Right to Health. Indiana Law Review Vol 34 . Komnas  HAM.  (2021). Standar  Norma  dan  Pengaturan  Nomor  4  tentang  Hak  atas  Kesehatan .
Jakarta. Latuharhary. (2021). Menyoal Pentingnya
Hak atas Kesehatan. Retrieved from https://www.komnasham.go.id/
website: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas- kesehatan.html
Manan,  B.  (2006). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia . Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hukum.
Maskawati.  (2018). Hukum  Kesehatan:  Dimensi  Etis  dan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelayanan Kesehatan . Yogyakarta: Litera.
Mohamad, I. R. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek
Hak Asasi
Manusia. Akademika Jurnal , 8 (2), 78.
https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401 Nasution, B. J. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: PT. Rineke Cipta. Perwira,  I.  (2014).  Memahami  Kesehatan  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia. Koleksi  Pusat  Dokumentasi ELSAM , 1–19.
Pogge, T. (2000). The International Significance Human Rights. The Journal of Ethics , 4 (1), 45–69. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/25115635
Pudjiastuti,  D.  (2021).  Kepastian  Hukum  Jaminan  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Masyarakat  yang Dinyatakan Positif Covid-19 dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia. Jurnal Dialektika Hukum , 3 (2), 130–157. https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.650
Saraswati, Y. P., Afifah, W., & Fikri, S. (2022). Penolakan Pelayanan Medis terhadap Pasien Gawat Darurat Ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (1), 4345–4352. Siswati,  S.  (2015). Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif  Undang-undang  Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers.
Soetoprawiro,  K.  (1996). Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  lndonesia .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Takdir. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan. In Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo (Vol. 20). Kota Palopo.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . (1945). Jakarta.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 . (2007). Jakarta.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran . (2004). Jakarta. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . (2009). Jakarta. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . (2004). Jakarta. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit . (2009). Jakarta. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan.  (2023). Undang- undang , pp. 1–300. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , pp. 1– 45. Jakarta.
Wirajuda,  N.  H.  (2005). Prosecution/Handling  of  Serious  Human  Rights  Matters  in  Un Role/International Security Council and Public Sector Relations .
Yustina, E. W. (2018). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia  dalam  Pelayanan  Kesehatan. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) , 13 (1), 67–82. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.692