## JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)
Volume 3 Nomor 2 Maret 2019
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ ISSN Online : 2541-4429
JMSP
Jurnal ManaJeMen dan SuPerviSi
PendidiKan

## evaluaSi iMPleMenTaSi PrOGraM BanTuan OPeraSiOnal PenYelenGGaraan PendidiKan anaK uSia dini
erfy Melani lalupanda
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Jl. R. Suprapto 35 Sumba Timur Nusa Tenggara Timur Indonesia erfylalupamda@gmail.com
abstract: The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Operational Cost Program for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD). Evaluation research uses the Discrepancy model, which measures the gap between the process of implementing the BOP PAUD fund program and the procedures stipulated in Regulation of the Minister of Education and Culture Number 2 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Use of Operational Funds for the Implementation of Early Childhood Education. Evaluation based on the design of the implementation of the BOP PAUD program process, includes: planning, implementation and accountability. The approach in this study is descriptive qualitative with interview data collection techniques and document studies in the form of School Activity and Budget Plans and Accountability Reports. The results of the study, namely: there is a gap in the implementation of the BOP PAUD program in the planning process, channeling of funds, and reporting of fund accountability. The cause of the gap is that BOP PAUD fund managers have not followed the system regulated in financing management.
Keywords: evaluation, implementation, operational costs of implementation, early childhood education
abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi program Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Penelitian evaluasi menggunakan model Discrepancy, yaitu mengukur kesenjangan antara proses implementasi program dana BOP PAUD dengan prosedur yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Evaluasi berdasarkan desain implementasi program BOP PAUD tahap proses (process), meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Laporan Pertanggungjawaban. Hasil penelitian, yaitu: ada kesenjangan pada implementasi program BOP PAUD pada proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Penyebab kesenjangan adalah pengelola dana BOP PAUD belum mengikuti sistem yang diatur dalam manajemen pembiayaan.
Kata Kunci: evaluasi, implementasi, biaya operasional penyelenggaraan, pendidikan anak usia dini
Pendidikan merupakan suatu proses dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan pertama kali didapatkan dari keluarga, lalu dilanjutkan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dewasa ini yang menjadi perhatian adalah pendidikan yang diperoleh individu di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan
di lingkungan sekolah sangat menentukan mutu pendidikan yang pada akhirnya menentukan mutu lulusan yang dapat memiliki kontribusi dalam masyarakat dan lebih luasnya memajukan Indonesia. Namun, dalam proses mencapai mutu pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar yang berjalan dengan baik dan lancar tetapi juga ditentukan
oleh bagaimana sekolah mengelolah segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu sekolah.
Pengelolaan sumber daya sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan elemen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan anggaran  pendidikan  yang  efektif  dan  efisien diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Pemerintah memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Ferdi, 2013).
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lingkungan sekolah pertama di tempuh peserta didik yang berusia 0 s.d. 6 tahun. Penyelenggaraan PAUD tidak terlepas dari standar pembiayaan pendidikan. Bahkan standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan dalam penyelenggara dan pengembangan PAUD. Standar pembiayaan merupakan salah satu standar penyelenggaraan PAUD dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jenis pembiayaan yang dalam standar tersebut meliputi: (1) biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan modal kerja tetap; (2) biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; dan (3) biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaraan (Tedjawati, 2013).
Biaya Operasional merupakan biaya bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya
penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Biaya operasional PAUD disebut Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). BOP PAUD diberlakukan sejak tahun 2009. Penggunaan BOP diatur dengan jelas dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut memaparkan dengan sangat jelas tentang pengelolaan BOP PAUD mulai dari perencanaan, implementasi, prosedural penggunaan dana, monitoring, supervisi, dan pelaporan.
Juknis BOP PAUD memiliki tujuan agar pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD  secara  efektif  dan  efisien,  serta pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Namun, dalam implementasi program BOP PAUD yang marak terjadi, pelaksana atau aktor implementasi tidak atau belum melakukan proses implementasi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Juknis, sehingga penggunaan dana tidak efektif dan efisien sebagai bantuan operasional pendidikan.
Evaluasi merupakan sebuah riset untuk mengumpulkan, menilai, menganalisis, membandingkan dan menyajikan informasi yang digunakan kemudian untuk mengambil keputusan mengenai suatu objek evaluasi. Informasi yang diperoleh dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat,  efektifitas  dan  kesesuaian  kinerja  atau implementasi dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Wirawan, 2012; Munthe, 2015). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini apakah sudah sesuai dengan standar, yaitu Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MeTOde
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi implementasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) menggunakan model discrepancy
58 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3 No 2 Maret 2019: 56-62
(kesenjangan). Model ini mengukur kesenjangan antara proses implementasi program dana BOP PAUD dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Langkah untuk melaksanakan model evaluasi discrepancy ada lima, yaitu: (1) menyusun desain dan standar implementasi program; (2) merencanakan evaluasi; (3) menjaring data mengenai kinerja program; (4) mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dan standar program; dan (5) menentukan alasan penyebab kesenjangan (Wirawan, 2012).
Desain implementasi program BOP PAUD yang disusun hanya pada tahap proses ( process ) yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen berupa: (1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan (2) Laporan Pertanggungjawaban BOP PAUD. Penelitian ini
dilakukan di TK Negeri Pembina Kecamatan Kanatang Sumba Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa TK Negeri Pembina Kecamatan Kanatang ini memang merupakan sekolah yang berada di pedesaan dan tergolong sekolah baru, jadi untuk fasilitas sekolah masih sangat minim.

## HaSil desain implementasi Program BOP Paud
Melalui desain implemetasi program dapat diukur apakah dalam implementasi program BOP PAUD sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Juknis BOP PAUD (Tabel 1). Aspek yang akan dievaluasi adalah tahap proses implementasi program. Tahap ini meliputi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada masing-masing komponen tersebutakan diukur apakah ada kesenjangan antara kinerja program dengan standar/juknis.
Tabel 1 desain implementasi aspek aspek evaluasi Standar/Juknis Tahap Pros- es Perencanaan Penyusunan RKAS 1. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian dapat dilakukan revisi pada semester kedua 2. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksa- naan pembelajaran di PAUD Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosial- isasikan kepada masyarakat Pelaksanaan Penyaluran Dana BOP Satu kali dalam satu tahun, paling lambat Tri wulan kedua berakhir. Penggunaan Dana BOP 1.Kegiatan Pembelajaran minimal 50 % BOP 2.Kegiatan Pendukung maksimal 35 % BOP 3.Kegiatan Lainnya maksimal 15 % BOP Pertanggungjawaban Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sesuai RKAS 1. Laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran 2. Satuan PAUD diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. 3. Laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan Waktu Pelaporan Tahun ajaran berakhir

## evaluasi Proses implementasi Program BOP Paud
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di TK Negeri Pembina Kecamatan Kanatang, perencanaan pengelolaan dana BOP dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOP merupakan bagian integral dari RKAS tersebut (Tabel 2). Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di PAUD tersebut. RKAS disusun berdasarkan jumlah peserta didik dan kebutuhan operasional PAUD. RKAS sudah dilengkapi dengan rencana penggunaan dana BOP PAUD yang diterima PAUD secara rinci. Peserta didik di PAUD
tersebut ada 32 orang, dimana berdasarkan ketentuan Juknis BOP PAUD bahwa besar dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun.
Berdasarkan Juknis BOP PAUD bahwa Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Namun di PAsUD tersebut hal itu jarang dilakukan, masyarakat disekitar PAUD kurang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat terkhusus orang tua/wali pesera didik jarang mengikuti rapat yang diadakan oleh sekolah dan komite.

## Tabel 2 Perencanaan dana BOP Paud
no Perencanaan Kinerja Standar Keterangan 1 Penyusunan RKAS RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian dapat dilakukan revisi pada semester kedua Tidak ada kesenjangan RKAS disusun berdasarkan jumlah peserta didik dan kebutuhan PAUD RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendu- kung pelaksanaan pembelajaran di PAUD . Tidak ada kesenjangan 2 Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Ta- hunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahu- nan jarang disosialisa- sikan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosialisasikan kepada masyarakat Ada kesenjangan
Permasalahan dana BOP PAUD selama ini adalah keterlambatan penyaluran (Tabel 3). Dana BOP yang seharusnya diterima pada saat awal tahun pembelajaran atau paling lambat triwulan kedua berakhir, namun yang terjadi adalah dana diterima melebihi waktu penyaluran yang seharusnya. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan antara kinerja dan standar penyalurannya. Keterlambatan dana BOP ini akhirnya menyebabkan sekolah harus
menggunakan iuran komite dan dana pribadi kepala sekolah untuk membiayai operasional sekolah sampai dana BOP dicairkan. Penggunaan dana BOP PAUD tidak mengalami kesenjangan karena pengelola dana dalam hal ini Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah menggunakan dana BOP sesuai dengan ketentuan yang dtetapkan dalam juknis.

## Tabel 3 Pelaksanaan dana BOP Paud
no Pelaksanaan Kinerja Standar Keterangan 1 Penyaluran Dana BOP Tidak tepat waktu atau terlambat Satu kali dalam setahun. paling lambat tri wulan kedua berakhir Ada Kesenjangan 2 Penggunaan Dana BOP Kegiatan Pembelajaran minimal 50% BOP Kegiatan Pembelajaran minimal 50% BOP Tidak ada kesenjangan Kegiatan Pendukung maksimal 35% BOP Kegiatan Pendukung maksimal 35% BOP Tidak ada kesenjangan Kegiatan Lainnya maksi- mal 15% BOP Kegiatan Lainnya maksimal 15% BOP Tidak ada kesenjangan
60 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3 No 2 Maret 2019: 56-62
Pihak PAUD selalu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) (Tabel 4) setelah berakhirnya tahun ajaran disertai dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier), Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan dan dilaporkan pada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Jadi tidak ada kesenjangan antara kinerja dan standar. Seperti
yang dijelaskan, mekanisme penyaluran Dana BOP PAUD selalu mengalami keterlambatan. Hal inilah salah satu penyebab keterlambatan waktu pelaporan LPJ kepada pihak terkait. Pengelola BOP dalam hal ini PAUD tidak memiliki cukup waktu untuk membuat pelaporan dan bahkan terkesan tergesa-gesa dalam pembuatan LPJ. Sehingga untuk waktu pelaporan ada kesenjangan antara kinerja dan standar.
Tabel 4 Pertanggungjawaban dana BOP Paud no Pertanggungjawaban Kinerja Standar Keterangan 1 Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sesuai RKAS LPJ penggunaan dana BOP disertai dengan bukti Laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran Tidak ada kesen- jangan LPJ laporkan pada Dinas Pendidikan Satuan PAUD atau lembaga diwajib- kan untuk melaporkan hasil kegiatan- nya kepada pihak terkait. Tidak ada kesen- jangan LPJ melampirkan Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan Laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOP -AUD yang diterima dan telah digunakan Tidak Ada kesen- jangan 2 Waktu Pelaporan Melebihi batas waktu atau lewat dari bera- khirnya tahun ajaran Tahun ajaran berakhir Ada kesenjangan

## PeMBaHaSan
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat kesenjangan implementasi program BOP PAUD pada aspek perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggung jawaban dana. Persoalan ini terjadi karena implentasi program yang  belum  efektif  dan  efisien.  Pada  prinsip implementasi pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, yang diperlukan adalah aspek manajemen, yaitu bagaimana pengelola mengimplementasikan program BOP PAUD tersebut sehingga tepat sasaran dalam mendukung kegiatan operasional secara efektif dan  efisien.  Rudiyanto  (2010)  menyatakan bahwa salah satu faktor dalam manajemen
pembiayaan pendidikan, yaitu sistem manajemen pembiayaan. Pengelola dana pendidikan harus mengikuti sistem pada manajemen pembiayaan tersebut.  Efisiensi  dan  efektifitas  implementasi program tersebut tergantung pada pengelola.
Perencanaan penggunaan dana atau dalam penelitian ini disebut RKAS merupakan suatu panduan mengenai bagaimana dana BOP PAUD harus digunakan. Oleh karena itu perencanaan ini memang harus harus disusun sesuai dengan acuan yang diatur dalam Juknis sebagai syarat administrasi, yaitu mengenai waktu penyusunan, penggunaan skala prioritas dan keterlibatan guru serta komite dalam proses penyusunan RKAS. Penyaluran dana BOP PAUD merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan PAUD. Keterlambatan penyaluran dan tersebut akan menghambat penyelenggaraan PAUD. Selain itu penyaluran dana juga berkaitan dengan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOP PAUD. Keterlambatan penyaluran juga menyebabkan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani permasalahan ini agar penyelenggaraan PAUD dapat terlaksana dengan baik dan mutu pendidikan anak usia dini dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien  merupakan  tanggung  jawab  bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya rasa saling percaya antara Pemerintah dengan masyarakat. Rasa keterbukaan, partisipasi, tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang (Ferdi, 2013; Rudiyanto, 2010). Pembiayaan pendidikan mencakup berbagai aspek, yaitu aspek sumber pembiayaan dan aspek alokasi atau distribusi yang mencakup masalah bagaimana cara mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang diperoleh dari berbagai sumber demi kepentingan penyelenggaraan pendidikan (Rudiyanto, 2010).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pembinaan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD.
Standar pengelolaan merupakan suatu kegiatan manajemen lembaga PAUD yang berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD. Pembiayaan PAUD meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan. Jenis dan pemanfaatannya digunakan sebagai biaya investasi, digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap, biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga, kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung, biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaan. Sumber pembiayaan untuk dana investasi, operasional, dan personalia lembaga PAUD diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, yayasan, atau pihak lain yang aturannya tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SiMPulan
Simpulan dari penelitian ini, yaitu: (1) desain implentasi program BOP PAUD pada tahap proses ( process ) sudah dilaksanakan; (2) perencanaan evaluasi BOP PAUD sesuai Juknis yang diatur dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
62 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3 No 2 Maret 2019: 56-62
Pendidikan Anak Usia Dini; (3) ada kesenjangan pada implementasi program BOP PAUD pada proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggung jawaban dana; dan (4) penyebab kesenjangan adalah pengelola dana BOP PAUD belum mengikuti sistem yang diatur  dalam  manajemen  pembiayaan.  Efisiensi dan  efektifitas  implementasi  program  tersebut tergantung pada pengelola.

## daFTar ruJuKan
Ferdi, W. P. 2013. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of Education - A Theoritical Study. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
Munthe, A. P. 2015. Pentingya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar,
Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. Jakarta: Indeks.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Jakarta: Kemdikbud. Rudiyanto. 2010. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Manajerial, 9(7), 55-62. Tedjawati, J. M. 2013. Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini Funding For Early Childhood Education. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar,
Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press.