e-ISSN: 2548-9925

## Analisis Faktor Pendorong Kecurangan Berbasis Teori Diamond Fraud pada Pemerintah Desa
Lely Kumalawati a,* , and Trisna Ayu Oktavia b a Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, lely@pnm.ac.id, Indonesia
b Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, tisnaoktavia@pnm.ac.id, Indonesia
Abstract. The purpose of this study is to describe the perceptions of village government officials regarding the factors driving diamond fraud based fraud. Diamond fraud theory explains the factors of someone committing fraud. The methodology of this research is qualitative, the data used are primary data that is questionnaire. The sample in this study used a purposive sampling method with criteria of 256 employees of the Lumajang district government.  The results  showed  that  the  perception  of  village  government  officials  about  the  factors  driving fraud was quite good, with mode 4 which means agreeing with the proxy of the diamond fraud theory.
Keywords: fraud, village governance, diamond fraud
* Corresponding author. E-mail: lely@pnm.ac.id

## Pendahuluan
Undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang  desa menyatakan  bahwa  pemerintah  mengalokasikan dana desa  yang  bersumber  dari  APBN.  Dana desa digunakan  untuk  membiayai  seluruh  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan. Dampak positif dari otonomi daerah ini adalah desa menjadi  mandiri,  sedangkan  dampak  negatifnya adalah  rentan  terjadinya  kecurangan.  Tindak penyimpangan  pada  pemerintahan  tidak  hanya terjadi di pemerintah pusat. Fakta yang terjadi juga pada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, bahkan pemerintah desa, yang juga melakukan tindak penyimpangan.
Menurut The  Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE)  mengklasifikasikan fraud dan dikenal  sebagai  istilah  “ Fraud  Tree ”  yaitu penyimpangan  atas  aset  ( asset  misapporation ), pernyataan palsu atau salah pernyataan ( fraudulent statement ),  dan  korupsi  ( corruption ).  Melihat fenomena  yang  sering  terjadi  dalam  sektor pemerintahan, klasifikasi yang sering terjadi adalah korupsi,  yakni  sebanyak  67%  dan  hal  ini  paling merugikan  negara  (ACFE,  2019),  memanipulasi pencatatan,  penghilangan  dokumen,  dan mark  up (Chandra  dan  Ikhsan,  2015).  Korupsi  yang berartikan  tindakan  yang  merugikan  kepentingan umum  demi  kepentingan  pribadi/golongan  tertentu (Karyono, 2013:22).
Organisasi  independen  yang  mengawasi  adanya tindak  penyimpangan  di  pemerintahan  adalah Indonesia  Corruption  Watch (ICW).  ICW  pada tahun 2017 mencatat kasus korupsi yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  selama periode  2007-2016 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sebanyak  53  kasus  pada  pemerintah provinsi,  dan  91  kasus  pada  pemerintah kabupaten/kota, dan, sebanyak 26 pada pemerintah desa  (ICW,  2019).  Ihsanudin  (2019)  meyatakan pemerintah  desa  di  Indonesia  pada  tahun  2018 kasus korupsinya meningkat, sebanyak 13,61% dari seluruh  level  pemerintahan.  Negara  harus menanggung  kerugian  sebesar  Rp  40,6M  atas perbuatan  perangkat  desa  di  tahun  2018.  Kasus- kasus  korupsi  yang  terjadi  di  berbagai  daerah tersebut,  termasuk  juga  salah  satunya  ada  di Kabupaten Lumajang.
Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten Lumajang  mendorong  peneliti  untuk  melakukan studi  ini.  Fenomena  kasus  korupsi  yang  terjadi  di
Kabupaten  Lumajang  memotivasi  peneliti  untuk mengidentifikasi  faktor  pendorong  terjadinya tindak  kecurangan  berbasis diamond  fraud .  Teori diamond  fraud menjelaskan  bahwa  faktor pendorong  terjadinya  kecurangan  terdiri  dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan persepsi aparatur pemerintah desa mengenai  faktor  pendorong  kecurangan  berbasis diamond  fraud .  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan di pemerintah desa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  karena  bertujuan  mendeskripsikan perspektif  aparatur  Pemerintah  Desa  Kabupaten Lumajang.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  aparatur  pemerintah  desa  di  Kabupaten Lumajang.  Sedangkan  sampel  dalam penelitian ini dilakukan  metode  purposive  sampling  dengan kriteria:  desa  yang  pernah  tercatat  kasus kecurangan,  jika  dalam  satu  kecamatan  tidak terdapat desa yang memiiki kasus kecurangan maka diwakili oleh satu desa secara acak.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  subyek  yang  berupa  opini,  sikap, pengalaman,  atau  karakteristik  dari  intansi pemerintah  desa  yang  diperoleh  secara  langsung dari  responden  masing-masing  pemerintah  desa yang  sudah  dintetukan  sesuai  dengan  karakteristik pemilihan sampel. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer berupa kuesioner.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode survei melalui kuesioner. Kuesioner yang  digunakan  menggunakan  skala  likert  dengan skor 1-5. skala likert merupakan metode mengukur sikap  dengan  menyatakan  setuju  atau  tidak  setuju terhadap  subjek,  objek,  atau  kejadian  tertentu (Indriantoro  dan  Supomo,  2014:152).  Penilaian dalam kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

## Tabel 1 Tabel Pengukuran Skala Likert
No  Kategori Jawaban Bobot Nilai 1 Sangat Setuju (SS) 5 2 Setuju (S) 4 3 Netral (N) 3 4 Tidak Setuju (TS) 2 5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Objek Penelitian
Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  terdiri  dari  21 Kecamatan,  7  Kelurahan,  dan  198  Desa  yang tersebar  pada  1791  km2  (BPS,  2019).  Kabupaten Lumajang  merupakan  kabupaten  yang  potensi sumber  daya  alamnya  besar,  sehingga  dapat membantu pendapatan asli daerah. Objek penelitian ini  adalah  pemerintah  desa  yang  tersebar  di Kabupaten  Lumajang.  Populasi  yang  terdiri  dari 205  desa  Kabupaten  Lumajang  dengan  jumlah perangkat  pemerintah  desa  sesuai  Permendagri  No 113  Tahun  2014  sebanyak  1640.  Adapun  sample penelitian  ini  terdiri  dari  116  desa  yang  sudah memenuhi kriteria pengambilan sampel.
Responden dari masing-masing pemerintah desa yang menjadi sample penelitian adalah kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, kaur pemerintahan, dan kaur perekonomian sehingga responden dalam penelitian  ini  berjumlah  286  perangkat  desa.  Data penelitian  ini  diperoleh  melalui  sebaran  kuesioner yang  dibagikan  kepada  responden,  sehingga memeroleh hasil sebagai berikut:
Tabel 2

## Distribusi Kuesioner
Keterangan Jumlah Prosentase (%) Kuesioner yang disebar 286 100 Kuesioner yang kembali 266 93 Kuesioner yang diolah 256 89,5 Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 10 7
Sumber: data diolah, 2019 .
Distribusi  frekuensi 256  karakteristik responden berdasarkan  berdasarkan  jenis  kelamin  mayoritas laki-laki  yakni  sebesar  72,6%.  Responden penelitian  ini  mayoritas  memiliki  masa  kerja  0-10 tahun  yakni  sebesar  49%,  sedangkan  11-20  tahun sebesar 31,6% dan 21-30 tahun 19,1%.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian
Deskripsi variabel merupakan prosedur gambaran  atau  ringkasan  data  jawaban  responden secara  ilmiah  dalam  bentuk  tabel  yang  bertujuan untuk  mendukung  hasil  analisis  data.  Cara  yang dilakukan  adalah  melalui  distribusi  frekuensi dimasing-masing  indikator  variabel  penelitian. Adapun hasil distribusi frekuensi responden ialah:

## Tabel 3 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesesuaian Kompensasi
Tabel  3  menjelaskan  mengenai  penilaian jawaban  responden  atas  indikator  kesesuaian kompensasi  (X1)  yang  terdiri  atas  1)  kompensasi keuangan  (X1.1),  2)  pengakuan  instansi  atas keberhasilan  dalam  melaksanakan  pekerjaan (X1.2),  3)  promosi  (X1.3),  4)  penyelesaian  tugas (X1.4),  5)  pencapaian  sasaran  (X1.5),  6) pengembangan pribadi (X1.6). Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi pegawai pemerintah desa  kabupaten  lumajang  terhadap  persepsi kompensasi keuangan (71.9%), pengakuan instansi atas  keberhasilan  dalam  melaksanakan  pekerjaan (68.4%),  promosi  (62.9%),  penyelesaian  tugas (61.7%), pencapaian sasaran (67.2%), pengembangan  pribadi  (73%)  sebagian  besar memberikan pernyataan setuju. Hal ini terlihat dari masing-masing  prosentase  jawaban  responden dengan  indikator  pengembangan  pribadi  memiliki nilai paling tinggi. Berarti pegawai pemerintah desa Kabupaten Lumajang merasa diberikan kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan dan pengetahuan  yang  dapat  berdampak  pada kesesuaian kompensasi yang diterima.

## Tabel 4 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Tabel  4  menjelaskan  mengenai  penilaian jawaban  responden  atas indikator Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (X2)  terdiri  atas  : 1)  lingkungan  pengendalian  (X2.1),  2)  penilaian resiko  (X2.2), 3)  kegiatan  pengendalian  (X2.3),  4) informasi  dan  komunikasi  (X2.4),  dan  5) pemantauan pengendalian intern (X2.5). Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa persepsi
Item 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total Modus X1.1 41 16,0% 184 71,9% 22 8,6% 9 3,5% 0 0,0% 256 4 X1.2 48 18,8% 175 68,4% 24 9,4% 9 3,5% 0 0,0% 256 4 X1.3 40 15,6% 161 62,9% 37 14,5% 18 7,0% 0 0,0% 256 4 X1.4 52 20,3% 158 61,7% 37 14,5% 9 3,5% 0 0,0% 256 4 X1.5 54 21,1% 172 67,2% 25 9,8% 5 2,0% 0 0,0% 256 4
X1.6 25 9,8% 187 73,0% 35 13,7% 9 3,5% 0 0,0% 256 4
Item 5 % 4 % 3  %  2  %  1  %  Total  Modus X2.1  65  25.4  173  67.58  12  4.7  3  1.2  3  1.2 256 4 X2.2  42  16.4  144  56.25  52  20  18  7  0  0 256 4 X2.3  50  19.5  157  61.33  46  18  3  1.2  0  0 256 4 X2.4  50  19.5  152  59.38  43  17  11  4.3  0  0 256 4 X2.5  47  18.4  128 50 58  23  23  9  0  0 256 4
Sumber : Data diolah, 2019
Sumber: Data Diolah, 2019
pegawai  pemerintah  desa  kabupaten  lumajang terhadap  persepsi  sistem  pengendalian  intern pemerintah sudah baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden  yang  sebagian  besar  memberikan persepsi  setuju  pada  indikator  lingkungan pengendalian (67.58%), penilaian resiko (56,25%), kegiatan  pengendalian  (61.3%),  informasi  dan komunikasi  (59.37%),  pemantauan  pengendalian intern  (50%).  Nilai  tertinggi  dari  masing-masing indikator  adalah  lingkungan  pengendalian  yang berarti bahwa responden memberikan persepsi pada pemerintah  desa  setempat  telah  ada  pembagian wewenang dan tanggungjawab.

## Tabel 5
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Budaya Organisasi
Tabel  5  menjelaskan  mengenai  penilaian jawaban  responden  atas  indikator  Budaya Organisasi  (X3)  sebagai  berikut:  1)  model  peran yang  visible,  2)  komunikasi  harapan-harapan  etis, 3)  pelatihan  etis,  4)  hukuman  bagi  tindakan  tidak etis,  dan  5)  mekanisme  perlindungan  etika. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa persepsi pegawai  pemerintah  desa  Kabupaten  Lumajang terhadap  persepsi  budaya  organisasi  pemerintah desa  setempat  tidak  baik  dikarenakan  pernyataan yang  terdapat  pada  kuesioner  merupakan  budaya organisasi  yang  buruk.  Sekalipun  jawaban responden  yang  tertinggi  adalah  setuju  pada indikator  pelatihan  etis  sebesar  67%  dibandingkan jawaban  indikator  lainnya,  namun  jawaban responden  merata  hingga  jawaban  sangat  tidak setuju  pada  indikator  kelima  yakni  mekanisme perlindungan etika sebesar 17%.

## Tabel 6 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kompetensi
Tabel  6  menjelaskan  mengenai  penilaian jawaban responden atas indikator kompetensi (X4) terdiri  atas:  1)  pemahaman  terhadap  cara  kerja, prosedur  kerja,  proses  kerja,  2)  pemahaman terhadap  rencana  dan  target  kerja,  3)  pemahaman
proses  kerja  pada  bagian  lain,  4)  pemahaman/ kemampuan  tentang  situasi  dan  permasalahan organisasi,  5)  kemampuan  penyesuaian  diri, pengendalian diri dan bekerja sama, 6) kemampuan dalam  menyampaikan  gagasan  dan  pokok  pikiran, 7)  penguasaan  terhadap  peralatan  dan  teknologi informasi.  Tabel  6  menunjukkan  hasil  bahwa persepsi  pegawai  pemerintah  desa  kabupaten lumajang terhadap persepsi kompetensi sudah baik, hal  ini  ditunjukan  hasil  bahwa  persepsi  responden mengenai pemahaman terhadap rencana  dan target kerja  yang  tidak  setuju  sebesar  108%.  Bahkan untuk  persepsi  pemahaman  tentang  situasi  dan permasalahan  organisasi  dan  penguasaan  terhadap teknologi  informasi  buruk,  yakni  dominan  sangat tidak setuju.

## Tabel 7
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kecurangan ( Fraud )
Tabel  7  menjelaskan  mengenai  penilaian jawaban responden atas indikator kecurangan (Y1) terdiri  atas:  1)  penyimpangan  atas  asset  ( asset misappropriations ), 2) pernyataan palsu atau salah pernyataan  ( fraudulent  statement ),  dan  3)  korupsi ( corruption ).  Tabel  7  menunjukkan  hasil  bahwa persepsi  pegawai  pemerintah  desa  kabupaten lumajang  terhadap  persepsi  kecurangan  ( fraud ) sudah baik. Hal ini ditunjukan hasil bahwa jawaban responden  sebagian  besar  tidak  setuju  terhadap  1) penyimpangan atas asset ( asset misappropriations ) sebesar  38%,  2)  pernyataan  palsu  atau  salah pernyataan ( fraudulent statement ) sebesar 41%, dan 3)  korupsi  ( corruption )  39%.  Namun  jawaban responden  mengenai  persepsi  kecurangan  tersebar merata  hingga  jawaban  setuju.  Meskipun  sebagian besar jawaban responden tidak setuju atas persepsi kecurangan namun masih  terdapat responden  yang memberikan  persepsi  setuju,  dan  nilainya  beda tipis.
Frekuensi  jawaban  responden  untuk  variabel kompensasi  menggambarkan  bahwa  kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap para pegawai  sudah  memuaskan  dan  dapat  mencegah adanya  tindak  kecurangan.  Kompensasi  berperan penting  dalam  menggerakan  pegawai  untuk menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  dan berperan  penting  dalam  meminimalisasi  tekanan yang  dirasakan  oleh  pegawai  pemerintah  desa, sehingga kecenderungan kecurangan dapat dicegah. Sejalan  dengan diamond  fraud ,  jika  seseorang memiliki  kebutuhan  finansial  maka  tekanan  akan muncul  dan  cenderung  melakukan  kecurangan
Item 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total Modus
X3.1 47 18,36 150 58,59 45 17,58 14 5,47 0 0,00 256 4
X3.2 63 24,61 159 62,11 21 8,20 9 3,52 4 1,56 256 4 X3.3 23 8,98 172 67,19 52 20,31 5 1,95 4 1,56 256 4
X3.4 42 16,41 129 50,39 41 16,02 40 15,63 4 1,56 256 4 X3.5 34 13,28 128 50,00 51 19,92 26 10,16 17 6,64 256 4 Sumber: Data diolah, 2019
Item 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total Modus X4.1 0 0,00 25 9,77 30 11,72 102 39,84 99 38,67 256 2
X4.2 0 0,00 13 5,08 48 18,75 108 42,19 87 33,98 256 2
X4.3 0 0,00 0 0,00 62 24,22 107 41,80 87 33,98 256 2 X4.4 0 0,00 12 4,69 74 28,91 82 32,03 88 34,38 256 1 X4.5 0 0,00 6 2,34 80 31,25 101 39,45 69 26,95 256 2 X4.6 0 0,00 0 0,00 57 22,27 100 39,06 99 38,67 256 2
X4.7 0 0,00 14 5,47 49 19,14 83 32,42 110 42,97 256 1
Sumber: Data diolah, 2019
Item 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total Modus Y1.1 0 0,0% 34 13,3% 63 24,6% 98 38,3% 61 23,8% 256 2 Y1.2 0 0,0% 20 7,8% 71 27,7% 105 41,0% 60 23,4% 256 2 Y1.3 0 0,0% 30 11,7% 59 23,0% 100 39,1% 67 26,2% 256 2 Sumber: Data Diolah, 2019
untuk  memenuhi  kebutuhannya,  tekanan  yang diawalai  dengan  seseorang  merasa  tidak  puas dengan  kompensasi  yang  dia  peroleh  (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).
Frekuensi  jawaban  responden  untuk  variabel sistem pengendalian intern pemerintah menunjukan bahwa persepsi tentang sistem pengendalian intern pemerintah  dalam  bentuk  pembinaan  dan pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa di Kabupaten Lumajang sudah baik, sehingga dapat  mencegah  adanya  tindak  kecurangan  yang terjadi  pada  pemerintah  desa.  SPIP  berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat melindungi pemerintah desa dari adanya kelemahan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki sehingga terhindar dari kecenderungan kecurangan. Sejalan dengan teori diamond fraud , bahwa dengan adanya  kesempatan  yang  memungkinkan  pegawai untuk  melakukan  kecurangan  dengan  cara menggunakan  kelemahan  dari  pengendalian  intern yang ada (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).
Frekuensi  jawaban  responden  untuk  variabel budaya  organisasi  menunjukan  bahwa  budaya organisasi  yang  terdapat  pada  pemerintah  desa  di Kabupaten  Lumajang  dapat  mendorong  terjadinya kecurangan.  Budaya  organisasi  yang  melekat  pada pemerintah desa Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil penelitian merupakan budaya organisasi yang buruk,  dan  mereka  memahami  apa  yang  sudah berjalan  selama  ini  merupakan  hal  yang  sudah terjadi  sejak  masa  kepemimpinan  terdahulu  dan sebagaimana  mestinya.  Budaya  organisasi  yang melekat  pada  pemerintahan  desa  seperti  perilaku atasan  yang  kurang  baik  menjadi  panutan  dan sanksi  atas  perilaku  tidak  etis  diabaikan.  Sejalan dengan  teori diamond  fraud ,  jika  seseorang cenderung  melakukan  kecurangan  karena  merasa apa  yang  dilakukan  merupakan  suatu  hal  yang sudah biasa dilakukan, hal ini menjadi pembenaran pelaku  dalam  melakukan  tindak  kecurangan (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).
Frekuensi  jawaban  responden  untuk  variabel kompetensi menunjukan bahwa kompetensi sumber daya  manusia  yang  terdapat  pada  pemerintah desa Kabupaten  Lumajang  masih  tergolong  rendah, sehingga  tindak  kecurangan  akan  dapat  dicegah, namun  begitu  sebaliknya  jika  kompetensi  yang dimiliki sudah bagus, maka akan cenderung adanya tindak kecurangan. Aparatur pemerintah desa tidak memahami  tanggungjawab  masing-masing  jabatan dan kurang mampu dalam memahami proses kerja berbasis  teknologi,  sehingga  berdampak  pada kurangnya memaksimalkan tujuan pemerintah desa setempat.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  yang terdapat  pada  pemerintah  desa  Kabupaten Lumajang sangat rendah,  ini dikarenakan sebagian besar  aparatur  pemerintah  desa  di  Kabupaten Lumajang  memiliki  pendidikan  terakhir  SMA
Sejalan dengan teori diamond fraud , jika seseorang cenderung  melakukan  kecurangan  maka  dia memiliki  kompetensi  untuk  memainkan  peluang dan  rasionalisasi  yang  ada  (Cressey,  1953  dan Wolfe, 2004).
Frekuensi  jawaban  responden  untuk  variabel kecurangan  ( fraud )  menunjukan  bahwa  perilaku tidak etis pegawai pemerintah desa tidak terjadi, ini digambarkan  dengan  persepsi  perilaku  tidak  etis yang  tidak  setuju,  begitupun  dengan  persepsi kecurangan.  Artinya,  perilaku  tidak  etis  pegawai akan  mendorong  munculnya  tindak  kecurangan pada  pemerintah  desa,  atau  sebaliknya.  Perilaku merupakan sesuatu hal  yang sukar dimengerti oleh orang lain, hanya dirinya sendiri dan interaksi yang memahami  maksudnya.  Sejalan  dengan  teori atribusi  (Atkinson,  1974)  yang  mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan  apa  yang mereka lakukan,  yaitu, atribut menyebabkan perilaku.

## Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dalam penelitian ini
mendeskripsikan tentang persepsi aparatur pemerintah  desa  tentang  kecurangan  berbasis diamond fraud , elemen tekanan di proxykan dengan kepuasan kompensasi, elemen peluang di proxykan dengan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah, elemen rasionalisasi di proxykan budaya organisasi dan  elemen  kemampuan  di  proxykan  dengan kompetensi. Secara keseluruhan aparatur pemerintah  desa  kabupaten  lumajang  memberikan persepsi  yang  cukup  bagus  mengenai  faktor kecurangan.  Saran  bagi  peneliti  selanjunya  adalah menguji  adanya  pengaruh  kecurangan  berbasis diamond  fraud atas  persepsi  aparatur  pemerintah desa, sehingga dapat menyimpulkan faktor apa saja yang menonjol dalam memengaruhi kecurangan.

## Daftar Pustaka
Adelin,  Vani.  2013.  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Ketaatan Aturan  Akuntansi,  Dan  Perilaku  Tidak  Etis  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Empiris  Pada Bumn Di Kota Padang). Universitas Negeri Padang.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  Indonesia, 2019.  Survei  Fraud  Indonesia.  Jakarta  :  https://acfe- indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/
Atkinson,  J.W.  dan  Raynor  J.O.  1974. Motivation  and Achievement . New York: Wiley.
Badan Pusat Statistik, 2019. Daftar Nama Desa. Lumajang:https://lumajangkab.bps.go.id/subject/153/geografi.ht ml#subjekViewTab5
Bestari,  D.  S.  2016.  Pengaruh  Keefektifan  Pengendalian Internal,  Asimetri  Informasi,  Dan  Moralitas  Individu  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Dengan  Perilaku  Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. JOM Fekon (3): 1436-1447.
Buckley,  M.  R.,  D.  S.  Wiese  M.  G.  and  Harvey,  1998.  An Investigation Into Dimensions of Unethical Behavior. Journal of Education for Bussiness 73 (5): 284-290.
Chandra  D.  P.  dan  Ikhsan  S.  2015.  Determinan  Terjadinya Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (fraud)  pada  Dinas Pemerintah  Se  Kabupaten  Grobogan.  Accounting  Analysis Journal 4(3):1-9.
Cressey, Donald R. 1953. Other People’s Many. Paterson Smith. Montclair.
Ghozali, Imam. 2008. Struktural Equation Modeling. Edisi Dua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ikhsanudin,  2019.  ICW:  158  Perangkat  Desa  Terkena  Kasus
Korupsi. Jakarta : Detik News.
https://news.detik.com/berita/4528256/icw-158-perangkat-desa- terkena-kasus-korupsi
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW).  2010-2014.  Jumlah  Kasus Korupsi. ICW, Jakarta.
Indonesia  Coruption  Watch,  2019.  Laporan  Akhir  Tahun  ICW 2018. https://antikorupsi.org/id/articles/annual-reports
Institue of Internal Auditor (IIA) https://iia-indonesia.org/.
Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: Andi Offset.
Kurrohman,  Lailiyah,  Wahyuni.  2017.  Determinant  of Fraudulent in Government:  An  Analysis  in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. Journal of Economics and Management 11 (S1). 133 – 140.
Kusumastuti, N. Ratri. Dan W. Meiranto. 2012. Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  Dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting (1): 1-15.
Mustikasari,  Dhermawati  Putri.  (2013).  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Fraud  di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten Batang. Accounting Analysis Journal. 2(3)
Najahningrum,  Anik  Fatun.  2013.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Fraud:  Persepsi  Pegawai  Dinas  Provinsi  DIY. Accounting Analysis Journal 2 (3): 259-267.
Priantara,  Diaz.  2013.  Fraud  Auditing  &  Investigation.  Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Shintadevi,  P.  Farizqa.  2015.    Pengaruh  Keefektifan Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan  Akuntansi  Dan Kesesuaian  Kompensasi  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  Dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Nominal (IV) : 111-126.
Stuart,  Iris  C.  1950.  Auditing  and  Assurance  Service:  An Applied Approach.  Boston: Irwin McGraw-Hill.
Tang,  T.  L.  P.  dan  Randy  K.  Chiu.  2003.  Income,  Money  Etic, Pay  Satisfaction,  Commitment,  and  Unethical  Behavior:  Is  the Love  of  Money  the  Root  of  Evil  for  Hong  Kong  Employees? Journal of Business Ethics 46: 13-30.
Thoyibatun,  Siti.  2009.  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap  Perilaku  Tidak  Etis  dan  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  Serta  Akibatnya  Terhadap  Kinerja  Organisasi. Ekonomi dan Keuangan. 16(02): 245-260..
Tuanakotta, Theodorus  M. 2014.  Akuntansi Forensik dan  Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Wilopo.  2006.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi:  Studi  pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha di Indonesia. The Indonesia Journal of Accounting Research (IJAR). 9 (3): 21-69.
Wolfe,  David  T  dan  Dana  R.  Hermanson.  2004.  The  Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal (management fraud): 38-42.
Zulkarnain,  R.  Mirza.  2013.  Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud  Pada  Dinas  Kota  Surakarta. Accounting  Analysis  Journal  2  (2):  125-130.wardi.  (2016, Februari  11). Data  Panel  Teori  Dasar  dan  Aplikasi  di  Stata . Retrieved
April 2017, 2, from Academia : https://www.academia.edu/7967973/DATA_PANEL_TEORI_D ASAR_DAN_APLIKASI_DI_STATA_Oleh_Akbar_Suwardi.