## Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Suyanti 1 , Erna Hernawati, Subur 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, Indonesia 1
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 2
Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, Indonesia 3
Abstract .  This  research  is  an  interpretive  ethnometodology  qualitative  study  which  aims  to  determine  the accountability and transparency of the procurement of fishing boats from the beginning of the procurement intended for  community  assistance  and  conformity  to  government  procurement  regulations.  Accountability  refers  to  the process of procuring fishing boats that have described responsibility for the management of APBN funds, while the transparency referred to is information disclosure to the public as a contributor to the state budget. Accountability and transparency can be realized if they comply with procedures and the existence of independent parties involved. The regulation in question is PP Nomor 16 Tahun 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services and  Government  PP  27  Tahun  2014  concerning  Management  of  BMN.  The  data  sources  used  were  interviews, observations and the presence of supporting documents such as the Berita Acara Serah Terima (BAST). The results of  this  study  indicate  that  accountability  and  transparency  have  mostly  been  implemented  and  are  in  accordance with PP No. 16 Tahun 2018 and PP No. 27 Tahun 2014, however, the constraints of a lack of accountability occur from the external Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Realization of fisheries facilities assistance is not fully in accordance with the target, because there are still recipients who deliberately misuse their use.
Keywords. Accountability, PP No. 16 Tahun 2018, PP No. 27 Tahun 2014 , Procurement of Fishing Vessels, Transparency.
Abstrak . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif etnometodologi interpretif yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan kapal nelayan yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk bantuan  masyarakat  dan      kesesuaian  terhadap  peraturan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Akuntabilitas  yang dimaksud  adalah  proses  pelaksanaan  pengadaan  kapal  nelayan  telah  menggambarkan  tanggungjawab  atas pengelolaan  dana  APBN,  sementara  transparansi  yang  dimaksud  adalah  keterbukaan  informasi  kepada  masyarkat sebagai  penyumbang  APBN  .  Akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  terealisasi  jika  mematuhi  prosedur  dan  adanya pihak  independen  yang  terlibat.  Peraturan  yang  dimaksud  adalah  PP  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dan  PP  Nomor  27  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  BMN.  Sumber  data  yang digunakan adalah  wawancara,  observasi  dan  adanya  dokumen  pendukung  seperti  Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST).    Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  sebagian  besar  telah  diterapkan  dan  telah  sesuai dengan  PP  Nomor  16  Tahun  2018  dan  PP  Nomor  27  Tahun  2014,  namun,  kendala  dari  kurangnya  akuntabilitas terjadi  dari  pihak  eksternal  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Realisasi  bantuan  sarana  perikanan  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  sasaran,  karena  masih  terdapat  penerima  yang  sengaja  menyalahgunakan pemanfaatannya.
Kata kunci .  Akuntabilitas,  PP No 16 Tahun 2018, PP No 27 Tahun 2014, Kapal Nelayan, Transparansi.
Corresponding author. Email: Suyantisuyan1095@gmail.com; ernahernawati@yahoo.com; suburfh@gmail.com How to cite this article. Suyanti, Erna Hernawati & Subur. 2019. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan  Pada  Progam  Pengelolaan  Perikanan  Tangkap  Di  Kementerian  Kelautan  Dan  Perikanan . Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (1), 145-160. History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15139 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  pada  Laporan  Keuangan  Tahun  2017
menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan  dengan  jumlah  pulau  17.508  dan garis pantai sepanjang 81.000 km, tidak hanya
sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia tetapi  menyimpan  kekayaan  sumber  daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan
secara optimal.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat,  dan  diiringi  dengan  peningkatan kesadaran  masyarakat  terhadap  arti  penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia. Adanya aspek-aspek tersebut  diyakini  masih  dapat  meningkatkan produk  perikanan  dan  kelautan  di  masa datang.
KKP merupakan organisasi sektor publik lingkup  Pemerintah,  dimana    pembiayaan bersumber  dari  APBN,  sehingga  tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintah  menjadi  penting.  Organisasi sektor  publik  merupakan  organisasi  yang bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat. KKP  harus  bisa  mempertanggungjawabkan kinerjanya  baik  secara  finansial  maupun  non finansial  agar  terciptanya good  governance . Untuk  dapat  dikatakan good  governance harus  memiliki  tiga  karakteristik  utama  yaitu Accountability (akuntabilitas), Transparency (transparansi)  dan Economis,Efficiency  and Effectiveness (ekonomis  ,  efektif  dan  efisien) (Mardiasmo,2009,hlm.18).
Pertanggungjawaban  dalam  sektor  publik merupakan  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan akuntabilitas  dan  transparansi  dilingkungan pemerintah.
Implementasi  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi dalam penyajian informasi keuangan  masih  terdapat  kendala,  dimana terdapat instansi yang laporan pertanggungjawabannya  belum  memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seperti halnya  yang  terjadi  pada  laporan  keuangan KKP tahun 2016 belum memenuhi akuntabilitas  dan  transparansi.  Dari  laporan IHPS  (Ihtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 Tahun  2017)BPKRI  mengatakan  opini  audit Laporan  Keuangan  Tahun  2016  KKP  adalah Disclaimer  Opinion. BPKRI  menyampaikan alasan pemberian Disclaimer terjadi sehubungan  dengan  akuntabilitas  yang  tidak terpenuhi  dalam  laporan  keuangannya,  yaitu untuk pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap .
Barang  Milik  Negara/Daerah  berupa  barang persediaan,  konstruksi  dalam  pengerjaan, ataubarang  yang  dari  awal  pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan (PP 27 Tahun 2014).
Pengadaan  kapal  nelayan  yang  akan diserahkan/dihibahkan  kepada  masyarakat merupakan  pengadaan  barang  negara  yang masuk  dalam  laporan  Barang  Milik  Negara (BMN)  karena  bersumber  dari  APBN. Implementasi pengadaan BMN harus dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan  akuntabel  (PP  No  27  Tahun  2014). Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang dilakukan (Mardiasmo,2009,hlm.18). Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil  – hasil yang dicapai (Jayanti, dkk, 2014).
Hasil wawancara Selasa, 2 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Bahari 4 lt. 3B dengan Bapak Danang sebagai Staf Biro Umum Bagian Akuntansi mengatakan:
“Bahwa    yang  sebenarnya  terjadi  bukan karena  kurang  dokumen/bukti  atau  tidak memenuhi  akuntabilitas  dan  transparansi, akan  tetapi  saat  itu  pihak  kami  sedang mempersiapkan  dokumen/bukti  tersebut, namun  melebihi  batas  maksimal  yang diberikan oleh BPK kami belum selesai.”(Manuskrip:P...)
Hasil pra riset tersebut dapat disimpulkan bahwa di KKP terdapat masalah terkait proses akuntabilitas  dan  transparansi  pengadaan kapal  nelayan  yang  akan  diserahkan  kepada masyarakat. BPKRI mengatakan akuntabilitas yang tidak terpenuhi dan bukti dokumen yang kurang  tertib  namun  pihak  KKP  mengatakan bukan  tidak  akuntabilitas  tetapi  waktu  yang diberikan  tidak  cukup  untuk  mengumpulkan bukti  dokumen.  Sehingga,  dalam  penelitian ini difokuskan mengenai proses implementasi akuntabilitas  dan  transparansi  pengadaan kapal  nelayan  pada  program  pengelolaan perikanan  tangkap  dari  perencanaan  hingga
pelaporan.  Dengan  permasalahan  yang  akan dibahas adalah
bagaimana proses implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi pengadaan  kapal    nelayan  pada  Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk memberikan penjelasan implementasi akuntabilitas  dan  transparansi  pengadaan kapal  nelayan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  apakah  telah  sesuai  dengan  PP Nomor 27 Tahun 2014 , PP Nomor 16 Tahun 2018  dan  PMK  Nomor  111/PMK.06/2016. Harapan  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi referensi selain buku bagi peneliti selanjutnya terkait akuntabilitas dan transparansi Pengadaan  Barang  Milik    Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk diserahkan  kepada  masyarakat  dilingkup Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah.

## KAJIAN LITERATUR

## Organisasi Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik  sering  didefinisikan  sebagai    suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  hak  publik.  Dengan  kata  lain merupakan  organisasi  yang  dananya  berasal dari  masyarakat.  Jenis  organisasi  sektor publik  di  Indonesia  antara  lain  organisasi pemerintah  pusat  (Kementerian/Lembaga), organisasi pemerintah daerah (SKPD), organisasi  partai  politik,  organisasi  LSM, organisasi  yayasan,  organisasi  pendidikan, organisasi  kesehatan,  dan  organisasi  tempat peribadatan.

## Karakter Organisasi  Sektor Publik
Karakter  organisasi  sektor  publik  dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Karakter Organisasi Sektor Publik Karakter Keterangan Tujuan Mensejahterakan  masyarakat  secara  bertahap  yang mencakup  kebutuhan  dasar  dan  kebutuhan  lainnya, baik jasmani maupun rohani Aktivitas Pelayanan  publik (public  services), seperti  bidang pendidikan,  kesehatan,  keamanan,  penegakan  hukum,
transportasi publik, dan penyediaan pangan
Sumber pembiayaan  Dana  masyarakat  yang  berwujud  pajak,  retribusi,  laba perusahaan  negara,  pinjaman  pemerintah,  serta pendapatan  lain-lain  yang  sah  dan  tidak  bertentangan dengan perundangan yang berlaku Pola pertanggungjawaban Bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  melalui lembaga  perwakilan masyarakat.  Salah satunya adalah organisasi  pemerintahan,  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  yayasan, dan LSM, seperti dewan pengampu Kultur  organisasi Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang Penyusunan Anggaran Dilakukan  bersama  masyarakat  dalam  perencanaan program.  Penurunan  program  publik  dalam  anggaran dipublikasikan  untuk  dikritik  dan  didiskusikan  oleh masyarakat. Akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di  DPR,  DPD,  DPRD,  majelis  syuro  partai,  dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan

## Elemen Akuntansi Sektor Publik
Tabel 2. Elemen Akuntansi Sektor Publik Elemen Akuntansi Sektor Publik Penjelasan Perencanaan public Aspek  yang  terkandung  dalam  perencanaan  adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan  publik  dengan  memanfaatkan  sumber daya yang ada Penganggaran public  Anggaran  memberikan  rencana  detail  atas  penerimaan dan  pengeluaran  organisasi  agar  pembelanjaan  yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik Realisasi anggaran publik Realisasi anggaran terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan  pelaksanaan  program.  Sementara  itu,  siklusnya dimulai  dengan  persiapan,  proses  pelaksanaan,  dan penyelesaian Pengadaan barang dan jasa public Pengadaan  barang  dan  jasa  publik  adalah  proses,  cara, dan  tindakan  dalam  menyediakan  barang  dan  jasa  bagi masyarakat atau publik Pelaporan  keuangan sektor public Laporan  keuangan  menggambarkan  pencapaian  kinerja program  dan  kegiatan,  kemajuan  realisasi  pencapaian target  pendapatan,  realisasi  penyerapan  belanja,  dan realisasi pembiayaan Audit sektor public Audit  adalah  suatu  proses  sistematis  yang  secara obyektif    menyediakan  dan  mengevaluasi  bukti-bukti yang  berkenaan  dengan  asersi  tentang  kegiatan  dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta  mengomunikasikan  hasil  yang  diperoleh  kepada pihak-pihak yang berkepentingan Pertanggungjawaban Publik Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang  dilakukan  oleh  kepala  organisasi  sektor  publik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada  pemberi  amanatnya.  Misalnya,  penyampaian LPJ Bupati kepada DPRD atau penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.
Sumber: Bastian (2010)

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pemberi  amanah (principal) yang mempunyai  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,  2009  hlm.  20).  KNKG  dalam jurnal  Rahmat  (2013)  mendefinisikan  bahwa
akuntabilitas  adalah  kewajiban  perusahaan untuk  mempertanggungjawabkan  kinerjanya secara transparan dan wajar.
Simpulan dari definisi diatas akuntabilitas  merupakan  suatu  kewajiban entitas sebagai pihak yang berwajib memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya  yang  berkaitan  dengan  keuangan berupa  laporan  keuangan  maupun  non keuangan  berupa  laporan  kinerja  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  kepentingan
(stakeholder). Sehingga  suatu  keharusan
Pemerintah  Pusat  seperti  Kementerian  dalam pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi kriteria akuntabilitas. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisasi  kecurigaan  penyalahgunaan dana  dan  mengantisipasi  munculnya  konflik (Halim dan Kusufi, 2009,hlm.415).
Mardiasmo (2009,hlm.21) mengutip pernyataan  Ellwood  (1993)  menjelaskan dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi oleh organisasi sektor publik dengan membaginya  menjadi  empat  dimensi,  yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability  for  probity  and  legality) , akuntabilitas  proses (process  accountability ), akuntabilitas program (program accountability) ,  dan  akuntabilitas  kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas  akan  berjalan  dengan efektif  apabila  memiliki  kriteria,  misal akuntabilitas terhadap tugas pokok dan fungsi instansi harus utuh dan menyeluruh, mencangkup  keseluruhan  aspek  seperti  aspek integritas  keuangan,  ekonomis  dan  efisien, efektivitas dan prosedur, akuntabilitas dibangun  berdasarkan  sistem  informasi  yang handal,  untuk  menjamin  keabsahan,  akurasi, obyektifitas  dan  ketepatan  waktu  dalam penyampaian informasi, penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas  suatu  organisasi  dan  adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian suatu akuntabilitas.

## Transparansi
Jurnal  Yahya  (2016),  Katz  menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Menurut Hafiz (2000)
menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka  atau  pertanggungajwaban  pemerintah dalam  sumber  daya  yang  dipercayakan  dan
ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
Definisi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  transparansi  merupakan  tindakan pemerintah  dalam  memberikan  keterbukaan akses  informasi  kepada  masyarakat  luas  agar masyarakat  mengetahui  pertanggungjawaban pemerintah  sebagai  pihak  yang  diamanahkan mengelola dana publik. Menurut Krina (2003) indikator-indikator  dari  transparansi  antara lain,  penyediaan  informasi  yang  jelas  tentang tanggung  jawab,  menyusun  suatu  mekanisme pengaduan  jika  ada  peraturan  yang  dilanggar atau  permintaan  untuk  membayar  uang  suap, kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama  dengan  media  massa  dan  lembaga non pemerintah.

## Barang Milik Negara
Barang  Milik  Negara  (BMN)  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  atau  berasal  dari  perolehan lainnya  yang  sah  (PP  No  27  Tahun  2014). BMN  meliputi,  persediaan,  tanah,  gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap  lainnya,  konstruksi  dalam  pengerjaan, aset  tak  berwujud,  aset  kemitraaan  dengan pihak  ketiga  serta  aset  lain-lain.  Persediaan merupakan  aset  yang  berupa,  barang  atau perlengkapan (supplies) yang  digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan  untuk  dijual  atau  diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

## Pengelolaan Barang Milik Negara
PP  No  27  tahun  2014  menyebutkan bahwa  pengelolaan  BMN  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dimulai  dari  perencanaan, pengadaan,  penggunaan,  pemeliharaan  dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan
dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana
seluruh  kegiatan  tersebut  ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pengelolaan BMN dilaksanakan
berdasarkan  asas  fungsional,  asas  kepastian
hukum,  asas  transparansi,  asas  efisiensi,  asas akuntabilitas,  dan  asas  kepastian  nilai. Lingkup  daripada  pengelolaan  BMN  adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Lingkup daripada pengelolaan BMN Pengadaan Barang Milik Negara Pengadaan  Barang  adalah  kegiatan Pengadaan Barang oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan. Pengadaan  barang  meliputi  barang  dan pekerjaan  konstruksi,  dimana  dapat  melalui swakeloka  maupun  penyedia.  Swakeloka adalah  pengadaan  barang  yang  dilakukan sendiri oleh kementerian/lembaga yang terkait. Sementara melalui penyedia merupakan  cara  memperoleh  barang/jasa yang  disediakan  oleh  Pelaku  Usaha.  Metode pemilihan
Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya  terdiri  dari  e - purchasing , pengadaan  langsung,  penunjukan langsung, tender cepat.
Pengadaan  dilakukan  dengan  prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.  Menurut  PP  No  16  Tahun  2018 tujuan  daripada  pengadaan  barang  adalah
untuk  menghasilkan  barang  yang  tepat  dari setiap  uang  yang  dibelanjakan,  diukur  dari aspek  kualitas,  jumlah,  waktu,  biaya,  lokasi, dan  penyedia,  meningkatkan  penggunaan produk  dalam  negeri,  meningkatkan  peran serta  UMKM,  meningkatkan  peran  pelaku usaha  nasional,  meningkatkan  keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan sebagainya.

## Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Pemindahtanganan  adalah  pengalihan kepemilikan  BMN  yang  dapat  berupa tanah/bangunan  dan  selain  tanah/bangunan. Pemindahtanganan  dapat  dilakukan  dengan cara  penjualan,  tukar-menukar,  hibah  dan penyertaan modal Pemerintah Pusat.
Hibah  atas  BMN  selain  tanah  dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang  sejak  awal  pengadaannya  dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan tersebut  dengan  penambahan  persyaratan  dan penelitian terkait dengan dokumen
Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penghapusan Pemusnahan Pemindahtanganan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengamanan dan pemeliharaan Penatausahaan Penggunaan Pemanfaatan Penilaian
penganggaran  serta  dengan  pengecualian persetujuan hibah ke DPR.

## Kapal Nelayan (Kapal Perikanan)
Armada perikanan
merupakan kumpulan  dari  kapal-kapal  perikanan  yang digunakan  sebagai  sarana  apung  untuk
kegiatan  penangkapan  ikan  dalam  rangka pemanfaatan  potensi  perairan  (Juknis  KKP). Sebagian besar armada perikanan yang berada dan  beroperasi  di  daerah  perairan  Indonesia sangat beraneka ragam jenis maupun bentuknya.  Berikut  adalah  jenis  kapal menurut ukuran kapal: Tabel.3 Jenis Kapal Menurut Ukuran No Jenis Ukuran 1 Perahu tanpa motor (Non Powered Boat) Jukung Kecil Perahu papan (plank built boat) Sedang Besar 2 Perahu/Kapal (Powered Boat) Motor Tempel <5 GT Kapal Motor 5-<10 GT 10-<20GT 20-<30 GT 30-<50 GT 50-<100 GT 100-<200 GT 200-<300 GT 300-<500 GT 500-<1000 GT ≥1000 GT
Desain  dan  kontruksi  kapal  perikanan memerlukan  pertimbangan  khusus  agar  kapal perikanan
yang dibangun dapat mengakomodasi keinginan operasional penangkapan  ikan.  Pertimbangan  tersebut antara  lainkecepatan  kapal,  kemampuan  olah gerak,  kelaiklautan,  ruang  lingkup  area pelayaran, tenaga penggerak, dan perlengkapan kapal dan pengelolaan hasil.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini digunakan penelitian kualitatif,  dengan  paradigmainterpretif  dan pendekatan  etnometodologi.  Bogdan  dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif  merupakan  proses  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati  (Mahdi  &  Mujahidin,  2014,  hlm. 123).  Dengan  pendekatan  interpretif peneliti
berusaha  menginterpretasikan  fenomena  dan kejadian    pengadaan  kapal  nelayan  sesuai dengan  sudut  pandang  pihak  yang  terkait produksi  pengadaan  tersebut  dengan  standar yang berlaku yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan lain yang  terkait. Penelitian  dengan  pendekatan etnometodologi tidak ditujukan untuk melakukan perbaikan, solusi maupun membuat  keputusan.    Etnometodologi  lebih menekan  pada  kepedulian  eksplorasi  dan menerangkan bagaimana individu berinteraksi dengan  dunia,  memahami  realitas,  bukan untuk  membuat  keputusan  tentang  tingkah laku  atau  penyebabnya  (Yusuf,  2014  hlm. 355).
Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen pendukung  dengan  teknik  studi  kepustakaan dan  studi  lapangan.  Penelitian  ini,  data
dianalisa dengan metode
analisa etnometodologi  Garfinkel  yang  menetapkan empat  tahap  analisa  data,  yaitu  analisa indeksikalitas,  analisa  refleksivitas,  analisa aksi  kontekstual,  dan  penyajian common sense knowledge of social structures.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Salah  satu  elemen  dari  organisasi  sektor pemerintah  adalah  pengadaan  barang  yang bersumber dari APBN. Hal yang sama dengan pengadaan  kapal  nelayan  yang  merupakan salah  satu  pengadaan  barang  pemerintah berasal dari APBN maka menjadi tututan bagi pihak KKP untuk menyampaikan pertanggungjawaban  publik  secara  horisontal sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi sebagaimana prinsip dari pengadaan barang pemerintah. Seperti yang di katakan oleh Informan K1, yaitu:
Akuntabilitas dan transparansi penting karena menyangkut kredibilitas dan kepastian bantuan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  atau  penerima.  (Manuskrip:  K1. Wawancara  melalui  whatsapp  31  Desember 2018)
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  K3, yaitu:
Akuntabilitas  sangat  penting, hal  ini terkait dengan  status  laporan  keuangan  KKP “disclimer” . Akuntabilitas membantu menyeimbangkan  opini publik  bahwa  KKP
akuntabel  dari  sisi  pencapaian  kinerja. (Manuskrip:K3.  Percakapan  Whatsapp,  9 Januari 2019).
Akuntabilitas  pengadaan  kapal  nelayan untuk  bantuan  masyarkat  diawali  dengan menyusun  perencanaan  dan  penganggaran kegiatan  dari  masing-masing  Direktorat  yang berada di Dirjen Perikanan Tangkap. Akuntabilitas  dilakukan  maka  wajib  di publikasikan  kepada  masyarakat  sebagai implementasi  transparansi.  Hal  yang  sama dilakukan  oleh  KKP,  perencanaan  dan penganggaran  pengadaan  kapal  nelayan dipublikasikan  melalui  media  cetak  maupun media  online,  misal  website,  dan  aplikasi SIRUP.Pengadan kapal nelayan untuk bantuan  masyarakat,  KKP  berpedoman  pada PP  No  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Dari  Peraturan Presiden  diturunkan  ke  Menteri  Keuangan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan    dalam  bentuk  Petunjuk  Teknis Bantuan  Sarana  Perikanan  Tangkap.  Buku petunjuk  teknis  bantuan  sarana  perikanan tangkap  setiap  tahun  mengalami  perubahan, karena  disesuaikan  dengan  hasil  evaluasi tahun sebelumnya.
Proses  pengadaan  kapal  nelayan  pada Program  Pengelolaan  Perikanan  Tangkap dapat dilihat seperti gambar berikut:
Bapak Anto (Kasubag Perencanaan & Penganggaran) Proses Perencanaan dan Penganggaran
Bapak Saiful Umam
(Kasubdirektorat Perikanan Tangkap) Proses Pengadaan
Kapal Nelayan
Proses Pengadaan Kapal Nelayan Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di KKP Tahap Persiapan Bapak Yusuf (Kasubag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) Proses Monitoring dan Evaluasi Tahap Serah Terima Pencatatan Akuntansi Tahap Pelaksanaan

## Gambar 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

## Perencanaan
Pelaksanaan  pengadaan  kapal  nelayan berawal  dari  perencanaan  dan  penganggaran sebagai  implementasi  dari  akuntabilitas  KKP Akuntabilitas yang efektif mencangkup keseluruhan  aspek  seperti  aspek  integritas keuangan,  ekonomis  dan  efisien,  efektivitas dan  prosedur.  Sebagaimana  yang  terjadi  di pengadaan  kapal  nelayan,  dalam  penyusunan perencanaan  dan  penganggaran  berpedoman pada  Buku  Perencanaan  dan  Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Perencanaan
pengadaan barang pemerintah  meliputi  identifikasi  kebutuhan, penetapan barang, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan  barang  Hal  yang  sama  dilakukan oleh  KKP  dalam  pelaksanaan  perencanaan dan  penganggaran  pengadaan  kapal  nelayan bantuan  masyarakat.  Perencanaan  pengadaan bantuan  kapal  nelayan  dilakukan  T-1  karena harus  di  indentifikasi  kebenaran  atas  usulan nelayan  meliputi  identifikasi  kebutuhan, identifikasi  administrasi  dan  penetapan  calon penerima. Sebagaimana dikatakan oleh Informan K1, yaitu:
Berbicara  kapal  perikanan  kita  harus beranjak  dari  kebutuhan  nelayan.  Setiap pemerintah  memberikan  bantuan  memang awalnya  ada  kebutuhan.  Ada  kebutuhan dari stakeholder kami.  Kalo  di  kami  itu nelayan  mbak  karena  kebutulan  kami  di perikanan  tangkap  .  Jadi  memang  kami menyesuaikan  kebutuhan  para  nelayan. (Manuskrip: K1. Wawancara, 17 Desember 2018).
Implementasi akuntabilitas dan transaparansi mengenai
usulan nelayan/daerah,  KKP  telah  menyediakan aplikasi  Satu  Data  dimana  keberadaannya diharapkan  dapat  memastikan  ketersediaan data  dan  informasi  dengan  Integritas  Data Tinggi.  Data  dan  informasi  yang  tersedia juga  dapat  ditelusuri  rekam  jejaknya,  agar dapat  dipertanggungjawabkan  ketersediaan dan keberadaannya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Subag Perencanaan  dan  Penganggaran  telah  sesuai
dengan  prosedur  PP  No  16  Tahun  2018. Sehingga implementasi daripada akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik.
Keterbukaan  informasi  atau  transparansi pengadaan  kapal  nelayan  KKP  dapat  dilihat melalui  link  https://kkp.go.id,  kkp.news (channel  youtube),  https://LPSE.kkp.go.id). Melalui aplikasi online tersebut KKP mengumumkan setiap kegiatan yang dilakukan,  misal  dari  rencana  strategis, rencana  kerja,  laporan  kinerja,  laporan keuangan,  pusat  pengaduan,  laporan  BMN dan sebagainya.

## Persiapan
Berawal dari penyaringan calon penerima bantuan  yang  telah  mengusulkan,  maka ditindaklanjuti  oleh  Tim  Seleksi  untuk verifikasi  dan  identifikasi.  Salah  satu  dari klasifikasi usulan adalah berbadan hukum dan memiliki kartu nelayan yaitu kartu KUSUKA. Hal ini untuk
menghindari pertanggungjawaban  yang  tidak  tertib.  Hal yang  sama  diungkapkan  oleh  Informan  K1, yaitu:
Penerima  harus  berbadan  hukum.  Ini  juga selaras  dengan  kebijakan  Pak  Presiden. Karena  jika  tidak  ada  badan  hukum  kami juga  tidak  bisa,  kalo  terjadi  apa-apa  kami tidak bisa kasarnya minta tanggungjawab.(Manuskrip: K1.
Wawancara 17 Desember 2018).
Selanjutnya  Tim  Seleksi  mengusulkan calon  penerima  ke  PPK  (Pejabat  Pembuat Komitmen)  untuk  ditetapkan.  Pada  tahap perencanaan,  pengadaan  melalui  Penyedia terdapat  penyusunan  spesifikasi  teknis/KAK, penyusunan  perkiraan  biaya/RAB,  HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Pemaketan Pengadaan  Barang,  Konsolidasi  Pengadaan Barang, Penyusunan biaya.  Sementara dalam tahap  persiapan  adalah  penetapan  atas perencanaan  tersebut  dan  penetapan  atas penyusunan  kualifikasi  calon  penyedia  oleh PPK. Hal yang sama dikatakan oleh Informan K3, yaitu:
Jadi  Pagu  Dipa    (daftar  isi  penggunaan anggaran),  turun  di  Satker  Direktorat KAPI, mereka menyusun dokumen pengadaan  (KAK,  RAB,  dokumen  teknis lainnya)  kemudian  mereka  buat  juga time table pengadaan (Manuskrip: K3: wawancara 26 Desember 2018).
KKP  dalam  pengadaan  kapal  nelayan mengggunakan  jasa  penyedia  melalui  e- katalog  dan  lelang  umum.  Hal  yang  sama dikatakan oleh K2, yaitu:
Kalo  untuk  pemilihan  penyedia  itu  kami mengikuti  arahan  dari  peraturan  tentang pengadaan  barang  pemerintah.  Nah  disitu ada  dengan  cara e-purcashing atau  e- katalog,  lelang  umum.  Kalo  KKP  sendiri untuk tahun 2016 itu masih pakai e-katalog tapi  untuk  tahun  2017  pakai  e-katalog  juga pakai  lelang  umum.  (Mansukrip:  K2. Wawancara 26 Desember 2018.
Jenis kontrak pengadaan barang pemerintah terdiri atas lumsum, harga satuan, gabungan  lumsum  dan  harga  satuan,  terima jadi (turnkey) dan kontrak payung, sementara KKP  dalam  pengadaan  pengadaan  kapal nelayan  menggunakan  kontrak turnkey pada tahun  2016  dan  kontrak  harga  satuan  tahun 2017.  Hal  yang  sama  dikatakan  oleh InformanK2, yaitu:
Kalo  2016  pakai turnkey ,  jadi,  dibayar.
Kalo  untuk  tahun  2017  dengan  unit  jadi harga  satuan, misal galangan  dikontrak 10 yang  jadi  5  jadi  yang  kita  beli  yang  5  itu, bayarnya  setelah  jadi  semua.  Kita  kasih uang muka juga kalo penyedia mengajukan,  kalo  gak  ya  gak  kita  kasih. (Manuskrip: K2. Wawancara, 26 Desember 2018).
Berdasarkan  penjelasan  informan  dapat disimpulkan  bahwa  Subdirektorat  KAPI melakukan  pengadaan kapal nelayan di  tahap persiapan  telah  sesuai  dengan  PP  No  16 Tahun  2018,  terkait  dengan  penyusunan  dan penetapan  kualifikasi  untuk  calon  penyedia, serta  penetapan  kontrak  yang  digunakan dengan calon penyedia.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  pemilihan  melalui  tender meliputi, pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran,  evaluasi  dokumen  penawaran, penetapan  dan  pengumuman  pemenang,  dan sanggah.Hal  yang  sama  dikatakan  oleh Informan K2,  yaitu:
Proses  sama  seperti  tahapan/tata  kelola pengadaan,  lelang  siapa  yang  ikut,  dinilai, siapa  penyedia  yang  sesuai  kriteria, menang,  nah  disitu  ditetapkan.  Itukan
kebijakan  jadi  sama  persisi  gak  mungkin berbeda. Nanti mbaknya bisa cek. (Manuskrip:  K2.Wawancara  26  Desember 2018).

## Pernyataan  yang  sama  didukung  oleh Informan P1, yaitu:
KKP  buka  disistem  online,  youtube, website  atau  apa,  kita  lihat,  kita  ikutkan. Wah  KKP  ada  nih,  buka  calon  penyedia nih, kita lihat wah ada 20GT, kita ikutilewat LPSE.  (Mansukrip:  P1.  Wawancara  14 Desember 2018).
Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa  dalam  tahap  pelaksanaan    telah  sesuai dengan  PP  No  16  Tahun  2018,  dibuktikan dengan  pernyataan  dari  Informan  Kunci  1 (K1) dan di dukung oleh Informan Pendukung 1  (P1).  Dalam  hal  akuntabilitas  dan transparansi  pengadaan  melalui  Penyedia, KKP  telah  mengumumkan  Rencana  Umum Pengadaan,  di  Sistem  Informasi  Rencana Umum  Pengadaan  (SIRUP),  di  website resmiKKP  dan  media  lain.  Penyedia  yang ikutserta  lelang  umum,  dilakukan  seleksi administrasi  sesuai  dengan  kualifikasi  yang ditentukan. Untuk penyedia yang lolos seleksi administrasi,  akan  diundang  ke  kantor  guna verifikasi dokumen asli. Kemudian diumumkan kembali pemenang lelang pengadaan  kapal  nelayan.  Penyedia  terbaik yang menjadi pemenang
dan bertanggungjawab  atas  pembangunan  kapal nelayan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan K1, yaitu:
Biasanya  kita  undang,  seperti  lelang  biasa sih mbak,  kita undang nanti ada pemenang ada  yang  tidak.  Jadi  kita  mau  mengadakan misal 100 untuk daerah ini-ini kita undang, kita  tentukan,  karena  kita  juga  mendapat pengalaman-pengalaman  galangan  juga, berdasarkan  HPS  yang  mereka  usulkan, mana  yang  sesuai  kita  undang  yang  masuk standarkita  wawancara  nanti  Pokja  rapat, Pokja memutuskan kita kontrak-kontraknya ke  siapa,  nanti  akan  diumumkan  melalaui websitenya.  Perintahnya  Bu  Susi  itu komando  informasi  aplikasi  itu  di  Sekjen. Dan  ini  juga  bisadilihat  semua  kok  mbak kan  untuk  transparansi  oleh  penyedianya ini,  jumlahnya  ini  itu  kayaknya  LPSE  deh mbak saya juga lupa itu, nanti cek lagi aja. (Manuskrip: K1. Wawancara, 17 Desember 2018).
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Informan P1  sebagai  pihak  penyedia  kapal,  yaitu sebagai berikut:
Kita  masuk  internet  aja,  kan  udah  ada  kita masukin  aja,  jadi  kita  masuk  aplikasi  dulu, Proses lelang ya kita ikuti internet aja, kalo kita  perusahaan  menurut  dia  ok,  nanti dipanggil  untuk  pemeriksaan  langsung sesuai  diinternet  itu,  nama  perusahaan, NPWP  dan  sebagainya  sesuai  tidak  nah kalo  disaat  dokumen  tidak  sesuai  ya  gugur gitu.  Kita  ikuti  proses  saja.  Jika  sudah sesuai  permintaan  kapal  20GT  itu  ada. Udah  selesai  kan  ada  tuh  beberapa  terus nanti  dikoreksi  lagi,  yang  punya  penilaian kan mereka nanti diumumkan pemenang di internet.  (Manuskrip:  P1.  Wawancara,  14 Desember 2018).

## Serah Terima
Serah  terima  dilakukan  setelah  pekerjaan selesai  100%  (seratus  persen)  sesuai  dengan ketentuan  yang  termuat  dalam  kontrak. Penyedia/Galanagn  mengajukan  permintaan secara  tertulis  kepada  PPK  untuk  serah terima. PPK meminta PPHP (Pejabat
Pemeriksan
Hasil Pekerjaan) untuk melakukan  pemeriksaan  administrasi.  Hal yang  sama  diungkapkan  oleh  Informan  K2, yaitu:
Galangan selesai bangun diserahkan kepada  PPK,  dengan  BAST  (Berita  Acara Serah Terima), kemudian dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menugaskan dari pada Tim  Pemeriksa,  ini  sudah  sesuai  belum, verifikasi,  minta  tolong  dicek  kalo  sudah selesai,  tadi  PPK  sudah  selesai,  dibayar, menugaskan kepada KPB (Kuasa Pengguna Barang).  KPB  dengan  penerima  tidak melibatkan  yang  lain,  yang  kirim  galangan karena  kontrak  langsung  kelokasi,  ada pihak  Dinas  yang  menyaksikan  pusat  tidak harus  menyaksikan,  setelah  sampai  kapal sudah  terima  kepada  koperasi,  PPHP (Pejabat  Penerima  Hasil  Pemeriksaan) melakukan pemeriksaan administrasi, dapat berita  acara.  (Manuskrip:  K2.  Wawancara 26 Desember 2018).
Setelah  kapal  selesai  dibangun  oleh Galangan, kemudian Galangan menyampaikan  kepada  PPK  bahwa  kapal telah  selesai  dibangun  dan  meminta  secara tertulis  untuk  pengajuan  serah  terima. Selanjutnya  PPK  meminta  Tim  Pemeriksa untuk  melakukan  pemeriksaan  fisik,  setelah semua  sesuai  dengan  spesifikasi  yang
ditentukan,  PPK  memberikan  BAST  dan dilanjutkan  pengiriman  kapal  oleh  Galangan kepada Penerima bantuan. Kontrak pengadaan pembangunan  kapal  sampai  serah  terima kepada penerima di pelabuhan Kabupaten/Kota  terkait.      Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Informan K2, yaitu:
Yang  kirim  galangan  karena  kontrak langsung kelokasi. (Manuskrip: K2. Wawancara 26 Desember 2018).
Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan wajib  menyaksikan  serah  terima  bantuan kapal dari penyedia kepada koperasi penerima.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Informan K2, yaitu:
Untuk  proses  distribusi  itu  sudah  ada  di Juknisnya.  Dinas  gak  ada  hubungannya disitu,  kalo  Dinas  hanya  menyaksikan  kalo kapal  telah  diterima  dari  Galangan  ke koperasi. Dinas menyaksikan disitu, kenapa perlu  Dinas  karena  Dinas  yang  ikut memverifikasi  koperasinya.  (Manuskrip:
K2. Wawancara 26 Desember 2018).
Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi maka serah terima yang dilakukan  disertai  dengan  dokumen  BAST (berita  acara  serah  terima).  BAST  dibuat rangkap  tiga  yaitu  untuk  KKP  Pusat, Galangan  dan  Penerima  bantuan  (Koperasi). Informasi serah terima dipublikasikan melalui kkp.news  yang  ada  di  website  KKP  dan media lain yang meliputnya.

## Pencatatan Akuntansi
Pencatatan  akuntansi  untuk  pengadaan kapal  nelayan  pada  Program  Pengelolaan Perikanan  Tangkap,  KKP  mencatat  sebagai belanja  barang  dengan  akun  526  di  Laporan Realisasi  Anggaran.  Sementara  di  Neraca Laporan  Keuangan  dicatat  sebagai  akun persedian.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Informan K1, yaitu:
Kenapa  kita  menggunakan  akun  526, bantuan  pemerintah  untuk  diserahkan kemasyarakat. Memang karena sebelumnya sudah  526,  sempat  saya  tanyakan  kenapa gak  53  karena  pendapat  sendiri  ya  mbak, mungkin  untuk  meminilir  seperti  itu, sebenarnya  stepnya  sama  sama  kok  mbak, kemarin saya dikasih tau sama temen-temen dari  direktorat  KAPI,  sebenarnya  stepnya sama,  malah  harus  ada  kelebihanya  kalo pakai  53  itu  kita  punya  spare  waktu,  dari barang  jadi  sampai  diserah  terimakan  kita

## SUYANTI, ERNA HERNAWATI & SUBURAkuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan
punya  waktu  supaya  tidak  tergesa-gesa, kalo  pakai  526  kalo  gak  salah  spare  waktu enam  bulan,  begitu  barang  dalam  enam bulan  tidak  diserahterimakan  maka  akan menjadi  aset  kami.  Dan  itu  harus  melalui proses  hibah.  (Manuskrip:  K1.  Wawancara 17 Desember 2018).
Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  Informan  K2, yaitu:
Ya  gak,  kalo  ini  kan  dalam  perencanaan sudah  kita  tetapkan  kalo  misalnya  ini barang  akan  diserah  terimakan  ke  nelayan atau  kub,  otomatis  kita  menggunakan  526 itu  belanja  barang  itu  sudah  direncanakan jadi  tidak  BMN  dulu,  memang  ini  barang milik negara tapi dalam bentuk serahterimakan  otomatis  dikeluarkan  dari BMN karena ini memang barang yang akan dihibahkan  kan,  jadi  nanti  dituangkan dalam  BAST  (berita  Acara  Serat  Terima) dari KPB (Kuasa Pengguna Barang) kepada penerima, koperasi. (Manuskrip: K2.

## Wawancara 26 Desember 2018)
Sejalan  dengan  PP  No  27  Tahun  2018 semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban  APBN  merupakan  BMN,  maka didalam  laporan  BMN,  pengadaan  kapal harus  dilaporkan.  Pengadaan  kapal  nelayan KKP  mencatat  sebagai  barang  persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat.  Klasifikasinya  adalah  sebagai Persedian  Peralatan  dan  Mesin  yang  akan dijual/diserahkan  kepada  masyarakat  dengan nomor akun BMN 117124, namun pada tahun 2016  terdapat  pengadaan  bantuan masyarakat berupa  bantuan  sarana  perikanan  yang  juga masuk  dalam  klasifikasi  barang  persediaan lainnya  yang  akan  dijual/diserahkan  kepada masyarakat  dengan  nomor  akun  BMN 117128.  Tahun  2018  KKP  memfokuskan bahwa  pengadaan  kapal  untuk  bantuan masyarakat diklasifikasikan sebagai Persediaan  Peralatan  dan  Mesin  yang  akan diserahkan  kepada  masyarakat.  Sebagaimana dikatakan oleh Informan K4, yaitu:
Pengadaan  kapal  itu  masuk  kedalam  alat dan  mesin,  karena  kan  bantuan  masyarakat ini bantuan sarana perikanan jadi ada kapal, mesin  dan  api.  Tapi  karena  sebelumnya  itu masih  terpisah-pisah,  ada  yang  masuk  ke alat  dan  mesin  ada  juga  yang  masuk  ke barang persediaan lain untuk diserahkan ke masyarakat tapi mulai tahun 2018 ditetapkan  masuk  ke  peralatan  dan  mesin yang  akan  diserahterimakan    biar  fokus disatu  aja,  tapi  itu  gak  salah  sih  mbak
karena
kan sama-sama
persediaan . (Manuskrip: K4. Wawancara, 22 Januari 2019).
Sementara  untuk  pangadaan  kapal  yang belum  selesai  pembangunan  dan  sudah dibayar maka masuk dalam barang persediaan lainnya  untuk  dijual  atau  diserahkan  kepada masyarakat dalam proses dengan nomor akun BMN  117129.    Sebagaimana  dikatakan  oleh Informan K4, yaitu:
Oh, persediaan lain untuk dijual/diserahkan dalam  proses,  itu  yang  tahun  2016,  emang ada  kendala  waktu  itu,  tahun  2016  itu  kita pernah  pakai  pembayaran  termin  dimana pembayaran  berapa  persen  kita  bayar,  tapi itu  udah  gak  pakai  lagi.  Jadi  waktu pembangunan  kapal,  ada  yang  belum selesai  ya  artinya  baru  selesai  berapa persen,  misal  45%  nah  kita  bayar  dulu segitu,  itu  masuk  kedalam  persediaan barang lainnya yang akan diserahkan dalam proses.  Tapi  yaitu  malah  gak  efektif  jadi kami  tidak  gunakan  kontrak  seperti  itu  dan itu  juga  gak  banyak  kok  mbak,  cuman  1 galangan  aja  itu,  nanti  mbaknya  jangan digeneralisir  ya,  orang  kan  banyaknya  kalo liat  itu  digeneralisir.  (Manuskrip:  K4. Wawancara, 22 Januari 2019).
Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui bahwa  pada  tahun  2016  KKP  menggunakan kontrak  pembayaran  termin,  namun  hasil evaluasi dianggap tidak efektif dan merugikan  maka  pada  tahun  2018  tidak  lagi memakai metode pembayaran tersebut.
Terkait  semuan  pengadaan  barang  yang bersumber  dari  APBN  merupakan  BMN, maka  beda  halnya  ketika  pengadaan  yang dimaksud  merupakan  barang  persediaan. Pengadaan  barang  untuk  persediaan  di  catat terpisah, sebagaimana Informan K4 memberikan penjelasan sebagai berikut:
Oh,  jadi  begini  maksudnya  barang persediaan  ini  ketika  input  itu  ada aplikasinya  sendiri  bukan  simak  BMN, kalo  pengadaan  untuk  BMN  ,  aset,  ini kan  apliaksinya  SIMAK  BMN  kalo belanja  barang,  termasuk  persediaan inputnya  itu  di  aplikasi  Persediaan namanya, nanti ketemu  nilai akhir baru dimasukkan  ke  SIMAK  BMN  karena kan  belum  ada  sistem  yang  bisa menghubungkan  langsung  dari  aplikasi persediaan ke SIMAK BMN, kemudian dari situ input ke sibai. (Manuskrip: K4, wawancara, 22 Januari 2019).
Dari pernyataan diatas
dapat disimpulkan  bahwa  pencatatan  pengadaan kapal  nelayan  hanya  di  laporkan  pada laporan  posisi  BMN  di  neraca,  namun  tidak dicatat dalam daftar BMN dan di laporkan di dalam  informasi  Catatan  atas  laporan  BMN. Sementara  di  Laporan  keuangan  dicatat sebagai  barang  persedian,  karena  bantuan belum  diserah  terimakan  dan  ketika  barang sudah  diserahterimakan  maka  akan  muncul di  dalam  laporan  operasional  sebagai  beban persediaan.

## Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Menteri/kepala  daerah  wajib  melakukan pengawasan Pengadaan Barang melalui aparat pengawasan
internal
pada Kementerian/Pemerintah Daerah masing- masin.Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Informan K1, yaitu:
Koperasi boleh langsung ke Pusat, Dinas ke Pusat,  tapi  Dinas  berkewajiban  melakukan monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan,  Dinas Kab/Kota bersinergi dg Dinas Provinsi, dan berakhirnya ke saya kompilasi. (Manuskrip: K2.Wawancara 26 Desember 2018) Pengawasan  dapat  dilakukan  bersama dengan  Kementerian  teknis  terkait  dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pengawasan  keuangan  negara/daerah dan  pembangunan  nasional.  Hal  yang  sama dikatakan oleh Informan K3, yaitu:
Kita  disitu  terjun,  saya  Tim  Monev  KKP, Direktorat bahkan Dirjen sendiri, memantau pemanfaatannya jika tidak bermanfaat tidak digunakan kita terjun di situ, kenapa?  Ada apa  ternyata  ya  itu  aja,  kitagak  bisa,  kita gak  biasa,  akhirnya  kita  ambil,  kekoperasi alihkan  ke  kelompok  lain.  Kita  ada kerjasama  dari  eksternal  yaitu  BKI  dan konsultan  pengawas  dari  pihak  KKP  dan ada  dari  akademisi  selain  direktorat  KAPI juga melakukan monitoring untuk pembangunana  pengadaan  kapal  laporan bulanan  tahun  2016  gitu  jadi,  fungsi  saya merangkup  seluruh  laporan-laporan  dari direktorat  KAPI  kemudian  saya  kompail dan saya sajikan sebagai bahan ini (laporan Kinerja).  (Manuskrip:  K3.  Wawancara  26 Desember 2018) D idukung  oleh  pernyataan  Informan  K3, yaitu:
Kita sangat-sangat transparansi kita diawasi oleh  Tim  Pengawasan  Pembangunan,  pt4 yang dariKejaksaan,nanti dicari ya, Bareskrim  mengawasi  perencanaan  sampai pemanfaatan dari BPKP juga ikut mengawasi,  dari  APIP  dari  KKP  juga mengawasi  kalo  BKI  terlibat  dalam pengawasana mutu. (Manuskrip: K2. Wawancara, 26 Desember 2018).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan sangat  penting  dilakukan  karena  untuk memberikan  penilaian-penilaian  program pengadaan  kapal  nelayan  untuk  bantuan masyarakat  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  rencana  ataupun  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Dilakukan  evaluasi  untuk mengidentifikasi masalah yang timbul selama  proses  pengadaan  supaya  dapat diatasi  dan  sebagai  bahan  pertimbangan untuk membuat keputusan pengadaan selanjutnya.  Sementara  pelaporan  dilakukan sebagai tanggungjawab KKP kepada pemerintah.  Implementasi  dari  akuntabilitas dan  transaparansi  monitoring,  evaluasi  dan pelaporan  pengadaan  kapal  nelayan  pada program pengelolaan perikanan telah dilakukan  dengan  adanya  tim  pengawasan baik dari internal KKP maupun dari eksternal KKP ,  seperti  APIP,  BPKRI,  BPKP,  Kejaksaan dan sebagainya.

## Kendala Selama Proses Pengadaan
Setiap  program  yang  dilakukan  pasti menginginkan  hasil  sesuai  harapan  bahkan sempurna.  Walaupun  sempurna  itu  tidak  ada maka  minimal  mendekati  sempurna.  Sama halnya  dengan  realisasi  bantuan  sarana  kapal nelayan tujuan dan harapan dari KKP terdapat beberapa  ketidaksesuaian.  Harapan  untuk membantu  kesejahteraan  masyarakat  tetapi disalahgunakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Informan  K1, yaitu:
Jadi  nelayan  harapannya  siap  pakai,  jadi jangan  sampai  ada  kapal  tapi  tidak  ada mesin, tidak ada alat tangkap. Kan  jadi gak bisa  dipakai.  Ini  satu  paket.  Tapi  melihat pelaksanaan  hasil  evaluasinya  ternyata ketika  kapal  itu  atau  setiap  bantuan  yang diserahterimakan  kepada  mereka  berupa fisik  kapal,  alat  penangkap  mereka  itu  bisa memindahtangankan. (manuskrip: K3. Wawancara 26 Desember 2018).

## SUYANTI, ERNA HERNAWATI & SUBURAkuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

## Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  Informan K3, yaitu:
Misal  kelompok  A,  tapi  kelompok  A  gak bisa  ngoperasi  nanti  bisa  dialihkan  oleh koperasi.  Itu  yang  masih  belum  dipahami nelayan  ya  itu.  Artinya  mereka  tidak  bisa mengoperasikan  harusnya    mengembalikan kekoperasi,  tapi  malah  didiemin,  nanti katanya mangkrak apalah, hanya komunikasi saja, makanya kita disitu terjun,
saya  Tim  Monev  KKP,  Direktorat  bahkan Dirjen sendiri,
memantau pemanfaatannyajika  tidak  bermanfaat  tidak digunakan kita terjun di situ, kenapa?  Ada apa  ternyata  ya  itu  aja,  kitagak  bisa,  kita gak  biasa,  akhirnya  kita  ambil,  kekoperasi alihkan  ke  kelompok  lain.  Tapi  terkadang orang  kalo  udah  dikasihkan,    oh  ini punyaku,  kalo  mau  ambil  ya  beli,  lhooo orang  dia  dapat  aja  gratis,  suruh  beli.  Itu pemikiran, mindset orang  kita  itu  belum sadar, dia dapat gratis, kalo gak mampu  ya kasih  aja  orang  dia  dapat  juga  gratis,  ada juga  yang dijual.Tapiselama  ini belum  ada, tapi  untuk  beberapa  mesin,  api  itu  ada beberapa  laporan,  tapi  tidak  banyak, dibawah  1%,  itupun  gini  saya  tidak  biasa dengan  alat  tangkap  ini,  kemudian  saya jual, saya belikan api yang biasa saya pakai, ya gitu.   Kalo di  lihat  nilai  manfaat  ya  gak masalah  toh  bermanfaat,  toh  berjalan,  iya itu  laporannya  seperti  itu,    kan  tetap bermanfaat,  tidak  dimanfaatkan    ada, karena  emang  benar-benar  gak  sesuai,  ada juga  takut  diintimidasi  temennya  ada . (Manuskrip:  K3.  Wawancara  26  Desember 2018).
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Informan  P2, yaitu:
Kayak  ini  bantuan  kapal  dulu  kan  juga pernah ada sebelum jamannya Bu Susi tapi ya  itu  akhirnya  mangkrak,  gak  digunakan. Biasa  nelayan  itu  pakai  kapal  kecil  dikasih kapal  besar,  ya  gak  ada  yang  bisa ngoperasin.  Modal  melaut  juga  banyak akhirnya ya itu, mangkrak dan pas bakulan datang  ya  itu  jadi ke  mereka kan.  Nah  dari situ Pak Dinas kapok gak mau lagi, padahal sudah  dibilangin,  ini  kapal  bantuan  bukan besar  Pak,  ini  kecil,  ambil  saja  saya  yang bertanggungjawab, tetap gak mau. (Manuskrip:P2.  Wawancara  6  November 2018).
Hasil dari penjelasan diatas
disimpulkan  bahwa  tujuan  daripada pengadaan untuk kesejahteraan
masyarakat,  untuk  peningkatan  industri kreatif  belum  100%    tercapai,  masih
terdapat masyarakat yang menyalahgunakan  bantuan  sarana  kapal perikanan.  Hal  ini  yang  menjadi perhatian  KKP  dalam  pembinaan  yang berkelanjutan dan koperatif antara KKP, Dinas  dan  Koperasi  untuk  bersinergi dalam memantau tujuan daripada pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
Hal  lain  yang  terjadi  adalah  realisasi dalam  pemilihan  penyedia  terkadang  tidak sesuai  dengan  perencanaan  awal,  hal  ini terjadi  pada  pemilihan  penyedia  pengadaan kapal  nelayan  pada  program  pengelolaan perikanan  tangkap  di  tahun  2016  yang  pada akhirnya  pengadaan  kapal  tidak  selesai  tepat waktu.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Informan K2, yaitu:
Dalam  pelaksanaannya  754  sisanya  697 belum  dapat  terealisasi,  kenapa  kok  baru terealisasi  cuman  segitu  memang  ini  kan proses  pengadaan,  proses  pembangunan, jadi  memang  penyedia  sanggupnya  itu  dari 1534  itu  baru  754  yang  terselesaikan, sisanya belum terselesaikan. Karena ini kan sudah  dikontrakkan  otomatiskan  sudah menjadi tanggung jawab galangankan, kalo dia gak selesai diluar kendali kita, gitu kan mbak,    ini  kan  sepenuhnya  dimereka. Mereka  gak  sanggup  karena  modal  gak cukup, SDM terbatas, kapasitas infrastruktur galangan, mungkin target awal tinggi  tapi  dalam  kenyataannya  cuman mampu  misal  target  30  tapi  kenyataan cuman  20,  alasan  lain  karena  waktu,  tapi waktu kan gak bisa ngomongkan, kebanyak orang  nyalahin  waktu,  tapi  kuncinya kapasitas  dan  kapabilitas  mereka,  juga keahlian  SDM  mereka.  Galangan  ini  kan bukan  galangan  besar  tapi  galanagn  kecil kayak  semacam  ukm,  home  industri,  dan teknologinya  bukan  teknologi  yang  tinggi. (Manuskrip:  K2.Wawancara  26  Desember 2018)
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Informan  K3, yaitu:
Jadi  sih  hasil  evaluasi  kami  terkait  modal, karena  galangan  rumahan  mereka  ini tersandung masalah modal, yang seharusnya  mereka  ,  kita  sudah  buat klasifikasinya  mereka  harus  punya  modal sekian  dengan  penunjukkan  garansi  bank. Tapi  pada  saat  pelaksanaan,  kita  lihat  ada garansi bank, kita verifikasi bersama LKPP tembus.  Pada  implementasi  banyak  yang
kesulitan
modal. (Manuskrip:
K1.Wawancara 17 Desember 2018).

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  dan  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  KKP  dapat  disimpukan bahwa secara keseluruhan prosedure pengadaan  kapal  nelayan  sebagai  pengadaan barang  pemerintah  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sementara ketidakterpenuhinya akuntabilitas yang dikatakan  BPKRI  disebabkan  oleh  pihak eksternal,  seperti  Penyedia/galangan  yang kurang dalam segi kapabilitas dan kemampuan SDM dan penerima bantuan yang masih  terdapat  menyalahgunakan  bantuan tersebut.
Pencatatan akuntansinya digunakan  akun 526  sebagai  belanja  barang  dan  dicatat sebagai  aset  lancar  pada  akun  persediaan  di neraca  laporan  keuangan,  sementara  di laporkan  pada  posisi  laporan  BMN  sebagai barang  persediaan  untuk  dijual/diserahkan kepada masyarakat dan dilaporkan lebih detail dalam  catatan  atas  laporan  BMN,  serta  tidak tercatat dalam daftar BMN. Dengan demikian KKP  telah  menggambarkan  akuntabel  dan transparan  dengan  adanya  pihak  independen dalam  pengawasannya  serta  keterbukaan informasi  dengan  adanya  beberapa  media publikasi  website,  youtube,  dimana  semua kegiatan dipublikasikan.

## Keterbatasan
Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam segi penyampain informasi yang  kurang  lengkap.  Hal  imi  dikarenakan tidak  semua  informasi  pemerintah  itu  dapat dipublikasikan, salah satunya untuk menghindari  kerusuhan  negara.  Oleh  sebab itu terdapat informan yang dalam penjelasannya kurang detail, sehingga peneliti tidak bisa menggali informasi secara mendalam  dan  karena  KKP  baru  saja dievaluasi  kinerja  oleh  BPK  sehingga informan  hanya  memberikan  informasi  yang benar-benar bisa dipublikasikan.

## Saran
Supaya KKP tetap mempertahankan dan meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi
pengadaan  barang  sesuai  dengan  ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan  sosialisasi  pembinaan  terhadap masyarakat nelayan yang masih awam dengan adanya  pembaharuan  peralatan  perikanan dengan  memanfaatkan  tenaga  penyuluh  yang ada di setiap daerah.

## DAFRAR PUSTAKA
Indonesia (2014) . Peraturan Presiden Nomor 27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara. Jakarta : Menteri Keuangan Indonesia (2018). Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: menetri Keuangan Ahmadi, Rulam. (2014). Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media
Bastian,  Indra.  (2010). Akuntansi  Sektor Publik , Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga Bastian,  Indra.  (2014). Lingkup  Akuntansi Sektor  Publik. Dikses  30  September 2018, dari https://repository.ut.ac.id
Bradford, Astrid, dkk. (2017). Social Enterprise  Accountability:  Directions, Dominance  and  Developments. Social Enterprise Journal, Vol. 2 Halim,  Abdul  &  Kusufi,  Syam,  Muhammad.
(2014). Akuntansi  Sektor  Publik,  Teori, Konsep  dan  Aplikasi .  Jakarta:  Salemba
Empat
Hoesada, Jan. (2016). Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat
Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  Tahun
2016.  Diakses  09  April  2018,  dari htpps://www.bpk.go.id Kamayanti, Ari (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religious Keilmuan . Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2018).
Laporan  Keuangan  2017 .  Jakarta:
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Diakses  28  September  2018,  dari kkp.go.id
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (2018).
Laporan  Barang  Milik  Negara  2017 .
Jakarta:  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.  Diakses  17  Januari  2019, dari kkp.go.id Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi Margono. (2016). Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara : Pusdiklat Kekayaan  Negara  dan  Perimbangan
Keuangan.  Diakses  04  Desember  2018, dari https://klc.kemenkeu.go.id
Yahya,  Idhar.  (2006). Akuntabilitas  dan
Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal  Sistem  Teknik  Industri, Vol. 7, No. 4.