## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kawasan hutan Taman Nasional gunung Halimun Salak (TNGHS) terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kabupaten Bogor dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2003 Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan memperluas TNGHS dari 40.000 Ha menjadi 113.357 Ha dengan mengubah fungsi Hutan Produksi  dan Hutan Lindung menjadi bagian TNGHS. 24 hari kemudian terbit keputusan Menteri Kehutanan yang menyatakan luas TNGHS adalah 40.000 Ha. Inkonsistensi kebijakan ini menyebabkan luas TNGHS memiliki 2 versi yakni 113.357 Ha dan 40.000 Ha. Balai TNGHS berpedoman kepada luas 113.357 Ha sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berpegangan kepada
luas 40.000 Ha. Persoalan ini berlangsung lebih dari 10 tahun sampai kemudian pada 2013 Balai TNGHS menyusun tata ruang zonasi dan Pemkab Lebak menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW).  Fakta  ini  memperlihatkan  adanya  konflik penggunaan lahan dan penataan ruang di tingkat kebijakan dan di tingkat pengelolaan.
Interaksi masyarakat dengan sumber daya lahan kawasan Gunung Halimun Salak telah berlangsung sejak lama sebelum masa kolonial Hindia Belanda (Galudra et al. 2005). Berdasarkan analisis Prasetyo & Setiawan (2007), sekitar 17.163 Ha (40%) area TNGHS sudah merupakan area pertanian dan permukiman ketika SK perluasan diterbitkan pada tahun 2003. Prabowo et al (2010) menyatakan kebijakan perluasan TNGHS yang berarti  pembatasan  akses,  akan  meningkatkan  konflik,  dan dalam situasi konflik, penduduk melakukan upaya-upaya untuk

## KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK KABUPATEN LEBAK

## Land use Conflict in Gunung halimun Salak National Park Lebak District
Nurman Hakim 1*) , Kukuh Murtilaksono 2 , dan Omo Rusdiana 3
1 Jurusan Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB
2 Departemen ITSL Fakultas Pertanian IPB
3 Departemen Silvikultur  Fakultas Kehutanan IPB Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
*) E-mail : nurmanhakim@gmail.com

## ABSTRACT
Development for conservation, agriculture and settlements have equal importance for humankind. Reality showed, conflict is occured because of each goal use its own knowledge and values . The conflict was found in the forest area of Gunung Halimun Salak National Park. The study aimed to identify the landuse conflict between conservation with agriculture, settlement, include mining, and identify the strategic issues that arised from the conflict. This study was conducted in Gunung Halimun Salak National Park at Lebak regency. The study using qualitative and quantitative approach. Spatial multicriteria analysis was employed to identify the areas of conflict. List of issue derived from three sources: observing landuse conflict map, discussion with the expert and stakeholder’s strategic document . The strategic issues is classifyed based on level of agreement among experts. The result showed that conflict which had been occurred between conservation and agriculture of 22,061.11 ha (49%); between conservation and settlement of 1,830.36 Ha (4%); and between conservation and mining of 26,007.86 Ha (58 %). Analysis of strategic issues leads to 11 issues were grouped to three agendas, namely (1) Tenure and environmental damage, (2) disaster mitigation and food security, and (3) infrastructure development for agriculture and settlement.
Keywords: Gunung Halimun Salak district Lebak, landuse conflict, landuse preferences, multicriteria analysis.

## ABSTRAK
Pembangunan untuk tujuan konservasi, pertanian dan permukiman memiliki nilai penting yang setara demi kesejahteraan manusia. Kenyataan menunjukan bahwa ketiga tujuan tersebut kerap berbenturan dan menimbulkan konflik karena masing-masing menggunakan pengetahuan  dan  nilainya  sendiri-sendiri.  Konflik  tersebut  dijumpai  di  kawasan  hutan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik penggunaan lahan antara konservasi dengan pertanian, permukiman termasuk pertambangan, serta mengidentifikasi isu strategis yang muncul dari konflik yang terjadi. Penelitian dilakukan di kawasan hutan Taman  nasional  Gunung  Halimun  salak  di  Kabupaten  Lebak.  Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif. Analisis spasial multikriteria digunakan untuk mendeskripsikan area-area yang mengalami konflik. Isu-isu digali dari pengamatan peta konflik, wawancara narasumber ahli dan kajian dokumen strategis. Perumusan isu strategis didasarkan pada tingkat kesepakatan diantara para narasumber. Hasil penelitian memperlihatkan terjadi konflik penggunaan lahan antara konservasi dengan pertanian seluas 22.061,11 ha (49%); antara konservasi dengan permukiman seluas 1.830,36 Ha (4%); dan antara konservasi dengan pertambangan seluas 26.007,86 Ha (58 %). Terdapat 11 isu strategis yang dirumuskan menjadi 3 kelompok isu dan diajukan sebagai agenda bersama pengelolaan konflik penggunaan lahan, yaitu: (1) Isu lingkungan dan penyelesaian tenurial, (2) Isu mitigasi bencana dan ketahanan pangan, dan (3) Isu pengembangan infrastuktur pertanian dan permukiman.
Kata kunci: TNGHS Kabupaten Lebak, konflik penggunaan lahan, preferensi penggunaan lahan, analisis multikriteria.
tetap memperoleh akses terhadap sumber daya hutan TNGHS. Niswah & Adiwibowo (2013) menyatakan bahwa perluasan TNGHS tidak mengubah strategi nafkah masyarakat beralih dari sektor pertanian. Kondisi ini semakin menguatkan keberadaan persoalan konflik penggunaan lahan.

## Perumusan Masalah
Konflik penggunaan lahan di TNGHS Lebak merupakan resultan dari perbedaan perspektif pemilik kepentingan memandang alokasi sumber daya ruang untuk pembangunan konservasi, pertanian atau permukiman. Perbedaan perspektif ini bersumber dari cara memahami fakta yang sama namun: (1) dengan pengetahuan yang berbeda sehingga melahirkan kriteria yang berbeda, dan (2) dengan nilai yang berbeda sehingga melahirkan kepentingan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran spasial konflik penggunaan lahan antara tujuan konservasi dengan non konservasi (pertanian, permukiman termasuk pertambangan) di TNGHS Lebak?
2. bagaimana isu strategis yang muncul dalam konflik penggunaan lahan TNGHS di Kabupaten Lebak?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan berhubungan dengan pengaturan, kegiatan dan masukan yang dilakukan manusia pada suatu lahan untuk menghasilkan sesuatu, mengubah atau mempertahankannya (Di Gregorio  2005),  aktifitas  manusia  yang  berhubungan  langsung dengan lahan (Clawson & Stewart 1965 dalam Anderson et al. 2001), setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan, permanen atau siklus, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vink 1975). Penggunaan lahan dapat difahami melalui pendekatan fungsi dan pendekatan aktifitas.  Pendekatan  fungsi  menjelaskan  tujuan  penggunaan dalam  konteks  ekonomi.  Pendekatan  aktifitas  menjelaskan  apa yang secara aktual dilakukan dan produk apa yang dihasilkan
dari sejumlah aktifitas yang menempati suatu lahan (Jansen & Di Gregorio 2002). Penggunaan lahan merefleksikan intervensi manusia atau manajemen pada suatu lahan yang didasarkan pada fungsi atau tujuan tertentu berkaitan dengan kepentingan produksi atau pemeliharaan lingkungan hidup (United Nations 2014). Beberapa konsep klasifikasi penggunaan lahan antara lain oleh FAO untuk evaluasi lahan (FAO 1976), V-I-S ( Vegetation- Impervious  Surface-Soil ) untuk ekosistem urban (Ridd 1995), dan AFOLU ( Agriculture, Forestry and Other Land Use ) untuk inventarisasi gas rumah kaca (Paustian et al. 2006). Klasifikasi penggunaan lahan untuk neraca sumberdaya lahan spasial di Indonesia  menggunakan  SNI  19-6728.3-2002  yang  terdiri  dari 3 komponen yakni (1) berdasarkan penggunaan lahan (2) Status penguasaan lahan, dan (3) Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Odum (1969) menyatakan berdasarkan pembangunan ekosistem dan siklus sumberdaya, ruang yang diperlukan untuk kebutuhan dasar manusia terdiri dari zona protection , production , urban industrial dan compromise. Carr & Zwick (2007) mengadaptasi konsep Odum dan mengembangkan LUCIS ( Land  Use  Conflict  Identification  System ) (LUCIS). LUCIS mengklasifikasikan  penggunaan  lahan  terdiri  atas  konservasi ( protection ), pertanian ( agriculture ), permukiman ( urban ).
Konflik Penggunaan Lahan .
Konflik  adalah  perwujudan  perbedaan  cara  pandang  antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama (Wulan et al. 2004), diantara dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki- atau merasa memiliki- tujuan yang berbeda (Fisher et al. 2010). Menurut Von der Dunk et al. (2011) konflik penggunaan lahan mengandung unsur isu, kelompok kepentingan dan komponen geografi.  Berdasarkan  unsur  tersebut  konflik  penggunaan lahan  didefinisikan  sebagai  ketidaksesuaian  kepentingan  antar kelompok pada suatu unit lahan. Jacobs (2006) menyatakan realitas lanskap muncul dalam 3 fenomena : fisik ( matterscape ), sosial ( powerscape) dan  psikologis ( mindscape ). Ketiga realitas lanskap yang berbeda berkonsekuensi kepada bagaimana pengetahuan  tentang  lanskap  dihimpun  dan  divalidasi.  Konflik dalam perencanaan wilayah merupakan ketidaksepakatan terhadap  fakta  yang  berarti  konflik  pengetahuan,  dan ketidaksepakatan nilai yang berarti konflik kepentingan (Obmeyer 1994 dalam Dawwas 2014). Penilaian konflik penggunan lahan dapat didasarkan pada nilai penting lanskap dan tingkat dukungan atau penolakan atas suatu alokasi lahan (Zang & Fung 2012, Lechner et al. 2015), atau berdasarkan perbandingan preferensi masing-masing tujuan penggunaan lahan (Carr & Zwick 2007). Preferensi adalah ukuran sejauh mana kategori penggunaan lahan disukai atau dipilih. Preferensi tidak ditujukan untuk menentukan suatu lokasi berdasarkan kesesuaian lahan melainkan menangkap nilai atau pandangan pemilik kepentingan terhadap suatu lahan. Rather than asking what is most suitable, to determine preference the question becomes, “Which of the contributing suitability criteria are most important?”.
Analisis Spasial Multikriteria .
Analisis spasial multikriteria menawarkan kerangka perencanaan pengelolaan sumber daya alam karena menjembatani paradigma perencanaan kualitatif dan paradigma kuantitatif, sesuai dengan kompleksitas yang melekat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan analisis multi kriteria dapat mengakomodir komponen ekologi, biofisik, sosial, dan menangkap keragaman pandangan, masalah dan tujuan dari para pemangku kepentingan (Mendoza & Martin 2006). Analisis Multi Kriteria Spasial adalah prosedur yang menggabungkan data geografi (peta input) dan preferensi pembuat keputusan ( expert/agent ) menjadi peta keputusan. Multi kriteria mencoba menjawab persoalan-persoalan
129 |  Hakim Nurman. et. al . Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak
Gambar 1. Kerangka Penelitian Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan TNGHS Kabupaten Lebak
yang kompleks dan melibatkan banyak pihak (Malczweki &  Rinner  2015).  Tehnik  SIG  (Sistem  Informasi  Geografi) menyediakan informasi spasial dan tehnik analisis multikriteria membantu mengurangi perbedaan pendapat mengenai nilai-nilai diantara  kelompok  kepentingan  yang  berkonflik  (Jankowski  & Nyegers, 2001 dalam Arafat et al. 2010). Penggabungan ini telah meningkatkan kemampuan SIG berpartisipasi dalam resolusi konflik  sebagaimana  dinyatakan  Malczewski  (2004)  “ GIS  is seen as a tool for plan-making with the public, rather than for the public ”. Terdapat dua cara penghitungan yang menjadi dasar Analisis Multi Kriteria Spasial yakni: Boolean overlay operations (noncompensatory combination rules) misalnya tehnik intersection (AND) dan union (OR). Kedua, metode weighted linear combination (WLC) yang sering digunakan dalam analisis spasial multi atribut (Malczewski 2006). Rumus WLC sebagai berikut:
i n i i i x w V ∑ = = 1 Dimana, V = Value atau nilai preferensi tujuan penggunaan lahan W i = normalized weight atau bobot ternormalisasi faktor ke-i X i = normalized weight atau bobot ternormalisasi sub faktor ke-i
Land  Use  Conflict  Identification  Strategy (LUCIS). LUCIS merupakan metode analisis spasial multikriteria yang dikembangkan Margaret H. Carr and Paul Zwick di Geo-Facilities Planning and Information Research Center Department of Urban and Regional Planing University of Florida. LUCIS didasarkan konsep Eugene P. Odum yang menyusun empat kelas penggunaan lahan menurut kebutuhan dasar manusia: (1) productive , (2) protective , (3) urban/industrial dan (4) compromise (Odum 1969). Empat kelas ini menjadi dasar klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan metode LUCIS. Lahan pertanian penghasil pangan, serat dan minyak berhubungan dengan kelas productive , aktifitas manusia dalam bentuk permukiman, ekonomi dan industri berhubungan dengan kelas urban/industrial  dan gabungan konservasi dan compromise berhubungan dengan kelas protective. Kelas compromise tidak digunakan untuk meningkatkan kontras diantara tiga tujuan penggunaan lahan. Tahapan LUCIS terdiri dari 6 langkah sebagai berikut (Carr & Zwick 2005):
1. Menetapkan  tujuan  dan  sasaran.  “Tujuan  dan  sasaran” adalah istilah yang mengandung setidaknya tiga elemen tersusun hirarkhis yakni pernyataan maksud ( statement of intent ), tujuan ( goals ), dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan ( supporting objectives ). Tujuan dan sasaran menjadi kriteria dan indikator penggunaan lahan, dan merupakan set penyataan berhirarkhi yang menentukan apa yang akan dicapai atau diidentifikasi, dan menentukan bagaimana  mencapai  masing-masing  tujuan  (Carr  dan Zwick 2005). Tujuan dan sasaran menurut metode LUCIS terdiri dari konservasi, pertanian dan permukiman.
2. Inventori  data.  Mengumpulkan  data-data  yang  relevan dengan  kriteria  dan  indikator  masing-masing  tujuan penggunaan lahan. Data yang dihimpun merupakan data spasial yang dapat diolah dengan alat bantu SIG.
3.  Analisis Data. Mengolah data menjadi informasi yang berfungsi  sebagai  alat  verifikasi  setiap  kriteria  dan indikator.  Bobot nilai setiap kriteria dan indikator diperoleh berdasarkan pandangan narasumber. Bobot nilai tersebut menjadi  data  atribut  masing-masing  peta  verifikatornya. Dalam penelitian ini, tehnik pembobotan menggunakan AHP ( Analitycal Hierarchy Process ).
4. Menggabungkan  seluruh  peta  verifikator  sesuai  tujuan penggunaan lahan. Dihasilkan 3 peta preferensi konservasi, pertanian dan permukiman.
5.  Setiap peta preferensi dinormalisasi dan digeneralisasi menjadi 3 kelas preferensi: Tinggi, Sedang, Rendah. Dalam penelitian  ini,  tehnik  klasifikasi  dilakukan  secara equal interval .
6. Mengidentifikasi  area  konflik  dengan  membandingkan tingkat preferensi antar tujuan penggunaan lahan melalui tumpangsusun peta preferensi.
Analytical Hierarchy Process (AHP) .
Tehnik AHP dikembangkan Thomas L. Saaty untuk resolusi konflik  dan  tehnik  negosiasi  perlucutan  senjata  nuklir.  AHP dirancang untuk menjembatani karakter keputusan yang bersifat intuitif dan analitik sehingga memudahkan para negosiator mendampingi beberapa kelompok pembuat keputusan (Saaty 2008). Saaty (2008) menyatakan bahwa AHP merupakan kerangka logis dan alat pemecahan masalah yang mengintegrasikan dan mengorganisir persepsi, perasaaan, memori menjadi sebuah hirarki pengambilan keputusan. AHP didasarkan pada kemampuan alami manusia dalam menggunakan informasi dan pengalaman untuk memperkirakan besaran relatif melalui perbandingan berpasangan. Perbandingan ini digunakan untuk membangun skala rasio pada berbagai dimensi baik yang bersifat tangible dan intangible .  Saaty menyarankan penerapan AHP  sebagai  pendekatan  resolusi  konflik  (Saaty  1996  dalam Bahurmoz 2006). AHP merupakan tehnik win-win management ketika prosedur arbitrase kerap mengarahkan kepada solusi lebih menguntungkan satu pihak (Bahurmoz 2006, Osuna &  Coello  2001).  AHP  telah  diimplementasikan  pada  konflik politik apartheid di Afrika Selatan, konflik Malvinas (Falklands), negosiasi perdagangan bebas Kanada-Amerika, konflik Punjab di India, dan konflik di Irlandia Utara (Saaty 1988). Tahapan AHP secara berurut sebagai berikut (Saaty 2008):
1. Mendefinisikan masalah dan jenis-jenis variabelnya melalui dekomposisi menjadi beberapa elemen sehingga didapat satu atau beberapa tingkatan hirarkhi.
2.  Membangun set matriks berpasangan ( pairwise comparison ) pada setiap elemen yang mengandung set alternative.
3.  memberikan bobot nilai ( Comparative judgement ) kepada masing-masing set matriks berpasangan.
4.  Proses menentukan prioritas ( Synthesis  of  priority ) elemen-elemen  pada  suatu  level  atau  pada  setiap  matriks perbandingan berpasangan dengan menghitung nilai vektor prioritas ( eigenvektor ). 5.  Mengukur konsistensi logis ( logical consistency ) hasil pembobotan narasumber melalui concistency ratio (CR). Input AHP yang berupa persepsi manusia (kombinasi logika, intuisi dan perasaan) dapat mengalami inkonsistensi. Prinsip rasionalitas AHP adalah menerima fakta inkonsistensi namun membatasinya tidak boleh lebih dari 10%.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di TNGHS yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebak. Secara geografis terletak pada 106 o 12’17” -  106 o 31’34” Bujur Timur dan 6 o 32’40”  -  6 0 48’52” Lintang Selatan (Gambar 2). Luas kawasan ini adalah 45.144,60 Ha. Waktu penelitian antara Agustus 2015 dan Februari 2016.

## Data
Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Data diperoleh dari para narasumber yang mewakili kepentingan konservasi dan non konservasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 kelompok yakni Balai TNGHS (4 orang), Pemkab
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 128-138 |  130
Lebak (6 orang) dan narasumber ahli (6 orang). Narasumber merupakan person yang terlibat dalam penyusunan tata ruang dan memiliki akses terhadap perencanaan program di instansinya. Narasumber ahli adalah mereka yang memiliki pengalaman melakukan  advokasi  atau  kajian  konflik  sumberdaya  ruang di area penelitian atau kawasan yang sejenis. Narasumber Balai TNGHS mewakili kepentingan penggunaan lahan untuk tujuan konservasi dan narasumber Pemkab Lebak mewakili kepentingan penggunaan lahan untuk tujuan non konservasi (pertanian, permukiman dan pertambangan). Cara ini ditujukan untuk mendapatkan kontras pandangan terhadap area TNGHS mengingat sikap resmi Pemkab Lebak yang berkeberatan terhadap perluasan TNGHS. Narasumber Balai TNGHS dan Pemkab Lebak menjadi responden dalam kuesioner identifikasi preferensi penggunaan lahan dan isu strategis. Narasumber ahli hanya menjadi responden dalam kuesioner penentuan isu strategis.
Data lain yang digunakan meliputi Citra Landsat 8 liputan Tahun 2014, DEM SRTM 30 m, Peta indikatif habitat macan tutul ( Panthera pardus melas ) dari Forum HarimauKita, Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Lebak; zonasi TNGHS; dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pengelolaan TNGHS 2007-2026 dan Zonasi TN Gunung Halimun Salak Tahun 2013, RTRW Lebak 2014-2034 dan RPJMD 2014–2019, dan Rencana Strategis  2014-2019  dari  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Dinas Pertambangan dan Energi. 6 instansi Pemkab Lebak ini dipilih karena dinilai memiliki pengaruh terhadap tutupan lahan dalam menjalankan programnya.

## Perumusan Kriteria Penggunaan Lahan
Kelas penggunaan lahan dalam penelitian ini adalah konservasi, pertanian, permukiman dan pertambangan. Kriteria penggunaan lahan sedapat mungkin mewakili pengetahuan dan nilai yang digunakan oleh pihak berkepentingan. Kriteria penggunaan lahan tujuan konservasi digali dari wawancara narasumber Balai TNGHS, dan studi dokumen penunjukan TNGHS, dokumen Rencana Pengelolaan, dokumen Zonasi. Kriteria penggunaan lahan tujuan konservasi meliputi (1) perlindungan keanekaragaman hayati, (2) perlindungan air dan mitigasi bencana, (3) perlindungan sejarah/budaya, dan (4) kawasan TNGHS saat ini. Kriteria perlindungan keanekaragaman hayati diverifikasi  oleh  peta  subkriteria  indikatif  sebaran  Macan  tutul ( Panthera pardus melas ), koridor terancam fragmentasi, dan tutupan hutan. Kriteria perlindungan air dan mitigasi bencana diverifikasi oleh peta sub kriteria sempadan sungai, kelerengan >40%, dan rawan bencana. Kriteria perlindungan budaya/sejarah diverifikasi oleh alokasinya dalam peta zona TNGHS. Terdapat dua situs yakni Cibedug dan Kosala dua lokasi peninggalan sejarah dari masa Megalith yakni Situs Cibedug seluas 0.32 Ha dan Situs Kosala di Cisoka 1.8 Ha.
Penggunaan lahan tujuan non konservasi terdiri dari  pertanian, permukiman ditambah pertambangan karena di lokasi penelitian terdapat  aktifitas  Pertambangan  Emas  Tanpa  Ijin  (PETI)  dan rencana pemanfaatan energi panas bumi Gunung Endut. Alokasi lahan untuk ketiga jenis penggunaan lahan ini tersedia pada Peta Pola Ruang RTRW namun hanya mewakili aspek kebijakan. Oleh karena itu dikembangkan kriteria berikutnya yakni kriteria kesesuaian dan kriteria pemanfaatan.
Kriteria kesesuaian mengacu kepada pedoman yang digunakan Kabupaten Lebak dalam menyusun RTRW yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Khusus  untuk kesesuaian
pertanian, peta RePProt menunjukan bahwa kawasan TNGHS tidak sesuai untuk lahan pertanian. Peta arahan tata ruang pertanian Kabupaten Lebak mengalokasikannya sebagai kawasan lindung pertanian. Oleh karena itu paramater untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan pertanian hanya menggunakan aspek jarak terhadap jaringan pengangkutan, kelerengan dan luas hamparan minimal dalam penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kriteria Pemanfaatan lahan digunakan untuk menangkap fakta penggunaan lahan di area penelitian yang tidak terliput oleh kriteria kebijakan atau kriteria kesesuaian lahan. Sebagai contoh keberadaan sawah pada kelerengan diatas 30% atau jalan beton dalam area TNGHS. Perubahan tutupan lahan yang terdeteksi melalui citra satelit mengindikasikan adanya nilai, pengetahuan dan seting sosial ekonomi tersendiri di tingkat rumah tangga atau kelompok masyarakat, yang tidak berhubungan dengan konsep kebijakan ruang atau kesesuaian lahan yang digunakan oleh Balai TNGHS dan Pemkab Lebak. FAO mengembangkan istilah Land Utilization Type (LUT) yang menjelaskan suatu kelas land use lebih detil dan mengandung informasi teknis baik fisik, ekonomi dan sosial. Salah satu informasi LUT adalah tenurial (FAO 1976). Kriteria pemanfaatan lahan mengindikasikan adanya konsep kepemilikan lahan di tingkat lokal, atau kemampuan mengakses manfaat lahan dalam kawasan tanah negara yang diperuntukkan sebagai taman nasional sebagaimana yang dinyatakan Ribot dan Peluso (2003) tentang “ bundle of power” ( the ability to derive benefits from things ”).
Konsep penggunaan lahan dalam penelitian ini adalah struktur multikriteria yang mengandung informasi mengenai kebijakan lahan ( land policy ), kesesuaian lahan ( land suitability ) dan pemanfaatan lahan ( land utility ), yang diboboti berdasarkan nilai dan pengetahuan pemilik kepentingan sesuai tujuannya. Tehnik pembobotan menggunakan AHP dan analisis menggunakan spasial multikriteria mengadaptasi LUCIS.

## Tipologi
Tipologi merupakan pengelompokan unit pengamatan berdasarkan kesamaan karakteristik parameter yang digunakan. Semakin banyak parameter yang digunakan semakin banyak menyajikan informasi. Di sisi lain tipologi yang terbentuk semakin banyak sehingga menyulitkan untuk difahami dan dikomunikasikan. Tujuan penyusunan tipologi adalah mendeskripsikan gambaran spasial konflik penggunaan lahan sekaligus menjadi arahan target lokasi  pengelolaan  konflik.  Gambaran  spasial  disajikan  dalam 2  tipologi,  yaitu  (1)  tipologi  konflik  preferensi  konservasi  dan non konservasi, dan (2) tipologi preferensi dominan dan tutupan hutan.
Tipologi konflik preferensi antara konservasi dan non konservasi menampilkan gambaran konflik secara terpisah. Konflik antara konservasi dengan pertanian, permukiman dan pertambangan disusun dalam peluang tipologi sebagai berikut:
1. Berkonflik, preferensi konservasi dominan
2. Berkonflik, preferensi non konservasi dominan
3. Berkonflik, masing-masing preferensi rendah
4. Berkonflik, masing-masing preferensi sedang
5. Berkonflik, masing-masing preferensi Tinggi
6. Tidak ada konflik, preferensi konservasi
7. Tidak ada konflik, preferensi non konservasi
Tipologi preferensi dominan dan tutupan hutan bertujuan untuk mengidentifikasi  dominasi  preferensi  pada  suatu  unit  lahan. Preferensi konservasi, pertanian, permukiman dan pertambangan digabung sehingga seluruh area penelitian terisi nilai preferensi.
131 |  Hakim Nurman. et. al . Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak
Tipologi ini ditumpangsusunkan dengan informasi tutupan hutan.  Paramater tutupan hutan dipilih karena cakupan datanya meliputi seluruh area penelitian. Selain itu merupakan verifikator yang paling mewakili tujuan berdirinya TNGHS.. Urutan penggabungan sebagai berikut:
1. Lahan tidak berkonflik, preferensi permukiman dominan.
2. Lahan berkonflik, nilai preferensi permukiman lebih tinggi.
3. Lahan tidak berkonflik, preferensi pertambangan dominan.
4. Lahan  berkonflik,  nilai  preferensi  pertambangan  lebih tinggi.
5. Lahan tidak berkonflik, preferensi pertanian dominan.
6. Lahan berkonflik, nilai preferensi pertanian lebih tinggi.
7. Lahan  tidak  berkonflik  dimana  preferensi  konservasi dominan.
8. Lahan  berkonflik  namun  nilai  preferensi  konservasi  lebih tinggi.
Adapun peluang tipologi preferensi dominan dan tutupan hutan yang akan terbentuk adalah:
A.  Tutupan bukan hutan, preferensi non konservasi dominan B.  Tutupan bukan hutan, preferensi konservasi dominan C.  Tutupan hutan, preferensi non konservasi dominan D.  Tutupan hutan, preferensi konservasi dominan

## Identifikasi Isu Strategis
Tahapan  ini  bertujuan  mengidentifikasi  isu  yang  bersifat strategis  untuk  pengelolaan  konflik  dan  berpeluang  menjadi agenda  bersama  setelah  tahapan  konflik  terpetakan.  Kriteria stategis terdiri atas pertimbangan: (1) lintas sektoral, (2) aktual, terjadi saat ini dan menjadi perhatian, (3) urgen dan mendesak untuk segera ditangani, dan (4) relevan terhadap kebijakan/ rencana/program pembangunan. Kriteria ini diadaptasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Identifikasi isu digali dari 3 sumber informasi, yakni peta konflik preferensi, wawancara narasumber, dan dokumen perencanaan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengamatan  terhadap  peta  konflik  preferensi  untuk menyusun daftar isu yang berhubungan dengan penggunaan lahan baik menurut tujuan konservasi maupun non konservasi. Batasan isu adalah: (1) memiliki referensi geografis  di  area  penelitian,  dan  (2)  dapat  ditunjukan lokasinya dan didelineasi batasnya.
2. Peta preferensi penggunaan lahan, konflik antar preferensi dan daftar isu dikonsultasikan kepada narasumber untuk memperbaiki daftar isu atau memunculkan isu-isu penting yang luput dari pengamatan peneliti. Diharapkan seluruh isu telah mencakup area yang dikaji dengan memperhatikan batasan isu.
3.  Dokumen perencanaan merepresentasikan pengetahuan dan kepentingan terhadap kawasan TNGHS. Dokumen ini memberikan informasi apakah suatu isu diakui keberadaannya, lebih jauh lagi, apakah suatu isu memiliki sarana untuk mengaktualkannya. Bagian yang dikaji adalah pernyataan-pernyataan  masalah,  pernyataan  isu  strategis dan sasaran-sasarannya.
Daftar rumusan isu selanjutnya disusun menjadi kuesioner untuk menganalisis nilai strategis suatu isu berdasarkan tingkat agregasi pendapat para narasumber. Narasumber yang menjadi responden kuesioner isu strategis sama dengan narasumber dalam identifikasi konflik, ditambah dengan narasumber ahli. Pendapat dinyatakan dalam skala nominal Ya, Tidak dan Tidak Tahu. Konsensus, yang dapat berarti pernyataan setuju atau tidak setuju, ditentukan  apabila  persentasenya  lebih  tinggi  dari  rata-ratanya persentase pendapat mayoritas (Saldanha & Gray 2002 dalam Von der Dunk et al. 2011). Nilai strategis suatu isu dinyatakan dalam prosentase perbandingan jumlah jawaban YA dengan total jawaban pada suatu isu.
Pengelompokan isu bertujuan mengurangi kompleksitas dalam memahami pola, meningkatkan kemudahan dikomunikasikan dan lebih jauh lagi, membantu menyusun desain atau kerangka umum  dalam  mengelola  konflik.  Pengelompokan  isu  strategis menggunakan tehnik equal interval dimana selisih nilai terrendah dan tertinggi dibagi dengan jumlah kelompok. Angka yang
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 128-138 |  132
Gambar 2. Struktur Multikriteria Identifikasi Konflik Penggunaan Lahan di TNGHS Kabupaten Lebak
diperoleh menjadi batas rentang nilai setiap kelompok. Penentuan jumlah kelompok menggunakan bantuan analisis klaster.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Preferensi Penggunaan Lahan
Hasil kuantifikasi pandangan subyektif para narasumber terhadap kriteria dan indikator penggunaan lahan dengan tehnik AHP disajikan pada Tabel 2. Kriteria perlindungan keanekaragaman hayati dan kriteria perlindungan air dan mitigasi bencana bernilai prioritas bagi keberadaan TNGHS. Pada saat SK perluasan muncul di tahun 2003, 48% atau sekitar 15.000 ha area yang menjadi perluasan di Kabupaten Lebak telah berupa pertanian dan permukiman (Prasetyo dan Setiawan (2007). Menurut narasumber Balai TNGHS, kondisi tersebut tidak layak sebagai taman nasional. Oleh karena itu skor untuk kriteria Area penunjukan TNGHS saat ini menjadi paling rendah. Narasumber Pemkab Lebak justru memberikan skor tertinggi untuk eksisting pertanian dan permukiman dibanding kriteria kesesuaian dan kebijakan alokasi ruangnya. Untuk preferensi pertambangan, narasumber Pemkab Lebak lebih mengedepankan pertimbangan kebijakan alokasi ruang dibanding area pertambangan saat ini. Area berpreferensi konservasi tinggi umumnya berada di peralihan antara lahan pertanian dan tutupan hutan, dan area yang terancam fragmentasi habitat. Menurut narasumber balai TNGHS, area tersebut memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat dan menjadi prioritas pengelolaan. Berdasarkan zona TNGHS, area berpreferensi konservasi tinggi lebih banyak terletak pada zona rimba dan tepi zona inti. Area berpreferensi pertanian dan permukiman menyebar di sepanjang jaringan transportasi  dengan  radius  hingga  500-1.000  m.  50%  lahan persawahan dan 74% pertanian lahan kering berada pada kelerengan diatas 30%.
Pola sawah membentuk susunan bertingkat dan kerap dijumpai sawah yang lebarnya hanya sekitar 2-3 meter. Batu atau karung berisi tanah ditumpuk untuk memperkuat pematang sawah. Terdapat tutupan hutan seluas 1,770.48 Ha yang berpreferensi pertanian dan 509.18 Ha berpreferensi permukiman (Tabel 3). Area preferensi pertambangan memiliki luasan yang paling besar karena area TNGHS dan sekitarnya dipenuhi oleh sebaran Kuasa Pertambangan.  Ijin pertambangan ini kemudian dicabut karena adanya kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1204/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang didalamnya menetapkan seluruh kawasan TNGHS sebagai Wilayah Pencadangan Negara
(WPN).
Peta preferensi non konservasi pada kawasan yang masih berhutan menunjukan adanya area yang mengandung nilai atau manfaat untuk tujuan di luar konservasi. Sementara itu, peta preferensi non konservasi pada kawasan yang bukan hutan menunjukan adanya kemampuan masyarakat atau Pemkab. Lebak mengakses manfaat, sedemikian rupa merubah tutupan hutan menjadi lahan non hutan (pertanian, pemukiman, fasilitas jalan, kantor pemerintahan atau lahan terbangun lainnya). Kemampuan mengakses manfaat ini diperlihatkan oleh data deforestasi TNGHS di Kabupaten Lebak pada kurun 1989-2004 sebesar 11.041,35 ha atau 30% yang diikuti kenaikan secara konsisten semak belukar, ladang dan perumahan (Prasetyo dan Setiawan 2007). Berdasarkan interpretasi citra Landsat 2014, tutupan hutan TNGHS di Kabupaten Lebak adalah seluas 24.494,13 Ha (54,26%). Prediksi perubahan lahan yang dilakukan Ilyas (2014) memperkirakan tutupan hutan pada tahun 2026 akan menurun menjadi seluas 21.077,62 Ha. Yatap (2008) menyatakan faktor sosial ekonomi meliputi kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, luas kepemilikan lahan, perluasan permukiman, dan perluasan lahan pertanian memiliki hubungan kuat dengan deforestasi di TNGHS. Niswah & Adiwibowo (2013) menyatakan adanya perubahan akses sumberdaya alam khususnya lahan garapan sesudah perluasan TNGHS tidak membuat masyarakat beralih dari sektor pertanian karena terjaga oleh sistem kepercayaan.

## Konflik Preferensi Penggunaan Lahan
Perbandingan ( overlay ) peta preferensi konservasi dan non konservasi  memunculkan  5  tipologi  konflik  preferensi  (Tabel 4  dan  Gambar  4).  Tipe  konflik  dengan  preferensi  sama  tinggi (tipologi 5) tidak dijumpai. Preferensi non konservasi tidak meliputi seluruh area. Preferensi konservasi meliputi seluruh area karena perluasan TNGHS dipandang oleh narasumber sebagai mandat meskipun pada kenyataannya diakui terdapat lokasi yang  dinilai tidak layak menjadi taman nasional. Oleh karena itu area yang tidak berpreferensi non konservasi terisi oleh preferensi konservasi sebagai tipologi 6 sementara tipologi 7  tidak  dijumpai.  Area  konflik  preferensi  konservasi  dengan pertanian menggerombol dalam tipologi beragam dan tersebar tepi  kawasan.  Konflik  preferensi  dengan  permukiman  berada di sepanjang jaringan transportasi dan memunculkan isu fragmentasi kawasan pada lokasi koridor hutan yang terpotong koridor  jalan.  Terdapat  area  yang  relatif  kompak  pada  konflik preferensi konservasi dengan pertambangan yang menjadi lokasi rencana pemanfaatan panas bumi Gunung Endut. Area konflik
133 |  Hakim Nurman. et. al . Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak

## Tabel 2. Bobot Nilai AHP Penggunaan Lahan di TNGHS Kabupaten Lebak
Kriteria Preferensi Konservasi Nilai Kriteria Preferensi Non Konservasi Nilai Preferensi Pertanian 1. Perlindungan keanekaragaman hayati 0.40 1. Lahan pertanian yang ada saat ini 0.37 - Tutupan Hutan 0.29 2. Kebijakan ruang Pertanian 0.36 - Habitat spesies kharismatik 0.43 3. Kesesuaian lahan pertanian 0.27 - Konektivitas kawasan 0.28 Jumlah 1 2. Perlindungan air dan mitigasi bencana 0.33 Preferensi Permukiman - Sempadan sungai 0.27 1. Lahan permukiman yang ada saat ini 0.45 - kelerengan > 40% 0.38 2. Kebijakan ruang permukiman 0.26 - kawasan rawan bencana 0.35 3. Kesesuaian lahan permukiman 0.29 3. Perlindungan budaya 0.14 Jumlah 1 4. Area penunjukan TNGHS saat ini 0.13 Preferensi Pertambangan Jumlah 1 1. Lahan pertambangan yang ada saat ini 0.18 2. Kebijakan ruang pertambangan 0.48 3. Kesesuaian lahan pertambangan 0.34 Jumlah 1
sedang di sepanjang jalan koridor Citorek-Warung Banten dan di tengah-tengah Barat kawasan merupakan lokasi PETI.
Tipologi Preferensi Dominan dan Tutupan Hutan (gambar 5) memperlihatkan pola gradual dimulai dari pinggir kawasan dengan tipologi A kemudian sebaran Tipologi B dan beberapa area bertipologi C menuju area inti atau tengah kawasan yang didominasi tipologi D. Tipologi C yang membentuk area relatif kompak adalah kawasan Gunung Endut yang oleh Pemkab Lebak dialokasikan untuk rencana pemanfaatan energi panas bumi. Tipologi A relatif kompak, merata dan tersebar di pinggir kawasan. Sebagian besar tipologi A adalah bekas wilayah kerja Perum Perhutani yang sudah berupa lahan pertanian dan permukiman ketika berubah fungsi menjadi TNGHS. Narasumber Balai TNGHS berpandangan area tersebut tidak layak menjadi taman nasional dan memberikan preferensi yang rendah. Tipologi B menunjukan pandangan narasumber Balai TNGHS bahwa area yang harus mendapatkan prioritas input manajemen adalah lokasi yang intensitas interaksi dengan masyarakat tinggi untuk melindungi area yang masih berhutan. Area ini umumnya berbatasan langsung dengan lahan pertanian dan permukiman.

## Isu Strategis Pengelolaan Konflik Penggunan Lahan
Berdasarkan pengamatan  terhadap  peta  konflik  preferensi, wawancara narasumber, dan kajian dokumen perencanaan parapihak, terdapat 11 rumusan isu yang kemudian menjadi materi kuesioner penentuan nilai strategisnya. Sebanyak 13 jawaban kuesioner yang berhasil dikumpulkan dan dihitung tingkat agregasi pendapatnya. Gambaran tingkat agregasi pendapat dan pengelompokan isu strategis disajikan pada Tabel 5. Isu deforestasi dan degradasi hutan merupakan persoalan yang paling bersifat lintas sektor. Isu PETI merupakan persoalan yang paling aktual, terjadi saat ini dan menjadi perhatian. Isu Penataan batas di lapangan dan penyelesaian konflik batas dan penyerasian Zonasi TNGHS dengan konsep tata ruang parapihak merupakan persoalan yang paling urgen dan mendesak ditangani. Keempat isu tersebut dipandang sebagai isu yang paling relevan dengan rencana atau program kegiatan pembangunan kedua belah pihak. Sebagaimana Tabel 6, isu strategis pada kelompok A memiliki tingkat agregasi pendapat diatas nilai rata-rata sehingga dinyatakan paling strategis.
Isu dalam kelompok A memiliki nilai aktual, urgensi, relevansi dan sifat multi sektor yang paling tinggi. Interpretasinya adalah isu dalam kelompok A berpeluang tinggi untuk menjadi kepentingan dan pengetahuan bersama, dan berpeluang tinggi sebagai pintu bagi inisiatif bersama pengelolaan konflik. Isu kelompok B dan C memiliki nilai agregasi pendapat di bawah rata-rata. Meskipun nilai strategis isu pada kedua kelompok tersebut rendah namun tidak menghilangkan eksistensinya sebagai isu yang berlangsung di area penelitian.
Kelompok A berbicara persoalan tenurial dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan berkaitan dengan deforestasi dan  degradasi  hutan,  termasuk  kerusakan  oleh  aktifitas  PETI. Tenurial berkenaan dengan persoalan status kawasan, kepastian batas  di  lapangan,  penyelesaian  konflik  lahan,  dan  kesepakatan hak akses pemanfaatan sumber daya ruang. Isu dalam kelompok A merupakan aktifitas yang akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Kelompok C memiliki kesamaan dengan kelompok A dalam hal memberi pengaruh kepada penggunaan lahan. Isu fragmentasi hutan lebih tepat berada dalam kelompok B karena merupakan hasil dari suatu aktifitas pembangunan. Namun berdasarkan tingkat agregasi pendapat, isu ini berada dalam kelompok C.  Setiap kelompok isu memiliki tema utama yang dapat dirumuskan dalam sebuah pernyataan agenda. Kelompok A memiliki fokus kepada percepatan penyelesaian tenurial dan penanganan kerusakan lingkungan. Kelompok B memiliki fokus mitigasi bencana, ketahanan pangan dan mitigasi dampak lainnya. Kelompok C merupakan isu pembangunan dengan fokus pengembangan infrastruktur pertanian dan permukiman. Ketiga agenda tersebut diajukan sebagai kerangka umum strategi pengelolaan bersama konflik  penggunaan  lahan  di  TNGHS  Lebak,  sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

## Penggunaan Lahan menurut Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul
Selain konsep penggunaan lahan menurut Balai TNGHS dan Pemkab Lebak, terdapat konsep ruang masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul yang berdiam di sekitar kawasan TNGHS. Berdasarkan sistem pengetahuan mereka tentang hutan, ruang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yakni leuweung
Tabel 3.  Preferensi Penggunaan Lahan untuk Pertanian, Permukiman dan Pertambangan di TNGHS Kabupaten Lebak (Ha)
Preferensi Konservasi Pertanian Permukiman Pertambangan Hutan Non Hutan Hutan Non Hutan Hutan Non Hutan Hutan Non Hutan Tinggi 4.310,92 381,26 - 188,65 1,16 661,65 349,81 Sedang 15.625,62 4.041,87 21,94 5.072,35 9,53 66,42 1.637,59 1.020,71 Rendah 4.557,59 16.227,33 1.748,54 15.029,63 499,65 1.253,60 13.058,42 9.279,68 Jumlah 24.494,13 20.650,46 1.770,48 20.290,63 509,18 1.321,18 15.357,66 10.650,2
Tabel 4.  Tipologi Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Konservasi dengan Non Konservasi di TNGHS Kabupaten Lebak (Ha)
Tipologi Konflik Pertanian Permukiman Pertambangan 1. Berkonflik, preferensi konservasi dominan 4.887,09 361,5 11.897,11 2. Berkonflik, preferensi non konservasi dominan 4.831,51 71,56 2.093,73 3. Berkonflik, masing-masing preferensi rendah 11.896,09 1.391,83 10.741,47 4. Berkonflik, masing-masing preferensi sedang 446,42 5,47 1.275,55 5. Berkonflik, masing-masing preferensi Tinggi 0 0 0 6. Tidak ada konflik, preferensi konservasi 23.083,48 43.314,24 19.136,74 7. Tidak ada konflik, preferensi non konservasi 0 0 0 Jumlah (Ha) 45.144,60 45.144,60 45.144,60
geledegan/kolot (hutan primer dan kawasan yang dilindungi), leuweung titipan (hutan keramat) dan leuweung sampalan (hutan garapan yang dapat dimanfaatkan untuk ladang, kayu bakar, penggembalaan dan lain-lain) (Adimihardja 1992 dalam Galudra 2003). Pengetahuan ini telah dikembangkan secara turun temurun dan mengatur relasi masyarakat dengan alam (hutan), namun pertarungan pengetahuan masyarakat lokal dan pengelola TNGHS telah menyebabkan teralienasinya pengetahuan lokal tersebut (Rahmawati et al. 2008). Pihak pengelola tidak mengadaptasi pengetahuan ini dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga menyebabkan  konflik  (Galudra  2003).  Dari  12  (duabelas) kasepuhan yang ada di dalam dan sekitar TNGHS, paling tidak terdapat 2 (dua) kasepuhan yaitu Ciptagelar dan Citorek yang memiliki lahan cadangan di kawasan TNGHS. Ada keyakinan dari kedua warga Kasepuhan ini bahwa pada suatu saat mereka akan berpindah ke lahan cadangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu tata ruang kawasan berdasarkan kesepakatan (BTNGHS 2007). RMI (Rimbawan Muda Indonesia) adalah organisasi yang mendampingi kegiatan partisipatif masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dalam memetakan wilayah adatnya. Berdasarkan informasi Nia Ramdhaniaty, Direktur Eksekutif RMI, batas wilayah adat belum seluruhnya mengandung informasi penggunaan lahan menurut konsep ruang masyarakat adat.
Oleh karena keterbatasan dan ketidaksetaraan data spasial yang tersedia, penelitian ini tidak menganalisis preferensi penggunaan lahan menurut pandangan masyarakat adat. Berdasarkan data spasial dari RMI, gambaran yang dapat disajikan hanya sebatas delineasi batas area yang menggambarkan klaim seluas 26.259,81 Ha atau 58% kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak merupakan wilayah adat masyarakat Kasepuhan Banten Kidul (Gambar 7).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukanta, salah satu tokoh SABAKI (Kesatuan Adat Banten Kidul), prioritas terpenting adalah penyelesaian tata batas dan pengembalian hak masyarakat termasuk lahan garapan pertanian. Isu penyerasian tata ruang, kerusakan lingkungan oleh PETI dan isu-isu lainnya baru dapat dibicarakan setelah persoalan tenurial diselesaikan. Bapak Jajang, Jaro (kepala desa) Citorek Timur menyatakan bahwa yang harus dilakukan adalah mengeluarkan area wilayah adat dari kawasan hutan negara (TNGHS). Suhendro, Narasumber Pemkab Lebak dan anggota tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah) menyatakan kepastian batas mencakup dua hal, kepastian hukum yang menjelaskan mana batas TNGHS dan bukan TNGHS, serta kepastian pengelolaan yang berkaitan dengan kesepakatan bersama dalam hal pengaturan akses  di  dalam  kawasan.  Dalam  konteks  hubungan  konflik
Tabel 5.  Agregasi Pendapat Narasumber terhadap Nilai Strategis Isu Pengelolaan Konflik Penggunaan Lahan di TNGHS Kabupaten Lebak
Isu Lintas sektor Aktual Urgen Relevan Agregasi pendapat (%) A 1. Penataan  batas  di  lapangan  dan  penyelesaian  konflik batas 12 12 13 12 94.23 2.  Penyerasian Zonasi TNGHS dengan konsep tata ruang parapihak 12 12 13 12 94.23 3.  Deforestasi dan degradasi Hutan 13 12 12 12 94.23 4.  Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) 11 13 10 12 88.46 B 5.  Pengelolaan Mitigasi Bencana 11 7 10 11 75.00 6.  Penetapan lahan pangan berkelanjutan 12 9 9 9 75.00 C 7.  Pembuatan atau peningkatan kualitas bangunan layanan masyarakat 10 11 8 8 71.15 8.  Fragmentasi Hutan 12 8 7 9 69.23 9.  Rencana pemanfaatan energi panas bumi 10 9 6 10 67.31 10. Pembuatan dan peningkatan irigasi 11 8 6 8 63.46 11. Pembuatan atau peningkatan kualitas jalan 10 7 6 8 59.62 Rata-rata 11 10 9 10 77.45
Tabel 6. Agregasi Pendapat Masing-masing Kelompok Narasumber terhadap Nilai Strategis Isu Pengelolaan Konflik Penggunaan Lahan di TNGHS Kabupaten Lebak
I s u Kelompok Narasumber Ahli Pemkab Lebak Balai TNGHS 1. Deforestasi dan degradasi Hutan √ √ √ 2. Penataan batas di lapangan dan penyelesaian konflik batas √ √ √ 3. Penyerasian (padu serasi) Zonasi TNGHS dengan konsep tata ruang parapihak √ √ √ 4. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) √ √ √ 5. Pengelolaan Mitigasi Bencana √ - - 6. Penetapan lahan pangan berkelanjutan √ - - 7. Fragmentasi Hutan di Gn Luhur dan Gunung Endut - - √ 8. Rencana pemanfaatan energi panas bumi Gunung Endut - - √ 9. Pembuatan atau peningkatan kualitas bangunan layanan masyarakat - √ √ 10.  Pembuatan dan peningkatan irigasi - √ - 11.  Pembuatan atau peningkatan kualitas jalan - - -
antara masyarakat adat dengan pengelola TNGHS, Marina & Dharmawan (2011) menyatakan terdapat empat sumber penyebab konflik,  yaitu:  perbedaan  persepsi,  kepentingan,  tatanilai,  dan akuan hak kepemilikan. Namun, permasalahan utama terletak pada Perbedaan akuan hak kepemilikan. Pihak TNGHS menganggap sebagai milik Negara karena tidak terbebani hak atas tanah, sedangkan masyarakat adat menganggap bahwa kawasan Gunung Halimun adalah milik adat, karena sudah diwariskan oleh leluhur untuk anak-cucu mereka. Dalam konteks penelitian ini  memberikan  gambaran  bahwa  agenda  penyelesaian  konflik tenurial merupakan prioritas dari seluruh isu yang teridentifikasi.

## Perkembangan Terakhir
Beberapa informasi perkembangan terakhir pada saat penelitian, meskipun tidak menjadi bagian penelitian, namun relevan dengan isu penggunaan lahan. Perkembangan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Terdapat 6 kasepuhan Guradog, Citorek, Bayah, Cisungsang, Cicarucub dan Sajira. Menurut Jaro Jajang, kebijakan ini merupakan langkah menuju pengajuan usulan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Lebak tentang Penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan narasumber Bagian Hukum Setda Lebak dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, raperda tersebut merupakan Prolegda (Program Legislasi Daerah) tahun 2016. Area yang menjadi sasaran tidak hanya lahan persawahan namun juga pertanian lahan kering dan area terlantar. Analisis citra landsat 2014 menunjukan dalam kawasan hutan TNGHS terdapat area sawah seluas 6 894.42 Ha (23.49%) dan pertanian lahan kering 8 171.06 Ha (27.84%). Area pertanian ini umumnya berpola kompak membentuk hamparan dengan luasan memadai sebagai area LP2B (≥20 Ha).
Diterbitkannya peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.327/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seluas 17.373 Ha dan Pengembalian
Areal Penggunaan Lain (Enclave) Seluas 7.847 Ha di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Terbitnya SK ini mengurangi area TNGHS dengan luas total 25.220 Ha. Berdasarkan data Badan Planologi KLHK, hasil penghitungan digital luas TNGHS di Kabupaten Lebak setelah terbitnya SK tersebut menjadi 35.565,88 Ha atau berkurang 9.579,69 Ha (21%) dari luas sebelumnya. Pada area pengurangan tersebut, 3.660,90 Ha merupakan wilayah adat dan sisanya wilayah non adat seluas 5.918,02 Ha. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara menugaskan Perum Perhutani sebagai pengelola Kawasan HP dan HL di Pulau Jawa. Dengan demikian area pengurangan tersebut kembali menjadi tanggungjawab Perum Perhutani. Hal ini akan membawa TNGHS kepada  babak  konflik  berikutnya  dimana  perum  Perhutani kembali masuk menjadi aktor baru dalam konflik lama ini. Selain itu, kebijakan ini membawa konsekuensi kepada Balai TNGHS dan Pemkab Lebak untuk merevisi tata ruangnya.
FAO (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dipengaruhi oleh multi faktor yang dikelompokkan dalam tiga faktor utama yaitu governance (berkaitan dengan proses dimana keputusan dibuat dan dijalankan), tenure (berkaitan dengan pengaturan akses dan penggunaan sumberdaya) dan regulatory framework (berkaitan dengan kebijakan formal). Ketiga perkembangan tersebut merupakan isu yang mewarnai dinamika penggunaan lahan di kawasan TNGHS, dan baru menyentuh domain regulatory framework . Persoalan tidak serta merta selesai karena masih ada aspek governance dan tenure yang harus dijawab. Dalam konteks penelitian,  hal  ini  menambahkan  justifikasi  positif  terhadap rumusan agenda bersama yang dihasilkan pada tahap kedua.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Analisis spasial preferensi penggunaan lahan dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan nilai seseorang atau kelompok  dalam  memandang  suatu  lahan.  Identifikasi  konflik penggunaan lahan melalui analisis konflik preferensi memberikan informasi dimana saja area yang mengalami konflik pengetahuan dan nilai. Informasi tersebut meliputi komposisi (jenis tipologi dan  luasannya)  dan  konfigurasi  (sebaran  dan  posisi  relatifnya terhadap satu sama lain). Pendekatan ini memiliki batasan yakni mensyaratkan adanya verifikator data spasial pada setiap kriteria yang digunakan.
Sebagai kawasan yang difungsikan untuk konservasi, area TNGHS mengandung preferensi penggunaan lahan untuk tujuan non konservasi baik untuk pertanian, permukiman atau pertambangan. Tipologi A (Tutupan bukan hutan, preferensi non konservasi dominan) dan tipologi B (Tutupan bukan hutan, preferensi konservasi  dominan)  memberikan  gambaran  aktual  konflik penggunaan lahan. Tipologi A dan B mengindikasikan kemampuan masyarakat mengakses manfaat hutan dengan berbagai cara dan prosesnya, sedemikian rupa mampu merubah tutupan hutan menjadi bukan hutan. Tipologi C (Tutupan hutan preferensi non konservasi dominan) dan tipologi D (Tutupan hutan preferensi konservasi dominan) memberikan gambaran lokasi potensial konflik  karena  kandungan  manfaatnya  untuk  penggunaan  non konservasi.
Terdapat 11 isu dalam 3 agenda yang satu sama lain saling berhubungan. Agenda tenurial dan lingkungan, serta agenda pembangunan wilayah memiliki pengaruh terhadap kebijakan penggunaan  lahan  dan  fisik  tutupan  lahan.  Agenda  mitigasi
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 128-138 |  136
Gambar 6. Kerangka Umum Pengelolaan Konflik Penggunaan Lahan TNGHS Lebak.
merupakan konsekuensi yang harus disiapkan terhadap apapun yang diputuskan atau disepakati pada kedua agenda sebelumnya. Dari keseluruhan isu yang ada, persoalan tenurial dan kerusakan lingkungan merupakan agenda yang paling prioritas untuk ditangani.

## Saran
Disadari  bahwa  solusi-solusi  yang  terkesan  konkret  namun simplistik tidaklah sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya. Terlebih dalam konteks pengelolaan wilayah dimana kebutuhan ruang untuk konservasi, produksi dan permukiman harus terpenuhi. Pernyataan klasik yang diajukan Odum (1969), “ how do we determine when we are getting too much of good thing ” merupakan hal pertama yang harus dijawab oleh masing- masing pihak sebelum memutuskan tindakan yang berakibat kepada  konflik  lahan.  Saran  yang  diajukan  oleh  penelitian ini  kepada  pihak  terlibat  konflik  adalah  menyelenggarakan sebanyak mungkin ruang dialog. 11 isu strategis dan peta konflik  preferensi  diajukan  sebagai  materi  yang  dibicarakan dalam forum tersebut untuk menentukan prioritas isu per lokasi dan pembagian peran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson JR. Hardy EE, Roach JT, Witmer RE. 2001. A Land Use And Land Cover Classification System For Use With Remote Sensor Data. US Geological Survey Professional Paper 964. Washington DC [US]:USGS. [Internet].[22 Mei 2015].Diunduh dari: http://pubs. usgs.gov/pp/0964/report.pdf Arafat AA, Patten IE, Zwick PD. 2010. Site  selection and suitability modelling . ESRI International User Conference.  [internet].  [‎‎2  Juli  2015].  Diunduh  dari: https://s3.amazonaws.com/webapps.esri.com/esri- proceedings/proc10/uc/papers/pap_ 1106.pdf
Bahurmoz AMA. 2006. The analytic hierarchy process: a methodology for win-win management. JKAU: Econ. &  Adm  20(1):3-16.  [Internet].  [28  Januari  2015]. Diunduh dari: https://www.kau.edu.sa/ Files/320/ Researches/51580_21715.pdf
[BTNGHS] Balai Taman Nasional Gunung Salak. 2007. Rencana  pengelolaan  TN  Gunung  Halimun  Salak periode 2007-2026 . Sukabumi (ID): Gunung Halimun Salak Park Management Project.
Carr MH, Zwick P. 2005. Using GIS suitability analysis to identify  potential  future  land  use  conflicts  in  North Central Florida. Journal of Conservation Planning vol. 1. [internet]. [‎‎17 Juli ‎2015]. Diunduh dari: http://www. journalconsplanning.org/2005/volume1/issue1/carr/ manuscript.pdf Carr MH, Zwick P. 2007. Smart land use analysis: The LUCIS model  land  use  identification  strategy . ESRI Press (US): California.
Dawwas E. 2014. The evolution of GIS As a Land Use Planning Conflict  Resolution  Tool:  a  Chronological Approach. American  Journal  of  Geographic  Information  System 3(1):  38-44.  [internet].  [‎‎2  Maret  2016].  Diunduh dari: http://www.sapub.org/ global/showpaperpdf. aspx?doi=10.5923/j.ajgis.20140301.04 Di Gregorio A. 2005. Land  Cover  Classification  System (LCCS), version 2: Classification Concepts and User Manual . Rome [IT]:FAO. [internet]. [‎‎28 Januari 2015].
Diunduh dari: http://www.fao .org/docrep/008/y7220e/ y7220e00.htm [FAO] Food And Agriculture. 2011. Reforming forest tenure Issues, principles and process . FAO Forestry Paper 165 [IT]:Rome
[FAO] Food And Agriculture. 1976. A framework for land evaluation.  Rome:  FAO  [internet].  [‎‎11  Mei  ‎2015]. Diunduh dari: http://www.fao.org/docrep/x5310e/ x5310e00.htm
Fisher S, Abdi DI, Ludin J, Smith R, Williams S. 2000. Working with conflict: skills and strategies for action . Zed  Book  In  Association  with  Respond  To  Conflict (US):New York.
Galudra G. 2003. Kasepuhan and their socioculture interaction to the forest. ICRAF South Asia Working Paper. No.2003_3. Bogor (ID): World Agroforestry Centre. [internet].  [‎‎14  Februari  ‎2015].  Diunduh  dari:  http:// outputs.worldagroforestry. org/cgi-bin/koha/opac- detail.pl?biblionumber=26815. Galudra G, Sirat M, Ramdhaniaty N, Nurzaman B. 2005. Sejarah Kebijakan Tata Ruang dan Penetapan Kawasan Taman  Nasional  Gunung  Halimun-Salak.  Jurnal Manajemen Hutan Tropika 11(1):1-13.
Ilyas M, Munibah K, Rusdiana O. 2014. Analisis spasial perubahan penggunaan lahan dalam kaitannya dengan penataan zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Majalah Ilmiah Globë 16(1): 33-42. IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan. [internet]. [‎‎8 April ‎2015]. Diunduh dari: http://www.ipcc-nggip.iges.or.  jp/public/2006gl/vol4. html.
Jansen LJM, Di Gregorio A. 2002. Parametric land cover and land-use classifications as tools for environmental change detection. Agriculture, Ecosystems and Environment (91):  89–100.  [internet].  [‎‎28  Januari 2015]. Diunduh dari: ftp://131.252.97.79/Transfer /ES_ Pubs/ESVal/LULC/jansen_lulcclassification_2002_ agecoenv_v91_p89.pdf
Lechner AM, Brown G, Raymond CM. 2014. Modeling the impact of future development and public conservation orientation on landscape connectivity for conservation planning. Landscape  Ecol 30:699–713.  [internet].  [‎‎2 Maret 2016]. Diunduh dari:  http://www.landscapemap2. org/publications/lechner_brown_raymond_online.pdf Maarten Jacobs. 2006. the production of mindscapes : a comprehensive theory of landscape experience [Disertasi].Wageningen University Malczewski J. 2000. On the use of weighted linear combination method in GIS: common and best practice approaches. Transactions in GIS 4(1):5-22. [internet]. [‎‎25 Februari 2015]. Diunduh dari: http://www.yorku.ca/gis/es7189/ docs/malczewski00.pdf Malczweski J, Rinner C. 2015. Multi criteria analysis in geographic information science. New York [US]: Springer.
Marina I, Dharmawan AH. 2011. Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia 5(1):90-96.
Mendoza  GA,  Martins  H.  2006.  Multi-criteria  decision analysis in natural resource management: A critical review of methods and new modelling paradigma. Forest Ecology and Management 230:1–22. [internet]. [‎‎25  Februari  2016].  Diunduh  dari:  http://citeseerx.ist. psu.edu/messages/downloadsexceeded.html
Niswah ZK, Adiwibowo S. 2013. Strategi Nafkah Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan 1(1):78-84
137 |  Hakim Nurman. et. al . Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak
Odum EP. 1969. The strategy of ecosystem development. Science,  New  Series  164(3877):  262-270.  [internet]. [‎‎18 Mei 2015]. Diunduh dari: http://fire.biol. wwu.edu/ hooper/odumscience1969.pdf Osuna EE. Coello EE. 2001. AHP as a tool for conflict resolution. 6th ISAHP (International Symposium On The Analytic Hierarchy Process). Berne (CH):303-314. [Internet].[28 Januari 2015] Diunduh dari: http://isahp.org/2001Proceedings/Papers /119- P.pdf.
Prabowo  SA,  Basuni  S,  Suhajito  D,  2010,  Konflik  Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak, JMHT 16(3): 137–142. Prasetyo LB, Setiawan Y. Permadi T. 2006 . Land use dan land cover  change  Gunung  Halimun-Salak  National  Park 1989-2004 . Jakarta (ID): JICA and Ministry of Forestry. Rahmawati R, Subair, IDris, Gentini, Ekowati D, Setiawan U. 2008. Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi,  Konflik  dan  Dinamika  Sosio-Ekologis. Sodality:Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia 2(2):151-190.
Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Acces. Rural Sociological Society 2(2):153-181. [internet]. [‎‎20 Mei ‎2015]. Diunduh dari: http://community. eldis.org/.5ad50647/Ribot%20 and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf Saaty TL. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services Sciences 1(1):83-98. [internet].
[‎‎12 Agustus 2015]. Diunduh dari: http://www.colorado. edu/geography/leyk/geog_5113/readings/saaty_2008. pdf
United  Nations.  2014.  System  of  Environmental-Economic Accounting 2012: Central Framework. United Nations: New York. [internet]. [‎‎14 Mei ‎2016]. Diunduh dari: http http://unstats.un.org/unsd/ envaccounting/seeaRev/ SEEA _CF_Final_en.pdf Vink APA. 1975. Land use in advancing agriculture .Springer- Verlag Berlin Heidelberg.
Von  der  Dunk  A,  Gret-Regamey  A.  Dalang  T.  Hersperger AM. 2011. Defining a typology of peri-urban land-use conflicts - A case study from Switzerland. Landscape and Urban Planning 101:149-156. [internet]. [‎‎2 Maret 2016]. Diunduh dari: http://www.wsl.ch/staff/thomas. dalang/publications/vonderDunk2011.pdf.
Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, Wollenberg E. 2004. Analisa konflik  sektor  kehutanan  di  Indonesia  1997–2003 . Bogor  (ID):  CIFOR.  [internet].  [‎‎18  Februari  ‎2011]. Diunduh dari: http: www.cifor.org/publications /pdf_ files/ Books/BWulan0401I0.pdf.
Yatap H. 2008. Pengaruh peubah sosial ekonomi terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Zhang  YJ,  Li  AJ,  Fung  T.  2012.  Using  GIS  and  multi- criteria  decision  analysis  for  conflict  resolution  in land use planning. Procedia  Environmental  Sciences 13  (2012):2264-2273.  [internet].  [‎‎27  Februari  2016]. Diunduh dari: http://www.sciencedirect.com/ science/ article/pii/S1878029612002162