## KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani RS Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
kristiandoddy800@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji kewenangan  Polri  dalam  menegakkan  Kode  Etik    Kepolisian  yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri  No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana  Narkoba  suatu  kajian  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Kepolisian.  Metode  dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah  Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian  Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian,  Peraturan  disiplin  anggota  Polri  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009  dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.
Kata kunci :  Kode Etik;  Kepolisian; Pidana Narkoba

## THE AUTHORITY OF THE POLRI IN ENFORCING THE OFFICER'S ETHICS CODE THAT DO DRUG CRIMINAL ACTION

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  authority  of  the  National  Police  in  enforcing  the  code  of  ethics  for members of the Police who commit drug crimes. 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics and how to reposition the authority of the National Police in enforcing the code of ethics for members of the Police who commit drug crimes, a review of the Chief of Police Regulation No. 14 of 2011 concerning the Police Code of Ethics. The method in this study used a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this study are: The Police Code of Ethics as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 14 the Year 2011 has been functioning towards members of the police as law enforcement officers. So that with the functioning of the police code of ethics, it can  suppress  violations  of  the  police  code  of  ethics  relating  to  state  ethics,  institutional  ethics,  social  ethics,  and personality ethics, and each member of the police must submit. The authority of the Central Java Regional Police in enforcing the code of ethics for members of the Police who commit drug crimes through a code of ethics trial and if proven to be carried out by a general court and dismissal from the police service if proven to have committed drug crimes. committing a drug crime, the Central Java Regional Police refers to Law No. 2 of 2002 concerning the Police, the  disciplinary  regulations  for  Polri  members  are  regulated  through  Government  Regulation  No.  2  of  2003,  the National Police's Professional Code of Ethics which is regulated in the National Police Chief Regulation No. 14 of 2011. If the code of ethics is proven guilty at trial, a general court is conducconcerninge to the Narcotics Law No. 35 of 2009 and the Criminal Procedure Code (KUHAP) in investigating criminal acts.
Keywords: Code of Ethics; Police; Narcotics Criminal

## A. PENDAHULUAN
Lembaga  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  etika  profesi  dalam melaksanakan  wewenangnya  demi  tercapainya  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. 1
Polisi  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  berkewajiban  dalam  mewujudkan keamanan  dan  kenyamanan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  kepolisian  merupakan lembaga  pengayoman  masyarakat  dalam  segala  kondisi  sosial,  diatur  dalam  Undang- undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek  kedudukan  yang  berhubungan  dengan  kedudukannya  sebagai  pelindung masyarakat.  Pada kenyataanya sebagian anggota  bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan  etika  profesi  kepolisian  atau  dalam  kata  lain  polisi  melakukan  pelanggaran terhadap  kode  etik  kepolisian.  Hal  ini  tentunya  berakibat  hukum  dan  dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. 2
Kompleksitas  tantangan  tugas  Polri  pada  era  reformasi  dalam  perjalanannya selain  telah memberi  manfaat  bagi  Polri  dengan  berbagai  kemajuan  yang  signifikan baik  di  bidang pembangunan  kekuatan,  pembinaan  maupun  operasional.  Namun  di sisi    lain    diakui    secara    jujur  terdapat    akses    negatif    dari    penyelenggaraan    tugas pokoknya  berupa    penyimpangan    perilaku  anggota  Polri  seperti  penyalahgunaan kekuasaan / wewenang ( abuse of power ), dan  melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar  kaidah-kaidah  moral,  sosial  dan  keagamaan.    Penyimpangan    perilaku anggota  Polri   tersebut  di  atas  adalah  merupakan  pelanggaran terhadap  peraturan disiplin  anggota  Polri  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002  Tentang  Kepolisian,  turunannya  mengenai  disiplin  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota  Polri.
Guna  menjamin  kemampuan  profesi  kepolisian  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa: 3 ”pembinaan  kemampuan  profesi  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.”
Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman  bagi  pengemban  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional. 4
1 Lundu Harapan Situmorang, “ Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum ”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2016)
2 Nozel Saparingka,  “ Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana ”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogyakarta, (2016)
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4 Petrus Kanisius Noven M, “ Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Kinerjanya”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogyakarta, 2014
Kode  etik  bagi  profesi  Kepolisian  tidak  hanya  didasarkan  pada  kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  ditindaklanjuti  dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. 5 Pelanggaran  hukum  atau  tindak  pidana  Narkoba  yang  dilakukan  oleh  oknum anggota Polisi di Polda Jawa Tengah akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  pernah  diangkat  oleh Pradana (2016). Penelitian tersebut  berjudul  “Proses Peradilan Terhadap Anggora Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.” Penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana tata cara proses peradilananggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Apakah ada perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil. Selain itu penelitian ini hanya fokus mengkaji tentang tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dengan masyarakat biasa. 6
Sedangkan  penelitian  oleh  Widodo  (2018)  mengangkat  permasalahan  bagaimana penegakan  hukum  terhadap  anggota  kepolisian  yang  menyalahgunakan  narkotika  dan psikotropika,  bagaimana  pengaturan  dan  sanksi  pidana  terhadap  Polri  pelaku  tindak pidana narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa proses  penegakan  hukum  terhadap  anggota  Polri  yang  terlibat  kasus  tindak  pidana Narkoba  telah  dijatuhi  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  internal  Polri. Sedangkan anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik belum dapat dilaksanakan secara  maksimal  dan  tegas  walaupun  dalam  proses  pengadilan  sudah  dinyatakan bersalah. 7
Penelitian yang dilakukan oleh Darmika (2019) yang berjudul “ Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama  dengan  masyarakat  pada  umumnya  yaitu  melalui  peradilan  umum.  Pertama, penyelesaian  melalui  peradilan  umum  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  baik  kepolisian,  jaksa,  hakim  dalam  penegakan terhadap  anggota  polisi  yang melakukan  tindak  pidana  Narkoba  telah  sesuai  dengan undang-undang.  Kedua,  selain  peradilan umum  anggota  polisi  yang  melakukan  tindak
5 Suwarni, “Perilaku Polisi ”, Nusa Media, (2009):5.
6 Dwi Indah Widodo,  “ Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika” , Jurnal Magnum Opus 1, (1): 1, 2018
7 Eflando  Cahaya  Chandan  Pradana,” Proses  Peradilan  Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak Pidana” , Varia Justicia 12 (1), 2016
pidana  juga  akan  ada  tambahan  lain  yaitu  dari  internal  kepolisian  sendiri  yang  berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. 8
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  banyak  membahas tentang  pelanggaran  kode  etik  pada  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana Narkoba. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bagaimana dalam penelitian  ini  meneliti  tentang  penanganan  pelanggaran  kode  etik  terhadap  anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian  Peraturan Kapolri  No. 14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Kepolisian.  Dari  hal  tersebut  dapat  menjelaskan bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  kewenangan  Polri  dalam  menegakkan  kode  etik anggota  Polri    yang  melakukan  tindak  pidana  Narkoba  suatu  kajian  Peraturan  Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian, bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perumusan  masalah  dalam  artikel  ini adalah : Bagaimana kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri  No. 14 Tahun 2011 Tentang  Kode  Etik  Kepolisian?  Bagaimana  reposisi  kewenangan  Polri  dalam menegakkan kode etik anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkoba?

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti 9 Sifat  penelitian  ini  disesuaikan  dengan masalah  yang  dipergunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan  yang  jelas,  rinci  dan  sistematis  tentang  objek  yang  diteliti.  Analitis artinya  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  untuk  pemecahan  terhadap  permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin didiskripsikan adalah kewenangan  Polri  dalam  menegakkan  kode  etik  anggota  Kepolisian  yang  melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri  No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.
Teori  yang  dipakai  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  teori  penegakan  hukum. Pengertian    penegakan    hukum    dapat    juga    diartikan    penyelenggaraan  hukum    oleh petugas  penegak  hukum  dan  oleh  setiap  orang  yang  mempunyai kepentingan  sesuai dengan    kewenangannya    masing-masing    menurut    aturan  hukum  yang  berlaku. Penegakan hukum  pidana merupakan satu  kesatuan proses diawali dengan penyidikan,
8 Gede  Arya  Aditya Darmika,  “ Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narko tika”, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) 2019
9 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  “ Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Rajawali Pers, Jakarta, (2001):13
penangkapan,  penahanan,  peradilan  terdakwa  dan  diakhiri  dengan  pemasyarakatan terpidana. 10
Menurut    Soerjono    Soekanto,    mengatakan    bahwa    penegakan    hukum  adalah “kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam kaidah-kaidah mantap   dan  sikap  tindak  sebagai   rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. 11 Menurut Moeljatno    menguraikan    berdasarkan    dari      pengertian    istilah  hukum  pidana    yang mengatakan bahwa “penegakan hukum adalah bagian  dari keseluruhan   hukum  yang berlaku    disuatu    negara    yang    mengadakan    unsur-unsur  dan  aturan-aturan”,  yaitu: 12 “Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  di  lakukan  dengan  di sertai ancaman    atau    sanksi    berupa    pidana    tertentu    bagi    barang    siapa    yang  melanggar larangan  tersebut,  menentukan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka    yang  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana    yang  telah diancamkan, menentukan   dengan   cara   bagaimana   pengenaan   pidana   itu   dapat dilaksanakan  apabila  orang  yang  disangkakan  telah  melanggar  larangan tersebut”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Kewenangan  Polri  Dalam  Menegakkan  Kode  Etik  Anggota  Kepolisian  Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba
Narkoba  menjadi  suatu  ancaman  dan  bahaya  dalam  masyarakat  bila  kurang waspada,   dapat   menjadi   bencana   yang   bisa   saja   menimpa   kita.   Sebagai   suatu pembanding, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang  akhir-akhir  ini  terjadi  di  tanah  air.  Mengingatkan  kepada  kita  tentang  perlunya manajemen  yang  handal  dalam  menghadapi  suatu  bencana  masal,  tentu  termasuk bencana bahaya akibat Narkoba. 13
Oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Selain sanksi  pidana  yang tercantum pada Undang- Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan  sanksi  administratif  yakni  sanksi  yang  diberikan  oleh  instansi  yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap  aturan  disiplin  dan  kode  etik  akan  diperiksa  dan  bila  terbukti  akan  dijatuhi sanksi.
Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo.Pasal  28 ayat  (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun  2011). Oleh karena itu,  oknum  polisi yang  menggunakan  narkotika  tetap  akan  diproses  hukum  acara  pidana  walaupun  telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik
10 Harun M.Husen,  “ Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia ”, Rineka Cipta, Jakarta, (1990):58
11 Soerjono Soekanto,  “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ”, UI Pres, Jakarta, (1983): 35
12 Moeljatno,  “ Asas-Asas Hukum Pidana ”, Putra Harsa, Surabaya, (1993):23
13 Fuad Alghi Fari,Susi Fitria Dewi, “ Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidanakejahatan Narkotika ”, Jurnal USM Law Review 4, no 1 (2021): 438-439. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350
Dalam  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  Pasal  21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Sanksi  seperti    perilaku  pelanggar  dinyatakan  sebagai perbuatan tercela, mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda dan PTDH sebagai anggota Polri.
Selain  diatur  dalam  peraturan  kode  etik  profesi  Polri,  tingkah  laku  anggota  juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan  disiplin  maka  anggota  akan  dikenakan  sanksi  disiplin  sesuai  dengan  yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. 14
Kode  Etik  Kepolisian  berfungsi  sebagai  pedoman  terhadap  anggota  kepolisian selaku aparat penegak hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap  kode  etik  kepolisian  yang  berkaitan  dengan  etika  kenegaraan,  etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk pada Kode etik Kepolisian.
Kewenangan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  dalam  menegakkan  kode  etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba.
2. Reposisi Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba
Secara yuridis, sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2 Tahun  2002  tentang
Kepolisian    secara    gambling  dirumuskan  bahwa  tugas  pokok  Polri    adalah  sebagai penegak  hukum,        sebagai        pelindung,        sebagai  pengayom    dan    pembimbing masayarakat    terutama  dalam    rangka    kepatuhan    dan    ketaatan    pada    hukum  yang berlaku.   Undang-undang terseut menhatut tentang  tiga  hal  mendasar  yang  menjadi tugas  utama      Polri      sebagaimana      yang      termuat      dalam  Tribrata    maupun    Catur Prasetya  Polri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal  13 yang menyatakan bahwa Polri bertugas:1.memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat; 2.  menegakkan  hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat. 15
Oknum aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik di  kepolisian  yang terdapat pengaturannya dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  (PERKAP  KEPP).”  Dalam  “Pasal  17  ayat  1  Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Penegakan kode etik dilakukan oleh
14 Warsito Hadi Utomo,  “ Hukum Kepolisan Di Indonesia ”, Prestasi Pustaka, Jakarta, (2005):174.
15 Ryanto  Ulil  Anshar,  Joko  Setiyono,  “ Tugas  dan  Fungsi  Polisi  Sebagai  Penegak  HukumdalamPerspektif Pancasila” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, (3): 359-372. 2020. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372
Propam  Polri,  Komisi  Kode  Etik  Profesi  (KKEP),  Komisi  Banding,  Pengembangan Fungsi Hukum Polri, SDM Polri. Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi  melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  diutamakan  proses  peradilan  umum. “Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana narkotika itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap.”
Pada    dasarnya    undang-undang    narkotika    menganut    konsep strict liability mengandung    unsur    pertanggungjawaban   mutlak.   Artinya    setiap   orang     yang memenuhi      unsur-unsur      pidana      pada      undang-undang      narkotika      dapat dipertanggungjawabkan   secara   mutlak.  Sesuai   tujuannya   undang-undang   narkotika sebagai  yang  tertuang  dalam  Pasal  4  UU  Narkotika.  Pasal  tersebut  bermakna  bahwa keberadaan UU  Narkotika  dijadikan  wadah  utama  untuk  menyelamatkan  Indonesia dari maraknya   penyalahguna   narkotika   yakni   dengan   menjamin,   dan   mencegah penyebaran penyalahguna narkotika. 16
Dengan  merujuk  pada  bunyi  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tersebut  diatas  maka  nyatalah kiranya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah diperiksa (disidik) oleh anggota  kepolisian  sendiri  yang  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penyidik  sebagaimana halnya anggota masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana, kecuali apabila Anggota  kepolisian  itu  melakukan  tindak  indisipliner  maka  hal  tersebut  diperiksa (disidik)  oleh  atasan  lansungnya  setelah  anggota  kepolisian  tersebut  diperiksa berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Kewenangan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  dalam  menegakkan  kode  etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi.
1. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003.
2. Landasan kedua adalah Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
Reposisi  Kewenangan  Kepolisian  dalam  menegakkan  kode  etik  Kepolisian didasarkan  pada  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian,  peraturan Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No  2  Tahun  2003  tentang  Disiplin  Anggota  Kepolisian.  Apabila  terjadi  pelanggaran kumulatif  antara  pelanggaran  disiplin  dan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi pembinaan hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi
16 Deni  Setya  Bagus  Yuherawan,  Baiq  Salimatul  Rosdiana,“ Ketidaktepatan  Penjatuhan  Pidana  Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika ”, Jurnal Ius Constituendum 5 , (2): 177-195, 2020. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207
Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polisi  yang melakukan tindak pidana  Narkoba dan telah diputus oleh pengadilan terbukti  bersalah  maka  sesuai  dengan  dengan  Pasal  1  angka  17  yaitu:  “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.” Terkait dengan anggota  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  Narkoba,  orang  tersebut  juga  melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana Narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba itu diproses hingga  ada  putusan  pengadilan  yang  tetap.  Jika  setelah  menjalani  putusan  baru  satuan mengambil tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Ankum. 17

## E. PENUTUP
Kode  Etik  Kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga  dengan  berfungsinya  kode  etik  kepolisian  tersebut  maka  bisa  menekan pelanggaran-pelanggaran  terhadap  kode  etik  kepolisian  yang  berkaitan  dengan  etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan kode etik anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari  dinas  kepolisian  apabila  terbukti  melakukan  tindak  pidana  Narkoba.  Reposisi terhadap  penegakan  hukum  terhadap  anggota  Kepolisian  yang  melanggar  kode  etik dengan  melakukan  tindak  pidana  Narkoba,  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, peraturan disiplin anggota Polri  diatur  melalui  PP  No.  2  Tahun  2003,  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  diatur  dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada Undang-Undang Narkotika No. 35  Tahun  2009  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dalam penyidikan terhadap tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Gede Arya Aditya Darmika, Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narko tika, Jurnal Analogi Hukum, 1 no 1 (2019)
Eflando  Cahaya  Chandan  Pradana, Proses  Peradilan  Terhadap  Anggota  Polri  Yang Melakukan Tindak Pidana , Varia Justicia 12 no 1 (2016)
Deni  Setya  Bagus  Yuherawan,  Baiq  Salimatul  Rosdiana ,“Ketidaktepatan  Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika” , Jurnal Ius Constituendum 5, (2): 177-195, 2020. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.220
17 Krisna Monita Sari, “ Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba ”, Jurnal Logika 10 no 1 (2019): 56. https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181
Dwi  Indah  Widodo,    “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang Menyalahgunakan  Narkotika  Dan  Psikotropika ”,  Jurnal  Magnum  Opus  1,  no  1,
(2018); 1
Dwi  Oknerison, Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Terhadap  Perilaku  Anggota  Kepolisian Dalam Menangani Perkara , Jurnal Lex et Societatis 2(6), 2014. Fitra  Octoriny, Penerapan  Hukuman  Disiplin  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Yang  Melakukan  Nikah  Siri  Oleh  Provos  Di  Polda  Sumbar , Jurnal Normative 7 (1), 2017.
Fuad Alghi Fari,Susi Fitria Dewi, “ Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidanakejahatan Narkotika ”,  Jurnal  USM  Law  Review  4,  no  1  (2021): 438-439). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350
Lundu  Harapan  Situmorang, Fungsi  Kode  Etik  Kepolisian  Dalam  Mencegah Penyalahgunaan  Wewenang  Sebagai  Aparat  Penegak  Hukum, Jurnal,Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
Harun  M.Husen,    “ Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ”,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1990.
Krisna Monita Sari, “ Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak
Pidana Narkoba ”, Jurnal Logika 10 no 1 (2019):56. https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181
Moeljatno,  “ Asas-Asas Hukum Pidana ”, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
Nozel  Saparingka,  “ Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Kepolisian  Berpotensi Pidana” , Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogyakarta, 2016.
Peraturan Kepolisian No 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Kepolisian Petrus Kanisius Noven M , Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme  Kinerjanya ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Atmajaya  Jogyakarta, 2014
Ryanto  Ulil  Anshar,  Joko  Setiyono,  “ Tugas  dan  Fungsi  Polisi  Sebagai  Penegak HukumdalamPerspektif Pancasila” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, (3):
359-372. 2020. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372
Soerjono Soekanto,  “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ”, UI Pres, Jakarta, 1983.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  “ Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat )”, Rajawali Pers, Jakarta,2001
Warsito Hadi Utomo,  “ Hukum Kepolisan Di Indonesia ”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian