TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Vol. 4 No. 5 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.604 Hal. 120-137

## Cooperative Farming: Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

## Nur Hikmah, Egy Oktavian Pranata
Universitas Hasanuddin
Correspondence Email: nurr.hikmaah201@gmail.com
Abstrak: Ketahanan  pangan  termasuk  dalam  tujuan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  kedua  yaitu menghilangkan  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan  gizi  yang  baik,  serta  meningkatkan  pertanian berkelanjutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  antara  air,  energi,  dan  pertanian  untuk ketahanan  pangan  berkelanjutan  serta  mengindentifikasi  model  cooperative  farming  untuk  strategi  ketahanan pangan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah literature review atau kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Ketahanan pangan berkelanjutan dibutuhkan sinergi antara air, energi dan pertanian. Tiga komponen tersebut memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Proses produksi pangan membutuhkan air dan energi untuk mencapai produksi pertanian dengan kualitas yang baik. Air berperan penting dalam pertumbuhan tanaman dan  energi  berperan  sebagai  teknologi  yang  menunjang  proses  persiapan  hingga  pemanenan  sehingga  tercipta produksi pertanian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di masa sekarang maupun di masa yang  akan  datang  atau  disebut  dengan  ketahanan  pangan  berkelanjutan.  2)  Mewujudkan  ketahanan  pangan berkelanjutan  diperlukan  ketahanan  dalam  kestabilan  air,  energi,  pertanian,  dan  ketersediaan  akses  distribusi untuk  menghasilkan  produk  dengan  kuantitas  dan  kualitas.  Dengan  menerapkan  model  cooperative  farming melalui aspek sosial, ekonomi, dan teknologi diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci: Cooperative Farming, Ketahanan Pangan, Berkelanjutan
Abstract: Food  security  is  included  in  the  second  of  the  Sustainable  Development  Goals,  namely  eliminating hunger, achieving food security and good nutrition, and improving sustainable agriculture. This research aims to analyze  the  relationship  between  water,  energy,  and  agriculture  for  sustainable  food  security  and  identify cooperative farming models for sustainable food security strategies. This research method is a literature review or literature study. The results of this research are 1) Sustainable food security requires synergy between water, energy,  and  agriculture.  These  three  components  have  a  dependent  relationship  with  each  other.  The  food production process requires water and energy to achieve good quality agricultural production. Water plays an important role in plant growth, and energy plays a role as a technology that supports the preparation process until harvesting so as to create adequate agricultural production to meet food needs both now and in the future, or  what  is  called  sustainable  food  security.  2)  Realizing  sustainable  food  security  requires  resilience  in  the stability of water, energy, agriculture, and the availability of distribution access to produce products with quantity and quality. By implementing the cooperative farming model through social, economic, and technological aspects, it is hoped that sustainable food security in Indonesia can be achieved.
Keywords: Cooperative Farming, Food Security, Sustainable
Article History : Received; 14-09-2023; Revised; 07-10-2023; Accepted; 04-11-2023

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  menjadi  kekhawatiran  yang  berkembang  di  seluruh  dunia  selama beberapa  dekade.  Lebih  dari  1  miliar  orang  diperkirakan  kekurangan  ketersediaan  energi makanan yang cukup, dan setidaknya dua kali jumlah itu menderita kekurangan mikronutrien (Widada et  al., 2017). Berdasarkan data Global  Food Security Index (GFSI), indikator daya tahan  pangan  Indonesia  pada  tahun  2022  sebesar  60,2  poin  (Global  Food  Security  Index, 2022a) Selain itu, Global Food Security Index (GFSI) mencatat bahwa Indonesia memiliki skor angka  60.2  dengan  menduduki  rangking  63  dari  113  negara  terkualifikasi  (Global  Food Security  Index,  2022b).  Kurangnya  ketahanan  pangan  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti  kondisi  geografis  yang  mempengaruhi  ketimpangan  produksi,  distribusi,  dan penyerapan makanan di  berbagai provinsi di  Indonesia akibat perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan level pembangunan (Rahayu et al., 2019).
Ketahanan  pangan  termasuk  dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan  pertanian  berkelanjutan  dengan  target  tahun  2030  menjamin  sistem  produksi pangan  yang  berkelanjutan  dan  menerapkan  praktek  pertanian  tangguh  yang  meningkatkan produksi  dan  produktivitas  (United  Nations,  2015).  Untuk  mencapai  ketahanan  pangan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antar SDGs satu dengan lainnya, dalam hal ini air serta energi bersih  dan  terjangkau  mengemban  peran  yang  besar  dalam  upaya  tercapainya  ketahanan pangan  berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu  perlu  lebih  lanjut  menganalisis  hubungan  antara  air, energi,  dan  pertanian  menuju  ketahanan  pangan  berkelanjutan  dan  mengidentifikasi  model cooperative farming untuk strategi ketahanan pangan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  literature  review  atau  kajian kepustakaan.  Literature  review  merupakan  metode  penelitian  yang  bersumber  dari  jurnal, buku, dokumen resmi, dan berbagai berbagai naskah publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu (Marzali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Hubungan Air, Energi, dan Pertanian menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi ketika semua orang, setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan
mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Peng & Berry, 2018). FAO
mengidentifikasikan ketahanan pangan menjadi empat dimensi dalam Tabel 1.1 (FAO, 2008):
Tabel 1.1 Dimensi Ketahanan Pangan No. Dimensi Definisi 1. Ketersediaan Fisik Ketersediaan pangan membahas sisi penawaran ketahanan pangan dan ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok dan perdagangan bersih. 2. Akses Pasokan  pangan yang memadai di tingkat nasional atau internasional tidak dengan sendirinya menjamin ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Kekhawatiran tentang akses pangan yang tidak memadai telah menghasilkan fokus kebijakan yang lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. 3. Pemanfaatan Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi dalam  makanan. Asupan energi dan nutrisi yang cukup oleh individu adalah hasil dari praktik perawatan  dan pemberian makan  yang baik, persiapan makanan, keragaman diet dan distribusi makanan intra-rumah tangga.
Dikombinasikan dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi, ini menentukan status gizi individu. 4. Stabilitas Memiliki akses yang tidak memadai ke makanan secara berkala, berisiko memburuknya status gizi. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (pengangguran, kenaikan  harga pangan) dapat berdampak pada status ketahanan
pangan. Untuk itu dibutuhkan stabilitas akses ketahanan pangan.
Berdasarkan data dari Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 berada di level 60.2. Data tersebut membaik dibandingkan dua tahun lalu pada awal pandemik Covid-19 tetapi ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 masih lebih rendah dibanding rata-rata global yang indeksnya 62,2 serta di bawa rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4 (Global Food Security Index, 2022). Indonesia memiliki sumber daya yang signifikan untuk mencapai ketahanan air, energi, dan pangan, tetapi sumber daya ini tidak dikelola secara optimal, sehingga mengakibatkan kelangkaan. Dalam hal ketahanan air, pangan, dan energi, Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya (Anika et al., 2022) yang dapat dijabarkan dalam Tabel 1.2 berikut:

## Tabel 1.2 Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN
Negara Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 Singapura 73.1 Malaysia 69.9 Vietnam 67.9 Indonesia 60.2 Thailand 60.1 Filipina 59.3 Myanmar 57.6 Kamboja 55.7 Laos 53.1

## Sumber: (Global Food Security Index, 2022b)
Ketahanan pangan termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan skema Prevalence of Undernourishment (PoU) sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat dapat diukur dengan undernourishment atau ketidakcukupan pangan (Irhamsyah, 2019).
Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Ketidakcukupan konsumsi pangan ( undernourishment ) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition , dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi. Walaupun undernourishment adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami undernourished atau ketidakcukupan konsumsi pangan (BAPPENAS, 2020).
Dalam mengukur PoU, memperhitungkan 4 empat parameter yaitu (1) Dietary Energy Consumption /DEC, (2) Coefficient of Variation /CV, dan (3) Skewness yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) Minimum Dietary Energy Requirement /MDER yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Pada umumnya distribusi konsumsi energi dari suatu populasi dapat dianalisa secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisa berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara, indeks massa tubuh dan weight gain menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi FAO/WHO/UNU joint expert consultation yang menggunakan rumus sebagai berikut (BAPPENAS, 2020):
Keterangan:
PoU :  Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur kkal.
MDER  :  Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary
Energy Requirement).
f(x) :  Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.
Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan subnasional. Konsep PoU ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar, sehingga indikator ini digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara global (BAPPENAS, 2020). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sepanjang tahun 2020 hingga 2022 yang dijabarkan dalam Tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Indonesia Tahun 2020-2022
Provinsi Tahun 2020 2021 2022 Aceh 8.58 6.9 10.98 Sumatera Utara 6.73 6.33 8.7 Sumatera Barat 5.86 6.02 7.31
Riau 9.16 10.61 15.12 Jambi 9.12 9.25 12.14 Sumatera Selatan 9.77 6.82 7.37 Bengkulu 7.72 8.64 11.66 Lampung 12.19 10.25 14.63 Kepulauan Bangka Belitung 9.35 11.05 15.19 Kepulauan Riau 6.07 7.71 11.3 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.94 2.2 3.42 Jawa Barat 3.9 4.44 6.75 Jawa Tengah 11.8 12.34 12.34 Daerah Istimewa Yogyakarta 9.9 10.18 13.48 Jawa Timur 8.58 9.14 10.27 Banten 2.11 2.8 2.46 Bali 4.01 7.43 7.72 Nusa Tenggara Barat 2.97 1.78 2.24 Nusa Tenggara Timur 13.12 11.84 13.74 Kalimantan Barat 19.92 19.6 19.22 Kalimantan Tengah 10.1 8.88 12.83 Kalimantan Selatan 2.72 2.78 4.47 Kalimantan Timur 8.24 12.56 16.19 Kalimantan Utara 12.11 12.75 23.01 Sulawesi Utara 4.49 6.91 6.22
Sulawesi Tengah 8.85 10.63 11.92 Sulawesi Selatan 10.14 7.93 10.79 Sulawesi Tenggara 10.06 11.17 17.14 Gorontalo 10.33 14.84 18.63 Sulawesi Barat 9.16 10.81 9.82 Maluku 35.55 29.62 31.68 Maluku Utara 35.48 28.86 30.71 Papua Barat 23.09 24.59 29.38 Papua 31.49 37.37 36.18
Sumber: Badan Pusat Statistik
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang terus meningkat dengan semakin bertambahnya populasi. Populasi global diperkirakan akan meningkat, mencapai 8,6 miliar pada tahun 2030, dan meningkat menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050 dan 11,2 miliar pada tahun 2100 (United Nations, 2017). Pertumbuhan populasi meningkatkan konsumsi air, pangan, dan energi, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 30-50 persen selama dua dekade ke depan (Bizikova et al., 2013). Hal ini memerlukan integrasi dan perspektif holistik untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan menyeimbangkan pasokan dan permintaan pangan (Ansari et al., 2023). Akibatnya, saat ini salah satu masalah ketahanan pangan adalah keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Keberlanjutan ketahanan pangan menjadi agenda utama agar tujuan Sustainable Development Goals dapat tercapai baik itu indikator global maupun indikator nasional dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Untuk mengatasi meningkatkatnya konsumsi air, Untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan dibutuhkan sinergi antara air, energi dan pertanian. Air dan energi menjadi sumber utama dalam produksi pertanian. Ketahanan air didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat di suatu wilayah untuk memastikan akses berkelanjutan ke jumlah yang memadai dari air berkualitas yang dapat diterima untuk
mempertahankan mata pencaharian, kesejahteraan manusia, dan pembangunan sosial ekonomi, untuk melindungi dari polusi yang terbawa air dan bencana terkait air, dan untuk melestarikan ekosistem dalam iklim perdamaian dan stabilitas politik (Cherp & Jewell, 201(C dimana penggunaan air pertanian sebanyak 70% dari seluruh penggunaan air tawar secara global (FAO, 2017). Sedangkan, ketahanan energi didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya energi yang berkelanjutan dengan biaya yang wajar (Cherp & Jewell, 2014).
Selanjutnya, produksi pangan, aksesibilitas pangan, dan kualitas pangan merupakan tiga faktor penting dalam menentukan ketahanan pangan. Sumber daya air, pangan, dan energi harus dikelola bersama dengan mempertimbangkan hubungan satu dengan yang lainnya (Anika et al., 2022).
Keberlanjutan ketahanan pangan sangat bergantung pada air, energi dan pertanian. Tiga komponen tersebut memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Proses produksi pangan membutuhkan air dan energi untuk mencapai produksi pangan dengan kualitas yang baik. Air berperan penting dalam pertumbuhan tanaman dan energi berperan sebagai teknologi yang menunjang proses persiapan hingga pemanenan sehingga menciptakan produksi pertanian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atau disebut dengan ketahanan pangan berkelanjutan.

## 2. Model Cooperative Farming untuk Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Strategi umum pembangunan ketahanan pangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025, yaitu: (1) mengembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan; (2) mempromosikan diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal untuk mencapai pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (3) menyediakan pangan yang cukup dari sisi jumlah, keragaman, kualitas, dan aman, dengan tingkat harga terjangkau daya beli masyarakat luas, serta menjaga stabilitas harga pangan pokok; dan (4) menyediakan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendistribusian bantuan pangan atau pangan bersubsidi (Suryana, 2014). Strategi ketahanan pangan dibutuhkan untuk menjadi dasar kepada pemerintah agar bisa mempersiapkan pangan dengan jumlah yang mencukupi, berkualitas serta aman, utamanya dalam produksi yang ada di dalam negeri dan pendistribusiannya yang merata di berbagai wilayah Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan ( food soveregnity ) dengan kemandirian pangan ( food resilience ) serta keamanan pangan ( food safety ). Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (Sakharina et al., n.d.).
Konsep ketahanan pangan terdapat beberapa prinsip, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan sebagai berikut (Purwaningsih, 2008):
1. Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
2. Kewajiban  negara  untuk  menjamin  hak  atas  pangan  setiap  warganya  yang  terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
3. Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan ( food sufficiency ) dan terjamin mutunya ( food quality ).
4. Produksi  pangan  yang  sangat  menentukan  jumlah  pangan  sebagai  kegiatan  atau  proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
5. Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
6. Keamanan  pangan  ( food  safety )  adalah  kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia.
7. Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan
warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip kemerataan pangan mengamanatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.
8. Keterjangkauan  pangan  mempresentasikan  kesamaan  derajat  keleluasaan  akses  dan kontrol  yang  dimiliki  oleh  setiap  rumah  tangga  dalam  memenuhi  hak  pangan  mereka. Prinsip  ini  merupakan  salah  satu  dimensi  keadilan  pangan  yang  penting  untuk diperhatikan.
Konsep ketahanan pangan seperti disebut di atas, selanjutnya dapat diringkas kedalam aspek (Purwaningsih, 2008):
1. Ketersediaan pangan: ketercukupan jumlah pangan ( food sufficiency ).
2. Keamanan pangan ( food safety ): pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia,  serta  terjamin  mutunya (food  quality )  yaitu  memenuhi  kandungan  gizi  dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
3. Kemerataan pangan: sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.
4. Keterjangkauan  pangan:  kemudahan  rumah  tangga  untuk  memperoleh  pangan  dengan harga yang terjangkau.
Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan ketahanan dalam kestabilan air, energi, pertanian, dan lingkungan serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, ketersediaan akses distribusi untuk menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas. ketahanan pangan yang diwujudkan dengan penjaminan akses dan sarana penunjang dalam meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan menggunakan model cooperative farming yang bertujuan untuk memberdayakan dan memudahkan petani untuk membangun usahatani yang diiringi dengan penyesuaian inovasi dan teknologi yang baru untuk pertanian, sehingga hal ini sebagai strategi yang sangat baik dalam pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
Cooperative farming merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial
dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha off-farm yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal (Nuryanti, 2005).
Konsep cooperative farming pada hakikatnya merupakan upaya kolaboratif melalui sistem manajemen, dengan menggabungkan pertanian kecil menjadi usaha skala besar yang memenuhi skala ekonomi sehingga menjadi lebih efisien, produktivitas tinggi, produk, homogen, dan kualitas produksi lebih tinggi yang menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing, menambah nilai dan meningkatkan kualitas produksi (Kalangi et al., 2020).
Model cooperative farming pada dasarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan model estate farming dan corporate farming . Namun demikian, mekanisme kerja dari cooperative farming lebih bersifat perpaduan atau sinergi antara mekanisme konseptual dengan mekanisme sosial hasil kesepakatan. Mekanisme kerja cooperative farming adalah sebagai berikut (Setiawan, 2008):
1. Kelompok  tani  sehamparan  merupakan  lembaga  milik  dan  kepercayaan  bersama  petani sebagai  lembaga  yang  memayungi  petani  anggota  kelompok.  Petani  adalah  anggota kelompok dan sekaligus berperan sebagai pihak yang mengusahakan lahan usahataninya, mereka harus sadar dan patuh atas kesepakatan-kesepakatan bersama.
2. Cooperative  farming didirikan  oleh  petani  melalui  musyawarah  mufakat  antara  para anggota dengan memperhatikan aspirasi dan aspek sosial budaya setempat.
3. Cooperative  farming dipimpin  oleh  seorang  tokoh  tani  atau  ketua  kelompok  tani  yang dipercaya  oleh  anggotanya  dan  memiliki  profesionalisme.  Ia  dipilih  oleh  petani  dari anggota kelompok tani dan didampingi oleh seorang sarjana professional.
4. Pengelolaan lahan dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok tani dan tidak diserahkan kepada suatu lembaga agribisnis lainnya.
5. Perencanaan  pengelolaan  dan  pengalokasian  sumberdaya  usahatani  termasuk  teknologi yang akan diterapkan dibuat dan disepakati secara partisipatif berdasarkan kepada aturan-
aturan  yang  telah  direkomendasikan  para  ahli  atau  institusi  dan  disinergikan  dengan pengalaman petani atau pengetahuan lokal.
6. Dalam cooperative  farming ,  kelompok  tani  juga  bekerjasama  dengan  kelembagaan- kelembagaan pertanian setempat, termasuk dengan kelembagaan desa, dinas pertanian, dan balai penyuluhan pertanian (BPP).
7. Pada tahap awal cooperative farming , kelompok melakukan beberapa langkah preventif, seperti  penyeleksian  dan  pembatasan  anggota  kelompok.  Hal  ini  ditujukan  untuk mengefektifkan pengelolaan pada tahap prakondisi, dan mencegah masuknya petani yang bias  orientasi.  Secara  sosial  hal  ini  ditujukan  pula  untuk  mendidikkan  menanamkan kepercayaan kepada petani yang belum menjadi anggota kelompok.
8. Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan intensif, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengendalian dini permasalahan- permasalahan teknis di lapangan.
9. Dana awal yang digulirkan di dalam kelompok pada mulanya merupakan dana pinjaman dengan  tingkat  bunga  rendah,  dan  sebagian  merupakan  hibah  stimulus  dari  pemerintah daerah.
Mekanisme kerja cooperative farming untuk pemberdayaan dan meningkatkan usahatani yang mudah mengakses sumberdaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan usahataninya. Petani tidak perlu memikirkan bibit, modal untuk membayar tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, dan pasar. Peranan cooperative farming sangat baik digunakan untuk strategi meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan teknologi.
Secara sosial, cooperative farming berperan dalam meningkatkan komunikasi antara petani dan pihak-pihak luar. Melalui cooperative farming akses anggota petani menjadi kuat, sehingga mudah mendapatkan barang-barang sarana produksi pertanian dalam menghasilkan produk yang berkualitas, penguatan kelembagaan tani, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.
Secara ekonomi, cooperative farming berperan dalam menyediakan modal kerja, sarana produksi pertanian, bibit, dan sebagainya yang dapat diperoleh dengan harga lebih murah dan terjangkau dalam sarana produksi pertanian. Pemasaran hasil produksi ditampung oleh kelompok dan dijual pada saat harga yang menguntungkan, posisi tawar petani menjadi
meningkat karena pengambilan keputusan harga ditentukan secara bersama-sama dalam musyawarah kelompok.
Secara teknologi, cooperative farming berperan dalam membantu meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan teknologi yang canggih sebagai berikut:
Tabel 1.3 Cooperative Farming Pada Aspek Teknologi No. Nama Fungsi 1. SIMLUHTAN Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) berfungsi menyajikan data dan informasi seluruh komponen penyuluhan terkait dengan pertanian. 2. Drone Drone yang berfungsi untuk pemantauan tanaman yang akurat, pemantauan kondisi lingkungan, pengukuran lahan pertanian, pengelolaan tanaman yang lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga, penyemprotan yang efisien, pendeteksian hama dan penyakit tanaman dan pemakaian pestisida yang tepat sasaran hal ini dapat mengurangi limba pestisida dan membantu dalam menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. 3. Alternate Wetting And Drying (AWD) Teknologi ini berfungsi untuk menghemat penggunaan air di daerah yang dekat saluran irigasi sehingga daerah yang jauh dari akses air dapat memperoleh air, mengurangi pertumbuhan gulma,
meningkatkan ketersediaan oksigen bagi akar tanaman untuk menciptakan lingkungan yang kaya oksigen, meningkatkan kemampuan akar dalam menyerap pupuk, menjaga kelembaban sawah sehingga tidak cocok bagi perkembangan hama
penyakit tanaman yang membuat tanah menjadi lebih sehat.
4. Rain Water Harvesting (RWH) Teknologi ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan atau perbukitan batu dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber suplai air bersih yang dapat menyelamatkan lingkungan seiring
berkurangnya air bersih akibat pemanasan global yang memicu pasokan air permukaan menguap lebih cepat. 5.  Traktor Kendaraan pertanian mekanika yang terintegrasi berfungsi untuk melakukan tugas-tugas pertanian umum seperti pengelolaan tanah, membajak sawah dan menanam agar pekerjaan petani menjadi lebih cepat dan mudah dengan menggunakan traktor. 6. Internet of things (IoT) Sistem teknologi yang berfungsi untuk mensensor tanaman dapat mendeteksi kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan tingkat kelembaban dengan perangkat komputer. 7. Naio Technologies Robot yang berfungsi dapat membersihkan lahan dari tanaman pengganggu dengan metode mekanis layaknya pengelolaan tanah. 8.  Sistem Informasi Geografis Sistem yang bertujuan informasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyajikan informasi hasil pertanian, curah hujan, dan tinggi tanah dari permukaan air laut dalam bentuk peta digital serta analisis lahan pertanian, perhitungan produktivitas, pemantauan perubahan lingkungan dan pemetaan wilayah potensial SDA dan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
1. Ketahanan pangan termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan kedua yaitu  menghilangkan  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan  gizi  yang  baik,  serta meningkatkan  pertanian  berkelanjutan.  Untuk  mendukung  keberlanjutan  ketahanan pangan  dibutuhkan  sinergi  antara  air,  energi  dan  pertanian.  Tiga  komponen  tersebut memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Proses produksi pangan membutuhkan air dan energi untuk mencapai produksi pertanian dengan kualitas yang baik. Air berperan penting  dalam  pertumbuhan  tanaman  dan  energi  berperan  sebagai  teknologi  yang menunjang proses persiapan hingga pemanenan sehingga menciptakan produksi pertanian yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan,  baik  di  masa  sekarang  maupun  di masa yang akan datang atau disebut dengan ketahanan pangan berkelanjutan.
2. Strategi  ketahanan  pangan  berkelanjutan  dibutuhkan  untuk  menjadi  dasar  kepada pemerintah agar bisa mempersiapkan pangan dengan jumlah yang mencukupi, berkualitas serta aman, utamanya dalam produksi yang ada di dalam negeri dan pendistribusiannya yang merata di berbagai wilayah Indonesia. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan  ketahanan  dalam  kestabilan  air,  energi,  pertanian,  dan  ketersediaan  akses distribusi untuk menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas. Dengan menerapkan model cooperative farming melalui aspek sosial, ekonomi, dan teknologi diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anika, N., Ramadhani, D. A., Wijaya, L., Azizah, I. N., Mahardika, M., Fauzi, A. I., & Bindar,
Y.  (2022).  Water,  Food,  and  Energy  Nexus  in  Lampung  Province,  Indonesia.  IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science, 1038(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1038/1/012006
Ansari,  A.,  Pranesti,  A.,  Telaumbanua,  M.,  Ngadisih,  Hardiansyah,  M.  Y.,  Alam,  T., Supriyanta,  Martini,  T.,  &  Taryono.  (2023).  Optimizing  Water-Energy-Food  Nexus: Achieving  Economic  Prosperity  and  Environmental  Sustainability  in  Agriculture. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1207197
BAPPENAS. (2020). Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.
Bizikova, L., Roy, D., Swanson, D., Venema, H. D., & McCandless, M. (2013). The Water- Energy-Food  Security  Nexus:  Towards  A  Practical  Planning  and  Decision  Support Framework for Landscape Investment and Risk Management.
Cherp, A., & Jewell, J. (2014). The Concept of Energy Security: Beyond The Four As. Energy Policy, 75, 415–421. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.09.005
FAO. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. www.foodsec.org FAO. (2017). The Future of Food And Agriculture And Challenges.
Global Food
Security Index. (2022a). Country Report: Indonesia. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore- countries/indonesia
Global Food Security Index. (2022b). Global Food Security Index 2022. http://economistimpact.
Irhamsyah,  F.  (2019).  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dan  Dampaknya  Bagi Ketahanan Nasional.
Kalangi,  J.  K.  J.,  Rintjap,  A.  K.,  &  Lainawa,  J.  (2020).  Cooperative  Farming  Concept  as Business Development Strategy Model of Native Chickens in Province North Sulawesi Indonesia.  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  478(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/478/1/012009
Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur.
Nuryanti, S. (2005). Pemberdayaan Petani Dengan Model Cooperative Farming. In Analisis Kebijakan Pertanian (Vol. 3, Issue 2). http://www.rudyct.trypod.com/
Peng, W., & Berry, E.  M.  (2018).  The Concept of  Food Security.  In Encyclopedia of  Food Security  and  Sustainability  (pp.  1–7).  Elsevier.  https://doi.org/10.1016/B978-0-08- 100596-5.22314-7
Purwaningsih,  Y.  (2008).  KETAHANAN  PANGAN  SITUASI,  PERMASALAHAN, KEBIJAKAN,  DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT.  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, 9(1), 1–27. https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/1028
Rahayu, R. S., Purwaningsih, Y., & Daerobi, A. (2019). Mapping Of Provincial Food Security In  Indonesia  Using  Based  Clustering  Model.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian Masalah
Ekonomi Dan Pembangunan, 20(1), 69–79.
https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.7096
Sakharina, I. K., Noor, S. M., Duad, A. D., Widayani, T., Pratama, W., & Mutaallif, S. (n.d.). Ketahanan  Pangan  Dan  Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan  Dalam  Aspek  Hak  Asasi Manusia.  JURNAL  HERMENEUTIKA  .  Retrieved  October  21,  2023,  from https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5632
Setiawan,  I.  (2008).  Collective  Farming  Sebagai  Alternatif  Strategi  Pemberdayaan  Petani (Suatu Kasus di Desa Rancakasumba Kabupaten
Bandung).
http://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2009/10/collecting_farming_sebagai_alternatif_strategi.pdf
Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya.
Forum Penelitian
Agro Ekonomi,
32(2), 123–135. https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135
United  Nations.  (2015).  Transforming  Our  World:  The  2030  Agenda  For  Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org
United Nations. (2017). World Population Prospects The 2017 Revision. https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf
Widada, A. W., Masyhuri, M., & Mulyo, J. H. (2017). Determinant Factors of Food Security in Indonesia. Agro Ekonomi, 28(2), 205. https://doi.org/10.22146/jae.26245