## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 1, Agustus 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis
DINAMIKA PELAKSANAAN OTONOMI DALAM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Charles Hutapea 1”
1, Universitas Palangka Raya charles.hutapea90@gmail.com
Abstrak : Penelitian  ini  membahas  tentang  Dinamika  Pelaksanaan  Otonomi  Dalam Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Kelurahan  (studi  di  Desa  Hampalit  Kecamatan  Katingan Hilir Kabupaten Katingan). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses politik dengan melihat faktor penyebab Desa Hampalit masih mempertahankan status desanya.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif,  dengan  teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  telah  di  kumpulkan  diolah  dan  dianalisis menggunakan analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan peraturan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan  yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, desa Hampalit secara administratif sudah layak beralih status  menjadi  kelurahan,  namun  realita  yang  terjadi  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  baik  pemerintah  desa  dan  masyarakat  masih  belum  menghendaki perubahan dalam status desa menjadi kelurahan. Adanya dana desa manjadi salah satu faktor pemerintah  desa  dan  masyarakat  menolak  perubahan  status.  Penelitian  ini  menggunakan teori Hatch sehingga dapat  diketahui penyebab lain desa Hampalit masih mempertahankan status desa dengan melihat dari faktor internal dalam mempertahankan status desa dan faktor eksternal dalam mempertahankan status desa.
Kata Kunci: Dinamika Perubahan Status Desa Kelurahan

## A. Pendahuluan
Perubahan status desa menjadi kelurahan sampai saat ini menjadi salah  satu topik yang sering di perbincangkan. Meningkatnya jumlah penduduk memicu berbagai tuntutan dari masyarakat  kepada  pemerintah  daerah  agar  dapat  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Seiring berkembangnya zaman  perubahan akan terus terjadi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Menurut Fernandes Simangunsong dalam bukunya yang berjudul Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (2014) beliau menuliskan bahwa dengan terlaksananya perubahan status desa menjadi kelurahan di harapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mampu melaksanakan program- program  pembangunan  serta  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  dalam
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas menegaskan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaran  desa  melalui  musyawarah  desa  dengan  memperhatikan  saran  dan  pendapat masyarakat  desa.  Berdasarkan  pada  Undang-Undang  tersebut  terdapat  6  (enam)  desa  yang berada di Kecamatan  Katingan Hilir dan hanya ada 1 (satu) desa yang secara administratif layak untuk berubah status menjadi kelurahan yaitu Desa Hampalit. Dalam pembentukan kelurahan juga termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada pasal 46 yang berisi mekanisme dalam melakukan perubahan status dan tiap desa diberikan  hak  untuk  melakukan  perubahan  status  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  saing, kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efiesien. Namun realita yang terjadi di lapangan desa tersebut sampai saat ini masih belum di usulkan untuk berubah status menjadi kelurahan.
Perubahan status desa menjadi kelurahan di keluarkan pula dalam berita Siagaonlie.com tanggal 16 Februari  2021 menunjukan bahwa wacana perubahan status desa di Desa Sei Tatas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas di tolak keras oleh seluruh warga Desa Sei Tatas, menurut perwakilan dari tokoh masyarakat alasan mereka menolak usul tersebut karena mereka merasa di rugikan jika wilayahnya berubah menjadi kelurahan mengakibatkan bantuan akan banyak yang dihilangkan, kesempatan berpartisipasi menjadi perangkat desa sudah tidak ada karena posisi aparatur digantikan dari pegawai negeri sipil. Dalam penelitian ini  Desa Hampalit hingga kini juga masih berstatus desa walaupun secara administratif wilayahnya dianggap layak jika dilakukan peningkatan status menjadi kelurahan.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Dinamika
Menurut Wildan Zulkarnain (2016) dinamika merupakan suatu tenaga yang diberikan  dorongan  agar  mampu  bergerak  dan  berkembang  sesuai  dengan  kondisi lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya  (Kadarisman,  Izzatusholekha  &  Putra,  2021). Sedangkan  menurut  Kadarisman  (2021)  dinamika  adalah  suatu  interaksi  dan interdenpendensi antara anggota kelompok satu dengan yang lain secara keseluruhan (Kadarisman, Izzatusholekha & Putra, 2021). Dengan demikian dinamika  merupakan suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut adanya perubahan baik secara cepat maupun lambat
2. Dinamika Politik
Dinamika  politik  merupakan  perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan melibatkan  partisipasi  dan  demokrasi.  Menurut  Dwiyanto  (2017)  Dinamika  politik adalah penjelasan dari seberapa besar proses politik yang berlangsung sehingga tercipta nilai-nilai demokratis dan akuntabilitas (Kadarisman, Izzatusholekha & Putra, 2021). Dinamika politik juga didefinisikan sebagai suatu pergerakan yang berkembang dalam politik  baik  pada  tingkat  lokal  maupun  daerah  (Nafisah,  2019).  Dengan  demikian dinamika  politik  dapat  mempengaruhi  masyarakat  secara  langsung  dalam  suatu pergerakan politk yang terjadi di pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

## 3. Desa
Kata “desa” berasal dari bahasa India yaitu “swadesi” yang memiliki arti tempat tinggal, asal, tanah leluhur yang mengarah pada kesatuan norma, kesatuan hidup dan memiliki batas wilayah yang jelas (Simangunsong, 2014:17). R. Bintarto memberikan pengertian tentang Desa adalah sebagai wilayah yang timbul dari perwujudan geografis yang menghasilkan unsur sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat setempat yang memiliki hubungan timbal balik  (Pamungkas, 2019). Konsep desa tidak hanya terdapat  pada  unit  geografis  dengan  jumlah  penduduk  tertentu,  melainkan  sebagai sebuah wilayah yang dihuni sekelompok orang yang memiliki kebudayaan serta adanya sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2018).
Jika kita merujuk pada definisi desa secara Yuridis berdasarkan pasal 1 ayat
1  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,  selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  Desa  adalah  komponen  terkecil dalam kebijakan otonomi daerah, Desa juga memiliki kesatuan hukum yang didiami oleh suatu masyarakat yang mengatur sendiri urusan pemerintahannya secara mandiri.

## 4. Kelurahan
Pemerintah  kelurahan  merupakan  perangkat  daerah  yang  bekerja  dibawah kecamatan  yang  memiliki  tugas  mensukseskan  program  kerja  pemerintah  sampai tingkat terbawah, yakni RT dan RW. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang termuat pada pasal 1 ayat 5 “kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah  kerja  kecamatan”.  Sedangkan  kelurahan  menurut  pasal  1  ayat  2  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu “Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan”.
5. Teori Elit Politik
Elit  politik  dikemukakan  pula  oleh  Ihsan  Hamid  dalam  bukunya  yang berjudul  “Perilaku  Politik”  (2020).  ia  menggunakan  teori  perilaku  politik  dalam mendefinisikan elit politik yaitu, perilaku politik adalah tindakan-tindakan yang berasal dari  perspektif  individu  atas  sistem  politik  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan politiknya. Maka dalam perilaku politik ada elit yang bermain di dalam suatu lembaga (Hamid,2020:36). Pengaplikasian teori elit politik dijabarkan pula oleh Abdul Chalik (2016)  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Pertarungan  Elite  Dalam  Politik  Lokal”, mendeskripsikan elit politik sebagai suatu individu yang mempunyai banyak kekuasaan politik  yang  mampu  mempengaruhi  seseorang  atau  sekelompok  dalam  membuat keputusan kolektif (Chalik, 2016: 13).  Elit politik juga dapat dilihat dari teori hatch (perubahan organisasi) dalam hal ini perubahan merupakan suatu upaya yang menjadi gejolak  tersendiri  bagi  beberapa  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  perubahan  dapat menjadi  suatu  hal  yang  dinantikan  namun  tidak  jarang  terjadinya  penolakan  akan adanya perubahan, berdasarkan pada teori Hatch untuk melihat mengapa suatu desa masih belum melakukan perubahan status desa dapat dilihat dari faktor internal dan
faktor eksternal.
Faktor  Internal, bersumber  dari  dalam  lembaga  seperti  adanya  struktur  kekuasaan, perubahan  tujuan,  sumber  daya  manusia,  berkurangnya  jumlah  anggota,  dan  lain sebagainya.
Faktor  Eksternal, bersumber  dari  luar  lingkungan  lembaga  dapat  berupa  peraturan pemerintah, biaya perubahan, sosial budaya, tindakan yang bersifat persaingan dan lain sebagainya. (Pramudyo, 2017)

## 6. Transformasi Desa Menjadi Kelurahan
Transformasi berasal dari kata trans dan form. Trans berarti melampaui  satu sisi ke sisi lain dan Form berarti bentuk, maka diartikan sebagai perubahan bentuk secara jelas, bertahap dan terarah dari bentuk sebelumnya (Simangunsong, 2014: 35). Dalam suatu organisasi pemerintahan perubahan selalu diharapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi salah satu contoh produk transformasi.
Desa dan Kelurahan merupakan dua organisasi yang akan selalu mengalami perubahan  seiring  berkembangnya  jaman  dan  kondisi  sosial  di  wilayahnya.  Ketika terjadinya  transformasi  status  desa  menjadi  kelurahan  terjadilah  perubahan  pada sturuktur pemerintahan, pembaharuan pada aparatur serta berubahnya konsep dalam mencapai suatu tujuan. Berubahnya kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung  terjadinya  transformasi,  hal  tersebut  terjadi  karena  sebagian  besar  posisi desa  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  kota  yang  nantinya  dapat  memicu ketertarikan masyarakat akan perubahan status desa menjadi kelurahan.
Tabel Perbandingan Regulasi dengan Kondisi di Lapangan
NO Peraturan Menterri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Kondisi di Lapangan 1 luas wilayah tidak berubah Desa Hampalit memiliki luas wilayah sekitar 25.200 hektar dan tidak ada perubahan luas wilayah 2 jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali Jumlah penduduk di Desa Hampalit sekitar 17.609 jiwa dengan 4.053 kepala keluarga 3 sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan Sarana penunjang pelayanan di kantor sudah cukup baik tersedia  komputer, printer dan kursi tunggu bagi masyarakat. Selain itu desa Hampalit  memiliki sarana, ibadah, pendidikan, kesehatan, keamanan yang
cukup memadai dalam terlaksananya pemerintah kelurahan 4 potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian Potensi ekonomi masyarakat Desa Hampalit terdiri dari pedagang, petani  pengusaha sawit, penambang emas. Dan mata pencaharian masyarakat Desa Hampalit pun beragam mulai dari PNS, TNI/POLRI, Pedagang, Petani, Bidan, Agen travel,
supir, ojek dan masih banyak lagi
5 kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa Kondisi sosial masyarakat di Desa Hampalit sudah menujukan sifat pluralis, dimana
Desa Hampalit memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang terdiri dari suku Dayak Ngaju, Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak dan sangat beranekaragam, selain itu banyak petani yang sudah  beralih menjadi pedagang, buruh pabri atau industri, UMKM atau industri rumahan sehingga terjadi perubahan status sosial masyarakat 6 akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik jalan menuju desa Hampalit sudah baik dan mudah dijangkau serta jaringan komunikasi juga baik terlihat dari  adanya jaringan komunikasi untuk provider telkomsel, indosat, axis 7 kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan kondisi fisik bangunan yang berdiri di wilayah desa menggambarkan suasana perkotaan dilihat dari adanya perumahan-perumahan
masyarakat yang biasanya terdapat diwilayah kota maupun kelurahan dan hal tersebut telah dimiliki pula oleh Desa Hampalit. 8 batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan Desa Hampalit di akui sebagai desa pada tahun 2002 kurang lebih sudah 21 tahun desa hampalit berstatu menjadi desa, berdasarkan aturan
normatif yang ada Desa Hampalit layak untuk di usulkan dalam perubahan status desa.

## Sumber Data : Olahan Sendiri
Berdasarkan data di atas dapat diamati bahwa secara  administratif berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 46 tentang Penataan Desa. Desa Hampalit memang di katakan layak untuk melakukan peningkatan status desa menjadi kelurahan hanya saja realita yang terjadi Desa Hampalit hingga kini masih belum mengusulkan perubahan terkait status desa.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data dikumpulkan  melalui metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  di  olah  dan  dianalisis menggunakan komponen dalam analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Elit Politik
Elit  politik  dipandang  sebagai  suatu  individu  yang  mempunyai  banyak kekuasaan  politik  sehingga  mampu  mempengaruhi  seseorang  maupun  sekelompok dalam membuat keputusan kolektif (Chalik,2016:13). Individu yang tergolong dalam lingkungan elit baik elit politik lokal maupun non elit politik lokal memiliki pengaruh yang  cukup  besar  dilingkungannya  yang  secara  tidak  langsung  pula  dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan orang-orang disekitarnya. Sama halnya dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Adanya perubahan dalam suatu instansi ataupun lembaga pasti akan memunculkan respon pro dan kontra terlebih bagi mereka yang masih belum menerima adanya perubahan, seperti yang terjadi di Desa Hampalit kepala desa beserta perangkatnya kompak untuk tidak melakukan maupun mengusulkan perubahan status desanya, dengan dimanfaatkannya kekuasaan yang ada serta  adanya  dukungan  dari  masyarakat  yang  juga  menolak  adanya  perubahan  status desa mengakibatkan hingga kini Desa Hampalit masih bertahan dengan status desanya walaupun isu perubahan status desa di Hampalit sudah sampai ke tingkat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan argumen  yang dilontarkan Bapak Mirun selaku anggota dewan perwakilan Hampalit yang menyatakan isu perubahan status desa Hampalit sudah sejak lama  terdengar  dan  pada  pemerintahan  kepala  desa  sebelumnya  memang  sempat dilakukan  usul  terkait  perubahan  status  hanya  saja  ketika  bergantinya  rezim  yang memerintah  semakin  memudar  pula  isu  tersebut  apalagi  yang  mana  rezim  yang menjabat saat ini masih belum menginginkan adanya perubahan.
Faktor Internal Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perubahan merupakan suatu hal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja,  termasuk  dalam  pemerintahan  yang  kiranya  dapat  menciptakan  suasana  baru menuju  arah  yang  lebih  baik.  Perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  merupakan suatu  upaya  yang  ditawarkan  pemerintah  pusat  kepada  tiap  wilayah  yang  secara administratif  dianggap  sudah  layak.  Berbagai  regulasi  yang  ada  seperti  yang  telah dikeluarkan  pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2017  serta  pemerintah  Kabupaten  Katingan  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018  memberikan pilihan bagi tiap wilayah termasuk  desa yang sudah siap dan layak ingin menjadi kelurahan dapat merubah statusnya. Namun mengamati fenomena yang terjadi saat ini di Desa Hampalit, pemerintah  desa masih tetap mempertahankan status desa sebagai status pemerintahannya.
1. Faktor Struktur Kekuasaan
Pemerintah  desa  merupakan  bagian  dari  elit  lokal  yang  memiliki  otoritas dalam  menentukan  kebijakan  di  wilayah  kekuasaanya  selaku  aktor  dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk juga dalam menolak usul perubahan status desa. Artinya selagi belum ada aspirasi dan tuntutan dari masyarakat terkait perubahan status maka pemerintah desa akan tetap pada keputusannya mempertahankan status desa.
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengamati penyebab desa Hampalit belum diusulkan karena dari segi pemerintah desa yang lebih dominan menolak hal tersebut. Seperti yang dikatakan kepala desa Hampalit pihaknya akan  lebih  memperhitungkan  wacana  tersebut  mengingat  kondisi  wilayah  desa  yang cukup luas menjadikan salah satu alasan dengan adanya dana  desa yang peruntukan bagi desa akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan berbagai pembangunan.
2. Faktor Perubahan Tujuan
Perubahan tujuan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan  maupun  merubah  suatu  kondisi  ke  arah  lebih  baik  namun  tidak menutup kemungkinan dengan berubahnya tujuan hanya dapat menguntungkan satu pihak.
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terjadi perbedaan  pandangan  antara  pemerintah  desa  dengan  badan  permusyawaratan  desa dalam menyikapi perubahan status desa menjadi kelurahan. Dalam kasus ini peneliti melihat  kurangnya  komunikasi  antara  pemerintah  desa  dengan  badan permusyawaratan  desa  terkait  topik  yang  peneliti  angkat.  Satu  sisi  pemerintah  desa masih ingin mempertahankan status desa serta merundingkan kembali bersama  badan permusyawaratan desa selaku mitra kerja desa terkait perubahan status desa menjadi kelurahan,  namun  dari  informasi  yang  peneliti  dapatkan  dari  pihak  badan permusyawaratan  desa  mereka  masih  belum  menerima  ajakan  dari  pemerintah  desa untuk membahas kembali ke arah mana desa Hampalit ini kedepannya, dan menurut ketua  badan  permusyawaratan  desa  pihaknya  sangat  setuju  status  desa  di  naikan menjadi kelurahan hanya saja pendapat mereka berbeda dengan pemerintah desa, hal ini juga membuat pihak badan permusyawaratan desa kesulitan jika hanya mereka yang setuju dan tidak ada dukungan dari pemerintah desa.
3. Faktor Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang dalam menggerakan suatu organisasi maupun lembaga bukan hanya berkaitan dengan penguasaan skill di lapangan  saja  namun  juga  perlu  mengetahui  peraturan  tertulis  yang  dapat  menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti  kurangnya pengetahuan  mengenai  tata  cara  perubahan  status  desa  menjadi  penyebab  desa Hampalit hingga kini masih belum di usulkan menjadi kelurahan. Menurut pengakuan ketua badan permusyawaratan desa beliau baru menjabat sebagai ketua selama 2 (dua) tahun  dan  menurutnya  beliau  masih  belum  menguasai  tata  cara  pengusulan  status tersebut  dan  berharap  jika  ada  contoh  proposal  pihaknya  akan  berusaha mengakomodasi dan mensosialisasikan kembali terkait hal tersebut. Padahal jika kita merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Penataan  desa  pasal  47  telah  dijelaskan  bagaimana  alur  dalam  menngusulkan perubahan status desa, bahkan pemerintahan yang saat ini menjabat dapat belajar dari pemerintah sebelumnya yang sudah pernah mencoba mengusulkan perubahan status sehingga dapat memberi pengetahuan dan mengangkat kembali isu tersebut.
4. Faktor Berkurangnya Jumlah Aparatur
Hal  ini  yang  menjadi  salah  satu  kekhawatiran  pihak  pemerintah  desa  jika dilakukan perubahan status, dengan berkurangnya jumlah personil akan  berdampak langsung  pada  penghasilan  dan  keberlangsungan  kerja  pegawai,  dan  jika  dilakukan perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  tidak  ada  jaminan  bagi  pekerjaan  mereka pasca  perubahan  status  desa,  jadi  wajar  jika  semua  pegawai  pasti  akan  cenderung menolak perubahan status desa.
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti  diubahnya status desa menjadi kelurahan juga akan berdampak pada kelangsungan kerja aparatur desa mulai dari kepala desa hingga aparatur  dibawahnya  akan di  berhentikan secara hormat dan di berikan penghargaan atas jasa nya dalam melayani masyarakat di saat masih berstatus desa. Hal ini juga yang masih di pikirkan pihak desa jika desa dirubah menjadi kelurahan karena posisi mereka akan tergantikan oleh pihak pegawai negeri sipil dan tidak adanya jaminan dapat bekerja kembali di kantor kelurahan sedangkan harapan dari kepala desa adalah agar putra-putri desa dapat  ikut serta berperan dalam membangun  desa  dengan  terlibat  dalam  melayani  masyarakat  di  kantor  desa.  Jika melihat penelitian yang dilakukan oleh Annisa  Safitri (2018) dengan judul “Implikasi Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Kelurahan  (Studi  di  Kelurahan  Kwangen  dan Kelurahan Kragilan Kecamtan Gemolong Kabupaten Sragen)”  menjelaskan satu dari tiga implikasi yang berkaitan dengan kelangsungan kerja aparatur desa jika desa berubah status  menjadi  kelurahan,  dalam  penelitian  tersebut  ia  menjelaskan  bahwa  beberapa aparatur desa lama masih dapat bekerja di kelurahan namun dengan status NON-PNS dan gaji yang di terimapun lebih kecil dibandingkan aparatur yang berasal dari PNS. Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Staf  Perencanaan  dan  Umum  desa  Hampalit  yang mengatakan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan hal yang sangat baik yang menandakan akan menjadi semakin baju desa tersebut nantinya, dan menurutnya jika terjadi pergantian pegawai bukanlah masalah besar karena semua tergantung pada kinerja masing-masing pegawai jika baik maka bisa diperhitungkan agar dapat bertahan meskipun desa Hampalit nanti berubah menjadi kelurahan.

## Faktor Eksternal Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Selain faktor internal, adanya faktor eksternal juga mengakibatkan pemerintah desa Hampalit belum ingin melakukan perubahan status desanya diantaranya mereka adanya faktor dari peraturan pemerintah, faktor pembiyaan perubahan dan faktor sosial budaya.
1. Faktor Peraturan Pemerintah
Munculnya  berbagai  regulasi  yang  ditawarkan  pemerintah  pusat  maupun daerah  tampak  menjadi  gejolak  bagi  penyelenggaraan  pemerintah  di  lingkup  desa, pasalnya  tiap  desa  memiliki  kondisinya  masing-masing  dan  tidak  semua  desa  siap dengan adanya peraturan yang ada, apalagi adanya dana desa saat ini menyebabkan desa tetap  mempertahankan  status  desanya.  Jadi  walaupun  ada  aturan  tertulis  terkait perubahan status desa jika dana desa masih ada maka baik pemerintah desa maupun masyarakat  akan  lebih  memilih  mempertahankan  status  pemerintahan  terendahnya yaitu desa.
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adanya program dana desa, dalam melaksanakan dan mempercepat pembangunan desa, adanya dana  desa  menjadi  salah  satu  alasan  masyarakat  maupun  perangkat  desa mempertahankan status desa. Jika sebuah desa berganti status menjadi kelurahan maka
aset-aset yang dimiliki desa akan secara otomatis diberikan ke pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan tidak ada lagi otoritas desa dalam melakukan pengelolaan aset desa tersebut. Berdasarkan data dari RKP desa Hampalit dana desa yang diterima kurang lebih sebesar 2 Miliyar Rupiah belum termasuk aset-aset desa lainnya, hal inilah yang menjadi  pertimbangan  besar  pihak  desa  jika  menaikan  status  desa  meskipun  desa Hampalit layak menjadi kelurahan.
2. Faktor Pembiyaan Perubahan
Dalam  melakukan  segala  urusan  segala  sesuatunya  pasti ada  anggaran  yang perlu dikeluarkan hal ini menjadi salah satu pertimbangan Desa Hampalit masih belum diusulkan  menjadi  kelurahan  terkait  dari  mana  sumber  anggaran  dan  siapa  yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya mulai dari tingkat desa hingga naik ke tingkat pusat nantinya dan ini yang perlu dipikirkan sebelum melakukan proses perubahan, karena perubahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan agar tidak menyebabkan kerugian  bagi  pihak  mana  walaupun  memang resistance  of  change (penolakan  dalam perubahan) sering terjadi dan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu dimanapun dan kapan pun apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan pada pekerjaan sebelumnya.
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam melakukan suatu perubahan bukan lah hal yang dapat dilakukan dengan mudah, butuh perencanaan  yang  matang  jika  ingin  perubahan  berjalan  sesuai  yang  diharapkan. Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Mirun selaku anggota dewan perwakilan Hampalit dalam mengusulkan perubahan status desa perlu memikirkan besaran biaya yang  akan  dikeluarkan,  selain  perlu  memikirkan  pembiayaan  perlu  dipikirkan  juga bagaimana mekanisme penempatan pegawai baru yang nantinya akan mengisi jabatan di kelurahan, maka dari itu hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan baik dari  pemerintah  kabupaten,  maupun  pemerintah  desa.  Jika  belajar  pada  penelitian terdahulu mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan yang dilakukan oleh  Muhammad  Feriansyah  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Dampak Perubaha Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik, ia menjelaskan bahwa dampak negatif dari perubahan status desa jika tidak sesuai ketentuan dan tidak dilakukan secara  matang akan mengakibatkan tingkat sumber daya manusia menjadi kurang memadai, dan menimbulkan kesan kaget pasca peralihan status desa sehingga minimnya  terobosan  baru  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Oleh  karena  itu persiapan  terkait  pembiayaan  dan  penempatan  personil  perlu  dipikirkan  jika melakukan perubahan status desa.
3. Faktor Sosial Budaya
Beranekaragamnya  corak  penduduk  memunculkan  keinginan  dalam mempertahankan adat istiadat serta kebiasaan asli desa membuat masyarakat  maupun pemerintah  daerah  cenderung  mempertahankan  status  desa  agar  unsur  desa  tidak memudar hal ini juga menjadi alasan mengapa migrasi penduduk terkadang menjadi hal yang negatif maupun positif bagi suatu desa.
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adanya migrasi penduduk menjadi salah satu faktor Desa Hampalit masih belum menghendaki perubahan status. Masuknya para pendatang dinilai mendatangkan respon positif dan negatif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Menurut Kepala Desa Hampalit pihaknya merasa senang jika banyak pendatang yang berdomisili di Hampalit hanya saja pihaknya  takut  apabila  dengan  masuknya  para  pendatang  ini  akan  mengakibatkan
banyak budaya dan adat istiadat asli desa menjadi memudar apalagi menurut Kepala Desa Hampalit mereka masih ingin mempertahankan putra putri desa agar dapat ikut membangun  desa  dengan  berpartisipasi  dalam  melayani  masyarakat  di  kantor  desa. Namun  dari  banyaknya  pendatang  tidak  sedikit  yang  memilih  menolak  perubahan status  desa  dikarenakan  mereka  juga  terdaftar  sebagai  penerima  bantuan  tunai  dari program dana desa, hal ini yang membuat mereka juga ingin tetap wilayah Hampalit berstatus desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  peneliti menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  dan  masyarakat  di  Desa  Hampalit  memilih untuk  tetap  mempertahankan  status  desanya  dapat  dilihat  dari  faktor  internal  dan eksternal.  Pada  faktor  internal  yaitu:  (1)  faktor  struktur  kekuasaan  dalam mempertahankan status desa berasal dari pemerintah desa yang masih ingin  Hampalit berstatus desa; (2) faktor perubahan tujuan pada masyarakat yang semula setuju akan perubahan menjadi ikut menolak adanya perubahan (3) faktor sumber daya  manusia dari  hasil  wawancara  bersama  informan  mereka  masih  belum

## Paris Langkis
mengetahui  mekanisme  perubahan  status  hal  ini  juga  yang  menjadi  penyebab  Desa Hampalit belum diusulkan menjadi kelurahan; (4) faktor berkurangnya jumlah aparatur, dalam  hal  ini  keberlangsungan  kerja  menjadi  pertimbangan  pihak  desa  untuk  tidak melakukan  perubahan  status  desa;  Adapun  faktor  eksternal  yaitu:  (1)  faktor  peraturan pemerintah,  munculnya  berbagai  regulasi  terkait  perubahan  status  desa  menjadi  gejolak tersendiri  bagi  desa-desa  yang  belum  ingin  melakukan  perubahan  status  di  desanya;  (2) faktor pembiayaan, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa beranggapan melakukan perubahan tidak dapat dilakukan secara spontan perlu memikirkan anggaran dalam proses penambahan kelurahan nantinya;
(3)  faktor  sosial  budaya,  migrasi  penduduk  menjadi  faktor  yang  menjadi  penyebab  desa masih  belum  ingin  melakukan  perubahan  pada  status  desa,  hal  ini  sesuai  seperti  hasil wawancara  bersama  kepala  desa  Hampalit  yang  menginginkan  putra-putri  asli  desa  tetap dapat  ikut  serta  membangun  desa,  dengan  hadirnya  para  pendatang  takutnya  akan menghilangkan nilai-nilai desa.

## REFERENSI
Azikin, A. (2018). ANALISIS DINAMIKA KEMUNGKINAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH  ATAS  POTENSI  PERUBAHAN  STATUS  DESA  MENJADI KELURAHAN  DI  CIMAHPAR  KECAMATAN  BOGOR  UTARA,  KOTA BOGOR  PROVINSI  JAWA  BARAT. Jurnal  Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8(2), 143-164 .
Fanny,  N.  (2021).  DINAMIKA  POLITIK  TERHADAP  UPAYA  PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
Doctoral dissertation, UIN SAIZU PURWOKERTO .
Feriansyah,  M.  (2020).  DAMPAK  PERUBAHAN  STATUS  DESA  MENJADI KELURAHAN  TERHADAP  PELAYANAN  PUBLIK  (Studi  di  Kelurahan Sungai  Benteng  Kabupaten  Soralangun). Doctoral  dissertation,  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi .
Jeddawi,  M.,  Rahman,  A.,  Nawawi,  M.,  Bakri,  R.,  &  Sagrim,  B.  G.  (2018).  Studi Kemungkinan  Perubahan  Status  Desa  Teluk  Kapuas  Menjadi  Kelurahan  di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa .
Kadarisman,  M.,  Izzatusholekha,  &  Putra,  N.  (2021).  DINAMIKA  POLITIK  DALAM REFORMASI ADMNISTRASI PUBLIK. KAIS KAJIAN ILMU SOSIAL,2(1), 24-40
.
LesLM. N., Mustaqim, Pradipta, N. S., & Febriyan, D. G. (2021). DINAMIKA STATUS PEMERINTAH  PADA  TINGKAT  PEMERINTAH  DI  BAWAH KABUPATEN  (studi  Multilokasi  Kelurahan  Padasuka  dan  Desa  Pagelaran
Paris Langkis Vol.5 Nomor 1, Agustus 2024
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor). Journal La Galigo : Public Administration Journal .
Mardiyanti, R. (2018). Peran Elit Lokal Dalam Isu Pembentukan Kabupaten Bangka Utara (Sebuah pendekatan modal sosial Putnam). Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung .
Matnuh, H., Ruchliyadi, D. A., & Maulidah, N. (2015). PEMENUHAN PERSYARATAN PERUBAHAN  STATUS  DESA  MENJADI  KELURAHAN    PADA    DESA MASINTAN    KECAMATAN    KELUA
KABUPATEN TABALONG. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan,5.9 .
MModena,  B.  J.  (2022).  DINAMIKA  POLITIK  PEMERINTAH  DAN  MASYARAKAT DALAM  MEMPERTAHANKAN  STATUS  DESA  DI  KOTA  SAWAHLUNTO PROVINSI  SUMATERA  BARAT  . Doctoral dissertation, Institu Pemerintahan Dalam Negeri .
Nain,  U.  (2020).  KAJIAN  PERUBAHAN  STATUS  KELURAHAN  MENJADI DESA DI KABIPATEN TAKALAR. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 1(1), 61-81 .
Pamungkas,  B.  A.  (2019).  PELAKSANAAN  OTONOMI  DESA  PASCA  UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210-229 .
Pureklolon,  T.  T.  (2021).  LITERASI  TENTANG  DEMOKRASI  DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA. PARAPOLITIKA:Journal of Politics and Democracy .
Risnawan,  W.  (2017).  PERAN  DAN  FUNGSI  INFRASTRUKTUR  POLITIK  DALAM PEMBENTUKAN    KEBIJAKAN    PUBLIK. Dinamika:Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara .
RSafitri, A., & Susila, J. (2018). Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus  di  Kelurahan  Kwangen  dan  Kelurahan  Kragilan  Kecamatan  Gemolong Kabupaten Sragen). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta ..
Sujardi, T. P., Yunanto,  & Irawati. (2021). Implikasi Perubahan Status Desa Bergas Lor Menjadi  Kelurahan  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. NOTARIUS, 14 (1), 368-382) .
SSutanto, H. A., Hakim, L., & Fatkhurohman. (2022). POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Legal Spirit, 5(2) .