Volume 04 Nomor 01, Desember 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia

## DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
24/PDT.G/2021/PN BJN)
Oleh: Eri Setiawan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang topleskrupuk@gmail.com

## Siti Mariyam
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang sitimariyam@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Salah  satu  proses  penting  untuk  menentukan  suatu  putusan  perkara  perdata  adalah pertimbangan  hukum  Hakim  melalui  tahapan  musyawarah  para  Hakim.  Dalam musyawarah  tersebut  para  Hakim  seringkali  mempunyai  perbedaan  pendapat  atau dissenting opinion dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dissenting opinion Hakim dan apa penyebab dissenting opinion Hakim serta akibat hukum bagi para pihak dalam pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (studi  kasus  Putusan  Nomor  24/Pdt.G/2021/PN  Bjn).  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion Hakim Anggota II terletak pada pertimbangan hukum atas pokok perkara,  sedangkan  penyebab  dissenting  opinion Hakim  yaitu  Hakim  mayoritas  hanya memberikan pertimbangan hukumnya  dari syarat formil  gugatan  saja  sementara  Hakim Anggota II selain syarat formil ia juga mempertimbangkan perkara melalui rasa keadilan dan kepatutan.
Kata Kunci : dissenting opinion, perjanjian pengikatan jual beli

## ABSTRACT
One of the important processes for determining a civil case decision is the legal consideration of judges through the stages of deliberation of judges. In the deliberations the judges often have opinion differences or dissenting opinion  in giving legal consideration. This study aims to determine the dissenting opinion of the judge and what causes dissenting opinion of the judge and the legal consequences for the parties in the cancellation of the deed of sale and purchase  Binding  Agreement  (Case  Study  Pecision  Number  24/Pdt.G/2021/PN  Bjn).  The method used in this study is normative juridical sourced from secondary data consisting of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials,  then analyzed using  descriptive  analytical  methods.  The  results  of  the  study  indicated  that  the dissenting  opinion  of  the  Minority  Judge  lied  in  the  legal  considerations  on  the  subject matter of the case meanwhile the Majority Judge did not consider the subject matter of the case because they assessed the claim as formal disability, whereas the cause of the dissenting opinion are the Minority Judge did not assess the existence of formal disability in the lawsuit and the Minority Judge considered the subject matter of the case with the principles of justice and propriety.
Keywords: dissenting opinion, binding sale and purchase agreement

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dimana  setiap warganya  mendapatkan  kebebasan  berpendapat  yang  dilindungi  oleh  undang-undang, demikian pula kebebasan yang dimiliki oleh seorang Hakim saat menjalankan profesinya yaitu  dalam  hal  penilaian  yang  mendasari  diputuskannya  suatu  perkara,  dilindungi  juga oleh undang-undang. Kebebasan disini mempunyai maksud tidak adanya intervensi dari pihak manapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun  1945)  menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi,  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. 1 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia. 2
Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  bebas  dan  merdeka,  terlepas  dari  segala  pengaruh.  Hakim  dalam memutus  perkara  berpegang  teguh  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku untuk  memenuhi  rasa  keadilan.  Wujud  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka salah satunya yaitu adanya kebebasan Hakim dalam berpendapat mengenai pertimbangan hukum  terhadap  suatu  perkara  tanpa  dipengaruhi  oleh  Hakim  lain  yang  menangani
1 Konsideran UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
perkara yang sama meskipun pada akhirnya musyawarah  dan mufakatlah yang menjadi putusan para Hakim.
Penentuan  nilai  putusan  Hakim  yang  mengadili  suatu  perkara  dapat  membuat suatu  putusan  yang  berbeda,  seperti  perkara  yang  penulis  temui  pada  putusan  perkara perdata  Nomor  24/Pdt.G/2021/PN  Bjn.  Hakim  mayoritas  menilai  terdapat  cacat  formil dalam  surat  gugatan  Penggugat  berupa  tidak  sempurnanya  kaitan  antara  posita  dengan petitum  dalam  surat  gugatan  Pengugat,  sedangkan  Hakim  minoritas  lebih  memperkuat pendapatnya  dengan  melihat  unsur-unsur  objek  gugatan,  petitum  gugatan  dan  posita gugatan yang Tergugat lakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat suatu dissenting opinion diantara para Hakim.
Dissenting  opinion yaitu  pendapat  hakim  yang  berbeda  dengan  mayoritas  hakim lainnya  secara  substansi 3 .  Dengan  kata  lain dissenting  opinion merupakan  opini  atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Dissenting opinion sebagai instrumen  menuju  kualitas  penegakan   hukum  yang  lebih  baik,  pranata  ini  memiliki beberapa  makna  penting  dalam pembangunan  dan  perkembangan  hukum  di  Indonesia, yakni dissenting  opinion merupakan  pilar  penting  dalam  menjaga  peradilan  tetap  sehat.
Dissenting  opinion juga  merupakan  cerminan  kebebasan  personal  Hakim  dan imparsialitas  Hakim,  memberikan  efek psikology  dwang dalam  membuat  putusan pengadilan di masa depan, dissenting opinion sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusan  pengadilan  dan  intrumen  mengembalikan public  trust terhadap  putusan pengadilan, serta pendobrak paradigma penemuan hukum dalam mewujudkan rechsidee . Adapun  yang  menjadi  objek  kajian  penulis  terkait  perspektif  kebebasan  Hakim dalam  menemukan  kebenaran  materiil  yang  mencerminkan sense  of  justice, konsepsi dissenting opinion berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan pengadilan,  serta  penerapan  kebebasan  eksistensial  Hakim  melalui dissenting  opinion dalam  upaya  penemuan  kebenaran  materiil.  Sebagaimana  telah  penulis  kemukakan  di muka, dissenting  opinion terdapat  dalam  putusan  perkara  perdata  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN  Bjn.  Perkara  tersebut  terkait  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  antara Penggugat  dan  Tergugat  I  yang  melibatkan  Notaris  dan  PPAT  sebagai  Tergugat  II  serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro sebagai Turut Tergugat. Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut  diawali  dengan  adanya  utang  piutang antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam perjanjian utang piutang kedua belah pihak telah sepakat  bahwa  Penggugat  meminjam  sejumlah  uang  dan  Tergugat  I  memberikan pinjaman  uang  sejumlah  Rp  60.000.000,  00  (enam  puluh  juta  rupiah)  dengan  jaminan sertifikat  Hak  Milik  atas  nama  Penggugat.  Pinjaman  tersebut  telah  disepakati pelunasannya dalam tempo 4 (empat) bulan dengan bunga Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta  rupiah) sehingga total  pengembalian pinjaman dan bunga menjadi Rp 110.000.000, 00  (seratus  sepuluh  juta  rupiah).  Atas  dasar  pinjaman  tersebut,  Tergugat  I  meminta kepada Penggugat agar dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas sertifikat yang menjadi jaminan utang.
Oleh karena adanya tekanan dari Tergugat I akhirnya Penggugat menyetujui untuk membuat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  yang  dilakukan  di  hadapan  Notaris
3 Imam Mahdi, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia , Yogyakarta: Teras, hlm. 294.
meskipun  Penggugat  merasa  keberatan  sebab  Penggugat  hanya  bermaksud  meminjam uang  dengan  jaminan  Sertifkat  Hak  Milik  Penggugat  dan  nilai  jual  objek  yang  dijadikan jaminan adalah Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah), dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup besar dengan nilai utang.
Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  merupakan  perjanjian  pendahuluan  yang dibuat  oleh  calon  penjual  dan  calon  pembeli  atas  dasar  kesepakatan  sebelum  jual  beli dilakukan.  Dengan  kata  lain,  PPJB  merupakan  perjanjian  pendahuluan  untuk  lahirnya perjanjian  pokok/utama.  Dengan  adanya  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut, Penggugat  selaku  debitur  merasa  dirugikan  sehingga  Penggugat  selaku  debitur mengajukan  gugatannya  terhadap  Tergugat  I  selaku  kreditur  di  Pengadilan  Negeri Bojonegoro.  Salah  satu  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  yaitu  adanya  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  I  sehingga  menjadikan  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Nomor:  46  tertanggal  25  Januari  2021  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  karena  cacat  hukum  dan  tidak  sah  sehingga  dinyatakan dibatalkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk mengkaji serta menganalisis  tentang  “ DISSENTING  OPINION HAKIM  DALAM  PEMBATALAN  AKTA PERJANJIAN  PENGIKATAN  JUAL  BELI  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn)” .

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  dissenting  opinion  Hakim  dalam  Pembatalan  Akta  Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn)?
2. Apa  yang  menjadi  penyebab  dissenting  opinion  Hakim  dalam  Pembatalan  Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn)?
3. Bagaimana  akibat  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi  dissenting  opinion Hakim dalam pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metodologi Pendekatan
Pendekatan  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui dissenting  opinion Hakim  dalam  pembatalan  Akta  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  dan  penyebab  terjadinya dissenting  opinion dalam pembatalan  akta  tersebut  serta  akibat  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi dissenting opinion Hakim.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis  yakni  penelitian  dengan  menggambarkan  peraturan  perundangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum positif. 4 Penelitian  ini  menitikberatkan  kepada  masalah-masalah  sebagaimana adanya  dan  hasil  penelitian  kemudian  diolah  serta  dianalisis  untuk  diambil
4 Moch. Nazir, 2008, “Metode Penelitian” , Gralia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.
kesimpulannya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis ini dilakukan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai dissenting opinion Hakim dalam putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn.

## 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian
Untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dalam  penelitian  ini,  diperoleh melalui data sekunder,data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan,  risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum Sekunder b. Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan  penelitian  yang  terdiri atas  buku  teks  bukan  hukum  yang  terkait dengan penelitian seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia umum. 5

## 4. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  (bahan  hukum)  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Alat  pengumpulan  data yang  digunakan  yaitu  dengan  studi  dokumen  untuk  memperoleh  data  dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data
Semua  data  yang  diperoleh  dianalisa  secara  kualitatif  dan  penarikan kesimpulan  digunakan  dengan  menggunakan  metode  logika  deduktif,  yaitu penarikan  kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat umum mengenai kaidah hukum  menuju  hal-hal  yang  bersifat  khusus  mengenai dissenting  opinion pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dissenting Opinion Hakim dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn) Penulis  membuat  perbandingan opinion atau  pertimbangan  hukum Hakim  mayoritas  dan  Hakim  minoritas  dalam  perkara  perdata  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn sebagaimana tabel di bawah ini:
5 Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, hlm. 141.
Tabel 1. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim No. Pertimbangan Hukum Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn Hakim Mayoritas Hakim Minoritas 1 Dalam Eksepsi: Tentang gugatan kabur Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I&II serta replik Penggugat atas eksepsi tersebut; Hakim menjelaskan mengenai apa yang dimaksud gugatan tidak jelas; Hakim menjelaskan mengenai apa yang dimaksud gugatan tidak jelas; Eksepsi Tergugat I patut dinyatakan ditolak karena surat gugatan Penggugat sudah bersifat terang dan jelas dan tidak bersifat Obscuur libel: Hakim mencermati surat gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perikatan utang piutang dan perikatan jual beli; Eksepsi Tergugat II patut dinyatakan ditolak karena Penggugat telah menjelaskan secara jelas dan terang hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat 2 Status Hukum Petitum gugatan hanya mempermasalahkan perikatan jual beli. Hakim tidak memberikan penilaiannya. 3 Dalam Pokok Perkara Status hukum perikatan hutang Piutang harus ditentukan lebih dahulu oleh penggugat tidak dituntut status hukumnya. Hakim mempertimbangkan fakta mengenai terjadinya perkara berdasarkan surat gugatan Penggugat; Tidak dipertimbangkan oleh Hakim karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hakim mempertimbangkan ketidakikutseratan suami Penggugat pada saat penandatangan akta, dan tanda tangan yang dilakukan di rumah Penggugat oleh karena suami Penggugat sakit;
Hakim mempertimbangkan replik Tergugat II mengenai terbitnya PPJB yang murni karena jual beli, Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membahas hutang piutang; Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I; Hakim menilai keterangan saksi (suami Penggugat) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena dilakukan tidak di bawah sumpah dan suami Penggugat digolongakan orang yang tidak cakap; Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Sutini, saksi M.Chamim, dan saksi Siti Fatimatus Zahroh; Hakim menilai tandatangan suami penggugat yang tidak dilakukan di kantor Notaris tidak serta merta mengakibatkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
Hakim mempertimbangkan kesepakatan para pihak berdasar Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPer; Hakim mempertimbangkan bahwa ada cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat I;
Hakim menilai PPJB adalah perjanjian semu yang menggantikan perjanjian hutang piutang. 4 Kesimpulan Hakim menilai terdapat cacat formil dalam surat gugatan berupa tidak sempurnanya kaitan antara posita dengan petitum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hakim menilai petitum Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan karena perbuatan Tergugat I menurut hukum adalah penyalahgunaan keadaan; Akta yang dibuat di hadapan Tergugat II cacat kehendak yaitu berupa penyalahgunaan keadaan maka Akta PPJB harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal. 2. Penyebab Dissenting  Opinion Hakim  dalam  Pembatalan  Akta
Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn).
Sebuah perjanjian haruslah diawali dengan itikad baik dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta tidak mengidahkan asas-asas perjanjian agar  tercipta  suatu  perjanjian  yang  berkeadilan.  Perkara  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN  Bjn  sangat  jelas  terbaca  bahwa  Tergugat  I  memiliki  itikat tidak baik dan tidak menerapkan asas kepatutan sebagaimana tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata yang  berbunyi “Persetujuan -persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  persetujuan,  diharuskan  oleh kepatutan,  kebiasaan  atau  undang- undang”. Dengan  mengenakan  bunga sejumlah Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) atas pinjaman yang sebesar Rp 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) merupakan sebuah perjanjian yang tidak patut.
dissenting opinion Hakim, antara lain sebagai berikut:
a. Mengenai gugatan kabur, posita, dan petitum dalam surat gugatan. Gugatan  merupakan  tuntutan  hak  yang  diajukan  oleh  satu  atau  para pihak  yang  merasa  hak  dan  kepentingannya  dirugikan  yang  ditujukan kepada  pihak  lain  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut,  sedangkan  surat gugatan  merupakan  surat  yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada  ketua pengadilan  yang  berwenang,  yang  memuat  tuntutan  hak  yang  di  dalamnya
mengandung  suatu  sengketa  dan  sekaligus  merupakan  landasan  dasar pemeriksaan  perkara. 6 Posita  disebut  juga  dengan Fundamentum  Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang  menggambarkan  adanya  hubungan  yang menjadi  dasar  atau  uraian  dari  suatu  tuntutan.  Untuk  mengajukan  suatu tuntutan,  seseorang  harus  menguraikan  dulu  alasan-alasan  atau  dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian  tentang  kejadian  perkara atau  duduk  persoalan suatu kasus. 7
Menurut  penulis,  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  telah  dirumuskan peristiwa  hukum  dan  telah  dijelaskan  pula  fakta-fakta  yang  mendahului peristiwa  hukum  tersebut,  yakni  lahirnya  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli (PPJB)  yang berawal dari adanya  hutang piutang  antara Penggugat  dan Tergugat  I  (Penggugat  menjelaskan  bagaimana  proses  hutang  piutang terjadi),  sehingga  hubungan  keperdataan  antara  Penggugat  dengan  Para Tergugat  sudah jelas  dan  terang.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  perumusan gugatan  yaitu substantierings  theorie dan individualisering  theorie .
Substantierings  theorie mengatakan  dalil  gugatan  tidak  cukup  hanya merumuskan  peristiwa  hukum yang  menjadi  dasar  tuntutan,  tetapi  juga harus  menjelaskan  fakta-fakta  yang mendahului  peristiwa  hukum  yang menjadi  penyebab  timbulnya    peristiwa  hukum  tersebut,  sedangkan i ndividualisering  theorie menyatakan  bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang  dikemukakan  dalam  gugatan  harus  dengan  jelas  memperhatikan hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  tuntutan. 8 35 Dengan demikian  tidak dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
Petitum  adalah  tuntutan yang  diminta oleh  Penggugat  kepada  Hakim untuk  dikabulkan.  Petitum  merupakan  syarat  formil  yang  bersifat  mutlak. Menurut Yahya Harahap, supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat  formil,  harus  mencantumkan  petitum  gugatan  yang  berisi  pokok tuntutan penggugat,  berupa  deskripsi  yang  jelas  menyebut  satu  per  satu dalam akhir
gugatan  tentang  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  pokok  tuntutan penggugat  yang  harus  dinyatakan  dan  dibebankan  kepada  tergugat. 9 R. Soeroso mengklasifikasikan petitum atau tuntutan menjadi 3 (tiga), yaitu: 10 Tuntutan  primair  atau  tuntutan  pokok  yang  langsung  berhubungan dengan pokok perkara;
1) Tuntutan  tambahan,  bukan  tuntutan  pokok  tapi  masih  ada hubungannya dengan pokok perkara;
6 Mukti Anto, 2004, Praktek Perkara Perdata , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 39.
7 https://www.hukumonline.com/klinik/a/replik-duplik-posita-petitum-lt50c454b656489,  diakses  tanggal  28  Juli 2022.
8 M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.
9 Ibid , hlm. 63.
10 37 R. Soeroso,  2006, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28.
2) Tuntutan subsidiair atau pengganti.
Petitum  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dalam  perkara  Nomor  24/
Pdt.G/2021/PN Bjn adalah sebagai berikut:
1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan  rumah  berdiri  diatasnya  seluas  213  M²  (dua  ratus  tiga  belas meter persegi)  yang terletak di Desa Dander RT 044, RW 040, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
3) Menyatakan  Tergugat  dan  Tergugat  I  bersalah  dinyatakan  Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4) Menyatakan  Akta  Jual  Beli  Nomor:  46  tertanggal  25  Januari  2021  yang dibuat di hadapan Tergugat I Cacad Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang sah autentik dan dinyatakan dibatalkan;
5) Menghukum  Turut  Tergugat  dan  Tergugat  I  untuk  bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
Dalam  Peradilan  yang  baik,  Mohon  Putusan  yang  seadil-adilnya  ( Ex Aequo Et Bono ).
Bertitik  tolak  dari  petitum  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut, penulis  terlebih  dahulu  menguraikan  mengenai  sita  jaminan.  M.  Yahya Harahap menerangkan  bahwa  pada  pokoknya  sita  jaminan  bertujuan  agar barang  itu  tidak  digelapkan  atau  diasingkan  selama  proses  persidangan berlangsung,  sehingga  nantinya  putusan  dapat  dilaksanakan. 1138 Berdasarkan  Pasal  227,  226  HIR.  Pasal  261,  dan  260  RBg,  ada  dua  macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat ( conservatoir beslag )  dan  sita  jaminan  terhadap barang  milik  penggugat  ( revindicatoir beslag ). 12 Sita revindicatoir merupakan penyitaan atas barang bergerak milik penggugat  yang  dikuasai  oleh  tergugat.  Barang  yang  dimohon  agar  disita harus  disebutkan  dalam  surat  gugatan  atau  permohonan  tersendiri  secara jelas  dan  terperinci. 13 Dari  uraian  mengenai  sita  jaminan  ini,  maka  dapat dilihat  bahwa  posita  dengan  petitum  Penggugat  dalamperkara  perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn adalah telah sempurna kaitannya, yaitu dalam posita  disebutkan  bahwa  Penggugat  khawatir  benda  jaminan  yakni Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  2144  atas  nama  Penggugat  dialihkan  atau dipindahtangankan  oleh  Tergugat  I  kepada  pihak  lain  akibat  adanya  Akta PPJB,  sedangkan  dalam  petitumnya  Penggugat  memohonkan  sita jaminan atas barang milik Penggugat.
b. Mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat 1) Dalam  hubungan  keperdataan,  perjanjian  mempunyai  peran  yang sangat  penting  sebab  dengan  adanya  perjanjian  tersebut  akan  menjadi
11 M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 339.
12 https://pn-banyuwangi.go.id/sita-jaminan, diakses tanggal 29 Juli 2022
13 https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-06-01-33-28/sita-jaminan-barang-milik-penggugat.html, diakses tanggal 29 Juli 2022.
jaminan hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  dan  bisa  menjadi  bukti bahwa  telah  benar-benar  diadakan  perjanjian.  Perjanjian  pada  dasarnya dapat  berupa  perjanjian  lisan  maupun  tulisan.  Dalam  perkara  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn tersebut antar Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum yakni melakukan kesepakatan hutang piutang yang mana dibuktikan dengan adanya kwitansi tertanggal 5 Februari 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yang berisi pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat I dengan jaminan rumah Penggugat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dari terhitung tanggal  5 Februari 2021 sampai dengan tanggal  5 Juni 2021,  apabila  pihak  Penggugat  tidak  mengembalikan  maka  rumah  menjadi hak milik Tergugat I dan apabila belum jatuh tempo maka tidak bisa dijual. Melihat  dari  kwitansi  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Penggugat  dan Tergugat I membuat suatu perjanjian.
Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam  sebuah  perjanjian  hutang  piutang.  Pertama  terkait  objek  perjanjian yang merupakan unsur essensialia dari suatu perjanjian dan objek perjanjian telah  secara  jelas  dicantumkan  dalam  kwitansi  tersebut  yaitu  rumah (sertifikat)  Penggugat.  Kedua,  adanya  sebuah  nilai  atau  jumlah  tertentu, dimana  dalam  perjanjian  tersebut  menyebutkan  sejumlah  uang  (besarnya uang)  yang dipinjam Penggugat.  Dengan  kata  lain,  dalam  kwitansi  tersebut telah  memenuhi  komponen-komponen  sebuah  perjanjian  antara  lain: terdapat  nama  kedua  belah  pihak  yaitu  Penggugat  dan  Tergugat  I, menyebutkan  jumlah  pinjaman,  terdapat  jangka  waktu  pengembalian, jaminan  (objek)  pinjaman,  kompensasi  pinjaman  (apabila  Penggugat wanprestasi).  Dengan  demikian,  kwitansi  yang  dibuat  oleh Penggugat  dan Tergugat  I  dapat  disebut  sebagai  surat  yang  bukan  akta.  Kekuatan pembuktian  surat-surat  yang  bukan  akta  diserahkan  pada  pertimbangan Hakim.  Atas  dasar  hal  ini  maka  hubungan  keperdataan  Penggugat  dan Tergugat  I  sebagaimana  dipermasalahkan  Tergugat  II  tidak  dapat  diterima sebab  dalam  posita  Penggugat  telah  menjelaskan  secara  terang  dan  jelas mengenai  duduk  persoalan  yang  kemudian  didukung  oleh  adanya  bukti berupa kwitansi yang diajukan oleh Penggugat.
c. Mengenai persetujuan suami Penggugat dalam PPJB
Menurut keterangan seorang ahli dari Kantor Pertanahan menyatakan bahwa  sertifikat  hak  milik  nomor  2144  dilakukan  pendaftaran  awal  oleh pertanahan pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 15123/2016, status tanah dari buku C desa Nomor 1367 Persil 17 klas D II dan telah dilakukan proses pengumuman pada tanggal 22 September 2016 Nomor 3126/Peng-12.17/X/ 2016, didasarkan dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 28  Juli  2016  yang  didapatkan  ahli  waris  tanggal  23  November  2015, Pemohon  mendapatkannya  dari  hibah  berdasarkan  Akta  Hibah  tanggal  28 Juli 2016 Nomor 598/2016.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  dipastikan  bahwa  harta  yang menjadi  objek  sengketa  merupakan  harta  perolehan  Penggugat  karenanya
tidak perlu harus ada persetujuan suaminya apabila akan melakukan jual beli tanah  karena  berdasarkan  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  35 ayat (2) menyebutkan bahwa:
“Harta  bawaan  masing -masing  suami  istri,  baik  harta  tersebut diperoleh  sebelum  menikah  atau  dalam  pernikahan  yang  diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta  pribadi  sepenuhnya  berada  di  bawah  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.
Hal ini berarti bahwa atas harta yang diperoleh sebagai warisan oleh si istri, si istri berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun, selama suami dan istri tersebut tidak memperjanjikan yang lain. Oleh karena itu, istri tidak perlu  meminta  izin  dari  suaminya  untuk  menjual  tanah  yang  diwariskan kepada  istri  selama  suami  dan  istri  tidak  memperjanjikan  bahwa persetujuan  dibutuhkan,  dalam  hal  melakukan  tindakan  hukum atas  harta dari warisan. 14 Mengenai harta  dalam perkawinan Sayuti Thalib mengatakan bahwa ada  yang dinamakan  harta yang  diperoleh  dalam  perkawinan  tetapi berasal  dari  warisan. 15 Dengan  demikian  adanya  persetujuan  suami Penggugat  dengan  ikut  serta  memberikan  tanda  tangannya  di  dalam  Akta PPJB  mungkin  merupakan  suatu  bentuk  sikap  kehati-hatian  Notaris  yang mengantisipasi apabila ada sengketa di kemudian hari atau dengan kata lain suami Penggugat tersebut bisa dijadikan saksi apabila terjadi sengketa terkait PPJB, meskipun tanda tangan suami dilakukan di rumah karena alasan sakit.
d. Mengenai PPJB
Adanya  fakta  bahwa  Akta  PPJB  dibuat  murni  karena  jual  beli sebagaimana  dalil bantahan  yang  dikemukakan  oleh  Tergugat  II  (Notaris). Menurut penulis, alasan dibuatnya PPJB yang dikemukakan Tergugat I atau para  pihak  kepada  Notaris  patut  dicurigai  adanya  unsur  penipuan maupun itikad tidak baik dari Tergugat I karena memberikan keterangan palsu atau tidak menceritakan apa adanya kepada Tergugat II (Notaris), oleh karenanya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:
“suatu  perjanjian  yang  dibuat berdasarkan  sebab  yang  palsu  adalah batal  demi  hukum  ( nitietbaarheid )  dan  akta  yang  dibuat    kekuatan pembuktiannya  terdegradasi  dari  akta  autentik  menjadi  di  bawah tangan,  akan  tetapi  tentang kebenaran  formal  yang  terdapat  dalam kepala  dan  penutup akta  tersebut  tetap  mengikat  para  pihak  yang membuatnya.”
e. Mengenai penyalahgunaan keadaan
Hakim  Anggota  II  menilai  adanya  penyalahgunaan  keadaan  dalam
14 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-persetujuan-istri-untuk-menjual-harta-warisan- lt51f72c9139eab, diakses tanggal 27 Juli 2022.
15 Sayuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Edisi Cet.1, Universitas Indonesia , Jakarta, hlm. 83.
perbuatan  Tergugat  I  berupa  penyalahgunaan  keunggulan  ekonomi, sehingga  Akta  Notaris  tersebut  menjadi  cacat  kehendak  maka  Akta  PPJB harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal. Menurut  penulis,  tidak  adanya  undang-undang  ataupun  peraturan  yang membatasi  jumlah  maksimal  bunga  pinjaman  membuat  posisi  debitur semakin  lemah  sehingga  pada  akhirnya  debitur  berada  di  pihak  yang dirugikan.  Pembatasan  bunga  yang  terlampau  tinggi  hanya  dikenal  dalam bentuk Woeker-ordonantie 1938 , yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara)  tahun  1938  No.  524, yang  menetapkan,  apabila  antara  kewajiban- kewajiban  bertimbal-balik  dari  kedua  belah  pihak  dari  semula  terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada  Hakim  untuk  menurunkan  bunga yang  telah  diperjanjikan  ataupun untuk  membatalkan  perjanjiannya. 16 Meskipun  tidak  ada  peraturan  yang membatasi pengenaan bunga pinjaman, dengan dikenakannya bunga sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) kepada  Penggugat  oleh  Tergugat I  sangat  bertentangan  dengan  prinsip  kepatutan.  Bagaimana  mungkin bunga pinjaman mencapai 80 %  lebih dari nilai hutang.
Penyalahgunaan  keadaan  merupakan  bentuk  cacat  kehendak  yang hingga saat ini belum terkodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tolok ukur penyalahgunaan keadaan sendiri diketahui adanya ketidakseimbangan  kedudukan  para  pihak  dan  waktu  terjadinya penyalahgunaan keadaan berada pada waktu pra kontrak. 1744 Melihat pokok persoalan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  sangat  jelas  ada ketidaseimbangan kedudukan, Tergugat I mengenakan bunga pinjaman yang sangat  tinggi,  yang  sangat  tidak  masuk  akal  besarannya,  kepada Penggugat yang kondisinya sedang terdesak sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa menyanggupi pinjaman dan bunga tersebut. Meskipun ada kesepakatan disini namun  kesepakatan  tidak dilakukan  secara  sukarela.  Ketidakseimbangan kedudukan  para  pihak  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  cacat kehendak,  apalagi  dalam  perjanjian  yang  ditulis  pada  kwitansi  yang  dibuat oleh  Pnggugat  dan  Tergugat  I  ada  janji  mengenai  beralihnya  kepemilikan aset yang nilainya jauh  lebih tinggi daripada nilai hutang  maka sangat  jelas bahwa dari awal itikad Tergugat I tidak baik.
3. Akibat Hukum bagi Para Pihak Apabila Terjadi Dissenting Opinion Hakim dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi dissenting  opinion Hakim dalam pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan jual beli adalah para pihak tetap harus  tunduk  pada  keputusan  Hakim  mayoritas  atau  dapat  dikatakan  bahwa dissenting  opinion Hakim  tidak  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  hasil putusan  yang  harus  dijalankan  oleh  para  pihak  karena dissenting  opinion
16 Prof. R. Subekti, S.H., 1985, Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung, hlm. 130.
17 Ariyanto dalam https://www.ugm.ac.id/id/berita/18784-mencari-tolok-ukur-ideal-untuk-penyelesaian-kasus- penyalahgunaan-keadaan, diakses tanggal 28 Juli 2022
merupakan  bagian  dari  sebuah  proses  musyawarah  yang  dilakukan  Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim memutus suatu perkara. Dalam hal pembatalan Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dalam perkara  Nomor  24/  Pdt.G/2021/PN  Bjn,  oleh  karena  Majelis  Hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli (PPJB) Nomor 46 tanggal  25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris (Tergugat II) tetap mengikat para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
a. Dissenting  opinion Hakim  dalam  putusan  perkara  perdata  Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bjn adalah:
Terhadap eksepsi Tergugat I: Surat gugatan penggugat sudah terang dan jelas dan tidak bersifat obscuur libel Dalil  tergugat  I  bahwa  PPJB  tersebut  sah  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku menurut Hakim Anggota II hal tersebut tidak sesuai dengan esensi eksepsi itu sendiri sehingga gugatan eksepsi patut dinyatakan ditolak.
Terhadap eksepsi Tergugat II:
Hubungan  keperdataan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dijelaskan secara  jelas  dan  terang  oleh  Penggugat  dan  gugatan  Penggugat  tidak bersifat kabur, sehingga eksepsi Tergugat II patut ditolak.
Dalam Pokok Perkara:
Menimbang bahwa memperhatikan surat gugatan dan jawaban para pihak di  persidangan  adapun  yang  menjadi  permasalahan  pokok  yang  patut diselesaikan adalah “apakah Akta PPJB Nomor 46 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh
Penggugat I dan Tergugat I di hadapan Tergugat II selaku Notaris sah atau tidak?”
Menimbang  bukti-bukti  dan  keterangan  saksi  dan  setelah  mempelajari bukti  P- 1  dan  bukti  T1-2  mengenai  tandatangan  suami  Penggugat  tidak dilakukan  di  kantor  Notaris  tidak  serta  merta  mengakibatkan  perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut  merupakan perbuatan melawan hukum.
Menimbang  bahwa  dari  pihak  Tergugat  I  ada  melakukan  suatu  bentuk penyalahgunaan  keadaan  yaitu  berupa  penyalahgunaan  keunggulan ekonomi  dengan  memberikan  bunga  tinggi  bertentangan  dengan  rasa keadilan dan kepatutan.
Menimbang  dari  fakta  persidangan,  Hakim  Anggota  menilai  PPJB  adalah
perjanjian semu  yang  menggantikan hutang piutang,  dan menurut  hukum tidak dapat dibenarkan dan masuk kategori penyalahgunaan keadaan Petitum  Penggugat  yang  meminta  supaya  menyatakan  Tergugat  I  dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan karena  secara  spesifik  perbuatan  Tergugat  I  menurut  hukum  adalah penyalahgunaan  keadaan. Akta  PPJB  yang  dibuat  di  hadapan  Tergugat  II dibuat  karena  adanya  cacat  kehendak  berupa  adanya  penyalahgunaan keadaan  maka  menurut  Hakim  Anggota II Akta PPJB nomor 46 tanggal 25 Januari  2021  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan dinyatakan batal.
b. Penyebab Dissenting opinion Hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/ 2021/PN
Bukan hanya dari syarat formilnya saja tetapi ia juga mempertimbangkan perkara  ini  melalui  rasa  keadilan  dan  kepatutan  sehingga  dalam pertimbangan hukumnya disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli  yang  dibuat  di  hadapan  Tergugat  II  dibuat  karena  adanya  cacat kehendak  berupa  penyalahgunaan  keadaan,  oleh  karenanya  Akta  PPJB Nomor 46  tanggal  25  Januari  2021  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal.
c. Akibat  hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi dissenting  opinion Hakim dalam pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  adalah  para  pihak harus  tetap  tunduk  pada  amar  putusan.  Terkait  dengan  pembatalan  Akta PPJB  dalam  perkara  Nomor  24/Pdt.G/2021/PN  Bjn  oleh  karena  amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka dengan sendirinya  Akta  PPJB  tersebut  masih  mengikat  kedua  belah  pihak  atau dengan kata lain Akta PPJB masih tetap berlaku.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  penulis  memberi  masukan sebagai berikut:
a. Dissenting  opinion dijamin  dalam  konstitusi  yaitu  UUD  NRI  1945, hendaknya tetap berpegang teguh pada prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum .
b. Perlu  dilakukan  observasi  terhadap  kasus  lain  yang  serupa  untuk meningkatkan  kwaliatas  dan  pemahaman  khususnya  mengenai dissenting opinion .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anto, Mukti. Praktek Perkara Perdata . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Jakarta:  Sinar  Grafika.
2016.
Notodisoerjo,  R.Soegono. Hukum  Notariat  Di  Indonesia  Suatu  Penjelasan .Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1993.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  11/PRT/M/2019  Tentang  Sistem  Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
PP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman