https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN NEGARA

## IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AT COUNTRY BORDER
Emris Yeverson Kaja Jade
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. Adisucipto No.8, Atambua *Koresponden email: emrisy.kajajade@gmail.com

## ABSTRAK
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat pelaksanaan  fungsi  keimigrasian.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  optimal  peran  TPI  dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan data yang diperoleh dari  studi  literatur  yakni  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  serta  jurnal-jurnal  ilmiah  yang  relevan,  dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini  memperlihatkan bahwa terdapat beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal tersebut dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi Ditjen Imigrasi dan pemangku kepentingan lainnya, yakni perlu adanya evaluasi dan pembaharuan terhadap nota kesepahaman antar dua negara, perlu adanya pendidikan pejabat imigrasi bagi petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, perlu adanya aturan operasional yang  mengakomodasi  hak  cuti  tahunan  tambahan,  perlu  adanya  pembagian shift dalam  pelaksanaan  tugas,  perlu adanya insentif tambahan bagi petugas imigrasi, serta perlu adanya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di TPI perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Kata kunci : Keimigrasian; perbatasan; tempat pemeriksaan imigrasi

## ABSTRACT
Immigration Checkpoints (TPI) are designated zones for immigration checks as a place to carry out the immigration function. This research was conducted to see how optimal the role of TPI is in implementing the immigration function on the border of Indonesia and Timor Leste. The method used in this research is normative-empirical research method. The normative-empirical research method uses data obtained from literature studies, namely laws and regulations, books, and relevant scientific journals, and is followed by conducting interviews and observations. The results of this study show that there are several TPI on the border of Indonesia and Timor Leste that are not optimal in implementing the  immigration  function.  This  can  be  studied  from  3  (three)  aspects,  namely  institutions,  human  resources,  and infrastructure.  Furthermore,  there  are  several  things  that  can  be  recommended  for  the  Directorate  General  of Immigration  and  other  stakeholders,  namely  the  need  for  an  evaluation  and  updating  of  the  memorandum  of understanding between the two countries, the need for education of immigration officers for immigration officers on duty at the borders of Indonesia and Timor Leste, the need for regulations operations that accommodate additional annual  leave  entitlements,  the  need  for  shift  distribution  in  the  implementation  of  tasks,  the  need  for  additional incentives for immigration officers, and the need for improvement and construction of infrastructure facilities at TPI on the border of Indonesia and Timor Leste.
Keywords: Immigration; border; immigration checkpoints

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman memaksakan terjadinya perpindahan  orang  dari  suatu  negara  ke  negara lainnya.  Hal  tersebut  biasa  dikenal  dengan  istilah imigrasi.  Secara  etimologi,  istilah  imigrasi  pada dasarnya  berasal  dari  bahasa  Latin “migratio” yang  bermakna  perpindahan  orang  dari  suatu  ne- gara atau tempat menuju ke negara atau tempat lain (Jazim  dan  Charles,  2015).  Dari  istilah  imigrasi kemudian  berkembanglah  istilah  keimigrasian.  Di Indonesia, perpindahan orang antar negara merupa- kan  hak  dasar  yang  dijamin  oleh  konstitusi.  Pada Pasal  28E  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD
1945)  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan meninggalkannya,  serta  berhak  kembali.  Secara yuridis,  hak  fudamental  sebagaimana  dimaksud pasal 28E UUD 1945 telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimig- rasian  (UU  Keimigrasian).  Di  Indonesia,  keimig- rasian  merupakan  bagian  dari  pemerintah  yang berfungsi  untuk  melakukan  pelayanan  keimigra- sian, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Keimigrasian Pasal 1 Angka (1) mem- berikan definisi bahwa “Keimigrasian adalah hal
ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara” . Disisi  lain,  perbatasan  Indonesia  dan  Timor Leste  juga  tidak  terlepas  dari  aktivitas  lalu  lintas orang masuk maupun keluar kedua negara tersebut. Perbatasan merupakan aspek penting dalam hubu- ngan  antarnegara  dan  kedaulatan    suatu  negara. Setiap  negara  memiliki  kedaulatan  untuk  me- negakan  hukum  dan  peraturan  negara  di  wilayah negaranya termasuk di wilayah perbatasan. Lahir- nya  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste didasari oleh keputusan warga Timor Timur untuk memisahkan  diri  dari  Republik  Indonesia  untuk menjadi Timor Leste pada 20 Mei 2002 akibat hasil referendum rakyat Timor Timur pada tahun 1999. Perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  terbagi menjadi dua, yakni perbatasan laut dan perbatasan darat.  Perbatasan  laut  terletak  di  beberapa  titik, yakni  Pulau Alor, Wetar, Kisar, Leti, Batek, Liran, Mangudu  dan  Meatimiarang.  Sedangkan  perba- tasan darat terletak di beberapa Kabupaten,  seperti di Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor  Tengah  Utara  dan  Kabupaten  Kupang. Perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste dibagi menjadi  dua  sektor,  yaitu:  (1)  Sektor  Barat, sepanjang  119,7  km  yang  meliputi  Kabupaten Kupang  dan  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan berbatasan langsung dengan Distrik Oeccussi yang merupakan  wilayah enclave Timor  Leste,  dan  (2) Sektor Timur (Sektor Utama), sepanjang 149,1 km yang  meliputi  Kabupaten  Malaka  dan  Kabupaten Belu,  serta  berbatasan  langsung  dengan  Distrik Bobonaro  dan  Distrik  Covalima  di  Timor  Leste (Puspitasari, 2013).
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  M.HH-02.GR.02.02  Tahun  2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, terdapat 182 Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  di  seluruh Indonesia dengan rincian 37 TPI Bandar Udara, 90 TPI Pelabuhan Laut, 44 TPI Pos Lintas Batas Tra- disional dan 11 TPI Pos Lintas Batas Internasional. Di  antara  182  TPI  tersebut,  terdapat  10  (sepuluh) TPI  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Timor Leste,  yakni  TPI  Motaain,  TPI  Motamasin,  TPI Wini, TPI Napan yang berfungsi sebagai Pos Lintas Batas  Internasional  di  wilayah  kerja  Kantor Imigrasi  Kelas  II  TPI  Atambua  dan  TPI  Hau- meniana,  TPI  Builalu,  TPI  Laktutus,  TPI  Lak- maras,  TPI  Turiskain  yang  berfungsi  sebagai  Pos Lintas  Batas  Tradisional  dan  terletak  di  wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Selain itu, ada TPI Oepoli yang terletak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang namun tidak menjadi  objek  dalam  penelitian  ini.  TPI  adalah
zona  yang  ditetapkan  untuk  pemeriksaan  keimig- rasian sebagai tempat menjalankan fungsi keimig- rasian  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Angka  (3) UU  Keimigrasian  (Muhammad,  2018).  TPI merupakan yurisdiksi tempat bagi petugas imigrasi untuk menjalankan kebijakan selektif keimigrasian (selective policy) dalam rangka inspeksi keimigra- sian  terhadap  pelintas,  penumpang,  penanggung jawab  dan  awak  alat  angkut  di  TPI  darat,  laut, maupun udara (Arifin, 2018).
Lebih  lanjut,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi (Ditjen  Imigrasi)  sebagai  lembaga  negara  yang mengurusi  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  ke- imigrasian  di  Indonesia  melaksanakan  fungsi keimigrasian  di  sepanjang  perbatasan  Indonesia dan Timor Leste. Selaras dengan tugasnya, Ditjen Imigrasi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  negara sekaligus penegak kedaulatan negara memberikan pelayanan  dan  pengawasan  terhadap  lalu  lintas orang  dengan  memberlakukan  kebijakan  selektif (selective  policy) bagi  setiap  orang  yang  akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia.  Namun, dalam  pelaksanaan  kebijakan  selektif  terhadap akvitas orang keluar masuk di perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak terlepas dari permasalahan. Salah  satu  permasalahan  yang  sering  dijumpai  di perbatasan  Indonesia  dengan  Timor  Leste  adalah pelintas batas ilegal. Pelintas batas ilegal merupa- kan  sebutan  bagi  seseorang  ataupun  sekelompok orang  yang  melakukan  aktifitas  imigrasi  tanpa memiliki atau memiliki dokumen perjalanan yang sah  tetapi  melakukan  aktifitas  imigrasi  tidak melalui TPI.
Berdasarkan  data,  pada  tahun  2021  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melakukan 3 (tiga) kali deportasi terhadap warga negara Timor Leste yang masuk ke Indonesia tanpa melewati pemerik- saan  keimigrasian  di  TPI.  Deportasi  pertama dilakukan  pada  10  Agustus  2021,  kedua  pada  19 Agustus  2021  dan  ketiga  pada  21  Agustus  2021. Dari  3  (tiga)  kali  deportasi  selama  bulan  Agustus 2021,  jumlah  warga  negara  Timor  Leste  yang dideportasi  sebanyak  629  orang.  Ratusan  pelintas batas  ilegal  tersebut  masuk  ke  Indonesia  tidak melalui  TPI  melainkan  melalui  jalur  ilegal  atau yang lebih dikenal dengan istilah jalur tikus (Paulin dkk, 2023).
Padahal  Kebijakan  selektif  dirancang  untuk melindungi  kepentingan  nasional  bahwa  setiap orang  yang  masuk  maupun  keluar  wilayah  Indo- nesia diwajibkan melewati pemeriksaan keimigra- sian  di  TPI  agar  tidak  membahayakan  keamanan negara serta meminimalisir kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia, perdagangan ora- ng, pencucian uang, korupsi, kejahatan perikanan,
kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  (narkoba) serta  kejahatan-kejahatan  lainnya.  Pelaksanaan kebijakan selektif telah diatur  dalam  UU Keimig- rasian  Pasal  9  Angka  (1)  bahwa, "Setiap  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi” .  Oleh sebab  itu,  mengingat  pentingnya  pelaksanaan fungsi keimigrasian seperti pelaksanaan kebijakan selektif, maka diperlukan peran TPI yang optimal di  seluruh  wilayah  Indonesia  termasuk  diwilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Lebih  lanjut,  untuk  mengetahui  optimalnya peran  TPI  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan Timor  Leste,  maka  perlu  adanya  kajian  tentang Optimalisasi  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dalam Pelaksanaan  Fungsi  Keimigrasian  di  Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selanjutnya, penelitian ini  akan  melihat  seberapa  optimal  peran  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  dalam  pelaksanaan  fungsi keimigrasian  di  perbatasan  Indonesia  dan  Timor Leste  sekaligus  melihat  kendala-kendala  yang dialami. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan  berkontribusi  bagi  Ditjen  Imigrasi sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penguatan Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  untuk  Pelaksanaan Fungsi  Keimigrasian  di  Perbatasan  Indonesia  dan Timor Leste.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian  normatif-empiris  adalah  suatu  metode penelitian yang memadukan unsur normatif dengan data  tambahan  atau  unsur  empiris.  Metode  pene- litian  normatif-empiris  menggunakan  data  yang diperoleh  dari  studi  literatur  yakni  peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  serta  jurnal- jurnal ilmiah yang relevan, lalu dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Penulis me- lakukan  wawancara  kepada  petugas  imigrasi  dan observasi  secara  langsung  di  wilayah  perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, penulis juga merupakan  salah  satu  petugas  imigrasi  yang  ber- tugas pada TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Lebih lanjut, penulis melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data  secara  sistematis  yang  diperoleh  dari  kum- pulan  data  penelitian.  Adapun  tahapan  teknik analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan model  Miles  dan  Huberman  (Dimas  dan  Giovani, 2020), yakni sebagai berikut: 1) Pengurangan data sebagai  tahap  penyederhanaan,  pengklasifikasian dan  pemilihan  data  yang  diperlukan  agar  relevan
dengan topik penelitian. 2) Penyajian data, sebagai tahap untuk menyusun data secara sistematis yang kemudian  dapat  memberikan  kesimpulan  untuk penelitian  ini,  3)  Penarikan  kesimpulan,  sebagai tahap untuk menjawab rumusan masalah berdasar- kan data yang terkumpul sebagai hasil kajian data.
Selain  itu,  metode  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah studi literatur, wawancara dan observasi.  Studi  literatur  adalah  teknik  pengum- pulan  data  dengan  mengadakan  telaah  terhadap literatur  yang  memiliki  hubungan  dengan  pene- litian.  Literatur  tersebut  berupa  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer  adalah  peraturan  yang  relevan  dengan penelitian  seperti  peraturan  yang  terkait  dengan keimigrasian.  Sedangkan,  bahan  hukum  sekunder adalah  jurnal,  buku,  dokumen,  dan  karya  ilmiah lainnya  yang  relevan.  Selanjutnya  dilakukan  wa- wancara  dan  observasi.  Wawancara adalah  suatu cara  mengumpulkan  data  dengan  bertanya  lang- sung  kepada  responden  mengenai  pemasalahan yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  observasi  adalah teknik  pengumpulan data lewat pengamatan secara langsung pada objek penelitian (David, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau yang dising- kat  TPI  merupakan  zona  yang  ditetapkan  untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat pelaksa- naan  fungsi  keimigrasian  (tempat  yuridis  peme- riksaan  keimigrasian)  (Muhammad,  2018).    Oleh karena  itu,  peran  TPI  sangat  vital  dalam  pelak- sanaan  fungsi  keimigrasian  termasuk  di  wilayah perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste.  Ketika Timor  Leste  diintegrasikan  dengan  Indonesia melalui  invasi  militer  tahun  1975,  perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak menjadi hal yang urgensi  untuk  dibicarakan.  Namun  keputusan warga  Timor  Timur  untuk  memisahkan  diri  dari Republik  Indonesia  untuk  menjadi  Timor  Leste pada  20  Mei  2002  akibat  hasil  referendum  rakyat Timor  Timur  pada  tahun  1999,  membuat  per- batasan  negara  di  antara  kedua  negara  tersebut menjadi penting untuk dibicarakan kembali.
Perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste terbagi  menjadi  dua,  yakni  perbatasan  laut  dan perbatasan  darat.  Perbatasan  laut  terletak  di beberapa  titik,  yakni    Pulau  Alor,  Wetar,  Kisar, Leti,  Batek,  Liran,  Mangudu  dan  Meatimiarang, sedangkan  perbatasan  darat  terletak  di  beberapa Kabupaten, yaitu di Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan  Kabu- paten  Kupang.  Perbatasan  darat  Indonesia  dan Timor  Leste  dibagi  menjadi  dua  sektor,  yaitu:  (1) Sektor  Barat,  sepanjang  119,7  km  yang  meliputi
Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara  dan  berbatasan  langsung  dengan  Distrik Oeccussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste,  dan  (2)  Sektor  Timur  (Sektor  Utama),  se- panjang  149,1  km  yang  meliputi  Kabupaten  Belu dan  Kabupaten  Malaka  serta  berbatasan  langsung dengan Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima di Timor Leste (Puspitasari, 2013).
Menurut Pasal 1 Angka (12) UU Keimigrasian menjelaskan  bahwa “Tempat  Pemeriksaan  Imig- rasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar  udara,  pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain sebagai  tempat  masuk  dan  keluar  Wilayah  Indo- nesia” . Lebih  lanjut,  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH- 02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemerik- saan Imigrasi, terdapat 10 (sepuluh) TPI di wilayah perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste,  yakni  TPI Motaain, TPI Motamasin, TPI Wini dan TPI Napan yang  berfungsi  sebagai  Pos  Lintas  Batas  Inter- nasional di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI  Atambua.  Selanjutnya,  ada  TPI  Haumeniana, TPI Builalu, TPI Laktutus, TPI Lakmaras dan TPI Turiskain  yang  terletak  di  wilayah  kerja  Kantor Imigrasi  Kelas  II  TPI  Atambua  dan  berfungsi sebagai  Pos  Lintas  Batas  Tradisional.  Selain  itu, ada  TPI  Oepoli  yang  terletak  di  wilayah  kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang namun tidak menjadi objek dalam penelitian ini.
Gambar 1 . TPI di Kanim Atambua
Lebih  lanjut,  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Atambua (Kanim Atambua) merupakan unit pelak- sana teknis di bawah  Direktorat Jenderal Imigrasi yang  menjalankan  fungsi  keimigrasian  di  3  (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Belu (12 Kecamatan), Kabupaten Malaka (12 Kecamatan) dan Kabupaten Timor  Tengah  Utara  (25  Kecamatan).  Kanim Atambua  membawahi  9  (sembilan)  TPI  dan  me- miliki  129  orang  pegawai  yang  terdiri  dari  10 Pejabat  Struktural,  27  Pejabat  Fungsional  Analis Keimigrasian  (JFAK),  60  Pejabat  Fungsional Pemeriksa  Keimigrasian  (JFPK)  dan  32  Pejabat
Pelaksana  atau  Pejabat  Fungsional  Umum  (JFU). Dari  129  orang  pegawai  tersebut,  yang  memiliki kualifikasi  sebagai  pejabat  imigrasi  hanya  ber- jumlah 8 (delapan) orang dan 2 (dua) diantaranya masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kanim  Atambua  berlokasi  di  Jalan  Marsda  Adi Sucipto  Nomor  8,  Manumutin,  Kecamatan  Kota Atambua, Kabupaten Belu (Kota Atambua).
Diantara 10 (sepuluh) TPI di perbatasan Indo- nesia  dan  Timor  Leste,  9  (sembilan)  diantaranya terletak  di  wilayah  kerja  Kanim  Atambua.  Ke- sembilan  TPI  tersebut  adalah  TPI  Motaain,  TPI Motamasin,  TPI  Wini,  TPI  Napan,  TPI  Haume- niana,  TPI  Builalu,  TPI  Laktutus,  TPI  Lakmaras dan TPI Turiskain. Disisi lain, wilayah perbatasan Indonesia  dan  Timor  Leste  tidak  terlepas  dari aktivitas  imigrasi  keluar  maupun  masuk  kedua negara  tersebut.  Aktivitas  tersebut  merupakan  hal yang terjadi sehari-hari bagi masyarakat di wilayah perbatasan.  Aktivitas  imigrasi  biasanya  dilakukan oleh  masyarakat  perbatasan  biasanya  bertujuan untuk  melakukan  kegiatan  sosial  budaya  seperti mengikuti  acara  adat,  acara  perkawinan,  upacara kematian  atau  hanya  sekedar  mengunjungi  sanak saudara.  Selain  untuk  kegiatan  sosial  budaya, kegiatan  ekonomi  seperti  membeli  bahan  pokok rumah  tangga  juga  menjadi  alasan  masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor  Leste  melakukan aktivitas imigrasi (Remigius, 2018).
Tabel 1 . TPI di Kanim Atambua Kabupaten Belu Malaka Timor Tengah Utara TPI Motaain TPI Wini TPI Motamasin TPI Turiskain TPI Haumeniana TPI Builalu TPI Napan TPI Laktutus TPI Lakmaras
Lebih  lanjut,  optimalisasi  TPI  dalam  pelaksa- naan fungsi keimigrasian dapat dikaji berdasarkan 3  (tiga)  aspek  yaitu  kelembagaan,  sumber  daya manusia, dan sarana prasarana (Insan, 2018).
1. Aspek Kelembagaan
Secara  kelembagaan,  penetapan  suatu  tempat  se- bagai TPI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Jalur  perlintasan  orang  dan  barang  yang keluar maupun masuk wilayah perbatasan.
b. Berdasarkan perjanjian antara kedua negara yang berbatasan.
c. Harus ada counterpart imigrasi dari negara tetangga.
Tabel 2 . Kondisi TPI di Kanim Atambua TPI STATUS TPI KETERANGAN Motaain Optimal Ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara. Motamasin Optimal Ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara. Wini Optimal Ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara. Turiskain Optimal Ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara. Builalu Kurang Optimal Tidak ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara. Lakmaras Kurang Optimal Tidak ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi dan tidak termasuk perjanjian antar kedua negara. Laktutus Kurang Optimal Tidak ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara. Haumeniana Kurang Optimal Tidak ada kantor imigrasi/ counterpart imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara. Napan Kurang Optimal *Tidak ada aktivitas imigrasi karena pembangunan PLBN Napan.
Sesuai dengan hasil pengumpulan data, terdapat beberapa penyebab kondisi TPI tidak optimal, yaitu pertama, tidak ada kantor imigrasi/ counterpart dari pihak imigrasi Timor Leste. Hal ini terjadi pada TPI Lakmaras,  TPI  Laktutus,  TPI  Builalu  dan  TPI Haumeniana. Kedua, bukan merupakan perjanjian antar  kedua  negara.  Hal  ini  terjadi  pada  TPI  Lak- maras  yang  bukan  merupakan  TPI  yang  diper- janjikan pada  nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik De- mokratik  Timor  Leste  tentang Traditional  Border Crossings  and  Regulated  Market pada  Juni  2003. Ketiga, tidak adanya aktivitas lalu lintas baik WNI atau WNA yang keluar maupun masuk di beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hal ini  terjadi  pada  TPI  Lakmaras,  TPI  Laktutus,  TPI Builalu, TPI Haumeniana dan TPI Napan. Khusus untuk  TPI  Napan,  hal  tersebut  disebabkan  oleh pembangunan  gedung  Pos  Lintas  Batas  Negara (PLBN) Napan yang mengakibatkan tidak adanya aktivitas  lalu  lintas  baik  WNI  atau  WNA  yang keluar  maupun  masuk  di  TPI  tersebut  sehingga dalam  penelitian  ini  TPI  Napan  dikategorikan berstatus tidak aktif.
2. Aspek Sumber Daya Manusia
Peran  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  merupakan  hal yang penting. Kemampuan dan kompetensi petugas imigrasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste harus  menjadi  suatu  urgensi  untuk  dilihat.  Dalam UU  Keimigrasian,  pelaksanaan  fungsi  keimig- rasian disepanjang garis perbatasan wilayah Indo- nesia  termasuk  di  TPI  dilaksanakan  oleh  pejabat
imigrasi.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  (7)  UU  Ke- imigrasian  mendefenisikan  bahwa “Pejabat Imig- rasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian  serta  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  ber- dasarkan Undang-Undang ini”.
Lebih  lanjut,  UU  Keimigrasian  secara  jelas telah  menentukan  ada  beberapa  fungsi  dan  we- wenang  yang  disyaratkan  hanya  bisa  dilakukan oleh  pejabat  imigrasi.  Fungsi  dan  wewenang pejabat  imigrasi  tersebut  bersifat  atribusi  karena diatur  secara  langsung  oleh  UU  Keimigrasian sehingga tidak dapat didelegasikan  terhadap petu- gas  imigrasi  yang  bukan  pejabat  imigrasi.  Dalam UU  Keimigrasian,  fungsi  dan  wewenang  yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi di TPI yaitu:
a. Pasal  9  Angka  (1),  Pasal  15  dan  Pasal  16 yaitu  tentang  kewenangan  melakukan  pe- meriksaan  keimigrasian  kepada  WNI  atau WNA yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia.
b. Pasal 13 yaitu kewenangan menolak orang asing masuk wilayah Indonesia.
c. Pasal  26,  Pasal,  27,  Pasal  29  dan  Pasal  31 yaitu  kewenangan  menerbitkan  dan  men- cabut  dokumen  perjalanan  Republik  Indo- nesia.
Selain  itu,  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  yang dapat  dilaksanakan  oleh  petugas  imigrasi  bukan pejabat  imigrasi  telah  diatur  dalam  UU  Keimig- rasian  Pasal  32  Ayat  (3)  yakni  “ Pejabat  Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian  dan  pencatatan,  baik  secara  manual maupun  elektronik,  dalam  blanko  dan  formulir: a)Paspor  biasa;  b)  Surat  perjalanan  laksana paspor; dan c) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.”
Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka (7) UU Ke- imigrasian  mensyaratkan  bahwa  petugas  imigrasi yang  menjadi  pejabat  imigrasi  harus  memiliki keahlian teknis, memiliki wewenang untuk melak- sanakan tugas dan tanggung jawab dan telah meng- ikuti pendidikan khusus keimigrasian. Mekanisme pengangkatan  pejabat  imigrasi  dapat  dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perekrutan umum yang dilakukan  melalui  pendidikan  tinggi  kedinasan Politeknik  Imigrasi  (Poltekim)  selama  4  (empat) tahun  atau  pengangkatan  pegawai  Kementerian Hukum  dan  HAM  yang  memenuhi  syarat  untuk mengikuti  pendidikan  pejabat  imigrasi  (DIKPIM) selama satu tahun.
Tabel  3 .  Distribusi  SDM  dan  Jam  Kerja  di  TPI wilayah  kerja  Kanim  Atambua  bulan  April  2023 (wawancara dan observasi langsung, 2023)
TPI Jumlah Pegawai (Orang) Jam kerja (per minggu) JFA K JFP K JF U Peji m Motaain 6 9 6 0 7 x 8 Jam Motamasin 2 4 3 0 6 x 8 Jam Wini 2 4 3 0 7 x 8 Jam Turiskain 0 6 1 0 6 x 8 Jam Builalu 1 3 0 0 7 x 8 Jam Lakmaras 0 0 0 0 7 x 8 Jam Laktutus 3 1 0 0 7 x 8 Jam Haumeniana 0 7 0 0 7 x 8 Jam Napan 0 6 2 0 7 x 8 Jam Catatan: JFAK (Jabatan Fungsional Analis
Keimigrasian); JFPK (Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian); JFU (Jabatan Fungsional Umum); Pejim (Pejabat imigrasi).
Berdasarkan hasil pengumpulan data, salah satu permasalahan  SDM  di  TPI  wilayah  kerja  Kanim Atambua  adalah  tidak  adanya  pejabat  imigrasi. Ketidakadaan lulusan Poltekim dan pegawai yang telah  mengikuti  diklat  pejabat  imigrasi  menjadi alasan ketidakadaan pejabat imigrasi yang bertugas di  TPI  wilayah  kerja  Kanim  Atambua.  Hal  ini membuat  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  di  TPI kurang  optimal  karena  tugas  yang  seharusnya  di- lakukan oleh pejabat imigrasi malah dilakukan oleh pegawai  JFAK,  JFPK,  JFU  yang  tidak  memiliki kualifikasi sebagai pejabat imigrasi dan tidak diberi kewenangan  oleh  UU  Keimigraisan,  sehingga  hal tersebut  secara  hukum  tidak  memiliki  kekuatan hukum dan berpotensi dapat dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara mengenai keabsahan dan kewenangan pegawai JFAK, JFPK, JFU dalam melakukan  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  yang tidak diberi kewenangan oleh UU Keimigraisan.
Selain  itu,  permasalahan  SDM  di  TPI  wilayah kerja  Kanim  Atambua  adalah  jam  kerja  petugas imigrasi yang melebih ketentuan perundang-unda- ngan  dan  hak  cuti  tahunan  tambahan  yang  belum terakomodir.  Menurut  Keputusan  Menteri  Penda- yagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di
Lingkungan  Lembaga  Pemerintah  mensyaratkan pengaturan  jam  kerja  efektif  adalah  37,5  jam  per minggu  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pro- duktivitas  dan  efesiensi  kerja,  kesejahteraan pegawai  dan  meningkatnya  pelayanan  terhadap masyarakat. Pengabaian terhadap jam kerja efektif ini  akan  berdampak  buruk  terhadap  pelaksanaan fungsi  keimigrasian  di  TPI  dan  menimbulkan  hal yang bertolak belakang dengan tujuan sebagaimana dimaksud. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya insentif lembur atau tunjangan lainnya.
Disisi lain, hak cuti tahunan tambahan bagi PNS di tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud Pasal 312 Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeris  Sipil  dan  Peraturan  Kepala  BKN  Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai  Negeri  Sipil  juga  tidak  dapat  diberikan kepada  petugas  imigrasi  yang  bekerja  di  TPI wilayah kerja Kanim Atambua. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan operasional yang dikeluarkan oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  pene- rapan di lingkungan internal Kementerian Hukum dan HAM.
Permasalahan SDM selanjutnya adalah kurang- nya  kesejahteraan  petugas  imigrasi  yang  bertugas di  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste.  Kesa- maan pendapatan petugas imigrasi yang bertugas di TPI  perbatasan  yang  merupakan  wilayah  3T (terdepan, terluar, terpencil) dengan petugas imig- rasi yang tidak ditempatkan di wilayah perbatasan menjadi  hal  yang  tidak  adil.  Hal  ini  dikarenakan beban  kerja  dan  kesulitan  yang  dialami  petugas imigrasi  di  perbatasan  berbeda  dengan  petugas imigrasi  yang  tidak  ditempatkan  di  wilayah  per- batasan.  Keadaan  tersebut  bertolak  belakang  de- ngan  pegawai  bea  cukai  yang  di  tempatkan  di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ber- dasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  Cukai Nomor  Per-11/BC/2016  tentang  Pedoman  Pelak- sanaan  Pengumandahan  (detasering)  Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai, pegawai bea cukai yang ditugaskan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste mendapatkan insentif  Perjalanan Dinas Jaba- tan  Pengumandahan  (detasering)  karena  bertugas di perbatasan (Citra dkk, 2022).

## 3. Sarana Prasarana
Dalam  menjalankan  fungsi  keimigrasian,  fasi- litas atau sarana dan prasarana keimigrasian di TPI memiliki  peran  penting  sebagai  alat  bantu  yang difungsikan  petugas  imigrasi  di  TPI  untuk  me- nerapkan  prosedur  pemeriksaan  keimigrasian sesuai  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Tabel  4 .  Sarana  Prasarana  di  TPI  wilayah  kerja Kanim  Atambua  (wawancara  dan  observasi langsung, 2023)
TPI Fasilitas Jarak dari Kanim Atamb ua Kendar aan Dinas Listrik/Jar ingan/Air Kondisi Bangunan TPI Motaain Tidak ada Ada/ Baik/ Ada Sangat baik 18 Km Motamasi n 1 Motor dan 1 Mobil Patroli Ada/ Roaming saat listrik padam/ Ada Sangat baik 89,4 Km Wini 1 Motor Ada/ Baik/ Ada Sangat baik 75 Km Turiskain Tidak ada Ada/Roa ming saat listrik padam/ Ada (sumur milik bea cukai) Baik 46,1 Km Builalu 1 Motor Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada Buruk 67 Km Lakmaras Tidak ada Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada Tidak ada bangunan TPI 52,5 Km Laktutus Tidak ada Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada Tidak ada bangunan TPI 23,6 Km Haumenia na 1 Motor Ada/ Buruk/ Tidak ada Tidak ada bangunan TPI (pinjam pakai bangunan pasar) 107 Km Napan 1 Motor Ada/ Baik/ Ada Sedang dalam pembangu nan PLBN Napan 108 Km
Dari hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa hanya ada 5 (lima) kendaraan dinas roda dua dan 1 (satu) kendaraan dinas roda empat yang digunakan oleh  69  (enam  puluh  sembilan)  petugas  imigrasi yang  berkerja  di  TPI  wilayah  kerja  Kanim  Atam- bua.  Hal  ini diperparah  dengan  tidak  adanya  ang- kutan umum yang dapat digunakan untuk pergi dan pulang  dari  TPI  sehingga  menyebabkan  petugas imigrasi  harus  menggunakan  kendaraan  pribadi
untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang dari TPI.  Penggunaan  kendaraan  pribadi  membuat petugas  imigrasi  harus  menyisihkan  uang  tamba- han  untuk  melakukan service berkala  terhadap kendaraan pribadi yang digunakan.
Lebih  lanjut,  perjalanan  pergi  pulang  TPI dilakukan  setiap  hari  oleh  sebagian  petugas  imig- rasi karena kondisi bangunan TPI yang buruk atau tidak adanya bangunan TPI maupun mess pegawai di  TPI  sehingga  menyebabkan  petugas  imigrasi tidak  dapat  menetap.  Hal  ini  diperparah  dengan jarak  yang  jauh  antara  Kanim  Atambua  dan  TPI tempat  petugas  imigrasi  bertugas.  Dari  hasil  pe- ngumpulan  data,  dapat  dilihat  bahwa  TPI  dengan jarak terdekat adalah TPI Motaain dengan jarak 18 km  dan  Jarak  terjauh  adalah  TPI  Napan  dengan jarak  108  km.  Jarak  yang  jauh  ditambah  mendan/ jalan  yang  buruk  juga  menyebabkan  petugas imigrasi memerlukan waktu yang lebih lama untuk perjalanan  ke  beberapa  TPI.  Hal  ini  seperti perjalanan ke TPI Builalu dan TPI Turiskain yang kondisi  medan/jalan  mengalami  longsor  atau perjalanan  ke  TPI  Motamasin  yang  kondisinya medan/jalan tidak memiliki jembatan penghubung sehingga  pada  musim  hujan  menyebabkan  sungai meluap  dan  akibatnya  jalan  tersebut  tidak  dapat dilalui.
Selanjutnya,  kondisi  beberapa  bangunan  TPI yang  buruk  atau  bahkan  tidak  adanya  bangunan TPI  juga  mempersulit  petugas  imigrasi  dalam melaksanakan  fungsi  keimigrasian.  Hal  ini  terjadi di  TPI  Lakmaras  dan  TPI  Laktutus  yang  tidak mempunyai  bangunan  TPI  serta  TPI  Napan  yang tidak  mempunyai  bangunan  TPI  karena  dalam pembangunan PLBN Napan. Kondisi tersebut juga terjadi pada TPI Haumeniana yang tidak memiliki bangunan TPI akibat longsor yang disebabkan oleh badai seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sehingga petugas imigrasi se- mentara  menggunakan  gedung  pasar  yang  dipin- jamkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Timor  Tengah Utara  untuk  melaksanakan  fungsi  keimigrasian.
Gambar  2 .  Kondisi  Bangunan  TPI  Haumeniana Akibat Longsor
Selain  itu,  permasalahan  sarana  prasarana seperti  listrik,  air  dan  jaringan  juga  menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste.  Ketidak- adaan fasilitas seperti air bersih membuat petugas imigrasi tidak dapat melakukan MCK (mandi, cuci, kakus)  di  TPI  tersebut  sehingga  mengakibatkan petugas  imigrasi  tidak  dapat  menetap  di  pos  ter- sebut. Ketidakadaan listrik dan diperparah dengan jaringan  internet  yang  buruk  atau roaming mem- buat petugas imigrasi kesulitan melakukan laporan langsung kepada atasaan dari TPI. Disamping itu, walaupun ada keterbatasan sarana prasarana namun petugas  imigrasi  tetap  melaksankan  fungsi  ke- imigrasian  dengan  melakukan  pengamatan  dan pemantauan situasi disekitar TPI tersebut.

## KESIMPULAN
Optimalisasi  terhadap  TPI  dalam  pelaksanaan fungsi  keimigrasian  di  perbatasan  Indonesia  dan Timor  Leste  dapat  dikaji  dari  3  (tiga)  aspek  yaitu kelembagaan,  sumber  daya  manusia  dan  sarana prasarana. Secara kelembagaan, terdapat beberapa penyebab kondisi TPI di perbatasan Indonesia dan Timor  Leste  kurang  optimal,  yaitu  pertama,  tidak ada kantor imigrasi/ counterpart dari pihak imigrasi Timor  Leste. Kedua, bukan merupakan perjanjian antar kedua negara. Ketiga, tidak adanya aktivitas lalu lintas baik WNI atau WNA yang keluar mau- pun masuk di beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pelaksanaan fungsi keimigrasian yang  tidak  dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  me- lainkan  oleh  JFAK,  JFPK  dan  JFU  yang  sebe- narnya  tidak  diberi  kewenangan  oleh    UU  Ke- imigrasian  menyebabkan  kurangnya  optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI perbatasan Indonesia  dan  Timor  Leste.  Selain  itu,  permasa- lahan  mengenai  jam  kerja  petugas  imigrasi  yang melebihi ketentuan perundang-undangan, hak cuti tahunan  tambahan  yang  belum  terakomodasi  dan kurangnya  kesejahteraan  petugas  imigrasi  yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga  menjadi  penyebab  kurang  optimalnya  pelak- sanaan  fungsi  keimigrasian  di  TPI  perbatasan Indonesia  dan  Timor  Leste.  Disamping  itu,  keter- batasan  sarana  prasarana  seperti  listrik,  jaringan, dan  air  juga  menyulitkan  petugas  imigrasi  untuk berkerja.  Selain  itu,  jarak  yang  jauh  ditambah jalan/medan yang sulit, minimnya kendaraan dinas, buruknya  kondisi  bangunan  juga  merupakan  ken- dala  yang  dialami  petugas  dalam  pelaksanaan fungsi keimigrasian. Disisi lain, walaupun terdapat kendala namun petugas imigrasi tetap  melaksana- kan  fungsi  keimigrasian  di  perbatasan  Indonesia dan Timor Leste.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  R.  2018.  Penolakan  Orang  Asing  ke Indonesia  melalui  Tempat  Pemeriksaan
Imigrasi  Di  Bandara  Internasional:  Sebuah Kedaulatan Absolut, Jurnal Kajian Keimigrasian, 1(1). 151-165. https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.18 Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru (Doctoral  dissertation,  Riau
University).
Citra,  K.,  Ade,  R.,  Dhanu,  A.  P.,  Endah,  K., Eka,  N.  K.,  Esther,  I.,  et  al.  2022. Membangun  Indonesia  Dari  Pinggiran Melalui  Penguatan  SDM  Keimigrasian Di  Wilayah  Perbatasan  Studi  Kasus: Kantor Imigrasi Atambua, Jakarta: Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum dan  HAM  Kementerian  Hukum  dan HAM Republik Indonesia.
David,  T.  2021.  Metode  Penelitian  Hukum: Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal
Ilmu
Pengetahuan Sosial, 8(8). 2463-2478. Dimas  A.  T  &  Giovani,  2020. Metode Penelitian:Panduan  Lengkap  Penelitian Dengan  Mudah, Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Insan, F. 2018. Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi Keimigrasian  Studi  Kasus  Imigrasi Entikong, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan
Hukum, 12(1).57-71. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.201
8.V12.57-71
Jazim  H  &  Charles  C.  2015. Hukum Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Khairiyah,  N.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021). Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Satu Keluarga  Satu  Sarjana  Oleh  Baznas  di Kabupaten  Kampar. Ministrate:  Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 3 (3), 258-266.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.HH-02.GR.02.02  Tahun  2020  Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi  Nomor  8  Tahun  1996  tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
Muhammad,  A.  S.  2018.  Menakar  Kedaulatan Negara  dalam  Perspektif  Keimigrasian. Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure ,  18(1).  43-57.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18. 43-57 Paulin,  J.  C.  T.,  Michael,  M.,  Johny,  P.  L.  2023. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 12(1). 1-15.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Traditional Border  Crossings  and  Regulated  Market , 2003.
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-
11/BC/2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Pengumandahan (detasering) Pegawai
Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Peraturan  Kepala  BKN  Nomor  24  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Cuti  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Puspitasari,  Yeni.  2013.  Upaya  Indonesia  Dalam Menangani  Masalah  Keamanan  Perbatasan Dengan  Timor  Leste  Pada  2002-2012. Skripsi, Publikasi.  Jakarta:  Prodi  Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah.
Remigius,  S.  2018.  Strategi  Pemerintah  Republik Indonesia  Dalam  Penanganan  Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. Jurnal Hubungan  Internasional, 9(2).  172-176. http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v11i2.9226
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.