## PENENTUAN PUSAT PELAYANAN PERKOTAAN DI KOTA TANJUNGPINANG

## Mita Apriana, Iwan Rudiarto
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedharto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50239
Email corresponding: mt.apriana@gmail.com Dikirimkan: 24-02-2020 Diterima: 20-06-2020 Diterbitkan: 26-07-2020

## Abstract
As a developing region, the problem of inequality development is a challenge for Tanjungpinang City so that the determination of centre place is the most important to do. The objective of this study is to identify areas in Tanjungpinang that have the potential as a central place. Quantitative approach  was  applied  with  central  place,  scalogram,  and  spatial  interaction  analysis  as  the assessment  tools.  The  results  indicate  that  Tanjungpinang  Timur  district  has  the  potential  as  a central  place  in  Tanjungpinang  City  which  has  23  types  of  service  facilities  and  totalling  550 units. It influenced on the strength of spatial interaction among districts in Tanjungpinang City. The  highest  spatial  interaction  value  is  Tanjungpinang  Timur  district  of  236,428,545  and  the lowest is Tanjungpinang Kota District of 21,002,925. These results can be a consideration for the local governments to determining the direction of regional development. By optimizing central places, the issue of development inequality in Tanjungpinang City can be avoided.
Keywords: scalogram; christaller; Marshall Index; central place; Tanjungpinang

## Abstrak
Sebagai  wilayah  yang  sedang  berkembang,  permasalahan  kesenjangan  dan  ketidakmerataan pembangunan  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  Kota  Tanjungpinang  sehingga  penentuan  pusat pelayanan  perkotaan menjadi  hal  yang penting untuk dilakukan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk mengidentifikasi  wilayah  di  Kota  Tanjungpinang  yang  berpotensi  sebagai  pusat  pelayanan perkotaan.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif  dengan analisis orde perkotaan berdasarkan teori tempat pusat/ central place , yaitu dengan menggunakan analisis  skalogram  dan  analisis  interaksi  keruangan.  Hasil  analisis  menyatakan  pusat  pelayanan utama  di  Kota  Tanjungpinang  berada  di  Kecamatan  Tanjungpinang  Timur,  memiliki  23  jenis fasilitas  pelayanan  sebanyak  550  unit,  dengan  nilai  interaksi  keruangan  tertinggi  sebesar 236,428,545, sedangkan yang memiliki nilai interaksi terendah adalah Kecamatan Tanjungpinang Kota sebesar 21,002,925. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk  mengoptimalkan  pusat-pusat  pelayanan  dalam  menentukan  arah  pembangunan  dan pengembangan  wilayah,  agar  isu  kesenjangan  dan  ketidakmerataan  pembangunan  di  Kota Tanjungpinang dapat dihindari.
Kata Kunci: skalogram, indeks sentralitas Marshall, pusat pelayanan, Tanjungpinang

## PENDAHULUAN
Kesenjangan dan pemerataan pembangunan merupakan  isu  krusial  nasional  dan  daerah. Suryana  &  Hafil  (2019)  dalam  situs  online republika.co.id  pada Selasa,  5  November  2019 memberitakan  penurunan  kesenjangan  antar wilayah  menjadi  salah  satu  isu  strategis  dan menjadi  prioritas  pembangunan  nasional. Permasalahan yang terjadi, fenomena kesenjangan  antarwilayah  mengarah  kepada kemiskinan dan ketertinggalan (Hidayat, 2018). Kesenjangan  merupakan  fenomena  perbedaan antar  wilayah  dikarenakan  ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dan salah satu cara yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi kesenjangan  adalah  dengan  mengoptimalkan pusat-pusat  pelayanan  (Muliana,  Astuti,  & Fadli, 2018).
Pusat  pelayanan  atau  lebih  dikenal  dengan central place menurut  Walter Christaller (1893- 1969)  merupakan  kota-kota  yang  menyajikan barang  dan  jasa  bagi  masyarakat  di  wilayah sekelilingnya  dengan  membentuk  suatu  hirarki berdasarkan  jangkauan  ( range)  dan  ambang batas  ( treshold)  penduduk  (Muliana  et  al., 2018).  Suatu  pusat  aktivitas  yang  senantiasa melayani  berbagai  kebutuhan  penduduk  harus terletak  pada  suatu  lokasi  yang  sentral  yaitu suatu tempat atau wilayah yang memungkinkan partisipasi  manusia  dalam  jumlah  maksimum, baik  mereka  yang  teribat  dalam  aktivitas pelayanan  maupun  yang  menjadi  konsumen dari  barang  dan  jasa  tersebut  (Utoyo,  2007). Pusat  wilayah  berfungsi  sebagai:  (1)  tempat terkonsentrasinya penduduk (permukiman); (2) pusat  pelayanan  terhadap  daerah  hinterland;
(3)  pasar  bagi  komoditas-komoditas  pertanian maupun  industri;  dan  (4)  lokasi  pemusatan industri  manufaktur  (Rustiadi,  2009).  Asumsi yang  digunakan  pada  teori  ini  antara  lain:  (a) Karena  para  konsumen  yang  menanggung ongkos  angkutan,  maka  jarak  ke  tempat  pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, amat penting;  (b)  Karena  konsumen  yang  memikul ongkos  angkutan,  maka  jangkauan  ( range) suatu  barang  ditentukan  oleh  jarak  yang dinyatakan dalam biaya dan waktu (Januarman, Ahyuni, & Purwaningsih, 2018). Kota  Tanjungpinang  merupakan  ibukota Provinsi  Kepulauan  dengan  koordinat  0 o 5’  LU dan  104 o 2 7’  BT dengan  memiliki  4  wilayah kecamatan.  Wilayahnya  berbatasan  dengan Kabupaten Bintan dan berada dalam satu pulau bernama  Pulau  Bintan.  Menurut  ukurannya, Kota  Tanjungpinang  termasuk  kota  sedang yang  berpenduduk  209,280  jiwa  (BPS,  2019). Melalui  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau,  Kota  Tanjungpinang  ditetapkan  sebagai daerah ibukota provinsi. Ibukota Tanjungpinang terletak di Kecamatan Tanjungpinang  Kota  bernama  Senggarang, sedangkan pusat pemerintahan Provinsi berada di  Pulau  Dompak,  Kecamatan  Bukit  Bestari. Sebagai  daerah  yang  sedang  berkembang, permasalahan  kesenjangan  dan  pemerataan pembangunan  menjadi  sebuah  tantangan  bagi Kota Tanjungpinang, sehingga penentuan pusat pelayanan  menjadi  hal  yang  penting  untuk dilakukan. Pemerintah daerah juga mengamanatkan  agar  meningkatan  pusat pelayanan  yang  fungsional,  berhierarki,  dan terintegrasi,  karena  kunci  bagi  pertumbuhan sekaligus  pemerataan  di  suatu  wilayah  adalah melalui penciptaan hubungan (keterkitan) yang saling  menguntungkan  antar  pusat-pusat pertumbuhan juga dengan wilayah pengaruhnya  (Firmansyah,  Hariyanto,  &
Indrayati, 2016).
Analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi  peranan  suatu  kecamatan berdasarkan  pada  kemampuan  masing-masing kecamatan  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat,  dengan  berisi  data  semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis  dan  sarana  pelayanan  dicatat  dalam sebuah format matriks (Rustiadi, 2009; Rahayu &  Santoso,  2014).  Analisis  skalogram  juga memberikan gambaran adanya pen- gelompokkan  permukiman  sebagai  pusat pelayanan  dengan  mendasarkan  pada  ke- lengkapan  fungsi  pelayanannya  (Utari,  2015). Dari uraian di atas, rumusan masalah penelitian adalah dimanakah wilayah Kota Tanjungpinang yang berpotensi untuk  menjadi pusat pelayanan?;  Adakah  indikasi  kesenjangan pembangunan di Kota Tanjungpinang?,
sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi wilayah di Kota
Tanjungpinang  yang  berpotensi  menjadi  pusat pelayanan.
Penelitian  terdahulu  (Jacob  &  Hasan,  2016; Muliana  et  al.,  2018)  menggunakan  analisis skalogram  untuk  menentukan  pusat-pusat pelayanan.  Beberapa  penelitian  lain  (Gulo, 2015;  Utari,  2015)  menambahkan  model gravitasi  untuk  melihat  interaksi  antar  pusat pelayanan  dan  Hailuddin,  Fadliyanti,  & Wijimulawiani,
(2018) secara khusus menggunakan  faktor  perhubungan,  ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dan mengkombinasikan dengan model gravitasi dan indeks  williamson  untuk  menganalsis  pusat pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya pada pengembangan  daerah  pendukung.  Dari beberapa sumber tersebut di atas, penelitian ini
menggunakan  metode  analisis  Christaller, analisis  skalogram  dan  menambahkan  analisis keruangan  dengan  model  gravitasi  untuk menganalisis  kekuatan  interaksi  antar  pusat pelayanan.  Analisis  keruangan  bermanfaat dalam  bidang  analisis  perencanaan  wilayah dengan  anggapan  dasar  bahwa  faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki, mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara 2(dua) kutub magnet (Octaria & Hidayat, 2015).
Interaksi Keruangan dan Pembangunan Wilayah Interaksi  keruangan  merupakan  suatu hubungan  timbal-balik  yag  saling  berpengaruh antar  dua  wilayah  atau  yang  lebih  dapat menimbulkan gelaja, kenampaka, atau permasalahan  baru  (Utoyo,  2007).  Kuat- lemahnya  sangat  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor utama,  yaitu  wilayah-wilayah  yang  saling melengkapi  ( regional  complementary),  adanya kesempatan  untuk  berintervensi  ( interventing oppotunity),  serta  adanya  kemudahan  transfer atau  pemindahan  dalam  ruang ( spatial transfer ability) (Kharisma & Triwardani, 2018). Aplikasi interaksi  keruangan  dapat  digunakan  dalam perencanaan pembangunan,
seperti penempatan  lokasi  pusat  pelayanan  dan pembangunan  prasarana  trasportasi  (Habib, 2016). Interaksi keruangan mengacu pada teori gravitasi  Newton  (1687)  bahwa  dua  buah benda  yang  memiliki  massa  tertentu  akan memiliki  gaya  tarik  menarik  antara  keduanya yang  dikenal  sebagai  gaya  gravitasi,  kemudian diterapkan  oleh  W.J  Reilly  (1929)  mengukur kekuatan  interaksi  keruangan  antara  dua wilayah  atau  lebih  (Hermawati  &  Sari,  2018). Reilly  (1929)  dalam  Latifah,  et.  al,  (2018)
berpendapat  bahwa  kekuatan interaksi  antar 2 wilayah  yang  berbeda  dapat  diukur  dengan memperhatikan  faktor  jumlah  penduduk  dan jarak kedua wilayah tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Kota
Tanjungpinang,  Provinsi  Kepulauan  Riau (Gambar  1)  dengan  batas-batas  wilayah administrasi  Kota  Tanjungpinang  adalah sebelah  utara,  timur  dan  selatan  berbatasan dengan  Kabupaten  Bintan  dan  sebelah  barat berbatasan  dengan  Kota  Batam.  Secara administratif, Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang  Kota  dan  Kecamatan  Bukit
Bestari,  terdiri  dari  18  kelurahan,  168  RW  dan 680 RT. Luas wilayahnya mencapai 258.82 km 2 yang  terdiri  dari  150.86  km 2 daratan  dan 107.96  km 2 lautan  dengan  keadaan  geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut (Tabel 1) (BPS, 2019).

## Kebutuhan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder Tahun  2018,  bersumber  dari  publikasi  Badan Pusat  Statistik  Kota  Tanjungpinang.  Data  yang digunakan berupa data jumlah penduduk, data fasilitas  pendidikan,  peribadatan,  perdagangan, dan  kesehatan.  Subjek  pada  penelitian  ini adalah  4  kecamatan  di  Kota  Tanjungpinang, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat,
Kecamatan  Tanjungpinang  Timur,  Kecamatan Tanjungpinang  Kota  dan  Kecamatan  Bukit Bestari.

## Tabel 1. Profil Wilayah Administratif Kota Tanjungpinang
No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Luas (m 2 ) Kepadatan (jiwa/km 2 ) 1 Tanjungpinang Timur 83,670 60.04 1,394 2 Bukit Bestari 61,005 46.51 1,312 3 Tanjungpinang Barat 46,607 4.62 10,088 4 Tanjungpinang Kota 17,998 39.69 453 Jumlah 209,280 150.86 Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2019 Metode Analisis Metode penelitian menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  analisis  data menggunakan  teori Central  Place  Christaller,
analisis  skalogram  dan  analisis  interaksi keruangan sebagaimana yang dilakukan (Muliana  et  al.,  2018;  Utari,  2015;  &  Gulo,
2015) dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menghitung  Orde  Perkotaan  Berdasarkan Christaller
Menurut  metode  Christaller,  perbandingan jumlah penduduk antara kota orde lebih tinggi dengan  kota  orde  setingkat  lebih  rendah setidaknya  tiga  kali  lipat  (Valetin  &  Pangi, 2017).  Dengan  kata  lain,  jumlah  penduduk pada  orde  yang  lebih  rendah  adalah  sepertiga dari  jumlah  penduduk  orde  yang  lebih  tinggi. Misalnya  pada  penelitian  ini,  Kecamatan
Tanjungpinang Timur memiliki jumlah penduduk  lebih  tinggi  yaitu  83,670  jiwa sehingga  berorde  1,  maka  perhitungan  orde  di bawahnya  adalah  1/3  dari  83,670  =  27,890, demikian seterusnya.
2) Menghitung Skalogram Penelitian  ini  menilai  fasilitas  yang memberikan  fungsi  baik  pelayanan  sosial maupun pelayanan ekonomi, jenis fasilitas yang dinilai anatar lain: fasilitas kesehatan, peribadatan,  perdagangan  dan  pendidikan (Tabel 2) sebagaimana Utari (2015) mendeskripsikan fasilitas yang digunakan dalam perhitungan  skalogram  adalah  fasilitas  yang mencirikan  fungsi  pelayanan  sosial  dan ekonomi  dengan  kriteria  obyek  tunggal  dan terukur  serta  sedapatnya  memiliki  karakteristik hirarkis atau berjengjang.
Tabel 2. Daftar Jenis Fasilitas Pelayanan di Kota Tanjungpinang No. Jenis Fasilitas No.  Jenis Fasilitas 1 TK 13 Hotel 2 SD 14 Bank 3 SMP 15 Universitas 4 SMA 16 Puskesmas 5 Posyandu 17 Pelabuhan 6 Balai Kesehatan 18 Rumah Sakit 7 Mesjid 19 Polindes 8 Musholla 20 Pasar 9 Gereja 21 SMK 10 Wihara 22 Rumah Bersalin 11 Industri Besar 23 Klenteng 12 UMKM 24 Bandara Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2019
Pada  perhitungan  skalorgam,  asumsi  yang digunakan  adalah  wilayah  yang  memiliki fasilitas  terlengkap  merupakan  orde  tertinggi dan  ditetapkan  sebagai  pusat  pelayanan. Perhitungan  dilakukan  dengan  teknik present dan absent,  dimana  wilayah  yang  memiliki fasilitas  diberi  nilai  1  sedangkan  wilayah  yang yang  tidak  memiliki  fasilitas  diberi  nilai  0. Angka-angka  tersebut  kemudian  dijumlahkan secara  vertikal  dan  horizontal.  Wilayah  yang memiliki  fasilitas  paling  lengkap  diposisikan pada baris paling atas dan fasilitas-fasilitas yang
dimiliki wilayah tersebut (bernilai 1) diposisikan pada  baris  paling  kiri  sehingga  membentuk hirarki  anak  tangga.  Perhitungan  dilanjutkan dengan menguji kelayakan skalogram menggunakan persamaan (1) COR =     1   -   a  .............(1) b x c Dimana:  COR  ( Coeffisien  of  Reproducibility) adalah  koefisien  kelayakan;  a  adalah  jumlah kesalahan;  b  adalah  jumlah  kecamatan  yang dianalisis;  dan  c  adalah  jumlah  jenis  fasilitas yang  digunakan  dalam  perhitungan.  Ketentuan
nilai  atau  tingkat  kelayakan  nilai  pada  analisis ini Hirarki Nilai COR yang ideal antara 0,9 - 1.
3) Menghitung Indeks Sentralitas Marshall Analisis  ini  memperhitungkan  banyaknya unit  fasilitas  pelayanan,  sehingga  asumsi  yang digunakan  adalah  wilayah  yang  memiliki  unit fasilitas  pelayanan  terbanyak  merupakan  orde tertinggi  dan  ditetapkan  sebagai  pusat pelayanan.  Perhitungan  dilakukan  dengan tahapan:
1. Menghitung bobot dari setiap unit fasilitas di masing-masing kecamatan dengan menggunakan persamaan 2: N=100 ........................  (2) c
Dimana:  N  adalah  bobot  dari  setiap  unit fasilitas;  100  adalah  asumsi  nilai  sentralitas total; c adalah jumlah seluruh unit fasilitas di Kota Tanjungpinang.
2. Menghitung  Indeks  Sentralitas  (IS)  setiap unit  fasilitas  di  masing-masing  kecamatan dengan menggunakan persamaan 3:
IS=N . y........................ (3) Dimana:  IS  adalah  Indeks  Sentralitas;  N adalah  bobot  dari  setiap  unit  fasilitas, diperoleh  dari  persamaan  (2)  ;  y  adalah jumlah  unit  faslitas  di  masing-masing kecamatan yang secara rinci dijabarkan pada Tabel 6.
3. Menjumlahkan  Indeks  Sentralitas  setiap kecamatan
4. Menghitung jumlah kelas (K) yang terbentuk menggunakan persamaan 4
K = 1 + 3.3 Log n ........................ (4)
Dimana:  K  adalah  jumlah  kelas;  n  adalah jumlah kecamatan yang dianalisis 5. Menghitung  panjang  interval  kelas  yang terbentuk menggunakan persamaan (5)
I =  T  -  t ........................(5)
K
Dimana:  I  adalah  panjang  interval  kelas yang  terbentuk;  T  adalah  jumlah  Indeks Sentralitas  tertinggi;  t  adalah  jumlh  Indeks Sentralitas  terendah,  K  adalah  jumlah  kelas yang terbentuk.
6. Menentukan  hiraki/orde  perkotaan  yang terbentuk
4) Menghitung Interaksi Keruangan Untuk  memperkirakan  daya  tarik  suatu lokasi pusat pertumbuhan wilayah dibandingkan  lokasi  lain  atau  wilayah belakangnya  ( hinterland),  analisis  interaksi keruangan  dihitung  menggunakan  persamaan (6).
NIaz =k Pa×Pz (daz) 2 ........................ (6)
Dimana:  NIaz  adalah  besarnya  interaksi wilayah a dengan wilayah z; Pa adalah jumlah penduduk di wilayah a (jiwa); Pz adalah jumlah penduduk di wilayah z (jiwa); daz adalah Jarak dari  wilayah  a  dengan  wilayah  z  (km);  k  = Angka konstanta empiris, bernilai 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hirarki Kecamatan Berdasarkan Christaller Hirarki  kota  adalah  hubungan  antar kegiatan  yang  berpengaruh  terhadap  pola pemanfaatan  ruang  dalam  skala  wilayah  yang dikenal  dengan  sistem  kota  atau  orde  kota berdasarkan  skala  pelayanan  (Marasabessy, 2016). Dari hasil analisis berdasarkan Christaller didapatkan  3  orde/hiraki  kecamatan  yang disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan Hirarki Kecamatan Berdasarkan Teori Christaler Orde Jumlah Penduduk I 83,670 II 27,890 III 9,297 Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Hasil  perhitungan  orde  tersebut  mengklasifikasikan    kecamatan  di  Kota  Tanjungpinang  seperti  yang tersaji pada tabel 4. Kecamatan dengan orde tertinggi adalah kecamatan Tanjungpinang Timur karena memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  yakni  83,670  jiwa,  sedangkan  orde  paling  rendah  adalah Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  karena  memilki  jumlah  penduduk  paling  sedikit  yakni  17,998  jiwa. Hasil  ini  memberi  gambaran  Kecamatan  Tanjungpinang  Timur  merupakan  pusat  pelayanan  yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal.
Tabel 4. Klasifikasi Orde Kecamatan No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Orde 1 Tanjungpinang Timur 83,670 I 2 Bukit Bestari 61,005 II 3 Tanjungpinang Barat 46,607 II 4 Tanjungpinang Kota 17,998 III Jumlah 209,280 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 Hirarki Kecamatan Berdasarkan Skalogram Dari hasil perhitugan skalogram berdasarkan kelengkapan  fasilitas  tiap-tiap  kecamatan
didapatkan  4  orde  kecamatan  yang  dijabarkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Skalogram Berdasarkan Kelengkapan Fasilitas di Kota Tanjungpinang
N o Kecama tan
Jumla h Pendu duk FASILITAS JU M-
LA H ERR OR OR DE
A B C D E F G H I J K L M  N O P Q R S T U V W  X
1 Tpi. Timur 83.670 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 0 I 2 Tpi. Kota 17.998 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 21 1 II 3 Bukit Bestari 61.005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 20 2 III 4 Tpi Barat 46.607 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 19 4 IV Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 83 7 Keterangan: A. TK B. SD C. SMP D. SMA E. POSYANDU F. BALAI KESEHATAN G. MASJID
H. MUSHOLLA I. GEREJA J. WIHARA K. INDUSTRI BESAR L. UMKM M. HOTEL N. BANK O. PASAR P. UNIVERSITAS Q. PUSKESMAS R. PELABUHAN S. RUMAH SAKIT T. POLINDES
U. SMK V. RUMAH BERSALIN W. BANDARA
X. KLENTENG
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kelengkapan fasilitas masing-masing kecamatan pada tabel 5, terdapat  jumlah error = 7 sehingga nilai COR =  0,927  yang  berarti  metode  ini  layak  untuk dilanjutkan  pada  penentuan  orde  kecamatan. Dari  Tabel  5  di  atas  menggambarkan  orde  I merupakan  kecamatan  yang  memiliki  fasilitas paling lengkap yaitu Kecamatan Tanjungpinang Timur  walaupun  tidak  memilki  klenteng;  orde II merupakan kecamatan yang memiliki fasilitas lengkap  namun  tidak  selengkap  orde  I,  yaitu Kecamatan  Tanjungpinang  Kota.  Fasilitas  yang tidak  dimiliki  adalah  SMK,  rumah  bersalin  dan
bandara;  orde  III  merupakan  wilayah  yang memiliki fasilitas, namun tidak selengkap orde I dan  II  yaitu  Kecamatan  Bukit  Bestari  dan fasilitas  yang  tidak  dimiliki  adalah  rumah  sakit, polindes,  bandara  dan  klenteng;  dan  orde  IV merupakan  wilayah  yang  memiliki  fasilitas kurang  lengkap  jika  dibandingkan  orde  I,  II, dan  III  yaitu  Kecamatan  Tanjungpinang  Barat, fasilitas  yang  tidak  dimiliki  adalah  universitas, puskesmas, pelabuhan, polindes, dan bandara. Secara  spasial,  hirarki  wilayah  tersebut  dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Peta Hirarki Pusat Pelayanan di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Analisis Skalogram Hasil  analisis  ini  memberi  gambaran Kecamatan  Tanjungpinang  Timur  mempunyai potensi  sebagai  pusat  pelayanan  karena  fasiltas pelayanan yang dimiliki paling lengkap diantara kecamatan  yang  lain.  Disamping  itu,  hal tersebut  menggambarkan  adanya  aksesibilitas yang  tinggi  di    Kecamatan  Tanjungpinang Timur,  dimana  wilayah  dengan  fasilitas  lebih lengkap dan baik berada pada wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi (Hardati, 2016).
Indeks  Sentralitas  Marshall  tidak  hanya melihat  jumlah  fungsi  atau  fasilitas,  tetapi  juga berdasarkan  frekuensi  keberadaan  fungsi  atau fasilitas  pelayanan  (Muliana  et  al.,  2018). Berdasarkan  frekuensi  keberadaan  fasilitas pelayanan  pada  masing-masing  kecamatan (Tabel 6), bobot Indeks Sentralitas (IS) Marshall membagi  kecamatan  ke  dalam  4  orde  (Tabel 7).

## Tabel 6. Jumlah Fasilitas Setiap Kecamatan di Kota Tanjungpinang
No Kecamatan JUMLAH FASILITAS JUMLAH A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 1 Tanjungpinang Timur 28 27 11 4 46 18 76 46 9 3 10 230 9 17 3 3 1 1 1 1 2 3 0 1 550 2 Bukit Bestari 15 21 9 7 35 16 42 33 4 3 2 189 4 7 3 3 9 0 0 1 3 5 0 0 411 3 Tanjungpinang Kota 6 12 5 0 16 2 14 9 3 5 3 146 21 15 1 1 1 1 4 2 0 0 3 0 270 4 Tanjungpinang Barat 11 15 6 0 39 9 28 18 5 2 2 51 14 11 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 216 TOTAL 60 75 31 11 136 45 160 106 21 13 17 616 48 50 7 7 11 3 5 5 6 9 5 1 1447
Keterangan:
A. TK B. SD C. SMP
D. SMA E. POSYANDU F. BALAI KESEHATAN G. MASJID H. MUSHOLLA I. GEREJA J. WIHARA K. INDUSTRI BESAR
L. UMKM
M. HOTEL N. BANK O. PASAR
P.UNIVERSITAS
Q. PUSKESMAS
R. PELABUHAN S. RUMAH
SAKIT T. POLINDES
U. SMK
V. RUMAH BERSALIN
W. KLENTENG X. BANDARA
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2019
I II III IV
Tabel 7. Tingkatan Orde Marshall No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Fasilitas Bobot IS Orde Ket. Nilai Orde 1 Tanjungpinang Timur 83,670 550 768.88 I 768.88 – 906.05 2 Bukit Bestari 61,005 411 764.33 II 631.70- 768.87 3 Tanjungpinang Kota 17,998 270 509.42 III 494.52 – 631.69 4 Tanjungpinang Barat 46,607 216 357.36 IV 357.34- 494.51 Jumlah 1447 Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Orde  I  merupakan  kecamatan  yang  memiliki jumlah  fasilitas  terbanyak  yaitu  Kecamatan Tanjungpinang  Timur  memiliki  550  unit fasilitas;  orde  II  merupakan  kecamatan  yang memiliki  jumlah  fasilitas  lebih  sedikit  daripada orde I, yaitu Kecamatan Bukit Bestari, memiliki 411  unit  fasilitas;  orde  III  merupakan  wilayah yang jumlah fasilitasnya lebih sedikit dari orde I dan  II  yaitu  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota, memiliki  270  unit  fasilitas;  dan  orde  IV
merupakan  wilayah  yang  memiliki  fasilitas paling  sedikit  dari  orde  I,  II,  dan  III  yaitu Kecamatan  Tanjungpinang  Barat  memiliki  216 fasilitas.  Hal  ini  sebagaimana  penjelasan Rustiadi  (2009)  bahwa  suatu  pusat  yang berorde  tinggi  mempunyai  jumlah  sarana  dan jenis  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang lebih banyak dari orde yang lebih rendah. Peta tingkatan  orde  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar 3.
Gambar 3. Peta Hirarki Kecamatan di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Indeks Sentralitas Marshall
Hasil  analisis  Indeks  Sentralitas  Marshail menggambarkan  Kecamatan  Tanjungpinang Timur  masih  berpotensi  sebagai  pusat pelayanan  karena  jumlah  fasilitas  yang  dimiliki adalah  terbanyak  diantara  kecamatan  lainnya yakni  550  unit.  Dengan  membandingkan  hasil analisis  Indeks  Sentralitas  Marshall  (Tabel  7)
dengan  hasil  analisis  skalogram  (Tabel  5) menghasilkan perbedaan orde pada Kecamatan Tanjungpinang  Kota  dan  Kecamatan  Bukit Bestari.  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota menduduki orde III karena jumlah fasilitas yang dimilikinya  lebih  sedikit  dari  Kecamatan  Bukit Bestari,  namun  memiliki  fasilitas  yang  lebih
I III II IIV
lengkap.  Sebaliknya  Kecamatan  Bukit  Bestari menduduki  orde  II  karena  fasilitas  yang dimilikinya  lebih  banyak  dari  Kecamatan Tanjungpinang  Kota,  namun  fasilitas  yang dimiliki kurang lengkap.
Hal ini mengindikasikan  seluruh  kecamatan  dalam  hal ini  juga  dapat  berpotensi  berada  pada  orde yang lebih tinggi melalui modifikasi ketersediaan  dan  peningkatan  jumlah    fasilitas perdagangan,  pendidikan,  peribadatan,  dan kesehatan.
Analisis Interaksi Keruangan
Dalam melihat kekuatan interaksi antar wilayah di  Kota  Tanjungpinang,  analisis  interaksi
keruangan telah memberi gambaran sebagaimana  yang  ditampilkan  pada  Tabel  8. Analisis  ini  menilai  faktor  jarak  dan  jumlah penduduk  karena  dianggap  sangat  erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga  dapat  menggambarkan  bagaimana daya  tarik  dari  lokasi  tersebut  (Octaria  & Hidayat, 2015). Untuk mempermudah perhitungan,  analisis  ini  menggunakan  jarak darat  terpendek  (dalam  kilometer)  yang menghubungkan  antara  pusat  kecamatan  yang satu dengan yang lainnya dan selalu digunakan penduduk  Kota  Tanjungpinang  menuju  ke pusat kecamatan.
Tabel 8. Nilai Interaksi Antarkecamatan di Kota Tanjungpinang No Kecamatan Jumlah Penduduk (P) (jiwa) jarak (d) Nilai Interksi Antar Kecamatan (NA) Nilai Interaksi (NI) Penyederhanaan Perbandingan (NI/10 7 ) Asal Tujuan   km 1 Tpi. Timur -  Tpi. Barat 83,670  46,607 7 79,583,830 236,428,545 24 -  Tpi. Kota 83,670  17,998 10 15,058,927 -  Bukit Bestari  83,670  61,005 6 141,785,788 2 Tpi. Barat -  Tpi. Kota 46,607  17,998 17 2,902,536 110,918,966 11 -  Bukit Bestari  46,607  61,005 10 28,432,600 -  Tpi. Timur 46,607  83,670 7 79,583,830 3 Tpi. Kota -  Bukit Bestari  17,998  61,005 19 3,041,463 21,002,925 2 -  Tpi. Timur 17,998  83,670 10 15,058,927 -  Tpi. Barat 17,998  46,607 17 2,902,536 4 Bukit Bestari  -  Tpi. Timur 61,005  83,670 6 141,785,788 173,259,850 17 -  Tpi. Barat 61,005  46,607 10 28,432,600 -  Tpi. Kota 61,005  17,998 19 3,041,463 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 Tabel 8  menggambarkan  Kecamatan
Tanjungpinang  Timur  memiliki  nilai  interaksi keruangan  paling  tinggi  yaitu  236,428,545, selanjutnya  diikuti  Kecamatan  Bukit  Bestari 173,259,850,  Kecamatan  Tanjungpinang  Barat 110,918,966  dan  Kecamatan  Tanjungpinang Kota  21,002,925  dengan  perbandingan  nilai interaksi  adalah  24  :  17  :  11  :  2.  Perbandingan nilai  interaksi  ini  menjelaskan  nilai  kekuatan interaksi  setiap  Kecamatan  dalam  bentuk sederhana  sehingga  dapat  terlihat  jelas Kecamatan  Tanjungpinang  Timur  adalah  yang paling besar diantara kecamatan yang lainnya.
Nilai  Interaksi  Antar  Kecamatan  (NA)  yang paling  berkontribusi  pada  besarnya  Nilai Interaksi  (NI)  ke  Kecamatan  Tanjungpinang Timur  adalah  nilai  interaksi  antara  Kecamatan
Tanjungpinang Timur dengan Kecamatan Bukit Bestari sebesar 141,785,788. Hal ini menunjukkan Kecamatan Tanjungpinang Timur dan  kecamatan  Bukit  Bestari  memiliki hubungan  yang  erat  sebagaimana Shara  (2018) menyatakan semakin tinggi nilai model gravitasi menunjukkan  bahwa  hubungan  antar  wilayah semakin  erat.  Kuat  atau  eratnya  interaksi  ini dipengaruhi  oleh  jarak  antar  kedua  wilayah yang  relatif  pendek  yakni    sejauh  6  km  dan memiliki  jumlah  penduduk  antara 61,005  - 83,670 jiwa .
Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  memiliki nilai  kekuatan  interaksi  paling  kecil  sebesar 21,002,925  karena  dipengaruhi  faktor  jumlah penduduk  yang  sedikit  dan  aksesibilitas  jarak yang  jauh  (antara  10-19  km)  sehingga  nilai
kekuatan  interaksi  antar  pusat  kecamatan menjadi  kecil.  Jarak  menjadi  faktor  penduduk untuk melakukan perpindahan atau pergerakan dalam memenuhi kebutuhannya.
Jika  dihubungkan  dengan  hasil  analisis skalogram, maka jelaslah Kecamatan
Tanjungpinang  Timur  mempunyai  kekuatan menarik paling besar karena fasilitas pelayanan yang disediakan wilayah ini sangat banyak dan lengkap.  Perbedaan  kepemilikan  fasilitas pelayanan publik antar kecamatan menimbulkan  pengaruh  yang  besar  terhadap daya  tarik  wilayah  untuk  menjadi  pusat pertumbuhan  (Ancok  &  Nurhadi,  2018).  Hasil ini  mendukung  penelitian  Gulo  (2015)  bahwa semakin  lengkap  fasilitas  ekonomi  dan  sosial maka  semakin  menarik  bagi  penduduk  untuk melakukan aktivitas di wilayah itu. Hasil analisis ini  juga  menggambarkan  bahwa  Kecamatan Tanjungpinang  Timur  memiliki  potensi  untuk berkembang,  karena  semakin  banyak  dan lengkapnya  fasilitas  di  suatu  wilayah  dapat menjadi  tolak  ukur  perkembangan  wilayah (Shara, 2018). Perkembangan wilayahnya dapat dilihat dari pembangunan kawasan Perdagangan Bintan Centre yang menjadi salah satu  daya  tarik  penduduk  untuk  melakukan aktivitas  di  wilayah  itu  karena  lokasinya  yang sangat  strategis.  Daerah-daerah  yang  lokasinya sangat strategis memiliki kemungkinan berkembangnya secara lebih cepat dibandingkan  dengan  daerah  -  daerah  di sekitarnya (Sihombing & Nurman, 2017).
Namun  kuatnya  interaksi  yang  terjadi  di Kecamatan  Tanjungpinang  Timur  memberi indikasi  adanya  gejala  tidak  meratanya distribusi pembangunan di Kota Tanjungpinang, khususnya  di  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota yang merupakan pusat ibukota Tanjungpinang, sehingga  dengan  adanya  pusat  pelayanan  ini akan  memberikan  kegunaan  bagi  pemenuhan kebutuhan manusia terhadap proses pembangunan  fisik  dan  infrastruktur  serta fasilitas-fasilitas  sosial  lainnya  (Utoyo,  2007).
Melalui  analisis  yang  sudah  dilakukan,  maka dalam  perencanaan  ke  depan  Kecamatan Tanjungpinang
Kota dapat mengalami modifikasi peningkatan orde melalui
penambahan  jumlah  fasilitas  dan  penyediaan fasilitas  yang  belum  ada  untuk  mengangkat hirarki Kecamatan Tanjungpinang Kota menjadi lebih tinggi atau sebagai pusat pelayanan utama (berorde  I).  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang dapat melakukan pergeseran arah pembangunan  ke  Kecamatan  Tanjungpinang Kota  untuk  membangun  fasilitas-fasilitas  yang belum  dimiliki  yaitu  SMK,  rumah  bersalin  dan bandara  dengan  aksesibilitas  yang  baik.
Pembangunan  SMK  dan  rumah  bersalin  akan menambah nilai jumlah jenis fasilitas Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  sehingga bernilai sama dengan Kecamatan
Tanjungpinang  Timur  (memiliki  23  jenis fasilitas).  Pemerintah  dapat meningkatkan  unit- unit  fasilitas  perdagangan,  misalnya  dengan membangun  pasar/kawasan  perdagangan  baru di  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  dan Kecamatan  Bukit  Bestari  yang  sebanding dengan  Kawasan  Perdagangan  Bintan  Centre sebagai  potensi  dan  daya  tarik.  Peningkatan pembangunan  fasilitas  pelayanan  ini  akan mengiringi interaksi ke Kecamatan Tanjungpinang  Kota,  karena  semakin  lengkap atau  semakin  tinggi  nilai  indeks  sentralitas  atas fasilitas  yang  dimiliki  maka  wilayah  tersebut memiliki  fungsi  yang  lebih  besar  dibandingkan wilayah  lain  dan  semakin  menarik  masyarakat di kecamatan lainnya untuk melakukan aktivitas di  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota  (Gulo, 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  skalogram  dan interaksi  keruangan  yang  telah  dilakukan, kecamatan  yang  berpotensi  menjadi  pusat pelayanan  di  Kota  Tanjungpinang  adalah Kecamatan  Tanjungpinang  Timur,  karena memiliki  fasilitas  terbanyak  dan  terlengkap  di antara  kecamatan  yang  lain,  yakni  23  jenis fasilitas  sebanyak  550  unit.  Kecamatan Tanjungpinang  Timur  juga  memiliki  potensi untuk berkembang. Hal tersebut didukung oleh nilai  interaksi  ke  Kecamatan  Tanjungpinang Timur adalah paling tinggi sebesar 236,428,545.  Hasil  penelitian  dapat  menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menurunkan kesenjangan antarwilayah  di  Kota  Tanjungpinang  dengan mengoptimalkan  pusat-pusat  pelayanan  serta melalui  pergeseran  arah  pembangunan  fasilitas pelayanan  pada  wilayah  yang  memiliki  hirarki perkotaan  dan  nilai  interaksi  keruangan  yang rendah.
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Pusbindiklatren yang telah memberikan dukungan materi dan dosen pengajar Bapak Dr. Yudi  Basuki,  ST,  MT,.  selaku  kepala Laboratorium  Geomatika  Teknik  Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang telah  memberi  masukan  dan  bimbingan  pada penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA Ancok,  Z.,  &  Nurhadi.  (2018).  Kajian pengembangan  pusat  pertumbuhan wilayah  di  Kabupaten  Klaten  Zenza.
Geomedia, 16(1), 13 – 24. Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Tanjungpinang  Dalam  Angka  2019, Kota Tanjungpinang __________________. 2019. Kecamatan Tanjungpinang  Barat  Dalam  Angka 2019, Kota Tanjungpinang __________________. 2019. Kecamatan Tanjungpinang  Timur  Dalam  Angka 2019, Kota Tanjungpinang __________________. 2019. Kecamatan Tanjungpinang  Kota  Dalam  Angka 2019, Kota Tanjungpinang
__________________.  2019.  Kecamatan  Bukit
Bestari  Dalam  Angka  2019,  Kota Tanjungpinang Firmansyah,  R.,  Hariyanto,  &  Indrayati,  A. (2016).  Dinamika  Sistem  Kota-Kota Dan Pemilihan Alternatif Pusat Pertumbuhan  Baru  Di  Kota  Semarang. Geo Image, 5(1), 1 – 5. https://doi.org/10.15294/v5i2.13561 Gulo,  Y.  (2015).  Identifikasi  Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya  Dalam  Pengembangan Wilayah  Kabupaten  Nias  Identification of  Growth  and  Hinterland  Area  in Developing  Nias  District. Widyariset,
18, 37 – 48. Hailuddin, Fadliyanti, L., & Wijimulawiani, B. S. (2018).  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi Dan Kontribusinya Pada Pengembangan  Daerah  Pendukung  Di Lombok  Timur  NTB. EKOBISNIS, 4(2),
35 – 50. Hardati,  P.  (2016).  Hirarki  Pusat  Pelayanan  di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran  Timur  Kabupaten  Semarang. Jurnal  Geografi, 3(1),  204 – 215. https://doi.org/10.1017/CBO978051171 2029 Hidayat, F. (2018). Pemerataan Harus Jadi Arus Utama Strategi Pembangunan. Retrieved from https://www.beritasatu.com/ekonomi/ 501439/ Jacob, J., & Hasan, N. (2016). Determining The Centers  of  Economic  Growth  And Regional Development Using Scalogram Analysis (An Empirical Study In West Halmahera Regency, Indonesia). IOSR Journal of Economics and Finance, 07(04), 31 – 36.
https://doi.org/10.9790/5933- 704033136 Januarman, Ahyuni, & Purwaningsih, E. (2018).
Jurnal buana. Buana, 3(3), 451 – 465. Marasabessy,  F.  (2016).  Hirarki  Wilayah  Kota
Ternate  Pasca  Pengembangan  Kawasan Waterfront  City. Jurnal  Wilayah  Dan Lingkungan, 4(3), 213. https://doi.org/10.14710/jwl.4.3.213- 224 Muliana,  R.,  Astuti,  P.,  &  Fadli,  A.  (2018). Kajian  Pusat-Pusat  Pelayanan  Di Kabupaten  Kampar. Jurnal  Saintis, 18(1), 59. https://doi.org/10.25299/saintis.2018.v ol18(1).2846 Octaria,  R.,  &  Hidayat,  P.  (2015).  Analisis
Sektor  Unggulan  Di  Kota  Medan. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan,  3(1), 59 – 71.
Rahayu, E., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan
Pusat-pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan  Wilayah  di  Kabupaten Gunungkidul. Jurnal  Teknik  Pomits, 3(2),  290 – 295. Retrieved from http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/ teknik/article/view/7296/2088 Republika.  (Online).  Ketimpangan  Masih  Jadi Tantangan  Pembangunan.  Tersedia  di https://nasional.republika.co.id/berita/q 0gepj430/  diakses  pada  8  Desember 2019. Rustiadi,  E.  (2009). Perencanaan  dan Pengembangan  Wilayah  (2nd  ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Shara,  A.  R.  I.  D.  (2018).  Analisis  Konektivitas Wilayah  di  Kota  Denpasar. Media Komunikasi  Geografi,  19(1),  42. https://doi.org/10.23887/mkg.v19i1.13 811 Sihombing,  I.,  &  Nurman,  A.  (2017).  Analisis Spasial  Terhadap  Persebaran  Fasilitas Sekunder  Pariwisata  Di  Kota  Medan. Tunas Geografi, 6(1), 25. https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i1.834 7 Suryana, W., & Hafil, M. (2019). Ketimpangan Masih  Jadi  Tantangan  Pembangunan. Retrieved from https://nasional.republika.co.id/berita/q 0gepj430/ Utari,  E.  S.  (2015).  Analisis  Sistem  Pusat
Pelayanan  Permukiman  Di  Kota Yogyakarta  Tahun  2014. Jejak,  8(1). https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.385 6
Utoyo,  B.  (2007). Geografi  Membuka cakrawala  Dunia.  Bandung:  PT.  Setia Purna. Valetin,  Z.,  &  Pangi.  (2017).  ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN  PENDEKATAN  SEKTORAL DAN  REGIONAL  DI  KABUPATEN BOGOR. Seminar Nasional Geomatika:Inovasi  Penyediaan  Inforasi Geospasial Pembangunan Berkelanjutan, 185 – 194. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.