Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Gunung Kidul Terhadap Kegiatan Program Posyandu
Oleh: Puji Lestari 1
Abstracts
The  objective  of  this  research  is  to  understand  the  development  of activities,  participations,  and  perception  on  POSYANDU  program  and  to understand  the  correlation  between  perception  and  participation  of  all  the society according to social economy and social culture conditions
The method of descriptive qualitative is used in this research for the reason that this method is able to convey and to uncover a lot of information with  more  in  accuracy  and  meaning.  Despite  bringing  into  play  the qualitative  method, the  quantitative  method  is  not  being  put  aside  as  well. From  every  object  observed,  a  tendency,  patterned  ways  of  think, irregularity,  and  behavioral  appearance  and  its  integration  as  in  genetic study of case will be seen. Genetic study of case is being used as a strategy of research  since  the  issues  and  focus  of  this  research  have  been  determined before  in  the  research  proposal  prior  to  field  research.  Hence,  research strategy afterward is included as the embedded of research study of case.
This  research  then  wraps  up  and  comes  into  the  conclusion  that POSYANDU  program  in  the  village  of  Giri  Tirto  is  consistently implemented  which  has  developed  into  society’s  tradition.  The  varieties  of society’s  participations  in  POSYANDU  program  are  limited  to  their comprehension  and  understanding  about  what  POSYANDU  program  is. The most participating party in this program is the families who have a baby (less  than  five  years-old  baby),  while  the  worker’s  contribution  is  to  give service  to  baby  growth.  The  role  of  the  elite  figures  and  village  peripherals are very limited in giving advice for POSYANDU Activities. The character of a simple life is also expressed in simple behaviors in daily life.
Keywords: Participation, POSYANDU, Perception, Society, Program.
1 Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Puji Lestari

## A. Pendahuluan
Untuk  mengembangkan  berbagai  aspek  kehidupan  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  bangsa  Indonesia, pemerintah  selama  ini  telah  berusaha  mengembangkan  banyak program  dengan  melibatkan  berbagai  lembaga  yang  ada  dalam masyarakat.  Program  tersebut  telah  dilaksanakan  guna  menjangkau warga  masyarakat  lapisan  paling  bawah  sebagai  sasaran  utamanya bagi  landasan  usaha  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  bangsa secara menyeluruh.
Dalam  tiap  program  pengembangan  masyarakat  dewasa  ini, partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dipandang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara  mantap.  Oleh  karena  itu  partisipasi  masyarakat  selalu diusahakan  untuk  dikembangkan  sejak  awal  pelaksanaan  program, dan  diharapkan  bisa  berlangsung  terus  sampai  tercapai  tujuan programnya (Harsojo, 1999: 210)
Dalam  mengembangkan  peran  serta  masyarakat  pada program  tertentu,  para  tokoh  masyarakat  baik  formal  maupun  non formal  sangat  penting  peranannya,  terutama  dalam  mempengaruhi, memberi  contoh,  dan  menggerakkan  keterlibatan  seluruh  warga masyarakat lingkungannya guna mendukung keberhasilan program. Lebih-lebih  dalam  masyarakat  pedesaan,  peran  tersebut  menjadi sangat menentukan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat kuat pengaruhnya, dan bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakatnya.
Persepsi  warga  masyarakat  terhadap  kegiatan  program tertentu  merupakan  landasan  atau  dasar  utama  bagi  timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan secara aktif dalam setiap kegiatan  program  tersebut.  Makna  positif  atau  negatif  sebagai  hasil persepsi seseorang  terhadap program akan  menjadi pendorong  atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya.
Berbagai  hal  yang  terjadi  dan  menjadi  pengalaman  yang kurang  menyenangkan  sering  mengakibatkan  warga  masyarakat kurang bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya  tentang  suatu  program  kegiatan  yang  secara  resmi diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Karena  sering  dilandasi  oleh
3
persepsi  yang  kurang  positif  maka  keterlibatan  yang  ada  sering merupakan  partisipasi  semu.  Keadaan  sedemikian  itu  bila  terjadi, sering  membawa  akibat  kurang  lancarnya  kegiatan  sesuai  dengan rencana  sehingga  menyulitkan  usaha  pencapaian  tujuan  program secara utuh dan mantap (Sutopo, 1996: 132).
Selama  ini  banyak  program  pemerintah  dalam  usaha pengembangan  masyarakat  telah  dirancang  dan  diputuskan  hanya berdasarkan  konsep,  dan  pertimbangan  dari  atas  (top  down),  tanpa memperhatikan  kekhususan  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  dan budayanya,  yang  sangat  memungkinkan  terjadinya  perbedaan persepsi  antarwarga  masyarakat  terhadapnya.  Akibatnya  banyak program  menghadapi  kendala  dalam  pelaksanaannya,  terutama dalam  mengembangkan  partisipasi  aktif  masyarakat  sebagai komponen utama dalam mencapai keberhasilan program. Kegagalan dalam  mengembangkan  partisipasi  aktif  warga  masyarakat  tersebut selama  ini  tidak  banyak  dijelaskan,  karena  proses  interaksi  warga masyarakat serta makna persepsinya terhadap kegiatan yang sedang dikembangkan, yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kekhususan  kondisi  sosial  ekonomi  dan  budayanya  tak  banyak menjadi  sasaran  pengkajian  secara  teliti  dalam  proses  perencanaan program.
Proses  dan  makna  persepsi  seseorang  tidak  mudah  untuk diungkap secara lengkap dan rinci, lebih-lebih bila seseorang tersebut kurang  bersikap  terbuka.  Banyak  hal  yang  merupakan  pengalaman seseorang  dapat  mempengaruhi  makna  hasil  persepsi  terhadap kegiatan  hubungan  antar  manusia  dalam  masyarakat.  Selain tergantung  dari  bentuk  dan  proses  interaksinya,  persepsi  seseorang sangat  tergantung  pada  banyak  faktor  yang  membentuk pengalamanya  dalam  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri.  Faktor- faktor  tersebut  antara  lain  meliputi  kondisi  sosial  ekonomi,  corak budaya yang berkaitan dengan agama yang dianutnya, kepercayaan, dan  tradisi  hidup  keseharian  dari  warga  masyarakatnya.  Semuanya itu  membentuk  karakteristik  masyarakat  tertentu,  yang  bisa  sangat berbeda  dengan  masyarakat  lain  di  tempat  yang  lain  pula.  Dalam kaitannya  dengan  program  posyandu  sebagai  usaha  pemerintah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lewat  program
pengembangan  kesehatan  anak,  maka  partisipasi  aktif  warga masyarakat  juga  akan  sangat  ditentukan  oleh  persepsinya  terhadap kegiatan  posyandu  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  latar  belakang sosial ekonomi dan budayanya yang khusus.
Pembahasan  ini  mengambil  kasus  Desa  Giritirto  Kecamatan Purwosari  Kabupaten  Gunung  Kidul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebagai  wilayah  kajiannya.  Desa  Giritirto  dipilih  karena  memiliki karakteristik  wilayah  yang  unik  yakni  bahwa  wilayah  Giritirto merupakan  pusat  hubungan  antar  desa  di  Kecamatan  Purwosari Gunung  Kidul,  tetapi  memiliki  beberapa  pedukuhan  yang  masih sangat  terisolasi.  Oleh  karena  itu,  menjadi  menarik  untuk  menelaah tentang  persepsi  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  Giritirto  dalam kegiatan Posyandu. Suatu hal yang menjadi permasalahan kajian ini adalah:  bagaimana  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  program posyandu  selama  ini;  bagaimana  persepsi  warga  masyarakat  desa terhadap  program  kegiatan  posyandu;  bagaimana  bentuk-bentuk partisipasi  masyarakat  pada  program  kegiatan  posyandu  di  desa selama  ini;  sejauh  mana  persepsi  dan  partisipasi  masyarakat  desa berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya.

## B. Makna Sebuah Persepsi dan Partisipasi
Menurut Davidoff, persepsi merupakan cara kerja atau proses yang  rumit  dan  aktif,  karena  tergantung  pada  sistem  sensorik  dan otak (Davidoof, 1988: 237). Bagi manusia, persepsi merupakan suatu kegiatan  yang  pleksibel,  yang  dapat  menyesuaikan  diri  secara  baik terhadap  masukan  yang  berubah-ubah.  Dalam  kehidupan  sehari- hari,  tampak  bahwa  persepsi  manusia  mempunyai  kemampuan menyesuaikan  diri  dengan  baik  terhadap  lingkungan  dan budayanya.  Dalam  konteks  ini,  pengalaman-pengalaman  pada berbagai kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana informasi  penglihatan  itu  diproses.  Pengalaman  budaya  berperan sangat  penting  dalam  proses  kognitif,  karena  tangapan  dan  pikiran yang merupakan alat utama dalam proses kognitif selalu bersumber darinya.  Dengan  demikian  pengalaman  seseorang  yang  merupakan akumulasi dari hasil berinteraksi dengan lingkungan hidupnya setiap kali  dalam  masyarakat,  lokasi  geografisnya,  latar  belakang  sosial-
DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007
5
ekonomi-politiknya,  keterlibatan  religiusnya,  sangat  menentukan persepsinya terhadap suatu kegiatan dan keadaan.
Karena  kebudayaan  dinyatakan  sebagai  segala  sesuatu  yang berhubungan  erat dengan perilaku manusia dan kepercayaan, maka ia meliputi berbagai hal dalam kehidupan manusia, yang diantaranya adalah  agama,  pendidikan,  struktur  sosial  ekonomi,  pola kekeluargaan,  kebiasaan  mendidik  anak,  dan  sebagainya.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  kehidupan  seseorang sehari-harinya sangat  mempengaruhi  persepsi pada setiap peristiwa sosial, dimana dalam setiap kegiatan sosial tersebut selalu melibatkan hubungan  antar-subjek  dan  terbentuknya  makna.  Makna  tersebut akan  menentukan  kesanggupan  seseorang  untuk  terlibat  dan berpartisipasi pada kegiatan tertentu dalam masyarakatnya (Sutopo, 1996: 133).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi
diintepretasikan  sebagai  tanggapan  atau  penerimaan  langsung  dari sesuatu,  atau  proses  seseorang  mengetahui  beberapa  hal  melalui panca  inderanya  (Depdikbud,  1995:759).  Persepsi  selalu  berkaitan dengan  pengalaman  dan  tujuan  seseorang  pada  waktu  terjadinya proses  persepsi.  Ia  merupakan  tingkah  laku  selektif,  bertujuan,  dan merupakan  proses  pencapaian  makna,  dimana  pengalaman merupakan faktor penting yang menentukan hasil persepsi (Sutopo, 1996:133). Tingkah laku selalu didasarkan pada makna sebagai hasil persepsi  terhadap  kehidupan  para  pelakunya.  Apa  yang  dilakukan, dan  mengapa  seseorang  melakukan  berbagai  hal,  selalu  didasarkan pada batasan-batasan menurut pendapatnya sendiri, dan dipengaruhi  oleh  latar  belakang  budayanya  yang  khusus  (Spradly, 1980:137).  Budaya  yang  berbeda,  melatih  orang  secara  berbeda  pula dalam  menangkap  makna  suatu  persepsi,  karena  kebudayaan merupakan  cara  khusus  yang  membentuk  pikiran  dan  pandangan manusia.
Dari  teori-teori  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  persepsi merupakan proses aktif, dimana masing-masing individu menganggap, mengorganisasi, dan juga berupaya untuk mengintepretasikan yang diamatinya secara selektif. Oleh karena itu, persepsi  merupakan  dinamika  yang  terjadi  dalam  diri  seseorang
pada saat ia menerima stimulus dari lingkungan dengan melibatkan indra,  emosional,  serta  aspek  kepribadian  lainnya.  Dalam  proses persepsi  itu,  individu  akan  mengadakan  penyeleksian,  apakah stimulus individu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk dikerjakannnya.
Persepsi  cenderung  berkembang  dan  berubah,  serta mendorong  orang  yang  bersangkutan  untuk  menentukan  sikap, karena  tidak  hanya  terdiri  dari  being  cognition  yang  pasif  dan reseptif,  tetapi  juga  jalan  yang  penuh  keyakinan.  Sifat  aktif menyebabkan seseorang mampu melihat realitas yang terdalam dan tidak  mudah  terkelabuhi  oleh  penampakan  realitas  yang  semu. Persepsi yang tajam menyebabkan seseorang memahami realitas diri dan  lingkungannya  dalam  suatu  interaksi  interrasionalitas  dengan totalitas dan  tidak mudah  terjebak pada salah  satu pandangan yang empirisme.
Dalam  kajian  ini,  persepsi  masyarakat  terhadap  program posyandu,    tidak  hanya  dilihat  sebagai  proses  penerimaan  stimulus dari  luar  dirinya,  tetapi  juga  sikap  batin  yang  mengarahkan seseorang  mampu  melihat  hakekat  yang  terdalam  dari  urgensi pelaksanaan  program  posyandu  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  yang  lebih  bermakna.  Persepsi  positif  masyarakat terhadap program posyandu, akan sangat menentukan kesanggupan mereka  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam pelaksanaan program posyandu secara berkesinambungan. Partisipasi  itu  sendiri,  menurut  Purwodarminto,  adalah  suatu kegiatan  atau  turut  berperan  serta  dalam  suatu  program  kegiatan (Purwodarminto, 1984: 453). Partisipasi merupakan proses aktif yang mengkondisikan  seseorang  turut  serta  dalam  suatu  kegiatan  yang disebabkan  oleh  persepsi  yang  positif.  Meskipun  demikian, partisipasi  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosiologis- ekonomis-politis  seseorang  yang  merupakan  latar  belakang  budaya yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  masyarakat  juga dapat  berbeda-beda  bentuknya.  Tetapi  dalam  penelitian  ini  akan digambarkan  secara komprehensif  tampilan persepsi dan partisipasi dari masyarakat dalam studi kasus penelitian ini.
7

## C. Fenomena Desa Giri Tirto
Mulai  tahun  2006,  Desa  Giritirto  berada  di  bawah  wilayah Kecamatan  Purwosari  Gunung  Kidul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Sebelumnya,  sebagaimana  dalam  proposal  penelitian  Dosen  Muda yang  diusulkan  terdahulu,  Desa  Giritirto  berada  di  bawah Kecamatan  Panggang  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Ini  terjadi  karena adanya  program  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  melalui program  pemekaran  kecamatan.  Dengan  adanya  pemekaran  ini, maka  administrasi  dan  birokrasi  semakin  dekat,  mengingat sebelumnya  ibu  kota  Kecamatan  Panggang  cukup  jauh  dijangkau dari Desa Giritirto.
Pada  awalnya,  Kecamatan  Panggang  menempatkan  Desa Giritirto  sebagai  wilayah  Pembantu  Kecamatan  Panggang  untuk urusan  administrasi,  sehingga  untuk  urusan  administrasi  desa-desa paling barat di Kecamatan Panggang, tidak perlu langsung ke pusat kecamatan  yang  letaknya  cukup  jauh  itu,  melainkan  cukup  ke Pembantu  Kecamatan  itu.  Dalam  perkembangannya,  ketika  kran pemekaran  wilayah  terbuka  lebar,  maka  banyak  daerah-daerah sampai  kepada  desa-desa  untuk  mengembangkan  wilayah  sendiri dan  membentuk  satuan  administrasi  sendiri.  Begitu  pula  dengan desa-desa  di  Kecamatan  Panggang  paling  Barat  mengajukan pemekaran  membentuk  kecamatan  sendiri.  Berdasarkan  hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, maka terbentuklah kecamatan  baru  sebagai  pecahan  dari  Kecamatan  Panggang  yakni Kecamatan  Purwosari  yang  beribu  kota  atau  berpusat  di  Desa Giritirto.
Secara  geografis,  Desa  Giritirto  memiliki  wilayah  perbatasan dengan  Desa  Selopamioro  sebelah  utara,  Desa  Giripurwo  sebelah selatan,  Desa  Giriasih  sebelah  barat,  dan  Desa  Giriharjo  sebelah timur. Di antara desa-desa perbatasan tersebut, Desa Giritirto adalah desa  yang  paling  kaya  akan  kesediaan  air  mengingat  kebanyakan daerah  di  Gunung  Kidul  pada  umumnya  kekurangan  air.  Bahkan pada musim kemarau, Desa Giritirto menjadi pusat pengambilan air untuk  konsumsi  masyarakat  di  wilayah-wilayah  lain  di  Gunung Kidul  yang  mengalami kekurangan  air.  Tampaknya  sangat  rasional, jika  warga  pendiri  cikal-bakal  desa  menamakan  desa  ini  Giritirto
Puji Lestari
yang  artinya  pegunungan  air  mengingat  wilayah  ini  kaya  dengan sumber air.
Desa Giritirto, memiliki wilayah yang luasnya 1.179,0500 Ha, dengan  perincian  yakni:  jalan  panjangnya  41,0755  km,  sawah  dan ladang  42,8871 Ha,  bangunan  umum  1,1125  Ha,  empang  0,1000  Ha, pemukiman  perumahan  80,1075  Ha,  dan  pekuburan  seluas  0,1075 Ha.  Dalam  pembagian  wilayah,  Giritirto  terbagi  menjadi  7  (tujuh) dusun  yang  masing-masing  dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Dukuh yang  sebelumnya  namanya  Kepala  Dusun.  Dusun-dusun  tersebut adalah  Dusun  Petoyan  yang  bahkan  menjadi  Pusat  Kecamatan, Dusun  Nglegok,  Dusun  Susukan,  Dusun  Tompak,  Dusun  Ploso, Dusun  Gading,  dan  Dusun  Blado.  Jarak  antar  dusun  cukup  jauh sehingga  terkadang  menyulitkan  koordinasi  antar  dusun  jika  ada kegiatan yang bersifat desa.
Aksesbilitas  Desa  Giritirto,  menunjukkan  bahwa  jarak  dari ibukota kabupaten adalah 43 km, dan dari ibukota provinsi adalah 42 km.  Kondisi  alam  Desa  Diritirto,  ketinggian  tanah  dari  permukaan laut  adalah  500  meter  dengan  topografi  dataran  tinggi.  Keadaan penduduk  menurut  jenis  kelamin  adalah  laki-laki  sebanyak  1.911 orang  dan  perempuan  2115  orang  dengan  jumlah  kepala  keluarga 653  orang.  Dalam  hal  keagamaan,  hampir  100  persen  penduduk Giritirto  beragama  Islam.  Hanya  ada  4  penduduk  yang  beragama Katolik. Sedangkan untuk tingkat pendidikan lulusan SD sebesar 96.9 %,  SLTP 2 %, SLTA, 1 %, dan PT sebesar 0,1 %.
Dalam  hal  sarana  peribadatan,  Giritirto  memiliki  7  buah mesjid dan 1 buah puskesmas pembantu, 1 buah kelompok bermain, 1  buah  Taman  Kanak-kanak,  dan  3  buah  Sekolah  Dasar.  Dalam program  Posyandu  yang  merupakan  program  nasional  rincian jumlah  akseptor  KB  adalah  sebagai  berikut.  PIL  13  orang,  IUD  356 orang,  Suntik  13  orang,    Kondom  71  orang,  MOW  2  orang,  dan  KB mandiri 64 orang.
Sesuai  dengan  kondisi  geografis,  maka  karakteristik masyarakat  Desa  Giritirto  memiliki  watak  hudup  yang  keras  atau tidak  menyerah  pada  tantangan  alam  yang  keras.  Sedikitnya  lahan pertanian  untuk  tanaman  padi,  menjadikan  wilayah  ini  sering kekurangan  makanan  terutama  nasi.  Banyak  penduduk  yang  masih
DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007
9
mengkonsumsi tiwul, atau makanan pengganti nasi yang terbuat dari ketela  pohon  yang  dikeringkan  kemudian  ditumbuk  menjadi semacam  nasi.  Dalam  hal  penanaman  ketela  pohon  saja,  penduduk tidak  memiliki  lahan  yang  baik  untuk  keperluan  penanamannya. Karena  kebanyakan  tanahnya  bercampur  dengan  bebatuan,  maka ketela pohon ditanam di sela-sela bebatuan dan buahnya tidak begitu besar.
Di lihat dari masalah kesukuan, hampir 100 persen penduduk bersuku  Jawa  yang  memiliki  adat  budaya  Jawa.  Mayoritas  tubuh mereka  kecil-kecil,  barangkali  ada  korelasinya  dengan  kondisi geografis yang cukup keras. Sesuai dengan tradisi masyarakat Jawa, maka  kehidupannya  masih  menganut  sistem  kegotongroyongan yang  cukup  kuat.  Dalam  hal  kebersamaan  misalnya  membangun rumah  pribadi  maupun  sarana  umum,  masyarakat  masih  bahu membahu terlibat dalam kegotongroyongan.
Pola  struktur pemerintahan  Desa Giritirto terdiri atas Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Dalam  melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas: Sekretaris  Desa,  Kepala Urusan, dan  Kepala Dukuh.  Sebagai Kepala desa  adalah  Soewarno  SP  yang  memimpin  Desa  giritirto  selama  12 tahun,  Kasim  sebagai  Sekretaris  Desa,  Suraji  sebagai  Kaur Pembangunan,  Yasuki  sebagai  Kaur  Pemerintahan,  Hardjo  Soewito sebagai  Kaur  Kesra,  Sagiyo  sebagai  Kaur  Keuangan,  dan  Diran sebagai  Kaur  Umum.  Di  samping  itu,  desa  juga  memiliki  Tim Penggerak  PKK  yang  berjumlah  10  orang  di  Desa,  dan  masing- masing  5  orang  untuk  setiap  dukuh.  Tugas  Tim  Penggerak  PKK adalah  untuk  membantu  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan anggota keluarga. Kaitannya dengan penelitian  ini,  yakni  pelaksanaan  program  Posyandu,  maka  peran besar Tim PKK cukup besar dalam hal  menggerakan seluruh  warga untuk ikut berpartisipasi.

## D. Serba-Serbi Implementasi Program Posyandu
Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  deskripsi  data  umum mengenai kondisi geografi dan demografi penduduk Giritirto, maka masalah  perekonomian  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi
tersebut.  Kebanyakan  masyarakat  hidup  dari  lahan  pertanian  yakni padi  dan  singkong.  Namun  demikian,  untuk  mempertahankan kehidupan  sehari-hari,  maka  mereka  juga  bekerja  sambilan  seperti halnya  kerajinan,  berdagang,  menjadi  buruh,  dan  pekerjaan- pekerjaan  lain  yang  dapat  menghasilkan  uang.  Pola  bertahan  hidup mereka menunjukkan keanekaragaman pencerminan yang menggambarkan  karakteristik  yang  unik  sebagai  penduduk  yang mendiami wilayah yang cukup menantang kehidupan.
Jumlah blok Posyandu yang ada di Desa Giritirto sebanyak 7 buah dimana masing-masing dukuh terdapat 1 buah blok Posyandu. Kaitannya dengan kondisi sosiologis masyarakat Desa Giritirto, pada umumnya  mereka  masih  memiliki  hubungan  kekerabatan  yang dekat.  Stratifikasi  sosial  tidak  begitu  nampak,  karena  mereka memiliki  tingkat  kehidupan  yang  merata.  Dapat  dilihat  pula  dari tingkat  penghasilan  yang  tidak  terlalu  jauh  perbedaannya.  Hal  ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dimana pada umumnya  mereka  hidup  sebagai  petani.  Meskipun  ada  pekerjaan sambilan, tampaknya hanya sebatas membentuk pola bertahan hidup saja.
Dalam  hal  kondisi  Puskesmas  Desa  Giritirto,  tampaknya memerlukan  perhatian  yang  serius  mengingat  saat  ini  Puskesmas yang rencananya akan dijadikan Puskesmas pusat kecamatan belum berfungsi  sama  sekali.  Gedung  yang  rencananya  akan  digunakan tersebut adalah bangunan bekas kantor kecamatan cabang pembantu yang  ada  di  selatan  Giritirto.  Letaknya  juga  tidak  strategis, mengingat  lokasinya  yang  jauh  dari  pusat  kecamatan,  dan  bahkan jauh  pula  dari  desa-desa  lain  yang  tergabung  dalam  Kecamatan Purwosari. Kondisi ini diperparah dengan adanya gempa bumi yang melanda  DIY  dan  Jawa  Tengah  pada  27  Mei  2006  yang  dampaknya juga  sangat  hebat  terasa  di  Gunung  Kidul.  Begitu  pula  dengan kondisi  bangunan  yang  bakal  dijadikan  Puskesmas  kecamatan kondisinya rusak parah. Dapat dilihat dalam gambar pada lampiran.
Sekarang  ini,  Puskesmas  yang  masih  difungsikan  oleh masyarakat,  sebagaimana  terlihat  dalam  lampiran,  baik  bangunan maupun  fasilitasnya  tidak  memadai.  Jumlah  tenaga  ahli  kesehatan sangat  terbatas  tidak  cukup  untuk  melayani  masyarakat  yang
DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007
jumlahnya  cukup  besar.  Hanya  ada  1  dokter  di  sana  di  tambah  7 tenaga  kesehatan.  Puskesmas  yang  sekarang  difungsikan  ini,  selain juga  terkena  gempa  sehingga  kondisinya  juga  cukup  parah,  hanya akan dijadikan sebagai puskesmas cabang pembantu. Jika dilihat dari lokasinya  yang  berada  di  pusat  kecamatan,  maka  selaiknya  justru bangunan  puskesmas  itu  akan  lebih  fungsional  jika  dijadikan puskesmas pusat. Dengan demikian berarti harus ada perhatian yang serius  dari  pemerintah  kabupaten  terhadap  eksistensi  bangunan puskesmas  yang  fungsinya  cukup  besar  itu.  Jika  perhatian pemerintah  belum  ada  juga,  maka  pemerintah  desa  dapat mengupayakan  usaha  pembangunan  agar  puskesmas  dapat berfungsi secara maksimal.
Di  Giritirto,  terdapat 176 balita  dan  98  ibu  menyusui.  Dalam kegiatan Posyandu, banyak komponen atau elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, masyarakat siap  dalam  melaksanakan  program  posyandu  yang  telah  menjadi program  pemerintah.  Masyarakat  berperan  serta  dalam  mengikuti kegiatan program posyandu. Namun demikian, tingkat keberhasilan program  akan  sangat  tergantung  pada  ketercapaian  tujuan  oleh realitas  implementasi  di  lapangan.  Sejauh  mana  penerimaan masyarakat  terhadap  kegiatan  program  tersebut,  akan  sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program posyandu. Berdasarkan pengamatan  langsung,  maka  tampaknya  ketercapaian  tujuan program  tersebut masih  perlu dijadikan  perhatian  mengingat  masih lemahnya kontrol program terpadu ini.
Dalam  implementasi  kegiatan  program  selama  ini,  tentunya banyak  sekali  faktor-faktor  baik  yang  mendukung  maupun  yang menghambatnya. Tingkat pendidikan tenaga ahli dan masyarakat itu sendiri,  keterlibatan  penuh  tokoh  masyarakat,  LSM,  Tim  Penggerak PKK, kepala desa dan perangkat desa, keterlibatan dasa wisma, serta komitmen pemerintah kabupaten, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program. Faktor-faktor inilah yang masih belum diperhatikan  secara  optimal,  sehingga  implementasi  program  sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.
Dalam  hal  persepsi  masyarakat,  tenaga  ahli  kesehatan,  dan para  tokoh  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program  posyandu
adalah  positif.  Mereka  menganggap  penting  dilaksanakannya program  tersebut,  tidak  hanya  sekedar  melaksanakan  program formal dan rutinitas belaka, melainkan juga substansinya yang besar bagi  peningkatan  kualitas  kehidupan  manusia,  terutama  yang menyangkut masalah kesehatan. Dengan persepsi yang positif, maka partisipasinya  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  juga  cukup tinggi.  Namun  demikian,  tampaknya  yang  masih  perlu  diluruskan adalah  pemahaman  yang  masih  terlalu  sederhana  tentang  program tersebut.  Dalam  pandangan  masyarakat,  program  posyandu  adalah program  rutin  setiap  bulan  dalam  rangka  melakukan  penimbangan balita  untuk  melihat  perkembangan  balita.  Pandangan  ini  masih terlalu  sempit  karena  sebenarnya  posyandu  tidak  hanya  untuk pelaksanaan  program  penimbangan  balita  saja,  melainkan  juga sebagai  pusat  pelayanan  kesehatan  terpadu  yang  juga  dapat dilakukan  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kesehatan masyarakat.
Faktor-faktor yang
mendorong masyarakat dalam
berpartisipasi dalam kegiatan program itu adalah selain hal tersebut sudah  menjadi  tradisi  yang  rutinitas,  kesehatan  balita  mereka menjadi  perhatian  utama.  Namun  sebagai  penghambat  pelaksanaan program  tersebut  adalah  masih  rendahnya  tingkat  mayoritas masyarakat,  di  samping  itu  juga  para  tenaga  ahli  kesehatan  tidak memberikan  pelayanan  yang  lebih  responsif  terhadap  masyarakat. Hal  ini  juga  salah  satunya  diakibatkan  oleh  masih  rendahnya wawasan  dan  pendidikan  para  tenaga  ahli.  Sedangkan  keterlibatan perangkat  desa  dalam  pelakksanaan  program  ini  adalah  dengan memberikan  fasilitas  desa  maupun  dusun  untuk  pelaksanaan kegiatan tersebut, di samping memberitahu ketika akan dilaksanakan kegiatan tersebut.
Sedangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program  tersebut  adalah  dengan  memberikan  ceramah-ceramah terhadap  masyarakat  akan  pentingnya  program  tersebut  bagi kelangsungan kehidupan yang normal dan lebih baik. Masalah yang menyangkut  masalah  obat-obatan  sebagai  pendukung  pelaksanaan program  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  didistribusikan
13
secara  proporsional  sesuai  dengan  jumlah  masyarakat  dalam  suatu wilayah.
Dalam  pandangan  tenaga  ahli  kesehatan,  masyarakat cenderung  menerima  dengan  baik  terhadap  program  tersebut. Masyarakat  siap  dalam  merealisasikan  program  tersebut  terutama mengenai  keterlibatan  Tim  Penggerak  PKK  yang  aktif  dalam mendukung  kegiatan  tersebut.  Para  tenaga  ahli  juga  menilai  bahwa fasilitas  baik  bangunan  maupun  yang  lain  masih  sangat  minim, sehingga  perlu  diupayakan  secara  permanen  sehingga  dapat menunjang  program  pemerintah  tentang  kesehatan  masyarakat. Dalam  hal  gedung  saja  masih  sangat  memprihatinkan.  Para  tenaga ahli  juga  melihat  persepsi  dan  keterlibatan  masyarakat  cukup  baik, sehingga  program  tersebut  secara  rutin  dapat  dilaksanakan  setiap bulan.
Dalam hal lain yang masih berhubungan dengan kegiatan ini, para  tokoh  masyarakat  juga  cenderung  melihat  positif  terhadap program  itu.  Dengan  demikian,  mereka  juga  secara  tidak  langsung terlibat  juga  dalam  implementasi  program.  Dalam  pada  itu,  para tokoh masyarakat melihat adanya karakteristik ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan  program  tersebut.  Dengan  tingkat  kompleksitas karakteristik masyarakat yang masih sangat sederhana, maka realitas implementasi rpogram juga dilaksanakan dalam kerangka kerja yang sederhana pula.
Di
Desa giritirto, pelaksanaan program posyandu dilaksanakan  setiap  tanggal  4  awal  bulan.  Sebagaimana  telah diuraikan  di  muka,  maka  pelaksanaan  program  posyandu  di  Desa Giritirto  juga  dalam  rangka  untuk  penimbangan  Balita.  Hal  ini diungkapkan  oleh  Sagiyo  dalam  wawancara  bahwa  kegiatan dilaksanakan  secara  rutin  setiap  bulan.  Begitu  pula  dengan penuturan Haryati dan Wasmi yang setiap bulan mengikuti program posyandu  dalam  rangka  penimbangan  balita  nya.  Haryani  juga mengungkapkan  bahwa  wawasan  masyarakat  tentang  program posyandu  masih  sangat  sederhana,  sehingga  perlu  adanya intensifitas pelaksanaan program sehingga substansi yang sesungguhnya dari program tersebut dapat tercapai.
Suksesnya  suatu  program  dalam  hal  ini  program  Posyandu, tergantung  dari  aktif  atau  tidak  aktifnya  partisipasi  masyarakat untuk  mensukseskan  program  tersebut.  Sehingga  dalam  posisi  ini peran  aktif  masyarakat  sangat  penting  artinya  bagi  kelancaran  dan keberhasilan  program  tersebut  dan  tercapainya  tujuan  secara mantap.    Program  Posyandu  dicanangkan  dalam  rangka  usaha pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi tertentu ke keadaan lain yang lebih bernilai. Agar proses  perubahan  itu  dapat  menjangkau  sasaran-sasaran  perubahan keadaan  yang  lebih  baik  dan  dapat  digunakan  sebagai  pengendali masa  depan,  di  dalam  melaksanakan  pembangunan  itu  perlu  sekali memperhatikan  segi  manusianya.  Karena  dalam  arti  proses, pembangunan  itu  menyangkut  makna  bahwa  manusia  itu  obyek pembangunan  dan  sekaligus  subyek  pembangunan.  Sebagai  subyek pembangunan manusia harus diperhitungkan, sebab dia punya nilai dan potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam pembangunan bangsa  perlu  melibatkan  secara  intensif  subyek  untuk  ikut berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan  (Pasaribu  dan  Simanjutak, 1986: 62).
Hambatan  yang  sering  muncul  ketika  partisipasi  masyarakat terhadap  suatu  program  pemerintah  kurang  maksimal  bisa  secara internal,  berupa  hambatan  sosio-kultural,  dan  eksternal,  hambatan dari  birokrasi  pemerintah  (Miftah  Thoha,tth:  11-17).  Hambatan internal,  merupakan  hambatan  dari  dalam  masyarakat  itu  sendiri, yang  merupakan  keengganan  sebagian  besar  warga  masyarakat untuk  terlibat  langsung  dalam  suatu  program  kegiatan.  Hal  ini disebabkan  karena  keadaan  sosio-kultural  mereka  yang  belum memungkinkan  untuk  secara  aktif  menyuarakan  keinginan  mereka. Sementara  mereka  lebih  memilih  diam.  Hambatan  ini  bukanlah merupakan  hambatan  yang  fatal,  sebab  hambatan  ini  masih  bisa diperbaiki  dengan  cara  memberikan  masukan  informasi-informasi baru yang positif dan bersifat membangun. Mereka harus dikenalkan dengan  penemuan-penemuan  dan  perkembangan  baru  di  daerah lain, yang nantinya akan membuka cakrawala berpikir mereka. Akan tetapi  kadang-kadang  mereka  masih  memiliki  kesadaran  yang
DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007
rendah  karena  adanya  beberapa  keterbatasan.  Misalnya:  rendahnya pendidikan,  rendahnya  sosial-ekonomi,  kurangnya  sarana  dan prasarana.
Pengendalian  pertumbuhan  penduduk  merupakan  unsur penting  dalam  pembangunan  ekonomi.  Program  Posyandu  di Indonesia dapat berhasil karena ditopang oleh kemajuan pendidikan, peningkatan mobilitas penduduk, bertambahnya angkatan kerja, dan lain-lain.  Tetapi,  masalah  internalisasi  motivasi  melaksanakan posyandu  tampaknya  masih  merupakan  persoalan  tersendiri. Masalah  internalisasi  motivasi  melaksanakan  Posyandu  merupakan persoalan  yang  sentral.  Berhubungan  pendekatan  selama  ini  adalah supply  oriented di  mana  masyarakat didorong  menggunakan  fasilitas kesehatan dengan cuma-cuma lalu didukung oleh sistem target maka ketergantungan  adalah  produk  dari  strategi  itu  sendiri.  (Masri Singarimbun,  1988:  15).  Selama  ini  mereka  yang  mampu  juga mendapat  subsidi  dalam  bentuk  layanan  yang  cuma-cuma. Diharapkan  program  posyandu  akan  semakin  meluruskan  hal  ini dan  kemudian  tertanam  internalisasi  motivasi  implementasi posyandu pada masyarakat secara keseluruhan.
Program  posyandu  di  Indonesia  yang  secara  resmi diintegrasikan  dalam  program  pembangunan  sejak  tahun  1970-an secara  umum  dapat  dikatakan  berhasil.  Kelancaran  dari  program ditopang  oleh  perkembangan  yang  pesat  dalam  kemajuan  sosial ekonomi, kemajuan pendidikan, bertambahnya mobilitas penduduk, bertambahnya  wanita  dalam  angkatan  kerja,  meningkatnya pendapatan  perkapita,  dan  lain-lain.  Di  samping  itu,  juga  ditopang oleh stabilitas politik dan komitmen pemerintah yang besar terhadap program  ini.  Media  massa,  jaringan  jalan,  transportasi,  jumlah fasilitas kesehatan, maju dengan pesat (Geoffrey Mc Nicoll, 1983: 14).
Salah  satu  aset  dari  program  pembangunan  di  Indonesia adalah struktur sosial tradisional yang  masih  tetap bertahan di desa dan  unit  yang  lebih  kecil  dari  desa.  Unit  tersebut  adalah  juga  unit administrasi  pemerintah.  Berbagai  instruksi  yang  datang  dari  pusat dapat  mencapai  desa  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  dan menyusupi  seluruh  pelosok  tanah  air.  Program  itu  kemudian diimplementasikan  di  tingkat  desa  dan  dusun.  Tidak  adanya
lembaga  seperti  itu  untuk  dijadikan  ujung  tombak  merupakan penghalang  yang penting di berbagai negara seperti umpamanya di India, Nigeria, dan lain-lain.
Dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan kebijakan  pengelolaan  gerakan  PKK  kurun  waktu  lima  tahun kedepan,  pedoman  administrasi  PKK  mengalami  perubahan mendasar  dalam  kelembagaan  kesejahteraan  keluarga    antara  lain adalah:
1. Pengertian  PKK  menjadi  lebih  lengkap  dan  secara kelembagaan lebih gender responsif.
2. Agar  lebih  operasional  sebutan  badan  penyantun  tim penggerak  PKK  berubah  menjadi  dewan  penyantun  tim penggerak PKK.
3. Sebagai  wujud  kepedulian,  keteladanan/panutan  dan tanggung  jawab  terhadap  pemberdayaan  dan  kesejahteraan keluarga/ ketua tim penggerak PKK desa dan kelurahan/secara  fungsional  dijabat  oleh  isteri  kepala  desai lurah/sama dengan ketua tim penggerak PKK diatasnya.
4. Sebagai  perwujudan  PKK  yang  merupakan  gerakan  nasional dari  pusat  sampai  dengan  desa/kelurahan  dan  untuk  lebih mengharmoniskan hubungan  kerja  secara hirarkis antara tim penggerak PKK pusat atau tim penggerak PKK
provinsi/dengan tim penggerak PKK di bawahnya/termasuk mekanisme  pembinaan/bimbingan  dan  pelaporannya/maka penetapan  dan  pelantikan  ketua  tim    penggerak  PKK dilakukan  oleh  ketua  umum/ketua  tim  penggerak  PKK setingkat  diatasnya  serta  dikukuhkan  oleh  gubernur, bupatl/walikota, camat, kepala desa/lurah setempat.
5. Untuk  meningkatkan  persatuan  dan  kesatuan  serta memperkuat  jiwa  kebersamaan  segenap  jajaran  PKK,  telah diputuskan adanya seragam nasional PKK, yang
dipergunakan  pada  acara-acara  tertentu,  disamping  masih tetap adanya kembaran PKK daerah masing-masing.
6. Gerakan  PKK  didorong  untuk  lebih  meningkatkan  jaringan kerjasama  dan  kemitraan  dengan  sektor  pemerintah,  badan international, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan
DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007 17
setempat,  sesuai  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  serta mekanisme koordinasi yang berlaku. . 7. 10  program  pokok  PKK  tidak  mengalami  perubahan  karena dinllai  masih  relevan.  Dalam  pelaksanaannya,  prioritas  10 program pokok PKK, diserahkan kepada daerah, disesualkan dengan  situasi,  kondisi  dan  kemampuan  yang  ada,  sehingga tidak merupakan "paksaan" dari "atas" melainkan merupakan
"kesadaran" dalam membangun dirinya/daerahnya.
8. Keberadaan  kelompok-kelompok  PKK  dan  dasawisma menjadi sangat penting dan lebih strategis, karena dasawisma adalah unit terdepan dalam gerakan PKK. Apabila kelompok dasawisma ini berfungsi dengan balk, kita akan mendapatkan data-data  keluarga  yang  akurat  dan  sebagai  salah  satu wahana  bagi  masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan berinteraksi  secara  langsung  dengan  anggota  kelompok dasawismanya.
9. Perhatian  khusus  perlu  diberlkan  kepada  posyandu,  sebagai wadah  terdepan  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan dasar.  Posyandu  tidak  hanya  bekerja  satu  kali  dalam  satu bulan,  tetapi  30  hari,  hanya  hari  buka  posyandu  satu  kali dalam satu bulan.
Ditemukannya  kasus  gizi  buruk  dan  kurang  gizi  di  berbagai daerah, mengingatkan kita semua bahwa sesuatu kegiatan/program tidak  hanya  selesai  setelah  waktu  kegiatan  berakhir  tetapi  semua kegiatan perlu ditindak lanjuti melalui pemantauan dan pembinaan, begitu  seterusnya.  Kelompok  dasawisma  dan  posyandu  merupakan salah  satu  institusi  yang  sangat  potensial  yang  ada  diakar  rumput. Seluruh  jajaran  tim  penggerak  PKK  di  semua  jenjang  agar  segera membentuk  dan  menghidupkan  kembali  kelompok  dasawisma  dan posyandu  seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh  presiden  beberapa waktu  yang  lalu,  betapa  pentingnya  revitalisasi  posyandu  dan kegiatan/kegiatan PKK lainnya.
Harapan kita kepada jajaran tim penggerak PKK untuk betul- betul meningkatkan penyuluhan-penyuluhan masalah ini, balk yang sifatnya  umum,  maupun  pelaksanaan  kegiatan  10  program  pokok PKK  lainnya.  Perlu  pula  diinformaslkan  kegiatan  pendidlkan  dan
pembinaan  sikap  mental,  khususnya  bagi  anak  dan  remaja,  serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking/perdagangan  anak.  Ditingkatkan  dan  kembangkan program  pendidikan  anak  usia  dini  (paud)  yang  dalam pelaksanaannya  dapat  diintegrasikan  dengan  kegiatan  posyandu, juga  perlu  diperhatikan  peningkatan  ekonomi  keluarga  melalui peran PKK, pemahaman tentang pangan yang  beragam, bergizi dan berimbang, serta disebarluaskannya pengertian "hatinya PKK".

## E. Kesimpulan
Dalam  seri  penutup  ini  dapat  disimpulkan  temuan-temuan pokok sebagai berikut.
1. Bahwa  selama  ini  program  posyandu  di  Desa  Giritirto dilaksanakan  secara  rutin  dan  atau  bahkan  telah  menjadi tradisi masyarakat.
2. Terhadap  program  posyandu,  baik  masyarakat,  tokoh masyarakat, maupun para tenaga ahli kesehatan persepsinya adalah  positif  sehingga  dalam  hal  berpartisipasinya  juga cukup tinggi.
3. Bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  terhadap  program posyandu  terbatas  pada  pengertian  dan  pemahaman  mereka tentang  program  posyandu.  Masyarakat  yang  paling berpartisipasi  adalam  mereka  yang  memiliki  balita.
Sedangkan partisipasi petugas puskesmas adalah
memberikan  pelayanan  terhadap  perkembangan  balita.
Sementara  tokoh  masyarakat  dan  perangkat  desa  terbatas pada  memberikan  himbouan  dan  fasilitas  desa  untuk kegiatan posyandu.
4. Kaitan  antara  persepsi  dan  partisipasi  sangat  berkaitan dengan  latar  belakang  ekonomi,  budaya,  dan  sosialnya. Karakteristik  kehidupan  yang  masih  sangat  sederhana, mengkondisikan  perilaku  yang  sederhana  pula  dalam kehidupan sehari-hari.
Kita  menyadari  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  program- program  kesejahteraan  keluarga  sangat  ditentukan  oleh  adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi
masyarakat  dengan  bimbingan  dan  fasilitasi  teknis  dari  berbagai instansi/lembaga  terkait,  yang  terwadahi  dalam  dewan  penyantun tim  penggerak PKK.  Informasi  secara  garis besar  tentang  posisi  dan peranan  gerakan  PKK  seperti  itu,  sesungguhnya  sudah  dapat menggambarkan  betapa  strategisnya  fungsi  TPPKK  beserta  kader- kader  PKK  yang  tersebar  diseluruh  pelosok  desa.  TP  PKK  dapat menjadi  perekat  antara  fungsi-fungsi  kemasyarakatan  dan  fungsi- fungsi  pemerintahan.  TP  PKK  juga  dapat  berperan  sebagai  unsur terdepan yang akan menggalang peran-serta masyarakat.
Program-program  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang berkaitan  langsung  dengan  peran-serta  masyarakat,  sewajarnya memperoleh  dukungan  dari  TP  PKK.  Terhadap  hal  ini,  ada  faktor kunci  agar  TP  PKK  mampu  melakukan  fungsinya  secara  optimal, antara  lain,  perlunya  segenap  jajaran  TP PKK mengetahui  apa  yang menjadi  program-program  pemerintah.  Tetapi  ini  bukan  berarti,  TP PKK hanya mengerjakan apa yang menjadi program-nya pemerintah saja, karena pada hakekatnya TP PKK itu memiliki 10 program pokok PKK  yang  perlu  dilaksanakan  bersama,  kemudian  dalam pelaksanaan  10  program  pokok  itu,  TP  PKK  perlu  berkoordinasi dengan dinas/instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
Kepustakaan
Davidoff,  LL.  1988.  “Introduction  To  Psychology”,  alih  bahasa  Mari Juniati, Psikologi Suatu Pengantar Jilid I. Jakarta: Erlangga. Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,  1995. Kamus Besar  Bahasa
Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
Krippendorff, Klaus. 1991. Content Analysis: Introduction Its Theory and  Methodology”,  Alih  Bahasa  Farid  Wajidi,  Analisis  Isi:
Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Rajawali.
Miles,  M.B.  and  Huberman,  A.M.  1984.  Qualitative  Data  Analysis:  A Sourcebook  of  New  Methods. Beverly  Hills  CA:  Sage Publications.
Moleong,  L.J.  1999.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muhadjir,  Noeng.  1996.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Yogyakarta: Rake Sarasin.
Patton, M.Q. 1980. Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills, CA.: Sage Publication.
Spradley,  J.P.  1980.  Participant  Observation.  New  York,  N.Y.:  holt,
Rinehart, and Winston.
Sutopo,  H.B.  1995.  Kritik  Seni  Holistik  Sebagai  Model  Pendekatan
Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Sutopo, H.B. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Jurusan
Seni Rupa Fakultas Sastra UNS.
Waluyo,  H.J.  2000.  “Hermeneutik  Sebagai  Pusat  Pendekatan  Kualitatif”, dalam Historika, No.11. Surakarta: PPS UNJ KPK UNS. Yin, R.K. 1987. Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills,
CA: Sage Publication.
Tentang Penulis : Puji Lestari, M.Hum. Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi di Jurusan  Pendidikan  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ekonomi Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Menamatkan  program  S-1  Sosiologi FISIPOL  UGM  pada  tahun  1982.  Menyelesaikan  program  Pasca Sarjana  S-2  Antropologi  FIB  UGM  tahun  2003.  Bidang  Keahlian Sosiologi  Antropologi.  Mata  kuliah  yang  diampu  saat  ini  adalah  : Pranata  Sosial,  Sistem  Sosial,  Sosiologi  Perkotaan,  Sosiologi Komunikasi, Demografi.