## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 975-982 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara

## Rizky Malinto Ramadani*, Indra Perwira, Bilal Dewansyah
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda No.42, Bandung-Jawa Barat *Correspondence email: rizkymalintor04@gmail.com, Perwira78@gmail.com, b.dewansyah@unpad.ac.id
Abstrak. Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 menentukan Presiden Memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. dalam ketentuan Pasal (1) Undang - Undang Darurat No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan  bahwa  “Presiden  atas  kepentingan  negara,  dapat  memberi  Amnesti  dan  Abolisi  kepada  orang  -  orang  yang  telah melakukan  sesuatu  tindakan  pidana.  Presiden  memberi  Amnesti  dan  Abolisi  ini  setelah  mendapatkan  nasihat  tertulis  dari Mahkamah  Agung  yang  menyampaikan  nasihat  itu  atas  permintaan  Menteri  Kehakiman”.  Persoalan  terkait  amnesti  tidak  ada kejelasan  lebih  rinci  mengenai  kriteria  pemberian  amnesti  untuk  kepentingan  negara  ini  apakah  pemberian  amnesti  ini  hanya ditujukan untuk kasus yang bermuatan politik saja atau bisa diberikan juga untuk tindak pidana umum, apalagi dalam sejarahnya amnesti diberikan hanya untuk kejahatan politik semata.  Adapun identifikasi Masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama sejauh mana  pemberian  amnesti  di  Indonesia  sesuai  dengan  kriteria  kepentingan  negara.  Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.    Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kriteria  paling  penting  dari  adanya kepentingan  negara  adalah  stabilitas  sistem  ketatanegaraan  serta  jaminan  hak-hak  bagi warga  negara. Adapun syarat  ideal  yang perlu diatur dalam amnesti yaitu: Pembatasan Amnesti tidak diberikan untuk extraordinary crime; tidak boleh untuk impeachment Presiden. Sedangkan untuk prosedur yang  ideal selain tetap mengacu pada UUD 1945 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara, pemberian  amnesti  juga  harus  juga  meminta  pertimbangan  Mahkamah  Agung,  agar  pemberian  amnesti  ini  tidak  hanya  dilihat untuk kepentingan politik saja, namun juga dilihat dari kepentingan negara.
Kata Kunci: Amnesti; Presiden; Kepentingan Negara
Abstract. Article 14 Paragraph (2) of the 1945 Constitution determines that the President grants amnesty and abolition by taking into account the considerations of the House of Representatives. in the provisions of Article (1) of the Emergency Law no. 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition states that "The President, in the interest of the state, can grant amnesty and abolition to people who have committed a criminal act. The President granted this amnesty and abolition after obtaining written advice from the Supreme Court which conveyed the advice at the request of the Minister of Justice.” The issue related to amnesty is that there is  no  more  detailed  clarity  regarding  the  criteria  for  granting  amnesty  for  the  benefit  of  this  country,  whether  the  granting  of amnesty  is  only  intended  for  politically  charged  cases  or  can  also  be  given  for  general  criminal  acts,  especially  in  history, amnesties  have  been  granted  only  for  political  crimes.  The  identification  of  the  problems  in  this  study  are:  First,  the  extent  to which  the  granting  of  amnesty  in  Indonesia  is  in  accordance  with  the  criteria  of  the  state's  interest.  The  method  used  by researchers in this study is normative juridical. The results of this study indicate that the most important criterion of the existence of the state's interest is the stability of the state administration system and the guarantee of rights for citizens. The ideal conditions that need to be regulated in amnesty are: Amnesty restrictions are not granted for extraordinary crimes; not allowed to impeach the President. As for the ideal procedure, apart from referring to the 1945 Constitution and the Regulation of the Minister of State Secretary, the granting of amnesty must also ask for consideration from the Supreme Court, so that the granting of amnesty is not only seen for political interests, but also for the interests of the state.

## Keywords: Amnesty; President; State Interest

## PENDAHULUAN
Amnesti  termasuk  dalam  salah  satu  kewenangan presiden  untuk  mengampuni  narapidana  baik  sebelum ataupun  sesudah  diputuskan  oleh  pengadilan.  Ketentuan mengenai amnesti diatur dalam ketentuan pasal 14 UUD 1945  sebelum  amandemen  bahwa “Presiden  Memberi Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  Rehabilitasi” dan diperbaharui  dengan  ketentuan  pasal  14  Ayat  (2)  UUD 1945  sesudah  amandemen “Presiden  Memberi  Amnesti dan  Abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan  Perwakilan  Rakyat” .  Dengan  demikian  setelah perubahan,  Amnesti  bukan  merupakan  Hak  mutlak Presiden  melainkan  harus  dengan  pertimbangan  Dewan
Perwakilan  Rakyat.  Akan  tetapi  dalam  ketentuan  Pasal (1) Undang - Undang Darurat No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa
“Presiden  atas  kepentingan  negara,  dapat  memberi Amnesti dan Abolisi kepada orang - orang yang telah melakukan  sesuatu  tindakan  pidana.  Presiden memberi Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang  menyampaikan  nasihat  itu  atas  permintaan Menteri Kehakiman”.
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
Pada  awal  kemerdekaan  sampai  awal  reformasi pemberian  amnesti  lebih  sering  diberikan  kepada narapidana  yang  menjadi  tahanan  politik  pemerintah yang berkuasa, bukan diberikan kepada narapidana kasus kejahatan  umum.  Contohnya  pengampunan  pada pimpinan  dan  anggota  dari  pemberontak  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 dengan tujuan terjadi rekonsiliasi antara  kedua  pihak  yang  berujung  dengan  kesepakatan damai  dan  kesediaan  kembali  menjadi  bagian  dari NKRI.  Namun  dalam  perkembangannya  pemberian amnesti  untuk  narapidana  kasus  tindak  pidana  umum juga  diberikan  presiden  pada  kasus  Baiq  Nuril  tahun 2018. 1
Praktik  pemberian  Amnesti  terakhir  dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq  Nuril  karena  banyaknya  aspirasi  dan  desakan  kuat dari  berbagai  elemen  masyarakat  yang  beranggapan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril atas  pelanggaran  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE).
Alasan  pemberian  Amnesti  yang  dilakukan  oleh Presiden  Joko  Widodo  dalam  hal  ini  tidak  terdapat kejelasan  lebih  rinci  mengenai  kriteria  pemberian amnesti  untuk  kepentingan  negara.  Dalam  hal  ini, problem  pemberian  amnesti  ini  hanya  ditujukan  untuk kasus  yang  bermuatan  politik  saja  atau  bisa  diberikan juga untuk tindak pidana umum.
Mengacu  pada  kasus  Baiq  Nuril  bahwa  banyak narapidana yang seharusnya tidak layak  untuk dipidana, mengajukan  permohonan  amnesti  ditolak  oleh  Presiden, sebab  tidak  memenuhi  unsur  kepentingan  negara. Contohnya pada tahun 2010 Aktivis agraria Eva Susanti Bande  ditangkap  dengan  tuduhan  penghasutan  kepada warga  petani  yang  merasa  lahan  mereka  diambil  paksa oleh  perusahaan.  Namun  kasus  ini  tidak  banyak diperhatikan  oleh  publik  meskipun  banyak  aktivis  dan Elemen  masyarakat  yang  mendesak  presiden  untuk memberikan  amnesti  pada  Eva  Susanti,  namun permohonan itu ditolak. Berdasarkan alasan kepentingan negara  maka  seharusnya  presiden  bisa  saja  memberikan amnesti  kepada  Eva  Susanti  Bande  secepat  proses pemberian amnesti kepada Baiq Nuril akan tetapi hal itu tidak  dilakukan  sampai  ditahun  2014  Presiden memberikan Grasi . 2
1 Lihat BBC News, Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi, artikel, dimuat dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086 diakses pada 4 November 2020.
2 Siti  Rakhma  Mary  Herwati, Pemberian  Amnesti, Abolisi,  dan  Rehabilitasi  untuk  Para  Pejuang  Agraria  Demi Keadilan , Bogor: Policy  Paper  Sajogyo  Institute  No.  1,2015, Tanpa halaman.
Adanya  disparitas  pemberian  amnesti  tersebut menunjukkan bahwa saat ini amnesti untuk  kepentingan negara  justru  diberikan  hanya  pada  kasus-kasus  yang viral  dan  menarik  perhatian  masyarakat  yang  luas, sehingga desakan masyarakat ini yang menekan Presiden untuk  memberikan  amnesti.  Menjadi  pertanyaan  apakah amnesti  terhadap  narapidana  pidana  umum  ini  benar- benar  bertujuan  untuk  kepentingan  negara  ataukah bergeser  untuk  kepentingan  politik  tertentu.  Keputusan Presiden  dalam  memberikan  amnesti  menimbulkan asumsi  bahwa  amnesti  nantinya  dijadikan  sarana  untuk momentum tertentu, karena tidak adanya peraturan yang secara  eksplisit  mengenai  syarat  untuk  mendapatkan Amnesti untuk kepentingan negara ini.
Perkembangan pemberian amnesti yang dilakukan oleh  Presiden  menjadi  menarik  untuk  dianalisis  lebih mendalam  selain  tentang  ketentuan  kriteria  yang seharusnya ditetapkan dalam pemberian Amnesti. Dalam hal  ini,  penting  untuk  dilihat  apakah  pemberian  amnesti kedepannya harus disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.  Oleh  sebab  itu  penting  untuk  diuraikan pemberian  amnesti  dan  kriteria  pemberian  amnesti  di Indonesia.

## Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah  sejauh  mana  pemberian  amnesti  di  Indonesia sesuai dengan kriteria kepentingan negara. ?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis- normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  kasus  serta  pendekatan  konsep Melalui  tiga  pendekatan  tersebut  dapat  terlihat  maksud adanya  pemberian  amnesti  yang  ideal,  dimana  akan sesuai  dengan  ketentuan  sekaligus  tidak  berdasarkan prinsip  kepentingan  dari  Presiden  yang  notabennya merupakan  jabatan  yang  tidak  terlepas  dari  kepentingan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Pemberian Amnesti di Indonesia
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan  negara  sebagai  kepala  negara  sekaligus kepala  pemerintahan.  Jimly  Asshidiqie  mengatakan kedua  jabatan  baik  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  pada  hakikatnya  termasuk  dalam  cabang kekuasaan  eksekutif. 3 Oleh  karena  itu  kedudukan presiden  sangat  kuat,  sehingga  harus  ada  kedudukan Presiden  harus  dibatasi  oleh  konstitusi  dalam  sistem republik yang demokratis. 4
3 Jimly  Asshidiqie. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Pasca  Reformasi,  (Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer.2007.Hlm 311.
4 Ibid., Hlm 314
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
Ismail  Suny  menyatakan  bahwa  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  Presiden  secara  umum  yang  diatur  dalam UUD yaitu: 5 1. Kekuasaan  administratif  yaitu  pelaksanaan  UU  dan politik administrasi;
2. Kekuasaan  legislatif  yaitu  mengusulkan  rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
3. Kekuasaan  yudikatif  terkait  kekuasaan  presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi;
4. Kekuasaan  militer  yaitu  kekuasaan  mengenai angkatan perang dan pemerintahan;
5. Kekuasaan  diplomatik  yaitu  kekuasaan  hubungan luar negeri
Dalam  kedudukan selaku Kepala Negara republik Indonesia,  Presiden  Indonesia  mempunyai  kekuasaan- kekuasaan  yang  ditetapkan  dalam  UUD  1945  pasal  10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi kekuasaan seorang Presiden sudah  sah  dan  terjamin  menurut  aturan  hukum  yang berlaku  dan  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  dasar. Penjelasan  UUD  1945  menegaskan,  bahwa  meskipun Kepala  Negara  Indonesia  tidak  bertanggung  jawab kepada  DPR,  ia  bukanlah  “diktator”  kekuasaan  tidak terbatas,  oleh  karena  dalam  melaksanakan  tugas eksekutif  Presiden  tak  luput  dari  pengamatan  MPR, suatu  lembaga  Negara  Tertinggi  yang  berwenang memberhentikan  Presiden  walaupun  belum  habis  masa jabatannya. 6
Secara  khusus,  kewenangan  presiden  di  bidang yudisial secara normatif telah diatur dalam pasal 14 ayat (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945.  Pasal  14  ayat  (1) menyatakan  bahwa:  “Presiden  memberi  grasi  dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah  Agung”.  Sedangkan  pasal  14  ayat  (2)  UUD 1945  menyatakan  “Presiden  memberi  amnesti  dan abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR”. Pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  dan  DPR  kepada Presiden  sangat  penting  untuk  mewujudkan  mekanisme check and balances antara Presiden dengan DPR.
Perihal  pengaturan  hukum  amnesti  dan  abolisi mulai diatur pertama  kali pada undang -  undang darurat Nomor  11  tahun  1954  sebagai  pertimbangan  untuk melaksanakan  ketentuan  dalam  pasal  107  Undang- undang  Dasar  Sementara  Republik  Indonesia  dan  untuk menyesuaikan  penetapan  Presiden  Republik  Indonesia No.  14  tahun  1949  tentang  pemberian  amnesti.  Terkait dengan  pemberian  amnesti  kepada  semua  orang  yang sebelum  tanggal  27  Desember  1949  telah  melakukan sesuatu  tindak  pidana  yang  nyata  akibat  dari persengketaan  politik antara  Republik  Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. 7 Dalam UU Darurat
5 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara , Jakarta: Aksara Baru, 1978. Hlm. 328
6 C.S.T Cansil, Sistem Pemerintahan Indonesia , Aksara Baru, Jakarta,1985, hlm. 106.
7 Pasal 2 UU darurat No. 11 tahun 1954.
itu tidak mengatur lebih rinci defenisi mengenai amnesti dan abolisi, hanya dalam pasal 1 UUDS 1950 pemberian pengampunan  ini  diatur  oleh  presiden  atas  kepentingan negara.  Ketentuan  amnesti  dapat  berikan  berdasarkan kepentingan  negara  kepada  orang  -  orang  yang melakukan tindak pidana dengan mendapat pertimbangan tertulis oleh mahkamah agung berdasarkan permintaan  menteri  kehakiman. 8 Presiden  memberikan amnesti  berdasarkan  kepentingan  negara,  karena  hal tersebut  belum  diatur  secara  rinci  dalam  undang  - undang  darurat  tahun  1954  sehingga  memungkinkan terjadi  berbagai  macam  tafsir  serta  penyalahgunaan kekuasaan.
Pengaturan mengenai amnesti berkembang dengan berlakunya  undang  -  undang  dasar  1945  yang  mengatur mengenai  amnesti.  Ketentuan  mengenai  amnesti  pada undang  -  undang  dasar  1945  terdapat  perbedaan  dengan UU  Darurat  tahun  1954  pada  pasal  14  ayat  (2)  UUD 1945  sesudah  amandemen  ‘ Presiden  memberi  amnesti dan  abolisi  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan  Perwakilan  Rakyat ’’.  Penjelasan  pasal  ini memberikan  penafsiran  bahwa  amnesti  merupakan  hak berdasarkan konstitusi.
Pemberian amnesti
membutuhkan pertimbangan hukum bukan pertimbangan politik. Pasal 96 dan 107 UUD Sementara yang sekarang telah digantikan dengan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.
UU  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954  tentang Pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  dilahirkan  karena  saat itu ada kondisi yang mendesak guna kepentingan negara untuk  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindakan  pidana  sehingga  dibutuhkan peraturan  yang  memberi  legalitas  atas  amnesti  dan abolisi.
Berdasarkan  penyesuaian  yang  dijelaskan  dalam pasal 2 dan 3 UU Darurat ini. Selain menambahkan frasa abolisi  diantara  amnesti  dan  diberikan  penyesuaian sehingga instansi yang disebut dalam penetapan presiden itu tidak berlaku lagi, sehingga penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut UU Darurat selama belum ada peraturan baru yang menggantikan aturan ini.
Berdasarkan  pasal  3  UU  Darurat  No.  11  Tahun 1954,  tahapan  dalam  memberikan  amnesti  hanya  dapat diberikan  dengan  undang-undang  ataupun  atas  kuasa undang-undang  oleh  Presiden  sesudah  meminta  nasehat dari  Mahkamah  Agung,  dan  penyelenggaraan  amnesti dan  abolisi  harus  dilakukan  menurut  peraturan  UU darurat  ini  seluruh  peraturan  terdahulu  tentang  amnesti dan abolisi tidak berlaku lagi. 9
Dalam  hal  yang  demikian,  UU  Nomor  11  Tahun 1954 tentang  Amnesti dan  Abolisi mengatakan presiden dapat  memberikan  amnesti  setelah  mendapat  nasihat tertulis  dan  Mahkamah  Agung  yang  diminta  terlebih
8 Pasal 1 UU darurat No. 11 TAHUN 1954.
9 Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
dulu  oleh kementerian  terkait (dalam  hal  ini Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia). Sedangkan  menurut  UUD  1945  pasal  14  ayat  (2), pemberian  amnesti presiden harus dengan pertimbangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Persoalan  yang timbul  adalah  kedua  aturan  yang  ada  terkait  pemberian amnesti  dari  presiden,  memberikan  petunjuk  yang berbeda terkait mekanisme amensti yang harus dijalani.
Merujuk  pada  UU  Darurat  No.11  Tahun  1954 bersifat sekali selesai dan hanya diperuntukkan pada saat itu  saja,  sebab  UU  darurat  ini  diperuntukkan  kepada semua  orang  yang  sebelum  tanggal  27  Desember  1949 telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  nyata  akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan  Belanda  (Pasal  2  UU  Darurat  No.11  tahun 1954). Namun anehnya  sampai  sekarang UU darurat  ini masih berlaku belum dicabut, bahkan pemberian amnesti yang telah diberikan kepada individu ataupun kelompok ini  masih  berdasarkan  kepada  UU  Darurat  ini.  Merujuk pada konsideran menimbang UU darurat 11 Tahun 1954, UU  ini  masih  mengacu  pada  UUDS  1950.  Padahal UUDS 1950 bukan lagi menjadi konstitusi yang dipakai saat  ini.  Menjadi  persoalan  ketika  UU  darurat  yang mengacu  pada  konstitusi  yang  tidak  lagi  berlaku  masih digunakan  padahal  mekanisme  amnesti  UU  Darurat berbeda dengan UUD 1945 hasil amandemen. Hal inilah yang  kemudian  ,elhairkan  berbagai  persepsi  bahwa amnesti itu hanya bisa diberikan  untuk  kejahatan politik karena  UU  No.  11  Tahun  1954  konteksnya  lebih ditujukan pada narapidana politik.
Sejetinya,  ketentuan  dalam  UU  Darurat  No.  11 Tahun  1954  Amenesti  dan  Abolisi  sudah  tidak  lagi relevan sebab norma konstitusi yang menjadi rujukannya sudah  gugur  dengan  Pasal  14  UUD  1945  setelah amandemen.  Dilihat  dari  sejarahnya  UU  Darurat  ini adalah pelaksana dari Pasal 107 UUDS 1950 yang mana konstitusi  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lagi  sejak  Dekrit Presiden  5  Juli  1959.  Dalam  Pasal  107  konstitusi sementara  tersebut  disebutkan  bahwa  pemberian amnesti,  abolisi  dan  grasi  harus  dengan  kuasa  UU  dan meminta pendapat Mahkamah Agung.
Pengaturan  amnesti  dan  abolisi  lebih  sumir  lagi jika mengacu pada UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun  2010  yang  masih  tidak  menjelaskan  amnesti  dan abolisi  secara  jelas.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  UU Darurat  No.11  Tahun  1954  memang  konteksnya diberikan  untuk  keadaan  darurat  negara  saat  itu  karena adanya  gejolak  politik  yang  kuat  saat  itu.  Jadi kepentingan  negara  saat  itu  lebih  mengarah  karena keadaan  politik  yang  bergejolak  saat  itu.  Apalagi  UU Darurat  ini  sebenarnya  didasarkan  kepada  UUDS  1950. UU  No. 11  Drt  Tahun  1954  perlu  segera  diganti  karena muatan  materi  sebagaimana  diatur  Pasal  2  dan  Pasal  3 sudah  tidak  sesuai  dengan  praktik  ketatanegaraan, dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  serta kebutuhan  hukum  masyarakat.  UU  No.  11  Tahun  1954 bisa dikatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Kriteri  Kepentingan  Negara  Dalam  Pemberian Amnesti.
Menurut  Norman  J.  Padelford,  kepentingan nasional adalah National interest of a  country is  what a governmental  leaders  and  in large  degree  also  what  its people consider at any time  to be vital to  their national independence,  way  of  life,  territorial  security  and economic welfare. 10 Sementara  itu, Thomas  W. Robinson  dengan  mengutip  Hans  Morgenthau  secara umum  mendefinisikan  kepentingan  nasional  kedalam  6 tipe, yaitu: 11
(a) Primary  interest ,  yang  berarti  bahwa  kepentingan nasional  bertujuan  untuk  melindungi  pertahanan keamanan  negara,  sistem  politik  dan  identitas nasional;
(b) Secondary  interest ,  yaitu  kepentingan  nasional untuk melindungi warga negaranya di luar negeri;
(c) Permanent  interest ,  diartikan  sebagai  kepentingan nasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan  negara  dalam  periode masa tertentu;
(d) Variable  interest ,  yaitu  kepentingan  nasional  dapat berdasarkan  pada  opini  publik  dan  situasi  politik dalam negeri;
(e) General  interest ,  adalah  kepentingan  nasional  juga berkaitan  dengan  perilaku  positif  berdasarkan  luas dan letak geografis, jumlah populasi, serta beberapa aspek seperti ekonomi, perdagangan, diplomasi dan hukum internasional;
(f) Specific  interest ,  berarti  bahwa  kepentingan nasional berkaitan pada waktu dan isu tertentu.
Sementara  itu,  menurut  Rochester,  terdapat  dua asumsi  yang  berkaitan  dengan  konsep  kepentingan negara  yaitu:  “ there  exist  and  objectively  determinable collective interest which all individual members within a given national society share equality, and this collective transcends any interest that a particular subset of those individuals may share with individuals in other national societies ”. 12 secara  umum  kepentingan  negara  bisa dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  melekat  pada  negara yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  kolektif  dari masyarakat  negara  itu  sendiri,  sehingga  kepentingan kolektif ini bisa dibagi kepada negara lain. 13 Konsep national  interest lebih  merupakan metafora  yang  membangun  kesadaran  suatu  bangsa
10 Norman  J.  Padelford  and  George  A.  Lincoln, International  Politics, The  Macmillan  Company,  New  York, 1960, hal. 309
11 Robinson  Thomas  W.  1969. “National  Interest ” . dalam  James  N.  Rosenau  (ed.).  International  Politics  and Foreign Policy.London: the Free Press. 183
12 J.  Martin  Rochester. The  national  interest  and contemporary  world  politics .  The  review  of  politics  Vol.  40 No. 1. 1978. Hlm 79.
13 Ibid.,
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
untuk  membentuk  pertahanan  diri,  bagaimanapun kepentingan  nasional  merupakan  nilai-nilai  abadi  yang kebal  terhadap  tren  atau  tujuan  politik. 14 untuk menghasilkan  sistem  kepentingan  nasional  yang  matang membutuhkan  konsensus  publik  tentang  ide-ide  dasar dalam  bernegara.  konsep  kepentingan  nasional  tidak dapat  dipisahkan  dari  mekanisme  melalui  kepentingan kelompok, sosial individu, masyarakat yang dirumuskan dalam  suatu  kepentingan  yang  dapat  menjadi  perhatian negara. 15
Kepentingan nasional memiliki faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu lokasi, peradaban masyarakat  ( civilization ), nature  of  society (perilaku masyarakat)  atau  perubahan  terkait  ( economic  qualities, share of the world economy, important resources ). 16 I.G Iakovenko  mengatakan  bagaimanapun  kepentingan nasional  memiliki  dua  bentuk  yaitu  pertama  secara objektif  ( national  interests  from  God's  standpoint )  dan dari  sudut  subjektif  (hasil  intrepretasi  masyarakat tentang  kepentingan  negara  ini.  kepentingan  negara terkadang harus disesuaikan dengan desakan publik. 17 Merujuk  pada  pemaknaan  terhadap  kepentingan negara  tersebut,  maka  sejatinya  kepentingan  negara haruslah  menjadi  landasan  dan  tujuan  dalam  sebuah pengambilan kebijakan. Termasuk diantaranya pengambilan kebijakan oleh Presiden dalam memberikan  keputusan  Amnesti  kepada  seseorang. Maksud  dan  tujuan  tersebut  sejatinya  harus  diatur  dan dikonstruksikan secara hukum agar kepentingan tersebut terwujud  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Sejatinya, terdapat dua maksud yang dijaga dalam  suatu  kepentingan  negara,  yakni  kepentingan secara  umum  bagi  negara  itu  sendiri,  serta  kepentingan secara  khusus  yang  berkaitan  erat  dengan  hak  asasi warga negara. Dalam hal ini, kriteria kepentingan negara yang  dimaksud  memang  tidak  diuraikan  secara  konkrit dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia.
Adapun  maksud  dari  kepentingan  secara  umum bagi  negara  adalah  adanya  suatu  kebijakan  hukum  yang dimaksudkan  untuk  menjamin  kepentingan  negara dengan tetap memperhatikan konsekuensi dari kebijakan tersebut  yaitu  tidak  terganggunya  keberlangsungan kehidupan  ketatanegaraan.  Pilihan  terhadap  suatu kebijakan  hukum  sejatinya  tidak  berakibat  pada  sistem ketatanegaraan  yang  ada,  namun  justru  sebaliknya  akan memberikan dukungan sepenuhnya pada keberlangsungan ketatanegaraan.
Sementara  itu,  kepentingan  negara  yang  secara khusus  ialah  kepentingan  dari  suatu  kebijakan  hukum yang  dipilih  oleh  negara  dengan  menjamin  serta
14 S.S  Mirotokhin.  The  Potential  of  National  interest. hlm 11
15 I.G Iakovenko. Dynamic Interest hlm 16
16 Ibid., hlm 17
17 Ibid., hlm 20
melindungi  hak-hak  dari  warga  negara  sebagai  subjek hukum sekaligus sebagai salah satu unsur paling penting dalam  suatu  negara.  Dengan  demikian,  lahirnya  suatu kebijakan hukum dengan disertai terwujudnya kepentingan  dari  negara  tidak  hanya  memperhatikan sistem  ketataneagraan  semata,  namun  juga  secara  nyata dapat dirasakan oleh warga negara.
Adanya  kejelasan  kepentingan  negara  dalam pemberian  suatu  amnesti  akan  sejalan  dengan  hal-hal administratif lainnya, seperti kriteria, persyaratan, jangka waktu pengajuan, dan proses pengajuan. Hal ini penting untuk  diatur  agar  tidak  menimbulkan  multiinterpretasi dan  multitafsir  dalam  praktek  pelaksanaan  pemberian amnesti. Sehingga hak preogratif Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945 tersebut dapat diatur dengan baik  dan  tidak  menimbulkan  perdebatan  hukum  dalam penerapannya.
Merujuk pada perdebatan perumus Pasal 14 ayat 2 UUD  1945  amendemen.  Dalam  pembahasan  itu,  para perumus  tidak  terlalu  memperdebatkan  hak  presiden memberikan  amnesti  dipakai  untuk  kasus  apa  saja. Syarat  pemberian  amnesti  jika  merujuk  kepada  aturan universal antara lain: 18
1. telah menyatakan makar terhadap negara
2. memiliki organisasi kemiliteran
3. memiliki struktur militer
4. menguasai teritorial atau kewilayahan
5. diakui keberadaannya oleh negara sendiri serta dunia internasional
Perihal pemberian Amnesti, terdapat beberapa hal penting  yang  berkaitan  dengan  instrumen  internasional. Hal  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 19 Pertama , “ Prisoners  of  conscience ”  bagi  mereka  yang  telah mencapai  kata  damai  melalui  advokasi  politik  harus dilepas  tanpa  syarat.  Tipe  ini  berbeda  dengan  status tahanan  politik  dimana  orang  tersebut  dijerat  karena melakukan  perbuatan  yang  bermotif  politik.  Hal  ini diperkuat  oleh  Resolusi  Dewan  HAM  9  Juni  2011. Tafsir  otoritatif  Komite  HAM  menjelaskan  bahwa “setiap  orang  bebas  meyakini  opini  tentang  pandangan politik,  moral,  nilai  religus  tidak  dapat  dibatasi  oleh aturan hukum apapun. Pembatasan hak beropini ini baik dalam  bentuk  pelecehan,  intimidasi,  atau  stigmatisasi seseorang  termasuk  penangkapan,  penahanan,  atau pemenjaraan  melanggar  Kovenan  Hak-Hak  Sipil  dan Politik. 20 Pembatasan  terhadap  hak  berpendapat  hanya bisa  dibatas  jika  mengandung  unsur  kebencian
18 Telaah  kasus  Din  Minimi  Dalam  Sudut  Pandang Hukum,
Politik dan Korban
http://www.jsithopi.org/2016/02/telaah-kasus-din-minimi- dalam-sudut-pandang-hukum-politik-dan-korban
19 Lihat  Kontras. Mempertimbangkan  Amnesti  Bagi Tahanan Politik Papua . Hal 3-5.
20 Human Rights Committee General Comment No. 34, UN Doc. CCPR/C/GC/34, September 2011, Hal 5 dan 9
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
berdasarkan  agama,  ras,  etnis,  atau  kebangsaan (sekarang  dikenal  dengan  istilah hate  speech ). Kedua , amnesti dapat diberikan bagi narapidana yang melakukan  tindak  pidana  ringan  yang  memiliki  muatan politik.  Pemerintah  yang  paling  berwenang  apakah amnesti diberikan atau tidak. Amnesti perlu dipertimbangkan  terutama  bagi  tahanan  politik  yang dihukum  karena  putusan  pengadilan  yang  tidak  adil, bahkan rekayasa politik. Pemberian amnesti untuk tahan politik ini lebih bersifat pragmatis, agar tahanan ini bisa dibebaskan  baik  secara  damai,  rekonsiliasi  ataupun dialog.
Ketiga ,  hukum  internasional  tentang  HAM  dan humaniter  melarang  pemberian  amnesti  terutama  bagi kejahatan  genosida,  kejahatan  kemanusiaan,  dan kejahatan  perang.  Selain  itu  pelaku  ( extra-judicial execution )  seperti  penyiksaan,  perkosaan  tidak  layak mendapatkan  amnesti.  Bagi  tahanan  politik  yang dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan  serius  ini  namun tidak mendapat proses peradilan  yang  adil,  harus diadili ulang.
Pemberian  pengampunan  ( pardoning  power ) dibatasi oleh bidang kekuasaan kehakiman ( office of the united  states  pardon  attorney  of  the  department  of justice ) yang bertugas memberikan Rekomendasi kepada Presiden  mengenai  pengampunan  yang  layak  diberikan. Demikian  pula  di  Inggris  yang  dipimpin  seorang raja/ratu  tetap  pemberian  “Royal  Pardon”  dibatasi  oleh “the  Secretary  of  State  for  Home  Affairs”  yang berwenang memberikan nasihat mengikat untuk memberikan  hak  prerogatif  kerajaan  “Royal  Prerogative of Mercy” layak diberikan atau tidak.
Partisipasi  dan  transparansi  ini  yang  mutlak diperbaiki.  Pemerintah  bersama  DPR  harus  memetakan regulasi  yang  berkaitan  secara  rinci  karena  pengaturan yang  tidak  lengkap,  terutama  mengenai  amnesti  dan abolisi,  bahkan  konteks  (historis)  menuntut  untuk dilakukan  pembaharuan  hukum  karena  baik  alasan filosofis (alasan ideal, seperti perlu tidaknya pembatasan kekuasaan Presiden dalam hal  itu atau mutlak), maupun alasan  sosiologis  (seperti  melepaskan  amnesti  dan abolisi  dari  semata-mata  berhubungan  dengan  kasus politik  sebagai  tergambar  dalam  sejarahnya  di Indonesia).
Dalam  hal  yang  demikian,  pemberian  amnesti  di Indonesia seharunsya dilakukan atas berbegai pertimbangan sebagai berikut:
 Tidak boleh untuk impeachment; Hak hak yang dapat dipertanggung  jawabkan  seperti  seorang  presiden tidak  dapat  menggunakan  amnesti  apabila  terjadi pemakzulan  ( Impeachment )  atau  disebut  dengan self amnesti di Amerika Serikat yang dilakukan DPR.
 Perlu  diatur  tentang  apakah  orang  yang  telah mendapatkan  amnesti  masih  perlu  mendapatkan berhak  mendapatkan  rehabilitasi.  Perlu  diatur  juga agar  ketika  seseorang  di  beri  amnesti  tidak  dapat
digugat  melalui  jalur  perdata  terkait  perbuatannya sebelum diamnesti.
Penggunaan hak prerogatif dalam pemberian amnesti sudah  seharusnya  tidak  digunakan  oleh  Presiden sekehendaknya.  Presiden  perlu  mempertimbangkan kriteria filosofis berdasarkan asas-asas tidak mengandung  cacat  karena  didasarkan  pada  iktikad baik  (dwaling),  tidak  mengandung  unsur  penipuan (bedrog),  dan  tidak  mengandung  paksaan  (dwang) yang  menyebabkan  akibat-akibat  hukum  yang  tidak sah.  Pemberian  amnesti  juga  seringkali  disebut sebagai wewenang yudikatif presiden. Wewenang ini harus  dimaknai  sebagai  upaya  menyelamatkan kepentingan  negara  terhadap  kekacauan  sistem hukum dan/atau kekhilafan dalam proses hukum. 21  Orang  yang  telah  mendapatkan  Amnesti  tidak  dapat lagi  dituntut  secara  perdata  maupun  pidana  (oleh sanak-keluarga  korban,  misalnya),  karena  tanggung jawab  itu  sudah  diambil  alih  oleh  negara.  Negaralah yang  harus  membayar  kompensasi  atau  restitusinya. Pelaksanaan  Amnesti  diberikan  ketika  hukum  sudah diputuskan.  Misalnya  seseorang  diputuskan  bersalah dan  mendapat  hukuman  20  tahun  penjara  atau terpidana seumur hidup. Maka, ketika sudah berjalan penjara  2  tahun  mendapatkan  Amnesti,  hukuman dihapuskan.  Dia  tidak  lagi  menjalani  hukuman selanjutnya.
Sementara itu, prosedur dalam pemberian amnesti harus dilakukan dalam beberapa langkah berikut: 1. Penetapan  terhadap  lembaga  khusus  yang  akan mengintrodusir  adanya  permohonan  dari  narapidana untuk  mendapatkan  Amnesti.  perlu  diatur  dengan tegas  tentang  lembaga  dan/atau  kementerian  mana yang mengajukan amnesti kepada presiden agar jelas dan  tidak  tumpang-tindih.  Dalam  hal  ini,  penulis menetapkan  kementerian  Sekretariat  Negara  sebagai lembaga khusus yang akan melakukan tugas tersebut. pada  tahap  ini  dilakukan  verifikasi  terhadap  setiap permohonan yang diajukan.
2. Permohonan  amnesti  dilakukan  harus  dengan  tas pertimbangan hukum dan politik. Setelah Kementerian Sekretariat Negara melakukan verifikasi maka  selanjutnya,  Kemnesetneg  mengirimkan  hasil verifikasi  tersebut  kepada  Kejaksaan  Agung  untuk mendapatkan  pertimbangan  hukum  serta  dikirimkan ke  DPR  untuk  dimintakan  pertimbangan  terhadap komisi yang berkaitan dengan persoalan hukum.
3. Setelah  dilakukan  pembahasan  dan  pertimbangan, pemberian  amnesti  terhadap  seorang  pemohon amnesti  diintrodusir  kembali  oleh  kemensetneg  dari
21
M Nasir
Djamil.https://nasional.sindonews.com/berita/1424986/18/men gakhiri-deritakorban-pasal-karet  /  diakses    tanggal  20  Mei 2021
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara
Kejaksaan  Agung  dan  DPR  untuk  selanjutnya diberikan Presiden.
4. Melalui  kewenangannya,  pemberian  amnesti  akan dilakukan  oleh  presiden  setelah  berkonsultasi kembali  dengan  Dewan  pertimbangan  Presiden (WANTIMPRES).
5. Setelah melalui berbagai prosedur tersebut, pemberian  amnesti  akan  dilakukan  oleh  Presiden melalui Kepres tentang pemberian amnesti.
6. Perlu  diatur  pula  tentang  tenggat  waktu  yang  akan diberikan oleh DPR dalam pertimbangannya  amnesti kepada presiden
Pemberian  amnesti  yang  sejarahnya  merupakan bentuk  pengampunan  yang  diberikan  kepada  tahanan politik  maupun  narapidana  politik  jangan  meminta pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  karna  yang dibutuhkan  adalah  pertimbangan  Hukum  maka  dari  itu meminta  pertimbangan  Mahkamah  Agung  untuk menentukan  sesuatu  itu  merupakan  tindak  pidana  atau bukan.  Sementara  itu,  DPR  memberikan  pertimbangan dalam  hal  pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  karena didasarkan  pada  pertimbangan  politik.  Bagir  Manan kurang  sependapat  dengan  rumusan  tersebut,  karena pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  tidak  selalu  terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan pertimbangan,  cukup  dari  Mahkamah  Agung.  DPR adalah badan politik,  sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan,  sosial,  dan  lain-lain,  merupakan  isi  dari hak  prerogatif  Presiden.  Hal  yang  diperlukan  adalah pertimbangan  hukum  untuk  memberi  dasar  yuridis pertimbangan Presiden. 22 Mengikut sertakan DPR dalam amnesti  dan  abolisi,  dapat  diperkirakan  berdasarkan asumsi  karena  amnesti  dan  abolisi  sebagai  tindakan politik.  Hal  ini  agak  ganiil  karena  amnesti,  abolis, rehabilitasi  termasuk  grasi  adalah  hak  konstitusional Presiden  yang  lazim  disebut  hak  prerogatif.  Dikatakan semestinya  penggunaan  hak  tersebut  tidak  dicampuri oleh  lembaga  lain,  pertimbangan  grasi  oleh  Mahkamah Agung karena menyangkut putusan pengadilan.
Pengaturan Presiden harus meminta Pertimbangan DPR  dalam  hal  pemberian  peniadaan  proses  hukum (Amnesti)  dan  pengampunan  tuntuttan  hukum  (Abolisi) perlu  untuk  di  pertimbangkan  kembali,  hal  didasari dengan landasan pemikiran bahwa DPR sebagai lembaga Politik  tentu  saja  paradigma  yang  dibangun  adalah paradigma  politik  padahal  pada  konsepnya  proses pemberian  amnesti  dan  abolisi  adalah  masuk  dalam ranah  politik.  Sehingga  ketentuan  sebagaimana  yang diatur  dalam  pasal  14  ayat  2  UUD  NRI  tahun  1945 seharusnya  dikembalikan  pada  posisi  semula,  yakni harus  meminta  pertimbangan  dari  Lembaga  Peradilan yang  dalam  hal  ini  adalah  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  negara  yang  berada  di  ranah  hukum,  sehingga
22 Bagir Manan, Perkembangan..., Op. Cit., hal. 35
dapat  memberikan  pertimbangan  dalam  aspek  yuridis terhadap pemberian Amnesti dan Abolisi.
Menurut  penulis,  jika  kita  memaknai  bahwa pemberian  grasi  merupakan  suatu  perkara  yustisial, seharusnya  presiden  memerhatikan  dengan  sungguh- sunguh  pertimbangan  MA.  Dan  jika  grasi  dinilai  bukan merupakan  tindakan  eksekutif  di  ranah  yudisial,  maka tidak  perlu  adanya  pertimbangan  MA.  Sebab  eksistensi kedudukan MA merupakan pelaku kekuasaan kehakiman (Yudisial).  Barangkali  lembaga  MA  kita  tempatkan, dimana  presiden  dalam  memberikan  pertimbangan  dari MA  sehingga  DPR  tidak  terlihat.  Karena  untuk  tidak memberikan  kemungkinan  campur  tangan  politik mempengaruhi  keputusan  MA.  Menurut  Jazim  Hamidi dan Mustafa Lutfi berpendapat bahwa jika diamati lebih jauh,  yang  dapat  diketahui  dari  hubungan  keduanya terdapat  hubungan  yang  bersifat  politis.  Karena pertimbangan yang diberikan oleh DPR merupakan hasil perundingan para elit politik  yang  ada di dalamnya. Hal ini  dapat  dilihat  dari  alasan-alasan  politis  pimpinan lembaga  negara  dalam  pengangkatan  duta  dan  konsul tersebut.  Sama  halnya  dengan  proses  pembuatan undang-undang,  yang  lahir  dari  para  kepentingan  para elit politik dan dibungkus dengan atas nama kepentingan rakyat.  Padahal,  tidak  sedikit  dari  produk  legislatif tersebut sama sekali tidak berpihak pada rakyat. 23
Salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam prosedur  pemberian  amnesti  adalah  adanya  keterbukaan terhadap  pemberian  amnesti  yang  dapat  diketahui  dan diakses  oleh  publik.  Dalam  hal  demikian,  pemberian amnesti  harus  secara  terbuka  diumumkan  oleh  Presiden dengan  menjelaskan  latar  belakang  pilihan  terhadap diambilnya  kebijakan  memberikan  amnesti  tersebut.  hal ini  dimaksudkan  agar  tidak  akan  lahir  persepsi  terhadap pemberian  amnesti  yang dilakukan  secara sepihak  tanpa mempertimbangkan  berbagai  aspek  dan  berbagai masukan  dari  pihak-pihak  lain  yang  mempunyai hubungan  dengan  Presiden.  menjadi  persoalan  amnesti meniadakan  hukuman  akibat  perbuatan  seseorang,  jika tak  diperlakukan  benar  dan  hati-hati,  maka  dapat mengesankan  ada  penambahan  di  tingkat  peradilan Indonesia.  Amnesti  dapat  menjadi  tingkat  peradilan kelima  setelah  PK,  Kasasi,  Banding  Pengadilan  Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri. Sebab, dia menambahkan,  tidak  mustahil  akan  banyak  narapidana mengajukan amnesti yang merasa sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali (PK) merasa diperlakukan tidak adil seperti  Baiq  Nuril.  Jika  ini  yang  terjadi  sulit dibayangkan dunia peradilan Indonesia sebagai kekuasaan yudikatif dengan mudah diintervensi eksekutif.
23 Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi,  2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia , Alumni, Bandung, Hlm 53.
Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira dan Bilal Dewansyah, Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara

## SIMPULAN
Hak  prerogatif  Presiden  dalam  melakukan pengangkatan maupun pemberhentian menteri tampaknya juga memperhatikan keterwakilan perempuan  dalam  kabinet.  Langkah  pimpinan  tertinggi negara ini telah mencerminkan adanya upaya untuk tidak menciptakan  prinsip  diskriminatif  pada  seluruh  warga negara.  Kedepannya,  keterwakilan  menteri  perempuan pada  kabinet  pemerintahasama  sekali.  Oleh  sebab  itu, seluruh  elemen  negara  harus  mampu  memberikan masukan kepada Presiden selaku pihak yang  memegang hak  mutlak  atas  keterwakilan  perempuan  pada  kabinet pemerintahan, agar representasi menteri negara mendapatkan  keseimbangan  komposisi  antara  menteri laki-laki maupun menteri perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan
Konstitusi  Suatu  Negara ,  Cetakan  1,  Bandung:
Penerbit CV. Mandar Maju, 1995.
C.S.T  Cansil, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Aksara
Baru, Jakarta,1985.
Ismail  Suny, Pembagian  Kekuasaan  Negara ,  Jakarta: Aksara Baru, 1978.
James  N.  Rosenau  (ed.).  International  Politics  and Foreign  Policy.London:  the  Free  Press,  tanpa tahun.
Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi,  2010, Hukum
Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni, Bandung, tanpa tahun. Jimly  Asshidiqie. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Pasca  Reformasi,  (Jakarta:  PT  Bhuana
Ilmu Populer, 2007.
Norman  J.  Padelford  and  George  A.  Lincoln, International  Politics, The  Macmillan  Company, New York, 1960.

## Jurnal
I.G Iakovenko. Dynamic Interest . Dimuat dalam Russian Politic  and  Law  Vol.  38,  no.  6,  November- December 2000.
J.  Martin  Rochester. The  national  interest  and contemporary  world  politics .  The  review  of politics Vol. 40 No. 1, 1978.
Kontras. Mempertimbangkan  Amnesti  Bagi  Tahanan Politik Papua. 2012. Siti Rakhma Mary Herwati, Pemberian Amnesti, Abolisi, dan  Rehabilitasi  untuk Para Pejuang  Agraria Demi  Keadilan ,  Bogor:  Policy  Paper  Sajogyo Institute No. 1, 2015.
S.S  Mirotokhin. The  Potential  of  National  interest . Dimuat  dalam  Russian  Politic  and  Law  Vol.  38, no. 6, November-December 2000.

## Sumber Internet/Website
BBC  News, Kasus  Baiq  Nuril:  Perempuan  yang dipidanakan  karena  merekam  percakapan  mesum akan  'tagih  amnesti'  ke  Jokowi, artikel,  dimuat dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 48878086
M Nasir Djamil, diakses pada laman
https://nasional.sindonews.com/berita/1424986/18 /mengakhiri-derita-korban-pasal-karet
Telaah kasus Din Minimi Dalam Sudut Pandang Hukum,
Politik dan Korban
http://www.jsithopi.org/2016/02/telaah-kasus-din- minimi-dalam-sudut-pandang-hukum-politik-dan- korban

## Peraturan Perundang-Undangan
Human  Rights  Committee  General  Comment  No.  34, UN Doc. CCPR/C/GC/34, September 2011 Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi