## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENPASAR
Oleh :
Kadek Mery Herawati
(Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar, Email : kadekmeryherawati@gmail.com)
Abstract, The right of the suspect to obtain legal assistance is a fundamental right guaranteed by law and the state to the suspect, applicable to all criminal legal processes, so that fair legal provisions  are  reached  for  the  suspect,  victim,  and  the  community  as  a  whole.  When  a  State Civil  Apparatus  (ASN)  is  trapped  in  legal  issues,  the  State  should  be  present  to  defend  by considering  the  principle  of  presumption  of  innocence.  The  objective  to  be  achieved  in  this study is to provide legal understanding to the public regarding legal aid and sanctions for ASN who commit acts of corruption. Theories used in this research are Legal Certainty Theory and Justice Theory. The research method used is a juridical-normative research method. The results showed that the Legal Aid and Sanction Arrangements for ASN have been regulated in the Law of  the  Republic  of  Indonesia  Number  5  of  2014  concerning  State  Civil  Apparatus.  However, sanctions against ASN have not been able to fulfill the legal ideals of justice, expediency, and legal  certainty.  This  is  because  the  substance  of  the  formulation  of  Article  87  Paragraph  (2), Article 87 Paragraph (4) letters b and d, Article 92 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia  Number  5 of  2014 concerning State Civil  Apparatus, Jo Article 250 letters b and d Republic  of  Indonesia  Government  Regulation  Number  11 Year  2017  Regarding  Management of  Civil  Servants,  Multiple  Interpretations,  raises  doubts,  obscurity,  ambiguity,  confusion,  or has multiple meanings.
Keywords: Legal Aid, State Civil Apparatus, Corruption Crime
Abstrak, Hak  Tersangka  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  merupakan  suatu  hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada Tersangka, berlaku terhadap seluruh proses  hukum  pidana,  sehingga  tercapai  ketentuan  hukum  berkeadilan  baik  bagi  Tersangka, Korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak  dalam  masalah  hokum,  Negara  seharusnya  hadir  untuk  membela  dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum dan sanksi bagi ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum dan Sanksi bagi ASN telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Namun  sanksi  terhadap  ASN  belum  mampu memenuhi  cita-cita  hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini dikarenakan  substansi  rumusan  Pasal  87  Ayat  (2),  Pasal  87  Ayat  (4)  huruf  b  dan  d,  Pasal  92 Ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara, Jo Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017  Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  Multitafsir,  menimbulkan  keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi

## I Pendahuluan
1.1  Latar Belakang Masalah Bantuan Hukum sangat  essensial dalam menciptakan  kahidupan  yag  adil.  Bantuan Hukum  yang  diberikan  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  masyarakat  dalam  hal tersangkut  masalah  hukum  agar  terhindar dari  segala  macam  tindakan  kesewenang- wenangan  aparat  penegak  hukum,  tanpa membedakan  perlakuan  berdasarkan  ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama, pandangan politik, nasional dan asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, status, dan sebagainya. 1 Bantuan  Hukum  merupakan program  hukum  untuk  membantu  pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu pada  umumnya  dan  bagi  yang  buta  hukum khususnya. 2 Hak untuk memperoleh Bantuan  Hukum  dari  Advokat,  berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang  adil (due  process  of  law) dan  guna menghindari  terjadinya  proses  hukum  yang sewenang-wenang  yang  hanya  berdasar kuasa  aparat  penegak  hukum (arbitrary process). 3
Korupsi (corruption) merupakan perbuatan  penyelewengan  atau  penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan  pribadi  maupun  golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang  sangat  besar  yang  pada  gilirannya dapat  berdampak  pada  timbulnya  krisis  di berbagai  bidang,  sehingga  korupsi  juga dikelompokan  sebagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime) .  Secara  umum korupsi  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut, yaitu :
1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja.
2. Korbannya  bisa  siapa  saja  karena tidak  memilih  target  atau  korban ( random target atau random victim ).
1 YLBHI  dan  PSHK,  2009, Panduan  Hukum  di Indonesia  (Panduan  Anda  Memahami  dan  Menyelesaikan Masalah Hukum) , Yayasan Obor  Indonesia, Jakarta, hal.3- 4.
2 Frans  Hendra  Winata,  2009, Hak  Konstitusional Fakir  Miskin  Untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, hal.10.
3 Frans  Hendra  Winarta,  1995, Advokat  Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan , Sinar Harapan, Jakarta, hal. 63
3. Kerugiannya besar dan meluas (snowball effect atau dom-ino effect).
4. Terorganisasi atau oleh organisasi. 4
Korupsi  telah  menyentuh  berbagai kalangan  mulai  dari  penegak  hukum, anggota  legislatif,  kepala  daerah  hingga kalangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat  ASN).  Ketika  seorang  ASN terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan  tugas,  Negara  seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Siapapun harus diperlakukan sama di  depan  hukum.  Tidak  sedikit  ASN  yang dalam  melaksanakan  tugasnya  tersangkut kasus/permasalahan hukum, oleh karena itu, perlu  peraturan  yang  mengatur  mengenai bantuan  hukum  bagi  ASN. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaku
Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  telah  diatur  dalam berbagai  Peraturan  Perundang-undangan, antara lain :
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2011  tentang Bantuan Hukum.
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  42  tahun  2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  10  tahun  2015  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Syarat  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
4 Gandjar  Laksmana  Bonaprapta  Bondan,  2019, Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal.3.
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi  segala  permasalahan  yang berhubungan  dengan  Pengaturan  Pemberian Bantuan  Hukum  pada  ASN  yang  terjerat masalah  hukum,  khususnya  dalam  perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Denpasar,  dan membahas  mengenai  Sanksi  Yang  Dapat Dikenakan Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak  Pidana  Korupsi,  dikaji  dengan metode  Penelitian  Yuridis-Normatif,  karena ketika  dicermati  dari  Substansi  Hukum ( Legal  Substance )  terdapat  Kekaburan Norma  Hukum  (Unclear  Norm  Of  Law) yaitu pada Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4)  huruf  b  dan  d,  Pasal  92  Ayat  (3)  dan Pasal 106  Ayat  (3)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Aturan pemberhentian  ASN  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  87  Ayat  (2)  multitafsir  atau kabur,  dan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  karena  adanya  pilihan  sanksi terhadap ASN yang melanggar hukum.
Frasa  “dapat”  dalam  Pasal  87  Ayat  (2) multitafsir  atau  kabur,  dapat  menimbulkan keragu-raguan,  serta  dapat  menimbulkan pelaksanaan  norma  yang  bersifat  subjektif, sehingga  menimbulkan  kebingungan  pada pelaksana  untuk  menerapkan  Pasal  ini.  Di dalam  penjelasan  Pasal  87  Ayat  (2),  juga tidak  ada  penjelasan  yang  jelas  mengenai kualifikasi  khusus  yang  menjelaskan  kapan ASN “dapat” diberhentikan dan kapan ASN “tidak”  perlu  diberhentikan,  sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan
pemahaman yang subjektif.
Frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana”, dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d multitafsir  atau  kabur,  dan  menimbulkan ketidakpastian  hukum  karena  tidak  memuat klasifikasi  tindak  pidana  secara  spesifik, apakah  berlaku  untuk  semua  tindak  pidana secara  luas  termasuk  tindak  pidana  korupsi ataukah  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana tertentu saja.
Frasa “pemberian bantuan hukum dalam perkara  yang  dihadapi  di  pengadilan  terkait pelaksanaan  tugasnya”  multitafsir  atau kabur,  dan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  karena  tidak  memuat  kriteria pengadilan  secara  jelas,  apakah  berlaku untuk  Pengadilan  tertentu  saja,  ataukah berlaku  untuk  semua  Badan  peradilan  yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:  Peradilan  Umum  (Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi),  Peradilan Agama  (termasuk  Mahkamah  Syar’iyah, untuk  Aceh),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (termasuk  Pengadilan  Pajak),  Peradilan Militer  (Pengadilan  Militer,  Pengadilan Militer  Tinggi,  dan  Pengadilan  Militer Utama), Peradilan
Konstitusi, dan Pengadilan  Khusus  (Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak,
Pengadilan  Niaga,  Pengadilan  Perikanan, Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  Pengadilan Hubungan Industrial).
Jika  dikaitkan  dengan  teori  hukum Gustav  Radbruch,  disebutkan    bahwa  salah satu  tujuan  hukum  atau  cita  hukum  adalah "keadilan"  di  samping  “kemanfaatan”  dan “kepastian  hukum”.  Pengaturan  Bantuan Hukum terhadap ASN diatur dalam Pasal 92 Ayat  (1)  huruf  d  dan  Ayat  (3)  serta  diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) huruf e, dan Ayat (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan Bantuan Hukum terhadap  ASN  dan  pengaturan  mengenai penjatuhan  Sanksi  Terhadap  ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, haruslah jelas,  tidak  bersifat  multitafir  atau  kabur, tidak menimbulkan pemaknaan yang berlainan,
dan mudah dalam
pelaksanaannya,  sehingga  dapat  mewakili cita-cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## 1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum
Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) sebagai Pelaku Tindak Pidana
Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? 2. Sanksi Apakah Yang Bisa Dikenakan  Terhadap  Aparatur  Sipil Negara  (ASN) yang  melakukan
Tindak Pidana Korupsi?
1.3  Tujuan Penelitian Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  Penelitian ini, yaitu :
1. Memberikan  pemahaman  hukum kepada masyarakat tentang Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum  Terhadap  Aparatur  Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk  mencermati  lebih  mendalam mengenai penjatuhan Sanksi
Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) yang  melakukan Tindak Pidana Korupsi.

## II  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  Yuridis-Normative.  Pendekatan
Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah
pendekatan undang-undang, pendekatan  konsep,  pendekatan  kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Teknik pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan  prosedur  inventarisasi  dengan  cara mempelajari  dan  mendalami  bahan-bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini difokuskan untuk mencermati Penormaan Hukum Yang Kabur (Unclear Norm Of Law) , yaitu Pasal 87 Ayat (2),  Pasal  87  Ayat  (4)  huruf  b  dan  d,  Pasal 92  Ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  Jo  Pasal  250  huruf  b dan  d  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang multitafsir, menimbulkan keraguan, kekaburan,  ketidakjelasan,  kerancuan,  atau bermakna  ganda.  Jika  dikaitkan  dengan
kasus yang sedang diteliti, kekaburan norma hukum  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
III. Pembahasan 3.1  Pemberian Bantuan Hukum
Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi a.  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Perspektif Hukum
Pengertian    Tindak  Pidana  Korupsi diatur  dalam  13  Pasal  Undang-Undang Nomor  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya disingkat UU TIPIKOR). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan kembali ke  dalam  30  (tiga  puluh)  bentuk  atau  jenis Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  dapat  dirinci menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut: 5
1. Pasal 2 UU TIPIKOR
2. Pasal 3 UU TIPIKOR
3. Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UU TIPIKOR
4. Pasal  6  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UU TIPIKOR
5. Pasal  7    Ayat  (1)  huruf  (a)  sampai huruf (d) UU TIPIKOR
6. Pasal 7  Ayat (2) UU TIPIKOR
7. Pasal 8 UU TIPIKOR
8. Pasal 9 UU TIPIKOR
9. Pasal  10  huruf  (a)  sampai  huruf  (i) UU TIPIKOR
10. Pasal  12  huruf  (a)  sampai  huruf  (i) UU TIPIKOR
11. Pasal 12 B UU TIPIKOR
12. Pasal 12 C UU TIPIKOR
Dari  ke  30  (tiga  puluh)  jenis  Tindak Pidana  Korupsi  tersebut,  dikelompokkan
5 Kristian  &  Yopi  Gunawan,  2015, Tindak  Pidana Korupsi  Kajian  terhadap  Harmonisasi  Antara  Hukum Nasional  dan  The  United  Nations  Convention  Againts Corruption (UNCAC), Refika Aditama, Bandung,hal.148.
kembali  menjadi  7  (tujuh)  jenis  Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 6
1. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Kerugian Negara atau
Perekonomian Negara.
2. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Suap Menyuap
3. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Penggelapan Dalam Jabatan
4. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Pemerasan
5. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Perbuatan curang
6. Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Terkait Dengan Benturan Kepentingan
Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi Sebagai Salah Satu
Bentuk Tindak Pidana Korupsi. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi  yang sudah dijelaskan diatas, masih ada  tindak  pidana  lain  yang  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  tertuang dalam UU TIPIKOR, yaitu : 7
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan yang tidak benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening Tersangka.
4. Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi keterangan  atau  memberi  keterangan palsu.
5. Orang  yang  memegang  rahasia jabatan tidak  memberikan  keterangan  atau memberikan keterangan palsu.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor
Dengan  memahami  pengertian  korupsi menurut  perspektif  hukum  yang  dijabarkan dalam  UU  TIPIKOR,  diharapkan  kebiasaan berperilaku  koruptif  yang  berlangsung dikalangan  pegawai  negeri,  penyelenggara negara  dan  masyarakat    yang  selama  ini
6 Ibid
7 M. Syamsa Ardisasmita, 2006 , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E- Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hal.4.
dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah.
b. Aspek Penyebab Tindak Pidana

## Korupsi
Terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
Robert Klitgaard menyatakan bahwa penyebab  utama  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  pemberian  hadiah  yang  sudah merupakan adat istiadat. 8 Sedangkan menurut Baharudin Lopa menyatakan bahwa lemahnya  system  merupakan  salah  satu sebab  terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  di berbagai sektor. 9
Aspek yang menjadi penyebab dilakukannya  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:
1. Aspek Individu Pelaku
2. Aspek Organisasi
3. Aspek  Individu  Dalam  Organisasi Dimana Ia Berada. yaitu : 10
Selain beberapa pendapat diatas, penyebab Tindak Pidana Korupsi juga dapat disebabkan antara lain: 11
1. Lemahnya  pendidikan  agama  dan etika
2. Kolonialisme
3. Kurangnya  pendidikan  etika  dan moral
4. Tidak adanya sanksi yang keras dan tegas
5. Lingkungan yang  subur  untuk perilaku antikorupsi.
6. Struktur pemerintahan
7. Perubahan radikal
8. Keadaan masyarakat.
c. Aspek Penghambat Penanggulangan

## Tindak Pidana Korupsi
Sedangkan  aspek  yang  menghambat penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi, terbagi  menjadi  beberapa  aspek,  antara  lain aspek  politis,  aspek  hukum,  aspek  sosial kemasyarakatan, aspek agama, aspek
8 Rohim,  2008, Modus  Operandi  Tindak  Pidana Korupsi , Pena Multi Media, Depok, hal.83.
9 Baharudin  Lopa,  2002, Kejahatan  Korupsi  dan Penegakan Hukum , Kompas, Jakarta, hal.15.
10 Evi  Hartanti,  2008, Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar Grafika, Jakarta, hal.59-60.
11 Kristian & Yopi Gunawan, Op.cit, hal.57-58.
ekonomi dan pembangunan, aspek lingkungan,  aspek  sosial  dan  budaya,  aspek kesempatan,  aspek  keinginan  memperoleh uang dengan cara yang mudah dan singkat. 12
Selain  aspek-aspek  diatas,  maraknya  dan lemahnya  penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi disebabkan beberapa hal berikut:
1. Lemahnya  pendidikan  agama  dan etika
2. Lingkungan yang subur untuk pelaku korupsi
3. Struktur  pemerintahan  dan  birokrasi yang  memungkinkan  dilakukannya Tindak Pidana Korupsi
4. Sifat tamak manusia
5. Gaya hidup yang konsumtif
6. Penghasilan yang kurang mencukupi
7. Kelemahan system pengendalian management
8. Lemahnya kultur organisasi, dsb. 13
d. Kewajiban  dan  Larangan  Bagi  Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sedangkan  aspek  yang  menghambat penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi, terbagi  menjadi  beberapa  aspek,  antara  lain aspek  politis,  aspek  hukum,  aspek  sosial kemasyarakatan, aspek agama, aspek ekonomi dan pembangunan, aspek lingkungan,  aspek  sosial  dan  budaya,  aspek kesempatan,  aspek  keinginan  memperoleh uang dengan cara yang mudah dan singkat. 14
Selain  aspek-aspek  diatas,  maraknya  dan lemahnya  penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi disebabkan beberapa hal berikut:
1. Belum  maksimalnya  pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.
2. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Korupsi
3. Belum  optimalnya  kerja  sama  dan koordinasi. 15
12 Jimly Asshiddqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta, hal.74.
13 Kristian & Yopi Gnawan, Op.cit, hal.70.
14 Jimly Asshiddqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta, hal.74.
15 Ibid
Akar  permasalahan  Tindak  Pidana Korupsi  tidak  hanya  aspek  kemiskinan  atau ekonomi atau rendahnya tingkat pendidikan, tetapi  juga  disebabkan  aspek  lainnya  baik interen maupun eksternal, misalnya:
1. Lemahnya  pendidikan  agama  dan etika
2. Lingkungan yang subur untuk pelaku korupsi
3. Struktur  pemerintahan  dan  birokrasi yang  memungkinkan  dilakukannya Tindak Pidana Korupsi
4. Sifat tamak manusia
5. Gaya hidup yang konsumtif
6. Penghasilan yang kurang mencukupi
7. Kelemahan system pengendalian management
8. Lemahnya kultur organisasi, dsb. 16

## e. Kewajiban  dan  Larangan  Bagi  Aparatur Sipil Negara (ASN)
ASN  sebagai  unsur  utama  sumber  daya manusia  (SDM)  mempunyai  peranan  yang menentukan terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 17 Disiplin  kerja  merupakan modal  penting  yang  harus  dimiliki  oleh ASN, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos  kerja  dan  disiplin  kerja  ASN  secara umum  masih  tergolong  rendah,  hal  ini disebabkan  oleh  banyaknya  permasalahan yang  dihadapi  oleh  para  ASN.  Pengaturan mengenai  disiplin  ASN  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur antara lain  kewajiban,  larangan,  serta  sanski  bagi ASN.  Kewajiban  dan  larangan  ASN  diatur dalam  Pasal  3  dan  4  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 UU ASN menyebutkan bahwa : Setiap PNS wajib :
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada Pancasila,  Undang-Undang  Dasar
16 Kristian & Yopi Gnawan, Op.cit, hal.70.
17 Nainggolan,  1987, Pembinaan  Pegawai  Negeri Sipil, Pertja, Jakarta, hal.23.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, dan Pemerintah.
4. Menaati  segala  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan  kepada  PNS  dengan penuh  pengabdian,  kesadaran,  dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara,  Pemerintah,  dan  martabat
PNS. 7. Mengutamakan  kepentingan  negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8. Memegang  rahasia  jabatan  yang menurut  sifatnya  atau  menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan  bersemangat  untuk  kepentingan Negara.
10. Melaporkan  dengan  segera  kepada atasannya  apabila  mengetahui  ada hal  yang  dapat  membahayakan  atau merugikan  negara  atau  Pemerintah terutama  di  bidang  keamanan, keuangan, dan materiil.
11. Masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan jam kerja.
12. Mencapai  sasaran  kerja  pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang  milik  negara  dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan  kesempatan  kepada bawahan  untuk  mengembangkan karier.
17. Menaati  peraturan  kedinasan  yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
Sedangkan  Pasal  4  UU  ASN  menyebutkan bahwa :
Setiap PNS dilarang :
1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi perantara
untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan  kewenangan  orang lain. 3. Tanpa  izin  Pemerintah  menjadi pegawai  atau  bekerja  untuk  negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
4. Bekerja  pada  perusahaan  asing, konsultan  asing,  atau  lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan,  menyewakan,  atau meminjamkan  barang-barang  baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen  atau  surat  berharga  milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan  atasan,  teman  sejawat, bawahan,  atau  orang  lain  di  dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain, yang  secara  langsung  atau  tidak langsung merugikan Negara.
7. Memberi  atau  menyanggupi  akan memberi  sesuatu  kepada  siapapun baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dan  dengan  dalih  apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian  apa  saja  dari  siapapun juga  yang  berhubungan  dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
10. Melakukan  suatu  tindakan  atau tidak  melakukan  suatu  tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit  salah  satu  pihak  yang dilayani  sehingga  mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas
kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
14. Memberikan dukungan kepada calon  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan  cara  memberikan  surat dukungan  disertai  foto  kopi  Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan  Tanda  Penduduk  sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala
Daerah
ASN  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan  yang  bebas  dari  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  tetapi  malah menjadi  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi. ASN  seharusnya  memiliki  akhlak  dan  budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung
jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Mematuhi  kewajiban  dan  larangan  ASN, serta  janji/sumpah  ASN  pada  saat  diangkat menjadi  CPNS  maupun  menduduki  jabatan Negara.  Banyaknya  ASN  yang  melakukan Tindak Pidana
Korupsi menjadikan
pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari KKN (clean government). 18

## f. Hak  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Mendapatkan Bantuan Hukum
Negara Indonesia menjamin hak konstitusional setiap orang untuk
mendapatkan
pengakuan,
jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum  sebagai  sarana  perlindungan  hak asasi  manusia . Hak  untuk  mendapatkan peradilan  yang adil (fair  trial  rights) adalah hak  setiap  tersangka  sebagai  warga  negara. Hak  atas  peradilan  yang  adil (fair  trial rights) merupakan suatu hak untuk mendapatkan  perlindungan  dari  pembatasan
18 Ibid
hak secara sewenang-wenang atau perampasan  hak  asasi  dan  kemerdekaan setiap  manusia.  Hak  untuk  mendapatkan peradilan yang adil (fair trial rights), berhak didapatkan  oleh  tersangka  atau  tertuduh sejak  di  mulainya  proses  penanganan  atau pemeriksaan  oleh  pihak  kepolisian  atas tuduhan  terhadap  tersangka  sampai  dengan adanya  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Untuk  dapat menuju  terwujudnya  suatu  peradilan  yang adil,  maka  kepada  tersangka  atau  terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan
Hukum. 19
Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum  berkaitan  erat  dengan  tercapainya suatu  proses  hukum  yang  adil (due  process of  law) dan  untuk  menghindari  terjadinya proses  hukum  yang  sewenang-wenang  yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (arbitrary  process). 20 Untuk  terciptanya suatu  tujuan  tersebut,  adanya  pengaturan yang kongkret mengenai pemberian Bantuan Hukum  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat  ditawar  lagi  aturan  tersebut  dapat dijadikan  satu  bab  khusus  secara  lengkap dalam KUHAP. 21
Semakin  dinamisnya  tugas  dan  fungsi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  atau  sekarang disebut  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), semakin  besar  pula  kemungkinan  ASN menghadapi  permasalahan  hukum.  Tidak sedikit  ASN  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  tersangkut kasus/permasalahan hukum, oleh karena itu, perlu peraturan yang mengatur  mengenai  bantuan  hukum  bagi ASN. Bantuan  Hukum  bagi  ASN  bukan berarti mendapatkan bantuan sehingga bebas dari  hukuman,  akan  tetapi  memastikan bahwa  hak-hak  ASN  yang  terlibat  masalah telah terpenuhi, dan memastikan mekanisme hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Bantuan  Hukum  ASN  bukanlah
19 Munir Fuady & Sylvia Laura L. Fuady, 2015, Hak Asasi  Tersangka  Pidana ,  Prenada  Media  Grup,  Jakarta, hal.40-41.
20 Frans  Hendra  Winarta,  1995, Op.cit ,  Jakarta,  Hal. 63 21 Darji  Darmodhardjo,  2008, Pokok-Pokok  Filsafat Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.229.
dimaksudkan untuk membela suatu perbuatan yang nyata-nyata sudah bertentangan  dengan  hukum,  akan  tetapi dimaksudkan  untuk  pemenuhan  hak-hak seseorang  yang  diduga  telah  melakukan tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum demi  tegaknya  kebenaran  dan  keadilan. Setiap  orang  harus  menghormati  asas Praduga  tidak  bersalah  sebagaimana  diatur dalam KUHAP. Pemberian Bantuan Hukum kepada  ASN  dilakukan  oleh  karna  setiap orang  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka dalam  suatu  tindak  pidana,  belum  tentu bersalah  oleh  karena  asas  Praduga  Tidak Bersalah (Presumption  of  Innocence) yang dianut  dalam  KUHAP  di  Indonesia  yang dimuat dalam penjelasan umum P butir ke 3 huruf c KUHAP.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik dalam mengimplementasikan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang  Bantuan  Hukum  wajib  menyusun dan  menerapkan  Standar  Bantuan  Hukum berdasarkan  asas-asas  pemberian  Bantuan Hukum  dan  mengawasi  dan  memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum tersebut dijalankan  sesuai  dengan  asas  dan  tujuan yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Bantuan  Hukum. 22 Berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, maka pelaksanaan Bantuan Hukum
berdasarkan  asas  keadilan,  asas  persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan,  asas  efisiensi,  asas  efektivitas, dan asas akuntabilitas.
g. Asas,  Tujuan  dan  Ruang  Lingkup Bantuan Hukum
Negara Indonesia menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan,
jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum  sebagai  sarana  perlindungan  hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16
22 Siti  Aminah,  2009, Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.48.
Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :
a. Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi Penerima  Bantuan  Hukum  untuk mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan hak konstitusional segala  warga  Negara  sesuai  dengan prinsip  persamaan  kedudukan  di dalam hukum.
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan  Bantuan  Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh  wilayah  Negara  Republik Indonesia.
d. Mewujudkan  peradilan  yang  efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan  ruang  lingkup  pemberian Bantuan Hukum, menurut Pasal 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum, meliputi:
1. Pemberian  Bantuan  Hukum  kepada Penerima  Bantuan  Hukum  yang menghadapi masalah hukum.
2. Pemberian  Bantuan  Hukum  kepada Penerima  Bantuan  Hukum  yang menghadapi  masalah  hukum,  yang meliputi  masalah  hukum  perdata, hukum  pidana,  dan  hukum  tata usaha  negara  baik  litigasi  maupun nonlitigasi.
3. Pemberian Bantuan Hukum meliputi menjalankan  kuasa,  mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan  tindakan  hukum  lain untuk  kepentingan hukum  Penerima Bantuan Hukum.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  sesuai  dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum wajib  menyusun  dan  menerapkan  Standar Bantuan  Hukum  berdasarkan  asas-asas pemberian  Bantuan  Hukum  dan  mengawasi dan  memastikan  penyelenggaraan  bantuan hukum  dan  pemberian  bantuan  hukum tersebut  dijalankan  sesuai  dengan  asas  dan
tujuan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang Bantuan Hukum. 23
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum, maka pelaksanaan Bantuan  Hukum  berdasarkan  asas-asas sebagai berikut:
a. Asas keadilan
b. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum
c. Asas keterbukaan
d. Asas efisiensi
e. Asas efektivitas
f. Asas akuntabilitas
h. Sanksi  Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara (Asn)  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi
Sanksi  disiplin  bagi  ASN  diatur  dalam Pasal  7  Ayat  (1)  sampai  Ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:
(1)   Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. Hukuman disiplin ringan.
b. Hukuman disiplin sedang.
c. Hukuman disiplin berat.
(2)   Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)   Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Penundaan  kenaikan  gaji  berkala selama 1 (satu) tahun.
b. Penundaan  kenaikan  pangkat  selama 1 (satu) tahun.
c. Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4)   Jenis hukuman disiplin
berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
23 Ibid
b. Pemindahan
dalam rangka penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah.
c. Pembebasan dari jabatan.
d. Pemberhentian  dengan  hormat  tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
e. Pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai PNS.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor  87/PUU-XVI/2018  tanggal  25  April 2019,  menegaskan  bahwa  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  yang  berdasarkan  putusan berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  telah melakukan  perbuatan  yang  ada  kaitannya dengan  jabatan  seperti  korupsi,  suap,  dan lain-lain  agar  segera  diberhentikan  dengan tidak  hormat,  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  meminta  Pemerintah  Daerah (PEMDA)  segera  melaksanakan  putusan tersebut.  Putusan  MK  tersebut  memperkuat Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  untuk percepatan  pemberhentian  PNS  yang  sudah Inkrach  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor).  Berdasarkan  putusan  MK  Nomor 87/PUU-XVI/2018  tersebut  pemberhentian PNS  dengan  tidak  hormat,  adalah  bagi mereka  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada  kaitannya  dengan  jabatan  seperti korupsi,  suap,  dan  lain-lain.  Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan  yang  menyebabkan  hilangnya nyawa  orang  lain  yang  dilakukan  tanpa perencanaan  dapat  diberhentikan  dengan hormat atau tidak diberhentikan.
Dalam  Surat  Edaran (SE)    Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Pemberhentian  Aparatur  Sipil  Negara  Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan  bahwa  :””Dalam  rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat  yang berwenang  agar  memperhatikan  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal  87  Ayat  (4)  Pasal  87  Ayat  (4) huruf  b  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014
tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Jo Pasal  250  Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  Tentang
Management  Pegawai  Negeri  Sipil, menyatakan bahwa PNS diberhentikan  tidak  dengan  hormat karena: a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Dihukum  penjara  atau  kurungan berdasarkan  putusan  pengadilan yang  memiliki  kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak pidana  kejahatan  jabatan  atau tindak pidana
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan  tindak  pidana  dengan putusan penjara
2.  Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian  atau  Pejabat/Pelaksana Tugas  Kepala  Daerah  dan  Pejabat Yang Berwenang pada Instansi Pemerintah, Menteri PANRB meminta: a. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  semua  proses hukum  yang  sedang  dijalani  oleh ASN  di  lingkungan  instansinya masing-masing, melakukan penelusuran  data  ASN yang bersangkutan  secara  cermat  dan akurat,  serta  mengambil  langkah tindak lanjut  yang cepat  dan tepat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Mengambil  langkah  tegas  untuk memberhentikan  dengan  tidak hormat  ASN  yang  terbukti  secara hukum  melakukan  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud angka  1  huruf  b.  hal  ini  juga dimaksudkan  untuk  mencegah
adanya potensi kerugian keuangan Negara/daerah  yang  lebih  besar yang  ditimbulkan  akibat  kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.
c. Melaporkan  hasil  pelaksanaan sebagaimana  dimaksud  huruf  a dan  b  tersebut  diatas  kepada Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi selambat-lambatnya  tanggal  30 November  2016.  Untuk  Gubernur dan Bupati/Walikota agar
menyampaikan  tembusan  kepada kepada Menteri Dalam Negeri.
Surat  Edaran  (SE)    Nomor  20  Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Pemberhentian Aparatur  Sipil  Negara  Yang  Terbukti Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sejalan dengan  prinsip  Keadilan  yang  dianut  oleh Teori Keadilan Korektif
menurut Aristoteles,  yaitu  jika  suatu  kejahatan  telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku, tak terkecuali dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  ASN.  Karena  seorang  ASN  yang melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana secara langsung atau tidak, telah mengkhianati  rakyat  karena  menghambat tujuan  bernegara  yang  seharusnya  menjadi acuan  utama  bagi  seorang  ASN  dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tindak Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  ASN telah  melanggar  sumpahnya  untuk  taat  dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
1. Penjatuhan  Sanksi  terhadap  ASN, pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus bisa  mewakili  keadilan  bagi  semua ASN  baik  ASN  sebagai  pelaku maupun ASN lainnya.
2. Seorang  ASN  yang  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana  secara langsung atau tidak, telah mengkhianati rakyat karena menghambat  tujuan  bernegara  yang seharusnya  menjadi  acuan  utama bagi seorang ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN telah melanggar
sumpahnya  untuk  taat  dan  setia kepada  Pancasila  dan  UUD  1945. Sumpah  untuk  taat  dan  setia  kepada Pancasila  dan  UUD  1945  bukan sekadar  formalitas  tanpa  makna melainkan sesuatu yang
fundamental.
3. Terhadap  ASN,  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi  harusnya dikenakan  sanksi  yang  tegas  seperti yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran
(SE)  Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

## IV  Simpulan dan Saran

## 1 Simpulan
Pengaturan  Pemberian  Bantuan  Hukum Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi,
Pengaturan  Bantuan  Hukum  terhadap  ASN telah  diatur  dalam  berbagai  Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2011  tentang Bantuan Hukum.
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  42  tahun  2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  10  tahun  2015  tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Syarat  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum.
Sanksi  Terhadap  ASN  yang  melakukan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 7 Ayat  (1)  sampai  Ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil,  dan  Pasal  87  dan  Pasal  88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara,  yaitu  berupa  hukuman  disiplin ringan,  hukuman  disiplin  sedang,  dan hukuman  disiplin  berat.  Namun  sanksi terhadap  ASN  belum  mampu  memenuhi cita-cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  dikarenakan substansi  rumusan  Pasal  87  Ayat  (2),  Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d, Pasal 92 Ayat (3) dan  dan  Pasal  106  Ayat  (3),  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Multitafsir, menimbulkan keraguan, kekaburan,  ketidakjelasan,  kerancuan,  atau bermakna ganda.

## Daftar Bacaan
Buku Baharudin  Lopa,  2002, Kejahatan  Korupsi dan Penegakan Hukum , Kompas, Jakarta.
Darji  Darmodhardjo,  2008, Pokok-Pokok Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat  Hukum  Indonesia ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta. Frans  Hendra  Winarta,  1995, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan
Keprihatinan , Sinar Harapan, Jakarta. Frans Hendra Winata, 2009, Hak Konstitusional  Fakir  Miskin  Untuk Memperoleh Bantuan Hukum,
Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
Gandjar  Laksmana  Bonaprapta  Bondan,
2019, Tindak  Pidana  Korupsi  dan
Komisi Pemberantasan Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Jimly  Asshiddqie,  2006, Konstitusi  dan Konstitusionalisme
Indonesia ,
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. Kristian  &  Yopi  Gunawan,  2015, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi  Antara  Hukum  Nasional dan  The  United  Nations  Convention Againts  Corruption  (UNCAC), Refika Aditama, Bandung. Munir  Fuady  &  Sylvia  Laura  L.  Fuady,
2015, Hak  Asasi  Tersangka  Pidana , Prenada Media Grup, Jakarta.
M.  Syamsa  Ardisasmita,  2006 ,  Definisi Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum Dan  E-Announcement  Untuk  Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka,  Transparan  Dan  Akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. Nainggolan,  1987, Pembinaan  Pegawai
Negeri Sipil, Pertja, Jakarta.
Rohim,  2008, Modus  Operandi  Tindak Pidana  Korupsi ,  Pena  Multi  Media,
Depok. Siti  Aminah,  2009, Panduan  Bantuan
Hukum  di  Indonesia ,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
YLBHI  dan  PSHK,  2009, Panduan  Hukum di Indonesia (Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum) , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara