## PERTAUTAN AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEISLAMAN KOMUNITAS PITI JEPARA
Nur Kholis nurkholis@unisnu.ac.id
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

## Abstract
This study aims to identify variants of Islamic religiosity in Chinese Muslim life  as reflected  in the  organization  of  the  Indonesian  Chinese  Islamic  Association  (Persatuan  Islam  Tionghoa Indonesia/PITI).  This  organization  has  distinctive  features  about  how  dialogue  between  Islam, Chinese  ethnicity,  implementation  of  Indonesian  Islamic  law  legislation,  and  Javanese  culture occured.  This  study  uses  a  symbolic-interpretative  anthropology  approach.  The  conclusion  of this  study  includes  as  the  following  (1)  the  organizational  system  of  PITI  in  Jepara  district  is driven  by  indigenous  Muslims  who  are  active  as  administrators  of  the  Nahdlatul  Ulama  in Jepara  district  and  only  two  people  of  Chinese  descents  are  administrators,  while  others  are members;  on  the  other  hand,  the  involvement  of  "influential  people"  in  the  political  world  in Jepara  also  supports  its  existence.  As  for  the  organization  funding  is  obtained  and  managed independently in the management level in Jepara; (2) Islamic characteristics of the PITI Muslim community  in  Jepara  regency  include  muallaf  status,  feeling  of  being  a  minority  but  having sufficient  economic,  secular-materialist  tendencies,  prominent  Chinese  culture,  and  still  strong pressure from family circles for Islam; and (3) the dimensions of Chinese socio-culture and the lives of indigenous people are more visible in socio-cultural life than the influence of religious norms.
Key  words :  religion  and  culture,  Chinese  Muslim,  Indonesian  Chinese  Islamic  Association, Jepara

## 1. Pendahuluan
Pertautan  agama  dan  budaya  merupakan suatu  keniscayaan.  Sejarah  agama  manapun membuktikan  bahwa  antara  agama  dan kehidupan  manusia  selalu  terdapat  ikatan yang  kuat  dan  saling  berkelindan.  Hal  ini mengingat agama hanya akan bisa mengada, bertahan dan lestari ketika dapat berinteraksi dengan dinamika kehidupan manusia. Demikian  halnya  dengan  Islam  sebagai agama  dalam  kehidupan  manusia  lintas bangsa,  etnis,  waktu,  dan  tempat.  Peran manusia juga sangat penting dalam
merealisasikan  dan  menjaga  kelestarian ajarannya (Hidayat, 1996: 112; Soleh, 2003: 156).  Gerak  agama  juga  selalu  berpusat dalam  relasi  gerak  manusia,  baik  dengan Tuhan,  dengan  sesama  manusia,  ataupun manusia  dengan  alam  (Azizy,  2000:  180; Sadra,  1981:  13-18;  Fazlurrahman,  1989: 40).  Dengan  kata  lain,  agama  selalu berdialektika  dengan  peradaban  manusia, bukan  semata-mata  hanya  untuk  memuja Tuhan  (Wahid,  1999;  Abdalla,  2006; Muhammad,  2011).  Memahami  Islam  yang universal  juga  perlu  memahami  manusia
beserta  pernak-pernik  kehidupannya  yang tercermin  dalam  bangunan  budaya  yang temporal dan sektoral.
Wacana  tentang  Islam  lokal  yang mengindikasikan  interaksi  antara  Islam genuine dengan  kebudayaan  lokal  tempat sekelompok Muslim melaksanakan agamanya  menjadi  bagian  dari  pergumulan tersebut.  Diskursus  semacam  ini  juga potensial untuk mengenali varian religiusitas manusia  dalam  perwujudan  agamanya  agar selalu  relevan  dengan  konteks  budaya  yang beragam.  Salah  satu  dari  sekian  varian religiusitas  manusia adalah  pengalaman dan pola  keagamaan  komunitas  Muslim  yang tergabung  dalam  Persatuan  Islam  Tionghoa Indonesia  (PITI).  Ia  adalah  organisasi  yang menaungi kaum muslim keturunan Tionghoa yang  ada  di  Indonesia  agar  dapat  saling berkomunikasi  dan  sebagai  jalur  berdakwah di  kalangan  etnis  Tionghoa.  Organisasi  ini didirikan  pada  14  April  1961  di  Jakarta untuk menjadi “rumah singgah” bagi sesama etnis Tionghoa mengingat keberadaan Muslim  ini  merasa  tidak  diterima  di kalangan  masyarakat  etnis  mereka  sendiri yang  rata-rata  penganut  Kristen,  Budha  dan Konfusianisme,  sementara  di  sisi  lain masyarakat  pribumi  Indonesia  juga  belum menerimanya secara penuh.
Situasi  dan  kondisi  yang  sedemikian membuat komunitas ini memiliki pengalaman
keagamaan tersendiri.
Pandangan  hidup  dengan  nilai-nilai  yang dibangunnya dalam rangka mengikuti ajaran Islam kemudian menjadikannya membangun pola  keagamaan  yang  khas.  Kekhasan  ini tentu  saja  didukung  dan  dikuatkan  oleh perasaan  bersuku-bangsa  dalam  bingkai nilai-nilai hidup Tionghoa, sedangkan
mereka  juga  tidak  dapat  melepaskan ketundukannya  di  bawah  kedaulatan  hukum Indonesia serta kungkungan budaya lokal di mana  mereka  tinggal.  Dengan  demikian, melekatnya  Islam  dalam  kehidupan  mereka juga  berpotensi  bersinggungan  dengan dinamika  politik-ekonomi  dan  budaya  di Indonesia.
Salah satu dari bentuk dinamika yang pernah  terjadi  secara  nasional  adalah diubahnya  singkatan  PITI  pada  tahun  1972 menjadi “Persatuan Iman Tauhid Indonesia” sebagai  jalan  “penyelamatan  diri”  dari tekanan  politik  pemerintah  yang  sedang berkuasa.  Pada  saat  itu,  instruksi  dari pemerintah  (tertanggal  14  Desember  1972) menekankan agar organisasi ini tidak berciri etnis  tertentu.  Kemudian  PITI  kembali menjadi “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia”  yang  ditetapkan  dalam  rapat pimpinan  organisasi  pada  pertengahan  Mei 2000.  Di  samping  itu,  peristiwa  demi peristiwa  yang  menandakan  sikap  anti keturunan Tionghoa juga kerapkali terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejarah mencatat pelbagai  kerusuhan  seperti  kerusuhan  anti Tionghoa  tahun  1918  di  Kudus,  tahun  1963 di Bandung, Sukabumi dan beberapa kota di Jawa Tengah, tahun 1968 di Surabaya, tahun 1973  di  Bandung,  tahun  1974  di  Jakarta, tahun  1981  di  Semarang,  tahun  1997  di Pekalongan,  Ujung  Pandang,  Banyuwangi, hingga  sepanjang  bulan  Mei  1998  di berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Padang, Samarinda, Jakarta, Solo, Lampung dan  Tanjung  Balai.  Kerusuhan-kerusuhan tersebut menekan keberadaan etnis Tionghoa  secara  menyeluruh,  termasuk dalam hal kehidupan keagamaannya.
Komunitas  etnis  Tionghoa  juga mengalami keterombang-ambingan sistemik. Misalnya,  pemerintah  Orde  Baru  melarang warga  Tionghoa  menampakkan  ekspresi kebudayaan  dan  religiusitasnya  di  hadapan khalayak  publik  melalui  Instruksi  Presiden (Inpres)  Nomor  14  Tahun  1967.  Kebijakan ini kemudian dihapus oleh Presiden Abdurrahman  Wahid  dengan  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2000 dan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan  Imlek  sebagai  hari  libur fakultatif. Setelah itu, pada era kepemimpinan Presiden Megawati
Soekarnoputri,  mulai  tahun  2003  Imlek secara  resmi  dinyatakan  sebagai  hari  libur nasional.
Dengan demikian, bagaimana dengan kehidupan keislaman warga Tionghoa  yang  tergabung  dalam  organisasi PITI  di  Kabupaten  Jepara?  Komunitas  PITI Kabupaten  Jepara  adalah  bagian  sektoral dari  keberadaan  etnis  Tionghoa  yang beragama  Islam  di  Indonesia.  Ia  tidak terlepas dari dampak politik-ekonomi nasional,  keterikatan  etnis  Tionghoa  berikut budayanya, serta kebiasaan hidup masyarakat  pribumi  Jawa  di  Jepara.  Untuk itulah, tulisan ini hendak menelusuri lipatan- lipatan  keagamaan  Muslim  Tionghoa  di Jepara dalam ruang besar perjumpaan Islam dengan  budaya  Cina  di  mana  Nabi Muhammad  S.  A.  W.  -  tokoh  paling  utama dalam  agama  Islam  -  telah  mengakuinya sebagaimana  dalam  Hadits.  Pembacaan dampak  dari  rentetan  peristiwa  yang menyangkut hak hidup komunitas Tionghoa juga  tidak  bisa  ditinggalkan  begitu  saja ketika hendak memahami bagaimana
mereka  beragama.  Selain  itu,  secara  lebih khusus,  pola  organisasi  PITI  Kabupaten Jepara  juga  perlu  dikaitkan  dengan  tata kehidupan masyarakat Jawa di Jepara.
Terdapat beberapa pertimbangan mengapa studi ini menjadi penting dilakukan,  di antaranya  (1)  warga  Tionghoa di Jepara berperan signifikan dalam dinamika  hidup  masyarakat  Jepara,  (2) komunitas Muslim Tionghoa yang tergabung dalam organisasi  PITI  Kabupaten Jepara  perlu  diperhatikan  sebagai  bagian dari fenomena keagamaan Islam di Indonesia,  (3)  terkait  dengan  kebutuhan akademik,  khususnya  bagi  peneliti,  praktik keagamaan  komunitas  PITI  Jepara  perlu dicermati  dari  perspektif  hukum  Islam,  baik dalam  koridor fiqh maupun  hukum  Islam Indonesia,  (4)  varian  religiusitas  komunitas Tionghoa  di  Jepara  perlu  diketahui  bukan hanya  oleh  masyarakat  Jepara,  tetapi  juga oleh  semua  lapisan  masyarakat  sebagai khasanah peradaban manusia.
Atas  dasar  pertimbangan  di  atas, studi  ini  berupaya  untuk  menemukan  (1) pemahaman  terhadap  sistem  keorganisasian PITI  Kabupaten  Jepara;  (2)  karakteristik keislaman  komunitas  Muslim  di  dalamnya; dan  (3)  pola  interaksi  antara  Islam  dengan kehidupan  sosial-budaya  komunitas  Muslim PITI  Kabupaten  Jepara  dan  masyarakat pribumi Jepara.
2. Perjumpaan Agama dan Budaya Lokal di Indonesia
Kajian  mengenai  pergumulan  Islam  dengan budaya lokal telah mengada dan berkelindan sekian  lama  mewarnai  studi  Islam  dan masyarakat di Indonesia. Dari laju keilmuan tersebut  tentu  terdapat  banyak  literatur mengenai persoalan “tawar menawar” antara
keduanya,  Islam  dan  budaya  lokal,  terjadi dan  terdokumentasikan.  Studi  antropologi agama  tentang  keislaman  komunitas  PITI kabupaten Jepara disadari akibat perjumpaan intelektual penulis dengan beberapa kejadian dan pustaka mengenai keagamaan “komunitas  khusus”  dalam  Islam.  Beberapa pustaka  yang  mengilhami  penulis  untuk mengembangkan  pencermatan  atas  praktik keagamaan  komunitas  khusus  tersebut  di antaranya  adalah  karya  Clifford  Geertz (1960),  Erni  Budiwanti  (2000),  Nur  Syam (2005),  Arifuddin  Ismail  (2012),  dan Munawir Aziz (2014). Karya-karya ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.
Pertama,  karya  Clifford  Geertz  yang berjudul The  Religion  of  Java (1960),  yang banyak dikutip para peneliti karena dianggap berhasil  meretas  persinggungan  agama  dan budaya,  di  samping  kemunculannya  pada masa  belum  banyaknya  referensi  tentang antropologi, khususnya di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Geertz di wilayah Mojokerto (Pare), Jawa Timur, ini menyibak persinggungan  unsur  Jawa  dan  Islam  dalam kehidupan masyarakat Jawa. Geertz menegaskan bahwa agama tradisional memiliki  stereotipe  yang  kaku  dan  penuh kesimpangsiuran  antara  mitos  dan  magis, sedangkan agama dunia lebih abstrak, secara logika  lebih  koheren,  dan  lebih  terungkap secara  umum.  Dengan  pemilahan  tersebut, Geertz  menyimpulkan  agama  di  Jawa (termasuk  Islam)  tersusun  dengan  proses asimilasi  dan  bercorak  sinkretis.  Hampir semua  unsur  dalam  agama  dan  budaya melebur  menjadi  satu  dan  sulit  dipisahkan, meskipun  sebelumnya  dihadapkan  pada pilihan konflik ataukah integrasi.
Menurutnya,  Islam  di  Jawa  adalah  agama Jawa ( The Javanese Religion ) itu sendiri. Kedua,  karya  monumental  dari  Erni Budiwanti  yang berjudul Islam Sasak; Wetu Telu  versus  Waktu  Lima (2000). Karya  ini diterbitkan dalam bentuk buku dari disertasi Budiwanti  berjudul Religion  of  the  Sasak; An  Etnographic  Study  of  the  Impact  of Islamisation on the Wetu Telu of Lombok di Monash  University,  Australia,  pada  tahun 1997.
Budiwanti melaksanakan
penelitiannya  dengan  metode participation observation (pengamatan terlibat) dalam dua tahapan  (Oktober  1992  -  Januari  1993,  dan Januari  1994  -  Januari  1995)  dengan memusatkan perhatian pada masalah konflik ideologis  antara  dua  kelompok  kultural religius  pada  masyarakat  Sasak  Bayan  di Lombok,  yaitu Wetu  Telu dan Waktu  Lima . “Islam  Sasak”  sendiri  pada  dasarnya  juga Islam,  sebagaimana  Islam  Jawa,  Islam Melayu, dan sebagainya.  Islam Sasak “asli” bernama Wetu  Telu ,  jenis  Islam  lokal  yang berpadu  dengan  nilai-nilai  adat.  Agama  ini sering  dipertentangkan  dengan Waktu  Lima , jenis  Islam  puritan  yang  ada  di  Lombok. Buku  ini  menunjukkan  adanya  “serangan” dakwah terus-menerus yang dilakukan Islam Waktu  Lima terhadap Wetu  Telu .  Dari penelitian  atas  persoalan  tersebut,  Erni Budiwanti  menegaskan  bahwa  pemilahan dua  kelompok  di  atas  tidak  sepenuhnya merepresentasikan  atau  mengkonfirmasikan dikotomi santri - abangan versi  Clifford Geertz, meskipun dalam batas-batas tertentu Wetu  Telu memiliki  kemiripan  dengan  ciri kaum abangan ,  dan Waktu  Lima pun memiliki  kategorisasi  yang  relatif  sama dengan  kaum santri .  Pembedaan  antara keduanya  harus  dilihat  dengan  pertolongan
sebuah  model  dinamik  yang  menjadi variabel-variabel  perubahan  dan  intensitas konflik  ideologis,  bukan  dengan  cara  yang dikotomis dan statis (Budiwanti, 2000: 342).
Ketiga,  karya  Nur  Syam  yang berjudul Islam  Pesisir (2005).  Wilayah Tuban  yang  menjadi  medan  penelitian  ini digambarkan  dengan  model  keagamaan Muslim  di  Jawa  yang  selalu  mengalami asimilasi  dengan  budaya  lokal  yang  telah dibangun  Hinduisme.  Karya  Syam  yang mengkaji Islam pesisir melalui tinjauan teori konstruksi sosial ini menggambarkan bahwa Islam  pesisir  yang  sering  ditipologikan sebagai  Islam  murni,  karena  bersentuhan pertama  kali  dengan  tradisi  besar  Islam, ternyata adalah Islam yang kolaboratif, yaitu corak hubungan antara Islam dengan budaya lokal  yang  bercorak  inkulturatif  sebagai hasil  konstruksi  bersama  antara  agen  (elit- elit lokal)  dengan  masyarakat  dalam  sebuah proses  dialektika  yang  terjadi  secara  terus menerus.  Ciri-ciri  Islam  kolaboratif  adalah bangunan  Islam  yang  bercorak  khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan  dengan  Islam  dan  menguatkan ajaran  Islam  melalui  proses  transformasi secara terus menerus dengan melegitimasinya  berdasarkan  atas  teks-teks Islam  yang  dipahami  atas  dasar  interpretasi elit-elit  lokal.  Menurut  Syam,  Islam  yang bernuansa  lokalitas  tersebut  hadir   melalui tafsiran  agen-agen  sosial  yang  secara  aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka  mewujudkan  Islam  yang  bercorak khas,  yaitu  Islam  yang  begitu  menghargai terhadap  tradisi-tradisi  yang  dianggapnya absah seperti ziarah kubur suci, menghormati  terhadap  masjid  suci  dan sumur-sumur  suci.  Medan  budaya  tersebut,
sebagaimana  dapat  ditemukannya  di  Tuban, dikaitkan  dengan  kreasi  para  wali  atau penyebar  Islam  awal  di  Jawa.  Motif  untuk melakukan  tindakan  tersebut  adalah  untuk memperoleh berkah. Melalui bagan konseptual “ in order to motive ” atau “untuk memperoleh  berkah,”  ternyata  juga  penting dilihat  dari  bagan  konseptual  “ because motive ” atau orang pergi ke tempat keramat adalah  “disebabkan”  oleh  keyakinan  bahwa medan-medan  budaya  tersebut  mengandung sakralitas,  mistis  dan  magis.  Namun demikian,  keduanya  tidak  cukup  untuk menganalisis  tindakan  itu,  maka  diperlukan bagan  konseptual  “ pragmatic  motive ”  yaitu orang  pergi  ke  medan  budaya  disebabkan oleh adanya motif pragmatis atau kepentingan  yang  mendasar  di  dalam kehidupannya.
Keempat,  karya  Arifuddin  Ismail yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dengan judul Agama  Nelayan;  Pergumulan  Islam dengan Budaya Lokal (2012) dari disertasinya  pada  Program  Doktoral by research di  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga,  Yogyakarta  pada  tahun  2012. Disusunnya buku ini berangkat dari keinginan  Ismail  untuk  mengungkap  salah satu  aspek  dari  religiusitas  nelayan,  yakni menyangkut  ritual  nelayan.  Studi  ini dilakukan  di  desa  Pambusuang,  kecamatan Balanpia, kabupaten Poliwali-Mandar, propinsi Sulawesi Barat. Setelah mengamati praktik  ritual  nelayan  Pambusuang,  Ismail memahami bahwa pelaksanaan ritual sejatinya bukan sekadar bagian dari “kewajiban”  yang  harus  dilakukan,  tetapi sekaligus “transaksi spiritual” antara manusia  dengan  Tuhan.  Oleh  karena  itu, motivasi  ritual  nelayan  dipahaminya  terdiri
dari  dua  tingkatan,  yakni  (1)  sebagai  motif peneguhan hati dan keselamatan, (2) sebagai motif peningkatan pendapatan (Ismail, 2012: 167).  Selain  itu,  Ismail  juga  “menemukan” dominasi  sufistik  dalam  praktik  ritual nelayan  Pambusuang. Mappatama’ koroang (khataman  al-Qur’an),  maulid  Nabi, peca sure’ dalam  bulan  Muharam, makkuliwa, maqappu,  akkeka,  massunnang,  likkaq ,  dan takziah merupakan  media  persemaian  Islam lokal di Pambusuang-Mandar. Artinya, ritual bukan  sekadar  dimaknai  oleh  nelayan Pambusuang  sebagai  semata-mata  rentetan upacara,  namun  ditempatkan  sebagai  daya dorong dalam membentuk perilaku keseharian yang luhur, baik terhadap Tuhan, sesama manusia, maupun alam.
Kelima, karya Munawir Aziz dengan judul Lasem, Kota Tiongkok Kecil: Interaksi Tionghoa, Arab, dan Jawa dalam Persilangan Budaya Pesisiran , yang diterbitkan  oleh  Penerbit  Ombak  (2014). Karya  ini  menguak  persinggungan  budaya antar  etnis  di  Indonesia  di  wilayah kecamatan  Lasem,  Kabupaten  Rembang, Jawa  Tengah.  Unsur  budaya  yang  mereka bawa  dari  lingkaran  kebangsaan  nenek moyangnya  mampu  menjadikan  mereka memiliki  nilai  hidup,  bahasa,  seni,  mitos, magi dan tradisi yang berbeda. Tidak jarang ditemukan  potensi  konflik  antar  mereka, meskipun  pada  tataran  kehidupan  praktis hanya  menampak  pada  momen-momen tertentu.  Karya  ini  bermula  dari  tesis  Aziz ketika menyelesaikan pendidikan
pascasarjana  di Center  for  Religius  and Cross-Cultural Studies (CRCS) di Universitas Gadjah Mada tentang
pencermatannya  atas  interaksi  ketiga  etnis Tionghoa, Arab, dan Jawa beserta situs-situs
budayanya  di  Lasem.  Bukan  konfliknya yang  menjadi  perhatian  Aziz  dalam  tulisan ini,  tetapi  keharmonisan  antar  etnis  itulah yang  dikaji  dengan  pendekatan  harmoni. Pendekatan  ini  dipilih  karena  relasi  warga Tionghoa,  santri,  dan  pribumi  didasarkan pada  kesadaran  dan  usaha  bersama  untuk menjaga  harmoni  dengan  tetap  mengakui perbedaan  kultur  dan  kepercayaan  masing- masing.
Dari  rentetan  pustaka  yang  penulis tinjau  di  atas,  tidak  ditemukan  kajian  dan penjelasan  mengenai  keislaman  komunitas Muslim PITI Kabupaten Jepara. Itu sebabnya, studi ini sekiranya dapat dijadikan dedikasi  baru  ke  arah  pengayaan  khasanah keilmuan  Islam,  khususnya  penggunaan antropologi dalam kaitannya sebagai pengembangan studi Islam di Indonesia.
3. Persatuan  Islam  Tionghoa  Indonesia (PITI) Kabupaten Jepara
3. 1. Sistem Keorganisasian PITI Kabupaten Jepara PITI Kabupaten Jepara merupakan organisasi  tingkat  daerah  yang  wilayah kinerjanya -jika dianalogikan dengan struktur  kepemerintahan  -  berada  setingkat dengan pemerintah Kabupaten. Ia merupakan  organisasi  yang  melaksanakan visi  dan  misi  organisasi  PITI  tingkat nasional  yang  berada  dalam  naungan koordinasi  PITI  wilayah  Jawa  Tengah. Secara struktural, kepengurusan PITI terklasifikasi dalam tingkat Nasional (Dewan  Pengurus  Pusat),  tingkat  Propinsi (Dewan  Pengurus  Wilayah),  dan  tingkat Kabupaten (Dewan Pengurus Daerah).
PITI  Kabupaten  Jepara  berdiri  pada tahun  2005,  meskipun  PITI  secara  nasional
telah  berdiri  tahun  1961.  Sebagaimana lazimnya  sebuah  organisasi,  PITI  dipimpin oleh  seorang  ketua  yang  dibantu  sekretaris dan  bendahara,  serta  dilengkapi  dengan devisi-devisi yang menjalankan tugas keorganisasiannya  secara  lebih  spesifik.  Di samping  itu,  dalam  rangka  “penguatan,” keorganisasian  PITI  Kabupaten  Jepara  juga dinaungi oleh dewan penasehat dan pembimbing  yang  pada  saat  tertentu  juga berperan sebagai penyantun. Meskipun PITI Kabupaten  Jepara  merupakan  organisasi Persatuan  Islam  Tionghoa  Indonesia  yang ada di Jepara, yang secara jelas-jelas disebut kalimat  Tionghoa,  akan  tetapi  tidak  semua pengurus  dan  anggota  merupakan  warga keturunan  Tionghoa  yang  berstatus  sebagai warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Bahkan, secara  personalia,  hanya  dua  orang  saja pengurus PITI Kabupaten Jepara yang “asli” keturunan  Tionghoa,  sementara  pengurus lainnya  adalah  warga  yang  beretnis  Jawa. Warga  keturunan  etnis  Tionghoa  lainnya yang  tergabung  di  dalamnya  “hanya” sebagai anggota. Keberadaan pengurus yang beretnis  Jawa  ini  sekaligus  menunjukkan bahwa PITI  Kabupaten Jepara juga bermula dari  inisiasi  sekelompok  Muslim Jawa  yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama’ Jepara. Namun
demikian, perbandingan proporsi ini tidak selalu terjadi di PITI daerah lain.
Alasan  utama  yang  menjadi  dasar pendirian  PITI  Kabupaten  Jepara  adalah semangat  berdakwah  Islam,  khususnya dalam  hal  pendampingan  keislaman  bagi para  muallaf,  terutama  warga  Tionghoa. Misi  pengislaman  ini  sebagaimana  terlihat dari  pernyataan  ketua  PITI  Kabupaten Jepara, Nur Soleh sebagai berikut.
“Awalnya, dulu saya sebagai pengurus  PITI  Kabupaten  Kudus.  Terus, sesudahnya  saya  berdomisili  di Jepara,  saya ingin  melanjutkan  misi  yang  dulu  pernah saya  lakukan.  Misinya  dakwah.  Ya,…. mengislamkan  orang  itu  kan  bagian  dari dakwah.  Kemudian  saya  ajak  teman-teman, termasuk pak Hamzah itu, untuk mendirikan PITI.”
Sejalan dengan pernyataan ketua PITI Kabupaten Jepara, sekretaris PITI Kabupaten Jepara, Hamzah, juga mengungkapkan seperti ini.
“Maksud  kita  itu  memang  dakwah. Dulu  itu  pak  Soleh  sering  mengikuti  pak kyai  Sayuti  (sesepuh  PITI  Jawa  Tengah) yang  sering  mengislamkan  orang.  Terus beliau pak Soleh itu, setelah sudah tinggal di Jepara,  mengajak  saya  dan  pak  Ngadiman. Jika  ada  yang  dapat  hidayah  dari  Allah,  ya kita openi (memperhatikan  dengan  tindakan nyata).  Orang  yang  masuk  Islam,  terus  jadi muallaf,  itu  kita  tampung.  Karena  mereka butuh  tempat  yang  menaungi.  Ya,  PITI  ini tempat  bernaung  bagi  muallaf  terutama Tionghoa.  Memang  PITI  ini  organisasi minoritas  dari  kelompok  minoritas.  Warga Tionghoa  di  Indonesia,  termasuk  di  Jepara, ini kan mionoritas.”
Hingga  saat  ini,  PITI  Kabupaten Jepara  telah  mengalami  beberapa  perode kepengurusan terhitung sejak 2005. Kepengurusan tahun ini mengalami kemunduran dan
keterlambatan.
Sebagaimana  diakui  oleh  pengurusnya sendiri,  sepanjang  perannya  di  Jepara, kepengurusan  periode  pertama  relatif  lebih aktif dibanding periode-periode sesudahnya. Hal  tersebut  disebabkan  karena  waktu  yang dimiliki  oleh  pengurusnya  tersita  oleh
urusan  kegiatan  lain  sesuai  profesi  masing- masing  pengurus.  Selain  itu,  pengurus  PITI Kabupaten  Jepara  banyak  yang  merangkap jabatan  di  organisasi  lain,  seperti  terlibat dalam kepengurusan NU maupun organisasi sosial-masyarakat lainnya. Menurunnya pendapatan  bisnis  dari  sebagian  pengurus juga turut memengaruhi tingkat kualitas dan kuantitas  kegiatan  organisasi  ini.  Bahkan, pergeseran  iklim  politik  di  Jepara  disadari oleh  pengurusnya  sebagai  faktor  yang signifikan.
Penurunan tingkat keaktifan organisasi  tampak  jelas  dari  menurunnya kegiatan  PITI  Kabupaten  Jepara  terhitung sejak tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya  juga  tidak  ada  program  yang bersifat  “ go  public” seperti  pada  tahun- tahun  periode  pertama.  Program  pengadaan dan  pembagian  kurban  pada  hari  raya  Idul Adha,  misalnya,  yang  dulunya  setiap  tahun diadakan di berbagai kecamatan yang dituju, pada  tahun-tahun  belakangan  tidak  berhasil diadakan. Bahkan, konsolidasi antara pengurus  dan  anggota  hanya  berlangsung antar  individu  dan  bersifat  personal, meskipun  tentu  saja  tidak  meninggalkan nuansa bimbingan agama. Gambaran
keadaan ini sebagaimana ungkapan sekretaris PITI Jepara di bawah ini.
“Salah  satu  ikon  muallaf  PITI  itu bernama  Muhammad  Sulton.  Dia  warga Selandia  Baru  yang  menikahi  orang  Jepara. Alhamdulillah,  karena  suatu  hidayah  dia masuk Islam. Ya, yang mengislamkan itu ya pak Nur Soleh itu. Nah, itu setiap lebaran ke rumah pak Soleh. Bisa dipastikan seperti itu. Untuk dibimbing lah.”
3. 2. Karakteristik Keislaman Komunitas Muslim PITI Kabupaten Jepara
Sebagai  organisasi  minoritas  dari  kelompok minoritas  di  Indonesia,  komunitas  Muslim PITI Kabupaten
Jepara memiliki karakteristik tertentu, yang dalam tulisan ini disampaikan secara garis besarnya.
( 1). Kemuallafan
Pertama,  karakteristik  kemuallafan Muslim  PITI  Kabupaten  Jepara.  Pada kenyataannya, PITI kabupaten Jepara merupakan  wadah  bagi  muallaf  yang  bukan hanya warga etnis Tionghoa saja, melainkan juga  terdapat  etnis  Jawa  dan  warga  negara asing  yang  berdomisili  di  Indonesia. Mengingat  mereka  belum  lama  memeluk agama  Islam,  ditambah  latar  belakang mereka yang tidak mendukung keislamannya,  baik  dari  faktor  keluarga, situasi dan kondisi kehidupan yang jauh dari wacana  keislaman,  maka  mereka  belum memiliki  perhatian  yang  cukup  untuk mempraktikkan ajaran Islam. Hal ini seperti tampak  pada  masih  rendahnya  kemampuan mereka  dalam  mengamalkan  salat,  puasa, zakat,  dan  haji.  Dalam  keadaan  seperti  ini mereka sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan.
(2). Sebagai Minoritas Sosial dan Kemampuan Ekonomi
Kedua,  perasaan  sebagai  minoritas sosial  di  Jepara  namun  disertai  kemampuan ekonomi  yang  kuat  menjadi  pendorong munculnya karakteristik tertentu pada sebagian  anggota  PITI.  Hal  ini  tampak dalam  beberapa  kegiatan  yang  mereka selenggarakan,  baik  terkait  tempat,  alat transportasi,  alat  komunikasi,  hidangan, maupun fasilitas lainnya yang menampakkan  kelas  sosial  tertentu  yang mapan.
(3). Sekularis-Materialis
Ketiga,  kecenderungan  sekularis- materialis  dalam  bersikap.  Dalam  beberapa hal,  mereka  beranggapan  tidak  adanya keterkaitan  antara  kehidupan  agama  dan kehidupan  duniawi.  Seolah-olah  agama hanya  untuk  ruang  ritus,  mitis,  dan  mistik belaka,  sementara  persoalan  hidup  cukup diselesaikan  dengan  hukum  alam  yang kapitalis-materialis-individualis.
(4). Seni-Budaya Tionghoa
Keempat,  penonjolan  seni-budaya Tionghoa  menjadi  karakteristik  Muslim Tionghoa  yang  tidak  dimiliki  oleh  Muslim pribumi Jepara; misalnya dalam hal retorika, berpakaian, bangunan rumah ibadah, memiliki  nama  ganda  (Indonesia  dan Tionghoa)  sebagai  identitas,  warna  dan simbol kesukuan, dan kuliner.
(5). Tekanan Keluarga
Kelima, adanya tekanan dari lingkungan  keluarga  akibat  keislaman  yang dipilihnya.  Tekanan  ini  tidak  hanya  sebatas mengenai terhapusnya pengakuan keturunan dari  keluarga,  akses  ekonomi  dan  sosial dalam  relasi  sesama  etnis,  namun  hingga menyangkut persoalan tata cara pemakaman ketika Muslim Tionghoa  yang bersangkutan meninggal.  Salah  satunya  terbukti  dari adanya  konflik  keluarga  terkait  pemakaman tersebut yang pada akhirnya harus dimakamkan dengan cara-cara yang disetujui  oleh  anggota  keluarga  tertua  yang kebanyakan  nonmuslim.  Sebagai  akibatnya, disinyalir adanya beberapa Muslim Tionghoa  di  Jepara  yang  tidak  masuk organisasi  PITI  karena  alasan  penyamaran identitas dan status keislamannya.
Selain  itu,  mengenai  pola  interaksi antara  Islam,  kehidupan  sosial-budaya Muslim PITI Jepara dan masyarakat pribumi
Jepara  masih  dapat  diamati  dengan  aneka dialektikanya.  Hanya  saja,  interaksi  antara ketiga  hal  tersebut  hanya  terjadi  pada kesempatan-kesempatan  tertentu.  Dengan kata  lain,  dalam  interaksi  antara  ketiga  hal tersebut yang paling tampak dalam pengamatan  adalah  faktor  kehidupan  sosial- budayanya,  sementara  faktor  norma  agama tidak  begitu  tampak.  Demikian  pula,  dan pada  saat  bersamaan,  pola  interaksi  antara Islam, kehidupan sosial-budaya antar anggota  komunitas  PITI  Jepara,  dan masyarakat  pribumi,  sejauh  ini  masih terkesan adanya ketegangan dalam persoalan pemahaman  antara  agama  dan  etnisitasnya yang  rata-rata  nonmuslim.  Pada  tahap tertentu,  dirasa  perlu  penelusuran  lebih lanjut  mengenai  interaksi  tersebut  sampai pada level personal.

## 4. Simpulan
Setelah  melakukan  paparan  dan kajian,  dari  studi  ini  dapat  disimpulkan dalam  beberapa  poin  penting.  Pertama, sistem  keorganisasian  PITI  Kabupaten Jepara  digerakkan  oleh  Muslim  pribumi yang  aktif  sebagai  pengurus  Nahdlatul Ulama’  di  Kabupaten  Jepara.  Hanya  dua orang  saja  warga  keturunan  Tionghoa  yang menjadi pengurus, sementara lainnya sebagai  anggota.  Di  sisi  lain,  keterlibatan “orang berpengaruh” dalam dunia perpolitikan di Jepara juga turut mendukung eksistensinya.  Adapun  mengenai  pendanaan organisasi  didapat  dan  dikelola  secara swadaya  dalam  level  kepengurusan  di Jepara.  Kedua,  karakteristik  keislaman komunitas Muslim PITI Kabupaten Jepara di antaranya  adalah  status  muallaf,  perasaan sebagai  minoritas  namun  berkecukupan ekonomi, kecenderungan sekularis-
materialis, penonjolan seni-budaya
Tionghoa,  dan  masih  kuatnya  tekanan  dari lingkaran  keluarga.  Ketiga,  dalam  interaksi antara  Islam  “ genuine ,”  dimensi  sosial- budaya Tionghoa, dan kehidupan
masyarakat  pribumi  lebih  menampak  dalam kehidupan sosial-budaya dibanding pengaruh norma agama.

## Daftar Pustaka
Abdalla, Ulil Abshar. 2006. Menjadi Muslim Liberal. Jakarta: JIL, Freedom Institute, Penerbit Nalar.
Budiwanti,  Erni.  2000. Islam  Sasak;
Wetu  Telu  versus  Waktu  Lima. Yogyakarta: LKiS.
Aziz,  Munawir.  2014. Lasem,  Kota
Tiongkok  Kecil:  Interaksi  Tionghoa,  Arab, dan  Jawa  dalam  Persilangan  Budaya Pesisiran. Yogyakarta: Ombak.
Azizy, Ahmad Qodri A.. 2000. Islam dan  Permasalahan  Sosial:  Mencari  Jalan Keluar. Yogyakarta: LKiS. Danim,  Sudarwan.  2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Fazlurrahman.  1989. Islam. terj.
Ahsin  Mohammad.  Bandung:  Penerbit Pustaka.
Geertz,  Clifford.  1960. The  Religion of Java. Chicago: The University of Chicago Press.
Hidayat, Komaruddin. 1996.
Memahami  Bahasa  Agama;  Sebuah  Kajian Hermeneutik. Jakarta: Penerbit Paramadina. Ismail,  Arifuddin.  2012. Agama Nelayan; Pergumulan Islam dengan Budaya
Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miles,  M.B.  &  A.M.  Huberman.
1994. Qualitative Data Analysis; A
Sourcebook  of  New  Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Muhammad,  Husein.  2011. Mengaji Pluralisme  kepada  Mahaguru  Pencerahan. Bandung: Mizan.
Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS.
Sadra,  Mulla.  1981. al-Asfar  al- Arba’ah  fi  al-Hikmah  al-Muta’aliyah. Jilid I. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi.
Soleh,  A.  Khudori.  2003. Pemikiran Islam Kontemporer. Yogyakarta: Jendela. Syam,  Nur.  2005. Islam  Pesisir. Yogyakarta: LKiS.
________.  2011. Madzhab-madzhab Antropologi. Yogyakarta: LKiS.
Wahid,  Abdurrahman.  1999. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Yogyakarta: LKiS.