Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Korban Tindak Penganiaayaan

## Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)

## Bahrul Fawaid
Dosen Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, JL.Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Gajahmungkur, Semarang, 50232 E-mail: bahrulfawaid@gmail.com

## Abstract
Process of resolving acts of persecution in Indonesian criminal law still have a number of things to fixed. One of them is the problem of dissatisfaction among the parties because they feel they have not received justice and benefit from court decisions, which is the end of the legal settlement process. Indonesian criminal law has not given much attention to  the  protection  of  victims  of  acts  of  persecution.  What  the  victims  need  for  recovery,  the  resolution  of  what  the victims  want,  and  the  active  participation  of  victims  in  resolving  acts  of  persecution  have  not  yet  been  realized optimally.  Victims  of  persecution  seem  to  only  be  complementary  in  the  whole  law  process.  Therefore,  this  paper seeks to examine how the protection the victims of persecution in Indonesian criminal law and Islamic criminal law from the perspective of restorative justice.
Keywords : Persecutio; Victim protection; Restorative Justice.

## Abstrak
Penyelesaian  tindak  penganiayaan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  masih  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan.  Salah  satunya  adalah  persoalan  ketidakpuasan  para  pihak  karena  merasa  tidak  mendapatkan keadilan  dan  manfaat  dari  putusan  pengadilan  yang  menjadi  akhir  proses  penyelesaian.  Hukum  pidana  Indonesia belum  banyak  memberikan  perhatian  terhadap  perlindungan  korban  tindak  penganiayaan.  Apa  yang  korban butuhkan  untuk  pemulihan,  penyelesaian  seperti  apa  yang  korban  inginkan,  dan  partisipasi  aktif  ko rban  dalam penyelesaian tindak penganiayaan masih belum terwujudkan secara optimal. Korban seolah  hanya sebagai figuran dalam  keseluruhan proses tersebut. Atas dasar itu,  tulisan  ini berusaha  mengkaji bagaimana perlindungan korban tindak penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dari perspektif restorative justice. Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan korban, Restorative Justice.

## A. LATAR BELAKANG
Dalam setiap proses hukum ada hal yang idealnya terwujud secara menyeluruh, yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Salah satu tidak terpenuhi, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang  berkepentingan.  Kenyataannya,  pada  praktek  penyelesaian  tindak  kejahatan  jarang  ketiga  hal  tersebut dapat diwujudkan  bersamaan.  Tentu yang paling  mendominasi proses penyelesaian hukum di Indonesia  masih seputar kepastian hukum, bagaimana negara melalui polisi, jaksa, dan hakim merespon sebuah tindak kejahatan dengan pemberian hukuman terhadap pelakunya. Akibatnya, aspek keadilan dan kemanfaatan dari keseluruhan proses hukum belum tentu dapat dirasakan dengan baik oleh para pihak, terlebih korban.
Dalam setiap tindak kejahatan, korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak tindak tersebut. Idealnya, yang menjadi fokus utama respon terhadap sebuah kejahatan adalah korban, baik secara aktif maupun pasif.  Sayangnya,  korban  malah  hanya  menjadi  figuran  dalam  penyelesaian  sebuah  kejahatan.  Peran  korban hanya  sebagai  pelengkap  proses  hukum,  yakni  sebagai  saksi  atas  kejahatan  yang  terjadi.  Sebaliknya,  pelaku malah  mendapat  porsi  yang  cukup  besar,  yakni  sebagai  pencari  keadilan  dalam  hukum  pidana  Indonesia. Bahkan, sampai pelaku dipenjara pun masih mendapatkan perhatian dari negara melalui logistik selama berada di  penjara.  Perhatian  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari  pemenjaraan,  namun  sayangnya  bentuk perhatian negara malah belum nampak secara maksimal terhadap korban kejahatan.
Dalam penegakan hukum pidana Indonesia, selama ini korban adalah pihak yang secara sistematis sering terabaikan. Selain sudah mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan karena tindak kejahatan dan hak- hak  nya  terampas,  ditambah  lagi  korban  tidak  berada  pada  posisi  yang  menentukan  harus  seperti  apa penyelesaian tindak kejahatan yang menimpanya. korban tidak dapat berperan aktif dalam menentukan apa yang harus  dilakukan  untuk  memperoleh  kembali  haknya  yang  sudah  terampas.  Penyebabnya,  karena  setiap  sistem hukum  pidana  menempatkan  korban  kejahatan  dalam  posisi  yang  berbeda-beda,  dipengaruhi  oleh  perbedaan
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pandangan tentang konsep manusia dan perilakunya, juga latar belakang sejarah masing-masing sistem hukum. 1 Perlindungan terhadap korban adalah hal penting dan syarat mutlak agar proses hukum tidak menimbulkan luka dan permasalahan baru bagi korban tindak kejahatan.
Keadaan di atas, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi korban dalam banyak hal. Boleh jadi tidak puas karena  hukuman  bagi  pelaku dianggap terlalu  ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. 2 Korban juga  mungkin  tidak  puas  karena  merasa  tidak  mendapatkan  cukup  ruang  dalam  proses  pencarian  keadilan, sehingga  tidak  dapat  menyampaikan  apa  yang  mereka  butuhkan.  Atau  korban  mungkin  juga  menginginkan bentuk penyelesaian lain yang lebih bermanfaat bagi dirinya daripada pemenjaraan pelaku.
Semua  hal  yang  menjadi  dasar  ketidakpuasa  korban  tersebut,  selama  ini  masih  agak  sulit  diwujudkan karena  paradigma  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  masih  fokus  pada  apa  yang  harus  dilakukan  untuk merespon  sebuah  tindak  kejahatan  semata,  belum  fokus  secara  maksimal  dan  menyeluruh  pada  apa  yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, apa yang harus dilakukan untuk pemulihan semua pihak, dan bagaimana caranya  agar  tindak  kejahatan  serupa  tidak  terjadi.  Isu  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundangan,  aparat penegak  hukum,  sarana  prasarana,  budaya  hukum,  serta  cara  pandang  terhadap  hukum  merupakan  satu rangkaian yang harus diperhatikan dalam upaya perbaikan hukum di Indonesia.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam bahasan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan korban tindak penganiaan dalam perspektif restorative justice?
2. Bagaimana Pengaturan Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana  Perlindungan  Korban  Tindak  Penganiayaan  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum Pidana Islam?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Korban dalam perspektif restorative justice
Sebagaimana  diketahui,  Indonesia  merupakan  satu  di  antara  banyak  negara  yang  masih  menerapkan paradigma  retributive  justice  dalam  hukum  pidana.    Retributive  justice  mengasumsikan  bahwa  solusi  terbaik bagi sebuah tindak pidana adalah pemberian hukuman yang proporsional bagi pelaku tindak pidana. Paradigma yang  sudah  lama  mewarnai  hukum  di  Indonesia  tersebut  dianggap  tidak  efektif  dalam  mewujudkan  asas keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Salah  satu  alternatif  paradigma  yang ditawarkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dalam upaya mewujudkan asas kemanfaatan bagi semua pihak  adalah  restorative  justice.  Di  beberapa  negara,  restorative  justice  sudah  lama  dikenal  dan  diidentikkan dengan  penyelesaian  perkara  di  luar  proses  pengadilan,  khususnya  penyelesaian  konflik  dalam  lembaga  dan kehidupan  sosial. 3 Meskipun  begitu,  masih  sedikit negara  yang  merumuskannya secara komprehenship dalam sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. 4 Namun demikian, pelaksanaan semangat restorative justice sudah lama nampak dan dipraktekkan di Indonesia dalam pelaksanaan hukum adat di beberapa daerah.
Restorative  justice  adalah  sebuah  konsep  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  secara  khusus  untuk  identifikasi  rasa  sakit,  pemenuhan  kebutuhan  untuk  pemulihan,  memastikan kewajiban melakukan sesuatu dalam rangka penyembuhan terlaksana, dan menempatkan sesuatu seproporsional mungkin dalam  penyelesaian sebuah tindak pidana. 5 Restorative  justice adalah sebuah proses  yang  melibatkan semua  pihak  secara  bersamaan  untuk  menyelesaikan  tindak  kejahatan  melalui  pola  hubungan  yang  aktif  dan komunikatif sesuai dengan peraturan perundangan. 6
1 Mudzakkir, 2001, Pengaturan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam; Kajian Teks Qur‟an Dan Sunnah  Yang Memuat Ketentuan Hukum Pidana (Jarimah) Dan Ancaman Pidana, Jurnal Logika, Volume 5, Nomor 6, Juli 2001 ISSN: 1410-2315, Puslit UII, Yogyakarta, hlm. 92.
2 http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/5493/dihukum-hakim-ringan--terdakwa-dicekik-keluarga- korban diakses pada 22 Agustus 2018
3 Ivo Aertsen, 2013, An Adventure is Taking Off. Why, Restorative Justice: An International Journal , Vol. 1 Issue 1, hlm. 2.
4 Sefriani,  2013, Urgensi  Rekonseptualisasi  dan  Legislasi  Keadilan  Restoratif  di  Indonesia ,  Jurnal  Rechts Vinding,  Volume  2  nomor  2,  Agustus  2013,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Jakarta,  ISSN  2089- 9009, hlm. 280-281.
5 Donald J. Schmid, 2002, Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy , (ttp.: t.p.), hlm. 91.
6 Tony F. Marshall, 1999, Restorative Justice: An Overview , Home Office Research Development & Statistic Directorate, London, hlm. 5.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Agenda  utama  restorative  justice  adalah  semaksimal  mungkin  memulihkan  penderitaan  yang  dialami oleh  korban  akibat  tindak  kejahatan  yang  dialaminya.  Korban  juga  harus  mendapatkan  kesempatan  untuk mengemukakan kebutuhan mereka untuk pemulihan melalui mekanisme/  forum yang melibatkan semua pihak, termasuk  negara.  Korban  juga  harus  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  menentukan  solusi  terbaik  bagi  pelaku kejahatan  untuk  perbaikan  pelaku.  Hal  itu  karena,  dalam  restorative  justice  pelaku  kejahatan  harus  diberi pemahaman  bahwa  perilaku  mereka  salah  dan  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Setelah  pelaku menyadari  kesalahan  yang  dia  perbuat,  dia  dapat dan  harus  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  diperbuat. Dari  keseluruhan  agenda  restorative  justice  ini,  yang  paling  menarik  adalah  masyarakat  dapat  bertanggung jawab untuk turut berkontribusi pada proses ini. 7
Restorative justice berdasarkan pada beberapa asumsi pokok; 8
Respon  kepada  kejahatan  harus  memperbaiki  semaksimal  mungkin  penderitaan  yang  dialami  oleh korban;
Pelaku kejahatan harus diberi pemahaman bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan mempunyai konsekuensi riil kepada korban dan masyarakat;
Pelaku kejahatan dapat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat; Korban  harus  mendapatkan  kesempatan  untuk  mengemukakan  kebutuhan  mereka  dan  berpartisipasi dalam menentukan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbaikan; dan
Masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini.
Restorative  justice  memandang  bahwa  kejahatan  adalah  lebih  pada  persoalan  pribadi  antara  orang perseorangan,  bukan  urusan  publik/  negara.  Karenanya,  negara  tidak  perlu  intervensi  terlalu  jauh  dalam penyelesaian tindak kejahatan yang melibatkan korban dan pelaku secara aktif. 9 Restorative justice lebih melihat kejahatan sebagai sebuah pelanggaran antara orang perseorangan daripada sebuah pelanggaran hukum. 10
Restorative  justice  pada  dasarnya  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pihak  yang  paling merasakan  imbas  tindak  pidana,  membuat  proses  pencarian  keadilan  menjadi  lebih  menyembuhkan,  lebih transformatif,  dan  meminimalisir  kemungkinan  pelanggaran  di  masa  yang  akan  datang.  Tujuan  utama  yang hendak  dicapai  dari  proses  peradilan  restorative  adalah  melakukan  rekonsiliasi  di  antara  pihak-pihak,  dengan melibatkan secara aktif pihak yang berkaitan dalam sebuah tindak pidana. Meskipun begitu, restorative justice tidak  lantas  kemudian  semata  fokus  pada  pemaafan  atau  rekonsiliasi,  karena  hal  itu  merupakan  pilihan  yang dapat  diambil  dan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  dan  tidak  ada  paksaan  untuk memilih  opsi  tersebut. 11 Fokus  utama  restorative  justice  secara  keseluruhan  meliputi  restorasi/  pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. 12
Pihak  yang  paling  berkepentingan  dalam  tindak  penganiayaan  adalah  korban,  pihak  yang  paling merasakan  akibat  dari  tindak  penganiayaan  tersebut,  karena  terampas  hak-hak  pribadinya.  Sudah  sewajarnya korban  mendapat  porsi  perhatian  lebih  besar  dari  pihak  lain  melalui  perlindungan  terhadap  korban,  yang dimaksudkan  sebagai  perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan  hukum  atas  penderitaan/  kerugian  pihak  yang menjadi korban sebuah tindak pidana. 13 Kepentingan korban yang paling mendasar yakni korban ingin merasa aman, korban  ingin  mengekspresikan perasaan dan kebutuhan  mereka, dan korban  ingin  mengetahui apa  yang akan terjadi selanjutnya harus dipastikan agar dipenuhi dengan baik. 14
Perhatian  dunia  internasional  terhadap  kepentingan  perlindungan  korban  tindak  pidana  sangat  besar. Perhatian  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  restitusi,  kompensasi,  dan  sebagainya,  sebagai  mana  tertuang dalam  “European  Convention  On  the  Compensation  of  Victims  of  Violent  Crimes”  (Strasbourg, 24.XI.1983) yang  berlaku  untuk  semua  negara  anggota  Dewan  Majelis  Eropa,  di  mana  seseorang  yang  menjadi  korban tindak pidana harus mendapatkan kompensasi.
Kepentingan  untuk  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  perlindungan  korban  juga  nampak  dalam Handbook on Justice for Victims, yakni korban berhak mendapatkan pemulihan melalui pelbagai bentuk sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya. Bukan hanya untuk korban secara pribadi, tetapi juga untuk orang-
7 UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes , United Nation, New York, hlm. 8.
8 ibid
9 Mutaz M. Qafishes, 2012, Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System , International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 7, 2012, hlm. 487.
10 BCACL, 2006, Restorative Justice and People with Developmental Disabilities , t.p, Canada, hlm. 1.
11 Howard Zehr & Ali Gohar, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Pennsylvania, Good Books, hlm. 6.
12 OJJDP, 1997, Balanced and Restorative Justice for Juveniles , Minneapolis, University of Minnesota, hlm. 16- 19
13 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56-57.
14 Office for Victims of Crime (OVC), 2001, First Response for Victims of Crime, Washington, Department of Justice, hlm. 2-5.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
orang  dekat  (keluarga)  yang  juga  terkena  dampak  akibat  tindak  pidana  yang  menimpa  korban.  Korban  dalam sebuah  tindak  pidana  juga  berhak  dan  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  peradilan  untuk  menentukan penyelesaian tindak kejahatan. 15 Korban juga berhak mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan keadilan dan peradilan yang fair. 16
2. Pengaturan Tindak Penganiayaan
a. Hukum Pidana Indonesia
KUHP  secara  spesifik  tidak  memberikan  definisi  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan penganiayaan.  Arti  harfiah  dari  penganiayaan  dapat  dilihat  misalnya  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). 17 Penganiayaan  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  menimbulkan nestapa (leed) atau merusak kesehatan orang lain. 18 Unsur yang terkandung dalam penganiayaan adalah unsur  subjektif  (adanya  kesengajaan)  dan  unsur  objektif  (adanya  perbuatan  dan  adanya  akibat  dari perbuatan  yang  dituju,  yaitu  rasa  sakit  dan  atau  luka  pada  tubuh).  Tindak  penganiayaan  diatur  dalam KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358.
Tindak  penganiayaan  diklasifikasikan  menjadi  penganiayaan  biasa  (diatur  dalam  pasal  351 KUHP),  penganiayaan  ringan  (pasal  352  KUHP),  penganiaayaan  berencana  (pasal  353  KUHP), pengaiayaan  berat  (pasal  354  KUHP),  dan  penganiayaan  berat  berencana  (pasal  355  KUHP).  Selain klasifikasi penganiayaan sebagaimana di  atas, KUHP  juga  mengatur tentang tindak pidana turut serta dalam perkelahian atau penyerbuan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 358 KUHP.
Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  penganiayaan  termasuk  kategori  delik  umum,  artinya penyidik tetap berwenang memproses perkara tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). 19 Secara normatif, penyelesaian tindak penganiayaan lazimnya diselesaikan melalui jalur peradilan. 20 Kalaupun ada pemaafan atau perdamaian  yang terjadi  antara pelaku dan korban, hal itu  tidak  menghentikan  proses  hukum.  Hanya  pada  beberapa  kasus,  tindak  penganiayaan  ringan  saja yang  kadang  dapat  diselesaikan  di  luar  jalur  peradilan,  yakni  dengan  jalan  mediasi.  Pelaku  tindak penganiayaan  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  sebentar  3  bulan  (penganiayaan  ringan),  dan paling  lama  15  tahun  (penganiayaan  berat  berencana  yang  menyebabkan  kematian).  Selain  pidana penjara,  pelaku  pengaiayaan  juga  dapat  dihukum  dengan  pidana  denda  sesuai  dengan  klasifikasi penganiayaan yang dilakukan.

## b. Hukum Pidana Islam
Dalam  hukum  pidana  Islam,  penganiayaan  merupakan  tindakan  yang  menimbulkan  luka terhadap jasmani, namun tidak sampai menghilangkan nyawa. 21 Tindak pidana yang juga disebut tindak pidana selain jiwa ini adalah semua perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dalam bentuk dan  cara  apapun,  akan  tetapi  tidak  sampai  (tidak  berniat)  untuk  membunuhnya.  Sejalan  dengan pengertian  di  atas,  Wahbah  Zuhaili  mendefinisikan  penganiayaan  sebagai  setiap  tindakan  melawan hukum  atas  badan  manusia,  baik  berupa  pemotongan  anggota  badan,  pelukaan,  maupun  pemukulan terhadap orang lain, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. 22
Pelaku tindak penganiayaan dalam  hukum pidana Islam dapat diancam dengan  hukuman qi ṣ ā ṣ dan  diyat.  Qi ṣ ā ṣ (صاصق)  secara  bahasa,  adalah  mengikuti  jejak  (رثلأا  عبتت).  Qi ṣ ā ṣ adalah  bentuk
15 Alphonsine Abia, dkk, 1999, Handbook on Justice for Victims, UNODCCP, New York, hlm. 34-44.
16 Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and Abuse of Power , 29 November 1985
17 Anton M. Moeliono, et.al., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 145.
18 Soeharto HM, 1993, Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.
19 Kebalikan  dari  delik  umum (gewone  delicten) yakni  delik  aduan (klacht  delicten) adalah  perbuatan  yang dapat  dituntut  apabila  ada  pengaduan  dari  orang  yang  merasa  dirugikan.  Lamintang,  2014, Hukum Pidana Indonesia , CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 217-218.
20 Agus Raharjo, 2008, Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 20, nomor 1, Februari 1998, hlm. 99-100
21 Abdul Qadir Audah, 1994, Tasyri‟ al Jina‟iy al Islamy, Juz 2, Mu’assasah al Risalah, Beirut, hlm. 204.
22 Wahbah az-Zuhaili, 1989, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Cet. ke-3, Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid: VI, hlm. 331.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak penganiayaan (atau pembunuhan), yakni tindakan serupa dengan apa yang telah pelaku perbuat terhadap korban. 23 Qi ṣ ā ṣ diatur dalam al quran antara lain;
ُذُأْلاِب َنُذُأْلاَو ِفوَأْلاِب َفوَأْلاَو ِهْيَعْلاِب َهْيَعْلاَو ِسْفَّىلاِب َسْفَّىلا َّنَأ اَهيِف ْمِهْيَلَع اَىْبَتَكَو ٌصاَصِق َحوُرُجْلاَو ِّهِّسلاِب َّهِّسلاَو ِن ۚ
َقَّدَصَت هَمَف ُهَّل ٌةَراَّفَك َىُهَف ِهِب ۚ َلوُأَف ُهَّللا َلَزوَأ اَمِب مُكْحَي ْمَّل هَمَو ٰ َنىُمِلاَّظلا ُمُه َكِئ
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan  jiwa,  mata dengan  mata, hidung dengan  hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan  gigi, dan luka luka (pun) ada qi ṣ ā ṣ nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qi ṣ ā ṣ ) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. al Ma’idah [5]: 45)
Selain qi ṣ ā ṣ , pelaku tindak penganiayaan juga diancam dengan hukuman diyat, yakni sejumlah uang  (bantuan  materiil)  yang  diberikan  oleh  pihak  pelaku  kepada  pihak  korban/  keluarga  tindak penganiayaan (atau pembunuhan). 24
Dalam  hukum  pidana  Islam  tindak  penganiayaan  tidak  harus  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan.  Tindak  penganiayaan  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  selain  peradilan,  yakni  melalui komunikasi/ mediasi antara para pihak. Apabila korban bersedia memaafkan pelaku, maka pelaku akan dibebaskan dari  hukuman qi ṣ ā ṣ dengan atau tanpa  membayar diyat, sesuai kebutuhan korban. Namun apabila  korban  tidak  memaafkan  pelaku  dan  menuntut  balas,  maka  pelaku  akan  dikenakan  hukuman qi ṣ ā ṣ . 25 Kewenangan menentukan pemaafan yang berlanjut pada bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada  pelaku  sepenuhnya  berada  di  tangan  korban  tindak  penganiayaan,  dan  negara/  hakim  hanya bertindak sebagai fasilitator. 26
3. Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan
a. Hukum Pidana Indonesia
Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  korban  tidak  dapat  menentukan  harus  seperti  apa  proses pencarian  keadilan  bagi  dirinya.  Kepentingan  korban  dalam  hukum  positif  dianggap  sudah  terwakili oleh  polisi  atau  jaksa,  yang  bertindak  berdasar  hukum  normatif.    Korban  tidak  dapat  menyampaikan apa  yang  dibutuhkannya  untuk  pemulihan,  apalagi  sampai  berpartisipasi  aktif  dalam  menentukan seperti  apa  penyelesaian  tindak  penganiayaan  yang  telah  menimpanya.  Partisipasi  korban  dalam peradilan,  hanya  sebatas  pada  “saksi  korban”  yang  akan  didengar  kesaksiannya  mengenai  tindak kejahatan  yang  menimpanya,  bukan  didengar  kebutuhannya  akan  pemulihan,  begitu  juga  dengan kebutuhan  dalam  penyelesaian  yang  adil  baginya.  Dengan  keadaan  demikian,  pihak  korban  masih menjadi pihak yang seolah terlupakan. Fokus penyelesaian tindak penganiayaan lebih pada bagaimana membuktikan kesalahan pelaku dan hukuman apa yang tepat baginya. Akibatnya korban sering merasa tidak  puas  dengan  putusan  pengadilan  dan  merasa  tidak  mendapatkan  kemanfaatan  dari  putusan tersebut. Ketidakpuasan itu disebabkan beberapa hal, di antaranya hukuman pelaku yang dirasa terlalu ringan  dan  atau  korban  merasa  tidak  dapat  memperoleh  kembali  hak  mereka  yang  tercabut  akibat tindak pidana.
Penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan bukan secara utuh atas nama dan atau untuk membela kepentingan korban kejahatan, melainkan atas nama peraturan perundang-undangan, dengan dalih  meminimalisir  potensi  pembalasan  yang  bersifat  personal  (emosionalisasi)  serta  untuk pemidanaan  yang  tepat  atas  dasar  pertimbangan  rasional  (rasionalisasi)  untuk  korban  dan  masyarakat secara  keseluruhan. 27 Pada  proses  persidangan,  korban  berada  dalam  posisi  sebagai  “saksi  korban” yang  akan  dimintai  keterangan  seputar  terjadinya  tindak  pidana,  bukan  pada  apa  yang  diinginkannya (Pasal  160  KUHAP).  Dalam  kondisi  demikian,  korban  seolah-olah  mengalami  “kerugian”  lagi  pasca terjadinya tindak pidana, karena tidak mendapatkan porsi cukup dalam penyelesaian tindak pidana yang ideal menurut perspektif korban guna merestorasi haknya.
Dalam sistem peradilan pidana, korban tindak pidana secara sistematis akan menjadi pihak yang terlupakan.  Penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  hanya  dijadikan  instrument  pembuktian  dan pemidanaan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Ketika  pelaku  sudah  dihukum,  hukuman  itu  pun  tidak
23 Abdul Qadir Audah, 1994, Tasyri‟ al Jina‟iy al Islamy, Juz 2, Mu’assasah al Risalah, Beirut, hlm. 114.
24 Sayid Sabiq, 2000, Fiqh al Sunnah, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333.
25 At Tirmidzi, 1999, Jami‟ al Tirmidzi, Mu’assasah Mu’tamin, Riyadh, hlm. 246.
26 Musthofa Khin dkk, 1992, al fiqhu al manhajy „alaa madhzabi al imam al syafi‟i, Jilid 8, Darul Qolam, Damaskus, hlm. 16.
27 Mudzakkir, 2014, Perkembangan Viktimologi & Hukum Pidana, Makalah pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi”: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
mempunyai  pengaruh  terhadap  upaya  restorasi  hak-hak  korban. 28 Korban  kejahatan  pada  umumnya berhadapan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  sering  disibukkan  oleh  urusan  polisi  dan  jaksa daripada  berhubungan  langsung  dengan  pelaku.  Lebih  parah  lagi,  fokus  perhatian  dalam  sistem peradilan dan pemidanaan  bukan pada korban  yang  jelas-jelas paling  mengalami kerugian,  melainkan lebih  banyak  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  pengadilan,  hanya  pihak  pelaku  yang  diberi kesempatan  berbicara  mengenai  tindak  pidana  dari  perspektif  pribadi.  Sementara  korban  hanya berbicara  mengenai  apa  yang  dialami,  bukan  apa  yang  dirasakan  atau  dibutuhkan.  Ketika  pelaku dipenjara pun pelaku  masih  mendapat perhatian dari  negara  berupa konsumsi dan rehabilitasi. Pelaku pidana bahkan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana. 29
Pemenjaraan  pelaku,  berikut  pemberian  efek  jera  terhadap  pelaku  yang  menjadi  tujuan pemenjaraan  tidak  memulihkan,  apalagi  menguntungkan  korban.  Ketika  pelaku  dikenakan  pidana denda  pun,  secara  normatif  denda  yang  dibayarkan  masuk  ke  kas  negara,  tidak  ke  korban  tindak penganiayaan.  Sistem  sanksi  dan  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  tidak  fokus  pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, melainkan hanya secara tidak langsung dan abstrak. Belum  ada  mekanisme  perlindungan  terhadap  korban  penganiayaan  yang  diatur  dengan  jelas  dalam bentuk konkret seperti restitusi, kompensasi, dan  atau sebagainya. Pertanggungjawaban pelaku  bukan terhadap  kerugian/  penderitaan  korban  secara  langsung,  tetapi  lebih  pada  pertanggungjawaban  yang bersifat individu. 30
Indonesia  sebenarnya  telah  mengenal  dan  mempraktekkan  penyelesaian  sengketa  di  luar lembaga peradilan,  yang kemudian disebut dengan  Alternative Dispute Resolution (ADR) atau sering dialihbahasakan  menjadi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS).  ADR  adalah  sebuah  konsep  yang mencakup  berbagai  bentuk  penyelesaian  sengketa  selain  proses  peradilan  melalui  cara-cara  yang  sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau yang  bukan  berdasarkan  pendekatan  konsensus,  seperti  arbitrase.  ADR  diatur  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam  ADR,  sebenarnya  ada  peluang  untuk  melakukan  komunikasi  antara  korban  dan  pelaku,  yang memungkinkan agenda perlindungan terhadap korban dapat dilaksanakan dengan  baik. Namun,  ADR lazimnya hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus perdata, bukan untuk kasus pidana (Pasal 5 UU No. 30/1999).
Indonesia  juga  sudah  mempunyai  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan perundangan tersebut bertujuan  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau  korban  dalam  memberikan  keterangan  pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan kepada korban dalam undang-undang ini dimaknai segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Berangkat dari pemahaman terhadap makna perlindungan dan filosofi undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban dalam undang-undang ini hanya sebatas melindungi korban  dari  potensi  ancaman  yang  berkaitan  dengan  kesaksiannya  selama  proses  peradilan.  Hak-hak yang  diberikan  dalam  undang-undang  ini  pun  hanya  kepada  hal-hal  berkaitan  dengan  kesaksiannya tersebut,  seperti  hak  memberikan  keterangan  tanpa  tekanan,  hak  mendapat  penerjemah,  bebas  dari pertanyaan  yang  menjerat,  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  mendapatkan informasi  mengenai  putusan  pengadilan,  mengetahui  dalam  hal  terpidana  dibebaskan,  mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan  kebutuhan,  mendapat  nasihat  hukum,  dan  atau  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Dalam  peraturan  perundangan  tersebut  sebenarnya  sudah  diatur  mengenai  mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban tindak kejahatan. Hanya saja, proses pengajuannya  tidak  dapat  dibilang  mudah.  Korban/  keluarga/  kuasa  hukumnya  harus  mengajukan
28 Mudzakkir, 2011, Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum UII, vol. 14, no.1 Maret 2011, Yogyakarta, hlm. 31.
29 Mudzakkir, 2011, Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum UII, vol. 14, no.1 Maret 2011, Yogyakarta, hlm. 31-32.
30 Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
kepada Pengadilan melalui LPSK. Keputusan mengenai permohonan restitusi merupakan kewenangan pengadilan. Praktis, korban tidak dapat berperan aktif mengemukakan dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pemulihannya.

## b. Hukum Pidana Islam
Dalam  hukum  pidana  Islam,  korban  adalah  pihak  yang  menjadi  fokus  perhatian  dalam penyelesaian tindak pengaiayaan. Tentu tidak dengan tidak melupakan bagiama perlindungan terhadap pelaku. Korban penganiayaan menempati posisi kunci dalam penyelesaian tindak pidana. 31 Korban dan ahli waris berhak secara aktif demi dan untuk dirinya sendiri menentukan apa yang akan dia dapatkan untuk  pemulihan  dan  hukuman  apa  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku. 32 Kepentingan/  hak pemerintah untuk  menghukum pelaku    berada di  bawah kepentingan/  hak korban untuk  mendapatkan keadilan. Dalam Islam hak dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni hak Allah yang murni, hak  hamba  yang  murni, campuran  hak  Allah dan hak  hamba tetapi  hak  Allah  lebih didahulukan, dan campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan. 33
Dalam hukum pidana Islam, jarimah qi ṣ ā ṣ termasuk dalam campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan, yakni yakni hak yang di dalamnya terkandung kepentingan umum dan kepentingan individu secara bersamaan, namun dalam hal ini kepentingan individu lebih menonjol, sehingga hak hamba lebih didahulukan. Dalam hal ini hamba dapat memilih antara melaksanakan atau menggugurkan  hak.  Dalam qi ṣ ā ṣ ,  ada  kandungan  makna  upaya  pemeliharaan  atas  kehidupan  dan pemenuhan  akan  rasa  aman  dalam  masyarakat  yang  menjadi  kemaslahatan  seluruh  manusia. Kandungan  inilah  yang  kemudian  diklasifikasikan  sebagai  hak  Allah.  Sementara  Islam  juga memandang  bahwa  menghindari  balas  dendam  dan  memaafkan  adalah  suatu  kemaslahatan  yang bersifat  individual  yang  menjadi  hak  hamba.  Jarimah qi ṣ ā ṣ ,  terletak  di  antara  upaya  pemenuhan terhadap  hak  Allah  dan  hak  hamba.  Namun  demikian,  dalam qi ṣ ā ṣ hak  hamba  lebih  didahulukan daripada  hak  Allah.  Karena  itu,  ketika  korban/  ahli  waris  dalam  suatu  tindak  penganiayaan  (atau pembunuhan) memilih untuk memaafkan pelaku, ulil amri tidak dapat menghukum pelaku. 34
Pihak korban/ ahli waris berwenang menentukan apa yang dirasa adil dan bermanfaat baginya. Jika korban/ ahli waris tidak memaafkan dan menghendaki pelaku di- qi ṣ ā ṣ , maka pelaku akan di- qi ṣ ā ṣ , namun  jika  korban  bersedia  berdamai  dengan  pelaku,  maka  pelaku  dapat  dibebaskan  dari qi ṣ ā ṣ dan pelaku  membayar  diyat  kepada  korban. 35 Diyat  yang  dibayarkan  merupakan  hak  korban,  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  penganiayaan  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan. Penentuan pemberian diyat mutlak berada di tangan korban dan pemerintah hanya memastikan proses itu berjalan dengan baik dan prosedural. Intervensi pemerintah penting agar agenda pemulihan korban dapat terlaksana dengan baik dan di sisi lain diyat yang harus dibayarkan pihak pelaku tidak melampaui batas  dan  memberatkan  pelaku,  sehingga  seolah-olah  seperti  praktek  jual  beli  pemaafan.  Prinsip pemaafan dan diyat dalam Islam bagaimanapun tetap harus dijalankan dengan cara yang baik.
Hukum  pidana  Islam  memberikan  alternatif  penyelesaian  yang  berbeda  dari  hukum  pidana Indonesia  dalam  penyelesaian  tindak  penganiayaan.  Penyelesaian  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana Islam  lebih  menaruh  perhatian  pada  korban  dengan  upaya  perlindungan  hak-hak  korban. 36 Hukum pidana Islam melihat bahwa pemulihan korban adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian tindak  pidana,  karena  merekalah  yang  paling  dan  langsung  merasakan  dampak  dari  sebuah  tindak pidana. Meskipun begitu, pelaku tidak lantas menjadi pihak yang terlupakan, dengan terbukanya ruang untuk  melakukan  komunikasi  dan  mediasi  antara  pihak  berperkara  yang  memungkinkan  pelaku  ikut berperan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Fokus  hukum  Islam  bukan  hanya  sekedar  memberikan hukuman/  denda  kepada  pelaku,  namun  juga  jaminan  untuk  memperoleh  keadilan  bagi  semua  orang, termasuk korban,  merekayasa  masyarakat agar tidak  lagi  melakukan kejahatan di  masa depan dengan
31 Fery Fathurrahman, 2014, A Study Of Restorative Justice In Indonesia: An Eclecticism Of Adat Law, Islamic Criminal Law, And Modern Law, Kanazawa University Repository for Academic Resources, Tokyo, hlm. 44.
32 Sayid Sabiq, 2000, Fiqh al Sunnah, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333-334.
33 Abdul Wahhab Kholaf, 1956, Ilmu Ushul Fiqh, Syabab al Azhar, Kairo hlm. 210-211.
34 Sayid Sabiq, 2000, Fiqh al Sunnah, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333-334.
35 Abi Ishaq as Syirazi, 1995, al Muhazzab fi fiqh al imam al syafi‟i, Juz 3,  Darul  Kutub Ilmiah, Beirut, hlm. 197-198.
36 Umar al-Tamimi, 2013, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar, hlm. 471.
pendekatan  persuasif,  merehabilitasi  pelaku  kejahatan,  dan  melakukan  rekonsiliasi  hubungan  antara pelaku dan korban/ ahli waris adalah semua hal yang ingin dicapai oleh hukum Islam.
Hal  ini  bisa  dilihat  dari  konsep  pemafaan,  perdamaian,  dan  rekonsiliasi  penyelesaian  tindak penganiayaan  dalam  hukum  Islam  yang  dinilai  lebih  dapat  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  semua pihak.  Dengan  konsep  tersebut,  semangat  keadilan  substantif  yang  diusung  oleh  hukum  Islam  tidak lantas mengesampingkan keadilan normatif.  Sebenarnya “pemaafan” bukan sesuatu yang asing dalam dunia  hukum,  karena  sudah  ada  "alasan  pemaaf"  (schuldduitsluitingsgrond),  yaitu  alasan  yang  dapat menghapuskan kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian di dalam ranah  hukum positif, alasan pemaaf  ini  merupakan wilayah  negara,  bukan wilayah korban dan atau  keluarganya,  sementara  di  hukum  Islam,  pemaafan  menjadi  wilayah  korban  dan  atau  ahli warisnya.
Pemaafan  yang  diberikan  oleh  korban  dalam  suatu  pelanggaran  hukum  (dalam  hal  ini penganiayaan),  diharapkan  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  pembaruan  hukum  dan  atau  peraturan perundangan  dalam  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Ada  beberapa  hal  yang  menjadi pertimbangan  ketika  menjadikan  pemaafan  sebagai  pembaruan  hukum,  salah  satu  nya  adalah  tidak semua  tindak  pidana  harus  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  yang  berujung  dengan  pemenjaraan pelaku.  Yang  paling  penting  adalah,  agenda  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  dapat diwujudkan secara langsung, konkret, dan menyeluruh.

## D. KESIMPULAN
1. Dalam  kerangka  restorative  justice,  semua  pihak  yang  berkaitan  dengan  sebuah  tindak  kejahatan  harus dilibatkan  secara  aktif  dalam  penyelesaian  tindak  kejahatan.  Masing-masing  mempunyai  porsi  yang berbeda, dengan pihak yang paling berperan aktif dan mempunyai porsi paling besar yaitu korban, karena pihak korban lah yang paling merasakan imbas tindak kejahatan. Karena kondisi tersebut, korban harus mendapatkan perlindungan,  yang  meliputi pemulihan  hak-hak korban (moril dan  materiil), peran dalam penyelesaian tindak kejahatan;
2. Secara  normatif,  dalam  hukum  pidana  Indonesia  tindak  penganiayaan  diatur  dalam  beberapa  pasal  di KUHP, dan pelaku tindak ini diancam dengan hukuman penjara dan atau denda. Sementara dalam hukum pidana  Islam,  penganiayaan  termasuk  dalam  kategori  jinayah  di  mana  pelakunya  diancam  dengan hukuman qi ṣ ā ṣ atau diyat;
3. Dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  korban  tindak  penganiayaan  menjadi  pihak  yang  seolah terlupakan,  sehingga  banyak  kepentingan  korban  yang  tidak  terakomodir.  Kalaupun  ada  peluang mengajukan  tuntutan,  prosesnya  tidak  mudah  dan  bukan  kewenangan  korban  untuk  memutuskan, melainkan kewenangan negara. Sementara dalam hukum pidana Islam, korban penganiayaan menempati posisi  kunci  dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Korban  berhak  secara  aktif  demi  dan  untuk  diri  nya sendiri menentukan apa yang akan dia dapatkan untuk pemulihan dan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Proses pengajuan diyat mutlak berada di tangan korban, sehingga pemulihan korban lebih terjamin.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Audah, 1994, Tasyri‟ al Jina‟iy al Islamy, Juz 2, Mu’assasah al Risalah, Beirut. Abdul Wahhab Kholaf, 1956, Ilmu Ushul Fiqh, Syabab al Azhar, Kairo Abi Ishaq as Syirazi, 1995, al Muhazzab fi fiqh al imam al syafi‟i, Juz 3, Darul Kutub Ilmiah, Beirut. Agus Raharjo, 2008, Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 20, nomor 1, Februari 1998. Alphonsine Abia, dkk, 1999, Handbook on Justice for Victims, UNODCCP, New York. Anton M. Moeliono, et.al., 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. At Tirmidzi, 1999, Jami‟ al Tirmidzi, Mu’assasah Mu’tamin, Riyadh. Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. -------------------------, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. BCACL, 2006, Restorative Justice and People with Developmental Disabilities , t.p, Canada. Donald J. Schmid, 2002, Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy , (ttp.: t.p.) Fery  Fathurrahman,  2014, A  Study  of  Restorative  Justice  in  Indonesia:  An  Eclecticism  of  Adat  Law,  Islamic  Criminal  Law,  And  Modern Law, Kanazawa University Repository for Academic Resources, Tokyo. Howard Zehr & Ali Gohar, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Pennsylvania, Good Books. Ivo Aertsen, 2013, An Adventure is Taking Off. Why, Restorative Justice: An International Journal , Vol. 1 Issue 1 Lamintang, 2014, Hukum Pidana Indonesia , CV. Sinar Baru, Bandung. Mudzakkir,  2011, Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Jurnal  Ilmu  Hukum  UII,  vol.  14,  no.1 Maret 2011, Yogyakarta.
-------------,  2014, Perkembangan  Viktimologi  &  Hukum  Pidana, Makalah  pada “Pelatihan Hukum  Pidana dan Kriminologi”: Kerjasama Fakultas  Hukum  UGM  dan  Masyarakat  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Indonesia  (MAHUPIKI)”,  Yogyakarta:  23-27  Februari 2014.
-------------, 2001, Pengaturan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Hukum  Pidana  Islam; Kajian  Teks Qur‟an Dan Sunnah  Yang Memuat Ketentuan Hukum Pidana (Jarimah) Dan Ancaman Pidana, Jurnal Logika, Volume 5, Nomor 6, Juli 2001 ISSN: 1410-2315, Puslit UII, Yogyakarta Musthofa Khin dkk, 1992, al fiqhu al manhajy „alaa madhzabi al imam al syafi‟i, Jilid 8, Darul Qolam, Damaskus. Mutaz  M.  Qafishes,  2012, Restorative  Justice  in  the  Islamic  Penal  Law:  A  Contribution  to  the  Global  System ,  International  Journal  of Criminal Justice Sciences, Vol. 7, 2012. Office for Victims of Crime (OVC), 2001, First Response for Victims of Crime, Washington, Department of Justice. OJJDP, 1997, Balanced and Restorative Justice for Juveniles , Minneapolis, University of Minnesota. Sayid Sabiq, 2000, Fiqh al Sunnah, Juz II, Darul Fatah, Kairo. Sefriani,  2013, Urgensi  Rekonseptualisasi  dan  Legislasi  Keadilan  Restoratif  di  Indonesia ,  Jurnal  Rechts  Vinding,  Volume  2  nomor  2, Agustus 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, ISSN 2089-9009. Soeharto HM, 1993, Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta. Tony F. Marshall, 1999, Restorative Justice: An Overview , Home Office Research Development & Statistic Directorate, London. Umar  al-Tamimi,  2013, Lembaga  Pemaafan  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar. UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes , United Nation, New York. Wahbah az-Zuhaili, 1989, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Cet. ke-3, Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid: VI. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban