Attar Dian Suprapti (2023), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Publik di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jawa  Tengah, (5)  8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
Attar Dian Suprapti Universitas Stikubank Semarang Email: attar.dhianz@gmail.com

## Abstrak
Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seyogyanya pemerintah daerah  merupakan  wakil  masyarakat  dalam  menjalankan  pemerintahan,  sehingga pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  dan  transpran  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  publik.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota staf di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tidak banyaknya jumlah staf yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  maka  semua  staf  akan  menjadi  sampel penelitian.  Analisis  data  mencakup  screening  dan  transformasi  informasi  yang dikumpulkan untuk mencapai hasil. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikan p = 0,113 yang menggambarkan tidak adanya hasil empiris yang mendukung penerimaan Hipotesis 1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Kata  Kunci: Akuntabilitas  Keuangan  Publik,  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  Publik, Dinas Penanaman Modal

## Abstract
The  low  quality  of  financial  reports  can  lead  to  public  distrust  in  the  financial management  conducted  by  local  governments.  Local  governments  should  ideally represent  the  community  in  governing,  making  accountable  and  transparent  financial management a mandatory practice. The aim of this research is to examine the factors influencing  public  financial  management.  This  research  is  quantitative  in  nature.  The research design employed is quantitative. The population of this study comprises staff
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 8, Agustus 2023
members  of  the  Investment  and  Integrated  One-Stop  Service  Agencies  (DPMPTSP)  of Central Java Province. Due to the limited number of staff in the DPMPTSP of Central Java Province, all staff members will be included as research samples. Data analysis involves  screening  and  transforming  the  collected  information  to  achieve  results.  The research  results  yielded  a  significant  value  of  p  =  0.113,  indicating  the  absence  of empirical  support  for  Hypothesis  1.  This  suggests  that  the  use  of  IT  does  not  have  a significant influence on the quality of government financial reports.
Keywords: Public  Financial  Accountability,  Public  Financial  Reporting  Quality, Investment and Integrated One-Stop Service Agency

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  di  seluruh  dunia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah menerapkan beberapa reformasi pada sistem manajemen keuangan publik dalam upaya untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  publik  dan  juga  memastikan  bahwa pembelanjaan selaras dengan penciptaan nilai. Banyak negara dengan OECD dan negara- negara Uni Eropa termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Australia, Denmark, Selandia  Baru  dan  banyak  lainnya  telah  mengadopsi  reformasi  manajemen  keuangan sektor  publik  manajemen  dalam  30  tahun  terakhir.  Selain  itu,  banyak  pula  negara berkembang seperti Korea Selatan, UEA, Turki, dan Chili juga mengikuti langkah serupa dalam mereformasi sistem manajemen keuangan publik (Bunse & Fritz, 2012). Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh  suatu  entitas  dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Laporan  keuangan  yang berkualitas  baik  menunjukkan  bahwa  informasi  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Fokus dari kualitas pelaporan keuangan publik bertujuan  untuk  menginvestigasi  pengaruh  transparansi  informasi  keuangan,  belanja modal,  kesehatan  keuangan  dan  ukuran  pemerintah  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah (Agustinus, 2016).
Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan publik atas  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Seyogyanya pemerintah  daerah  merupakan  wakil  masyarakat  dalam  menjalankan  pemerintahan, sehingga  pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  dan  transpran  wajib  dilakukan  oleh pemerintah daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  menunjang  keberhasilan  program  kerja pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menilai kinerja atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan kinerja keuangan  yang  baik  dapat  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  dapat menyelaraskan  kepentingan  masyarakat.  Selain  itu,  kualitas  laporan  keuangan  yang kurang  baik  mengakibatkan  informasi  yang  disajikan  tidak  dapat  digunakan  dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan penyajian yang
dilakukan  oleh  penyusun  laporan  keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan  yang  tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak dapat ditelurusi bukti transaksinya dapat  berakibat  rendahnya  kualitas  laporan  keuangan.  Selain  itu,  terdapat  kebijakan- kebijakan  akrual  dari  pimpinan  instansi  yang  tidak  terdapat  bukti  akrualnya  seperti penyusutan  aset,  cadangan  kerugian  piutang,  perubahan  metode  pencatatan  persediaan yang  juga  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Kualitas  laporan  keuangan yang  baik  menunjukkan  pimpinan  organisasi  memiliki  itikad  baik  dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat.  Sebaliknya,  kualitas  laporan  keuangan  yang  rendah  dapat  menyesatkan pengguna  laporan  keuangan  dalam  melakukan  analisis  dan  pengambilan  keputusan. Ulasan atas kualitas laporan keuangan khususnya pada level pemerintah daerah masih menjadi  isu  yang  menarik  untuk  diulas,  sehingga  penelitian  atas  pengujian  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kasus pelanggaran dan kecurangan keuangan juga ada pada institusi di bawah Pemerintah Daerah.
Guna  meminimalkan  pelanggaran  dan  kecurangan  dalam  keuangan  publik, Pemerintah  telah  mereformasi  kebijakan  keuangan  publik.  Reformasi  Manajemen Keuangan  Publik  muncul  dari  tantangan  pengalaman  sebelumnya  yang  menyebabkan penyalahgunaan sumber daya publik, ketidaksetaraan dalam redistribusi sumber daya dan kurangnya checks  and  balances dalam  sistem  pemerintahan.  Tujuan  reformasi  dalam Manajemen Keuangan Publik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Tujuan  lainnya  adalah  untuk  menanamkan  transparansi  dan  akuntabilitas  karena  itu mempromosikan kualitas pemberian layanan.
Manajemen  keuangan  publik  berakar  dan  manajemen  keuangan  negara  yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  kemudian  muncul  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengelolaan  keuangan  negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern. Dengan  munculnya  Undang-Undang  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  manajemen keuangan negara yang baik, sehingga akan terwujud efektivitas dan efisiensi keuangan negara  sebagai  langkah  dalam  menciptakan  organisasi  publik  yang  baik  ( good governance ), serta menciptakan manajemen keuangan negara sebagai kunci kesuksesan dari  keberhasilan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  organisasi  publik.  Subyek  dari manajemen keuangan publik mencakup: a) Badan/lembaga pemerintah (pusat, daerah dan unit kerja pemerintah), b) Perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) dan c) Yayasan, organisasi masa, organisasi politik, LSM, dan organisasi nirlaba lainnya.
Undang-undang telah menyediakan berbagai prosedur, kebijakan dan praktik yang harus  diikuti  oleh  pemerintah  nasional  maupun  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan publik  dana.  Undang-undang  yang  mengatur  pengelolaan  keuangan  publik mengharapkan  akan  dapat  diperolehnya  pengelolaan  publik  yang  efektif  sumber  daya untuk  meningkatkan  penyampaian  layanan  kepada  publik  di  tingkat  daerah  maupun nasional.  Sistem  manajemen  keuangan  publik  yang  efektif  membantu  memperkuat
efisiensi,  akuntabilitas  dan  transparansi  sistem  Pemerintah  dengan  memastikan pemanfaatan sumber daya publik secara optimal melalui efisiensi alokatif, disiplin fiskal, ekuitas, nilai uang dan distribusi kekayaan (Fritz et. al., 2017).
Kemampuan pemerintah daerah beserta instansi di bawahnya untuk meningkatkan kesejahteraan  warga  masyarakat  akan  bergantung  pada  seberapa  baik  mereka  akan mengelola  sumber  daya  di  tangan  mereka.  Pengalaman  di  tempat  lain  menunjukkan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat harus memanfaatkan empat aset utama yaitu: inovasi,  infrastruktur,  sumber  daya  manusia  serta  teknologi  informasi  dan  komunikasi (Bulle  &  Ombui,  2016).  Sejumlah  penelitian  telah  dilakukan  secara  lokal  dan internasional  pada  bidang  studi  Manajemen  Keuangan  Publik  salah  satunya  adalah akuntabilitas. Studi sebelumnya yang dilakukan (Ziniyel et al., 2018) dilakukan di negara lain yang memiliki pijakan keuangan dan kerangka hukumnya berbeda dari Indonesia dan temuan tidak dapat digeneralisasikan ke institusi di Indonesia sehingga menyajikan celah kontekstual. Penelitian ini akan meneliti salah satu aspek manajemen keuangan publik yaitu  akuntabilitas  untukdapat  dijelaskan  oleh  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi, regulasi pemerintah, kompetensi staf, dan adanya pengawasan internal.
Upaya  untuk  membentuk  akuntabilitas  keuangan  pada  pemerintah  daerah, menjadikan pemerintah daerah harus memberikan tanggung jawab mereka dalam bentuk publikasi laporan keuangan kepada stakeholder. Bentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah  pada  prinsipnya  adalah  bentuk  asersi  dari  pihak  manajemen  pemerintah  yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan ( stakeholder ), tentang  kondisi  keuangan  pemerintah  (Chodijah  &  Hidayah,  2018).  Penggunaan teknologi  informasi  dewasa  ini  menjadi  hal  yang  umum  yang  bisa  dipakai  untuk mengelolah  data  termasuk  pada  data  keuangan  publik  yaitu  dengan  memproses, mendapatkan,  menyusun,  menyimpan  ataupun  manipulasi  data  dengan  bermacam– macam  cara  supaya  nantinya  menghasilkan  informasi  yang  akurat,  baik  kualitasnya dimana dengan kata lain informasi yang digunakan itu relevan, akurat dan tepat waktu untuk dipergunakan baik privasi, usaha atau bisnis ataupun pada bidang pemerintahan dan juga untuk informasi yang strategi untuk dilakukan pengambilan keputusan. Untuk ini pemerintah daerah bisa mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk  membangun  jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan  proses  kerja  yang memungkinkan  pemerintahan  bekerja  secara  terpadu  dengan  menyederhanakan  akses antar unit kerja (A. U. Putri & Djuita, 2021). Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.
Regulasi  pemerintah  dalam  pengelolaan  manajemen  keuangan  juga  banyak dikaitkan  dengan  kualitas  manajemen  keuangan  pemerintah  daerah.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang mengamanatkan  pemerintah  paling  lambat  sudah  menerapkan  akuntansi  Akrual ( accrualbased  accounting )  pada  tahun  2008.  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dapat dilaksanakan secara bertahap dari sebelumye menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju penerapan SAP Berbasis Akrual. Basis kas menuju akrual adalah pengakuan pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  menggunakan  basis  kas,
sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Pada tanggal 22 Oktober 2010 pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengadopsi standar  Akuntansi  pemerintahan  internasional.  Penerapan  basis  akrual  pada  akuntansi bertujuan  untuk  memperbaiki  keterbatasan  dan  ketidakcukupan  informasi  yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.  Basis  Akrual  menyediakan  informasi  yang  lebih  handal  dan  terpercaya tentang seberapa besar suatu organisasi mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya (Maryati et al., 2015).
Kompetensi staf yaitu sebagai suatu kemampuan sumber daya manusia guna untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya dengan bekal  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai  sehingga  mampu untuk  menghasilkan  suatu  laporan  keuangan  yang  berkualitas  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  (Wijayanti  &  Handayani,  2017)  dalam  hal  ini kompetensi  memiliki  beberapa  indikator  untuk  mengukur  tingkat  kompetensi  sumber daya manusia diantaranya yaitu: Pengetahuan ( knowledge ), Keterampilan ( skill ), Sikap ( attitude ). Sumber daya manusia yang dimaksud dari penelitian ini adalah pegawai negri sipil yang ada di organisasi pemerintah kabupaten ketapang dimana perannya sangat vital bagi terciptanya manajemen laporan keuangan yang berkualitas.
Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  merupakan  suatu  langkah  nyata pemerintah  dalam  memberikan  acuan  serta  pijakan  bagi  pemerintah  daerah  agar pengelolaan  keuangan  dapat  dilaksanakan  secara  akuntabel  dan  transparan.  Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan  pendeteksian  keurangan  (fraud).  Implementasi  sistem  pengendalian  internal menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemimpin daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi (Rahmany & Fatimah, 2020).
Banyak  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  dan  memiliki  hasil  yang berbeda  mengenai  pengaruh  penggunaan  teknologi  informasi,  regulasi  pemerintah, kompetesi  staf  dan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  manajemen keuangan publik sebagaimana pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Research gap Signifikan Tidak signifikan Penggunaan teknologi informasi (Firdaus, 2018) (Chodijah & Hidayah, 2018) (Rahmawati & Trisnawati, 2021) Regulasi (Wijayanti & Handayani, 2017) (Kesuma et al., 2017) Kompetensi Staf (E. S. Putri & Syarief, 2021) (Wijayanti & Handayani, 2017) (Kesuma et al., 2017)
Pengendalian internal Widari dan Sutrisno (2017) (Kesuma et al., 2017) Good Governance (Adriana et al,2022) Indriana & Nasrun, 2019) (Hasthoro & Sunardi, 2016) (Budiati et al.,2020)
Adanya  research  gap  yang  terjadi  dari  penelitian  sebelumnya  menjadikan ketertarikan  untuk  penelitian  ini.  Selain  itu  keberadaan  perbedaan  pengaruh  yang diperoleh  juga  menggambarkan  bawa  pengaruh  dari  Penggunaan  teknologi  informasi, Regulasi  dan  Kompetensi  Staf  bersifat  kondisional  yaitu  akan  berbeda  untuk  setiap keberadaan kondisi yang berbeda pada instansi atau organisasi. Dalam konteks organisasi khususnya instansi pelayanan publik maka akan dipertimbangkan untuk menggunakan variabel good governance sebagai variabel kondisional yang dimaksud.
Good  governance  atau  tata  kelola  yang  baik  merupakan  hal  mendasar  di  sektor publik. Unsur tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap tata kelola prinsip-prinsip yang  harus  dipahami  dalam  pelayanan  publik:  ketiadaan  kejujuran  finansial  dapat menghancurkan sistem ekonomi dan administrasi suatu negara sistem. Tata kelola yang buruk  terwujud  dengan  sendirinya  ketika  sistem  dan  struktur  yang  relevan  tidak berfungsi, atau tidak ada. Begitu pula, tata kelola yang baik ditemukan di mana sistem dan  struktur  dapat  berfungsi  sebagaimana  dimaksud.  Efektivitas  dan  efisiensi  dalam implemenasinya  merupakan  bagian  dari  prinsip  tata  kelola,  struktur  dan  proses  harus menghasilkan hasil yang memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya  sebaik  mungkin.  Efektivitas  mengacu  sejauh  mana  struktur  dan  kebijakan memenuhi tujuan tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada meminimalkan sumber daya yang digunakan tanpa mengurangi kualitas. Kebijakan dan prosedur bisa efektif hanya jika mereka mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan (Kristensen et al., 2019).
Penggunaan  variabel good  governance dalam  penelitian  ini  diharapkan  akan memperluas  mengenai  faktor  pendukung  dan  penguat  yang  semakin  memperjelas penerapan manajemen keuangan publik. Penggunaan variabel good governance sebagai varibel  moderating  sepanjang  pengetahuan  penulis  belum  banyak  digunakan  dalam konteks  penelitian  ini  sehingga  diharapkan  hal  ini  dapat  menjadi  kebaruan  dalam penelitian ini.
Selanjutnya penelitian akan dilakukan pada instansi di bawah Pemerintah Daerah. Salah satu instansi yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP. DPMPTSP bukan instansi baru  namun  instansi  yang  sudah  lama  ada  dan  hanya  berganti  nama,  dimana  nama DPMPTSP muncul pada tahun 2016 dari sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa pengurusan dan pelayanan penanaman modal dapat dilakukan dengan cepat melalui satu pintu.  Konsep  satu  pintu  ini  tentunya  membutuhkan  manajemen  yang  serius  karena tentunya membutuhkan SDM yang kompeten dan penggunaan teknologi informasi yang
baik untuk melakukan proses layanan dengan cepat dan akurat dengan tanpa fraud. selain itu  institusi  juga  memerlukan  konsistensi  penerapan good  governance serta  sistem pengawasan  internal  yang  baik  serta  regulasi  yang  kosisten  untuk  menjamin  bahwa kinerja  pelayanan  hingga  manajemen  keuangan  insitusi  dapat  terjadi  dan  dilaporkan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pada data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang berupa pertanyaan atau pernyataan secara terstuktur yang dilakukan oleh responden. Skala  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  skala  likert.  Data  yang diperoleh dari skala likert yaitu berupa data interval.
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota staf di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tidak banyaknya jumlah staf yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  maka  semua  staf  akan  menjadi  sampel penelitian.
Kuesioner  mempermudah  proses  pengumpulan  data  karena  banyak  pesertanya dicapai dalam proses pengumpulan data. Dalam penyebaran kuisioner, tujuan penelitian dijelaskan  kepada  responden.  Kuesioner  diberikan  menggunakan  teknik  drop  dan kemudian  mengumpulkan.  Kontrol  diberlakukan  untuk  menjamin  bahwa  semua instrumen yang diberikan kepada peserta diperoleh dengan menyimpan daftar alat yang menunjukkan apa telah didistribusikan dan dikembalikan.
Analisis data mencakup screening dan transformasi informasi yang dikumpulkan untuk mencapai hasil. Data dikumpulkan menggunakan informasi kuesioner diberi kode, diperiksa  kelengkapan  dan  ketepatannya,  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode kuantitatif untuk memperoleh statistik deskriptif. Untuk memproses informasi, penelitian ini menggunakan SPSS. Perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan deskriptif dan statistik inferensial untuk menghasilkan generalisasi dan temuan demografis. Analisis data  kuantitatif  akan  memungkinkan  penelitian  untuk  membuat  kesimpulan  dengan mendefinisikan  fitur  aliran  informasi  tertentu  secara  objektif  dan  sistematis  (Ghozali, 2016).
Untuk  membangun  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas,  model regresi  berganda  digunakan.  Dalam  laporan  ini,  manajemen  keuangan  publik  menjadi dependen  sedangkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  regulasi pemerintah, kompetensi staf dan pengawasan internal adalah variabel-variabel bebasnya.
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + X5 + b1X1* X5 + b2X2* X5 + e Dimana Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan X1 = Penggunaan Teknologi X2 = Regulasi
X3 = Kompetensi staf X4 = Pengawasan Internal X5 = Good governance
a = Konstanta b
= Koefisien Beta
e = error
Untuk menetapkan signifikansi model penelitian dalam membangun pengaruh TIK, Regulasi, kompetensi staf dan pengawasan internal terhadap manajemen keuangan publik digunakan Analisis Varians (ANOVA), nilai signifikansi F dan T-test digunakan. Data dianalisis pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menentukan seberapa signifikan secara statistik  persamaan  regresi  digunakan  statistik  F  dan  statistik  t  digunakan  untuk menetapkan signifikansi statistik dari masing-masing koefisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengambil  sampel  pegawai  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 70 berkas kuesioner  didistribusikan  Namun,  setelah  proses  pengumpulan  data,  penelitian mengumpulkan  53  kuesioner  yang  sudah  diisi  penuh.  Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat respon untuk penelitian ini adalah 75,71%. Tabel 4.1 di bawah ini adalah ringkasan dari tingkat respons:
Tabel 2 Perincian sampel penelitian Keterangan Jumlah Kuesioner yang didistribusikan 70 Kuesioner yang tidak kembali (17) Kuesioner tidak terisi lengkap (0) Kuesioner yang layak digunakan 53 Respon rate 75,71%

## Sumber : Penyebaran dan pengembalian kuesioner
Sebanyak  53  kuesioner  atau  dengan  respon  rate  sebanyak  75,71%  dari  total kuesioner dapat kembali dan dengan jawaban yang lengkap. Dengan demikian sebanyak 53 kuesioner tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian.
Informasi  data  responden  yang  dibutuhkan  termasuk  jenis  kelamin,  usia, pendidikan dan pengalaman mereka di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
Tabel 3 Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-laki Perempuan 29 24 54,72 45,28 Jumlah 53 100,00 Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  bagian  terbesar  responden  berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 54,72%. Adanya distribusi gender yang wajar artinya penelitian  ini  dapat  memperoleh  pendapat  yang  wajar  dari  kedua  gender  mengenai pengelolaan  laporan  keuangan  di  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 4 Umur Responden Umur Jumlah Persentase Di bawah 30 th 31 – 40 th 41 – 50 th Di atas 51 th 11 23 12 7 20,75 43,40 22,64 13,21 Jumlah 53 100,00

## Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa bagian terbesar responden berumur 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 23 atau 43,40% dan diikuti dengan kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 12 orang atau 22,64%. Hasil ini menunjukkan distribusi usia yang wajar dari pegawai instansi pemerintah.
Tabel 5 Pendidikan Responden Pendidikan Jumlah Persentase SMA Diploma S 1 S 2 2 15 31 5
3.77 28,30 58,49 9.43 Jumlah 53 100,00

## Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian tingkatan pegawai di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah  paling  banyak  adalah  berpendikan  sarjana  S 1 yaitu  sebanyak  31  orang  atau 58,49%.  Berdasarkan  hasil,  responden  memiliki  kualifikasi  yang  cukup  untuk  dapat memberikan  informasi  yang  berguna  tentang  pengelolaan  keuangan  di  Kantor  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Tabel 6 Lama kerja Responden
Lama Kerja Jumlah Persentase 1 – 5 tahun 6 – 10 tahun Lebih dari 10 tahun 12 16 25 22,64 30,19 47,17 Jumlah 53 100,00
Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  6  menunjukkan  bahwa  sebagian  tingkatan  si  pegawai  kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah paling banyak adalah yang memiliki lama kerja selama lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 47,17%. Ini berarti bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman yang cukup lama.

## Uji Validitas dan Reliablitas Instrumen Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  dengan  melakukan  korelasi  antara  masing-masing  skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 7.

## Tabel 7 Hasil uji validitas
No Variabel / Indikator Korelasi r table Keterangan 1 Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi X1.1 0.757 0,271 Valid X1.2 0.722 0,271 Valid X1.3 0.792 0,271 Valid X1.4 0.768 0,271 Valid 2 Regulasi X2.1 0.847 0,271 Valid X2.2 0.741 0,271 Valid X2.3 0.696 0,271 Valid X2.4 0.742 0,271 Valid 3 Kompetensi Staf X3.1 0.832 0,271 Valid X3.2 0.759 0,271 Valid X3.3 0.834 0,271 Valid X3.4 0.794 0,271 Valid 4 Pengawasan Internal X4.1 0.766 0,271 Valid X4.2 0.691 0,271 Valid X4.3 0.665 0,271 Valid X4.4 0.819 0,271 Valid 5 Kualitas Laporan Keuangan Y1 0.704 0,271 Valid Y2 0.714 0,271 Valid Y3 0. 829 0,271 Valid Y4 0.592 0,271 Valid Y5 0.740 0,271 Valid Y6 0.542 0,271 Valid 6 Good Governance X4.1 0.728 0,271 Valid X4.2 0.638 0,271 Valid X4.3 0.556 0,271 Valid X4.4 0.766 0,271 Valid X4.5 0.673 0,271 Valid X4.6 0.583 0,271 Valid
Sumber : Data primer yang diolah, 2023
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  semua  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r table untuk n = 53 yaitu 0,271.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  sejauh  mana  keandalan  suatu  alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  rumus  Alpha.Hasil  pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 8 berikut ini.
Tabel 8 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,754 Reliabel Regulasi 0,750 Reliabel Kompetensi Staf 0,814 Reliabel Pengawasan Internal 0,703 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan 0,781 Reliabel Good Governance 0,735 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah 2023
Dari  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  mempunyai  koefisien Alpha  yang  cukup  besar  yaitu  diatas  0,70  sehingga  dapat  dikatakan  semua  konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Untuk selanjutnya  item-item  pada  masing-masing  konsep  variabel  tersebut  layak  digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

## Deskripsi Variabel Penelitian
Semua  variabel  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  kuesioner  dengan  5 skala,  Selanjutnya  setiap  pengukuran  akan  dijumlah  untuk  masing-masing  variabel. Dengan  demikian  skor  masing-masing  variabel  akan  tergantung  pada  jumlah  item kuesiober pengukurnya. Hasil statistik deskriptif akan disajikan dalam tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9 Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pemanfaatan Teknologi Informasi 53 12.00 20.00 16.83 2.03 Regulasi 53 13.00 20.00 16.68 2.07 Kompetensi Staff 53 12.00 20.00 16.09 2.47 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 53 12.00 20.00 16.89 2.12 Kualitas Laporan Keuangan 53 18.00 30.00 24.36 2.77 Good Governance 53 18.00 30.00 24.43 2.75

## Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Hasil  penelitian  mengenai  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  menunjukkan  rata- rata empiris sebesar 16,83. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item skala pengukurannya
yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beberapa responden pegawai sudah Teknik Informasi yang baik dalam pekerjaan mereka.
Hasil penelitian mengenai Regulasi menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,68. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata- rata teoritis (median teoritis) dari 4 item skala pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beberapa responden pegawai menilai bahwa mereka sudah memiliki regulasi dalam pelaporan lporan keuangan organisasi.
Hasil penelitian mengenai Kompetensi staff menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,09. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata-rata teoritis (median teoritis) dari 4 item pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki kompetensi yang baik.
Hasil penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan rata-rata empiris sebesar 16,89. Dengan menggunakan 4 item kuesioner, maka skor rata- rata  tersebut  berada  di  atas  rata-rata  teoritis  (median  teoritis)  dari  4  item  skala pengukurannya yaitu sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengendalian internal yang baik dalam akuntansi keuangan mereka.
Tabulasi  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk  variabel  Kualitas  Laporan Keuangan  di  Instansi  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  rata-rata  empiris  sebesar  24,36. Dengan menggunakan 6 item kuesioner, maka skor rata-rata tersebut berada di atas rata- rata teoritis (median teoritis) dari 6 item skala pengukurannya yaitu sebesar 18. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden pegawai menilai bahwa laporan keuangan mereka penelitian telah memiliki Kualitas yang baik.
Tabulasi data tersebut menunjukkan bahwa untuk variabel Good Governance di Instansi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  rata-rata  empiris  sebesar  24,43.  Dengan menggunakan  6  item  kuesioner,  maka  skor  rata-rata  tersebut  berada  di  atas  rata-rata teoritis  (median  teoritis)  dari  6  item  skala  pengukurannya  yaitu  sebesar  18.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  responden  pegawai  menilai  bahwa  instansi  telah menerapkan Good Governance yang baik.

## Pengujian Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier, dimana teknik tersebut harus  bebas  dari  masalah  penyimpangan  terhadap  asumsi  klasik.  Hasil  pengujian pengaruh asumsi klasik dapat disajikan pada sebagai berikut.

## Uji Normalitas
Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian  untuk  model  regresi.  Pengujian  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  Uji Kolmogorov Sminov. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 10 Uji normalitas
Unstandardized Residual N 53 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.75624845 Most Extreme Differences Absolute .078 Positive .055 Negative -.078 Test Statistic .078 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Hasil  uji  dengan  Kolmpgorov  Smirnov  menunjukkan  signifikansi  sebesar 0,200 > 0,05. Hasil ini mendukung akan diperolehnya data yang berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  dengan  menggunakan  nilai  VIF.Pengujian multikolinieritas  dilakukan  pada  model  regresi.  Hasil  pengujian  diperoleh  sebagai berikut:
Tabel 11 Hasil Pengujian Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Pemanfaatan Teknologi Informasi .750 1.334 Regulasi .589 1.699 Kompetensi Staff .957 1.045 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .489 2.045 Good Governance .538 1.857 X1.X5 .961 1.041 X3.X5 .914 1.094
Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Glejser.  Jika terdapat hasil yang signifikan, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.
Tabel 12 Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.123 2.495 3.255 .002 Pemanfaatan Teknologi Informasi -.159 .084 -.294 -1.890 .065 Regulasi -.106 .093 -.201 -1.145 .258
Kompetensi Staff -.055 .061 -.126 -.911 .367 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah -.070 .099 -.135 -.700 .487 Good Governance -.010 .073 -.024 -.132 .896 X1.X5 -.102 .141 -.100 -.723 .473 X3.X5 .031 .152 .029 .203 .840
a. Dependent Variable: AbsRes
Hasil pengujian heteroskedastisitas uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier
Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows versi 22. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut:

## Tabel 13 Hasil analisis regresi linier berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -5.872 4.434 -1.324 .192 Pemanfaatan Teknologi Informasi .241 .149 .176 1.614 .113 Regulasi .466 .165 .349 2.834 .007 Kompetensi Staff .227 .108 .203 2.100 .041 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .447 .177 .342 2.526 .015 Good Governance .290 .130 .288 2.235 .030 X1.X5 .540 .250 .208 2.156 .036 X3.X5 .644 .270 .236 2.381 .022
Model  persamaan  regresi  yang  dapat  dituliskan  dari  hasil  tersebut  dalam  bentuk persamaan regresi bentuk standard adalah sebagai berikut:
Y = -5.872 + 0.241 X1 + 0.466 X2 + 0.227 X3 + 0.447 X4 + 0.290 X5 + 0,540 X1.X5 + 0,644 X3.X5 + e
Semua  koefisien  regresi  diperoleh  memiliki  tanda  koefisien  positif  sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian kemaknaan pengaruh prediktor sebagaimana pada model tersebut selanjutnya dibuktikan dengan pengujian hipotesis.
Uji Kebaikan Model (Goodness of fit Model)
Untuk menguji kebaikan model regresi pengaruh variabel bebas secara bersama- sama  diuji  dengan  menggunakan  uji  F.  Hasil  perhitungan  regresi  diperoleh  sebagai berikut:
Tabel 14 Hasil pengujian model regresi Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 237.799 7 33.971 9.531 .000 b Residual 160.389 45 3.564 Total 398.189 52
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan b. Predictors: (Constant), X3.X5, Kompetensi Staff, X1.X5, Good Governance , Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Pengujian  pengaruh  variabel  bebas  secara  bersama-sama  terhadap  variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai  F  hitung  =  9,531  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Dengan  menggunakan  batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  bahwa  kualitas  lapaoraan  keuangan  daat  dikelaskan  oleh  variabel  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Regulasi,  Kompetensi  Staff,  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah, Good Governance dan interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi* Good Governance dan Kompetensi Staff* Good Governance

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (adjusted R²) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

## Tabel 15 Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .773 a .597 .535 1.88791
a. Predictors: (Constant), X3.X5, Kompetensi Staff, X1.X5, Good Governance , Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuanga
Hasil  perhitungan  regresi  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  ( adjusted R 2 ) yang diperoleh sebesar 0,535. Hal ini berarti 53,5% Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi  oleh  variabel  bebas  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Regulasi, Kompetensi  Staff,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah, Good  Governance dan interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi* Good Governance dan Kompetensi Staff* Good  Governance .  Sedangkan  sisanya  46,5%  Kualitas  laporan  keuangan  dipengaruhi oleh variable lain.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  nilai  statistik  t beserta signifikansinya.
Tabel 16 Prngujian Hipotesis Model t Sig. 1  (Constant) -1.324 .192 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.614 .113 Regulasi 2.834 .007 Kompetensi Staff 2.100 .041 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2.526 .015 Good Governance 2.235 .030
X1.X5 2.156 .036 X3.X5 2.381 .022

## 1. Pengujian Hipotesis 1
Hasil  pengujian  pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai t = 1,614 dengan signifikansi 0,113 (p > 0,05). Dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka diperoleh bahwa Hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti  bahwa  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  yang  lebih  baik  belum  memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
2. Pengujian Hipotesis 2
Hasil  pengujian  pengaruh  Regulasi  terhadap  Kualitas  laporan  keuangan  hasil pemeriksaan  diperoleh  nilai  t  =  2,834  dengan  signifikansi  0,007  (p  =  0,05).  Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka diperoleh bahwa Hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti bahwa Regulasi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
3. Pengujian Hipotesis 3
Hasil  pengujian  pengaruh  Kompetensi  Staff  terhadap  Kualitas  laporan  keuangan diperoleh nilai t = 2,100 dengan signifikansi 0,041 (p < 0,05). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti bahwa Kompetensi Staff yang lebih baik akan memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
4. Pengujian Hipotesis 4
Hasil  pengujian  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai t = 2,526 dengan signifikansi 0,015 (p < 0,05). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa  Hipotesis  4  diterima.  Hal  ini  berarti  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah yang lebih baik akan memberikan Kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
5. Pengujian Hipotesis 5
Hasil  pengujian  pengaruh  interaksi  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dengan Good Governance terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai t = 2,156 dengan signifikansi 0,036 (p < 0,05). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti bahwa Good Governance mampu  memoderasi  hubungan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dengan Kualitas laporan keuangan.
6. Pengujian Hipotesis 6
Hasil pengujian pengaruh interaksi Kompetensi Staff dengan Good Governance terhadap Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai t = 2,156 dengan signifikansi 0,036 (p < 0,05). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 5 diterima. Hal ini berarti bahwa Good Governance mampu memderasi hubungan Kompetensi Staff dengan Kualitas laporan keuangan.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  Kualitas  laporan keuangan.
Hipotesis  pertama  memperkirakan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara penggunaan  TI  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  diperoleh  nilai signifikan p = 0,113 yang menggambarkan tidak adanya hasil empiris yang mendukung penerimaan  Hipotesis  1.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  TI  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Sistem  Informasi  Keuangan  berfungsi  penuh  untuk  mewujudkan  perbaikan pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah melalui penyediaan informasi keuangan  terkini  kepada  pemangku  kepentingan  di  bidang  akuntansi  dan  manajemen keuangan sehingga mempromosikan pengelolaan sumber daya publik yang efisien. Pada cara  yang  sama  menunjukkan  bahwa  TI  memfasilitasi  otomatisasi  proses  pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan sumber daya publik.
Teknologi informasi dinilai dapat memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.  Informasi  yang  tepat  waktu  yang  merupakan  bagian  dari  nilai  informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.
Selain  itu,  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  suatu  teknologi  informasi  antara  lain kecepatan  pemrosesan  transaksi  dan  penyiapan  laporan,  keakuratan  perhitungan, penyimpanan  data  dalam  jumlah  besar,  biaya  pemrosesan  yang  lebih  rendah,  dan kemampuan multiprocessing . Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan,  sehingga  laporan  keuangan  tersebut  tidak  kehilangan  nilai  informasi  yaitu ketepatwaktuan.
Namun  hasil  ini  justru  memberikan  kesimpulan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi hanya merupakan satu  perangkat  namun  perangkat  tersebut  masih  memerlukan  sumber  daya  manusia sebagai  pengguna  teknlogi  tersebut  sehingga  ketersediaan  teknologi  informasi  belum sepenuhnya  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  instansi.  Hasil  ini  mendukung penelitian (Rahmawati & Trisnawati, 2021).

## 2. Pengaruh Regulasi terhadap Kualitas laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  dua  bahwa  regulasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kuslitas  laporan  keuangan  instansi  pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa regulasi sebagai bentuk aturan yang ditetapkan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran  yang  semakin  baik  akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja.  Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan  selesai  dilaksanakan,  manajemen  membuat  laporan  kinerja  meliputi  laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas  laporan  keuangandan  dan  laporan  kinerja  non-keuangan  untuk  dapat  digunakan sebagai  masukan  untuk  melakukan  perbaikan  ditahun  berikutnya  dan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  dana  yang  digunakan  dalam  rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan penerapan yang sesuai dengan  prinsip  yang  ditetapkan  oleh  BPK  maka  kontrol  terhadap  kualitas  laporan keuangan instansi akan semakin dapat terukur dengan baik.
Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh hasil penelitian Jauhari et al (2021) yang menemukan bahwa regulasi pemerintah yang berupa Standar Akuntansi  Pemerintah  maupun  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh positif terhadap kualtas laporan keuangan kinerja instansi pemerintah.
3. Pengaruh Kompetensi Staff terhadap Kualitas laporan keuangan.
Hipotesis  ketiga  memperkirakan  bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara kompetensi staf dan kualitas laporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah. Hasil penelitian  diperoleh  tingkat  signifikan  p=0,041  yang  menunjukkan  bukti  terhadap diterimanya hipotesis 3. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi staf memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah.
Hasil  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Wijayanti  dan Handayani  (2017)  maupun  Putri  &  Syarief  (2021).  Kondisi  demikian  menunjukkan bahwa  adanya  kualitas  yang  baik  dari  SDM  keuangan  mampu  memberikan  Kualitas laporan keuangan yang baik.
Adanya  pengaruh  yang  signifikan  dari  kualitas  SDM  terhadap  Kualitas  laporan keuangan  adalah  karena  kompetensi  dan  kondisi  SDM  di  sub  bagian akuntansi/administrasi  keuangan  sudah  memadai,  dari  segi  kualifikasinya.  Selain  itu kompetensi yang dimiliki dimanfaatkan secara baik untuk menjadikan laporaan keuangan yang semaki berkualitas.
4. Pengaruh  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Kualitas  laporan keuangan.
Hipotesis  empat  memperkirakan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dari audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. Hasil pengujan menunjukkan tingkat signifikansi, P=0,015 yang menggambarkan bukti yang sangat kuat atas pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Hasil di atas mendukung pandangan bahwa audit internal mendorong pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten daerah dengan mengedepankan teknik disiplin dan sistematis untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola. Demikian juga, menunjukkan bahwa audit internal akan meningkatkan  manajemen  keuangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  publik  dengan mengevaluasi  kredibilitas  catatan,  mengidentifikasi  anomali  dalam  catatan  dan memastikan  bahwa  catatan  inventaris  diselaraskan  dengan  inventaris  fisik  dalam organisasi.
Adanya pengaruh yang positif mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah aspek  pengendalian  internal  oleh  instansi  dapat  menjelaskan  dan  meningkatkan transparansi  keuangan  Pemerintah  daerah.  Sebaliknya,  semakin  sedikit  jumlah
pengendalian  internal  dapat  mengurangi  keterbukataan  dan  transparansi  penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wijayanti dan Handayani (2017) maupun Rahmawati & Trisnawati (2021).
5. Pengaruh  Good  Governance  dalam  memoderasi  Pemanfaatan  TI  dengan Kualitas laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  kelima  (H 5 )  bahwa Good  Governance dapat memodifikasi  hubungan  pemanaatan  TI  dengan  kualitas  laporan  keuangan  instansi pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik Good  Governance ,  maka  akan semakin  meningkatkan  hubungan  antara  pemanfaatan  TI  dengan  kualitas  lapaoran keuangan instansi pemerintah.
Pada  dasarnya Good  Governance tersebut  untuk  mengarahkan  dan  mengelola kegiatan  pemerintah  kearah  peningkatan  kinerja,  pentingnya  penerapan Good Governance tersebut  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah berupa penyajian laporan keuangan yang berkualitas.
6. Pengaruh  Good  Governance  dalam  memoderasi  Kompetensi  staff  dengan Kualitas laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  kelima  (H 5 )  bahwa Good  Governance dapat memodifikasi  hubungan  kompetensi  staff  dengan  kualitas  laporan  keuangan  instansi pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik Good  Governance ,  maka  akan semakin  meningkatkan  hubungan  antara  kompetensi  staff  TI  dengan  kualitas  laporan keuangan instansi pemerintah.
Hubungan  antara  Kompetensi  staff  dengan  Kualitas  laporan  keuangan  adalah akan memberikan ruang kepada setiap pegawai untuk semakin memahami akuntansi dan peran akuntansi sehingga akan mendorong mereka untuk tidak memberikan nama jelek atas profesi mereka, sehingga hal ini akan mendorong intansi untuk dapat memberikan Kualitas  laporan  keuangan  yang  baik.  Keberadaan Good  Governance akan  smakin memperkuat hubungan tersebut dengan mengarahkan dan mengelola kegiatan pemerintah kearah peningkatan kualitas pelaporan yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kualitas  laporan  keuangan.  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  yang  lebih  baik  belum  mampu  meningkatkan  Kualitas  penyajian laporan keuangan.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  Kualitas  laporan  keuangan.  Regulasi  yang  lebih  ketat  akan  meningkatkan keterandalan penyajian laporan keuangan.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Kualitas  Staff  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. Kualitas staff yang lebih berkuaitas dan kompeten akan meningkatkan keteradalan penyajian laporan keuangan.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Pemerintah memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  Kualitas  laporan  keuangan.
Pengendalian  intern  Akuntansi  yang  lebih  baik  oleh  instansi  pemerintah  akan meningkatkan Kualitas penyajian laporan keuangan.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa Good  governance dapat  memoderasi hubungan Pemanfaatan TI dengan Kualitas laporan keuangan. Pengaruh Pemanfatan TI terhadap  Kualitas  penyajian  laporan  keuangan  akan  lebih  besar  pada  instansi  yang memiliki Good Governance yang lebih baik.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa Good  Governance dapat  memoderasi hubungan  Kompetensi  staff  dengan  Kualitas  laporan  keuangan.  Pengaruh  Kompetensi staff terhadap Kualitas penyajian laporan keuangan akan lebih besar pada instansi yang memiliki Good Governance yang lebih baik.

## BLIBLIOGRAFI
Agustinus,  J.  (2016).  Pengelolaan  Keuangan  yang  Efektif  dan  Efisien  dalam Meningkatkan  Kekuatan  Ekonomi  bagi  Masyarakat  Papua  dan  Papua  Barat  di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen , 14 (4), 727–734. https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.4.13
Bulle, S. W., & Ombui, K. A. (2016). Determinants of Leadership and Governance in Marsabit  County,  Kenya. International  Journal  of  Scientific  and  Research Publications , 6 (11), 174–181.
Bunse,  S.,  &  Fritz,  V.  (2012).  Making  Public  Sector  Reforms  Work  Political  and Economic  Contexts,  Incentives,  and  Strategies. Policy  Research  Working  Paper , 6174 , 1–24.
Chodijah,  S.,  &  Hidayah,  N.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Tekun , 8 (1), 34–48.
Firdaus,  M.  I.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan  TI,  Kepatuhan  Atas  Peraturan,  Dan Kompetensi  SDM  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Kementerian/  Lembaga.
Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 330–346.
Fritz et. al. (2017). Political Economy of Public Financial Management Reforms. Work Bank Group .
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi
8).  In Universitas  Diponegoro . https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b- 000238666
Kesuma,  D.  P.,  Anwar,  C.,  &  Darmansyah.  (2017).  Pengaruh  Good  Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pada  Satuan  Kerja  Kementerian  Pariwisata. Jurnal  Ilmiah  Widya Ekonomika , 1 (2), 141–146.
Kristensen, J. K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. (2019). PEFA, Public
Financial  Management,  and  Good  Governance.  In PEFA,  Public  Financial Management, and Good Governance . https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1466-2
Maryati,  U.,  Yentifa,  A.,  &  Andriani,  W.  (2015).  IMPLEMENTASI  AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota  Semarang  dan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung). Jurnal  Akuntansi  & Manajemen , 10 (2), 1–10.
Putri, A. U., & Djuita, P. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Kelurahan  Sukajaya  Kota  Palembang. Jurnal Proaksi , 8 (1), 226–232.
Putri, E. S., & Syarief, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta  Implikasinya  Pada  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah ( Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung ) . 4–5.
Rahmany, S., & Fatimah. (2020). Analisis sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  bengkalis  dalam  perspektif  islam (studi  kasus  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kabupaten bengkalis). JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) , 4 (1), 110–123.
Rahmawati,  M.,  &  Trisnawati,  R.  (2021).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Review of Applied Accounting Research, 1 (2), 1–11.
Wijayanti,  R.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh  kompetensi  sdm  dan  implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6,Nomor 3,Maret 2017 , 6 , 18.
Ziniyel, D., Otoo, I. C., & Andzie, T. A. (2018). Effect Of Internal Audit Practices On Financial  Management. Korean  Journal  of  Business  Ethics , 18 (1),  1–35. https://doi.org/10.34273/kjbe.2018.18.1.001
Copyright Holder:
Attar Dian Suprapti (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: