Volume 04 Nomor 01, Desember 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS DENGAN KETERANGAN TIDAK BENAR OLEH PARA PENGHADAP
Oleh: Monica Galuh Sekar Wijayanti Magister Kenotariatan UNTAG Semarang moniicagaluh@gmail.com

## Liliana Tedjosaputro
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang liliana.tedjo@gmail.com

## ABSTRAK
Notaris  sebagai  Pejabat  umum  memiliki  tanggung  jawab  serta  kewenangan  untuk membuat  suatu  akta  otentik  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  undang- undang  jabatan  notaris.  Akta  otentik  berisi  mengenai  perbuatan  hukum  dari  para  pihak dan  merupakan  suatu  akta  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Akan  tetapi, dalam  akta  otentik  seringkali  terdapat  suatu  keterangan  tidak  benar  dari  para  pihak. Tujuan dari penyusunan penulisan hukum ini adalah 1. untuk mengetahui akibat hukum apabila surat keterangan hak waris yang dibuat memuat keterangan tidak benar, 2. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan hak waris yang dibuat berdasarkan keterangan tidak benar dan 3. untuk mengetahui perlindungan hukum bagi  notaris  apabila  surat  keterangan  hak  waris  yang  dibuat  memuat  keterangan  tidak benar.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penulisan  hukum  ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  sebagai pelengkap.  Teknik  Pengumpulan  Data  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan.  Teknik analisis  data  yang  dipakai  adalah  Analisis  Data  Kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  yang didapat, dalam hal: Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh seorang Notaris berisi keterangan tidak benar, hal itu tidak berakibat hukum apapun bagi seorang Notaris. Akta Keterangan  dan  Surat  Keterangan  Hak  Waris  tetap  sah  dan  berlaku  apabila  tidak  ada putusan  dari  pengadilan  yang  menyatakan  tidak  sah  atau  batal.  Seorang  Notaris  tidak dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  terhadap  Surat  Keterangan  Hak  Waris  yang memuat  keterangan  tidak  benar  para  penghadap.  Hal  ini  dikarenakan  Notaris  hanya mengkonstantir  kehendak,  keinginan,  dan  perbuatan  hukum  para  penghadap  kedalam suatu  akta  otentik  dan  Notaris  bukan  merupakan  bagian  dari  para  pihak  dalam  akta. Perlindungan  hukum  bagi  notaris  yaitu  ada  pada  akta  notariil  yang  berupa  Akta Keterangan dari penghadap dan yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan  klausula  proteksi  diri  sebelum  penutup  akta  yang  merupakan  payung hukum bagi Notaris.
Kata  Kunci  : Akibat  Hukum,  Tanggung  Jawab  Notaris,  Surat  Keterangan  Hak  Waris, Keterangan Tidak Benar.

## ABSTRACT
Notary as a public officials have the responsibility and authority to make an authentic deed that  is  desired  by  the  parties  in  accordance  with  the  notary  position  law.  Authentic  deed contains  legal  action  of  the  parties  and  it  has  a  perfect  authentication  power.  However, authentic  deed  often  contain  incorrect  statement  from  the  parties.  The  purpose  of  the preparation  of  this  legal  writing  is  1.  To  find  out  the  legal  consequences  if  the  deed  of inheritance  rights  made  contains  incorrect  information,  2.  To  find  out  how  the  Notary  is responsible for the deed of inheritance rights made based on incorrect information, and 3. To find  out  the  legal  protection  for  the  notary  if  the  certificate  of  inheritance  made  contains incorrect information. Method The approach used in the preparation of this legal writing is a normative  juridical  approach.  The  specification  of  this  research  is  descriptive  analytical. Sources and types of data used are secondary data and primary data as a complement. Data collection techniques were carried out through library research. The data analysis technique used  is Qualitative  Analysis.  From  the  research results  obtained,  in  terms  of    Certificate  of Inheritance made by a Notary contains incorrect information, it does not result in any legal consequences for a Notary. The Certificate of Inheritance and Certificate of Inheritance shall remain  valid  and  valid  if  there  is  no  decision  from  the  court  declaring  invalid  or  void.  A Notary  cannot  be  held  responsible  for  a  Certificate  of  Inheritance  that  contains  incorrect information from the parties. This is because the Notary only establishes the will, desires, and legal actions of the parties in an authentic deed and the Notary is not part of the parties to the  deed.  Legal  protection  for  a  notary  is  in  the  notarial  deed  in  the  form  of  a  deed  of information from the appearers and what the notary can do is by adding a self-protection clause before closing the deed which is the legal umbrella for the notary.
Keywords: Legal  Consequences,  Notary’s Responsibility,  Certificate  of  Inheritancet,  Incorrect Statement.

## A. PENDAHULUAN
Notaris ialah pejabat umum yang diberi kewenangan secara khusus oleh Undang- undang untuk menghasilkan suatu alat bukti yang bersifat otentik yang berarti bahwa alat bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna. 1 Akta  Notaris  sendiri adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang,  akta  yang  dibuat  notaris  menguraikan  secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi 2 . Akta yang dibuat oleh Notaris bisa dijadikan alas hukum atas status  harta  benda,  hak,  dan  bahkan  kewajiban  bagi  seseorang.  Tercabutnya  hak seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu  kewajiban  dapat  terjadi  bila  adanya kekeliruan  atas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  dari  itu  seorang  Notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  berkewajiban  mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang tersebut pada Undang-Undang Jabatan Notaris. 3
1 M. Luthfan Hadi Darus, 2016, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris , UII Press, Yogyakarta, hlm 1.
2 Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari) , Milenia Populer, Jakarta, hlm 85.
3 Abdul Ghofur Anshori, 2009 , Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, hlm 46.
Dilihat dari bentuknya, akta dapat dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di  bawah  tangan.  Akta  otentik  artinya  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik menggunakan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat atau notaris. Dalam hal ini, ada 2 (dua) jenis Akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau biasa disebut dengan Akta Relaas, dan akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan) Notaris atau biasa disebut dengan Akta Pihak atau Akta Partij.
Notaris pada praktiknya sering terlibat dengan perkara hukum baik menjadi saksi maupun sebagai tersangka. Hal itu disebabkan adanya kesalahan di akta yang dibuatnya, baik disebabkan karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya yang mengakibatkan pihak lain dirugikan. Terkadang para pihak atau penghadap memberikan pernyataan  atau  keterangan  yang  tidak  benar  (palsu)  kepada  Notaris  dan  Notaris  tidak mengetahui  bahwa  keterangan  yang  diberikan  para  penghadap  tersebut  adalah keterangan  yang  tidak  benar.  Notaris  menuangkan  keterangan/pernyataan  tersebut  ke dalam  akta  Notaris  dan  selanjutnya  muncul  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan mempermasalahkan  akta  Notaris  tersebut  bahkan  melaporkan  Notaris  kepada  aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.
Oleh  karena  itu  seorang  notaris  tidak  mungkin  menerbitkan  suatu  akta  yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa  diluar  sepengetahuan  notaris  para  penghadap  yang  meminta  dibuatkan  akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang ke dalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 mengenai  seorang  berinisial  HD  yang  akan  menjual  Ruko  milik  almarhum  DD  (adiknya) dan  saksi  IW,  namun  dalam  proses  penjualan  HD  melakukan  kecurangan  yakni  HD menghadap ke Notaris di Jakarta untuk menyuruh membuat Akta Keterangan yaitu Akta No  17  tentang  Keterangan  Hak  Waris.  Dalam  proses  pembuatan  akta,  HD  memberikan keterangan palsu yakni tanpa memasukkan nama ahli waris yang lain yaitu L dan T dan mengatakan bahwa ibu dari L dan T yang juga selaku kakak dari HD telah meninggal dan tidak  pernah  menikah  serta  tidak  mempunyai  anak,  sehingga  L  dan  T  merasa  dirugikan karena  kedudukan  L  dan  T  selaku  ahli  waris  tidak  diakui  dalam  keluarga  dan  telah hilangnya  hak  atas  waris  dari  almarhum  DD.  Dalam  kasus  ini,  terdakwa  HD  diberi hukuman pidana 6 bulan penjara. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis ingin menuangkannya  di  dalam  suatu  penulisan  penelitian  dengan  judul “ Akibat  Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dengan Keterangan Tidak Benar oleh Para Penghadap”.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Apa  akibat  hukum  dari  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak  Waris  yang  dibuat Notaris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan pada keterangan tidak benar oleh para penghadap ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Notaris dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan.
Dalam penelitian ini penulis menggunaan metode  pendekatan Yuridis Normatif . Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis . Deskriptif analitis adalah  suatu  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah  dan  menjelaskan  dan menganalisa hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dengan mengkaitkannya dengan teori – teori hukum yang  berlaku  dari  pelaksanaan  hukum  positif  yang  kemudian  dibahas  atau dianalisa dan menyimpulkannya. 4

## 3. Sumber dan Jenis Data
Jenis    data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  penulisan  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hal  ini  dikarenakan  bahan-bahan yang  digunakan  dalam  penelitian  bersumber  dari  bahan  kepustakaan  maupun Putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Serta  wawancara sebagai pelengkap.
4. Teknik Pengumpulan Data
a) Library  research (penelitian  kepustakaan).  Setiap  penelitian  memerlukan bahan  yang  bersumber  dari  perpustakaan.  Bahan  ini  meliputi  perundang- undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya.
b) Field research (penelitian lapangan), Teknik dengan melakukan wawancara , yaitu  Peneliti  melakukan  wawancara  langsung  di  Kantor  Notaris  yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas
5. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah analisis data kualitatif,  yaitu  analisis  data  yang  tidak  mempergunakan  angka-angka  tetapi berdasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap.
a. Akibat Hukum Bagi Notaris
Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 di atas, apabila dalam sebuah akta otentik yaitu disini Akta Keterangan yang digunakan  sebagai  dasar  notaris  untuk  membuat  Surat  Keterangan  Hak Waris.  yang  berisikan  mengenai  keterangan  tidak  benar  yang  diberikan
4 S. Margono, 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.73.
oleh  penghadap  maka  bagaimanakah  akibat  hukum  bagi  seorang  Notaris tersebut ?
Akibat  hukum  bagi  Notaris  apabila  akta  yang  dibuatnya  memuat keterangan  palsu  atau  tidak  benar  adalah  tidak  menimbulkan  akibat hukum apapun bagi Notaris. Mengapa Notaris tidak memiliki akibat hukum apabila  akta  yang  dibuatnya  memuat  keterangan  tidak  benar  ?  Karena Notaris  hanyalah  seorang  Pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta  sesuai  dengan  keterangan  atau  keinginan  atau  perbuatan hukum  yang  diberikan  oleh  para  penghadap.  Seorang  notaris  hanya menuangkannya ke dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta notaris.
Para  penghadaplah  yang  memiliki  kehendak  dan  kemauan  untuk perbuatan  hukum  tersebut  dituangkan  kedalam  suatu  Akta  Keterangan atau  Akta  Pernyataan.  Seorang  Notaris  tidak  akan  mengetahui  apakah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  penghadap  merupakan keterangan sesungguhnya atau keterangan yang tidak benar. Alasan yang lain yakni mengenai Notaris hanyalah pejabat umum yang membuat suatu alat  bukti,  sehingga  akta  yang  dibuat  adalah  sebagai  alat  bukti  bagi  para pihak penghadap bukan Notaris.
Berkaitan  dengan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP  mengenai  suatu  akta autentik  yang  disini  merupakan  Akta  Keterangan  yang  didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan tidak benar ke dalam akta itu, tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  akta  seolah  - olah  keterangan  itu  benar,  berarti  menyuruh  menempatkan  keterangan palsu  dapat  ditafsirkan  ada  pada  si  penyuruh (doenplegen  atau  manus domina) dalam  hal  ini  para  pihak  atau  penghadap  yang  membuat  akta autentik  atau  disebut  juga  dengan  pembuat  tidak  langsung (middelijke dader) .  Sehingga  pembuat  akta  dalam  hal  ini  Notaris  hanyalah  sebagai “orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu  akta  autentik...”  atau  disebut manus  ministra. Sehingga  dari  tindak pidana  tersebut  yang  bertanggung  jawab  penuh  pada  Pasal  266  ayat  (1) adalah  para  pihak  yaitu  penghadap  karena  kehendak  itu  ada  pada  si penyuruh  atau  para  pihak/penghadap  yang  dalam  contoh  kasus  diatas yaitu  Hamid  Dharma.  Oleh  karena  itu  Notaris  tidak  dapat  dinyatakan sebagai pelaku (dader) menurut Pasal 266 ayat (1). 5
Akibat  hukum  lain  bagi  Notaris  apabila  Akta  Keterangan  yang digunakan  sebagai  dasar  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Waris  yang dibuatnya memuat suatu keterangan tidak benar pada dasarnya tidak akan berakibat  hukum  bagi  notaris  itu  sendiri  dan  notaris  tidak  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  apapun,  pihak  dalam  akta  lah  yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak
5 Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, Jurnal : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik. Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Hlm.10.
benar,  karena  isi  dari  akta  adalah  kehendak  para  penghadap  tersebut, bukan  Notaris.  Terkecuali  apabila  Notaris  turut  serta  dalam  membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notarispun dapat ikut dipidanakan. Namun, dalam kasus diatas Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Akibat Akibat Hukum Bagi Surat Keterangan Hak Waris
Akta  Keterangan  ialah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang berguna untuk alat bukti yang menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia, atau yang berhak atas  harta  warisan  dari  pewaris  yang  meninggal  dunia.  Akta  Keterangan inilah  yang  digunakan  notaris  sebagai  salah  satu  dasar  seorang  Notaris sebelum  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Waris  selain  pengecekan  pula terlebih  dahulu  apakah  adanya  wasiat  di  Pusat  Daftar  Wasiat.  Surat Keterangan  Hak  Waris  di  Indonesia  yang  dibuat  oleh  Notaris  biasanya dibuat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
Akta Keterangan merupakan akta partij atau akta  pihak yang dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat  berdasarkan  keterangan  atau  perbuatan  pihak  yang  menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan suatu akta.
Aspek material suatu akta notaris ialah kepastian mengenai apa yang dituangkan  ke  dalam  akta  itu  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap pihak-pihak  yang  membuat  akta.  Pernyataan  atau  keterangan  para  pihak yang disampaikan dan diberikan dihadapan notaris yang dimuat di dalam partij akta harus memiliki unsur kebenaran dengan apa yang tercantum di dalam  akta.  Apabila  pernyataan  atau  keterangan  para  penghadap  itu ternyata  tidak  benar  maka  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab penghadap itu sendiri.
Tanpa adanya pernyataan atau keterangan dari penghadap mengenai isi  suatu  akta,  tidaklah  mungkin  bagi  seorang  notaris  untuk  dapat membuatkan akta. Oleh sebab itu, pernyataan atau keterangan para pihak yang  disampaikan  kepada  notaris  itulah  yang  menjadi  dasar  bagi  notaris untuk  membuatkan  akta  sesuai  dengan  keinginan  para  pihak  yang menghadap notaris tersebut. Dan apabila pernyataan atau keterangan yang disampaikan  dihadapan  notaris  itu  ternyata  diduga  tidak  benar,  dalam kasus  diatas  yaitu  adanya  keterangan  palsu  di  dalam  Akta  Keterangan, maka tidak menyebabkan Akta Keterangan tersebut palsu.
Bagaimana  kedudukan  Akta  Keterangan  dan  Surat  Keterangan  Hak Waris  yang  didasarkan  pada  keterangan  atau  pernyataan  tidak  benar tersebut  ?  Akta  Keterangan  masih  tetap  sah  selama  tidak  dinyatakan bahwa  akta  itu  tidak  sah  oleh  Hakim  Pengadilan  sehingga  bila  di  dalam Surat  Keterangan  Hak  Waris  itu  ada  yang  muncul  dan  mengaku  sebagai
ahli  waris  yang    dirugikan  karena  tidak  dimasukkan  ke  dalam  Akta Keterangan  tersebut  maka  tidak  bisa  bila  Notaris  membatalkan  Akta Keterangannya.  Maka,  Akta  Keterangan  harus  dibatalkan  oleh  pengadilan apabila  ada  ahli  warisnya  yang  lain  menggugat,  apabila  tidak  menggugat, maka dianggap Akta Keterangan yang dibuat Notaris masih sah dan Surat Keterangan  Hak  Waris  tetap  sah  karena  Akta  Notaris  itu  merupakan  alat bukti yang sempurna selama tidak ada gugatan dan putusan pengadilan. 6 Akta  Keterangan  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  Surat Keterangan  Hak  Waris  apabila  dibuat  didasarkan  pada  keterangan  tidak benar oleh penghadap, maka akta tersebut tidak dengan sendirinya batal demi  hukum.  Para  pihak  yang  dirugikan  dengan  keberadaan  Akta Keterangan  tersebut  harus  mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan untuk  menuntut  pembatalan  aktanya.  Maka,  Akta  Keterangan  akan  batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan pada keterangan tidak benar oleh para penghadap.
Tanggung jawab notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya,  dalam  pengertian  bahwa  semua  perbuatan  notaris  dalam menjalankan  tugas  kewajibannya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.
Dalam  kasus  mengenai  pembuatan  Akta  Keterangan  yang  menjadi  salah satu  dasar  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak  Waris  yang  dibuat  oleh  Notaris dalam  kasus  ini  secara  prinsip,  notaris  bersifat  pasif  melayani  para  pihak  yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta  apa-apa  yang  diterangkan  para  pihak,  tidak  berhak  mengubah,  mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.
tanggung jawab notaris dalam kasus adanya keterangan tidak benar yang diberikan  penghadap  dalam  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak  Waris,  maka notaris  tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  karena  pada dasarnya seorang notaris hanya mencatat dan menuangkan perbuatan hukum dan syarat-syarat  formil  dari  para  pihak  ke  dalam  akta.  Notaris  tidak  mempunyai kewajiban  untuk  menyelidiki  kebenaran  materiil  isinya.  Akta  Keterangan  yang dibuat  dalam  bentuk  otentik  atas  pernyataan  para  penghadap,  apabila  adanya keterangan  tidak  benar  atau  keterangan  palsu  yang  diberikan  para  penghadap adalah merupakan tanggung jawab para penghadap itu sendiri.
3. Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dari  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak Waris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap.
6 Wawancara dengan Bapak Suyanto, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.
Tugas  pelaksanaan  jabatan  Notaris  mempunyai  ruang  lingkup  yaitu membuat  alat  bukti  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  di  dalam  suatu  tindakan hukum  tertentu,  dan  alat  buktinya  berada  dalam  tataran  Hukum  Perdata,  dan bahwa Notaris membuat suatu akta itu dikarenakan adanya permintaan dari para pihak  yang  menghadap.  Tanpa  adanya  permintaan  dari  pihak  penghadap  untuk dibuatkan suatu akta, maka Notarispun tidak akan membuat akta apapun.  Untuk membuat suatu akta, seorang Notaris membuat akta harus berdasarkan alat bukti, pernyataan  atau  keterangan  para  pihak  yang  diterangkan,  dinyatakan,  ataupun diperlihatkan  dihadapan  atau  kepada  Notaris  dan  selanjutnya  Notaris membingkainya secara lahiriah, formil, serta materiil ke dalam bentuk akta otentik yaitu  akta  notaris  yang  dalam  hal  ini  Akta  Keterangan  yang  menjadi  salah  satu dasar  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak  Waris.  Dalam  proses  pembuatan  akta, notaris  tetaplah  berpijak  pada  tata  cara,  prosedur,  atau  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  tindakan  hukum  yang  besangkutan  yang  dituangkan  dalam suatu akta. 7
Perlindungan hukum bagi Notaris tidak diatur secara khusus oleh Negara dalam suatu perundang-undangan, namun dalam dalam Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UUJN  No  2  Tahun  2014  secara  tersirat  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  notaris  dalam  pemanggilan  maupun  pemeriksaan  dalam  suatu  perkara guna  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dapat  dilakukan apabila  sudah  dapat  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  yang berwenang  memberikan  ijin  atau  persetujuan  terhadap  pemanggilan  dan pemeriksaan seorang Notaris, tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) maka notaris tersebut tidak dapat diperiksa apabila terdapat suatu perkara. Dalam kasus yang terjadi yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung  Nomor  1267  K/Pid/2017  yaitu  sebuah  Akta  Keterangan  yang  berisi keterangan tidak benar dari penghadap, lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi  Notaris  tersebut  ?  Perlindungan  hukum  bagi  notaris  ada  pada  akta notariilnya, dengan Akta Keterangan atau Akta Pernyataan yang dibuat oleh para penghadap  sebelum  Surat  Keterangan  Hak  Waris  itu  dibuat  dan  yang  bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris.
Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  diusahakan  oleh  Notaris sendiri dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta, hal ini merupakan payung hukum bagi Notaris yang menjelaskan bahwa para pihak atau para  penghadap  menjamin  segala  pernyataan,  keterangan,  data  atau  dokumen, identitas  seperti  KTP  yang  diberikan  dan  disampaikan  dan  diserahkan  kepada Notaris  adalah  yang  sebenarnya.  Karena  itu,  apabila  dikemudian  hari  ternyata tidak benar atau palsu maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah  yang  akan  bertanggung  jawab,  sedangkan  Notaris  dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.
7 Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . PT Refika Aditama, Surabaya, hlm. 24.
Di  dalam  isi  Akta  Keterangan  atau  Akta  Pernyataan  dapat  disertakan klausula  yang  merupakan  klausula  proteksi  diri  notaris  atau  eksonerasi  dalam menjalankan tugas jabatannya seperti yang penulis dapat dari wawancara dengan Notaris  di  Semarang  sebagai  berikut  ini.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak Suyanto  Notaris  di  Semarang,  saat  pembuatan  akta  dapat  ditambahkan  klausul yang berbunyi 8 :
- Para  penghadap  menerangkan  bahwa  pernyataan  tersebut  di  atas  adalah menurut  keadaan  yang  sebenarnya  dan  bilamana  perlu  berani  di  angkat sumpah.------------------------------------------------------------------
Sedangkan  Dari  Bu  Catharina  Mulyani  Notaris  di  Semarang,  klausul proteksinya dapat berbunyi 9 :
- Apabila di kemudian hari muncul orang-orang yang mengaku ahli waris oleh alm/almh  dan  dapat  membuktikan diri  menurut  hukum  serta  disahkan  oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, maka yang tersebut belakangan ini dapat diterima  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  menerima  bagian  sebagaimana mestinya  dengan  mengingat  hak-hak  yang  lebih  utama  oleh  ahli  waris  yang telah ada.
Penambahan klausula proteksi seperti contoh yang diberikan oleh Notaris diatas,  dapat  dan  boleh  dicantumkan  ke  dalam  klausul  suatu  akta,  semua  itu tergantung  kepada  notaris  yang  bersangkutan.  Karena  meski  ada  kalimat tersebutpun  tidak  akan  menjadi  halangan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menempatkan notaris sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya  berhati-hati  dan  menambah  keyakinan  diri  dan  keyakinan  hati  Notaris yang bersangkutan. Apabila notaris berjalan dengan UUJN dan kode etik Notaris maka  otomatis  sebagai  Notaris  sudah  terlindungi  dan  tidak  perlu  takut.  Jangan lupa  untuk  jangan  menyepelekan  syarat  formal  administrasi  pembuatan aktanya. 10

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Akibat  hukum  dari  pembuatan  SKHW  atas  keterangan  palsu  oleh penghadap, tidak berakibat apapun bagi notaris dan Akta keterangan yang menjadi  dasar  pembuatan  SKHW  yang  dibuat  notaris  masih  tetap  sah sampai  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  akta keterangan tersebut tidak sah.
b. Notarispun  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  apapun  karena  akta keterangan  yang  dibuat notaris  adalah  akta  pihak.  Notaris  membuat  akta berdasarkan  pada  keterangan  dari  para  penghadap  sendiri  dan  Notaris hanya  mengkonstantir  perbuatan  hukum  dari  para  penghadap  kedalam sebuah akta otentik
8 Wawancara dengan Bapak Suyanto, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.
9 Wawancara dengan Ibu Catharina Mulyani, tanggal 27 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.
10 Wawancara dengan Ibu Sri Subekti, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.
c. Perlindungan  hukum  bagi  notaris  ada  pada  akta  notariilnya,  dengan  akta keterangan  atau  pernyataan  yang  dibuat  oleh  para  penghadap  dan  yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum  penutup  akta  yang  merupakan  payung  hukum  bagi Notaris

## 2. Saran
a. Notaris  harus  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  pelayanan  terhadap kehendak  para  penghadap  dan  harus  memberi  nasehat  hukum  kepada para  penghadap  yaitu  bahwa  dalam  hal  memberikan  keterangan  yang tidak benar atau palsu kepada Notaris, kemudian dimuat dalam akta, maka penghadap  berpotensi  dapat  dituntut  secara  pidana  oleh  pihak  yang merasa dirugikan.
b. Notaris  dalam  menerima  berkas-berkas  dari  para  pihak,  dan  menerima identitas  para  pihak  yang  asli  bukan  fotokopi  dan  meminta  dokumen pendukung  dalam  pembuatan  akta  secara  lengkap.  Hal  ini  dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU-BUKU
Adjie, Habib.  2007. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . . Surabaya: Refika Aditama.
Alam,  Wawan  Tunggal.  2001. Hukum  Bicara  (Kasus-kasus  dalam  Kehidupan  Sehari-hari).
Jakarta: Milenia Populer.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2009. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Prespektif  Hukum  dan Etika. Yogyakarta: UII Press. Darus,  M.  Luthfan  Hadi.  2016. Hukum  Notariat  dan  Tanggungjawab  Jabatan  Notaris.
Yogyakarta: UII Press.
Margono, S. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

## III. JURNAL/ INTERNET
Neni  Yunia,  Rahmatul  Hidayati,  2020,    Jurnal  : Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang  Dijadikan  Dasar  Pembuatan  Akta  Autentik. Program  Magister  Kenotariatan Universitas Islam Malang.