Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP)
Bambang Argo Wibowo 1,2 *, Azis Nur Bambang 2 , Rudhi Pribadi 1 , Indradi Setiyanto 2 , Kukuh Eko Prihantoko 2 , Himawan Arif Sutanto 3
1 Program Doktor Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro 2 Departemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedharto, Tembalang, Semarang, 50275
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah Jl. Soekarno Hatta No. 88, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: argobambang@gmail.com

## Abstract

## Coastal Area Management Strategy in Pasar Banggi, Rembang Regency Using Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach
This study aim to determine priorities in the management of coastal areas in Pasar Banggi, Rembang Regency. Analytical Hierarchy Process (AHP) used to prioritise coastal area management strategy. A total of 15 people were taken as a sample of respondents using purposive sampling consisting of fishermen, coastal community leaders, the Department of Fisheries and Marine Affairs, the Department of Culture and Tourism, the Department of Environment and Academics. The results show that in  managing  the  coastal  area  at  Pasar  Banggi,  Rembang  Regency,  the  main  factor  that  must  be  considered  is  the environment (Ecology) with the most important aspects including mangrove ecosystems, coral reefs, and fish resources. While overall  (overall)  shows  that  the  priority  scale  of  criteria  and  alternative  management  of  coastal  areas  in  Pasar  Banggi, Rembang  Regency  with  AHP  in  order  of  priority  is  Silvofishery,  Ecotourism  and  Artisanal  Fisheries.  Thus,  the  Silvofishery development  strategy  becomes  a  top  priority in  the  management  of  coastal  areas  in  Pasar  Banggi,  Rembang  Regency. Silvofishery is fish farming in the mangrove ecosystem area without having to convert or damage the mangrove ecosystem so that the sustainability of the mangrove ecosystem is maintained.
Keywords: coastal, AHP, pasar banggi, rembang, strategy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  prioritas  dalam  pengelolaan  Kawasan  pesisir  di  Pasar  Banggi  Kabupaten Rembang. Analysis Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan kawasan. Sebanyak 15  orang  diambil  sebagai  sampel  responden  dengan  menggunakan purposive  sampling  yang terdiri dari  nelayan, tokoh masyarakat  pesisir,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola Kawasan pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang faktor utama yang harus diperhatikan adalah lingkungan (Ekologi) dengan aspek yang paling penting diantaranya ekosistem mangrove, terumbu karang, dan sumberdaya ikan. Sedangkan secara  secara keseluruhan (overall) menunjukkan bahwa skala prioritas kriteria dan alternatif pengelolaan wilayah pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang dengan AHP dengan urutan prioritas adalah Silvofishery, Ecotourism dan Artisanal Fisheries . Dengan demikian strategi pengembangan Silvofishery menjadi prioritas utama di dalam pengelolaan wilayah pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Silvofishery merupakan budidaya  ikan  di  Kawasan  ekosistem  mangrove  tanpa  harus  mengkonversi  atau  merusak  ekosistem  mangrove  sehingga keberlanjutan ekosistem mangrove tetap terjaga.
Kata kunci: wilayah pesisir, AHP, pasar banggi, rembang, strategi

## PENDAHULUAN
Salah satu wilayah pesisir di pantai utara Jawa Tengah yang sedang berkembang adalah di Desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Desa Pasar Banggi memiliki garis pantai sepanjang ± 3,09 km, yang terdiri dari pantai berpasir sepanjang 0,81 km dan kawasan hutan mangrove sepanjang 2,28  km.  Secara  umum  wilayah  pesisir  adalah  suatu  wilayah  peralihan  antara  daratan  dan  laut (Trinanda, 2017). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan Pulau-Pulau    Kecil  mendefinisikan  wilayah   pesisir    sebagai    wilayah    peralihan   antara  ekosistem darat  dan  laut  yang  dipengaruhi  oleh perubahan  di  darat  dan  laut (RI, 2014). Lingkungan pesisir merupakaan salah satu wilayah yang paling intensif digunakan untuk mendukung aktivitas manusia,
pemukiman, transportasi, perikanan, pariwsata, dan industri (Bengen, 2010; Lazarus, 2017). Disisi yang lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi (BPS, 2020b).
Negara  Indonesia  memiliki  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  terkenal  dengan sumberdaya  alam  yang  melimpah  dan  keanekaragaman  hayati  baik  yang  dapat  diperbaruhi seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan sumber daya perikanan, maupun  sumberdaya  yang  tidak  dapat  diperbaharui  sumber  seperti  sumber  daya  mineral  dan geologis;  jasa – jasa  lingkungan  (kawasan  perlindungan  dan  sistem  penyangga  kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi (Ekosafitri et al ., 2017; Safira, 2020). Dalam konteks global maupun lokal, wilayah pesisir sangat penting bagi pemukiman manusia dan aspek ekonomi (Lin dan Pussella, 2017). Wilayah pesisir memiliki peluang untuk  berkembang dengan adanya sumberdaya alam  dan  kemampuan  sumberdaya  manusia  dalam  mengembangkan  dan  memanfaatkannya (Mardijono,  2008).  Sumber  daya  alam  dari  lautan  dan  pantai  merupakan  aspek  penting  bagi kesejahteraan  manusia  (Neumann et  al .,  2017).  Wilayah  pesisir  memberikan  banyak  manfaat berwujud  maupun  tidak  berwujud  kepada  manusia,  menyediakan  komponen  penting  bagi pembangunan  sosial  dan  ekonomi  terutama  negara-negara  pesisir  dan  negara  kepulauan. Meningkatnya tekanan manusia dan lingkungan di wilayah pesisir berdampak terhadap ekosistem pesisir, yang mendesak untuk diperhatikan (Neumann et al ., 2017). Potensi ekosistem sumberdaya pesisir yang dimiliki Desa Pasar Banggi adalah kawasan Hutan Mangrove (± 45 ha), kawasan Hutan Cemara  (±  1,45  ha),  dan  kawasan  Terumbu  Karang  Pulo  Suwalan  (±  20  ha).  Kawasan  Hutan Mangrove di wilayah ini memiliki ketebalan rata-rata antara 50-300 m. Kawasan hutan mangrove tersebut  telah  dimanfaatkan  sebagai  kegiatan  pariwisata  dengan  na ma  “Jembatan  Mangrove (JM)” . Ragam potensi yang ada di kawasan pesisir Desa Pasar Banggi belum sepenuhnya terkelola dan  termanfaatkan  secara  terintegrasi  sebagai  penggerak  ekonomi  masyarakat  lokal.  Potensi sumberdaya  alam  di  lokasi  penelitian  yang  sudah  dikelola  adalah  kawasan  hutan  mangrove. Namun demikian untuk  kawasan pantai berpasir  dan berpohon cemara serta kawasan  terumbu karang,  belum  terkelola  dan  termanfaatkan  oleh  masyarakat  lokal.  Belum  adanya  pengelolaan terintegrasi  terhadap  ketiga  sumberdaya  alam  yang  berada  pada  satu  wilayah  pesisir  di  lokasi penelitian, berdampak pada belum optimalnya manfaat keberadaan potensi sumberdaya alam tersebut bagi masyarakat lokal.
Pembangunan  wilayah  pesisir  perlu  memperoleh  perhatian  yang  cukup  karena  aset  serta sumber daya pesisir dan lautan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional (Ekosafitri et al ., 2017). Hasil penelitian Susanto (2019) menyimpulkan bahwa Strategi dalan pengelolaan kawasan pesisir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang, dan mengoptimalkan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung dalam mengelola wilayah pesisir. Sedangkan penelitian  Marasabessy et  al .  (2018)  menyimpulkan  bahwa  strategi  pengelolaan  kawasan  pesisir melalui pendekatan ekosistem dengan prioritas pengelolaan ekowisata bahari berbasis konservasi.
Pengelolaan  kawasan  pesisir  dapat  dilakukan  dengan  menentukan  prioritas-prioritas pembangunan  kawasan  dan  menumbuhkan  sektor-sektor  yang  potensial  sesuai  dengan  potensi sumber  daya  yang  dimiliki  serta  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  wilayah  pesisir.  Dalam pembangunan wilayah pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang perlu melibatkan stakeholders dengan  penetapan  prioritas  pembangunan  Kawasan  pesisir  yang  mendukung  keberlanjutan lingkungan di Kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas dalam strategi pengelolaan Kawasan pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang.

## MATERI DAN METODE
Untuk  menentukan prioritas pengelolaan pesisir  maka akan digunakan Analytical Hierarchy Process  (AHP).    AHP  adalah  metode  prioritas  yang  dapat  diterapkan  pada  masalah  dengan menggambarkan  kedalam  struktur    hierarki  (Saaty,  1996).  Hirarki  AHP  disusun  sebagai  kerangka pengambilan  keputusan  yang  efektif  efisien  dengan  menyederhanakan  pemecahan  persoalan melalui variabel-variabel dalam suatu susunan hirarki. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat  diuraikan  ke  dalam  kelompok-kelompoknya  yang  kemudian  diatur  menjadi  suatu  bentuk
hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Razi, 2016). Metode AHP didasarkan  pada  estimasi  prioritas  relatif  berpasangan  (bobot,  kepentingan,  preferensi)  kriteria terhadap tujuan dan alternatif untuk setiap (sub) kriteria. Matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria sehubungan dengan tujuan, dan matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif (satu matriks  untuk  setiap  kriteria)  dihasilkan  menggunakan  skala  perbandingan  berpasangan  yang ditunjukkan pada Tabel 1. Metode ini juga memungkinkan penilaian langsung dari kriteria mengenai tujuan dan alternatif mengenai setiap kriteria, yang diterapkan hanya untuk kriteria kepentingan dalam penelitian ini.
Hirarki AHP yang disusun pada penelitian ini terdiri empat level, dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level kedua berupa kriteria, level ketiga berupa sub kriteria, dan level keempat berupa  alternatif.  Sampel  penelitian  ini  adalah  ahli/pakar  yang  terdiri  dari  unsur:  nelayan, masyarakat  pesisir,  DKP,  pemerintah  daerah,  dan  akademisi.  Instrumen  yang  digunakan  adalah kuisioner yang didesain berdasarkan pada metode AHP. Dalam analisis ini, nilai rasio inkonsistensi harus <0,1; jika >0,1, maka survei harus diulang (Saaty, 1990). Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty (Saaty,1990) dengan nilai bobot 1- 9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting”, ini berarti bahwa nilai atribut memiliki skala yang sama, nilai bobotnya 1; nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan d engan skala yang lain (Tabel 1).
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Kawasan  Pesisir  di  Desa  Pasar  Banggi  Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Gambar 2). Desa Pasar Banggi terletak pada koordinat geografis 6° 41’ 58,37” LS dan 111° 23’ 43,80” BT. Luas wilayah Desa Pasar Banggi adalah sebesar 410,91 ha. Terletak di wilayah pesisir, Desa Pasar Banggi berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara. Desa Pasar Banggi memiliki garis pantai sepanjang ± 3,09 km, yang terdiri dari pantai berpasir sepanjang  0,81  km  dan  kawasan  hutan  mangrove  sepanjang  2,28  km.  Potensi  ekosistem sumberdaya pesisir yang dimiliki Desa Pasar Banggi adalah kawasan Hutan Mangrove (± 45 ha), kawasan Hutan Cemara (± 1,45 ha), dan kawasan Terumbu Karang Pulo Suwalan (± 20 ha). Kawasan Hutan Mangrove di wilayah ini memiliki ketebalan rata-rata antara 50-300 m (BPS, 2020a),

## Tabel 1. Skala banding secara berpasangan
Tingkat Kepentingan Definisi Keterangan 1 Sama pentingnya Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. 3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. 5 Lebih penting Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya. 7 Sangat penting Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis sangat disukai, dibandingkan dengan elemen pasangannya. 9 Mutlak lebih penting Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi. 2,4,6,8 Nilai-nilai tengah diantara dua pendapat yang berdampingan. Nilai-nilai ini diperlukan untuk suatu kompromi Kebalikan Jika elemen i memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan elemen j, maka j memiliki kebalikannya ketika dibandingkan dengan i.
Sumber: Saaty, (2008), Karleuša et al . (2020)

## Gambar 1. Hierarki AHP
Tabel 2. Keterangan Hierarki AHP
Tujuan Uraian Tujuan Menentukan prioritas pengelolaan sumberdaya pesisir  yang berkelanjutan di Pasar Banggi Kabupaten Rembang Kriteria K1 K2 K3 K4
Ekologi Ekonomi Sosial Budaya Kelembagaan Sub kriteria K1A K1B K1C K2A K2B K2C K3A K3B K3C K4A K4B K4C Mempertahankan Integritas Ekosistem Perairan Dangkal Membatasi pemanfaatan sumberdaya pesisir
Menjaga Ekosistem Mangrove dan karang, dan Sumberdaya Ikan Masyarakat dapat berdagang di sekitar kawasan pantai Masyarakat dapat membuka tambak Masyarakat dapat menangkap ikan Melibatkan masyrakat Melibatkan kearifan lokal Memberikan pelatihan-pelatihan pemanfaatan sumberdaya Perairan Dangkal Membuat peraturan Membuat kelompok (kearifan) bersama (KUD, Pokmaswas, KUB) Kelengkapan fasilitas penunjang (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
Alternatif A1 A2 A3 Ecoturism Silvofishery Artisanal fisheries

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  proses  hirarki  AHP  terhadap  pengelolaan  Kawasan  pesisir  di  Pasar  Banggi Kabupaten Rembang terdapat empat aspek, yaitu: (1) aspek ekologi; (2) aspek ekonomi, (3) aspek sosial budaya dan (4) aspek kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis AHP dengan Expert Choice 11 diperoleh bahwa Aspek Ekologi (bobot 0,428) merupakan aspek yang utama untuk diperhatikan dalam  pengelolaan  kawasan  pesisir  di  Pasar  Banggi  Kabupaten  Rembang.  Hal  ini  menunjukkan
Menentukan Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan Di Pasar Banggi Kabupaten Rembang
Ekologi Ekonomi Sosial Budaya Kelembagaan K1A K1B K1C K2A K2B K2C K3A K3B K3C K4A K4B K4C Ecoturism Silvofisheries Artisanal Fisheries
bahwa  dalam  pengelolaan  Kawasan  pesisir  di  Pasar  Banggi  Kabupaten  Rembang  harus memperhatikan  aspek  linkungan  agar  Kawasan  tersebut  memberikan  jasa  lingkungan  yang berkelanjutan  bagi  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya.  Nilai  inconsistensi  ratio  0,02  <  0,1  (batas maksimum)  yang  berarti  hasil  analisis  tersebut  dapat  diterima.  Setiap  aspek  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  pengelolaan  Kawasan  pesisir  di  Pasar  Banggi  Kabupaten  Rembang beserta nilai bobotnya disajikan pada Gambar 3.
Aspek  Ekologi  meliputi  mempertahankan  Integritas  Ekosistem  Perairan  Dangkal,  membatasi pemanfaatan  kawasan  pesisir  dan  menjaga  Ekosistem  Mangrove  dan  Terumbu  karang,  dan Sumberdaya  Ikan.  Nilai bobot  setiap  kriteria  dalam  aspek  Ekologi  dapat  dilihat  pada  Gambar  4. Pada  Gambar  4,  terlihat  bahwa  kriteria  yang  memiliki  skala  prioritas  tertinggi  adalah  Menjaga Ekosistem  Mangrove  dan  karang,  dan  Sumberdaya  Ikan  dengan  nilai  bobot  sebesar  0,559. Selanjutnya  diikuti  oleh  aspek  kelembagaan    dengan  nilai  bobot  sebesar  0,204,  aspek  Ekonomi dengan nilai bobot sebesar 0,200 dan aspek sosial budaya dengan nilai bobot sebesar 0,168.
Gambar 2. Lokasi Penelitian
Gambar 3. Prioritas Pengelolaan Kawasan Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang Sumber: output expert choice 11
Gambar 4. Prioritas Aspek Ekologi Sumber:  output  expert  choice  11;  Keterangan:  EGIA=:  mempertahankan  integritas  ekosistem perairan dangkal; EGIB = membatasi pemanfaatan sumberdaya pesisir EGIC = menjaga ekosistem mangrove, karang, dan sumberdaya ikan
Nilai inconsistensi ratio 0,01 < 0,1 (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima. Berdasarkan gambar tersebut pada Aspek Ekologi merupakan aspek yang paling penting dalam pengelolaan  kawasan pesisir  di  pasar  banggi  Kabupaten  Rembang  dengan  kriteria  ‘Menjaga ekosistem  mangrove  dan  terumbu  karang,  dan  sumberdaya  ikan”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa menjaga ekosistem yang ada di pesisir pasar banggi kabupaten Rembang mutlak harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Implikasi penting dari hal ini adalah perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan  kawasan pesisir agar masyarakat  merasa  mememiliki  dan  menjaga  kawasan  pesisir  sehingga  dapat  melindungi  dari abrasi,  gelombang  laut  dan  mememenuhi  kebuthan  ekonomi  masyarakat  secara  berkelanjutan. Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Marasabessy et  al .,  (2018)  bahwa  faktor  lingkungan  (ekologi) memiliki prioritas paling tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Demikian juga penelitian (Suryani, 2020) bahwa didalam pengelolaan wilayah pesisir, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan para  stake  holder  agar  tercipta  keseimbangan  ekosistem  di  wilayah  pesisir  untuk  pembangunan yang  berkelanjutan.  Pengelolaan  yang  bijaksana,  menempatkan  kepentingan  ekonomi  secara proporsional  dengan  kepentingan  lingkungan,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang (Fabianto dan Berhitu, 2014).
Aspek  kedua  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  upaya  pengelolaan  kawasan  pesisir  di Pasarbanggi  Kabupaten  Rembang  adalah  Aspek  Kelembagaan.  Berdasarkan  Gambar  5  skala prioritas  paling  tinggi  dalam  aspek  kelembagaan  adalah  membuat  peraturan-peraturan  terkait pengelolaan  kawasan  pesisir  (nilai  bobot  0,444).  Nilai Inconsistency  ratio =  0,02  <  0,1  (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima. Setiap aspek yang dipertimbangkan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Pasar Banggi Kabupaten  Rembang beserta nilai bobotnya dapat dilihat pada Gambar 5.
Berdasarkan Gambar 5, di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola kawasan pesisir diperlukan  peraturan-peraturan  yang  disepakati  antara  pemerintah  daerah,  masyarakat, pengusaha  (stakeholder)  agar  dapat  menjamin  keberlanjutan  ekosistem  pesisir  di  Pasar  Banggi Kabupaten Rembang. Dengan adanya peraturan diharapkan masyarakat pesisir yang bersentuhan langsung  dengan  ekosistem  pesisir  tidak  lagi  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  merusak sumberdaya  pesisir,  namun  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  tanpa  harus  merusak  atau mengurangi kondisi ekosistem di kawasan pesisir. Peraturan-peraturan tersebut harus disosialisaikan kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui  dan  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan yang telah dibuat.
Aspek  ketiga  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  upaya  pengelolaan  kawasan  pesisir  di pasar  banggi  Kabupaten  Rembang  adalah  Aspek  Ekonomi.  Setiap  kriteria  pada  aspek  Ekonomi yang dipertimbangkan dalam pengelolaan Kawasan pesisir di pasar banggi kabupaten Rembang beserta nilai bobotnya dapat dilihat pada Gambar 6.
Berdasarkan Gambar 6, skala prioritas paling tinggi dalam aspek Ekonomi adalah masyarakat dapat  menangkap  ikan  (nilai  bobot  0,442).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Aspek  Ekonomi  dengan menangkap  ikan  sangat  penting  bagi  masyarakat  pesisir  yang  sebagian  besar  sebagai  nelayan yang  mengantungkan  hidupnya  pada  sumberdaya  ikan.  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan pemahaman terkait pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir agar menggunakan  alat  tangkap  ramah  lingkungan  dan  aktivitas  lain  yang  menganggu  ekosistem mangrove,  terumbu  karang  dan  lain  sebagainya.  Nilai Inconsistency  ratio =  0,00024  <  0,1  (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima.
Aspek keempat yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Rembang adalah Aspek Sosial Budaya. Berdasarkan Gambar 7, skala prioritas paling tinggi  dalam  aspek  social  budaya  adalah  melibatkan  masyarakat  (bobot  0,420).  Hal  ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kawasan pesisir perlu melibatkan masyarakat yang ada di  dalamnya.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  diharapkan  dapat mencegah  aktivitas  yang  merusak  ekosistem  di  wilayah  pesisir.  Selain  itu,  adanya  keterlibatan masyarakat diharapkan masyarakat merasa memiliki, menjaga, merawat dan mengawasi aktivitas di  wilayah  pesisir  sehingga  keberlanjutan  ekosistem  di  wilayah  pesisir  Pasar  Banggi  Kabupaten Rembang  dapat  terjaga.  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Rembang  dapat  mengkomunikasikan kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir pada tahap melakukan  sosialisasi,  perencanaa,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Nilai Inconsistency  ratio = 0,00024 < 0,1 (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima. Setiap aspek yang dipertimbangkan dalam pengelolaan wilayah pesisir di pasar banggi kabupaten Rembang beserta nilai bobotnya dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 5. Prioritas Aspek Kelembagaan
Sumber: output expert choice 11; Keterangan : KLBGA =  membuat peraturan-peraturan terkait; KLBGB =  membuat kelompok (kearifan) bersama (KUD, Pokmaswas, KUB); KLBGC = kelengkapan fasilitas penunjang (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
Gambar 6. Prioritas Aspek Ekonomi
Sumber:  output  expert  choice  11;  Keterangan  :  EKOA  =  masyarakat  dapat  berdagang  di  sekitar kawasan  pantai;  EKOB  =  masyarakat  dapat  membuka  tambak;  EKOC  =  masyarakat  dapat menangkap ikan
Hasil  analisis  secara  keseluruhan (overall) menunjukkan  bahwa  skala  prioritas  kriteria  dan alternatif pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang dengan Analysis Hierarchy Process (AHP)  dapat  dilihat  pada  Gambar  8.    Dari  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  tiga  prioritas  dalam pengelolaan  dengan  melihat  seluruh  aspek  dan  alternatif  adalah Silvofishery (bobot  0,417), Ecoturism  (bobot  0,346)  dan  Artisanal  Fisheries  (bobot  0,237).  Nilai inconsistensi  ratio secara keseluruhan (analisis overall ) sebesar 0,02 < 0,1 (batas maksimum) yang berarti hasil analisis dapat diterima. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 8.
Berdasarkan Gambar 8, menunjukan bahwa prioritas utama dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah Silvofishery. Silvofishery merupakan budidaya ikan di Kawasan ekosistem mangrove tanpa  harus  mengkonversi  atau  merusak  ekosistem  mangrove  sehingga  keberlanjutan  ekosistem mangrove tetap terjaga. Hal ini di dasari bahwa wilayah  pesisir merupakan wilayah yang rawan terhadap abraasi dan gelombang laut. Mangrove memiliki kemampuan menjaga keberlangsungan populasi  ikan,  kerang,  udang  dan  lainnya.  Selain  itu  mengrove  juga  sebagai  tempat berkembangbiak  ikan  dan  pembesaran.  Ekosistem  mangrove  juga  berperan  sebagai  mitigasi bencana  seperti  abrasi  dan  gelombang  laut  serta  dapat  berperan  penting  dalam  siklus  karbon, nitrogen, dan sulfur. Silvofishery juga sering disebut dengan wanamina, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan budidaya ikan, udang, kepeting dan lainnya untuk menambah penghasilan namun berkewajiban untuk memelihara dan menjaga hutan mangrove.  Sistem silvofishery dapat diaplikasikan sebagai salah satu bentuk alternatif budidaya perikanan berkelanjutan (Perwitasari et al ., 2021). Penelitian Adjie (2019) menyimpulkan bahwa Implementasi budidaya perikanan dengan model silvofishery dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada Pilar Lingkungan,  Sosial  dan  Ekonomi.  Silvofishery  dapat  menjadi  solusi  alternatif  untuk  pengelolaan kawasan pesisir dan model konsevasi mangrove yang akomodatif (Agungguratno dan Darwanto, 2016).

## Gambar 7. Prioritas Aspek Sosial Budaya
Sumber:  output  expert  choice  11;  Keterangan:  SosbudA  =  melibatkan  masyrakat;  SosbudB  = melibatkan kearifan lokal; SosbudC = memberikan pelatihan-pelatihan pemanfaatan sumberdaya perairan dangkal
Gambar 8. Prioritas Pengelolaan Sumerdaya Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang Sumber: output expert choice 11
Berikutnya  adalah  Ecoturism  (ekowisata).  Secara  konseptual  ekowisata  adalah pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  mendukung  upaya-upya pelestarian  lingkungan  (alam  dan  budaya)  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonmoi kepada masyarakat setempat (Satria, 2009). Sedangkan menurut Latupapua (2007) ekowisata adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan tanggungjawab wisatawan/pengujung terhadap lingkungan.  Ekowisata merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menjembatani  kepentingan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  industri  kepariwisataan  (Panga  dan  Dewi,  2021). Pengembangan  ekowisata  di  pesisir  Kabupaten  Rembang  sangat  cocok  karena  sudah berkembang obyek wisata  di sepanjang pesisir  Kabupaten rembang  sehingga hanya diperlukan sentuhan  sedikit  saja  untuk  dapat  bersinergi  membangun  wilayah  pesisir  yang  berbasis  pada kelestarian  lingkungan.  Menurut  Page  dan  Ross  (2002),  ekowisata  terdiri  dari  tiga  prinsip  utama, diantaranya prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi. Prinsip Konservasi, artinya memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya yang berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen  terhadap  pelestarian  alam  serta  pembangunan  yang  mengikuti  kaidah  ekologis, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip Partisipasi Masyarakat. Perencanaan dan  pengembangan  ekowisata  harus  melibatkan  masyarakat  setempat  secara  optimal. Prinsip Ekonomi.  Pengembangan  ekowisata  dilaksanakan  secara  efisien,  dimana  dilakukan  pengaturan sumberdaya  alam  sehingga  pemanfaatannya  yang  berkelanjutan  dapat  mendukung  generasi masa  depan.  Pengembangan  ekowisata  wajib  memperhatikan  dampak  yang  akan  ditimbulkan seperti dampak ekologi, ekonomi dan sosial budaya (Panga dan Dewi, 2021).
Prioritas selanjutnya adalah Artisanal Fisheries . Pengertian artisanal fisheries adalah perikanan tradisional  yang  umumnya  rumah  tangga  nelayan  dengan  ciri-ciri  memiliki  modal  investasi  kecil, sarana perahu kecil, wilayah operasi penangkapan tidak terlalu jauh, dan hasil tangkapan untuk kebutuhan konsumsi (Wahyono, 2016). Dalam mengelola kawasan pesisir juga perlu memperhatikan nelayan  kecil  yang  mengantungkan  hidupnya  pada  sumberdaya  ikan  karena  mereka  akan melakukan kegiatan penangkapan atau budiaya ikan yang tidak ramah lingkungan atau bahkan merusak  demi  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarganya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena ketidaktahunan  masyarakat  terhadap  apa  yang  dilakukan  atau  karena  desakan  ekonomi.  Oleh karena  itu  keterlibatan  masyarakat  sangat  penting  dan  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam mengelola  kawasan  pesisir  yang  berkelanjutan.  Strategi  yang  paling  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  pengelolaan  kawasan  pesisir  adalah  pengawasan  pengembangan  oleh pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  wilayah pesisir  memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang berimbang  dan  obyektif  yang  dapat  berkontribusi  dalam  pemecahan  masalah  dan mengurangi konflik dalam pembangunan wilayah pesisir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling penting dalam pengelolaan kawasan pesisir  adalah Aspek Ekologi (Lingkungan) dengan memperhatikan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan sumberdaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap perencanaan pengembangan kawasan pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang harus memperhatikan aspek lingkungan. Secara keseluruhan skala prioritas dalam pengelolaan kawasan pesisir di  Desa  Pasarbanggi Kabupaten Rembang adalah pengembangan Silvofishery , Ecoturism, dan  Artisanal  Fisheries.  Dengan  demikian  strategi  pengembangan  Silvofishery  menjadi  prioritas utama  didalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Pasar  Banggi  Kabupaten  Rembang. Silvofishery merupakan budidaya ikan di Kawasan ekosistem mangrove tanpa harus mengkonversi atau merusak ekosistem mangrove sehingga keberlanjutan ekosistem mangrove tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  G.  (2019).  Pemetaan  Capaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  Dalam  Budidaya Perikanan Dengan Model Silvofishery (Studi Kasus: Perencanaan Budidaya Kepiting Silvofishery Di Desa Pulau Cawan). Selodang Mayang, 5(1), 17-22
Agungguratno,  E.Y.  &  Darwanto.  (2016).  Penguatan  Ekosistem  Mangrove  untuk  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Eko-Regional, 11(1), 1-9
Bengen, D.G. (2010). Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan  Berkelanjutan.  Prosiding  Pelatihan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Terpadu.  Pusat  Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK IPB.Bogor. pp. 28 – 55
BPS. (2020a). Kabupaten Rembang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang. Rembang.
BPS.  (2020b).  Statistik  Sumber  Daya  Laut  dan  Pesisir  :  Perubahan  Iklim  di  Wilayah  Pesisir.  In Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup (Ed.). Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Jakarta. Ekosafitri, K.H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Kabupaten Jepara. Journal of Regional and Rural Development Planning , 1(2), 145-157. doi: 10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157.
Fabianto,  M.D.  &  Berhitu,  P.Th.  (2014).  Konsep  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. Jurnal Teknologi , 11(2), 2054-2058
Karleuša, B., Krvavica, N., & Ružić, I. 2020. Selection of Appropriate Coastal Protection Structure Using AHP Method. Environmental Sciences Proceedings, 2(1), P.4. doi: 10.3390/environsciproc20200 02004
Latupapua, Y.T. (2007). Studi Potensi Kawasan dan Pengembangan Ekowisata di Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Doctoral dissertation. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Lazarus, E.D. (2017). Toward a Global Classification of Coastal Anthromes. Journal Land , 6(1), p.13. doi: 10.3390/land6010013
Lin,  L.  &  Pussella,  P.  (2017).  Assessment  of  Vulnerability  for  Coastal  Erosion  with  GIS  and  AHP Techniques.  Case  Study  :  Southern  Coastline  of  Sri  Lanka. Natural  Resource  Modeling , 30(e12146), 1 – 12. doi: 10.1111/nrm.12146 Mardijono. (2008). Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota  Batam.Tesis.Program  Studi  Magister  Manajemen  Sumberdaya  Pantai.  Program  Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai. Universitas Diponegoro. Semarang.
Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z. & Agus, SB. (2018). Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan  Laut  Pulau  Nusa  Manu  dan  Pulau  Nusa  Leun  di  Kabupaten  Maluku  Tengah. Journal  of Regional and Rural Development Planning, 2(1), 1-22.
Neumann, B., Ott, K. & Kenchington, R. (2017). Strong Sustainability in Coastal Areas : a Conceptual Interpretation of SDG 14. Sustainability Science, 12(6), 1019 – 1035. doi: 10.1007/s11625-017-0472-y Page, S. & Ross, K.D. (2002). Ecotourism. Pearson Education Limited. China. Prentice Hall. Panga, L. & Dewi, A.L. (2021). Penegakkan Hukum Terhadap Penerapan Retribusi Dan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Kali Biru Desa Bungkutoko Timur. Gorontalo Law Review , 4(2), 177-186
Perwitasari,  W.K.,  Muhammad,  F.  &  Hidayat,  J.W.  (2021).  Budidaya  Silvofishery  Di  Desa  Mororejo Kabupaten  Kendal  Untuk  Mendukung  Program  Budidaya  Berkelanjutan. Jurnal  Pengabdian Perikanan Indonesia, 1(3), 196-201
Razi,  F.  (2016).  Penggunaan  Analytical  Hierarchy  Process  dalam  Penentuan  Prioritas  Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan : Kasus di Kota Bogor. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan . 10(1), 47 – 59. doi: 10.33378/ jppik.v10i1.67 Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UU  No  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil. Republik Indonesia.
Saaty,  T.L.  (1990).  The  Analytic  Hierarchy  Process:  Planning,  Priority  Setting,  Resource  Allocation (Decision Making Series). McGraw-Hill.
Saaty, T.L. (1996). The Analytic Hierarchy Process (2nd ed.). RWS Publications. Saaty, T.L. (2008). Decisio Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Service Sciences , 1(1), 83 – 97. doi: 10.1108/JMTM-03-2014-0020
Safira,  E.  (2020).  Sustainable  Coastal  Resource  Development  in  Ulele,  Kota  Madya  Banda  Aceh. Constructivist Foyer , 2(2), 84 – 91.
Safrina.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  di  Aceh. Jurnal  Hukum Lingkunan, 2(1), 30-49. doi: 10.38011/jhli.v2i1.19 Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan  Kemiskinan  di  Wilayah  Kabupaten  Malang. Journal  of  Indonesian  Applied Economics . 3(1), 37 – 47.
Suryani,  N.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Dan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Berbasis  Tipologi  Di Wilayah Kepesisiran Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Jurnal Azimut . Edisi Khusus SMAR. p.1-8 Susanto, A. (2019). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara Berbasis Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika , 3(2), 21 -30 Trinanda, T.C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. Matra Pembaruan . 1(2), p.75 – 84. doi: 10.21787/ mp.1.2.2017. 75-84 Wahyono, A. (2016). Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan : Kasus Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jurnal Masyarakat & Budaya . 18(3), 319-338. doi: 10.14203/jmb. v18i3.550