## Jurnal Talenta Sipil

## Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

## Yangga Pangestu*, Hendra Suherman, Rini Mulyani, Nasfryzal Carlo
Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang *Correspondence email: yangga.pangestu@gmail.com
Abstak, Salah  satu  langkah  penting  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  masyarakat  adalah pembangunan perumahan dan permukiman yang tujuan utamanya adalah menyiapkan perumahan yang sejahtera dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat sejauh  mana efektifitas penerapan  pelaksanaan  program Bantuan  Stimulant  Perumahan Swadaya (BSPS)  yang mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan  mengambil  indikator  penilaian  tentang  rumah  layak  huni  berdasarkan  petunjuk  teknis  pelaksanaan kegiatan,  setelah  itu  dilakukan  penyebaran  kuesioner  pada  26  rumah  penerima  bantuan,  14  rumah  di  Nagari Surian  dan  12  rumah  di  Nagari  lolo.  Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  Skala  Likert  menggunakan Skala 5 yakni mulai dari Sangat Tidak Sesuai (STS) sampai dengan Sangat Sesuai (SS), agar proses pelaksanaan dapat  berjalan  dengan  maksimal  untuk  dapat  melihat  ancaman  yang  terjadi  dan  juga  melhihat  peluang  untuk dapat  mengoptimalkan  proses  pelaksanaan  maka  dilakukan  juga  analisis  dengan  Metode  SWOT.  Hasil  studi menunjukkan  penerapan  indikator  penilaian  yang  diambil  dari  petunjuk  teknis  pelaksanaan  masuk  kedalam kategori "sesuai" dimana untuk Nagari Surian berada pada angka 4.14 dari skala maksimum 5 dan untuk Nagari Lolo berada pada angka 4.16. Meskipun demikian, pada aspek penilaian akses air bersih di Nagari Lolo masuk dalam  kategori  "Cukup  Sesuai"  hal  ini  disebabkan  karena  belum  semua  rumah  bisa  dijangkau  oleh  air  dari PDAM,  sehingga  masyarakat  masih  mengandalkan  air  bersih  dari  sumur  warga  atau  sumber  mata  air.  Hasil analisis untuk nilai keswadayaan juga sangat bagus karena nilai swadaya masyarakat yakni sebesar 83% - 94%, peran  fasilitator  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  program  BSPS  karena  bisa  membantu masyarakat untuk memahami tujuan dari program BSPS itu sediri.
Kata Kunci : Efektivitas, program BSPS, swadaya, rumah layak huni, permasalahan lapangan
Abstract,  One  important  step  in  an  effort  to  meet  the  housing  needs  of  the  community  is  the  construction  of housing  and  settlements  whose  main  goal  is  to  prepare  prosperous  housing  with  adequate  and  affordable infrastructure,  facilities  and  utilities.  This  study  aims  to  be  able  to  see  the  extent  of  the  effectiveness  of  the implementation of the self-help housing stimulant assistance program which refers to technical guidelines. The analysis uses a descriptive qualitative approach, by taking assessment indicators about habitable houses based on  technical  instructions  for  the  implementation  of activities, After  that, questionnaires  were distributed  to 26 houses  receiving  aid,  14  houses  in  Nagari  Surian  and  12  houses  in  Nagari  Lolo  Sampling  take  with  using  a Likert  Scale  using  a  Scale  of  5,  starting  from  Very  Unsuitable  (STS)  to  Very  Suitable  (SS),  so  that  the implementation process can run optimally to be able to see threats that occur and also see opportunities to be able to optimize the implementation process is carried out also analysis using the SWOT MethodThe results of the  study  show  that  the  application  of  assessment  indicators  taken  from  technical  implementation  guidelines falls into the "appropriate" category where for Nagari Surian it is at 4.14 out of a maximum scale of 5 and for Nagari Lolo  it  is  at  4.16. However,  in  the  aspect  of  assessing access  to adequate tap  water in  Nagari Lolo  is included  in  the  "Quite  Appropriate"  category,  this  is  because  not  all  houses  can  be  reached  by  water  from Water Suplly Company, so people still rely on tap water from residents' wells or spring sources. The results of the analysis for the value of self-help are also very good because the value of community self-help is 83% - 94%, The  role  of  the  facilitator  is  also  very  influential  on  the  implementation  of  the  self  help  housing  stimulant assistant program because it can help the community to understand the purpose of the BSPS program itself.
Keywords:  Effectiveness,  the  self  help  housing  stimulant  assistant  program,  Self-help,  livable  houses,  field problem

## PENDAHULUAN
Rumah  memiliki  fungsi  yang  begitu  besar  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari.  Memiliki rumah  yang  layak  dapat  melindungi  seseorang  atau  sekelompok  orang  dari  segala  macam  bahaya. Namun  masih  banyak  kondisi  masyarakat  yang  hidup  kurang  sejahtera  sehingga  sulit  untuk  dapat membuat  rumah  layak  huni,  rumah  layak  huni  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  petunjuk  teknis

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
pelaksanaan  program  BSPS  meliputi:  1)  komponen  struktur  bangunan  (pondasi,  sloof,  kolom/tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding, 2) kecukupan minimum luas  bangunan  3)  akses  sanitasi  4)  akses  air  minum.  Salah  satu  langkah  penting  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhan  perumahan  masyarakat  adalah  pembangunan  dan  pembangunan  perumahan dan  permukiman  yang  tujuan  utamanya  adalah  menyiapkan  perumahan  yang  sejahtera  dengan prasarana,  sarana  dan  utilitas  yang  memadai  dan  terjangkau.  Sebagai  badan  pengambil  keputusan, pemerintah  telah  mengembangkan  program  yang  ditujukan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dengan memberikan  pemberdayaan  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  tidak  hanya  mengembangkan  program yang terfokus pada bantuan stimulus ekonomi dan bisnis, namun realisasi perumahan yang layak bagi masyarakat  miskin  tidak  luput  dari  perhatian  pemerintah,  salah  satunya  adalah  BSPS.  BSPS merupakan  salah  satu  penjabaran  dari  kebijakan  nasional  dalam  Rencana  Strategis  Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014, dan pembangunan perumahan dan pemukiman masih menghadapi tiga masalah  utama,  yaitu:  1)  ketersediaan  perumahan  yang  terbatas,  2)  peningkatan  hunian  tidak  layak huni yang ditempati oleh masyarakat serta prasarana, sarana lingkungan dan penunjang utilitas, dan 3) semakin  maraknya  permukiman  kumuh.  Tujuan  program  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2018. Pedoman No. 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bantuan  Stimulus Perumahan Swadaya dirancang untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah  (MBR).  Dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  No.  13/PRT/M/2016,  yang  menyatakan  dalam  pasal  Bantuan  Stimulus  Perumahan Swadaya,  BSPS  adalah  bantuan  pemerintah  dalam  bentuk  stimulus  terhadap  masyarakat  yang berpendapatan  rendah  untuk  meningkatkan  swasembada  untuk  pengembangan/perbaikan  kualitas rumah dan infrastruktur, fasilitas dan  utilitasnya. Namun masih banyak masyarakat yang  tidak dapat menikmati  program  ini  karena  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dirjen Perumahan,  seperti  pada  penelitian  (Dharma  dan  Bangun,  2022)  yang  menyebutkan  adanya masyarakat yang tidak bisa ikut program ini karena tidak memiliki sertifikat tanah dikarenakan rumah dan  tanah  yang  ditempati  diperoleh  secara  turun  temurun.  Masalah  waktu  pelaksanaan  dan  material juga  sering  menjadi  penyebab  keterlambatan  dalam  meyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  waktu yang  telah  direncanakan,  (Ardiyanti  dan  Widjonarko,  2017)  mengatakan  material  sempat  terlambat antara  1  –  6  minggu  dari  waktu  yang  telah  disepakati  sehingga  terjadi  keterlambatan  dalam  waktu pelaksanaan.  Kecamatan  Pantai  Cermin  dengan  luas  366  km²  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak 22.281 jiwa yang didominasi oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani (BPS, 2021).
Gambar 1. Rumah dengan struktur bangunan, pencahayaan, sanitasi yang sangat tidak memadai Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
Banyak keluarga yang bisa dikategorikan kedalam masyarakat berpenghasilan rendah sehingga banyak yang masih tinggal dirumah yang bisa dikatakan tidak layak huni, seperti struktur rumah yang masih  tidak  mempunyai  pondasi,  kolom  yang  tidak  ada,  dinding  yang  masih  terbuat  dari  kayu  yang hanya  dipakukan  diantara  pertemuan  sudut  kolom,  tidak  adanya  MCK,  luas  bangunan  yang  kurang dari  standar  rumah  layak  huni,  maka  perlu  dilaksanakan  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) agar masyarakat dapat tinggal dirumah yang layak  huni. Seperti dapat dilihat pada gambar  dibawah  ini  bahwa  rumah  yang  ditempati  masyarakat  rumah  semi  permanen,  tidak  adanya MCK,  ruang  yang  sempit.  Pada  proses  pelaksanaan  kegiatan  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  Direktorat  Jenderal  Perumahan  Kementerian  PUPR  mengeluarkan  surat  edaran  tentang bagaimana standar konstruksi bangunan, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Yangga  Pangestu et al.,  Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
Tabel 1. Standar Pedoman Rumah Layak Huni BSPS
Komponen Standar Indikator Standar Komponen Standar Indikator Standar Ketahanan bangunan Syarat kekuatan bangunan mencakup standar kekuatan komponen struktur dan non struktur suatu bangunan. Untuk komponen struktur bangunan mencakup, sloof, kolom/tiang,
balok dan rangka struktur atap. Sedangkan bagian kualitas struktur suatu bangunan terdiri dari dimensi, adukan campuran atau bahan bangunan, dan pengikat antar bagian- bagian dari struktur struktur tersebur. Sedangkan bagian-bagian non struktur bangunan terdiri dari lantai, dinding, kusen, daun pintu serta jendela, dan pelindung atap.
Akses air minum layak Untuk sarana air minum layak terdiri dari terpenuhinya akses air minum yang mudah dijangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh. Kecukupan luas tempat tinggal Untuk syarat minimum luas bangunan yang mencukupi dapat dilihat dari terpenuhinya standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan tempat tinggal. Untuk kecukupan minimum luasan bangunan per- orang dihitung 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah dapat dilihat dari ketersediaan lahan dan kemampuan untuk swadaya. Akses pencahayaan dan penghawaan Sarana penghawaan dapat dihitung dengan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan seperti bukaan jendela dengan mempertimbangkan sirkulasi udara. Untuk sarana pencahayaan setidaknya memiliki minimal 10%
(sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari yang masuk kedalam ruangan. Akses sanitasi layak Sanitasi yang layak terdiri dari bangunan sebagai tempat untuk mandi, cuci, kakus, serta septictank yang layak, tempat pembuangan sampah, saluran untuk pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi bisa dibuat di dalam rumah, pekarangan rumah, atau komunal (secara berkelompok) dengan jarak yang terjangkau dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.
Sumber: Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2021
Gambar 2. Rumah dengan luas bangunan yang kurang memadai
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
(Jannah et al, 2023) mengemukakan bahwasanya pada saat pelaksanaan program BSPS di Desa Siwalempu ada beberapa temuan dari hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai standar seperti: 1) Dimensi pondasi yang kurang dalam / kurang lebar, 2) Ikatan antara pondasi dengan sloof tidak ada, 3) Dimensi sloof yang tidak memenuhi standar, 4) Rumah tembok yang menggunakan kolom kayu, 5) Dimensi  kolom  yang  tidak  sesuai  standar,  6)  Diameter  tulangan  utama  yang  kurang  dari  10  mm,  7) Diameter tulangan utama kurang dari 10 mm dan tulangan sengkang kurang dari 8 mm, dan 8) Jarak antar  sengkang  yang  lebih  dari  15  cm.  Menurut  (Kumar  dan  Dina,  2020)  fungsi  kolom  sangat berpengaruh, karena banyak bangunan yang runtuh apabila terjadi bencana alam seperti gempa karena pada  sudut  pertemuan  dinding  tidak  diberi  kolom  struktur.  Selain  aspek  struktur  aspek  sanitasi  juga sangat  penting  bagi  rumah  layak  huni,  (Rahmayani,  2019)  mengatakan  masih  banyak  rumah  yang sudah  selesai  dibangun  tapi  tidak  memiliki  sanitasi  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan  juga

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
keterbatasan biaya. Efektivitas bisa dilihat  sebagai  salah  satu sebab dari factor yang lain.  Efektivitas dapat  juga  dikatakan  bahwa  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  bisa  tercapai  atau  dengan kata  lain  sasaran  dapat  dicapai  karena  ada  suatu  tahapan  kegiatan.  Kata  efektivitas  tidak  bisa disamakan dengan efisiensi, karena keduanya mempunyai arti yang berbeda meskipun dalam berbagi pengunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara  biaya  dan  hasil,  sedangkan  efektivitas  secara  langsung  dapat  dikaitkan  dengan  tercapainya tujuan. Kamus Ilmiah Populer mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau mendukung  tujuan.  Efektifitas  termasuk  salah  satu  dimensi  dari  produktivitas,  yaitu  tertuju  kepada tercapainya  kinerja  yang  maksimal,  pencapaian  target  yang  berhubungan  dengan  kualitas,  kuantitas dan  waktu.  Robbins  dalam  (Iskandar,  2018)  memaparkan  pengertian  efektivitas  sebagai  tingkat pencapaian  organisasi  dalam  jangka  pendek  dan  juga  jangka  panjang.  Maksudnya  ialah  efektivitas merupakan  sebuah  standar  pengukuran  untuk  menggambarkan  tingkat  keberhasilan  suatu  organisasi dalam meraih sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi  jalannya  suatu  organisasi,  bisa  dilakukan  lewat  konsep  efektivitas.  Konsep  ini merupakan  salah  satu variabel  untuk dapat menentukan apakah perlu dilaksanakan perubahan  secara optimal terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  secara  efisien,  dilihat  dari  sisi masukan (input) maupun  keluaran (output). (Nursifa,  2021)  Mengemukakan  pelaksanaan  bantuan stimulan  perumahan  swadaya  secara  organisasi  dan  sumber  daya  manusia  telah  terlaksana  dengan baik  karena  pemerintah  dan  fasilitator  berkolaborasi  dengan  baik  dalam  menerapkan  standar  yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan dapat  dikatakan  efisien  apabila  dilaksanakan  dengan  benar  dan  sesuai  prosedur,  sedangkan  efektif apabila  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  dengan  benar  dan  dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfaat. Tingkat efektifitas bisa juga diukur dengan  melakukan perbandingan antara rencana atau target yang ditetapkan dengan hasil tercapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dapat dikatakan efektif,  namun  apabila  usaha  atau  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  tidak  tercapai  seperti  apa  yang direncanakan,  maka  hal  itu  bisa  katakan  tidak  efektif.  (Malkanov  dan  Mayani,  2021)  Menerangkan bahwa  pada  proses  pelaksanaan  program  BSPS  di  Kecamatan  Singingi  berjalan  tidak  efektif  karena berasal  dari  sumber  daya  manusianya  seperti,  kurangnya  pendampingan  dilapangan  oleh  fasilitator, kurangnya tingkat keswadayaan oleh masyarakat penerima bantuan, terlambatnya suplai material oleh toko bangunan yang ditunjuk sehingga waktu pelaksanaan tidak dapat berjalan selesai sesuai rencana. Mengacu  pada  materi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  perumahan  dan  kawasan permukiman  intinya  keikutsertaan  masyarakat  tidak  hanya  dalam  upaya  terpenuhinya  rumah  secara fisik namun juga meliputi semua proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. (Rismanita et al, 2020)  Menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  pendekatan  agar  program  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik, Pendekatan  didalam  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  seperti  berikut: Pemberdayaan  masyarakat,  artinya  seluruh  rangkaian  pelaksanaan  kegiatan  (persiapan,  perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan perawatan) mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Keberpihakan kepada orang  miskin,  artinya  adapatasi  kegiatan  baik  dalam  proses  maupun  pemanfaatan  hasil  diusahakan memberikan dampak langsung bagi penduduk miskin. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  penuh  atas  penyelenggaraan  kegiatan  dan  kelanjutan rumah terbangun. Partisipatif, artinya masyarakat khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan akses untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan mulai dari tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pemeliharaan,  dan  pemanfaatan.  Keswadayaan, artinya  masyarakat  yang  mandiri  menjadi  faktor  utama  dalam  berhasilnya  tahapan  pelaksanaan kegiatan  BSPS.  Penguatan  kapasitas  lembaga,  artinya  pelaksanaan  kegiatan  diusahakan  dapat mendorong  tercapainya  kemandirian  pemerintah  daerah,  organisasi  masyarakat,  dan stakeholder lainnya dalam pengentasan masalah kemiskinan. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan  mendorong  tercapainya  kesetaraan  antara  pria  dan  wanita  dalam  tiap  tahapan  kegiatan  dan pemanfaatannya.
Pada program BSPS Swadaya partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh agar program ini dapat  berlangsung  untuk  bisa  mencapai  target  rumah  layak  huni,  namun  masih  banyak  masyarakat yang  kurang  memahami  maksud  dari  keswadayaan.  (Puryanto  dan  Rosadi,  2021)  mengatakan sosialisasi juga sangat penting dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat baik melalui pemerintah daerah  atau  fasilitator  yang  terlibat  dalam  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)
agar masyarakat paham bahwasanya ini adalah program bantuan stimulan bukan bedah rumah seperti yang  selama  ini  banyak  ditemui  dilapangan.  (Rizky et  al ,  2022)  pada  awal  pelaksanaan  program BSPS  di  Provinsi  Sumatera  Utara  kurang  berjalan  dengan  baik  karena  masyarakat  kurang  aktif melakukan keswadayaan sehingga ditakutkan sasaran rumah layak huni tidak tercapai, namun setelah dilakukan  pendampingan  secara  berkala  tingkat  kurangnya  partisipasi  atau  keswadayaan  masyarakat dapat  diminimalisir.  (Esariti et  al,  2020) juga  mengemukakan  fungsi  fasilitator  juga  sangat  berperan penting  agar  program  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  seperti  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat penerima bantuan  agar masyarakat paham apa maksud dan  tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut (Siregar dan Fardila, 2019) realita dilapangan masih banyak  rumah  yang  sudah  mendapatkan  bantuan  masih  terbilang  belum  layak  huni  seperti  belum mempunyai  MCK  yang  memadai,  dinding  rumah  yang  belum  diplester  serta  masih  mengandalkan semua  pekerjaan  yang  bergantung  kepada  tukang.  Program  ini  belum  bisa  dikatakan  tepat  sasaran yang  seharusnya  menjadi  penerima  bantuan  adalah  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  (MBR), namun banyak penerima adalah masyarakat yang berkecukupan dan mempunyai tempat tinggal yang layak (Herlina et al, 2021), juga mengemukakan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program ini  yang  mana  didalam  aturan  seharusnya  yang  menikmati  bantuan  ini  adalah  masyarakat  yang berpenghasilan  rendah  namun  rata-rata  penerima  bantuan  adalah  masyarakat  yang  berkecukupan dalam hal ekonomi dan juga memiliki rumah yang layak huni. (Farida, 2020) Mengemukan perlunya sosialisasi yang lebih lama sebelum program ini dapat terlaksana agar masyarakat paham bagaimana sebenarnya  program  BSPS  ini,  dan  pendampingan  yang  terus  menerus  kepada  masyarakat  penerima bantuan  agar  program  BSPS  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  digagas  oleh  Pemerintah. Dengan  adanya  sosialisasi  yang  baik  dan  pendampingan  secara  berkelanjutan  dapat  membuat pelaksanaan BSPS berjalan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh (Setiyarini dan Prathama, 2019) penetapan calon penerima bantuan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perumahan dimana program dapat berjalan dengan cepat karena PPK langsung mengevaluasi proposal penerima bantuan sehingga kegiatan pelaksanaan program BSPS dapat  segera dimulai, dan dari  segi pemanfaatan  bantuan  juga  sudah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dimana  masyarakat  yang  menerima bantuan mau melakukan swadaya agar bisa menutupi kekurangan biaya supaya tujuan program dapat terlaksana dengan baik.

## METODE
Suatu  penelitian  merupakan  proses  yang  terdiri  dari  beberapa  tahap.  Tiap  tahapan  merupakan bagian  yang  menentukan  untuk  menjalankan  tahapan  selanjutnya.  Teori-teori  yang  telah  ada merupakan dasar dalam melaksanakan penelitian serta mengacu pada latar belakang dan tujuan yang hendak  dicapai.  untuk  mendapatkan  penelitian  yang  baik,  dibutuhkan  suatu  urutan  langkah  yang cermat.  Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ialah  suatu  proses  yang  saling  berinteraksi  satu  sama  lainnya sehingga  setiap  langkah  perlu  dilaksanakan  secara  cermat.  oleh  karena  itu  pada  Bab  III  ini  berisi tentang metodologi penelitian yang akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian yang  mencakup  data  –  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  populasi  dan  sampel  penelitian, metode  pengumpulan  data,  metode  pengolahan  data  serta  diagram  alir  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  di  Nagari  Surian  dan  Nagari  Lolo  Kecamatan  Pantai  Cermin  Kabupaten  Solok  Sumatera Barat.  Kecamatan  Pantai  Cermin  memiliki  2 buah  nagari  yaitu  Nagari  Surian  dan  Nagari  Lolo  yang memiliki  luas  366  Km²  dengan  berbatasan  disebelah  Utara  dengan  Kecamatan  Lembah  Gumanti, sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Solok  Selatan,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Pesisir  Selatan,  dan  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Hiliran  Gumanti (Statistik, 2021). Pada penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 26 rumah yang terdapat di Nagari Surian 14 rumah dan 12 rumah di Nagari Lolo. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Daftar Penerima Bantuan BSPS Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2023
Nama Nagari Jumlah Penerima Bantuan Surian 14 rumah Lolo 12 rumah Total 26 rumah Sumber: Data penerima bantuan BSPS Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2023
Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Pantai Cermin Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Pengolahan dengan ArcGis)
Metode  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  adalah  sebagai  berikut:  Observasi  yaitu melaksanakan  pengamatan  langsung  terhadap  obyek  penelitian.  Penulis  melihat  secara  langsung bagaimana  keadaan  sebenarnya  rumah  sederhana  yang  berada  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  (Nagari Surian  dan  Nagari  Lolo).  Kuesioner  ini  didapat  dari  pustaka  acuan  dan  penelitian  terdahulu  yang saling  berkaitan  Kuesioner  adalah  melaksanakan  pengumpulan  data  dengan  memberikan  beberapa pertanyaan  kepada  responden.  dengan  penelitian.  Dengan  adanya  kuesioner  ini  responden  bisa  lebih memahami tujuan dari penelitian ini. Pemberian pertanyaan (kuesioner) dilakukan dengan secara tatap muka  langsung  dengan  responden,  dimana  yang  menjadi  responden  adalah  masyarakat  penerima bantuan  dan  fasilitator  yang  mendampingi  pelaksanaan  program  BSPS  dan  terlibat  langsung dilapangan. Wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan agar dapat menngabil langkah – langkah yang dibutuhkan agar tujuan dari program BSPS dapat  tercapai,  dimana  narasumber  adalah  orang  –  orang  yang  terlibat  langsung  dalam  proses pelaksanaan,  disini  penulis  mewawancarai  pihak  Wali  Nagari  yakni  Wali  Nagari  Surian  dan  Wali Nagari Lolo dan juga mewawancarai fasilitator yang mendampingi masyarakat dari awal pengusulan penerima  bantuan  hingga  selesai.  Metode  pengambilan  data  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu metode kuisioner bertipe pilihan, karena lebih mudah didalam memberikan jawaban dan waktu yang lebih  singkat,  maka  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  sesuai  dengan  pengalamannya. Dokumentasi  diambil  untuk  dapat  melihat  hasil  realisasi  pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya.  Data  yang  diambil  melalui  dokumentasi  yang  bertujuan  melengkapi  data penelitian  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  data  dapat  berupa  sejarah,  profil,  file  dan foto.Dokumetasi yang diambil berupa data penerima bantuan yang didapatkan dari fasilitator dan juga foto pelaksanaan. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner dan didapatkan  data  maka  akan  dilakukan  pengolahan  data  menggunakan  aplikasi Microsoft  Excel ,  dari data  hasil  penelitian  dijabarkan  didalam  skor  yang  tertinggi  hingga  terendah  (Widoyoko  2022:111). Setelah  jarak  interval  didapat  maka  akan  dapat  mengukur  bagaimana  pengaplikasian  standar bangunan ramah gempa yang dikeluarkan oleh Pemerintah apakah sudah sesuai apa belum.

## Tabel 3. Indikator Penilaian Kuesioner
Indikator Penilaian Ketahanan bangunan Akses air minum yang layak 1 Apakah bangunan rumah mempunyai pondasi batu kali 10 Apakah rumah memiliki akses air minum (baik PDAM maupun Sumur) 2 Apakah bangunan rumah mempunyai sloof beton Akses pencahayaan dan penghawaan 3 Apakah bangunan rumah mempunyai kolom beton 11 Apakah rumah memiliki sarana penghawaan yang cukup (minimal 5% dari luas lantai) Luas total jendela ………… 4 Apakah bangunan rumah mempunyai balok/ring balok beton 12 Apakah rumah memiliki sarana pencahayaan yang cukup (minimal 10% dari luas lantai) Luas total jendela ………….
5 Apakah bangunan rumah mempunyai rangka atap
Keswadayaan

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
Kecukupan ruang atau luas minimum bangunan 13 Apakah ada partisipasi penerima bantuan (Kecukupan lahan, material, tenaga) 6 Apakah luas ruangan cukup untuk anggota penghuni rumah (dengan luas perorang 7.2 m² dan tinggi ruang min 2.8 m) Jumlah anggota keluarga ……….
Luas rumah ………. Akses sanitasi yang layak
7 Apakah rumah memiliki saluran pembuangan air kotor
8 Apakah rumah memiliki sarana mandi, cuci, kakus
9 Apakah rumah memiliki septic tank
Sumber: Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya tahun 2021
Setelah  dilakukan  penyebaran  kuesioner  maka  akan  dilakukan  analisis  menggunakan  skala likert dengan skala 5 (lima) dengan diklasifikasikan menjadi: 1) sangat  sesuai (SS), 2) sesuai (S), 3) cukup sesuai (CS), 4) tidak sesuai (TS), 5) sangat tidak sesuai (STS). Setelah dilakukan analisis dari kuesioner  yang  telah  disebarkan  selanjutnya  juga  akan  dilakukan  analilsis  menggunakan  metode SWOT untuk dapat membantu bagaimana cara terbaik saat ini agar pelaksanaan program BSPS dapat berjalan maksimal, merancang strategi agar program BSPS dapat berjalan dengan baik, mencari tahu hal-hal yang bisa menghambat tujuan maupun pelaksanaan program BSPS, mencari tahu peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program BSPS agar sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak  huni.  Untuk  dapat  mengambil  kebijakan  dari  faktor  internal  untuk  menghadapi  permasalahan yang akan timbul dari luar maka dilakukan strategi untuk megatasi permasalahn tersebut dengan cara sebagai berikut: (1) Strategi SO: dilakukan untuk memperoleh alternatif efisien dengan menggunakan kekuatan  internal  untuk  memanfaatkan  peluang  eksternal.  (2)  Strategi  WO:  dilakukan  dengan menopang  kelemahan  internal  untuk  mengambil  keuntungan  dari  kesempatan  eksternal,  (3)  Strategi ST: dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal, dan (4) Strategi  WT:  untuk  memperoleh  alternatif  defensif  dengan  memanfaatkan  kelemahan  internal  untuk meminimalisir ancaman eksternal.

## HASIL
Pada  saat  proses  pengambilan  data  penulis  melakukan  observasi  langsung  kelapangan  tempat penerima bantuan BSPS didampingi oleh fasilitator yang terlibat langsung pada program ini, dimana fasilitator  pada  program  ini  terdiri  dari  dua  orang  fasilitator  yakni  fasilitator  Teknik  dan  fasilitator pemberdayaan,  faslitator  Teknik  berfungsi  untuk  menghitung  biaya  anggaran  untuk  pekerjaan  dan juga  memonitor  proses  pelaksanaan  agar  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan,  dan  fasilitator pemberdayaan  berfungsi  untuk  membantu  Masyarakat  membuat  laporan  administrasi  penggunaan dana,  dimana  untuk  fasilitator  Teknik  berasal  dari  jurusan  Teknik  Sipil  dan  untuk  fasilitator pemberdayaan berasal dari jurusan S1 Ekonomi, Meskipun semua proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah, pada proses pelaksanaan BSPS ini tak luput juga dari  kendala, seperti  yang dihadapi oleh beberapa penerima bantuan tentang susahnya mencari tukang untuk bekerja pada rumah mereka karena tidak semua orang punya kemampuan untuk melaksanakan  pekerjaan  kosntruksi  dan  faktor  cuaca  juga  menjadi  penghalang  pada  proses pelaksanaan
Gambar 4. Pengambilan data penerima bantuan dan kunjungan lapangan didampingi oleh fasilitator BSPS
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
Pada  proses  analisis  data  diambil  berdasarkan  kuesioner  yang  telah  disebarkan  kepada responden  yakni  masyarakat  penerima  bantuan  BSPS  yang  terdiri  dari  13  buah  pertanyaan,  setelah dilakukan penyebaran kuesioner berikut hasil dari isi kuesioner tersebut:
Tabel 4. Analisis Data Pelaksanaan BSPS di Nagari Surian
Analisis Data Nagari Surian Butir Pertanyaan Nilai Skor Rerata Jawaban Kategori X1 56 4.00 Sesuai (S) X2 56 4.00 Sesuai (S) X3 56 4.00 Sesuai (S) X4 56 4.00 Sesuai (S) X5 56 4.00 Sesuai (S) X6 65 4.64 Sangat Sesuai (SS) X7 56 4.00 Sesuai (S) X8 56 4.00 Sesuai (S) X9 56 4.00 Sesuai (S) X10 50 3.57 Sesuai (S) X11 68 4.86 Sangat Sesuai (SS) X12 59 4.21 Sesuai (S) X13 65 4.64 Sangat Sesuai (SS) Total 755 4.14 Sesuai (S)
Sumber: Hasil Analisis Data
Secara  keseluruhan  efektifitas  pelaksanaan  program  BSPS  yang  dilaksanakan  di  Nagari Surian  bisa  dikatakan  “Sesuai”  karena  rerata  jawaban  keseluruhan  adalah  4.1  yang  terletak  antara kelas  interval  >3.4  –  4.2  dan  untuk  nilai  swadaya  pada  proses  pelaksanaan  BSPS  di  Nagari  Surian berkisar  antara  Rp.  163.440.000,00  sampai  dengan  Rp.  254.240.000,00.  Dimana  nilai  persentase swadaya berkisar antara 89% sampai dengan 93%.

## Tabel 5. Analisis Data Nagari Lolo
Analisis Data Nagari Lolo Butir Pertanyaan Nilai Skor Rerata Jawaban Kategori X1 48 4.00 Sesuai (S) X2 48 4.00 Sesuai (S) X3 48 4.00 Sesuai (S) X4 48 4.00 Sesuai (S) X5 48 4.00 Sesuai (S) X6 60 5.00 Sangat Sesuai (SS) X7 48 4.00 Sesuai (S) X8 48 4.00 Sesuai (S) X9 48 4.00 Sesuai (S) X10 39 3.25 Cukup Sesuai (CS) X11 57 4.75 Sangat Sesuai (SS) X12 50 4.17 Sesuai (S) X13 59 4.92 Sangat Sesuai (SS) Total 649 4.16 Sesuai (S)
Sumber: Hasil Analisis Data
Secara  keseluruhan  efektifitas  pelaksanaan  program  BSPS  yang  dilaksanakan  di  Nagari  Lolo bisa  dikatakan  “Sesuai”  karena  rerata  jawaban  keseluruhan  adalah  4.2  yang  terletak  antara  kelas interval  >3.4  –  4.2  dan  untuk  nilai  swadaya  dari  masyarakat  penerima  bantuan  berkisar  antara  Rp. 95.340.000,00 sampai dengan Rp. 290.560.000,00. Dimana untuk nilai swadaya masyarakat penerima bantuan BSPS di Nagari Lolo berkisar antara 83% sampai dengan 94%. Proses pelaksanaan program Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  tahun  anggaran  2023 berjalan  dengan  baik,  karena  dari  hasil  penilaian  kuesioner  semua  indikator  penialaian  berada  pada kategori Sesuai (S) dimana nilai rerata jawaban kuesioner di Nagari Surian yakni 4.1 dan Nagari Lolo 4.2  yang  berada  pada  rentang  nilai  >3.4  –  4.2,  seperti  dapat  dilihat  pada  aspek  ketahanan  bangunan dimana semua indikator penilaian seperti pondasi yang terbuat dari batu kali, sloof, kolom, balok/ring balok yang terbuat dari beton dengan diameter besi yang dipakai untuk tulangan utama adalah besi Ø

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
10 mm dan tulangan sengkang besi dengan diameter Ø 8 mm dengan jarak antar sengkang maksimal 15 cm dan atap yang mempunyai rangka dari kayu dan juga penutup atap yang menggunakan seng,
Gambar 5. Diameter tulangan dan jarak sengkang pada sloof dan ring balok Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
Namun pada indikator penilaian akses air minum yang layak di Nagari Lolo skor rerata adalah 3.25 yang berada pada rentang >2.6 s/d 3.4 yang termasuk kedalam kategori “Cukup Sesuai” hal ini disebabkan di Nagari Lolo masih banyak masyarakat yang air bersihnya masih mengambil air sawah
Gambar 6. Rumah penerima bantuan yang dilengkapi pondasi batu kali, sloof, kolom dan ring balok Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
Gambar 7. Rumah salah satu penerima bantuan yang rangka atap dan atapnya telah selesai dikerjakan.
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)
Untuk  kebutuhan  MCK  atau  mata  air  yang  diambil  menggunakan  slang  untuk  air  minumnya. Juga  telah  dilakukan  wawancara  dengan  pihak  Nagari  yakni  Nagari  Surian  sebagai  berikut:  (1) Pelaksanaan  sosialisasi  sudah  dilakukan  dengan  baik  diawal  sebelum  proses  pelaksanan  kegiatan namun  setelah  berjalannya  pekerjaan  masih  banyak  yang  tidak  konsisten  terhadap  kesepakatan  yang

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
telah  dibuat  diawal,  seperti  pada  awal  sosialisasi  rumah  yang  dibangun  ukurannya  sudah  ditetapkan namun  setelah  proses  pelaksanaan  ukuran  rumah  malah  diperbesar  sehingga  menambah  biaya  untuk pembelian material. (2) Banyak masyarakat yang seharusnya masuk dalam kategori penerima bantuan tetapi  karena mereka  tinggal di tanah ulayat  yang tidak mempunyai  surat  kepemilikan atau alas hak, maka  dipending  dulu  untuk  menerima  bantuan  sampai  keluar  aturan  yang  memperbolehkan  mereka bisa  menerima  bantuan  atau  mereka  mengurus  alas  hak  katas  tanah  tersebut  terlebih  dahulu.  (3) ketidaktahuan  masyarakat  tentang  bantuan  BSPS  seperti  adanya  tanggung  renteng  sehingga  apabila ada anggota kelompok yang progress pekerjaannya belum bisa untuk melakukan pencairan dana dapat menghambat  proses  pelaksanaan  kegiatan.  Dan  untuk  Nagari  Lolo  pada  saat  proses  pelaksanaan masih  didapati  kendala  sebagai  berikut:  (1)  terkait  masalah  tanah,  ada  masyarakat  yang  yang seharusnya  layak  untuk  mendapatkan  bantuan  tapi  karena  tinggal  diatas  tanah  ulayat  atau  pusaka tinggi maka tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat atau alas hak sehingga untuk masyarakat yang mengalami  permasalahan  tersebut  harus  ditunda  untuk  menerima  bantuan  sampai  ada  kejelasan tentang  surat  tanah  tersebut,  (2)  untuk  swadaya  ada  masyarakat  pada  saat  proses  pelaksanaan melakukan gotong royong yang dibantu oleh saudara – saudaranya namun ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan tukang dan anggota keluarga sehingga pekerjaan tidak dapat cepat terselesaikan, (3) distribusi bahan bangunan yang sulit karena rumah berada ditengah persawahan sehingga material baik semen, batako, pasir harus diangkut secara manual menggunakan tenaga manusia, (4) SDM yang masih  belum  memahami  tujuan  dari  BSPS  seperti  pada  saat  awal  sosialisasi  rumah  yang  dibangun disarankan  maksimal  36  M²  tanpa  kamar  namun  pada  saat  proses  pelaksanaan  nyatanya  banyak ditemukan  masyarakat  yang  memperbesar  ukuran  rumah  dan  membuat  kamar  sehingga  kekurangan dana  dan  menyebabkan  proses  pelaksanaan  terlambat  untuk  melakukan  pencairan  dana,  dan  juga masalah  inkonsistensi  tentang  aturan  pelaksanaan  BSPS  masih  terjadi.  Namun  dari  pihak  Nagari membantu  mencarikan  solusi  dari  permasalahan  tersebut  seperti  membantu  mengutangkan  material kepada toko bangunan agar proses pelaksanaan tidak terganggu.
Berdasarkan  perbandingan  dengan  penelitian  terdahulu  pelaksanaan  program  BSPS  di Kecamatan Pantai Cermin lebih baik dari pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jannah et al , 2023) dimana pada proses pelaksanaan BSPS di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol masih ada rumah yang menggunakan kolom dari kayu, diameter tulangan utama yang kurang dari 10 mm dan diameter tulangan  sengkang  yang  kurang  dari  8  mm,  jarak  antar  sengkang  yang  lebih  dari  15  cm  dimana pekerjaan  ini  tidak  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  (juknis)  pelaksanaan  kegiatan  BSPS  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  yakni  Direktorat  Jenderal  Perumahan  yang  bernaung  dibawah Kementerian PUPR.
Setelah  dilakukan  pengamatan  langsung  kelapangan  dengan  didampingi  oleh  fasilitator  yang terlibat langsung dalam program BSPS melalui observasi dan wawancara kepada pihak – pihak yang terlibat langsung maka terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program BSPS ini, sehingga dianalisa cara untuk menghadapi permasalahan tersebut:

## Strategi SO (Strenghts & Opportunities)
Fasilitator  dapat  mengarahkan  masyarakat  penerima  bantuan  dalam  membuat  alur  proses pelaksanaan  supaya  pada  proses  pelaksanaan  bisa  berjalan  sesuai  aturan  dan  target  yang  sudah ditetapkan,  Adanya  ketersediaan  dana  untuk  proses  pelaksanaan  BSPS  dan  adanya  pendamping (fasilitator)  dapat  membuat  pelaksanaan  program  BSPS  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga masyarakat  mengerti  bagaimana  tujuan  dari  program  BSPS.  Adanya  dana  pendamping  untuk operasional  juga  sangat  membantu  agar  pihak  Pemerintah  Pusat  dapat  berkomunikasi  dengan Pemerintah Daerah tentang program BSPS baik pemerintah pusat  yang turun langsung atau diwakili oleh fasilitator.

## Strategi WO (Weakness & Opportunities)
Fasilitator dapat mendampingi masyarakat agar pelaksanaan program BSPS bisa sesuai dengan tujuan  yang  tercantum  dalam  petunjuk  teknis  (juknis)  BSPS,  masyarakat  penerima  bantuan  harus membuat  perjanjian  dengan  suplier  agar  proses  distribusi  bahan  bangunan  tidak  terjadi  kendala keterlambatan waktu pekerjaan dengan didampingi oleh fasilitator.

## Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

## Strategi ST (Strenghts & Threats)
Apabila  terjadi  perubahan  regulasi  yang  baru  maka  Pemerintah  Pusat  harus  segera berkomunikasi  dengan  Pemerintah  Daerah  agar  pada  saat  proses  pelaksanaan  tidak  terjadi  kendala yang  dapat  menghambat  program  BSPS.  Saling  membantu  dalam  penggunaan  pekerja  atau  tukang seperti  contoh  satu  minggu  dirumah  si  A  satu  minggu  kemudian  dirumah  si  B  atau  dapat  mencari tukang  dari  kampung  sebelah.  Semua  proses  administrasi  harus  segera  dilengkapi  agar  dapat melakukan penarikan dana dengan cepat dan segera dibayarkan ke toko bangunan supaya tidak terjadi kendala distribusi material yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu.

## Strategi TW (Threaths & Waekness)
Harus dilakukan penambahan tenaga pada saat cuaca bagus dan bahan bangunan harus di stok. Harus dilakukan pendampingan secara terus menerus agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan  tujuan,  Pada  saat  akan  mulai  proses  pekerjaan  harus  dibuat  komitmen  dengan  tukang  agar dapat  menyelesaikan  pekerjaan  hingga  selesai  dan  komitmen  dengan  toko  bangunan  agar  bahan bangunan tidak terlambat untuk didatangkan,
Gambar 8. Rumah penerima bantuan BSPS sebelum dan sesudah dikerjakan Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

## SIMPULAN
Sesudah  penelitian  dilakukan  pada  proses  pelaksanaan  BSPS  di  Kecamatan  Pantai  Cermin Kabupaten  Solok  tahun  anggaran  2023  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun anggaran 2023 yang dilakukan  di  dua  Nagari  yaitu  Nagari  Surian  dan  Nagari  Lolo  sudah  terealisasi  dengan  baik  karena factor-faktor  rumah  layak  huni  yang  tertera  didalam  petunjuk  teknis  (juknis)  pelaksanaan  kegiatan yang dibuat oleh pemerintah sudah terpenuhi semua, walaupun untuk aspek penilaian air minum yang layak  masih  termasuk  kategori  Cukup  Sesuai  (CS)  dikarenakan  banyaknya  masyarakat  yang mengakses  air  minum  mengandalkan  air  sawah  untuk  MCK  maupun  mata  air  yang  dialiri  dengan slang air kerumah – rumah. Sedangkan efektifitas pelaksanaan dapat dilihat keswadayaan masyarakat sangat bagus sebab rumah lama sebelum dilakukan pekerjaan masih banyak rumah strukturnya masih menggunakan kayu, namun setelah dilakukan proses tahapan pelaksanaan rumah menjadi layak huni dengan  terpenuhinya  standar  rumah  layak  huni  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  meskipun  begitu  pada saat tahapan pelaksanaan masih ditemui kendala seperti susahnya mencari tukang, cuaca yang sering tidak  menentu  sehingga  mengganggu  pekerjaan,  juga  ada  masyarakat  yang  merubah  ukuran  rumah pada  proses  pelaksanaan  dimana  pada  tahap  awal  sosialisasi  fasilitator  menyarankan  rumah  untuk dibuat  dengan  ukuran  36  M²  tidak  ada  kamar  tidur  namun  ada  masyarakat  yang  membuat  ukuran rumah lebih dari itu dan mempunyai kamar tidur, namun pada akhirnya masyarakat penerima bantuan dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sebelum  habis  kontrak  pelaksanaan.  Supaya  tahapan  pelaksanaan program  BSPS  bisa  berjalan  dengan  lancar  untuk  periode  berikutnya  maka  penulis  sudah  membuat analisis dengan menggunakan metode SWOT, untuk dapat menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dari  dalam  dan  juga  mampu  membaca  peluang  serta  ancaman  yang  datang  dari  luar  dan  juga  telah dilakukan  penyusunan  strategi  supaya  proses  pelaksanaan  bisa  berjalan  dengan  baik  seperti  dengan adanya  masyarakat  yang  mau  berswadaya  ditambah  dengan  adanya  fasilitator  pendamping  maka
program  BSPS  dapat  dikontrol  dengan  baik  untuk  apa  saja  dana  bantuan  dapat  dimanfaatkan  dan sisanya dapat menggunakan swadaya dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti, Utari, and W Widjonarko. 2017. “Evaluasi Program Perumahan Swadaya Di Kabupaten Boyolali.” 5(1): 71–80. Universitas Diponegoro
Dharma,  Budi,  and  Matius  Bangun.  2022. “Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh.” Universitas Darma Agung Esariti,  Landung,  Fitri  Fauziah,  and  Artiningsih  Artiningsih.  2020.  “Implementasi  Pengarusutamaan Gender  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Hunian  Pada  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Semarang.” Jurnal Permukiman 15(2): 107.
Farida,  Ida.  2020. “Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  Pada  Dinas Perumahan  Dan  Permukiman  Di  Kabupaten  Subang.” Dinamika  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara 7: 35–47. ISSN 2614-2945.
Herlina,  Dewi,  Zuhrinal  Nawawi,  and  Tuti  Anggraini.  2021. “Analisis  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS)  Dalam Menyediakan Rumah  Layak  Huni  Di  Kelurahan  Berohol Kecamatan  Bajenis  Kota  Tebing  Tinggi.” Studia  Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam,  Volume VII No. 1: 144–57.
Iskandar,  Ismawaty.  2018. “Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Perumahan  Swadaya  Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto .” Universitas Bosowa Jannah,  Hartin  Miftahul,  Herwan  Sastrawan,  and  Harinida  Wahyuni  Adda.  2023. “Efektifitas Pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (  BSPS  )  Di  Desa  Siwalempu Kecamatan Sojol.” Jurnal Jempper 2(2). E-ISSN : 2809-6037 P-ISSN : 2809-5901
Direktorat Jendral Perumahan Kementrian PUPR. 2021. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya . Jakarta: Kementrian PUPR.
Kumar,  Rohit,  and  Adhikari  Dina.  2020.  18  Bulletin  of  Earthquake  Engineering 2015  Nepal Earthquake :  Seismic  Performance  and  Post  ‑  Earthquake  Reconstruction  of  Stone  in  Mud Mortar Masonry Buildings . Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s10518-020-00834-y. Malkanov, Ikhwan, and Mayani. 2021. “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.” 8(1601110248): 1–19. Universitas Riau Nursifa. 2021. “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli Toli.” 1(12). Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.12 Mei 2021.
Puryanto,  and  Rahmad  Rosadi.  2021. “Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  Di  Kecamatan  Padang  Laweh  Kabupaten  Dharmasraya  Tahun  2019.” Ensiklopedia Social Review 3(1): 85–91.
Rahmayani,  Elsa.  2019. “Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS) Terhadap  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di  Nagari  Bukit  Tandang  Kecamatan  Bukit  Sundi Kabupaten Solok.” Universitas Negeri Padang.
Rismanita,  Islaeny,  Zaili  Rusli,  and  Harapan  Tua.  2020.  “Impelemtasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 15(4): 589–98.
Rizky,  Dinnie  Ananda,  Suprapto  Siswosukarto,  and  Ashar  Saputra.  2022. “Analisis  Prioritas Pengendalian Resiko Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Provinsi Sumatera Utara.” Juitech Vol 6(1): 9–21. e-ISSN : 2597-7261
Setiyarini,  Altesa  Wahyudiana,  and  Anantha  Prathama.  2019. “Implementasi  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS)  Di  Desa  Sambigede  Kecamatan  Binangun  Kabupaten  Blitar Provinsi Jawa Timur.” Public Administration Journal, 3(1), 1-10. Siregar,  Hairani,  and  Sovia  Fardila.  2019. “Sosialisasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (  Bsps  )  Di  Nagari  Tanjung  Barulak  Kecamatan  Batipuh  Kabupaten  Tanah  Datar Sumatera Barat.” Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi (2023) 3(1): 471–74.
Badan Pusat Statistik. 2021. Kecamatan Pantai Cermin Dalam Angka . Kabupaten Solok Undang-Undang  No  1  Tahun.  2011. Tentang  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman .  Jakarta: Kementrian PUPR
Widoyoko,  Eko  Putro.  2022. Teknik  Penyusunan  Instrumen  Penelitian .  Yogyakarta:  PUSTAKA BELAJAR.