Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat
St. Maryam 1*, M. Irwan 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
*Corresponding Author : maryamnanang@gmail.com Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Pembangunan, Pertumbuhan, Inklusif, Kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indeks pembangunan/pertumbuhan ekonomi Inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu yang sama.
Hasil kajian ini akan memberikan gambaran tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif dengan lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik analisis mernggunakan analisis kuantitatif dengan mengacu pada indicator pembangunan/pertumbuhan inklusif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan tahun 2010 termasuk tambang mengalami kontraksi pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95 persen.  Indeks Pembangunan inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat pada priode 2013-2020 berada pada katagori “memuaskan” dengan rata-rata sebesar 5,36. Indeks Pertumbuhan Inklusif (Subpilar 1) berada dalam katagori memuaskan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2013-2020 rata-rata sebesar 66,17 berada dalam katagori “Sedang” (60<=IPM<70).  Usia harapan hidup penduduk tahun 2013 -2020 rata-rata sebesar 65,58 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata sebesar 13,20 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk adalah 6,90 tahun dan Pengeluaran perkapita penduduk rata-rata sebesar Rp 9.738.000,-.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia maupun wilayah provinsi, kabupaten/kota hingga saat ini masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja perekonomian. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi menjadi outcome dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa nilai pendapatan nasional riil juga meningkat (Sukirno, 2015). Namun demikian pertumbuhan yang tinggi tersebut harus diimbangi pula oleh distribusi pendapatan yang merata antar golongan masyarakat. Dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berada pada level bawah (Ramadhan, dkk, 2019).
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejatinya akan mengantarkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Indikatornya adalah terbukanya kesempatan kerja yang luas diimbangi dengan penurunan angka pengangguran sekaligus diikuti pula oleh menurunnya angka kemiskinan. Jika hal itu terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi telah tergolong dalam  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Inklusif.  Menurut Ramoss, ett all (2013) dalam Ramadhan, dkk (2019), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan output sebagai tujuan akhir, akan tetapi lebih mengutamakan pada dampak pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu peningkatan kesempatan kerja dan dapat memaksimalkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (dimensi participation) sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (dimensi benefi sharing) . Selain ditentukan oleh faktor-faktor
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ukuran keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah juga ditentukan dari kemampuan daerah tersebut mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya kemampuan menekan kesenjangan antar golongan (Hapsari, 2019).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus memacu pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai diimbangi dengan menurunnya penduduk miskin secara relatif serta bertumbuhnya penduduk menuju katagori kelas menengah. mencerminkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah tergolong inklusif.  Rangkaian pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat penuh dengan tantangan dan hambatan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat turut mewarnai dinamika perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Faktor internal juga turut memberikan kontribusi terhadap berfluktuasinya perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama priode tahun 2013–2018, pencapaian pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan tahun  2010 rata-rat sebesar 5,4  persen tanpa pertambangan biji logam  dan   5,58 persen dengan pertambangan biji logam. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran lebih dari 5 persen menunjukkan keadaan yang besarnya sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada priode yang sama.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses pembangunan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang relatif baik itu menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat tergolong dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inkslusif. Kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat belum mampu menuju ke
pertumbuhan ideal pasca gempa bumi tahun 2018, bahkan  pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 0,64 % (dengan tambang) sebagai dampak dari covid-19. Kondisi pererkonomian yang demikian mengindikasikan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat jauh dari target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pertumbuhan yang negatif ini tentunya akan merambah pada kondisi variabel-variabel lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan dan lainnya. Dengan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dan dinamis ini, akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terlebih di era pandemi covid-19 proses pembangunan yang telah diprogramkan akan mendapat penyesuaian kembali karena adanya keterbatasan serta lebih tertuju pada skala prioritas penanganan covid-19.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pembangunan dan pertumbuhan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sekaligus terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi inklusif menurut Ramos dan Lammens merupakan suatu proses yang mencakup dimensi benefit-sharing dan dimensi participant . Untuk mengukur tingkat pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif didekati dengan indeks inklusifitas untuk mengetahui capaian untuk memperoleh pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan kesempatan kerja (Ramadhan, dkk, 2019). Salah satu unsur yang berkenaan dengan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi Inklusif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tambunan (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu indikator kunci yang tergolong dalam indeks pembangunan inklusif.
Peningkatan kualitas manusia melalui berbagai indikatorr yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat melalui berbagai strategi kebijakan. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat apakah tergolong inklusif dan bagaimana katiannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Indeks Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu yang sama. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pembangunan Ekonomi Inklusif
Menurut International Diability and Development Consortium ( IDDC), pembangunan ekonomi inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya di dalam proses pembangunan. dari Rauniyar dan Kambur (2009) mengatakan sebuah pembangunan dikatakan inklusif pada saat semua anggota dari sebuah komunitas berpartisipasi di dalamnya dan distribusi yang sama terhadap proses tersebut tanpa melihat kondisi-kondisi atau latar belakang pribadi mereka. Tambunan
(2015;2016). Prasetyanyoko, dkk (2012) mengatakan bahwa pembangunan inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakangnya, agamanya, sukunya, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Pengkajian tentang pembangunan ekonomi inklusif di antaranya dilakukan oleh Warsilah (2015) yang menyimpulkan bahwa pendekatan pembangunan inklusif merupakan bagian dari penerapan konsep pembangunan yang bertumpuk pada aspek sosial dan merupakan jawaban untuk mengurangi terjadinya eksklusi sosial akibat salah urus pembangunan yang terlalu bertumpu pada konsep mengejar pertumbuhan atau pada kemajuan ekonomi semata. Hasil penelitiannya di kota Solo membuktikan bahwa pendekatan pembangunan inklusif mampu mereduksi terjadinya eksklusi sosial dan mendorong terjadiny inklusi sosial dengan mengikutsertakan warga kota untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota.
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pertumbuhan ekonomi inkslusif adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dalam hal ini konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang proo poor. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Mengacu pada dua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok) (Amalina, S. dkk, 2013).
Menurut Terry McKinley (2010) yang dikutip oleh BPS  Yogyakarta (2016), bahwa ciri dari pertumbuhan yang inklusif adalah:  (1) Pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh semua penduduk; (2) Pertumbuhan tersebut dapat sama dengan atau mungkin lebih tinggi bagi penduduk miskin; (3) Pertumbuhan harus bersifat inklusif di semua sektor; (4) Inklusif berarti kecenderungan persamaan kesempatan penduduk semakin berkurang; (5) Kesenjangan kemiskinan harus berkurang dari waktu ke waktu; (6) Peran langsung pemerintah semakin berkurang.
Pengkajian tentang pertumbuhan ekonomi inklusif telah dilakukan oleh Amalina S. dkk (2013) tentang fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2008-2012 belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.  Sedangkan pada tahun 2009- 2012 tidak satupun provinsi yang memiliki pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bukan fenomena yang konsisten di Indonesia. Fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Meskipun demikian, persentase jumlah provinsi di IBB memiliki kecenderungan semakin menurun terutama sejak tahun 2010.
Hartati (2021) telah melakukan kajian tentang Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam mencapai inklusifitas
terwujud pada tahun 2013-2015 dalam satu dekade terakhir dan tidak konsisten dalam 10 tahun terakhir. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun kebijakan di bidang pendidikan oleh pemerintah selama priode pengamatan seperti perbaikan system pendidikan yang lebih modern, pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain, namun pengaruh dari hasil berbanding terbalik. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah di bidan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Namun melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan belum maksimal hasil yang dicapai.
Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah tergolog inklusif atau tidak inklusif dapat diketahui dari besaran Indeks. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (Bappenas, 2019). Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif atau disebut dengan indeks pertumbuhan inklusif ( Inklusive Growth Index = IGI ) merupakan angka
yang menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara maupun wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada dalam negara tersebut.  Besaran yang dihasilkan oleh Inklusive Growth Index (IGI) dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang telah dilaksanakan.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. a. Pilar I yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, terdiri dari 3 sub pilar yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 3 indikator; (2) Kesempatan kerja yang terdiri dari 3 indikator dan (3) Infrastruktur ekonomi yang terdiri dari 3 indikator.
b. Pilar II yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri dari 2 sub pilar yaitu (1)
Ketimpangan terdiri dari 3 indikator; (2) Kemiskinan yang terdiri dari 2 indikator;
c. Pilar III yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan yang terdiri dari 3 sub pilar yaitu (1) Kapabilitas manusia terdiri dari 3 indikator; (2)
Infrastruktur dasar terdiri dari 2 indikator; dan (3) Keuangan inklusif terdiri dari 2 indikator.
Kriteria Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif adalah:
a. Jika besarnya indeks yang dicapai 1 – 3 masuk katagori “tidak memuaskan.
b. Jika besarnya indeks yang dicapai 4 – 7 masuk katagori “memuaskan”
c. Jika besarnya indeks yang dicapai 8 – 10 masuk katagori “sangat memuaskan”

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau terjemahan Human Development Index (HDI) merupakan salah satu konsep yang masih ideal dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup manusia. Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia ( Human Development Index) suatu metode yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.  Indeks Pembangunan manusia dipergunakan untuk mengukur dan melakukan pemringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara maupun di dunia (termasuk di daerah). Menurut Arsyad (2010), Kuncoro (2013). Berdasarkan Indeks IPM-nya, negara- negara di dunia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
a. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah ( low human development) , bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50, berarti negara tersebut tidak memperhatikan pembangunan aspek manusianya;
b. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang menengah ( medium human development) , bila memiliki nilai IPM antara 0,51 sampai 0.79, berarti mulai memperhatikan aspek manusianya;
c. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi ( high human development) , bila memiliki nilai IPM antara 0,80 sampai dengan 1, berarti negara
tersebut amat memperhatikan manusianya.
Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi Inklusif, Hapsari (2019), mengadakan kajian tentang Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupateb/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa variabel yang dikaji berkenaan dengan pertumbuhan inklusif adalah Pendapatan Perkapita, Angka Pengangguran. Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari hasil kajiannya adalah berdasarkan Indeks Pertumbuhan Inklusif ( Inclusif Growth Index) terdapat enam Kabupaten/Kota yang masuk dalam katagori sangat memuaskan (8-10), dua puluh lima Kabupaten/Kota yang masuk dalam katagori memuaskan (4-7)  dan terdapat empat Kabupaten dalam katagori kurang memuaskan (<4) . Hasil penelitian ini menggunakan indicator indeks pertumbuhan sebagai kriteria tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif dengan berbagai kriteria.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat. yang telah diraih selama tahun 2013 – 2020. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 wilayah kabupaten/kota yang tersebar pada dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dalam kajian ini, data yang dibahas dan dianalisis tidak menampilkan secara terpisah kondisi yang terjadi di seluruh kabupaten/kota, melainkan kondisi makro yang menggambarkan keadaan menyeluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
bersumber dan diperoleh dari berbagai instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Instansi tersebut seperti BPS NTB, Bappeda NTB, BPS maupun penelusuran data yang tersedia melalui media cetak maupun internet serta dari berbagai literature dan informasi yang berkaitan dengan analisis penelitian ini. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi maupun IPM dan komponennya dilakukan dengan menggunakan tabel maupun grafik. Karena data yang diperoleh merupakan data akhir yang telah diolah instansi terkait dengan menggunakan formula-formula yang baku.
b. Untuk mengetahui inkusivitas pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi menggunakan Indeks Pembangunan ekonomi Inklusif dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1) Jika indeksnya sebesar 0 – 4 dikatagorikan “kurang memuaskan”
2) Jika Indeksnya sebesar 5 – 7 dkatagorikan “memuaskan”
3) Jika indeksnya sebesar 8 – 10 dikatagorikan “sangat memuaskan”.
c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah mengikuti kriteria berikut (Arsyad, 2010, Kuncoro, 2013).
1) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah ( low human development) , bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50, berarti negara tersebut tidak memperhatikan pembangunan aspek manusianya;
2) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang menengah ( medium human development) ,  bila memiliki nilai
IPM antara 0,51 sampai 0,79, berarti  mulai memperhatikan aspek manusianya;
3) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi ( high human development) , bila memiliki nilai IPM antara 0,80 sampai dengan 1, berarti negara tersebut amat memperhatikan manusianya.
d. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi rata – rata per tahun, menggunakan rumus sebagai berikut :
r = [( 1 𝑥 100 % ]    atau dengan faktor penggabungan:
t n = to (1+r) n-1
Dimana : r  =  laju pertumbuhan PDB rata – rata per tahun;
n = jumlah tahun;
tn  =  tahun terakhir periode; to  =  tahun awal periode;
(1  +  r) n-1 = menggambarkan faktor penggabungan
e. Untuk mengetahui rata dari setiap variabel dan indikator yang dianalisis menggunakan formukasi sebagai berikut:

## 𝑋 ∑
Dimana  : 𝑋 = Rata-rata setiap variabel dan indikator
∑ Xi  = Jumlah variabel atau indikator
n =  Jumlah tahun

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian suatu
bangsa atau wilayah di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah merupakan suatu angka yang menunjukkan adanya perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya, baik berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui kinerja ekonomi pada daerah tersebut selama priode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi acuan untuk menyusun program pembangunan pada masa-masa selanjutya.
Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-
2020 mengelami pergerakan yang berfluktuatif, baik mengalami penurunan maupun peningkatan. Besarnya perubahan nilai PDRB yang diperoleh pada setiap tahun menyebabkan terjadinya pergerakan yang berfluktuatif tersebut.  Besarnya nilai output yang diperoleh dari memadu berbagai faktor produksi telah memberikan hasil pertumbuhan ekonomi baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Khususnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan dibandingkan pertumbuhan secara nasional terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2013 -2020 berdasarkan harga konstan tahun 2010 (temasuk barang tambang).
Pergerakan pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan (ADHK) pada tahun 2013–2015 menunjukkan keadaan yang menggembirakan karena terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 5,17 persen dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 hingga mencapai 21,76 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mencapai 4,88 persen. Kondisi perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dan 2018 merupakan kondisi yang
memprihatinkan karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 0,09 persen jauh lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar (4,90) persen sementara pertumbuhan ekonomi secara nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,07 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam ini dikarenakan menurunnya produksi sektor pertambangan yang
5,16 5,17 21,76 5,81 0,09 (4,50) 3,90 (0,64) 5,74 5,21 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 (2,07) 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Ekonomi NTB Nasional
menjadi salah satu sektor andalan dalam pembangunan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 lebih baik dibanding tahun 2017 dan tahun 2018 yang mencapai 3,30 persen. Peningkatan ini menunjukkan perekonomian Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja positif. Visi pembangunan yang dicanangkan adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”. Untuk mewujukan Visi ini dijabarkan dalam 6 misi. Salah satu misi yang ingin dilaksanakan adalah Misi kelima yaitu “NTB Sejahtera dan Mandiri, melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi Inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
Capaian kinerja ekonomi pada tahun 2019 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun 2018 belum memuaskan pemerintah. Berbagai kebijakan dan terobosan dilakukan dengan menggelontorkan dana yang tertuju pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha. Sisi lain, memberikan kesempatan kepada penduduk yang tergolong miskin melalui paket-paket ekonomi tetap dilaksanakan. Penduduk yang masih menganggur dan belum memperoleh kesempatan kerja diberikan peluang untuk memasuki pada aktivitas usaha berupa adanya program industrialisasi di hilir. Semua kebijakan tersebut tertuju pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana yang telah dicanangkan.
Usaha dan diikhtiarkan nampaknya belum dapat direalisasikan secara sempurna dan utuh. Adanya wabah corona virus pada akhir tahun 2019 (Covid-19) telah menyebabkan segala kebijakan tidak berjalan dan dialihlkan pada kegiatan lain khususnya penanganan covid-19. Kebijakan pemerintah membatasi gerak masyarakat termasuk
dalam usaha menyebabkan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi secara langsung mengalami penurunan. Dampaknya adalah besarnya pertumbuhan ekonomi yang mampu diraih oleh provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai  - 0,64 persen meskipun masih lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh negatif sebesar 2,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi pada tahun 2020 sangat membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hampir seluruh variabel ekonomi makro terkoreksi karena pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas yang dilakukan terhadap masyarakat baik yang berada di sektor formal maupun informal turut memberi pengaruh terhadap besar kecilnya nilai tambah tiap sektor. Bahkan ditutupnya untuk sementara pusat-pusat aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi rakyat maupun pemerintah secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Konsekuensi yang diperoleh adalah menurunnya kinerja yang mampu dicapai oleh pemerintah yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.
Kinerja pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013- 2020. Selama priode tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 3,95 persen sedangkan secara nasional rata- rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,26 persen. Hal ini bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun tersebut berada di bawah beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digolongkan sebagai pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, demikian halnya secara nasional. Pertumbuhan ekonomi yang belum
berkualitas ini memicu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi meskipun tantangan dan pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda untuk berakhir.
1. Indeks

## Pembangunan/pertumbuhan
Ekonomi Inklusif.
Pertumbuhan ekonomi yang hendak dituju oleh pemerintah Provinsi
NusaTenggara Barat adalah memberikan peran dan kesempatan yang luas bagi
penduduk untuk dapat terlibat langsung dan menikmati kue-kue pembangunan yang telah maupun akan dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau berkualitas merupakan salah satu isu kunci dalam pembangunan ekonomi yang inklusif (Tambunan,2016). Upaya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai pembangunan sekaligus pertumbuhan inklusif dapat dilihat besarnya indeks Pembangunan Inklusif berikut.
Tabel 1. Indeks Pembangunan Inklusif Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2013- 2020.
No Tahun IPEI Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 NTB  Nasional NTB Nasional NTB Nasional  NTB  Nasional 1 2013 4,81 5,09 4,38 5,14 5,91 5,17 4,74 4,93 2 2014 4,93 5,23 4,39 5,13 5,49 5,44 5,57 5,21 3 2015 5,68 5,41 5,51 5,28 5,82 5,59 5,87 5,5 4 2016 5,52 5,64 4,89 5,43 6,07 5,85 6,39 5,87 5 2017 5,28 5,75 4,37 5,46 6,43 6,3 6,32 5,83 6 2018 5,02 5,75 3,74 5,37 6,88 6,42 6,61 5,91 7 2019 5,98 5,95 4,88 5,48 7,3 6,57 7,37 6,35 8 2020 5,69 5,52 4,37 4,64 7,21 6,57 7,63 6,56 Rata-rata 5,36 5,54 5,54 5,24 6,39 5,99 6,31 5,77
Sumber : Bappenas, 2021, diolah.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) provinsi Nusa Tenggara Barat berfluktuasi sebagaimana pola yang terjadi dapam IPEI Nasional. Secara rata- rata baik IPEI, IPEI dilihat dari pilar 1 (terdiri dari subpilar Pertumbuhan ekonomi,  Kesempatan kerja, Infrastruktur), Pilar 2 (yang terdiri dari ketimpangan dan kemiskinan) serta PIlar 3 ( terdiri dari Kapabilitas Manusia, Infrastruktur dasar dan Keuangan Inklusif) baik nasional maupun NTB secara rata – rata masing-masing sebesar 5,56 dan 5,36 dan berada pada kisaran 5 – 7 dengan katagori “memuaskan”. Hal ini
bermakna bahwa baik secara nasional maupun di provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai hasil yang memuaskan dalam pelaksanaan pembangunan Inklusif sejak tahun 2013-2020.
Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dilihat dari besarnya indek pertumbuhan ekonomi yang merupakan subpilar 1 dari Pilar 1 tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian. Besarya indeks pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional terlihat berikut.
Gambar 2.  Indeks Pertumbuhan Ekonomi (Subpilar 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2013-20120
Pertumbuhan ekonomi inklusif di provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berada di bawah indeks pertumbuhan ekonomi iklusif nasional kecuali pada tahun 20015. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun tertentu IPEI provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada di bawah beberapa provinsi lainnya, dan juga pernah menempati posisi buncit dari provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2017, 2018 dan 2020 indeks pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada katagori “ tidak memuaskan” karena berada di bawah angka 3. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembangunan pada tahun-tahun tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, terlebih pada tahun 2020 yang secara nasional hampir mengalami kondisi yang sama. Secara rata-rata, indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 3,32 dan berada  pada katagori “memuaskan” saman dengan kondisi nasional meskipun secara rata- rata lebih tinggi yaitu sebesar 4,21 selama tahun 2013-2020.
Hasil yang telah dicapai tersebut akan dijadikan tolok ukur bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya untuk menentukan langkah- langkah kebijakan untuk memacu geliat pembangunan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif. Dampak dari pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dilihat dari kinerja indicator kesejahteraan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan salah satu misi dalam NTB Gemilang adalah mencapai pertumbuhan ekonomi Inklusif .  Pertumbuhan inklusif ini akan dapat diwujudkan bila hasil dari pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, dan masyarakat juga turut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Jika masyarakat telah dapat merasakan dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, minimal mereka telah berada dalam kondisi sejahtera
Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja pembagunan ekonomi suatu bangsa maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota).  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik menandakan proses pembangunan telah berjalan dengan baik, masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Sebaliknya jika IPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka proses pembangunan yang dijalankan
4,46 4,38
4,37 4,38 4,36 4,37 4,32 3,06 3,34 3,36 6,03 3,46 2,55 1,81 3,33 2,64 2013 2914 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nasional NTB
oleh pemerintah belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara meyeluruh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan terdiri dari 4 komponen yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang mewakili kondisi kesehatan masyarakat atau dimensi sehat, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata lama sekolah (RLS) yang mewaliki keadaan pendidikan masyarakat atau dimensi pengetahuan, dan Pengeluaran perkapita per tahun yang mewaliki pembangunan untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat atau dimensi standar hidup layak. Keempat komponen ini merupakan indikator untuk mengetahui pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia.
Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah berikhtiar dan berupaya untuk menaikkan standar kehidupan masyarakat dengan berusaha menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai manivestasi dari visi dan misi
pembangunan yang telah dicanangkan. Berbagai strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan IPM. Hal ini dimaksudkan agar kualitas penduduk Nusa Tenggara Barat setidak bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang berada di seluruh Indonesia.
Kinerja pemerintah provnsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan IPM tahun 2013–2020 memberikan hasil yang menggembirakan, ditandai dengan semakin meningkatkan IPM dari tahun ke tahun.  Peningkatan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan yang berkualitas dan inklusif telah memberikan hasil meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat pada priode tersebut belum berada pada posisi yang berkualitas. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat berikut.
Gambar 3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional tahun 2013-2020.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berkembang dari tahun ke tahunnya. Perkembangan ini cukup menggembirakan karena pemerintah telah mampu meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat sebagai dampak dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi IPM provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2016 meskipun berkembang dengan cepat namun masih berada pada posisi 30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 63,76 64,31 65,19 65,81 66,58 67,3 68,14 68,25 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 IPM NTB Nasional
nasional. Artinya meskipun pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat terus menggenjot kualitas pembangunan sumber daya manusianya, namun pergerakannya tidak lebih cepat dengan pembangunan SDM yang dilaikukan oleh pemerintah di provinsi-provinsi lainnya meskipun pada priode tersebut terjadi peningkatan IPM sebesar 2,05 poin.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 66,58 meningkat sebanyak 0,77 point dibanding tahun 2017.  Pada tahun ini posisi NTB menduduki posisi ke 29 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran pemerintah NTB dengan menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Demikian halnya pada tahun 2018, terjadi peningkatan IPM mencapai 67,30 peningkatannnya sebesar 0,72 sedikit lebih kecil dibanding dengan peningkatan pada tahun 2017. Capaian pemerintah untuk meningkatkan IPM penduduk NTB selama tahun 2013-2018 telah mampu menghantarkan provinsi Nusa Tenggara Barat pada berada pada posisi “sedang” dari kriteria IPM.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan merupakan upaya yang tiada hentii dilakukan sehingga memberikan hasil yang cukup menggembirakan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan IPM NTB sebesar 0,84 poin pada tahun 2019 sehingga menjadi 68,14. Sementara nilai IPM NTB pada tahun 2020 mencapai 68,25 terjadi peningkatan sebesat 0,11 poin dibandig tahun 2019. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun yang tidak menggembirakan bagi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2020 masih berada di bawah Indeks Pembangunan Nasional (IPM) secara nasional. Namun dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya IPM NTB mengalami perkembangan yang relatif baik meskipun tidak tergolong cepat. Secara rata-rata IPM provinsi NTB pada priode tersebut sebesar 66,17 sedangkan secara nasional rata-rata 70,38 pada priode yang sama. Dengan rata-rata IPM tersebut dan terjadi pertambahan sebesar 4,49 poin maka capaian IPM NTB berada dalam katagori “Sedang” (60<=IPM<70) .  Hal ini berarti bahwa proses pembangunan ekonomi di NTB telah memperhatikan aspek sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan ikut terlibat dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah adalah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa, inklusifitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator IPM telah memadai, dengan terjadinya perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat telah memiliki peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan berbagai hasil pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiga aspek ini merupakan aspek esensial yang termasuk dalam komponen perhitungan IPM. Dengan demikian harapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif secara perlahan akan dapat diwujudkan.
Harapan Hidup
Penduduk Nusa Tenggara Barat yang berkualitas salah satu indikatornya adalah lamanya harapan mereka menjalani kehidupannya pada masa-masa yang akan datang yang dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH). Usia harapan hidup yang dimaksud adalah harapan bagi penduduk (bayi) yang lahir misalnya
pada tahun 2020 menjalani kehidupannya di dunia sampai batasan usia tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (BPS, 2020).
Usia harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013 hingga
tahun 2020 mengalami pergerakan yang terus meningkat. Artinya penduduk Nusa Tenggara Barat memiliki harapan untuk menjalani kehidupan di dunia dalam jangka waktu yang relatif lama. Sebagaimana yang diuraikan di atas, peningkatan usia harapan hidup ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Jika usia harapan hidup mengalami peningkatan, maka jumlah kematian bayi maupun kematian Ibu mengalami penurunan. Pergerakan Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 4. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk Provinsi Nusa Tenggara
Barat tahun 2013-2020.
Usia Harapan Hidup penduduk NTB tahun 2013 mencapai 64,74 tahun kemudian bergerak secara perlahan hingga mencapai 66,51 tahun pada tahun 2020. Selama priode tersebut terjadi pertambahan usiah harapan hidup sebanyak 1,77 tahun atau rata-rata bertambah sebanyak 0,22 tahun. Pertambahan usia harapan hidup ini meskipun cukup menggembirakan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan telah memberikan hasil meskipun belum sesuai dengan harapan. Secara rata-rata usia harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2020 sebesar 65,58 tahun, kondisi ini masih lebih rendah dari rata-rata Usia
Harapan hidup nasional yang mencapai 70,97 tahun.
Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) bagi penduduk merupakan harapan bersama seiring dengan semakin membaiknya kinerja pemerintah di bidang kesehatan. Strategi pemerintah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di bidang kesehatan adalah menggandeng  pemerintah kabupate/kota dan desa serta NGO,  swasta dan masyarakat seperti program Generai Emas NTB, ASHAR, dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin/kurang mampu dan lain-lain (Pemerintah Provinsi NTB, 2020). Semua program tersebut
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64,74 64,90 65,38 65,48 65,55 65,83 66,28 66,51 Usia Harapan Hidup (Tahun)
diperuntukkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan salah satu tujuannya adalah terjadinya peningkatan Usia Harapan Hidup.
Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagai manusia dan wajib dituntut oleh setiap umat manusia. Penduduk yang memiliki pendidikan yang akan mendapatkan derajat yang mulia serta dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat, pemerintah dengan segala kemampuan yang dimilikinya wajib menyediakan bagi masyaraka baik berkenaan dengan sarana maupun prasarana di bidang pendidikan.
Pendidikan juga termasuk salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat sehingga dimasukkan sebagai komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek yang diperhatikan dalam komponen pendidikan terdiri dari dua yaitu (1) aspek Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan (2) Rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan lama sekolah yang pernah ditempuh oleh masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan didasarkan pada jenjang tertinggi yang ditamatkan.
Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Selama kurun waktu 8 tahun terjadi penambahan angka Harapan Lama Sekolah sebesar 1,24 tahun. Artinya selama kurun waktu tersebut kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan semakin bertambah, sehingga diperlukan kebijakan strategis berkenaan dengan pembangunan sektor pendidikan. Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah di provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat berikut.
Gambar 5. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013- 2020.
Pergerakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang terus meningkat meskipun pergerakannya melambat. Terlihat pada tahun pergerakan perubahan dari tahun 2013 – 2014
mencapai sebesar 0,27 tahun, pada tahun 2014-2015 sebesar 0,31 tahun. Selanjutnya pada tahun 2015 – 2016 perubahannya menurun menjadi 0,12 tahun dari tahun sebelumnya dan tahun 2016 – 2019 perubahannya sama yaitu sebesar 0,1 tahun dan meningkat menjadi
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12,46 12,73 13,04 13,16 13,46 13,47 13,48 13,7 Harapan Lama Sekolah (HLS)
0,22 tahun pada tahun 2020. Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 12,46 tahun dan 12,73 tahun  atau setara dengan jenjang pendidikan tinggi semester I dan II.
Harapan Lama Sekolah (HLS) sejak tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan semuanya telah berada pada jenjang Perguruan Tinggi program Diploma II (semester 3) dan pada tahun 2020 mencapai 13,70 tahun atau setara Diploma II semester IV. Dengan demikian penduduk yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi hingga Program Diploma II.  Peluang ini diharapkan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang seiring dengan semakin membaiknya kualitas kehidupan dari berbagai aspek. Secara rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2020 adalah sebesar 13,20 tahun atau berada pada semester tiga di jenjang Perguruan Tinggi. Sementara secara nasional HLS rata-rata sebesar 12,68 tahun atau setara jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan tinggi semester awal atau semester I atau Diploma I.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang termasuk dalam katagori pendidikan (pengetahuan).  Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang  dalam menempuh pendidikan formal. Angka minimal untuk indikator ini adalah 0 (nol). Artinya masyarakat tidak atau belum mampu sama sekali menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, sebaliknya angka maksimal adalah 15, artinya seluruh penduduk dapat menyelesaikan
pendidikannya sampai lulus setara sekolah menengah Atas yang sesuai dengan standar UNDP adalah 15 tahun bersekolah (Badruddin, 2012).
Seiring dengan semakin majunya pendidikan dan teknologi setiap saat, maka usia 15 tahun ke atas dianggap tidak relevan lagi untuk menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Atas dasar tersebut, BPS telah mengeluarkan metode perhitungan indikator pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk yang terbaru adalah 25 tahun. Diharapkan dengan indikator baru ini dapat menggambarkam jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usai 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak turun (Pemda NTB, 2019).
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 menunjukkan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Rata- rata lama sekolah pada tahun 2013 adalah 6,54 tahun atau setara dengan paruh pertama (semester 1) kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau kelas VII. Tahun 2014-2017 meskipun rata-rata lama bersekolah mengalami peningkatan setiap tahun tetapi tetap berada pada setara dengan akhir kelas satu atau (semester 2)  pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau kelas VII. Selama tahun 2013-2017 terjadi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,36 tahun, sementara dari tahun 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar  0,28. Secara keseluruhan peningkatan harapan lama sekolah dari tahun 2013-2020 adalah  0,77 tahun  dan untuk lebih jelasnya terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013- 2020.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Nusa Tenggara Barat menunjukkan keadaan yang cukup menggembirakan yang semula masih berada pada kelas I SMP (kelas VII) pada tahun 2013-2017, meningkat satu tingkat menjadi kelas II SMP (kelas VIII) pada tahun 2018-2020. Peningkatan kelas ini tidak lain karena keberhasilan pemerirntah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merealisasikan berbagai program dan paket kebijakan di bidang pendidikan meskipun tidak sedikit tantangan yang dihadapi.  Keberhasilan yang diraih merupakan pendorong untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi pada masa-masa mendatang.
Rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013- 2020 adalah 6,90  tahun dan secara nasional rata-rata 8,03 tahun. Hal ini bermakna bahwa selama kurun waktu tersebut penduduk Nusa Tenggara yang berusia 25 tahun ke atas telah menikmati pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kelas 1 atau kelas VII.  Kondisi ini sangat terpaut jauh dengan rata-rata secara nasional yang telah mencapai jenjang pendidikan pada kelas III Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau telah berada pada kelas VIII.  Hal ini dapat dimaknai bahwa perbandingan lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Nusa Tenggara Barat masih lebih rendah dibanding dengan penduduk yang berada di
beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini akan semakin mendorong pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat melakukan strategi kebijakan yang tepat sasaran dan terarah.
Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2013- 2017 di antaranya adalah  (a) memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan Beasiswa Miskin (BSM) dan Beasiswa SMP Terbuka; (b) Pemberian subsidi ke sekolah yang selama ini telah ditutupi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS); (c) Memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan dengan melibatkan tokoh agama (toma) , tokoh masyarakat (toma) dan toko adat (toda). (Pemprov NTB, 2019).
Rata-rata lama sekolah baik untuk provinsi Nusa Tenggara Barat maupun secara nasional pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.  Dampak covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 setidaknya mempengaruhi lama masyarakat melakukan pendidikan. Meskipun rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut relatif kecil hanya 0,04 tahun, angka ini belum mencapai target yang ditetapkan.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,54 6,61 6,71 6,79 6,9 7,03 7,27 7,31 Rata ‐ rata Lama Sekolah
Demikian halnya dengan harapan lama sekolah pada tahun 2020 hanya meningkat 0,22 tahun menjadi 3,71 pada tahun 2020. Dengan demikian terdapat hubungan yang searah antara kondisi pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami koreksi sebesar 0,64 persen (dengan tambang) telah turut mempengaruhi menurunnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah.
3.3. Pengeluaran Per-kapita (Dimensi Standar Hidup Layak)
Salah satu indikator untuk mengetahui masyarakat berkehidupan yang layak adalah dengan melihat besarnya pengeluaran per kapita per tahun dalam satuan rupiah. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya
secara maksimal untuk menghantarkan penduduknya menggapai kesejahteraan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan berkenaan dengan kemampuan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya baik pada sektor formal maupun informal, guna menghasilkan pendapatan.
Pengeluaran per kapita penduduk atau masyarakat Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013- 2020 menunjukkan keadaan yang selalu meningkat setiap tahunnya seperti  terlihat dalam gambar berikut.
Gambar 7. Pengeluaran Perkapita Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional tahun 2013-2020 (Rp juta/tahun).
Pengeluaran perkapita tertinggi yang dikeluarkan oleh penduduk Nusa Tenggara Barat adalah pada tahun 2019 dan yang terendah pada tahun 2013. Dilihat dari perubahan per tahun semuanya menunjukkan peningkatan dengan besaran yang berbeda erkecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penambahan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 407.000,- sementara penambahan paling sedikit
terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 37.000,-.
Pengeluaran per kapita pada tahun 2020 adalah hal yang terjadi disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengganggu segala tata kehidupan manusia. Penurunan pengeluaran per kapita pada tahun 2020 akibat menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya pembatasan ruang gerak dan aktivitas masyarakat terutama dalam aktivitas ekonomi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8.950 8.987 9.241 9.575 9.877 10.284 10.640 10.351 Pengeluaran Per ‐ kapita
meskipun mengandung nilai positif untuk menghindari semakin menyebarnya virus Corona dengan cepat, namun membawa dampak positif terhadap penghasilan yang diterima oleh masyarakat. Terlihat bahwa pada tahun 2020 pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebesar Rp 289.000,- dari tahun sebelumnya. Secara rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2013- 2020 sebesar Rp 9.738.000,-.
Pengeluaran per kapita yang besarnya mengalami penurunan pada tahun 2020 berdampak pada kualitas jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat secara umum, karena kondisi perekonomian pada tahun tersebut berada dalam keadaan relatif tidak stabil. Ketidakstabilan perekonomian ini berdampak lebih jauh terhadap kualitas kehidupan manusia yang dapat dilihat pada dimensi-dimensi lainnya. Kondisi ini akan memacu berubah dan terganggunya variabel lain baik jumlah orang yang menganggur, besarnya pendapatan, terbatasnya jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Gangguan terhadap beberapa variabel ekonomi ini dipastikan akan mengganggu variabel lainnya yaitu kemiskinan yang akan dibahas dan dianalisis selanjutnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Mengacu pada uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan tahun 2010 termasuk tambang menunjukkan pertumbuhan yang belum berkualitas karena mengalami pergerakan yang tajam bahkan pada tahun 2017, 2018 dan 2020 mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2020 rata- rata sebesar 3,95 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan nasional
sebesar 4,26 % pada priode yang sama.
2. Indeks Pembangunan inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat pada priode 2013-2020 berada pada katagori “memuaskan” dengan rata- rata sebesar 5,36. Hal ini bermakna bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai hasil yang memuaskan dalam pelaksanaan pembangunan Inklusif sejak tahun 2013-2020.
3. Indeks Pertumbuhan Inklusif (Subpilar 1) provinsi Nusa Tenggara Barat juga berada dalam katagori memuaskan sebagaimana halnya dengan kondisi nasional yang berada pada katagori yang sama.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 rata-rata sebesar 66,17 sedangkan secara nasional rata- rata 70,38 pada priode yang sama. Dengan rata-rata IPM tersebut dan terjadi pertambahan sebesar 4,49 poin maka capaian IPM NTB berada dalam katagori “Sedang” (60<=IPM<70) . Hal ini berarti bahwa proses pembangunan ekonomi di NTB telah memperhatikan aspek sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan ikut terlibat dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.
5. Usia harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2013 -2020 rata-rata usia harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2013- 2020 sebesar 65,58 tahun, kondisi ini masih lebih rendah dari rata-rata Usia Harapan hidup nasional yang mencapai 70,97 tahun.
6. Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2020 rata-rata sebesar 13,20 tahun atau berada pada semester tiga di jenjang Perguruan Tinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk adalah 6,90  tahun yang
bermakna bahwa selama kurun waktu tersebut penduduk Nusa Tenggara yang berusia 25 tahun ke atas telah menikmati pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada kelas 1 atau kelas VII.
7. Pengeluaran perkapita penduduk Nusa Tenggara Barat  dari tahun 2013 hingga tahun 2020 menunjukkan keadaan yang selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar Rp 9.738.000,-.

## Saran-saran
Mengacu padacsimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal berikut:
1. Proses pembangunan/inklusif dapat berjalan dengan baik bila pemerintah harus mampu memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan seperti semakin membuka peluang kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal agar mampu mengangkat prsetasi yang diraih seperti yang tercermin dari Indeks Pembangunan/pertumbuhan ekonomi inklusif yang berada dalam katagori “memuaskan”.
2. Secara bertahap terus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Indeks kualitas Penduduk (IPM) pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Seluruh komponen yang termasuk dalam IPM memang telah memberikan hasil yang baik, namun terus digencot dan dipercepat dengan kebijakan-kebijakan yang inklusif.
3. Aspek ekonomi dilihat dari pengeluaran per kapita yang masih tergolong rendah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Perlu adanya gerakan yang lebih strategis dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang disinergikan dengan visi dan misi pemerintah yang tengah mengembangkan kebijakan
industrialisasi di setiap wilayah geografis. Perlu dihadirkan kekuatan, kearifan dan potensi lokal yang mendampingi kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalina S, Dyah Hapsari. M. Parulian Hutagaol, Allah Asmara. 2013. Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol 2 No 2 Edisi Desember 2013.
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM-YKPN.
Badan Pusat Statistik Yogyakarta (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2015. Kerjasama Balai Statistik Daerah- Bappeda DIY dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta.
Hapsari, Wulan Retno. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Litbang Sukoawati I Volume 13 Bomor 1 Nopember 2019.
Hartati, Yuniar Sri. 2021. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisni,. Sekolh Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Volume 12 Nomor 1. Juli 2021.
Kuncoro, Mudradjad, 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogjakarta, UPP STIM YKPN.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2019.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2020.
Prasetyantoko, A., Setyo Budiantoro, Sugeng Bahagijo. 2012. Pembangunan Inklusif; Prospek dan Tantangan Indonesia. Jakarta. LP3ES.
Ramadhan, Reza Rizki dan Yaya Setiadi. 2019. Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia Terhadap Indks Inklusif di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 17(2): 109-124. Desember 2019.
Sukirno, Sadono. 2015. Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta. PrenadaMedia Group.
Tulus, Tambunan, T.H. 2015. Perekonomian Indonesia. Era Orde Lama Hingga Jokowi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
______________. 2016.  Pembangunan Ekonomi Inklusif Sudah Sejauh Mana Indonesia?. Jakarta; LP3ES.
Todaro, Michael P. dan Stephen J. Smith 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid I. Jakarta; Ghalia Indonesia.
Warsilah, Henny. 2015. Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Ekslusi Sosial
Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 17 No 2 Tahun 2015.