## PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI SEKITAR SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH SETTLEMENT OF DISPUTE COMPENSATION FOR GROWTH AROUND MEDIUM VOLTAGE AIR LINE

## Ahmad Wahid Idhomi
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan aidhomi@gmail.com

## Muhammad Nadzir
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan caknadzir@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untu mengetahui  penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara  tegangan  menengah  20KV  milik  PT.PLN(Persero)  dan  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  ganti  rugi  tanam  tumbuh  di  sekitar  saluran  udara  tegangan  menengah  20KV  milik PT.PLN(Persero). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian yurudis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjut dengan data premier. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penegakan hukum  dan  pertanggungjawaban  hukum  PLN  kepada  masyarakat  mengenai  ganti  rugi  tanam  tumbuh  di Kabupaten Paser, Kesimpulan dalam penelitian ini untuk penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero) masih menggunakan negosiasi dan mediasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dengan hasil yang sampai sekarang masih belum  tuntas. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah milik PT.PLN(Persero) mempunyai hambatan dari segi yuridis yaitu aturan yang resmi yang mengikat secara nasional dan dari segi sosiologis yaitu dari masyarakat yang kurang sadar akan kepentingan umum, bahaya SUTM, perbedaan hak milik antara pemilik tanam tumbuh dan  pemilik  tanah,  permintaan  nominal  ganti  rugi  yang  berbeda  dari  tiap-tiap  pemilik  tanam  tumbuh, permintaan nominal ganti rugi yang cukup tinggi sedangkan dari pihak PLN menginginkan tidak adanya ganti rugi karena tidak adanya acuan aturan resmi tentang ganti rugi tanam tumbuh disekitar SUTM.
Kata Kunci : Sengketa, Penyelesaian Ganti Rugi, Saluran Udara Tegangan Menengah

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  settlement  of  compensation  for  planting  growing  around  the medium  voltage  20KV  overhead  line  owned  by  PT.  PLN  (Persero)  and  the  factors  that  hinder  the implementation of compensation for planting growing around the medium voltage 20KV overhead line owned by  PT.  PLN  (  Persero).  The  research  method  used  by  the  researcher  is  a  juridical-empirical  research approach. This juridical-empirical research approach uses secondary data as the initial data, which is then followed by primary data. This method is carried out based on facts in the field regarding law enforcement and PLN's legal responsibility to the community regarding compensation for growing crops in Paser Regency. Persero) is still using negotiations and mediation in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 with results that have not been finalized until now. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of compensation for planting growing around the medium-voltage airways belonging to PT. PLN (Persero) have obstacles from a juridical point of view, namely official rules that bind nationally and from a sociological perspective, namely from people who are less aware of this. public interest, the danger of SUTM, the difference in property rights between the owner of growing plantings and the owner of the land, the nominal demand for compensation is different from each owner of the growing plant, the nominal demand
for compensation is quite high, while from the PLN side, there is no need for compensation because there is no compensation. reference to the official rules regarding compensation for planting growing around SUTM.
Keywords: Dispute, Compensation Settlement, Medium Voltage Air Line

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan listrik negara adalah salah satu badan usaha milik negara yang diamanahkan untuk membangun  infrastruktur  dan  menjalankan  proses  bisnis  negara  dibidang  kelistrikan.  Dalam menjalankan  proses  bisnisnya,  PT.PLN  (Persero)  harus  melalui  beberapa  tahapan  agar  listrik dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  antara  lain  pembangkit  listrik  kemudian  disalurkan  melalui saluran  udara  tegangan  extra  tinggi  (SUTET)  kemudian  dilanjutkan  melalui  saluran  udara tegangan  tinggi  (SUTT)  lalu  diteruskan  melalui  saluran  udara  tegangan  menengah  (SUTM)/ saluran kabel tanah menengah (SKTM) dan terakhir melewati tegangan rendah(TR)/ sambungan rumah(SR). 1
Pembangkit  listrik  adalah  sumber  energi  dari  kekayaan  alam  yang  diolah  menjadi  energi listrik,  dari  beberapa  pembangkit  listrik  tersebut  kemudian  disalurkan  melalui  saluran  udara tegangan  extra  tinggi  500KV  (Jawa,Bali)  dan  70-150KV  (di  luar  Jawa,Bali), 2 kemudian diturunkan  tegangannya  melalui  saluran  udara  tegangan  menengah/  saluran  kabel  tegangan menengah  20KV  agar  bisa  dinikmati  oleh  pelanggan  berdaya  besar  seperti  pabrik,  mall  dan sebagainya,  selanjutnya  disalurkan  melalui  tegangan  rendah  380V  agar  bisa  dinikmati  oleh perkantoran dan sambungan rumah 220V  agar masyarakat  umum bisa memakai  listrik  dengan aman untuk perangkat rumah tangganya.
Listrik  yang  disalurkan  melalui  beberapa  tahapan  tersebut  tentunya  harus  mempunyai infrastruktur  yang  memadai  dari  setiap  tahapnya.  Dimulai  dari  pembangkit  listrik,  untuk pengadaan suatu pembangkit listrik pastinya harus ada tempat yang luas, bangunan serta teknologi yang  canggih  sesuai  bidangnya,  salah  satunya  pembangkit  listrik  terbesar  di  Indonesia  adalah Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Suralaya  yang  terletak  di  atas  tanah  seluas  240.65 Haktare. 3 Ada juga beberapa pembangkit  listrik  kecil hanya membutuhkan lahan sekitar 25M 2 yang  tersebar  dibeberapa  kepulauan  Indonesia. 4 Begitu  pula  dengan  SUTT  dan  SUTET  harus melalui konduktor, agar konduktor aman bagi kelancaran listrik dan makhluk hidup diperlukan tower yang dibangun di atas lahan berkisar 225M 2 - 625M 2 sesuai dengan kebutuhan konduktor. 5 Selanjutnya adalah saluran udara tegangan menengah, tegangan rendah, dan saluran rumah, tidak seperti pembangkit listrik, SUTT dan SUTET yang memerlukan lahan yang luas SUTM, TR dan SR  hanya  memerlukan  tiang  berdiameter  8-37Cm  untuk  menyambungkan  konduktor  sesuai dengan kebutuhan konduktor. 6
1 PLN Corporate University,2016, Pembidangan Prajabatan SMK/SLTA Bidang Teknisi Distribusi Buku I ,Pandaan,Hal.1.
2 SUTT/SUTET,di akses dari http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=454,pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 11.19 wita.
3 PLTU Suralaya, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/PLTU_Suralaya, pada tanggal  11 Agustus 2020 pukul 17.46 wita.
4 Hasil wawancara dengan supervisor PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Longikis,pada tanggal 11 November 2016.
5 Hasil wawancara dengan staff bagian teknik AP2B PLN Wilayah Kaltim, pada tanggal 16 Desember 2016.
6 Hasil observasi tiang di gudang PLN Rayon Longikis, pada tanggal 25 November 2016.
Pasal  1  Angka  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menyebutkan  “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Kemudian pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.
Kedua  pasal  ini  menjelaskan  tentang  pengadaan  tanah,  sedangkan  yang  dipermasalahkan adalah  tanam  tumbuh  bukan  tanahnya.  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2012 Tentang  Kegiatan  Usaha  Penyediaan  Kegiatan  Tenaga  Listrik  menyatakan  “Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri”. Sedangkan Pasal 1 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi, hanya menjelaskan tentang kompensasi untuk jaringan SUTT dan SUTET.
Beberapa peraturan yang telah disebutkan di paragraf membuktikan bahwa di Indonesia masih ada kekosongan hukum, padahal tujuan hukum yang pertama adalah memberi kepastian hukum, dimana  konsep  dari  kepastian  hukum  dari  dimensi  yuridis  mengandung  arti  rumusan  norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai asa similia-similibus (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama ). 7
Dari  penjelasan  di  atas  timbul  masalah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  khususnya  di Kabupaten Paser sendiri beberapa warga yang mempunyai tanaman tumbuh di sekitar jaringan SUTM menolak tanam tumbuhnya dipangkas atau ditebang oleh PT.PLN (Persero), masyarakat meminta ganti rugi dengan harga yang sangat mahal, ada yang meminta harga perpohon dan ada juga perdahan/ranting/pelepah. Contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Warga  bernama  Ibu  Misnah  meminta  ganti  rugi  5  (lima)  pohon  pelepah  sawit  yang  telah dipangkas  habis  oleh  tim  pemeliharaan  jaringan  distribusi  listrik  PLN  Area  Balikpapan,  Ibu Misnah  meminta  biaya  ganti  rugi  dengan  alasan  pohon  sawit  yang  dahannya  dipangkas  habis tidak akan bisa berbuah lagi sampai dahannya kembali normal, Ibu Misnah meminta biaya ganti rugi dengan nominal Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) untuk penebangan kelima pohon tersebut kepada kantor PLN terdekat yakni Kantor PLN Pelayan Kuaro, Ibu Misnah meminta ganti rugi kepada kantor PLN Pelayanan Kuaro dengan cara mendatangi dan menagih nilai  rupiah  tersebut  hampir  setiap  hari.  Dari  pihak  PLN  Pelayanan  Kuaro  sudah  mecoba meneruskan keluhan Ibu misnah ke Kantor PLN Rayon Longikis namun belum ada tanggapan, dikarenakan proses yang lama akhirnya pihak PLN Kuaro mencoba alternatif lain yakni mengajak Ibu  Misnah  ke  Polsek  Kuaro,  namun  Ibu  Misnah  menolak  dan  tetap  mendatangi  Kantor  PLN Kuaro  sehingga  membuat  situasi  kantor  menjadi  tidak  kondusif,  setelah  beberapa  minggu akhirnya  pihak  PLN  Kuaro  memberi  ganti  rugi  sebesar  Rp  2.000.000  (dua  juta  rupiah)  untuk kelima pohon tersebut dan Ibu Misnah menyetujuinya dengan syarat kelima pohon tersebut tidak ditebang. Sampai saat ini PT.PLN (Persero) khususnya Rayon Longikis dan Rayon Grogot tidak
7 I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha , 2018, Teori-Teori Hukum , Malang : Setara Press. Hal 206.
bisa menanggapi hal-hal tersebut sehingga dari sisi PLN pasokan listrik sering terkendala (padam) akibat  gangguan  tumbuhan,  dan  dari  sisi  masyarakat  keamanan  sangat  kurang  bahkan  telah menelan korban jiwa, ditahun 2016 ini tercatat 2 (dua) siswa tewas karena terkena sengatan listrik dari jaringan SUTM saat memanen buah sawit di Kecamatan Longikis. 8
Oleh  karena  itu,  peneliti  tugas  akhir  ini  akan  mengkaji  bagaimana  penyelesaian  sengketa terhadap  ganti  rugi  tanam  tumbuh  di  sekitar  saluran  udara  tegangan  menengah  milik  PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Utara.

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimankah penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN (Persero)?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero)?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan yuridisempiris. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,  yang kemudian dilanjut dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum PLN kepada masyarakat mengenai ganti rugi tanam tumbuh di Kabupaten Paser.

## D. Tinjauan Pustaka
a. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  dapat  dan  biasanya  dilakukan  menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

## 1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi
Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilandasi  itikad  baik  dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri. 9 Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  litigasi  merupakan  proses  menyelesaikan  perselisihan  hukum  di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik  untuk  mengajukan  gugatan  maupun  membantah  gugatan  melalui  jawaban. 10
8 Laporan Distribusi ,PLN Longikis,Paser, 2016.
9 Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.
10 Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui Lembaga  pengadilan.  Menurut  Dr.  Frans  Hendra  Winarta,  S.H.,  M.H.  dalam  bukunya yang  berjudul  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  mengatakan  bahwa  litigasi  merupakan penyelesaian  sengketa  secara  konvensional  dalam  dunia  bisnis  seperti  dalam  bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya.  Proses  litigasi  menempatkan  para  pihak  saling  berlawanan  satu  sama  lain. Selain  itu,  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  merupakan  sarana  akhir  (ultimum remidium)  setelah  upaya-upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa  tidak  membuahkan hasil. 11 Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  menghasilkan  suatu  keputusan  yang  bersifat adversarial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama  karena  menghasilkan suatu  putusan  win-lose  solution.  Sehingga  pasti  akan  ada  pihak  yang  menang  pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan  suatu  persoalan  baru  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Belum  lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara  yang  harus  diselesaikan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pegawai  dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana  dijamin  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  yaitu mulai  tingkat  pertama  di  Pengadilan  Negeri,  Banding  di  Pengadilan  Tinggi,  Kasasi  di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi
Penyelesaian  Sengketa  Secara  Non-Litigasi  Rachmadi  Usman,  S.H.,  M.H.  mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). 12 Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang  diatur  dalam  UU  30/1999  tentang  Arbitrase.  Meskipun  pada  prakteknya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  merupakan  nilai-nilai  budaya,  kebiasaan  atau adat  masyarakat  Indonesia  dan  hal  ini  sejalan  dengan  cita-cita  masyarakat  Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Cara  penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam  forum  runggun  adat  yang  menyelesaikan  sengketa  secara  musyawarah  dan kekeluargaan,  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau.
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_d alam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019
11 Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.
12 Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8.
b. Pengertian Ganti Rugi
Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  kerugian  diderita  oleh  salah  satu  pihak  yang melakukan  kesepakatan/konsensus.  Peraturan  pencabutan  hak  pada  masa  pemerintahan Hindia  Belanda, (onteigenings  ordonantie/Staatsblad  1920-574) pada hoofdstuk  IV , menggunakan  istilah  pengganti  kerugian (schadeloostelling) yang  maknanya  hampir  sama dengan  schadevergoeding.  Pengganti  kerugian  diberikan  terhadap  kerugian (schade) ,  dan biaya  yang  dikeluarkan (processkosten) yang  dialami  pemilik  tanah.  Makna  ganti  rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang. Adapun  pengertian  ganti  kerugian  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Pasal  1  ayat  (10),  yaitu: “Ganti kerugian adalah  penggantian yang layak  dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.” Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang  terjadi  karena  wanprestasi.  Adapun  besarnya  kerugian  ditentukan  dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. 13
Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.3 Kerugian  nyata  ini  ditentukan  oleh  suatu  perbandingan  keadaan  yang  tidak  dilakukan  oleh pihak  debitur.  Lebih  lanjut  dibahas  oleh  Harahap,  kalau  begitu  dapat  kita  ambil  suatu rumusan,  besarnya  jumlah  ganti  rugi  kira-kira  sebesar  jumlah  yang  “wajar”  sesuai  dengan besarnya  nilai  prestasi  yang  menjadi  obyek  perjanjian  dibanding  dengan  keadaan  yang menyebabkan  timbulnya  wanprestasi.  Atau  ada  juga  yang  berpendapat  besarnya  ganti  rugi ialah  “sebesar  kerugian  nyata”  yang  diderita  kreditur  yang  menyebabkan  timbulnya kekurangan  nilai  keuntungan  yang  akan  diperolehnya.  Bila  kita  tinjau  secara  mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat  pelanggaran  norma  tersebut  tidak  terjadi.  Sehingga  dapat  ditarik  suatu  rumusan mengenai  kerugian  adalah  situasi  berkurangnya  harta  kekayaan  salah  satu  pihak  yang ditimbulkan  dari  suatu  perikatan  (baik  melalui  perjanjian  maupun  melalui  undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.
c. Pengertian SUTM
Saluran udara tegangan menengah (SUTM) adalah sebagai konstruksi termurah untuk penyaluran  tenaga  listrik  pada  daya  yang  sama.  Konstruksi  ini  terbanyak  digunakan  untuk konsumen jaringan tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri utama jaringan ini adalah penggunaan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang besi/beton. Penghantar  yang  digunakan  pada  saluran  udara  tegangan  menengah  (SUTM)  ini  adalah konduktor dengan bahan utama tembaga (CU) atau alumunium (Al) yang dipilin bulat padat. Pilihan konduktor penghantar telanjang yang memenuhi pada dekade ini adalah AAAC atau AAC.  Sebagai  akibat  tingginya  harga  tembaga  dunia,  saat  ini  belum  memungkinkan penggunaan penghantar berbahan tembaga sebagai pilihan yang baik.
13 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17
Penggunaan penghantar telanjang, dengan sendirinya harus diperhatikan sektor yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan seperti jarak aman minimum. Jarak aman adalah jarak antara bagian aktif/netral dari jaringan terhadap benda-benda disekelilingnya baik secara mekanis atau elektromagnetis yang tidak memberikan pengaruh membahayakan.

## II. PEMBAHASAN
Penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh disekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero), sampai saat ini masih belum berjalan damai meskipun sudah tidak ada  kerumunan  warga  secara  ramai  mendatangi  kantor  PLN  Rayon  Longikis.  Sebelum  tahun 2016 tidak ada koplain ataupun teguran dari masyarakat jika seandainya ada tanam tumbuh yang dipangkas  oleh pihak PLN, ketika PLN hendak  melakukan pemeliharaan jaringan SUTM  dan meminta ijin untuk memangkas tanam tumbuh tersebut guna keamanan dan keandalan pasokan listrik,  masyarakat  pasti  antusias  memberikan  ijin  untuk  memangkasnya.  Kejadian  sengketa tanam  tumbuh  ini  terjadi  semenjak  pembangunan  infrastruktur  SUTET  tahun  2016  guna interkoneksi jaringan listrik Provinsi Kalimantan Timur- Kalimantan Selatan agar pasokan listrik semakin  andal  dan  tidak  biarpet.  Pengadaan  pembangunan  SUTET  memiliki  dana  ganti  rugi untuk tanah, bangunan beserta tanam tumbuh yang dilewati jalur SUTET tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan  Tanaman  Yang  Berada  Di  bawah  Ruang  Bebas  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi,  Dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi. Warga yang mendengar ganti rugi tentang SUTET mulai menyengketakan  tanam  tumbuh  miliknya  yang  berada  disekitar  SUTM,  warga  pemilik  tanam tumbuh merasa dibohongi selama ini oleh pihak PLN yang memangkas tanam tumbuhnya tanpa adanya  ganti  rugi  ataupun  kompensasi,  warga  pemilik  tanam  tumbuh  menginginkan  hal  yang sama  dengan  adanya  dana  ganti  rugi  pada  jaringan  SUTET.  Semenjak  pembangunan  SUTET tersebut  banyak  terjadi  sengketa  yang  harus  diselesaikan,  dari  yang  awalnya  aman  tentram menjadi  banyak  permasalahan,  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanam  tumbuh  tersebut,  PLN melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

## A. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi
Cara  non-litigasi  yang  dilakukan  PLN  Rayon  Longikis  dan  PLN  Rayon  Grogot  untuk menyelesaikan  sengketa  ganti  rugi  tanam  tumbuh  tersebut  mulai  dengan  negosiasi.  Menurut Pasal  6  Angka  1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyatakan  “Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  suatu kesepakatan tertulis”, kata pertemuan langsung sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  dilakukan  melalui negosiasi. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atau  kuasanya  secara  langsung,  tanpa keterlibatan  pihak  ketiga  sebagai  penengah.  Para  pihak  yang  bersengketa  sudah  barang  tentu telah  berdiskusi  atau  bermusyawarah  sedemikian  rupa  sehingga  pada  akhirnya  kepentingan-
kepentingan dan hak-haknya terakomodasi menjadi kepentingan/ kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis. 14 Cara negosiasi PLN bertamu memakai pendekatan secara persuasif mendatangi satu persatu rumah  warga  pemilik  tanam  tumbuh  tersebut  bermusyawarah  untuk  menyelesaikan  sengketa tanam tumbuh tersebut, tidak jarang PLN membawakan buah tangan berupa sembako terhadap warga tersebut. PLN juga mensosialisasikan dari rumah ke rumah pemilik tanam tumbuh tentang bahaya SUTM,  yang akan terjadi jika seandainya tanam  tumbuh tersebut  menyentuh  SUTM. Sebagian  pemilik  menganjurkan  untuk  dipangkas  dan  ditebang,  sebagian  pemilik  masih meminta di pangkas tapi tidak boleh ditebang secara cuma-cuma, sebagiannya lagi masih tidak menyadari akan bahaya SUTM sehingga masih meminta ganti rugi baik itu secara dipangkas maupun  ditebang.  Salah  satu  contoh  Bapak  Pamuji  yang  bermukim  di  Desa  Rangan  Timur Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser yang meminta Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta)/pohon gaharu, Bapak Pamuji meminta ganti rugi dengan nominal yang besar dikarenakan pohon gaharu tersebut sudah berusia 15 tahun dan sudah ada isinya. Pihak PLN sudah sering bertamu kerumah Bapak Pamuji dengan maksud agar Bapak Pamuji mengikhlaskan tanam tumbuh tersebut, dari awal tahun 2016 sampai 2020 tetap hasilnya sama, Bapak Pamuji tidak mengijinkan menebang pohon gaharu tersebut tanpa ada biaya ganti rugi. Negosiasi PLN yang dilakukan dengan Bapak Pamuji  membuahkan  hasil,  itupun  dibantu  para  tetangga  sekitar  yang  sering  menegur  Bapak Pamuji lantaran ranting pohon gaharu selalu mengeluarkan percikan api jika bersentuhan dengan jaringan  SUTM,  setidaknya  pada  tahun  2018  Bapak  Pamuji  memperbolehkan  memangkas ranting pohon gaharu yang terkena SUTM,  jika memang ranting pohon gaharu sudah terlihat kasat mata berubah warna menjadi gelap/hangus Bapak Pamuji baru mengijinkannya, namun jika  ranting  pohon  gaharu  tersebut  masih  berstatus  hampir  kena,  maka  Bapak  Pamuji  belum mengijinkan  untuk  memangkasnya. 15 Padahal  jarak  aman  antara  SUTM  dengan  benda  yang berstatus  konduktor  (pohon)  adalah  2,5  meter  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Energi  Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 sesuai di lampiran tabel 3.3.
Kebanyakan  negosiasi  yang  berlangsung  sampai  saat  ini  sama  seperti  contoh  di  paragraf sebelumnya yaitu negosiasi yang bersifat negatif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian, bukan negosiasi positif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai kerja sama.

## B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan  pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah, 16 yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, pada masing-masing pihak tidak  terdapat  kewajiban  untuk  menaati  apa  yang  disarankan  oleh  mediator.  Mediasi  bisa dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung keinginan kedua belah pihak.
Pasal  6  Angka  3  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  memyatakan  “dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat  sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli
14 Rachmadi Usman ,Op.cit. Hal.68.
15 Dokumentasi PLN Pelayanan Kuaro, pada Bulan Januari 2016 – Bulan Desember 2019
16 Sugianto dan  Leliya, Op.cit. Hal.70
maupun melalui seorang mediator. Cara PLN menggunkan mediasi dengan mengundang semua Masyarakat  khususnya  pemilik  tanam  tumbuh  berkumpul  disetiap  kantor  desa,  kecamatan, kabupaten dengan didampingi aparat kepolisian dan kepala desa sebagai mediator di desa, aparat kepolisian  dan  kepala  kecamatan  sebagai  mediator  di  kecamatan,  serta  aparat  kepolisian  dan bupati  sebagai  mediator  ditingkat  kabupaten.  PLN  melakukan  penyuluhan  secara  bergantian disetiap minggunya, sama dengan negosiasi PLN mensosialisasikan disetiap pertemuan tentang bahaya  SUTM  secara  umum,  dan  secara  khusus  jika  SUTM  terkena  tanam  tumbuh  tersebut. Cara mediasi ini lebih efisien dengan hasil yang lebih banyak daripada negosiasi, namun tetap saja  sebagian  masyarakat  masih  meminta  ganti  rugi  atau  kompensasi.  Contohnya  beberapa petani sawit yang telah diundang untuk melakukan musyawarah berlokasi di Kantor Kecamatan Longikis  didampingi  Pak  Camat  Longikis  dan  Kapolsek  Longikis  sebagai  mediator  tetap meminta  ganti  kerugian  tiap  dahan  sawitnya  seharga  Rp  75.000  (tujuh  puluh  lima  ribu rupiah)/dahan  sawit  dan  jika  seandinya  hendak  menebang  habis  pohon  sawit  tersebut,  warga menghargai ganti kerugian senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pohon sawit. Warga berdalih jika dahan sawit dipangkas, maka akan terjadi penyusutan pada hasil buah sawit dari pohon yang akan dipanen, sehingga penghasilan petani sawit berkurang. 17

## C. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi-Mediasi
Cara  yang  ketiga  adalah  menggunakan  negosiasi-mediasi,  cara  ini  dengan  melakukan negosiasi terlebih dahulu apabila tidak berhasil PLN gunakan mediasi, namun mediasi kali ini bukan menggunakan pejabat  negara atau mediator yang telah bersertifikat.  Mediator kali ini menggunakan  orang  terdekat  atau  orang  yang  dituakan  di  daerah  tersebut.  PLN  meminta bantuan  kepada  mediator  tersebut  mayoritas  dengan  cara  mengedukasi  bahaya  SUTM,  para mediator  yang  kemudian  mengerti  akan  bahaya  tersebut  akhirnya  membantu  PLN.  Semisal Bapak  Sunardi  yang  memiliki  tanam  tumbuh  pohon  pisang  di  bawah  SUTM  yang  ditebang habis oleh PLN dikarenakan pohon pisang tidak terawat dalam artian pohon pisang liar. Pohon tersebut secara kasat mata sudah terlihat hangus akibat sering tersentuh SUTM ditakutkan akan semakin  membahayakan  bagi  kehidupan  sekitar.  Bapak  Sunardi  yang  mempunyai  tanam tumbuh  di  Desa  Mendik  Kecamatan  Longkali  datang  ke  kantor  PLN  Longkali  membawa senjata  tajam  dalam  keadaan  marah  meminta  ganti  rugi  sebesar  Rp  200.000(dua  ratus  ribu rupiah)/ pohon. Pohon yang ditebang oleh PLN berjumlah tujuh pohon pisang jadi totalnya Rp 1.400.000(  satu  juta  empat  ratus  rupiah)  PLN  Longkali  meminta  maaf  dan  mencoba meredahkan amarah Bapak Sunardi terlebih dahulu, setelah itu membicarakan negosiasi harga namun tidak tercapai kesepakatan. PLN Longkali meminta watu tiga hari untuk mengirim surat kronologis,  membicarakan  dan  meminta  dana  ganti  rugi  tersebut  ke  Kantor  PLN  Rayon Longikis yang kemudian di teruskan ke kantor PLN area Balikpapan. Setelah tiga hari Bapak Sunardi  datang  kembali  ke  Kantor  PLN  Longkali  menagih  ganti  rugi  tersebut,  namun  PLN Longkali tidak dapat menyanggupinya dikarenakan belum ada jawaban dari Kantor Area PLN mengenai dana ganti rugi tersebut, mendengar hal tersebut Bapak Sunardi Marah, sedangkan PLN  Longkali  hanya  bisa  mendengarkan  keluhan  komplain  Bapak  Sunardi.  Ketika  amarah Bapak  Sunardi  sedikit  reda  PLN  Longkali  melihatkan  surat  kronologi  yang  telah  dikirim  ke
17 Dokumentasi PLN ULP Longikis, pada Bulan April 2019
PLN Area Balikpapan. PLN Longkali menjelaskan bahwa permintaan Bapak Sunardi telah di sampaikan  namun  belum  ada  jawaban,  jika  memang  Bapak  Sunardi  mengingingkan  dana tersebut dalam waktu dekat, PLN Longkali menyarankan agar datang langsung ke PLN Rayon Longkis lebih baik lagi ke PLN Area Balikpapan. Mendengar hal tersebut Bapak Sunardi bisa memaklumi kapasitas kantor PLN longkali dan pulang dengan kondisi tidak puas. Keesokan harinya Bapak Sunardi datang ke PLN Longkali menagih ganti rugi tersebut dan berlanjut hari demi hari, meskipun jawaban PLN Longkali tetap sama yakni belum ada jawaban dari Kantor yang lebih berwenang. Hal demikian membuat suasanan kerja tidak kondusif, sehingga PLN Longkali  mendatangkan  seseorang  yang  dikenal  akrab  dengan  Bapak  Sunardi  yaitu  Bapak Mujiono.  Ketika  Bapak  Sunardi  datang  lagi  meminta  ganti  rugi    ke  PLN  Longkali  akhirnya Bapak  Mujiono  datang  sebagai  penengah.  Pembicaraan  negoisasi  antara  Bapak  Sunardi  dan PLN di mulai, inti dari negoisasi PLN hanya menyanggupi ganti rugi satu pohon pisang saja dari  tujuh  pohon  pisang  tersebut.  Pohon  yang  diganti  rugi  adalah  pohon  yang  pada  waktu ditebang sedang berbuah, namun Bapak Sunardi tetap bersikeras meminta ganti rugi ketujuh pohon  pisang  tersebut.  Setelah  beberapa  lama  negoisasi  berjalan  tetap  Bapak  Sunardi  untuk menerima nilai yang ditetapkan oleh PLN Longkali dari pada tidak sama sekali. Bapak mujiono menjelaskan bahaya STUM untuk kehidupan, Bapak Mujiono juga menjelaskan kapasitas dan tanggung  jawab  PLN  Longkali  terhadap  Bapak  Sunardi.  Akhirnya  bapak  sunardi  menerima tawaran ganti rugi PLN Longkali dengan berat hati. 18 .
Tidak semua Masyarakat meminta ganti rugi , beberapa masyarakat yang awalanya meminta ganti rugi pada akhrinya meminta bantuan kepada PT.PLN(Persero) untuk memangkas bahkan menebang  sekaligus  pohonnya,  masyarakat  sadar  bahwa  arus  listrik  di  SUTM  sangat berbahaya, kebanyakan masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang telah melihat orang di lingkungannya cacat bahkan tewas terkena aliran arus listrik SUTM. Semisal PTPN Apdeling Paser  Mayang  Kecamatan  Pondong  pada  awalanya  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang Perkebunan  ini  sangat  kokoh  mempertahankah  beberapa  pohon  sawit  yang  terlewati  SUTM agar tidak ditebang mereka meminta ganti rugi untuk setiap pohon sawit walaupun perusahaan ini sama-sama Badan Usaha Milik Negara. PTPN meminta ganti rugi bibit sawit kepada PLN untuk setiap pohon sawit yang berada disekitar jaringan SUTM, Namun dikarenakan jumlah pohon yang berada di sekitar SUTM cukup banyak PLN tidak bisa menyanggupinya, hingga akhirnya  pohon  tersebut  tumbuh  tinggi  dan  mulai  menyentuh  SUTM.  Ketika  pelepah  sawit mulai  menyentuh  SUTM  secara  otomatis  pohon  tersebut  teraliri  arus  listrik  dan  karyawan PTPN yang sedang memanen buah sawitpun tewas seketika dengan luka bakar. Dari kejadian tersebut PTPN akhirnya mengijinkan PLN bukan hanya untuk memangkas namun memotong semua pohon sawit milik PTPN Apdeling Paser Mayang tanpa ada biaya ganti rugi apapun. 19 Sampai  saat  ini  PT.PLN(Persero)  khususnya  Rayon  Longikis  dan  Rayon  Grogot  tetap mengupayakan ganti rugi atau kompensasi tersebut ada walaupun tidak sesuai dengan nominal yang diinginkan para pemilik tanam tumbuh. PLN Rayon Longikis dan Rayon Grogot sudah mengupayakan  dengan  cara  menyurati  PLN  Area  Balikpapan  agar  meneruskan  keluhan masyarakat  tersebut  kepada  PLN  Pusat,  namun  jawabannya  tetap  sama  tidak  ada  anggaran untuk pergantian ganti rugi tanam tumbuh di sekitar SUTM, adanya anggaran ganti rugi hanya
18 Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan September 2018
19 Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan September 2018
untuk  jaringan SUTT dan SUTET sesuai  dengan Peratuan Menteri  ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di bawah Ruang Bebas  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  ,  Dan  Saluran  Udara  Tegangan  Extra  Tinggi.  PLN Rayon  Longikis  dan  Grogot  akhirnya  menyisihkan  anggaran  dari  biaya  operasional  bagian pemeliharaan listrik untuk kompensasi tanam tumbuh tersebut berupa bibit atau seharga bibit tanaman tersebut demi kelancaran dan keamanan pekerja dalam bekerja, karena bagaimanapun jika pekerja di kantor atau pekerja di lapangan sering beradu mulut dengan masyarakat apalagi dengan masa yang cukup banyak, akan menggagu psikis pekerja dan atmosfer lingkungan kerja menjadi  tidak nyaman.  Bagi  warga yang tetap bersi keras tidak ingin menerima kompensasi tersebut,  PLN  melewatinya  dan  membiarkan  tanam  tumbuh  tersebut  tumbuh  berkembang namun PLN lepas tangan jika suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi kepada pegawai PTPN yang telah dicontohkan sebelumnya, sedangkan dari sisi pasokan listrik sendiri akan mengalami seringnya padam karena menyentuhnya ranting pohon tersebut. 20 PLN  setempat  telah  mendata  tanam  tumbuh  milik  masyarakat  yang  tidak  boleh  ditebang ataupun dipangkas, namun karena human error para pekerja ada saja beberapa tanam tumbuh yang akhirnya terpangkas, sehingga membuat pemilik tanam tumbuh datang ke kantor meminta ganti rugi, human error inilah yang membuat sengeketa tersebut selalu ada meskipun hanya di beberapa titik lokasi tanam tumbuh.
Berbeda  dengan  pemeliharaan  SUTM,  untuk  proses  pembangunan  perluasan  jaringan SUTM.Perluasan  jaringan  SUTM  ini  guna  untuk  melistriki  daerah-daerah  yang  sama  sekali belum  tersentuh  listrik,  atau  sudah  tersentuh  listrik  namun  bukan  dari  PLN  melainkan  dari perusahaan  swasta  yang  biasanya  harga  rupiah/KwH  listriknya  lebih  mahal  daripada  PLN. Proses  perluasan  jaringan  SUTM  ini  tidak  ada  penyelesaian  sengketa  karena  tidak  terjadi sengketa  dikarenakan  warga  sangat  menginginkan  listrik  bagi  warga  yang  daerahnya  belum tersentuh listrik dan mayoritas warga sudah mengetahui pelayanan listrik PLN lebih andal dan murah daripada listrik swasta yang telah warga pakai saat ini. Proses musyawarah meminta ijin agar suatu saat tidak terjadi sengketa ketika pemeliharaan listrik  lebih mudah, terprosedur, dan terorganisir. PT.PLN(Persero) hanya meminta bantuan kepada aparat pemerintah seperti kepala desa,  kecamatan  dan  bupati  untuk  memberikan  ijin  secara  cuma-cuma  perluasan  jaringan tegangan  menengah  di  tanah  milik  warganya,  dan  wargapun  mendukung  perluasan  jaringan tersebut  agar  rumah  mereka  teraliri  listrik.  Proses  perluasan  jaringan  SUTM  telah  terjadi perjanjian  diawal  yang  di  saksikan  aparat  sipil  perangkat  desa/kecamatan/kabupaten  yang berisikan tidak adanya ganti rugi atau kompensasi dalam perluasan jaringan listrik baru guna melistriki daerah tersebut yang belum tersentuh listrik, PLN berhak menebang habis seluruh tanam  tumbuh  yang  berada  di  sekitar  SUTM  dan  warga  berhak  menanam  kembali  tanam tumbuhnya dengan ketentuan tanaman tersebut mempunyai jarak aman 2,5 meter  dari jaringan SUTM  seandainya  sudah  melewati  batas  aman  PLN  berhak  melakukan  pemeliharaan  tanam tumbuh tersebut dengan cara memangkasnya, begitu pula jika suatu saat hendak membangun bangunan  harus  mempunyai  jarak  aman  bangunan  jaringan  SUTM  yaitu  2,5  sesuai  dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas  dan  Jarak  Bebas  Minimum  Pada  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi,  Saluran  Udara
20 Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan Januari 2013 -  Bulan Desember 2019
Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga  Listrik  meter,  jika  seandainya  ada  salah  satu  atau  semua  warga  tidak  setuju  dengan perjanjian tersebut, PLN meminta kepada aparat sipil membujuk untuk mengikhlaskan lahan warga tersebut guna didirikan tiang untuk kepentingan bersama daerah tersebut teraliri listrik, namun  seandianya  masih  ada  salah  satu  warga  yang  bersi  keras  tidak  setuju,  PLN  akan membatalkan perencanaan perluasan jaringan SUTM tersebut, dengan kata lain daerah tersebut belum dapat dialiri listrik hingga warga tersebut mengikhlaskan secara cuma-cuma. Sedangkan untuk  pemeliharaan  jaringan  tegangan  menengah  PT.PLN(Persero)  meminta  ijin  untuk menebang tanam tumbuh untuk proses kehandalan dan keamanan pasokan listrik tersebut dan jika warga tidak mengijinkan PT.PLN(Persero) hanya meminta pemangkasan ranting/ dahan/ pelepah tanam tumbuh tersebut sesuai jarak aman yakni 2,5 M dari SUTM. 21
SUTM yang dibangun saat ini hanya membutuhkan jarak aman sekitar 2,5 meter dari sekitar SUTM tersebut dengan kata lain objek tanah yang berada di bawah jaringan SUTM ini masih bisa digunakan pemilik tanah untuk kepentingan warga pemilik tanah tersebut oleh sebab itu PLN tidak membeli(ganti rugi) tanah tersebut karena PLN tidak membutuhkan tanah tersebut yang dibutuhkan hanya jarak amannya. Perlu diketahui Panjang jaringan JTM milik PLN yang sudah terinput samapai saat ini totalnya 88.953,99 Kms 22 terdiri dari SKTM dan SUTM, dan untuk panjang JTM milik PLN wilayah Kalimantan timur dan Kalimantan utara 714,77 Kms terdiri dari SKTM dan SUTM. 23
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa menjadi regulasi dasar PLN untuk menyelesaikan sengketa saat ini karena regulasi ini  yang  paling  mendekati,  Meskipun  nantinya  hasil  dari  musyawarah  yang  di  terapkan  dari regulasi  penyelesaian  sengketa  itu  sendiri  pasti  tidak  sesuai  dengan  yang  ingin  di  tunjukkan oleh  keinginan  kepastian  hukum  yang  menyatakan  “kepastian  hukum  menunjukan  kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.” Regulasi tentang Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ini memang  akan  menghasilkan  kepastian  hukum  yang  “jelas  dan  tepat”  sesuai  dengan  yang hendak ditunjukkan oleh esensi kepastian hukum namun untuk “konsisten dan konsekuen yang pelaksaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan  yang  sifatnya  subjektif”  mungkin  harus ditelaah  lebih  lanjut,  karena  berbeda  orang  berbeda  pula  caranya  untuk  bernegosiasi  atau bermediasi ataupun cara penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dari  perbedaan tersebut  pasti  menimbulkan  hasil  (nominal  ganti  rugi)  yang  berbeda  pula  sehingga  hasil akhirnya tidak konsisten dan tidak konsekuen dan pada akhirnya hasilnya tidak dapat dijadikan acuan untuk diterapkan kembali jika terjadi kasus sengketa yang sama. Hal ini akan membuang waktu dan biaya kembali sehingga menjadi tidak efektif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa.
21 Dokumentasi PLN Rayon Longikis, pada Bulan Januari 2016 – Bulan Desember 2019.
22 Seketariat Perusahaan PT PLN(Persero), Statistik PLN 2018 , Seketariat Perusahaan PT PLN(Persero),Jakarta,2019.Hal.iii.
23 Ibid,Hal.13.
Kepastian hukum adalah “sicherkeit des rechts selbst” (kepastian hukum tentang itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
1. Hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht) :
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen) , bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 24
Dari penjelasan diatas, nomer “1 dan 2” jelas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud jika dihubungkan dengan penyelesaian sengketa tanam tumbuh ini. Nomer 3 “fakta itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam pemaknaan,  di  samping  juga  mudah  dijalankan”  jika  dihubungkan  dengan  Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jelas ini masih sesuai namun jika dikaitkan dengan masalah sengketa tanam tumbuh ini sangat susah dijalankan karena  harus  mengulang  dan  terulang  lagi  mencari  solusi  untuk  hasil  akhir  dari  sengketa tersebutnya,  sehingga  “di  samping  juga  mudah  dijalankan”  tidak  sesuai  untuk  kasus penyelesaian sengketa tanam tumbuh ini. Nomer 4 “hukum positif itu tidak boleh sering diubah- ubah”  untuk  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  masih  sesuai.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  kerangka  teori hukum  sudah  tepat  namun  jika  dihubungkan  dengan  kasus  penyelesaian  sengketa  tanam tumbuh di sekitar SUTM milik PT.PLN(Persero) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih kurang tepat karena esensi dari kepastian hukum salah satunya mudah dijalankan sedangkan  ini  menjadi  rumit  dijalankan  dengan  alasan  harus  berulang  kali  melakukan menyelesaiakan sengketa yang terjadi karena tidak adanya aturan yang menjadi acuan secara tegas.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpukan  bahwa  penyelesaian  sengketa  tanam  tumbuh  di sekitar  SUTM  milik  PT.PLN(Persero)  wilayah  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Utara terbagi  menjadi  3(tiga)  cara  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu pertama PLN telah mencoba cara untuk mendekati  pemilik  tanam  tumbuh  secara  kekeluargaan  dengan  negoisasi  mendatangi  tempat tinggal pemilik tanam tumbuh dari pintu ke pintu dengan hasil negosiasi yang bersifat negatif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.
Kedua  PLN  mencoba  mediasi  dengan  menyurati  mengundang  para  pemilik  tanam  tumbuh untuk datang ke kantor pemerintahan guna menyelesaikan persoalan sengketa tanam tumbuh dibantu mediator dari aparat pemerintahan, cara ini lebih cepat berhasil tapi tetap saja belum sepenuhnya tuntas.
24 Suyanto,Loc.it.
Ketiga  menggunakan  cara  negosiasi-mediasi,  cara  ini  dengan  melakukan  negosiasi terlebih  dahulu  apabila  tidak  berhasil  PLN  gunakan  mediasi,  namun  mediasi  kali  ini  bukan menggunakan  pejabat  negara  atau  mediator  yang  telah  bersertifikat.  Mediator  kali  ini mendatangkan  orang  terdekat  atau  orang  yang  dituakan  di  daerah  tersebut  bersama-sama membicarakan penyelesaian sengketa dari rumah ke rumah pemilik tanam tumbuh.
Sampai  saat  ini  PLN  masih  sering  menggunakan  cara  tersebut  berserta mensosialisasikan bahaya STUM untuk kelangsungan makhluk hidup, namun tetap saja tidak ada yang sepeunuhnya tuntas, sehingga membuat pasokan listrik tersendat. Seharusnya menurut teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis,  jelas  dalam  artian,  tidak  menimbulkan keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan  logis  dalam  artian,  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan norma  yang  lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  “kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Menurut pendapat di atas “tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)”, dalam artian agar  tidak  menimbulkan  sengketa  yang  berkepanjang  seharusnya  sudah  ada  kajian  untuk membuat  aturan kepastian hukum  dengan objek tanam  tumbuh, sedangkan yang  ada sampai sekarang adalah objek tanah sehingga menimbulkan multi tafsir, sebab dari multi tafsir itulah PLN mengguanakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa tanam tumbuh tersebut.
Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh disekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN (Persero) terbagi menjadi dua bagian yaitu dari tataran  yuridis  dan  sosiologis.    Dari  tataran  filosofis  sendiri  tidak  ada  masalah,  sudah  jelas sesuai  dengan  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  diparagraf  keempat menyatakan.
“Kemudian dari pada itu untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan Negara  Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
Maksud  memajukan  kesejahteraan  umum  mengandung  arti  bahwa  Negara  mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat  Indonesia  terutama  dalam  bidang  ekonomi  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  sosial,  dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia.
Faktor penghambat dari tataran yuridis adalah sampai saat ini tidak adanya aturan yang mengikat  secara  resmi  tentang  ganti  rugi  tanam  dengan  objek  SUTM  ini  mengakibatkan terhambatnya ganti rugi tersebut. PLN sendiri tidak berani melakukan ganti rugi sepihak karena tidak  ada  aturan  baku  yang  mengikat  secara  nasional,  jika  seandianya  PLN    berinisiatif memberikan  ganti  rugi  secara  sepihak  tanpa  adanya  aturan  resmi,  ditakutkan  akan  menjadi temuan KKN( korupsi kolusi nepotisme) dikemudian hari. Berbeda dengan ganti rugi SUTT dan SUTET yang sampai saat ini berjalan dengan sedikit hambatan, biasanya hambatan yang terjadi karena tidak tercapainya kata sepakat antara instansi pembangunan SUTT dan SUTET, namun  hambatan  tersebut  terselesaikan  dengan  cara  instansi  menitipkan  dana  di  pengadilan
setempat (konsinyasi) sesuai dengan nominal dari lembaga penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Faktor  penghambat  dari  tataran  sosiologis  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  dan  kurangnya  pemahaman  terhadap  arti  kepentingan umum, fungsi sosial tanah, 25 serta bahaya yang timbul dari SUTM. Adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atau kompensasi antara pemilik tanam tumbuh yang satu dengan pemilik tanam tumbuh lainnya terjadi karena pemilik tanam tumbuh cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis tanaman tersebut.  Hambatan  sosiologi  lainnya  perbedaan  antara  pemilik  tanah  dan  pemilik  tanam tumbuh. Warga pemilik tanam tumbuh meminjam secara gratis atau menyewa lahan pemilik tanam tumbuh, sehingga ketika PLN telah mengantongi ijin untuk pemangkasan tanam tumbuh dari pemilik tanah tersebut, ternyata pemilik tanam tumbuh tidak setuju atas ijin dari pemilik tanah.
Seharusnya hambatan yuridis dan sosiologis tidak terjadi mengingat sejalan dengan moto PLN “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”, sesuai dengan amanat isi pembukaan Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  “memajukan  kesejahteraan  umum” dimana  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  yang  seharusnya  menjadi  salah  satu  tugas Negara, kemudian tugas tersebut diturunkan kepada organ Negara berlanjut kepada salah satu kementerian  yaitu  kementerian  badan  usaha  milik  Negara  dimana  PLN  bernaung,  sudah selayaknya  PLN  mempunyai  wewenang  berupa  atribusi  bukan  cuma  mandat  atau  delegasi. sehingga  semua  aturan  yang  mengatur  tidak  menunggu  pemerintah,  sedangkan  pemerintah yang mempunyai kewenangan mutlak terkesan lamban dalam menanggapi persoalan-persoalan yang masih dianggap kecil.

## B. Saran
1.  Seharusnya pemerintah membuat aturan ganti rugi tanam tumbuh dengan objek jaringan STUM sesuai  dengan salah satu tujuan hukum  yaitu kepastian hukum.  Teori kepastian hukum yang pada intinya berpendapat dikaji dari sudut pandang normatif yakni menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya, jika teori ini segera dituangkan menjadi  aturan yang mengikat secara nasional maka tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dari sisi PLN tidak terganggu haknya begitupun dari masyarakat, dan pasokan listrik dari PLN lancar serta tidak menimbulkan kecelakaan bagi makhluk hidup seperti aturan yang telah dibuat pada SUTET dan SUTT agar bisa menjadi patokan bagi PLN dan masyarakat.
2.  Masyarakat seharusnya lebih sadar akan kepentingan umum, tidak mementingkan individual masing-masing  mengetahui  pada  dasarnya  tujuan  utamanya  adalah  untuk  memajukan kesejateraan  umum,  dimana  PLN  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  amanat  dari  isi pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Masyarakat seharusnya mempunyai pemikiran/ wawasan jangka panjang bahwa masih ada generasi bangsa yang  akan  merasakan  kepentingan  umum  yang  mereka  wariskan.  Masyarakat  juga  harus menyadari  bahwa  ini  bukan  hanya  sekedar  keuntungan  bagi  pihak  PLN  melainkan  untuk
25 Abdurrahman, Loc.it.
meminimalisir bahaya yang timbul dari saluran udara tegangan menengah demi keamanan dan keselamatan bersama.
3.  PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya tidak hanya mengkaji nilai keuntungan saja dengan  mengesampingkan  dasar  negara  pancasila  sila  kelima  “keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Inonesia” yang implementasiya dari dasar negara di bidang pengadaan tanah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni Menimbang :
a.  bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
b.  bahwa  untuk  menjamin  terselengaranya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum, diperlukan  tanah  yang  pengadaannya  dilaksanakan  degan  mengedepankan  prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil;
c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin peroleh tanah untuk pelaksanaan pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf  c,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang  Pengadaa  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Meskipun isi dari huruf b menyatakan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil namun pada kenyataanya aturan untuk ganti rugi tanam tumbuhan belum ada aturannya. Jika  pemerintah  lambat  mengeluarkan  aturan,  PLN  harus  mempunyai  inisiatif  untuk mengajukan  aturan  kepada  pemerintah  lambat  mengeluarkan  aturan,  PLN  harus  mempunyai inisiatif  untuk  mengajukan  aturan  kepada  pemerintah  pusat  tentang  ganti  rugi  dengan  objek STUM seperti aturan yang diterapkan utuk objek SUTT dan SUTET.

## DAFTAR PUSTAKA
PLN Corporate University,2016, Pembidangan Prajabatan SMK/SLTA Bidang Teknisi Distribusi Buku I ,Pandaan,Hal.1.
I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha , 2018, Teori-Teori Hukum , Malang : Setara Press. Hal 206.
Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2. Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8.
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

## B. Peraturan-Peraturan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2005;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;
Peraturan Daerah  Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan  Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013; Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

## C. Sumber Lain.
PLN Longikis, 2016, Laporan Distribusi , Paser : PLN Longikis;
Staff ahli bagian terkait,Manajer PLN Rayon Longikis dan Grogot,Masyarakat terkait, Wawancara;
Hasil Observasi Peneliti.
D. Internet
Metode Penelitian, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/; PLTU Suralaya, https://id.wikipedia.org/wiki/PLTU_Suralaya;
SUTT/SUTET,http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?;
KBBI Daring,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/.