## PEMBANGUNAN HUKUM PERSPEKTIF GENDER MELALUI KESETARAAN
HAK, SUMBER DAYA DAN ASPIRASI
Badri, S.Hi., M.H.

## ABSTRAK
Wacana  diskriminasi  gender  merupakan  suatu  diskursus  panjang  yang  tak  pernah selesai  pembahasannya.  Diskriminasi  gender  terjadi    di  berbagai  aspek  Kehidupan  di Seluruh  dunia  walaupun  ditemukan  banyak    kemajuan.  Kesenjangan  gender  terjadi  begitu luas dalam hal akses terhadap dan kendali sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Oleh sebab itu, kesetaraan gender juga menjadi isu  pembangunan  yang  paling  mendasar,  karena  dengan  adanya  kesetaraan  akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemandirian suatu bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan hukum Negara Hukum Indonesia,  Penelitian  pembangunan  Hukum  perspektif  gender  ini  tidak  mendefinisikan kesetaraan gender dalam hasil. Pembahsan ini  didasarkan pada dua hal, yakni, (1). Bahwa setiap budaya dan masyarakat memiliki cara masing-masing dalam mewujudkan  kesetaraan gender,  dan  kedua,  (2).  Bahwa  kesetaraan  berarti  perempuan  dan  laki-laki  memiliki kebebasan  di  muka  hukum  untuk  memilih  peran  yang  berbeda  (atau  sama)  dan  hasil  yang berbeda  (atau  sama)  sesuai  pilihan  dan  tujuannya.  Hasil  penemuan  dan  analisis  berkaitan dengan  isu-isu gender  dilapangan.  Mengukur  dan  menilai  begitu  banyak  dimensi ketidaksetaraan  gender,  ini  merupakan  hal  yang  sangat  sulit  sekaligus  rumit.  Kendala utamanya  terletak  pada  kurangnya  data  dan  analisis  mengenai  sejumlah  aspek  penting kesetaraan gender yang telah dipilah berdasarkan gender
Kata Kunci : Pembangunan Hukum, Perspektif Gender, Kesetaraan Hak

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum  (rechtsstaat),  bukan  negara  kekuasan  belaka (machtsstaat). Dalam  UUD  hasil  amandemen  pasal  1  ayat  (3)  ditegaskan  negara  indonesia adalah  negara  hukum.  Pada  pasal  1  ayat  2  dikatakan  “kedaulatan  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut UUD”. atas dasar ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa Indonesia menganut kedaulatan  rakyat (pasal 1 ayat 2) dan  menganut kedaulatan hukum (pasal 1 ayat 3).
Dalam  pembangunan  hukum  yang  baik  perlu  memperhatikan  tiga  parameter,  yakni; (1).  Parameter  substansi  hukum  dan  kebijakan.  Parameter  ini  perlu  memperhatikan  setiap produk  peraturan  perundang-undangan  harus  terintegrasi.  Misalnya  pemerintah    perlu menciptakan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan kesetaran bagi laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, (2). Parameter Struktur dan proses  Institusional.  Dalam  hal  ini,  perlu  dikembangkan  kapasitas  lembaga  yang melaksanankan  atau  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  non diskriminatif.  Dan  perlu  menetapkan  mekanisme  kelembagaan  untuk  memantau perkembangan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  (HAM),  dan  memberikan  laporan  publik mengenai  hasil-hasilnya,  (3).  Parameter    Sosial  Budaya  (budaya  hukum).  Perlu  adanya produk  hukum  yang  mampu  mengkonstruksikan  dan  bersifat  akomodatif,  termasuk  perlu mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender.
Menurut  Luhilima,  negara  perlu  meningkatkan  kesadaran  dan  komitemen  akan persamaan  hak  asasi  perempuan  dan  laki-laki  yang  dijamin  dalam  UUD.  Negara  wajib mengetahui  perbuatan  mana  yang  dibenarkan  oleh  Undang-Undang  (Rechtshandeling) dan perbuatan mana yang merupakan (onrechtmatige daad) perbuatan melanggar hukum 1 .
Secara  yuridis,  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal  27  secara  eksplisit  sudah ditegaskan  bahwa  seluruh  warga  Negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  bersamaan kedudukannya  di  depan  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan  dengan  tanpa  kecuali.  Aturan  ini  secara  tegas  melarang  tindak  diskriminasi. Dalam  Undang-Undang  Nomor  07  tahun  1984,  juga  dinyatakan  bahwa  ;  (a).  Segala  warga Negara bersamaan kedudukannya  didalam hukum dan pemerintahan. Pembangunan hukum yang  berkeadilan  merupakan  kata  kunci    bagi  terciptanya  ruang  partisipasi  publik  dan berorientasi  pada  kebutuhan/harapan  masyarakat  luas  dan  sarat  dengan  muatan  integritas nilai/moral  yang  didambakan  oleh  masyarakat.  hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah
1 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1992), hlm. 52
masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin di pergunakan sebagai suatu alat oleh Agent of change (pelopor perubahan) 2 .
Secara  konseptual  bangunan  sistem  hukum  nasional  indonesia  telah  menjangkau banyak  persoalan  dalam  berbagai  aspek  dan  bidang  kehidupan  sosial,  namun  berbagai masalah  timbul  kepermukan  diantaranya  tentang  permasalahan  ketidakadilan  gender  Antara lain  :  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasar,  dalam  sumber  daya  dan  peluang  ekonomi, ketidaksetaraan  ini  saling  terkait  dengan    kemiskinan,  meskipun  telah  tercapai  sejumlah kemajuan.  Timbulnya  berbagai  peristiwa  dan  persoalan  bangsa  ini,  baik  di  ranah  hukum, sosial,  politik, budaya  dan  ekonomi  cenderung  melihat    dari  sudut  pandang  sendiri-sendiri, jarang  yang  berfikir  secara  sistemik  melalui  pendekatan  yang  lebih  menyeluruh  dan komprehensif,  hal  ini  membuktikan,  bahwa  penyelesaian  krisis  yang  menimpa  bangsa Indonesia  memerlukan  alternative  pendekatan  yang  lebih  relevan  dan  mampu mengakomodasi  berbagai  kepentingan  yang  ada  secara  demokrasi  dan  musyawarah berdasarkan  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  yang  didasarkan  pada  falsafah  Pancasila  dan UUD 1945. 3
Sejak  reformasi  dikumandangkan  pada  tahun  1998  sampai  sekarang  ,  silih  berganti kasus  dan  permasalahan  hukum  muncul  kepermukaan  dan  sering  kali  menyita  perhatian publik  diberbagai  lapisan.  Belum  selesai  kasus  yang  satu,  muncul  kasus  lainnya  dan  begitu seterusnya.  Hukum    seolah  tak  pasti  dan  tak  berdaya  dalam  menyikapai  berbagai  rentetan peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Masyarakat  dan  pencari  keadilanlah  yang  kemudian  menui akibatnya.  Keadilan  menjadi  suatu  yang  mahal  harganya,  bahkan  masyarakat  tidak  mampu menebusnya.  Kata  kunci  reformasi  seringkali  terkait  dengan  banyak  ranah,  isu-isu  nasional tentang  HAM,  Demokrasi,  pemerintah  yang  baik  dan  bersih,  dan  anti  KKN.  agaknya  juga mustahil  dapat  diterapkan  tanpa  mempertimbangkan  realitas  sosial  dan  politik  yang  aktual. tidak  saja  terbatas pada  kaitan  antara  hukum  dan  politik,  melainkan  terkait  juga  dengan aspek-aspek  penting  lainnya  seperti,  ekonomi,  budaya,  militer,  etika  atau  moralitas.  Dalam konteks sosiologi hukum, suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di dalam pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan, secara teratur dan perlu direncanakan terlebih dahulu dinamakan socialengineering 4 .
Ketidaksetaraan  gender  antara  lain  dalam  pemenuhan  hak-hak  dasar,  dalam  sumber daya  dan  peluang  ekonomi,  aspirasi  politik  hal  tersebut  menjadi  isu  yang  berlangsung  luas
2 Soejono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 15.
3
4 Soejono Soekanto, (Cet. V), Pokok-Pokok Sosialogi Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm. 99.
diseluruh  dunia,  ketidaksetaraan  ini  saling  terkait  dengan  kemiskinan.  Ketidakadilan  gender merujuk pada peran dan prilaku  yang dibentuk oleh masyarakat serta prilaku yang tertanam melalui  proses  sosialisasi  dan  sejumlah  tuntutan  yang  berkaitan  dengan  jenis  kelamin  laki- laki  dan  perempuan.  Perempuan  dan  laki-laki  memang  berbeda  secara  biologis  tetapi perbedaan bagian biologis ini kemudian ditafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa oleh setiap  kebudayaan  secara  diskriminatif  dan  tidak  adil  menjadi  seperangkat  tuntutan  sosial tentang kepantasan dalam berprilaku dan kegiatan. Seperti halnya hampir semua masyarakat memberikan  tanggung  jawab  pengasuhan  anak  kepada  perempuan,  sementara  untuk  urusan kemiliteran dan pertahanan negara kepada laki-laki. Begitu juga politik  ras, suku dan kelas, menjadi fonomena sosial yang dapat membatasi akses dan kesempatan hidup seseorang, yang menbentuk  partisipasi  seseorang  dalam  masyarakat  dan  dalam  ekonomi,  untuk  itu  di tuntut peran peraturan hukum (Legar Order) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut 5 .
Ketidakadilan Gender terjadi dalam bentuk perbedaan dan disparitas dengan tingkatan yang  berbeda-beda.  Istilah  Gender  memiliki  arti  yang  berbeda-beda  dalam  konten pembangunan,  dalam  tulisan  ini  menengahi  persoalan  kesetaraan  pada  aspek  pembangunan hukum. Kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan dalam upah kerja dan kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia dan sumberdaya  produktif lainnya  yang  membuka peluang), kesetaraan  dalam  aspirasi  (kemampuan  untuk  mempengarui  dan  mendukung  dalam  proses pembangunan).  Kurangnya  memperhatikan  sejumlah  faktor  yang  mungkin  menyebabkan ketidaksetaraan gender, sehingga tidak dapat menjelaskan terjadinya ketidak setaraan gender, hal  ini menjadi  persoalan,    padahal  penting  untuk  diketahui  dilapangan  untuk  dapat menjelaskan  dan  mengidentifikasi  perangkat  kebijakan  yang  efektif  untuk  meninggkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka dalam pelaksanaan penyelenggaran negara secara undang-undang  pemerintah  dituntut  untuk  melibatkan  partisipasi  perempuan,  dan kelompok  strategis  (stakeholder),  supaya  terciptanya  keseimbangan  (balance) dalam pembangunan dan ketertiban umum 6 .

## B. Arah Pembangunan Sistem Politik Hukum Nasional
Arah  Pembangunan  sistem  hukum  Nasional  Indonesia  didasarkan  pada  nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujauan pembangunan  sistem  hukum  adalah  terciptanya  pembanguan  yang  berkeadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia. Hukum adalah suatu perangkat sistem  yang terdiri dari bagian-bagian dan
5 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.
6 Ibid.
komponen-komponen  yang  berhubungan  satu  sama  lainya  secara  mekanik  fungsionil,  satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingan dan tujuan pembangunan. 7
Arah  pembanguna  hukum  nasional Indonesia  didasarkan  pada  4  (empat)  komponen sistem hukum dibawah ini:
a. Komponen Jiwa Bangsa
komponen jiwa bangsa, menurut Von Savigny,  menyebutkan jiwa bangsa sebagai VOLKSGEIST,  dalam  bahasa  belanda VOLKSGEIST yang  terdiri  dari  2  (dua)  kata, yaitu volks dan Geist. Volks dapat  di  artikan  bangsa  atau  rakyat.  Dalam  arti  bangsa dipakai  pengertian Volkslied, yaitu  lagu  kebangsaan,  dan Volks dalam  arti  rakyat, seperti Volkgezondheid berarti  kesehatan  rakyat, volksbeweging artinya  gerakan rakyat, dan volkleger artinya laskar rakyat (kamus Indonesia. A.L.N. Kremer Sr.) Dr. M.J. Langeveld menjelaskan, bahwa:
“ manusia  itu  mempunyai  ‘tubuh’  dan  ia  pun  mempunyai  ‘kehidupan  batin’, yang  terrakir  ini  melingkupi  segala  apa  yang  dipikirkannya,  dirasakannya, diingtnya, direka-reka, dihayalkan atau dimimpikannya, apa yang dialaminya sebagai  perangsang,  cita- citanya  dan  tujuan  kemanusiannya”  (Menuju
Kepemikiran  Filsafat,  1955.  190). Maka  yang  dimaksud  dengan  “kehidupan batin” itu adalah “jiwa”.
Timbul  pertanyaan,  bagaimanakah  hubungannya  antara  jiwa  dan  hukum, maka ibarat hubungan antara “nilai dan norma”. Nilai adalah ukuran -ukuran, patokan- patokan, anggapan-anggapan, kenyakinan-kenyakinan yang dianut  oleh orang banyak dalam  lingkungan  suatu  kebudayaan  tertentu.  Mengenai  apa  yang  benar  pantas  dan luhur,  dan  baik  untuk  dikerjakan,  dilaksanakan  atau  diperhatikan.  Sedangkan  norma merupakan cara perbuatan atau kelakuan yang dibenarkan untuk menwujudkan nilai. Sedangkan  norma  merupakan  perwujudan/konkritisasi  dari  nilai.    Hubungan  norma dengan nilai juga dapat dilukiskan sebagai berikut: Bilamana “nilai” merupakan pola kelakuan yang di inginkan, maka “norma” dapat disebut cara -cara  kelakuan  social yang disetujui untuk mencapai nilai itu. (Drs. Maijor Polak,Sosiologi, 30,31, dan 32). Maka  hakikat  hukum  adalah  himpunan  norma,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, berisikan  larangan-larangan  dan/atau  keharusan-keharusan  atau  pula  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban disertai adanya ancaman hukuman (sanksi) atas pelanggaranya.

## b. Komponen Struktural Hukum
Komponenen  ini  berkenaan  dengan  struktur  dari  hukum,  yaitu  adanya  badan- badan  yang  membentuk  hukum,  yang  disebut  badan  legislatif,  badan  yang melaksanakan  dan  yang  dapat  memaksakan  berlakunya  hukum,  yang  disebut  badan eksekutif  dan  badan yang  menyelesaikan  sengketa-sengketa  hukum,  yang  disebut badan yudikatif. Berdasarkan teori TRIAS POLITICA Montesquieu, dalam pengertian sehari-hari  kalau  kita  bicara  komponen structural,  berarti  kita  bicara structural, berarti pula kita bicara tentang aparat saja. Aparat badan legislatif, yaitu para anggota badan  perwakilan  rakyat  aparat  badan  eksekutif,  yaitu  aparat  pemerintahan;  dan aparat badan yudikatif, yaitu para hakim. Berikut penjelasanya,
1. Aparat  badan  legislative,  yaitu  para  legislator,anggota-anggota  Badan Perwakilan Rakyat.
2. Aparat  badan  eksekutif,  yaitu  para  penyelenggara  pemerintahan,  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Aparat  badan  yudikatif,  yaitu  para  hakim,  hakim  Pengadilan  Negeri,  hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## c. Komponen Substansi Hukum
Komponen ini merupakan produk hukum dari komponen structural, yaitu apabila tertulis,  disebut  hukum  undang-undang  dan  apabila  tidak  tertulis,  disebut  hukum kebiasaan.  Untuk  yang  terakhir  ini,  yang  menjadi  komponen  structuralnya  dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN) adalah Kepala Negara, yaitu keputusan-keputusan kepala  Negara  yang  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar,  yang  disebut “konvensasi”  yaitu  kebiasaan -kebiasaan  Kepala  Negara  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dalam arti luas, baik berupa petunjuk arah kepada aparat Negara, aparat pemerintah  dan  kepada  aparat  administrasi  Negara  dalam  melaksanakan  fungsi  atau tujuan Negara.

## d. Komponen Budaya Hukum
Budaya hukum adalah sikap-sikap beserta nilai-nilai yang dipegang oleh anggota- anggota  masyarakat  terhadap  hukum  positif  atau  kebiasaan  perilaku  orang  untuk mematuhi  peraturan-peraturan  hukum  positif,  baik  itu  peraturan  hukum  undang- undang  maupun  peraturan  hukum  kebiasaan,  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Seperti  perib ahasa  mengatakan  “bisa  itu  karena  biasa”.  Jadi  menuntut
suatu  proses  yang  lama  dari  biasa  mentaati  hukum  menjadi  orang  mentaati  hukum, sehingga terbentuknya budaya hukum itu. Alasan mengapa orang mematuhi/mentaati hukum  sudah  dijelaskan  di  atas.  Orang  data membayangkan  bagaimana  keadaan masyarakat  apabila  orang-orang  dengan  alasan  apapun  tidak  mematuhi/mentaati hukum.  Keadaan  masyarakat  yang  demikian  itu  digambarkan  oleh  Thomas  Hobbes, seperti “masyarakat serigala”, dalam karya tulisnya Leviathan, dengan aj arannya yang dikenal “Hommo  hommini  lupus  bellum  omnium  contra  omnes” yang  artinya, “Anggota -anggota  masyarakat  ibarat  serigala,  mereka  selalu  dalam  keadaan  perang (belium) yang  lemah  menjadi  makanan  yang  kuat”.  Demikianlah Hobbes menggambarkan suatu masyarakat tanpa budaya hukum. 8

## C. Aspek Yuridis Pembangunan Hukum Perspektif Gender

## a. Perspektif  Prinsip-Prinsip Dalam UDHR dan ICCPR
Hakikat  hak  asasi  manusia  (HAM),  perspektif  gender  adalah  tidak  membedakan sudut  pandang  jenis  kelamin  (perempuan  atau  laki-laki).  Kedua-duanya  adalah manusia  yang  mempunyai  hak  asasi  yang  sama.  Penegasan  hal  ini  terlihat  dalam dokumen-dokumen  hak  asasi  manusia  (HAM).    Dalam Universal  Deklaration  of Human Right (UDHR), antara lain ditegaskan:
- “All human beings are born free and egual in dignity and rights” ( pasal 1).
- “Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this decraration, without  distinction  of  any  kind,  such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion, political or other opinion or ssosial origin, prope rty, birth or other status” (pasal 2). 9
Dalam Universal Deklaration Of Human Right (UDHR) dapat dikatagorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
a. Civil and political rights, meliputi:
1. Hak  hidup,  kemerdekaan  dan  kesamaan  (the  right  to  life,  liberty  and security of person), pasal 3;
2. Bebas  dari  perbudakan  dan  kerja  paksa  (freedom  from  slavery  and servitude), pasal 4;
8 Bachsan Mustafa, Sistem  Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung : Penertbit PT. Citra Aditya, 2013) hlm. 20.
9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 61.
3. Hak atas pengakuan sebgai manusia pribadi dihadapan hukum (the right to recoqnition as a person before the law), pasal 6, dll.
b. Economic, social and culter rights, meliputi:
1. Hak atas jaminan social ( the right to social security), pasal 22;
2. ha katas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan  (the right to work and to free choice of employment), pasal 23 ayat (1);
3. hak  partisipasi  dalam  kehidupan  budaya  masyarakat( the  right  freely  to practicipate in the culture life of the community), pasal 27 ayat (1), dll.
Dalam internasional  covenant  on  civil  and  political  rights (ICCPR)  1966 ditegaskan antara lain, bahwa :
“ Negara  peserta  perjanjian  ini  akan  menghormati  dan  menjamin  hak-hak yang diakui dalam perjanjian (covenant) ini tanpa diskriminasi apapun (antara lain, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya)” (pasal 2 ayat (1).
Hak-hak yang disebut dalam covenant ini antara lain:
1. hak  semua bangsa  itu  menentukan  nasib  sendiri  (the  rights  of  self – determination), (pasal (1));
2. Persamaan  hak  pria  dan  wanita  dalam  menikmati  hak-hak  ekonomi,  social, budaya menutut perjanjian ini (pasal 3);
3. Hak  untuk  hidup,  dan  tiap  orang  tidak  boleh  dirampas  kehidupannya  secara sewenang-wenang (pasal 6 ayat (1), dll. 10

## b. Perspektif Prinsip-Prinsip Dalam Undang-Undang Indonesia
Dalam sistem perundang-undangan di indonesia partisipasi politik perempuan dan  laki-laki  dan  ini  merupakan  bagian  dari  hak  asasi.  Menurut  Mutia Hatta, pembangunan  masa  depan  hukum  Indonesia  di  antaranya  adalah  persamaan  gender, Negara  perlu  menjamin  persamaan  hak  pendidikan  dasar,  dan  menurunkan  tingkat kekerasan terhadap perempuan.
Kehadiran  negara  dalam  rangka  pembangunan  hukum  perspektif  gender melalui  kesetaraan  hak,  sumber  daya  Dan  aspirasi,  negara  wajib  menjamin perkembangan  dan  kemajuan  perempuan  agar  perempuan  melaksankan  dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok  atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hlm. 67.
Dalam  hal  ini  negara  perlu  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  berkenaan dengan pelaksanaan tugas , misalnya antara lain:
a. Menghapus  diskriminasi  dalam  bidang  pemeliharaan  kesehatan  termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana
b. Dalam hal pemenuhan ekonomi, Negara berkewajiban mengatur politik regulasi di bidang ekonomi dan social, khususnya hak atas tunjangan keluarga, ha katas pinjaman Bank, Hipotek dll bentuk kredit permodalan, dll. 11
Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menegaskan  antara  lain  ;  (1).  Segala  warga negara (berarti warga Negara) perempuan da laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya pasal 27 ayat 1, (2). Tiap warga negara “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian” pasal 27 ayat 2,  (3). Pasal 28 ayat 2 (dua) Undang- Undang Dasar 1945 menjamin “kemerdekan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran”. (4). Pasal 29 ayat 2, pasal 3 0, pasal 30 ayat 1, pasal 32, pasal 33 ayat 3, pasal 34. 12
Disamping  pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  undang-undang  dasar  1945  itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusian (perempuan dan laki-laki)  dan  kemasyarakatan  yang  luhur  dan  sangat  asasi.  Penegasan  terhadap  hak asasi bagi perempuan juga telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 07 1984, yang membuka  peluang  dan  harapan  agar  pemerintah  aktif  mengeleminasi  setiap  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan. 13 Pemerintah  juga  telah    Ratifikasi  prinsip-prinsip Convention  On  The  Elimination  Of  All  forms  of  Diskrimination  Against  Women (CEDAW),  merupakan  aspek  penting  bagi  pembangunan  hukum  bangsa  Indonesia. Konvensi CEDAW memiliki arti penting karena merupakan suatu instrument hukum internasional  pertama  yang  menetapapkan  arti  diskrimiasi  terhadap  perempuan sebagai “ segala pembedaan, pengesampingan, pembatasan penghapusan pengakuan, penikmatan, hak dan kebebasan di bidang politik ekonomi, social, budaya, sipil atau
11 www.Langitperempuan.com (di Akses Tgl. 26 Juli 2017).
12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13 Khairani, dkk. Riset Analisis Kebijakan Publik, (Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009), hlm. 33
bidang  apapun  lainnya  oleh  kaum  perempuan,  terlepas  dari  apapun  status perkawinan  mereka,  atas  dasar  persamaan  antara  laki- laki  dan  perempuan” (CEDAW pasal )(1)).

## c. Berdasarkan Perspektif Dalam Hukum Agama
Islam  melihat  perempuan  dan  laki-laki,  yakni  ;  (1)  sama  dalam  kesatuan nasab,  yaitu  berasal  dari  bapak  dan  ibu  yang  satu  dan  ibu  yang  sama,  (2).  Dan kesatuan  pengertian  yaitu  sama  dalam  kemanusian  dan  mempunyai  jiwa  yang  sama. Laki-laki  dan  perempuan menjadi  teman  hidup  dan  penolong  bagi  yang  lainnya. Dalam  hal  ini,  terdapat  2  (dua)  pengertian,  (a).  pengertian  wanita  sebagai  saudara laki-laki, (b). manusia seperti laki-laki, sama secara kemanusian. 14
Peran  dan  fungsi  perempuan  dalam  islam    adalah  sama halnya  dengan  laki- laki,  yakni  sebagai  hamba  allah  dan  khalifah  dimuka  bumi,  intinya  bahwa  tiap-tiap manusia  itu  adalah  pemimpin  (rain)  dan  bertanggung  jawab  atas  kepemimpinannya (rainyah).    Partisipasi  perempuan  dalam  mengemban  misi  sosial  politik  di pemerintahan  termasuk  juga  dalam  konteks  pemahaman  fungsi  kekhalifahannya  dan tanggung  jawab  perempuan  dalam  prinsip  syura,  wanita  boleh  berpartisipasi  yang berkaitan  dengan  masalah-masalah  umum  sebagai  individu  anggota  ummat 15 .  Tidak terkecuali  peran  perempuan dan  laki-laki  sama  saja  di  hadapan  allah,  yang membedakan hanya iman dan ketakwaan.
Dalam rekonstruksi pemikiran kritis tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan,  dan  non  diskriminasi.  Peran  perempuan  dalam  kegiatan  politik  adalah  hak suara  perempuan,  pada  pertengahan  abad  18  (awal  lahirnya  masa  pergerakan feminisme),  dengan  harapan  partisipasi  perempuan  dalam  politik  praktis.  Pada perkembangan  selanjutnya  mulai  banyak  ulama  dan  intelektual  yang  menyebutkan argumen-argumen  mengenai  bolehnya  perempuan  berpartisipasi  dalam  kegiatan publik. Bahkan imam khumaini menyeru perempuan untuk ikut serta  dalam kegiatan
14 Bahay  al  khauly, Islam  dan  Persoalan  Wanita  Moderen,  (  Al-Islam  Wal  Qadhayaa  Al-Mar_atil Mu”ashirah Ramdhani, Solo Cet Pertama 1988), hlm. 22 -23.
15 Hibbah Rauf’ Izzat, Wanita dan Politik, Pandangan Islam ( Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 1997), hlm. 119.
sosial  politik  untuk  membantu  masyarakat 16 .  Baik  laki-laki  maupun  perempuan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
Menurut  Ibnu  Qayyim,  bahwa  fondasi  syariat  islam  itu  di  bangun  atas  asas dan  kemaslatan/kebijaksanaan  yang  bermuara  kepada  kebahagian  di  dunia  dan akhirat. Seluruh aktivitas kemanusian adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariat islam yang mengandung keadilan dan kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. 17 Sedangkan penafsiran yang keluar dari nilai-nilai syariat serta pemahaman- pemahaman  yang  sempit  dan  keliru  adalah  bukanlah  syariat  islam,  meskipun terkadang itu dianggap sebagai suatu kemaslahatan oleh kalangan-kalangan tertentu.
Para  ulama  merumuskan  misi  islam  adalah  memelihara  dan  melindungi kemurnian  ajaran  ajarannya.  Diantara  para  ulama,  ibnu  asyatibi  berpendapat,  bahwa tujuan  islam  adalah  untuk  kemaslahata  yang  5  (lima),  (maqasid  al-khamsah,    yakni; (1). Agama, (2). Jiwa, (3). Harta, (4). Akal, (5). Keturunan. Ibn ‘ asyur menambahka misi untuk melindungi dan memelihara kehormatan manusia. Atas dasar visi dan misi serta  tujuan  islam  diatas,    peran  dan  fungsi  perempuan  adalah  menegakkan  amar makruf  dan  nahi  mungkar,  baik  partisipasinya  di  wilayah  publik  maupun  di  wilayah domestik  dianggap  suatu  spirit  dalam  rangka  membantu  keluarganya  di  bidang ekonomi  dan  juga  dapat  mengembangkan  tenaganya  bagi  masyarakat  dengan menghasilkan sesuatu yang ditemukan 18 .
Prinsip-prinsip kesetaraan peran dan fungsi antara perempuan dengan laki-laki sama pada skala prioritas, diantarannya;
a. Kesamaan  Eksistensi  sebagai  hamba  allah,  yaitu  tidak  allah  ciptakan  jin  dan manusia melainkan untuk menyembah allah ( su rat….)
b. Kesamaan  sebagai  khalifatullah  yang  mempunyai  tugas  menjadi  pemimpin dimuka bumi.
16 Asyraf  Borujerdi,  “ Sekilas  Tentang  Peran  Social-Politik  Perempuan  Dalam  Pem erintahan Islam”, Membela Perempuan: Menatar Peminisme Dengan Nalar Agama, ed. Ali Hosein  Hakeem, terj. A.H. Jeumala Geumbala (Jakarta : Penerbit AlHuda, 2005), hlm. 130.
17 Khairani, dkk. Riset Analisis Kebijakan Publik ( Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009), hlm. 51.
18 Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri (Bandung: Al Bayan, 1996), hlm. 113.
c. Dalam beragama dan menerima beban-beban syariat, perempuan bertanggung jawab  terhadap  dirinya  sama  seperti  laki-laki  dan  mendapatkan  perintah  dan agama.
d. Diberiakan potensi dan Berkesempatan untuk berprestasi
e. Diberikan Kewenangan memiliki nilai-nilai ekonomis, maksudnya kewenangan  untuk  memiliki  nilai-nilai  ekonomis,  dan    membelanjakanya, wanita  mempunya  potensi  akal  dan  bakat,  rasa  yang  telah  diberikan  tuhan, maka  ia  patut  diberikan  tugas-tugas  yang  mulia,  berupa  ibadah  kepada  allah, berbuat  kebaikan,  dan  patut  kiranya  mempunyai  kewenangan  mempunyai sumber2 ekonomi
f. Diberikan Kewenangan sosial, maka apabila ia telah baliq, dan Nampak tanda- tanda  kedewasaannya  dan  kebaikan tindakannya,  maka  hilanglah  kewalian atasnya  atau  orang  yang  berkuasa  atasnya.  baik  ia  sebagai  bapaknya  atau bukan. Dan berhak bertindak hukum secra sempurna dalam urausan kekayaan atau dirinya, dlam memiliki tempat tinggal dan dia berhak atas dirinya karena ia mempuanyai akal dan budi yang baik.

## D. Permasalahan Ketidakadilan Gender dan Proses Reformasi Hukum di Di Indonesia 1. Persoalan Ketidakadilan Gender Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruinya
Menurut, masdar F. Mas’udi, pangkal persoalan  ketidak adanya keadilan Gender adalah mulanya ada pelebelan sifat-sifat tertentu (stereotype) pada kaum perempuan yang cendrung merendahkan. Dan membuatnya tidak berdaya Misalnya, bahwa perempuan itu lemah,  lebih  emosi  ketimbang  nalar,  cengeng,  tidak  tahan  banting,  tidak patut  hidup selain dalam rumah, dan sebagainya.
Berdasarkan  pelebelan  sifat- sifat  tersebut  diatas    menurut    Masdar  F.  Mas’udi, akan terbentuk, yakni: Pertama, proses subordinasi, yaitu meletakkan perempuan dibawah supremasi lelaki, perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni lelaki, kedua, adanya marjinalisasi perempuan, yaitu perempuan cenderung dimarginalkan di letakkkan di  pinggir.  Dalam  rumah  tangga  perempuan  adalah konco  wingking di  dapur.  Dalam kegiatan  masyarakat,  perempuan  paling  tinggi  hanya  menjadi  seksi  komsumsi  atau penerima tamu. Maka pendidikan untuk kalangan perempuan pada umumnya seperlunya saja,  ketiga, perempuan  berada  pada  posisi  lemah,  karena  perempuan  sering  menjadi sasaran  tindak  kekerasan  (violence) oleh  kaum  laki-laki,  keempat, akibat  ketidakadilan gender  itu perempuan harus menerima beban pekerjaan  yang lebih jauh berat dan lebih
lama  dari  pada  yang  di  pikul  kaum  lelaki.  Lelaki  yang  paling  aktif  maksimum    bekerja rata-rata  10  jam/hari.  Sedangkan  perempuan  bekerja  18  jam/hari. 19 Senada  dengan pendapat  masdar  farid mas’ udi, Mansour Fakih mengemukan 5 faktor; (1). Kemiskinan ekonomi,  (2).  Subordinasi  pada  salah  satu  jenis  kelamin,  (3).  Pelebelan  Negatif,  (4). Perbedaan Gender, (5). Bekerja pada ruang domestik.
Menurut Muhammmad Yasir Alimi, ada dua faktor yakni; Pertama, faktor budaya yang  cenderung male  chauvinistic yang  menganggap  masih  ada  kaum  lelaki  dan  kaum lelaki    menggapa  diri  dan  dianggap  sebagai  makhluk  yang  kuat  dan superior.  Hal  ini disebabkan oleh pegaruh budaya/kepercayaan lokal (adat) ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feminisatas penafsiran yang biasa gender, hal ini juga  bisa  disebabkan  belum  jelasnya  perbedaan  antara  sex  dan  gender    dalam mendefinisikan  peran  laki-laki  dan  perempuan,  pengaruh  kisah-kisah  israiliat,  methode penafsiaran  yang  mengacu  pada  pendekatan  tekstual  semata  dari  pada  kontekstual,    4. Kemungkinan  subjektif  dalam  memahami  ayat,  Kedua  faktor  hukum,  baik  isi  hukum (conten  of  law),  budaya  hukum  ( culture  of  law),  maupun  proses  pembatan  dan penegakan hukum (structure of law) 20 .
Pembahasan  mengenai  permasalahan  perempuan  lebih  sering  menampilkan sebagai  korban  yang  tidak  berdaya,  perempuan  sebagai  makhluk  yang  tidak  berbuat banyak untuk melindungi dirinya sehingga perlu di bantu 21 .

## E. Pemilu dan Partisipasi  Politik Perempuan Perspekif Keadilan Gender
Pemilu  adalah  ajang  Partisipasi  politik  bagi  kaum  perempuan  untuk  berpartispasi dan  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  secara  terbuka  dan  secara  politik  diparlemen. Ketentuan  dan  dasar  hukum  untuk  berpartisipasi  terdapat  dalam  pasal  27  ayat  (1), menegaskan  bahwa  segala  warga  negara  bersama  kedudukannya  didalam  hukum  dan pemerintahan.  Dan  pasal  28  juga  ditegaskan  bahwa,  kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  di  tetapkan dengan Undang-Undang. Selain dalam undang-undang dasar, hak-hak warga negara untuk berpartisipasi  dalam melaksanakan demokrasi juga di atur dalam UU Politik, UU Pemilu
19 Madar  farid  mas  ‘udi,  perempuan  dalam  wacana  ke  islam’,  dalam  Smita  Notosutanto  dan  E.  Kristi Poerwandari  (penyunting), perempuan  dan  pemberdayaan :  kumpulan  karangan  untuk  menghormati  ulang tahun ke 70 ibu saparinah sadli (Jakarta: Obor, 1997), hlm. 55-57.
20
21 Hapsari  Dwiningtyas  Sulistyani,    “ Korban  dan  Kuasa”  di  dalam  Kajian  Kekerasan  Perempuan ( Fisip Undip, Forum Edisi Juli 2011.
dan  Pemilhan  Presiden  dan  wakil  Presiden,  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan-Peraturan  Lainnya  telah  dibentuk  sejak  tahun  1999,  namun  setiap  periode pemilihan  umum  yang  baru  selalu  dilakukan  penyempurnaan  pada  setiap  peraturan perundangan-undangan yang sudah ada. 22
Sebelum  Pemilu  1999  pemerintah  bersama  DPR    juga  telah  mensahkan  Undang- Undang  Nomor.  2  Tahun  2008    Jo.  Undang-Undang.  Nomor.  31  tahun    2001  Tentang partai  politik,  perubahan  ini  berkaitan  dengan  perkembangan  demokrasi  dan mengakomodir prinsip kesetaraan, kemerdekan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh undang- undang dasar 1945, melalui partai politik yang merupakan sarana partisipasi politik dalam mengembangkan  kehidupan  demokrasi dan  menjunjung  tinggi  kebebebasan  yang bertanggung  jawab.  Ini  secara  siknifikan  mendukung    keterwakilan  perempuan    dalam partai  politik,  hal  ini  di  nyatakan  dalam  pasal  2  yang  menyebutkan  pembentukan  partai politik  tersebut    menyertakan  30%  keterwakilan  perempuan.  Ketentukan  ini  merupakan tindakan  afirmasi  untuk  mendorong  percepatan  partisipasi  perempuan  dalam  politik  di Indonesia.  Tentang  keterwakilan  perempuan  perna  terantum  dalam  Pasal  65,  ayat  1 Undang-Undang  No.  12  tahun  2003  tentang  pemilihan  Umum  yang  menyebutkan  setiap partai  politik  yang  berpartisipasi  mengajukan  calon  untuk  DPR,  DPRD,  dan  DPRD Kabupaten/kota,untuk  setiap  daerah  pemilihan,  dengan  memperhatikan  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnyab 30%. 23
Catatan  lembaga  penelitian  perkumpulan  untuk  pemilu  dan  demokrasi (PERLUDEM),  menyampaikan  bahwa  partisipasi  politik  perempuan  masih  rendah  di Indonesia,  misalnya  dalam  pilkada  serentak  2017  partisipasinya  turun  dibandingkan  dari pilkada  2015.  Dalam    pencalonan  kepala  daerah  2017,  diseluruh  Indonesia  terdapat  44 keterwakilan perempuan atau 7,17 % dari 614 calon kepala daerah,  akan bertarung di 41 daerah. Proporsi ini tidak bergerak siknifikan dibanding pilkada 2015. Saat itu ada 24 123 perempuan  dari  1646  atau  7,47  %    turun  0,30  %  pada  pilkada  2017.  Dalam  pemilihan
22 23
24 ” Maharddhika, Penelitian Perludem di Kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU pemilu  (Jakarta, Senin ( 28/11 /2016).
Umum  representasi  peran  politik  perempuan  Indonesia  di  parlemen  mengalami  pasang surut, namun pada tahun 1987 pernah mencapai  angka tertinggi sebesar 13,0 % 25
Menurut  Maharddhika,  rendah  partisipasi  politik  perempuan  pada  pemilu disebabkan  minimnya  akses,  diantaranya  disebabkan  oleh  sikap  dan  prilaku  partai  yang cenderung  berorientasi  pada  aspek  alektabilitas  dan  kekuatan  moral.  Jika  faktor elektabilitas  perempuan  pun  tinggi,  jika  partai  yg  prakmatis  tetap  menyandera  upaya konsolidasi perempuan untuk maju 26 . Partisipasi politik perempuan diparlemen merupakan aspek  penting  dari  demokrasi.  Keputusan  politik  adalah  meyangkut  dan  mempengarui kehidupan  warga  masyarakat,  maka  warga  masyarakat  berhak  ikut  serta  menentukan  isi keputusan politik dan hukum yang akan di tetapkan. Partisipasi politik  perempuan dalam pembangunan  hukum dirasakan  masih  kurang  terutama  sekali  dalam  partai  politik, walaupun ada terdapat kemajuan di ruang  tertentu lainnya.

## F. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
1. Pembangunan  hukum  perspektif  gender  merupakan  penanganan  atau  kendali terhadap sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik, dalam merencanakan pembangunan  yang paling mendasar. Dengan  adanya  kesetaraan  keadilan  Gender,  akan  meningkatkan  kemampuan negara  untuk  berkembang,  mengurangi  kemiskinan,  kemandirian  suatu  bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif.
2. Pembangunan aturan hukum perspektif keadilan  gender di  Indonesia didasarkan pada  komponen-komponen,  yakni;  komponen  jiwa  bangsa,  komponen  struktur hukum,  komponen  sistem  hukum  dan  komponen  budaya  hukum  serta  sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan tetap meratifikasi prinsip-prinsip “DUHAM”  tentang  Hak  asasi  Manusia  dan  Kovenan  Internasional “CEDAW” mengenai  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan  gender  terhadap  perempuan  selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
25 Khofifah Indar Parawansa. “ Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia” , hlm. 41
26 MaharddKha, Kompas. Com., Senin 28 November. 2016 , Pukul.21: 12 WiB.
3. Dalam    mewujudkan    keadilan    gender  perempuan  dan  laki-laki  memiliki kebebasan untuk berpartisipasi di muka hukum dan memilih peran yang berbeda (atau sama) dan hasil yang berbeda (atau sama) sesuai pilihan dan tujuannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Asyraf  Borujerdi,  “ Sekilas  Tentang  Peran  Social-Politik  Perempuan  Dalam  Pemerintahan Islam”,  Membela  Perempuan:  Menatar  Peminisme  Deng an  Nalar  Agama,  ed.  Ali
Hosein  Hakeem, terj. A.H. Jeumala Geumbala, Jakarta : Penerbit Al-Huda, 2005.
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung : Penertbit PT. Citra Aditya,
2013.
Bahay Al Khauly, Islam dan Persoalan Wanita Moderen, Solo: CV. Ramadhani, 1988
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

## Hapsari  Dwiningtyas  Sulistyani,  “ Korban  Dan  Kuasa”  Di  Dalam  Kajian  Kekerasan
Perempuan. Fisip Undip Forum Edisi Juli, 2011.
Hibbah Rauf’ Izzat, Wanita dan Politik, Pandangan Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 1997.
Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Bandung: Al-Bayan, 1996.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 2008.
Khairani,  dkk. Riset  Analisis  Kebijakan  Publik,  Banda  Aceh  :  Pusat  Studi  HAM  Unsyiah, 2009.
Khofifah  Indar  Parawan sa.  “ Hambatan  Terhadap  Partisipasi  Politik  Perempuan  di Indonesia” ,
Luhulima,  Achie  Sudiarti, Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2007
Madar farid mas ‘udi, Perempuan Dalam Wacana Ke Islam’, Dalam Smita Notosutanto Dan
E. Kristi  Poerwandari  (Penyunting),  Perempuan  Dan  Pemberdayaan  : Kumpulan Karangan  Untuk  Menghormati  Ulangtahaun  Ke  70  Ibu  Saparinah  Sadli,  Jakarta: Obor, 1997.
Maharddhika, Penelitian  Perludem di  Kantor  Sekretariat  Bersama  Kodifikasi  UU  pemilu (Jakarta, Senin ( 28/11 /2016).
Maharddkha, Kompas. Com., Senin 28 November. 2016 , Pukul.21: 12 WiB.
Moh.  Mahfud  MD,  “ Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  pasca  Amandemen  Konstitusi”.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Penerbit Sinar.Grafika, 1992.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,DPD dan DPD.
Soejono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali, 1983.
Soejono Soekanto, (cet. V), Pokok-Pokok Sosialogi Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 1988.
Sulistiowati Irianto, “ Perempuan dan Hukum ”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  2006
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2006.