## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
DINAMIKA HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN DISTRIBUSI DAERAH

## LEGAL DYNAMICS OF TAXATION IN INDONESIA ASSESSED FROM LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERNING REGIONAL TAXES AND REGIONAL DISTRIBUTION
Moza Dela Fudika 1 , Rosyidi Hamzah 2
Universitas Islam Riau 1,2 mozadelafudika@law.uir.ac.id 1

## ABSTRACT
Changes  in  tax  regulation  policies  as  an  implication  of  regional  autonomy  in  Indonesia starting  from  Law  Number  18  of  1997  concerning  Regional  Taxes  and  Regional  Levies, then amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997  concerning  Taxes  Regions  and  Regional  Retribution.  This  regulation  was  later replaced by Law Number 28 of 2009 concerning Regional taxes and Regional Levies. Of the three regulations, legal dynamics occur that lead from decentralized to centralized. The research  method  in  this  study  uses  the  normative  legal  method.  From  the  results  of  the study, it is found that the dynamics of taxation law in Indonesia in terms of law number 28 of  2009  concerning  regional  taxes  and  regional  distribution  have  experienced  legal changes in terms of types of taxes, discretionary rate setting, and the nature of determining the type of tax of the law prevailing previously which led to a decentralized to centralized nature as well as a change in tax determination policy from an open list system to a closed list system.
Keyword : Legal Dynamics, Taxation, Regional Taxes And Regional Distribution

## ABSTRAK
Perubahan regulasi kebijakan pengaturan pajak sebagai bentuk implikasi otonomi daerah di Indonesia dimulai dari  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,  kemudian  dirubah  dengan  Undang-  undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah.  Aturan  tersebut  kemudian  diganti  dengan  UU  Nomor  28  tahun  2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari ketiga regulasi tersebut terjadi dinamika hukum  yang  mengarah  dari desentralistik menuju sentralistik .  Metode  penelitian  dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Dinamika  hukum  perpajakan  di  indonesia  ditinjau  dari  undang-undang  nomor  28  tahun 2009  tentang  pajak  daerah  dan  distribusi  daerah mengalami  perubahan-perubahan  hukum yang ditinjau dari jenis pajak, diskresi penetapan tarif, dan sifat penetapan jenis pajak dari undang-undang  yang  berlaku  sebelumnya  yang  mengarah  kepada  sifat desentralistik menuju sentralistik serta  berubahnya  kebijakan  penetapan  pajak  dari open  list  system kepada clos list system.
Kata Kunci : Dinamika Hukum, Perpajakan, Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum yang  merdeka  dan  berdaulat  yang memiliki cita-cita dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tujuan tersebut sebagaimana  yang  tertuang  dalam Pembukaan  UUD  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  bahwa  bertujuan untuk melidungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial.
Reformasi perpajakan di
Indonesia  pada  dasarnya  telah  dimulai sejak  tahun  1983  yang  ditandai  dengan Indonesia  telah  memiliki  peraturan sendiri  yang  berdampak  kepada  bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan produk hukum Belanda dalam bidang
perpajakan.  Perubahan  ini  mengarah kepada  pembangunan  hukum  dibidang proses dan materinya begitu juga dengan pelaksanaannya  termasuk  penegasan fungsi  lembaga  dan  membina  para penegak hukumnya (Thohari, 2018).
Peran  pajak  bagi  ekonomi  suatu negara  hanya  berujung  pada  2  (dua) kebijakan,  yakni  alokasi  dan  distribusi. Kebijakan alokasi merujuk pada pentingnya  pajak  untuk  membiayai barang-barang  yang  tidak  sanggup disediakan oleh individu privat, sedangkan  kebijakan  distribusi  fokus pada pajak sebagai skema pendistribusian kesejahteraan  individu-individu  dalam masyarakat (Prasetyia, 2012) Reformasi perpajakan di Indonesia  ditandai  dengan  diubahnya sistem  perpajakan  lama  dari official assessment
system menjadi self
assessment  system. Bahwa  sistem self assesement
ialah memberikan
kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung  sendiri,  menyetor  jumlah pajaknya sendiri, mengisi dan melaporkan  pajaknya  sendiri  sesuai perhitungan  dan  data  yang  dimiliki sendiri  oleh  wajib  pajak  (Ilyas,  2010). Dengan  adanya  kebijakan  sistem self assessment  system ini  diharapkan  dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk melunasi pajak.
Indonesia  sebagai  negara  hukum, diwajibkan  untuk  mengatur  lebih  lanjut bidang  perpajakan  berdasarkan  atas hukum,  maka  segala  tindakan  termasuk bidang  perpajakan  harus  didasarkan  atas aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan  tersebut,  pengaturan  pajak harus  dibuat  sesuai  proses  pembuatan undang-undang.  Di  dalam  Pasal  23A Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan  bahwa  “segala  pajak  dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk  keperluan  negara  berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Pasal tersebut,  maka  selanjutnya  ditetapkan undang-undang  yang  mengatur  tentang pajak daerah (Arya, 2018). Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan  yang  bersifat  sentralistik berubah  menjadi  desentralistik  dengan memberikan  otonomi  yang  seluas- luasnya  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  kemudian diganti  dengan  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004,  Terkakhir  dibentuk Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah  tersebut  diselaraskan  dengan adanya  perubahan  kebijakan  terhadap pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai
landasan  bagi  daerah  dalam  menggali potensi  pendapatan  daerah  khususnya pendapatan  asli  daerah,  yakni  Undang- undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, kemudian  dirubah  dengan  Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Aturan tersebut kemudian  diganti  dengan  UU  Nomor  28 tahun  2009  tentang  pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (Achmad, 2015).
Berdasarkan  beberapa  regulasi yang  pernah  dan  sedang  berlaku  terkait pajak  daerah  dan  retribusi  daerah tersebut, terdapat dinamika yang mengarah  kepada  perubahan  sistem perpajakan daerah tersebut yang mengarah  dari  desentralisasi  menuju kepada sentralisasi terhadap pajak daerah. Dalam  UU  Nomor  18  Tahun  1997 pemerintah daerah tidak berhak
menetapkan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  karena  sepenuhnya  ditetapkan oleh  pemerintah  pusat  (Sentralistik- Otoriter).  Dalam  UU  Nomor  34  Tahun 2000  bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah ditetapkan pemerintah pusat (Sentralistik) dan  Kabupaten/Kota  boleh  menetapkan jenis  pajak  daerah  dengan  Peraturan Daerah,  diluar  yang  sudah  ditetapkan pemerintah  pusat  (Desentralistik)  yang menganut open  list  sistem. Sedangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak  dan  retribusi  daerah  hanya ditetapkan pemerintah (Sentralistik)
dalam  hal  penetapan  jenis  pajak  daerah peraturan ini menganut clos list system.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif.  Ada  3  (tiga)  tahap analisis  pada  penelitian  ini,  yakni  tahap
pertama, menginventarisasi data sekunder,  guna  diperiksa  kelengkapan dan  kejelasannya.  Tahap  kedua,  data kepustakaan  ditarik  kesimpulan  sebagai jawaban  rumusan  masalah  yang  diteliti. Analisis  dilakukan  secara  kualitatif. Tahap  ketiga,  penarikan  kesimpulan dilakukan  dengan  menggunakan  metode deduktif atau metode penalaran merupakan  metode  untuk  menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus
Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  pembahasan seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang    Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Aapun  bahan-bahan  hukum  sekunder terdiri  dari  jurnal-jurnal,  buku-buku  dan pendapat  para  ahli  yang  berkenaan dengan  pajak  dan  retribusi  daerah maupun sistem perpajakan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter hukum yang terbentuk di Indonesia  tidak  terlepas  dari  kemauan politik  ( political  will )  pemerintah,  sebab hukum  adalah  merupakan  produk  politik pemerintah  yang    berkuasa,  walaupun kenyataannya  tidak  seluruhnya  hukum sebagai  produk  politik,  namun  sebagian merupakan  produk  sosial,  budaya, ekonomi  dan  hukum.  Di  mana  hukum merupakan  kepentingan  dan  selalu ditemukan  pada  posisi  yang  tidak  netral.
Kepentingan memiliki kaitan yang sangat erat  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah,  baik  kebijakan  tersebut pro  terhadap  rakyat  maupun  tidak  pro terhadap rakyat.
Dalam khasanah perpajakan terdapat  5  (lima)  prinsip  umum  yang sudah  mapan,  yakni: Four  Maxims dari Adam  Smith, General  Principle  of Taxation dari John Stuart Mill, Principle of  Taxation dari  Francis  A.  Walker, Principle of Apportionment dari Henry C. Adams,  dan The  Fundamental  Problems dari  Edwin  R.A.  Seligman.7  Ide  penting dari  kelima  prinsip  umum  perpajakan bukan  pada  pajak  sebagai  penutup  biaya operasional bernegara ( budgetair function )
Ide  penting  dari  kelima  prinsip umum  perpajakan  terletak  pada  kehati- hatian  dalam  memungut  pajak.  Ini berangkat  dari  situasi  bahwa  pajak mengakibatkan nestapa ( deadweight loss ) bagi individu dalam pertukaran ( market ). Ini  bermuara  pada  konsep  pajak  yang baik  yang  menempatkan  pajak  menuju Fungsi  Kesejahteraan  Sosial.  (Guzy, 2017).  Hal  ini  memiliki  Konsekuensi bahwa dalam sistem pemungutan perpajakan  tetap  mengedepankan  prinsip netralitas dan efisiensi menjadi persyaratan mutlak dalam pemungutannya.  Keduanya  menjelma pada perpajakan optimal (Johan, 2019)
Selain itu, sistem perpajakan yang demokatis sebenarnya bukan menyangkut teknik  bagaimana  rakyat  mau  untuk membayar pajak atau memasukkan pajak ke  dalam  kas  negara,  namun  yang  lebih penting adalah reformasi regulasi perpajakan yang seimbang antara hak dan kewajiban  rakyat  dengan  pemerintah dengan  orientasi  terhadap  kepentingan rakyat  serta  reformasi  anggaran  yang
selama  ini  dikhawatirkan  dan  dicurigai pemanfaatannya.
Pajak  sebagai  penopang  penerimaan daerah  akan  menjadi  tidak  optimal  dan bahkan  menjadi  beban  bagi  daerah maupun  nasional,  apabila  pemerintah daerah  dalam  membuat  regulasi  dan kebijakan tidak sinkron dengan kebijakan perpajakan  nasional.  Iklim  investasi daerah  dan  nasional  menjadi  tidak kondusif.  Masyarakat  juga  menjadi enggan untuk membayar pajak, melakukan  penghindaran  pajak  maupun penyelundupan  pajak,  karena  pajak menjadi beban bagi masyarakat. (Adiyanta, 2019)
Pembaharuan  sistem  perpajakan daerah  dimulai  pada  tahun  1997  dengan menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1997  untuk  membangun  sistem pungutan  yang  sederhana,  adil,  efektif. Pada  era  ini  (orde  baru)  pemungutan obyek  pajak  dapat  ditambah  melalui Peraturan Pemerintah selain yang ditetapkan  oleh  undang-undang,  yang artinya  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  pusat  ( sentralistik )  untuk menambah  obyek  pajak  daerah  provinsi maupun  kabupaten/kota  selain  yang diatur  dalam  Undang-Undang.  Dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 ini,  pembagian  pajak  daerah  terbagi  atas pajak  daerah  provinsi  dan  pajak  daerah kabupaten/kota.
Seiring  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah, telah mengubah secara signifikan hubungan  antara  pusat  dan  daerah  yang sebelumnya sentralistik berubah  menjadi desentralistik. Hal  itu  berdampak  pada perubahan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1997  menjadi  Undang-Undang
Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya.
Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa  dalam  peraturan  daerah  dapat ditetapkan  jenis  pajak  kabupaten/kota selain  ditetapkan  dalam  ayat(2)  yang memenuhi  kriteria  yaitu,  terdapat  di wilayah  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan  serta  hanya  melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, objek pajak  bukan  merupakan  objek  pajak provinsi dan/atau pajak pusat, potensinya memadai  dan  tidak  memberikan  dampak ekonomi  yang  negativ,  memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan. Kewenangan daerah dalam memungut  jenis  objek  Pajak  Daerah  dan
Distribusi  Daerah  yang  ditetapkan  dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 bersifat open  list .  Kondisi  ini  memberi peluang  bagi  Pemda  untuk  menciptakan pungutan baru diluar jenis pajak/retribusi yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  Nomor 34  Tahun  2000  juncto  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001 tentang  Pajak  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001 tentang Retribusi Daerah. (Puspita, 2016)
Dengan adanya kebijakan open list sistem yang semula diharapkan akan memberikan  peluang  pemasukan  kepada daerah  namun  permasalahan  banyak timbul  diantaranya  :  banyak  pajak  dan retribusi  daerah  baru  yang  tidak  sesuai kriteria karena kurang memahami/mengabaikan kriteria, penetapan biaya tinggi, serta pengawasan yang represif.
Melihat  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2000  tidak  maksimal  maka
lahirlah  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009.  Dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ini,  daerah dilarang  memungut  pajak  selain  jenis pajak  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini. Mekanisme pengawasan  juga  berubah  dari  represif menjadi  preventif.  Setiap  peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah  sebelum  dilaksanakan  harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.
Selain itu, daerah menetapkan  kebijakan  di  bidang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.
Adapun perubahan-perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 18  Tahun  1997  dengan  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000  dan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  antara lain terlihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1 Perubahan Jenis Pajak Daerah
NO UU No.18 Tahun 1997 UU No.34 Tahun 2000 UU No.28 Tahun 2009 1 Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan  di  Atas Air Pajak Kendaraan Bermotor 2 Pajak  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak  Bea  Balik Nama  Kendaraan Bermotor dan Kendaraan  di  Atas Air Pajak  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan  di  Atas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 - Pajak  Pengambilan dan  Pemanfaatan Air  Bawah  Tanah dan Air Permukaan Pajak  Air Permukaan
NO UU No.18 Tahun 1997 UU No.34 Tahun 2000 UU No.28 Tahun 2009 5 - - Pajak Rokok
Sumber Data : UU No.18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah
Dalam  beberapa  kali  revisi  Undang- Undang  tersebut,  terdapat  perubahan- perubahan diantaranya terdapat penambahan  jenis  pajak  provinsi  yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) bertambah menjadi  4  (empat)  dan  undang-undang terakhir  bertambah  kembali  menjadi  5 (lima)  yaitu  pajak  rokok.  Namun, meskipun terdapat penambahan dari jenis jumlah,  terdapat  perubahan  subpajak tertentu  dari  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2000  ke  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009.  Misalnya,  dalam Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan  di  Atas  Air,  berubah  menjadi Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana yang  disebutkan  di  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## Tabel 2 Perbedaan Diskresi Penetapan Tarif
NO Tarif UU No.18 Tahun 1997 UU No.34 Tahun 2000 UU No.28 Tahun 2009 1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (diberlakukan seragam diseluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (diberlakuk an  seragam di  seluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah  (tidak boleh melampaui undang- undang) 2 Pajak Kabupat en/Kota Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (tidak boleh melampaui Undang- Undang) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (tidak boleh melampaui Undang- Undang) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah  (tidak boleh melampaui Undang- Undang)
Sumber Data : UU No.18 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2000, UU  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Distribusi Daerah
Jika  dilihat  tabel  di  atas  menurut Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1977 dan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000  bahwa  tarif  pajak  provinsi ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia sedangkan tarif pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (tidak boleh melampaui undang-undang). Jika dilihat dari Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 maka  sistem  penetapan  tarif  pajak ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah (tidak  boleh  melampaui  undang-undang) baik  pajak  provinsi  ataupun  pajak kabupaten/kota,  disini  terlihat  persamaan dan  juga  perbedaan  bahwa  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1997  dan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 dalam hal penetapan nilai tarif pajak lebih bersifat sentralistik sedangkan  daerah kabupaten/kota  bersifat desentralistik, dan  undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009 dalam hal penetapan pajak Provinsi dan
Kabupaten/Kota bersifat desentralistik. Tabel 3 Perbandingan Sifat Penetapan Pajak dan Retribusi No UU No.18 Tahun 1997 UU No.34 Tahun 2000 UU No.28 Tahun 2009 1  Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
( Sentralistik)
dan dapat ditambah melalui Peraturan Pemerintah Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan pemerintah, ( Sentralistik ) Kabupaten/Kota dengan
Peraturan  Daerah  boleh menetapkan  jenis  pajak daerah,  diluar  yang  sudah ditetapkan pemerintah.( Desentralistik )
Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah ditetapkan pemerintah ( Sentralistik )
Sumber  Data  :  UU  No.18  Tahun  1997,  UU  No.34  Tahun 2000,  UU  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Distribusi Daerah
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  bahwa
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 pemerintah daerah tidak berhak menetapkan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  bahwa  jenis  pajak  daerah  dan retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah  pusat  (Sentralistik  Otoriter). Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  1997  juga  belum  memberikan dampak  besar  dari  penerimaan  daerah diakibatkan  tahun  1997-2000  Indonesia mengalami  krisis  ekonomi,  dalam  hal penetapan  jenis  pajak  daerah  peraturan ini  tergolong  produk  hukum  yang elitis kondisi ini dapat dipahami karena saat itu format  politik  masa  orde  baru  yang otoriter.
Kemudian diikuti dengan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah ditetapkan pemerintah pusat, dan Kabupaten/Kota  boleh  menetapjan  jenis pajak daerah dengan Peraturan Daerah, di luar  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah pusat ( desentralistik ) dalam hal penetapan  jenis  pajak  daerah  peraturan ini menganut open list sistem. Sedangkan dalam Undang-
Undang  Nomor  28  Tahun  2009  bahwa pajak  dan  retribusi  daerah  ditetapkan pemerintah  ( Sentralistik )  dalam  hal penetapan  jenis  pajak  daerah  peraturan ini  menganut clos  list  system untuk mengantisipasi  terjadinya  penyimpangan pelaksanaan  asas-asas  otonomi  daerah. Namun,  jika  dianalisis  lebih  lanjut lahirnya  aturan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 memangkas sisi lain dari asas  desentralisasi  yang  memberikan kebebasan  bagi  tiap-tiap  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  daerah  masing- masing  sesuai  dengan  kemampuan  dan ketersediaan potensi yang ada di masing- masing daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Dinamika  hukum  perpajakan  di indonesia  ditinjau  dari  undang-undang nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak daerah  dan  distribusi  daerah  mengalami perubahan-perubahan hukum yang ditinjau  dari  jenis  pajak,  diskresi penetapan tarif, dan sifat penetapan jenis pajak  dari  undang-undang  yang  berlaku sebelumnya  yang  mengarah  kepada  sifat desentralistik menuju sentralistik serta terjadinya  perubahan-perubahan  tersebut juga  dipengaruhi  oleh  konfigurasi  politik yang  berlaku  pada  tiap  masanya,  seperti lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1997  lebih  mengarah  kepada sentralistik karna pada masa itu undang- undang  tersebut  dibentuk  pada  era  orde baru (hukum berkarakter ortodoks).
Saran
Kedepannya regulasi yang mengatur  mengenai  pajak  daerah  dan distribusi  daerah  diharapkan  memenuhi kebutuhan  hukum  yang  seharusnya  bagi tiap-tiap  daerah  sehingga  terwujudnya asas  desentralisasi  sebagaimana  yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa daerah dapat mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangga  daerah  berdasarkan  kemampuan dan  kebutuhan  masing-masing  daerah yang  tetap  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad. (2015). Harmonisasi
Pengaturan  Pajak  Daerah  dalam Kerangka  Desentralisasi  Fiskal dan  Otonomi  Daerah. Yustisia , 12(3).
Adiyanta,  F.  S.  (2019).  Karakteristik
Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. Adminitrative Law & Governance Journal , 38(2). Arya, G. (2018). Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Financial Governance.
Media Luris , 25(7). Ilyas,  W.  (2010). Hukum  Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Guzy.  (2017).  The  principles  of  tax  law equality  in  the  context  of  direct taxation. Journal of Economics & Management , 72-73. Johan,  A.  (2019).  Perpajakan  Optimal dalam  Perspektif  Hukum  Pajak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 31(9). Prasetyia.  (2012).  Rekonstruksi  Sistem Fiskal  Nasional  Dalam  Bingkai Konstitusi. Journal  of  Indonesian Applied Economics , 14(2). Puspita, A. F. (2016). Analisis Penetapan Target  Penerimaan  Pajak  Daerah. Jurnal  Administtrasi  dan  Bisnis , 30. Thohari,  A.  A.  (2018).  Epistemologi
Pajak,  Perspektif  Hukum  Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. Jurnal Legislasi Indonesia , 8 (1), 69-78.