## IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB SEBAGAI INOVASI STRATEGIS PENCEGAHAN 4T (4 TERLALU)
DALAM KEHAMILAN DI RW 10

## MARGADANA, TEGAL
Seventina Nurul Hidayah 1 , Ulfatul Latifah 2)
E-mail address: seventinanurulhidayah@gmail.com

## ABSTRACT
Today many women do not know when is the right time to start getting pregnant and cannot be pregnant again. The situation is too 4 (young, old, close and many) to be an internal factor of the mother which affects the complications of pregnancy and childbirth which have an impact on AKI and AKB. This research was based on the declaration of a KB  village  in  RW  10  Margadana  Village.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the implementation of the KB Village program in RW 10 Margadana Village.
This research is qualitative using descriptive method. Data collection was carried out by in-depth interview techniques in accordance with interview guidelines. The results of interviews were recorded and made field notes with a research model using a model on Public Policy Implementation developed by George C. Edward III.
The results of the research showed that from four indicators of the program, two of them have been achieved well, namely disposition and bureaucracy structure, this was because in the implementation of the program of Kampung KB, the program executor and the  target  were  already  maximum.  Yet  the  indicators  of  resources  have  not  met  the requirements  because  of  the  inadequate  facilities.  Among  the  obstacles  in  the implementation  of  Kampung  KB  program  were  communication  from  the  local government  cannot  unite  related  agencies,  namely  the  population  and  health  services, insufficient budgets and the lack of participation and awareness of the community in RW 10  Margadana  village.  The  researcher  recommended  suggestions:  the  posts  of  Kampung KB  are  to  be  made  specifically  for  activities  related  to  family  planning,,  and  in  the socialization,  the  BKKBN  (National  Population  and  Family  Planning  Board)  Lampung should  motivate  the  community  to  participate  in  the  implementation  of  Kampung  KB program in RW 10 Margadana Village.
Keywords: Policy;  Kampung KB Program;  4T in pregnancy
1) 2) Politeknik Harapan Bersama Tegal

## I. Pendahuluan
ASI  merupakan  terbaik  bagi  bayi yang  Menurut data  BKKBN  Provinsi Jawa Tengah (2012), Kampung Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan suatu  upaya  yang  merupakan  gagasan presiden  Jokowi  yang  memiliki  makna
sebagai  pembangunan  nasional  yang difokuskan  untuk  pengembangan  yang berawal  dari  tingkat  paling  rendah yaitu  desa  atau  kampung.  Kampung KB  juga  dirancang  sebagai  upaya pendekatan  akses  pelayanan  Keluarga Berencana  kepada  keluarga  kecil  di
desa atau kampung dalam aktualisasi 8 fungsi keluarga. Kampung KB dibangun berada pada tingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya masing-masing daerah  dengan  tujuan  utama  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat  ditingkat  kampung  atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan  keluarga,  pembangunan sektor  dalam  rangka  mewujudkan keluarga  kecil  yang  berkualitas  serta meningkatkan  jumlah peserta KB aktif MKJP.
Pembentukan  Kampung  KB  di Kota  Tegal  menunjukkan  adanya partisipasi  masyarakat  pada  program KB yang dipilih dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Tegal yang didukung oleh lintas sektor dan seluruh OPD  Pemerintah  Kota  Tegal  sehingga Kampung  KB  tersebut  tidak  hanya membangun  program  KKBPK  juga berbagai  fasilitas  mulai  dari  jalan, rumah  tidak layak huni, sosial, ekonomi,  budaya,  pendidikan  dan lainnya.  Menurut  data  BKKBN  Kota Tegal tahun 2016,  Kampung KB yang telah  terbentuk  di  wilayah  kota  Tegal yaitu  di  RW  10  Kelurahan  Panggung Kecamatan  Tegal  Timur,  Kampung KB  di  RW  04  Kelurahan  Kalinyamat Wetan  Kecamatan  Tegal  Selatan,  RW 02  Kelurahan  Muarareja  Kecamatan
Tegal  Barat,  RW  05  Kelurahan  Slerok Kecamatan  Tegal  Timur  dan  RW  10 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana.
Margadana  merupakan  salah satu kelurahan di wilayah Kota Tegal. Berdasarkan  data  hasil  penelitian  di Kelurahan  Margadana  Tahun  2015 terdapat  1.940  ibu  hamil  dan  ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan sejumlah  1.554  (80%)  sedangkan yang  belum  mendapatkan  pelayanan sejumlah 386 (20%).
Jumlah kehamilan di Kelurahan Margadana menduduki peringkat terbanyak dibandingkan kelurahan yang  lain  dengan  jumlah  kehamilan terkontrol 100% dari jumlah kehamilan
(tabel 1)
Tabel  1.  Data  Ibu  Hamil  di Kecamatan Margadana Tahun 2015
N o Kelurahan Jumlah Kehamilan Jumlah Kehamilan Terkontrol 1 Kaligangsa 76 76 2 Krandon 237 237 3 Cabawan 38 38 4 Margadana 654 654 5 Kalinyamat Kulon 467 111 6 Sumur Panggang 424 424 7 Pesurungan Lor 44 14 1940 1554 Sumber  :  Laporan  Pelaksanaan Kegiatan PKK Tahun 2015
Kehamilan  adalah  dambaan semua  perempuan,  juga  termasuk suami  dan  anggota  keluarga  lainnya. Melalui  kehamilan,  ibu,  suami  dan kelaurga mendapatkan generasi penerus  yang  bisa  menjadi  sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Namun, terdapat  kondisi  dimana  ibu  hamil
menjadi  beresiko  tinggi,  yaitu  suatu kehamilan  dimana  kesehatan  ibu  dan bayi  dalam  kandungan  bisa  terancam sewaktu-waktu.  Kondisi  yang  dapat menyebabkan kehamilan menjadi beresiko  adalah  4T  (4  Terlalu)  dalam kehamilan.  Menurut  data  Kemenkes
(2011)  terdapat  sekitar  65%  ibu  hamil yang  mengalami  salah  satu  atau  lebih dari  kriteria  4  T.  Kondisi  ini  bisa meningkatkan resiko terjadinya komplikasi bagi bayi dan ibu pada saat hamil  dan  melahirkan.  Menurut  ahli kesehatan Ibu dan Anak (Novi Maharani) langkah BKKBN mencanangkan  program  kampung  KB yang  merupakan  perwujudan  dari Nawacita pembangunan manusia,
yakni  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah dan  desa  dalam  kerangka  NKRI,  dan meningkatkan  kualitas  manusia  itu sendiri.
Program Kampung KB bertujuan untuk memberikan  jarak dan menjarangkan kehamilan dan
bermanfaat  untuk  menjaga  kesehatan fisik  dan  psikologi  ibu  dan  anak sebelumnya.  Manfaat  lainnya  yaitu mampu menjaga hubungan antara anak dan  ibu  yang  dalam  jangka  panjang akan  berpengaruh  pada  kualitas  SDM. Selain  itu,  program  tersebut  juga  akan memberikan  waktu  yang  cukup  bagi ayah  untuk  mempersiapkan  kebutuhan secara  ekonomi.Tanpa  program  KB, maka  laju  pertumbuhan  penduduk tidak akan terkendali. Dampak lainnya, akan  terjadi  peningkatan  kehamilan resiko  tinggi.  Misalnya,  kehamilan
jarak  terlalu  dekat,  kehamilan  usia lanjut,  dan  kehamilan  usia  remaja. Merujuk  data  resmi,  5-10  persen  dari kehamilan termasuk kehamilan dengan resiko tinggi.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  rumah responden  yaitu  2  Pasangan  Usia Subur  yang  tinggal  di  RW  10 Kelurahan  Margadana  Kota  Tegal.
Penelitian  ini  bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.
Sampel  diambil  secara purposive sampling ,  yang  disesuaikan  dengan tujuan dan jenis penelitian.
Sampel  pada  penelitian  ini adalah  informan  utama  dan  informan triangulasi.  Sebagai  informan  utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yaitu  2  Pasangan  Usia  Subur  yang berkaitan  dengan  fokus  penelitian  dan sebagai informan triangulasi nya adalah Badan Kependudukan Keluarga
Berencana  Nasional  (BKKBN),  PLKB
Kampung  KB,  Lurah/sekretaris  lurah Margadana. Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan oleh tersaturasinya sumber informan.
Pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  wawancara  mendalam sesuai  dengan  pedoman  wawancara. Hasil  wawancara  direkam  dan  dibuat catatan  lapangan.Untuk  menghindari subyektifitas,    peneliti  menggunakan teknik triangulasi sumber.
III. Hasil dan Pembahasan
A. Sumber Daya Menurut  George  Edward  III sumber  daya  benar-benar  signifikan terhadap proses implementasi kebijakan.  Sumber  daya  meliputi sumber daya fisik (fasilitas), sumberdaya staf (jumlah dan kompetensinya), sumberdaya informasi dan sumberdaya kewenangan  ( Authority ).  Menurut Van  Meter  dan  Van  Horn,  sumber daya lain yang tidak kalah pentingnya lagi  adalah  sumberdaya  finansial (dana) dalam jumlah yang mencukupi dan ketepatan dalam mengalokasikannya serta sumber daya waktu.
Dikaitkan  dengan  penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa pendapat  dari  Edward  III  dan  Van
Meter  dan  Van  Horn  kemudian menggabungkannya.
Dalam implementasi program Kampung  KB, sumber  daya  yang  dapat  digunakan yakni,  sumber  daya  staf  baik  dilihat dari  jumlah  maupun  kompetensinya; sumber daya fisik (fasilitas); sumberdaya  finansial  (dana).  Berikut ini  merupakan  tabel  data  yang  akan menjelaskan  mengenai  faktor  sumber dalam implementasi program Kampung KB di RW 10 Margadana : Tabel 2. Rekapitulasi hasil wawancara dalam implementasi Program  Kampung  KB  di  RW  10 Kelurahan Margadana Indikator Implementasi Jampersal Dampak Sumber Daya Staf Sudah cukup Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas Sumber Sudah Mampu untuk memenuhi pendanaan  mencukupi kebutuhan pendanaan dalam program kampung KB Sumber daya dan fasilitas Sudah memadai secara kuantitas dan kualitas Memperlancar dan mempercepat proses kegiatan kampung KB

## Sumber : Hasil pengolahan data
Berdasarkan  data  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  terdapat  tiga aspek  sumber  daya  yang  berperan dalam implementasi program kampong  KB  di  RW  10  Kelurahan Margadana  yang  terdiri  dari  sumber daya  petugas  pelaksana,  sumber  daya pendanaan  dan  sumber  daya  fasilitas. Untuk  sumber  daya  staf,  jika  dilihat dari  segi  kuantitas  atau  jumlah maupun kualitas dari petugas pelaksana  cukup  memenuhi.  Wilayah margadana  memiliki  jumlah  akseptor KB  yang  cukup  tinggi  namun  hal tersebut  dapat  ditangani  dengan  baik oleh  pihak  petugasyang  bertugas dalam mensuksekan program Kampung  KB  di  RW  10  Margadana. Keberadaan  Kampung  KB    sangat efektif  membantu  akseptor  KB  yang ingin  mendapatkan  informasi  terkait upaya menjarangkan kehamilan untuk mencapai  keluarga  yang  berkualitas, sehingga mereka bisa segera mendapatkan  pelayanan  yang  cepat dan tepat. Jumlah staf pelaksana yang mencukupi  tersebut  juga  didukung oleh  kompetensi  dan  kemampuan yang  cukup  memadai.  Para  staf memiliki  tingkat  pendidikan  yang sesuai  dengan  bidang  pekerjaannya masing-masing,  memiliki  keahlian dan  kemampuan  guna  mendukung dan menunjang tugasnya dalam pelaksanaan  program  kampong  KB tersebut
Untuk  sumberdaya  pendanaan
pelaksanaan  program  kampung  KB berasal  dari  DIPA  provinsi  Jawa
Tengah dan APBD Kota Tegal. Dalam program Kampung KB warga diberikan motivasi untuk menggunakan KB  dengan  MKJP (Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang).
Komunikasi  yang  dilakukan  petugas tentunya sudah cukup maksimal, karena  pengenalan  program  Kampung KB  kepada  masyarakat  dilakukan melalui  sosialisasi  atau  penyuluhan yang  diadakan  secara  menyeluruh untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  secara  jelas dan  mengenai pelaksanaan  program  kampong  KB melalui  kegiatan  warga  seperti  di pengajian,  posyandu,  dan  kegiatan lainnya.  Sehingga,  diperlukan  sebuah komunikasi  atau  sosialisasi  secara menyeluruh  terhadap  masyarakat  di wilayah  RW  10  Kelurahan  Margadana guna  memperluas  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan program Kampung KB. Struktur Birokrasi dalam implementasi  program  Kampung KB Struktur  organisasi  merupakan
bagian  yang  bertugas  untuk  meng- implementasikan  kebijakan.  Salah  satu dari  aspek  struktur  yang  penting  dari setiap organisasi adalah adanya prosedur  operasi  yang  standar  (SOP). Dengan  menggunakan  SOP,  para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat
berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi  yang kompleks dan tersebar luas,  sehingga  dapat  menimbulkan
fleksibilitas  yang  besar  dan  kesamaan yang  besar  dalam  penerapan  peraturan
(Thoha, 2013)
SOP menggunakan juknis Kampung KB sebagai pedoman prosedur  pelaksanaan  kampung  KB serta fragmentasi yang mana pembagian  tugas  yang  dijalankan  oleh Dinas  PPKBD,  UPT-PPKBD,  PLKB dan  kader  sudah  sesuai  dengan harapan.  Struktur  birokrasi  dalam implementasi program kampung KB di
RW 10 Margadana melibatkan beberapa elemen atau bagian organisasi  pelaksana  program.  Setiap bagian dari pelaksana tersebut memiliki  fungsi  dan  tugas  yang berbeda  sesuai  dengan  pedoman  dan petunjuk pelaksanaan program Jampersal yang telah ditetapkan. Perbedaan  fungsi  dan  tugas  di  antara berbagai  elemen  pelaksana  tersebut diintegrasikan ke dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara jelas, efektif dan efisien. Koordinasi tersebut diperlukan  untuk  menciptakan  kondisi kerja sama yang baik dan selaras antara berbagai  pihak  pelaksana  program Jampersal sehingga pelaksanaan program  Jampersal  dapat  berjalan mengarah  kepada  tujuan  yang  ingin dicapai.
Komunikasi  dalam  implementasi program Kampung KB
Komunikasi  memiliki  peran penting bagi berlangsungnya koordinasi  dalam  implementasi  suatu kebijakan. Komunikasi merupakan proses  koordinasi  dan  integrasi  dari berbagai  fungsi  yang  ada  dalam  setiap bagian dari struktur pelaksanaan kebijakan guna mendapatkan
kesamaan  dan  keselarasan  tindakan serta  persepsi  dari  aparat  pelaksana kebijakan agar sesuai dengan ketentuan dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.
Menurut Edward III, ada tiga indikator yang  dapat  digunakan  untuk  mengkur keberhasilan variabel komunikasi, yakni  terdiri  dari  :  transmisi  atau penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi  serta  konsistensi  dari komunikasi  yang  dilakukan.  Dikaitkan dengan implementasi program kampung  KB  berikut  ini  tabel  yang akan menjelaskan secara singkat mengenai  proses  komunikasi  yang dilakukan dalam implementasi program  kampung  KB  di  RW  10
Kelurahan Margadana:
Tabel  2.  Rekapitulasi  hasil  wawancara mengenai  proses  komunikasi  dalam implementasi  program  Kampung  KB di RW 10 Kelurahan Margadana
Indikator Implementasi dalam Program Kampung KB Dampak Media Komunika si Melalui rapat, surat pemberitahuan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Komunikasi antara pelaksana dengan akseptor dilakukan melalui komunikasi atau pemberitahuan secara langsung Memperjela s tugas dan fungsi masing- masing, menciptakan koordinasi yang jelas dan teratur. Bagi peserta akseptor KB diadakan sosialisasi lebih lanjut Kejelasan Komunika si komunikasi dari pemerintah setempat tidak bisa mempersatukan dinas terkait yaitu dinas kependudukan dan dinas kesehatan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kampung KB kurang mengena. Konsistens i Komunika si Cukup konsisten, tidak terjadi perubahan- Menciptaka n kesamaan dan persepsi dan perubahan aturan dan petunjuk pelaksanaan program kampung KB pemahaman di antara pelasana program Dalam  implementasi  program Kampung KB, komunikasi yang dilakukan antar staf pelaksana kampung  KB  sudah  cukup  jelas  dan kosisten dengan menggunakan beberapa transmisi atau media komunikasi  seperti,  melalui  surat-surat edaran  atau  pemberitahuan  resmi, rapat,  pertemuan  yang  diikuti  seluruh staf  pelasana  yang  diselenggarakan secara  rutin  dalam  kurun  waktu tertentu  di  PLKB.  Kegiatan  yang dilakukan  dalam  pertemuan  atau  rapat tersebut meliputi pembahasan mengenai sosialisasi, pemberian arahan, penjelasan
mengenai pelaksanaan  program,  serta  pelaporan hasil  pelaksanaan  program  Kampung KB  di  RW  10  Kelurahan  Margadana. Dengan  adanya  komunikasi  tersebut, aparat  pelaksana  dapat  memahami tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan  program  kampung  KB serta  melaksanakan  tugas  dan  fungsi yang  harus  dilakukan  oleh  masing- masing pihak.
Selanjutnya,  komunikasi  yang dilakukan  antara  petugas  pelaksana dengan  masyarakat  sebagai  target sasaran  program  kampung  KB  lebih cenderung  berupa  komunikasi  atau pemberitahuan  secara  langsung  tanpa dilakukan sosialisasi
ataupun penyuluhan secara khusus. Proses yang dilakukan  biasanya  hanya  berupa pemberitahuan program
secara langsung  kepada  akseptor  KB  di  RW
10 Kelurahan Margadana.
Disposisi dalam implementasi program Kampung KB Disposisi atau komitmen merupakan  faktor  yang  berasal  dari dalam diri pribadi setiap staf pelaksana program  yang  berupa  kesediaan  atau kemauan staf pelaksana untuk
melaksanakan  tugas  dan  kewajiban dalam  pelaksanaan  program  dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman dan  petunjuk  yang  telah  ditetapkan.
Apabila implementor memiliki disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan dapat  menjalankan  kebijakan  dengan baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat  kebijakan.  Namun  ketika implementor  memiliki  sikap  atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi tidak efektif (Subarsono, 2005).
Kesediaan  dan  kemauan  para pelaksana  ini  dipengaruhi  oleh  tiga unsur  sebagai  berikut:  pertama  adalah kognisi  (tingkat  pengetahuan  dan pemahaman)  mereka  akan  kebijakan; kedua,  arah  respon  mereka  terhadap kebijakan;  ketiga,  intensitas  respon mereka  terhadap  kebijakan  tersebut. Jika  ketiga  hal  tersebut  menunjukkan arah  positif  makan  tingkat  kesediaan untuk  melaksanakan  kebijakan  akan tinggi,  dan  begitu  pula  sebaliknya (Agustino, 2006).
Dikaitkan dengan implementasi program  Kampung  KB  di  RW  10 Kelurahan Margadana, berikut ini akan dijelaskan hasil rekapitulasi data mengenai  disposisi  pelaksana  program
Kampung  KB  di  RW10  Kelurahan Margadana :
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data mengenai Disposisi Pelaksana dalam Implementasi Program  Kampung  KB  di  RW  10 Kelurahan Margadana Indikator Implementasi program Kampung KB Dampak Pengetahuan dan pemahaman Staf pelaksana memahami maksud, tujuan dan pelasanaan program kampung KB Menimbulkan respon dan dukungan positif pelaksanaan programkampun g KB Komitmen dan pelaksana Memiliki komitmen cukup tinggi, patuh dan bertanggung jawab terhadap tugas Pelaksanaan program kampung KB dapat dilakukan dengan maksimal Sumber : Hasil pengolahan data Petugas  pelaksana  Kampung KB  memiliki  disposisi  yang  cukup tinggi yakni dilihat dariunsur pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap program  kampung  KB  serta  komitmen yang  diberikan  terhadap  pelaksanaan program.  Disposisi  tersebut  terwujud dengan  adanya  para    pelaksana  yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman  yang  jelas  dan  memadai mengenai  isi,  maksud serta tujuan dari implementasi  program  Kampung  KB. Mereka  memahami  bahwa program  ini merupakan program yang sangat efektif dalam membantu upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas  penduduk  melalui  partisipasi keluarga, masyarakat, peran
pemerintah,lembaga  non  pemerintah serta swasta dalam melasanakan program  KKBPK.  Banyaknya  manfaat dari  program  kampung  KB  tersebut menimbulkan munculnya penilaian dan dukungan  positif  dari  staf  pelaksana terhadap pelaksanaan program Kampung  KB.  Munculnya  dukungan tersebut juga dipengaruhi oleh
pelaksanaan  program  Kampung  KB  di RW  10  Kelurahan  Margadana  yang sejauh  ini  berjalan  cukup  baik,  lancar serta  tidak  ada  kendala  bagi  para  staf pelaksana  program.  Sikap  penilaian positif  ini  yang  kemudian  mendorong tumbuhnya  kesadaran  serta  komitmen dari  para  staf  pelaksana  tersebut  untuk dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tugas masing-masing,  penuh  dengan  rasa kepatuhan  dan  tanggung  jawab  dalam memberikan pelayanan dalam program KB kepada masyarakat.
IV. Simpulan
Implementasi Program Kampung  KB  di  RW  10  Kelurahan Margadana : 1. Komunikasi pada pelaksanaan program Kampung KB yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya yaitu,  transmisi,  kejelasan,  dan konsistensi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Margadana sudah berjalan dengan baik 2. Sumberdaya pada pelaksanaan program Kampung KB yang terdiri dari empat indikator yaitu, sumberdaya manusia (staf), informasi,  wewenang,  dan  fasilitas dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan
Margadana  RW  10  masih  belum
berjalan  dengan  baik,  karena  salah satu  indikator  sumberdaya  yaitu fasilitas yang tersedia masih kurang memadai 3. Struktur Birokrasi dalam mendukung kinerja pelaksana program  Kampung  KB  sudah terdapat SOP dan fragmentasi telah berjalan  dengan  baik  dan  efektif karena  telah  sesuai  dengan  peran dan tugas pelaksana dalam program ini Dalam  pelaksanaan  program  ini terdapat  faktor  penghambat  dalam implementasi  program  Kampung KB  diantaranya  faktor  internal yaitu  kurangnya  anggaran  berupa dana yang diberikan oleh pemerintah  terhadap  pelaksanaan program  Kampung  KB,  karena program tersebut belum mempunyai  alokasi  khusus  dalam anggarannya.  Sedangkan  faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat  yang  masih  belum  ikut serta  dalam  pelaksanaan  program
Kampung KB di RW 10 Kelurahan Margadana.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan peneliti  dalam  implementasi  program
Kampung KB dalam upaya pencegahan 4T di Kelurahan
Margadana  RW  10  adalahbaiknya fasilitas  seperti  Posko  Kampung  KB dibuat  khusus  untuk  kegiatan  yang berkaitan  dengan  KB  sehingga  lebih memudahkan masyarakat dalam menyalurkan  aspirasinya  dan  akan menjadi lebih efektif karena tidak akan menganggu pelayanan di kantor Kelurahan Margadana. Untuk mengatasi  respon  masyarakat  yang masih  rendah,  pihak  BKKBN  selaku penanggung jawab dari program
Kampung  KB  harus  bisa  menguatkan partisipasi masyarakat kepada masyarakat yang terlibat dalam program  Kampung  KB,  serta  lebih rutin  melakukan  sosialisasi  langsung kepada  masyarakat  terkait  pelayanan KB secara aktif.

## Daftar Pustaka
Almatsier,  S.  (2009).  Prinsip  Dasar Ilmu  Gizi. Jakarta :  Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Asih  &  Pratiwi.  (2010).  Perilaku Prososial  ditinjau  dari  Empati dan Kematangan Emosi.
Jurnal  Psikologi,  Volume  I,
No  1.  Kudus:  Universitas
Muria Kudus.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:
Alfabeta.
Moleong, Lexy  J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsepdan Aplikasi  Proses  Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Suaib,  Muhammad  Ridha.  2016.
Pengantar  Kebijakan  Publik: dari AdministrasiNegara, Kebijakan Publik,
Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis. A.  G  Subarsono,  2005.  Analisis Kebijakan Publik Konsep , Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Thoha, Miftah, 2013, kepemimpinan dalam manajemen , edisi 1, PT RajaGrafindo, Jakarta