## THE INFLUENCE OF APPLICATION OF MODERNIZATION IN TAXATION ADMINISTRATION SYSTEM TOWARD
THE LEVEL OF TAX PAYER COMPLIANCE (Study of KPP Pratama Bantul Individual Tax Payers)
Aji Fauzie Dewi Kusuma Wardani ajifauzie@gmail.com Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

## ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of the implementation of the modernization of the tax administration system of the level of compliance of individual taxpayers in the Tax Office Bantul  Yogyakarta.  This  study  uses  judgment  sampling  and  survey  method  with  a questionnaire  to  collect  data.  Respondents  were  sampled  in  this  study  is  the  individual taxpayer listed on the Tax Office Bantul Yogyakarta . Analysis of research data using simple regression with SPSS 16.0
Based  on  the  analysis  of  the  individual  results  of  hypothesis  testing  shows  that  the  t value for the modernization of the tax administration system variable (X) on tax compliance ( Y ) of 6.329 , mean t count > t table ( 6.329 > 1.991 ) , had a significance level of 0.000 for the level significance smaller than 0.05 , it means that this study shows the modernization of the tax administration system variables significant positive effect on tax compliance
Keywords : Modernization of the system of tax administration , tax compliance, tax administration

## PENDAHULUAN
Untuk  dapat  mencapai  tujuan  utama pembangunan  ekonomi,  pendidikan,  sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan  nasional.  Salah  satu  upaya pemerintah  untuk  mendapatkan  dana  untuk memenuhi  segala  bidang bidang  tersebut, pemerintah  menggali  sumber  dana  yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  olehorang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi    kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).
Berbagai  cara  telah  dilakukan  oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan
sumber pendapatan dari pajak dan meningkatkan  pelayanan  terhadap  wajib pajak,  salah  satunya  adalah    dengan mereformasi  sistem  perpajakan  di  Indonesia dari reformasi administrasi perpajakan sampai merubah serangkaian undang undang  yang  telah  ada.  Menurut  Bawazier (2001)  reformasi  pajak  di  Indonesia  dimulai tahun  1983  dengan  memperkenalkan  prinsip self  assessment ,  menyederhanakan  dan menurunkan  tarif  PPh  dan  memberlakukan PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  sebagai pengganti  PPn  (Pajak  Penjualan).  Menurut Suandy  (2008)  pemerintah  telah  beberapa kali  melakukan  reformasi  perpajakan  yaitu  : reformasi pajak tahun  1983, reformasi  pajak tahun 1994, dan  reformasi pajak tahun 2000.
Tujuan    utama  reformasi  perpajakan adalah untuk mendirikan kemandirian
ekonomi  dalam  membiayai  pembangunan nasional  dengan  jalan  lebih  mengerahkan kemampuan  sendiri.  Reformasi  perpajakan akan  menjadikan  sistem  yang  berlaku menjadi  lebih  sederhana,  yang  mencakup penyederhanaan  jenis  pajak,  tarif  pajak,  dan pembayaran pajak serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur,  tata  kerja,  disiplin  dan  mental. Dengan  reformasi  pajak  secara  menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin meluas  serta  beban  pajak  akan  semakin  adil dan  wajar,  sehingga  mendorong  wajib  pajak untuk  melaksanakan  kewajibannya  dan menghindarkan  diri  dari  aparat  pajak  yang mengambil  keuntungan  untuk  kepentingan pribadi.
Menurut  Fasmi  dan  Misra  (2012) Konsep  modernisasi  administrasi  perpajakan pada  prinsipnya  merupakan  perubahan  pada sistem  administrasi  perpajakan  yang  dapat mengubah  pola  pikir  dan  perilaku  aparat serta  tata  nilai  organisasi  sehingga  dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) menjadi  suatu  institusi  yang  profesional dengan  citra  yang  baik  di  masyarakat. Program  reformasi  administrasi  perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki  ciri  khusus  antara  lain  struktur organisasi yang dirancang  berdasarkan fungsi,  tidak  lagi  menurut  seksi-seksi berdasarkan  jenis  pajak,  serta  perbaikan pelayanan  bagi  setiap  wajib  pajak  melalui pembentukan account representative dan call center untuk  menampung  keluhan  dan permasalahan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan  yang  berbasis e - system seperti e - SPT, e - billing ,  dan e - Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol  yang  lebih  efektif  yang  ditunjang dengan  penerapan  kode  etik  Pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (Rahayu dan Sri  2009).
Modernisasi sistem administrasi perpajakan  yang  dicanangkan  Direktorat Jenderal  Pajak,  tentunya  bukan  tanggung
jawab  Direktorat  Jenderal  Pajak  semata. Keberhasilan modernisasi sistem administrasi  perpajakan  membutuhkan  kerja sama  dan  keterbukaan  hati  dari  kedua  belah pihak,    baik  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak maupun  Wajib  Pajak.  Karena  itu,  Direktorat Jenderal  Pajak  mengharapkan  apa  yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  mampu  menggugah  hati  semua pihak ikut larut dan ikut dalam mewujudkannya. Adanya modernisasi sistem administrasi  perpajakan  ini  juga  diharapkan mampu  meningkatkan  kepuasan    Wajib Pajak. Tingkat kepuasan dan Wajib Pajak ini dapat  tercermin  dalam  ketepatan  waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan e- SPT,  berkurangnya  denda  atas keterlambatan  pembayaran  angsuran  pajak karena  kesulitan  pengisian  formulir,  dan akhirnya  kepuasan  Wajib  Pajak  akan berimplikasi  pada  meningkatnya  kepatuhan membayar pajak.
Dengan  substansi  yang  dikembangkan terbatas  pada  penerapan  sistem  administrasi perpajakan modern sebagai praktek reformasi  administrasi  perpajakan,  peneltian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh sistem  administrasi  perpajakan  modern dalam  kerangka  reformasi  administrasi sistem  perpajakan  jangka  menengah  yang diigulirkan Direktorat Jenderal  Pajak Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Bantul terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dalam penelitian  ini  penulis  mengambil  judul Pengaruh
Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak PratamaBantul Yogyakarta) LANDASAN TEORI Konsep dan Sistem Perpajakan Indonesia
Siahaan (2010) menyampaikan bahwa  pemungutan  pajak  di  Indonesia memiliki  corak  dan  ciri  tersendiri  yang berbeda dengan  negara lain dan menunjukan pajak  sebagai  wujud  kewajiban  kenegaraan
setiap  anggota  masyarakat  ciri  dan  corak pemungutan pajak Indonesia yaitu : a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari  pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama
sama
melaksana kan kewajiban yang diperlukan untuk pembiayaan penyelengaraan negara dan pembangunan nasional
b. Tanggung    jawab  atas  pelaksanaan pemungutan
pajak sebagai pencerminan  di  bidang  perpajakan berada  pada  anggota  masyarakat/wajib pajak sendiri
c. Anggota  masyarakat  /  wajib  pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional  melalui  sistem  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ( self  assesment ),  sehinggan  melalui sistem  ini  administrasi  perpajakan diharapkan  dapat  dilaksanakan  lebih rapi, terkendali,  sederhana, dan  mudah dipahami oleh anggota
masyarakat/wajib pajak.
Sistem perpajakan Indonesia ini mempunyai  arti bahwa  penentuan  penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur  jumlah  yang  terutang  dan  yang  telah dbayar  sebagaimana  dietentukan  dalam peraturan perundang   undangan perpajakan. Aparat  perpajakan  berperan  aktif  dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan  pajak  yang    meliputi  tugas tugas  pembinaan,  pelayanan,  pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat/ wajib pajak dilakukan memlalui berbagai  upaya,  antara  lain  pemberian penyuluhan  perpajakan,  baik  melalui  media massa  maupun  penerangan  langsung  kepada masyarakat
1. Definisi Pajak
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara yang terutang  oleh orang pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan  tidak mendapatkan  imbalan
secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Definisi  pajak  menurut Soemitro  (1994)  guru  besar  dalam  Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung,
iuran  rakyat  kepada  kas  negara(peralihan kekayaan  dari  sektor  partikulir  ke  sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  ( tegenprestasi ),  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran umum.

## 2. Subyek Pajak
Menurut  Suandy  (2008)  Secara umum  pengertian  subyek  pajak  atau  wajib pajak  adalah  siapa  yang  dikenakan  pajak. Secara praktik yang termasuk dalam pengertian  subyek  pajak  meliputi  orang pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai kesatuan, badan,dan bentuk usaha tetap

## Reformasi Administrasi Perpajakan
Nasucha (2004) menambahkan bahwa reformasi  administrasi  perpajakan  dapat dilaksanakan  tanpa  melakukan  reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi kinerja  organisasi.  Lingkungan  eksternal yang  dimaksud  adalah  kebijakan  fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan  pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik.
Dalam ekonomi yang mulai berkembang,  administrasi  perpajakan  harus difokuskan  kepada  wajib  pajak  besar  secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil. Dengan mendasarkan  pada  teori  Caiden  (1991), menurut    Nasucha  (2004),  empat  dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:
1) Struktur organisasi.
Mengutip  Adiwisatra  (1998),  dalam Nasucha    (2004)  bahwa  struktur  organisasi adalah  unsur  yang  berkaitan  dengan  pola- pola  peran  yang  sudahditentukan  dan hubungan  antar  peran,  alokasi  kegiatan kepada sub unit-subunit terpisah, pendistribusian  wewenang  diantara  posisi
JURNAL AKUNTANSI. VOL.2 NO.1 JUNI 2014
administratif, dan jaringan komunikasi formal.
2) Prosedur organisasi.
Prosedur  organisasi  berkaitan  dengan proses  komunikasi,  pengambilan  keputusan, pemilihan  prestasi,  sosialisasi  dan  karier. Pembahasan dan  pemahaman  prosedur organisasi  berpijak  pada  aktivitas  organisasi yang dilakukan secara teratur.
3) Strategi organisasi.
Strategi  organisasi  dipandang  sebagai siasat,  sikap  pandangan  dan  tindakan  yang bertujuan  memanfaatkan  segala  keadaan, faktor,  peluang,  dan  sumber  daya  yang  ada sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  organisasi dapat  dicapai  dengan  berhasil  dan  selamat. Strategi  berkembang  dari  waktu  ke  waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
4) Budaya organisasi.
Budaya organisasi didefinisikan sebagai  sistem  penyebaran  kepercayaan  dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili  persepsi  umum  yang  dimiliki  oleh anggota organisasi.
Adapun tujuan modernisasi  perpajakan adalah  menurut  Nasucha  (2004)  yaitu  untuk menjawab  latar  belakang  dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:
1.  Tercapainya  tingkat  kepatuhan  pajak  ( tax compliance ) yang tinggi.
2.  Tercapainya  tingkat  kepercayaan (trust ) terhadap  administrasi  perpajakan  yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurutUndang-Undang Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat  2  didasarkan  pada  kriteria  sebagai berikut :
1.   Tepat  waktu  dalam  menyampaikan Surat Pemberitahuan
2.   Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh  izin  untuk  mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3.   Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan
Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut,  atau  dengan  pendapat wajar  dengan  pengecualian,  sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya  laporan  keuangan  diaudit, laporan  audit  tersebut  harus  disusun dalam  bentuk  panjang  ( long  form report )  dan  menyajikan  rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, dan
4.   Tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidangperpajakan  berdasarkan  putusan pengadilan yang
telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun terakhir. Menurut Nurmantu (2005), ada beberapa  faktor  yang  menentukan  tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (clatiry) undang-undang dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan,  besarnya biaya  kepatuhan (compliance  cost) dan adanya panutan.

## METODOLOGI PENELITIAN Sifat Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif.  Metode  penelitian  kuantitatif adalah  Penelitian  menggunakan  metode eksperimental untuk menguji hipotesis dengan  tujuan  menemukan  generalisasi  dan menekankan  pada  pengukuran  dan  analisis hubungan  sebab  akibat  diantara  variabel Sekaran (2006).

## Variabel Penelitan
Penelitian  ini  melibatkan  dua  variabel yang  terdiri  atas  satu  variabel  independen dan  satu  variabel  dependen.  Variabel dependen  merupakan  varabel  terikat  atau
variabel  yang  dijelaskan  dan  dipengaruhi oleh  variabel  independen  Varibel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan perpajakan.
Variabel  independen  adalah  variabel bebas  atau  variabel  yang  mempengaruhi variabel  lain.  Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  variabel  penerapan sistem  adminitrasi  perpajakan  modern  yang dikembangkaan  dalam  variabel  reformasi administrasi  perpajakan  menurut    Nasucha  ( 2004  )  yang  memuat  dimensi  modernisasi struktur  organisasi,  modernisasi  prosedur organisasi,  modernisasi  strategi  organisasi, dan modernisasi budaya organisasi.

## Populasi dan Sampel Populasi
Menurut Husein (2005) dalam Aprilina (2013) populasi sebagai wilayah generalisasi yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk dipilih  menjadi  sampel.  Menurut  Sekaran (2006)  dalam  Aprilina  (2013)  populasi ( population )  mengacu  pada  keseluruhan kelompok  orang,  kejadian,  atau  hal  minat yang  ingin  peneliti  investigasi  Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi  (WPOP)  yang  terdaftar  di  kantor pelayanan  pajak  (  KPP  )  Pratama  Bantul. Tidak semua wajib pajak orang pribadi yang terdafar  di  KPP  Pratama    Bantul    menjadi obyek  dalam  penelitian  ini  dikarenakan jumlahnya  sangat  besar.Peneliti  memiliki asumsi bahwa Objek yang diteliti merupakan Wajib  Pajak  yang  mengerti  tentang  sistem modernisasi administrasi perpajakan
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian ini menggunakan metoda judgement sampling atau purposive  sampling .  Metoda judgement sampling yaitu suatu metode yang melibatkanpilihan-pilihan  dari  subyek  yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi  terbaik  yang  menyediakan  informasi yang  dibutuhkan  (Sekaran,  2006).  Jogiyanto (2008)
Dalam  penelitian  ini  responden  yang menjadi  sampel  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  termasuk  populasi  penelitian dan  kebetulandijumpai  di  kantor  pelayanan
pajak    (KPP)  Pratama  Bantul.  Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Yogyakarta. Sampel  diperoleh  dari  kuesioner  yang disebar  sebanyak  100  kuesioner.  Kuesioner tersebut pertama disebar di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Bantul    Yogyakarta  pada tanggal 20 September 2013, yang kedua pada tanggal 24 september 2013 dan yang terakhir pada  tanggal  01  Oktober  2013  dari  100 kuesioner hanya 80 kuesioner yang digunakan, 10 kuesioner tidak dikembalikan, 5 kuesioner tidak terisi penuh, 5 kuesioner terdapat pengisian ganda .

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Sumber data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh secara  langsung  dari para  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Bantul.  Kuesioner  ini  berisi  pertanyaan bersifat  tertutup.  Kuesioner  ini  terdiri  dari dua  bagian  yaitu  bagian  pertama  berisi tentang  pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat umum  untuk  mendapatkan  data  tentang responden, dan bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan  yang  berhubungan dengan  variabel-variabel  dalam  penelitian yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  angket  (kuesioner). Kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang harus  dijawab  dan  atau  daftar  isian  yang harus  diisi  oleh  responden.  Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan  kemudian  responden  diminta  menjawab sesuai  dengan  pendapat  mereka.  Untuk mengukur  pendapat  responden  digunakan skala  lima  angka  yaitu    angka  5  untuk pendapat  sangat  setuju  (SS)  dan  angka  1 untuk sangat tidak setuju (STS).

## Metode Analisis Data
Alat analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Beberap langkah  yang  dilakukan  dalam  analisis regresi adalah sebagai berikut 1. Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk memberikan penjelasan gambaran demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai
variabel-variabel
penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata ( mean ), median,  dan  penyimpangan  baku  (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.
2. Uji Validitas dan Realibilitas
Untuk  menguji  apakah  konstruk  yang telah  dirumuskan reliabel dan valid maka, perlu  dilakukan  pengujian validitas dan reliablitas .  uji validita s  dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Suatu angket (kuesioner) dikatakan  valid  apabila  angket  mampu mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur (Ghozali, 2011). Selanjutnya untuk mengetahui  apakah  suatu  item valid atau gugur  maka  dilakukan  perbandingan  antara koefisien  r  hitung  dengan  koefisien  r  tabel. Jika  r  hitung  >  r  tabel  berarti  item valid. Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid (gugur).

## Uji Asumsi Klasik
1. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara  nol  sampai  satu  (Ghozali,  2006). Nilai  R²  yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat terbatas.

## 2. Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  jauh  pengaruh  satu        variabel independen secara individual dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen. Kriteria  pengujian  yang  digunakan  adalah jika  t-hitung  >  t-tabel  dengan  tingkat signifikansi  0,05  maka  H0  ditolak  (Ghozali, 2006).

## 3. Model Regresi
Dalam penlitian ini model regresi yang digunakan  adalah  regresi  sederhana,  Yaitu alat analisis untuk mengetahui ketergantungan  variabel  dependen  (terikat) dengan  satu  atau  lebih  variabel  independen (variabel  penjelas)  dengan  tujuan  untuk mengestimasi  atau  memprediksi  rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen  yang  diketahui  (Gujarati,  2003) dalam Ghozali (2011). Karena teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi sederhana  maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut :
Y= a + b1X1 + e Keterangan :
Y : kepatuhan Wajib Pajak a : nilai intersep (konstan) b1 : koefisien arah regresi X1  : variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e
: error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Derskriptif
Diketahui bahwa 100 kuesioner yang disebar yang dikembalikan sebanyak 80 buah, yang  tidak terisi lengkap sebanyak 5 buah, yang  tidak dikembalikan sebanyak 20 buah dan pengisian ganda sebanyak 5 buah sehingga jumlah 80 kuesioner telah memenuhi syarat penelitian, sebab telah memenuhi syarat  sampel.
Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Realibilitas
Tabel 1 Uji Realibilitas
Sumber : Data Primer yang diolah, 2013
b. Hasil Uji Validitas Tabel 2
Uji Validitas Variabel X Tb Kuesioner X Korelasi Pearson Keterangan Item 1 0.678 valid Item 2 0.672 Valid Item 3 0.738 valid Item 4 0.710 Valid Item 5 0.514 Valid Item 6 0.641 Valid Item 7 0.624 Valid Item 8 0.424 Valid Item 9 0.516 Valid Item 10 0.409 valid Item 11 0.414 Valid Item 12 0.477 Valid
Sumber : Data primer yang diolah,

## Tabel 3 Uji Validitas Variabel Y
Sumber : Data Primer yang diolah, 2013
Variabel Nilai Cronbach alpha Keterangan Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan (X) 0.742
Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
0.770 Realibel Kuesioner Y Korelasi Pearson Keterangan Item 13 0.658 Valid Item 14 0.758 Valid Item 15 0.663 Valid Item 16 0.728 Valid Item 17 0.628 Valid Item 18 0.708 Valid Item 19 0.730 Valid

## JURNAL AKUNTANSI. VOL.2 NO.1 JUNI 2014
Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Uji Normaltas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan  normalitas  karena  pada  analisis statistik,  asumsi  yang  harus  dimiliki  oleh data adalah bahwa  data  tersebut terdistribusi normal  (Santosa  dan  Ashari,  2005).  Uji normalitas  data  dilakukan  untuk  melihat bahwa  suatu  dataterdistribusi  secara  normal atau  tidak.  Uji  normalitas  data  dilakukan dengan menggunakan bentuk grafik distribusi.
Gambar 1 Grafik Distribusi
Dari  hasil  tersebut    terlihat  bahwa  grafik kepatuhan  memperlihatkan  hasil  bahwa bentuk  grafik  kepatuhan  mengikuti  bentuk grafik  ditribusi  normal.  Dari  grafik  tersebut terlihat  bahwa  bentuk  grafik  distribusi cenderung miring ke kanan, lebih runcing.

## 2. Uji Heteroskidastisitas
Salah  satu  asumsi  dalam  regresi berganda adalah uji Heteroksidasitas. Asumsi Heteroksidastisitas  adalah  asumsi  dalam regresi  dimana  varians  dari  residual  tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan
lain.  Dalam  regresi,  salah  satu  asumsi  yang harus  dipenuhi  adalah  bahwa  varians  dari residual satu pengamatan ke pengamtan yang lain  tidak  memiliki  pola  tertentu.  Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisistas yang terlihat pada grafik scatterplot  tidak  membentuk  suatu  pola tertentu.  Kesimpulannya,  regresi  terbebas dari  heteroskedastisitas.  Artinya,  seluruh variabel-variabel yang mempengaruhi persamaan  regresi  dapat  diketahui  secara pasti.

## Gambar 2 Uji Heteroskidastisitas

## Hasil Analisis Regresi Sederhana
Analisis  Regresi  Sederhana yaitu  alat analisis  untuk  mengetahui  ketergantungan variabel  dependen  (terikat)  dengan  satu  atau lebih variabel independen (variabel penjelas) dengan  tujuan  untuk  mengestimasi  atau memprediksi  rata-rata  populasi  atau  nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003) dalam Ghozali (2011).
Tabel 4

## Uji Regresi Sederhana
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 1 (Constant) 30.788 4.864 6.329 .000 Modernisasi .641 .169 .395 3.799 .000
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 1 (Constant) 30.788 4.864 6.329 .000 Modernisasi .641 .169 .395 3.799 .000 a. Dependent Variable: Kepatuhan
Berdasarkan Tabel tersebut, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : Y = 30.788+0,641X+e
Konstanta  (alpha)  sebesar  30.788 memberi  pengertian  modernisasi  sistem administrasi perpajakanpada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Bantul Yogyakarta tidak  ada  atau  sama  dengan  nol  (0),  maka besarnyatingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang  pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bantul  Yogyakarta  sebesar  30.788 satuan.Variabel  X  yang  merupakan koefisien regresi  dari  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  sebesar  6,41    jika  terjadi modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bantul Yogyakarta  sebesar  satu  (1)  satuan,  maka akan  terjadi  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak    sebesar  0,641    satuan  dengan  asumsi variabel  lainnya  tidak  dilakukan  atau  sama dengan nol (0).
Berdasarkan  tabel  4.10  di  atas  dapat dilihat  bahwa  nilai  t  hitung  untuk  variabel modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  sebesar 6,329  ,  berarti  t  hitung  >  t  tabel  (6,329  > 1,991),  memiliki  tingkat  signifikansi  0.000 karena  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari 0.05  hal ini  membuktikan  bahwa H0 ditolak dan  Ha  diterima,  ini  menunjukkan  bahwa variabel
modernisasi sistem administrasiperpajakan  berpengaruh  positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

## Koesisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar Pengaruh  modernisasi  sistem adminitrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak di KPP Pratama Bantul YogyakartaTabel  4.5 pada  tabel  tersebut    diketahui  bahwa Adjusted    R² dari  model  diperoleh  sebesar 0.145  yang  berarti  bahwa  14,5%  Kepatuhan wajib  pajak    di  pengaruhi  oleh  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  sedangkan sisanya 85.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## Gambar 5 Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .395 a .156 .145 4.30568 a. Predictors: (Constant), Modernisasi b Dependent Variable: Kepatuhan Sumber : Data Primer yang diolah,2013

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan bahwa  ada  pengaruh  penerapan  modernisasi sistem  dministrasi  perpajakan  di  buktikan dengan  nilai adjusted    R² dari  model diperoleh  sebesar  0.145  yang  berarti  bahwa 14,5%  Kepatuhan  wajib  pajak    di  pengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  untuk variabel  modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan    (X)  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Y) sebesar 6,329 , berarti t hitung > t tabel  (6,329  >  1,991),    memiliki  tingkat signifikansi 0.000 karena tingkat signifikansi lebih  kecil  dari  0.05  hal  inimenunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positifsignifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukunghasil penelitian  yang  dilakukan  Mangunsong

## JURNAL AKUNTANSI. VOL.2 NO.1 JUNI 2014
(2009),  Lasmi  dan  Misra  (2012),  dan Aprilina (2013).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan bahwa  ada  pengaruh  penerapan  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  yang  terdiri dari  dimensi  struktur  organisasi,  prosedur organisasi,  strategi  organisasi  dan  budaya organisasi  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bantul Yogyakarta.
Kemampuan  persamaan  regresi  dalam penelitian  ini  untuk  menjelaskan  besarnya variasi  yang  terjadi  pada  variabel  terikat adalah  sebesar  14,5%  sementara    85,5% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam persamaan regresi ini

## Impilikasi
Beberapa  implikasi  dari  penelitian  ini adalah  tinggi  rendahnya  anggapan  wajib pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi  di  kantor  pajak  berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  mereka  dan  oleh karenanya  aparatur  perlu  untuk  tetap menjaga  integritas  dan  nama  baik  mereka serta instansi untuk menciptakan wajib pajak yang  patuh.  Implikasi  lain  adalah  fiskus harus  lebih  kuat  dalam  pengawasan  karena temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa patuh  dalam  mendaftar  sebagai  wajib  pajak tidaklah  menjamin    bahwa  wajib  pajak  juga akan  patuh  dalam  perhitungan,  pembayaran dan pelaporan pajak.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  mempunyai  beberapa keterbatasan,  diantaranya  penelitian  ini terbatas hanya pada Wajib Pajak  pajak yang ditemui oleh peneliti di KPP Pratama Bantul. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  yang  masih relatif  sedikit,  sulitnya  mendapatkan  karena faktor keengganan wajib pajak dan sensitivitas mereka terhadap masalah perpajakan.  Kemudian  penelitian  ini  hanya mengkaji  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  terhadap  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak    tanpa  mengukur tingkat  kepatuhan  sebelum  dan  sesudah
diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

## Saran
1. Direktorat  Jenderal  Pajak  hendaknya terus melaksanakan dan mempertahankan kekonsistensinannya untuk memodernisasikan administrasi perpajakan  dalam  rangka  reformasi perpajakan secara berkesinambungan 2. Sebagai sistem dan sarana, penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sangat tergantung pelaksanaanya, terutama bidang perpajakan  yang  sangat  rentan  akan kecurangan  dan  Korupsi.  Semangat perubahan  dalam  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  hendak  nya dapat  meningkatkan  integritas  dan moral  pegawai  pajak  dan  dapat mendorong  komitmen  Wajib  pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  serta  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap perpajakan Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliana. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (  Studi  Empiris  pada  WPOP  di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang
Azwar,  Saifuddin.  2000. Reliabilitas  dan Validitas . Yogyakarta. Pustaka Pelajar Chandra, Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem
Adminstrasi Perpajakan
dan Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Riset Manajemen  dan  Akuntansi .  Vol.1,  No 1
Bawazier,  Fuad.  2011.  Reformasi  Pajak  di Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia , Vol. 8, No. 1
Erly  Suandi.  2008. Hukum  Pajak .  Edisi Empat. Jakarta. Salemba Empat
Fasmi,  Misra.2010.    Pengaruh  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Terhadap Tingkat kepatuhan Pengusaha  Kena  Pajak    DI  Kantor Pelayanan  Pajak    (KPP)  Pratama Padang .Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, no 1
Gozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
,  2011. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS .  Semarang.    Badan  Penerbit Universitas Diponegoro
Jogiyanto. 2008. Pedoman Survei Kuesioner .
Yogyakarta. BPFE
Mangunsong,    2009 . Pengaruh  Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak. Skripsi .  Fakultas  Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung Nurmantu, Safri. 2005.
Pengantar
Perpsajakan. Jakarta. Yayasan Obor Pemerintah  RI.  2007. Undang-Undang  No. 28  tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-undang  No.  6 tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta Pemerintah RI. Undang   Undang  No. 28 tahun 2007 Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 . Jakarta Pemerintah  RI.  2009. Undang-Undang  No. 42  tahun  2009  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  No.  8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah. Jakarta
Rahayu,  Sri.  2009.  Pengaruh  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan  pada  KPP  Pratama  Bandung.
Jurnal  Akuntansi. Vol.  1,  No.  2:  119- 138 Santosa,  Ashari.2005. Analisis  Statistik dengan  Microsoft  Excel  dan  SPSS . Yogyakarta. Andi Sekaran,  Uma.  2006. Metode  Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4 .  Jakarta. Salemba Empat
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2010. Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar
Perpajakan  Indonesia .  Yogyakarta.
Graha Ilmu Sofyan,  Taufan  Marcus.  2005.  Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak Wajib  Pajak  Besar .  Skripsi .  Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jakarta Triwigati, Listaniai.2013. Pengaruh Penerapan Moderrnisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi Kasus  atas  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Malang Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 1.2 Rahayu,  Sri.  2009.  Pengaruh  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  pada  KPP  Pratama  Bandung. Jurnal  Akuntansi. Vol.  1,  No.  2:  119- 138