 Pengembangan Menulis Cerita Pendek Kearifan Lokal Menggunakan Model
Mind Mapping Siswa SD Kota Samarinda Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani 171-18  Analisis Perkembangan Perbankan Syari’ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim Retno Anisa Larasati dan  Inal Kahfi 185-199  Critical Thinking Ability in EFL Students' Argumentative Essay Writing: The Difficulties and the Strategies Wawat Srinawati dan  Rahmawati Alwi 200-210
 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Matematika  SMA Suci Mahya Sari 211-228  Utilization of the Theory of Planned Behavior for Analyzing the Issue of Throwing Garbage in Public Places B.M.A.S. Anaconda Bangkara dan  Anggi Septian Siahaan 229-250  Pengembangan Prototipe Bicycle Static dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus Amirzan,  Indra Kasih dan Deni Rahman Marpaung 251-272  Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin Acep Nurlaeli 273-286  Pengaruh Metode Bercerita Dan Kemampuan Menyimak Pada Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini Rahayu Dwi Utami, Munisa dan Abdi Syahrial Harahap 287-300
 Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Jalaluddin, Sri Milfayetty, Zainuddin dan, Said Ali Akbar 301-314

## VOLUME 21                                        NOMOR  2                          EDISI  September 2020
Hal 171  -  314 Banda Aceh September  2020 Jurnal Serambi Ilmu
 Pengembangan Menulis Cerita Pendek Kearifan Lokal Menggunakan Model
Mind Mapping Siswa SD Kota Samarinda Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani 171-18  Analisis Perkembangan Perbankan Syari’ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim Retno Anisa Larasati dan  Inal Kahfi 185-199  Critical Thinking Ability in EFL Students' Argumentative Essay Writing: The Difficulties and the Strategies Wawat Srinawati dan  Rahmawati Alwi 200-210
 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Matematika  SMA Suci Mahya Sari 211-228  Utilization of the Theory of Planned Behavior for Analyzing the Issue of Throwing Garbage in Public Places B.M.A.S. Anaconda Bangkara dan  Anggi Septian Siahaan 229-250  Pengembangan Prototipe Bicycle Static dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus Amirzan,  Indra Kasih dan Deni Rahman Marpaung 251-272  Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud dan Hery Saparudin 273-286  Pengaruh Metode Bercerita Dan Kemampuan Menyimak Pada Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini Rahayu Dwi Utami, Munisa dan Abdi Syahrial Harahap 287-300
 Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Jalaluddin, Sri Milfayetty, Zainuddin dan, Said Ali Akbar 301-314

## VOLUME 21                                        NOMOR  2                          EDISI  September 2020
Hal 171  -  314 Banda Aceh September  2020 Jurnal Serambi Ilmu

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Aep Tata Suryana 1 , Tatang Ibrahim 2 , Muslem Daud 3 , Hery Saparudin 4 , Acep Nurlaeli 5
1 Aep Tata Suryana adalah Staf  Pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E. Mail : aeptatasurya@uinsgd.ac.id
2 Tatang Ibrahim adalah Staf Pengajar Universitas Islam Negeri, Bandung, Indonesia E. Mail: tatangibra15@gmail.om
3 Muslem Daud adalah Staf Pengajar Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh Indonesia
E.mail : muslemdaud@yahoo.com
4 Hery Saparudin, adalah Staf Pengajar STIA Yamisa, Soreang Indonesia E. Mail: herisaparudin82@gmail.com
5 Acep Nurlaeli adalah Staf Pengajar Singaperbangsa, Karawang, Indonesia E. Mail: acep.nurlaeli@fai.unsika.ac,id

## Abstrak
Penelitian  ini    bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  kebijakan  pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sumber utama penelitian ini adalah data-data dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4  tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954  (Dasar-Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah),  Undang-Undang No.  2  Tahun  1989  (Sistem  Pendidikan  Nasional),  Undang-undang  No.  20 tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional), serta PP 55 tahun 2007 (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa  pemerintah  mendominasi  kebijakan  terhadap  pesantren  karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, hal ini terjadi sejak dimasukkannya  pendidikan  pasantren  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  dan  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  turut  serta  mengatur  pesantren  melalui  kebijakan  pendidikan keagamaan  Islam,  konsekwensinya    pesantren  berada  dalam  tarik  menarik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga  dalam beberapa kebijakan  tersebut  terutama  menyangkut  standarisasi  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  kurikulum,  sarana  prasarana,  dan  pembiayaan  sangat menyulitkan  masyarakat  dalam  implementasinya  di  lapangan,  karena masyarakat  memiliki  keterbatasan  nilai  untuk  mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kata Kunci : kebijakan pesantren, pengelolaan, pendidikan
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu

## PENDAHULUAN
Pada  masa  pemerintahan  orde  baru  hegemoni  dalam  kebijakan  pendidikan keagamaan  dilakukan  dengan  rekayasa  politik  melalui  penataan  sistem  pendidikan atas  dasar  narasi  modernisasi  pendidikan  ala  Barat.  Hal  tersebut  secara  langsung maupun  tidak  berimplikasi  terhadap  rekognisi  output  pondok  pesantren  secara formal di lembaga-lembaga pemerintah dengan tidak berlakunya ijazah pesantren.
Sebagai reaksi atas kebijakan tersebut beberapa pesantren lambat laun mulai beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Ada pesantren yang merevisi kurikulum dan  menyesuaikan  sistem  belajar  mengajar  sesuai  kebijakan  pemerintah  serta membuka kelembagaan dan fasilitas kependidikan umum. Tetapi sebagian yang lain tetap bertahan dalam sistem pendidikan khas pesantren, sambil berbenah melakukan transformaasi  atas  dasar  rasionalitas  dan  kemajuan,  tanpa  meninggalkan  prinsip trasionalnya (system pendidikan lamanya) “ al muhâfadhah ála al qadîmis shâlih wa al  akhdz  bi  al  jadîdi  al  ashlah,” (melestarikan  yang  lama  tapi  baik  sekaligus mengadopsi yang baru yang lebih baik). Namun terkadang ada juga pesantren yang terjebak  ke  dalam  praktik  pendidikan  yang  ekslusif  dan  dogmatik,  kurang menyentuh atau menyalahi aturan moralitas serta mementingkan kelompok sendiri. Realita diatas menunjukan bahwa pesantren pada akhir abad ke 19 memiliki sikap  non-kooperatif  dan silent  opposition ulama  terhadap  kebijakan  “politik  etis” terhadap  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  menjadikan  pesantren  berkembang pesat secara khas di tengah-tengah masyarakat pedalaman sekaligus menjadikannya terisolasi  dari  persoalan  politik  serta  kurang  diperhatikan  eksistensinya  secara nasional. Pada masa pemerintahan orde baru hegemoni dalam kebijakan pendidikan keagamaan  dilakukan  dengan  rekayasa  politik  melalui  penataan  sistem  pendidikan atas  dasar  narasi  modernisasi  pendidikan  ala  Barat.  Namun  ada  yang  mengikuti kebijakan tersebut ada pula yang tetap pada sistem pendidikan khas pesantren.
Menurut  Badrudin  dkk  (2018:3)  secara  historis,  pesantren-sebagai  lembaga pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang. Pesantren diperlakukan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan  Indonesia sehingga mengalami  kesulitan untuk berkembang, terus tertinggal, dan sulit untuk maju walaupun pesantren telah berkontribusi  pada  pendidikan  Indonesia.  Hal  tersebut  terjadi  karenap  pemerintah belum  membuat  kebijakan  yang  mampu  memberdayakan  pesantren  sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.
Sejarah  perkembangan  pondok  pesantren  telah  memainkan  peran  dan sekaligus  kontribusi  penting  dalam  sejarah  pembangunan  Indonesia.  Sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia, pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang  berfungsi  menyebarkan  agama  Islam  dan  mengadakan  perubahan-perubahan masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  sebagaimana  tercermin  dalam  pelbagai pengaruh  pesantren  terhadap  kegiatan  politik  para  raja  dan  pangeran  di  Jawa, kegiatan  perdagangan,  dan  pembukaan  daerah  pemukiman  baru.  (Imam  Tholkhah dan Ahmad Barizi, 2004:49)

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
Ketika  Belanda  menduduki  kerajaan-kerajaan  di  Nusantara,  pesantren menjadi  pusat  perlawanan  dan  pertahanan  terhadap  kolonial  Belanda,  juga  Jepang dan  Inggris.  Bahkan  setelah  kemerdekaan  pun,  yakni  1959-1965-  an,  pesantren masih  dikategorikan  sebagai  “alat  revolusi”  dan  era  Orde  Baru  dipandangnya sebagai “potensi pembangunan” dalam sosialisasi Islam.
Pada  setiap  fase  sejarah,  pondok  pesantren  berfungsi  sebagai  lembaga pendidikan  dan  penyiaran  Islam,  dan  ini  menjadi  identitas  pesantren  pada  awal penyebaran  Islam.  Tidak  hanya  berhenti  sampai  disitu,  bahwa  pondok  pesantren sebagai  pranata  pendidikan  ulama  dan  intelektual  pada  umumnya  terus menyelenggarakan  misinya  agar  umat  menjadi  semakin tafaquh  fi  al-din dan memotivasi  kader  ulama‟  dalam  misi  dan  fungsinya  sebagai warasat  alanbiya.
(Hasan Muarif Ambary, 1998 : 319)
Pada  saat  ini  pesantren  sudah  mulai  diakui  karena,  sudah  mulai  banyak kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, PP 55 Tahun 2007 dan PMA tentang Pesantren. meskipun pesantren di indonesia telah mendapat  pengakuan  dalam  UU  No  20  Tahun  2003  dan  PP  55  Tahun  2007 terkadang  masih  marjinal  dan  terdiskriminasi  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional secara keseluruhan.
Problematika  dan  tantangan  pengembangan  pesantren  yaitu  dalam peranannya  sebagai  benteng  imperialisme  budaya,  memang  pesantren  sampai  saat ini  telah  membuktikan  keberhasilannya.  Namun  akselerasi  modernitas  yang  begitu cepat  menuntut  pesantren  untuk  tanggap  secara  cepat  pula,  sehingga  eksistensinya tetap  relevan  dan  signifikan.  Masa  depan  pesantren  ditentukan  oleh  sejauhmana pesantren  menformulasikan  dirinya  menjadi  pesantren  yang  mampu  menjawab tuntutan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. Di sinilah tantangan yang cukup berat  yang di hadapi oeh pesantren,  yakni masalah pokok yang menjadi delima: di satu pihak pesantren perlu menjalankan fungsi tradisionalnya, yaitu pendidikan dan pengajaran  ilmu-ilmu  Islam  konvensional  yang  khusus  untuk  pendalaman  agama ( tafaqquh  fi  al-din )  guna  mencetak  kiai,  guru  agama,  muballigh,  dan  ahli  agama, tetapi  di  pihak  lain  dituntut  juga  untuk  mengembangkan  kurikulum  baru  (di  luar kajian  Islam/penguasaan  sains)  untuk  memenuhi  kebutuhan  lapangan  kerja  yang lebih luas, dengan konsekuensi pengurangan pengajaran agama konvensional.
Dewasa  ini  pesantren  telah  memasuki  era  baru  dengan  munculnya pesantren-pesantren  modern  dimana-mana.  Berbagai  ketrampilan  telah  memasuki dunia pesantren. Mata pelajaran yang dipelajari pun bukan hanya agama saja, tetapi juga  mencakup  pelajaran-pelajaran  umum  lainnya,  seperti  bahasa  Inggris, matematika, sosiologi, antropologi dan sebagainya.
Sehingga  hal  demikian  menunjukkan  bahwa  perkembangan  pondok pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Selanjutnya, adanya pengakuan dari Abdurrahman Wahid (2015 : 19-20) tentang perkembangan pondok pesantren, yaitu: Pondok pesantren di Indonesia menampakkan kemampuan ( capability) yang  unik  dalam  merespon  problem  yang  sangat  kompleks  serta menolak  secara  umum  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Semenjak  tahun  1920-an, pondok  pesantren  mulai  mengadakan  eksperimentasi  dengan  mendirikan  sekolah-
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
sekolah  di  lingkungan  pondok  pesantren  sendiri.  Kemudian,  pada  tahun  1930-an, pondok  pesantren  sudah  memperlihatkan  percampuran  kurikulum.  Puncak kemapanan  sekolah  agama  negeri  di  lingkungan  pondok  pesantren  terjadi  sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an.
Pernyataan di atas secara tersirat menunjukkan bahwa dalam perkembangannya,  pondok  pesantren  telah  menunjukkan  kemandiriannya  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Dengan  mendirikan  lembaga  pendidikan formal  yakni  madrasah  di  lingkungan  pondok  pesantren  sendiri  yang  secara otomatis  membuat  segala  perangkat  pendidikan  secara  mandiri  tanpa  bergantung pada  pemerintah.  Hal  demikian  dilakukan  oleh  pondok  pesantren  sebagai  upaya untuk  mempertahankan  keberadaan  dan  eksistensi  pondok  pesantren  dari  masa  ke masa.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Aep  Tata  Suryana (2010  :  3)  menjelaskan  bahwa  data  jumlah  Pondok  Pesantren  tahun  2009  di Indonesia  menunjukan  kenaikan  menurut  data  BPS  Nasional.  Dari  data  yang  ada jumlah Pondok Pesantren di Indonesia mencapai 14.556 buah dan secara garis besar terdiri atas tiga macam tipologi. Pertama, pesantren yang memiliki corak tradisional (salafiyah)  berjumlah  9.105  buah.  Kedua,  pesantren  bercorak  tradisional  dan modern  bainiyah)  berjumlah  4.379  buah.  Ketiga,  pesantren  bercorak  modern (khalafiyah) berjumlah 1.172 buah, hingga tahun 2009 jumlahnya mencapai 36.390 buah dan kesemuanya memiliki prinsip al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih wa al- akhdzu  bi  al-jadid  al-aslah  menjadi  pasangan  dalam  melakukan  perubahan  ini. Perubahan  berlaku  cepat  jika  perubahan  itu  menganut  materi-materi  yang  bersifat umum,  tetapi  terhadap  materi  Agama  maka  perubahan  dilakukan  dengan  sangat hati-hati.
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh  Ahmad  Saifuddin  (2015  :  1)  yang menjelasan  bahwa  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  asli  Indonesia, pondok  pesantren  sudah  menunjukkan  keberhasilan  dalam  menjaga  eksistensi  diri. Sejak  zaman  sebelum  merdeka  sampai  orde  reformasi,  pesantren  semakin  diakui keberadaannya dalam perundang-undangan  Indonesia, terutama terkait pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki unsur kyai, santri, pondok, masjid,  metode  pembalajaran  dan  kitab  kuning.  Variasi  pondok  pesantren  menjadi salafiyah  dan  khalafiyah.  Namun  keduanya  tetap  memakai  ketiga  metode pembelajaran,  yaitu  sorogan,  bandongan  dan  wetonan.  Kurikulum  pesantren merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  sekaligus  sebagai  pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup bangsa.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Alqadri Burga  dkk  (2018  :  19),  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional harus  memiliki  tiga  sifat,  yaitu:  1)  Kontekstual,  pesantren  akan  mengalami dinamika dalam merespons perubahan zaman. 2) Progresif, yakni kemajuan zaman bukan  dipahami  sebagai  ancaman  terhadap  tradisionalitas,  tetapi  dilihat  sebagai

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens. 3) Liberatif, yaitu pesantren menjadi lembaga pendidikan yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara  universal  tanpa  melihat  perbedaan  agama  dan  etnik.  Dengan  demikian, Pesantren  tidak  kaku  dalam  menghadapi  realitas  sosial  masyarakat  termasuk tuntutan  pemerintah  yang  selalu  berubah.  Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penting untuk  dilakukan  penelitian  guna  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  kebijakan pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  ( library  research ),  sesuai dengan  sifat  penelitian,  penelitian  ini  memiliki  beberapa  ciri  khusus,  antara  lain; pertama  peneliti  berhadapan  langsung  dengan  teks  atau  data  angka,  bukan  dengan lapangan  atau  saksi  mata  ( eyewitness ),  berupa  kejadian,  orang  atau  benda-benda lain.  Kedua,  peneliti  menggunakan  data  bersifat  siap  pakai (readymade ),  artinya peneliti  tidak  pergi  kemana-mana,  kecuali  hanya  berhadapan  langsung  dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan, mencari dan menganalisis data yang terkait dengan  penelitian  penulis.  Ketiga,  data  diperpustakaan  umumnya  adalah  sumber data  sekunder,  dalam  arti  bahwa  peneliti  memperoleh  data  dari  tangan  kedua bukanasli  dari  tangan  pertama  dilapangan.  Keempat,  kondisi  data  di  perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu sehingga dengan mudah peneliti memperolehnya dari berbagai sumber baik yang berasal dari media cetak dan online .
Sumber  utama  penelitian  ini  adalah  data-data  dokumen  kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4 tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 (Dasar- Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah), Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (Sistem  Pendidikan  Nasional),  Undang-undang  No.  20  tahun  2003  (Sistem Pendidikan Nasional), serta PP 55 tahun 2007 (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan)  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pendidikan  Keagamaan  Islam.  Sumber  data  sekunder  yaitu  data-data  yang mendukung  dan  diperlukan  terutama  mengenai  kebijakan  pendidikan  pesantren Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah Indonesia Merdeka (1945-
1950)
Departemen  Agama  telah  berperan  dalam  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  pesantren.  Berdirinya  Departemen  Agama  (3  Januari  1946)  sekitar lima  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan  kecuali  berakar  dari  sifat  dasar  dan karakteristik  bangsa  Indonesia  juga  sekaligus  sebagai  realisasi  dan  penjabaran ideologi  Pancasila  dan  landasan  konstitusi  UUD  1945.  Kebijakan  terhadap pesantren menjadi tugas bagian C Departemen Agama yaitu mengurusi pendidikan dengan  tugas  pokok  mengurusi  masalah-masalah  pendidikan  agama  di  sekolah umum bab pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).
Walaupun  pemerintah  menyatakan  perlu  memberikan  perhatian  terhadap pesantren,  pada  praktiknya  pesantren  belum  mendapat  perlakuan  yang  wajar  dari
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
pemerintah  sebagaimana  seharusnya  lembaga  pendidikan  mendapat  perhatian  dan perla-kuan  dari  pemerintah.  Masyarakat  lebih  banyak  berjuang  sendiri  dalam penyelenggaraan  pesantren  dibandingkan  peran  pemerin-tah,  terutama  dalam penyediaan anggaran pendidikan untuk pesantren.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  kebijakan  pemerintah belum mampu memberdayakan pesantren sehingga pertumbuhan dan perkembangan  pesantren  termasuk  lambat.  Dari  tahun  1945-1950  pesantren mendapat  status  quo  dalam  UUD  1945,  mendapat  pengakuan  dalam  maklumat BPKNIP,  tetapi  belum  diakomodir  dan  terdiskriminasi  dalam  PMA  No  1  Tahun 1946. Kebijakan Pemerintah terhadap pesantren 1945-1950 tidak diikuti komitmen dan political  will yang  baik  dari  Pemerintah  untuk  memajukan  pesantren  di Indonesia.

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950
Pemerintah  membagi  jenis  pendidikan  dan  pengajaran  menjadi:  a. Pendidikan  dan  pengajaran  taman  kanak-kanak;  b.  Pendidikan  dan  pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat [1]). Berdasarkan pembagian jenis-jenis  pendidikan  tersebut,  pesantren  tidak  termasuk  yang  diatur  dalam  jenis- jenis  pendidikan.  Pemerintah  belum  memilikikomitmen  dan  political  will  bagi pengembangan  lembaga  pendidikan  keagamaan  (pesantren).  Pesantren  tidak  diatur dalam  UU  Nomor  4  Tahun  1950  jo  Nomor  12  Tahun  1954.  Pesantren  belum diperhitungkan  sebagai  bagian  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional  karena dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 pesantren belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 dicantumkan bahwa belajar  di  sekolah-sekolah  agama  yang  telah  mendapat  pengakuan  dari  Menteri Agama  dianggap  telah  memenuhi  kewajiban  belajar  (UU  Nomor  4  Tahun  1950  jo No  12  Tahun  1954,  Bab  VII,  Pasal  10  ayat  [2]).  Pemerintah  menggaris-kan kebijakan  persyaratan  untuk  dapat  diakui  yaitu:  harus  terdaftar  pada  Kementerian Agama, memberikan pelajaran agama paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur dan  telah  memasukkan  pelajaran  umum  disamping  pelajaran  agama  (Depag  RI, 1986:77).
Dari  segi  substansi,  isi  atau  materi  yang  terkandung  dalam  perundang- undangan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Peniddikan dan Pengajaran di Sekolah tidak memuaskan umat Islam.  Namun  demikian,  tokoh-tokoh  muslim  tetap  memper-juangkan  langkah- langkah  untuk  memajukan  pendidikan  Islam  melalui  birokrasi  atau  lembaga legislatif.  Konsekuensi  pasca  UU  Nomor  4  Tahun  1950  jo  No  12  Tahun  1954, pesantren dilaksanakan pada jalur terpisah dari pendidikan formal (sekolah), tetapi lebih bersifat pendidikan nonformal (pendidikan di masyarakat).

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
UU  Nomor  4  Tahun  1950  jo  No  12  Tahun  1954  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah  hanya  berlaku  untuk  pendidikan  dan pengajaran di sekolah, tidak berlaku untuk pendidikan di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pesantren terasing dalam sistem pendidikan nasional.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  kebijakan  pendidikan  hanya  berpihak pada  kemauan  penguasa  dan  tidak  berpihak  pada  kebutuhan,  harapan,  dan kepentingan  masyarakat  mayoritas  yang  beragama  Islam,  di  antaranya  belum mengakomodir pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 20 Tahun 2003
Pesantren  diakomodir  sebagai  salah  satu  jenis  pendidikan  keagamaan  di Indonesia  (Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri  dalam  Undang  Sisdiknas.  Ditinjau  dari  pelaksanaannya,  pendidi-kan keagamaan  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau  kelompok  masyarakat  dari pemeluk  agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (UU  Nomor  20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)). Implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  keagamaan.  Kebijakan tersebut  memberikan  konsekwensi  logis  bahwa  pemerintah  perlu  mendanai pembiayaan pesantren.
Secara  umum  dapat  dinyatakan  bahwa  substansi  kebijakan  Pemerintah dalam  bidang  pendidikan  masih  menempatkan  sistem  sekolah  sebagai mainstream ‘arus  utama’  sistem  pendidikan  nasional,  sementara  pesantren  menjadi  bagian komplementer.  Dapat  dinyatakan  bahwa  pesantren  diakomodir  dalam  Pasal  30 UUSPN  Nomor  20  Tahun  2003  sehingga  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional.  Dampak  yang  terjadi  di  masyarakat  lembaga  pesantren  semakin berkembang  dalam  jumlah  tetapi  mutunya  rendah  sehubungan  belum  mendapat dukungan  peme-rintah  melalui  formulasi  dan  implementasi  kebijakan  pendidikan yang  memberdayakan  pesantren.  Adanya  PP  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  belum  menjadikan  pesantren  sebagai  lembaga yang bermutu karena belum diikuti oleh komitmen dan political will yang baik dari Pemerintah  untuk  menjadikan  pesantren  sebagai  lembaga  pendi-dikan  keagamaan yang unggul.
Sebagai  implementasi  UU  Nomor  20  Tahun  2003  dan  PP  55  Tahun  2007, Kementerian  Agama  menerbitkan  PMA  (Peraturan  Menteri  Agama)  Nomor  13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA tersebut dijelaskan dalam  pasal  3  bahwa  pendidikan  keagamaaan  Islam  terdiri  atas:  a.  Pesantren;  b. Pendidikan diniyah. Pada PMA 13 Tahun 2014 Pasal 2 dijelaskan tujuan pendidikan keagamaan  Islam  yaitu  bahwapenyelenggaraan  pendidikan  keagamaan  Islam bertujuan  untuk:  a.  Menanamkan  kepada  peserta  didik  untuk  memiliki  keimanan dan  ketakwaan  kepada  Allah  Subahanahu  Wa  Ta’ala;  b.  Meng-embangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu  agama  Islam  (Mutafaqqih  Fiddiin)  dan/atau  menjadi  muslim  yang  dapat mengamalkan  ajaran  agama  Islam  dalam  kehidupannya  sehari-hari;  dan  c. Mengembangkan  pribadi  akhlakul  karimah  bagi  peserta  didik  yang  memiliki
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
kesalehan  individual  dan  sosial  dengan  menjun-jung  tinggi  jiwa  keikhlasan, kesederhanaan,  kemandirian,  persau-daraan  umat  Islam  (ukhuwah  islamiyah), rendah  hati  (tawadhu),  toleran  (tasamuh),  keseimbangan  (tawazun),  moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.
Unsur-unsur yang wajib dimiliki pesantren terdiri atas: a. Kiyai atau sebutan lain  yang  sejenis;  b.  santri;  c.  Pondok  atau  asrama  pessantren;  d.  Masjid  atau Mushola;  dan  e.  pengajian  dan  kajian  kitab  kuning  atau  dirasah  islamiyah  dengan pola  pendidikan  muallimin  (Pasal  5  PMA  No  13  Tahun  2014).  Penyelenggaraan pendidikanpesantren  dapat  berbentuk  sebagai  satuan  pendidikan  atau  sebagai penyelenggara pendidikan (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014).
Pesantren  sebagai  satuan  pendidikan  merupakan  pesantren  yang menyelenggarakan  kitab  kuning  atau  dirasah  islamiyah  dengan  pola  pendidikan muallimin. Penyelenggaraan pengajian kitab kuning diselenggarakan dalam bentuk pengajian  kitab  kuning  pada  umumnya  dan/atau  program  takhasush  pada  bidang ilmu  keislaman  tertentu  sesuai  dengan  ciri  khas  dan  keunggulan  masing-masing pesantren.  Penyelenggaraan  dirasah  islamiyah  dengan  pola  pendidikan  muallimin dilakukan secara integrative dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan  bersifat  komprehensif  dengan  memaddukan  intra,  ekstra,  dan  ko  kurikuler (Pasal  12  PMA  No  13  Tahun  2014).Hasil  pendidikan  pesantren  sebagai  satuan pendidikan  dapat  dihargai  sederajat  dengan  pendidikan  formal  setelah  lulus  ujian yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang  terakreditasi  dan  ditunjuk  oleh direktur jenderal (Pasal 18 PMA No 13 Tahun 2014).
Disamping  sebagai  satuan,  pesantren  dapat  menyelenggara-kan  satuan dan/atau  program  pendidikan  lainnya,  meliputi:  a.  Pendidikan  Diniyah  Formal;  b. Pendidikan Diniyah Nonformal; c. Pendidikan Umum; d. Pendidikan umum berciri khas  Islam;  e.  Pendidikan  Kejuruan;  f.  Pendidikan  Kesetaraan;  g.  Pendidikan Mu’adalah; h. pendidikan tinggi dan/atau; i. Program pendidikan lainnya (Pasal 19 PMA No 13 Tahun 2014).
Mengenai  pembiayaan  dinyatakan  bahwa  pembiayaan  pen-didikan keagamaan  Islam  (pesantren  dan  diniyah)  bersumber  dari:  a.  Penyelenggara;  b. Pemerintah; c. Pemerintah Daerah; d. Masyarakat; dan atau e. sumber lain yang sah. Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam dikelola secara efektif, efisien, transfaran, dan akuntabel (Bab IV Pasal 53 PMA No 13 Tahun 2014).
Berdasarkan  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  dapat  dinyatakan  bahwa Pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam. Beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga  kependidikan,  kurikulum,  sarana  prasarana,  dan  pembiayaan  sangat menyulitkan  masyarakat  dalam  implementasinya  karena  masya-rakat  memiliki keterbatasan  nilai  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Dilihat  dari proses perumusan, kebijakan tentang pesantren tersebut dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
pihak  yang  memiliki power dan  otoritas,  Pemerintah  telah  memaksakan kehendaknya  kepada  masyarakat  dalam  mengatur  pesantren  pada  umumnya  di Indonesia.

## Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana  tercantum dalam    UU    Nomor    20  Tahun    2003,    Pesantren  sangat    kompatibel    dalam mendukung  ketercapaian  tujuan pendidikan  nasional  tersebut.  Inilah  di  antara faktor    yang  membuat  pesantren  senantiasa  eksis  di  Indonesia  karena  seiring  dan sejalan  dengan tujuan pendidikan nasional.
Masooda  Bano  (2010:  554-556)  menjelaskan  bahwa  “pendidikan  agama mampu  bermitra  dengan  Pemerintah  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  terbuka dan  saling  menguatkan.”  Menurut  Chang  Yau-Hoon (2011:403-41) “pendidikan agama bisa membentuk dan memelihara  budaya  dan  identitas.  Pendidikan  agama juga  berperan membangun siswa agar mampu bernegosiasi dengan perbedaan.”
Indikator  tujuan  pendidikan  nasional  seiring  dan  sejalan  dengan  tujuan pendidikan  pesantren.    Input  pesantren  dapat  menampung  santri    dari    beragam latarbelakang    budaya    atau    lapisan    sosial  kemasyarakatan.  Multukulturalisme (kemajukan  budaya)  mendapat    apresiasi    positif  di    pesantren.  Menurut    Ahmad Ansori    dan  Indriyani  Makrifah  (2013:95)  “Semangat  dasar  pendidikan  Islam multicultural  tidak  terlepas  dari  tujuan  pendidikan  multikultural  itu  sendiri  yaitu meningkatkan kesadaran humanis, pluralis, dan demokratis.”
Dapat  dinyatakan  bahwa  pesantren  telah  berkontribusi  positif    dalam mendukung  pencapaian  tujuan    pendidikan  nasional.  Namun  demikian,  kebijakan Pemerintah  melalui  regulasi  pendidikan  belum  mampu  mengoptimalkan pemberdayaan pesantren.
Pesantren    telah    berperan    penting    dalam    pembangunan  pendidikan Indonesia  yang  multikultur  seperti  ada  banyaknya kelompok etnis,  status sosial, ekonomi,  dan  kelompok  pendidi-kan    agama.    Pesantren    mampu mengejawantahkan  nilai-nilai yang berkarakteristik  moral etika, keimanan ibadah, pengetahuan dan nasionalisme untuk negara.
Pesantren telah menerapkan kurikulum identitas diri (Maemun Aqso Lubis, dkk.,  2009:  401-1411).    Lulusan    pesantren  dewasa    ini  telah    menunjukkan dinamika  positif  yakni  kesanggupan  lulusan  untuk  merespon  perkem-bangan masyarakat  yang  majemuk.  Hal  tersebut  dilakukan melalui pembelajaran  ilmu agama Islam yang kaafah terutama pada pesantren khalaf ‘modern’ .
Menurut  Erlan  Muliadi  (2012:55-68)  pada  era  pluralisme  dewasa  ini pendidikan  agama    mesti    melakukan    reorientasi    filosofis-paradigmatik  tentang bagaimana    membangun    pemahaman  keberagamaan  pe-serta  didik    yang  lebih inklusif-pluralis,  multikultural,    humanis,  dialogis-persuasif,    kontekstual, substantif,    dan    aktif    sosial.”  Pendidikan  agama  yang  demikian  mampu menghasilkan  lulusan  pesantren  yang  toleran  sehingga  memiliki  daya  dukung terhadap pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.
Mengingat    pentingnya  kontribusi    pesantren    bagi    pembangunan pendidikan    Indonesia,  sudah  saatnya  Pemerintah  membuat  kebijakan  pendidikan
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
yang dapat  memberdayakan  pesantren  dari  keterpurukan  perhatian pemerintah. Pesantren    memiliki    nilai    tambah    bagi    dunia    pendidikan  selain  memiliki pengetahuan  tentang  agama  tetapi  juga  sains  dan  teknologi,  misalnya  santri  yang bukan  hanya  belajar  agama  nanum  juga  belajar  bahasa  inggris  menggunakan pemecahan  masalah  HOTS  ( High  Order  Thinking  Skill ).  Seperti  penelitian  yang dilakukan Wawat Srinawati (2020 : 2), In reading, students need ability and more concrentration  to  comprehend  the  text.    reading    comprehension    is    the biggestproblem  that  almost  students  face  when they  study  English . Selain juga penerapan bilingualisme bahasa inggris di Pesantren juga perlu dilakukan.
Hal  ini  sejalan  dengan  Rismareni  Pransiska  (2020  :  2)  menjelaskan  bahwa sebagai  salah  satu  bahasa  Internasional,  bahasa  inggris  menjadi  bahasa  asing prioritas  yang  dipelajari diberbagai negara.  Di  negara  berkembang,  penggunaan bahasa  Inggris    sebagai    bahasa    kedua    dalam    proses    pembelajaran  (program bilingual)  sudah menjadi  keharusan.
Secara  kultural  pasantren  memiliki  sistem  nilai  khas  yang  secara  intrinsik melekat dalam pola kehidupan komunitas  santri,  seperti  kepatuhan  kepada  kyai sebagai  tokoh  sentral,  sikap  ikhlas  dan  tawadhu,  serta  tradisi keagamaan yang diwariskan  secara  turun  temurun.    Keadaan  Pasantren  yang  memiliki  nilai  tambah ini  kadang  kala  ada  yang  mencoba  untuk  memasukkan  aspek  politik  praktis  yang dapat  mengganggu  proses  belajar  mengajar  yang  ada dipondok  pontren.
Seseorang  yang  ingin  menguasai  suatu pemerintahan  atau  negara  maka kuasailah  agama  yang  paling banyak penganutnya dan  media massa, kondisi ini dapat  dilihat  diberbagai    media    yang    berlomba    lomba    untuk    mempengaruhi agama    tertentu    melalui    pasantren    dengan    cara    memberikan  bantuan    baik berupa  fisik  maupun  non  fisik  yang  menjadi tujannya adalah dapat menguasai pemeluk agama yang mayoritas penganutnya dalam suatu negara.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  ingin  berkuasa  dengan melakukan  pendekatan  pada  pimpinan    pasantren,  karena  pesantren  memiliki    visi dan  misi    yang  jelas    dan    membangun  intelektual  serta  aspek  keselamatan  dunia akhirat.  Nilai-nilai  ini  merupakan    aset    bagi    seseorang    yang    ingin    menguasai suatu  pemerintahan    agar    mudah    mendapatkan    capital    social    tanpa  bersusah payah  melakukan social  engineering yang  banyak memakan tenaga,  pikiran dan biaya,  maka    seseorang  itu  cukup  melakukan    pendekatan    kepada    pasantren dengan    memberikan  bantuan  kerjasama  dan  penuh  dengan  janji-janji  program untuk  kepentingan    pasantren.    Konsep  pendekatan    pada    pasantren    ini  dapat dilihat  dalam  menarik  simpati  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok  untuk  mendukungnya  dikemudian  hari,    dalam    proses    menuju kekuasaan  dalam  pemerintahan.
Pesantren    perlu    memiliki    strategi    komunikasi    yang    dapat  menyikapi program politik praktis yang mencoba mempengaruhi proses belajar mengajar  pada pendidikan pasantren,  agar  dapat melindungi dari tujuan seorang atau seelompok

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
orang  yang  ingin  berkuasa  dalam  pemerintahan.  Dengan  strategi  komunikasi  yang diterapkan  oleh  pendidikan  pasantren,  pihak  yang    memiliki program politiknya untuk  dapat menguasai  pemerintahan dike-mudian hari akan mengalami kegagalan dan  memberikan  pelajar-an  bagi    pihak    lain  yang    ingin  mendekati    pendidikan pasantren untuk tujuan politik praaktis.
Strategi    komunikasi    yang    dilakukan    oleh    seseorang    atau  sekelompok orang    melalui    program    kerjasama    dan    bantuan  terhadap    pesantren    dapat mengganggu  kegiatan  pesantren, strategi ini sebenarnya merupakan stimulus yang dapat  dikenda-likan    dan    diubah    oleh    pendidikan    pasantren    menjadi    suatu kekuatan, sehingga  tidak terpengaruh dan lebih  jauh  lagi dapat  menjadi capital social bagi  pendidikan  pesantren. Hal  ini  sejalan  dengan  Badrudin,  Yedi  Purwanto,  dan  Chairil  N.  Siregar
(2017 : 258) seperti diketahui bila manajemen pasantren di kelola dengan baik akan melahirkan    intelektual    yang    berkualitas    dan    dapat    menjadi Social    Agent    of Change .  Kondisi    inilah    yang  menjadi    harapan  bagi  bangsa  dan  negara,  karena adanya intelektual yang memiliki akar  moral  dan  nilai  nilai  budaya  serta  IPTEK yang    dapat  meubah  pola  pikir,    mental  dan  budaya  masyarakat  untuk    lebih berorientasi kepada etos kerja pembangunan fisik dan nonfisik.
Pesantren  yang  memiliki value  added ini  jangan    dibiarkan  dipengaruhi atau    dirusak    secara    halus    oleh    seseorang    atau  sekelompok  orang  untuk memenuhi  kepentingan  politik  praktis,  keadaan    ini    dapat    dilihat    dari sepakterjang    seseorang    yang  ambisius    untuk    duduk    dipemerintahan    dan berorientasi  untuk menguasai negara  beserta   aset kekayaan alamnya.
Pasantren harus  dapat  membaca  situasi  dan  kondisi  politik  agar  jangan terbawa  arus  dalam  politik  praktis.  Pesantren  untuk  masa  yang  akan  datang  akan lebih maju dan berperan dalam  dunia pendidikan. Untuk itu  pendidikan pesantren perlu  selalu  melakukan  evaluasi    terhadap  capaiannya,  agar  dapat  memperbaiki kekurangan atau  kelemahan  yang ada pada lembaga pendidikan pasantren, hal ini penting  mengingat  dalam  proses  belajar  dan  mengajar  serta  dakwah  kadangkala mengalami  permasalahan  baik    pada  pasantren    Salafiyah  (tradisional)    mau-pun Khalafiyah  (Modern)
Pada    pasantren    Salafiyah    permasalahan  pada  umumnya  adalah:  (a). Menutup  diri  akan  perubahan  zaman  dan  bersifat  kolot  dalam  merespon modernisasi,  (b).  Lebih  menekankan  pada  ilmu  figih,  dan  tasawuf,  (c).  Adanya penurunan  kualitas  dan  kuantitas  pasantren  salaf,  (d)  Penggunaan    metode pengajaran    yang    masih    bersifat  tradisional  seperti  sorogan,      bandungan  dan wetonan, (e). Kurangnya penekanan  pada aspek pentingnya membaca dan menulis, (f). Peran  Kyai  yang  dominan  dan  sumber  utama  dalam pembelajaran.
Permasalahan    yang    ada    pada    pasantren    Khalafiyah    pada  umumnya adalah: (a). Kurang  takdzimnya  santri  kepada   kyai,  karena  santri  lebih patuh pada  peraturan  pasantren.  (b).  Ketatnya  peraturan-peraturan  yang  dibuat,  yang menyebabkan  tidak  nyamannya  santri  dalam  belajar.  (c).  Ilmu-ilmu  agama  tidak lagi diberikan secara intensif. (d). Terdapatnya kecenderungan santri yang semakin kuat untuk mempelajari IPTEK; kecendrungan santri ini dapat dimanfaatkan dengan mempromosikan  lembaganya  melalui  media  sosial.  Seperti  penelitian  yang  telah
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
dilakukan  oleh  Hafidhah,  Miftahol  Arifin,  dan  Mohammad  Herl  (2020  :  6), penelitian      ini      menemukan  bahwa,    adopsi    media    sosial    oleh    institusi pendidikan    tinggi    mampu    memberikan  pengaruh    pada    kinerja    institusi    atau jumlah    mahasiswa.    Di    samping    itu,    penggunaan  media      sosial      Facebook, Instagram,   dan   tweeter   dapat  meningkatkan   popularitas institusi pendidikan tinggi di dunia maya. Jumlah visitor tahunan pada website resmi pendidikan tinggi meningkat  sejalan  dengan  meningkatnya  jumlah  postingan,  viewer,  dan  follower pada akun sosial media yang dikelolanya (e). Tradisi “ngalap berkah kyai” sudah tidak lagi menjadi feno-mena di pesantren.
Masalah    yang    dihadapi    baik    pasantren    salafiyah    maupun  pasantren khalafiyah    merupakan    tuntutan    zaman    mau  tidak    mau    akan    mengalami    dan berdampak    pada    perubahan  sosial.  Untuk    mengatasi  perubahan  sosial  yang dihadapi    pesan-tren  perlu  adanya  komunikasi  yang  intens,    antara  pasantren Salafiyah,  pasantren  khalafiyah,  dan  Pemerintah  guna  membangun  komunikasi dalam    memecahkan    permasalahan    yang  dihadapi    pesantren  pada  umumnya, dengan  adanya  komunikasi  yang  intens  ini  diharapkan    nantinya  kebijakan pesantren  di  Indonesia    dapat    menjadi  pedoman  pesantren  dalam  mengelola pendidikan.  Sehingga  nanti  pesantren  dapat  melakukan  penyesuaian  dan pembaharuan  terhadap  manajemen  dan  program  pesantren  dalam  merespon kebutuhan  masyarakat    terhadap    pendidikan    yang    santrinya    memiliki akhlakul karimah .

## KESIMPULAN
Pemerintah  mendominasi  kebijakan  terhadap  pesantren  karena  pesantren menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  sejak  dimasukkannya  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  sehingga  pesantren  berada  dalam  tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan Pemerintah. Pesantren diperlakukan diskriminatif  oleh  pemerintah  ditandai  dengan  implementasi  regulasi  pesantren yang  belum  efektif  dan  alokasi  anggaran  untuk  pesantren  dari  Pemerintah  sangat terbatas.  Umumnya  pesantren  di  Indonesia  belum  memenuhi  persyaratan  minimal sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  terutama  belum  memiliki  kemandirian ekonomi  karena  intervensi  politik  Pemerintah  dalam  kebijakan  sebagai  produk politik  pendidikan  belum  memberdayakan  dan  mengembangkan  pesantren  secara kompre-hensif.  Kebanyakan  pesantren  adalah  lembaga  swata  alhasil  mengurus keperluannya  dengan  indepeden  sehingga  sangat  sedikit  bekerja  sama  dengan pemerintah.

## REFERENSI
Amin,  Firda  Fauziyah,  Fadla  Ibnu  Toyyib  dan  Hadi  Firdaus  R.(2020). Kebijakan Pesantren  di  Indonesia.  (Eds.), Makalah  Tugas  Mata  Kuliah  Manajemen Pendidikan  Pesantren  Program  Studi  Menejemen  Pendidikan  Islam  Fakultas

## Jurnal Serambi Ilmu
Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol. 21, No.2, September 2020 pISSN 1619–4849 eISSN 2549-2306
Journal of Scientific Information and Educational Creativity
Tarbiyah  dan  Keguruan  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Andi,  Hamlan.  (2013).  Politik  Pendidikan  Islam  dalam  Konfigurasi  Sistem Pendidikan  di  Indonesia,  Hunafa: Jurnal  Studi  Islamika ,  Vol.  10,  No.1,  Juni 2013, p. 177-202.
Ansori,    Ahmad    dan    Indriyani    Makrifah,  (1999).  “Model    Pendidikan Multikultural  dalam  Pendidikan  Islam,” Jurnal  Muqaddimah ,  Vol  19,  No.1,
(2013): 95.
Badrudin,  Yedi  Purwanto,Chairil  N.  Siregar.  (2017).  Pesantren  dalam  Kebijakan Pendidikan  Indonesia,  Jurnal  Lektur  Keagamaan,  Vol.  15,  No.  1,  2017:  233- 272
Bano,  Masooda.  (2010)    “Madrasas    as    partner    in    Education    Provision:    The South Asian Experiences,” Development in Practice” volume 20 No 4/5 2010, 554-556.  http://www.jstor.org.stable.  20750575,  accessed  August, 12, 2020.
Berita  RI  tahun  II  No.4  dan  5,  hlm.  20,  kolom  1, Pengumuman  BPKNIP  (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) . Website : https://setkab.go.id/uu- no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/
Burga,  M.  A.,  Arsyad,  A.,  Damopolii,  M.,  &  Marjuni,  A.  (2019).  Akomodasi Pesantren  Terhadap  Kebijakan  Pendidikan  Nasional.  At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam , 4(1), 62.
Chang,  Yau  Hoon,. (2001).  “Mapping  ‘Chinese’:Christian  School  in  Indonesia: Ethnicity, Class, and Religion,” Asia Pasific Educ. Rev.: 2001: 403-41.
Hafidhah, Miftahol Arifin, dan Mohammad Herl. (2020). Peran Media Sosial dalam Menunjang  Kinerja  dan  Popularitas  Institusi  Pendidikan  Tinggi. Jurnal Serambi  Ilmu, Journal  of  Scientific  Information  and  Educational  Creatifity, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN :  2549-2306.
Imam,  Tholkhah  dan  Ahmad  Barizi,  (2004). Membuka  Jendela  Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muarif,  Ambary  Hasan,  (1998). Menemukan  Peradaban .  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu
Muliadi,    Erlan.    (2012).    “Urgensi    Pembelajaran    Pendidikan    Agama    Islam    di Sekolah  Berbasis    Multikultural” Jurnal  Pendidikan  Islam ,  Vol.  1  No.  1,  P.
55-68., Juni 2012, ISSN 2356-3877.
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud  dan Hery Saparudin, Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan........................................................................................

## Jurnal Serambi Ilmu
Lubis,    Maemun    Aqso.,    dkk.,    (2009).    “The    Apllication    of    Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia. Issue 8. Vol. 6 (2009): 401-1411.
Prasiska,  Rismareni.  (2020).  Program  Bilingualisme  Bahasa  Inggris  Pada Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Jurnal  Serambi  Ilmu ,  Journal  of  Scientific Information and Educational Creatifity, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN :  2549-2306.
Saifuddin, A. (2016). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Agama Islam , Journal of Islamic Education Studies , 3(1), 207-234.
Srinawati,  Wawat,  Meita  Lesmiaty  Khasyar,  dan  Alvi  Nurfuadi.  Developing Students’  Critical  Thinking  Through  High  Order  Thinking  (HOT)  Question In  Reading  Comprehension. Jurnal  Serambi  Ilmu ,  Journal  of  Scientific Information and Educational Creatifity, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN :  2549-2306.
Suryana, A. T. (2019). Sistem Manajemen Pengkaderan di Pondok Pesantren. As-
Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 2(2), 97-123.