Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Yuyun Juwita Lestari 1 Iza Hanifuddin 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo Email : yoeyoenjoewita@gmail.com

## Abstract
This  article  will  explain  about  sharia  pawnshops  and  their  provisions  based  on  the  Fatwa  of  the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Counchil. What is meant by pawning based on Islamic principles is the activity of pawning goods as collateral for debt transactions carried out in accordance with sharia principles. As for the existence of pawn activities, it can be a solution for the community to meet very urgent financial needs. In Indonesia, the practice of pawning has grown very rapidly in line with  the  increasing  public  need for fast/  urgent funds  to  meet  their  needs.  With  this,  it  can  be  an inspiration for Islamic banks and pawnshops to add pawn services. In this article, the author usese a literature study method that examines several previous scientific works and other literature that is in accordance with the theme of the article. It is hoped that the result of the study obtained by an author can make a reference for a reader.
Keywords: Pawn; Sharia; DSN-MUI Fatwa.

## Abstrak
Dalam  artikel  ini  akan  dijelaskan  seputar  tentang  pegadaian  syariah  serta  ketentuannya berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud dengan  gadai  berdasarkan  kaidah  Islam  itu  ialah  kegiatan  menggadaikan  barang  sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun dengan adanya kegiatan gadai itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan  yang  sangat  mendesak.  Di  Indonesia  praktek  gadai  ini  sudah  tumbuh  dengan sangat pesat yang beriringan dengan meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat/ mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi bank-bank syariah dan lembaga pegadaian untuk menambah layanan jasa  gadai.  Pada  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode  studi  literatur  yang  menelaah beberapa  karya  ilmiah  terdahulu  dan  literatur  lain  yang  sesuai  dengan  tema  artikel. Harapannya  dengan  hasil  telaah  yang  diperoleh  oleh  penulis  dapat  menjadikan  referensi bagi seorang pembaca.
Kata kunci: Gadai; Syariah; Fatwa DSN-MUI.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan sejarah peradaban manusia kegiatan gadai ini sudah terjadi di Negara China pada tahun 3000 M yang lalu. Pengenalan pegadaian di Indonesia oleh
bank yang bernama Van Learning pada abad XIX itu pada awal masuknya Kolonial Hindia  Belanda.  Sedangkan  pada  abad  XX  pemerintah  Hindia-Belanda  berupaya untuk  pengambilalihan  bisnis  pegadaian  serta  penguasaan  dengan  cara menerbitkan  staatsblad  No.  131  tahun  1901.  Dinas  pegadaian  berganti  menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1960. Lalu perusahaan Negara pegadaian diganti menjadi perusahaan Negara Jawatan (Perjan) pegadaian pada tahun 1969. Setelah menjadi  perjan,  pada  tahun  1990  berganti  menjadi  Perusahaan  Umum  (Perum) pegadaian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990.
Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan ar-Rahn . Secara bahasa ar-rahn memiliki arti al-tsubut dan al-habs yang memiliki arti sebuah kegiatan ikat janji (perjanjian) yang digunakan sebagai menahan barang untuk jaminan atas suatu tanggungan  hutang. 1 Yang  dimaksud  dengan  pegadaian  itu  ialah  suatu  lembaga pembiayaan maupun perkreditan yang menggunakan sistem gadai. Adapun tugas pokok dari PT pegadaian itu ialah perantara dari kebutuhan dana suaru masyarakat dengan memberikan pinjaman secara sistem gadai.
Adapun  konsep  pada  pegadaian  syariah  ini  mengarah  terhadap  sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, serta efektivitas pada nilai Islam. Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat  menghilangkan  kegiatan  yang  memberatkan  dan  membebani  masyarakat kecil  seperti  praktek  gadai  gelap.  Adapun  alasan  yang  menjadi  latar  belakang dibolehkannya  pegadaian  syariah  tersebut  karena  adanya  sifat  sosial  yang  dapat membantu  meringankan  beban  masyarakat  kalangan  menengah  kebawah  yang kegiatan kebiasaan sehari-hariannya masih memiliki sifat konsumtif. Serta memiliki tujuan dapat menciptakan kegunaan bagi umat.
1 Lukman Jensen dan Yuliawati, “Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah,” Al-Iqtishady: Jurnal  Ekonomi  Syariah 2,  no.  1  (2021):  58,  https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al- Iqtishady/article/view/132.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Gadai
Berdasarkan sejarah peradaban manusia kegiatan gadai ini sudah terjadi di Negara China pada tahun 3000 M yang lalu. Pengenalan pegadaian di Indonesia oleh bank yang bernama Van Learning pada abad XIX itu pada awal masuknya Kolonial Hindia Belanda. Bank Van Learning ini sudah melakukan kegiatan pemberian jasa pembiayaan dana dengan syarat menyerahkan berupa barang/ benda umum yang bergerak  sebagai  jaminan  atas  hutangnya.  Pada  hakekatnya  bank  tersebut  sudah menerapkan jasa gadai.
Sedangkan  pada  abad  XX  pemerintah  Hindia-Belanda  berupaya  untuk pengalihan usaha pegadaian serta penguasaan dengan cara menerbitkan staatsblad No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut disertai dengan pendirian sejak berlakunya staatblad  No.  226  tahun  1960.  Kemudian  kegiatan  pegadaian  di  Indonesia memfasilitasi pegadaian milik pemerintah untuk tetap memberi sarana penguasaan. Pada tahun 1990 dinas pegadaian menjalani berulang kali perubahan bentuk badan hukum hingga pada akhirnya pegadaian menjadi perusahaan umum (Perum).
Adapun tahapan perubahan-perubahan badan hukum tersebut diatas ialah sebagai  berikut  dinas  pegadaian  berganti  menjadi  Perusahaan  Negara  (PN)  pada tahun 1960. Lalu perusahaan Negara pegadaian berganti menjadi perusahaan Negara Jawatan (Perjan) pegadaian pada tahun 1969. Setelah menjadi perjan, pada tahun 1990 berganti menjadi Perusahaan Umum (Perum) pegadaian berdasarkan PP No. 10 Tahun  1990  pada  tanggal  10  April  1990.  Pada  saat  pegadaian  masih  menduduki perusahaan jawatan, pegadaian memiliki misi sosial. Yang mana misi sosial tersebut ialah salah satu pedoman yang digunakan oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengelola pegadaian. 2

## 2. Pegadaian Syariah
Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan ar-Rahn . Secara bahasa ar-rahn memiliki arti al-tsubut dan al-habs yang memiliki arti sebuah kegiatan ikat
2 Lukman Jensen dan Yuliawati, 61 – 62.
janji (perjanjian) yang digunakan sebagai menahan barang untuk jaminan atas suatu tanggungan hutang 3
Yang  dimaksud  dengan  pegadaian  itu  ialah  suatu  lembaga  pembiayaan maupun perkreditan yang menggunakan sistem gadai. Sedangkan PT Pegadaian itu suatu perusahaan yang berada di tempat yang lebih rendah pada binaan Kementrian BUMN. Adapun tugas utama dari PT pegadaian itu ialah perantara dari kebutuhan dana suatu masyarakat dengan melakukan pemberian pinjaman secara sistem gadai. Pada  tahun  2003  didirikan  sektor  pegadaian  syariah  dalam  bentuk  Unit  Layanan Gadai Syariah (ULGS).  ULGS tersebut didirikan bertepatan  dengan bertumbuhnya produk  syariah  di  Indonesia.  Adapun  pelaksanaan  ULGS  tersebut  berpedoman kepada  prinsip  syariah.  Sampai  saat  ini  Pegadaian  Syariah  masih  belum  berdiri sendiri, akan tetapi pada tahun 2019 direncanakan akan spin off dari PT pegadaian.
Adapun konsep pada pegadaian syariah ini mengarah terhadap sistem administrasi modern  dengan  asas  rasionalitas,  efisiensi,  serta  efektivitas  pada  nilai  Islam. Pegadaian  Syariah  menjalankan  fungsi  operasinya  pada  kantor-kantor  cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai salah satu unit organisasi dibawah naungan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, juga termasuk suatu unit bisnis/ usaha mandiri yang secara sistematis berpisah dari usaha/ bisnis gadai konvensional. 4
Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat  menghilangkan  kegiatan  yang  memberatkan  dan  membebani  masyarakat kecil  seperti  praktek  gadai  gelap.  Adapun  alasan  yang  menjadi  latar  belakang dibolehkannya  pegadaian  syariah  tersebut  karena  adanya  sifat  sosial  yang  dapat menolong  menjadikan  ringan  dari  beban  masyarakat  pada  kalangan  menengah kebawah  yang  kegiatan  sehari-harinya  masih  memiliki  sifat  konsumtif.  Serta
3 Lukman Jensen dan Yuliawati, 58.
4 Wahyu  Rofico  Luluk  and  Ghozali  Mohammad,  “Aplikasi  Akad  Rahn  Pada  Pegadaian Sy ariah,” Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 3,  no.  2  (2018):  32 – 33, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736.
memiliki  tujuan  dapat  menciptakan  kegunaan  bagi  umat.  Akan  tetapi  pegadaian syariah  dalah  operasionalnya  banyak  digunakan  masyarakat  kalangan  menengah keatas  yang  memiliki  sifat  komersil  produktif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari besarnya barang jaminan yang berupa emas serta berlian yang banyak di terima oleh pihak gadai. 5
Tiga  prinsip  secara  substantif  yang  dimiliki  pegadaian  syariah  yang berdasarkan pada kajian ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah suatu prinsip peningkatan yang diperkuat secara garis besar hubungan dengan Allah serta membuat seimbang antara hubungan di dunia dengan di akhirat. Adapun prinsip- prinsip tersebut ialah sebagai berikut :
a. Prinsip Tauhid
Secara  prinsip  tauhid,  gadai  dapat  memperkuat  konsep  non-materialistik serta dimengerti sebagai triangle. Dimana yang terletak pada posisi puncak  ialah ketaatan  kepada  tuhan,  sedangkan  letak  manusia  dengan  alam  itu  sejajar  saling butuh satu sama lainnya.
b. Prinsip tolong- menolong (ta’awun)
Seperti yang disebutkan oleh Abu Yusuf dalam al-Kharaj, prinsip yang harus ditempatkan dalam  transaksi  gadai  itu  ialah  prinsip  tolong  menolong  (ta’awun).
Pada  transaksi  gadai  tersebut  realitas  dari  prinsip  ta’awun  tersebut  ialah menunjukkan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akan akibat konsekuensi logis terhadap perkembangan aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Adapun prinsip ta’awun tersebut ialah prinsip yang saling menolong sesama  manusia  dalam  menauikkan  kedudukan  hidup  melalui  cara    kerja  sama ekonomi dan bisnis.
c. Prinsip Bisnis
Prinsip bisnis/ usaha yang dimiliki pegadaian ialah sebagai berikut :
5 Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn  Pada  Pegadaian  Syariah,” An-Nisbah:  Jurnal  Perbankan  Syariah 2,  no.  2  (2021):  195, https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253.
1) Wajib  akan  perbuatan  saling  ridha  antara  kedua  belah  pihak,  sehingga dengan adanya sikap tersebut para pihak tidak akan merasa tidak berfaedah/ didzalimi.
2) Pada perbandingan keuntungan ditegaskan prinsip keadilan.
3) Dalam  aktivitas  bisnis/  usaha  tidak  berinvestasi  pada  usaha/  bisnis  yang diharamkan/  dilarang  misalnya  usaha  yang  dapat  merusak  mental  dan moral.
4) Kegiatan  bisnis/  usaha  yang  dijalankan  harus  jauh  dari  praktik ketidakpastian, mengecoh, serta perjudian.
5) Selalu  dilakukan  pencatatan/  akuntansi  pada  setiap  usaha/  bisnis  yang dijalankan termasuk utang piutang maupun lainnya.
Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan pegadaian syariah. Apabila salah satu dari ketiga prinsip tersebut tidak kuat maka dapat menyebabkan lambatnya proses pengembangan pegadaian syariah. 6
Pada  pegadaian  syariah  masih  diterapkannya  campuran  akad  dalam  suatu kontrak perjanjian yang mana hal tersebut dinilai masih kontroversi, yang mana hal tersebut dianggap berlawanan dengan prinsip yang tidak diperkenankan adanya dua akad dalam satu kontrak perjanjian. Adapun dua akad itu diantaranya ialah akad al- rahn dan akad al-ijarah , yang mana pada akad al-rahn tersebut ialah akad tabaru’ yang melarang  akan  adanya  keuntungan  dalam  transaksi,  sedangkan  akad al-ijarah merupakan akad al- mu’awalah yang mana akad ini meninjau pada keuntungan.
Meski kontrak tersebut mengarah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
25/DSN-MUI/III2002 tentang rahn serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN- MUI/III/2002  tentang rahn emas.  Yang  mana  berdasarkan  arahan  tersebut  pihak pegadaian  dapat  mengambil  biaya  penyimpanan  barang  yang  berdasarkan  pada akad ijarah. Adapun  salah  satu  yang  digunakan  sebagai  toluk  ukur untuk  menilai suatu produk tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidaknya itu
6 Ade  Sofyan  Mulazid, Kedudukan  Sistem  Pegadaian  Syariah (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016), 23 – 27.
dengan  memperhatikannya  akad  dan  berbagai  kesepakatan  yang  digunakan terhadap produk tersebut. 7

## 3. Dasar Hukum Pegadaian Syariah
Praktek gadai syariah ini muncul karena atas seleksi pada sistem gadai yang sudah  berlaku  lama  yaitu  sejak  jaman  Belanda.  Landasan  dalam  operasionalisasi yang ada di pegadaian syariah ialah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. 8 Yang mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjam  meminjam  dengan  menggadaikan  barang  sesuai  dengan  jaminan  utang. Dengan adanya hal tersebut Dewan Syariah Nasional perlu untuk menetapkan fatwa yang  akan  dijadikan  acuan  tentang rahn ,  yang  mana  menahan  barang  sebagai jaminan atas hutang. 9
Adapun  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Np.  26/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn emas. 10 Yang  mana  salah  satu  gaya terhadap  jasa  pelayanan  keuangan  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  ialah rahn yang  mana  menaha  suatu  barang  atas jaminan hutang. Pada umumnya, untuk mendapatkan pinjaman uang masyarakat sudah  biasa  menjadikan  emas  itu  sebagai  barang  berharga  yang  disimpan  dan dijadikan objek rahn sebagai jaminan utang. Agar kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip  syariah,  maka  Dewan  Syariah  Nasional  perlu  menetapkan  fatwa  agar dijadikan pedoman.
Serta  pada  Fatwa  No.  68/DSN-MUI/III/2008  tentang rahn  tasjily yang menerangkan bahwa pihak yang berpiutang berhak untuk melakukan tindakan atas barang  jaminan  yang  masih  dikuasai  oleh  peminjam  jika  terjadi  ingkar  janji.  Hal
7 Agustri  Purwandi  dan  Destiana  Leyli,  “Analisis Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Produk Pembiayaan  Arrum  Haji  Pegadaian  Syariah,” Jurnal  Yustitia 20,  no.  2  (2019):  154 – 55, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.689.
8 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn),” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 170 – 71, https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184.
9 Agustri  Purwandi  dan  Destiana  Leyli,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Produk Pemb iayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah,” 154.
10 Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn),” 170– 71.
tersebut dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu semua perlu untuk ditetapkannya fatwa yang nantinya akan menjadi pedoman. 11 Menurut Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  dinyatakannya  bahwa  pinjam  meminjam  dengan menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  atas  utang  dalam  bentuk rahn itu diperbolehkan. Namun harus sesuai cengan ketentuan, adapun ketentuan tersebut ialah sebagai berikut :
a. Murtahin (penerima barang) itu mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang itu lunas.
b. Marhun (barang)  beserta  manfaatnya  itu  akan  menjadi  milik  seorang rahin (peminjam). Akan tetapi pada prinsipnya barang serta manfaatnya itu tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sudah mendapatkan izin dari rahin . Namun dengan  syarat tidak  mengurangi  nilai  barang  serta pemanfaatannya  itu  hanya sekedar sebagi pengganti atas biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Perawatan serta penyimpanan barang itu menjadi dasar akan kewajiban seorang rahin, namun  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  seorang murtahin .  Akan tetapi untuk biaya dari pemeliharaan penyimpanan tersebut tetap menjadi kewajiban seorang rahin .
d. Tidak boleh ditentukan besarnya biaya administrasi dan penyimpanan barang itu didasarkan pada jumlahnya pinjaman.
e. Penjualan barang jaminan :
1) Murtahin  harus  memberi  peringatan  kepada rahin agar  dapat  segera membayar secara lunas hutangnya kalau sudah jatuh tempo.
2) Barang jaminan akan dijual paksa apabila seorang rahin tetap tidak melunasi hutangnya setelah diperingatkan.
3) Hasil dari penjualan paksa barang jaminan tersebut digunakan oleh seorang murtahin untuk  dilunasinya  hutang,  ongkos  perawatan,  ongkos  barang tersimpan yang masih belum dibayarkan tadi, serta ongkos penjualan.
11 Agustri  Purwandi  dan  Destiana  Leyli,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah,” 154.
4) Apabila terjadi adanya kelebihan dan adanya kurang atas penjualan barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang itu akan menjadi hak dan kewajiban seorang rahin. 12

## C. KESIMPULAN
Pada perspektif Islam gadai dapat disebut juga dengan ar-Rahn . Secara bahasa ar-rahn berarti al-tsubut dan al-habs yang  memiliki  arti  sebuah  kegiatan  ikat  janji (perjanjian)  yang  digunakan  sebagai  menahan  barang  untuk  jaminan  atas  suatu tanggungan  hutang  Yang  dimaksud  dengan  pegadaian  itu  ialah  suatu  lembaga pembiayaan  maupun  perkreditan  yang  menggunakan  sistem  gadai.  Secara substantif  pegadaian  syariah  mempunyai  tiga  prinsip  yang  bersumberkan  pada kajian ekonomi Islam diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, serta prinsip bisnis.
Pegadaian syariah berdiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu kemaslahatan/ kegunaan bagi umat serta saling tolong-menolong. Hadirnya pegadaian syariah tersebut bisa menghilangkan/ memberantas para rentenir, serta dapat  menghilangkan  kegiatan  yang  memberatkan  dan  membebani  masyarakat kecil  seperti  praktek  gadai  gelap.  Adapun  alasan  yang  menjadi  latar  belakang dibolehkannya  pegadaian  syariah  tersebut  karena  adanya  sifat  sosial  yang  dapat membantu  meringankan  beban  masyarakat  kalangan  menengah  kebawah  yang kegiatan kesehariannya masih memiliki sifat konsumtif.

## REFERENSI
Agustri Purwandi dan Destiana Leyli. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk  Pembiayaan  Arrum  Haji  Pegadaian  Syariah. Jurnal  Yustitia , 20 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.689
Lukman Jensen dan Yuliawati. (2021). Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah. Al- Iqtishady:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 2 (1),  55 – 72.  Retrieved  from https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al- Iqtishady/article/view/132
Luluk, W. R., & Mohammad, G. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.
12 Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn),” 170– 71.
Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 3 (2),  27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736
Mulazid,  A.  S.  (2016). Kedudukan  Sistem  Pegadaian  Syariah .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Nuroh  Yuniwati,  Emilia  Dwi  Lestari,  &  Anis  Alfiqoh.  (2021).  Pegadaian  Syariah : Penerapan  Akad Rahn  Pada  Pegadaian Syariah. An-Nisbah:  Jurnal Perbankan Syariah , 2 (2), 189 – 199. https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253
Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184