## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 61 - 70
CITRA DALAM POLITIK KOTA: KAJIAN KOTA SURAKARTA 2005 - 2013

## Priyatno Harsasto

## Abstract
Local  government  leaders  with  good  vision  would  have  strong  powers  and  new  incentives  for  policy innovation.  In  Surakarta  local  leaders  have  been  playing  crucial  role  in  shaping  new  direction  for  urban development. In the name of political inclusion, they ask community groups as well business groups to involve in the  policy  process.    Based  on  a  case  study  in  Surakarta  city,  this  report  argues  that  the  active  role  of  local government    can  be  attributed  as  the  broad  explanation  for  the  Surakarta  city’s  performance  in  urban development. This study’s findings suggest that government leadership is an important policy determinant that can shape the interests of the community and business. Vision “Solo Past is Solo Future” has been the rallying point of the local economic development. This vision has been  able to be used to  create cultural activities that has been determinant in bridging the interests of the society as a whole.

## Key words: Vision, Community, networking

## 1. Pendahuluan
Surakarta  telah  dikenal  sebagai  kota  budaya.  Ini  yang  kemudian  dikembangkan  sebagai  salah  satu  visi Kota Surakarta. Perumusan kalimat ikonik “Solo masa depan adalah Solo masa lampau” menunjukkan keinginan pemerintah  untuk  mengaktualisasikan    kejayaan  masa  lalu  untuk  menjadi  panduan  pembangunan  saat  ini. Pembangunan  kota  yang  merujuk  kepada l ocal  wisdom dilaksanakan berdasar pada inisiatif lokal  yang  membuat pemerintah  kota  memiliki  legitimasi  yang  kuat  dalam  menjalankan  program - program  pembangunannya.  Secara empirik  praktek  inklusi  menjadi  lebih  mudah  karena  komponen  utama  dalam  proses  kemufakatan  telah  tersedia; dan  ini  memiliki  kekuatan  yang  signifikan  karena    aktor  yang  terlibat    tidak  perlu  lagi  membuat  semua  kegiatan dari tahap awal.
Melalui  hubungan  yang  terjalin,  variasi  sumber  daya  aktor  yang  terlibat  dapat  dikombinasikan  untuk menciptakan  solusi  atas  isu  atau  masalah  yang  dihadapi  bersama  mulai  di  tingkat  perencanaan  maupun pelaksanaan program. Proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan hanya berdasar otoritas akan sangat  kurang bermakna dari sisi akuntabilitas dan realibilitasnya. Proses inklusi dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali kebersamaan yang menjadi tulang punggung dinamika pembangunan kota. Proses ini menjadi lebih mudah ketika pemerintah  kota  mampu  mengembangkan  citra  kota  yang  memiliki  makna  merangkum  kekuatan  sinergitas kelompok - kelompok masyarakat.
Untuk  menunjang  visi  kota  Solo  sebagai  kota  wisata,  dilakukan  penertiban  kaki  lima  melalui  relokasi ribuan  pedangang  kaki  lima  (PKL).  Para  PKL  yang  direlokasi  mendapatkan  tempat  gratis,  ijin  usaha,  bantuan permodalan, serta promosi dan kemudahan transportasi ke lokasi. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan terhadap 35  pasar  tradisional  tanpa  memungut  biaya  dari  para  pedagang.  Disamping  itu  para  pedagang  mendapat  fasilitas berdagang gratis dan modal usaha. Jadi disamping mendekatkan pengusaha kecil kepada konsumen, bantuan untuk mengembangkan usaha juga dilakukan.

## Jurnal Ilmu Sosial
Program - program tersebut dibiayai APBD yang berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi yang baik  selama  ini.  APBD  kota  Surakarta  mencapai  Rp.1,03  triliun,  dengan  pendapatan  perkapita  Rp.14,6  juta,  dan upah  minimum  regional  Rp.835  ribu.    Kinerja  ekonomi  yang  menonjol  dapat  disimak  dari  perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.35 Miliar di tahun 2005 menjadi Rp.246 miliar tahun 2013. Disamping itu Surakarta juga merupakan salah satu dari 3 kota terbersih dari korupsi di Indonesia.
Fokus penelitian ini pada bagaimana strategi pemerintah dalam menghasilkan lingkungan dinamik dalam melakukan  pembangunan.  Pemahaman  tentang  hal  ini  penting  untuk  memberikan  kontribusi  pata  tingkat  praksis (mengkonversi dari bad menjadi good practices ), dan kontribusi tingkat teoritik (pemahaman yang lebih mendalam tentang  hubungan structure - agency ).  Pertanyaan  utama  dalam  studi  ini  adalah:  Bagaimana    citra  memainkan peranan dalam politik pembangunan kota? Pertanyaan tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut berikut:
1.1.Bagaimana citra mempengaruhi prioritas pembangunan kota?
1.2.Bagaimana citra mempengaruhi keterlibatan kelompok - kelompok masyarakat dalam proses inklusi?
Meskipun penelitian ini merupakan kajian akademik yang terlihat dalam perdebatan - perdebatan ekonomi politik,  penelitian  ini  juga  merupakan evaluation research ,  yaitu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  menelaah kegagalan  maupun  kesuksesan  sebuah  kebijakan,  kemudian  memetakan  sebab - sebab  penjelas  kesuksesan  dan kegagalan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  secara  praktis,  penelitian ini juga  memiliki  manfaat  sebagai policy learning tidak  saja  bagi    daerah  obyek  penelitian,  tetapi  juga  daerah  lain  dalam  hal  upaya  pemerintah  mengembangkan ekonomi kota.

## 2. Kerangka Teori
Ciri - ciri stuktural cara pandang tradisional pemerintahan kota menempatkan dominasi bisnis dalam proses kebijakan.  Dapat dikatakan, dengan demikian, bahwa masyarakat pada umumnya tergantung kepada investasi dan keuntungan swasta untuk bisa bekerja. Pada gilirannya hal ini menerangkan mengapa negara dan pemerintah lokal harus  memfasilitasi  akumulasi  modal  untuk  memajukan  kepentingan  material  warga.    Posisi  bisnis  dalam  suatu politik  perkotaan  tidak  dapat ditinggalkan,  seperti  dikatakan  Stone: ”Although  the  nature  of  business  involvement extends from the direct and extensive to the indirect and limited, the economic role of businesses and the resources they control are too important for these enterprises to be left out completely” (Stone,1989:7).
Pada  saat  yang  sama  struktur  kelembagaan  juga  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam menciptakan arena pertumbuhan bersama. Sejumlah studi di Asia (Mahbubani,2007; Rodrik,1996), Latin Amerika (Grindle,2004;2007)  dan  Afrika  (Gray  dan  McPherson,2001)  memperlihatkan  peran  pemerintah  dalam menjalankan strategi supervisi birokrasi dalam menciptakan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.
Inti dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa  masalah  tidak  mungkin diselesaikan  semata - mata oleh pemerintah  atau  mekanisme  pasar,  tetapi  harus  melibatkan  organisasi - organisasi  yang  memiliki  kontrol  terhadap sumberdaya yang diperlukan (Stoker,2000:98). Sumberdaya tersebut bisa berasal dari organisasi pemerintah atasan maupun  organisasi  privat.  Studi  tentang  pemerintahan  lokal  di  Amerika  menunjukkan  pemerintah  kota  berupaya untuk  mengembangkan  koalisi  diantara  aktor - aktor  public,  privat  dan  masyarakat  (Stoker,  1995;  2000; Stone,1995).  Manfaat  didefinisikan  oleh  partisipan  dari  organisasi  yang  terlibat  dalam  network.  Pemerintah  kota
menjadi  hub  yang  menghubungan  kepentingan - kepentingan  yang  ada.  Pemerintah  kota  sebagai network’s  leader harus dapat menjamin bahwa tiap - tiap sektor dapat memenuhi fungsi sosial mereka dan pada saat yang sama harus bertanggungjawab akan adanya ekternalitas negative, seperti misalanya masalah lingkungan.
Dalam  pandangan  Judd  (2000)    politik  perkotaan  lebih  mencerminkan  politik  internal  daripada  tekanan eksternal.    Pandangan  ini  mengaitkan  hubungan - hubungan  dalam  tata  pemerintahan  dalam  politik  perkotaan. Dalam  sistem  politik  transisional  kota  Surakarta,  tentu  saja  kajian  tentang  bagaimana  dinamika  pertumbuhan  itu dibentuk  menjadi  lebih  penting  dipahami.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  kajian  ini  penting.  Pertama,  peran pemerintah  ditentukan  oleh  hubungan  produksi  yang  dimilikinya.  Hubungan  ini  menentukan  kebutuhan pemerintah  akan  sektor  swasta  sebagai  mitra  untuk  membangun  kota,  karena  mereka  menguasai  sektor  produksi dalam  ekonomi.    Kedua,  perilaku  pemerintah  bisa  dipengaruhi  oleh  tiga  kekuatan:  bisnis,  organisasi  politik,  dan gerakan  sosial  (Fainstein  and  Fainstein  1983).  Meskipun  kepentingan  bisnis  merupakan  pusat  dari  motivasi gerakan pertumbuhan ekonomi kota, ada hambatan dari kekuatan voting masyarakat yang dipengaruhi organisasi politik dan gerakan sosial. Hambatan ini menggerakan pemerintah untuk bertindak dalam posisi yang lebih dapat mengakomodasikan kepentingan - kepentingan dari tiga kekuatan tersebut secara labih seimbang. Dalam melakukan hal  ini  penciptaan  dinamika  ekonomi  lokal  menjadi  kepentingan  bersama.  Untuk  itu  dibutuhkan  penciptaan  visi sebagai rallying point bagi munculnya sinergitas dinamika ekonomi lokal.

## 3. Temuan Penelitian
Tema  pembangunan  yang  diangkat  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Kota Surakarta  2010 – 2015  adalah Pengembangan  Manifestasi  Karakter  Budaya  Jawa  Dalam  Tata  Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Untuk Mendukung Tata Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera. Tema pembangunan kemudian  dimanifestasikan  ke  dalam  tiga  prioritas  utama  yaitu  :  penguatan  ekonomi  kerakyatan;  pengembangan budaya  jawa  untuk  menguatkan  citra  Kota  Surakarta  sebagai  kota  budaya;  dan  pengembangan  Kota  Surakarta sebagai  Kota  Budaya  yang  berbasis  lingkungan  ( eco - cultural  city). Dalam  bahasa  yang  sederhana, pengejawantahan “Solo Masa Depan Adalah Solo di Masa Lalu” adalah seperti yang dikatakan Joko Widodo “kita akan  menjual  Solo  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat.”  (Wawancara,16  Februari  2006).  Secara lebih rinci dikatakan bahwa,
Dengan karakter solo masa lalu nya ya itu..karakter jawanya. Itu track kita itu yang mau kita bangun itu. Positioningnya itu disitu nanti. Juga sebagai diferensiasinya dengan kota lain itu juga disitu. Saya enggak mau  solo  sama  dengan  Semarang.  Solo  sama  dengan  jogja.  Solo  sama  dengan  klaten.  Harus  beda.  Ini yang  nanti  akan  menggampangkan  kita  kalau  sudah  positioning.  Sudah  diferensiasi.  Gampang  untuk membranding  kotanya.  Mau  bangun  promosinya  gampang.  Mau  membangun  networkingnya  gampang. (wawancara 9 Agustus 2009).
Eco  Cultural  City menjadi  tema  penataan  kota  Surakarta  secara  holistik.  Pengembangan  kota  dengan menggunakan  konsep seperti  ini  menekankan pada kekuatan karakter budaya dan lingkungan. Pertumbuhan  kota menjadi “hutan beton” berusaha untuk dihindari dengan melakukan penghijauan. Perwujudan konsep ini dilakukan dengan menata lingkungan kota sesuai dengan tata kota Solo di masa lalu. Taman - taman kota yang menjadi ikon

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 61-70
keindahan  kota  Solo  di  masa  lalu  seperti  taman  Balekambang,  taman  Tirtonadi  dan  taman  Jurug  direvitalisasi dalam merengkuh keindahan kota Solo dimasa lalu. Di tingkat perkampungan sementara tanaman - tanaman buah - buahan.  Jalan - jalan  kota  diperindah  dengan  penataan  taman - taman  kecil  dipinggiran  jalan  dan  dikombinasikan dengan  tanaman  pelindung  Jenis  tanaman  pelindung  memiliki  masa  tumbuh  sangat  cepat  dan  belum  banyak dikembangkan di daerah lain, yakni jenis eucalyptus.
Bagian penting dari wajah kota Surakarta di masa lalu adalah pasar. Ada puluhan pasar yang sampai saat ini masih bertahan namun mulai terdesak eksistensinya oleh perkembangan pasar modern. Pasar - pasar utama seperti pasar Gede dan pasar Legi, merupakan pasar grosir yang menjadi tujuan tidak saja pedagang - pedagang kota Solo tapi juga kota - kota sekelilingnya. Disamping itu ke dua pasar ini juga telah menjadi ikon budaya, bukan saja karena arsitekturnya yang unik, tapi juga wisata kuliner yang ditawarkan. Pasar Gede Hardjonegoro atau yang biasa dikenal dengan Pasar Gede Solo adalah salah satu bagian penting sejarah kota Solo. Dirancang oleh arsitek Belanda bernama Thomas Karsten, Pasar Gede mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada 1930. Pasar ini pun menjadi pasar tertua di Solo. Nama Hardjonegoro diambil dari nama seorang abdi dalem keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT Hardjonegoro dari Keraton Surakarta. Oleh sebab itu Pasar Gede Solo juga menjadi sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Solo pada waktu itu. Tepat di depan Pasar Gede terdapat sebuah kelenteng terbesar di Solo.  Sejak berdiri Pasar Gede menjadi pusat perdagangan antara masyarakat pribumi, China dan Belanda. Meski sempat mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan, termasuk setelah sempat terbakar pada tahun 2000, Pasar Gede tetap sebagai pasar tradisional termegah di Solo. Arsitektur aslinya pun tetap dipertahankan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sangat  puas dengan hasil penataan Pasar Gede. Pasar ini sampai sekarang tetap menjadi primadona perekonomian rakyat di Kota Solo, serta mampu bertahan di tengah terpaan modernisasi. Dalam pandangan Gita Wiryawan, “Bangunan yang kokoh, rapi, nyaman dan bersih sangat menopang terjadi transaksi. Nilai transaksinya mencapai Rp 4 miliar dengan bentuk retail dan grosir” (Sindo Jumat,20/1/2012) .
Figur 3.1.Pasar Gede
Pasar  Klewer  merupakan  pasar  kain  terbesar  di  Jawa  Tengah,  dan  telah  lama  menjadi  tujuan  wisata. Pasar  unik  yang  lain  adalah    pasar  Triwindu  merupakan  pasar  barang  antik.  Revitalisasi  pasar  dimulai  dengan penataan  fisik  bangunan pasar dikembalikan kepada pola arsitektur lama  yang khas Solo, yang disebut “Podang Kaneman” yaitu kombinasi warna cat kuning, hijau dan merah menjadi aksen yang menonjolkan sisi budaya Jawa yang kuat. Bangunan ini juga didesain dengan atap sirap untuk menunjukkan nilai tradisi bangunan Jawa. Makna dari  revitalisasi  pasar  tidak  saja  memberikan  kesempatan  pengambangan  ekonomi  rakyat,  tetapi  ekonomi  rakyat yang  berbasis  budaya.  Orang  pergi  ke  pasar  tidak  saja  untuk  melakukan  transaksi  ekonomi,  tapi  juga  menjalin hubungan sosial, seperti di masa lalu.

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 61-70
Figur 3.2. Pasar Triwindu
Surakarta  memiliki  potensi  budaya  yang  sangat  beragam.  Kekayaan  budaya  yang  berupa  benda  budaya ( tangibels ) berupa cagar budaya dan benda budaya. Ada 4 kawasan cagar budaya dan 32 benda budaya berupa bangunan. Potensi budaya  yang intangibles berupa norma dan nilai tradisi. Perkembangan komunitas budaya ada lebih  341  kelompok  dan  beberapa  sanggar  seni  (5  sanggar  utama)  dengan  anggota  lebih  dari  11.320  orang. Revitalisasi aktivitas kesenian lokal ini juga  mendapatkan perhatian  yang khusus. Belajar dari banyak kota dunia even - even lokal  kemudian dikemas dalam bentuk  festival  yang  mampu  memberikan tontonan  yang  menarik bagi warga masyarakat. Even - even ini kemudian dijadikan kegiatan tahunan yang menjadi bagian kalender kebudayaan kota Surakarta. Beberapa even yang kemudian mendunia adalah: Solo Batik Fashion, SBC (Solo Batik Carnival), SIEM  (Solo  International  Ethnic  Music),  dan  SIPA  (Solo  International  Performing  Arts).  Pemerintah  kota Surakarta membantu pengembangan sanggar - sanggar kesenian yang telah ada sejak dulu sebagai pendukung even - even  di  atas.    Untuk  itu  atraksi - atraksi  lokal  juga  direvitalisasi  untuk  memberikan  nilai  tambah  pada  kegiatan - kegiatan tersebut. Barangkali patut disebut Grebeg Surodiprajan dan Kirab Apem Sewu yang sukses berkembang dari  kegiatan  kampung  menjadi  festival  tahunan  kota.  Bahkan  Haul  Habib,  yang  dilunya  dilakukan  dalam lingkungan  kampung  (  Pasar  Kliwon),  kini  menjadi  agenda  tahunan  yang  dihadiri  ribuah  peziarah  dari  berbagai kota.

## 4. Pembahasan Hasil Penelitian
Pembangunan  kota  Surakarta  memiliki  tujuan  membangun  kota  yang  secara  ekonomi  kompetitif (Prihantika  dan  Harjosukarto  2011:80).  Visi  Solo  sebagai  kota  budaya  menjadi  dasar  7  strategi  yang  dijadikan acuan:    (1)  kompetensi  ekonomi.  Perkembangan  GDP  yang  terus  menanjak  merupakan  bagian  dari  strategi  ini. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dari strategi ini. Diikuti tiga langkah pembangunan (manajemen produk,  merek  dan  pelayanan).  Untuk  menjalankan  tiga  langkah  manajemen  pembangunan  ini,  tiap  SKPD didorong  untuk  mengembangkan  program - program  yang  memiliki  dampak  yang  signifikan,  dan  diberi  alokasi
anggaran yang besar. Terutama program - program ini berkenaan dengan pembangunan infrasturktur yang berbasis visi Solo Masa Datang Adalah Solo Masa Lalu: pasar tradisional, terminal, dan taman. (2) meningkatkan kualitas sumberdaya  manusia  dan  tenaga  kerja.  Ini  dilakukan  dengan  membuat  OSS  (one  stop  service)  bagi  semua  jenis pelayanan publik, dan mengembangkan Solo Techno Park sebagai upaya untuk mendorong kota Surakarta sebagai pusat  inovasi  dan  pendidikan  vokasi  di  Indonesia.  (3)  membuat  asmosfer  bisnis  yang  baik.  Laporan  Bank  Dunia (2010)  menempatkan  Surakarta  sebagai  kota  nomor  dua  untuk  menjalankan  bisnis.  (4)  kualitas  infrastuktur  dan lingkungan.  Program  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  penunjang  kehidupan  masyarakat seperti  jalan,  jembatan,  sanitasi,  air  bersih,  manajemen  sampah,  penghijauan  dan  perumahan.  Termasuk  dalam program  ini  adalah  relokasi  hunian  di  bantaran  Bengawan  Solo.  (5)  sistem  keuangan,  perbankan  maupun  non - perbankan untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat. Hasilnya, Surakarta menempati posisi tertinggi secara nasional pada indikator lembaga keuangan dan perbankan. (6) Inovasi. Banyak inovasi dihasilkan, baik dari aspek manajemen  produk,  manajemen  merek  maupun  manajemen  pelayanan.  (7).  Internasionalisasi  dan  aksesabilitas terhadap  sumberdaya  global.  Strategi  ini  dijalankan  dalam  2  langkah,  yaitu  fisik  maupun  non - fisik.  Untuk  itu  di masa  walikota  Joko  Widodo  berusaha  keras  untuk  menjadi  anggota  organisasi  internasional  kota  warisan  dunia, dan  diterima  pada  tahun  2006.  Untuk  menunjang  program  ini,  kegiatan    internasional  dijadikan  kegiatan  rutin setiap  tahun:  kegiatan  kesenian  seperti  festival  music  dunia  dan  festival  tari  tradisional  dunia,  serta  konferensi internasional seperti konferensi menteri perumahan dunia.
Sejak  tahun  2004  organisasi  non  pemerintah  yang  terdaftar  di  kota  Surakarta  lebih  dari  100  buah. Menurut  catatan  kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan  Masyarakat  (Kesbanglinmas)  perkembangan  LSM meningkat  tajam  setelah  tahun  1999  ketika  keterbukaan  politik  membuat  lingkungan  sosial  dan  politik  kondusif bagi  aktivitas  LSM.  Tidak  ada  catatan  yang  pasti  mengenai  jumlah  LSM  di  kota  Surakarta,  tetapi  menurut  staf Kesbanglinmas  Surakarta,  pendaftaran  kelompok - kelompok  Asosiasional  ini  mencapai  tingkat  tertingginya  pada era 1999 - 2000.
Nampak  perkembangan  masyarakat  sipil  merupakan  bagian  dari  proses  demokratisasi  pengambilan keputusan.  Keterbukaan  pemerintah  kota  Surakarta  terhadap  keberadaan  lembaga - lembaga  advokasi  membuat proses perumusan program dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran. Pemerintah kota  bersama  lembaga - lembaga  advokasi  mengambil  inisiatif  untuk  mengetahui  kebutuhan  dan  harapan masyarakat,  yang  pada  gilirannya  dimanfaatkan  untuk  merancang  program - program  pembangunan.  Untuk  itu diadakan focus  group  discussion (FGD)  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  peran masyarakat  dan  proses  penyerapan  aspirasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam  melaksanakan kegiatan  pemerintah  selalu  melibatkan  lembaga - lembaga  kemasyarakatan  yang  memang  telah  berkecimpung  di bidang tersebut.
Pola partisipasi ini juga dikembangkan dengan memanfaatkan komunitas - komunitas yang sudah ada dan dikelola dengan profesional, hal ini terutama terjadi pada bidang - bidang kesenian. Pada dasarnya semua kegiatan dengan  skala  besar  yang  bukan  merupakan  kegiatan  rutin  pemerintah  kota  dilakukan  dengan  memanfaatkan profesionalitas  swasta.  Dengan  cara  ini  manajemen  program  bisa  dikelola  dengan  sangat  profesional  melalui bantuan tenaga - tenaga trampil swasta. Ada dua keuntungan yang didapatkan dari cara - cara semacam ini. Pertama,

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 61-70
biaya  yang  bisa  dihemat  sangat  signifikan,  dibandingkan  kalau  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak  swasta; kedua,  ini  merupakan  cara  untuk  melatih  serta  membiasakan  pejabat  publik  untuk  bekerja  secara  profesional seperti  rekan - rekan  swasta  mereka.  Dalam  salah  satu  wawancara  dengan  Joko  Widodo,  ketika  masih  menjabat sebagai walikota, dikatakan bahwa dalam bidang kesenian komunitas seni diikutsertakan secara langsung, karena mereka telah bekerja secara profesional dan memiliki jejaring yang luas
“..menejemen  pake  orang  bisnis  yang  ikut  dalam  komunitas  disitu.  Jadi  diorganisasi  sendiri.tapi  ketua tetap  pemerintah.  Saya  sudah  pesan  seperti  itu.  Jangan  ikut - ikut  jika  tidak  mengerti.  Serahkan  pada manajer  masing - masing.  Soalnya  kalo  diserahkan  EO  itu  harganya  mahal  sekali.  Tiga  kali  lipat”. (wawancara 7 Agustus 2009).
Kegiatan - kegiatan  seperti  ini  pada  dasarnya  untuk  menciptakan  industri  baru  di  bidang  kesenian,  yang menjadi ikon kota Surakarta,  maupun di bidang industri kecil. Walikota Joko Widodo melihat  kesempatan  untuk meningkatkan segmen industri kreatif bidang kesenian ini. Pengalaman negara lain dipakai sebagai pelajaran yang baik:
“Karena di negara seperti Rusia dan China sudah menjadi industri. Pertunjukan itu sudah milik industri. Artinya mereka mendapat keuntungan dari situ. Bisa hidup dari situ Seperti festival yang di Korea itu. Itu saya lihat mereka sudah berjalan 11 tahun. Saya tanya mulanya seperti apa. Dia mulanya disuntik 2M oleh pemerintah.  Kedua  disuntik  lagi  5M  dari  pemerintah..  tapi  yang  ketiga  sudah  gak  disuntik..karena  dia sudah dapat sponsor.. sudah habis 20M bisa sendiri. Sekarang dia hasilnya kurang lebih 200M per tahun. Jadi  mereka  sudah  mendapat  income.  Jadi  sudah  dilepas.  Gak  ada  budget.  Saya  disini  juga sama”(Wawancara, 7 Agustus 2009).
Bagaimana posisi komunitas  dalam perhelatan  yang dilakukan even - even besar, dapat kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh komunitas Solo Batik Carnival.
SBC  Community  dibentuk  tahun  2008  lalu  saat  ini  telah  menghasilkan  karya  seni  dengan mengkolaborasikan  berbagai  cabang  kesenian  mulai  dari  tari,  musik,  karawitan,  teater  hingga  modeling.  SBC diracang  untuk  menjadi  karnaval  tingkat  dunia.  SBC  belajar  dari  Jember  Fashion  Carnival,  dengan mengembangkan keunikan tersendiri, yaitu kostum yang berbasis batik.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  tahunan  SBC,  komunitas  SBC  berperan  sebagai  panitya.  Panitya  bertugas mulai perencanaan sampai pelaksanaan karnaval, Para peserta, sebagaian besar dari warga masyarakat, diwajibkan mengikuti  workshop  merancang  kostum  selama  berbulan - bulan.  Kemudian  kostum  karnaval  yang  dirancang  dan buat  peserta  mereka  pakai  sendiri  pada  waktu  carnaval  berlangsung.  Selama  workshop  berlangsung  peserta dibimbing  oleh  instruktur - instruktur  yang  berpengalaman  dibidangnya.  Ada  desianer,  make  up  dan  hair  do, kareografi, musik, dan kepercayaan diri. Pemerintah berperan sebagai fasilitator.

## Simpulan
Kota Surakarta  merupakan salah satu kota  yang penting dalam kajian pengembangan visi budaya dalam pembangunan  kota.  Penelitian  ini  menemukan,  strategi  merangkul  semua  kalangan    telah  berjalan,  berakar  dari level  yang  paling  bawah  di  tingkat  RT,  desa,  kecamatan  sampai  kota.  Inklusi  juga  berjalan  melalui  intensifnya public hearing antara  pemerintah  kota  dan  komunitas.  Berjalannya proses  ini  di  Kota  Surakarta  ini  tidak  lepas dari kemampuan pemerintah kota dalam melakukan networking dengan semua kelompok dalam masyarakat.
Karakter  sosial  politik  warga  Surakarta  yang  sangat  aktif  dalam  organisasi  paguyuban,  membuat pendekatan kelembagaan pemerintah kota dapat dilaksanakan dengan efektif. Di Surakarta, paguyuban tidak hanya menjalankan  fungsi  sosial,  seperti  pemersatu  antar  profesi,  misal  pedagang  pasar,  tukang  becak,  pedagang  kaki lima,  dan  bisnis,  maupun  fungsi  ekonomi,  seperti  dana  bergulir  dan  arisan,  tetapi  juga  berfungsi  secara  politik sebagai  wadah kepentingan  warga. Di sisi lain, terdapat tradisi NGO  yang  kuat dan  kritis  yang intens  mengawal berjalannya pemerintahan
Citra  mempengaruhi  prioritas  pembangunan  kota  dari  dua  sisi.  Dari  perspektif supply - side ,  pemerintah kota menetapkan visi yang berorientasi budaya (Solo di masa depan adalah Solo di masa lalu) menuju eco - cultural city yang diejawantahkan melalui dua aktivitas utama, yaitu pengembangan infrastruktur pendukung (revitalisasi pasar  tradisional,  terminal  dan  taman)  dan  pengembangan  event  budaya  secara  kolosal  seperti  SBC,SIEM  dan SIPA.  Sedangkan  dari  perspektif demand - side ,  nampak  perkembangan  masyarakat  sipil  merupakan  bagian  dari proses  demokratisasi  pengambilan  keputusan  di  Surakarta.  Keterbukaan  pemerintah  kota  Surakarta  terhadap keberadaan  lembaga - lembaga  kemasyarakatan  membuat  proses  perumusan  program  dan  pelaksanaannya  dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran. Disamping itu  pemerintah kota bersama komunitas - komunitas yg ada mengambil inisiatif bersama - sama berupaya untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk merancang kegiatan - kegiatan. Governance yang mendasarkan diri pada mutual trust ini  merespon  tuntutan  masyarakat  dengan  strategi  inklusi  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan yang ada ( identification - base trust).
Citra yang dibangun Pemerintah kota juga digunakan untuk memobilisasi gerakan pelembagaan kegiatan budaya yang bergerak dalam kerangka visi Solo past is Solo future .  Komunitas - komunitas yang telah ada dalam masyarakat berkembang mengikuti fasilitasi yang diberikan pemerintah kota. Tumbuhnya industri pariwisata dan perhotelan  bisa  terjadi  dalam  kerangka  politik  inklusi  pemerintah  kota  Surakarta.  Dalam  kerangka  berfikir  yang seperti  ini,  visi Solo  past  is  Solo  future mampu  merangkum  kebijakan  pro - investasi  dan pro - poor dalam  satu kerangka kebijakan yang saling terkait dan saling menguatkan.

## Jurnal Ilmu Sosial

## Kepustakaan
Grindle,  M.S.  (2004) Despite  the  Odds: Contentious  Politics  and  Education  Reform ,  Princeton  University  Press,
Princeton NJ.
Grindle, M.S. (2007) Going Local: Decentralization, and the Promise of Good Governance , Princeton University Press, Princeton NJ.
Mahbubani, K. (2007) ‘From Confucius to Kennedy: principles of East Asian governance’, in East Asian Visions:
Perspectives on Economic Development, eds I. Gill, Y. Huang and H. Kharas, World Bank, Washington DC: 188 – 203.
Prihantika, Ita dan Harjosukarto, Suhartono. Journal of A dministrative Science & Organization
Volume 18, Number 1 January 2011, Page 74 - 87
Rodrik, D. (1996) ‘Understanding economic policy reform’, Journal of Economic Literature 34 (1): 9 – 41.
Stoker, G. (1995) ‘Regime Theory and Urban Politics’, in D. Judge (ed.), Theories of Urban Politics. London:
Sage, pp. 54 – 71.
Stoker, G. (2000) ‘Urban Political Science and the Challenge of Urban Governance’, in J. Pierre (ed.), Debating
Governance. Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 91 – 109.
Stone, C.N. (1995) ‘Political Leadership in Urban Politics’, in D. Judge (ed.), Theories of Urban Politics . London:
Sage, pp. 96 – 116