## MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
POTENSI DI ERA OTONOMI
Oleh : Eddy Suryanto, HP.

## Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

## ABSTRAK  :
Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas  yang  mempunyai  potensi  tinggi  untuk  pengembangan  hutan  rakyat dan  dengan  sentra-sentra  industri  pengolahan  kayu  disamping  lahan  milik masyarakat,  lahan  terlantar  dan  kawasan  hutan.  Untuk  menggali  potensi hutan  rakyat  diperlukan  suatu  perencanaan  dan  strategi  pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.
Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.

## PENDAHULUAN
Maraknya  bencana  alam  berupa  banjir  dan  tanah  longsor  di  beberapa  daerah  di Indonesia  akhir-akhir  ini  sedikit  banyak  menyadarkan  bahwa  telah  terjadi  kerusakan sumber  daya  alam  di  daerah-daerah  tertentu  yang  pada  akhirnya  menimbulkan ketidakseimbangan  ekosistem  lingkungan,  banjir  dan  tanah  longsor  di  daerah  lain. Eksploritasi  sumber  daya  alam  yang  berlebihan  dapat  membawa  bencana  bagi  kehidupan manusia.  Barangkali tak terpikirkan  bahwa  perusakan  hutan akan  mendatangkan  bencana. Baru  setelah  datang  bencana  alam,  kesadaran  masyarakat  akan  pentinganya  pemeliharaan hutan muncul.
Era otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah    khususnya  di  dalam  pasal  7  ayat  (1)  yang  memberikan kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  seluruh  bidang  pemerintahan  kecuali  bidang politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiscal,  agama  serta kewenangan bidang lain. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa kewenangan bidang lain tersebut antara lain: konservasi dan pendayagunaan sumber daya alam. Dengan dijiwai
semangat  tersebut  di  atas,  maka  pemerintah  pusat  dapat  menyerahkan  sebagian  urusan  di bidang  kehutanan  kepada  daerah  dengan  mengacu  prinsip  efektif    dan  efisien,  artinya sepanjang  daerah  mampu  sebagai  unit  managemen  dari  urusan  kehutanan,  sebaiknya urusan tersebut diserahkan kepada daerah. Namun bila belum mampu, paling tidak urusan kehutanan yang bersifat operasional akan diserahkan kepada daerah dengan harapan untuk dapat memotovasi terwujudnya partisipasi masyarakat.
Pemerintah  telah  menggariskan  kebijakan  pembangunan  kehutanan  yaitu pembangunan  produksi  hasil  kayu  dan  non  kayu  diselenggarakan  melalui  upaya peningkatan  perusahaan  hutan  produksi,  hutan  rakyat,  hutan  tanaman  industri  dan  upaya peningkatan  produktivitas  hutan  alam  yang  didukung  oleh  penyediaan  bibit  tanaman unggul,  budidaya  kehutanan  yang  tangguh  serta  usaha  pengamanan  hutan.  Peningkatan partisipasi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan pada kegiatan perhutanan sosial adalah merupakan salah satu strategi pembangunan kehutanan yang mengutamakan aspek peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  samping  aspek  teknis,  aspek  ekonomi, lingkungan dan keanekagaraman Hayati (Hendarsun, 1997: 12-14).
Arah  kebijakan  pembangunan  hutan  rakyat  diarahkan  pada  wilayah-wilayah prioritas  yang  mempunyai  potensi  tinggi  untuk  pengembangan  hutan  rakyat  dan  dengan sentra-sentra industri : pengolahan kayu di samping lahan milik masyarakat, lahan terlantar di  luar  kawasan  hutan.  Perkembangan  dewasa  ini,  kebutuhan  akan  kayu  sebagai  bahan bangunan  dan  untuk  kayu  bakar  industri  cenderung  meningkat  sedangkan  pasokan  kayu dari  hutan  alam  dirasakan  mencukupi,  hal  ini  memberikan  peluang  bagi  pembangunan hutan rakyat.
Untuk itulah diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan  rakyat  guna  mendorong  dan  mewujudkan  nilai-nilai  usaha  perhutanan  rakyat  di lingkungan petani. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah antara lain :
1. Program  Bantuan  Penghijauan,  merupakan  langkah  awal  pembangunan  hutan  rakyat dengan penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat,
2. Hutan  kemasyarakatan,  merupakan  pemberian  kepercayaan  dan  akses  peluang  serta kesempatan  kepada  masyarakat  di  sekitar  hutan  untuk  dapat  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara  lestari  dalam  pemberian  Hak  Pengusahaan

## Hutan Kemasyarakatan (HPHKM)
3. Kredit Usaha Hutan Rakyat, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 49/Kpts-
II/97  pemerintah  telah  menyediakan  sarana  permodalan  berupa  kredit  lunak  usaha hutan rakyat.
Masih  banyaknya  lahan  kritis  yang  tidak  produktif  yang  disebabkan  antara  lain keterbatasan  pengetahuan  dan  ketrampilan  serta  permodalan  petani  maupun  pemanfaatan lahan  yang  kurang  tepat  sehingga  membawa  kehidupan  petani  kearah  semakin  tertinggal maka  dengan  pembangunan  usaha  hutan  rakyat  mempunyai  peluang  sekaligus mempercepat  penanganan  lahan  kritis,  kesempatan  kerja  dan  berusaha  bagi  masyarakat serta  meningkatkan  kesejahteraannya.  Seirama  dengan  meningkatnya  industri  perkayuan, meningkat  pula  kebutuhan  akan  kayu  baik  kayu  bakar,  kayu  pertukangan  maupun  kayu bahan  industri  lainnya.  Hal  tersebut  barang  tentu  akan  mendorong  petani  pemilik  untuk menebang  pohon  sebagai  penghasil  kayu  dan  menjualnya.  Dampak  dari  penebangan  ini akan  mengancam  kelestarian  fungsi  hutan  rakyat  maupun  kelangsungan  pemenuhan kebutuhan  kayu  jika  tidak  diimbangi  dengan  penanaman  kembali,  pengaturan  tebang  dan sistem pemasaran.
Berdasarkan  hal-hal    tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk membahas  potensi  pengembangan  hutan  rakyat  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Boyolali yang memiliki hutan negara seluas 18.009 Ha atau 17,74 %  dan  hutan rakyat kurang lebih 11.0449 Ha atau 10,82 %  dari seluruh luas wilayah. Meskipun luas hutan rakyat ini belum ideal,  menurut  ketentuan  UU  No.  :  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  yang  mensyaratkan kondisi  ideal  bagi  lahan  yang  berfungsi  sebagai  hutan  di  suatu  daerah  aliran  sungai minimal 30 %  dari luas wilayahnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Dasar Pengelolaan Hutan Rakyat
Hutan  adalah  suatu  lapangan  pertumbuhan  pohon-pohon  secara  keseluruhan merupakan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya  yang  ditetapkan pemerintah  sebagai  hutan  (Koesnadi  Hardjasoemantri,  1999:163–166).  Sedangkan  hutan rakyat  adalah  hutan  yang  tumbuh  di  atas  tanah  yang  dibebani  hak  milik  maupun  hak lainnya  dengan  ketentuan  luas  minimum  0,25  Ha  dan  penutupan  tajuk  tanaman  kayu- kayuan  lebih  dari  50  %  dan  atau  pada  tanaman  tahunan  pertama  sebanyak  minimal  500 tanaman (Hendarsun : 1997 : 12 – 14).
Dasar  hukum  yang  dipergunakan  dalam  pengaturan  kehutanan  adalah    Undang- undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  dimana  dalam  Pasal  1  yang menyebutkan  bahwa  kehutanan  adalah  sistem  pengurusan  yang  bersangkut  paut  dengan hutan  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan  yang  diselenggarakan  secara  terpadu.  Sementara Pasal  2  menentukan  penyelenggaraan  kehutanan  berdasarkan  manfaat  dan  lestari, kerakyatan,   keadilan,   kebersamaan,   keterbukaan   dan   keterpaduan.  Sedangkan tujuan
penyelenggaraan kehutanan menurut Pasal 3 adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :
a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan produksi yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung  dan  fungsi  produksi  untuk  mencapai  manfaat  lingkungan,  sosial  budaya  dan ekonomi seimbang dan lestari.
c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
Disamping  itu,  dasar  hukum  yang  lain  adalah  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkugan  Hidup  yang  mengatur  agar  lingkungan  hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, dapat menjadi penunjang hidup bagi rakyat  dan  bangsa  serta  makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan kualits  hidup  itu  sendiri.  Dasar  hukum  lainnya,  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan yang mengatur hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa  Indonesia  merupakan  kekayaan  yang  dikuasi  negara  dapat  memberikan  manfaat serbaguna  bagi  umat  manusia.  Karena  itu,wajib  disyukuri,  diurus  dan  dimanfaatkkan  secara optimal  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  bagi  generasi sekarang  maupun  yang  akan  datang.  Dalam  penyelenggaran  kehutanan,  pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hutan, dengan ketentuan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP).    Oleh    karena  Peraturan Pemerintah  yang  dimaksud  sampai  saat  ini  belum  ada  maka  PP  Nomor  62  tahun  1998 tentang  Penyerahan  sebagian  Urusan  Pemerintah  di  Bidang  Kehutanan  dipergunakan sebagai  acuan.  PP  tersebut  dimaksud  guna lebih meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah
secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam  upaya  meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya  di  bidang kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan rakyat dan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.
Pengaturan perundang-undangan lain yang mengatur kehutanan antara lain :
a. Peraturan  Daerah  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali,
b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 40/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jendral  Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor : 02/Kpts/V/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat.
c. Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  522.4/1001/Bangda  tentang  Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Penghijauan di Tingkat Desa.
2. Potensi Pengembangan Hutan Rakyat
Menurut Hendarsun, secara umum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan usaha hutan rakyat ditemui beberapa hambatan antara lain :
a. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha hutan rakyat.
b. Lemahnya penanganan pasca panen termasuk pemasaran hasil produksi hutan rakyat.
c. Luas pemilikan lahan masyarakat, khususnya di Jawa yang relatif kecil.
d. Keterbatasan modal masyarakat dalam mengembangkan usaha hutan rakyat.
e. Keterbatasan  masyarakat  tentang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pengembangan pengelolaan hutan rakyat,
f. Belum diketahuinya potensi bagi pengembangan hutan rakyat.
Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  1999  mengisyaratkan  bahwa pembangunan hutan rakyat dipakai sebagai dasar upaya peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka  mendukung  keberhasilan  upaya  pengembangan  hutan  rakyat  maka  ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pengembangan  hutan  rakyat  dalam  rangka  rehabilitasi  lahan  dan  konservasi  dengan dirintisnya  pembangunan  hutan  rakyat  melalui  program  bantuan  penghijauan  dengan sasaran  lokasinya  pada  daerah  yang  mempunyai  kemiringan  lebih  dari  45  %    dengan lapisan  tanah  yang  tipis  dan  tanah  yang  terlantar  lainnya  (di  Boyolali  di  daerah Gondang Rawe, Kecamatan Andong).
b. Pengembangan  hutan  rakyat  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  kayu  sebagai  bahan baku industri, upaya ini ditempuh melalui (a) pembuatan unit-unit percontohan model pengelolaan  hutan  rakyat;  (b)  melalui  kredit  perhutanan  sosial,  (c)  hutan kemasyarakatan.
Guna mengetahui potensi pengembangan hutan rakyat perlu dibahas mengenai :
a. Faktor-faktor  pendorong  pengembangan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Boyolali  antara lain :
1. Potensi  wilayah  dimana  Kabupaten  Boyolali  jenis  tanahnya  didominasi  tanah  yang memiliki  karakteristik  mendua  mengalami  erosi  dan  cuarah  hujan  tinggi  dan topografi  bergelombang  sampai  berbukit.  Hal  ini  mendorong  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Boyolali  untuk  menggalakkan  penghijauan  termasuk  di  dalamnya adalah  hutan  rakyat.  Terlebih  bila  dilihat  penggunaan  lahan  untuk  hutan  di  Boyolali baru  27,82  %    dari  total  wilayah  hal  mana  kurang  ideal  menurut  UU  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  kehutanan  (Solo  Pos,  10-11  Februari  2003).  Disamping  itu, faktor  lain  adalah  kebijaksanan  pemerintah  dengan  adanya  PP  Nomor  :  62  Tahun
1998  tentang  Penyerahan  Sebagian  Urusan  Pemerintah  di  Bidang  Kehutanan Kepada Daerah termasuk di dalam urusan hutan rakyat.
2. Peluang atau Kesempatan
Tingginya  permintaan  bahan  baku  oleh  industri  pengolahan  kayu  yang  ada  di Kabupaten  Boyolali  sebesar  15.770  M3/bulan  (data  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Boyolali  tahun  2000)  merupakan  peluang  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali untuk  mengembangkan  hutan  rakyat  karena  adanya  jaminan  pemasaran.  Disamping itu  adanya  kebijakan  pemerintah  dengan  adanya  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  :  49/Kpts-II/1999  tentang  Pendanaan  dan  Usaha  Hutan  Rakyat memberi  peluang  dan  kesempatan  baik  bagi  masyarakat  utuk  mengembangkan hutan  rakyat  dimana  dana  yang  disediakan  dari  dana  reboisasi  besarnya Rp    3.250.000,-  /  tahun  dengan  bunga  6  %    per  tahun  dan  tenggang  waktu pengembalian 11 (sebelas) tahun.
3. Kelemahan atau Hambatan
Seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Hendarsun  tersebut  di  atas,  di  Kabupaten Boyolali  juga  mengalami  hambatan-hambatan  dalam  pengembangan  pengelolaan hutan rakyat yang antara lain adalah :
a.  Pemilikan  lahan  yang  relatif  sempit yang  hanya  berkisar  antara   0,3  Ha per
Keluarga,  menyebabkan  potensi  enggan  melakukan  kegiatan  hutan  rakyat mereka  lebih  menekankan  pada  tanaman  semusim  untuk  menopang  kebutuhan hidup  sehari-hari.  Hambatan  ini  sebenarnya  bisa  diatasi  dengan  pola  tumpang sari  dalam  mengembangkan  hutan  rakyat  yaitu  perpaduan  antara  kehutanan dengan   tanaman   pertanian   di   lahan   mereka,   sehingga   disamping   menanam
kayu-kayuan,  mereka  masih  bisa  menanam  tanaman  yang  berjangka  waktu pendek seperti polowijo, empon-empon dan lainnya.
b.  Kurangnya  pengetahuan  dan  ketrampilan  dimana  hal  ini  nampak  dari  tingkat pendidikan  penduduk  masih  didominasi  tingkat  SD  (39,25  %  )  dan  yang  belum atau  tidak  tamat  SD  (31,81  %  )  seperti  data  yang  diungkapkan  Dinas  Pendidikan
Nasional  Kabupaten  Boyolali.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber daya  manusia  masih  relatif  rendah  sehingga  diperkirakan  akan  menghambat pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat.
c.  Lemahnya   permodalan   dimana   hal   ini   nampak   dari   data   tahun   1999   di
Kabupaten  Boyolali  terdapat  keluarga  pra  sejahtera  sebanyak  59,44  %    dan keluarga  sejahtera  I  sebanyak  14,79  %    dari  33.662  Kepala  Keluarga  (KK).  Ini merupakan  indikator  lemahnya  permodalan  untuk  pengembangan  hutan  rakyat di  Boyolali.  Persoalan  ini  dapat  diatasi  dengan  menggunakan  mitra  usaha mengacu  pada  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Reboisasi  dan  Rehabilitasi  Lahan Nomor  :  02/Kpts/V/1997  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendanaan  dan  Usaha Hutan  Rakyat.  Mitra  usaha  adalah  koperasi  atau  badan  usaha  lain  yang membentuk usaha kemitraan dengan peserta kredit usaha hutan rakyat (petani).
Dari  uraian mengenai  potensi  pengembangan  pengelolaan  hutan  rakyat  tersebut  di atas  nampak  bahwa  Kabupaten  Boyolali  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk  pengembangan usaha hutan rakyat. Namun terlepas dari potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali, di era demokratisasi ini hendaknya pengembangan pengelolaan hutan rakyat hendaknya berpijak dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Hal  ini mengandung  makna  bahwa  pengelolaan hutan rakyat harus direncanakan bersama antara pemerintah dan rakyat untuk jangka waktu panjang   bukan   untuk  menghabiskan  dana anggaran yang berbentuk proyek. Di samping
itu  perlu  kehati-hatian  dalam  memilih  mitra  usaha  sebab  tidak  mustahil  akan  muncul “donator  mitra  usaha”  yang  berorientasi  pada  kepentingan  modal  dan  bukan  pada kepentingan pelestarian fungsi lingkungan (hutan).

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  Kabupaten  Boyolali  ternyata  potensial  untuk pengembangan  pengelolaan  hutan  rakyat  dimana  potnsi  itu  nampak  dari  faktor-faktor pendorong,  fakjtor  peluang  dan  faktor  hambatan  atau  kelamahan.  Disamping  itu  adanya fasilitas pemerintah berupa kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang  hutan  rakyat  menjadi  dasar  hukum  bagi  pengembangan  pengelolaan  hutan  rakyat di Kabupaten Boyolali.
Akhirnya,  pengembangan  pengelolaan  hutan  rakyat  niscaya  akan  berhasil  tanpa keterlibatan masyarakat di era demokratisasi ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hardjasoemantri,  K,  2001,  Hukum  Tata  Lingkungan,    Edisi  Ketujuh  Cetakan  Keeanam Belas, Gadjah Mada University Press.
Hendarsun, SS, 1997, Hutan Rakyat, Hutan Masa Kini dan Masa Depan, Makalah Dalam Seminar Nasional Hutan Rakyat, Medan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan

## Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41  Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  62  Tahun  1998  tentang  Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Reboisasi  dan  Rehabilitasi  Lahan  Nomor  :  02/Kpts/V/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat.
Surat Kabar Harian “SOLO POS” tanggal 10 dan 11 Februari 2003.