How to cite: Pugu, M. R. (2024). Literature Review: Strategi Pemasaran Meningkatkan Daya Saing bagi Produk Halal, Kedai-UMKM Halal, dan Pariwisata Halal. Syntax Literate . (9)5.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 5, Mei 2024

## ERA BARU KEMITRAAN INDONESIA-PASIFIK MUNGKINKAH PAPUA MENJADI
HUB DALAM KERANGKA DIPLOMASI INDONESIA DI PASIFIK
Melyana R. Pugu Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendapatkan analisa kemitraan Indonesia dengan negara- negara Pasifik dan prospek Papua menjadi Hub atau penghubung antara Indonesia dengan negara-negara  Pasifik.  Kepentingan  nasional  Indonesia  memungkinkan  juga  menjadikan Papua  sebagai  salah  satu  lokasi  strategis  untuk  menjadi  pintu  gerbang  dalam  skema kerjasama  yang  akan  terbangun  dalam  kerangka  Pacific  Elevation  yang  di  perkenalkan Indonesia tahun 2019 di New Zealand bagi politk luar negeri Indonesia ke negara-negara Pasifik. Dari sini konsep “Pacific elevation” secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya Indonesia  secara  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  dan  semakin  mengkokohkan persahabatan  dan  kemitraan  dengan  berbagai  mitranya  di  kawasan  Pasifik.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif  yang  didalamnya  menemukan  data-data berdasarkan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka  dan  literatur  baik  media  cetak  maupun elektronik  termasuk  data-data  melalui  internet.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  diolah dengan menggunakan teknik analisa Triangulasi data yaitu mengumpulkan, memverifikasi dan  menemukan  kebenaran  dalam  data  untuk  disajikan. Luaran  dari  penelitian  ini  adalah pentingnya  Indonesia  membangun  hubungan  kemitraan  dengan  negara-negara  Pasifik selatan dalam rangka pencapaian tujuan nasional Indonesia sehingga terbangun hubungan harmonis  di  kawasan  ini  dan  kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  terutama  budaya Melanesia  dapat  terbangun  dengan  baik  dengan  negara-negara  ini.  Disisi  lain,era  baru kemitraan  Indonesia  dengan  Pasifik  ini  memungkinkan  menjadikan  Papua  sebagai  pintu gerbang aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan negara-negara Pasifik Selatan sehingga semangat  Pacific  Elevation  ini  diharapkan  dapat  meminimalisir  isu-isu  terkait  Papua merdeka  yang  akan  mengganggu  stabilitas  dalam  negeri  Indonesia  dan  juga  di  fora internasional.
Kata Kunci: Era Baru, Diplomasi, Hub, Indonesia, Kemitraan, Pasifik, Papua

## Abstract
The purpose of this paper is to obtain an analysis of Indonesia's partnership with Pacific countries and the prospect of Papua becoming a Hub or liaison between Indonesia and Pacific countries. Indonesia's national interest may also make Papua one of the strategic locations to become a gateway in the cooperation scheme that will be built within the framework of the Pacific Elevation introduced by Indonesia in 2019 in New Zealand for Indonesian overseas politics  to  Pacific  countries.  From  here  the  concept  of  "Pacific  elevation"  can  simply  be interpreted as Indonesia's ongoing efforts to improve and further strengthen friendships and partnerships with its various partners in the Pacific region. This research uses a qualitative research  method  in  which  it  finds  data  based  on  secondary  data  through  literature  and literature studies of both print and electronic media including data via the internet. The data collected is then processed using data triangulation analysis techniques, namely collecting, verifying and finding the truth in the data to be presented. The output of this research is the importance of Indonesia building partnership relationships with south Pacific countries in
order to achieve Indonesia's national goals so that harmonious relations are built in the region and  economic,  social  and  cultural  activities,  especially  Melanesian  culture,  can  be  well established with these countries. On the ot her hand, this new era of Indonesia's partnership with the Pacific allows Papua to become a gateway for economic, social and cultural activities with South Pacific countries so that the spirit of Pacific Elevation is expected to minimize issues related to an independent Papua that will disrupt Indonesia's domestic stability and also in the international environment or international forums.
Keywords: New Era, Diplomacy, Hub, Indonesia, Partnership, Pacific, Papua

## Pendahuluan
Sebagai  negara  kepulauan  Indonesia  adalah  partner  Pasifik  untuk  isu  yang  menjadi perhatian  bersama  seperti  perubahan  iklim,  kenaikan  permukaan  air  laut,  kemaritiman  dan pembangunan  berkelanjutan.  Kawasan  Pasifik  khususnya  Pasifik  Selatan  memiliki  keindahan alam yang mempesona diantara berbagai negara-negara kecil kepulauan ini seperti Tonga, Cook Islands, Tuvalu, Fiji, Palau, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Nauru, dan lainnya. Layaknya negara-negara dengan rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia, maka negara-negara ini pun memiliki adat istiadat yang kuat diatas wilayah mereka dan sangat mempengaruhi system social budaya  termasuk  politik  mereka  (Hutabarat,  2022).  Dalam  konteks  perubahan  iklim  saat  ini, negara-negara  kepulauan  ini  menghadapi  ancaman  naiknya  permukaan  air  laut  yang  dapat menimbulkan  bencana  alam  yang  membahayakan  nyawa  manusia  dan  bukan  tidak  mungkin menghilangkan  tanah  leluhur  mereka  yang  sangat  dijaga  dan  dihormati.  Ancaman  perubahan iklim  yang  serius  ini  mengakibatkan  kesadaran  negara-negara  pasifik  untuk  membangun kerjasama dengan negara lain termasuk dengan Indonesia.
Salah  satu  negara  yang  telah  merasakan  dampak  naiknya  permukaan  air  laut  adalah Kiribati.  Perubahan  iklim  yang  terjadi  di  wilayah  Kiribati  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  sebagian  besar  masyakarat  Kiribati  melakukan  migrasi,  baik  di  dalam  wilayah Kiribati maupun ke luar negeri. Dikarenakan erosi merusak tanaman pangan, air laut membanjiri kolam air tawar dan warga terpaksa mengungsi.Di dalam negeri, mayoritas masyarakat Kiribati melakukan  migrasi  ke  Tarawa  Selatan  dan  Kiritimati.Tujuan  emigrasi  dari  sebagian  besar masyarakat Kiribati adalah Fiji, Selandia Baru dan Australia.Migrasi tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dikarenakan keberlanjutan dari fenomena perubahan iklim yang berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan perekonomian dan kebudayaan dari masyarakat Kiribati serta melanjutkan kehidupan yang lebih baik dalam hal pekerjaan maupun pendidikan di wilayah urban seperti Tarawa Selatan dan Kiritimati atau di wilayah negara lain seperti Fiji, Selandia Baru dan Australia  (Wardhani  et  al.,  2018).  Presiden  Anote  Tong  memiliki  visi  yakni  “Migration  with Dignity” (Mengungsi secara Terhormat) yang diimplementasikan melalui penyediaan pendidikan berskala internasional bagi I-Kiribati yang berguna untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai salah  satu  kebijakan  pro-aktif  dalam  menangani  proses  perubahan  iklim.  Selain  itu,  Kiribati membeli tanah seluas 5.460 ha dari sebuah lahan di Vanua Levu (pulau terbesar kedua di Fiji) pada  tahun  2014  sebagai  tempat  penyimpanan  makanan  dari  I-Kiribati  dan  sebagai  tempat relokasi  untuk  masyarakat  Kiribati  serta  menjamin  ketahanan  pangan  saat  perubahan  iklim terjadi.
Isu perubahan iklim memang tidak pernah lepas dari negara Kepulauan Pasifik Selatan. Kondisi  geografis  yang  dikelilingi  lautan  membuat  negara-negara  di  kawasan  ini  tidak  hanya rentan terhadap level kenaikan air laut, namun juga peristiwa cuaca ekstrem seperti badai dan gelombang  tinggi  yang  sering  melanda  kawasan  samudra  Pasifik  (Hermon,  2015).  Dalam merespon hal ini, negara Kepulauan Pasifik Selatan tidak tinggal diam untuk mempertahankan kedaulatan  negaranya  dari  ancaman  iklim.  Negara-negara  tersebut  menandatangani  Deklarasi Majuro di ibukota Marshall Island. Dalam deklarasi tersebut, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan sepakat unuk menjadi pemimpin dalam mengatasi isu perubahan iklim (Wijayanti et al., 2022). Komitmen ini tertera pada poin ke delapan Deklarasi Majuro di mana mereka menyatakan bahwa “We commit to be Climate Leaders… to lead is to act.”
Negara-negara di pasifik memandang Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola isu maritime dan konservasi laut. Dampak  perubahan iklim menjadi ancaman nyata dan berbahaya bagi negara-negara di kawasan Samudera Pasifik, termasuk Indonesia. Hal itu ditekankan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar  Negeri  RI,  Duta  Besar  Desra  Percaya,  dalam  rangkaian  pertemuan  Konferensi  Tingkat Tinggi Pacific Islands Forum (KTT PIF) ke-50 di Funafuti, Tuvalu. Dalam pertemuan antara para Pemimpin  PIF  dengan  mitra  dialog  pada  Jumat  (16/8/2019),  Desra  menegaskan  komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan,  seperti  perubahan  iklim,  isu  kelautan  dan  bencana  alam.  Indonesia  juga  ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik.
KTT PIF ke-50 membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama di Pasifik, yakni keamanan regional, perubahan iklim dan keamanan maritim (Bayhaqi, n.d.). PIF mengesahkan Kainaki  II  Declaration  for  Urgent  Climate  Change  Action  dan  sepakat  untuk  menyusun 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent . Pertemuan juga menandakan serah terima keketuaan PIF dari  Nauru  (2018-2019)  kepada  Tuvalu  (2019-2020).  Pembahasan  isu  perubahan  iklim mendominasi  jalannya  KTT  PIF  tahun  ini.  Negara-negara  kepulauan  Pasifik  sangat  rentan terhadap ancaman perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian sangat besar, terutama akibat dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Kejadian bencana alam yang semakin intensif, hingga isu kemanusiaan di mana kehidupan masyarakat kepulauan terancam dan harus bermigrasi ke negara  lain.  Selain  itu,  negara-negara  PIF  juga  fokus  menyusun  posisi  bersama  untuk diperjuangkan  pada  pertemuan  COP25  mendatang.  Sejak  2001,  Indonesia  rutin  menghadiri pertemuan tahunan PIF bersama dengan Mitra Dialog lainnya, termasuk AS, RRT, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Indonesia selalu hadir dan berkontribusi aktif dengan bertukar pandang, berbagi pengalaman, dan menawarkan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara Pasifik. PIF merupakan forum kerja sama antar negara-negara di kawasan  Pasifik  yang  meliputi  18  negara/wilayah,  yaitu  Australia,  Kepulauan  Cook,  Fiji, Polynesia  Perancis,  Kaledonia  Baru,  Kiribati,  Kepulauan  Marshall,  Nauru,  Niue,  Federasi Mikronesia,  Palau,  Papua  Nugini  Selandia  Baru,  Kepulauan  Solomon,  Tuvalu,  Tonga,  dan Vanuatu.  Forum  ini  didirikan  pada  1971,  dan  bertujuan  memperkuat  kerjasama  dan  integrasi kebijakan  negara-negara  Pasifik.  Tujuannya,  mencapai  pertumbuhan  ekonomi,  pembangunan berkelanjutan,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  serta  keamanan  regional  bersama  (Tesa Oktiana Surbakti, 2019).
Indonesia adalah negara kunci untuk ikut memetakan kondisi dan mengendalikan dampak perubahan iklim di semua negara kepulauan dan negara pulau (Novianti et al., 2016). Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, menjadi kekuatan utama untuk mengatasi isu tersebut. Dengan bergandengan tangan di antara negara kepulauan dan negara pulau, Indonesia optimis semua dampak perubahan iklim yang sudah dan akan datang bisa diatasi ataupun dikendalikan. Dampak itu, terutama untuk yang akan terjadi di wilayah lautan dunia.Sebagai komitmen untuk membantu negara kepulauan dan negara pulau, Indonesia berani menggelontorkan dana senilai Rp14 miliar yang disalurkan melalui skema kerja sama dengan Badan  PBB  untuk  Pembangunan  (UNDP).  Dana  Rp14  miliar  tersebut  akan  digunakan  untuk membiayai  beragam  program  penanganan  dampak  perubahan  iklim  di  seluruh  negara  yang tergabung dalam Forum archipelagic and island states (AIS) yang di dalamnya beranggotakan 49 negara kepulauan dan negara pulau. Diketahui, Forum AIS berdiri pada November 2018 dengan Indonesia berperan sebagai inisiator. Dalam forum tersebut, terdapat 49 negara yang bergabung menjadi anggota. Di antaranya adalah Kuba, Pulau Comor, Siprus, Fiji, Guinea-Bissau, Jamaika, Madagaskar,  Selandia  Baru,  Papua  Nugini,  Saint  Kitts  dan  Nevis,  Sri  Lanka,  Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Timor Leste. Di dalam forum AIS, semua negara anggota  bisa  terlibat  dan  berkolaborasi  dengan  semua  pemangku  kepentingan  seperti  sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk menggali isu dan mencari solusi berkaitan dengan dampak perubahan iklim serta perlindungan laut di seluruh dunia (M Ambari, 2019).
Menurut Robert Keohane kerja sama terjadi ketika para actor baik negara maupun actor non-negara  menyesuaikan  perilaku  mereka  dengan  preferensi  pihak  lain  yang  actual  dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan (Keohane, 2006). Terdapat setidaknya dua tujuan kerjasama yaitu bahwa perilaku masing-masing actor diarahkan pada beberapa tujuan bersama dan kerjasama yang dibangun harus memberikan keuntungan atau imbalan yang menguntungkan bagi mereka yang bekerja sama.
Kerjasama Internasional menurut Kalevi Holsti dapat terwujud karena adanya pandangan bahwa  dua  atau  lebih  kepentingan,  nilai  atau  tujuan  yang  saling  bertemu  dapat  menghasilkan sesuatu,  dipromosikan  atau  dipenuhi  oleh  semua  pihak  sekaligus;  adanya  harapan  dari  suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; persetujuan atas masalah tertentu antara dua atau lebih dalam  rangka  memanfaatkan  persamaan  kepentingan  atau  benturan  kepentingan;  aturan  resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; transaksi  antarnegara  yang  dilakukan  untuk  mememuhi  tujuan  mereka  (Holsti,  1919) mengemukakan 4 ciri bentuk kerjasama yaitu :
1) Pemerintah berkejasama dengan alasan utama untuk mengurangi biaya (reducing costs) dan meningkatkan efisiensi (increase efficiency).
2) Kerjasama  juga  dapat  terjadi  dikarenakan  ada  ancaman  bersama  (common  threats)  atau masalah bersama (common problems).
3) Pemerintah  berkerjasama  dengan  alasan  untuk  mengurangi  kemungkinan  adanya  biaya negatif (reduce the negative cost) dari tindakan mereka terhadap negara lain.
4) Rasa  timbal  balik  (reciprocity)  sebagai  dasar  dari  terbentuknya  kerjasama  harmonisasi kebijakan.
Dalam  kajian  hubungan  internasional  setidaknya  ada  empat  bentuk  kerjasama  yang diketahui, yaitu: Kerjasama Global Adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam satu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global. Sejarah kerja sama global dapat ditelusuri kembali mulai dari terbentuknya kerja  sama  multilateral  seperti  yang  diperlihatkan  oleh  perjanjian  Westphalia  1648  dan merupakan akar dari kerjasama global.
Kerjasama Regional; Kerjasama Regional merupakan kerjasama antar negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Kerjasama tersebut bisa dalam bidang pertahanan tetapi bisa  juga  dibidang  lain.  Adapun  yang  menentukan  terwujudnya  kerjasama  regional  selain kedekatan  geografis,  kesamaan  pandangan  dibidang  politik  dan  kebudayaan  juga  perbedaan struktur produktivitas ekonomi. Kerjasama regional merupakan salah satu alternatif yang dapat dipergunakan dalam mengatasi kemiskinan dan kebodohan. 3. Kerjasama Fungsional Kerjasama fungsional, permasalahan atau pun metode kerjasamanya menjadi semakin kompleks disebabkan oleh  semakin  banyaknya  organisasi  kerjasama  yang  ada.Walaupun  terdapat  kompleksitas  dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam masalah kerjasama fungsional baik dibidang ekonomi maupun sosial, untuk pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik. Kerjasama fungsional  berangkat  dari  pragmatisme  pemikiran  yang  mensyaratkan  adanya  kemampuan tertentu  pada  masing-masing  mitra  dalam  kerjasama.  Dengan  demikian  kerjasama  fungsional tidak  mungkin  terselenggara  apabila  diantara  negara  mitra  kerjasama  ada  yang  tidak  mampu untuk mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan darinya oleh yang lain. Adapun kendala  yang  dihadapi  dalam  kerjasama  fungsional  terletak  pada  ideologi  politik  dan  isu-  isu wilayah. 4. Kerjasama Ideologis Pengertian ideologi menurut Vilfredo Pareto, adalah alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dan perjuangan kekuasaan.Dalam hal perjuangan  atau  kerjasama  ideologi  batas-batas  teritorial  tidaklah  relevan.  Berbagai  kelompok kepentingan berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum yang global. Lebih jauh lagi, dalam kerjasama Internasional, hal tersebut dapat didasari suatu perjanjian, namun apabila belum ada perjanjian, kerjasama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik reciprocity principle.
Sebagai panduan Peraturan Mentri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang  Panduan  Umum  Hubungan  Luar  Negeri  Oleh  Pemerintah  Daerah  yakni  Jenis-Jenis
Kerjasama  Internasional  oleh  Daerah.  Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  disebutkan  bahwa kerjasama  internasional  dengan  lembaga  diluar  negeri  dapat  berupa  kerjasama  atas  dasar penerusan kerjasama pemerintah pusat, yaitu dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan  hukum  di  luar  negeri  dan  mitra  pembangunan  luar  negeri  atau  kerjasama  lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.
Menurut Perwita dan Yani kerja sama internasional yaitu sistem hubungan yang dibuat berdasarkan  secara  kehidupan  internasional  serta  dibagi  ke  dalam  berbagai  macam  bidang. Contohnya  yaitu  bidang  ekonomi,  ideologi,  politik,  sosial  budaya,  kesehatan,  lingkungan hidup,keamanan  serta  juga  pertahanan.  Kerja  sama  internasional  menurut  Dougherty  dan Pfaltzgraff yaitu hubungan antar negara yang sedang dijalin serta tidak mempunyai unsur paksaan atau juga kekerasan. Dan juga disahkan dengan hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negara itu sendiri. Menurut holsti kerja sama internasional yaitu kolaborasi yang setiap negara melakukannya ketika melihat adanya masalah nasional yang sedang terjadi di negara tersebut. Masalah itu harus segera ditangani secara baik. Karena hal itu bisa juga mengancam  persatuan  serta  kesatuan  oleh  suatu  negara,  Maka  dari  itu  negara  akan  segera berusaha menyelesaikan masalah yaitu dengan menjalin kerja sama dengan lain negara.
Kerjasama  internasional  adalah  suatu  hubungan  (relationship)  yang  terjalin  dengan negara  lain,  mempunyai  tujuan  dan  harapan  yang  sama  untuk  menuju  kesejahteraan,  serta keuntungan untuk negara itu sendiri dan warga negaranya.Dari keuntungan-keuntungan itu, tentu warga negara dapat merasakan berbagai manfaat di dalamnya. berikut ini merupakan manfaat yang  dirasakan  warga  negara  dari  sebuah  kerja  sama  internasional:1.  Memajukan  serta meningkatkan perekonomian negara. hal ini bisa dilihat dai segi transaksi dan juga hasil ekspor impor  oleh  negara  tersebut;  2.  Mendapatkan  kesempatan  untuk  mempelajari  dan  mencari  tau pengetahuan  dan  teknologi  dari  negara-negara  maju;3.  Dari  kerjasama  internasional,  tentunya modal  dari  asing  akan  mudah  masuknya;  4.  Membuat  angka  permintaan  dari  suatu  produk meningkat  dengan  adanya  ekspor  impor  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  hal  ini  tentu  akan membuat  kondisi  ekonomi  suatu  negara  membaik;  5.  Berkesempatan  menaikkan  harga  dari barang  impor;  6.  Turut  mencerdaskan  tenaga  kerja  karena  tenaga  kerja  selalu  dituntut  untuk disiplin,  hasil  kerja  yang  bagus  karena  akan  diekspor  ke  negara-negara  lain;7.  Negara  yang memiliki jalinan kerja sama dengan negara lain akan mudah mendapatkan bahan-bahan produksi yang  kurang  memadai  dari  asal  negaranya.  yang  kemudian  dari  bahan  baku  tersebut  akan diproduksi menjadi bahan jadi yang menguntungkan; 8. Dengan adanya kerja sama antar negara ini akan semakin membuat lapangan pekerjaan menjadi luas, dan turunnya angka pengangguran di negara tersebut.
Pengertian Diplomasi adalah seni dalam bernegosiasi atau berunding yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arti diplomasi dapat juga  didefinisikan  sebagai  cara  untuk  menyampaikan  suatu  pesan  yang  punya  tujuan  khusus melalui  seorang  diplomat  dalam  perundingan.  Diplomasi  sangat  erat  hubungannya  dalam kegiatan  politik  luar  negeri  atau  hubungan  internasional  dengan  negara  lain.Diplomasi  adalah manajemen  hubungan  internasional  berupa  serangkaian  kebijakan  yang  dijalankan  oleh  suatu negara untuk mengamankan kepentingan melalui proses tawar-menawar, negosiasi, tindakan non- coercive,  korespondensi,  lobi,  kunjungan  dan  aktivitas-aktivitas  lainnya  yang  terkait,  saling menyampaikan  cara  pandang  dan  penggalangan  dukungan  publik.  Diplomasi  merupakan  ilmu mengenai  hubungan  antar  negara  yang  tercipta  sebagai  hasil  timbal  balik  kepentingan- kepentingan, dari prinsip-prinsip hukum antar negara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan-persetujuan internasional.
Hakikat  diplomasi  adalah  kegiatan  berkomunikasi  diantara  para  diplomat  professional yang mewakili negaranya masing-masing dimana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan  kepentingan  nasional  negaranya  masing-masing.  Isu  yang  dibahas  adalah perdamaian, perdagangan,perang, ekonomi, budaya, lingkungan dan Hak asasi manusia (Cooper et al., 2013).
Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar  negara  dengan  tujuan  menjamin  keamanannya,  keharmonisannya,  memelihara  martabat
serta kehormatannya dan tujuan langsungnya adalah memelihara perdamaian serta keharmonisan. Kegiatan  diplomasi  dapat  dilakukan  dengan  negara  tertentu  saja  (bilateral)  atau  bisa  juga dilakukan dengan banyak negara (multilateral). Pada pelaksanaannya, diplomasi bertujuan untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya demi mencapai tujuan bersama.
Fungsi  utama  politik  luar  negeri  adalah  mengambil  keputusan  mengenai  hubungan  luar negeri, sedangkan tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif. Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda.
Menurut (Ashari, 2023), diplomasi adalah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain melalui proses  tawar-menawar,  negosiasi,  tindakan  non-coercive,  dan  penggalangan  dukungan  publik. Menurut  (Barston,  2019),  diplomasi  adalah  manajemen  hubungan  internasional  melalui negosiasi. Diplomasi pada dasarnya lebih fokus terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan  antara  negara  dengan  negara  dan  aktor  lainnya,  dengan  hal  yang  berkaitan  tentang kegiatan menuju perdamaian. Menurut (Djelantik, 2008), diplomasi adalah manajemen hubungan antar  negara  atau  hubungan  antar  negara  dengan  aktor-aktor  hubungan  internasional  lainnya. Negara,  melalui  perwakilan  resmi  dan  aktor-aktor  lain  berusaha  untuk  menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Menurut (Shoelhi, 2011), diplomasi adalah  ilmu  mengenai  hubungan-hubungan  serta  kepentingan-kepentingan  dari  negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antarbangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni berunding.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  diplomasi  Indonesia  ke  negara-negara  pasifik  dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan skema yang telah dikembangkan termasuk membuka jalur-jalur  perdagangan  dan  perlintasan  dengan  negara-negara  pasifik  termasuk  melalui  Papua sebagai  pintu  gerbang  menuju  Pasifik  karena  selain  kedekatan  geografis  juga  secara  budaya adalah sama sama rumpun Melanesia yang memudahkan dalam berbagai kegiatan kerjasama yang akan  dibentuk  termasuk  menjadi  sarana  diplomasi  ke  negara-negara  pasifik  sehingga meminimalisir isu Papua di kawasan ini dan disisi lain dapat meningkatkan perdagangan investasi dan kunjungan wisatawan. Perlindungan WNI, mitra saling dukung dalam forum regional dan multilateral; dan perluasan pasar produk RI di Pasifik.
Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan analisa yang mendalam tentang hubungan kemitraan  Indonesia  dengan  negara-negara  Pasifik  dan  pentingnya  menjadikan  Papua  sebagai pintu gerbang dalam menjalani kerjasama dengan negara-negara Pasifik.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat adalah dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian dengan cara menjelakan berdasarkan data data yang didapat. Menurut Creswell Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya. Proses analisis data kualitatif berjalan beriringan simultan dengan proses lainnya bahkan pada awal penelitian. Pastikan  bahwa  proses  analisis  data  kualitatif  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  pada  proses reduksi data dan interpretasi. Data yang telah diperoleh direduksi ke dalam pola-pola tertentu, kemudian  melakukan  kategorisasi  tema,  kemudian  melakukan  interpretasi  kategori  tersebut berdasarkan skema-skema yang di dapat. Analisa data dilakukan setelah proses reduksi data dan mendapatkan data yang valid. Sumber data melalui studi pustaka, jurnal buku, internet dan data data sekunder lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia dan Pasifik
Indonesia telah menyiapkan strategi membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, regional, maupun dalam forum global. Demikian diungkap Menteri  Luar  Negeri  (Menlu)  RI  Retno  Marsudi  dalam  keterangan  tertulis  Kementerian  Luar Negeri (Kemlu), mengenai kunjungan ke Fiji dan Kepulauan Solomon pada 6-7 September 2022. “Saat  Presidensi  Indonesia  di  G-20,  Indonesia  telah  memberikan  perhatian  khusus  dengan mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil,” kata Menlu Retno .
Menurut Menlu Retno, sedikitnya ada 10 proyek yang akan menjadi kerja sama konkret yang didorong Indonesia selama Presidensi G20 tahun ini, yaitu di sektor energi, perubahan iklim, kelautan,  mitigasi  bencana,  dan  pendanaan  yang  terkait  langsung  dengan  kepentingan  negara kepulauan  kecil.  Retno  juga  menyampaikan  rencana  Indonesia  untuk  lebih  mendekatkan hubungan  ASEAN  dengan  Pasific  Island  Forum  (PIF)  saat  Indonesia  menjabat  sebagai  Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023,Ketika bertemu dengan PIF di Fiji,  Retno  menegaskan  kembali  komitmen  Indonesia  dan  PIF  untuk  memperkuat  kerja  sama terutama isu-isu yang terkait dengan kelautan. “Dan PIF memiliki harapan bahwa Indonesia dapat membawa  isu  itu  sampai,  atau  terutama  untuk  mempersiapkan  pertemuan  COP  27  yang  akan diselenggarakan di Mesir,” tuturnya.Tahun ini, kata Retno, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia  Pacific  Forum  for  Development  (IPFD)  yang  pertama  pada  7-8  Desember  2022. Inisiatif strategis itu akan menjadi tonggak sekaligus platform Indonesia untuk pengembangan kerja sama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik.“Forum ini akan menghubungkan negara-negara  di  kawasan  Pasifik  dengan  lembaga-lembaga  terkait  di  Indonesia  dan  mitra pembangunan  potensial  lainnya.  Kita  ingin  menciptakan  platform  kerja  sama  untuk  menarik minat mitra pembangunan kepada proyek-proyek yang spesifik untuk masing-masing negara di kawasan Pasifik,” ujar Retno.
Dalam  masing-masing  pertemuan  dengan  Menlu  Fiji  dan  Menlu  Kepulauan  Solomon, Retno  juga  menyampaikan  rencana  pelaksanaan  Archipelagic  and  Island  States  Forum  (AIS Forum) pada tingkat menteri, bekerja sama dengan UNDP pada 5-6 Desember mendatang.“Jadi, penyelenggaraan AIS Forum akan diselenggarakan back-to-back dengan penyelenggaraan IPFD di tingkat menteri. Pertemuan para menlu negara-negara kepulauan ini akan memuluskan jalan menuju pertemuan tingkat tinggi AIS Forum tahun depan,” katanya.Kunjungan Menlu RI ke Fiji dan  Kepulauan  Solomon  memiliki  arti  yang  sangat  penting  dan  strategis  untuk  menebalkan komitmen Indonesia guna memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut. “Penguatan kerja sama dengan negara-negara Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia,” kata Retno. (Eko Budiono, 2022)
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  posisi  Indonesai  dalam  kerangka  diplomasi  ke  negara- negara Pasifik sangat besar karena Indonesia juga banyak memberikan bantuan kepada negara- negara pasifik dan ikut memperjuangkan isu-isu perubahan dan iklim yang mengancam negara- negara kepulauan termasuk Indonesia dan negara Pasifik. Peran Indonesia bagi negara negara pasifik sangat baik dalam kerangka diplomasi dan memperkuat stabilitas  dan kedaulatan negara terhadap negara-negara di kawasan pasifik. Indonesia juga telah memperkenalkan konsep Pasific Elevation yang focus pada kerjasama ekonomi dan pembangunan serta bertujuan meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik.

## Papua sebagai Hub dalam kerangka diplomasi Indonesia ke Pasifik
Berdasarkan   letak   geografis, Papua terletak secara astronomis, Pulau Papua terletak di posisi 0º 20' Lintang Selatan (LS) sampai 10º 42' LS dan membentang dari 131º Bujur Timur (BT) hingga 151º BT. Pulau Papua yang memiliki luas 785,753 km2 ini didiami ratusan suku bangsa. Pulau ini juga terkenal dengan hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi puluhan ribu jenis flora dan ratusan tumbuhan endemik. Selain itu beragam hewan eksotis juga bisa dijumpai di pulau ini antara lain burung cendrawasih, kasuari, Kuskus scham-scham, dingiso, dan labi-labi moncong babi. Sebelah timur : Laut Seram dan Laut Halmahera; Sebelah utara : Samudra Pasifik; Sebelah barat : Laut Solomon dan Laut Bismarck; Sebelah selatan : Laut Arafura dan Laut Coral. Sejumlah sungai di Pulau Papua memiliki panjang lebih dari 1.100 km seperti Sungai Sepik dan Sungai Fly di Papua Nugini. Artinya panjang sungai tersebut hampir sama dengan jarak antara Pelabuhan Merak, Banten di barat Pulau Jawa sampai ke Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur di
ujung timur Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Papua berdasarkan peta dengan kontur beragam mulai  dari  pegunungan,  lembah,  hutan,  rawa  sampai  pantai  dilewati  sungai-sungai  panjang tersebut.  Beberapa  sungai  lainnya  diantaranya:  -Sungai  Mamberamo;  -Sungai  Digul;-Sungai Purari;-Sungai  Baliem;-Sungai  Keerom  (Travel,  2020).  Secara  posisi  geografis  Papua  yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di  utara  dan  Laut  Arafura  di  selatan  yang menjadi     jalur     lintas     perairan     menuju Australia,  sedangkan  wilayah  sebelah  timur Papua  berbatasan   langsung  dengan  Papua New  Guinea  dan  sebelah  barat  berbatasan dengan Laut Banda (BPS, 2020). Posisi  geografis  Papua  pada  wilayah daratan   yang   berbatasan langsung   dengan Papua  New  Guinea  telah  menjadi  sebuah jalur    perdagangan     lintas negara     yang meliputi   wilayah   Papua,   mulai dari perbatasan utara hingga selatan seperti Skouw, Arso,  Waris,  Senggi,  Kiwirok  Timur  hingga wilayah  Merauke  yang  berbatasan langsung dengan    jalur    perdagangan    Papua    New Guinea,  seperti  Bewani, Wutung,  Imonda, hingga wilayah Sepik.
Letak    geografis    Papua    yang    berbatasan langsung  dengan Papua  New  Guinea dinilai akan  menjadikan sebuah potensi  besar untuk menjadi pintu  masuk perdagangan rute darat dari   kawasan   Pasifik   menuju   Indonesia, begitu juga sebaliknya. Letak   geografis Papua   bukan   hanya memiliki   potensi   perdagangan   pada   rute darat,  melainkan  memiliki potensi  strategis bagi   jalur   perdagangan   Indonesia-Pasifik pada rute perairan internasional. Hal ini tidak terlepas  dari  adanya  posisi  geografis  Papua yang  berada  di  dalam  garis  strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  kapal  atau  pesawat  udara  asing  diatas  laut  tersebut  untuk dilaksanakan  pelayaran  dan  penerbangan  damai  dengan  cara  normal.  Penetapan  ALKI dimaksudkan  agar  pelayaran  dan  penerbangan  internasional  dapat  terselenggara  secara  terus menerus,  langsung  dan  secepat  mungkin  serta  tidak  terhalang  oleh  perairan  dan  ruang  udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI.
Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 37 tahun 2002 adalah Tiga  jalur  utama  tersebut: ALKI I menjadi jalur perairan dan pelayaran yang meliputi   Laut   Jawa,   Natuna,   Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut China Selatan yang    dapat menjadi    jalur perdagangan internasional yang terhubung dengan kawasan  Laut  China  Selatan, Afrika,  dan Samudra Hindia. ALKI  II  menjadi  jalur  pelayaran  dan perairan     yang     meliputi wilayah    Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut  Lombok  yang  menjadi  salah satu  jalur perdagangan  internasional  di  kawasan  Asia Tenggara   dan   Australia,   sedangkan pada ALKI  III  terbagi  atas  beberapa  rute  yang meliputi  ALKI  III  A  yang  menghubungkan jalur    perairan    Samudra    Pasifik,    Selat Maluku,   Selat   Seram,   Laut   Banda   yang terhubung    dengan    jalur    pelayaran    dan perdagangan    internasional    Australia    dan Filipina dan  Rute berikutnya  adalah  ALKI  III  B yang menghubungkan   jalur   perairan   dan perdagangan   Selat   Torres,   Laut   Arafuru, Laut    Banda,    dan    Laut    Maluku    yang terhubung  dengan  jalur  perdagangan  internasional    Australia,    Selandia    Baru,    dan  Samudra Pasifik. Sedangkan rute ALKI III C akan  menjadi  penghubung  jalur  pelayaran dan  perdagangan Laut  Maluku,  Laut  Banda, Selat    Ombai,    Laut    Sawu    yang    akan terhubung dengan jalur perdagangan internasional  Samudra  Pasifik  dan  Samudra Hindia .
Yang  dapat  dijelaskan  dari  rute  tersebut  adalah  posisi  Papua  saat  ini  di  hadapan  lautan Pasifik yang membentang sangat mungkin menjadi rute perdagangan internasional ketika rute ALKI diatas dapat diterapkan di perairan Papua menuju ke negara-negara pasifik. Misalnya jalur laut antara Papua kota Jayapura dengan Vanimo dengan jalur laut sangat dekat tidak lebih dari 30 menit. Jalur laut antara kabupaten Supiori (Papua) dengan Negara Palau dengan emnggunakan Perahu motor berkekuatan mesin tinggi akan memakan waktu kurang lebih 8 Jam. Demikian pula ke negara-negara pasifik lainnya yang letaknya tidak jauh melebihi jarak Jakarta ke negara-negara pasifik. Hal ini bagi penulis menjadi hal penting untuk membuka wilayah-wilayah perbatasan
negara  ini  dengan  jalur  pelintasan  perdagangan  maupun  penghubung  sehingga  memudahkan dalam kerjasama dan kegiatan pembangunan.

## Papua Sebagai Pintu Gerbang Pasar Pasifik
Sebagai pintu gerbang bagi pasar Indonesia ke negara-negara pasifik maupun sebaliknya tentu  saja  akan  memberikan  manfaat  dan  dampak  yang  besar  bagi  Papua.  Mengapa?  Karena semua  sector  selain  ekonomi  akan  bergerak  maju  kearah  pertumbuhan  pembangunan  yang positip. Dalam hubungan perdagangan Indonesia-Pasifik, Papua  menjadi  salah  satu wilayah Indonesia   yang   memiliki   potensi nilai   perdagangan   Indonesia-Pasifik   yang mencapai  US$ 10,67  miliar  di  tahun  2018, yang meningkat sebesar 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya . Papua    memiliki    potensi    kekayaan sumber  daya  alam  yang  dapat diekspor ke wilayah Pasifik,    seperti    Karet,    Kakao, Kelapa  Sawit,  Pertambangan,  Kopi  hingga komoditas Perikanan.  Komoditas  ini  dapat dijadikan  komoditas  strategis  wilayah  Papua.
Papua   memiliki komoditas-komoditas   strategis   yang   dapat masuk   ke   dalam   pasar internasional      di  sejumlah  kawasan.  Meskipun  dalam  hubungan  perdagangan  Papua  dengan kawasan Pasifik masih dinilai sangat rendah. Melihat  potensi  komoditas  strategis  wilayah Papua dinilai    menjadi    sebuah    potensi    besar  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan  hubungan perdagangan    dengan    kawasan Pasifik,   terutama   melalui   wilayah   Papua yang    secara geografis    memiliki    posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional    Indonesia-Pasifik. Besarnya potensi    perdagangan    internasional    yang dimiliki     oleh     Papua bagi     Indonesia, membuat  pemerintah  Indonesia    dinilai    harus  dapat    menyiapkan    langkah-langkah    strategis untuk dapat mengembangkan potensi wilayah   Papua   sebagai   jalur   perdagangan internasional Indonesia-Pasifik. Bagi Penulis, langkah awal menjadikan Papua sebagai gerbang penghubung ke  negara-negara  Pasifik  adalah  hal  baik  yang  akan  memicu  hidupnya  berbagai  sektor  lain. Dibukanya  wilayah  Papua  sebagai  gerbang  ke  negara-negara  pasifik  akan  meningktakan  rasa saling percaya negara-negara pasifik terhadap Indonesia dan tentu saja akan memberikan manfaat ekonomi,  social,  budaya  dan  politik  bagi  kemitraan  Indonesia  dengan  negara-negara  Pasifik. Bukan masalah apakah Papua siap atau tidak, bukan masalah negara pasifik adalah negara kecil dengan PDRB yang rendah tetapi masalah menjaga hubungan kerjasama saling menguntungkan antar  sesama  negara  kawasan  sehingga  ketika  Indonesia  memiliki  dana  yang  cukup  untuk membantu negara-negara Pasifik untuk masalah dampak perubahan iklim misalnya maka negara- negara pasifik dapat mendatangkan devisa ketika wisatawannya datang ke Indonesia melalui jalur terdekat  Papua  yang  menurut  mereka  adalah  saudara  serumpun  Melanesia  dalam  kerangka persaudaraan. Ataupun dalam kerangka kerjasama antar pemerintah daerah misalnya terkait sister city dalam paradiplomacy yang  dibangun  antara  negara-negara  pasifik  dengan  kota-kota  di Indonesia yang dikategorikan berumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia.
Konektivitas   wilayah   Papua   dinilai menjadi sebuah kunci utama dalam membuka   jalur perdagangan   internasional yang dapat meningkatkan kehadiran Indonesia     dalam     persaingan geopolitik  kawasan  Pasifik.    Kawasan  Pasifik  menjadi  kawasan  strategis  yang  memiliki  arti penting bagi Indonesia, hal ini tidak terlepas dari adanya   posisi   geografis   kawasan   Pasifik yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

## Kesimpulan
Kehadiran  Indonesia  sebagai  mitra  bagi  negara-negara  Pasifik  terutama  negara-negara pasifik  selatan  akan  menjadi  titik  terang  bagi  diplomasi  Indonesia  dalam  kerangka  kerjasama regional dan multilateral dengan negara-negara di kawasan ini guna memperkuat posisi Indonesia di kawasan Pasifik. Kerjasama yang dibangun oleh Indonesia tentu saja akan berdampak bagi stabilitas  dalam  negeri  Indonesia  tetapi  juga  bagi  politik  luar  negeri  Indonesia  terhadap  mitra negara-negara Pasifik. Berbagai kerjasama baik maritime, ekonomi sampai dengan pembangunan berkelanjutan akan membawa manfaat bagi semua negara di kawasan ini termasuk Indonesia. Era baru kemitraan ini tentu saja bagi negara-negara pasifik adalah memberikan keuntungan dalam pembangunan karena Indonesia dianggap sebagai mitra, sebagai tujuan ekspor dan impor dari negara pasifik, saling mendukung dalam fora internasional, isu maritim dan konservasi laut. Bagi
Indonesia tentu saja dengan memberikan kesempatan bagi Papua sebagai pintu gerbang hubungan dengan negara-negara Pasifik akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia untuk melakukan ekspor  dan  impor  ke  negara  -negara  pasifik,  membuka  kesempatan  wisatawan  mancanegara, memberikan perlindungan bagi warga negara dan mempererat hubungan kerjasama sama dalam berbagia  bidang  dengan  negara-negara  pasifik  sehingga  kedaulatan  negara  tetap  terjaga  dan kesejahteraan masyarakat terwujud.

## BIBLIOGRAFI
Ashari, K. (2023). Kamus hubungan internasional . Nuansa Cendekia. Barston, R. P. (2019). Modern diplomacy . Routledge. Bayhaqi, A. (n.d.). Urgensi Gagasan Kerjasama Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam Menginisiasi Program Archipelagic And Island States Forum (Ais Forum) Tahun 2017-2018 . FISIP UIN Jakarta.
Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (2013). The Oxford handbook of modern diplomacy . OUP Oxford.
Djelantik, S. (2008). Diplomasi antara teori dan praktik . Graha Ilmu. Eko Budiono. (2022). Menlu RI Siapkan Strategi Kemitraan dengan Negara Kawasan Pasifik . Hermon, D. (2015). Geografi bencana alam . PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Holsti, K. J. (1919). International politics: A framework for analysis . -. Hutabarat,  L.  F.  (2022). Perspektif  Konstruktivisme  dalam  Diplomasi  Indonesia  pada  Indo- Pacific Economic Framework (IPEF) .
Keohane, R. O. (2006). Accountability in World Politics1. Scandinavian Political Studies , 29 (2),
75–87.
M  Ambari.  (2019). Negara  Kepulauan  Harus  Bersatu  Hadapi  Dampak  Perubahan  Iklim . Mongabay Situs Berita Lingkungan.
Novianti,  K.,  Warsilah,  H.,  &  Wahyono,  A.  (2016).  Perubahan  Iklim  dan  Ketahanan  Pangan Masyarakat Pesisir Climate Change and Food Security on Coastal Community. Jurnal PKS Vol , 15 (3), 203–218. Shoelhi, M. (2011). Diplomasi: Praktik komunikasi internasional . Simbiosa Rekatama Media. Tesa Oktiana Surbakti. (2019). Indonesia Perkuat Kerja Sama Perubahan Iklim dengan Pasifik . Media Indonesia.
Travel, D. (2020). Kondisi geografis pulau papua berdasarkan peta lengkap dengan batasnya . Detik Travel.
Wardhani, B., Faisal, M. D., & Paramita, T. D. (2018). Migrasi dan Transnasionalisme di Pasifik Selatan . Airlangga University Press.
Wijayanti,  S.  H.,  Primaristy,  D.  A.,  Hapsari,  S.  W.,  Dewi,  I.  A.  L.,  &  Hamel,  P.  M.  (2022). Masalah-masalah  Strategis  dan  Keamanan  Manusiawi  di  Pasifik  Selatan .  Airlangga University Press.

## Copyright holder:
Melyana R. Pugu (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: