## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Ahmad Dahlan, Usman, Herry Liyus Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ahmddahlann12@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis persamaan  dan  perbedaan  perlindungan  saksi  tindak  pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan  data-data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  untuk  mengumpulkan  dan menyusun data  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan  cara  menginventarisasi  dan  mempelajari  peraturan perundang-  undangan,  buku-buku,  tulisan-tulisan  dan  dokumen yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  penulis  teliti.  Teknik analisis  data  dengan  analisis  isi  ( content ).  Hasil  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  pengaturan  perlindungan  saksi  di Indonesia  dan  Malaysia  adalah  berbeda.  Dalam  hal  subjek  yang dilindungi  (yaitu:  saksi,  pelapor,  keluarga  saksi/pelapor). Perlindungan  yang  diberikan  pada  semua  tahap  pemeriksaan perkara,  dalam  bentuk  perlindungan  khusus  dan  hukum. Sedangkan  di  Malaysia,  pelaksanaanya  hanya  merujuk  pada ketentuan  perlindungan  saksi.  Perlindungan  hanya  berupa perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  saksi  pelapor  saja, sehingga  dalam  selama  proses  persidangan,  seorang  saksi  tidak mendapat perlindungan.
Kata Kunci: Pencucian uang;
perlindungan; saksi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-02-24
Accepted: 2021-04-22 Publish: 2021-04-26 KEYWORDS: Money laundering; protection; witness

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  the  similarities  and differences  in  the  protection of  witnesses  to  the  crime  of  money laundering  in  law  of  Indonesia  and  Malaysia.  The  research method  used  is  normative  juridicial.  The  data  collection techniques used are secondary data collection that carried out by library  research  to  collect  and  compile  data  related  to  the problem  under  study,  by  taking  an  inventory  and  studying  laws and  regulations,  books  ,  writings  and  documents  related  to  the issues  that  the  author  examined.  The  data  analysis  techniques with  content  analysis.  The  results  obtained  from  this  study  are that  the  arrangements  for  witness  protection  in  the  Money Laundering  Law  in  Indonesia  and  Malaysia  are  different. protected  subjects  (namely:  witness,  the  reporter,  the  family  of the  witness/reporter)  as  well  as  the  broader  arrangements  in Indonesia  as  well  as  in  its  implementation  special  protection arrangements have been made in the PP and Decree of the Chief of  the  Indonesian  National  Police.  Protection  provided  at  all stages  of  case  examination,  in  the  form  of  special  and  legal protections. Whereas in Malaysia, the implementation only refers to the provisions of witness protection.  Protection only takes the form of legal protection provided to reporting witnesses only, so that during the trial process , a witness has no protection.

## A. PENDAHULUAN
Pencucian  uang (money  laundering) merupakan  suatu  kejahatan  yang  sering terjadi,  karena  terjadi  secara  internasional,  dan  terjadi  pula  di  Indonesia.  Bahkan pencucian uang (money  laundering) dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat besar terhadap perekonomian dari suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung pencucian  uang  dapat  mempengaruhi  sistem  perekonomian  itu  sendiri.  Di  dalam praktek money  laundering telah  diketahui  banyak  sekali  dana  yang  potensial  tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku money laundering sering sekali melakukan “steril investment” misalnya saja investasi dibidang properti pada negara negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh  jauh lebih rendah. 1
Pencucian  uang  atau money  laundering secara  sederhana  diartikan  sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan ( procced of crime ) atau disebut sebagai uang kotor  ( dirty  money )  misalnya  hasil  dari  obat  bius,  korupsi,  penggelapan  pajak,  judi, penyelundupan  dan  lain-lain  yang  di  konversi  atau  diubah  kedalam  bentuk  yang tampak  sah  agar  dapat  digunakan  dengan  aman.terdapat  berbagai  rumusan  tindak pidana pencucian uang, selain itu dinyatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang  bersifat  universal,  artinya  setiap  negara  boleh  merumuskan  sesuai  definisi negaranya, terutama dalam menentukan jenis kejahatan asalnya. 2
Sebagai  kejahatan  yang  bersifat  lintas  negara (transnational  crime) ,  tindak pidana  pencucian  uang (money  laundering) modusnya  banyak  dilakukan  melintasi batas batas negara, dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (money laundering) berkaitan  dengan  kejahatan  asal  yang  dilakukan  oleh  o rganized  crime, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (money laundering) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang,  seperti  korupsi,  perdagangan    gelap  narkotika  dan illegal  loging serta  upaya untuk memeranginya. 3
Sepintas,  tampaknya  pencucian  uang  tidak  merugikan  orang  atau  negara, namun  sebenarnya  pencucian  uang  telah  menimbulkan  kerugian  yang  meluas,  tidak hanya disektor ekonomi, tetapi juga diseluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi  negara  sampai  meningkatnya  jumlah  kejahatan  awal (prediate  crimes) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk  merongrong  sektor  keuangan  sebagai  akibat  demikian  besarnya  jumlah  uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 4
Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  meneganai  kasus  pencucian  uang, saksi adalah salah  satu  kunci untuk memperleh kebenaran materiil, yang merupakan kebenaran  yang  benar  benar  terjadi.  Salah  satu  alat  bukti  yang  sah  dalam  proses peradilan  pidana  adalah  keterangan  saksi  yang  mendengar,  melihat  atau  mengalami
1 Bismar Nasution, Resim Anti Money Laundering di Indonesia , Books Terrace, Bandung, 2008, hlm. 1.
2 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahnnya di Indonesia,
Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 1.
3 Sutan Remy Sjahdeini, S eluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dn Pembiayaan Terorisme , Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 2004,  hlm. 5.
4 Ibid. hlm. 19.
sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Adapun  pentingnya  saksi  dalam  tahap  penyelidikan  dikemukakan  oleh  Kabib Nawawi dan Aprillani Arsyad  :
“Dalam  tahap  penyelidikan  sampai  pembuktian  dimuka  sidang  pengadilan, kedudukan  saksi  sangatlah  penting,  bahkan  dalam  praktek  sering  menjadi penentu  dan  keberhasilan  dalam  mengungkapkan  suatu  kasus,  karena  bias memberikan “keterangan saksi” yang menjadi alat bukti pertama dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP”. 5
Di  dalam  pembuktian  tindak  pidana  terdapat  alat  alat  bukti  yang  sah  yang dijelaskan pasal 184 ayat 1 kuhap yang berbunyi :
(1). Alat bukti yang sah :
a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli c. Surat d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Adapun  pentingnya  alat  bukti  di  dalam  suatu  tindak  pidana  yang dikemukakan oleh Hafrida :
“Alat bukti sangatlah penting, karena dengan adaya alat bukti akan terungkap jelas dan terang benderang dari suatu pristiwa. Alat bukti adalah alat alat yang ada hubungan nya dengan suatu tindak pidana, dimana alat alat tersebut dapat digunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna  menimbulkan  keyakinan  bagi hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh terdakwa”. 6
Dengan  demikian  keberadaan  saksi  merupakan  suatu  elemen  yang  sangat menentukan  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana.  Namun  demikian  ternyata  peran saksi  dalam  proses  peradilan  masih  jauh  dari  perhatian  masyarakat  dan  penegak hukum.telah  banyak  sekali  kasus-kasus  yang  tidak  terungkap  dan  juga  tidak terselaikan, oleh Karena keenggana saksi untuk memberikan informasi kepada  pihak yang  berwenang.  Bahkan  pada  saat  ini  posisi  saksi  (termasuk  saksi  korban)  dalam proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  hanyalah  dipandang  sebagai  alat  yang  dapat memperkuat posisi jaksa dipersidangan.
Mencermati kondisi yang tampak belum bekesesuaian diatas, kita sebenarnya sudah  dapat  mengkap  suatu  alur  pikir  bahwa  untuk  menciptakan  suatu  kesesuaian yang berkualitas hanya dapat diperoleh jika ancaman-ancaman baik yang bersifat fisik maupun psikis terhadap saksi (saksi pelapor, saksi biasa, saksi ahli), kerugian-kerugian materiil dan berbagai masalah lain yang menjadi kendala dapat dihilangkan, salah satu cara yang dapat diberlakukan adalah dengan memberikan perlindungan kepada saksi,
5 Kabib  Nawawi  Dan  Aprillani  Arsyad,  “ Meningkatkan  Pemahaman  Masyaraka  Terhadap Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Desa Kayu Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 7. https://scholar.google.co.id/citations?user=8InHKN8AAAAJ&hl=id.
6 Hafrida,  “ Perekaman  Proses  Persidangan  Pada  Pengadilan  Negeri  Di  Tinjau  Dari      Aspek Hukum  Acara  Pidana ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  5,  No.  1,  2014,  hlm.  16. https://scholar.google. com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en
khususnya dalam hal ini adalah saksi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
Berkenaan  dengan  adanya  ketidakpercayaan  Saksi  dan  Korban,  maka  adanya satu instrumen yuridis yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk undang-undang sangat penting adanya.  Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk   mendukung  proses  peradilan  dan  penyelesaian  perkara  secara  lebih  adil  dan kompeten,  tetapi  juga  untuk  menunjukkan  adanya  tanggung  jawab  negara  terhadap warga negaranya yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum.
Pelaksanaan perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya di atur di negara Indonesia saja, tetapi juga terdapat  di negara-negara yang menganut sistem  common  law,  salah  satunya  yaitu  di  negara  Malaysia.  Di  negara  Malaysia pengaturan tentang perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang di kenal dengan Nama Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) . Dalam peraturan ini perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang hanya sebatas perlindungan bagi saksi dan pelapor saja, tidak seperti di Indonesia perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang lebih terperinci  dibahas  di  undang  undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perbedaan  mendasar  dari  kedua  peraturan  ini  adalah  pada  Indonesia pengaturan  perlindungan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  diatur  lebih  terperinci dalam  UU No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang diatur dalam BAB tersendiri yaitu  BAB IX pasal 83 s.d pasal 87 yaitu kewajiban  untuk  merahasiakan  identitas  palapor,  Kewajiban  untuk  memberikan perlindungan  khusus  oleh  negara  terhadap  setiap  orang  yang  melaporkan  terjadinya dugaan  TPPU,  baik  dari  kemungkinan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa, dan/atau  hartanya,  termasuk  keluarganya.  Pelarangan  untuk  menyebut  nama  atau alamat  pelapor,  atau  hal-hal  lain  yang  memungkinkan  dapat  terungkapnya  identitas pelapor di sidang pengadilan.  Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU, baik  dari  kemungkinan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau  hartanya, termasuk  keluarganya.serta  Pemberian  jaminan  kepada  pelapor  dan/atau  saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
Di  dalam  melaksanakan  Perlindungan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, setiap negara harus memiliki Pedoman tertentu dalam melakukan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucain Uang, Agar memberikan rasa aman terhadap Saksi/Pelapor, dengan demikian Perlindungan yang di berikan lebih efektif dan berjalan dengan baik, Pedoman yang di maksud adalah harus berdasarkan UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC), 2003. Yaitu terdapat di dalam Pasal 32 a dan b yang berbunyi :
Pasal 32 : Perlindungan Saksi-Saksi, Para Saksi Ahli dan Para (Saksi) Korban
a) Setiap warga peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem  hukum  yang  berlaku  dinegaranya,  dan  dengan  cara  menyediakan perlindungan yang efektif dari perlindungan yang efektif dari kemungkinan balasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli yang memberikan kesaksian  mengenai  tindak  pidana  yang  ditetapkan    sesuai  dengan  konvensi  ini,
serta  sejauh  diperlukan  bagi  keluarga  mereka  dan  orang  orang  lain  yang  dekat dengan mereka.
b) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat 1 pasal ini dapat meliputi, antara lain,  tanpa  [mengurangi][menghilamgkan]  hak-hak  terdakwa  ,  termasuk  untuk mendapat peradilan yang wajar :
(i) Menentukan  [Prosedur]  perlindungan  fisik  orang-orang  tersebut  seperti, sejauh  diperlukan  dan  dimungkinkan  merelokasi  mereka  dan  mengizinkan, dimana wajar, [ketidakterbukaan] atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
(ii) Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatan orang-orang tersebut,  seperti  memberikan  kesaksian  diberikan  dengan  menggunakan teknologi komunikasi seperti video atau sarana sarana yang memadai.
Dari  penjelasan  pasal  diatas,menyebutkan  bahwa  perlindungan  saksi  tindak pidana  pencucian  uang  harus  mengikut  sertakan  saksi,  pelapor,  dan  keluarga  saksi pelapor,  hal  ini  telah  dilakukan  di  Indonesia  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, di dalam UU Malaysia  ( Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram,  Pencegahan  Pembiayaan  Keganasan  dan  Hasil  daripada  Aktiviti  Haram  2001 (AKTA  613), Malaysia  tidak  mengikut  sertakan  keluarga  dan  saksi  dalam  melakukan Perlindungan  Saksi  Tindak  Pidana  pencucian  Uang  di  negaranya,  Hal  ini  tentu  tidak sesuai  dengan  UNITED  NATIONS  CONVENTION  AGAINST  CORRUPTION  (UNCAC), 2003.
Dari  penjelasan  diatas,  penulis  merasa  tertarik  dengan  kedua  hukum  di  dua negara  ini  penulis  ingin  melihat  perbedaan  dan  persamaan  serta  keunggulan  dan kelemahan dari masing masing pengaturan di kedua negara tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  dengan  cara  menginventarisasi  dan mempelajari  peraturan  perundang-  undangan,  buku-buku,  tulisan-tulisan  dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## C. PEMBAHASAN
1. Persamaan  dan  Perbedaan  Perlindungan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia
Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian  Uang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010.  Dalam  Undang-Undang tersebut  terdapat  5  (lima)  pasal  yang  mengatur  tentang  Perlindungan  Saksi  tindak pidana Pencucian Uang antara lain :
1. Pasal 83 Ayat (1) dan (2).
(1)  Pejabat  dan  pegawai  PPATK,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan  hak  kepada  pelapor  atau  ahli  warisnya  untuk  menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
2. Pasal 84 Ayat (1) dan (2). (1) Setiap  Orang  yang  melaporkan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana Pencucian  Uang  wajib  diberi  pelindungan  khusus  oleh  negara  dari kemungkinan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
(2) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pemberian  perlindungan  khusus sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 85 Ayat (1) dan (2).
(1) Di  sidang  pengadilan,  saksi,  penuntut  umum,  hakim,  dan  orang  lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pasal 86 Ayat (1) dan (2).
(1) Setiap  orang  yang  memberikan  kesaksian  dalam  pemeriksaan  tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh  negara dari  kemungkinan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
(2) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pemberian  perlindungan  khusus sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 87 Ayat (1) dan (2).
(1) Pelapor  dan/atau  saksi  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  perdata maupun  pidana  atas  laporan  dan/atau  kesaksian  yang  diberikan  oleh yang bersangkutan.
(2) Saksi  yang  memberikan  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perlindungan  terhadap  seseorang  yang  menjadi  pelapor  dan/atau  saksi  ini begitu  ketat  sekali  ditekankan  di  dalam  undang-undang  pencucian  uang.  Bahkan kepada  semua  pihak  yang  terkait  dengan  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana pencucian  uang,  seperti  PPATK,  penyidik,  saksi,  penuntut  umum,  hakim  atau  orang lainnya  akan diberikan  ancaman  sanksi  keras  jika  melakukan  pelanggaran ketentuan tersebut di atas.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Khusus  bagi  Pelapor  dan  Saksi  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  yang  kemudian  pada  11  November  2003,  Presiden  menetapkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor  dan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  PP  No.  57  Tahun  2003  mengatur mengenai  bentuk  dan  tata  cara  perlindungan  khusus  bagi  pelapor  dan  saksi  sebagai pengaturan teknis pelaksanaan perlindungan saksi money laundering .
Saksi  tindak  pidana  Pencucian  Uang  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas dirinya. Perlindungan yang diberikan diharapkan memberikan jaminan atas rasa aman dan  dapat  memberikan  keterangan  yang  benar,  sehingga  proses  peradilan  terhadap tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Dengan  demikian pelapor  dan  saksi  dapat  berpartisipsi  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Perlindungan  yang  diberikan  adalah
perlindungan  khusus  yang  meliputi  perlindungan  atas  keamanan  pribadi  dan/atau keluarga  pelapor  dan  saksi  dari  ancaman  fisik  atau  mental,  perlindungan  terhadap harta  pelapor  dan  saksi,  perahasiaan  dan  penyamaran  identitas  pelapor  dan  saksi, dan/atau  pemberian  keterangan  tanpa  bertatap  muka  dengan  tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.
Bentuk  perlindungan  khusus  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  PP  No.  57  Th.  2003  dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga pelapor dan saksi sebagai akibat (Pasal 6 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2003):
a) Disampaikannya laporan tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b) Disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
c) Ditetapkannya  seseorang  sebagai  saksi  dalam  perkara  tindak  pidana pencucian uang.
Perlindungan  tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  1  X  24 (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak  laporan  diterima  atau  seseorang  ditetapkan sebagai  saksi  yang  ditindaklanjuti  Kepolisian  NRI  dengan  melakukan  klarifikasi  atas kebenaran  laporan  dan  identifikasi  bentuk  perlindungan  yang  diperlukan  serta melakukan pemberitahuan tertulis kepada pelapor dan/atau saksi paling lambat dalam jangka  waktu  1  X  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  sebelum  pelaksanaan perlindungan (Pasal 6 ayat (2 dan 3) PP No. 57 Tahun 2003).
Pengajuan permohonan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam  melaksanakan  ketentuan  perlindungan,  Kepolisian  NRI  berkoordinasi  dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang (Pasal 8 PP No. 57 Th. 2003). Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud  diatur  dengan  Keputusan Kepala  Kepolisian Negara  Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait (Pasal 9 PP No. 57 Th. 2003).
Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  teknis  pelaksanaan  perlindungan  khusus sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  No.  57  Th.  2003,  diatur  dengan  Keputusan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  kemudian  ditetapkan  dengan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara  Pemberian  Perlindungan  Khusus  terhadap  Pelapor  dan  Saksi  dalam  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  tersebut  juga  telah dilengkapi  dengan  pengaturan  mengenai  cara  bertindak  yang  dilakukan  bagi  setiap anggota  kepolisian  dalam  memberikan  perlindungan  baik  kepada  pelapor/  saksi. Perlindungan  khusus  adalah  suatu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  aparat Kepolisian  NRI  untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  pelapor  atau  saksi  dari kemungkinan  ancaman  yang  membahayahan  diri,  jiwa  dan/atau  hartanya  termasuk keluarganya.
Perlindungan  diberikan  terhadap  segala  ancaman,  gangguan,  teror,  dan kekerasan  adalah  segala  bentuk  perbuatan  memaksa  yangbertujuan  menghalang- halangi  atau  mencegah  pelapor  atau  saksi,  baik  langsung  atau  tidak  langsung mengakibatkan  tidak  dapat  memberikan  keterangan  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan/atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Pengelompokan  bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi 4 (empat) bentuk perlindungan. Yaitu :
1. Perlindungan  atas  keamanan  pribadi  dari  ancaman  fisik  atau  mental.
Perlindungan ini meliputi orang, tempat/lokasi (baik pada rumah/penginapan/tempat tinggal; tempat kerja/kantor/tempat persidangan;  rute  dan  sarana  transportasi;  dan  tempat-tempat  kegiatan lainnya) dan/atau kegiatan (pada tahap sebelum, saat dan sesudah proses pemeriksaan)  terhadap  pribadi  pelapor,  saksi  dan  keluarganya. Perlindungan  diberikan  terhadap  kegiatan  yang  mungkin  akan  mendapat ganguan atau ancaman baik fisik (unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan masa;  penghadangan,  perampokan,  penculikan,  penganiayaan  dan pembunuhan;  gangguan  kendaraan,  tempat/rumah/kantor  dan  tempat kegiatan  lainnya;  dan/atau  sabotase)  maupun  mental  (teror    dan intimidasi/ ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda).
2. Perlindungan terhadap harta. Meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, terutama  yang  paling  memungkinkan  menjadi  sasaran  gangguan  pihak pelaku.  Sasaran  perlindungan  didasarkan  atas  permohonan  pelapor/saksi serta penilaian dari pejabat Polri.
3. Perlindungan  atas  perahasiaan  dan  penyamaran  identitas.  Dilaksanakan dengan  merahasiakan  dan  menyamarkan  nama,  tempat/tanggal  lahir (usia),  jenis  kelamin,  alamat,  pekerjaan,  agama,  status,  pendidikan/gelar, kewarganegaraan  dan  suku  bangsa.  Meliputi  cara  bertindak  untuk membuat  berita  acara  penyamaran  identitas  berdasarkan  permohonan pelapor/saksi  dan  menyimpan  berita  acara  penyamaran  tersebut  serta menyerahkan berita acara penyamran setelah perkara dinyatakan lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Perlindungan  atas  pemberian  keterangan  tanpa  bertatap  muka (konfrontasi)  dengan  tersangka  atau  terdakwa  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  meliputi  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di pengadilan.
Sedangkan  di  Malaysia  Perlindungan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang diatur  dalam Akta  Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) terdapat pada pasal 24 yang berbunyi : Perlindungan bagi saksi pelapor (1) Tidak ada proses secara perdata, pidana atau ketertiban lainnya dapat dikenakan terhadap seseorang yang :
(a) mengungkapkan  atau  menyediakan  segala  informasi  dalam  segala  laporan yang dibuat menurut undang-undang ini; atau
(b) menyediakan  segala  informasi  yang  berhubungan  dengan  suatu  laporan, apakah pada saat laporan itu dibuat atau sesudahnya;  Dalam hal :
1. pengungkapan atau penyediaan, atau cara  pengungkapan atau penyediaan, oleh  orang  tersebut,  dari  informasi  sesuai  dalam  paragraf      (a)  atau  (b); atau
2. segala  akibat/dampak  yang  ditimbulkan/mengikuti  pengungkapan  atau penyediaan informasi tersebut,  kecuali informasi yang diungkapkan atau disediakan dengan itikad tidak baik.
(2) Dalam  proses/  tindakan  yang  dikenakan  terhadap  orang  untuk  suatu  kejahatan menurut  undang-undang  ini,  hal  itu  dapat  menjadi  suatu  pembelaan  bagi  orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengambil langkah yang beralasan dan  melaksanakan  semua  hak  yang  baik  atau  sesuai  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan.
Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi (saksi pelapor ) khususnya dalam tindak pidana money laundering hanya didasarkan pengaturannya dalam Pasal 24A kta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada  Aktiviti  Haram  2001  (AKTA  613).  Pengaturannya  dalam  peraturan pelaksanaan juga belum dibuat, bahkan payung hukum perlindungan saksi juga masih dalam  tahap  Rang  (Rancangan)  Undang-  Undang  Perlindungan  Saksi  (Witness Protection  Bill).  Rang  Undang-  Undang  Perlindungan  Saksi  yang  sedang  digarap Parlimen  Dewan  Rakyat  Malaysia  baru-baru  ini  diharapkan  dapat  memberikan jaminan  bahwa  saksi  akan  diberikan  sepenuhnya  perlindungan  undang-undang, termasuk  mengubah  identitas  saksi  jika  diperlukan.  Rang  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  yang  hampir  sampai  pada  tingkat  akhir  pembentukannya  ini, ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  seorang  saksi  yang  memberikan keterangan dalam keseluruhan proses penindakan kejahatan (kes jenayah) dan tidak lagi hanya diatur mengenai saksi pelapor saja. Oleh karena pemberi maklumat (saksi pelapor)  lazimnya  menjadi  saksi  maka  mereka  sudah  tentulah  akan  dilindungi  di bawah  akta  ini.  Rang  Undang-undang  ini  juga  akan  menubuhkan  satu  program  bagi perlindungan  saksi.  Mengenai  lembaga  yang  melaksanakan  pemberian  bantuan  dan perlindungan saksi di Malaysia juga belum dibentuk.
Malaysia menganut sistem hukum common law . Dapat dilihat bahwa kekuasaan hakim di dalam sistem hukum common law sangat luas dalam memberikan penafsiran terhadap  suatu  ketentuan  yang  tercantum  dalam  undang-undang.  Bahkan  hakim diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan suatu undang-undang jika diyakini olehnya bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang sedang dihadapinya. Dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan putusannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Dilihat dari segi kekuasaan hakim yang sangat luas dalam  memberikan  penafsiran  tersebut,  sehingga  dapat  membentuk  hukum  baru, maka  nampaknya  sistem  hukum  common  law  kurang  memperhatikan  kepastian hukum.
Dari uraian pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang- undang pencucian  uang  antara  Negara  Indonesia  dan  Malaysia  ada  terdapat  perbedaan  dan persamaannya, dan terdapat kelebihan dan kekurangan masing- masing negara dalam melakukan  perlindungan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  diantaranya  dapat  kita lihat pada tabel berikut :

## Tabel
Perbandingan perlindungan saksi tindak pidana pencucian Uang di Indonesia
dan Malaysia Perbandingan Indonesia Malaysia Pengaturan Tindak Pidana pencucian  Uang -  Undang-Undang  No.  8  tahun 2010  tentang  pencegahan dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang - Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan  Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) Pengaturan pemberian perlindungan saksi - Tercantum  dalam  Bab  IX Perlindungan  bagi  Pelapor dan Saksi pada  Pasal 83 s.d. Pasal 87 UU Pencucian Uang serta peraturan pelaksanaannya. - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun  2003  tentang  Tata Cara  Perlindungan  Khusus bagi  Pelapor  dan  Saksi Tindak  Pidana  Pencucian Uang. -  Peraturan Kepala Kepolisian NRI  Nomor  Pol.  17  Tahun 2005  tentang  Tata  Cara Pemberian Perlindungan Khusus  terhadap  Pelapor dan  Saksi  dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang -  Tercantum  dalam  Part  IV (Reporting  Obligations) pada  Pasal  24  mengenai Protection  of  persons reporting. Subyek yang dilindungi - Perlindungan yang  diberikan ditujukan kepada saksi, pelapor, dan keluarga saksi/pelapor. - Perlindungan yang diberikan hanya ditujukan  kepada  saksi pelapor  saja  (pemberi maklumat). Bentuk perlindungan -Perlindungan  yang  diberikan dapat digolongkan menjadi 2 (dua)  jenis  perlindungan, yaitu: a. perlindungan hukum b. perlindungan khusus terhadap ancaman. -  Perlindungan  hukum -  Bentuk  perlindungan tidak  dijelaskan  didalam undang  undang anti  money laundering  act, Malaysia mengandung system hukum  common  law,hakim tidak terikat dengan peraturan.Dalam sistem
meliputi : a. Pelapor dan saksi untuk  tidak  dapat dituntut      baik  secara perdata ataupun pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau  laporan  dengan itikad  baik  atau  yang bersangkutan tidak pernah  sebagai  pelaku tindak pidana itu sendiri. b. Larangan bagi siapapun yang membocorkan  nama pelapor dan kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarnya Yang merupakan perlindungan  khusus  terhdap ancaman  yang  meliputi  4 (empat)  bentuk  perlindungan yaitu : 1. Perlindungan atas nama  pribadi  dari ancaman  fisik  atau mental 2. Perlindungan terhadap harta.  Meliputi  harta bergerak  dan  harta tidak bergerak, terutama  yang  paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan gangguan pihak pelaku 3. Perlindungan atas perahasiaan dan penyamaran identitas. 4. Perlindungan atas pemberian  keterangan common law , hakim diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan suatu Undang-Undang. Jika diyakini  olehnya  bahwa ketentuan  yang  dimaksud tidak  dapat  diterapkan dalam  kasus  yang  sedang ditanganinya. Hakim cenderung  bersifat judge made  law ,  jadi  dalam  hal penerapan pengaturan perlindungan  saksi  dalam kasus-kasus yang ada, walaupun  pengaturannya kurang  dan  sangat  sempit karena    hanya  melindungi saksi pelapor, namun disini hakim  dapat  menentukan alternatif  perlakuan  bagi saksi  yang  bukan  saksi pelapor
tanpa  bertatap  muka (konfrontasi)  dengan tersangka atau terdakwa  pada  setiap tingkat  pemeriksaan meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Pelaksanaan pengaturan pemberian perlindungan saksi - Namun karena telah disahkannya payung hukum pengaturan pemberian  perlindungan saksi yaitu pada UU No. 13 Th. 2006, maka pelaksanaannya tetap berlaku sesuai UU Pencucian Uang dan aturan pelaksananya  selama  tidak bertentangan  dengan  UU No.  13  Th.  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan Korban - Pelaksanaan perlindungan saksi tindak  pidan  pencucian uang juga tidak terdapat di dalam undang undang anti money laundering  act .dan tetap  mengacu  kepada keputusan  hakim,  di karenakan belum adanya  suatu  payung hukum pengaturan pemberian perlindungan saksi Pelaksana perlindungan saksi - Mengacupengaturan undang-undang payung Undang-Undang No 13 Th. 2006,  seharusnya  yang menjadi  pelaksana  adalah LPSK, yang sampai saat ini pembentukannya terhambat. - Jadi  pelaksananya  selama ini  (perlindungan  khusus) dilakukan olehKepolisian. - Dilakukan oleh Suruhanjaya, yaitu badan  yang  terdiri  dari beberapa  orang  yang dilantik  oleh  kerajaan dll  untuk  melakukan
tugas tertentu
Dari tabel diatas penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing negara dalam memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana pencucian uang yaitu :

## a. Persamaan dan perbedaan
1) Persamaan
Persamaan  dari  perlindungan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  di negara  Indonesia  adalah  sama  sama  memberikan  perlindungan terhadap  saksi  dan  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang  saja,
sedangkan

## 2) Perbedaan
Baik  dari  bentuk  perlindungannya  maupun  subyek  yang  dilindungi. Akta  Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) negara Malaysia  hanya  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  bagi  saksi pelapor (pemberi maklumat) yaitu bagi mereka yang mengungkapkan atau  menyediakan  informasi  dalam  suatu  laporan  tentang  adanya tindak  pidana  pencucian  uang  (Pasal  24).  Sedangkan  Undang-Undang No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  memberikan  perlindungan  yang ditujukan kepada saksi, pelapor, dan keluarga saksi/pelapor (Pasal 83-
87).
Berkaitan  dengan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan,  pada Akta Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) , hanya memberikan  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  saja,  yaitu adanya  ketentuan  bagi  saksi  pelapor  tidak  dapat  dikenakan  upaya hukum baik secara pidana,  perdata maupun upaya ketertiban lainnya atas informasi yang ia berikan. Pada UU TPPU diberikan perlindungan khusus  dan  perlindungan  hukum  kepada  saksi,  pelapor,  dan  keluarga saksi/pelapor. Perlindungan hukum seperti apa yang diatur dalam Akta Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan Keganasan  dan  Hasil  daripada  Aktiviti  Haram  2001  (AKTA  613) ,  yaitu tidak  adapat  dilakukan  tindakan  hukum  secara  perdata  dan  pidana terhadap  saksi,  pelapor,  dan  keluarga  saksi/pelapor.  Sedangkan pengaturan  megenai  perlindungan  khusus  di  Indonesia  dibedakan menjadi  empat  macam,  yaitu  :  perlindungan  atas  keamanan  pribadi dari  ancaman  fisik  atau  mental,  perlindungan  terhadap  harta  yang harta  bergerak  dan  tidak  bergerak,  terutama  yang  paling memungkinkan  menjadi  sasaran  gangguan  pihak  pelaku,  perahasiaan identitas  atau  penyamaran  dan  yang  terakhir  perlindungan  untuk memberikan keterangan tanpa bertatap muka secara langsung dengan terdakwa.  Pada  perlindungan  untuk  memberikan  keterangan  tanpa bertatap muka secara langsung dengan terdakwa dapat memungkinkan pengggunaan vidio link untk pemeriksaannya.
Pada  pelaksanaan  Perlindungan  saksi  pada Akta  Pencegahan Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan  Keganasan  dan Hasil  daripada  Aktiviti  Haram  2001  (AKTA  613) hanya  mengacu  pada Akta  Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613) tersebut saja,  karena  pengaturan payung  hukum undang-undang  perlindungan saksi belum ada dan sedang dalam tahap akhir di parlimen.
Di  UU  TPPU  sendiri  pelaksanaannya  mengacu  pada  undang-undang payung  perlindungan  saksi  sehingga  tidak  boleh  bertentang  dengan undang-undang  payung  perlindungan  saksi  (UU  No.  13  tahun  2006) tersebut.  Pelaksana  perlindungan  saksi  pencucian  uang  di  Malaysia dilaksanakan oleh Suruhanjaya, yaitu badan yang terdiri dari beberapa
orang yang dilantik oleh kerajaan dll untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan  di  Indoneisa  diatur  mengenai  pelaksana  perlindungan khusus kepada saksi dilakukan oleh Negara melalui Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  sesuai  dalam  PP  No.  57  Th.  2003.  Mengacu pengaturan  undang-undang  payung  Undang-Undang  No  13  Th.  2006, seharusnya yang menjadi pelaksana adalah LPSK, yang sampai saat ini pembentukannya  terhambat.  Jadi  pelaksananya  selama  ini (perlindungan khusus) dilakukan oleh Kepolisian.
b. Keunggulan dan kelemahan
Dari  tabel  di  atas  terlihat  jelas  keunggulan  dari  negara  Indonesia  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang, mulai  dari  Baik  dari  bentuk  perlindungannya  maupun  subyek  yang dilindungi. Akta  Pencegahan  Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan Pembiayaan  Keganasan  dan  Hasil  daripada  Aktiviti  Haram  2001  (AKTA 613) .Negara Malaysia hanya memberikan suatu bentuk perlindungan bagi saksi pelapor (pemberi maklumat) yaitu bagi mereka yang mengungkapkan atau  menyediakan  informasi  dalam  suatu  laporan  tentang  adanya  tindak pidana pencucian uang (Pasal 24). Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (UU  TPPU)  memberikan  perlindungan  yang  ditujukan  kepada  saksi, pelapor, dan keluarga saksi/pelapor (Pasal 83-87).
Berkaitan dengan bentuk perlindungan yang diberikan, pada AMLA, hanya memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum saja, yaitu adanya ketentuan  bagi  saksi  pelapor  tidak  dapat  dikenakan  upaya  hukum  baik secara  pidana,  perdata  maupun  upaya  ketertiban  lainnya  atas  informasi yang  ia  berikan.  Pada  UU  TPPU  diberikan  perlindungan  khusus  dan perlindungan  hukum  kepada  saksi,  pelapor,  dan  keluarga  saksi/pelapor. Perlindungan  hukum  seperti  apa  yang  diatur  dalam Akta  Pencegahan Pengubahan  Wang  Haram,  Pencegahan  Pembiayaan  Keganasan  dan  Hasil daripada  Aktiviti  Haram  2001  (AKTA  613) ,  yaitu  tidak  adapat  dilakukan tindakan  hukum  secara  perdata  dan  pidana  terhadap  saksi,  pelapor,  dan keluarga  saksi/pelapor.  Sedangkan  pengaturan  megenai  perlindungan khusus di Indonesia dibedakan menjadi empat macam, yaitu : perlindungan atas  keamanan  pribadi  dari  ancaman  fisik  atau  mental,  perlindungan terhadap  harta  yang  harta  bergerak  dan  tidak  bergerak,  terutama  yang paling  memungkinkan  menjadi  sasaran  gangguan  pihak  pelaku, perahasiaan  identitas  atau  penyamaran  dan  yang  terakhir  perlindungan untuk  memberikan  keterangan  tanpa  bertatap  muka  secara  langsung dengan terdakwa. Pada perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa bertatap  muka  secara  langsung  dengan  terdakwa  dapat  memungkinkan pengggunaan vidio link untk pemeriksaannya.
Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa baik negara Indonesia maupun  negara  Malaysia  memiliki  peraturan  masing-masing  untuk  mewujudkan perlindungan  saksi  tindak  pidanan  pencucian  bagi  warganya  demi  mencapai kepentingan terbaik bagi warganya.Perlindungan saksi tindak pidana  pencucian uang di  negara  Indonesia  dianggap  mampu  memberikan  perlindungan  terbaik  bagi
warganya  demi  kepentingan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal demikian  dapat  menjadi  contoh  negara  lain  dalam  memberantas  tindak  pidana pencucian uang.

## D. SIMPULAN
Perbedaan  perlindungan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  masing- masing negara terlihat sangat jelas, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia  diatur  mengenai  ketentuan  perlindungan  saksi.  Perlindungan  saksi  yang dianut merupakan  perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman yang ditujukan terhadap saksi, pelapor, keluarga saksi/pelapor. Sedangkan di Malaysia Perlindungan  ditujukan  hanya  kepada  saksi  pelapor  dengan    jenis  perlindungan hukum.  Selama  proses  persidangan,  otomatis  seorang  saksi  tidak  akan  mendapat perlindungan. Sedangkan persamaannya adalah kedua negara sama sama memberikan perlindungan  kepada  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  walaupun  pemberian perlindungan  di  Indonesia  diatur  lebih  terperinci.  Kelebihan  di  Indonesia  adalah memberikan perlindungan lebih terperinci mulai dari penyidikan hingga persidangan. Kelemahan  dari  undang-undang  ini  adalah  Aturan  perjanjian  yang  dilakukan  apabila seorang saksi berasal dari luar wilayah Indonesia belum jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AKTA 613).
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan  Khusus  terhadap  Pelapor  dan  Saksi  dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor Pol. 17 Tahun 2005.
____________________, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor  dan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 126. TLNRI Nomor 4335.
____________________,  Undang-Undang  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.  LNRI Tahun 2010 Nomor 122, TLNRI Nomor 5164.

## Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Attasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 1996.
Garnasih,  Yenti.  Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.
Hadjon, Philipus M. Perbandingan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Marbun, Rocky. Cerdik & Taktis Mengenai Kasus Hukum, Jakarta: Visimedia, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2006.
Mertokusumo, Soedikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Jogjakarta: Liberty, 1991.
Mulyadi,  Lilik.  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia:  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Masalahnya, Bandung: PT Alumni, 2011.
Nasution, Bismar. Resim Anti Money Laundering, Bandung: Books Terrace, 2008.
Poerwadarminta, Wjs. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1961.
Samosir,  C.  Djisman.  Segenggam  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Bandung:  Nuansa Indah, 2013.
Sembiring,  K.  Kueteh.  Sumber-Sumber  Hukum,  Medan:  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara, 1978.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 2004.
Wati,  Ai  dan  Beni  Ahmad  Saebani.  Perbandingan  Sistem  Hukum  Pidana,  Bandung: Pustaka Setia, 2016.

## Jurnal
Arsyad, Apriliani dan Kabib Nawawi, “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa  Kau  Aro  Kecamatan  Muara  Bulian  Kabupaten  Batanghari”,  Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 31, No. 2, (2016).
https://scholar.google.co.id/citations?user=8InHKN8AAAAJ&hl=id.
Hafrida, “Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum  Acara  Pidana”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  5,  No.  1,  (2014). https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en.
Najemi, Andi, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  7,  No.  1,  (2016). https://repository.unja.ac.id/610/1/5.%20Nys.%20ARfa.pdf
Rinaldi, Yanis, dkk, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerimaan  Gratifikasi”,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  19,  No.  2,  (2017). https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en