INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9516-9525 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang
Decky Maulana Akbar 1 ✉ , Siti Nuridah 2 , Edwin Jonathan Panjaitan 3
Universitas Pertiwi
Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  berapa  besar  Pengaruh  Moral  Pajak  dan  Kesadaran  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah metode  eksplanatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 100 UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hipotesis yang diuji adalah 1) pengaruh secara signifikan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; 2) pengaruh secara signifikan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 3) pengaruh secara simultan dan signifikan  Moral  Pajak  dan  Kesadaran  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Hasil  dari penelitian ini menunjukan bahwa Moral Pajak dan Kesadaran Pajak baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. Kata Kunci  : Media, Komunikasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif.

## Abstract
This  research  aims  to  test  how  much  effect  of  Tax  Morale  and  Tax  Awareness  on  UMKM  Taxpayer Compliance in Karawang Regency. The method used is explanatory method with a quantitative approach. This  research  uses  a  simple  random  sampling  method.  The  data  collection  technique  used  was  by distributing questionnaires to 100 UMKMs. The data analysis technique used is multiple linear regression. The hypotheses tested are 1) there is a significant influence of Morale on UMKM Taxpayer Compliance; 2) the significant influence of Tax Awareness on Taxpayer Compliance; 3) the simultaneous and significant effect of Tax Morale and Tax Awareness on UMKM Taxpayer Compliance. The results of this research show that Tax Morale and Tax Awareness, both partially and simultaneously, have a significant effect on UMKM Taxpayer Compliance in Karawang Regency.
Keywords: Media, Communication, Tourism, Creative Economy .

## PENDAHULUAN
Sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional  salah  satunya  berasal  dari  pajak.  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  alat  bagi pemerintah dengan tujuan mendapatkan penerimaan baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan untuk pembiayaan pengeluaran dalam hal pembangunan  nasional  dan  ekonomi  masyarakat  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang. Pendapatan Negara  APBN tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun  2021  sebesar  Rp1.547,8  triliun.  Realisasi  penerimaan  perpajakan  ini  didukung  oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai  (kemenkeu.go.id, 2023). Nantinya seluruh pendapatan  negara  tersebut  akan  menjadi  sumber  keuangan  dalam  belanja  pemerintah untuk  pembangunan.  Hal  tersebut  menggambarkan  betapa  pentingya  peran  dan sumbangsih pajak yang disetorkan oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan Negara Indonesia.
Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak harus melihat celah- celah  potensi yang perlu  dioptimalkan. Penerimaan Pajak  dari sektor UMKM merupakan salah satu potensi Pajak yang masih perlu dioptimalkan. Walaupun UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar tetapi keberadaan usaha ini banyak dijumpai di seluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan sumbangan  khususnya  dalam  penerimaan  pajak  (Sholehah  &  Ramayanti,  2022).  Akibat pandemi covid-19, menurunnya penerimaan pajak sektor UMKM dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada tahun 2019 kontribusi sektor UMKM adalah sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.315,9 triliun. Adapaun setoran pajak UMKM 2020 hanya sebesar Rp 4,84 triliun, yakni mengalami penurunan sebesar 21,8% (Maharani, 2021). Lalu berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Namun menurut catatan Direktorat Jendral Pajak  bahwa penghasilan (PPh) UMKM sebesar Rp 7,5 triliun atau 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan. Padahal menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM adalah 0,5%. Artinya seharusnya apabila PDB Tahun 2021 dari  sektor
UMKM sebesar Rp 8.573,89 triliun, maka potensi Pajak Penghasilan Final seharusnya adalah sebesar 42,9 triliun rupiah.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinaungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak  yang  bertanggungjawab  atas  keuangan  negara  termasuk  aspek  perpajakan  di Indonesia  memiliki  tanggungjawab  atas  kepatuhan  wajib  pajak.  Presentase  tingkat kepatuhan formal wajib pajak menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)DJP. Pada Tahun  2020,  Presentase  tingkat  kepatuhan  formal  wajib  pajak  ditargetkan  sebesar  80% (kompas.id,  2021).  Namun  capaian  tingkat  kepatuhan  formal  wajib  pajak  hanya  sebesar 77,63% (kompas.id, 2021). Artinya DJP gagal dalam membina dan mengawal wajib pajak di Indonesia untuk mencapai kepatuhan  Wajib Pajak yang tinggi. Penghitungan kepatuhan formal oleh DJP salah satunya didasarkan pada rasio antara realisasi SPT dengan wajib pajak yang terdaftar SPT.
Kemenkeu  sebenarnya  telah  berupaya  untuk  terus  merangkul  Wajib  Pajak  UMKM untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak baik secara regulasi maupun teknis. Secara regulasi, penerbitan PP 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final 1% untuk UMKM seperti  dijelaskan dalam penjelasan umum peraturan tersebut bahwa tujuan PP 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak UMKM melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak. Bahkan usaha kemenkeu untuk terus merangkul Wajib Pajak UMKM secara regulasi juga  berlanjut  dengan  mendengarkan  keluhan  Wajib  Pajak  UMKM  dan mentransformasikanya  menjadi  sebuah  aturan.  Menurut  Yon  Arsal,  Direktur  Potensi Kepatuhan  dan  Penerimaan  Pajak  Kementerian  Keuangan,  dalam  perjalanannya  banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak UMKM 1% pada PP 46 Tahun 2013 (liputan6.com, 2018). Sehingga ditetapkan PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% untuk PPh Final bagi UMKM.
Upaya  UMKM  dalam  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  tangguh  harus dilandasi moral perpajakan. Dari segi etika, moral pajak dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak sebagai iuran kepada negara yang dilakukan secara  sukarela, sehingga moral pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat secara luas, perilaku moral pajak  seperti  tingkat  kejujuran,  pengetahuan,  dan  kemampuan  perpajakan  sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Oladipupo & Obazee, 2016).
Kabupaten Karawang merupakan salah satu kota industri dengan UMR terbesar se- Indonesia.  Perkembangan  Kabupaten  Karawang  sebagai  kota  industri  berakibat  kepada kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Perkembangan tersebut dapat berimbas terhadap
peningkatan pendatang ke Kabupaten Karawang, tidak sedikit juga yang datang sebagai pelaku  usaha  UMKM.  Tentu  hal  ini  juga  berdampak  pada  meningkatnya  mobilitas  di Kabupaten Karawang yang  juga menambah para pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kebutuhan  mobilitas  masyarakat.  UMKM  di  Kabupaten  Karawang  dalam  kurun  waktu  3 tahun (2019-2021) terus mengalami perkembangan. Pada Tahun 2019 terdapat sebanyak 279.705 orang pengusaha berkembang menjadi 297.011 orang pada tahun 2020 dan 315.388 orang  pada  tahun  2021  yang  menjalankan  usaha  UMKM.  Secara  grafis  perkembangan UMKM di Kabupaten Karawang cukup stabil dalam kurun waktu tersebut yakni bertambah kurang lebih 18.000 pengusaha baru setiap tahunya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor  potensial  Kabupaten  Karawang  seperti  pertumbuhan  penduduk  dan  secara demografi dihuni oleh banyak pekerja atau buruh pabrik.
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga pernah diteliti oleh Fitria Dewi et al (2023),  Olivia  Agustiana  et  al  (2023),  Whisnu  Pramdhana  Wicaksana  et  al  (2023),  Anita Isnaeni  et  al  (2023)  serta  Siti  Nuridah  dan  Esther  Megawati  (2022),  adapun  keterbaruan dalam penelitian ini adalah adanya variabel independen yaitu moral.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif.  Menurut  Silalahi  (2010:30)  penelitian  eksplanatif  adalah  untuk  menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel, baik arah maupun kekuatan hubungan. Penelitian ini menggunakan eksplanatif dikarenakan peneliti  ingin mengetahui  pengaruh antara variabel independen Moral Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (X2) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Silalahi (2009:76-77), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian masalah sosial berdasarkan pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan  kebenaran  generalisasi  prediktif  teori.  Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten Karawang. Pemilihan Kabupaten Karawang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada faktor demografi  dan  karakteristik  Kabupaten  Karawang.  Seperti  yang  diketahui  Kabupaten Karawang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunya dimana banyak pendatang dari luar kota sebagai tenaga kerja yang juga menyebabkan banyak timbulnya titik-titik  perekonomian  baru.  Selanjutnya  objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah UMKM yang berada di Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berikut  hasil  uji  t  untuk  melihat  pengaruh  moral  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM
Tabel 1. Hasil Uji t Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Model t Sig. 1 (Constant) 14.348  .000 Moral Pajak 2.600 .011
Kesadaran Pajak 17.672  .000
Hasil pengujian parsial untuk variabel Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Tabel menunjukan bahwa nilai t hitung Variabel Moral Pajak sebesar 2,600 lebih besar daripada nilai t tabel 1,985 Melalui hal tersebut berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya Moral Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai t positif yang artinya Moral Pajak memiliki hubungan searah dengan Kepatuhan Pajak. Selanjutnya taraf signifikansi 0,011 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya pengaruh yang diberikan signifikan. Dapat disimpulkan  bahwa  Moral  Pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan.  Feinstein  (1980) dalam  Sumartaya  (2014)  menjelaskan  bahwa  moralitas  perpajakan  digambarkan  oleh delapan aspek sebagai berikut: 1) Partisipasi Masyarakat; 2) Kepercayaan diri; 3) Otonomi daerah dan Desentralisasi; 4) Kebanggaan; 5) Aspek Demografi; 6) Perekonomian; 7) Aspek dari penghindaran pajak dan 8) Sistem Perpajakan. Menurut Feinstein tersebut moralitas perpajakan  lebih  dipengaruhi  oleh  demografi  dari  seseorang  dimana  tingkat  Pendidikan merupakan faktor  yang sangat mempengaruhi moralitas perpajakan. Pada penelitian ini, diketahui  bahwa 3% responden  bertingkat Pendidikan Dasar, 32% responden bertingkat Penddikan Menengah serta 65% responden bertingkat Pendidkan Tinggi. Sedangkan nilai Moral Pajak yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sedang. Artinya dalam penelitian ini dengan  mayoritas  responden  memiliki  tingkat  Pendidikan  Tinggi  memiliki  tingkat  Moral Pajak sedang.

## Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berikut hasil uji t untuk melihat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Tabel 2. Hasil Uji t Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Model t Sig. 1 (Constant) 14.348  .000 Moral Pajak 2.600 .011 Kesadaran Pajak 17.672  .000
Hasil pengujian parsial untuk variabel  Kesadaran Pajak  terhadap Kepatuhan  Pajak menunjukan  bahwa  nilai  t  hitung  Variabel  Kesadaran  Pajak  sebesar  17,672  lebih  besar daripada nilai t tabel 1,985. Melalui hal tersebut berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya Kesadaran Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai t positif yang artinya Kesadaran Pajak memiliki hubungan searah dengan Kepatuhan Pajak. Selanjutnya taraf  signifikansi  0,000  <  0,05  maka  H0  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  pengaruh  yang diberikan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Koefisien regresi Variabel Kesadaran Pajak sebesar  0,506  berarti  apabila  Variabel  Kesadaran  Pajak  mengalami  kenaikan  sebesar  1 satuan, maka Kepatuhan Pajak ikut naik sebesar 0,506 satuan dengan asumsi cateris paribus. Koefisien  bernilai  positif  yang  artinya  terjadi  hubungan  positif  antara  Kesadaran  Pajak dengan Kepatuhan Pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah  Sinaga  et  al  (2023)  yang  menemukan  hasil  bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berikut  hasil  uji  f  untuk  melihat  pengaruh  moral  pajak  dan  kesadaran  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Tabel 3. Hasil Uji f Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  145.185 2 72.592 167.676  .000 a Residual 41.994 97 .433 Total 187.179 99
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Moral
Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan
Pajak
Hasil pengujian simultan untuk variabel Moral Pajak dan Kesadaran menunjukan nilai F hitung sebesar 167,676 dimana lebih besar dari nilai F tabel 3,089, maka H0 ditolak dan Ha diterima.  Nilai  F  hitung  positif  menunjukan  bahwa  Moral  Pajak  dan  Kesadaran  Pajak bersama-sama memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Pajak. Selanjutnya nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan melalui hasil analisis uji F bahwa Moral Pajak dan Kesadaran Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
Tabel 4. Uji R 2 Model Adjusted R Square 1 .771
Selain  itu,  Adjusted  R  Square  menunjukan  angka  0,771  artinya  sebesar  77,1% pengaruh  terhadap  Kepatuhan  Pajak  berasal  dari  Kesadaran  Pajak  dan  Moral  Pajak, sedangkan 22,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah dapat dibuktikan bahwasanya Kesadaran Pajak dan Moral Pajak secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak meskipun susah menemukan empirical historis yang menyatakan hal tersebut. Selain itu dengan asumsi pembuktian hipotesis yang menggunakan Penelitian Sumartaya
(2014)  dimana  variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  bukan Kepatuhan Pajak, melainkan Penghindaran Pajak, maka dapat juga ditarik kesimpulan bahwa dapat dimunculkan sebuah hipotesis mengenai hubungan antara Kepatuhan Pajak dengan Penghindaran Pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:
1. Moral Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan signifikansi 0,011 dan nilai t hitung > t tabel (2,600 > 1,985). Sehingga kedepanya upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat diterapkan salah satunya  melalui  upaya  mendasar  yakni  meningkatkan  lagi  Moral  Pajak  dalam  rangka optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak UMKM.
2. Kesadaran Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan signifikansi 0,000 dan nilai t hitung < t tabel (17,672 > 1,985). Sehingga  kedepanya  upaya  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dapat diterapkan salah satunya melalui meningkatkan kesadaran pajak (Kesadaran Pajak) dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak UMKM.
3. Moral  Pajak  dan  Kesadaran  Pajak  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai f hitung > f tabel (167,676 > 3,089). Hasil Adjusted R Square menunjukan angka 0,771 artinya sebesar 77,1% pengaruh terhadap  Kepatuhan  Pajak  berasal  dari  Kesadaran  Pajak  dan  Moral  Pajak,  sedangkan 22,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiana,  O.,  Nuridah,  S.,  &  Sagitarius,  E.  (2023).  Pengaruh  Insentif  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 8548 – 8562.
https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4627
Ajzen,  Icek.  1991.  The  theory  of  planned  behavior:  Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes. Amherst: University of Massachusetts
Badan Pusat  Statistik Kabupaten Karawang. 2021. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020.
Devano dan Rahayu, 2006.Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana: Jakarta
Dewi, F., Nuridah, S., & Rosidah, S. A. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022  Di  Wilayah  Kabupaten  Karawang. Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research, 3(4), 9978 – 9984. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4758
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2021. Jumlah Pelaku UMKM per Kecamatan di Kabupaten Karawang, 2021.
Fakile.  2011.  Analysis  of  Tax  Morale  And  Tax  Compliance  in  Nigeria.Nigeria:  Covenant University
Ghozali,Imam.  2016.  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  (IBM  SPSS)  Edisi  8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Isnaeni,  A.,  Nuridah,  S.,  &  Sagitarius,  E.  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Aplikasi  M-Pajak terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bagi  Pelaku  UMKM  di  Tahun  2022- 2023. Innovative:  Journal  Of  Social  Science  Research, 3(4),  6302 – 6308. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4229
Luttmer, & Singhal. 2014. Tax Morale. Journal of Economic Perspectives: Vol.28, No.4 Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Nazir. M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Nurkhin,  Novianty,  Muhsin,  &  Sumiadji.  (2018).  The  Influence  of  Tax  Understanding,  Tax Awareness  and  Tax  Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance.  Jurnal  Perbankan  dan Keuangan: Vol. 22 No.2
Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5303 – 5310
Prawagis. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1.
Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu
Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Resmi, Siti. 2014. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat
Sinaga, I., Nuridah, S., Sopian, S., Mulyani, S., & Fauzobihi, F. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang  Melakukan  Usaha  Dengan  Sistem  E-Commerce. Innovative:  Journal  Of  Social Science Research, 3(5), 1755 – 1770. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4632
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
Sumartaya, Dusa dan Atin Hafidiah. 2014. The Influence Of Taxpayer's Awareness And Tax Morale Toward Tax Evasion. International Journal of Business, Economics and Law Vol. 5 No.1.
Torgler, Benno. 2003. Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Basel : Universitat Basel
Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6285 – 6293. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4142