## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

## The Impact of Street-Vendor Arrangement at Pakujoyo Park on Socio-Economic Conditions
Muhammad Arya Persada 1* , Rosyidah Fatmawati 1 , Murtanti Jani Rahayu 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : muhammadaryapersada@student.uns.ac.id
(Diterima: 24 Desember 2022; Disetujui: 20 Maret 2023)

## Abstrak
Merebaknya sektor informal hingga kini tidak dapat terlepas dari fenomena industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan. Salah satu penyebab munculnya sektor informal perkotaan adalah ketika proses pembangunan tidak dapat menyediakan cukup peluang kerja bagi semua angkatan kerja. Di sisi lain, selain memberikan dampak positif dengan penyediaan lapangan pekerjaannya, munculnya Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  menciptakan  permasalahan-permasalahan  lain.  PKL  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  upaya  dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dari yang umumnya ditimbulkan oleh proses urbanisasi. PKL di Taman Pakujoyo, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini. Taman Pakujoyo pada awalnya dibangun untuk menjadi  taman  kota,  yang  kemudian  menjadi  magnet  bagi  pedagang  sebagai  lokasi  untuk  berjualan  sehingga  sektor  informal berkembang di Taman Pakujoyo. Meski telah ditertibkan dan ditata oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, beberapa masalah tetap belum terselesaikan dengan program penataan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penataan PKL di Taman Pakujoyo, terutama dampaknya pada aspek kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukan bahwa program penataan yang terjadi memberikan dampak secara ekonomi dengan meningkatnya pendapatan PKL dan secara sosial mendorong terbentuknya Paguyuban PKL.
Kata kunci : pedagang kaki lima; penataan; Taman Pakujoyo

## Abstract
The spread of the informal sector have not been able to be separated from the emergence of the phenomenon of industrialization and urbanization in urban areas. One of the causes of the emergence of the urban informal sector is when the development process could not able to provide job opportunities for all of the workforce. However, in addition to having a positive impact by providing jobs, the emergence of street vendors creates other problems. Street vendors can be seen as one of the efforts in overcoming socio-economic problems of the community that are caused commonly by urbanization. Street vendors in Pakujoyo Park, Sukoharjo Regency is one case that reflects this phenomenon. Pakujoyo Park was originally developed to be a city park but later became a magnet for street vendors to settle, thus the informal sector started to develop in Pakujoyo Park. Although has been managed and organized by the Sukoharjo  Regency  Government,  a  number  of  problems  remain  unresolved  through  the  street  vendor  arrangement  program. Therefore, this study aims to see the impact of street vendor arrangement in Pakujoyo Park, especially from the aspect of its socio- economic conditions. This study used qualitative descriptive analysis techniques to analyze the collected primary data. The results show that the arrangement program implemented had an economic impact by increasing the income of street vendors and socially encouraged the formation of street vendor group.
Keywords: arrangement, Pakujoyo Park; street vendor

## 1. PENDAHULUAN
Merebaknya sektor informal hingga kini tidak bisa dipisahkan dari timbulnya fenomena urbanisasi dan industrialisasi yang timbul di perkotaan (Manning & Effendi, 1995). Salah satu pemicu adanya fenomena urbanisasi adalah semakin berkembangnya kawasan perkotaan, baik dari segi fisik maupun ketersediaan lapangan pekerjaan. Kawasan perkotaan ini juga menjadi wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat (Rusito, Suaib, & Hidaya, 2017). Terjadinya industrialisasi yang
diawali adanya pembangunan dengan mengedepankan kawasan perkotaan atau urban bias telah mengakibatkan jarak kesenjangan yang melebar antara kondisi perekonomian di perkotaan dan perdesaan. Kebanyakan negara yang sedang berkembang  meninggalkan  sektor  pertanian  di  perdesaan  untuk  mendapatkan  sumber  daya  dalam  upaya menumbuhkembangkan sektor industri dan urbanisasi. Menurut McGee dan Todaro dalam Effendi (1993), urbanisasi di negara  yang  sedang  berkembang  atau  dunia  ketiga  tidak  diikuti  oleh  adanya  penambahan  fasilitas  perkotaan, ketersediaan  lapangan  kerja,  dan  kemampuan  sektor  formal  menyerap  tenaga  kerja.  Tidak  adanya  hal-hal  tersebut menimbulkan titik-titik miskin di kawasan perkotaan dan menimbulkan adanya nilai sosial yang mengarah kepada budaya kemiskinan dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan daripada proses kemiskinan yang muncul di perdesaan. Bukan tidak mungkin fenomena yang terjadi ini hanya merupakan perpindahan kemiskinan yang berada di perdesaan ke perkotaan. Kebudayaan kemiskinan atau proses ini terjadi di luar ketentuan formal yang ditetapkan dalam rencana pembangunan. Proses tersebutlah yang menyebabkan munculnya sektor informal.
Dinamika sektor informal di Indonesia saat ini tidak terlepas dari proses serta paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya diunggulkan sebagai pertumbuhan makro justru menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Pada saat itulah sektor informal berkembang dan berperan. Sektor informal dengan berbagai kekurangan dan dampak negatif yang ditimbulkan mampu berkembang dan berperan sebagai salah satu solusi alternatif peluang kerja bagi masyarakat  yang sedang mencari  pekerjaan  untuk  mengatasi  permasalahan  ekonomi,  mengingat bahwa  setiap  masyarakat  membutuhkan  sebuah  lapangan  pekerjaan.  Hart  (1973)  memperkenalkan  sektor  informal sebagai angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga kerja. Berkembangnya sektor informal tentu memberikan dampak  positif  terhadap  perekonomian  maupun  kehidupan  sosial  masyarakat,  terutama  masyarakat  dari  kalangan menengah ke bawah atau para pendatang yang tidak tertampung dalam kegiatan ekonomi formal (Soleh & Daniel, 2019). Disamping dampak positifnya, kemunculan sektor informal menimbulkan permasalahan lain yaitu sulitnya pengendalian sektor informal melalui peraturan. Begitu juga terhadap usaha-usaha yang muncul dari kelompok yang terpinggirkan, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, atau para pendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Adanya  perkembangan  sektor  informal  di  kawasan  perkotaan  merupakan  salah  satu  usaha  dalam  menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu contoh sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau disebut PKL. Selain memberikan dampak  positif  melalui  penyediaan  lapangan  kerja,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  munculnya  PKL  menciptakan permasalahan-permasalahan lain. PKL diakui sebagai bagian dinamika perekonomian perkotaan tetapi juga sekaligus mengundang  berbagai  tantangan  baru.  Pada  umumnya  sektor  informal  tidak  bekerja  dalam  sistem  ekonomi  yang terorganisir  sehingga  keberadaannya  tidak  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak  atau  retribusi  daerah. Sektor informal juga berpotensi melahirkan kriminalitas karena sering beroperasi di wilayah-wilayah terlarang. Selain itu, sektor informal cenderung merusak keindahan kota karena tidak tertata dan seringkali menempati ruang publik yang bukan peruntukannya (Budiman, 2010; Soleh & Daniel, 2019). Berdasarkan pengamatan terhadap adanya sebuah kebijakan di kawasan  perkotaan  terhadap  PKL  selama  ini,  ada  beberapa  alasan  yang  membuat  banyak  pemerintah  kota  gagal mengelolanya agar tertata dengan baik. Alasan yang pertama adalah sikap dan perspektif yang saling bertentangan. Pada satu sisi, keberadaan PKL dianggap sebagai salah satu upaya untuk menambah lapangan kerja, memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kawasan perkotaan, dan membuat kota menjadi lebih hidup. Namun di sisi lain, PKL juga dianggap sebagai penyebab yang membuat kota menjadi tidak tertata dan terkesan kotor. Menurut Banks, Lombard, & Mitlin (2020), informalitas sendiri sering dipahami sebagai dikotomi yang banyak dikritik. Di satu sisi, informalitas dipandang sebagai masalah realitas yang tidak diatur dan tidak direncanakan yang harus disikapi melalui regulasi. Namun di sisi lain, informalitas dianggap sebagai perayaan kegigihan kelompok-kelompok  terpinggirkan  yang  berada  di  tengah-tengah  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  pengecualian  geografis untuk mempertahankan hidupnya.
Tidak  dapat  dibantah  bahwa  PKL  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial ekonomi masyarakat baik dari yang ditimbulkan oleh adanya urbanisasi maupun kegiatan lainnya. Kondisi yang serupa juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah dengan PKL yang berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir, salah satunya yaitu adanya perkembangan PKL di Kawasan Perkotaan Sukoharjo yang  berada  di  Area  Taman  Pakujoyo.  Melalui  penelitian  ini,  penulis  ingin  melihat  bagaimana  perkembangan  sektor informal, khususnya PKL di Kabupaten Sukoharjo, terutama dilihat dari kondisi sosial ekonominya. Diketahui pula bahwa penataan  di  Taman  Pakujoyo  baru  berjalan  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui  dampak  dari penataan PKL ini terhadap kondisi sosial ekonominya agar kita mengetahui apakah penataan PKL ini sudah tepat sasaran atau belum, sehingga dapat dirumuskan rekomendasikan tindak lanjut.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di kawasan perkotaan. Jumlah PKL beragam, bahkan seringkali lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha sektor informal yang lain. Secara arti maupun  bahasa,  pedagang  merupakan  sebutan  seseorang  yang  memiliki  kegiatan  pekerjaan  menjual  dan  membeli. Pedagang merupakan  orang yang  melakukan kegiatan  usaha  dengan  melakukan  pembelian barang  untuk kemudian menjualnya kembali untuk mengambil sebuah hasil untung dari barang telah dijual. Kaki lima memiliki arti sebagai lokasi saat melakukan dagang yang tidak tetap atau tidak permanen. Berdasar sejarah, istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa penjajahan Belanda, tepatnya pada zaman pemerintahan Raffles, dimana jalur trotoar atau pejalan kaki memiliki lebar 5 kaki atau sekitar 1.5 meter sehingga penjaja atau penjual yang berada di jalur trotoar disebut sebagai pedagang kaki lima (Saputra & Indrawati, 2014). Menurut Budiman (2010), PKL merupakan istilah untuk untuk menyebut penjaja atau  penjual  dagangan yang menggunakan  gerobak  atau penjual  dagangan  di  jalanan.  Sedangkan menurut  Damsar dalam  Saputra  (2014),  PKL  adalah  penjaja  atau  penjual  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dagang  perorangan  atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa PKL adalah penjaja/penjual/pedagang yang tidak mempunyai lokasi dagang atau usaha tetap/permanen.
Banyak  masyarakat  memilih  untuk  menjadi  PKL  karena  mudah  dijadikan  sebagai  lapangan  kerja,  terutama  bagi masyarakat dengan strata ekonomi rendah di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya pada kawasan perkotaan,  baik  kota  besar  maupun  kecil  (Jayadinata  dalam  Rusito  et  al.,  2017).  Selain  itu,  PKL  merupakan  pilihan alternatif karena minim tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberi tempat bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan, keterampilan yang mencukupi atau memiliki keterbatasan (Rachbini & Hamid, 1994). Keterbatasan ini meliputi keterbatasan  tingkat  pendidikan,  keterbatasan  kemampuan  ekonomi  atau  keterbatasan  modal,  serta  keterbatasan penguasaan  pengetahuan  dalam  tatanan  atau  peraturan  yang  berlaku.  Keterbatasan  tersebut  membuat  masyarakat ekonomi lemah berusaha dalam bentuk usaha dagang berupa PKL untuk memenuhi kebutuhan hidup (Faradina, 2019).

## 2.2 DAMPAK SOSIAL EKONOMI
Dampak sosial ekonomi bisa diamati melalui dua sisi, yakni sisi negatif maupun sisi positif, sehingga dapat dinilai dengan  perspektif  yang seimbang.  Berbagai  contoh  sisi  positif  dampak  sosial  ekonomi  yang  bisa  diambil  antara  lain kenyamanan  usaha  dan  meningkatnya  kelayakan  dalam  berdagang,  penambahan  lapangan  pekerjaan,  adanya perubahan status pada para pedagang seperti dari ilegal menjadi legal atau sah menurut peraturan yang ada (Sinaga, 2004). Menurut pendapat dari Djojodipuro (1992), dampak yang ditimbulkan dari aktivitas sosial ekonomi ialah berubahnya sifat yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh adanya kegiatan pembangunan yang mempengaruhi berbagai hal seperti adanya kesempatan usaha, perubahan pendapatan, dan adanya penyerapan pekerja. Dampak dari kegiatan sosial ekonomi berada pada sistem ekonomi yang terkait dengan struktur dan kondisi ekonomi. Menurut Soleh & Daniel (2019), dampak positif adanya PKL antara lain terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang  tidak tertampung  dalam  kegiatan  ekonomi  formal, aktivitas  ekonomi meningkat karena sektor informal. PKL tidak hanya menjadi  penjual,  tetapi  sekaligus  mengkonsumsi  hasil-hasil  produksi  sektor  formal.  Sedangkan  menurut  Saputra  & Indrawati  (2014),  PKL  memiliki  dampak  positif  seperti  memberikan  peluang  kerja,  berkontribusi  dalam  mengurangi pengangguran, dan meningkatkan harapan perkembangan usaha bagi masyarakat kecil atau  terpinggirkan di wilayah perkotaan.
Dampak negatif adanya PKL menurut Sinaga (2004) meliputi menurunnya kualitas sosial atau hidup para pedagang dalam  melakukan  aktivitas  kegiatan  sosial,  dapat  menurunkan  pendapatan  pedagang  formal,  dan  menurunkan kesempatan  bagi  para  pedagang  dalam  turut  serta  di  kelompok-kelompok sosial  nonformal.  Menurut  Soleh  &  Daniel (2019), dampak negatif PKL antara lain PKL umumnya tidak bekerja dalam sistem ekonomi yang terorganisir sehingga keberadaannya  tidak  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  pajak/retribusi  daerah,  sektor  informal  dapat melahirkan kriminalitas karena mereka umumnya beroperasi di wilayah-wilayah terlarang dan membutuhkan perlindungan preman, cenderung merusak keindahan kota karena tidak tertata rapi yang berkaitan dengan sifat PKL yang sulit ditata dan diatur. Selain itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial serta keamanan mereka. Menurut Budiman (2010) dampak negatif PKL berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan karena  menempati  ruang  publik  yang  bukan  peruntukannya  seperti  di  trotoar  dan  bahu  jalan,  penurunan  kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di pinggir jalan, dan pencemaran udara.
Berdasarkan  sintesis  teori  tersebut,  didapatkan  indikator  dari  penataan  PKL  yang  menurut  Sutrisno,  Suwandi,  & Sundari (2007) yang dijelaskan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Variabel dan Indikator dalam Penelitian Variabel Indikator Dampak sosial Adanya penyuluhan mengenai tempat usaha, waktu usaha, maupun mengenai sarana usaha Adanya penyuluhan non fisik dan pengaturan seperti bertanggung jawab atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan tempat usaha Dampak ekonomi  Ada jaminan perlindungan bagi para PKL Adanya pembinaan PKL Kondisi yang kondusif oleh seluruh elemen masyarakat
Adanya pengembangan kemampuan manajerial PKL yang baik Adanya kerja sama dalam permodalan Adanya kerja sama kemitraan stakeholder terkait ataupun pemerintah dengan para PKL
Kondisi sosial ekonomi dapat ditandai dengan adanya saling mengenal antara satu sama lain, adanya penyuluhan, paguyuban, sifat kegotongroyongan, dan kekeluargaan (Lausiry & Tumuka, 2019). Berdasarkan segi sosial, sebagian besar PKL mempunyai karakteristik berpendidikan rendah, cenderung tidak memiliki keahlian, dan merupakan pendatang yang bermigrasi ke kawasan perkotaan. Dari sisi ekonomi, menurut Bromley (1979), kegiatan ekonomi formal dan informal merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan, akan selalu berinteraksi. Maka dari itu, sokongan dari pemerintah untuk dua sektor tersebut haruslah berimbang dan tetap membawa kondisi yang adil bagi usaha kecil.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan PKL di Taman Pakujoyo sebagai objek penelitian. Taman Pakujoyo dipilih karena perkembangan PKL di taman tersebut cukup pesat sejak Taman Pakujoyo diresmikan pada tahun 2015.  Taman  Pakujoyo  juga  terus  berkembang  hingga  menjadi  salah  satu  sarana  rekreasi  primadona  masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Namun, satu hal yang disayangkan adalah Taman Pakujoyo yang seharusnya menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sukoharjo malah menghasilkan banyak sampah hasil dari kegiatan PKL yang tidak menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Bahkan menurut salah satu petugas kebersihan Taman Pakujoyo, tiap petugas kebersihan mampu mengumpulkan dan membersihkan sampah hingga seberat dua kilogram dalam satu hari.

## 3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam melakukan penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data melalui:
a. Observasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati subjek penelitian;
b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang telah tersedia di kantor-kantor dan instansi-instansi terkait;
c. Studi pustaka, yakni mengumpulkan data dengan cara mencari dari buku, jurnal, dan publikasi lainnya;
d. Wawancara, yaitu mencari data dengan menanyakan langsung kepada narasumber (PKL).

## 3.2 METODE ANALISIS DATA
Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis atau untuk memberikan gambaran mengenai  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan yang  lebih  luas.  Metode  kualitatif menurut Sulistyono (2015) digunakan untuk analisis data yang terkumpul yaitu sekunder maupun primer yang dilakukan dengan  menjelaskan  atau  mendeskripsikan  dan  melakukan  pembuktian  terhadap  yang  ditemukan  dalam  penelitian. Metode ini dipilih karena objek penelitian yang diambil, yaitu para PKL di Taman Pakujoyo, merupakan fenomena sosial ekonomi  yang  perolehan  datanya  diambil  berdasarkan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Sukoharjo untuk menata dan mengelola para PKL Taman Pakujoyo. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## 3.3 VARIABEL
Berdasarkan pembahasan teori pada subbab sebelumnya, ditetapkan bahwa terdapat empat indikator dari variabel aspek sosial dan tiga indikator dari aspek ekonomi pada variabel yang dapat ditinjau pada Tabel 2.
Tabel 2. Variabel dan Indikator dalam Penelitian Variabel Indikator Aspek sosial Adanya kebijakan terkait sektor informal PKL Adanya paguyuban atau komunitas antarpelaku PKL Adanya hubungan timbal balik antarpelaku PKL Adanya hubungan timbal balik antarpelaku PKL dengan pemerintah Aspek ekonomi Adanya pembinaan bagi PKL Adanya peningkatan pendapatan PKL setelah penataan Adanya bantuan atau kemitraan usaha bagi PKL
Sumber: Sutrisno et al. (2007) dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (2020)

## 3.4 RUANG LINGKUP WILAYAH
Penetapan ruang lingkup wilayah dilakukan berdasarkan batas Taman Pakujoyo yang dapat ditinjau lebih jelas pada Gambar 1 s.d. Gambar 3. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan peta yang menggambarkan area dan batas area Taman Pakujoyo. Lokasi Taman Pakujoyo berada Kabupaten Sukoharjo, di tengah-tengah permukiman dan berdekatan dengan area pertanian. Lahan ini pada awalnya adalah area pertanian seperti area lain yang berada di dekatnya. Namun, karena lahan  ini  tidak  memiliki  produktivitas  untuk  menghasilkan  hasil  pertanian  atau  tanaman  pangan,  maka  Pemerintah Kabupaten  Sukoharjo  merubahnya  menjadi  sarana  rekreasi  dan  RTH  Taman  Pakujoyo. Gambar  3 menunjukan  area tempat berdagang para PKL yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Lokasi area PKL ini berada di bagian barat Taman Pakujoyo dan penetapan area PKL ini diharapkan mampu mengendalikan dan menata para PKL yang ada sehingga tidak mengganggu sirkulasi dan fungsi Taman Pakujoyo yang seharusnya menjadi sarana rekreasi dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Gambar 1. Lokasi.  Taman Pakujoyo
Gambar 2. Kawasan Taman Pakujoyo
Gambar 3. Lokasi Area PKL Setelah Penataan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Taman  Pakujoyo  merupakan  taman  kota  yang  terletak  di  Kelurahan  Gayam,  Kecamatan  Sukoharjo,  Kabupaten Sukoharjo, yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota. Taman Pakujoyo dibangun di atas tanah seluas 4.371 m 2 yang terletak di koordinat 7°41'19.9" Lintang Selatan dan 110°50'57.1" Bujur Timur. Pada awalnya, lahan tersebut merupakan bekas lahan pertanian, akan tetapi karena melihat kondisi tanah yang kurang subur dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian, pemerintah setempat mengalihfungsikannya menjadi sebuah RTH. Pembangunan  Taman  Pakujoyo  dimulai  dan  diresmikan  pada  tahun  2015.  Pengembangan  Taman  Pakujoyo  sempat mengalami  hambatan  beberapa  kali,  mulai  dari  dana  pembangunan  taman  yang  terhambat  dari  pemerintah  hingga masalah penyalahgunaan taman oleh remaja yang kurang bertanggung jawab seperti digunakan untuk berbuat mesum, tempat  mengkonsumsi  minuman  keras,  dan  tempat  nongkrong  anak punk .  Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah setempat dalam hal ini merupakan Pemerintah Kelurahan Gayam yang didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,  mulai  fokus  kembali  dengan  pembangunan  Taman  Pakujoyo  dengan  mengajak  masyarakat  sekitar  untuk berpartisipasi dalam pembangunan taman. Hasilnya, saat ini Taman Pakujoyo memiliki fasilitas yang sangat beragam serta satwa dan tanaman yang berjumlah ratusan (lihat Gambar 4).
Pedagang-pedagang yang dapat dijumpai di pinggir jalan, terutama pada kawasan pasar dan taman, biasa disebut sebagai PKL. Para pedagang ini menawarkan banyak jenis dagangan yang dominan pada bidang kuliner atau makanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering membeli dagangan para pedagang tersebut sehingga dapat dikatakan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan tanpa PKL, begitu pula sebaliknya. Karena Taman Pakujoyo semakin ramai dikunjungi  oleh  masyarakat  dan  semakin  berkembang  pula  PKL  di  sekitar  area  taman,  maka  pemerintah  setempat menyediakan dan membuat lapak atau area khusus untuk pedagang. Hal tersebut menjadikan area taman lebih baik dan tertata dibandingkan saat awal dibangunnya Taman Pakujoyo tahun 2015. Saat itu, PKL masih memenuhi pinggiran jalan dan akses masuk menuju taman sehingga mengakibatkan jalan dan aksesibilitas sekitar taman terganggu. Keberadaan PKL  di  Taman  Pakujoyo  merupakan  salah  satu  simbiosis  mutualisme  dengan  pengunjung  Taman  Pakujoyo.  Para pengunjung  mendapatkan  kenyamanan  dalam  menggunakan  RTH  dan  pedagang  mendapatkan  keuntungan  dengan menjual dagangannya. Pemerintah melakukan pengaturan terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, dan keindahan area taman. Dilihat dari sisi sosial, keberadaan Taman Pakujoyo membentuk pola perilaku masyarakat dan interaksi yang baru. Mereka mengunjungi taman bersama keluarga. Hal ini menjadikan Taman Pakujoyo memiliki fungsi dalam aspek sosial kemasyarakatan.
Gambar 4. Kondisi Taman Pakujoyo
Gambar 5. Kondisi PKL di Taman Pakujoyo
PKL  di  Taman  Pakujoyo  kemudian  terlihat  semakin  jelas,  banyak,  dan  bervariasi.  Perkembangan  ini  tentu menimbulkan dampak positif, antara lain menjadi salah satu alasan masyarakat berkunjung ke Taman Pakujoyo sehingga sekarang Taman Pakujoyo menjadi salah satu sarana rekreasi primadona masyarakat  Kabupaten Sukoharjo. Tingkat pendapatan  masyarakat,  terutama  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  Taman  Pakujoyo,  bertambah  dan  jumlah pengangguran terbuka berkurang. Namun, pada sisi lain perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari penuhnya PKL yang menempati ruang kegiatan publik yang jelas bukan merupakan peruntukannya, seperti di pinggir jalan ataupun pinggiran trotoar bahkan badan jalan, menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan, kemacetan lalu lintas yang dihasilkan, dan pencemaran udara. Dampak-dampak negatif dapat  dikendalikan  dengan  melakukan  penertiban  dan  penataan  terhadap  PKL.  Inilah  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan membangun area khusus yang menjadi tempat para PKL berjualan, tepatnya di sisi barat Taman Pakujoyo (lihat Gambar 5). Hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan lingkungan Taman Pakujoyo dan sekitarnya serta menciptakan area yang aman untuk tempat usaha bagi para PKL.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  lima  PKL  di  Taman  Pakujoyo,  penataan  pedagang  yang  berada  di Taman Pakujoyo memang terbukti mampu mengendalikan para PKL yang membuka lapak di pinggir jalan dan memperlancar akses masuk menuju taman. Berdasarkan aspek sosial, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur PKL yang berada di Taman Pakujoyo seperti kebijakan area mana saja yang diperbolehkan untuk menjadi tempat usaha, sarana-sarana apa saja yang disediakan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh PKL, serta jam buka dan jam tutup operasional pedagang kaki lima, kebijakan untuk selalu menjaga kebersihan, dan peraturan untuk menjaga kondusifitas Taman Pakujoyo bagi pedagang, pengunjung, serta seluruh elemen masyarakat. Selain itu, dampak lain dari penataan PKL ini adalah terbentuknya Paguyuban Pedagang Pakujoyo (P3) Gayam. Paguyuban tersebut merupakan wadah untuk berbagi aspirasi dan kerja sama antar PKL, PKL dengan pemerintah, dan menjadi wadah untuk bergotong-royong serta sebagai langkah awal kemajuan untuk menciptakan kemampuan pengelolaan atau manajerial PKL yang baik. Dengan adanya paguyuban tersebut, terlaksana berbagai kegiatan sosial dan kerja sama yang dilakukan para PKL seperti kerja bakti,  dana  kasih,  arisan  rutin,  atau  bentuk  kerjasama  permodalan  yang  lain.  Berdasarkan  informasi  dari  PKL  yang diwawancarai terkait keikutsertaan dalam kegiatan paguyuban, didapatkan bahwa semuaa PKL tersebut ikut dan terlibat aktif  dalam  kegiatan  paguyuban.  Gambar  7  menunjukan  persentase  keikutsertaan  dan  keterlibatan  aktif  PKL  dalam kegiatan paguyuban.
Hubungan timbal balik PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah para PKL menyetujui adanya penarikan retribusi  seperti  retribusi  listrik,  kebersihan,  dan  lapak  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo.  Sebagai  gantinya, Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  harus  mampu  melindungi  dan  membina  para  PKL  yang  ada  di  Taman  Pakujoyo. Hubungan timbal balik antara PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat melalui Gambar 6.
Gambar 6. Hubungan antara Pemerintah dengan PKL
Pemerintah PKL
Memberikan tempat berjualan yang aman dan nyaman. Memberikan  pelayanan  yang  memberikan ketertiban,  kenyamanan  seperti  penyediaan sarana kebersihan dan jaringan listrik. Dibentuklah  paguyuban untuk  saling bergotong  royong  dan  bermusyawarah terhadap segala permasalahan yang muncul. Memberikan retribusi Ikut serta dalam kegiatan paguyuban
Hasil wawancara dengan PKL juga menunjukan bahwa para PKL cukup puas dengan adanya penataan area khusus PKL.  Mereka  menyebutkan  bahwa  setelah  penataan,  mereka  merasa  lebih  aman  dan  nyaman  dalam  berjualan. Ketersediaan sarana penunjang lain yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti penyediaan jaringan listrik juga sangat mendukung dan memudahkan PKL dalam menjalankan dan meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan tersedianya tempat dan sarana usaha yang mumpuni, kegiatan usaha menjadi semakin efektif. Salah satu hasil yang dapat  dilihat  dari  semakin  efektifnya  kegiatan  usaha  para  PKL  adalah  meningkatnya  pendapatan  mereka.  Meskipun sempat mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan semua kegiatan termasuk kegiatan usaha harus dibatasi, kegiatan usaha PKL kembali normal setelah beberapa waktu. Namun, beberapa PKL menyebutkan bahwa pada awal penataan dilakukan, terutama pada pembagian lapak, terdapat sebagian PKL yang saling berebut lapak dengan  lokasi  strategis  karena  akan  mempengaruhi  jumlah  pendapatan  mereka.  Pada  saat  inilah  paguyuban  dan pemerintah  bertindak  sebagai  pihak  penengah  dalam  pembagian  lapak  antarpedagang  sehingga  dapat  dihasilkan keputusan bersama. Gambar 7 menunjukkan dokumentasi sesi wawancara bersama dengan PKL.

## Gambar 7. Wawancara dengan PKL di Taman Pakujoyo
Berdasarkan aspek ekonomi dari hasil wawancara dengan lima PKL, telah dilaksanakan pembinaan kepada para PKL berupa  penyuluhan  untuk  menjaga  kerukunan  antarpedagang  serta  pembinaan  untuk  memajukan  pengelolaan  atau manajerial Taman Pakujoyo agar lebih baik. Selain itu, setelah adanya penataan, seluruh PKL mengalami peningkatan pendapatan walaupun sempat menurun dikarenakan wabah pandemi Covid-19. Sayangnya, P3 Gayam belum pernah menerima  bantuan  atau  program  kemitraan.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  perlu  mengajukan  proposal  bantuan  ke Pemerintah Kelurahan Gayam atau Kecamatan Sukoharjo terlebih dahulu dan hingga saat ini proposal tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, telah terdapat bantuan bersifat individu seperti sembako dan bantuan untuk mengelola  taman  kepada  para  PKL.  Ke  depannya,  P3  Gayam  merencanakan  untuk  mengusahakan  bantuan  dan kemitraan dengan pihak luar untuk mengembangkan area dan sarana PKL yang lebih baik.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber, didapatkan hasil bahwa 60% narasumber memiliki pekerjaan lain selain  menjadi  PKL.  Dari  hasil  persentase  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  kegiatan  ekonomi  dan memenuhi  kebutuhannya  beberapa  PKL  masih  perlu  mengambil  pekerjaan  lain  selain  PKL.  Hal  ini  juga  menunjukan bahwa bekerja sebagai PKL di Taman Pakujoyo masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga berarti bahwa  penataan  area  PKL  belum  mampu  membantu  memberikan  dampak  bagi  sebagian  PKL  untuk  meningkatkan perekonomiannya

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:
a. Penataan  Taman  Pakujoyo  terbukti  efektif  dan  membawa  banyak  dampak  positif  seperti  tertatanya  taman, meningkatnya  pendapatan  PKL,  dan  terbentuknya  paguyuban  PKL.  Penataan  PKL  ini  merupakan  wujud kesesuaian  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor  05  Tahun  2020  tentang  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
b. Penataan ini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada PKL dalam berjualan sehingga mereka dapat berjualan dengan lebih baik dan tenang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pendapatan yang mereka terima setelah penataan;
c. Para PKL merasakan kepuasan dari hasil penataan PKL. Sebagai timbal baliknya, mereka mengikuti kegiatan penyuluhan  dan  paguyuban  dengan  tertib.  Selain  itu,  mereka  juga  melakukan  pembayaran  retribusi  secara teratur;
d. Meskipun telah dilakukan penataan sehingga meningkatkan pendapatan, beberapa PKL masih harus mengambil pekerjaan lain. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan yang mereka terima sebagai penjual PKL masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:
a. Untuk mengatasi permasalahan terkait konflik akibat pembagian luas lapak yang akan diberikan kepada PKL, diharapkan terdapat sosialisasi yang efektif dan melibatkan seluruh PKL dan stakeholder lain;
b. Dalam pembagian lapak terdapat sebagian PKL yang berebut ingin mendapatkan lapak dengan lokasi strategis karena dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, akan lebih baik jika para PKL dapat menempati berbagai lapak yang ada dengan cara dilakukan pergiliran penggunaan lapak oleh PKL. Selain memberikan kesempatan kepada para PKL untuk merasakan berjualan di lapak yang strategis maupun tidak, hal ini juga dapat mencegah adanya perasaan iri antar PKL yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks, N., Lombard, M., & Mitlin, D. (2020). Urban Informality as A Site of Critical Analysis. Journal of Development Studies , 56 (2), 223 – 238. https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1577384 Bromley, R. (1979). Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor informal di Kota Pedagang Kaki Lima di Cali Colombia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Budiman,  B.  (2010). Kajian  Lingkungan  Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kawasan  Banjaran  Kabupaten  Tegal .  Universitas Diponegoro.
Djojodipuro, M. (1992). Teori Lokasi . Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Effendi, T. N. (1993). Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Faradina, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata . Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. The Journal of Modern African Studie , 11 (1), 61 – 89. Diakses dari: https://www.jstor.org/stable/159873
Lausiry, M. N., & Tumuka, L. (2019). Analisis Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Migran Sebelum dan Sesudah Berada di Kota Timika. Jurnal  Kritis  (Kebijakan,  Riset,  Dan  Informasi) , 3 (1),  1 – 23.  Diakses  dari:  http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal- kritis/article/view/43
Manning, C., & Effendi, T. N. (1995). Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .
Rachbini, D. J., & Hamid, A. (1994). Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Inovasi Gelombang Kedua . Jakarta: LP3ES. Rusito,  F.  N.  A.,  Suaib,  H.,  &  Hidaya,  N.  (2017).  Pola  Kehidupan  Masyarakat  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Sorong  (Studi  pada Kehidupan Sosial Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kampung Baru). Jurnal Faksi: Fase Kemajuan Sosial Dan Politik , 3 (1), 1 – 14. Diakses dari: https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/671 Saputra, R. B., & Indrawati. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 1 (2), 1 – 15. Diakses dari: https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3122 Sinaga, S. (2004). Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di  Lokasi  Binaan  Paal  Merah  Jakarta  Pusat .  Tesis,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia.
Soleh,  A.,  &  Daniel,  P.  A.  (2019).  Analisis  Sektor  Usaha  Informal  di  Kota  Jambi. Jurnal  Development , 7 (1),  1 – 7. https://doi.org/10.53978/jd.v7i1.125
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sulistiyono. (2015). Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik Vynil di Yogyakarta . Universitas Negeri Yogyakarta. Sutrisno,  B.,  Suwandi,  J.,  &  Sundari.  (2007).  Pola  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota  Surakarta  Berdasar  Paduan Kepetingan  PKL,  Warga  Masyarakat,  dan  Pemerintah  Kota. Jurnal  Penelitian  Humaniora , 8 (2),  166 – 175.  Diakses  dari: https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/584