## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA KESENIAN DAN HIBURAN ATAS KONTEN DIGITAL PASCA HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Abdi Pratama Putra Darhani 1) ; Suparna Wijaya 2)
1 2301190506_abdi@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN 2 suparna.wijaya@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN *penulis korespondensi

## Abstract
Currently, the provision of arts and entertainment services in digital form is growing, especially on the YouTube platform by content creators. The purpose of this study is to answer the question of whether the transactions in the activities and provision of services and entertainment by Indonesian content creators have aspects of Value Added Tax on arts and entertainment services, how the taxation is applied, how the impact of its application on the state, and what challenges will be faced in its application. In writing the research, a qualitative descriptive method was used with sources from academia, the Directorate General of Taxation, and digital media analysts. The  results  show  that  with  the  presence  of  the  Harmonization  of  Tax  Regulation  Act  which  reorganizes  non- taxable  services  objects,  especially  in  arts  and  entertainment  services,  entertainment  in  digital  form  can  be categorized  as  VAT  objects,  one  of  which  is  digital  content  provided  by  YouTube  content  creators.  Until  now Google Asia Pacific Pte. Ltd. does not yet have a physical presence in Indonesia, therefore the VAT collection mechanism that can be applied is the general mechanism related to the export of taxable services or the Reverse Charge  Mechanism.  Considering  the  difficulty  of  determining  the  category  of  services  provided,  the  research found  that  the  Reverse  Charge  Mechanism  method  is  more  applicable  than  the  general  mechanism.  With  the implementation of this VAT, it will open up opportunities for the intensification of income tax in content creator taxation  in  Indonesia,  but  its  application  will  also  encounter  various  challenges,  such  as  the  need  for  clear categorization so that there is no friction in the field.
Keywords: Content creator, Value Added Tax, Arts and Entertainment, YouTube

## Abstrak
Saat ini pemberian jasa kesenian dan hiburan dalam bentuk digital semakin berkembang, terutama pada platform YouTube oleh para content creator. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan  apakah transasksi yang ada dalam kegiatan dan pemberian jasa dan hiburan oleh content creator Indonesia memiliki aspek Pajak Pertambahan  Nilai  atas  jasa  kesenian  dan  hiburan,  bagaimana  penerapan  perpajakannya,  bagaimana  dampak penerapannya  kepada  negara,  serta  apa  tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam  penerapannya.  Dalam  penulisan penelitian  digunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  narasumber  dari  akademisi,  Direktorat  Jenderal Perpajakan,  serta digital  media  analyst. Hasil  penelitian  menunjukkan  dengan  hadirnya  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur ulang objek non jasa kena pajak khususnya pada jasa kesenian dan  hiburan  menjadikan  hiburan  dalam  bentuk  digital  dapat  dikategorikan  sebagai  objek  PPN,  salah  satunya ialah konten digital yang diberikan oleh content creator YouTube. Hingga saat ini Google Asia Pacific Pte. Ltd belum memiliki kehadiran fisik di Indonesia oleh karena itu mekanisme pemungutan PPN yang dapat diterapkan ialah  mekanisme  umum  terkait  ekspor  jasa  kena  pajak  atau Reverse  Charge  Mechanism. Menimbang  sulitnya penentuan kategori jasa yang diberikan, dalam penelitian ditemukan bahwa metode Reverse Charge Mechanism lebih  aplikatif  dibanding  mekanisme  umum.  Dengan  penerapan  PPN  ini  akan  membuka  peluang  intensifikasi PPh  didalam  perpajakan content  creator di  Indonesia  namun  penerapannya  pula  akan  menemukan  berbagai tantangan seperti masih perlunya kategorisasi yang jelas agar tidak terjadi pergesakan di lapangan.
Kata Kunci : Content creator , Pajak Pertambahan Nilai, Kesenian dan Hiburan, YouTube

## PENDAHULUAN
Hiburan  merupakan  kegiatan  yang  berfokus  pada  pemberian  tontonan  dengan  tujuan untuk  memberikan  kebahagiaan  atau  kesenangan  (Collis,  2017).  Hiburan  sendiri  merupakan salah  satu  sektor  industri  kreatif  yang  termasuk  dalam  subsektor  kesenian  dan  hiburan (McKee et al., 2014). Atas definisi yang luas, hiburan dapat masuk kedalam berbagai macam industri  lainnya  seperti  musik,  tari,  olahraga,  edukasi  dan  sebagainya  (Benny,  2015). Kesenian dan hiburan sendiri merupakan pemberian konten dari seniman yang berfokus untuk menyampaikan  pesan  kepada  penonton/pendengar  (Benny,  2015).  Sebagai  sebuah  industri,
industri hiburan memiliki nilai pendapatan yang sangat besar dengan nilai multi-miliar dolar (Collis,  2017).  PWC  (2021),  mengemukakan  bahwa  secara  global    industri  hiburan mendatangkan  lebih  dari  2  triliun  dolar  Amerika  Serikat  (AS)  penghasilan  pada  tahun  2021 dan diprediksi akan terus meningkat kedepannya.
Gambar 1Peningkatan nilai pasar industri hiburan 2011-2025

## Sumber: Statista
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tren pendapatan industri hiburan ini terus meningkat  setiap  tahunnya  dan  hingga  tahun  2025  industri  hiburan  diperkirakan  akan mendatangkan pendapatan senilai 2,6 triliun dolar AS. Tak terkecuali di  Indonesia, kesenian dan  hiburan  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  memiliki  nilai  yang  besar.  Pada tahun 2021, nilai valuasi industri hiburan di Indonsia mencapai nilai 10,7 miliar dolar AS dan nilai  valuasi  ini  akan  terus  meningkat  hingga  15  miliar  dolar  AS  hingga  tahun  2025 (Bisnis.com, 2022).
Pandemi Covid-19 yang  terjadi  pada  akhir  2019  dan  menyebar  hingga  saat  ini  telah membuat efek yang sangat signifikan bagi kesehatan di seluruh dunia. Selain efek kesehatan fisik, efek lain yang sangat signifikan kita rasakan pada kesehatan ekonomi (Akbulaev et al., 2020). Penurunan kekuatan ekonomi ini terjadi akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas fisik  guna  mengatasi  laju  penyebaran  virus  yang  sangat  cepat  (OECD,  2020b).  Pada  sektor industri  hiburan,  penurunan  pendapatan  dirasakan  di  tahun  2020,  terjadi  penurunan pendapatan sebesar 3,8% dari 2,1 Triliun dolar AS pada tahun sebelumnya menjadi 2 triliun dolar  AS  (PWC,  2021).    Kenyataan  bahwa  terjadi  perubahan  kehidupan  sosial  yang  harus membatasi pergerakan dan menyebabkan penurunan kekuatan ekonomi, membuat kehidupan manusia berubah menjadi serba digital (Zimmerling & Chen, 2021). Menurut  PWC (2020), perubahan industri hiburan dalam bentuk digital ini justru memperluas cakupan nilai ekonomi yang ada karena dapat  dinikmati  hanya dari rumah. Sebagai  contoh   industri  hiburan musik, konsumsi dan pemanfaatan hiburan musik dalam bentuk digital meningkat sebesar meningkat 18,5%  dan  mendominasi  total  pendapatan  dari  kegiatan  lainnya  seperti  penjualan  album, konser fisik, royalti dan lainnya (IFPI, 2021). Contoh lain, industri film dunia pun juga terjadi pergeseran  pada  tahun  2020  industri  perfilman  dunia  dikuasai  oleh  penayangan  digital melalaui berbagai platform yang ada dengan mendominasi 76% dari total pendapatan seluruh kegiatan  industri  dari  penampilan  teater  secara  langsung  dan  penjualan  kaset  (LATimes, 2021).
Geliat  naiknya permintaan hiburan dalam bentuk digital juga dirasakan di  Indonesia. Industri  hiburan  Indonesia  diprediksikan  akan  naik  8,7%  pada  tahun  2021  Selain  itu
pendapatan  Indonesia  dari  sektor  hiburan  akan  menjadi  yang  terbesar  hingga  tahun  2024  di asia  tenggara  (PWC,  2020).  Hal  tersebut  didukung  oleh  banyaknya  penduduk  dan pemanfaatan teknologi yang ada.

## Gambar 2 Jumlah Penduduk berdasarkan generasi
Sumber: BPS
Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2020 yang lalu mencapai  270,20 juta penduduk. Jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat usia produktif yaitu usia 15-69 tahun dengan presentase 70,72% dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah penduduk hingga desember 2021 tersebut sebanyak 76,8% sudah memiliki akses ke  internet  (CNBC  Indonesia,  2022).    Dengan  banyaknya  jumlah  penduduk  dan  akses terdahadap  internet  menyebabkan  pemberian  hiburan  dalam  bentuk  digital  menjadi  sektor yang sangat potensial bagi pendapatan Indonesia kedepannya.
Terdapat berbagai macam media yang memberikan tempat untuk orang dapat berbagi hiburan  digital  yang  mereka  buat  seperti  Tiktok,  Instagram  dan  YouTube.  Berdasarkan  data pengguna internet  yang  ada di  indonesia, pada akhir tahun 2020 YouTube menjadi  platform paling sering digunakan bagi masyarakat usia 16-64 tahun (We Are Social, 2021).
Gambar 3 presentase pengunjung platform media sosial usia 16-64 tahun
Sumber: We Are Social
sebanyak  93,8%  dari  seluruh  pengguna  internet  usia  16-64  tahun  di  Indonesia menggunakan  platform  ini  pada  bulan  desember  tahun  2020.  Selain  itu,  We  Are  Social (2021),  menyampaikan  bahwa  YouTube  berada  di  urutan  4  teratas  kata  yang  dicari  melalui pencarian  di  Google.  Oleh  karena  industri  hiburan  digital  yang  besar  dan  YouTube  sebagai
platform  yang  sangat  diminati  membuat  orang-orang  berbondong-bondong  menjadi content creator di YouTube. Content  creator ialah  orang  yang    melakukan  kegiatan  penyebaran informasi  dalam  bentuk  gambar,  video,  tulisan  yang  kemudian  ditampilkan  pada  platform digital  (Sundawa  &  Trigartanti,  2018).  Selain  media  yang  besar  YouTube  juga  memberikan tawaran  penghasilan  yang  besar  terhadap  para content  creator .  Menurut  Kompas  (2021), penghasilan  seorang content  creator YouTube  bisa  mencapai  ratusan  juta  hingga  miliaran rupiah per bulannya dari video yang mereka unggah di platform YouTube.
Di tengah naiknya profesi content creator pada platform YouTube, seluruh dunia juga dihadapkan  sedang  dihadapkan  pada  krisis  ekonomi  akibat  pandemi Covid -19.  Dalam menanggapi  krisis  ekonomi  selain  industri  yang  merubah  proses  bisnisnya  juga  diperlukan kebijakan-kebijakan  strategis  yang  dapat  menahan  laju  pelemahan  ekonomi  dan  percepatan pemulihan  ekonomi  dari  pemerintah  (Akbulaev  et  al.,  2020).  di  Indonesia,  salah  satu kebijakan yang lahir sebagai  respon  dari dari pandemi Covid-19 ini adalah UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang resmi menjadi Undang- Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 pada tanggal  29  oktober  2021  (Kemenkeu  RI,  2021e).  Menteri  Keuangan  menjelaskan bahwasannya Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  menjadi  salah satu  tonggak  bersejarah  reformasi  perpajakan  yang  menjadi  bagian  dari  reformasi  struktural untuk  mencapai  Indonesia Maju  melalui pondasi  sistem perpajakan yang adil, sehat,  efektif, dan akuntabel (Kemenkeu RI, 2021c). Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan  upaya  percepatan  pemulihan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional  melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa  depan  yang  harus  terus  diantisipasi.  Dalam  paparan,  disampaikan  bahwa  terdapat urgensi  untuk  mereformasi  kebijakan  perpajakan  yang  ada  sekarang  menjadi  lebih  efisien dengan memperhatikan bonus demografi yang akan kita terima hingga tahun 2045.
Terdapat  berbagai  macam  bidang  perpajakan  yang  termuat  dalam  UU  HPP  ini  salah satunya  ialah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  PPN    adalah  metode  perpajakan  yang  paling umum digunakan untuk memajaki suatu transaksi barang dan jasa yang secara tidak langsung dibebankan  kepada  konsumen  akhir  (Bird  &  Bird,  2016).  Penerimaan  negara  yang  berasal dari PPN memiliki tren selalu meningkat. Meskipun pandemi Covid-19 melanda, pada tahun 2020 penerimaan negara dari sektor PPN masih tumbuh 2,47 persen  (Kemenkeu RI, 2021a). Peningkatan   penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  PPN  disebabkan  oleh  berbagai  faktor diantaranya  ialah  peningkatan  jumlah  penduduk,  jumlah  transaksi,  dan  tingkat  inflasi (Masyitah,  2016) . Menurut  data  BPS(2015),  pertumbuhan  penduduk  indonesia  yang diprediksikan  akan  mencapai  319  juta  jiwa  pada  tahun  2045.  Hal  tersebut  tentunya menjadikan  PPN  sebagai  sektor  pajak  yang  krusial  terhadap  penerimaan  negara  dan  perlu diperhatikan.  Tidak  hanya  di  Indonesia  bahkan  Wolfers  (2019),  menjelaskan  dalam prediksinya  dalam  beberapa  tahun  kedepan  PPN  akan  menjadi  bentuk  perpajakan  yang mendominasi di seluruh dunia.
Sebagai  sektor  yang  krusial,  ternyata  sistem  PPN  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih memiliki  berbagai  macam  permasalahan  sehingga  melatar  belakangi  terciptanya  UU  HPP. Permasalahan-permasalahan  yang  masih  dihadapi  antara  lain, masih  rendahnya  tingkat keefektifan  pemajakan  yang  terbukti  dari C-Efficiency PPN  di  Indonesia  yang  berada  di 63,58%,  masih  tingginya tax  expenditure yang  bernilai  di  65%  dari  total tax  expenditure di tahun 2019, serta masih kecil nya basis pajak yang ada di Indonesia (CNBC Indonesia, 2021). Permasalahan-permasalahan tersebut erat kaitannya dengan adanya tax gap . Tax gap muncul karena  terdapat  proses  bisnis  yang  gagal  di  tangkap  oleh  peraturan  yang  ada,  sehingga membuat tidak optimalnya pendapatan dari sektor perpajakan (Gemmell & Hasseldine, 2015).
Dalam  industri  hiburan  dan  kesenian  digital  yang  tontonan  karya  seni  atau  hiburan mereka lewat berbagai platform di internet, tidak pernah tersentuh oleh PPN. Di dalam UU 42
tahun  2009  tentang  pajak  pertambahan  nilai  sebelum  adanya  UU  HPP  telah mengklasifikasikan  bahwa  seluruh  kegiatan  jasa  kesenian  dan  hiburan  merupakan  non  jasa kena  pajak  (JKP).  Bukan  tanpa  sebab,  menurut  Kemala  Atmodjo,  dalam  Republika.co.id (2015), kebijakan tersebut diatur agar tidak terjadi pajak berganda antara pengenaan PPN jasa kesenian  dan  hiburan  dan  pajak  hiburan  yang  ada  diperaturan  Pajak  Daerah  dan  Retrisubsi Daerah  (PDRD).  Dalam  UU  PDRD  mengatur  beberapa  objek  pajak  hiburan.  akan  tetapi, didalamnya  penyerahan  hiburan  dalam  bentuk  digital  seperti  yang content  creator YouTube lakukan  pada  platform  tersebut  belum  tercakup  dan  tidak  dapat  dikenakan  pajak  hiburan berdasarkan UU PDRD.
Secara  konsep,  PPN  pada  dasarnya  dikenakan  pada  seluruh  objek  konsumsi  barang dan jasa (Ebrill et al., 2001). Pada kasus penyerahan hiburan dalam bentuk penayang konten digital oleh Content Creator ini luput dalam pengenaan PPN ataupun PDRD dan hal tersebut menimbulkan tax gap karna kebijakan tidak meng capture dengan tepat objek yang ada. Oleh karena itu, UU HPP muncul dan memberikan kejelasan terkait pengaturan jasa kesenian dan hiburan. UU HPP menjelaskan terkait objek jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada  BAB  IV  pasal  4A  ayat  (3)  huruf  h  yaitu  bidang  jasa  kesenian  dan  hiburan,  meliputi segala  jenis  jasa  yang  dilakukan  oleh  pekerja  seni  dan  hiburan  yang  menjadi  objek  pajak daerah dan retribusi daerah. Lebih spesifik lagi, Kementrian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri  Keuangan  No.  70/PMK.03/2022  yang  mengatakan  bahwa  penyerahan  jasa  digital berupa  penayangan (streaming) film  atau  audio  visual  lainnya  melalui  saluran  internet  atau jaringan  elektronik  merupakan  Jasa  Kesenian  dan  Hiburan  yang  termasuk  dalam  JKP  dan dikenakan  PPN.  Dengan  munculnya  UU  HPP  dan  PMK  70  ini  membuat  lobang  yang sebelumnya ada dimana penyerahan hiburan digital tidak dikenakan pajak hiburan dalam UU PDRD maupun PPN menjadi dikenakan PPN
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis diantaranya penlitian yang dilakukan Arthurs et al (2018) , yang membahas fenomena munculnya platform YouTube,  bagaiamana  YouTube  memunculkan  berbagai content  creator pada  platformnya, serta serta pengelolaan platform tersebut. Terdapat pula penlitian Maeskina & Hidayat (2022) yang menjelaskan secara rinci cara kerja seorang content creator selama masa pandemi covid- 19. Budiarto (2020), dalam tulisannya menjelaskan bagaimana memperhitungkan penghasilan yang  diterima  oleh content  creator YouTube  dengan  menggunakan  metode web  scrapping. Wijaya  &  Mahatma  (2017),  menjelaskan  sumber-sumber  penghasilan  seorang  Youtuber  dan aspek  pajak  penghasilan  yang  ada  didalamnya.  Dari  penelitian-penelitian  tersebut  belum terdapat penilitian yang membahas bagaiamana aspek pajak pertambahan nilai yang ada pada pemberian jasa kesenian dan hiburan dari content creator kepada platform YouTube.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  Mengetahui  apakah  kegiatan  transaksi  antara content  creator dan  YouTube  berupa  penyanangan  dapat  dikenakan  PPN  dan  bagaimana kategorisasinya,  Mengetahui  siapa  saja  yang  menjadi  subjek  dalam  pengenaan  PPN  jasa kesenian  dan  hiburan  yang  ada  di  UU  HPP  terkait  penayangan  hiburan  digital,  Mengetahui bagaimana teknis pengenaan PPN terhadap jasa kesenian dan hiburan yang ada, Mengetahui dampak positif yang akan dirasakan dari penerapan PPN atas transaksi antara content creator dan YouTube, Mendeskripsikan tantangan yang akan dihadapi dalam pengenaan PPN ini.
Dengan  hadirnya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  acuan  apakah  transasksi yang ada dalam kegiatan dan pemberian jasa dan hiburan oleh content creator Indonesia yang memiliki  aspek  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  jasa  kesenian  dan  hiburan,  bagaimana penerapan perpajakannya, dan bagaimana dampak kedepannya terhadap negara dan industri, serta dapat membuka jalan kepada penelitian-penelitian lebih lanjut terkait PPN Jasa kesenian dan hiburan di Indonesia.

## EDUCORETAX

## KAJIAN PUSTAKA Internet
Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu media elektronik  dengan  media  lainnya  (Gralla,  1998).  Internet  saat  ini  sudah  dimanfaatkan  oleh banyak  lini  kehidupan.  Internet  dapat  mentransfer  data  dengan  cepat  dengan  menggunakan frekuensi  tertentu.  Pada  standar  global  penggunaan  internet  menggunakan Internet  Protocol atau Transmission  Control  Protocol (IP/TCP).  IP/TCP  merupakan  istilah  yang  digunakan bentuk  protokol  pertukaran  paket  yang  telah  dipakai  secara  global.  Menurut  Purbo  (2006), internet  merupakan  media  yang  berfungsi  untuk  mengefisiensikan  proses  komunikasi memakai aplikasi.
Cikal  bakal  hadirnya  internet  ialah  munculnya  Advanced  Research  Project  Agency Network  (ARPANET)  yang  ditemukan  departemen  pertahanan  Amerika  Serikat  (AS)  pada tahun  1960.  Pada  saat  pertama  kali  ditemukan,  ARPANET  digunakan  untuk  kebutuhan militer  tentara  AS  dan  hanya  terhubung  pada  4  perangkat  elektronik  (Hauben, 2010).Penggunaan  internet  telah  digunakan  oleh  berbagai  kebutuhan  kampus  oleh  golongan tertentu  pada  tahun  1980-an.  Berjalannya  waktu,  pada  tahun  1993  CERN  mengenalkan layanan  terbaru  mereka  yang  disebut  World  Wide  Web  (WWW)  yang  memudahkan  kita mencari,  mengumpulkan,  serta  mengirimkan  berbagai  hal  di  jejaring  internet.  Layanan internet pun sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1994 dan hingga kini terdapat 202,6 juta penduduk  Indonesia  yang  telah  memanfaatkan  jejaring  internet  dalam  kehidupan  sehari-hari (We Are Social, 2021).
Internet dan penggunaan internet pun telah mengalami perkembangan dan perubahan hingga saat  ini. Perubahan yang terjadi  pada layanan internet  berupa cakupan yang semakin luas,  pemanfaatan  yang  semakin  tidak  terbatas,  dan  kecepatan  akses  yang  semakin berkembang. Hingga kini industri teknologi selalu berupaya meningkatkan performa internet mulai dari 2G, 3G, 4G hingga baru-baru ini mulai muncul teknologi 5G yang memungkinkan layanan  internet  dapat  diakses  melalui  berbagai  macam  alat  elektronik,  bukan  hanya  alat telekomunikasi  saja,  dan  membuat  kecepatan  serta  koneksi  menjadi  tiga  kali  lebih  baik  (A. Wijaya, 2021).
Perkembangan  internet  ini  memudahkan  orang  diseluruh  dunia  untuk  mengakses layanan  internet.  Internet  pun  telah  menjadi  instrumen  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  masyarakat.  Pada  awalnya  internet  hanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan militer  namun  saat  ini  setiap  orang  bisa  mencari  segala  informasi  yang  mereka  butuhkan dalam jejaring internet, termasuk hiburan, hanya dalam hitungan detik dengan menggunakan media  elektronik  yang  mereka  miliki  seperti  pada  gawai,  laptop,  atau  media  elektronik lainnya.  Kemudahan,  kecepatan,  tersebut  menjadikan  internet  sebagai  jaringan  teknologi terbesar di dunia (Yuniarto, 2019).

## Digital Platform
Platrform digital secara bisnis diartikan sebagai keseluruhan tempat pertukaran informasi, barang,  ataupun  jasa  yang  terjadi  antara  produsen  dan  konsumen  serta  komunitas  yang berinteraksi dengan platform tersebut. Platform digital lahir dari pemikiran untuk memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi  digital yang ada  (Hein  et  al.,  2020).  Dengan hadirnya platform digital memungkinkan pembeli-penjual, pemberi-penerima informasi, serta penyedia-pemakai  jasa  melakukan  kegiatan  pertukaran  informasi,  barang,  ataupun  jasa tersebut dalam satu tempat.
Platform  digital  memiliki  makna  yang  luas  sehingga  yang  membedakannya  ialah  ragam fungsi  serta  tujuan  dari  pembentukan  platform  digital  itu  sendiri  (De  Reuver  et  al.,  2018). Beberapa contoh:
1. Platform media sosial : Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn

## EDUCORETAX
2. Platform layanan : Gojek, Grab, Reddoorz
3. Platform pengetahuan : Quora, Yahoo!, StackOverflow
4. Platform berbagi media : YouTube, Spotify, Joox
Menurut  De  Reuver  et  al  (2018),  Terdapat  dua  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan sebuah Platform Digital. Pertama ialah platform digital harus mampu memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi/barang/layanan jasa dengan baik. Kedua, platform digital harus mampu memberikan  daya  tambah  bagi  komunitas  masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup dan  kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri.  Kedua  aspek  tersebut  mengutamakan  kepuasan pengguna yang menginginkan kemudahan dalam mencari informasi, jasa, ataupun barang.
Hadirnya platform digital pada kehidupan memungkinkan dunia digerakkan oleh data dan  bukan  oleh  proses  fisik  (Geliskhanov  &  Yudina,  2018).  Dengan  pekerjaan  yang umumnya  dikerjakan  oleh  data  tersebut  platform  digital  memungkinkan  sebuah  kelompok mempercepat  waktu  pemasaran,  meningkatkan  pendapatan,  mengurangi  biaya,  dan menciptakan produk yang selalu inovatif.
Platform digital banyak memberi manfaat bagi pengguna ataupun pengelola platform digital  tersebut.  Setiap  orang  yang  terlibat  dalam  ekosistem  platform  digital  mendapatkan tambahan  nilai  atas  layanan  yang  diberikan  oleh  platform  digital.  Dampak  positif  dari maraknya  kemunculan  platform  digital  juga  bisa  dirasakan  apabila  kehadirannya digunakan secara  optimal  oleh  masyarakat.  Tanpa  penggunaan  yang  tepat,  digital  platform  tidak  akan membawa  arti  dan  nilai  tambah  apapun  bagi  kehidupan.  Untuk  memaksimalkan  potensi manfaat  dari  kehadiran digital  platform ,  maka  masyarakat  harus  didorong  dan  diedukasi supaya bisa menggunakan beragam platform secara tepat.
Sesuai  definisi  yang  telah  disampaikan  Digital  platform  dapat  menjadi  tempat  untuk bertukar sarana hiburan yang ada dari penyedia jasa hiburan dengan penikmat jasa.

## Audio Visual
Isitlah  audio  visual/pandang  dengar  mengarah  pada  penggunaan  komponen  suara  dan komponen  gambar  (Kubovy  &  Schutz,  2010).  Audio  visual  sendiri  merupakan  media  yang lebih baik dibanding media audio atau media visual karena media ini mengawinkan kedua hal tersebut. Ciri-ciri audio visual antara lain bersifat linier, visualnya dinamis, digunakan dengan cara telah diterapkan sebelumnya, serta representasi fisik dari gagasan real ataupun abstrak Menurut Zhu et al (2021), terdapat 2 jenis audio visual, pertama ialah audio visual murni. Audio-visual  murni,  bisa  disebut  juga  audio-visual  gerak,  merupakan  media  yang  dapat menampilkan  unsur  serta  gambar  yang  bergerak,  uunsur  gambar,  atau  unsur  suara  yang berasal dari suatu sumber. Beberapa contoh dari audio visual murni ialah film bersuara seperti yang ada di bioskop, video yang direkam, tampilan yang ada di televisi.
Berikutnya  ialah  audio  visual  tidak  murni.  Audio  visual  tidak  murni  merupakan  unsur gambar dan suara yang berasal dari sumber yang berbeda. Perbedaan audio visual murni dan tidak  murni  ini  ialah  pada  gambar  yang  ditampilkan.  Pada  audio  visual  tidak  murni menampilkan gambar yang tidak bergerak seperti pada audio visual murni.
Media  audio  visual  merupakan  bahagian  dari  media  masa  yang  memiliki  peran  penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Media audio visual hingga kini telah memberi  banyak  manfaat,  media  ini  memudahkan  kita  dalam  proses  pendidikan, meningkatkan  nilai  ekonomi,  menyambung  kegiatan  sosial  dan  banyak  manfaat  lainnya. Secara  pasar,  pasar  audio  visual  ini  pun  telah  berubah.  Dahulu  audio  visual  didominasi pemanfaatannya  oleh  industri  televisi  namun  kini,  menurut  Budzinski  et  al  (2021),  dengan hadirnya  teknologi  internet  konten  audio  visual  dapat  dipasok  oleh  banyak  orang  kapanpun dan dimanapun melalui platform digital yang ada seperti Netflix dan YouTube.

## Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan    Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun 1983  s.t.d.t.d  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  “  dari  definisi  tersebut  dapat  diperoleh poin  utama  pengertian  pajak  yaitu  kontribusi  wajib  kepada  negara  oleh  orang  pribadi  atau badan,  bersifat  memaksa,  berdasarkan  Undang-Undang,  tidak  mendapatkan  imbalan langsung, dan untuk kemakmuran rakyat (Ayza, 2017).
Dilandasi  oleh  uraian  tersebut,  pajak  dengan  sifatnya  yang  memaksa  akan  tetap dikenakan  tanpa  melihat  latar  belakang  suku,  ras,  agama,  maupun  status  sosial  seseorang. Subjek yang membayarkan pajak ialah orang pribadi atau badan yang kemudian dimasukkan kedalam  pos  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sebagai  contoh,  postur pendapatan APBN 2021 adalah sebesar Rp1,760,7 triliun dan dari nilai tersebut pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dengan bagian sebesar Rp1.176.3 triliun atau sebesar 95,7% dari total  penerimaan  (databoks,  2021).  Sebagai  produk  kesepakatan  antara  negara  dan  warga negara Pajak harus dikenakan berdasarkan aturan Undang-Undang (Ayza, 2017). Penerimaan negara dari pajak tersebut akan digunakan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti  membangun  infrastruktur,  mendukung  kegiatan  daerah  dan  lainnya,  sehingga pembayar pajak tidak serta-merta langsung mendapatkan imbalan secara langsung.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis  komponen  pajak  yang  diterapkan,  antara  lain Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  serta  jenis  pajak lainnya.  Di  indosia  sendiri  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak Penjualan  Barang  Mewah  Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  Dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009.  UU  PPN  tersebut  kemudian mendefinisikan  PPN  sebagai  pungutan  yang  dibebankan  atas  transaksi  jual-beli  barang  dan jasa  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  pribadi  atau  Wajib  Pajak  badan  yang  telah  menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## Karakteristik PPN
Legal  karakter  PPN  ialah  ciri  khas  pemungutan  PPN  yang  ada  di  Indonesia  (Sukardji, 2015). PPN di Indonesia memiliki legal karakter sebagai berikut:
a) merupakan  pajak  tidak  langsung,  karena  dalam  penetapan  nya  PPN  berfokus  pada objeknya  dan  setelah  itu  baru  melihat  subjeknya.  PPN  kemudian  dibebankan  kepada konsumen  yang menikmati barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dan untuk  kewajiban  administrasi  nya  akan  dibebankan  kepada  penjual.  Konsep  tersebut berlaku pada hampir seluruh proses dalam pengenaan PPN di Indonesia kecuali dalam situasi tertentu seperti penyerahan kepada pemungut pajak.
b) Memiliki  tarif  tunggal,  tarif  PPN  di  Indonesia  dikenakan  dengan  besaran  yang  sama yaitu  11%  berdasarkan  UU  HPP  yang  telah  disahkan  melalui  UU  Nomor  7  Tahun 2021, sedangkan untuk penyerahan ekspor dikenakan tarif 0%
c) Dikenakan  atas konsumsi  didalam  negeri, berarti  bahwa jikalau suatu  BKP atau JKP tidak  di  konsumsi  di  Indonesia  maka  Indonesia  tidak  dapat  mengenakan  PPN  atas transaksi tersebut.
d) Pajak  objektif,  didalam  pengenaan  PPN  tidak  mempertimbangkan  subjek  nya  siapa melainkan memperhatikan objek nya apakah termasuk BKP atau JKP.
e) Multi stage levy , PPN dikenakan disetiap mata rantai produksi maupun distribusi
f) Non kumulatif, artinya PPN tidak akan menimbulkan pajak berganda

## EDUCORETAX
g) Indirect  subtraction  method ,  Indonesia  menganut  prinsip  pengkreditan  dengan mengurangkan  pajak  keluaran  saat  melakukan  penjualan  dengan  pajak  masukan  saat melakukan pembelian

## Transaksi Jasa Kena Pajak
Definisi  jasa  menurut  Hill,  (1977)  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat ditawarkan  kepada  pihak  lain  yang  umumnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan perpindahan  kepemilikan  apapun.  Produksi  jasa  bisa  berkaitan  dengan  produksi  secara  fisik ataupun tidak. Menurut UU PPN, jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau  perbuatan  hukum  yang  menyebabkan  suatu  barang,  fasilitas,  kemudahan  atau  hak tersedia  untuk  dipakai,  termasuk  jasa  yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  barang  karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas   petunjuk dari pemesan.

## METODE
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  Metode  yang  digunakan  penulis  ialah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  Literatur.  Metode  kualitatif  merupakan  penelitian  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya dan  bertujuan  mengungkapkan  gejala  secara  holistik-kontekstual  melalui  pengumpulan  data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015)
Metode  kualitatif  dipilih  karena  penelitian  ini  didasarkan  atas  data  non-numerik  dan prosedur analisis data yang menggunakan dan menghasilkan data non-numerik. Penelitian ini didasarkan  pada  dokumen,  literatur,  dan  ketentuan  peraturan  di  bidang  perpajakan  yang berlaku.
Penulis melakukan wawancaara dengan para ahli di bidang PPN, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan content creator / digital media analyst sebagai praktisi. Wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur dengan akademisi dalam bidang PPN dan pegawai DJP sebagai pembuat kebijakan. Wawancara dilakukandengan para ahli di bidang PPN bertujuan untuk  mengetahui  pandangan  partisipan  terkait  dengan  pengenaan  PPN  pada  jasa  Kesenian dan hiburan pada kegiatan pemberian hiburan dalam bentuk audio visual oleh content creator , dari  sudut  pandang  teoritis  dan  praktis.  Partisipan  yang  akan  terlibat  adalah  1  orang digital media  analyst, para  ahli  di  bidang  PPN  yaitu  pengajar  atau  para  akademisi  di  lingkungan PKN STAN sebanyak 2 orang, 1 orang dari DJP sebagai pembuat kebijakan.
Penulis  juga  menggunakan  metode  kepustakaan  dengan  mempelajari  semua  literatur yang tersedia terkait penelitian yang akan dilakukan. Literatur dapat berupa buku, jurnal, situs resmi, tulisan, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang terpercaya.
Dokumentasi  merupakan  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan, memilih,  mengolah,  dan  menyimpan  informasi  dalam  bidang  pengetahuan.  Dokumentasi dapat  berupa  ucapan,  pidato,  rancangan  kebijakan  dari  pejabat  negara  yang  bersumber  dari sumber berita terpercaya. Pembahasan Hasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penayangan hiburan Digital content creator YouTube sebagai BKP/BKPTP/JKP
Untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhannya,  negara  membutuhkan  berbagai  sumber pendapatan.  Di  Indonesia  sumber-sumber  pendapatan  negara  dijabarkan  didalam  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendapatan negara diperoleh dari 3 sumber yaitu perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP),  serta penerimaan hibah baik  dari  dalam  ataupun  luar  negeri.  Dari  ketiga  sumber  pendapatan  tersebut,  berdasarkan data BPS  (2022), data terdapat  dalam lampiran 4, sumber pendapatan dari  perpajakan selalu mendominasi  total  pendapatan  dalam  3  tahun  terakhir  dari  tahun  2020-2022.  Hal  tersebut
menjadikan  sumber  pendapatan  pajak  menjadi  sangat  penting  bagi  keberlangsungan pemenuhan kebutuhan negara.
Terdapat berbagai jenis bidang perpajakan yang ada dan yang umum digunakan ada dua. Yang pertama adalah pajak atas penghasilan (PPh) dimana negara akan melakukan pemajakan atas segala tambahan ekonomis yang diterima oleh subjek pajak. Dalam hal penerapan pajak di Indonesia PPh diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagai mana yang telah diubah  terakhir  dengan  (s.t.d.t.d)  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008.  Jenis  pajak  kedua yang umum digunakan adalah pajak atas konsumsi, pajak atas konsumsi adalah suatu sistem pemajakan  atas  konsumsi  suatu  barang  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan/atau  jasa (Gordon et al., 2004).
Menurut  OECD  (2020a),  pajak  atas  konsumsi  diklasifikasikan  menjadi  2  jenis,  yang pertama  adalah  pajak  atas  konsumsi  yang  bersifat  umum  dan  yang  kedua  adalah  pajak konsumsi yang bersifat khusus. Pajak konsumsi yang bersifat umum ini terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu PPN, pajak penjualan, dan pajak atas barang dan/atau jasa yang bersifat  umum lainnya.  Pajak  konsumsi  khusus  juga  terbagi  menjadi  3  yaitu  cukai,  bea  masuk  impor,  dan pajak atas barang dan/atau jasa khusus lainnya. Di Indonesia pajak atas konsumsi umum telah diatur  penerapannya  dalam  UU  Nomor  8  tahun  1983  s.t.d.t.d  UU  Nomor  42  tahun  2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Darang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Bewah.
Menurut  data  BPS  (2022),  (data  terdapat  pada  lampiran  4)  dapat  dilihat  sumber pendapatan  negara  dari  perpajakan  didominasi  pula  oleh  2  jenis  pajak  yaitu  PPh  dan  PPN. Oleh  karena  itu  ditengah  tantangan  penurunan  ekonomi  akibat  pandemi  pengoptimalan sumber pendapatan negara harus dilakukan. OECD (2020b) dalam laporannya yang berjudul The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance mengatakan perlu adanya  peraturan-peraturan  strategis  agar  penerimaan  negara  meningkat  sehingga  bisa menangani  covid-19  yang  beredar  dan  juga  menstimulus  percepatan  pemulihan  ekonomi pasca  pandemi  nantinya.  Dalam  kesempatan  lain  Bawono  Kristiaji  dalam  wawancara  yang disiarkan  pada  platform  YouTube  pada  tanggal  7  juli  2021(gambar  cuplikan  terdapat  dalam lampiran 5) dengan judul “#PODTAX EPS 51 – Mengapa Reformasi PPN Diperlukan? Ft. B. Bawono Kristiaji” menyampaikan bahwa dalam masa-masa krisis ekonomi seperti yang saat ini  kita  rasakan  akibat  pengaruh  pandemi,  tren  pemulihan  penerimaan  negara  yang  berasal dari perpajakan akan lebih lambat dibandingkan proses pemulihan ekonomi itu sendiri. Pada masa  krisis,  hantaman  paling  keras  akan  dirasakan  pada  sistem  perpajakan  yang  berbasis penghasilan baik itu PPh badan ataupun orang pribadi. Pada saat proses pemulihan ekonomi, pajak atas konsumsi merupakan pajak yang paling cepat pulih karena mengikuti pola ekonomi yang  berkembang  pula.  Disisi  lain  disampaikan  Darussalam  dalam  artikel  media  keuangan Kemenkeu  RI  (2021b)  bahwa  dalam  pemulihan  ekonomi  setelah  masa  pandemi  harus dilakukan  dengan  hati-hati  agar  tidak  menimbulkan  distorsi  ekonomi.  Pengenaan  PPN menjadi  lebih  tepat  karena  sifatnya  yang  netral  dengan  skema  yang  sederhana  dan  lebih mencerminkan  bagaimana  kondisi  ekonomi  yang  ada  sehingga  hanya  menimbulkan  distorsi yang kecil atau bahkan tidak ada.
Berdasarkan peraturan yang ada, PPN dipungut atas beberapa hal yaitu penyerahan BKP oleh  PKP  didalam  daerah  pabean,  impor  BKP,  penyerahan  JKP  oleh  PKP  didalam  daerah pabean,  pemanfaatan  BKPTB  dari  luar  daerah  pabean  didalam  daerah  pabean,  serta  ekspor BKP  berwujud  atupun  tidak  berwujud  dan/atau  JKP  oleh  PKP.  Berdasarkan  hal  tersebut artinya terdapat 4 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pemungutan PPN yaitu adanya objek  BKP/BKPTB/JKP,  adanya  subjek  baik  PKP  ataupun  non  PKP,  peristiwa  hukum penyerahan,  serta  memperhatikan  daerah  penyerahan  (daerah  pabean).  Ebrill  et  al.  (2001), dalam  bukunya  yang  berjudul  “ The  Modern  VAT ”  menjelaskan  dengan  sifatnya  yang  netral PPN  harus  dikenakan  pada  semua  jenis  barang  dan  jasa  yang  ada,  namun  atas  beberapa
kepentingan  dengan  menimbang  sifat  keadilan,  kelayakan,  kesejahteraan  terdapat  beberapa hal  yang  dikecualikan  dari  objek  barang,barang  tidak  berwujud,  dan  jasa  yang  dikenakan PPN.  Di  Indonesia  pengaturan  BKP/JKP  yang  tidak  dikenakan  PPN  diatur  dalam  pasal  4A ayat  2  dan  3  UU  42  tahun  2009.  Terkait  pengecualian  pada  JKP  diatur  pada  ayat  3  pasal tersebut yang mengatakan bahwa jasa yang dikecualikan dari PPN ialah sebeagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa  angkutan  umum  di  darat  dan  di  air  serta  jasa  angkutan  udara  dalam  negeri  yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  menjalankan  pemerintahan  secara umum;
n. jasa penyediaan tempat parkir;
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering .
Dari aturan tersebut dapat terlihat pada huruf (h) bahwasannya jasa kesenian dan hiburan termasuk  jasa  yang  dikecualikan  dari  pengenaan  PPN  sehingga  atas  transaksi  jasa  kesenian dan hiburan tidak dapat dibebankan PPN kepada konsumen.
Dalam  rangka  merespon  penurunan  ekonomi  yang  ada  dan  permasalahan-permasalahan yang  masih  terjadi  dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia  Pada  tanggal  29  Oktober  2021, pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Keungan  Republik  Indonesia  secara  resmi menetapkan  UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (Katadata.co.id,  2021).  Dalam  konferensi  pers  pada  media,  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Sri  Mulyani  (2021d), menyampaikan UU HPP hadir  untuk  menciptakan sistem  perpajakan  yang  berkeadilan,  sederhana,  efisien,  memiliki  kepastian  hukum, bermanfaat, serta digunakan untuk kepentingan nasional. terdapat beberapa pengaturan ulang terkait  peraturan  perpajakan  di  Indonesia,  salah  satunya  ialah  terkait  PPN  yang  tercantum dalam BAB IV UU Nomor 7 tahun 2022. Salah satu tujuan dari penerapan UU HPP ini ialah untuk memperluas basis pemajakan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini ialah dengan menghapus dan mengatur ulang jasa yang masuk dalam negative list PPN. Sebelumnya dalam UU PPN pasal 4A ayat (3) huruf h yang mendefinisikan jasa kesenian dan  hiburan  yang  termasuk negative  list adalah  segala  bentuk  jenis  jasa  yang  diberikan. Sehingga  segala  bentuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  jasa  kesenian  dan  hiburan  tersebut tidak  pernah  tersentuh  oleh  PPN.  UU  HPP  mengatur  ulang  definisi  tersebut  pada  pasal  4A ayat (3) h UU HPP menjadi jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN adalah segala jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan  retribusi  daerah  (PDRD)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Lebih jelas lagi pemerintah menerbitkan PMK no. 70/PMK.3/2022 yang didalamnya dijelaskan apa saja yang menjadi objek pajak hiburan yang dikenakan PDRD sebagai berikut:
a. tontonan  film  atau  bentuk  tontonan  audio  visual  lainnya  yang  dipertontonkan  secara langsung disuatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga  permainan  dengan  menggunakan  tempat/ruang  dan/atau  peralatan  dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau perawatan dengan air (spa). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  AKDM  I,  AKDM  I menyampaikan  bahwa  perubahan  aturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ini  disebabkan karena  masih  terjadi dispute dimana  dalam  konsep  atas  konsumsi  hiburan  seharusnya dikenakan pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi tersebut diatur dalam UU PPN dan UU PDRD  berkaitan  dengan  pajak  hiburan  didalamnya.  Didalam  Undang-Undang  perpajakan tidak  boleh  terjadi  dua  hal,  yang  pertama  ialah  dualisme  dan  yang  kedua  tidak  boleh  pula terjadi non taxation. Dualisme pajak merupakan pemajakan pada suatu objek yang sama atau disebut  juga  dengan  pajak  berganda  sedangkan  non  taxation  adalah  kondisi  dimana  sebuah objek  pajak  tidak  dapat  dikenakan  pajak  karena  satu  dan  lain  hal  yang  salah  satunya  akibat kegagalan  penangkapan  objek  oleh  aturan  yang  ada  (Charlet  &  Buydens,  2012).  Untuk menghindari  hal  tersebut  disampaikan  bahwa  cara  pemerintah  adalah  dengan  menegaskan bahwasannya yang termasuk dalam negative list PPN ialah terkait jasa kesenian dan hiburan yang  diatur  dalam  UU  PDRD  saja  sehingga  tidak  akan  terjadi double  taxation ataupun non taxation .  AKDM  I  juga  menambahkan  bahwasannya  konsep  ini  lebih  baik  diterapkan  pada semua  objek  PPN  bukan  hanya  pada  jasa  kesenian  hiburan  saja,  sehingga  tidak  terjadi pemajakan berganda ataupun non taxation dan aturan menjadi tersimplifikasi.
Senada  dengan  pendapat  AKDM  I,  dari  hasil  wawancara  bersama  AKDM  II  juga menyampaikan bahwa dengan adanya aturan ini, menjadikan UU PDRD bersifat lex spesialis yang  artinya  mengatur  sendiri,  dari  yang  sebelumnya  jasa  kesenian  dan  hiburan  diatur didalam  UU  PPN  dan  UU  PDRD  menjadi  berdiri  sendiri-sendiri.  Hal  ini  menjadikan pengaturan yang ada menjadi lebih sederhana sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam penerapan perpajakan di Indonesia khususnya atas jasa kesenian dan hiburan.
Pihak  subdirektorat  PPN  Jasa  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  I  (DJPP  I)  melalui wawancara  menyampaikan  bahwa  dengan  hadirnya  aturan  ini  memberikan  ketegasan  pada aturan  yang  ada,  bahwa  apa  saja  objek  pajak  hiburan  yang  ada  didalam  UU  PDRD  dan apabila  objek  kesenian  dan  hiburan  tersebut  tidak  termasuk  dalam  objek  yang  diatur  maka objek tersebut dikenakan PPN.
Hadirnya  PMK  No.  70/PMK.03/2022  yang  menjelaskan  bahwa  tontonan  film  atau tontonan audio visual lainnya harus memenuhi unsur dipertontonkan secara langsung disuatu tempat  dan  aturan  yang  sebelumnya  sudah  ada  dalam  UU  PDRD  yang  menjelaskan  harus adanya  pungutan  bayaran  dari  tontonan  tersebut  menjadikan  tontonan  audio  visual  melalui jaringan internet seperti yang ada pada berbagai platform digital saat ini menjadi objek PPN. Lebih tegas, dalam pasal 5 ayat 2 huruf (b) menjelaskan bahwasannya penyerahan jasa digital berupa  penayangan  ( streaming )  film  atau  audio  visual  lainnya  melalui  saluran  internet  atau
jaringan  elektronik  lainnya  tidak  termasuk  dalam  objek  PDRD.  Didalam  pasal  yang  sama pada  ayat  3  menjelaskan  lagi  bahwasannya  objek  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  dimaksud pada ayat 2 yang telah disebutkan dikenakan PPN.
Dengan  adanya  PMK  ini  AKDM  I  menjabarkan  bahwa  konsep  penerapan  PPN  ini mengacu  pada  konsep  yang  ada  pada  penerapan  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB)  dimana  PBB terbagi  menjadi  2  jenis  yaitu  PBB  Perkotaan  dan  Pedesaan  (P2)  dan  PBB  Perkebukan, Perhutanan,  pertambangan,  dan  sektor  lainnya  (P3).  Dalam  penerapannya  PBB  P3 kewenangan perpajakannya diambil alih oleh pemerintah pusat karena adanya ketidakpastian wilayah  bagi  pemungut.  Dalam  suatu  lokasi  perkebunan  misalnya,  bisa  mencakup  dalam  2 kota,  2  provinsi  ataupun  lebih  sehingga  agar  tidak  menjadi  pergesakan  antar  pemerintah daerah  maka  kewenangan  pemungutan  sebaiknya  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan berlakunya  PMK  No.70/PMK.03/2022  ini  AKDM  I  berpendapat  bahwasannya  penayangan video  oleh content  creator pada  platform  YouTube  menjadi  objek  jasa  kena  pajak  atas kesenian dan hiburan.
Berpandangan  lain,  AKDM  II  berpendapat  bahwa  penayangan  hiburan  digital  pada platform  YouTube  seharusnya  tidak  dikategorikan  sebagai  jasa,  melainkan  BKPTB.  AKDM II  berpendapat  bahwa  transaksi  yang  terjadi  antara content  creator dan  platform  YouTube ialah  berupa  pemberian  hak  siar  dari content  creator kepada  platform  digital  tersebut, sehingga lebih cocok untuk dikategorikan sebagai objek BKPTB.
Definisi  tentang  BKPTB  telah  diatur  dalam  UU  PPN  pasal  4  ayat  (1)  huruf  g  yang mengatakan bahwa jenis-jenis barang tidak berwujud yang menjadi objek PPN adalah sebagai berikut:
a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah,  paten,  desain  atau  model,  rencana,  formula  atau  proses  rahasia,  merek  dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
b. penggunaan  atau hak menggunakan  peralatan/perlengkapan  industrial,  komersial,  atau ilmiah;
c. pemberian pengetahuan  atau informasi di  bidang  ilmiah,  teknikal,  industrial,  atau komersial;
d. penggunaan  atau hak menggunakan  film  gambar  hidup  ( motion  picture  films ),  film  atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
e. pelepasan  seluruhnya  atau  sebagian hak yang  berkenaan  dengan  penggunaan  atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
f. pemberian  bantuan  tambahan  atau  pelengkap  sehubungan  dengan  penggunaan  atau  hak menggunakan  hak-hak  tersebut  pada  angka  1,  penggunaan  atau  hak  menggunakan peralatan/perlengkapan  tersebut  pada  angka  2,  atau  pemberian  pengetahuan  atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
• penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
• penggunaan  atau  hak  menggunakan  rekaman  gambar  atau  rekaman  suara  atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
• penggunaan  atau  hak  menggunakan  sebagian  atau  seluruh  spektrum  radio komunikasi.
Berpendapat  berbeda,  pihak  subdirektorat  PPN  jasa  DJPP  I  menyampaikan  bahwa kegiatan  penayangan  video  oleh content  creator tidak  bisa  diklasifikasikan  sebagai penyerahan  BKPTB  karena  tidak  terdapat  penyerahan  hak  yang  terjadi  dalam  transaksi
tersebut.  Selain  itu,  transaksi  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  BKPTB  karena parameter yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan adalah banyak jumlah iklan yang dibayarkan. Melihat dari contractual terms yang ada pada monetisasi  YouTube oleh content creator dimana content  creator memperbolehkan  YouTube  untuk  menayangkan  iklan  pada kanal content creator maka pihak subdirektorat PPN jasa DJPP I berpendapat bahwa transaksi yang terjadi ialah jasa penyediaan tempat beriklan.
Meskipun  berbeda  pendapat  mengenai  apakah  penayangan  video  oleh content  creator YouTube ini merupakan JKP atas kesenian dan hiburan, JKP atas penyediaan tempat beriklan, ataupun  BKPTB  ketiga  narasumber  tersebut  berpendapat  sama  bahwa  kegiatan  yang  terjadi dalam  transaksi  antara content  creator dan  YouTube  ini  merupakan  ekspor,  dengan pandangan  bahwa  AKDM  I  berpendapat  transaksi  ini  ialah  ekspor  JKP  atas  kesenian  dan hiburan  sesuai  PMK  No.  70/PMK.03/2022,  AKDM  II  berpendapat  bahwa  transaksi  yang terjadi  ialah  ekspor  BKPTB,  dan  pihak  subdirektorat  PPN  jasa  DJPP  I  berpendapat  bahwa transaksi yang terjadi ialah ekspor JKP atas penyediaan tempat beriklan.
Jika  melihat  posisi  secara  fisik,  YouTube  yang  saat  ini  dikelola  oleh  Google  Pte.  Ltd memiliki  kantor  yang  berada  di  negara  Singapura.  Hingga  saat  ini  Google  Pte.  Ltd  belum memiliki kantor di Indonesia, meskipun memiliki pasar yang besar di Indonesia. Jika melihat dalam aturan P3B antara Indonesia sampai saat ini pengaturan kehadiran fisik menjadi syarat untuk  suatu  entitas  dapat  dilakukan  pemajakan.  Hal  tersebut  menjadikan  alasan  mengapa dalam transaksi antara content creator Indonesia dan YouTube dikategorikan sebagai ekspor. Jika  mengacu  pada  peraturan  dalam  UU  PPN,  pada  pasal  4  mengatakan  bahwa  kegiatan ekspor yang dikenakan PPN ialah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), artinya content creator harus menjadi PKP terlebih dahulu untuk bisa memungut PPN dari YouTube atas transaksi jasa kesenian dan hiburan yang dilakukannya.

## Gambar 4 ketentuan PKP
Sumber: bospajak.com
Mengacu  pada  aturan  dalam  UU  PPN  pasal  1  ayat  (14)  Pengusaha  merupakan  orang pribadi  atau  badan  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  ialah  menghasilkan,  mengekspor, mengimpor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar  daerah  pabean,  serta  melakukan  usaha,  mengekspor,  dan  memanfaatkan  jasa  dari  luar daerah  pabean.  Dalam  pasal  1  ayat  (15)  mengatakan  bahwa  PKP  ialah  pengusaha  yang melakukan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP.  Berdasarkan  pendapat  AKDM  I,  AKDM  II,  dan pihak direktorat PPN jasa DJPP I karena content creator pada platform YouTube melakukan kegiatan  penyerahan  JKP  atau  BKPTB,  para content  creator yang  ada  di  Indonesia  dapat
dikategorikan sebagai PKP. Di Indonesia semua pengusaha dapat menjadi PKP namun tidak semua pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP diwajibkan untuk menjadi PKP.  Jika  melihat  ilustrasi  di  atas  terdapat  2  kategori  pengusaha  dalam  besaran  omzet  yang diterima  yaitu  pengusaha  kecil  dan  pengusaha  besar.  Didalam  PMK  No.  197/PMK.03/2013 dijelaskan  bahwa  pengusaha  kecil  adalah  pengusaha  yang  dalam  1  tahun  buku  melakukan penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  dengan  jumlah  peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam rangka kegiatan usahanya. Menurut UU PPN pasal 3A ayat (1a) dijelaskan bahwa pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Dalam  hal  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  memiliki  omzet melebihi  4,8  Miliar  rupiah  dalam  1  tahun  bukunya,  maka  pengusaha  tersebut  wajib dukukuhkan  untuk  menjadi  PKP.  Dengan  pengukuhan  sebagai  PKP  maka  atas  penyerahan tersebut  PKP  wajib  memnugut,  menyetorkan,  dan  melaporkan  PPN  yang  terutang  atas transaksi  yang  dilakukannya.  Ketiga  narasumber  menyampaikan  dengan  menjadi  PKP  para content  creator mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka  harus  memungut  PPN  kepada  Google  Asia Pacific Pte. Ltd baik itu dikategorikan sebagai BKPTB ataupun JKP sesuai dengan ketentuan pengaturan tata cara pemungutan yang ada.

## Penerapan Pengenaan PPN content creator YouTube
Secara prinsip terdapat 2 sistem pemungutan PPN yang pertama ialah origin Principle dan yang kedua adalah Destination Principle . Dalam  bukunya terkait prinsip  pemajakan melalui origin dan destination  principle Senyk  (2020),  menyampaikan origin  principle merupakan prinsip  pemungutan  PPN  yang  bertumpuan  pada  dimana  suatu  barang  atau  jasa  tersebut diproduksi tanpa melihat dimana barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi. Dengan mengacu pada origin principle maka atas ekspor barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN dengan tarif normal  yang  berlaku  disuatu  yurisdiksi  sedangkan  atas  impor  barang  dan/atau  jasa  tidak dikenakan PPN atau dikenakan PPN dengan tarif 0%.
Sementara  itu, destination  principle merupakan  prinsip  pemungutan  PPN  yang bertumpuan dimana suatu barang dan/atau jasa tersebut akan dikonsumsi. Dengan prinsip ini maka kegiatan ekspor barang dan/atau jasa tidak dikenakan PPN atau dikenakan PPN 0% dan kegiatan  impor  barang  dan/atau  jasa  akan  dikenakan  PPN  11%  bila  berdasarkan  tarif  di Indonesia.  Hikmah  (2020),  mengatakan  bahwa  dalam  transaksi  lintas  negara  prinsip  PPN yang  dianut  oleh  kedua  negara  yang  bertransaksi  haruslah  sama  karena  jikalau  terdapat perbedaan  dapat  terjadi double  taxation atau double  non  taxation atas  pajak  konsumsinya. Saat  ini  baik  Indonesia  maupun  singapura  telah  menerapkan  destination  principle  atas penerapan pajak konsumsi yang ada di negaranya (PricewaterhouseCoopers, 2019).
Pada bagian umum UU PPN dijelaskan dengan tegas bahwa PPN di Indonesia dikenakan atas  konsumsi  didalam  negeri  yang  mengartikan  Indonesia  menggunakan destination principle dalam  pengenaan  PPN.  Dengan  menganut destination  principle ini  pada  dasarnya untuk  pajak  atas  ekspor  BKP  dan  /atau  JKP  tidak  dikenakan  PPN  atau  dikenakan  pajak dengan tarif 0% demi menjaga asas netralitas pemungutan PPN.
Meskipun  pada  dasarnya  negara  yang  menganut destination  principle tidak  memungut PPN  atau  memungut  PPN  dengan  tarif  0%  untuk  kegiatan  ekspor  yang  dilakukan  oleh pengusaha  di  Indonesia  untuk  ekspor  jasa  hanya  beberapa  bidang  yang  dikenakan  PPN  0% dan  untuk  jasa  yang  tidak  dikategorikan  sebagai  jasa  ekspor  jasa  yang  diberi  fasilitias  0% maka  pengusaha  harus  memungut  PPN  dengan  tarif  normal  yang  saat  ini  adalah  11%. Didalam PMK No. 32/PMK.010/2019 yang mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang  atas  ekspornya  dikenakan  PPN  membagi  3  jenis  JKP  yang  mendapatkan  fasilitas pengenaan  PPN  dengan  tarif  0%.  Jenis  JKP  yang  diberi  fasilitas  PPN  0%  terdapat  pada lampiran 3.
Dari keterangan jasa yang mendapat fasilitas PPN 0% dalam PMK No. 32/PMK.010/2019 belum  memuat  jasa  kesenian  dan  hiburan  ataupun  jasa  penyediaan  tempat  beriklan  sebagai salah  satu  jasa  yang  mendapat  fasilitas  tersebut,  sehingga  dalam  transaksi  ekspor  JKP  atas kedua jasa tersebut akan dikenakan PPN 11%.
Di  Indonesia  terdapat  2  mekanisme  pemungutan  PPN  yaitu  mekanisme  umum  dan mekanisme khusus. Mekanisme umum yang diatur dalam UU PPN mengatur bahwa pada saat bertransaksi  BKP  dan/atau  JKP  penjual  yang  memiliki  kewajiban  memungut,  menyetorkan, serta  melaporkan  PPN  yang  terutang  namun  dalam  beberapa  kondisi  terdapat  mekanisme khusus yang mengatur bahwa pembeli lah yang menyetor, dan melaporkan sendiri PPN yang harus  dibayarnya  seperti  transaksi  kepada  pemungut  (bendahara,  KPS  Pertambangan  migas, BUMN, dan transaksi Impor).
AKDM  I  berpendapat  bahwa  pemunugutan  PPN  dalam  transaksi  JKP  atas  kesenian  dan hiburan  yang  dilakukan  oleh content  creator bisa  melalui  2  mekanisme  yaitu  mekanisme umum  dan  Reverse  Charge  Mechanism  (RCM).  Berikut  ilustrasi  mekanisme  pemungutan dengan mekanisme umum:
Gambar 5 Ilustrasi pemungutan PPN dengan mekanisme umum

## Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara
Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dilihat Content Creator yang sudah menjadi PKP dan melakukan  perikatan  dengan  YouTube  dengan  memonetesasi  akun  mereka  akan  menerima sejumlah  pembayaran  beserta  PPN  yang  dipungut  oleh content  creator dari  Google  Asia Pacific  Pte.  Ltd  atas  konten  yang  mereka  buat  baik  itu  dalam  bentuk live  streaming ,  konten berbayar,  konten  untuk  publik  dan  sebagainya. Content  creator yang  dalam  hal  ini  PKP kemudian wajib menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungutnya tersebut.  Berdasarkan Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  14/PJ/2010  pada  pasal  1  a  mengatakan  bahwa  penyetoran  PPN yang dipungut oleh PKP paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa  pajak  dan  harus  dilakukan  sebelum  SPT  masa  PPN  disampaikan/dilaporkan.  Terkait batas waktu pelaporan PPN sendiri diatur dalam pasal yang sama huruf c yaitu paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Mekanisme RCM dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

## EDUCORETAX

## Gambar 6 Ilustrasi pemungutan PPN dengan mekanisme RCM
Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara
Menurut Feria  (2019), RCM  merupakan sistem dimana konsumen yang akan melakukan kewajiban menyetorkan dan melaporkan sendiri PPN atas barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi.  Dalam  hal  ini  AKDM  I  menjelaskan  bahwa  dengan  memberlakukan  RCM  maka Google  Asia  Pacific  Pte.  Ltd  yang  akan  menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  PPN  yang terutang kepada DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia. AKDM I menyampaikan mekanisme ini  mungkin  untuk  dilakukan,  pasalnya  sejak  berlakunya  UU    Nomor  2  tahun  2020  Google Asia  Pacific  Pte.  Ltd  telah  menjadi  pemungut  PPN  PMSE  yang  diumumkan  daftarnya  pada siaran  pers  SP-29/2020  tanggal  7  Juli  2020(Direktorat  Jenderal  Pajak,  2020).  Melalui  PMK No.  60/PMK.03/2022  saat  ini  pemungut  PMSE  wajib  memungut,  menyetorkan,  serta melaporkan  PPN  kepada  DJP.  Penyetoran  oleh  PMSE  diperlakukan  sama  dengan  aturan penyetoran  PPN  melalui  mekasnisme  umum  yaitu  akhir  bulan  masa  berikutnya  sedangkan untuk  kegitan  pelaporan  dapat  dilakukan  triwulanan  atau  akhir  bulan  berikutnya  setelah periode triwulan berakhir. Menurut AKDM I Dengan penerapan RCM ini pemungutan tidak perlu memperhatikan apakah content creator yang menyerahkan jasa adalah PKP atau tidak, artinya  setiap  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  YouTube  kepada content  creator dikenakan PPN didalamnya.
Dalam  penentuan  DPP  untuk  perhitungan  berapa  PPN  yang  terutang  dalam  pembayaran atas  jasa  kesenian  dan  hiburan  berupa  penayangan  hiburan  digital  oleh  YouTube  kepada content creator di Indonesia harus meurujuk pada UU PPN pasal 1 ayat (17) dan (19) dimana atas penyerahan jasa kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak ialah nilai penggantian. Nilai penggantian dalam ayat 19 ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan JKP,ekspor JKP, atau BKPTB tetapi tidak termasuk PPN  yang  dipungut.  AKDM  I  berpendapat  bahwa  baik  melalui  mekanisme  umum  ataupun RCM  sebaiknya  atas  pembayaran  oleh  YouTube  kepada content  creator tersebut  telah termasuk PPN sehingga secara tidak langsung sebenarnya tidak ada penambahan beban oleh YouTube  melainkan  pengurangan  nilai  penghasilan  dari content  creator .  Berikut  ilustrasi perhitungan DPP yang pembayarannya sudah termasuk PPN:

## EDUCORETAX
Jumlah Pembayaran : 100.000.000 DPP : 100/111 x 100.000.000 : 90.090.090 PPN terutang : 90.090.090 x 11%
: 9.909.910
AKDM I berpendapat bahwa penerapan RCM akan menjadi lebih baik dalam hal transaksi antara content creator dan YouTube ini karena jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang sudah  mencapai  270  juta  dan  pengguna  mobile  phone  cellular  yang  mencapai  340  juta pengawasan  pelaksanaan  pemungutan  PPN  akan  menjadi  lebih  mudah  jikalau  penyetoran, serta  pelaporan  PPN  dilakukan  oleh  YouTube  sehingga  pengawasan  lebih  sedikit  dibanding harus mengawasi content creator satu per satu dalam hal yang terjadi ialah mekanisme umum. AKDM  I  menambahkan,  dengan  perlakuan  RCM  pada  saat  pelaporan  PPN  antara content creator dan digital platform oleh YouTube ini setidaknya memuat nama kanal yang dipungut, siapakah beneficial  owner dari  kanal  tersebut  sehingga  DJP  secara  tidak  langsung mendapatkan  data  terkait  penghasilan  para content  creator yang  dapat  membantu meningkatkan kepatuhan dalam sisi PPh.
Berpendapat sama dengan AKDM I, pihak subdirektorat PPN jasa DJPP I menyampaikan bahwa  dalam  melakukan  pemungutan  atas  objek  ini  akan  menjadi  sulit  bila  menggunakan mekanisme  umum  karna  pengawasan  akan  PKP  pada  transaksi  digital  memiliki  tantangan tertentu  maka  mekanisme  yang  memungkinkan  ialah  melalui  RCM  dimana  Google  Asia Pacific Pte. Ltd yang menjadi penyetor dan pelapor atas PPN yang terutangnya.
Jika  mengacu  pada  pendapat  AKDM  II  yang  menyatakan  bahwasannya  transaksi  yang terjadi  antara content  creator dan  YouTube  ini  merupakan  penyerahan  ekspor  BKPTB. Penyerahan ekspor BKPTB oleh PKP dalam pasal 7 ayat (2) UU PPN dikenakan PPN dengan tarif  0%.  Dengan  demikian  tidak  ada  PPN  yang  harus  disetorkan  dalam  transaksi  tersebut kepada  negara,  namun  meskipun  tidak  terjadi  penyetoran  PKP  yang  menyerahkan  BKPTB dalam hal ini content creator tetap harus melaporkan transaksi tersebut dalam SPT masa nya sesuai ketentuan yang ada yaitu pada akhir bulan setelah  masa pajak berakhir. Penghitungan besaran  DPP  dan  PPN  yang  dimasukkan  dalam  laporan  SPT  Masa  PPN  dapat  dilihat  pada ilustrasi berikut:
Jumlah Pembayaran : 100.000.000 DPP : 100.000.000 PPN terutang : 100.000.000 x 0% :0

## Dampak Positif Penerapan
Penerapan  PPN  jasa  kesenian  dan  hiburan  atas  penyerahan  hiburan  digital  dalam  bentuk audio  visual  oleh content  creator YouTube  mendatangkan  beberapa  dampak  positif  bagi negara. AKDM I menjabarkan dampak positif pertama yang akan dirasakan negara ialah basis pemajakan menjadi lebih luas. DDTC (2020), menyampaikan bahwa terdapat indikasi bahwa basis pemajakan di Indonesia masih minim antara lain tingginya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat yaitu mencapai 26,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode 2005-2015, struktur  penerimaan  yang  tidak  berimbang,  kecilnya  partisipasi  Wajib  Pajak  (WP),  dan adanya  deviasi  aturan  sistem  perpajakan.  Dengan  hadirnya  UU  HPP  yang  merubah  aturan Jasa  Kesenian  dan  Hiburan  dikenakan  PPN  menyebabkan  terdapat  perluasan  dalam pemungutan PPN. Perluasan objek ini belum tentu akan memberikan dampak secara langsung namun  akan  sangat  berguna  untuk  jangka  panjang.  Selain  itu  perluasan  objek  pajak  ini  juga akan  meningkatkan C-efficiency  ratio PPN  yang  ada  serta  memperkecil tax  expenditure di Indonesia.
Selanjutnya  pihak  subdirektorat  PPN  jasa  DJPP  I  dan  AKDM  I  sependapat  dengan penerapan  PPN  atas  ekspor  JKP  baik  melalui  mekanisme  pemungutan  umum  ataupun  RCM seperti yang sudah dibahas sebelumnya, akan menambah penerimaan negara dari jumlah PPN yang  dipungut.  Jika  dilihat  dari  data  BPS  (2022),  pada  tahun  2022  pendapatan  negara  yang berasal  dari  PPN  diproyeksikan  berkisar  550  Triliun  Rupiah.  Dengan  perluasan  objek  ini maka  pendapatan  tersebut  diharapkan  semakin  bertambah  kedepannya.  Namun  jika mengambil pendapat dari AKDM II, karena transaksi yang dilakukan diartikan sebagai ekspor BKPTB yang tarif PPN nya 0% maka tidak ada dampak terhadap penerimaan negara.
Dampak  positif  kedua  yang  disampaikan  oleh  AKDM  I  ialah  apabila  mekanisme pemungutan dilakukan melalui RCM maka pengawasan akan kepatuhan dari WP akan lebih mudah untuk dilakukan karena menimbang akan banyaknya jumlah content creator yang ada. Tek.id  (2020)  mengatakan,  hingga  tahun  2020  telah  terdapat  600  kanal  YouTube  Indonesia yang  memiliki  lebih  dari  1  juta  subscriber.    Jumlah  tersebut  akan  meningkat  seiring perkembangan  teknologi.  Selain  itu  dengan  pemberlakuan  dimana  Google  Asia  Pacific Pte.Ltd  sebagai  penyetor  dan  pelapor  PPN  yang  terutang  maka,  dengan  adanya  pelaporan PPN terutang oleh YouTube tersebut secara tidak langsung pemerintah bisa mengoptimalkan PPh  yang  ada  di  Indonesia.  Berdasarkan  buku  “Kitab  Youtuber”  Enterprise  (2018)  hingga saat  ini  belum  ada  perhitungan  pasti  berapakah  jumlah  pembayaran  oleh  YouTube  kepada content  creator di  Indonesia.  Hal  tersebut  menyebabkan  pengujian  kepatuhan  PPh  atas penghasilan content creator sulit diukur.
Ketiga narasumber menyampaikan bahwa dengan adanya aturan terkait jasa kesenian dan hiburan  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  untuk  sistem  perpajakan  di  Indonesia. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak ataupun pelaku usaha, karena  dengan  kepastian  hukum  akan  menciptakan  keadilan  dalam  sistem  perpajakan  yang ada (Deák, 2008). Kepastian hukum menjadi kunci dalam terciptanya sistem perpajakan yang ideal  (Ávila,  2016).  AKDM  I  dan  AKDM  II  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  penerapan peraturan  PPN  jasa  kesenian  dan  hiburan  ini  akan  memperkecil  celah  untuk  terjadi double taxation ataupun double  non taxation atas konsumsi jasa kesenian dan hiburan yang ada.

## Tantangan Penerapan
Meskipun  mendatangkan  beberapa  keuntungan,  melalui  wawancara  dengan  para akademisi  mengemukakakan  bahwa  penerapan  PPN  atas  penayangan  hiburan  digital  oleh content creator YouTube akan menemukan sejumlah tantangan dalam penerapannya. AKDM I  dan  pihak  subdirektorat  PPN  jasa  DJPP  I  menjelaskan  bahwa  jika  mengambil  mekanisme umum  dalam  pemungutan  PPN  atas  jasa  kesenian  dan  hiburan  oleh content  creator kepada YouTube  maka  akan  terjadi  kesulitan  dalam  pengawasan  apakah content  creator tersebut PKP atau tidak. Dengan penerapan batasan omzet yang ada untuk seorang WP menjadi wajib PKP  dan  kondisi  dimana  YouTube  tidak  memberitahu  berapa  besaran  penghasilan  yang diterima  oleh content  creator maka  hal  tersebut  akan  menyulitkan  untuk  menentukan  siapa PKP.
Selanjutnya  AKDM  I  menyampaikan  bahwa  kegiatan content  creator ini  sudah  banyak, sehingga  perlu  pengawasan  khusus  agar  dapat  lebih  memahami  perkembangan  yang  terjadi. AKDM I menyampaikan kedepannya diperlukan sebuah unit khusus yang mempelajari pola- pola yang ada dalam bisnis digital ini.
Dalam hal mekanisme pemungutan yang diambil ialah CRM maka tantangan yang paling besar  akan  muncul  ialah  bagaiamana  pemerintah  indonesia  dapat  mencapai  kesepakatan bersama  Google  Asia  Pacific  Pte.  Ltd  untuk  bisa  menyetorkan  dan  melaporkan  PPN  yang terutang atas transaksinya dengan content  creator . Perlu ada kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan  ataupun membebani  Google  Asia  Pacific Pte. Ltd. Sehingga membuat  Google
Asia  Pacific  Pte.  Ltd  bersedia  untuk  melakukan  penyetoran  dan  pelaporan  PPN  atas transaksinya dengan content creator.
Pihak  subdirektorat  PPN  jasa  DJPP  I  menjelaskan  Permasalahan  berikutnya  ialah konten-konten  yang  ada  dalam  platform  YouTube  tidak  sepenuhnya  ditujukan  untuk menghibur ataupun berisi hiburan/kesenian. Hal ini kan menyulitkan penentuan konten mana yang termasuk jasa kesenian dan hiburan dan mana yang tidak termasuk dalam jasa kesenian dan  hiburan.  Untuk  itu  perlu  pengkategorisasian  lebih  lanjut  dari  pemerintah  terkait  PMK. No. 70/PMK.03/2022.
Senada  dengan  pernyataan  tersebut  AKDM  II  juga  berpendapat  bahwa  perlu  ada kategorisasi  lebih  lanjut  terkait  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  dalam  PMK No.70/PMK.03/2022  disampaikan  berupa  penayangan  ( streaming )  film  atau  audio  visual lainnya  melalui  saluran  internet  atau  jaringan  elektronik  tersebut  sehingga  tidak  ada perbedaan  persepsi  terkait  apakah  penayangan  oleh content  creator YouTube  ini  termasuk JKP yang dimaksud atau tidak.
Dengan  pendapat  AKDM  II  yang  menyatakan  bahwa  bentuk  transaksi  yang  terjadi ialah  BKPTB  maka  terdapat  tantangan  restitusi  yang  besar  dari  PKP  karena  atas  kegiatan usahanya dalam hal ini pembuatan video content creator dapat mengkreditkan pajak masukan yang  mereka  miliki.  Di  lain  sisi  transaksi  yang  terjadi  antara  content  creator  dan  YouTube merupakan  ekspor  BKPTB  yang  dikenakan  PPN  dengan  tarif  0%  sehingga  tidak  ada  pajak keluaran  yang  harus  disetorkan.  Maka  dari  itu  dengan  penerapan  tersebut  terdapat  resiko restitusi yang besar dan dapat merugikan negarapenutup

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU HPP yang mengatur ulang negative list jasa khususnya pada jasa kesenian dan hiburan akan memberikan kepastian  hukum  dalam  sistem  perpajakan.  Dengan  hadirnya  UU  HPP  yang  mengatakan bahwa  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  masuk  dalam negative  list adalah  jasa  kesenian  dan hiburan  yang  diatur  dalam  UU  PDRD  memperjelas  bahwa  tidak  akan  terjadi  pemajakan berganda ataupun non taxation dalam pajak konsumsi atas jasa.
PMK  No.70/PMK.03/2022  pada  pasal  5  ayat  2  huruf  (b)  yang  menjelaskan bahwasannya  penyerahan  jasa  digital  berupa  penayangan  ( streaming )  film  atau  audio  visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik merupakan jasa kena pajak berkaitan erat  dengan  kegiatan  para content  creator YouTube  yang  memberi  hiburan  dalam  bentuk audio  visual  dalam  platform  tersebut.  Dalam  penafsiran  PMK  tersebut  menimbulkan perbedaan pendapat terkait jenis transaksi apa yang dilakukan oleh content creator YouTube pada  digital  platform  tersebut.  Pendapat  pertama  ialah  pendapat  yang  mengkategorikan transaksi  yang  dilakukan  oleh content  creator YouTube  pada  platform  tersebut  ialah  JKP sesuai  denganketentuan  terbaru  dalam  UU  HPP  terkait  jasa  kesenian  dan  hiburan  berupa penayangan audio  visual melalui saluran internet yang dalam hal  ini ialah  YouTube  sebagai digital  platform.  Pendapat  tersebut  didasarkan  pada  adanya  kompleksitas  transaksi  yang  ada di  YouTube.  Karena  YouTube  tidak  hanya  melakukan  transaksi  atas  penayangan  iklan  saja namun  juga  terdapat  atas  konten  eksklusif,  jumlah  penonton  premium  pada  suatu  kanal  dan sebagainya,  untuk  itu  dengan  didasarkan  pada  PMK  No.70/PMK.03/2022  transaksi  antara content  creator  dan  youtube  dikategorikan  pemberian  jasa  kesenian  dan  hiburan.  disisi  lain pendapat  ini  dibenturkan  oleh  permasalahan  bahwa  tidak  semua  konten  audio  visual  yang ditayangkan  merupakan  sebuah  hiburan,  sehingga  akan  sulit  menentukan  yang  mana  jasa kesenian dan hiburan dan yang mana yang tidak.
Pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  transaksi  yang  dilakukan  oleh content  creator pada  digital  platform  YouTube  ialah  penyerahan  ekspor  barang  kena  pajak  tidak  berwujud berupa  hak  si.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  proses  kegiatan  content  creator  yang  membuat barang  tidak  berwujud  (video).  Pendapat  ini  menemukan  permasalahan  dikarenakan  atas transaksi  suatu  barang  harus  ada  perpindahan  kepemilikan  baik  sebagian  atau  seluruhnya. Didalam  kasus  transaksi  yang  terjadi  pada content  creator dan  YouTube  tidak  ditemukan adanya pemindahan kepemilikan baik sebagian ataupun penuh.
pendapat  ketiga  menjelaskan  bahwa  transaksi  yang  terjadi  pada  content  creator  dan YouTube  ialah  jasa  penyediaan  tempat  beriklan.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  persyaratan awal  monetisasi  YouTube  yang  mengizinkan  YouTube  dapat  menampilkan  tayangan  iklan pada video yang dimiliki content creator.
Dikarenakan  terdapat  perbedaan  tersebut  maka  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi otoritas  pajak  dalam  hal  ini  DJP  untuk  dapat  lebih  memperjelas  bagaimana  bentuk penayangan (streaming) film atau audio visual lainnya melalui jaringan internet atau saluran elektronik lainnya sesuai dalam PMK No. 70/PMK.03/2022.
Dengan tiga perbedaan pendapat tersebut para akademisi dan pihak subdirektorat PPN jasa  DJPP  I  bersepakat  bahwa  bentuk  penyerahan  yang  terjadi  antara content  creator dan YouTube  tersebut  merupakan  kegiatan  ekspor,  sebab  jika  melihat  dalam  aturan  pabean  dan keberadaan  fisik  dari  Google  Asia  Pacific  Pte.  Ltd.  Yang  berada  di  singapura.  Dengan mengacu  pada  aturan  PPN  terkait  eskpor  jasa  maka  dalam  penerapan  PPN  pada  ekspor  jasa kesenian dan hiburan ini menggunakan tarif normal yang ada yaitu 11%. Bila mengacu pada pendapat  yang  mengatakan  bahwa  transaksi  yang  terjadi  ialah  ekspor  BKPTB  maka  dalam penerapan PPN nantinya transaksi ini akan dikenakan PPN dengan tarif 0%. Dengan adanya aturan  ini  pula  maka  akan  menimbulkan  kewajiban  untuk  melaporkan  PPN  yang  dipungut baik dengan tarif 0% ataupun 11%.
Dalam  hal  diartikan  sebagai  jasa  kesenian  dan  hiburan  yang  dikenakan  PPN Penerapan  pemungutan  PPN  atas  transaksi  jasa  penayangan  hiburan  dalam  bentuk  audio visual oleh content creator kepada YouTube sebagai digital platform dapat dilakukan dengan 2  mekanisme  yaitu  mekanisme  umum  atau  Reverse  Charge  Mechanism  (RCM).  Dengan penerapan mekanisme umum maka content creator harus menjadi PKP terlebih dahulu untuk dapat  memungut  PPN  JKP  yang  diberikan  hal  serupa  juga  berlaku  jika  mengacu  pada pendapat  bahwa  transaksi  tersebut  merupakan  BKPTB.  Dengan  menggunakan  mekanisme RCM maka penerapan pemungutan akan dilakukan oleh Google Asia Pacific Pte. Ltd sebagai konsumen  dengan  menyetorkan  dan  melaporkan  PPN  yang  ada.  Dengan  kedua  mekanisme tersebut pemungut, penyetor, dan pelapor PPN dapat dilakukan oleh content creator ataupun Google  Asia  Pacific  Pte.  Ltd  sebagai  konsumen  tergantung  pada  mekanisme  yang  dipilih. Namun,  penanggung  PPN  dari  kedua  mekanisme  tersebut  sama-sama  Google  Asia  Pacific Pte.  Ltd  yang  dalam  hal  ini  sebagai  penerima  barang  dan/atau  jasa.  Hal  tersebut  sejalan dengan  konsep  PPN  yang  merupakan  pajak  yang  dibebankan  atas  konsumsi  suatu  barang dan/atau jasa.
Penerapan PPN atas penayangan hiburan audiovisual ini akan mendatangkan beberapa dampak  positif  bagi  sistem  perpajakan  di  Indonesia  antara  lain  terjadinya  perluasan  basis pemajakan,  penerimaan  negara  yang  meningkat,  bertambahnya  jumlah  PKP  yang  ada  di Indonesia,  serta  menimbulkan  kepastian  hukum  pada  sistem  perpajakan  yang  ada  di Indonesia.
Disisi  lain  terdapat  beberapa  tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam penerapan PPN atas transaksi yang terjadi antara content creator dan YouTube ini antara lain ialah  perlunya  pengaturan  lebih  spesifik  seperti  apa  objek  yang  dimaksud  dalam  PMK No.70/PMK.03/2022  sehingga  tidak  menimbulkan  perbedaan  pendapat  di  masyarakat,
selanjutnya  ialah  perlu  langkah  yang  baik  dalam  melakukan  pengawasan  dalam  penerapan PPN ini karena transaksi yang dilakukan secara digital akan lebih sulit untuk diawasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbulaev, N., Mammadov, I., & Aliyev, V. (2020). Economic Impact of COVID-19. In SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3649813
Angin, A. sriwahyuni B. P., & Gaol, H. H. H. L. (2021). Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi  Youtuber  dan  Selebgram  Sebagai  Upaya  Mendorong  Stabilisasi  Perekonomian Pasca Pandemi. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (September).
Arthurs,  J.,  Drakopoulou,  S.,  &  Gandini,  A.  (2018).  Researching  YouTube. Convergence , 24 (1). https://doi.org/10.1177/1354856517737222 Ávila, H. (2016). Certainty in law . Springer International Publishing. Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia . Kencana.
Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020. Bps.Go.Id , 27 , 1–52. https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan- manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html
Benny, D. L. K. W. (2015). American International Journal of Research in Humanities , Art and Social Sciences ( AIJRHASS ) Issue 10 J o u r n a l o f R e s e a r c h i n S o c i a l S c i e n c e s. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences (AIJRHASS) , 1 (10). Bird,  R.  M.,  &  Bird,  R.  M.  (2016). Value-Added  Taxes  in  Developing  and  Transitional Countries : Lessons and Questions Value-Added  Taxes in  Developing and Transitional Countries : Lessons and Questions ITP Paper 0505 . April 2005 . Bisnis.com. (2022). Valuasi Industri Hiburan Capai US$10,7 M, Mekominfo Johnny G. Plate Serukan  Digitalisasi .  https://ekonomi.bisnis.com/read/20220203/12/1496258/valuasi- industri-hiburan-capai-us107-m-mekominfo-johnny-g-plate-serukan-digitalisasi BPS. (2015). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015 . BPS RI.
BPS. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022 . https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
Budiarto, M. T. (2020). Penggalian Potensi Wajib Pajak para youtuber menggunakan metode Web Scrapping. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 .
Budzinski,  O.,  Gaenssle,  S.,  &  Lindstädt-Dreusicke,  N.  (2021).  The  battle  of  YouTube,  TV and  Netflix:  an  empirical  analysis  of  competition  in  audiovisual  media  markets. SN Business & Economics , 1 (9), 1–26. https://doi.org/10.1007/s43546-021-00122-0 Charlet, A., & Buydens, S. (2012). The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future developments. World Journal of VAT/GST Law , 1 (2). https://doi.org/10.5235/wjovl.1.2.175
CNBC  Indonesia.  (2021). Alasan  Sri  Mulyani  Otak-atik  Pajak  Sembako  Hingga  Sekolah! https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628162124-4-256533/alasan-sri-mulyani- otak-atik-pajak-sembako-hingga-sekolah
CNBC  Indonesia.  (2022). 76,8%  Warga  RI  sudah  Pakai  Internet,  Tapi  banyak  PR-nya . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220120142249-37-309046/768-warga-ri-sudah- pakai-internet-tapi-banyak-pr-nya
Collis, C. (2017). Entertainment Values. Entertainment Values , 11–22. https://doi.org/10.1057/978-1-137-47290-8
DDTC.  (2020). Strategi  Perluasan  Basis  Pajak  di  Tengah  Perlemahan  Ekonomi . https://news.ddtc.co.id/strategi-perluasan-basis-pajak-di-tengah-perlemahan-ekonomi- 19778
De  Reuver,  M.,  Sørensen,  C.,  &  Basole,  R.  C.  (2018).  The  digital  platform:  A  research
agenda. Journal of Information Technology , 33 (2), 124–135.
https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3
Deák,  D.  (2008).  Neutrality  and  legal  certainty  in  tax  law  and  the  effective  protection  of taxpayers’ rights.
Acta Juridica Hungarica , 49 (2), 177–201. https://doi.org/10.1556/AJur.49.2008.2.2
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri . Ebrill,  L.,  Keen,  M.,  Bodin,  J.-P.,  &  Summers,  V.  (2001). The  Modern  VAT .  International Monetary Fund.
Enterprise, J. (2018). Kitab Youtuber . PT Elex Media Komputindo. Feria, R. de la. (2019). The New VAT General Reverse-Charge Mechanism. Ec Tax Review , 02 (2018), 172–175.
Geliskhanov,  I.  Z.,  &  Yudina,  T.  N.  (2018).  Digital  platform:  A  new  economic  institution. Quality - Access to Success , 19 (S2), 20–26. Gemmell,  N.,  &  Hasseldine,  J.  (2015). THE  TAX  GAP:  A  METHODOLOGICAL  REVIEW . https://doi.org/10.1108/s1058-749720150000022008
Gordon, R., Kalambokidis, L., Rohaly, J., & Slemrod, J. (2004). Toward a consumption tax, and beyond.
American
Economic
Review , 94 (2), 161–165. https://doi.org/10.1257/0002828041302316
Gralla, P. (1998). How The Internet Works? Que Corporation.
Hauben,  M.  (2010).  History  of  ARPANET. Http://Pages.Infinit.Net/Jbcoco/Arpa-Arpanet- Internet.Pdf .
http://www.dei.isep.ipp.pt/docs/arpa.html%5Cnhttp://www.dei.isep.ipp.pt/docs/arpa-- 1.html%5Cnhttp://pages.infinit.net/jbcoco/Arpa-Arpanet-Internet.pdf
Hein, A., Schreieck, M., Riasanow, T., Setzke, D. S., Wiesche, M., Böhm, M., & Krcmar, H. (2020). Digital platform ecosystems. Electronic Markets , 30 (1), 87–98. https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4
Hikmah,  F.  (2020).  The  Organisation  For  Economic  Cooperation  And  Development Guidelines  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pengaturan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Jasa Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (3), 639–659.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art10
IFPI. (2021). Global
Music Report. Cultural Globalization , 76–107. https://doi.org/10.1002/9780470696699.ch4
ITR.  (2019). Future  of  VAT:  Continued  evolution  and  increasing  significance . https://www.internationaltaxreview.com/article/b1j8ycnj2st8h7/future-of-vat-continued- evolution-and-increasing-significance
Katadata.co.id.  (2021). UU  HPP  Resmi  Terbit,  Berikut  Poin-poin  Pentingnya . https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6182bea059378/uu-hpp-resmi-terbit-berikut- poin-poin-pentingnya
Kemenkeu  RI.  (2021a).  APBN  KITA :  Kinerja  dan  Fakta  2020. APBN  Kita . https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
Kemenkeu RI. (2021b). Jaga Prinsip Netralitas, Hindari Distorsi Ekonomi . https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jaga-prinsip-netralitas-hindari- distorsi-ekonomi
Kemenkeu RI. (2021c). Melalui UU HPP Pemerintah akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp- pemerintah-akan-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/
Kemenkeu RI. (2021d). Melalui UU HPP Pemerintah akan Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-
pemerintah-akan-optimalkan-penerimaan-negara-yang-berkeadilan/ Kemenkeu  RI.  (2021e). UU  HPP  diundangkan  menjadi  UU  7/2021,  Perhatikan  Waktu Pemberlakuannya . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan- menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/
Kompas.  (2021). 10  Youtuber  Indonesia  dengan  Penghasilan  Tertinggi,  Bisa  Mencapai  9 Miliar  per  Bulan .  https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/18/200600181/10- youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-tertinggi-bisa-mencapai-9-miliar?page=all Kubovy,  M.,  &  Schutz,  M.  (2010).  Audio-Visual  Objects. Review  of  Philosophy  and Psychology , 1 (1), 41–61. https://doi.org/10.1007/s13164-009-0004-5 LATimes.  (2021). Streaming  milestone:  Global  subscriptions  passed  1  billion  last  year . https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2021-03-18/streaming- milestone-global-subscriptions-passed-1-billion-last-year-mpa-theme-report
Lumentah,  Y.  P.  (2013).  Analisis  Penerapan  Sistem  Pemungutan  Pajak  Hiburan  Di  Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3), 1049–1059. Maeskina,  M.  M.,  &  Hidayat,  D.  (2022).  Adaptasi  Kerja  Content  Creator  Di  Era  Digital. Jurnal Communio , Vol 11 No .
Masyitah,  E.  (2016).  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  penerimaan  PPN  dan  PPnBM. Accumulated Journal , 1983 (8), 89–103.
McKee, A., Collis, C., Nitins, T., Ryan, M., Harrington, S., Duncan, B., Carter, J., Luck, E., Neale,  L.,  Butler,  D.,  &  Backstrom,  M.  (2014).  Defining  entertainment:  an  approach.
Creative Industries Journal , 7 (2), 108–120.
https://doi.org/10.1080/17510694.2014.962932
OECD.  (2020a). Consumption  Tax  Trend  2020 :  VAT/GST  AND  EXCISE  RATES,  TRENDS AND POLICY ISSUES .
OECD. (2020b). The impact  of the coronavirus (COVID-19) crisis  on development  finance. Tackling  Coronavirus  (COVID‑19)  Contributing  to  a  Global  Effort , 100 (6),  468–470. http://www.oecd.org/termsandconditions
PricewaterhouseCoopers. (2019). A guide to VAT / GST in . 1–289. Purbo,  O.  W.  (2006). Buku  Pegangan  Internet  Wireless  dan  Hotspot .  PT  Elex  Media Komputindo.
PWC.  (2020). Mempercepat  datangnya  masa  depan:  Industri  hiburan  dan  media  menata ulang bisnisnya di tengah pemulihan . PWC.  (2021). Entertainment  &  media  revenues  rebounding  strongly  from  pandemic  slump; shift  to  streaming,  gaming  and  user-generated  content  is  transforming  industry . Pwc.Com. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press- release/2021/english/entertainment-and-media-revenues-rebounding-strongly-from- pandemic-slump-shift-to-streaming-gaming-and-user-generated-content-is-transforming- industry.html
Republika.co.id.  (2015). Pembebasan  PPN  Jasa  Hiburan  Hindari  Terjadinya  Pajak Berganda .  https://www.republika.co.id/berita/ntf617349/pembebasan-ppn-jasa-hiburan- hindari-terjadinya-pajak-berganda
Senyk, M. (2020). The Origin and Destination Principles As Alternative Approaches Towards VAT Allocation : Analysis in the WTO, the OECD and the EU Legal Frameworks . IBFD Publication USA, incorporated.
Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis . Suaka Media. Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai PPN . Rajawali Press.
Sundawa,  Y.  A.,  &  Trigartanti,  W.  (2018).  Fenomena  Content  Creator  di  Era  Digital. Prosiding Hubungan Masyarakat , 4 (2), 438–443. karyailmiah.unisba.ac.id Tek.id.  (2020). Jumlah  pengguna  unik  YouTube  di  Indonesia  capai  93  juta .

## EDUCORETAX
https://www.tek.id/tek/jumlah-pengguna-unik-youtube-di-indonesia-capai-93-juta- b1ZT79iPE We Are Social. (2021). Digital 2021. Global Digital Insights , 103. Wijaya, A. (2021). Perkembangan Teknologi 5G. Universitas Pendidikan Indonesia , 1 (1), 2– 5.
Wijaya,  S.,  &  Mahatma,  E.  A.  (2017).  Analisa  Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 1 (2), 125–130. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.145 Yuniarto, T. (2019). Masa Depan Jaringan 5G dan Perilaku Komunikasi Digital. Warta ISKI , 2 (01), 1–7. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i01.22
Zhu, H., Luo, M. Di, Wang, R., Zheng, A. H., & He, R. (2021). Deep Audio-visual Learning: A  Survey. International  Journal  of  Automation  and  Computing , 18 (3),  351–376. https://doi.org/10.1007/s11633-021-1293-0
Zimmerling,  A.,  &  Chen,  X.  (2021).  Innovation  and  possible  long-term  impact  driven  by COVID-19:  Manufacturing,  personal  protective  equipment  and  digital  technologies.
Technology in Society , 65 (October 2020), 101541.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101541