## PELAKSANAAN KEADILAN UPAH BAGI “PEKERJA MALAM WANITA”
Hendrawan  Dendy  Santoso Unti  Ludigdo Ali  Djamhuri
Universitas Brawijaya hendrawandendy@gmail.com
Abstract: Management Accounting holds an information management financing which includes man- aging payment of wages for workers in the company. This study aims to interpret the implementation of justice of wage for women night workers. The purposing process using a transcendental phenomenol- ogy methodologies research. Subjects numbered five people consisting of 1 manager, 2 coordinators of Ladies Cord (LC) and 2 LC. All womens night  worker that is “chosen by consumers” gets revenue sharing from the price of the service product. Each month, an accumulated earnings by LC reached IDR 5.000.000,-  but  the  wages  that  received  by  LC  is  still  under  the  Local  Minimum  Wage  Policy  (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) which is about IDR 500,000,-. This is shows the injustice of wage and these unjustice makes workers to seek an additional income by doing some pornaction (prostitute). Compa- nies are required to formulate the appropriate and fairness labour agreement as stipulated in public policy  legislation.
Keywords: accounting, wages, justice, transcendental phenomenology, public policy.
Pada  saat  ini  ilmu  akuntansi  semakin berkembang,  dari  hanya  sekedar  alat  pencatatan (record  keeping)  sampai  menjadi  ilmu  yang membahas  tentang  proses  mengidentifikasi, mencatat, mengikhtisarkan kejadian keuangan dan menyajikan untuk menginterpretasikan hasil dari proses  tersebut  (Rahmawaty,n.d.:3).  Akuntansi berperan  dalam  menghasilkan  informasi  dan bagaimana  informasi  tesebut  digunakan  untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Nurhayati, 2010). Proses  pengelolaan    informasi  untuk  keperluan manajemen  organisasi  termasuk  dalam  ruang lingkup  akuntansi  manajemen.  Akuntansi manajemen  menurut  Mulyadi  (1986:14)  sebagai proses dalam identifikasi, pengukuran, analisis dan komunikasi atas informasi keuangan yang dipakai manajemen  untuk  merencanakan,  evaluasi,
pengendalian  suatu  perusahaan  serta  untuk menjamin ketepatan  penggunakan  dan pertanggungjawaban  sumber-sumber  informasi dalam suatu perusahaan.
Bagi  Macfoedz  (1990:5)  dalam  bukunya menyatakan  salah  satu  jenis  pembiayaan  yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan mencakup biaya  tenaga  kerja  langsung  dan  tidak  langsung. Pembagian atas biaya didasarkan pada pertanyaan, apakah  pekerja  yang  mempengaruhi  nilai pembiayaan  tersebut  terlibat  langsung  atau  tidak dalam pengolahan suatu produk. Pihak manajemen perusahaan  perlu  mengkalkulasi  nilai  biaya  dari pekerja  dalam  pengambilan  keputusan  untuk mencapai  tujuan  perusahaan  dalam  memperoleh
keuntungan (Nurhayati, 2010).
Pekerja  memiliki  potensi  yang  dibutuhkan perusahaan  berupa  pengetahuan,  kemampuan, keterampilan, bakat, dan lain-lain. Potensi pekerja berasal  dari  bakat  sejak  lahir  atau  karena  proses pendidikan  dan  kebiasaan  yang  dilakukan. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya pekerja secara  optimal  tentunya  berdampak  kepada kelancaran  dan  keberhasilan  proses  produksi. Pekerja ini adalah aktor penentu keberhasilan atau kehancuran  perusahaan  tergantung  dari  manusia yang menjalankan (Ikhsan, 2008:3). Oleh karena itu perlunya sistem pengendalian yang tepat untuk aset pekerja. Pengendalian dari aset pekerja telah dirumuskan  oleh  Romney  et.al.  (2004:231) berbentuk  pengendalian  internal  dari  perusahaan yaitu perencanaan organisasi agar terlindunginya aset perusahaan dan memberikan informasi yang akurat, serta kesesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pihak intern perusahaan sendiri.
Di pihak luar, kebijakan yang mengatur pekerja juga  dirumuskan  oleh  pemerintah.  Pengurangan pengangguran dan distribusi pendapatan yang tidak merata dilakukan pemerintah dengan cara membuat keputusan berupa perlindungan upah yang sesuai dengan  kebutuhan  hidup  dan  ketersediaan kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  miskin (Arsyad,  1988:113).  Tujuan  akhir  dari  bentuk perlindungan  tersebut  untuk  pembangunan  dari kepentingan  industri  pada  khususnya  dan  negara pada umumnya (Fakih, 1996:53). Perlindungan bagi pekerja wanita juga  digalakkan oleh pemerintah. Bentuk pelecehan seksual dan pelacuran bagi kaum wanita didunia kerja sangat merugikan pihak pekerja wanita,  peran  serta  pemerintah  dalam menanggulangi    permasalahan  tersebut  (Fakih, 1996:18). Permasalahan tentang keadilan bagi kaum wanita  masih  terus  ditanggulangi,  bahkan  dalam lingkup  internasional.  Mulai  dari  penyusunan perundangan, ketetapan, kebijakan pemerintah, dan program nasional disusun untuk mengurangi bentuk manifestasi ketidakadilan gender (Fakih, 1996:22).
Salah  satu  tolak  ukur  pembangunan  suatu negara  dapat  berupa  tingkat  pendapatan  dari masyarakat.  Pendapatan  dari  bekerja  tiap  jangka waktu  tertentu  disebut  upah  atau  imbalan  kerja jangka  pendek.  Besaran  upah  pada  umumnya disesuaikan dengan pangkat, jabatan dan masa kerja pekerja. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kinerja pekerja. Apabila upah yang diterima kurang sesuai
dengan  kinerja  pekerja,  maka  mengakibatkan kemunduran dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sari, n.d.). Bentuk ketidaksesuaian ini merupakan bentuk  tindakan  tidak  adil  oleh  pengusaha  bagi pekerjanya.
Teori  keadilan  memberitahukan  tentang kesetaraan para pekerja dalam suatu sebaran barang atau jasa (Rawls, 1999). Berdasarkan teori keadilan yang dibawa  oleh Rawls (2006:23) di  atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang saling berinteraksi di  tempat  kerja  memerlukan  tindakan  yang  adil dalam  suatu  keputusan  tanpa  memperhatikan gender, kelas sosial, karakteristik. Salah satu prinsip dasar  keadilan  ini  diterapkan  di  perusahaan  agar suasana  kerja  yang  tenang  tanpa  ada  rasa  iri terhadap suatu keputusan. Selain itu terdapat prinsip lain  yang  disebut  prinsip  teori  keadilan  yang menentukan  imbalan  yang  layak  dari  seorang pekerja dilihat dari hak, kewajiban dan tanggung jawabnya.
Penelitian  ini  membahas  penerapan  teori keadilan  upah  difokuskan  pada  perusahaan  yang semakin marak perkembangannya di Kota Malang yaitu  perusahaan  sektor  jasa  hiburan  khususnya tempat karaoke. Di Kota Malang, berdasarkan data Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  dari  Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  terdapat pertumbuhan dari jumlah perusahaan bidang jasa hiburan  karaoke.  Data  menunjukkan  pada  tahun 2014  terdapat  7  perusahaan  karaoke,  pada  tahun 2015  terdapat  11  perusahaan  karaoke,  dan  pada tahun  2016  semakin  banyak  yaitu  berjumlah  24 perusahaan  karaoke.  Berdasarkan  data  tersebut diasumsikan dengan semakin banyak pekerja yang diserap, maka akan semakin banyak pula perihal ketenagakerjaan  yang  perlu  diperiksa  dalam hubungan industrial disana.
Pada  tahun  anggaran  2014,  di  Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Kota  Malang menerima  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  TA. 2014  tentang  Pengawasan  Norma  Kerja  Malam Wanita. Anggaran  dari  kegiatan  tersebut  berasal dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kota Malang, bisa dikatakan dana tersebut berasal  dari  masyarakat.  Sebagai  pengemban mandat  dari  masyarakat  ini,  maka  dibutuhkan pemantauan  terhadap  penggunaan  anggaran tersebut apakah sesuai dengan keinginan dan tujuan dari  kegiatan  tersebut.  Berdasarkan  pasal  1 Peraturan Presiden R. I. No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
disebutkan  bahwa  untuk  keluaran  atau  hasil  dari suatu kegiatan dari anggaran yang diberikan adalah ukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban. Pencapaian hasil (outcome) yang  terlihat  dari  berkurangnya  permasalahan ketenagakerjaan, khususnya  tentang pengawasan norma kerja wanita merupakan salah satu tolak ukur kinerja  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi Kota Malang.
Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2014  tersebut,  terdapat  beberapa  temuan  kasus ketenagakerjaan  dilapangan  yang  terkait  dengan upah. Mayoritas ditimbulkan karena upah yang tidak adil diberikan sesuai peraturan yang berlaku, tidak tepat waktu, besaran nominal yang tidak adil, dan perlakuan  diskriminasi  di  tempat  kerja.  Kasus ketenagakerjaan perlu diperhatikan oleh pemerintah yang  diwakili  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi  Kota  Malang  sebagai  pihak  yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang  mengatur  keadilan  hak  antara  pihak perusahaan dan pihak pekerja.
Pemeriksaan kepada pihak manajemen karaoke didapatkan bahwa upah yang diterima oleh pekerja malam wanita khususnya Ladies Cord (LC) masih dibawah UMK yang berlaku karena tergantung dari tingkatan pekerja LC dan kesepakatan yang dibuat. Dicontohkan  oleh  manajer  karaoke  bahwa  LC dengan  tingkat gold,  misalnya  dibayar  oleh konsumen setiap jamnya adalah seratus ribu rupiah, maka uang tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut yaitu pada LC sendiri mendapat Rp.85.000,-  sedangkan  untuk  manajemen Rp.5.000,-  dan  untuk  koordinator  LC  mendapat Rp.10.000,-.  Akan  tetapi  besaran  pembagian tersebut  tidak  selalu  sama  disetiap  perusahaan karaoke, tergantung pada kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian. Demi keinginan memperoleh uang tambahan  dari  konsumen  seorang  pemandu  lagu “menghalalkan”  aksi  pornografi  dan  pornoakasi dengan  imbalan  sejumlah  uang.  Uang  dapat mempengaruhi sifat dan perilaku orang (Qouidbach et al., 2010). Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka  seorang  wanita  perlu  bekerja  guna mendapatkan penghasilan berupa uang. Pencapaian sejumlah  uang  perwujudan  kekayaan  material, dengan memiliki banyak uang menjadikan patokan dalam  pengukuran  suksesnya  manusia  (Ludigdo, 2008).
Sayangnya, tindakan atas perbuatan mencari uang  tambahan  ini  secara  aspek  sosial  disuatu
organisasi perusahaan tempat hiburan masih kurang perhatian. Walaupun aturan telah ada secara tegas melindungi  harkat  dan  martabat  seorang  wanita yang bekerja pada malam hari yang dicantumkan dalam  Kep.  224/MEN/2003  tentang  Kewajiban Pengusaha  Yang  Mempekerjakan  Pekerja Perempuan  antara  23.00  sampai  dengan  07.00. Akan tetapi pengawasan oleh pimpinan perusahaan dan lingkungan kerja merupakan aspek yang sangat berpengaruh  dalam  mengontrol  perilaku  pekerja tersebut.
Analisa  kebijakan  ketenagakerjaan  tentang aturan  pembayaran  upah  minimal  harus  sama dengan Upah Minimum Kota. Dalam pasal 90 ayat (1)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang memberikan upah dibawah Upah Minimum Kab./ Kota. Dalam komponen upah yang diberikan oleh pemberi kerja diberikan kewajiban sesuai dengan pasal  94  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  Jo.  pasal  5  ayat  (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu upah pekerja besarnya diperinci upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Disinilah  peran  instansi  pemerintah  yang membidangi ketenagakerjaan, yang diwakili wilayah kerja Kota Malang oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  Kota  Malang  memilki  visi  utama mewujudkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM), penempatan perlindungan dan hubungan tenaga kerja yang harmonis.
Bagi  pekerja  wanita  khususnya,  perlu  lebih mempertimbangkan  berbagai  hal  mulai  dari  cara mendapatkan  pendapatan  sampai  resiko  saat  di tempat  kerja.  Kajian  yang    disampaikan  oleh Ivancevich  et.  al.  (2006:263)  tentang  pelecehan seksual  (sexual  harassment)  merupakan  bentuk perilaku  yang  tidak  etis  bagi  pekerja  khususnya pekerja wanita. Perilaku ini disebabkan kekuasaan, nafsu, diskriminasi. Pelecahan seksual dapat berupa pelecahan  perlakuan  yang  kasar  dikarenakan pekerja  tersebut  wanita,  godaan  seksual,  dan pemaksaan  seksual  berupa  ancaman  atau penyuapan  untuk  mendapatkan  keinginan  dari pemberi upah.
Fokus penelitian ini adalah pemaknaan keadilan upah perlakuan akuntansi pengupahan pada tempat hiburan karaoke yang sejalan dengan teori keadilan bagi pekerja malam wanita. Untuk masalah yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah pembahasan
isu tentang akuntansi pengupahan yang dilakukan oleh  mananjemen  perusahaan  karaoke  X berdasarkan prinsip keadilan bagi pekerja malam wanita.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan  pengupahan  bagi  pekerja  malam wanita  di  karaoke  X,  memahami  fenomena pengupahan  yang  terjadi  di  “dunia  malam”  dan mengetahui hambatan dari pelaksanaan peraturan tentang  ketenagakerjaan,  dan  memahami pemaknaan  keadilan  pengupahan  bagi  pekerja malam wanita.
Penelitan  ini  bermanfaat  baik  langsung  atau tidak  dapat  digunakan  untuk  penerapan  usulan kebijakan  pemerintah  tentang  Pekerja  Malam Wanita.  Melalui  analisa  imbalan  kerja  yang berkeadilan bagi pekerja malam wanita di Karaoke X.  Pemerintah  dapat  menyusun  kebijakan  untuk mengayomi kebutuhan dari hubungan industrial, agar tercipta  iklim  usaha  yang  nyaman  aman  dan tentram.

## Biaya Tenaga Kerja
Menurut  Syaifullah  (n.d.:1)  biaya  adalah pengorbanan ekonomi yang bernilai uang, dengan pengeluaran  tersebut  akan  memberikan  manfaat pada  periode  yang  akan  datang.  Sehingga  untuk melakukan  pemberian  upah  kepada  pekerja diasumsikan  akan  mendapatkan  manfaat  atas produktivitas dari pekerja tersebut.

## Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah  sesuatu  yang berhubungan tenaga kerja baik saat sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Selama masa-masa tersebut terjalin hubungan keterkaitan antara pihak pekerja dengan pemberi kerja. Sedangkan industri berarti membentuk masyarakat menjadi industrious yang berarti masyarakat yang terampil, cerdar, cekatan, kerja (Yuswadi, 2007:8). Secara makro ekonomi, dengan adanya pengaturan tentang ketenagakerjaan ini, diharapkan terwujudnya ketenangan industrial (industrial  peace)  dan  tumbuh  kembangnya perekonomian (economic growth). Keadaan tidak diinginkan  dimana  adanya  gejolak  dalam  dunia usaha,  perusahaan  tutup,  iklim  investasi  lesu, efisiensi  (PHK)  pekerja  yang  mengakibatkan penurunan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  suatu
negara.
Apabila  perusahaan  tersebut  tidak  mampu membayar upah sesuai ketentuan, maka pemerintah memberikan  jalan  untuk  memprosesnya  dengan cara penangguhan upah, yang salah satu syaratnya menyerahkan  laporan  keuangan  dari  perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar upah sesuai aturan. Pengesahan penangguhan upah ini sebagai keputusan  dari  pemerintah  untuk  membebaskan perusahaan  untuk  memberikan  upah  di  bawah aturan dalam kurun waktu tertentu.

## Upah  Ketenagakerjaan  dan  Akuntansi Imbalan Kerja Jangka Pendek
Diasumsikan dalam satu bulan, pekerja yang mendapatkan  upah  senilai  dengan  pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak, dengan ketentuan pekerja tersebut dianggap lajang. Biasanya demo pekerja dilakukan untuk menuntut perbaikan upah yang  diperkirakan  upah  yang  didapatkan  tidak mendukung  kebutuhan  dasar  pekerja  (Nurhayati, 2010).

## Pekerja Malam Wanita
Perlindungan  berupa  peraturan  cuti  haid, apabila dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanan  pekerjaan  karena  merasa  sakit.  Dan sampai  pada  penghapusan  adanya  perlakuan diskriminasi  terhadap  pekerja  wanita  (Jayantari, 2013). Perusahaan yang memepekerjakan wanita pada malam hari ini identik digunakan pada bidang usaha kepariwisataan. Aspek keuntungan berdasar dari pengalokasian dan mendapatkan pekerja yang efisien,  agar  memberikan  keuntungan  bagi perusahaan.

## Keadilan  Pengupahan  BerdasarkanTeori Keadilan
Dari penerapan prinsip keadilan, maka interaksi manusia  akan  mengakui  adanya  ikatan kebersamaan sosial. Kepentingan individu dibatasi oleh  perhatian  kepentingan  orang  lain.  Dari  dua keadilan  sosial,  orang  cenderung  tidak  sepakat tentang prinsip mana yang sesuai dalam menentukan kerangka dasar asosiasi. Keadilan sosial bergantung kepada bagaimana hak dan kewajiban pada kondisi perusahaan  serta  kapasitasnya  dalam  pencapaian
tujuan perusahaan. Perusahaan untuk mewujudkan perlakuan yang adil merupakan bagian dari teori keadilan.
Menurut  (Rawls,  2006:42)  keadilan  dari ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  perusahaan dibentuk dari suatu kesepakatan. Adapun pengertian dari keadilan yang diterapkan di suatu perusahaan adalah keadilan dalam kesepakatan yang memuat prinsip  pengaturan  dalam  organisasi  perusahaan melalui  persetujuan  dari  beberapa  pihak  terkait. Mereka yang terkait akan mengungkapkan hak dan kewajiban dari pembagian keuntungan sosial secara merata.  Suatu  perusahaan  yang  mempekerjakan seseorang  mendapat  perlakuan  sama  tanpa memperhatikan  kemampuan  pekerja  tersebut, apakah itu termasuk adil.
Pendapat  yang  agak  berbeda  disampaikan bahwa rasa keadilan didasarkan atas dua hal, yaitu (Nugraheni, F. dan Wijayanti, R. Y. 2009) keadilan distributif  dan  keadilan  prosedural.  Keadilan Distributif  yaitu  keadilan  berdasarkan  atas pengorbanan jasanya secara proporsional. Dengan rasa keadilan distributif ini, maka seorang pekerja akan menunjukkan kinerjanya semakin tinggi guna mendapatkan  keinginan  mendapatkan  balas  jasa yang  sesuai.  Keadilan  distributif  ini  merupakan perbandingan dengan yang lain, jadi memiliki ukuran yang yaitu perbandingan sosial. Keadilan Prosedural yaitu  keadilan  yang  difokuskan  atas  keadilan prosedural  yang  digunakan  dalam  membuat keputusan bagi pekerja. Dicontohkan dengan melalui suatu keputusan yang dikeluarkan sesuai prosedur oleh suatu perusahaan, maka seorang pekerja akan merasa adil. Prosedur yang dipakai harus melalui kesepakatan  yang  dipatuhi  dan  adanya  sanksi apabila dilanggar.

## Kebijakan Publik Tentang Pengupahan
Kata kebijakan mengandung kata dasar bijak dengan konfiks ke-an. Sehingga kebijakan publik berarti  serangkaian  rencana  dalam  menjalankan sesuatu  terhadap  keperluan    masyarakat,  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  (Lubis,  2014:2). Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  sebagai  “rambu-rambu”  bagi kedua pelah pihak. Segala peraturan perundang yang terkait  tentang  ketenagakerjaan  ini  merupakan bentuk  dari  kebijakan  publik.    Kebijakan ketenagakerjaan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang ketenagakerjaan, dengan peraturan tersebut menjadikan kebijakan masa lalu untuk penyusunan
Peraturan Daerah (Pergub, Perwal) tentang Pekerja Malam  Wanita  yang  disusun  dengan  kekuasaan daerah sendiri didasarkan atas asas keadilan bagi pekerja  malam  wanita  tersebut  dibandingkan pekerja lainnya.

## METODE DALAM MENELITI REALITA
Untuk pemaknaan secara mendalam perlakuan pengupahan  didasarkan  atas  teori  keadilan  yang diterapkan pada tempat hiburan karaoke X, maka penelitian  yang  peneliti  lakukan  menggunakan konsep  dasar  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif diharapkan peneliti memiliki pemahaman yang lebih rinci, jelas, akurat dan mendalam tentang temuan yang terjadi di tempat karaoke X. Menurut Chadwich et.al., (n.d.:240) bahwa metode kualitatif tepat  digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  masalah  sosial.  Permasalahan  sosial yang dibahas dan tujuan penelitian kali ini didasarkan atas terjadinya fenomena kejadian disitus karaoke X.
Pendapat dari Salim (2006:32) fenomena adalah kenyataan dunia rasional yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Metodologi fenomenologi berawal dari bercerita dari proses mengamati, membuka diri agar fenomena  tersebut  dapat  diamati  dan  akhirnya dengan  pemahaman  tentang  kontruksi  makna membentuk  kerangka  intersubjektivitas. Disimpulkannya  fenomenologi  melalui  proses mempelajari bentuk pengalaman dari sudut pandang subjek pelaku kejadian secara langsung, kemudian peneliti akan bergabung menjadi satu seolah-oleh mengalami  sendiri  (Kuswarno,  2009:10).  Dalam fenomenologi  ini  mengungkapkan  kejadian  yang dialami manusia sebagai subjek kajian.  Sehingga seorang peneliti yang melakukan metode penelitian fenomenologi akan menjadi seseorang yang tebuka dari  berbagai  proses  pemaknaan  tanpa  adanya keinginan untuk mengevaluasi atau menghukumi (Hasbiansyah, 2008).  Proses wawancara tentunya akan  mendapatkan  banyak  informasi,  maka perlakuan reduksi yang bertujuan untuk bagaimana subjek kejadian memberi pemahaman kepada objek selanjutnya (Kuswarno, 2009:11).
Paradigma interpretif fenomenologi mengedepankan  subjektifitas  dalam  meneliti. Pemilihan informan dikarenakan informan tersebut dapat  memberikan  informasi  paling  tepat  intuk menjawab  pertanyaan  penelitian.  Sudut  pandang fenomenologi  bertujuan  untuk  memaknai  arti peristiwa  dan  berkaitan  dengan  informasi  orang-
orang  yang  berhubungan  dengan  situasi  tertentu (Nurhayati, 2010).
Salah  satu  tipe  yang  akan  dipakai  dalam penelitian ini adalah Transcendental Phenomenology.  Penjelasan  dari  Kuswarno (2009:26) mengutarakan bahwa tipe fenomenologi ini mempelajarai bagaimana seorang objek penelitian dalam  keadaaan  sadar  murni  (transcendental), dalam  kesadaran  murni  ini  maka  terpisahnya hubungan dengan dunia sekitar.

## Penentuan Situs dan Analisa Penelitian
Dari data wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa hiburan  ini  semakin  lama  semakin  menjamur. Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tahun 2014 hanya terdapat 7 tempat karaoke, dan pada tahun 2016 berkembang menjadi 24 tempat karaoke  yang  tersebar  diberbagai  lokasi  di  Kota Malang. Karaoke X ini dipilih penulis karena tempat karaoke tersebut sudah lama berdiri sekitar tujuh tahunan dan memiliki pekerja malam wanita sebagai Ladies Cord (LC) yang banyak berjumlah sekitar tiga puluhan yang bekerja dalam setiap bulannya. Karaoke X ini juga dikenal sebagai tempat karaoke dengan kapasitas room dan memiliki lokasi usaha yang strategis di Kota Malang.
Salim  (2006:2)  berpendapat  bahwa  metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu situasi secara kenyaan di lapangan dari temuan yang ada dibangun suatu logika berfikir dalam asumsi empirik. Dari proses tersebut akan disusun suatu tindakan yang akan dilakukan. Proses refleksi guna mendapat pemahaman yang menyeluruh dari fenomena dalam relita di tempat hiburan karaoke yang merupakan situs penelitian.
Sebelum  proses  analisa  data  tentunya dilakukan reduksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data mentah yang didapatkan saat wawancara  di  situs  penelitian  (Salim,  2006). Selanjutnya langkah kedua adalah penyusunan data yang  telah  diolah  akan  ditarik  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan.  Langkah  ketiga  berupa penarikan  kesimpulan,  verifikasi  dan  refleksi. Penelitian ini akan menawarkan suatu kreativitas kepada  pemerintah  daerah  guna  solusi  masalah pekerja  malam  wanita  sebagai  bentuk  kepuasan pihak subjektif.

## PEMBAHASAN
Setiap  pekerja  malam  wanita  yang  bekerja sebagai LC diikat hubungan kerja secara Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  atau  kontrak dengan  perusahaan  karaoke  X.  Pekerja  kontrak dalam hal ini pekerja malam wanita didasarkan atas target  yang  ditentukan  oleh  perusahaan  karaoke bukan dari sifat pekerjaannya. Hal itu bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, yang mensyaratkan PKWT  dan  terdapat  batasan-batasan  yang diperbolehkan suatu pekerjaan menjadi PKWT. Dari bentuk perjanjian kerja ini terdapat perbedaan dan ketidakadilan  perlakuan  antara  pekerja  LC  di karaoke dengan pekerja pada umumnya yang diatur oleh peraturan ketenagakerjaan.
Segi penghasilan yang didapat sewaktu bekerja malam  dikaraoke  tidak  seluruhnya  murni pembayaran dari konsumen tetapi didapat dari hasil pembagian  dengan  pihak  manajemen  dan koordinator LC. Seperti penjelasan dari seorang LC bahwa “ Umpakan kita dapat delapan puluh lima ribu perjamnya dikali pada umumnya tiga jam perhari ngeroom nya jadinya  kan…eeee sekitar  dua ratus lima puluh ribu kan…kalau sebulan ya sekitar enam jutaan mas. tapi itu kalau kita laku lho mas…”
Dilihat  sepintas  memang  pendapatan  dari seorang LC itu cukup tinggi dibandingkan dengan UMK  Kota  Malang,  akan  tetapi  kondisi  usaha karaoke ini naik turun sehingga tidak jarang seorang pekerja  malam  wanita  tersebut  hanya  menerima upah pokok tiap bulannya yaitu lima ratus ribu rupiah. Upah yang tinggi merupakan keinginan dasar dari setiap pekerja dalam menuntut besaran upah yang diberikan  oleh  perusahaan,  sedangkan  bagi perusahaan tentunya berkebalikan dengan keinginan pekerja  tersebut.  Kebutuhan  untuk  mendapatkan keuntungan  sebesar-besarnya  melalui  penekanan biaya  upah  tenaga  kerja  telah  dilakukan  oleh perusahaan.  Banyak  perusahaan  melakukan menekan pembiayaan upah (Nurhayati, 2010). Upah ini  dalam  bidang  ilmu  akuntansi  disebut  sebagai imbalan  kerja  jangka  pendek.  Seluk  beluk pengupahan  tentang  besaran,  waktu  penerimaan, komponen upah sangat diperhatikan oleh pekerja. Menurut  Nurhayati  (2010)  bahwa  pekerja  akan sangat  sensitif  atas  perlakuan  upah,  bentuk kesalahan  atau  ketidakwajaran  masalah pengupahan  sangat  berpengaruh  pada  kondisi lingkungan kerja.
Kata-kata  dari  koordinator  LC  bahwa  setiap perusahaan karaoke juga memberikan upah kepada
pekerja LC tergantung pada keputusan pengusaha. Meskipun disayangkan besaran upah yang diberikan nominalnya  masih  dibawah  ketentuan  Upah Minimum  Kab./  Kota  (UMK)  yang  ditentukan pemerintah daerah. Peraturan ketenagakerjaan yang sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  harus dipahami bagi pihak yang sepakat dalam penyusunan perjanjian kerja. Isi dari perjanjian kerja tersebut harus adil dalam mengaturnya tidak berat sebelah, sehingga terbentuklah suasana kerja yang harmonis dalam perusahaan.
Perusahaan  karaoke  X  juga  memberikan tunjangan  tidak  tetap  kepada  pekerjanya  seperti disebutkan  oleh  seorang  manajer, “Ada  untuk karyawan  ada  namanya  eeee…eeee…. best employer. Ya,  karyawan  terbaik  bulanan  itu  ada. Itu  kita  rupakan  uang  tunai,  kalau  yang  LC eeee….ini dari jam terbangnya kita rupakan barang berupa cincin dua tiga gram ”. Sebenarnya motivasi berupa  pemberian reward  bagi  pekerja  teladan tersebut,  telah  dijelaskan  dalam  peraturan ketenagakerjaan.  Bentuknya  tidak  harus  berupa barang dan diberikan tidak hanya kepada pekerja teladan  saja, tetapi  semua  pekerja malam  wanita yang  bekerja  antara  pukul  23.00  WIB  sampai dengan  07.00  WIB  wajib  diberikan  penjagaan kesusilaan dengan disediakan petugas keamanan, fasilitas antar jemput, dan makanan minuman bergizi. Pemberian berupa barang berharga tersebut tidak wajib hukumnya diberikan kepada pekerja teladan saja.  Pemberian  perlindungan  wajib  disediakan kepada  seorang  pekerja  malam  wanita,  apalagi pekerja  LC  sangat  berisiko  sebagai  korban pelecehan seksual dan tindakan tidak etis lainnya. Minimnya  bentuk  perlindungan  kepada  pekerja malam wanita adalah permasalahan ketenagakerjaan yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah dalam melalui pegawai pengawas  ketenagakerjaan  akan  memeriksa  hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan industrial di perusahaan.
Menurut Stiglitz et. al. (2011:86) bahwa bekerja yang layak berarti mendapatkan upah yang sesuai dengan kualitas hidup. Berarti apabila diberi upah yang terdiri upah pokok dan tunjangan sifatnya tetap apabila tidak layak maka kehidupan para pekerja tidak berkualitas dan tingkat kesejahteraan pekerja akan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup layak dicapai dengan pemberian upah minimum yang ditetapkan Gubernur melalui rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  Kota/
Kabupaten.  Pengaturan  pengupahan  yang ditetapkan  pemerintah  ini  wajib  tetuang  dalam perjanjian  kerja  berdasar  kesepakatan  antara pengusaha dan pekerja.
Kebijakan  publik  berupa  pengupahan  wajib diberlakukan umum untuk semua perusahaan, tidak memandang  perusahaan  itu  besar  atau  kecil. Asalkan  dalam  suatu  perusahaan  ada  terjalin hubungan industrial, maka kebijakan ini wajib ditaati. Hak-hak  pekerja  yang  merupakan  sumber  daya manusia  yang  dilindungi  karena  berperan  dalam pelaksanaan UMK. Pekerja akan menerima standar lokal dari upah, dan apabila terjadi ketidakadilan dalam  pengupahan  maka  pekerja  berhak mengajukan surat pengaduan ketenagakerjaan.
Bagi pelaku hubungan industrial tentang arti dari upah disebutkan oleh seorang manajer karaoke X sebagai  berikut “Upah  itu  adalah  sesuatu  yang eee…yang harus diterima oleh pekerja ya, imbalan ya berupa uang. Perbandingan upah di karaoke Y, untuk gaji disana masih dibawah UMK, itu yang biasa  karaoke  family,  kalau  disini  sudah  hampir UMK  beda  jauh  dengan  disana..hehe..hehe..Tapi UMK  saat  ini  saya  gak  tau  persisnya  berapa”. Ungkapan dari seorang manajer karaoke X tersebut, mengisyaratkan bahwa masih banyak perusahaan karaoke yang memberikan upah kepada pekerjanya dengan  dibawah  UMK  yang  berlaku.  Banyak permasalahan tentang upah ini telah terjadi, tetapi pekerja  pada  umumnya  takut  untuk  melaporkan kepada  pemerintah. Dilihat  dari  komponen  upah yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja  tidak  sesuai dengan  peraturan.  Kewajiban  sesuai  dengan komponen upah, yaitu besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Upah  yang  dibayarkan  oleh  karaoke  X berdasarkan  dua  macam  pembayaran  upah,  yang pertama  sebagai  upah  tetap  tiap  bulannya,  yang biasa  disebut  sebagai  upah  pokok  dan  tunjangan tetap.  Berarti  besarannya  tetap  walaupun  masuk atau tidak masuk kerja, dan tidak tergantung kondisi perusahaan.  Kedua  berupa  imbalan  jasa berdasarkan jam kerjanya, seperti yang disampaikan oleh  manajemen,  bahwa  upah  yang  dibayarkan perusahaan melalui koordinator LC kepada LC yaitu “Untuk  maminya  dari  satu  sampai  seribu  jam perbulan  ya,  itu  seratus  ribu  dikali  eeeee…..dua persen. Berikutnya jumlah jam dikali seratus ribu, sama seperti rumus pertama tadi jumlah jam dikali seratus ribu dikali tiga persen, itu anu eeeee.. seribu
satu sampai seribu limaratus jam, itu untuk mami papi”.
Alur pemberian  upah  juga  dijelaskan  oleh koordinator LC, sebagai kerikut “Umpama ada LC yang dipilih, aku tulis divoucher jam masuk room dan voucher  ini  dibawa  LC,  nanti  habis  selesai pulangnya diserahkan padaku. Tiap hari ditambah sampai totalnya sebulan, nah setelah sebulan mami kasih bonus itu tadi. Jadi uang itu dari kasir, tapi biasanya ada paketan tiga setengah juta itu purel dua  minumannya  dua, free  room dua  jam  sama snack-snack.  Nanti  kalau  sudah  selesai  bayar kekasir, terus  dari kasir kemanajemen,  terus dari manajemen  kemami  papi  buat  bayarnya.  Slip perjamnya dikasikan mami papi, mami papi minta dari manajemen buat gajian”. Pencatatan pekerjaan yang  dilakukan  oleh  LC  menggunakan  kartu voucher. Data  pencatatan  kartu  kerja  dan  nota pembayaran ini kemudian dikumpulkan, diakumulasi oleh  pihak  manajemen  untuk  perhitungan pembayaran upah tiap bulannya. Biaya pengupahan selanjutnya  akan  dibukukan  oleh  pekerja  bagian keuangan untuk setiap kas yang dikeluarkan. Upah yang dibayarkan hanya dicatat sebagai pengeluaran kas tanpa dilakukan penjurnalan atau posting buku besar,  tidak  ada  pencatatan  Laporan  Keuangan. Laporan kas yang ada hanya berupa buku keluar masuk kas, dengan catatan transaksi keuangan kas selama satu periode.

## Keadilan Pengupahan Bagi Pekerja Malam Wanita
Pemberian upah wajib mengakomodir syarat keadilan,  keadilan  itu  merupakan  tujuan  filsafat hukum.  Semua  ketetapan  hukum  akan  memuat pengaturan  kepentingan  dari  pihak  bipartit (pengusaha, pekerja) hubungan industrial, termasuk keadilan  dalam  pemberian  imbalan  kerja  yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah dari seorang LC  yang  diberikan  oleh  pengusaha  karaoke  X mendapat upah dibawah UMK Kota Malang, hal merupakan  bentuk  ketidakadilan  yang  terjadi. Bentuk keadilan upah sangat diinginkan bagi pekerja dengan membandingkan dengan pekerja lain. Jika si A di perusahaan lain awal bekerja mendapat upah UMK Kota Malang tahun 2016 yaitu Rp.2.099.000,- tentu seorang LC juga akan menuntut keadilan agar diupah sama dengan UMK Kota Malang tersebut.
Dalam  perusahaan  karaoke  X  juga  perlu menerapkan prinsip keadilan kedua, yaitu adanya
struktur  upah  yang  adil  dan  layak.  Pemotongan pembayaran dari konsumen dikasir juga diterapkan pada  upah  yang  diterima  LC,  ungkapan  dari koordinator  LC  dicontohkan  sebagai  berikut “Delapan lima ke purel, lima belas ribu itu nanti yang lima ribu masuk manajemen, yang sepuluh ribu ke mami papi. Kalau yang seratus dua lima ribu itu, itu nanti cutomernya bayar di bill nya seratus lima puluh ya perjamnya. Yang diterima purelnya seratus dua lima,  tinggal  dua  puluh  lima  itu  nanti  pihak manajemennya sepuluh, maminya lima belas”.

## Makna Pelaksanaan Keadilan Pengupahan Pekerja Malam Wanita
Ketika peneliti mempertanyakan makna tentang keadilan upah terhadap beberapa informan dapat dikutip  dari  informan  pertama  yaitu  manajemen karaoke X, pemaknaan keadilan upah disimpulkan dari  pernyataannya  bahwa  :  “Upah  itu  adalah sesuatu  yang  eee…yang  harus  diterima  oleh pekerja ya, imbalan ya berupa uang. Ada contoh dikaraoke Y, untuk gaji disana masih dibawah UMK, itu yang biasa karaoke family, kalau disini sudah hampir UMK beda jauh dengan disana..hehe..hehe…”
Menurut informan kedua yaitu koordinator LC pertama,  pemaknaan  keadilan  upah  tidak dilaksanakan. Berdasarkan penuturannya : “Ya upah ya gaji mas, kalau kita laris diajak ngeroom sama customer ya  semakin  banyak  upah  kita.  Kalau tunjangan sih apa yang diberikan sini pas kita dapat penghargaan kayak bonus itu lho mas”.
Menurut informan ketiga yaitu koordinator LC kedua, pemaknaan keadilan upah tidak dilaksanakan karena : “Oh y, yang menunjang karaoke ramai itu karena  purel  itu  kok,  sensasinya  ada  purel.  Itu dimana-mana karaoke, ramai sepinya, jantungnya ada  di  LC.  LC  melayani customernya  gimana. Jamanku dulu sama jaman sekarang ini, beranian sekarang.  Karena  sekarang  dua  hari  tiga  hari berpenampilan cantik seperti itu, tapi pulang gak ada yang booking gitu itu gimana, kasihan ya”.
Menurut informan keempat yaitu LC pertama, pemaknaan  keadilan  upah  tidak  dilaksanakan. Penjelasannya : “Apa itu UMK mas, gaji pokoknya disini lima ratus ribu rupiah, kalau gak suka ya cari karaoke yang lain”.
Informan  kelima  yaitu  menurut  LC  kedua, pemaknaan keadilan upah tidak dilaksanakan karena : “Cukup segitu mas gajiku, kalau dibanding yang lain ya gak sama, apalagi katanya temenku UMK
sekarang dua juta. Jadi kerja gak kerja, meskipun sakit digaji segitu”. Itulah beberapa kesaksian dari informan perihal makna keadilan pengupahan bagi pekerja malam wanita.

## Dampak Ketidakadilan Pengupahan bagi Pekerja Malam Wanita
Dampak dari ketidakadilan ini mengakibatkan tindakan  dari  pekerja  LC  untuk  mendapatkan penghasilan tambahan, seperti yang diutaran oleh koordinator LC, bahwa : “Terus ada penjualan botol, kita eee….purel bisa menjual satu botol minuman dapat lima puluh ribu, tapi kalau satu room itu ada purel empat tiga ya dapatnya lima puluh ribu itu dibagi tiga. Semua botol bermerk dapatnya lima puluh ribu. BO bungkos mas, tapi tergantung ada juga purel yang tidak mau. Tapi sekarang berani-berani apalagi keadaan  mabuk.  Begitu  itu  statusnya  memang bekerja disana, kalau masih pelajar itu freelance, freelance itu  banyak  anak  kampus.  Justru  anak- anak kampus itu kadang gak freelance tapi langsung BO. Biasanya tamu yang royal itu gak pernah ngasih ngepres pasti dilebihi, jadi purel itu nguber jam-jaman dapatnya”.
Terlihat kerjadian dikaraoke X ini, dampak dari ketidakadilan dalam pemberian upah memberikan pekerja  menjadi  lesu,  kecewa,  sehingga produktivitas menurun. Timbul keinginan dari LC tersebut untuk berpindah tempat tugas atau mencari tambahan  penghasilan  lainnya  terkadang  dengan perilaku yang tidak etis berupa tindakan pornoaksi dalam ruangan ataupun kesediaan untuk diajak oleh konsumen.
Permasalahan ditempat karaoke menjadi fokus permasalahan yang ingin dituntaskan sampai akar permasalahan, berbagai pihak (perusahaan, pekerja, pemerintah)  telah  berkoordinasi  sesuai  dengan kapasitasnya  dalam  usaha  untuk  menanggulangi masalah sosial ini. Sumber dari permasalahan ini karena demi keinginan memperoleh uang tambahan dari  konsumen  seorang  pemandu  lagu “menghalalkan”  aksi  pornografi  dan  pornoakasi dengan imbalan sejumlah uang. Menurut Qouidbach et al., (2010) bahwa uang dapat mempengaruhi atau mengubah sifat dan perilaku seseorang.
Permasalahan  kesejahteraan,  pendapatan ditujukan untuk pekerja sebagai pihak yang tertindas. Keadilan pengupahan perlu diperjuangkan dalam dua aspek,  yaitu  :  Pertama  perbaikan  terhadap ketidakadilan yang dialami pekerja malam wanita dengan kebijakan publik dari  institusi sosial, ekonomi
dan politik. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting  dalam  mengawal  kebijakan  berupa peraturan ketenagakerjaan yang diterapkan disuatu perusahaan. Kedua adalah aturan yang diterapkan di  perusahaan  berupa  perjanjian  kerja  harus meletakkan  kebijakan  untuk  mengoreksi ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja malam wanita. Jika perjanjian kerja tidak mencantumkan keadilan hak pekerja malam wanita dan kewajiban dari pengusaha, maka wajib diubah dengan merujuk perundangan ketenagakerjaaan yang disertai sanksi yang tegas apabila perusahaan melanggar peraturan tersebut.

## PENUTUP

## Simpulan
Sisi akuntansi terdapat kekurangan yaitu pada karaoke X tidak menerapkan akuntansi perlakuan imbalan kerja jangka pendek yang sesuai dan tidak ada pencatatan Laporan Keuangan.  Laporan buku kas yang ada hanya berupa buku keluar masuk kas, dengan catatan transaksi keuangan kas selama satu periode.
Terdapat  banyak  aspek  yang  melanggar peraturan ketenagakerjaan karena perlakuan yang tidak adil kepada pekerja malam wanita. Dilihat dari sisi  aturan,  pelanggaran  ini  tentunya  indikasi pelanggaran  hukum  sebagai  produk  kebijakan pemerintah. Pemaknaan ketidakadilan pengupahan bagi pekerja malam wanita dengan membandingkan dengan  pekerja  pada  umumnya.  Kebutuhan mendasar pekerja seperti hak upah dan komponen upah tidak dicantumkan melalui perjanjian kerja. Timbul keinginan dari pekerja malam wanita untuk mendapatkan  tambahan  penghasilan  melalui tindakan  yang  tidak  etis  berupa  pornoaksi.  Hasil penelitian ini menjadi bentuk perumusan alternatif solusi  kebijakan  publik  dalam  menangani permasalahan  pekerja  malam  wanita  yang bersumber dari besaran upah yang tidak adil.

## Saran
Moralitas  hal  penting  dalam  pertimbangan pemberian  pengupahan  tidak  hanya  keinginan mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya dengan  menekan  biaya  pengupahan.  Untuk pemerintah  dalam  memeriksa  perlakuan pengupahan ini agar lebih sensitif dan peka dalam melindungi hak pekerja malam wanita. Sehingga pihak  pekerja  haknya  dilindungi  sesuai  dengan perundangan ketenagakerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arsyad,  L.    1988. Ekonomi  Pembangunan.  YKPN. Yogyakarta.
Chadwick, B.S., Bahr, H. M, dan Albrecht, S., n.d. Metode
Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial Diterjemahkan Sulistia. Ice Hall, Inc.
Fakih,  M.  1996. Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Hasbiansyah,  O.  2008.  Pendekatan  Fenomenologi:
Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. MediaTor, Vol. 9 No. 1 Juni 2008 Ikhsan, A. 2008. Akuntansi Sumberdaya Manusia Suatu
Tinjauan Penilaian Modal Manusia. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ivancevich, J.M, Konopaske R., Matteson M.T. 2006. Perilaku  dan  Manajemen  Organisasi  Jilid  1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Jayantari, N. W. M. 2013. Jurnal Ilmiah : Perlindungan Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram. Universitas Mataram.
Kuswarno, E. 2009. Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian. Widya Padjadjaran. Lubis, S. 2002. Politik Hukum dan Kebijakan Publik. Penerbit Mandar Manju.
Ludigdo,  U.  2008. Makna  Uang  Dalam Konstruksi Kesadaran Etis Akuntan. Jurnal Tema: Malang, Jawa Timur.
Machfoedz, M. 1990. Akuntansi Manajemen. Buku Satu. Edisi Keempat. Yogyakarta : BPFE. Mulyadi,  1986. Akuntansi  Biaya  Untuk  Manajemen. Cetakan Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
Nugraheni,  F.  dan  Wijayanti,  R.  Y.  2009. Pengaruh Keadilan  Distributif  dan  Keadilan  Prosedural Terhadap Kinerja : Studi Kasus Pada Akademisi Universitas Maria Kudus.
Nurhayati. 2010. Praktik Akuntansi Imbalan Kerja dan Implikasi terhadap Keadilan Pengupahan. Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Qouidbach,  J.,  E.  W.  Dunn,  K.  V.  Petrides,  dan  M. Mikolajczak. 2010. Money Giveth, Money Taketh Away: The Duan Effect of Wealth on Happiness. Personality & Individual Differences Unit, Uni- versity of Liege, Belgium.
Rahmawaty, I. n.d. Buku Praktis Dasar-Dasar Akuntansi. Laskar Aksara.
Rawls, J. 1999. A Theory of Justice, rev.ed.
Rawls,  J.  2006. A  Theory  of  Justice.  Teori  Keadilan.
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Romney, Marshall  B. dan Steinbart  P. J.  2004. Sistem
Informasi Akuntansi. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari  dan  Deny  Arnos  Kwary.  Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
Salim, A. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Edisi Kedua. Tiara Wacana.
Sari, D. R. n.d. Analisis Sistem Pengendalian Internal Siklus  Penggajian  Pada  PT.  Gosepa  Tour  & Travel. Universitas Negeri Surabaya.
Stiglitz, J.E , Sen. A dan Fitoussi ,J. P .2011. Mengukur Kesejahteraan.  Cetakan  Pertama.  PT.  Wahana Aksi Kartika.
Syaifullah,  H.n.d. Buku  Praktis  Akuntansi  Biaya  & Keuangan. Laskar Aksara. Jakarta.
Yuswadi,  Hary.  2007. Teori  Dasar  Sosiologi  Industri.
Benang  Merah  Proses  Industrialisasi  di  Indo- nesia. Kompyawisda Jatim. Jember.