Pengaruh Faktor Predisposing terhadap Perilaku Ketepatan Pengisian Kode Penyakit Rawat Inap Pada Klaim JKN (Di Era Vedika (Verifikasi Di Kantor) Rumah Sakit Daerah Lumajang
Nanda Prima Dwi Cahyono 1 , Al Munawir 2 , Dewi Rokhman 3
Universitas Jember E-mail: nandaprima86@gmail.com 1 , almunawir.fk@unej.ac.id 2 , dewirokhmah@unej.ac.id 3

## Abstrak
Pengajuan klaim  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  oleh  fasilitas kesehatan  kepada  BPJS  Kesehatan  diberikan jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan dan terdapat pengecualian pada beberapa hal. Mengingat pentingnya peran koder dalam melakukan ketepatan pengisian koding penyakit pada e- klaim, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk menelusuri determinan perilaku ketepatan pengisian kode penyakit yang dihasilkan koder rawat inap serta melihat faktor predisposing yang mempengaruhinya.Penelitian  menggunkan  desain  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  wawancara  mendalam,  dokumentasi  dan Observasi,  dengan  jumlah  informan  sebanyak  5  informan.  Informan  utama  pada  penelitian  ini  adalah  Koder berjumlah  2  orang  dan  verifikator  Internal  yang  berjumlah  3  orang.  Hasil  analisis  Faktor Predisposing berdasarkan segi pengetahuan, dalam hal ini koder memahami tentang klaim pending dan tidak hanya sekedar tahu  terhadap  klaim  pending,  koder  dapat  menyebutkan  penyebab  terjadinya  klaim  pending  secara  detail. Berdasarkan  segi  sikap,  lebih  ke  kurang  setuju  dalam  hal  menerima  klaim pending karena  petugas  harus meluangkan  waktunya  untuk  mengerjakan  berkas  pending  tersebut  kembali  namun  petugas  tetap  bertanggung jawab  ( responsible ).  Dalam  mengisian  kode  pada  apliksi  e-klaim  tentu  perlu  diperhatikannya  tanda  pada  kode penyakit.  Vedika  merupakan  sistem  yang  dikembangkan  oleh  BPJS  Kesehatan  untuk  mempercepat  proses verifikasi  klaim.  Koder  memahami  tentang  baik  dalam  hal  klaim  pending,  pemberian  kode  icd  10  sehingga mempermudah  dalam  diagnosa.  Adanya  kode  kombinasi  juga  akan  mempengaruhi entry tata  letak  diagnosa utama dan sekunder pada e-klaim.
Kata kunci: Perilaku; Pengisian Kode Penyakit; VEDIKA; Faktor Predisposing

## Abstract
The proposed health-care fund claim of the health care facility for health services was given at the latest 6 months since  health  services  were  completed  and  there  are  exceptions  in  some  areas.  Given  the  importance  of  the coder's  role  in  filling  the  coding  on  e-claims,  researchers  intend  to  do  research  to  pinpoint  the  deterministic behavior  of  those  inpatient  coinage  charges  and  see  which  predisposing  factor  affected  them.  Research  USES descriptive research design with a qualitative approach. The method of data collection conducted in this study is by in-depth interviews, documentation and observation, with five informers. The main informant of this research is the two-man koder and the internal verificator of three. Predisposing factor analysis based on knowledge, in this case coders understand the pending claim and not just knowing the pending claim, the coder can name the cause of the detailed claim. In view of the attitude, it is more likely to agree in accepting a claim of responsibility because the officer must take the time to work on the file of the pending but the officer remains responsible. In uploading the  code on  the  application  e-claim  it  certainly  needs to see  the  mark  on  the  disease  code.  Vedika is a  system developed  by  health  services  to  accelerate  the  verification  of  claims.  The  coder  understood  the  pending  claim well, giving the icd 10 code making it easier in the diagnosis. The presence of combination codes will also affect the entry of the main and secondary diagnostic layout on the e-claim.
Key words: Behavior; Filling code disease; Vedika; Predisposing factor

## Pendahuluan
Rumah  sakit  di  Negara  Indonesia  untuk menentukan  tarif  ketika  diberlakukan  sistem JKN adalah berdasarkan INA-CBGs (Indonesia Case  Base  Groups) . Case  Base Groups adalah  pengelompokan  diagnosa penyakit  yang  berdasarkan grouping dari  tarif itu  sendiri,  dengan  demikian  pemberian  dan pemberlakuan  tarif  di  rumah  sakit  pada pengelompokan  tersebut  dinamakan  diagnosa asuransi (Agiwahyuanto, 2016).
Peran  koder  dalam  proses  klaim  dalam melakukan  koding  masih  dijumpai  ketidak tepatan dalam pengisian koding terutama pada pasien  rawat  inap.  Klaim  Pending  yang dikembalikan  kepada  Fasilitas  Kesehatan dapat diajukan kembali oleh Fasilitas Kesehatan paling cepat pada pengajuan klaim bulan berikutnya . Pengajuan klaim
pembiayaan pelayanan kesehatan oleh fasilitas  kesehatan  kepada  BPJS  Kesehatan diberikan  jangka  waktu  paling  lambat  6  bulan sejak  pelayanan  kesehatan  selesai  diberikan dan terdapat pengecualian pada beberapa hal. Dalam  hal  jangka  waktu  pengajuan  klaim terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali. Setelah  dilakukan  verifikasi  oleh  pihak  BPJS (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018). Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada  Rumah  Sakit  Daerah  di  Lumajang menerapkan  Vedika  pada  tahun  2018  dan masih terdapat ketidak tepatan dalam pengisian dan pemilihan diagnosa utama pada rentan  bulan  Juli-Desember  2019,  peneliti memperoleh  data  pending  tertinggi  pada Oktober  yaitu  kurang  lebih  sebanyak  110 dokumen rekam medis rawat inap diantaranya 83%  yaitu  masalah  mengenai  konfirmasi
diagnosa  utama  dan  koding  harus  diperbaiki atau diklaimkan ulang oleh petugas.
Mengingat pentingnya peran koder dalam melakukan ketepatan pengisian koding penyakit pada e-klaim, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk menelusuri  determinan  perilaku  ketepatan pengisian kode penyakit yang dihasilkan koder rawat inap serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian  mengenai  perilaku  ketepatan pengisian kode penyakit berdasarkan penelusuran  pustaka  masih  belum  ditemukan, sehingga  peneliti  tertarik melakukan  penelitian determinan  perilaku  ketepatan  pengisian  kode penyakit  pada  klaim  JKN  Era  Vedika  dilihat dari faktor pedisposing . Oleh sebab itu peneliti tertarik  untuk  mengangkat  topik  diatas  dan dapat  memberikan  rekomendasi  yang  terkait dengan teori perilaku Lawrence Green dengan judul “Determinan Perilaku Ketepatan Pengisian  Kode  Penyakit  Rawat  Inap  Dalam Klaim  JKN  (Jaminan  Kesehatan  Nasional)  Di Era  Vedika  (Verifikasi  Di  Kantor)  Rumah  Sakit Daerah di Lumajang”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan  pada  desain  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk menjelaskan  tentang  Determinan  Perilaku Ketepatan  Pengisian  Kode  Penyakit  Rawat Inap  Dalam  Klaim  JKN  (Jaminan  Kesehatan Nasional) dilihat dari faktor Predisposing Pada Era  Vedika  (Verifikasi  di  Kantor)  Rumah  Sakit Daerah di Lumajang.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan
Februari-Maret tahun 2020. Metode
pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan Observasi, dengan jumlah informan sebanyak 5 informan. Informan  utama  pada  penelitian  ini  adalah Koder  berjumlah  2  orang  dan  verifikator Internal  yang  berjumlah  3  orang.  Analisis  data dalam  penelitian  ini  meliputi  reduksi  data, penyajian  data,  dan  kesimpulan  data.  Metode triangulasi  yang  digunakan  adalah  triangulasi sumber dan teknik.

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil

## A.  Karakteristik Informan
Gambaran informan dalam penelitian ini yaitu  diantaranya  informan  utama  sebagai koder dan informan tambahan sebagai verifikator internal. Karakteristik informan meliputi jenis kelamin, usia,  pendidikan, masa kerja,  peran  dan  tanggung  jawab  di  Rumah Sakit.
Tabel 1. Informan Utama dan Informan Tambahan
N o Infor man J K Us ia Pendidik an Mas a Kerj a (Tah un) Peran dan Tanggung Jawab

## Informan Utama (Koder)
1 IU 1 P 29 D3 RM 7 Kode JKN dan Entry Data 2 IU 2 L 27 D4 RM 5 Kode JKN dan Entry Data Informan Tambahan 1 IT 1 P 37 Dokter Umum 1 Penanggung jawab verifikasi klinis 2 IT 2 L 35 Perawat 7 Verifikator Internal 3 IT 3 P 34 Perawat 5 Verifikator Internal
Faktor karakteristik meliputi usia informan, pendidikan,  masa  kerja,  peran  dan  tanggung jawab  di  Rumah  Sakit.  Informan  utama  dalam penelitian ini sebanyak 2 orang di Rumah Sakit Daerah di Lumajang.
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa semua  informan  utama  dalam  penelitian  ini adalah  koder  penanggung  jawab  penetapan kode  JKN  yang  berjenis  kelamin  Laki-laki  dan perempuan,  usia  informan  utama  adalah  27 dan 29 tahun. Informan adalah lulusan D3 dan D4  Rekam  Medik  dengan  kerja  minimal  ≤  5 tahun,
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa informan tambahan dalam penelitian ini adalah Verifikator  Internal  yang  berpendidikan  dokter umum  dan  juga  pendidikan  terakhir  perawat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan perempuan,  usia  informan  tambahan  berkisar antara  34- 37  tahun  dengan  masa  kerja  ≤  7 tahun. Sebagian besar informan berpendidikan perawat.
B.  Faktor Predisposing a)  Faktor
Predisposing dari segi pengetahuan.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  yang dilakukan  peneliti  pada  informan  utama bahwasanya terjadinya klaim pending itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian  antara  klaim  yang  diajukan oleh  rumah  sakit  dengan  regulasi-regulasi yang terkait sehingga klaim yang diajukan oleh rumah  sakit  ,  namun  hal  ini  berlaku  hanya pada  kasus-kasus  tertentu  saja  karena  tidak semua  kasus  klaim  dipending  oleh  BPJS. Berikut  kutipan  wawancara  mendalam  yang dilakukan peneliti dengan IU 1 dan IU2 :
“…pada  dasarnya  klaim  pending  itu  terjadi karena  adanya  ketidak  sesuaian  antara  klaim
yang  kita  ajukan  dengan  regulasi-regulasi yang  terkait,,  jadi  menyebabkan  klaim  yang diajukan  tidak  dapat  disetujui  oleh  BPJS Kesehata ” (IU 1, 29 tahun)
“...kasus  pending  biasanya  terjadi  karena adanya  ketidak  kesepakatan  antara  BPJS dengan  rumah  sakit,,  itu  hanya  untuk  kasus- kasus  tertentu  saja  sih  enggak  semuanya... ngga k semua kasus dipending sama  BPJS…” (IU 2, 27 tahun)
Hal  ini  sependapat  dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Artanto 2016) bahwasannya  jika  tidak  lengkap  maka  berkas klaim akan dikembalikan ke rumah sakit untuk dilengkapi dan  dimasukan dalam  klaim pending  atau  tagihan  tertunda.  Adanya  kasus pending  seperti  ini  diharapkan  bisa  menjadi evaluasi  bersama  khususnya  bagi  Rumah Sakit  agar  tidak  terulang  pending  dipengajuan bulan  berikutnya  dan  selalu  memperhatikan mengenai  kesesuaian  klaim  yang  diajukan dengan regulasi-regulasi yang terkait.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dan observasi  partisipasi  yang  dilakukan  peneliti pada  informan  utama  bahwasanya  hal-hal yang  perlu  diperhatikan  dalam  kesesuaian klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan harus berdasarkan regulasi yang  terkait yaitu diantaranya  perlu  adanya  kesesuaian  yang meliputi administrasi, klinis dan koding. Berikut kutipan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan peneliti dengan IU 1:
“…diantaranya yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai  kesesuaian  administrasi,  klinis  dan koding… ” (IU 1, 29 tahun)
Hal  ini  sesuai  dengan  Panduan  Verifikasi INACBGS 2018 bahwa klaim yang bermasalah yaitu  adanya  ketidaksepakatan  terkait  koding antara  Verifikator  BPJS  Kesehatan  dengan Fasilitas Kesehatan,  hal ini merupakan permasalahan  yang  masih  terjadi  sampai dengan  saat  ini  terkait  koding,  aspek  klinis, dan  administrasi.  Hal  ini  juga  ditambahkan oleh  informan  lain  bahwa  klaim  pending  juga disebabkan  adanya  ketidaklengkapan  dan tidak sesuai antara diagnosa dan koding pada aplikasi  e-klaim  yang  diinputkannya,  hal  ini kemungkinan  bisa  jadi  karena  tidak  adanya terapi  atau  hasil  yang  menunjang  pada diagnosa  tersebut  Berikut  kutipan  wawancara mendalam  yang  dilakukan  peneliti  dengan  IU 2:
“...  klaim  pending  itu  dianggap  tidak  lengkap dan  tidak  sesuai  antara  diagnosa  dan  koding di  aplikasi  e-klaimnya..  atau  bisa  jadi  tidak terdapat  terapi  yang  menunjang  dengan diagnosa tersebut …” (IU 2, 27 tahun).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Indawati  (2019).  Akurasi  kode  data  klinis sangat  menentukan  kelancaran  dari  proses
pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan kepada pihak BPJS. Dalam pelaksanaannya, banyak klaim yang dikembalikan oleh BPJS dikarenakan kurangnya  kelengkapan  informasi,  dan  koding yang  tidak  akurat.  Kelengkapan  klaim  dan kebenaran data menjadi prasyarat utama agar tervefifikasi.
Koder  mengkoding  pada  lembar  resume berdasarkan  diagnosa  yang  telah  dibuat  oleh dokter, namun setelah klaim diajukan ke BPJS dan  dilakukan  verifikasi  oleh  verifikator  BPJS, hasil  koding  tidak  sesuai  dengan  hasil pemeriksaan  penunjang.  Sehingga  berkas klaim dikembalikan dan dilakukan pengecekan ulang  dengan  hasil  pemeriksaan  penunjang  di bagian rekam medis.
Menurut Notoatmodjo (2010), menyatakan  bahwa  pengetahuan  adalah  hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seorang terhadap  suatu  objek.  Penginderaan  terjadi melalui  panca  indera  dan  sebagian  besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendengaran  dan  penglihatan.  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti  tentang  pengetahuan  koder  terhadap klaim  pending  mempunyai  intensitas  atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar tingkatan  pengetahuan  koder  pada  tingkatan memahami  ( comprehension ),  dalam  hal  ini koder  memahami  tentang  klaim  pending  dan tidak  hanya  sekedar  tahu  terhadap  klaim pending  tersebut,  koder  dapat  menyebutkan penyebab  terjadinya  klaim  pending  yang selama ini terjadi dan dapat menginterpretasikan  dengan  benar  tentang masalah pending yang diketahui tersebut.
b)  Faktor Predisposing dari segi sikap. Berdasarkan  wawancara  mendalam  dan observasi  partisipasi  yang  dilakukan  peneliti pada  informan  utama  bahwasanya  sikap  lebih ke  kurang  setuju  dalam  hal  menerima  klaim pending karena  petugas  mengaku  harus meluangkan  waktunya  untuk  mengerjakan berkas  pending  tersebut  terkadang  ada beberapa  kasus  yang  mendukung  namun  ada beberapa  yang  tidak  mendukung  tentunya  hal ini  akan  dibuktikan  dengan  lembar  konfirmasi klaim  pending  atau  klaim  yang  dikembalikan dari  pihak  BPJS  ke  rumah  sakit  untuk dilakukan  konfirmasi  ulang  namun  informan mengaku  semua  itu  sudah  menjadi  tanggung jawabnya,  sehingga  klaim  yang  kembali  tadi bisa  diterima  kembali  dan  dapat  terbayarkan oleh pihak BPJS ke rumah sakit, namun hal itu tentu  membutuhkan  lembar  konfirmasi  yang harus  dijawab  dan  semua  itu  dapat dibuktikan dengan  bukti  yang  tepat  dan  jelas.  Berikut kutipan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan peneliti dengan IU 1 dan IU2 :
“…masih  ada  rasa  nggak  terima  tuh  ada  tapi mau  gimana  lagi  udah  tanggung  jawab  kita  ,, biar berkas yang pending itu bisa diterima dan terbayarkan  maka  kita  harus  bertanggung jawab  dan  memberikan  balasan  konfirmasi sesuai  masalah  pending  ,kepada  pihak  BPJS, intinya  bahwa  yang  berkas  pending  ini seharusnya  benar  adanya  dengan  cara memberikan  jawaban  konfirmasi  pada  lembar konfirmasi  namun  jawaban  itu  juga  harus dibuktikan dengan bukti yang jelas…” (IU 1, 29 tahun)
“...Iya  sebenarnya  sih  lebih  ke  kurang  setuju karena  harus  bolak-balik  ngerjakan  seperti itu...harusnya  kita  mengerjakan  pekerjaan lainnya,, malah menggunakan waktu kita untuk mengerjakan  berkas- berkas  pending…”  (IU  2,
27 tahun) Sikap  merupakan  reaksi  atau  respons yang  masih  tertutup  dari  seseorang  terhadap suatu  stimulus  atau  objek.  Sikap  merupakan kesediaan untuk bertindak dan bukan pelaksanaan motif tertentu. Sikap secara nyata menunjukkan  konotasi  adanya  kesesuaian reaksi  terhadap  stimulus  tertentu  yang  dalam kehidupan  sehari-hari  merupakan  reaksi  yang bersifat  emosional  terhadap  stimulus  sosial (Notoatmodjo, 2007).

## C.  Perilaku Pengisian Kode Penyakit Di E- Klaim
Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu  aktivitas  dari  pada  manusia  itu  sendiri (Notoatmodjo,  2007).  Dalam  hal  ini  aktivitas yang  dimaksud  yaitu  penentuan  kode  ICD  10 dan  pengisian  kode  penyakit  pada  aplikasi  E- klaim  dalam  penentuan  diagnosa  utama  dan sekunder pada aplikasi e-klaim sangat berpengaruh  pada  besar  kecilnya  tarif  klaim. Hal  ini  juga  sependapat  dengan  Indawati  L, dkk  (2018),  bahwasannya  tarif  bisa  menjadi lebih  besar  atau  lebih  kecil.  Diagnosa  dalam kaidah  CBGs,  harus  ditentukan  diagnosa utama  dan  diagnosa  penyerta.  Diagnosa penyerta terdiri dari komplikasi dan komorbiditas.  Diagnosa  penyerta  juga  dapat mempengaruhi  besar  kecilnya  tarif,  karena akan  mempengaruhi level  severity (tingkat keparahan) yang diderita oleh pasien. Sehingga  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  pada saat proses koding dan entry data ke e-klaim.
a)  Kode ICD 10
Wawancara yang dilakukan secara mendalam dan observasi oleh peneliti bahwasanya  dalam  penentuan  kode  penyakit terutama  cara  mengkoding  suatu  diagnosa menurut  informan  yaitu  dengan  melihat diagnosa  utama  dan  diagnosa  sekunder  itu pada lembar resume medis yang telah melalui proses verifikasi oleh dokter verifikator internal terlebih  dahulu  sehingga  koder  dapat  lebih
mudah menentukan diagnosa mana saja yang bisa  di  koding  sesuai  dengan  indikasi  klinis dan pemberian terapinya, jika masih mengalami kendala dalam kesulitan membaca tulisan  dokter  atau  masalah  lainnya  mengenai klinis  koder  dapat  melakukan  konsultasi kepada  dokter  verifikator  atau  bisa  langsung menemui  DPJP.  Berikut  kutipan  wawancara mendalam  yang  dilakukan  peneliti  dengan  IU 1:
“Melihat  dari  lembar  resume  medis  itu  sudah tertulis diagnosa utama dan diagnosa sekunder jadi kita tinggal mengkoding diagnosa  utama  dan  diagnosa  sekundernya jika ada kesulitan membaca tulisan dokter kita bisa  konsultasi  ke  dokter  verifikator  atau  bisa langsung ke DPJP” (IU 1, 29 tahun)
Hal  ini  sesuai  dengan  PMK  RI  NOMOR 76  TAHUN  2016  proses  koding  dilakukan sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter. Jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi  pencatatan  diangnosa,  maka koder  wajib  melakukan  klarifikasi  kepada dokter  penanggungjawab  pelayanan  (DPJP). Dalam  hal  ini  koder  tidak  berhasil  melakukan klarifikasi kepada DPJP, maka koder menggunakan  Rule  MB1  sampai  MB5  untuk memilih  kembali  kode  diagnos a  utama  („re- seleksi‟). Namun ada beberapa kaidah koding yang perlu diperhatikan pada proses pengkodingan  diantaranya  yaitu  pengkodean kategori kombinasi dalam icd-10 menyediakan kategori  tertentu  yang  mana  dua  diagnosa sekaligus  berhubungan  dan  diwakili  hanya satu  kode  saja  sehingga  sangat  pentingnya kordinasi antara koder dengan dokter verifikator  internal  terkait  ketelitan  dalam membaca  tulisan  DPJP  yang  terkadang  sulit terbaca sehingga mengakibatkan ketidaktepatan  dalam  penulisan  kode  ICD  10 kategori kombinasi
b)  Entry E-klaim
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dan observasi  partisipasi  yang  dilakukan  peneliti pada  koder  bahwasannya  salah  satu  faktor terjadinya pending yaitu  terjadi  ketidaktepatan pada  saat  pemilihan  diagnosa  yang  ada  di lembar resume medis  untuk  dipilih  dan dijadikan  sebagai  diagnosa  utama  pada aplikasi e-klaim, dalam hal ini penentuan entry kode  diagnosa  utama  pada  aplikasi  e-klaim selain  dibutuhkan  pemahaman  analisa  klinis yang  tepat  untuk  menentuan  kondisi  utama, pemahaman  kaidah  koding  juga  sangat penting  untuk  menentukan  kode  diagnosa tersebut include atau exclude dengan  kode diagnosa  penyerta  lainnya  atau  dengan  kata lain  tidak  dikoding  secara  terpisah  dikarnakan sudah menjadi kode kombinasi antara diagnosa  satu  dengan  yang  lainnya  pada
aplikasi  e-klaim . Berikut  kutipan  wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan IT 2 dan IT 3:
“.... yang  sering menjadikan itu  pending biasanya  kita  salah  penempatan  pemilihan diagnosa  utama  jadi  setahu  saya  ya,,  yang dijadikan sebagai diagnosa utama sebenarnya menjadi  diagnosa  sekunder  malah  dijadikan diagnosa utama waktu mengentri di aplikasi e- klaim. .…” (IT 2, 35 tahun).
“…yang  sering  saya  jumpai  dalam  klaim pending  biasanya  adanya  ketidaktepatan dalam  pemilihan  diagnosa  utama  yang  di inputkan  di  e-klaim,  jadi  di  kaidah  koding  itu ada  yang  namanya  include  dan  exclude  yang mengakibatkan  diagnosa  itu  tidak  seharusnya kita  inputkan  karna  sudah  include  dengan diagnosa sekundernya…” (IT 3, 34 tahun).
Pengetahuan  mengenai  kaidah koding yang menyatakan adanya kode kombinasi juga akan  mempengaruhi entry tata  letak  diagnosa utama  dan  sekunder  pada  e-klaim,  seperti yang  diungkapkan  oleh  petugas  koder  (UI1) yang  mana  sebagai  contoh  seperti  kasus pneumonia dengan  kode  J17  dan sepsis dengan  kode  A41.9,  yang  awalnya resource terbesar itu diagnosa pneumonia namun ketika disertai  oleh  diagnosa sepsis hal  ini  akan menjadi  kode  kombinasi dagger  ( † )  dan asteris (  *  )  sehingga  menjadi  sebaliknya sepsis yang  dijadikan  diagnosa  utama  dan pneumonia sebagai  diagnosa  sekunder  pada aplikasi  e-klaim  dan  hal  ini  juga  diungkapkan oleh  petugas  koder  (UI1)  yangmana  sebagai contoh  lainnya  seperti  kasus congestive  Heart Failure atau CHF dengan kode I50.0 namun di sekundernya  terdapat hipertensi yaitu  dengan kode  I10  dalam  kaidah  atau  aspek  koding hanya  dapat  dikode  dengan  I11.0.  Berikut kutipan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan peneliti dengan IU 1 dan IU2 :
“…Biasanya,  kode  kombinasi  ya  seperti pneumonia  yang  kodenya  J17  dan  sepsis kodenya  A41.9  meskipun  yang  menjadi resource  terbesarnya  itu  adalah  pneumonia namun ketika diagnosa sekundernya itu sepsis itu  akan  menjadi  kode  kombinasi,,  dari  kode kombinasi  itu  yang  akan  menjadi  penentu diagnosa utamanya yang awalnya sebenarnya pneumonia  kalau  tanpa  sepsis  namun  ketika ada  sepsis  maka  sepsis  yang  akan  dijadikan diagnosa  utama  pada  e-klaim,,  A41.9 † J17.0* …” (IU 1, 29 tahun).
“…Salah  satunya  kode  kombinasi  mas,  untuk contoh  kasusnya  seperti  congestive  Heart Failure  atau  CHF  kodenya  I50.0  namun  di sekundernya terdapat hipertensi yaitu kodenya I10  dalam  kaidah  atau  aspek  koding  itu  kita seharusnya mengkode  hanya I11.0, …” (IU 2, 27 tahun)
Hal  ini  sesuai  dengan  PMK  RI  NOMOR 76  TAHUN  2016  jika  diagnosa  utama  yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger ( † ) dan asteris ( * )  maka  yang  dikode  sebagai  diagnosa  utama adalah  kode dagger  ( † ),  sedangkan  kode asteris ( * ) sebagai diagnosa sekunder namun jika diagnosa sekunder yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger dan asterisk, maka kode tersebut menjadi diagnosa sekunder.  Tanda  dagger  (†)  dan asterisk  (*)  tidak  diinput  di  dalam  aplikasi  e- klaim  INA-CBG,  namun  masih  dijumpai beberapa  pada  klaim  pending  adanya  kode dagger dan asteris yangmana  kode asteris dientrykan  menjadi  diagnosa  utama  dan  kode dagger sebagai  diagnosa  sekunder  pada aplikasi  e-klaim  sehingga  hal  ini  kurang  tepat. Dalam  hal  ini  petugas  entry  juga  perlu memahami  penulisan  koder  pada  resume medis  untuk  menentukan  pengisian  kode penyakit  yang  sesuai  kaidah  koding  namun pada kenyataanya berdasarkan hasil observasi partisipasi dilapangan yang dilakukan  peneliti  petugas entry di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Lumajang  adalah  dari tenaga  medis  lain  seperti  keperawatan  dan kebidanan,  Sehingga  perlunya  petugas  entry berkodinasi  dengan  koder  dalam  pengisian kode  penyakit  rawat  inap  terutama  di  era vedika ini.

## D.  Ketepatan  Pengisian  Kode  Penyakit
Rawat Inap
Banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan  dalam  pengisian  kode  penyakit rawat  inap.  Pada  beberapa  penelitian  tentang faktor  penyebab  ketepatan  kode  penyakit dibeberapa  literatur,  diantaranya  dijelaskan adalah  kurang  jelasnya  catatan  yang  dibuat dokter, kejelasan dan kelengkapan dokumentasi rekam medis, penggunaan sinonim  dan  singkatan,  pengalaman,  lama kerja serta pendidikan koder.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan observasi  terbatas  hanya  pada  klaim  rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang, dikarenakan  terbatasnya  sumber  pencatatan dan waktu penelitian. Berdasarkan hasil telaah dokumen  dan  wawancara  mendalam  dapat disimpulkan  beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  pending  dari  60  kasus pada  bulan  januari –  februari  2020  pending terkait koding yaitu :
Tabel 2. Faktor Penyebab Pending Dari Kasus Janurai-Februari 2020 No Kasus Pending Terkait Kode Prosenta se 1 Kesalahan input koding tindakan 5.0% 2 Koding diagnosa tertukar antara primer dan sekunder 33.3% 3 Kesalahan koding diagnose 13.3% 4 Kode  gabung  diagnosa  dikoding  sebagai koding terpisah 31.7%
5 Koding  diagnosa  di resume namun  tidak ditunjang oleh pemeriksaan penunjang yang terkait 16.7%
Dalam  mengisian  kode  pada  apliksi  e- klaim  tentu  perlu  diperhatikannya  tanda  pada kode penyakit, diantaranya pengkodean sistem  dagger  (†)  dan  asterisk  (*)  Jika diagnosa utama yang ditegakkan dokter dalam ICD  10  menggunakan  kode  dagger  dan asterisk  maka  yang  dikode  sebagai  diagnosa utama  adalah  kode  dagger,  sedangkan  kode asterisk  sebagai  diagnosa  sekunder.  Namun jika diagnosa sekunder yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger dan asterisk, maka kode tersebut menjadi diagnosa  sekunder.  T anda  dagger  (†)  dan asterisk (*) tidak diinput di dalam aplikasi INA- CBG.
Hsia  (2009)  menyebutkan  bahwa  61,7% kesalahan pengodean yang terjadi di pelayanan  kesehatan  tersebar  pada  dokter dan  petugas  administrasi  rumah  sakit  yang bertugas  menangani  kegiatan  pengodean. Kesalahan  ini  mayoritas  dilakukan  oleh petugas koding yang tidak mampu memahami dalam  pemilihan  kode  untuk  penyakit  yang lebih kompleks. Berdasarkan penelitian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  petugas koding dalam  melakukan  pengodean  harus benar-benar memahami penyakit yang diderita pasien  untuk  kemudian  ditentukan  kode diagnosanya  untuk  memperkecil  kesalahan kode yang dihasilkan.
Ada  ,,selain  pedoman  dari  ICD  itu  sendiri, ditambah  lagi  dengan  aturan  dari  BPJS  yaitu BA  kesepakatan  bersama  yang  membahas mengenai  kesesuaian  Kode  pada  apliksi  E- Klaim…” (IU 1, 29 tahun) kalau  regulasi  ada,,  dari  ICDnya  sendiri  ada, dari  BPJS  sendiri  juga  ada  berupa  BA kesepakatan  bersama,,,  ada  juga  rule  MB  1 sampai 5 untuk reseleksi kondisi utamanya…” (IU 2, 27 tahun)
Kode  penyakit  yang  tepat  adalah  kode diagnosa  yang  ditulis  spesifik  sesuai  dengan kode  yang  ada  pada  ICD-10  dan  pemilihan kode  alfabet  beserta  nomor  dan  jumlah  digit yang  dihasilkan.  Kode  penyakit  yang  berupa kode  alfanumerik  memiliki  digit  yang  berbeda sesuai dengan penyakit dan kelompok penyakit. Ada kode yang memiliki 3 digit atau 4 digit.  Kode  3  digit  dianjurkan  untuk  data pelaporan  WHO  mortality  database  dan perbandingan  umum  internasional  (WHO, 2002). Menurut Hatta (2008), proses ketepatan pengodean harus memonitor beberapa elemen, yaitu :
a) Konsisten  bila  dikode  petugas  berbeda kode tetap sama ( reliability )
b) Kode tepat sesuai  diagnosa dan tindakan ( validity )
c) Mencakup  semua  diagnosa  dan  tindakan yang ada di rekam medis ( completeness )
d) Tepat waktu ( timeless )
Ketepatan dalam pengisian kode penyakit tentunya  saling  berkaitan  dengan  penulisan kode  penyakit  yang  sesuai  dengan  klasifikasi yang  ada  di  dalam  ICD-10.  Kode  dianggap tepat  dan  akurat  bila  sesuai  dengan  kondisi pasien  dengan  segala  tindakan  yang  terjadi, lengkap sesuai aturan klasifikasi yang digunakan.

## E.  Klaim JKN di Era VEDIKA
Berdasarkan  data  sekunder  dari  laporan klaim  berita  acara closing bulanan  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Lumajang  dengan  total jumlah pengajuan 328 kasus dari bulan januari 2020  masih  terdapat  berkas  yang  terpending, adapun  kasus  yang  terpending  lebih  dominan pada  ketidak  sesuaian  koding  pada  eklaim yaitu  60%  sedangkan  kasus  klinis  48%  dan administrasi kelengkapan data klaim hanya 2% yang menjadi berkas pending. bisa disimpulkan  data  pending  terbanyak  pada ketidak  sesuaian  koding  pada  e-klaim  dan konfirmasi kasus klinis.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dan observasi  partisipasi  yang  dilakukan  peneliti pada informan bahwasannya berkas klaim dari Rumah  Sakit  bisa  sampai  terpending  hingga tiga  kali  lebih  khususnya  pada  kasus  klinis yangmana lebih mengarah pada ketidaksesuaian  gejala  klinis  yang  menjadi kondisi  utama  salah  satunya  seperti  kasus febris  yang  tidak  ada  diagnosa  penyerta  lain sehingga  koder  hanya  mengkoding  Febris pada  resume  medis  dan  hal  ini  menjadi pending  berulang  karena  BPJS  Kesehatan menyarankan  kasus  seperti  ini  bisa  dirawat  di faskes  pertama  sedangkan  untuk  kasus kelengkapan administrasi dan ketidak sesuaian  koding  rata-rata  terpending  cukup satu  kali  saja  dengan  konfirmasi  kesesuaian regulasi  koding.  Berikut  kutipan  wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan IU 1 dan IU2 :
“…Pernah, malah pernah sampai tiga kali lebih terpending,,  tapi  itu  lebih  ke  kasus  klinisnya,, kalau untuk kasus kodingnya mungkin pending sekali  kita  bisa  perbaiki  dengan  konfirmasi kesesuaian regulasi koding…” (IU 1, 29 tahun) “…Pernah  mas,,  itu  lebih  mengarah  pada kasus gejala klinis yang menjadi kondisi utama seperti febris dan tidak ada diagnosa penyerta lain  yang  jadi  penyerta  di  resume,  ini terpending  karena  harusnya  kasus  febris  bisa dirawat di faskes pertama…” (IU 2, 27 tahun) Adanya  klaim  yang  berulang  hingga  lebih dari 3 kali ini akan mengakibatkan penumpukan  klaim  di  bulan  selanjutnya sehingga  akan  menghambat  pekerjaan  pada
bulan"  tersebut  dan  ini  juga  akan  berdampak berbahaya untuk jangka panjangnya dikarenakan  batasan  pengajuan  6  bulan kadaluarsa  kadaluarsa  klaim.  Sesuai  dengan peraturan  direksi  badan  pelayanan  jaminan sosial  Kesehatan  Nomor  47  tahun  2016 bahwasanya  Kadaluarsa  klaim  pelayanan kesehatan terhitung 6 bulan setelah pelayanan kesehatan  yang  diterima  oleh  peserta  JKN. Oleh sebab itu Rumah Sakit perlu meningkatkan kembali dalam kesesuaian pada kelengkapan  data  klinis  pasien,  dikarenakan salah satu faktor ketepatan pengkodingan juga berdasarkan  dari  kesesuaian  data  klinis tersebut.  Sehingga  kedepannya  diharapkan Rumah  sakit  dapat  melakukan  rapat  kordinasi dan  evaluasi  mingguan  atau  bulanan  dalam hal persamaan persepsi antara dokter verifikator internal, koder dan petugas entry e- klaim dalam
peningkatan pelayanan pengajuan  klaim  terutama  pada  kasus  klaim pending,  hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi terjadinya  klaim  pending  yang  berulang  ulang di era Vedika saat ini

## Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Hasil analisis Faktor
Predisposing berdasarkan  segi  pengetahuan,  secara  garis besar tingkatan pengetahuan koder yaitu pada tingkatan  memahami  ( comprehension ),  dalam hal ini koder memahami tentang klaim pending dan  tidak  hanya  sekedar  tahu  terhadap  klaim pending  tersebut,  koder  dapat  menyebutkan penyebab  terjadinya  klaim  pending  secara detail. Berdasarkan segi sikap, lebih ke kurang setuju  dalam  hal  menerima  klaim pending karena  petugas  harus  meluangkan  waktunya untuk  mengerjakan  berkas  pending  tersebut kembali  namun  petugas  tetap  bertanggung jawab  ( responsible ),  dalam  menjawab  lembar konfirmasi  klaim  pending  atau  klaim  yang dikembalikan  dari  pihak  BPJS  Kesehatan  ke rumah sakit untuk dilakukan konfirmasi ulang.
Dalam  pemberian  kode  icd  10  dengan melihat diagnosa utama dan diagnosa sekunder  pada  lembar  resume  medis  yang telah  melalui  proses  verifikasi  oleh  dokter verifikator  internal  terlebih  dahulu  sehingga koder dapat lebih mudah menentukan diagnosa yang sesuai untuk dikoding berdasarkan indikasi klinis dan terapinya. Adanya kode kombinasi juga akan mempengaruhi entry tata  letak  diagnosa utama  dan  sekunder  pada  e-klaim,  dalam  hal ini penentuan entry kode diagnosa utama pada aplikasi e-klaim selain dibutuhkan pemahaman analisa  klinis  yang  tepat  untuk  menentuan kondisi  utama,  pemahaman  kaidah  koding juga  sangat  penting  untuk  menentukan  kode
diagnosa  tersebut include atau exclude dengan kode diagnosa penyerta lainnya.
Dalam  mengisian  kode  pada  apliksi  e- klaim  tentu  perlu  diperhatikannya  tanda  pada kode penyakit, diantaranya pengkodean sist em  dagger  (†)  dan  asterisk  (*)  dan Ketepatan  dalam  pengisian  kode  penyakit tentunya  saling  berkaitan  dengan  penulisan kode  penyakit  yang  sesuai  dengan  klasifikasi yang ada di dalam ICD-10.
Vedika merupakan sistem yang dikembangkan  oleh  BPJS  Kesehatan  untuk mempercepat  proses  verifikasi  klaim,  namun masih  adanya  kasus  yang  sampai  terpending hingga  lebih  dari  tiga  kali  dan  hal  ini  akan berdampak berbahaya untuk jangka panjangnya,  dikarenakan  adanya  batasan pengajuan  6  bulan  kadaluarsa  kadaluarsa klaim di era vedika saat ini.

## Saran
Meningkatkan  ketepatan  dalam  pengisian kode  penyakit  dengan  pemahaman  mengenai pengkodean sistem dagger (†) dan asterisk (*).
Meningkatkan  ketaatan  terkait  regulasi klaim dalam mempercepat proses verifikasi.
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat mengkaji  lebih  banyak  sumber  ataupun referensi  yang  terkait  ketepatan  pengisian kode penyakit.

## Daftar Pustaka
Agiwahyuanto, F. dkk. 2016. Upaya Pencegahan  Perbedaan  Diagnosa  Klinis Dan Diagnosa Asuransi Dengan Diberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Studi Di Rsud Kota Semarang . Jurnal Manajemen
Kesehatan Indonesia. Semarang.
Artanto, Antonius. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo  Periode  Januari  -  Maret 2016.  Program  Studi  Pasca  Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit Indonesia . Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Jakarta.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2017.  User  Manual  Vclaim.  Jakarta: Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial BPJS.
Depkes RI. PERMENKES NO 269/MENKES/PER/III.2008 Depkes RI. PERMENKES NO 269/MENKES/PER/III.2008. Hatta,  R.  G.,2008., Pedoman  Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana
Pelayanan Kesehatan . Jakarta: UI Press.
Hsia,  D.  C.  2009.  Accuracy  of  Diagnostic Coding  for  Medicare  Patients  Under  The Prospective-  Payment  System.  Diakses dari http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3 113929/ Notoatmodjo,  S. 2007. Ilmu Kesehatan
Masyarakat . Rineka Cipta: Jakarta. Notoatmodjo,  S.  2010. Metodologi  Penelitian Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016. Pujiyanto  dkk.  2018.  Analisis  Kinerja  Dokter Verifikator  Internal  dalam  Menurunkan Angka  Klaim  Pending  di  RSUD  Koja Tahun  2018.  Departemen  Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia. Windari,
Adhani, AntonKristijono.
2016. Analisis Ketepatan Koding Yang
Dihasilkan  Koder  Di  Rsud  Ungara . Semarang.