Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat https://journal-center.litpam.com/index.php/linov
Juni 2023 Vol. 8, No. 2 e-ISSN: 2541-626X pp. 284-290

## Peningkatan Pelayanan Melalui Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo

## Husni Mubaroq, Kristiyono
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo Jawa Timur 67216 *Corresponding Author e-mail: husni999fisip@upm.ac.id Received: Juni 2023; Revised: Juni 2023; Published:  Juni 2023

## Abstak
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  merupakan  suatu  inovasi  pelayanan  guna  mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang didasari oleh  adanya  pendelegasian  kewenangan  dari  Bupati  kepada  Camat.  Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  ini dilaksanakan hari senin 21 Mei 2023 selama 1 hari dengan durasi 5 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB di kecamatan Sumberasih sampai dengan 13.00 WIB, yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa, serta dari pihak kecamatan sumberasih. Pengabdian ini bertujuan Untuk memberikan kesadaran dan  pengetahuan  kepada  masyarakat  sekitar  tentang  adanya  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo tersebut. Diharapkan dari kegiatan pengabdian ini Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kecamatan Sumberasih bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan PATEN dari Persyaratan Substantif sudah cukup jelas, Persyaratan Administratif, dan Persyaratan Teknis sudah baik. Dalam pengabdian masyarakat di kecamatan sumberasih ini diperoleh hasil pengetahuan masyarakat meningkat tentang bagaimana menggunakan  pelayanan  kecamatan  melalui  kebijakan  PATEN  di  Kecamatan  Sumberasih  dan  munculnya kerjasama antara pihak kecamatan dengan desa-desa untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dengan tujuan untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih prima.
Kata kunci :Sosialisasi, Kebijakan Paten, Kecamatan Sumberasih.

## Improving Services Through Dissemination Of Integrated Administrative Service Policies (PATEN) St The Sumberasih Sub District Office, Probolinggo District

## Abstract
The District Integrated Administration Service (PATEN) is a service innovation to bring the distance between the  government  as  a  service  provider  and  the  community  as  service  recipients,  based  on  the  delegation  of authority from the Regent to the Camat. This socialization activity was carried out on Monday 21 May 2023 for 1 day with a duration of 5 hours, starting at 08.00 WIB in the Sumberasih sub-district until 13.00 WIB, which was attended by 40 participants from the community and village officials, as well as from the Sumberasih sub- district.  .  This  service  aims  to  provide  awareness  and  knowledge  to  the  surrounding  community  about  the existence  of  the  District  Integrated  Administrative  Service  Policy  (PATEN)  at  the  Sumberasih  District  Office, Probolinggo Regency. It is hoped that from this service activity the District Integrated Administrative Services in the Sumberasih sub-district can run well and can provide satisfaction to the community. In the implementation of the PATENT policy, the Substantive Requirements are clear enough, the Administrative Requirements and the Technical Requirements are good. In this community service in Sumberasih sub-district, the result was an increase  in  community  knowledge  about  how  to  use  sub-district  services  through  the  PATEN  policy  in Sumberasih Sub-district and the emergence of cooperation between the sub-district and the villages to conduct outreach in each village with the aim of widely informing them of the existence of a PATENT policy to facilitate community to receive better service.
Kata kunci: Socialization, Patent Policy, Sumberasih District.
How  to  Cite: Mubaroq,  H.,  &  Kristiyono,  K.  (2023).  Peningkatan  Pelayanan  Melalui  Sosialisasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  Di  Kantor  Camat  Sumberasih  Kabupaten  Probolinggo. Lumbung  Inovasi:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 8 (2), 284 –290. https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1208
https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1208
Copyright © 2023, Mubaroq & Kristiyono This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  daerah  yang  memiliki  otonom  mempunyai kebebasan  yang  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke  waktu.  Tuntutan  tersebut  semakin  berkembang  dengan  tumbuhnya  kesadaran bahwa  warga  negara  memiliki  hak  untuk  dilayani  dan  kewajiban  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  publik  tidak  hanya  menciptakan  sebuah  pelayanan  yang efisien,  tetapi  juga  bagaimana  agar  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  tidak membedakan  status  masyarakat  dan  menciptakan  pelayanan  yang  adil  dan demokratis.
Undang-Undang Dasar 1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  yaitu  dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat (Putriyanti,  2015).  Melayani  dan  Mengayomi  masyarakat  merupakan  fungsi  utama penyelenggara pemerintahan.  Dengan adanya  tugas  dan fungsi  pemerintah  secara optimal  akan  menjamin  adanya  kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah yang berkuasa.
Kewenangan kecamatan tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh  sebagian  pelimpahan  wewenang  Bupati/Walikota  untuk  menangani sebagian  urusan  otonomi  (Tarigan,  2009).  Atas  dasar  hal  tersebut,  kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena  kecamatan  menjadi  ujung  tombak  pelayanan  serta  barometer  kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  dalam  rangka  memberikan pelayanan publik (Fauzi, 2020).
Sebagaimana  diamanatkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang pelayanan  publik,  dimana  pelayanan  publik  ialah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam  hal  ini,  penyelenggara  pelayanan  publik  diamanatkan  untuk  terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan,  dan  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat.  Terkait  dengan pelayanan terhadap publik atau masyarakat ini, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 7 Ayat  (1)  ditetapkan  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  berkaitan dengan  pelayanan  dasar.  Pelayanan  publik  menjadi  suatu  tolok  ukur  kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan  kualitas  layanan  publik  yang  diterima,  karena  kualitas  layanan  publik menjadi  kepentingan  banyak  orang  dan  dampaknya  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  dari  semua  kalangan,  dimana  keberhasilan  dalam  membangun  kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya (Nurfurqon, 2020).
Kecamatan  Sumberasih  adalah  kecamatan  yang  terletak  di  Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Terdapat  13  Desa.  Batas-batas  kecamatan:  sebelah  Utara  selat  Madura  dan  Kota Probolinggo,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  kecamatan  Wonomerto,  sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tongas dan Lumbang, sebelah timur berbatasan dengan kota Probolinggo.
Terkait  dengan  penelitian  ini  terdapat  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi dalam  peningkatan  pelayanan  melalui  sosialisasi  kebijakan  PATEN  tersebut. Diantaranya  Masyarakat  setiap  waktu  selalu  menuntut  pelayanan  publik  yang berkualitas dari aparat pemerintah, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan  harapan,  penyebab  pelayanan  publik  selama  ini  karena  masih  bercirikan: berbelit-belit, dan lambat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani (Ali, 2020). Setiap aparatur pemerintahan yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai  pelayan  masyarakat  (Nalle,  2014).  Ketentuan  bahwa  pemerintah  (daerah) mempunyai  kewajiban  melayani  masyarakat  menjadi  terbalik  sehingga  bukan  lagi pemerintah  yang  melayani  masyarakat,  tetapi  justru  masyarakat  yang  melayani pemerintah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama pengabdian masyarakat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini  melibatkan  upaya  untuk  menciptakan  pelayanan  yang  efisien,  transparan,  dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, tujuan pengabdian masyarakat  adalah  membantu  pemerintah  daerah  dalam  mengidentifikasi  dan mengatasi hambatan yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendorong  implementasi  praktik-praktik  terbaik  dalam  pelayanan  publik  melalui kesadaran  masyarakat  tentang  adanya  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  Kantor  Camat  Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  Peningkatan  Pelayanan  Melalui  Sosialisasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menggunakan      metode  dalam bentuk sosialisasi melalui Identifikasi kebijakan pemerintah, Menganalisis pemangku kepentingan,  Merencanakan  kegiatan  sosialisasi,  Persiapkan  materi  sosialisasi, Melibatkan pemangku kepentingan, Mengevaluasi dan umpan balik. tahapan-tahapan yang  bertujuan  untuk  memanajemen  langkah  dan  kebijakan  yang  akan  dilakukan kedepannya.  Berikut  adalah  langkah-langkah  pengabdian  masyarakat  melalui sosialisasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo:
1.  Identifikasi  kebijakan  pemerintah:  Langkah  pertama  adalah  mengidentifikasi kebijakan  pemerintah  yang  perlu  disosialisasikan  di  kecamatan.  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  Kantor  Camat Sumberasih Kabupaten  Probolinggo  ini  dirasa  memiliki  dampak  signifikan  pada masyarakat dan relevan dengan kebutuhan lokal.
2.  Menganalisis  pemangku  kepentingan:  mengenali  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) tersebut,  termasuk  pihak-pihak  terkait  di  kecamatan  seperti  aparat  pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan warga pada  umumnya.  Pahami  kepentingan,  kebutuhan,  dan  peran  masing-masing pemangku kepentingan dalam sosialisasi kebijakan (Nurfurqon, 2020).
3.  Merencanakan kegiatan sosialisasi: Membuat rencana kegiatan sosialisasi yang mencakup  waktu,  tempat,  dan  metode  yang  akan  digunakan.  Pertimbangkan berbagai  cara  seperti  pertemuan  publik,  seminar,  lokakarya,  diskusi  kelompok, penerbitan  materi  informasi,  dan  media  sosial  untuk  mencapai  khalayak  yang lebih  luas  tentang  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN).
4.  Persiapkan  materi  sosialisasi:  Mempersiapkan  materi  sosialisasi  yang  jelas, mudah dipahami, dan informatif serta bahasa yang sesuai dengan pemahaman masyarakat  kecamatan.  Materi  sosialisasi  harus  mencakup  penjelasan  tentang kebijakan,  tujuan,  manfaat,  dan  proses  implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5.  Melibatkan  pemangku  kepentingan:  Melibatkan  pemangku  kepentingan  dalam proses  sosialisasi  sangat  penting.  Ajak  mereka  untuk  menjadi  narasumber, berbagi pengalaman, atau memberikan masukan terkait kebijakan. Hal ini akan memberikan  sudut  pandang  yang  lebih  komprehensif  dan  meningkatkan partisipasi mereka dalam proses sosialisasi (Ediwijoyo et al., 2020).
6.  Mengevaluasi  dan  umpan  balik:  Tahapan  terakhir  dalam  kegiatan  ini  ialah melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan.  Dapatkan umpan  balik  dari  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  terkait  pemahaman mereka  tentang  kebijakan  serta  efektivitas  sosialisasi  yang  telah  dilakukan. Umpan balik tersebut digunakan untuk meningkatkan proses sosialisasi kebijakan di masa mendatang (Anwar, 2022).
Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  sosialisasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)di  Kantor  camat  Sumberasih  dapat dilakukan secara efektif dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Selain  itu,  melalui  sosialisasi  yang  inklusif  dan  partisipatif,  masyarakat  juga  dapat berperan  aktif  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan  pemerintah  yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## HASIL DAN DISKUSI
Adanya  kegiatan  ini  didasari  oleh  adanya  keluhan  masyarakat  tentang pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Sumberasih yang masih belum optimal terutama  dalam  pemusatan  dan  penyatuan  semua  proses  administrasi  pada  satu tempat. Hal itu diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat sekitar di berbagai desa  wilayah  Kecamatan  Sumberasih  sebagai  pengguna  langsung  pelayanan tersebut. Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  ini  dilaksanakan hari  senin  21  Mei  2023 selama 1 hari dengan durasi 5 jam, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB di kecamatan Sumberasih sampai dengan 13.00 WIB, yang diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa, serta dari pihak kecamatan sumberasih.
Dalam kegiatan sosialisasi yang memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Sumberasih  ini  diberikan  informasi lengkap  tentang  kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) yang diharapkan pemerintah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.  Dalam  kegiatan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pelimpahan  sebagian kewenangan  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  menyelenggarakan  PATEN  harus dipenuhi  oleh  daerah  guna  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan PATEN.  Diperlihatkan  juga  hasil  data  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  lain sejak PATEN dijalankan pada tahun 2017, terlihat adanya beberapa perubahan yang positif,  diantaranya  memudahkan  masyarakat  dalam  hal  pengurusan  persoalan administrasi  di  kecamatan  dan  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada
masyarakat,  setiap  pegawai  di  kecamatan  juga  harus  memahami  dan bertanggungjawab  dengan  tugasnya  masing-masing  dalam  hal  penyelenggaraan PATEN.
Informasi lainnya yang juga diberikan yaitu ha-hal yang mendukung berjalannya kebijakan  PATEN  ini,  yang  mana  harus  memenuhi  persyaratan  penyelenggara PATEN sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4  Tahun  2010  tentang  PATEN.  Dalam  kegiatan  tersebut  narasumber  memberikan informasi  tentang  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) yang  disampaikan  oleh  Sekretaris  Kecamatan  Sumberasih  Bapak  Taufiq,  S,STP  : “Dalam implementasi kebijakan PATEN ini dari Persyaratan Substantif sudah cukup jelas,  Persyaratan  Administratif,  dan  Persyaratan  Teknis  sudah  baik.  Pembiayaan dalam  pelaksanaan  PATEN  tidak  ada  sedikitpun  dipungut  dari  masyarakat  karena anggarannya sudah ada dari APBK. Dari 6 standar pelayanan PATEN juga ada nya waktu  pelayanan  minimal  pemohon  menunggu  sampai  dokumen  selesai  yaitu  20 menit,  maksimal  sehari.  Pada  intinya  dengan  adanya  PATEN  tentunya  dapat memudahkan dan mempersingkat proses pemberian layanan kepada masyarakat. ”
Gambar 2 : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Sumberasih Pemateri  menyampaikan  bahwa  masyarakat  dapat  menerima  pelayanan dengan memanfaatkan kebijakan PATEN ini seperti pelayanan Perizinan; Pelayanan Umum; Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan  pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB). Adapun  Indikator  pencapaian  dalam  kegiatan  ini  berupa  :  (1) Meningkatkannya  kepuasan  yang  sangat  baik  dari  masyarakat  kepada  pelayanan kecamatan,  (2)  Pemberian  pelayanan  dari  para  pegawai  kecamatan  sudah  lebih memahami tugasnya terhadap masyarakat yang melaksanakan PATEN. (3) Adanya pelayanan  yang  sudah  sesuai  dengan  SOP  (Standard  Operating  Procedure).  SOP yang  baik  mencantumkan  kerangka  kerja  yang  sistematis,  jelas,  dan  tidak  berbelit- belit serta mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. (4) Struktur organisasi yang menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks  serta  menjamin  adanya  pengambilan  keputusan  atas  kejadian  luar  biasa dalam program secara cepat. (5) Petugas memiliki keahlian dan memahami adanya kebijakan PATEN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena tugas dari  pemerintah  itu  untuk  melayani  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  yang prima.
Masyarakat  merupakan  sasaran  dari  proses  pelayanan  yang  disediakan  oleh pemerintah (Heliany, 2019). Memperoleh pelayanan adalah hak setiap warga negara, oleh  karena  itu pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  haruslah berkualitas, mudah,  dan  cepat.  Hal  yang  sama  juga  diharapkan  oleh  masyarakat  Kecamatan
Sumberasih, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dan pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi ini menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan melalui PATEN. Hal ini sangat penting dilakukan karena  dengan  PATEN  masyarakat  akan  dilayani  dengan  cepat,  mudah,  tidak diskriminatif, dan transparan. Di Dalam PATEN, masyarakat akan memperoleh akses yang luas dalam mendapatkan informasi, menilai dan memberi masukan agar tercipta pelayanan  yang  berkualitas.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  dalam  PATEN  juga dapat  berupa  keikutsertaan  dalam  penyusunan  standar  pelayanan,  sehingga pelayanan  administrasi  tersebut  akan  berorientasi  pada  kepentingan  publik. Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  implementasi  kebijakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  pada  kantor  Camat  Sumberasih Kabupaten Probolinggo sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Dengan memenuhi 3 (tiga)  persyaratan  yaitu:  persyaratan  substantif,  persyaratan  Administratif,  dan persyaratan  Teknis.  Persyaratan  substantif  adalah  sebagian  wewenang  Bupati kepada Camat, pendelegasian wewenang meliputi bidang perizinan dan bidan non- perizinan (Cahya, 2019).
Sosialisasi  yang  dilakukan  pada  masyarakat  dan  perangkat  desa  diperlukan untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kepekaan  terhadap  adanya  kebijakan  PATEN sehingga  masyarakat  dan  perangkat  desa  memiliki  pengetahuan  serta  tidak kebingungan untuk menggunakan pelayanan kecamatan melalui kebijakan PATEN di Kecamatan  Sumberasih  ini.  Pelaksana  sosialisasi  ini  bekerja  sama  dengan  pihak kecamatan  selaku  mitra  yang  membutuhkan  bantuan  guna  memecahkan  masalah yang sedang dialami saat ini yaitu masih banyaknya masyarakat dan perangkat desa yang masih belum tahu tentang Kebijakan PATEN. Kerja sama yang dilakukan yaitu untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN untuk mempermudah masyarakat  untuk  menerima  pelayanan  yang  lebih  prima  melalui  sosialisasi  di  tiap desa.

## KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan pengabdian ini dapat menyimpulkan bahwa pemateri sudah menyampaikan  tentang  adanya  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) dan peserta yang menghadiri sosialisasi ini mampu dengan baik menerima  penyuluhan  yang  dipaparkan  oleh  pemateri  dan  mampu  menghasilkan kerja sama antara pihak kecamatan dengan desa-desa untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dengan tujuan untuk memberitahukan secara luas adanya kebijakan PATEN  untuk  mempermudah  masyarakat  untuk  menerima  pelayanan  yang  lebih prima.

## REKOMENDASI
Dengan  kerjasama  yang  solid  antara  pemerintah,  akademisi,  praktisi,  tokoh masyarakat, dan warga, sosialisasi kebijakan PATEN ini dapat menjadi langkah awal dalam  membangun  kesadaran  kolektif  tentang  pentingnya  peningkatan  pelayanan public  khususnya  ditingkat  kecamatan.  Kita  perlu  meningkatkan  pemahaman, partisipasi,  dan  kolaborasi  agar  terdapat  keselarasan  antara  penyelenggara  dan pengguna layanan publik di Kecamatan Sumberasih.

## ACKNOWLEDGMENT
Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua golongan dalam mewujudkan pengabdian  masyarakat  yang  berfokus  pada  sosialisasi  kebijakan  PATEN  di Kecamatan  Sumberasih  ini.  Diharapkan  melalui  kegiatan  ini  mampu  menciptakan masa depan yang inovatif, berdaya saing, dan adil untuk kebaikan bersama terutama dalam  hal  pelayanan  publik  di  tingkat  kecamatan.  Kami  selaku  penyelenggara kebijakan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar . 14 , 602 –614.
Anwar, Y. N. (2022). Program Studi Hukum Sukabumi .
Cahya,  K.,  & Wibawa,  S.  (2019). Urgensi  Keterbukaan  Informasi Dalam  Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik . 2 (2), 218 –234.
Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan Pelayanan Publik Di  Desa  Padureso  Kec  .  Padureso  Kebumen  Dengan  Sosialisasi  Dan Penyuluhantata Kelola Administrasi Desa . 1 (3), 354 –363.
Fauzi,  A.  (2020). Implementasi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 . 16 , 174 –178. Heliany, I. (2019). Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi .
Nalle,  V.  I.  W.  (2014). Kedudukan  Peraturan  Kebijakan  Dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan . 30 , 1 –16. Nurfurqon,  A.  (2020). Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi . 23 (01), 13 –23.
Putriyanti,  A.  (2015). Pandecta  Kajian  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan Dalam Kaitan Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara . 10 (December).
Tarigan, A. (2009). Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah Maju Mundurnya Satu Daerah  Daerah  Lain  ,  Khususnya  Daerah  Antar  Daerah  (  Kad  )  Diharapkan Kerjasama Bisa Meningkat Atau Dan Demand Public Atau Per- . 1 –11.