Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 26-30| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DI FACEBOOK
I Putu Yogi Krisna, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yogikrisnaputu@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
E-commerce merupakan suatu kegiatan jual beli melalui media internet. Adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik merupakan hal yang sangat penting sebagai jaminan antara pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi di digital platform khususnya marketplace facebook . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan transaksi jual beli online dan dan  menelaah perlindungan hukum bagi konsumen  akibat  kerugian  dalam  transaksi  jual  beli  online  di  facebook.  Penelitian  ini  didesain  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekata  Perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum lalu  diklasifikasikan,  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip  dengan  pendektan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  transaksi  jual  beli e-commerce secara  umum  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian dalam transaksi  jual  beli  online  di  facebook  dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  perlindungan  hukum  secara preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  atau  sengketa.  Sedangkan,  perlindungan  hukum  represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : E-commerce , Facebook, Konsumen

## Abstract
E-commerce  is  an  activity  of  buying  and  selling  through  internet  media.  The  existence  of  legal  protection for consumers in buying and selling transactions electronically is very important as a guarantee between business actors  and  consumers  in  transactions  on  digital  platforms,  especially  the  Facebook  marketplace.  This  study aims  to  examine the regulation  of online buying and selling  transactions and examine the legal protection for consumers due to losses in online buying and selling transactions on Facebook. This study was designed using a normative  legal  research  method  with  a  statutory  approach.  There  are  two  sources  of  data  used,  namely primary  and  secondary  data.  The  data  is  obtained  through  the  technique  of  inventorying  or  tracing  legal materials and then classified, documented, recorded, quoted with a qualitative approach. The results show that e-commerce  buying  and  selling  transactions  are  generally  regulated  in  Law  Number  11  of  2008  concerning amendments to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions or abbreviated as ITE, especially Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. , and Law No. 8/1999 on consumer protection. In legal protection  for  consumers  due  to  losses  in  online  buying  and  selling  transactions  on  Facebook,  it  can  be categorized  into  two,  namely  preventive  and  repressive  legal  protection.  Preventive  legal  protection  is  legal protection  for  the  community  which  aims  to  prevent  problems  or  disputes  from  occurring.  Meanwhile, repressive legal protection is a form of legal protection which is more aimed at resolving disputes. Keywords: E-commerce, Facebook, Consumer

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  dalam  bidang  teknologi  dan  informasi  di  Indonesia  membantu  daam  percepatan  kegiatan masyarakat.  Perkembangan  teknologi  informasi  pada  era  globalisasi  sedikit  demi  sedikit  telah mengubah kebiasaan masyarakat adalah dalam melakukan atau melaksanakan transaksi jual-beli.
Kebiasaan di masyarakat yang sebelumnya memang melakukan transaksi jual beli dengan cara langsung  atau  dengan  bertemu,  kini  perlahan  kian  berubah  menjadi  sebuah  gaya  baru  salah  satunya transaksi  jual  beli  lewat  internet  atau  biasa  disebut  transaksi online . E-commerce adalah  bentuk  dari aktivitas  jual-beli  yang  menggunakan  perantara  internet (Maulana  et  al.,  2015) .  Dengan  pesatnya
perkembangan  teknologi  informasi  maka  terjadilah  transaksi  dengan  cara online yang  bisa mempermudah  setiap  konsumen  serta  pengusaha  untuk  mempromosikan  dagangan  atau  jasanya (Parsaorantua et al., 2017) .
Kemajuan  ekonomi dunia serta perkembangan teknologi yang begitu pesat memberi pengaruh tumbuhnya  persaingan  usaha  kepada  semua  lini.  Dunia  yang  penuh  akan  persaingan  ini  menuntut pengusaha  untuk  menyesuaikan  kebutuhan  pasar  yang  perlu  tanggapan  cepat  serta  praktis  untuk meningkatkan layanan terhadap pembeli. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan untuk pengelolaan perusahaan dengan meminimalisir rentan kendala manajemen, memangkas sedemikian rupa sehingga bisa jadi lebih produktif, efektif, serta efisien (Budiartha; 2016: 1). Adanya e-commerce tidak hanya memberi pengaruh positif namun juga memberikan pengaruh negatif. Banyaknya aduan kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat membuat meningkatnya kasus penipuan online dari  tahun  ke  tahun.  Total  laporan  ada  4.586,  pada  Tahun  2020.  1.617  diantaranya yaitu penipuan secara online . Data tersebut didapatkan berdasarkan hasil laporan polisi yang diterima dan total kasus selesai yang dilaporkan dari  Subagbinops Ditreskrimsus semua Polda. Adapun kasus yang paling marak terjadi yaitu di Facebook .
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  seperti Yahman,  (2014) mengungkapkan  bahwa  kasus  penipuan  yang  terjadi  seperti  barang  yang  dipasarkan  bukan  barang original  (KW),  barang  yang  tidak  sama  dengan  yang  dipesan,  dan  barang  yang  tidak  dikirim.  Motif utama  dari  penipuan online ini  adalah  materi  yaitu  keuntungan  pribadi.  Pada  zaman  modern  ini  ada beberapa  media online yang  bisa  dipakai  untuk  berjualan  secara daring salah  satunya  bisa menggunakan Facebook. Facebook ialah situs yang memberikan pelayanan jejaring sosial yang setiap pemilik akun bisa saling berkomunikasi dengan para pemilik akun yang lain yang berasal dari seluruh belahan  dunia (Ridho  Azlam  Ambo  Asse,  2018) .  Dalam  situs online ini,  penggunanya  dapat mengunggah sesuatu mengenai dirinya dan juga dapat menjual atau bahkan membeli sebuah produk. Facebook secara  khusus  menyediakan  layanan  yang  bernama  “ marketplace ”,  dimana  merupakan sebuah  fitur  dari facebook yaitu  pasar online untuk  mewadahi  kegiatan  jual  beli  pengguna facebook itu sendiri. Penelitian lain, Maulana dkk., (2015) dalam melaksanakan transaksi online dalam bidang ekonomi, banyak terjadi masalah penipuan. Untuk itu perlu pengaturan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk pengaturan transaksi jual- beli online di facebook ,  dan  mengkaji  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  akibat  kerugian  dalam transaksi jual beli online di facebook .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  dan konseptual.  Untuk  sumber  bahan  hukum  yang  dipakai  yaitu  berupa  Perundang-undangan  yang selanjutnya disebut sebagai bahan hukum primer (Hadjon, 1993) . Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan seperti jurnal hukum, buku-buku, dan lainnya yang terkait dalam  permasalahan.  Dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  di  sini  menggunakan  teknik  inventarisasi atau  penelusuran  bahan  hukum  lalu  diklasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat, dikutip, dengan pendekatan kualitatif. Analisis bahan  hukumnya bersifat sistematis dengan disajikan secara  deskriptif-analitis  yaitu  dengan  mendeskripsikan  baru  dianalisa  secara  deduktif-induktif.  Jika seluruh  bahan  penelitian  hukum  terkumpul,  maka  bahan  penelitian  hukum  tersebut  akan  dipaparkan dan  juga  dijelaskan  kalimat  perkalimat  dengan  memakai  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Transaksi Jual-Beli Online di Facebook
Secara  umum,  jual-beli  yaitu  kegiatan  menukar  benda  berharga  dengan  benda  berharga  lainnya. Pengertian  terminologis,  jual-beli  yaitu  transaksi  pertukaran  selain  menggunakan  fasilitas  serta kenikmatan.  Jual-beli  adalah  faktor  terpenting  dari  aktivitas  perjuangan  perekonomian  sebab  pribadi bekerjasama dengan pelanggan.  Jual-beli adalah kontrak memberi satu sama lain atau kontrak saling menguntungkan yang pengusah diharuskan memberi hak milik dari barang ataupun jasa dan pembeli harus  membayar  menjadi  pertukaran  atas  barang  ataupun  jasa  tersebut (Subekti,  1983) . (Sumenge, 2013)
Dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU ITE, dikatakan bahwa transaksi online ialah perbuatan hukum dimana  dilakukan  yaitu  memakai  komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronika  lainnya. Transaksi jual-beli dengan cara online adalah salah satu wujud aturan tersebut. Dalam transaksi secara online ini,  setiap  orang  yang  terikat  melakukan  korelasi  aturan  yang  dituangkan  lewat  sebuah perjanjian dan atau kontrak yang pula dilakukan secara online serta sinkron dengan ketentuan Pasal 1 ayat  17  UU  ITE  dikatakan  bahwasanya  kontrak  elektronik  yaitu  perjanjian  dimana  dimuat  pada dokumen  elektronik  maupun  media  elektronika  lainnya. E-commerce juga  mempunyai  karakteristik khusus  yang  tidak  sama  dengan  perdagangan  seperti  biasa. E-commerce tidak  mempunyai  batasan tertentu  dalam  melakukan  transaksi.  Sebelum  mengenal E-commerce ,  batas-batas  wilayah  menjadi salah  satu  hambatan bagi  perusahaan  dan  orang  yang  mau  memulai  go  international,  maka  dari itulah cuma perusahaan yang memiliki modal banyak dan individu yang memiliki modal yang sangat besarlah  yang  bisa   menjual  barangnya  sampai  luar  negeri.  Adanya E-commerce, pedagang  kecil sampai menengah dan individu bisa memasarkan barang dagangan mereka ke luar negeri cukup hanya dengan mempunyai akun website atau membuat iklan-iklan di media sosial, tentunya para konsumen seluruh belahan dunia bisa mengakses  website tersebut dan dapat melakukan pembelian dengan  cara online . Karakteristik  transaksi online yaitu  adanya  transaksi  dengan  penjual  dan  pembeli,  adanya penukaran  jasa,  informasi  ataupun  barang,  Internet  adalah  media  utama  dalam  melakukan  transaksi. Facebook adalah media sosial yang dapat menghubungkan satu orang atau lebih dengan orang lainnya yang ada di seluruh dunia dan jaringan antar teman. Dengan perkembangan pengguna aktif facebook yang  setiap  saat  terus  meningkat,  maka  dari  itu Facebook merupakan  sebuah  tempat  yang  potensial guna  melakukan  aktivitas  jual  beli  secara online.  Marketplace ,  bisa  diartikan  sebagai  tempat berjualan.  Didalam marketplace disebutkan  bahwa  ini  adalah  tempat  jual-beli  yang  terlengkap  dan bisa dikatakan bahawa marketplace adalah wadah penyalur dari segala  kebutuhan masyarakat dalam urusan  jual-beli. Marketplace Facebook pada  awal  mulanya  dibuat  pada  tahun  2007  dan  terus dikembangkan  ke  dalam  bentuk  fitur  yang  mulai  sempurna  pada  Tahun  2016  dan  tahun  2018 pengunjung  dan  pengguna marketplace seiring  waktu  mulai  bertambah  dan  semakin  menjamur penggunanya di tahun 2019.
E-Commerce didasari  oleh  perjanjian  jual-beli  dengan  cara online di  antara  pedagang  dan konsumen. Meski transaksi online atau elektronik sudah menerima pembaruan di peraturannya di UU 11 Th 2008 perihal perubahan UU 19 Tahun 2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi tidak mengakomodir perihal syarat sahnya sebuah perjanjian elektronik secara spesifik, aturan tentang transaksi  elektronik  juga  pada  UU  Perdagangan,  PP  dan  Keputusan  Kemendag.  Dasar  dari  prinsip berlakunya sebuah kontrak di negeri ini melihat di Pasal 1320 KUHPerdata, dan juga dapat digunakan di dalam kontrak elektronik.
Umumnya transaksi elektronik itu diatur UU No 11 Tahun 2008 perihal perubahan atas UU No 19  Tahun  2016  yaitu  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  biasa  disebut  Undang-ndang ITE.
Pasal 28 ayat 1 Undang-undang ITE “Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Untuk pelanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana seperti  yang  disebutkan Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-undang  19  Tahun  2016,  yakni:  “Setiap  orang dengan  sengaja  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.” 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Akibat  Kerugian  dalam  Transaksi  Jual-Beli  Online  di Facebook
Prinsip  dari  perlindungan  hukum  di  Indonesia  ialah  prinsip tentang pengakuan  serta proteksi  kepada harkat  serta  martabat  insan  yang  berasal  dari  Pancasila.  Tentang  aturan  yang  telah  diteliti, perlindungan  dari  hukum  adalah  perlindungan  hukum  secara  preventif  serta  perlindungan  hukum secara  represif.  Tujuan  dari  perlindungan  hukum  secara  preventif  adalah  mencegah  adanya perselisihan  dan  tujuan  dari  perlindungan  hukum  secara  represif  adalah  kebalikannya,  berguna menuntaskan  suatu  perselisihan.  Pada  transaksi  dengan  perantara  media  online  situasi  paling  tak diharapkan  ialah  saat  adanya  kerugian  di  pihak  pembeli.  Saat  pembeli  menerima  suatu  kerugian, pembeli  berhak  mengklaim  ganti  rugi.  Ketentuan  dari  ganti  rugi  tersebut  aturannya  ada  di  Pasal  4
huruf h UUPK yang menjelaskan bahwasannya konsumen atau pembeli mempunyai hak mendapatkan sebuah  kompensasi,  penggantian  atau  ganti  rugi,  bila  jasa  atau  barang  saat  didapat  tak  seperti sebagaimana  mestinya  atau  tidak  sama  seperti  perjanjian.  Pengusaha  atau  penjual  diharuskan bertanggung  jawab  akibat  kerugian  yang  diterima  pembeli.  Perihal  tanggung  jawab  penjual  atau pedagang kepada pembeli yang rugi aturannya ada pada Pasal 19 UUPK.
Hadjon  (1993) mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum  secara  preventif  adalah  suatu perlindungan  hukum  yang  rakyatnya  diberi  keleluasaan  untuk  memberikan  pendapatnya  maupun keberatannya  sebelum  putusan  dari  pihak  berwenang  mendapatkan  bentuk  administrasi (Hadjon, 1993) .  Perlindungan  hukum  secara  preventif  adalah  perlindungan  kepada  rakyat  dengan  tujuan mencegah  sengketa  atau  permasalahan.  Karena  itu,  sengketa  di  transaksi online perlu  sebuah pencegahan  agar  memberi  perlindungan  terhadap  pembeli.  Beberapa  pencegahan  supaya  tak  terjadi kerugian terhadap pembeli:
Pertama, pelatihan kepada pembeli. Pemerintah mempunyai kiprah strategis buat melaksanakan pelatihan  perlindungan  kepada  konsumen  atau  pembeli  seperti  yang  kemukakan  Pasal  29  UUPK, dimaksudkan  buat  membina  pembeli  untuk  memperoleh  haknya.  Pelatihan  tersebut  sangat  penting untuk  dilaksanakan  karena  melihat  taraf  kesadaran  pembeli  terhadap  hak-hak  dirinya  begitu  rendah karena  dampak  dari  taraf  pendidikan  pada  warga  di  negeri  ini  yang  bisa  dibilang  tertinggal  pada umumnya.  Karena  sebab  tersebut,  pemerintah  dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM) bekerja sama melaksanakan pembinaan dan pendidikan konsumen (Sunggono &  Harianto,  2010) .  Kedua,  pengawasan  kepada  pembeli.  Pengawasan  kepada  penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan aturan Perundang-undangan dilaksanakan bersama masyarakat,  pemerintah  serta  LPKSM.  Pengawasan  pemerintah  dilaksanakan  bersama  menteri  serta menteri  teknis  terkait.  Sementara  itu  pengawasan  oleh  masyarakat  serta  LPKSM  dilaksanakan langsung terhadap jasa serta barang yang tersebar dalam pasar. Oleh karenanya, bila hasil pengawasan menemukan  penyimpangan  berbahaya  bagi  pembeli,  maka  menurut  peraturan  yang  berlaku,  pelaku dapat dikenai sanksi.
Perlindungan  hukum  represif  adalah  gambaran  dari  perlindungan  hukum  yang  cenderung ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum secara represif adalah upaya hukum yang  ditempuh  untuk  mengakhiri  permasalahan  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  pengusaha  dan pembeli.  Usaha  perlindungan  hukum  secara  represif  di  transaksi online bisa  ditempuh  dengan  non litigasi  maupun  litigasi.  Upaya  hukum  melalui  Non  Litigasi.  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  ITE dijelaskan  bahwa  selain  penanganan  gugatan  perdata  seperti  maksud  ayat  (1),  maka  penyelesaian sengketa  para  pihak-pihak  bisa  menggunakan  arbitrase,  ataupun  lembaga  penyelesaian  sengketa pilihan  sebagaimana  aturan  dari  peraturan  Undang-undang.  Transaksi  jual-beli online penyelesaian sengketanya  dari  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dapat  juga  dilakukan  dengan  cara  non  litigasi, yaitu adaptasi dari perjanjian di antara para pihak seperti yang sudah disepakati di perjanjian transaksi yang dilaksanakan secara online itu (Sugeng & Sujayadi, 2012) . Maksudnya dari kalimat di atas ialah masing-masing  pihak  mungkin  bisa  bekerja  sama  atau  sepakat  untuk  mengubah  perjanjiannya; Negosiasi,  bisa  dihadiri  orang  bersangkutan  baik  dari  orang  yang  bersengketa  ataupun  perwakilan yang dipercayakan dari setiap pihak. Mediasi,  yaitu  penyelesaian  permasalahan  diluar  dari pengadilan,  yaitu  memakai  bantuan  pihak  ketiga  atau  mediator  dimana  bertugas  menjadi  fasilitator, dan tidak mencampuri keputusan yang akan diambil oleh para pihak; konsiliasi, yaitu menyelesaikan sengketanya  tidak  di  pengadilan,  tetapi  hampir  sama  seperti  pengadilan  yang  sesungguhnya,  yang disana  ada  pihak  yang  disebut  dengan  hakim  semu;  arbitrase,  yaitu  menyelesaikan  sengketanya dengan cara non litigasi, yang dibantu arbiter, biasanya dipilih para pihak sesuai dengan bidangnya.
Keputusan dari cara ini kekuatan hukumnya tidak berbeda yaitu seperti putusan majelis hakim sebuah  pengadilan,  dan  hasil  keputusan  ini  tidak  bisa  melakukan  banding  ataupun  upaya  hukum kasasi.  Upaya  hukum  melalui  jalur  Litigasi.  Upaya  hukum  melalui  litigasi  yaitu  gugatan  ke pengadilan  dan  ketentuannya  ada  pada  UUPK  Pasal  48,  penyelesaian  atas  perselisihan  konsumen menggunakan  jalur  pengadilan  merujuk  di  ketentuan  perihal  pengadilan  umum  yang  berlaku  dan memperhatikan  aturan  Pasal  45.  Pasal  45  berbunyi:“Tiap  konsumen  yang  merasa  merugi  bisa menggugat  pengusaha  tersebut  melalui  lembaga  yang  ditugaskan  menyelesaikan  sengketa  antara pelaku usaha dan konsumen ataupun melalui  peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh jalur pengadilan maupun diluar peradilan tergantung dari  yang  dipilih  sukarela  oleh  pihak-pihak  bersangkutan.  Penyelesaian  sengketa  diluar  dari
pengadilan seperti yang dimaksud oleh ayat (2), tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang. Bila sudah terpilih upaya dari penyelesaian sengketa konsumen di luar  dari  peradilan,  maka  gugatan  menggunakan  peradilan  hanya  bisa  dilakukan  jika  usaha menyelesaikan  sengketa  diluar  peradilan  diputuskan  tidak  berhasil  dari  pihak  terkait  dan  oleh  para pihak yang saling berselisih.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  transaksi  jual-beli online di facebook merupakan  ilustrasi  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  aturan  bisa  memberi perlindungan berupa kepastian, ketertiban,  keadilan,  kemanfaatan  khususnya  untuk konsumen akibat ditimbulkan  dari  pelaku  usaha  toko  online  ( e-commerce )  khususnya  di facebook . E- Commerce didasari oleh perjanjian jual-beli yang dilakukan online diantara pedagang serta konsumen. Pengaturan  mengenai  transaksi online sudah  menerima  pembaruan  di  peraturannya  di  UU  11  Tahun 2008  perihal  perubahan  UU  19  Tahun  2016  perihal  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Transaksi jual-beli E-commerce secara umum itu diatur UU 11 Tahun 2008 perihal perubahan UU 19 Th 2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-undang ITE, khususnya Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  ITE,  dan  UU  8  Th  1999  tentang  perlindungan  konsumen. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  akibat  kerugian  dalam  transaksi  jual  beli online di facebook dapat dikategorikan menjadi 2 perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum secara preventif serta perlindungan secara represif.

## 1. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, dikemukakan kesimpulan sebagai yaitu Kepada pemerintah, diharapkan pemerintah lebih gencar mensosialisasikan tentang transaksi online ( e-commerce ) di masyarakat agar masyarakat mengerti mekanisme dan permasalahan tentang transaksi elektronik serta pemerintah juga harus  terus  berkoordinasi  antara  lembaga  atau  instansi  yang  mempunyai  peran  besar  dalam pengeluaran regulasi-regulasi e-commerce seperti Kominfo, Kemendag, Kemenkeu, dan OJK sebagai pengambil kebijakan serta pembentukan regulasi-regulasi e-commerce . Dalam pembentukan regulasi- regulasi  tersebut  sebaiknya  pemerintah  melibatkan  beberapa  pihak  lagi  seperti  konsultan  ataupun asosiasi  pemerhati e-commerce di  setiap  pembahasannya.  Kepada  konsumen  atau  masyarakat,  agar tidak  takut  untuk  segera  melaporkan  semua  tindakan  yang  merugikan  di  internet  terkait  dengan transaksi online .  Diharapkan  pelaku  usaha  toko online dapat  lebih  bijak  dan  tertib  terhadap  hukum terutama  dalam  melakukan  kegiatan  di  dunia  maya  dan  dapat  mempertimbangkan  risiko  sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Jakarta.
Maulana,  S.  M.,  Susilo,  H., &  Riyadi.  (2015).  Implementasi  E-Commerce  Sebagai  Media  Penjualan Online. Jurnal Administrasi Bisnis , 29 (1), 1–9.
Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Acta Diurna , 6 (3), 1–14.
Ridho  Azlam  Ambo  Asse.  (2018).  Strategi  Pemasaran  Online  (Studi  Kasus  Facebook  Marketing Warunk Bakso Mas Cingkrank di Makassar). Jurnal Komunikasi , 7 (2), 219–231. Subekti. (1983). Hukum Perjanjian . PT.Intermasa: Jakarta.
Sugeng,  B.,  &  Sujayadi.  (2012). Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  dan  Contoh  Dokumen  Litigasi . Kencana: Jakarta.
Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jualbeli Online. Jurnal Lex Crimen , 2 (4), 102–112. Sunggono,  B.,  &  Harianto,  A.  (2010). Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung.  Mandar Maju.
Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Jakarta. Kencana.