## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1183-1190 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2378

## Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal

## Izzah Illiyyina, Arimurti Kriswibowo*
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur *Correspondence email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id
Abstrak. Implementasi  kebijakan  telah  berubah  seiring  dengan  pembelajaran  berorientasi  kebijakan  dengan  meningkatnya pengetahuan  tentang  parameter  masalah  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahan  kebijakan.  Pemerintah  menetapkan kebijakan  sertifikasi  halal  sebagai  langkah sistematis  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  halal  bagi produsen dan  konsumen. Kebijakan  sertifikasi  halal  sendiri  berubah dan  menuai pro dan kontra, terutama tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan bahan baku halal. Pelaku industri kecil dan menengah juga terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  respon  industri  kecil  menengah  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  sampel  sebanyak  400  pelaku  usaha  industri  kecil  dan  menengah  di  Provinsi Jawa Timur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal berperan signifikan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah,  namun  sebagian  besar  dari  400  sampel  tidak  mengetahui  bahwa  kebijakan  sertifikasi  halal  telah  berubah.  Hal  ini menjadi  evaluasi  tersendiri  bagi  pemerintah  agar  lebih  optimal  dalam  mensosialisasikan  perubahan  kebijakan  karena  adanya perubahan tersebut. Ini akan sangat berarti bagi masyarakat yang bersangkutan.
Kata kunci : Industri Kecil dan Menengah; Sertifikasi Halal; Respon
Abstract.  Policy  implementation  has  changed  along  with  policy-oriented  learning  with  increasing  knowledge  of  problem parameters and factors influencing policy changes. The government establishes a halal certification policy as a systematic step to provide halal safety  guarantees for  producers  and  consumers.  The halal certification policy itself changed and reaped the  pros and cons, especially on the obligation to have a halal certificate for business actors with halal raw materials. Small and medium scale industries actor’s are also directly affected by this policy. Therefore, this study aims to measure the response of small and medium  industries  in  East  Java  Province.  This  study  uses  a  descriptive  quantitative  method  with  a  sample  of  400  small  and medium-sized industrial business actors in East Java Province. The results of the study indicate that the halal certification policy plays a significant role for small and medium industry business actors, but the majority of the 400 samples do not know that the halal certification policy has changed. This is a separate evaluation for the government to be more optimal in socializing policy changes because of these changes. It will mean a great deal to the communities concerned.

## Keywords: Halal Certification; Response; Small and Medium Industries

## PENDAHULUAN
Industri halal kini telah menjadi trend tersendiri di masyarakat  dunia,  tidak  hanya  pada  masyarakat beragama Islam saja. Industri halal merupakan salah satu sektor  yang  mendukung  tegaknya  ekonomi  syariah. Industri  halal  menjadi  sektor  riil  perekonomian  di negara-negara  yang  saat  ini  sedang  berkembang  atau yang  sudah  maju.  Permintaan  dunia  terhadap  makanan halal  tidak  hanya  dari  umat  Islam  tetapi  juga  karena meningkatnya  preferensi  konsumen  non-muslim  untuk mengkonsumsi  produk  halal.  Ras  beragam  dan keyakinan  agama yang berbeda memilih  untuk membeli produk  dengan  label  halal,  memberikan  dorongan  besar untuk  industri  halal.  (Badi,  2019).  Kebijakan  sertifikasi halal  dimuat  dalam  regulasi  dan  mengalami  dinamika perubahan  serta  pembaharuan.  Dinamika  tersebut dimulai  sejak  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor:  280/Men.Kes/Per/XI/76  tentang Ketentuan  Peredaran  dan  Penandaan  pada  Makanan yang  Mengandung  Bahan  Berasal  dari  Babi  hingga Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Pada  awalnya,  MUI  diperkuat  dengan  penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA  519  Tahun  2001  diamanatkan  sebagai  lembaga sertifikasi halal serta untuk melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal.
Adanya  perubahan  kewenangan  dalam  Undang- Undang  No.33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal,  memberikan  kewenangan  baru  pada  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  untuk melakukan  tugas  dan  fungsi  yaitu  registrasi  halal, sertifikasi  halal,  verifikasi  halal,  melakukan  pembinaan serta  melakukan  pengawasan  kehalalan  produk,  dan melakukan  kerjasama  dengan  seluruh  stakeholder terkait,  serta  menetapkan  standar  kehalalan  produk. Perubahan  terbesar  dari  adanya  kebijakan  sertifikasi yang sebelumnya voluntary (sukarela) kemudian saat ini bersifat  mandatory  (kewajiban)  juga  telah  dicantumkan pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada pasal 67 pasal 1 yaitu “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  sebagaimana
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
dimaksud  dalam  Pasal  4  mulai  berlaku  5  (lima)  tahun terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan”  dan Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun  2019  pada  pasal  2 ayat  1  yaitu  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat
halal”.  Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun  2019  pada pasal  2  ayat  2  juga  menjelaskan  lebih  lanjut  yaitu “Produk  yang  berasal  dari  Bahan  yang  diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (Frastiawan et al., 2020).
Tabel 1. Perbedaan Sebelum UU JPH dan Setelah UU JPH. Sebelum UU JPH Setelah UU JPH Sertifikasi bersifat voluntary Sertifikasi bersifat mandatory
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  selaku  lembaga  utama  yang memiliki wewenang dalam proses sertifikasi halal
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  selaku lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi  dilaksanakan  oleh  lembaga  non-pemerintah  atau lembaga swadaya masyarakat Sertifikasi  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemerintah  di  bawah Kementerian Agama LPPOM  MUI  sebagai  lembaga  yang  melakukan  audit  atau pemeriksaan produk halal Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  sebagai  lembaga  yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikat berlaku 2 tahun Sertifikat berlaku 4 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi  baik  pidana  maupun  denda  bagi  pelaku  usaha  yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal
Auditor  halal  bisa  berasal  dari  latar  pendidikan  yang  kurang sesuai dengan bidang audit.
Auditor  harus  berasal  dari  latar  belakang  keilmuan  yang sesuai  yaitu  biologi,  farmasi,  pangan,  biokimia,  teknik industri, dan kimia Alur  sertifikasi  singkat:  Pelaku  Usaha  →  LPPOM  MUI  → MUI Alur  sertifikasi  lebih  panjang:  Pelaku  Usaha  →  BPJPH  → LPH → BPJPH → MUI Sumber: Faridah,(2019) Perubahan terbesar dari adanya kebijakan sertifikasi  yang  sebelumnya  voluntary  (sukarela) kemudian  saat  ini  bersifat  mandatory  (kewajiban)  juga telah  dicantumkan  pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 67 pasal 1 yaitu “Kewajiban bersertifikat  halal bagi Produk yang beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  mulai  berlaku  5 (lima)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan”  dan  Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun 2019  pada  pasal  2  ayat  1  yaitu  “Produk  yang  masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat  halal”.  Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun 2019  pada  pasal  2  ayat  2  juga  menjelaskan  lebih  lanjut yaitu “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal”. Adanya perubahan  kebijakan  sertifikasi  halal  ini,  menyebabkan timbulnya polemik yang beragam di tengah  masyarakat. Di  antaranya  adalah  kurangnya  kesiapan  usaha  kecil mikro  dan  menengah  dalam  menjalankan  kewajiban tersebut,  terganggunya  stabilitas  ekonomi  karena banyaknya  pelaku  usaha  yang  belum  melaksanakan kewajiban  tersebut,  serta  polemik  lainnya  yang mengarah  pada  belum  siapnya  peraturan  ini  untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha.
Implementasi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan  Peraturan  Pemerintah  No.  31  tahun  2019  juga menimbulkan  banyak  polemik  dikalangan  pelaku industri.  Tantangan  dan  peluang  dengan  adanya perubahan kebijakan sertifikasi halal ini disebabkan oleh kendala  bagi  pelaku  usaha  yang  akan  mengajukan sertifikasi  halal  karena  standar  biaya  yang  ditetapkan
oleh LPPOM MUI dengan kisaran 2,8 juta rupiah hingga 3,7  juta  rupiah  relatif  terlalu  mahal  untuk  usaha  kecil, menengah,  atau  yang  baru  dibentuk.  Tidak  hanya  itu setelah pengeluaran Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019,  yang  mana  sertifikasi  tidak  lagi  sepenuhnya dilakukan  oleh  MUI,  tetapi  melalui  BPJPH  (Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal) merubah proses sertifikasi  yang  dimungkinkan  jauh  lebih  panjang. Meskipun  beberapa  pihak  menolak  aspek  “wajib”  dari sertifikat halal produk yang dibawa oleh UU JPH, tetapi munculnya trend halal global telah membawa perubahan pada  sebuah  dunia  di  mana  produk  bersertifikat  halal bisa memberikan keunggulan komparatif yang signifikan terutama  ketika  pelaku  usaha  bersaing  (Muhamad, 2020).
Intiah  &  Kriswibowo  (2018)  mengatakan  bahwa Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara agar sebuah kebijaka dapat mencapai tujuannya di mana terdapat  dua  langkah  yang  dapat  dipilih  untuk  dapat melaksanakan  sebuah  kebijakan,  yaitu  yang  pertama langkah  langsung  melalui  program,  dan  yang  kedua melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan. Harirah  &  Rizaldi,  (2020)  berpendapat  bahwa  untuk menentukan  kesuksesan  sebuah  kebijakan  ditentukan oleh  respon  dari  masyarakat.  Perubahan  kebijakan  yang diharapkan  tidak  hanya  sebagai  hasil  dari  pertarungan kepentingan  antar  aktor,  tetapi  sebagai  pembelajaran berorientasi  kebijakan  ( policy  learning) yang  menjadi bagian  penting  dari  perubahan  kebijakan.  Muttaqin  & Harmawan  (2021)  mendefinisikan  policy  learning sebagai  perwujudan  dari  para  aktor  untuk  membuat kebijakan  berdasarkan  pengetahuan  tentang  kebijakan
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
dan  peristiwa  yang  terjadi  di  masa  lalu  dan  berdasarkan keahlian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Riset  Warto  &  Samsuri  (2020),  Indonesia berpeluang  besar  untuk  menjadi  pusat  industri  halal melalui  instrumen  sertifikasi  halal  yang  didukung  oleh UU JPH. Beberapa indikator telah terpenuhi yaitu bahwa Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  muslim  yang sangat besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total  penduduk  Indonesia.  Jumlah  tersebut  sangat potensial untuk dijadikan pusat industri halal. Selain itu, tingkat  konsumsi  masyarakat  indonesia  sangat  tinggi bahkan  tertingi  nomor  satu  di  dunia.  Maka  tidak  ada pasar  yang  paling  potensial  melebihi  Indonesia. Selanjutnya,  tinggal  bagaimana  masyarakat  Indonesia mengelolanya.  Namun,  riset  lainnya  telah  membuktikan mengenai  respon  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha pada  perubahan  kebijakan  sertifikasi  halal.  Penelitian Khoirul  Anwar  (2020),  pelaku  usaha  Rumah  Potong Ayam dengan skala menengah ke atas sudah mengetahui kewajiban  sertifikasi  halal  dan  tata  cara  pengurusannya. Sedangkan  pelaku  usaha  RPA  mikro  dan  kecil,  banyak yang  belum  mengetahui.  Pelaku  usaha  RPA  menengah dan  besar  telah  menganggap  penting  kewajiban sertifikasi  halal  sebagai  konsekuensi  dalam  menjaga kualitas/mutu produk yang halal dan dapat menimbulkan kepercayaan  pada  konsumen.  Namun  berbeda  dengan pelaku  usaha  RPA  mikro  dan  kecil  diakrenakan  adanya beban  berat  dengan  kewajiban  sertifikasi  halal  dan berharap  pemerintah  ikut  membantu  proses  sertifikasi halal secara gratis.
Berdasarkan  penelitian  Akim  et  al.,  (2018) menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM  makanan  dan  minuman  di  Jatinangor,  Jawa Barat  masih  tergolong  rendah.  Terlihat  pada  mayoritas produk  makanan  hasil  karya  UMKM  yang  belum  teruji kehalalannya  secara  resmi  dan  dapat  dibuktikan  secara valid.  Penelitian  tersebut  dilakukan  saat  pemerintah belum mengesahkan kebijakan Undang-Undang Jaminan Produk  Halal,  sehingga  dalam  penelitian  ini,  akan diketahui  bagaimana  pelaku  usaha  khususnya  IKM merespon  kebijakan  sertifikasi  halal  saat  ini  dengan lokus  penelitian  di  Provinsi  Jawa  Timur  untuk membandingkan  kebijakan  saat  ini  dengan  kebijakan sebelumnya.  Untuk  menunjukkan  hasil  respon  dari industri kecil menengah di Provinsi Jawa Timur, Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengukurnya  melalui  model pengukuran  respon  menurut  Steven  M.  Chaffe  yang terdiri  dari  kognitif,  afektif,  dan  konatif.  Indikator menurut  Steven  M.  Chaffe  tersebut  akan  menunjukkan wujud  respon  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam  penelitian  ini  terdapat  satu  variabel  yang digunakan yakni respon Industri Kecil Menengah (IKM) di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  kebijakan  sertifikasi  halal. Variabel  tersebut  diukur  melalui  tiga  indikator  respon yang  dikemukakan  Steven  M.Chaffee  yaitu  respon kognitif, afektif, dan konatif.
Tabel 2. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel No. Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional Variabel 1 Stimulus-respon  memiliki  arti  sebagai berikut:  Stimuli  dapat  diartikan  sebagai penangkapan  objek  lingkungan  melalui alat  indera  yang  kemudian  diubah menjadi  pola  tertentu  yang  memiliki sensasi  dan  memiliki  sifat  gambaran, pendengaran,  hingga  rasa.  Sedangkan respon dapat diartikan sebagai reaksi atau efek  yang  timbul  terhadap  stimulus tertentu.  Jadi,  stimulus  yang  di-terima oleh  individu  atau  se-seorang  akan menimbulkan  suatu  reaksi  yaitu  respon dalam hal ini bisa berupa perubahan cara pandang,  sikap,  tingkah  laku  individu terhadap sesuatu.
Kognitif ( cognitive)
1. IKM  mengetahui  alasan  adanya  perubahan  kebijakan Sertifikasi Halal
2. IKM  memahami  substansi  perubahan  kebijakan Sertifikasi Halal
3. IKM memahami perbedaan akan perubahan kebijakan Sertifikasi Halal saat ini dengan sebelumnya
4. IKM  memahami  alur  pada  perubahan  kebijakan Sertifikasi Halal
2 Afektif ( affective )
1. Penerimaan IKM pada perubahan kebijakan Sertifikasi Halal
2. Perubahan  kebijakan  Sertifikasi  Halal  menjawab kebutuhan IKM
3. Kebijakan Sertifikasi Halal dinilai efektif oleh IKM
4. Kebijakan Sertifikasi Halal dinilai efisien oleh IKM
5. Perubahan  kebijakan  Sertifikasi  Halal  sesuai  dengan harapan IKM 3 Konatif ( conative ) 1. Perilaku  nyata  IKM  pada  perubahan  kebijakan Sertifikasi Halal
2. Keterlibatan atau partisipasi IKM dalam implementasi perubahan kebijakan sertifikasi halal.
3. IKM adaptif pada perubahan kebijakan sertifikasi halal
Sumber: olahan peneliti
Instrumen  penelitian  atau  alat  pengumpul  data adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data
atau  mengukur  variabel  dalam  suatu  penelitian. Instrumen memegang peranan penting dalam
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
menentukan  kualitas  suatu  penelitian  karena  validitas atau  kesahihan  data  yang  diperoleh  dalam  suatu penelitian  sangat  ditentukan  berdasarkan  kualitas instrumen  yang  digunakan  di  samping  prosedur
pengumpulan  data  yang  dilakukan.  (Djaali,  2020). Pada penelitian  ini,  jenis  instrumen  yang  digunakan  adalah kuesioner dengan bentuk daftar pernyataan skala sikap.
Tabel 3. Instrumen Penelitian Variabel Indikator Instrumen Respon  Industri  Kecil Menengah diukur melalui 3 (tiga) indikator Respon Kognitif ( cognitive) 1. Mengetahui alasan adanya perubahan kebijakan
2. Memahami substansi perubahan kebijakan
3. Memahami  perbedaan  akan  perubahan  kebijakan  saat  ini  dengan sebelumnya.
4. Memahami alur pada perubahan kebijakan Afektif ( affective ) 1. Adanya penerimaan terhadap perubahan kebijakan
2. Perubahan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat sasaran
3. Perubahan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat sasaran
4. Kebijakan dinilai efektif
5. Kebijakan dinilai efisien Konatif ( conative ) 1. Perilaku nyata pada perubahan kebijakan 2. Keterlibatan atau partisipasi dalam implementasi perubahan kebijakan 3. Adaptif pada perubahan kebijakan Sumber: olahan peneliti
Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi  Jawa  Timur.  Peneliti  memilih  Provinsi  Jawa Timur  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Provinsi  Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah memiliki  KIH  (Kawasan  Industri  Halal)  dan  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Perindustrian.  Teknik sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling  adalah  teknik  yang  tidak  memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  bahwa  sampel adalah  sebagian  anggota  yang  diambil  dari  populasi, sampel  juga  merupakan  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Herrhyanto & Gantini,  2015).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah jumlah  industri  kecil  dan  industri  menengah  di  Provinsi Jawa  Timur  sebanyak  820.005  unit  usaha.  Jenis  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  sampling  kuota. Sampel  kuota  dalam  penelitian  ini  adalah  beberapa  atau sebagian  pelaku  usaha  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)
di Jawa Timur yang akan dihitung pada poin berikutnya dan  akan  dianalisis  melalui  dimensi  respon  menurut Steven M. Chaffe. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  rumus  Slovin,  berikut perhitungannya:
n =
keterangan:  n  =  Ukuran  sampel/jumlah  responden;  N  = Ukuran  populasi;  E  =Presentase  kelonggaran  ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan margin  of error sebesar  5%.  kesalahan  pengambilan  sampel  yang masih  bisa  ditolerir,  dalam  penelitian  ini,\  peneliti menggunakan margin of error sebesar 5%.
Berdasarkan  Rumus  Slovin,  maka  besarnya penarikan jumlah adalah sebagai berikut:
n = = =
= 399,804974 dibulatkan menjadi 400
Karakteristik  responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  yakni  berdasarkan jumlah karyawan dan jenis usaha dengan rincian sebagai berikut:
1. Berdasarkan Jumlah
Karyawan. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia Nomor  64/M-IND/PER/7/2016  tentang  besaran jumlah  tenaga  kerja  dan  nilai  investasi  untuk klasifikasi  usaha  industri,  industri  kecil  adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki  nilai  investasi  kurang  dari  1  miliar  rupiah, tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha.
Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah  adalah  industri  yang  memiliki  karyawan maksimal  19  orang  dan  nilai  investasi  minimal  1 miliar  rupiah  atau  memiliki  karyawan  minimal  20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah. 2. Berdasarkan  Jenis  Usaha.  Karakteristik  responden selanjutnya  dilihat  berdasarkan  jenis  usaha  sebagai berikut: 1) Makanan, 2) Minuman, 3) Kosmetik, dan 4) Farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kuantitatif  dengan  pemaparan  melalui  angka.  Jenis  data
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti dengan  cara  langsung  berinteraksi  dengan  objek penelitian.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan kuesioner  untuk  memperoleh  data.  Kuesioner  memiliki arti  luas  yaitu  bentuk  pernyataan,  skala  sikap,  skala bertingkat,  dan  skala  penilaian.  Sedangkan  secara sempit,  kuesioner  hanya  berbentuk  daftar  pernyataan saja,  yang  dimaksudkan  untuk  mengukur  variabel faktual (Djaali, 2020) Pengumpulan data pada penelitian ini  dilakukan  pada  tanggal  1  Februari  2022  sampai dengan 1 April 2022.
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  skala  pengukuran  Likert.  Dengan skala  Likert,  variabel  yang  akan  diukur  diuraikan menjadi  indikator  variabel.  Indikator  tersebut  dijadikan sebagai  titik  tolak  untuk  menyusun  poin-poin  instrumen berupa  pernyataan  atau  pernyataan.  Jawaban  setiap instrumen  yang  menggunakan  skala  Likert  mempunyai gradasi  atau  berperingkat  dari  sangat  positif  hingga sangat  negatif  dan  dari  1  sampai  dengan  4,  dimana responden  dimohon  untuk  memberikan  4  pilihan jawaban diantaranya sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju  (TS),  dan  sangat  tidak  setuju  (STS)  (Anggara, 2015). Agar instrumen penelitian cukup dapat dipercaya, maka  dilakukan  uji  reliabilitas.  Penggunaan  teknik  uji reabilitas  dengan  rumus  alpha  pada  penelitian  ini alasannya yaitu data yang diambil melalui angket/kuesioner adalah data mengenai indikator respon oleh  Steven  M.  Chaffe,  dimana  indikator  yang  terdapat pada  kuesioner  yang  akan  dijadikan  sebagai  instrumen dalam  penelitian  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan yang  lain. Adapun  rumus  yang digunakan adalah rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:
Keterangan: r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan; k = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal
Σσ 𝑏 ² = jumlah varians butir; σ² 𝑡 = varians total
Alpha  Cronbach  ini  digunakan  untuk  mencari reliabilitas  instrumen  yang  skornya  bukan  0  dan  1, misalnya  kuesioner  atau  soal  bentuk  uraian.  Untuk ketentuan  pengujian  reliabilitas  dengan  metode  Alpha Cronbach  adalah  dengan  membandingkan  koefisien alpha  (α)  dengan  0,06.  Jika  koefisien  alpha  (r  hitung)  > 0,06 maka item tersebut reliabel.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 0,947 12  Reliabel Sumber: data olahan
Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini, didapatkan  nilai  Alpha  Cronbach  sebesar  0,947  >  0,60, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  instrumen dalam  penelitian  ini  reliabel/konsisten.  Selain  uji reliabilitas, agar dapat membuktikan keabsahan instrumen  penelitian  maka  dilakukan  sebuah  uji validitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.  Untuk  memperoleh  perangkat  instrumen tersebut diuji cobakan terlebih dahulu dengan responden. Sedangkan analisis butirnya, dapat menggunakan rumus korelasi  product  moment  dengan  angka  kasar  dari  Karl Pearson  seperti dibawah  ini  (Arikunto, 2010). Berkaitan dengan hal itu, pada penelitian ini diambil 30 responden untuk uji coba dengan hasil sebagai berikut:
rxy =
Keterangan: rxy = koefisien korelasi skor butir dan skor total; N = jumlah subyek/responden; x = skor butir; y = skor total; ΣXY = jumlah instrumen X dikalikan jumlah instrumen  Y;  ΣX2  =  jumlah  kuadrat  kriteria  X;  ΣY2  = jumlah kuadrat kriteria Y.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
Variabel Indikator Item Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan Respon Kognitif Pernyataan 1 0,711 0,361 Valid Pernyataan 2 0,730 0,361 Valid Pernyataan 3 0,673 0,361 Valid Pernyataan 4 0,818 0,361 Valid Afektif Pernyataan 5 0,817 0,361 Valid Pernyataan 6 0,741 0,361 Valid Pernyataan 7 0,788 0,361 Valid Pernyataan 8 0,806 0,361 Valid Pernyataan 9 0,840 0,361 Valid Konatif Pernyataan 10 0,856 0,361 Valid Pernyataan 11 0,782 0,361 Valid Pernyataan 12 0,746 0,361 Valid Sumber: data olahan
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
Hasil  uji  validitas  pada  penelitian  ini,  diketahui bahwa  r  tabel  =  0,361  didasarkan  pada  distribusi  nilai tabel  dengan  signifikansi  5%  dan  N  (jumlah  responden) sebanyak 30 orang. Dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel,  dan  didapatkan  r  hitung  pada  semua  item
pernyataan > r tabel (0,361), sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini adalah valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 6. Hasil Olah Data Kategori Respon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tinggi 5 1.3 1.3 1.3 Sedang 298 74.5 74.5 100.0 Rendah 97 24.3 24.3 25.5 Total 400 100.0 100.0 Sumber: data olahan
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  respon  400  IKM  di Provinsi  Jawa  Timur  menunjukkan  74.5%  merespon sedang pada kebijakan sertifikasi halal, 24.3% merespon rendah  pada  kebijakan  sertifikasi  halal,  dan  sebanyak 1.3%  menunjukkan  respon  yang  tinggi.  Berdasarkan angka  rendah  pada  respon  yang  tinggi  yakni  sebanyak 1.3%  menunjukkan  bahwa  masyarakat  khususnya  IKM kurang  partisipasi  dalam  kebijakan  sertifikasi  halal. Namun,  disisi  lain  masyarakat  khususnya  IKM merespon sedang pada kebijakan sertifikasi halal karena mereka  tidak  memiliki  alasan  lain  untuk  menolak
kebijakan  ini,  mereka  menganggap  bahwa  kebijakan  ini akan  membawa  nilai  tambahan  bagi  produk  yang dimiliki  pelaku  usaha  IKM.  Nilai  rendah  sebanyak 24.3%  juga  perlu  perhatian  lebih,  karena  dapat  menjadi alasan  pagi  pemerintah  dan  pihak  lainnya  untuk  terus mengupayakan  kebijakan  sertifikasi  halal  ini  adalah kebijakan terbaik untuk masyarakat khususnya IKM dan pelaku usaha lainnya. Berikut deskripsi mengenai respon dari  400  IKM  yang  dijelaskan  lebih  lanjut  berdasarkan setiap indikator:
Tabel 7. Indikator Kognitif
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Sangat Mengetahui 102 25.5 25.5 28.7 Cukup Mengetahui 285 71.3 71.3 100.0 Kurang Mengetahui 13 3.3 3.3 3.3 Total 400 100.0 100.0 Sumber: data olahan
Pada  indikator  kognitif,  respon  kognitif  berkaitan dengan transmisi pengetahuan. Berdasarkan tabel diatas, dapat  diketahui  bahwa  skor  tertinggi  sebesar  71.3% mencapai  kategori  cukup  mengetahui.  Pada  kategori kedua  yaitu  sangat  mengetahui  dengan  presentase sebesar  25.5%,  dan  kurang  mengetahui  dengan
presentase  sebesar  3.3%.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa pengetahuan IKM pada kebijakan sertifikasi halal masih dominan  dengan  skala  “cukup”  saja,  artinya  perlu menjadi  perhatian  lebih  apakah  kebijakan  ini  belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus bagi IKM.
Tabel 8. Indikator Afektif Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Sangat Setuju 50 12.5 12.5 14.8 Setuju 146 36.5 36.5 51.2 Tidak Setuju 195 48.8 48.8 100.0 Sangat Tidak Setuju 9 2.3 2.3 2.3 Total 400 100.0 100.0 Sumber: data olahan
Pada  indikator  afektif,  terdapat  kaitan  dengan emosi, sikap, atau nilai. Berdasarkan hasil olah data pada tabel  diatas,  nilai  tertinggi  terdapat  pada  kategori  setuju dengan  presentase  sebesar  48.8%,  yang  memiliki  arti bahwa  IKM  setuju  dan  menerima  adanya  kebijakan sertifikasi  halal  dan  12.5%  kategori  sangat  setuju  yang memiliki  arti  bahwa  IKM  memiliki  sikap  sangat
menyetujui  pada  kebijakan  sertifikasi  halal.  Pada kategori selanjutnya yaitu tidak setuju dengan presentase 36.5%  yang  artinya  bahwa  terdapat  sikap  penolakan pada  kebijakan  sertifikasi  halal  ditambah  dengan kategori  sangat  tidak  setuju  sebesar  2.3%  semakin menambah  adanya  sikap  penolakan  pada  kebijakan sertifikasi halal.
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
Tabel 9. Indikator Konatif
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Pro aktif 27 6.8 6.8 6.8 Aktif 326 81.5 81.5 100.0 Pasif 47 11.8 11.8 18.5 Total 400 100.0 100.0 Sumber: data olahan
Indikator  konatif  merujuk  pada  perilaku  nyata yang  dapat  diamati.  Berdasarkan  tabel  diatas,  terdapat nilai tertinggi yaitu kategori aktif sebesar 81.5%, artinya 326  IKM  menerapkan  kebijakan  sertifikasi  halal  dan mengikuti  perubahan  sertifikasi  halal,  sedangkan  27 IKM  atau  sebesar  6.8%  tidak  menerapkan  kebijakan sertifikasi  halal  dan  47  IKM  atau  sebesar  11.8% menerapkan  kebijakan  sertifikasi  halal  dan  berpengaruh pada  lingkungan  sekitar  untuk  menerapkan  sertifikasi halal. Hasil analisis respon IKM di Provinsi Jawa Timur pada  kebijakan  sertifikasi  halal  dikaitkan  dengan penjelasan  Steven  M.Chaffee  bahwa  respon  dibedakan menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  kognitif,  afektif,  dan konatif.  Pada  indikator  kognitif,  IKM  dominan  memilih cukup  mengetahui  mengenai  kebijakan  sertifikasi  halal. Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  kewajiban  memiliki sertifikasi halal sehingga IKM juga mau tidak mau harus memahami dan mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal. Pada kategori sangat mengetahui hanya mendapatkan skor 25.5% atau hanya 102 responden dari total  400  responden  saja,  hal  tersebut  membuktikan bahwa  tidak  sepenuhnya  masyarakat  paham  akan kebijakan yang telah di implementasikan. Indikator yang kedua  yaitu  indikator  afektif  menunjukkan  bahwa terdapat  pro  dan  kontra  pada  kebijakan  sertifikasi  halal karena sebesar 48.8%, IKM setuju dan menerima adanya kebijakan  sertifikasi  halal  sedangkan  sebanyak  36.5% menunjukkan sikap penolakan pada kebijakan sertifikasi halal.
Pada  indikator  terakhir,  yakni  indikator  konatif atau  indikator  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  sikap ini, menunjukkan hanya sebesar 6.8% atau 27 responden saja  dari  total  400  responden  yang  bersikap  pro  aktif pada kebijakan sertifikasi halal, artinya bahwa partisipasi masyarakat  khususnya  IKM  masih  kurang  pada kebijakan  sertifikasi  halal.  Disisi  lain,  angka  tertinggi pada  indikator  konatif  berada  pada  kategori  aktif  yakni sebesar  81.5%  atau  sebanyak  326  responden  yang memilih,  artinya  responden  tersebut  menerima  dan melakukan  kebijakan  sertifikasi  halal  sesuai  dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan partisipasi yang lebih jauh lagi mengenai kebijakan sertifikasi halal. Pada kategori pasif terdapat 47 responden atau 11.8% artinya masih  terdapat  masyarakat  yang  belum  menerapkan sertifikasi  halal  dan  hal  tersebut  tentunya  tidak  sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pasal 2 ayat  1  yaitu  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan
diperdagangkan di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal”.
..

## SIMPULAN
Hasil  survei  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa respon IKM pada indikator kognitif (pengetahuan) adalah IKM cukup baik dalam mengetahui isi kebijakan sertifikasi halal saat ini, namun hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  kebijakan  wajib  halal yang  menyebabkan  mereka  mau  tidak  mau  harus mengetahui dan menaruh perhatian lebih pada kebijakan sertifikasi  halal.  Sebanyak  102  responden  lain  telah memiliki  pengetahuan  yang  tinggi  artinya  bahwa kebijakan sertifikasi halal ini telah tersampaikan dengan baik  kepada  masyarakat.  Namun,  dalam  pelaksanaan kebijakan  sertifikasi  halal,  masih  ditemukan  pro  kontra masyarakat pada kebijakan sertifikasi halal. Hal ini dapat menjadi  evaluasi  tersendiri  bagi  pemerintah,  terlebih masih  sedikit  IKM  yang  pro  aktif  pada  kebijakan  ini, karena  maskipun  sebuah  kebijakan  telah  tersampaikan dengan  baik  namun  pada  pelaksanaannya  masih  kurang partisipasi  masyarakat  maka  kebijakan  tidak  dapat dijalankan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim,  A.,  Konety,  N.,  Purnama,  C.,  &  Adilla,  M.  H. 2018.  Pemahaman  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Jatinangor  Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk
Makanan. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(1), 31–49.
https://doi.org/10.24198/ kumawula.v1i1.19258
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. CV Pustaka Setia.
Anwar,  Moch.  K.  2020.  Respon  Pelaku  Usaha  Rumah Potong  Ayam  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi Halal. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  3(1),  27– 39. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7112
Arikunto.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Badi, A. S. 2019. Halal Industry Influence On State Gdp -  Oic  Countries  In  The  Asian  Region  In  2013  - 2016. Airlangga  International  Journal  of  Islamic Economics and Finance , 1(1), 37–53.
Djaali.  2020. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Bumi Aksara.
Izzah  Illiyyina  dan  Arimurti  Kriswibowo,  Respon  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  di  Provinsi  Jawa  Timur  Pada  Kebijakan Sertifikasi Halal
Faridah,  H.  D.  2019.  Halal  certification  in  Indonesia; history, development, and implementation.
Journal of Halal Product and Research , 2(2), 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78 Frastiawan, D., Sup, A., Syams, A., Fahmi, R., Hilal, F. N.,  &  Firdaus,  M.  I.  2020.  Dinamika  Regulasi Sertifikasi  Halal  di  Indonesia. JESI  (Jurnal Ekonomi  Syariah  Indonesia) ,  10(1),  37–45. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/articl e/view/1332 Herrhyanto,  N.,  &  Gantini,  T.  2015. Analisis  Data Kuantitatif  dengan  Statistika  Deskriptif .  Yrama
Widya.
Intiah,  &  Kriswibowo,  A.  2018.  Kinerja  Implementasi
Penuntasan Buta Aksara
di Kecamatan
Karangjambu  Kabupaten  Purbalingga. Jurnal Dinamika  Governance  FISIP  UPN  “Veteran” Jatim , 8(2), 165–175.
MS  Harirah,  Z.,  &  Rizaldi,  A.  2020.  Merespon  Nalar Kebijakan  Negara  dalam  Menangani  Pandemi Covid  19  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan
Kebijakan Publik Indonesia , 7(1), 36–53. https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370 Muhamad, M. 2020. Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan  Mandatory  Sertifikasi  Halal  (Studi Implementasi UU No . 33 Th . 2014). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI , 2(1), 1–26. Muttaqin,  M.  Z.,  &  Harmawan,  B.  N.  2021. West  Nusa Tenggara Tourism Policy Learning Responding to the  Covid-19  Pandemic. Jurnal  Kepariwisataan: Destinasi,  Hospitalitas  dan  Perjalanan, 5(2),  83– 95. https://doi.org/10.34013/jk.v5i2.562 Warto,  W.,  &  Samsuri,  S.  2020.  Sertifikasi  Halal  dan Implikasinya  Bagi  Bisnis  Produk  Halal  di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 2(1), 98.
https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.