Transfer of Ownership Rights to Land Due to Inheritance Based on Customary Law in Semidang Alas Maras Subdistrict in terms of Civil
Inheritance
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Kewarisan Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Semidang Alas Maras Ditinjau dari Waris Perdata
Widya Timur 1 ) ; Dwi Putra Jaya 2) ; Zahdi Ramadhan 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Maret 2021] Revised [30 Maret 2021] Accepted [10 April 2021

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Kewarisan Berdasarkan  Hukum  Adat  di  Kecamatan  Semidang  Alas  Maras  Ditinjau  dari  Waris  Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang- undangan  yang  bersifat  normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai  perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti;  aspek ekonomi, sosial dan budaya. 2. Pengalihan hak atas tanah mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima  pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut.  Kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  warisan  disebabkan  masyarakat  enggan  untuk mensertifikatkan  tanahnya  karena  anggapan  masyarakat  pelayanan  yang  diberikan  kantor pertanahan begitu sulit dan memakan waktu lama serta biaya yang relatif mahal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  transfer  of  ownership  rights  to  land  due  to inheritance based on customary law in Semidang Alas Maras District in terms of Civil Inheritance. This study uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior  of  people  who  are  symptomatic  in  their  lives,  always  interact  and  relate  to  social aspects, such as; economic, social and cultural aspects. 2. Transfer of land rights regarding the skills  and  authority  to  act  from  those  who  will  transfer  and  receive  the  transfer  of  land  rights. Constraints  that  occur  in  the  implementation  of  the  transfer  of  ownership  rights  to  land  due  to inheritance are caused by the community's reluctance to certify their land because the community assumes that the services provided by the land office are very difficult and take a long time and are relatively expensive for people with low economic groups.
KEYWORDS
Transfer of Ownership Rights to Land, Inheritance, Customary Law
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Tanah  adalah  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berupa  sumber  daya  alam  yang  sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupanya seperti misalnya untuk  bercocok  tanam  atau  untuk  mencukupi  kebutuhan  tempat  tinggal/perumahan,  maupun  untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan perasarana lainnya.
Sistem  hukum  waris    yang  berlaku  di    Indonesia  ada  3  (tiga)  yaitu,  sistem  Hukum  waris  Islam, sistem  hukum  waris  Adat  dan  sistem  hukum  waris  Perdata.  Ketiga  sistem  hukum  tersebut  mempunyai perbedaan  yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem  kekeluargaan,  pengertian  kewarisan,  harta  peninggalan  ahli  waris,  bagian  ahli  waris,  lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. sedangkan hukum waris adat menurut Betrand Ter Haar hukum waris  adat  adalah  proses  penerusan  dan  peralihan  kekayaan  materiil  dan  immateriil  dari  turunan  ke turunan.
Hukum  waris  suatu  golongan  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan  dari masyarakat  itu  sendiri,  setiap  kekerabatan  atau  kekeluargaan  memiliki  sistem  hukum  waris  sendiri- sendiri.  Menurut  wirjono  Prodjodikoro,  bahwa  diantara  orang-orang  Indonesia  asli  ditemukan  3  (tiga) macam  golongan  kekeluargaan  atau    kekerabatan,    yaitu    Golongan    kekeluargaan    yang    bersifat kebapakan  (Patriachaat,  Vaderrechtlijk)  atau  disebut  juga  patrilineal,  golongan  kekeluargaan  yang bersifat keibuan (Matriaachaat, Moderrechtelijk) atau disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (Parental Ouderrechtlijk).
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  dari  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris    sangat    erat    kaitannya    dengan
ruang  lingkup    kehidupan    manusia,    sebab  setiap  manusia  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang dinamakan  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul,  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum kematian  seseorang,  diantaranya  ialah  masalah  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia.    Penyelesaian    hak-hak  kewajiban-kewajiban sebagai    akibat   meninggalnya seseor ang, di atur oleh hukum waris. Dalam pengertian hukum “waris” sampai  saat  ini  baik  para  ahli  hukum  Indonesia  maupun  dalam  hukum  kepustakaan  ilimu  hukum Indonesia,  belum  terdapat  keseragaman  pengertian,  sehingga  istilah  untuk  hukum  waris  beraneka ragam.  Mis alnya  saja.  Wirjono  Prodjodokoro,  mengunakan  istilah  “hukum  warisan”.  Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.
Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyata kan “Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  6.”  Hak  milik  turun-temurun  artinya  dapat  diwarisi  oleh  ahli  waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, hak guna bangunan dan hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjuti oleh  ahli  warisnya setelah ia meninggal  dunia. Tanah  yang  menjadi  obyek  hak  milik  (hubungan  hukumnya)  itu  pun  tetap,  artinya  tanah  yang  dipunyai dengan hak milik tidak berganti- ganti (tetap sama).
Mengenai  masyarakat  hukum  adat,  secara  teoritis  pembentukanya  disebabkan  karena  adanya faktor  ikatan  yang  mengikat  masing-masing  anggota  masyarakat  huum  adat.  Faktor  ikatan yangmembentuk hukum adat secara teoritis adalah :
1.   Faktor Genologis (keturunan)
2.   Faktor Teritorial (wilayah)
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik  atas  tanah  karena  perbuatan  hukum  dapat  terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah  dengan sengaja  mengalihkan  hak  yang  dipegangnya  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  peralihan  hak  milik  atas tanah  karena  peristiwa  hukum,  terjadi  apabila  pemegang  hak  milik  atas  tanah  meninggal  dunia,  maka dengan  sendirinya  atau  tanpa  adanya  suatu  perbuatan  hukum  disengaja  dari  pemegang  hak,  hak  milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara:
1.  Jual beli
2.  Tukar menukar
3.  Hibah
4.  Warisan
Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan  yang  kemudian disusun bercorak Adat.  Berdasarkan  definisi  hukum  waris  adat  tersebut  di  atas,  termuat  unsur-  unsur  dalam  waris  adat yaitu:
1.  Proses  pengoperan  atau  penerusan  warisan.,  pewarisan  dalam  hukum  adat  tidak  selalu  aktual dengan adanya kematian. Mengenai pengoperan atau penerusan harta materiil dan immateriil itu dari generasi  ke  generasi  berikutnya.  Jadi  pewarisan  ini  bukan  merupakan  pewarisan  individual.  Dalam hukum  adat  pewarisan  itu  dapat  berlangsung  meskipun  tidak  ada  yang  meninggal  dunia.  Jadi pewarisan dapat dilakukan antar orang yang masih hidup.
2.  Harta  benda  materiil  dan  immateriil,  tiap  kesatuan  keluarga  selalu  ada  benda-benda  materiil  yang dimiliki oleh keluarga itu, yang disebut dengan kekayaan. Kekayaan yang biasa disebut dengan harta keluarga dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain: harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh sendiri sebelum perkawinan, harta suami isteri yang diperoleh bersama- sama  semasa  perkawinan,  dan  harta  yang  ketika  menikah  diberikan  kepada  pengantin  (suami  isteri tersebut).
3.  Satu  generasi  ke  generasi  berikutnya,  yang  menjadi  ahli  waris  dalam  hukum  adat  adalah  angkatan (generasi) yang lebih muda. Generasi di sini adalah keturunan orang yang meninggalkan warisan atau pewaris.  Dalam  hukum  adat  keturunan  ini  merupakan  ahli  waris  yang  terpenting  karena  pada kenyataannya  mereka  merupakan  satu-satunya  ahli  waris.  Sanak  saudara  menjadi  ahli  waris  jika orang yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan.
Kebanyakan  masyarakat  di  desa  kurang  memiliki  kesadaran  untuk  memperhatikan  status kepemilikan  tanah  mereka.  Mereka  masih  beranggapan  jika  harta  benda  yang  dahulu  adalah  milik
keluarga  mereka  akan  selamanya  menjadi  milik  mereka  dan  keturunan-keturunan  mereka,  tanpa menghiraukan hukum yang berlaku. Jadi sering kita temui bahwa suatu keluarga hidup di atas tanah dan bangunan  yang  masih  tercatat  atas  nama  kakek  dan  buyut  mereka  yang  telah  lama  meninggal  dunia. Masyarakat masih  beranggapan  bahwa  orang  yang  memiliki  tanah  dan  bangunan  adalah  pemilik  tanah meskipun sertipikat hak atas tanahnya bukan atas nama orang yang menempati tanah melainkan masih atas namanya orang yang sudah meninggal dunia.

## LANDASAN TEORI

## Teori Receptie
Sejarah  Indonesia  telah  membuktikan  pergeseran  dan  perubahan  format  acara,  scope  dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi  model  awal  hubungan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  kemudian  bergeser  menjadi  penguatan  dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat.
Kalau pada masa awal terjadi persaingan,  disamping  proses akulturatif, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah  menjadi  persaingan  antara  kepentingan  masyarakat untuk  tetap  tunduk  pada  otoritas  teks fikih klasik  yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan  ini menjadi  parameter  ekspresi  baru  yang  cukup  sensitif  antara  state  dan  society.  Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.
Pergeseran semacam tersebut di atas, dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, adalah teori receptive dan teori reception in complexu, teori yang mengindikasikan perdebatan  otoritas  penerapan  hukum  Islam.  Teori  receptie  ini  diprakarsai  oleh  Van  Vollenhoven    dan Snouck  Hurgronje.  Teori    receptie  ini  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  dapat  diberlakukan  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  hukum  adat.    Dengan  demikian  menurut    pandangan  teori  ini,  untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.

## Teori receptio in complexu
Teori receptio in complexu ini dikemukakan oleh Mr. W.C. van den Berg, Guru Besar di Delf dan Penasihat  bahasa-bahasa  Timur  dan  Hukum  Islam  pada  Pemerintah  kolonial  Belanda.  Inti  dari  teori  ini adalah  sebagai  berikut:  “Selama  bukan  sebaliknya  dapat  dibuktikan,  menurut  ajaran  ini  hukum  pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu denga n setia”. Tegasnya  menurut  teori  ini,  kalau  suatu  masyarakat  itu  memeluk  suatu  agama  tertentu,  maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang  menyimpang  dari  hukum  agama  yang  dipeluknya,  maka  hal  ini  dianggap  sebagai suatu“perkecualian/penyimpangan”  dari  hukum  agama  yang  telah  “in  complexu  gerecipieerd”  (diterima secara keseluruhan) itu.
Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakannya itu, maka van den Berg menggambarkan hukum Adat itu sebagai hukum yang terdiri hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.
Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan dibeberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.  Makna  hubungan  (hukum)  adat  dengan  hukum  Islam  (sy ara’)  erat  sekali,  saling  topang- menopang,  karena  sesungguhnya  yang  dinamakan  adat  yang  benar-benar  adat  adalah  syara  (hukum Islam)  itu  sendiri.  Dalam  hubungan  ini  perlu  dijelaskan  bahwa  adat  dalam  ungkapan  ini  adalah  cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat. Terlihat pada pulau jawa hubungan adat dan Islam  sangat  erat.  Ini  mungkin  disebabkan  karena  prinsip  rukun  dan  sinkritisme  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama didaerah pedesaan.

## Pengertian Hak Milik
Ketentuan  Pa sal  20  ayat  (1)  UUPA  menyebutkan  bahwa  “Hak  milik  adalah  hak  turun-temurun, terkuat, dan terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Pada paragraf  sebelumnya  tertulis  bahwa  hak  milik  adalah  hak  turun-temurun  yang  maksudnya  adalah  hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya disebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, maksud dari kata-kata tersebut tersebut mununjukkan bahwa diantara
hak-hak  atas  tanah,  hak  milik  adalah  hak  yang  paling  kuat  dan  paling  penuh  dan  bukan  berarti  hak tersebut  bersifat  mutlak,  tidak  terbatas  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Hak  milik  sebagai  hak  yang terkuat  dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  lainnya  berarti  hak  milik  tidak  mudah  dihapus  dan  lebih mudah dipertahankan terdap gangguan dari pihak lain.

## Peralihan Hak Atas Tanah
Peralihan  hak  atas  tanah  adalah  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan dengan  sengaja  supaya  hak  tersebut  terlepas  dari  pemegangnya  semula  dan  menjadi  hak  pihak  lain. Dengan  dialihkannya  suatu  hak  menunjukkan  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  dengan  sengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud agar hak atas  tanahnya menjadi milik pihak lainnya demikian sebaliknya  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut dengan  sengaja  dilakukan  dengan maksud  agar  hak  milik atas tanah seseorang menjadi milik kepada orang lain, sehingga pemindahan hak tersebut diketahui atau diinginkan oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No.24/1997 ditegaskan bahwa Peralihan hak atas tanah dan Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  melalui  jualbeli,  tukar-menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan  untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum  dengan  lembaga  non  doktrin  yang  bersifat  empiris  dalam  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat  empiris.  Pendekatan  penelitian  akan  dilakukan  mengarah  pada  keadaan  dan  pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Kewarisan  Berdasarkan  Hukum  Adat  Studi  Di Kecamatan Semidang Alas Maras
Masalah  kewarisan  bukanlah  termasuk  masalah  baru  di  Indonesia.  Sejak  zaman  dahulu  telah dilakukan pembagian dengan cara dan  latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan  perasaan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  didaerah  yang  bersangkutan.  Di  Indonesia  sendiri terdapat latar belakang yang berbeda-beda.
Faktor yang melatar belakangi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan- alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan  maka  dilatar  belakangi  antara  lain  ingin  sesuatu  yang  baru  bersama  anggota perkumpulannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pembagian kewarisan di Kecamatan Semidang Alas Maras  berarti  dengan  adanya  alasan-alasan  atau  motivasi  atau  dorongan  yang  melatar  belakangi seseorang melakukan perbuatan hukum pembagian kewarisan.
Salah  satu  cara  untuk  memperoleh  hak  kebendaan  dalam  hukum  perdata  adalah  berhak mewarisi dari orang tuanya, namun dari ketentuan tersebut tidak ditemukan lembaga mana yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris terhadap Warga Negara Asing yang orang tuanya Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing.
Peralihan  hak  karena  pewarisan  terjadi  karena  peristiwa  hukum  pada  saat  yang  bersangkutan meninggal  dunia.  Sejak  itu  para  ahli  waris  menjadi  pemegang  hak  yang  baru.  Mengenai  siapa  yang menjadi  ahli  waris  diatur  dalam  hukum  perdata  yang  berlaku.  Pendaftaran  peralihan  hak  karena pewarisan  juga  diwajibkan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  ahli  warisnya dan  demi  ketertiban  tata  usaha  pendaftaran  tanah.  Surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  dapat  berupa Akta  Keterangan  Hak  Mewaris,  atau  Surat  Penetapan  Ahli  Waris  atau  Surat  Keterangan  Ahli  Waris.
Sebagaimana  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Keputusan  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  sahirin    Ketua  Adat  Kecamatan  Semidang  Alas Maras kabupaten seluma menyebutkan bahwa:
Pada  umumnya  masyarakat  Semidang  Alas  Maras  kurang  memiliki  kesadaran  untuk memperhatikan  status  kepemilikan  tanah  mereka.  Mereka  masih  beranggapan  jika  harta  benda  yang dahulu  adalah  milik  keluarga  mereka  akan  selamanya  menjadi  milik  mereka  dan  keturunan-keturunan mereka, tanpa menghiraukan hukum yang berlaku. Jadi sering kita temui bahwa suatu keluarga hidup di atas  tanah  dan  bangunan  yang  masih  tercatat  atas  nama  orang  tua  bahkan  kakek  mereka  yang  telah lama meninggal dunia. Masyarakat masih beranggapan bahwa orang yang memiliki tanah dan bangunan adalah  pemilik  tanah  meskipun  sertipikat  hak  atas  tanahnya  bukan  atas  nama  orang  yang  menempati tanah melainkan masih atas namanya orang yang sudah meninggal dunia..
Yang  mana  merupakan  suatu  kebiasaan  adat  di  daerah  Kecamatan  Semidang  Alas  Maras kabupaten  seluma  yang  tidak  mengetahui  peralihan  atas  tanah  tersebut  sehingga  dikemuadian  hari menjadi hal  yang sukar untuk di megerti  oleh masyarakat Kecamatan  Semidang Alas Maras kabupaten seluma.
Hal  senada  juga  di  sampaikan  oleh  ketua  adat  bapak  Sahirin  dan  imam  masjid  bapak  Febri Kecamatan Semidang Alas Maras yang mengatakan bahwa:
“Akibat  jarangnya  usaha  yang  berkaitan  dengan  tanah  maka  banyak  masyarakat  yang  kurang peduli  dengan segala sesuatu  yang  berkaitan dengan tanah karena dirasa kurang menguntungkan bagi mereka,  ditambah  dengan  pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah  akan  pentingnya  pendaftaran tanah serta anggapan dari masyarakat akan mahalnya biaya pendaftaran sertipikat tanah.”.
Keterangan  yang  dikemukakan  oleh  pihak  Kecamatan  Semidang  Alas  Maras  bapak  muklis sabrin,  S.Sos  juga  dibenarkan  oleh  saudara  andi  selaku  ahli  waris  dan  masyarakat  setempat, mengatakan bahwa:
“pada  proses  peralihan  hak  atas  tanah  di  semidang  Alas  Maras  Pertama-tama  yang  harus dilakukan oleh orang  yang akan melakukan proses pembagian kewarisan di Kecamatan Semidang Alas Marasmelalui  pengadilan  agama  yaitu  mengajukan  surat  permohonan  pembagian  kewarisan  di Kecamatan  Semidang  Alas  Maras  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  dimana  calon tinggal.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  sebelum  mengajukan  pembagian  kewarisan  di  Kecamatan Semidang  Alas  Maras  ke  Pegadilan  Agama  pemohon  dalam  melakukan  pembagian  kewarisan  di Kecamatan  Semidang  Alas  Maras  harus  sudah  ada  surat  serah  terima  dari  orang  tua  kandung  dengan orang tua angkat dan disaksikan oleh dua orang saksi”.
Dari  keterangan  responden  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  salah  satu    syarat  agar pembagian  kewarisan  dilaksanakan  secara  kekeluargaaan  terlebih  dahulu  dengan  menunjukan  adanya surat keterangan dari kepala desa dan adanya surat ke iklasan atas pembagian kewarisan jatuh kepada laki-laki  secara  kekeluargaan.  Maka  pertama-tama  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  akan melakukan pembagian kewarisan di kelurahan sembayat.
Keterangan  sahirin  selaku  ketua  adat  dibenarkan  oleh  kepala  Desa  Padang  Peri  bapak  sahwin selaku lurah  yang mengatakan bahwa “pada saat rapat kekeluargaan. Selain pembuktian dengan surat dalam  kewarisan  didengar  pula  keterangan  dari  saksi.Sebagaimana  dikemukakan  oleh  imam  masjid lurah sembayatyang mengatakan bahwa:
“pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah biasanya dilaksanakan secara kekeluargaan sebab tentang  hak  kewarisan  itu  sendiri  sudah  menjadi  turun  menurun  berdasarkan  kekeluargaan  dan  jarang sekali  memeperhatikan  surat  keterangan  atas  tanah  ataupun  seritifikat  yang  terdaftar  di  Dinas Pertanahan,  pelakasnaan  peralihan  hak  atas  tanah  ini  sudah  menjadi  sebuah  kebiasaaan  bagi masyarakat sejak dari nenek moyang dan berdasarkan dengan saksi antara keluarga sendiri”.
Dari  uraian  di  atas  tentang  bukti  dan  saksi  di  dalam  rapat  kekeluargaan  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  bagi  imam  dan  ketua  adat  dalam  memberikan  penetapan.  Apakah  dikabulkan  atau  tidak permohonan si pemohon dalam peraliahan hak atas tanah kewarisan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  masyarkat  di  Kecamatan  Semidang  Alas  Maras Bapak Sahman adalah sebagai berikut:
Di  Desa  kami  masi  banyak  yang  tidak  membuat  surat  perlihan  atas  tanah  dan  masi menggunakan  atas  nama  mawaris,  akibat  dari  sistem  yang  digunakan  selama  ini  Pada  dasarnya pelaksanaan peralihan hak atas Tanah di Kecamatan Semidang Alas Maras perna terjadi permasalahan seperti  ada  seorang  warga  yang  mengatasnamakan  tanah  makam  sebagai  tanah  kewarisan  dari nenek moyangnya, dengan tanpa adanya surat keterangan hanya dengan sebatas bukti dan saksi.
Kurangnya pengetahuan mayarakat tentang hukum agraria dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui akan pentingnya sertipikat tanah, yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas  tanah,  seperti  dalam  kenyataannya  banyak  masyarakat  Kecamatan  Semidang  Alas  Maras  banyak yang  merasa  tenang  tidak  mendaftarkan  peralihan  hak  atas  tanahnya  setelah  orang  tuanya  meninggal dunia,  padahal  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  sudah dijelaskan  bahwa  ahli  waris  berkewajiban  untuk  segera  mendaftarkan  peralihan  hak  atas  tanah  karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum didaftar dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia.
Berdasarkan  Pasal  23  ayat  (1)  undang-undang  pokok  Agraria  mengenai  hak  milik  baik  setiap peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya  wajib  untuk  didaftarkan.    Selanjutnya  mengenai  tata  cara pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.  Pendaftaran tanah diselenggarakan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  demi  tertibnya  administrasi pertanahan.

## Praktik  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Kewarisan  Berdasarkan  Hukum  Adat  Studi  Di Kecamatan Semidang Alas Maras Ditinjau Dari Waris Perdata
Setelah    Pembagian    Hak    Waris  disepa-kati      bersama      selanjutnya      diwajibkan      untuk didaftarkan. Secara  yuridis  peralihan  hak  mi-lik  atas  tanah  karena  pewarisan  dihubungkan dengan Undang- Undang  No  5  Tahun  1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  Juncto  PP  No. 24    Tahun    1997    tentang  “Pendaftaran  Tanah”.    Masalah      pertanahan  adalah  masalah  yang    tidak terlepas    dari  perkembangan  dan  pembangunan  kota  bahkan  oleh  pemerintahan  khusus  mengenai persoalan  tanah      mengisyaratkan  agar  penanganannya  dilakukan  dengan  hati-hati.  Berbagai      kasus pertanahan  yang  muncul  saat  ini  menunjukkan  betapa  masalah  pertanahan  menjadi    prioritas.  Secara akademis  dapat dikenakan bahwa  penyebab terjadinya konflik dibidang pertana-han antara lain adalah keterbatasan  ketersedi-aan  tanah,  ketimpangan  dalam  struktur  pengu-asaan  tanah,  ketiadaan  persepsi yang sama antara  sesama pengelola masyarakat  maupun negara, baik secara vertikal maupun secara horisontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah.
Tetapi  pada  kenyataannya  pelaksanaannya  pendaftaran  peralihan  hak  memakan  waktu  yang cukup lama dalam prosesnya, hal ini dirasakan oleh masyarakat sangat berbelit prosesnya dan biayanya tidak  terjangkau  oleh  masyarakat  lemah.  Walaupun  sudah  ada  peraturan  pemerintah  yang  mengatur tentang  pendaftaran  tanah,  yaitu  PP  No.  24  Tahun  1997  yang  di  dalamnya  mengatur  dan  menunjuk instansi-instansi  maupun  pejabat-pejabat  yang  berwenang  dan  diberi  tugas  dalam  pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah. Begitu pula dengan cara-cara yang harus ditempuh bagi setiap pemohon maupun syarat-syarat untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang dimilikinya.
Secara  akademisi  dapat  dikenakan  bah-wa  penyebab    terjadinya  konflik  di  bidang  pertanahan antara lain keterbatasan  keterse-diaan  tanah,  dalam  strukur  penguasaan tanah, ketiadaan perrsepsi yang  sama  antara    sesama  pengelola  masyarakat  maupun  negara,  baik  secara  vertikal    maupun horisontal  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan  tanah.Sebagaimana  diketahui bahwa  tanah,  khususnya  bagi    masyarakat  yang  mempunyai  kedudukan  sentral  baik  sebagai  sumber daya  produksi  maupun  sebagai  tempat  pemukiman  oleh  karena  itu  masalah  tanah  selalu  mendapat perhatian  dan  penanganan  yang    khusus  pula,  bahwa  pembangunan  menjangkau  berbagai  macam aktifitas  dalam    membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  sedikit  maupun  yang  banyak  akan berkaitan dengan tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Masyarat  alas  maras  masuih  menggunakan  sistem  hukum  adat  dalam  pembagian  hukum  waris sehingga Kurangnya pengetahuan mayarakat tentang hukum agraria dan masyarakat pada umumnya karenanya masayrakat hanaya berpedoman dengan cara kekeluargaan terkait dengan peralihan hak atas tanah kewarisan.
2.  Pengalihan hak atas tanah mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka  yang akan mengalihkan  dan  menerima  pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut.  Kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  warisan  disebabkan  masyarakat  enggan  untuk mensertifikatkan tanahnya karena anggapan masyarakat pelayanan yang diberikan kantor pertanahan begitu  sulit  dan  memakan  waktu  lama  serta  biaya  yang  relatif  mahal  bagi  masyarakat  golongan ekonomi lemah.

## Saran
1. Kepada pewaris sebaiknya jika mengadakan pewarisan hendaknya dibuktikan dengan bukti tertulis bahwa  telah  terjadi  pewarisan  sehingga  tidak  terjadi  permasalahan  dikemudian  hari  setelah pewarisan tersebut.
2. Pemeritah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan terkait pentingnya sertifikat peralihan hak atas tanah karena kewarisan

## DAFTAR PUSTAKA
A. Pitlo, Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Intermasa, 1990, AB Massier, 2000, Handelsrecht, KITLV Uitgeverij, Leiden, Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Waris., Remaja Rosda Karya, Bandung,
Abdurrahman,    Kedudukan    Hukum    Adat    Dalam    Rangka    Pembangunan    Nasional,  Penerbit  Alumni, Bandung, 1978
Absyar Surwansyah,  Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi, tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005
Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi II),
Betrand  Ter  Haar,  Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat,  Terjemahan  K.  Ng.  Soebakti  Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953
Edy Ruchyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi, Alumni, Bandung,
Eka  Puji  Setiyarini,  2014,  ”Akibat  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Karena  Pewarisan  Yang  Tidak Didaftarkan  Pada  Kantor  Pertanahan  Menurut  Pasal  42  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah”,  Jurnal  Magister  Kenotariatan,  Universitas  Brawijaya  Fakultas Hukum Malang,
Eman  Suparman,  Hukum  Waris  Indonesia,  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW,  Jakarta:  Refika Aditama,
Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, 2007, Jual-Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
H.  Eman  Suparman,  “Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat  dan  BW”      PT  Rafika Aditama, Bandung, Thn,  2011.
H.A.  Djazuli,  Al  Majalah  AlAhkam  Al  Adliyah,  Kitan  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Islam,  Bandung: Kiblat Press, 2002,
Harsono, 2012, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Liberty, Yogyakarta, Hasil wawancara kepada bapak sahirin selaku ketua adat pada tanggal 31 Januari Hazairin, Hendak Kemana Hukum islam, cet 3 (Jakarta: Tintamas, 1976 http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/  di  akses  pada  hari  rabu  tanggal  26  Mei  2019  jam 22.30 wib
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995 Muhammad Abu Nimer, Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice, Florida: University Press of florida, 2003
Muhammad Salam Madkur, Al- Qadha’i Al-Isllami, Mesir: dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1964, Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis,  2010,  Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Mandar  Maju, Bandung,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997., Penjelasan Pasal 42. Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya: Airlangga University Press, Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Ghia  Indonesia,  Jakarta  2007) Cetakan Keenam,
Sidi  Gazalba,  Islam  &  Perubahan  Sosiobudaya,  Suatu  kajian  Islam  tentang  Perubahan  Masyarakat,
Jakarta: Al-Husna, 1981
Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Universitas, 1966, Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995, Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008, Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga, Vollenhoven, C.Van. Penentuan Hukum Adat. (Djambatan :Jakarta1987)
Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 72.