Vol. 4 No. 1 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2249

## Factors Affecting Land and Building Tax Revenue in Ambon City
Usi Marsya Latuihamallo * , Dientje Rumerung, Muhammad Bugis, & Fahrudin Ramly
Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  Factors  affecting  Land  and  Building  Tax  Revenue  in  Ambon  City.  This  type  of  research  is quantitative  with  the  type  of  data  used  is  secondary  data  with  data  sources  obtained  from  the  Ambon  City  Tax  and  Retribution Management  Agency  and  the  Central  Statistics  Agency  Publication.  The  method  of  data  collection  carried  out  is  by documentation. The data analysis method used is the multiple regression analysis method. The results showed that, partially, per capita income and population had a significant effect on Land and Building Tax revenues while inflation did not have a significant effect on Land and Building Tax revenues. Simultaneously, per capita income, population, and inflation together have a significant effect on Land and Building Tax revenue in Ambon City.
Keywords: land and building tax, per capita income, number of population, inflation.

## 1. Pendahuluan *
Berdasarkan  UU  Nomor  28  Tahun  2009,  Pemerintah  Daerah  diperkenankan  untuk  melakukan  pemungutan  Pajak Daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.  Dalam  pengelolaan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  Kota  Ambon  merupakan  salah  kota  yang  sudah  menerapkan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  sebagai  salah  satu  Pajak  Daerah.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menindaklanjuti Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang  mengamanatkan  kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Banyaknya Penggunaan atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat, sebagai wajib  pajak  masyarakat  tentu  dikenakan  pajak  yang  namanya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  berkewajiban  untuk membayar  pajak  atas  manfaat  yang  didapatkan  dari  penggunaan  tanah  dan  bangunan  tersebut.  sehingga  akan menambah  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam pelaksanaanya  tidak  sedikit  wajib  pajak  yang  mengabaikan  kewajibannya  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Pembayaran  tidak tepat pada waktunya atau lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, walaupun wajib pajak dikenakan denda,  hal  ini  akan  turut  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  turut  berpengaruh  terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Hal yang sama juga terjadi pada jrnis pajak lainnya (Engko, Nugroho an Basuki, 2021).  Perkembangan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1,  dilihat  bahwa  besarnya target  penerimaan  dan  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tidak  sebanding  dengan  potensi  atau  belum  mencapai potensi  yang  ada.  Untuk  Realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  melebihi  target  yang  ditentukan  kecuali  untuk  tahun 2019 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target yang ditentukan kemudian pada tahun 2014 ke tahun 2015  dan  tahun  2019  ke  tahun  2020  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  mengalami  penurunan  hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  tidak  melakukan  kewajibannya  membayar  pajak  sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan menurun.
Berbagai  faktor  dapat  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  di  antarannya  adalah  pendapatan perkapita,  jumlah  penduduk,  dan  inflasi.  Salah  satu  faktor  penting  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu wilayah  tertentu  dalam  suatu  periode  tertentu  dapat  ditunjukkan  oleh  data  pendapatan  perkapita  daerah  tersebut. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya
* Corresponding author.
E-mail address : usi.m.latuihamallo@gmail.com
satu  tahun.  Pendapatan  perkapita  diperoleh  dari  pendapatan  nasional  pada  tahun  tertentu  dibagi  dengan  jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Apabila nilai pendapatan per kapita mengalami peningkatan maka akan membawa  pengaruh  positif  pada  kenaikan  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  pendapatan  seseorang  semakin  pula kemampuan  seseorang  membayar  berbagai  pungutan  yang  ditetapkan  pemerintah,  sehingga  semakin  tinggi  pula kemampuan  masyarakat  daerah  tersebut  untuk  membayar  pajak  daerah.  Pendapatan  Perkapita  adalah  salah  satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu wilayah  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  penduduk  dalam  hal  pembayaran  termasuk  juga  dalam  pembayaran pajak.  Phany  Ineke  Putri  (2013).  semakin  meningkat  pendapatan  perkapita  maka  akan  berpengaruh  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Tabel 1. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Ambon (2014 - 2021)
Selanjutnya Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, di mana dapat dilihat dari  usia,  status  pernikahan,  anak  lahir  hidup,  anak  masih  hidup  dan  tempat  lahir.    Pengaruh  jumlah  penduduk terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  dilihat  dari  naiknya  harga  tanah  dan  bangunan  dari  tahun  ke tahun, banyaknya permintaan akan tanah dan bangunan yang disebabkan dari penambahan jumlah penduduk. Juliana Kosasi  &  Andreani  (2017).  Pertumbuhan  penduduk  sebagai  salah  faktor  yang  positif  dalam  memacu  pertumbuhan ekonomi.  Penduduk  dianggap  sebagai  pemacu  pembangunan.  Banyaknya  jumlah  penduduk  akan  memacu  kegiatan produksi.  Konsumsi  dari  penduduk  inilah  yang  akan  menimbulkan  permintaan  agregat  dan  dengan  pertambahan jumlah penduduk dianggap akan menciptakan atau meningkatkan agregatif terutama jumlah penyetor pajak, dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  bertambah  merupakan  sumber  penerimaan  Pajak  Daerah karena  pajak  dipungut  dari  penduduk.  Doly  Tasda  (2020).  Pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat,  menyebabkan kebutuhan penduduk akan tanah dan bangunan semakin meningkat. maka jumlah wajib pajak yang dikenai kewajiban membayar pajak atas tanah dan bangunan akan bertambah, sehingga berpengaruh pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.  Laju  inflasi  yang  meningkat  berpengaruh  pada  harga  barang.  Salah  satu  dampak  dari  meningkatnya  laju inflasi  adalah  harga  dari  tanah  dan  bangunan  akan  meningkat,  sehingga  nilai  jual  objek  pajak  tanah  dan  bangunan meningkat,  mengakibatkan  dasar  pengenaan  Pajak  bumi  dan  bangunan  pun  dapat  meningkat  sehingga  beban  Pajak bumi  dan bangunan  yang harus dibayarkan oleh  wajib pajak akan semakin besar  yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang dilihat dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  pendapatan  per  kapita  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kota Ambon? Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon? Apakah inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon?

## 2. Kajian Literatur

## 2.1. Teori Pemungutan Pajak
Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain (Siti Resmi, 2014) :
Teori Asuransi. Teori  yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi  keselamatan  dan  keamanan  jiwa    dan  juga  harta  bendanya.  Seperti  hal  dalam  perjanjian  asuransi (pertanggungan),  untuk  melindungi  orang  dan  kepentingan  tersebut  diperlukan  pembayaran  premi.  Dalam  hal hubungan  negara  dengan  rakyatnya,  pajak  dianggap  sebagai  premi  yang  sewaktu-waktu  harus  dibayar  oleh  masing- masing  individu.  Meskipun  teori  hanya  sebagai  dasar  hukum  untuk  pemungutan  pajak,  namun  terdapat  ahli  yang
Tahun Potensi (Miliar Rupiah) Target (Miliar Rupiah) Realisasi (Miliar Rupiah) Presentasi (%) 2014 11.682.771.078 8.625.760.000,00 9.961.133.082,00 115,48 2015 11.898.522.353 9.230.043.957,00 9.541.325.472.00 103,37 2016 12.001.145.083 9.670.908.000,00 10.133.078.827.00 103,54 2017 12.089.191.388 10.000.051.659,00 10.212.615.830,00 102,13 2018 14.492.627.342 11.587.358.100,00 11.607.841.896,00 100,18 2019 15.845.363.223 14.053.800.000,00 12.483.322.262,00 88,83 2020 16.612.250.043 11.053.753.314,00 12.333.140.538,00 111,57 2021 16.339.605.148 12.778.628.994,00 13.403.439.882,00 104,88
bertentangan.  Beberapa  ahli  berpendapat  membandingkan  pajak  dengan  asuransi  tidaklah  tepat  karena  dalam  hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.
Teori  Kepentingan.  Teori  ini  memperhatikan  pembagian  beban  pajak  yang  harus  dipungut  dari  seluruh  penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
Teori  Gaya  Pikul.  Teori  yang  menyatakan  bahwa  dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  jasa-jasa  yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan  biaya-biaya  yang  harus    dipikul  oleh  orang  yang  menikmati  perlindungan  tersebut  dalam  bentuk  pajak. Teori  ini  menekan  pada  asas  keadilan,  bahwa  pajak  sama  beratnya  untuk  setiap  orang.  Pajak  harus  dibaya  menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaa seseorang.
Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak  (Pajak  Bakti).  Berlawanan  dengan  ketiga  teori  sebelumnya,  teori  ini  tidak mengutamakan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  warganya,  maka  teori  ini  mendasarkan  pada  paham Organische  Staatsleer.  Paham  ini  mengajarkan  bahwa  karena  sifat  suatu  negara  maka  timbullah  hak  mutlak  untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan berhak atas satu dengan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempermasalahkan asal mula negara memungut pajak melainkan hanya melihat pada  efek  dan  memandang  efek  yang  baik  sebagai  dasar  keadilannya.  Menurut  teori  ini,  fungsi  pemungutan  pajak disamakan  dengan  pompa,  yaitu  mengambil  daya  beli  dari  rumah  tangga  dalam  masyarakat  untuk  rumah  tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk  membawanya  ke  arah  tertentu.  Teori  ini  mengajarkan  bahwa  penyelenggaraan  kepentingan  masyarakat  yang dapat dianggap sebagai  dasar keadilan pemungutan pajak.

## 2.2. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau  Badan, kecuali kawasan  yang digunakan untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (UU Nomor 28 Tahun 2009). Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan  yang  secara  nyata  mempunyai  suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  Bumi,  dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No 4 Tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan,  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan.  Termasuk  dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa  minyak,  dan  menara.  Objek  Pajak  yang  tidak  dikenakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Adalah  objek  pajak  yang digunakan  oleh  Pemerintah  dan  Daerah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  Digunakan  semata-mata  untuk melayani  kepentingan  umum  di  bidang  ibadah,  sosial,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan  nasional,  yang  tidak dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala,  atau  yang  sejenis dengan  itu.  Merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutanwisata,  taman  nasional,  tanah  penggembalaan  yang dikuasai  oleh  desa,  dan  tanah  negara  yang  belum  dibebani  suatu  hak.  Digunakan  oleh  perwakilan  diplomatik  dan konsulat  berdasarkan asas  perlakuan timbal balik;  dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Kota  Ambon  No  4  Tahun 2013  besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dasar pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

## 2.3. Pendapatan per kapita
Pendapatan  per  kapita  (per  capita  income)  adalah  pendapatan  rata-rata  penduduk  suatu  negara  pada  suatu  periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada sutau periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari  pendapatan  nasional  pada  tahun  tertentu  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  suatu  negara  pada  tahun  tersebut. Konsep  pendapatan  nasional  yang  biasa  dalam  menghitung  pendapatan  per  kapita  umumnya  adalah  Pendapatan Domestik  Bruto  (PDB)  atau  Produk  Nasional  Bruto  (PNB).  Pendapatan  per  kapita  merupakan  salah  satu  indikator yang  penting  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  wilayah,  yang  ditunjukkan  dengan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  baik  atas  dasar  harga  berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan  (Windah,  Darwin  & Bagudek, 2020). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicerminkan  dari  perubahan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) dalam  suatu  daerah.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  didefinisikan  sebagai  jumlah  nilai  tambah  yang dihasilkan oleh seluruh  unit usaha dalam  suatu  wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai  barang dan jasa  akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Lindah, 2021) sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Produk  Domestik  Regional  Bruto  merupakan  nilai  tambah  bruto  seluruh  barang  dan  jasa  yang  tercipta  atau  yang dihasilkan  di  wilayah  domestik  suatu  Negara  yang  timbul  akibat  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  suatu  periode tertentu.  Produk  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  umumnya  terbagi  menjadi  dua  yaitu  PDRB  atas  dasar harga  berlaku  disusun  berdasarkan  harga  yang  berlaku  pada  periode  penghitungan  dan  bertujuan  melihat  struktur ekonomi  dan  PDRB  harga  konstan  disusun  berdasarkan  harga  pada  tahun  dasar  dan  bertujuan  untuk  mengukur pertumbuhan  ekonomi.  Penyusunan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dapat  dilakukan  melalui  tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran

## 2.4. Jumlah Penduduk
Menurut Rasyid dalam Nurul (2021) penduduk adalah orang-orang di lingkungan sebagai individu, sebuah keluarga, suatu kelompok atau kumpulan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas bagian negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk merupakan sesuatu yang berhubungan dengan banyaknya, identitas, perkembangan, penyebaran, perpindahan, kemampuan, keadaan kesejahtraan yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ruang  lingkup  kependudukan.  Penduduk  adalah  semua  orang  yang  berdomisili  di  wilayah  geografis  Republik Indonesia  selama  6  bulan  atau  lebih  dan  atau  mereka  yang  berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi  bertujuan  untuk menetap,  di  mana  dapat  dilihat  dari  usia,  status  pernikahan,  anak  lahir  hidup,  anak  masih  hidup  dan  tempat  lahir. Badan  pusat  statistik  Indonesia  memiliki  beberapa  sumber  data  dalam  menghimpun  jumlah  penduduk  yaitu  melalui hasil  sensus,  survey,  dan  registrasi  penduduk.  (Juliana  Kosasi  &  Andreani,  2017)  sedangkan  menurut  Badan  Pusat Statistik Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Komponen Pertumbuhan Penduduk  (Mulyadi,  2003)  yaitu  Fertilitas  Sebagai  istilah  demografi    diartikan  sebagai  hasil  reproduksi  yang  nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita dengan kata lainfertilitas ini menyangkut banyaknya lahir bayi yang lahir hidup  sebaliknya, fekunditas merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada  perubahan  penduduk  Tinggi  rendahnya  tingkat  fertilitas  dapat  menggambarkan  kecepatan  pertumbuhan penduduk  suatu  daerah  atau  Negara.  Mortalitas  Merupakan  salah  satu  di  antara  3  komponen  demografi  yang  dapat mempengaruhi  perubahan  penduduk.  Dua  komponen  demografi  lainnya  adalah    fertilitas  dan  migrasi.  Ukuran kematian menunjukan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya selama satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Migrasi Adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administrative dalam suatu  Negara  sering  diartikan  pula  sebagai  perpindahan  yang  relative  permanen  dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain. Dalam  kaitannya  dengan  sumber  daya  manusia,  migrasi  merupakan  perpindahan  sumber  daya  manusia  yang umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi seperti menyangkut pekerjaan.

## 2.5. Inflasi
Menurut Halim dalam Nurul (2021) inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam waktu yang lama. Menurut Badan Pusat Statistik Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka
Latuihamallo et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(1): 41–49
inflasi  mengalami  kenaikan.  Naiknya  harga  barang  dan  jasa  tersebut  menyebabkan  turunnya  nilai  uang.  Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
Teori Inflasi yaitu Pertama, Teori Kuantitas menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, Inflasi bisa terjadi karena  ada penambahan  volume uang  yang beredar. Peristiwa gagal  panen hanya  akan menaikan harga-harga untuk sementara waktu saja. Dalam kerangka teori ini, penambahan jumlah uang beredar ibarat bahan bakar yang memicu munculnya  inflasi.  Apabila  tidak  ada  kenaikan  uang    beredar,  maka  tidak  akan  timbul  inflasi  dan  inflasi  ditentukan oleh ekspetasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Kedua Teori Keynes didasarkan atas teori  makro,  Keynes  berpendapat  bahwa  proses  inflasi  adalah  proses  perebutan  bagian  rezeki  di  antara  kelompok- kelompok  social  yang  menginginkan    bagian  yang  lebih  besar  dari  yang  bisa  disediakan  oleh  masyarakat  tersebut, proses  perebutan  ini  diterjemahkan  menjadi  keadaan  di  mana  permintaan  masyarakat  terhadap  barang-barang  selalu melebihi  jumlah  barang-barang  yang  tersedia.  Hal  ini  menimbulkan  celah  inflasi  atau  inflationary  gap.  Inflationary gap  timbul  karena  golongan-golongan  masyarakat  berhasil  mewujudkan  aspirasi  mereka  menjadi  permintaan  yang efektif  terhadap  barang-barang.  Proses  inflasi  akan  terus  berlangsung  selama  jumlah  permintaan  efektif  dari  semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang dihasilkan, namun apabila permintaan efektif tidak melebihi harga- harga yang berlaku dari jumlah output yang tersedia maka inflasi akan berhenti.
Ketiga  Teori  Strukturalis  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  struktur  perekonomian  Negara-negara  sedang berkembang. Hal ini terutama karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor structural dalam perekonomian di Negara- negara berkembang  yang dapat menimbulkan inflasi yaitu :  yang pertama ketidakelastisan penerimaan ekspor,  yaitu nilai ekspor terutama di Negara berkembang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sector-sektor lain. Penyebab  kelambanan  ekspor  tersebut  antara  lain  :  barang-barang  ekspor  dari  Negara-negara  berkembang  harganya relative  rendah  di  pasar  dunia  dan  produksi  barang-barang  ekspor  kurang  bisa  merespon  terhadap  kenaikan  harga. Yang kedua ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan dalam negeri, yakni produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat penambahan penduduk dan pendapatan perkapita, maka harga bahan makanan di dalam  negeri  cenderung  naik.  Kenaikan  bahan  makanan  di  dalam  negeri  cenderung  naik,  kenaikan  harga  bahan makanan  akan  mengakibatkan  munculnya  tuntutan  dari  karyawan  untuk  mendapatkan  kenaikan  upah  atau  gaji. Naiknya upah karyawan menyebabkan kenaikan ongkos produksi berarti harga-harga barang akan naik lagi. Kenaikan harga barang-barang tersebut mengakibatkan tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah akan diikuti oleh kenaikan harga  barang-barang  dan  begitu  seterusnya.  Proses  ini  akan  berhenti  apabila  harga  bahan  makanan  tidak  terus  naik namun  karena  faktor  strukturalis  harga  bahan  makanan  akan  terus  naik  sehingga  proses    terus  sulit  untuk  berhenti sehingga dikenal inflation spiral process.
Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :
1). Diduga  bahwa,  Pendapatan  Per  Kapita  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Ambon.
2). Diduga bahwa, Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.
3). Diduga bahwa, inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Kota Ambon sebagai tempat penelitian dan waktu penelitian diperkirakan selama 3 bulan.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Derah Kota Ambon  dan Publikasi Badan Pusat  Statistik.  Metode pengumpulan data  yang dilakukan  yaitu dengan dokumentasi.

## 3.3. Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  analisis  data  kuantitatif  dengan menggunakan  metode  regresi  berganda.  Analisis  dilakukan  dengan  mengolah  data  melalui  program  SPSS.  Analisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.  Data-data  yang  telah  diperoleh,  akan  diolah  dengan  menggunakan  teknik  kuantitatif-deskriptif.  Teknik analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  statistik.  Ardila  (2019)  Adapun  model  statistik  yang  digunakan adalah:

## 3.4. Uji Asumsi Klasik, Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah:
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel independent dan variabel  dependen  atau  keduanya telah terdistribusi normal  atau tidak. Untuk  mendeteksi normalitas data dilakukan dengan  uji  Kolmogorov-Smirnov.  Jika  nilai  signifikansi  dari  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  >0,05,  maka  asumsi normalitas terpenuhi.
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  multikoliniearitas  dalam  model  regresi  dapat  dilihat  dari  tolerance value atau variance inflation factor (VIF).
Uji Heteroskedastisitas Uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama  untuk  semua  pengamatan.  Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika  variansdari  residual suatu  pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas.
Uji  Autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linier  terdapat  korelasi  antara  kesalahan penganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  penganggu  pada  periode  t-1.  Uji  ini  menghasilkan  nilai  DW  (Durbin- Watson), jika nilai Durbin-Watson mendekati angka 2 maka tidak terjadi autokorelasi.

## 3.5. Uji Analisis Data
Menggunakan  regresi  berganda  untuk  menguji  hubungan  sekaligus  pengaruh  dari  variabel  bebas  (independent variable)  terhadap  variabel  terikat  (dependent  variable).  Analisis  regresi  berganda  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh mana terdapat pengaruh signifikan Pendapatan per kapita, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Adapun  rumus  yang  digunakan  untuk  menganalisi  dan  mengelola  data  penelitian menggunkan rumus persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:  Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Uji  Simultan  (Uji  F)  dapat  ditunjukkan  proporsi  variabel  dalam  independent  yang  dijelaskan  oleh  variabel independent  secara  bersama-sama  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  analisis  uji  f.  Tujuannya  adalah  untuk menguji  variabel  independent  manakah  yang  paling  signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel  dependent.  Uji  f digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen. Apabila nilai F-Hitung > F-Tabel maka hipotesis Ha diterima Ho di tolak  Apabila nilai F-Hitung < F-Tabel maka hipotesis Ha ditolak Ho di terima.
Uji  Parsial  (Uji  T)  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  secara  individual  (parsial)  variabel-variabel  independen mempengaruhi variabel dependen, Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mambandingkan t-hitung dengan t-tabel atau  dengan  melihat  signifikansi  pada  masing-masing  thitung.  Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  penelitian  ini yaitu sebagai berikut:  Jika nilai T-Hitung > T-Tabel maka hipotesis Ha diterima Ho di tolak. Jika nilai T-Hitung < T- Tabel maka hipotesis Ha ditolak Ho di terima.
Uji Koefisien Determinasi (R2), digunakan baik secara parsial maupun secara bersama-sama (R2) yang menyatakan besarnya  keterandalan  model  yang  digunakan,  yaitu  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  variabel  bebas  (X) memberikan  kontribusi  pengaruh  pada  variabel  terikat  (Y)  dari  persamaan  regresi  yang  diperoleh.  Besarnya  nilai koefisien determinasi berkisar 0 ≤ R2 ≤ 1. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya pengaruh perubahan variabel-variabel x terhadap perubahan variabel Y.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Analisis Data
Uji  Asumsi  Klasik  yang  diperoleh  yaitu  Hasil  pengujian  statistik  One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan nilai. Sig. Sebesar 1,000. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.
Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  tolerance  untuk  semua  variabel  independen  di  mana  memiliki  nilai  Tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  bebas  dengan  nilai  signifikansi  >  0,05  artinya  tidak  terjadi heterokedastistias.
Berdasarkan keputusan uji d Durbin-Watson, diketahui bahwa nilai DW (d) sebesar 1,844 mendekati angka 2 maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.
Persaman regresi linier berganda yang dihasilkan sebagai berikut :
Y= 1,295 + 1,086x1 +  0,715x2 +  0,025x3 + e
Hasil  yang  diperoleh  dari  uji  F  bahwa  Pendapatan  per  kapita,  Jumlah  penduduk,  dan  Inflasi  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon karena nilai f-hitung> f-tabel yaitu 20,642>6,59 nilai signifikansi yang di hasilkan 0,007<0,05 maka hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan per kapita  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi  secara  bersama-sama  atau  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.
Hasil yang diperoleh dari uji t antara pendapatan per kapita dengan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa t- hitung  yaitu  6,997  dengan  signifikansi  0,002  sedangkan  t-tabel  (a=0,05;  db  residual  =  4)  yaitu  2,776.  karena  t- hitung>t-tabel  yaitu  6,997>2,776  dan  nilai  signifikan  yang  dihasilkan  0,020<0,05,  berarti  Ho  ditolak  Ha  diterima sehingga Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil  yang  diperoleh  dari  uji  t  antara  jumlah  penduduk  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menunjukan  bahwa  t- hitung  yaitu  3,399  dengan  signifikansi  0,027  sedangkan  t-tabel  (a=0,05;  db  residual  =  4)  yaitu  2,776.  karena  t- hitung>t-tabel  yaitu  3,399>2,776  dan  nilai  signifikan  yang  dihasilkan  0,027<0,05,  berarti  Ho  ditolak  Ha  diterima sehingga jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil  yang  diperoleh  dari  uji  t  antara  inflasi  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menunjukan  bahwa  t-hitung  yaitu 1,812 dengan signifikansi 0,144 sedangkan t-tabel (a=0,05; db residual = 4) yaitu 2,776. karena t-hitung>t-tabel yaitu 1,812<2,776  dan  nilai  signifikan  yang  dihasilkan  0,144>0,05,  berarti  Ho  diterima  Ha  ditolak  sehingga  Inflasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 4.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)
di  peroleh  besarnya  R2  adalah  0,939.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  93,9%%  nilai  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  mampu  di  jelaskan  oleh  variasi  perubahan  variabel  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi Sedangkan  sisanya  6,1%  nilai  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Ambon  ditentukan  oleh  variasi perubahan  variabel  lainnya  yang  yang  tidak  di  teliti  dalam  penelitian  ini,  atau  masih  ada  faktor  lain  yang mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  selain  faktor  Pendapatan  perkapita,  Jumlah  penduduk  dan Inflasi.

## 4.3. Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Secara parsial Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.  maka  hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  peningkatan  pendapatan  per  kapita  akan  menyebabkan  kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Nadya  Haniz  dan  Hadi  Sasana  (2013)  juga  menyatakan  bahwa  Pendapatan  per  kapita  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  wilayah  dalam  periode  tertentu  biasanya  satu  tahun,  yang  ditunjukan dengan  PDRB.  Apabila  Pendapatan  per  kapita  mengalami  kenaikan  maka  nilai  penerimaan  pajak  juga  akan mengalami  kenaikan,  hal  ini  disebabkan  karena  Pendapatan  masyarakat  menunjukan  kemampuan  untuk  membayar pengeluarannya  termasuk  untuk  membayar  pajak.  Semakin  tinggi  pendapatan  per  kapita  masyarakat  mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sri  Agustina,  Didik  Susetyo  dan  Yunisvita  (2016)  yang  juga  menyatakan  bahwa  Pendapatan  per  kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 4.4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
secara  parsial  Jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Ambon.  maka  hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  peningkatan  Jumlah  penduduk  akan  menyebabkan  kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Jefry  Trigiant,  Dandes  Rifa  dan  Ethika  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  Jumlah  Penduduk  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Jumlah  penduduk  merupakan  variabel  yang  dapat memberikan  pengaruh  yang  kuat  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.    Hal  ini  dapat  dikarenakan banyaknya  jumlah  penduduk  yang  menyebabkan  semakin  banyak  kebutuhan  akan  tempat  tinggal.  Tempat  tinggal berupa tanah dan bangunan merupakan faktor utama dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari bertambahnya masyarakat sebagai wajib pajak.

## 4.5. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jefry Trigiant, Dandes Rifa dan Ethika (2014) yang juga  menyatakan  bahwa  Inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dimana  Inflasi tidak memberikan pengaruh atau dampak yang kuat terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4.6. Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, di antaranya adalah pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan inflasi, berdasarkan hasil penelitian diperoleh    f-hitung>f-tabel yaitu 20,642>6,59 dan  nilai signifikansi yang dihasilkan 0,007< 0,05 maka variabel bahwa Pendapatan per kapita, Jumlah penduduk, dan Inflasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon, dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,939. Berarti 93,9% nilai Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  mampu  di  jelaskan  oleh  variasi  perubahan  variabel  Pendapatan  Per  kapita,  Jumlah Penduduk  dan  Inflasi  Sedangkan  sisanya  6,1%  nilai  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Ambon ditentukan  oleh  variabel  lainnya  yang  yang  tidak  di  teliti  dalam  penelitian  ini.    Hal  tersebut  berarti  pengaruh Pendapatan Per kapita, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 93,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon, maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Secara Parsial, Variabel Pendapatan perkapita dan Jumlah Penduduk signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon sedangkan Inflasi tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.
b. Secara  Simultan,  Pendapatan  per  kapita,  Jumlah  penduduk,  dan  Inflasi  secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon.
c. Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,939 maka 93,9% Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mampu di  jelaskan  oleh  variasi  perubahan  variabel  Pendapatan  Per  kapita,  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi  Sedangkan sisanya 6,1% nilai Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon ditentukan oleh variabel lainnya yang yang tidak di teliti dalam penelitian ini..

## References
Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, Y. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) di  Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 22-30.
Ardila. (2019). Analisis Efektifitas dan Faktor faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Badan Pusat  Statistik  Kota Ambon.  (2023).  Kota Ambon dalam Angka  dan Produk Domestik  Regional  Bruto Kota Ambon 2014 - 2021.
Engko,  C.,  Nugroho,  D.T.,  &  Basuki,  F.H.  (2021).  Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak  daerah  dan  Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kota Ambon. JAK Jurnal Akuntansi , 7(2), 1 – 12.
Fitri, F. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Aceh . Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Haniz,  N.  F.,  &  Sasana,  H.  (2013). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota Tegal (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Kosasi,  J.,  &  Barus,  A.  C.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Menurut  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Wira  Ekonomi  Mikroskil , 7 (2), 119-128.
Mulyadi, S. (2003). Ekonomi SDM . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000–2019. Jurnal Ekuilnomi , 2 (1), 49-59.
Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. JEJAK , 6 (2).
Pemerintah  Kota  Ambon.  (2013).  Peraturan  Daerah  Kota  Ambon  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Resmi, S. (2014). Perpajakan . Salemba Empat, Yogyakarta.
Sania, H., Yunita, E. A., & Muttaqin, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi , 9 (2).
Tasda,  D.,  &  Erman,  M.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 7 (2), 1- 14.
Trigiant ,  J.,  Rifa,  D.,  &  Ethika,  E.  (2014).  Kajian  Empiris  Tentang  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota  Padang. Abstract  of  Undergraduate  Research,  Faculty  of Economics, Bung Hatta University , 5 (1).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.