## PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
Bustamam Usman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

## Abstract
Marriage is a bond of inner birth between a man and a woman who is expected to create a sense of sakinah, mawaddah warahmah. To achieve this, it is necessary for both  of them to  have mutual  understanding and mutual  understanding of the interests  of  both  parties,  especially  those  relating  to  rights  and  obligations,  in domestic  life  we  often  encounter  husbands  and  wives  complaining  and complaining to others or their families, due to non-fulfillment the rights that must be obtained or not carried out by one of the parties, or for other reasons that can result in a dispute between the two husband and wife, so a mediation is needed to resolve  the  problem.  It  is  not  impossible  that  the  dispute  will  lead  to  a  break  in marriage (divorce).
Key words: The role of the Mediator, Mediating the Case of Divorce.

## ABSTRAK
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah warahmah. Untuk mencapai  hal  tersebut  diperlukan  kepada  keduanya  untuk  adanya  saling pengertian  dan  saling  memahami  kepentingan  kedua  belah  pihak,  terutama  yang berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban,  dalam  kehidupan  rumah  tangga  sering  kita jumpai  suami  isteri  mengeluh  dan  mengadu  kepada  orang  lain  ataupun  kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya  kewajiban  dari  salah  satu  pihak,  atau  karena  alasan  lain  yang dapat berakibat timbulnya  suatu perselisihan diantara kedua suami  isteri tersebut maka  sangat  diperlu  sebuah  mediasi(pen  islah)  dalam  menyelesaikan  masalah yang  terjadi.  Tidak  mustahil  dari  perselisihan  itu  akan  berbuntut  pada  putusnya ikatan perkawinan (perceraian).
Kata-kata kunci: Peranan Mediator, Memediasi Perkara Penceraian.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  alasan  atau  sebab  dimungkinkannya  perceraian  adalah  syiqaq (perselisihan/pertengkaran  yang  berlarut-larut  antara  suami  isteri).  Namun  jauh sebelumnya  dalam  Al-Qur’an  surah  an-Nisaa  ayat  35,  Allah  SWT.,  telah memerintahkan  bahwa  jika  dikhawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami  bahwa salah satu  cara  menyelesaikan  perselisihan/pertengkaran  antara  suami  isteri,  yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua  belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.
Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian  yang dilakukan di  luar  jalur Mahkamah (pengadilan). Namun tidak selamanya  proses  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi,  murni  ditempuh  di  luar jalur  Mahkamah  (pengadilan).  Salah  satu  contohnya,  yaitu  pada  sengketa perceraian  dengan  alasan  atau  atas  dasar  syiqaq,  dimana  cara  mediasi  dalam masalah  ini  tidak  lagi  dipandang  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.
Untuk  mengetahui  pentingnya  peranan  hakam  dalam  ikut  menyelesaikan sengketa  perceraian,  maka  tak  berlebihan  kiranya  apabila  beberapa  istilah-istilah pokok  dalam  makalah  ini perlu penjelasan secara proporsional, agar pemahaman yang  komprehensif,  utuh  dan  bermakna  sehingga  dapat  diperoleh  kejelasan pemahaman  terhadap  hal-hal  yang  akan  dibahas.  Pemahaman  demikian  sangat signifikan adanya sebab tiap istilah dalam suatu kajian terkait erat dengan teksnya untuk  kemudahan  pemahaman  terhadap  konsep  dari  istilah  yang  digunakan, sehingga  kontribusinya  dapat  dimanfaatkan  secara  jelas  bagi  ilmu  pengetahuan dengan baik.
Mediasi  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namuin tidak selamanya  proses  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi,  murni  ditempuh  di  luar jalur  pengadilan.  Salah  satu  contohnya,  yaitu  pada  sengketa  perceraian  dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, di mana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan  (  BP4  ),  tetapi  ia  juga  merupakan  bagian  dari  proses penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan.
Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  merevisi  PERMA Nomor  2  Tahun  2003.  Dalam  PERMA  tersebut  dituangkan  beberapa  hal  di antaranya adalah Pertama, wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses  berperkara  di  pengadila(Pasal  2  ayat  (1);  Kedua,  setiap  hakim,  mediator
dan  para  pihak  wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi yang  diatur  dalam  peraturan  ini;  Ketiga,  tidak  menempuh  prosedur  mediasi berdasarkan  ketentuan  Pasal  130  HIR  atau  Pasal  154  Rbg  yang  mengakibatkan putusan batal demi hukum; Keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib  menyebutkan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian melalui  mediasi  dengan  menyebutkan  nama  mediator  untuk  perkara  yang bersangkutan.

## PEMBAHASAN
a. Realitas Penceraian dan Penyelesaiannya.
Pengertian  mediasi  sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  umum Perma  No.  1  Tahun  2008,  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator;
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan,  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa,  tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Syiqaq,  berasal  dari  bahasa  Arab  “syaqqa”  ~  “yasyuqqu”  ~  “syiqaaq”, yang  bermakna  “al-inkisaar”,  pecah,  berhamburan.  Sedang  “syiqaq”  menurut istilah  oleh  ulama  fiqhi  diartikan  sebagai  perpecahan/perselisihan  yang  terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya.Sejalan  dengan  pengertian  tersebut  “syiqaq”  menurut  penjelasan pasal 76 (1) UU No. 7/1989 (UU Peradila Agama) adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.
Hakam menurut penjelasan pasal 76 ayat (2) No. 7/1989 ialah orang yang ditetapkan  pengadilan  dari  pihak  keluarga  suami  atau  pihak  keluarga  isteri  atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.
Dari  definisi  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  tugas  hakam  sama  dengan mediator,  karena  ia  bertugas  dan  bertindak  sebagai  katalisator  (pembuat perubahan), keterampilan khususnya diterapkannnya pada pihak yang bersengketa dengan membantu mereka dalam menyelesaiakan perselisihan.
Pengangkatan hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri, satu orang dari pihak  keluarga  suami  dan  satu  orang  dari  pihak  keluarga  isteri,  dengan persyaratan  jujur  dan  dapat  dipercaya,  berpengaruh  dan  mengesankan,  mampu bertindak  sebagai  juru  damai  serta  orang  yang  lebih  mengetahui  keadaan  suami isteri,  sehingga  suami  isteri  lebih  terbuka  mengungkapkan  rahasia  hati  mereka masing-masing.
Pengertian  hakam  yang  dirumuskan  dalam  penjelasan  pasal  76  ayat  (2), UU  N0.  7  tahun  1989,  tampaknya  agak  berbeda  dengan  maksud  yang  tertulis dalam QS. An-Nisaa ayat 35 yang berbunyi :
او ن خ فت م ش قا ق ب ين ه م ا فا ب ع اىث ح ك م ا م ه هلها و ح ك م ا م ه ا له ه ا ا ن ي ر ي دا ا ص ا ل ح ا ي كفى لاله ب ين ه م ا نا لاله ك ا ن ع ل ي م ا خ بي ر ا .
Hakam  yang  dimaksudkan  dalam  Al-Qur’an  terdiri  dari  dua  orang  yang diambil  atau  dipilih  masing-masing  satu  orang  dari  keluarga  pihak  suami isteri.Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU N0. 7  Tahun  1989,  boleh  dari  pihak  keluarga  suami  saja,  atau  dari  pihak    keluarga isteri  saja,  bahkan  diperbolehkan  hakam  yang  terdiri  dari  pihak  lain.  Walaupun dalam  UU  tersebut  diatur  demikian,akan  tetapi  dalam  praktek  yang  dilakukan  di Mahkamah  Syar’iyah,  persis  sebagaimana  apa  disebut  dalam  Al-Qur-an  yaitu diangkat  oleh  Ketua  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  seorang  hakam  dari  pihak keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  pihak  perempuan.  Namun  demikian, maksud  dan  tujuan  pembuat  undang-undang  bukanlah  untuk  menyingkirkan ketentuan  surah  An-Nisaa  :  35,  tetapi  tujuannya  agar  rumusan  ayat  itu  dapat dikembangkan  menampung  problema  yang  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat  dalam  batas-batas  acuan  jiwa  dan  semangat  yang  terkandung  di dalamnya.
Pengangkatan  hakam  dalam  perkara  peceraian  atas  dasar  syiqaq,  ialah dilakukan sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi,
yaitu setelah  mendengar keterangan saksi tentang sifat perselisihan/pertengkaran, dengan  kata  lain  pengadilan  barulah  dapat  mengangkat  hakam  setelah pemeriksaan  pembuktian  selesai  diperiksa,  saksi-saksi  dan  alat-alat  bukti    lain yang diajukan para pihak.
Prosedur  demikian  didasarkan,  bahwa  Majelis  Hakim  harus  terlebih dahulu  mengetahui  secara  seksama  apa  dan  bagaimana  perselisihan  serta persengketaan suami  isteri, dan  faktor  yang  melatar belakangi perselisihan sudah dapat diraba,  barulah  hakim  memberi  bekal  kepada hakamtentang  segala  sesuatu yang  ditemukan  di  persidangan  untuk  dijadikan  bahan  menjajaki  usaha penyelesaian perselisihan/pertengkaran tersebut;
Berdasarkan  ketentuan  pasal  76  ayat  (2),  bahwa  yang  berwenang mengangkat  hakamadalah  pengadilan,  yang  pengangkatannya  dilakukan  oleh Ketua  Majelis  yang  memeriksa  perkara.Namun  demikian  dari  segi  pendekatan hukum  Islam  maupun  dari  segi  pendekatan  hukum  acara  perdata,  pengusulan hakam  datang  dari  pihak-pihak  yang  berperkara.Para  pihak  bebas  memutuskan siapa  yang  mereka  ingini  menjadi  hakam  dari  pihaknya.  Akan  tetapi  apa  yang mereka  usulkan,  tidak  mengikat  hakim.  Oleh  karena  demikian,  sebaiknya  hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon.
Pasal  76  ayat  (2)  UU  No.  7/1989  tidak  menyinggung  sampai  dimana kekuatan  mengikat  usul  hakam  kepada  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan. Barangkali  hal  itu  sesuai  dengan  fungsi  hakam  yang  tidak  dibarengi  dengan kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak memberikan kewenangan bagi hakam untuk menjatuhkan putusan.
Hakam  yang  diatur  dalam  pasal  76  ayat  (2)  lebih  menitikberatkan kewajiban  dari  pada  kewenangan.Hakam  wajib  berusaha  untuk  mencari  upaya penyelesaian,  tapi  tidak  berwenang  memutus  dan  menyelesaikan  sendiri perselisihan perselisihan suami isteri.
Hal  ini  sejalan  dengan  sikap  hakam  yang  netral  tidak  bertindak  sebagai seorang  hakim,  dia  tidak  mempunyai  otoritas  untuk  menjatuhkan  suatu putusan.Hakam  memimpin  suatu  pemeriksaan  tatap  muka  dengan  pihak  yang bersengketa  dan  menggunakan  keterampilan  khusus  tentang  bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan
membuat  pilihan,  membantu  para  pihak  menentukan  solusi  mereka  sendiri terhadap persengketaan mereka.
Penyelesaian  sengketa  ada  dua  cara  yaitu  penyelesaian  sengketa  dengan cara  litigasi  (Mahkamah)  dan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  non  litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa  disebut  dengan  “hakam  (mediator)”,  yang  sekaligus  merupakan  substansi dari makalah ini.
Perbedaan  mendasar  dari  kedua  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut, seperti  yang  banyak  dikenal  orang  ialah,  bahwa  cara  “litigasi”  yaitu  cara penyelesaian  sengketa  secara  “formal”  (Mahkamah)  serta  mempunyai  prosedur serta  aturan-aturan  yang  mesti  dipenuhi.  Sedangkan  cara  penyelesaian  “non litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).
Kita  tidak  akan  membicarakan  perbedaan  keduanya  tetapi  akan  mencoba melihat  peranan  hakam  (mediator)  dalam  menyelesaiakan  sengketa  perceraian dengan  alasan  syiqaq. Dimana  mediasi dalam kajian  ini tidak  lagi  berdiri  sendiri sebagai  wadah  atau  cara  penyelesaian  sengketa  yang  non  litigasi,  melainkan  ia ikut  membantu  menyelesaikan  sengketa  melalui  proses  litigasi,  khususnya  pada sengketa perceraian dengan alasan terjadinya syiqaq.
Peranan  hakam  (mediator)dalam  sengketa  dimaksud  sangatlah  jelas  dan dapat  dilihat  dari  firman  Allah  dalam  QS.An-Nisa  ayat  (35),  bahwa  apabila dikhawatirkan ada perselisihan/pertengkaran antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah  seorang  hakamdari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakamdari  keluarga perempuan  untuk  membantu  menyelesaikannya.  Dimana  kata  hakamdalam  ayat tersebut tidak lain melainkan sebagai “mediator”.
Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran hakam (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan/pertengkaran  yang  terjadi  antara  suami  isteri,  sebab  bukan tidak  mungkin,  dengan  bantuan  hakam  (mediator)  dalam  masalah  tersebut  para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa  adanya  tekanan,  baik  secara  fisik  maupun  psikologis,  karena  hanya berhadapan dengan  hakam (mediator) yang  ia  yakin dapat  membantunya. Situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak
menutup  kemungkinan  masing-masing  pihak  merasa  tidak  ingin  dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.
Apabila  ditelusuri  lebih  dalam,  ada  kalanya  para  pihak  yang  berselisih tersebut  (suami  isteri),  salah  satu  diantara  keduanya  atau  mungkin  pula  dua- duanya,  dalam  hati  kecilnya  masih  menginginkan  untuk  kembali  seperti  biasa, namun kadang kendalanya, disamping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya.
Inilah  mungkin  salah  satu  hikmah  diperintahkannya  oleh  Allah  SWT., untuk  mengutus  hakam  (mediator)  dalam  ikut  menyelesaikan  perselisihan  antara suami  isteri,  yang  sekaligus  memperlihatkan  kepada  kita  begitu  penting  dan mulianya  peranan  serta  tugas  dari  hakam  (mediator)  tersebut  dalam  berusaha mendamaikan keduanya.
Peranan  hakam  (mediator)  yang  cukup  besar,  dapat  juga  dilihat  dalam penjelasan  pasal  76  ayat  (2)  UU  No.  7/1989,  dimana  pengangkatan  hakam (mediator) dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan  sesudah proses pemeriksaan  saksi  serta  alat-alat  bukti  yang  diajukan  para  pihak.  Setelah  hakim mendapat  gambaran  secara  seksama  apa  dan  bagaimana  perselisihan  serta persengketaan  suami  isteri  dan  faktor  yang  mempengaruhinya,  dan  berpendapat bahwa  ada  kemungkinan  bisa  didamaikan  melalui  hakam  (mediator)  yang  dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.
Peranan  hakam  (mediator)  sangat  berguna  dalam  ikut  membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  hakam  (mediator)  dalam  menyelesaikan sengketa  perceraian  atas  dasar  syiqaq,  tidak  lain  adalah  kewenangan  hakam (mediator)  untuk  memberikan  data  kepada  hakim  untuk  penjatuhkan  putusan. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  kerangka  teori  sebelumnya,  bahwa pendapat  hakam  (mediator)  tidak  mengikat  hakim  dalam  menjatuhkan putusan.Undang-undang  dalam  hal  ini  juga  tidak  memberikan  kewenangan  bagi hakam (mediator) untuk menjatuhkan putusan.
Hakam (mediator) yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada  kewajiban  dari  pada  kewenangan.Hakam  (mediator)  wajib  berusaha  untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan  menyelesaikan
sendiri  perselisihan  perselisihan  suami  isteri.Sesuai  fungsinya  dan  peranannya, hukum memberikan kepada hakam (mediator) hak mengusulkan atau mengajukan pendapat  kepada  hakim  yang  mengangkatnya,  dan  tidak  mengikat  bagi hakim.Dalam  hal  ini  tampaknya  undang-undang  memberikan  kebebasan  yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari hakam(mediator).
Namun walaupun hakim tidak terikat terhadap keputusan hakam (mediator),tetapi kalau  usul  yang  diajukan  tersebut  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  logis  dan masuk  akal,  kiranya  kurang  bijaksana  rasanya  apabila  hakim  mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan pendapat hakam (mediator) harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.
Kita  yakin,  bahwa  dengan  acuan-acuan  penerapan  yang  ada,  hakim  tidak akan  menelan  begitu  saja  pendapat  dan  usul  hakam  (mediator).  Apalagi  bertitik tolak  dari  asumsi  tentang  adanya  kemungkinan  hakam  (mediator)  yang  ceroboh dalam mengambil kesimpulan mengusulkan perdamaian sekalipun tidak didukung oleh  dasar  alasan  yang  benar,  dengan  sendirinya  kurang  dapat  dipertanggung jawabkan rasanya apabila hakim tutup mata dalam menerima usul tersebut begitu saja.
Terakhir  sebagai  kesimpulan  bahwa  peranan  hakam  (mediator)  dalam penyelesaian  sengketa  perceraian  atas  dasar  syiqaq,  sangatlah  bermanfaat  dan berarti  dalam  memberi  masukan  pada  hakim  guna  ikut  menyelesaiakan perselisihan yang terjadi.
Kewenangan  hakam  (mediator)  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  hanya sebatas  memberikan  usulan  pendapat  dan  pertimbangan  dari  hasil  yang  telah dilakukan  kepada  hakim,  dan  undang-undang  tidak  memberikan  kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan putusan.
Dalam  perkara  perceraian  sebagaimana  kasus  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut ;
Ruang  lingkup  ketrampilan  Non  Litigasi  adalah  seluas  ruang  lingkup  segala sengketa  hukum  kecuali  yang  bersifat  memaksa  tegas  dan  hokum  public.  Yang tidak termasuk perbuatan yang tidak bisa dimasukkan ruang lingkup wilayah KNL adalah  Bab  I  yang  menyangkut  keselamatan  umum  dan  terhadap  penguasa  dan pasal 449 sampai dengan 528 KUHP.
Tetapi  sebenarnya  hal  ini  sangat  penting  halnya  dimasukkan  dalam penyelesaian sengketa non Litigasi karena biasanya dalam suatu pengadilan tidak memperhatikan  klausula  hokum  yang  nantinya  amat  menyengsarakan  bagi  sang pelaku.  Pokoknya  ruang  lingkup  Ketrampilan  Non  Litigasi  adalah  segala  bidang yang masih bisa didamaikan.
Hukum  perdata  mengatur  hubungan  antara  orang  perorang  atau  badan hokum dengan orang yang menyangkut kepentingan yang diikat oleh hokum baik oleh  ketentuan  ataupun  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Jadi  bidang  apapun  disini yang  merupakan  hal-hal  masalah  perdata  yang  sebenarnya  dapat  diselesaikan secara  damai  baik  itu  kepemilikan,  kebendaan,  waris  dan  segala  hal  yang  diatur dalam  BW  sebaiknya  ketrampilan  Non  Litigasi  yang  merupakan  cara  istimewa dalam pemecahan masalah digunakan dengan sebaik-baiknya.
Proses  mediasi  ini  dapat  dikatakan  baru  dilaksanakan  dalam  Pengadilan Agama  pada  tahun  2007  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun 2007 (PerMA No. 1/2007). Selain itu, terdapat pula, nomor : 2 tahun 2003 tentang prosedur  mediasi  di  pengadilan.jadi  jelas  dasar  hukum  adanya  mediasi  dalam perkara perceraian.
Pada  praktiknya,  proses  mediasi  ini  dilakukan  jika  salah  satu  pasangan nikah  ada  yg  tidak  setuju  untuk  cerai.  Jadi:  jika  yg  mengajukan  gugatan  cerai  si istri,  tapi  si  suami  menyatakan  ia  tidak  mau  bercerai  pada  saat  sidang  pertama, maka dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut.
Secara detail tentang mediasi dapat dijabartkan sebagai berikut:
Pada  saat  sidang  pertama,  majelis  Hakim  akan  melengkapi  berkas-berkas yang  diperlukan  dalam  persidangan,  seperti:  kelengkapan  surat  gugatan,  surat kuasa,  surat  panggilan  para  pihak,  dsb.  Selanjutnya  Hakim  akan  menjelaskan bahwa  sesuai  prosedur  dimana  sebelum  dijalankannya  proses  cerai  maka  para pihak  diwajibkan  mengadakan  mediasi.  Kemudian  Hakim  bertanya  apakah  para pihak  mempunyai  mediator?  jika  tidak  maka  Hakim  akan  menentukan  seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak
Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut yaitu :
Mediasi  dilakukan  di  ruang  khusus  di  Pengadilan  Agama  tersebut  (lihat gambar). Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali, bila dalam mediasi tidak tercapai  perdamaian/rujuk,  maka  barulah  proses  perkara  perceraian  dapat dilaksanakan
Mediasi  adalah  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  menggunakan  jasa  seorang  mediator  atau  penengah,  sama seperti  konsiliasi  (tim  penyusun  Kamus  Hukum  Ekonomi  FLIPS,  1997,  Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta: Flips Project, hlm. 111).
Menurut  Gary  Goodpaster,  “Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan masalah  di  mana  pihak  luar  yang  tidak  memihak  (impartial)  dan  netral  bekcrja dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh kesepakatan  perjanjian  dengan  memuaskan”.  (Rachmadi  Usman,  SH.,  Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2003, hlm. 79).
Jadi,  mediasi  adalah  suatu  proses  di  mana  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  atau  lebih  menunjuk  pihak  ketiga  yang  netral  dan  impartial  untuk membantu  mereka  dalam  mendiskusikan  penyelesaian  sengketa  dan  mencoba menggugah  para  pihak  untuk  menegosiasikan  suatu  penyelesaian  dari  sengketa. Selain  itu,  mediasi  bersifat  pribadi,  rahasia,  dan  kooperatif  dan  tidak  terikat dengan  aturan-aturan  formal  sebagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan.
Mediasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dengan  bantuan  mediator bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  saling menguntungkan  (win-win  solution)  dan  memuaskan  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa  serta  bersifat  problem  solving,  bukan  untuk  mencari  kalah  menang (win or loss). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang  membantu  para  pihak  dalam  mengklarifikasi  kebutuhan  dan  keinginan- keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.
Mediator  berbeda  dengan  hakim  atau  arbiter  dalam  kewenangannya menyelesaikan  sengketa.  Menurut  Gary  Goodpaster,  mediator  tidak  berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam
menyelesaikan  persoalan-persoalan,  dan  itu  pun  jika  para  pihak  menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.
Mediasi  sebagai  salah  satu  alternative  dispute  resolution  (ADR)  sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nina’ ayat 35. Pengangkatan hakamain dalam penyelesaian sengketa  perkawinan  khususnya  syiqaq  juga  telah  diintegrasikan  dalam  proses beracara  di  Pengadilan  Agama.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  diaturnya  masalah pengangkatan  hakamain  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  76  Ayat  (2). Namun,  pada  kenyataannya  jarang  sekali  atau  hampir  tidak  ada  hakim mengangkat hakamain sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.
Mahkamah  Agung RI  melalui Peraturan Mahkamah  Agung RI Nomor 01 Tahun  2008  telah  mengintegrasikan  mediasi  ke  dalam  proses  beracara  di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Pasal  4  peraturan  ini,  mengisyaratkan  bahwa  seluruh  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian damai dengan  bantuan  mediator kecuali sengketa  yang diselesaikan melalui  proses  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial,  keberatan  atas putusan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  keberatan  atas  putusan komisi  persaingan  usaha.  Sengketa  perdata  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini termasuklah sengketa perkawinan.
Penerapan Peraturan Mahkamah  Agung RI  ini dalam proses penyelesaian sengketa  perkawinan  sejalan  dengan  Hukum  Islam,  di  mana  perceraian  adalah suatu  perbuatan  yang  paling  dibenci  sebagaimana  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu Umar ra.:
Artinya:  Dari  Ibnu  Umar  ra.  Bersabda  Rasulullah  SAW.  “Perbuatan  yang  halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai). (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim) [Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlaany, Sublu al- Salam, Dahlam, Bandung, tth., hlm. 168]
Bahkan  Pasal  7  Ayat  (1)  perma  ini  telah  mewajibkan  hakim  untuk memerintahkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut  melalui  mekanisme  mediasi.  Selain  itu,  Pasal  2  Ayat  (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke  dalam pertimbangan
hukumnya  dan  jika  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  dianggap  sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum  sebagaimana  Pasal  2  Ayat  (3)  Perma  ini.  Dengan  demikian,  mediasi sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  persidangan  menjadi  suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.
Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa  manfaat  yang  besar  bagi  para  pihak,  karena  melalui  mediasi  akan dicapai  kesepakatan  dan  solusi  yang  memuaskan  dan  terselesaikannya  problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
Namun  perlu  diingat,  bahwa  sengketa  perkawinan  (perceraian)  yang diajukan  ke  Pengadilan  tidak  jarang  saat  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan hanya  dihadiri  oleh  satu  pihak  saja  yaitu  pihak  Penggugat/Pemohon  atau Tergugat/Termohon  tidak  diketahui  alamat  pastinya.  Di  sinilah  akan  muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau  pihak  yang  tidak  hadir  sebagaimana  Pasal  127  HIR/151  RBg,  atau  ditunda untuk mediasi.
Pada  kenyataannya,  ada  dua  pandangan  yang  sementara  ini  muncul terhadap  perkara  ghoib  atau  perkara  yang  salah  satu  pihaknya  tidak  hadir  saat sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi kedua: ditunda untuk mediasi.
Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang  pertama,  maka  persidangan  ditunda  untuk  memanggil  ulang  pihak  yang tidak  hadir  sebagaimana  ketentuan  Pasal  127  HIR/151  RBg  dan  jika  tetap  tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.
Kelompok  kedua  berpendapat,  sidang  ditunda  untuk  mediasi,  terlepas apakah kedua  belah pihak  hadir saat sidang pertama atau  hanya  salah  satu pihak saja  yang  hadir.  Pandangan  kelompok  kedua  ini  didasari  pada  Pasal  2  Ayat  (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008.
Dalam  hal  ini,  penulis  lebih  cenderung  kepada  pendapat  kelompok pertama. Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:
Pertama:  Mediasi  dilakukan  jika  ada  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang bersengketa  atau  beda  pendapat  dan  keduanya  bersepakat  untuk  menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua  belah pihak.  Artinya, kedua  belah pihak  harus sepakat untuk  mediasi,  dan  mediasi  tidak  akan  terjadi  jika  hanya  ada  satu  pihak  saja. Bagaimana  akan  dilakukan  mediasi  jika  salah  satu  pihak  tidak  pernah hadir/datang.  Dan  bagaimana  pula  seorang  mediator  bisa  membantu  para  pihak menyelesaikan  sengketanya,  jika  mediator  hanya  bisa  mendengarkan  satu  pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kescpakatan yang merupakan win win solution.
Kedua:  Pasal  7  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  01 Tahun  2008  menyebutkan:  “(1)  Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  yang dihadiri  kedua  belah  pihak,  hakim  mewajibkan  kedua  para  pihak  menempuh mediasi,  (2)  Ketidakhadiran  pihak  turut  tergugat  tidak  menghalangi  pelaksanaan mediasi”.  Pada  Pasal  7  Ayat  (1)  sudah  sangat  jelas  disebutkan  “yang  dihadiri kedua  belah pihak”, artinya,  hakim  baru dapat  mewajibkan  mediasi kepada para pihak  jika kedua  belah pihak  hadir  saat persidangan  Mafhum al-mukhalafah dari Ayat  (1)  adalah  jika  salah  satu  pihak  tidak  hadir,  maka  hakim  tidak  dapat mewajibkan  mediasi.  Sementara  Ayat  (2)  merupakan  pengecualian  bagi  Turut Tergugat  bukan  Tergugat,  karena  pihak  yang  sebenarnya  bersengketa  adalah Penggugat dan Tergugat.
Ketiga: Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak  tidak  pernah  hadir  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditentukan  bukanlah merupakan  pelanggaran  terhadap  Pasal  130  HIR/154  RBg  sebagaimana  Pasal  2 Ayat  (3).  Sebab  tidak  ditempuhnya  mediasi  dalam  kasus  ini  bukanlah  atas kehendak  dan  kemauan  hakim  yang  memeriksa  dan  menyelesaikan  perkara tersebut,  akan  tetapi  lebih  dikarenakan  ketidakinginan  salah  satu  pihak  (pihak Tergugat)  untuk  mempertahankan  hak-haknya.  Walaupun  demikian,  hakim  tetap berusaha  mendamaikan  dan  menasihati  pihak  yang  hadir.  Jadi  di  dalam pertimbangannya  hakim  cukup  menyebutkan  bahwa  mediasi  tidak  dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan.
Keempat:  Pasal  19  mengisyaratkan  keterpisahan  mediasi  dengan  litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Padahal kita tahu bahwa mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme-nya sudah pasti berbeda dan terpisah dari mekanisme dan proses litigasi.
Kelima:  Jika  tetap  dipaksakan  mediasi  sementara  salah  satu  pihak  tidak pernah  hadir,  maka  akan  timbul  kesan  bahwa  berlarut-larutnya  penyelesaian perkara.  Coba  bayangkan,  berapa  lama  waktu  yang  diperlukan  oleh  para  pencari keadilan  yang  pihak  tergugatnya  tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti (ghoib) jika tetap harus menempuh mediasi.
Untuk  selanjutnya,  alangkah  baiknya  jika  ada  petunjuk  pelaksanaan  terhadap mediasi  dalam  perkara  perceraian,  sehingga  tidak  ada  lagi  perbedaan  dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quranul Karim;terjemahan 2015.
Abdul Mannan, Hukum Acara Perdata ,2001.
Yahya Harahap, Hukum Acara Peradilan Agama, 2004.
Sema No. 1 tahun 2008 , tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003.
Suhaibah, Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan( Re-Evaluasi Peranan BP4), Surakarta: Citra Sains LKBN, 2015.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
RBG, 2009.
Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia , 2007.
Sembiring, Cara  Menyelesaiakan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Visimedia, Jakarta,2011.
Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.