## PRINSIP MOST-FAVOURED NATION DALAM PERDAGANGAN JASA MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN
Najmi 1* , Magdariza 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 najmifhua@gmail.com , 2 magdariza08@yahoo.com
*Corresponding Author: Najmi
Abstract:  The  rapid  development  of  the  service  trade  requirs  rules  to  guarantee  growth  of the service trade, so it can take the role in supporting the economic. General Agreement on Trade in Services (GATS) is the basic agreement for the multilateral service problems which is the form of WTO. This agreement contains of two main things. They are rule of the action plan and liberalization commitment toward service sector and sub sector in the  schedule of every members. Based on the GATS basic principal, GATS also required the member to act MFN (non discrimination) between the service product and the service producer. In this case, Most Favoured Nation (MFN) is one of the basic principle of GATS to avoid discrimination among countries. In applying the MFN principle in the service trade sector, in one side it can push the economic growth. But in other side it can create high competition among countries. Actually,  it  is  a  big  challenge  for  the  developing  countries  to  competition  with  developed country which are more ready to competition in the service trade sector. Indonesia as one of the member of WTO has to be aware and prepare the National rule of law in order to face the liberalization in the service trade sector. GATS rule is also obtaining to Indonesia which has liberal  service  sectors  such  as  airline  service,  financial  service,  people  movement  and telecommunication. At last, by the rule declared by GATS about the service sector in the form of  WTO,  it  can  motivate  to  create  a  transparation  and  non  discrimination  trade,  beneficial and strengthen the connection among countries.

## Keywords: Most Favored Nation Principle; Services Trade; Liberalization and International
Economy.
Abstrak: Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat memerlukan suatu aturan yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan sektor jasa itu sendiri sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. GATS adalah persetujuan dasar untuk masalah-masalah jasa yang bersifat  multilateral  yang  berada  dalam  kerangka  WTO.  Persetujuan  ini  memuat  dua  hal pokok yaitu ketentuan tentang kerangka kerja dan komitmen liberalisasi atas sektor dan sub- sektor  jasa  yang  ada  dalam  daftar  skedul  tiap  anggota.  Seperti  halnya  prinsip  dasar  GATT maka  GATS  juga  mensyaratkan  anggota  untuk  memberlakukan  secara  MFN  (non diskriminasi)  antara  jasa  produk  dan  penyedia  jasa.  Dalam  hal  ini, Most  Favoured  Nation (MFN) merupakan salah satu  prinsip  dasar GATS agar tidak membedakan perlakuan  antara satu  negara  dengan  negara  lainnya. Penerapan  prinsip  MFN  ini  dalam  bidang  perdagangan jasa,  disatu  sisi  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  disisi  lainnya  juga mendorong  persaingan  yang  cukup  tinggi  antara  negara-negara.  Hal  ini  merupakan  suatu tantangan  yang  cukup  berat  bagi  negara-negara  berkembang  untuk  bersaing  dengan  negara
maju  yang  lebih  siap  untuk  menghadapi  kompetisi  di  bidang  perdagangan  jasa.  Bagi Indonesia  sendiri  sebagai  salah  satu  negara  anggota  WTO  harus  segera  berbenah  diri  dan mempersiapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  nasionalnya  dalam  rangka  menghadapi liberalisasi  dibidang  perdagangan  jasa.  Ketentuan  GATS  yang  juga  berlaku  bagi  Indonesia telah memuat sektor-sektor jasa yang akan diliberalisasi diantaranya jasa perhubungan udara, jasa  finansial,  perpindahan  manusia  serta  jasa  telekomunikasi.  Pada  akhirnya,  dengan  telah diberikannya  pengaturan  perdagangan  di  sektor  jasa  melalui  GATS  dalam  kerangka    WTO hendaknya  juga  mendorong  mewujudkan  suatu  perdagangan  yang  adil,  transparan,  saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara negara-negara.
Kata  Kunci: Prinsip Most  Favored  Nation ;  Perdagangan  Jasa;  Liberalisasi  dan  Ekonomi Internasional.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  bidang  perekonomian  dan  perdagangan  berkembang  semakin  pesat  dan maju. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya hubungan yang terjalin di antara negara- negara.  Sekat-sekat  yang  dulu  menjadi  penghalang  bagi  perdagangan  seperti  proteksi  mulai berkurang  sehingga  ikut  mendorong  ke  arah  terciptanya  liberalisasi  dalam  perdagangan internasional.
Dengan terbentuknya suatu organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization /WTO)  yang  sampai  saat  ini  merupakan  satu-satunya  lembaga  internasional bersifat  universal  yang  mengatur  bidang  perekonomian  dan  perdagangan  internasional bertujuan utama untuk mencapai liberalisasi perdagangan. Pendirian WTO dilakukan melalui perjanjian  internasional  yang  dikenal  dengan the  Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization yang ditandatangani di Marakesh (Maroko) tanggal 15 April 1994. Agreement tersebut  merupakan  hasil  akhir  dari  Putaran  Uruguay  yang  dimulai  sejak  tahun  1986  dan mengikat lebih dari 120 negara anggota yang menguasai sekitar 90 persen (komoditi) dunia.
WTO  merupakan  kelanjutan  dari General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT) tahun 1947 yang berusaha mendorong terjadinya liberalisasi di bidang perdagangan. Namun sistem GATT sebagai suatu keseluruhan tetap merupakan dasar dari sistem multilateral yang berlaku,  tetapi  diperkuat  dengan  hasil  perundingan  Uruguay  Round  yang  antara  lain menghasilkan  kesepakatan  mendirikan  WTO. 1 Bidang  garapan  WTO  semakin  luas  dan berkembang  seiring  dengan  diterimanya  isu-isu  baru  yaitu  perlindungan  hak  atas  kekayaan intelektual  (TRIPS),  investasi  yang  berkaitan  dengan  kebijaksanaan  perdagangan  (TRIMS) dan  perjanjian  perdagangan  jasa-jasa  (GATS).  Diterimanya  perjanjian  yang  mengatur perdagangan  jasa-jasa  melalui General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  di  dalam WTO pada awalnya merupakan kehendak dari negara maju.
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  ilmu  penggetahuan  di  bidang  tekhnologi  turut mempengaruhi  sektor  jasa.  Inilah  yang  mendorong  negara-negara  maju  agar  sektor  jasa  ini perlu  diberikan  pengaturan  dalam  WTO.  Sedangkan  negara-negara  berkembang  awalnya menolak ini dimasukan ke dalam perjanjian karena adanya kekhawatiran dari negara-negara berkembang  bahwa  mereka  akan  dirugikan.  Akhirnya  tercapailah  kata  sepakat  bahwa perjanjian berkaitan dengan perdagangan diberikan pengaturan tersendiri (GATS) dan adanya
1 H.S.  Kertadjoemena,  1996, GATT  dan  WTO,  Sistem,  Forum  dan  Lembaga  Internasional  di  Bidang Perdagangan, UI Press, hlm.3.
beberapa perkecualian terhadap negara-negara berkembang serta komitmen dari negara maju untuk ikut membantu negara-negara berkembang.
Bagi GATT (sekarang WTO) sendiri terdapat banyak alasan untuk melihat pentingnya perdagangan jasa diatur secara multilateral yaitu : 2
a. Kenyataan menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara negara-negara maju  dengan  negara-negara  berkembang  dalam  hal  penguasaan  dan  perkembangan  di sektor jasa. Negara-negara maju telah berada pada taraf “services-led industry”, sementara negara-negara  berkembang  justru  masih  berkonsentrasi  pada  sektor  industri  dan  ekspor mereka. 3
b. Ada sedikit kekhawatiran bahwa apabila sektor jasa tidak diatur secara multilateral, setiap negara  akan  mengambil  tindakan-tindakan  yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangan  perdagangan  jasa  kearah  tindakan  proteksi  dengan  alasan  melindungi kepentingan nasional dan industri mereka.
c. Sekitar  80  persen  negara-negara  anggota  GATT  merupakan  negara-negara  berkembang. Oleh karena itu pengaturan sektor jasa secara multilateral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan  sektor  jasa  mereka  yang  berdampak  pada  perbaikan  perekonomian  negara- negara tersebut.
GATS  memiliki  beberapa  prinsip  dasar  yang  salah  satunya  adalah  prinsip  “ Most- Favoured  Nation” yang  disingkat  MFN  (Non  Diskriminasi)  yang  berarti  memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  semua  mitra  dagang  (jasa)  dari  negara-negara  anggota  WTO. Dibawah GATS, jika suatu  negara memperbolehkan pihak asing  turut bersaing  dalam suatu sektor,  kesempatan  yang  sama  harus  diberikan  untuk  pengusaha  jasa  dari  negara  anggota WTO  lainnya.  MFN  diterapkan  dalam  semua  jenis  jasa,  kecuali  beberapa  pengecualian khusus yang secara sementara dibolehkan. 4
Prinsip most-favoured nation merupakan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan oleh negara-negara anggota WTO. Penerapan prinsip ini dalam WTO sekarang menimbulkan suatu tantangan baru. Negara-negara anggota WTO mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda  sehingga  ada  negara  yang  mempunyai  perekonomian  baik  (dikenal  sebagai negara-negara  maju),  negara  berkembang  dan  negara  mempunyai  perekonomian  yang  tidak begitu  baik  (negara-negara  miskin).  Perjanjian  GATS  yang  memuat  prinsip  ini  akan  sangat mempengaruhi kesiapan dari negara-negara anggota WTO sendiri. Dengan adanya penerapan prinsip most-favoured  nation (MFN)  atau  tidak  adanya  diskriminasi  terhadap  perdagangan jasa  yang  dilakukan  antar  negara  mengakibatkan  semakin  besarnya  keterbukaan  pasar  pada perdagangan jasa dan semakin tingginya tingkat persaingan yang akan terjadi.
Oleh  karena  itu,  hal  ini  sangat  menarik  untuk  ditelaah  berkaitan  dengan  penerapan prinsip most-favoured nation /MFN (non diskrimimasi) dan pengaruhnya bagi negara-negara anggota  WTO  terutama  sekali  bagi  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  yang  mau  tidak mau  akan  ikut  serta  dalam  globalisasi  perdagangan  tersebut.  Indonesia  secara  resmi  telah
2 GATT, tanpa tahun, The Uruguay Round: A Giant Step for Trade and Development and A Response to The Challenge of the Modern World , Geneva: GATT, hlm. 3.
3 Dorothy I. Riddle, 1986, Services – Led Growth: The Role of the Services Sector in World Development (New York: Praeger Special Studies), hlm. 23.
4 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral (Deplu), 2003, Sekilas WTO , Edisi Kedua, hlm.
menjadi anggota WTO dengan telah diratifikasinya Perjanjian WTO termasuk GATS melalui Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  tanggal  2  Nopember  1994.  Dengan  ratifikasi  tersebut maka  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  internasional  Indonesia  terikat  oleh  kewajiban- kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (consent to be bound by the treaty). Diratifikasinya  Perjanjian  WTO-GATS  oleh  Indonesia  berpengaruh  langsung  terhadap keberadaan  perusahaan  (negara/swasta)  yang  bergerak  di  bidang  industri  dan  perdagangan jasa seperti perbankan, telekomunikasi, penerbangan, kelistrikan, transportasi dan lainnya.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  sebagai  berikut: bagaimanakah  penerapan  prinsip Most-Favoured  Nation (MFN/Non  Diskriminasi)  terhadap perdagangan  jasa  dalam  kerangka  WTO?  dan  apakah  pengaruh  penerapan  prinsip Most- Favoured  Nation (MFN/Non  Diskriminasi)  terhadap  perdagangan  jasa  bagi  negara-negara anggota WTO khususnya Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder yang dalam hal ini meliputi:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi :
a. Perjanjian World Trade Organisation;
b. Undang-undang tentang Kejahatan Ekonomi;
c. Konvensi dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan Perjanjian Ekonomi.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
a. Berbagai  literatur  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  perjanjian    ekstradisi khususnya menyangkut dua negara tersebut;
b. Hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini;
c. Berbagai artikel yang terbit di Majalah dan Surat Kabar
3. Bahan Hukum Tertier  yaitu :
a. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
b. Kamus Hukum (Black Law Dictionary).
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  deksriptif-yuridis. Pendekatan  secara  deksriptif-yuridis  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  gambaran  lebih  jauh tentang  prospek  kedua  negara  berkaitan  dengan  akan  dilakukan  perjanjian  ekstradisi  dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Jasa Dalam GATS
Perundingan mengenai perdagangan jasa pada awalnya bermula dari suatu laporan yang dibuat  oleh “Rey  Commission” berjudul Report  by  The  High  Level  on  Trade  and  Related Problems pada  tahun  1972.  Laporan  ini  menjadi  usulan  dari  negara-negara  yang  tergabung dalam  OECD (Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development) untuk memberikan  perhatian  terhadap  masalah-masalah  perdagangan  internasional  yang  tidak hanya  terbatas  pada  sektor  barang  tetapi  juga  meliputi  sektor  jasa-jasa. 5 Usulan  OECD
5 Geza Feketekuty, 1988, International Trade in Services: An Overview and Blueprint for Negotiations , Mass.: An American Enterprise Institute, hlm. 297.
tersebut  kemudian  menjadi  salah  satu  masukan  yang  akan  dirundingkan  dalam  Putaran Tokyo. Dalam putaran ini, berdasarkan usulan OECD tadi, Amerika Serikat melalui Komite Bidang  Jasa,  telah  berinisiatif  untuk  mencari  dukungan  internasional  bagi  dimulainya perundingan  multilateral  khusus  mengenai  jasa-jasa  dibawah  payung  GATS.  Bagi  Amerika Serikat  sendiri  upaya  untuk  membuka  perundingan  mengenai  jasa  ini  disebabkan  karena beberapa  faktor  antara  lain  tekanan-tekanan  yang  berasal  dari  perusahaan-perusahaan  trans- nasional  Amerika  yang  ingin  memperluas  usaha  mereka  terutama  melalui  pembukaan- pembukaan jasa sebagai perwakilan di negara-negara berkembang, kemudian sebagai usaha- usaha politis yang mengatasnamakan “lobby perdagangan bebas” melalui liberalisasi sektor- sektor yang potensial serta pengakuan  bahwa sektor jasa telah menjadi sektor  yang dominan bagi Amerika Serikat.
Pengertian  yang  baku  tentang  istilah ‘services’  (jasa) sampai  sekarang  belum ditemukan.  Dalam  Kamus  Webster,  services  diartikan “…to  perform  services  of maintenance, supply, repair, installation, distribution…”. 6 Sedangkan dalam hukum Mozley, diartikan  sebagai  suatu  pekerjaan,  dimana  bawahan  karena  alasan  imbalan,  bersedia menyelesaikannya  untuk  sang  majikan.  Lovelock  mendefenisikan  jasa  sebagai  suatu pekerjaan  /prestasi  yang  ditawarkan  oleh  suatu  pihak  pada  pihak  lain  dimana  tindakan tersebut bersifat abstrak ( intangible -tidak dapat diraba) dan tidak menghasilkan akibat dalam kepemilikan.  Kemudian  dilanjutkan,  “jasa”  tersebut  memiliki  4  sifat  yaitu; (i)  intangibility , bersifat  abstrak  dan  tidak  dapat  diraba; (ii) insparability ,  diproduksi  dan  dikonsumsi  dalam waktu bersamaan; (iii) variability , mempunyai bentuk yang bermacam-macam tergantung si penyedia, kapan dan dimana; (iv) perishability , tidak tahan dan tidak bisa disimpan. 7
Dalam perdagangan internasional sekarang ini, sektor jasa berperan sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang memindahkan barang atau orang, seperti pengangkutan transportasi, jasa  pengiriman,  parawisata  serta  yang  lainnya  yang  tidak  nyata  atau  terwujud (intangible). Sementara  dalam  konteks  nasional,  sektor  jasa  berperan  dalam  pembentukan  produk domestik/ nasional dan neraca perdagangan jasa negara tersebut. Secara umum bagi negara, sektor  jasa  dapat  dikatakan  turut  memberikan  sumbangan  yang  berarti  dalam  pembentukan infrastruktur  fisik  seperti  telekomunikasi,  listrik  dan  transportasi  serta  infrastruktur  sosial seperti jasa pendidikan, kesehatan dan perumahan.
Dalam  kerangka  GATS,  pengertian  perdagangan  jasa  dirumuskan  dengan  hanya memberikan  batasan  mengenai  apa  yang  termasuk  perdagangan  jasa  dengan  menetapkan bagaimana  suatu  jasa  di  pasok  dari  penyedia  jasa  ke  pengguna  jasa  yang  dikenal  dengan modes  of  supply . 8 Pada  pasal  1  ayat  (2)  GATS  memberikan  definisi  perdagangan  jasa meliputi penyedian jasa yaitu:
“For purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of services:
a) from the territory of one Member into the territory of other Member;
b) in the territory of one Member into the services consumer of any other Member;
c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;
6 Webster’s New International Dictionary, 1951, 2 Edition, Gambar & C Merriam Co., Springfield, USA.
7 Lovelock, Service  Marketing ,  dalam  Phillip  Kottler  (ed),  1994, Marketing  Management  Analysis, Planning, Implementation and Control , 7 th, Prentice Hall.
8 UNCTAD  and  The  World  Bank,  1994, A  Handbook: Liberalizing International  Transactions  in Services, United Nations , New York, hlm. 10.
d) by  a  service  supplier  of  one  Member,  through  presence  of  natural  persons  of  a member in the territory of any other Member.
Harus  diketahui  bahwa  pengertian  yang  diberikan  dalam  Pasal  I  ayat  (2)  sebenarnya bukanlah  suatu  pengertian  mengenai  perdagangan  jasa  itu  sendiri,  karena  didalamnya  tidak terdapat  unsur substantif yang dapat  memberikan kejelasan tentang  apa yang dimaksud dari ‘pengertian jasa’. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dari negara-negara anggota GATT  di  dalam  memandang  pengertian  dan  arti  tentang  perdagangan  jasa  serta  adanya kekhawatiran  bahwa  jika  terlalu  ditekankan  secara  definisional,  pengertian  tersebut  justru dapat mempersempit ruang gerak serta keberlakuan dari perdagangan jasa itu sendiri. Karena itu oleh GATS, perdagangan jasa tidak diartikan sebagai suatu pengertian tentang jasa yang ‘trade in intangible goods’ dengan segala sifat dan karakteristik yang melekat didalamnya. Dalam  pengertian  yang  dibuat  oleh  GATS  ini,  perundingan-perundingan  kelompok bidang jasa (Group Negotiations  on Services) pada waktu  perundingan pembahasan tentang pengertian  jasa,  hanya  memfokuskan  pengertian  jasa  yang  diperdagangkan  secara internasional  terbatas  pada  lalulintas (movement) jasa-jasa  dan  pemasok  jasa  yang  melewati atau melintasi batas-batas negara (cross-border movement of service).
Sedangkan  kegiatan  memberikan  jasa  melalui  perdagangan  jasa  berdasarkan  pasal  I ayat (2) GATS dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:
a. Penawaran Lintas Batas (Cross-Border Supply)
Dapat  diartikan  sebagai  penawaran  atas  jasa  yang  berasal  dari  suatu  wilayah  negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lain, dengan pengertian bahwa si pemasok jasa berada di luar negara tujuan dimana jasa-jasa tersebut ditawarkan. Contohnya adalah jasa telekomunikasi dan perkapalan.
b. Penggunaan Jasa di Luar Negeri (Comsumption Abroad)
Diartikan  sebagai  penawaran  atas  jasa  di  dalam  wilayah  suatu  negara  anggota  kepada pemakai jasa dari negara anggota lain. Contohnya adalah jasa parawisata.
c. Perwakilan Usaha (Commercial Presence)
Diartikan  sebagai  penawaran  jasa  yang  dilakukan  oleh  pemasok  jasa  dari  suatu  negara anggota  melalui  badan  usaha  yang  berada  di  wilayah  negara  anggota  lain.  Contohnya adalah jasa perbankan (bank asing).
d. Perwakilan Perorangan (Presence of Natural Persons)
Dalam cara ini, penawaran jasa dilakukan sendiri oleh si pemasok jasa sebagai perorangan (Natural Persons) yang berada di wilayah negara anggota lain.
Sementara  jasa-jasa  yang  dimaksud  dalam  Pasal  I  ayat  (2)  adalah  segala  jasa-jasa didalam  segala  sektor  diluar  dari  jasa-jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan tugas  dan  kewenangannya.  Sedangkan  jasa-jasa  yang  termasuk  kategori  jasa  pemerintah adalah  segala  jasa-jasa  yang  ditawarkan  bukan  atas  dasar  komersial  atau  atas  dasar persaingan  sebagai  pemasok  jasa. 9 GATS  memuat  29  pasal  yang  mencangkup  semua  jenis sektor jasa. Pasal-pasal tersebut memuat kewajiban umum yang harus ditaati negara anggota, termasuk berbagai cara untuk memberikan jasa berskala internasional.
Persetujuan  Umum  tentang  Perdagangan  Jasa  (GATS)  diharapkan  dapat  menunjang pertumbuhan  dan  pembangunan  perekonomian  dunia.  Dalam  rangka  ini  GATS  bertujuan sebagai berikut:
9 General Agreement on Trade in Services, December 1993, Pasal I ayat (3b) dan (c), Geneva : GATT
1. Membuat  kerangka  multilateral  yang  berisikan  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  untuk perdagangan  jasa-jasa  dengan  tujuan  untuk  perluasan  perdagangan  tersebut  secara transparan  dan  liberalisasi  secara  progresif  serta  sebagai  sarana  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dari seluruh negara mitra dagang dan pembangunan negara-negara berkembang.
2. Memperoleh  hasil  yang  segera  tentang  proses  peningkatan  liberalisasi  secara  progesif  di bidang  perdagangan  jasa-jasa  melalui  rangkaian  perundingan  multilateral  untuk mengembangkan  kepentingan  dari  seluruh  peserta  atas  dasar  manfaat  timbal-balik  dan mengamankan  keseimbangan  menyeluruh  antara  hak  dan  kewajiban  sambil  tetap menghormati kepentingan nasional.
3. Mengakui  hak  dari  para  anggota  untuk  mengatur  dan  memperkenalkan  peraturan  baru mengenai  pemasokan  jasa  dalam  wilayahnya  masing-masing  dalam  rangka  mencapai tujuan  nasional  dan  mengakui  adanya  keadaan  asimetris  pada  tingkat  pembangunan  di berbagai  negara,  oleh  karena  itu  merupakan  kepentingan  yang  khusus  bagi  negara berkembang untuk melaksanakan hak ini.

## B. Penerapan Prinsip Most Favoured Nations (Mfn) Pada Perdagangan Jasa (GATS)
The  General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  adalah  peraturan  mengikat pertama  yang  mencangkup  perdagangan  internasional  dalam  sektor  jasa  yang  merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam kerangka WTO. Sedangkan ketentuan jasa di dalam GATS termuat dalam lampiran (Annexes) yang meliputi: 10

## 1. Jasa Angkutan Udara
Dalam  lampirannya,  GATS  tidak  memuat  ketentuan  mengenai  pengaturan  hak penggunaan  jalur  lalu  lintas  udara  dan  hal-hal  terkait  lainnya.  Hal-hal  tersebut  diatur dalam persetujuan-persetujuan bilateral. Lampiran tersebut  hanya memuat  jasa perbaikan dan  perawatan  pesawat  terbang,  pemasaran  jasa  angkutan  udara  dan  jasa  reservasi komputer.
2. Jasa-jasa Finansial
Dalam  lampiran  GATS  mengenai  jasa  finansial,  pemerintah  berhak  mengambil  langkah- langkah tertentu untuk  melindungi  investor, deposan dan pemegang polis asuransi  dalam rangka  stabilisasi  sistem  finansial  ketika  terjadi  kontraksi  pada  perbankan  nasional. Lampiran  ini  tidak  memuat  ketentuan  ketika  suatu  pemerintah  menerapkan  suatu kebijakan  finansial  melalui  bank  sentral.  Perundingan  untuk  komitmen  yang  spesifik dalam jasa financial terus berlanjut sampai tahun 1997.
3. Perpindahan Manusia (Movement of Natural Person)
Annex ini menangani perundingan-perundingan tentang hak-hak individu untuk sementara tinggal di suatu negara dengan tujuan memberikan layanan jasa. Persetujuan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang mencari pekerjaan tetap atau dengan tujuan mencari status kewarganegaraan, tempat tinggal tetap atau pekerjaan tetap.
4. Telekomunikasi
10 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2020, Sekilas WTO , Departemen Luar Negeri RI, hlm. 27.
Sektor  telekomunikasi  memiliki  peran  ganda:  sebagai  sektor  tersendiri  dalam  kegiatan ekonomi  dan  sebagai  sarana  yang  menjembatani  kegiatan  perekonomian  lainnya  (contoh transfer  uang  secara  elektronik).  Lampiran (annex) GATS  mengenai  telekomunikasi  ini menekankan  pemerintah  menjamin  agar  pemasok  jasa  telekomunikasi  asing  diberikan akses  yang  sama  ke  jaringan  telekomunikasi  publik  tanpa  diskriminasi.  Perundingan- perundingan mengenai komitmen spesifik di bidang telekomunikasi selesai dilakukan pada akhir Putaran Uruguay dan hasilnya berupa paket liberalisasi sektor ini yang disetujui pada bulan Pebruari 1997.
Pasal II ayat (1) GATS mengatur tentang perlakuan MFN atau non diskriminasi (Most Favoured  Nation  Treatment) pada  perdagangan  jasa  dalam  kerangka  WTO.  Setiap  negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less Favourable) diantara pemasok jasa dari negara satu dengan negara lainnya. Pencantuman kata  segera (immediately) merujuk  pada  kesiapan  masing-masing  negara  memberlakukan klausa ini.
Apabila  dilihat  dari  sejarah  asal  mula  pengaturan  prinsip  MFN  dalam  GATS  ini  dapat dikatakan  mengikuti  ketentuan  yang  terdapat  dalam  GATT  sebagai  awal  ketentuan  hukum internasional dibidang perdagangan yang berbunyi: 11
’’ .... any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any  product  originating  in  or  destined  for  any  other  country  shall  be  accorded immediately  and  unconditionally  to  the  like  product  originating  in  or  destined  for  the the territories of all other contracting parties.”
Adanya  penerapan  prinsip  MFN  atau  non  diskriminasi  bertujuan  untuk  meliberalisasi perdagangan di bidang jasa yang merupakan tujuan dari adanya WTO sehinggga mengurangi hambatan-hambatan  yang  selama  ini  timbul  dalam  perdagangan  antara  negara.  Tak  dapat dipungkiri bahwa negara-negara kadang-kadang melakukan suatu tindakan proteksi terhadap sektor jasa yang dianggap menghasilkan keuntungan dan pendapatan yang tinggi. Dalam hal ini,  perdagangan  jasa  yang  diatur  oleh  GATS  dalam  kerangka  WTO  tersebut  memuat  jasa- jasa yang akan diliberalisasi sehingga suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya  sesuai  dengan  prinsip  MFN  tersebut  diatas.  Ini berlaku  secara  timbal  balik.  Dalam  hal  suatu  negara  belum  sanggup  menerapkan  klausula yang  berkaitan  dengan  prinsip  MFN  tersebut,  maka  dapat  menerapkan  kebijaksanaan menyimpang,  dengan  terus  menerus  dipantau  oleh  pengawasan  CTS (Council  for  Trade  in Services) .  Penyimpangan  ini,  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  II  ayat  (2)  GATS  tentang persyaratan bagi negara-negara anggota yang mengecualikan diri dari kewajiban MFN secara lengkap  berbunyi “A  Member  may  maintain  in  a  measure  inconsistent  with  paragraph  1 provided that such a measure is listed in, and meets the contitions of, the Annex on Article II Exemptions“. Persyaratan ini antara lain :
- Kebijaksanaan exemption harus dicantumkan di dalam schedule.
- Harus  terdapat  alasan/kondisi  khusus  yang  menyebabkan exemption ,  dimana  kondisi  ini secara periodik akan dievaluasi oleh CTS.
-  Pada  prinsipnya exemption bersifat  sementara,  diberikan  tidak  melebihi  10  tahun.  Namun apabila dipandang perlu dapat dinegosiasikan ulang.
11 Pasal 1 The General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) tahun 1947
Walau hanya bersifat  sementara dan jarang digunakan, para anggota WTO juga dapat membuat  daftar  pengecualian  yang  terpisah  dari  prinsip  non  diskriminasi  MFN.  Ketika GATS  diberlakukan,  sejumlah  negara  telah  memiliki  semacam  perjanjian  istimewa  dalam sektor  jasa  dengan  beberapa  mitra  dagang  mereka,  baik  dalam  bentuk  bilateral  maupun dengan  beberapa  negara.  Para  anggota  WTO  merasa  penting  untuk  tetap  mempertahankan secara  sementara  perlakuan  seperti  tersebut  diatas.  Mereka  merasa  berhak  untuk  terus memberikan perlakuan khusus terhadap negara-negara tertentu dalam kegiatan usaha bidang jasa tertentu disamping tetap mempertahankan prinsip MFN. Agar prinsip-prinsip MFN tetap menjadi pegangan secara umum, pengecualian hanya dapat diberikan satu kali saja dan tidak boleh  ditambah.  Pengecualian  tersebut  ditinjau  ulang  pada  tahun  2000  dan  normalnya berakhir  selama  tidak  lebih  dari  10  tahun.  Daftar  pengecualian  ini  juga  merupakan  bagian dari Persetujuan GATS.
Perkembangan  dibidang  jasa  untuk  ke  masa  yang  akan  datang  mengalami perkembangan yang cepat dan semakin hari terus berkembang seiring dengan meningkatnya hubungan  negara-negara  dan  tekhnologi.  Para  ahli  berpendapat  bahwa  perkembangan perdagangan  jasa  yang  sangat  cepat  memerlukan  suatu  aturan  yang  dapat  menjamin lancarnya  pertumbuhan  sektor  jasa  itu  sendiri  sehingga  dapat  berperan  dalam  menopang perekonomian sebagaimana halnya dengan perdagangan barang. Dalam laporan International Trade  Center  (ITC)  disebutkan  bahwa  dewasa  ini  ekspor  jasa  berkisar  US$1  trilliun  atau kurang lebih 20 % dari total ekspor dunia. 12
Penerapan prinsip MFN atau non diskriminasi ini di satu sisi memberikan dampak yang positif  dimana  mendorong  mewujudkan  perdagangan  yang  adil (fair) antara  negara-negara. Disamping itu, bagi negara yang siap dengan liberalisasi pada perdagangan jasa maka semua hasil  perundingan  dan  akses  pasar  akan  menjadi  peluang (oppurtinity) yang  besar.  Bagi negara-negara berkembang ini merupakan kesempatan untuk ikut dalam perdagangan global yang  tentunya  akan  ikut  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  dengan  masuknya  modal asing di sektor jasa  serta tranfer  tekhnologi dan sumber daya manusia.
Namun  pada  sisi  yang  lain,  berbagai  kemajuan  dalam  perdagangan  dunia  ini  semakin mendorong  proses  globalisasi  sehingga  sebagai  konsekuensinya  adalah  menciptakan persaingan  yang  tajam  walaupun  prinsip  MFN  diberlakukan.  Dalam  hal  ini  akan  berlaku hukum alam dimana siapa yang kuat maka akan menang. Negara yang siap dengan dibukanya sektor jasa untuk diperdagangkan secara global maka negara tersebut akan sanggup bersaing dengan  negara  lain.  Prinsip  MFN  atau  non  diskriminasi  ini  tentu  akan  sulit  diterapkan terhadap negara-negara berkembang yang tingkat perekonomiannya relatif belum kuat. Pada kenyataannya,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  negara-negara  maju  menikmati  lebih  banyak keuntungan di dalam hubungan perdagangan internasional. Kebanyakan negara  maju seperti Amerika  Serikat  dan  Jepang  umumnya  memiliki  kontrol  dan  peran  yang  dominan  terhadap dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian dunia.
C. Penerapan  Prinsip  Mfn  Dan  Dampak  Berlakunya  Perjanjian  Perdagangan  Jasa (GATS) Bagi Indonesia
12 Herry  Soetanto,  Juli  2021, Catatan  Ringkas  tentang  WTO  dan  Implikasinya  terhadap  Dunia  Bisnis , Lokakarya  Liberalisasi  Perdagangan  Lanjutan  dalam  Kerangka  WTO:  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dan Pengusaha Daerah, Kerjasama Deplu dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, Bandung.
Indonesia sebagai salah satu anggota WTO dengan meratifikasi perjanjian WTO secara resmi  melalui  Undang-undang  No.  7  Tahun  1994  memberikan  konsekuensi  bagi  Indonesia untuk  melaksanakan  segala  ketentuan  yang  termuat  dalam  perjanjian  tersebut  yang  salah satunya berkaitan dengan perdagangan jasa (diatur dalam GATS).
Dalam  menghadapi  liberalisasi  pada  sektor  jasa  ini,  Indonesia  perlu  memberikan perhatian dan mempersiapkan  langkah-langkah untuk bersaing dengan negara lainnya. Dari penelitian  International  Trade  Centre  (ITC)  menunjukan  bahwa  ternyata  sektor  jasa  bukan hanya  kepentingan  negara  maju  saja  akan  tetapi  juga  negara-negara  berkembang.  Dari  25 negara  yang  merupakan  pengekspor  utama  sektor  jasa  beberapa  diantaranya  adalah  negara berkembang  seperti  Singapura,  Hongkong,  Korea,  Thailand,  China,  Philipina,  Malaysia. Sementara  itu  sangat  banyak  negara  berkembang  dan  negara  terbelakang  masih  tergantung dari  jasa-jasa  seperti  jasa  keuangan,  komputer  dan  jasa  informasi.  Sebagaimana  dijelaskan diatas  bahwa  kewajiban  para  anggota  berdasarkan  ketentuan  umum  (GATS)  berkaitan  erat dengan  hal-hal  seperti,  penerapan  prinsip  MFN  atas  semua  jasa,  transparansi  atas  semua peraturan  jasa  dalam  negeri,  saling  memberi  pengakuan  bersama  atas  kualifikasi  yang disyaratkan  dalam  penyediaan  jasa,  pembatasan  atau  larangan  atas  ketentuan  mengenai monopoli  dan  penyediaan  jasa  khusus  dan  praktek-praktek  lain  yang  dapat  menghambat kompetisi dan tindakan dalam rangka liberalisasi sektor jasa. 13
Pada  bulan  Nopember  2001  telah  diadakan  Konperensi  Tingkat  Menteri  (KTM)  IV- WTO  di  Doha  (Qatar)  yang  telah  berhasil  menyepakati  suatu  deklarasi  diantaranya menyangkut  bidang  jasa (services). Dalam  deklarasi  dinyatakan  bahwa  negosiasi  dibidang jasa  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  negara berkembang  dan  negara  terbelakang.  Negara  anggota  menyetujui  agar  negara  anggota menyampaikan “intial request for specific commitment” dengan batas waktu sampai 30 Juni 2002  dan  menyampaikan “initial  offers” sampai  batas  waktu  31  Maret  2003. 14 Deklarasi juga  menampung  kepentingan  Indonesia  terutama  yang  berkaitan  dengan  tindakan pengamanan  darurat (emergency  safeguards) yang  dapat  dipergunakan  untuk  melindungi industri  jasa  dalam  negeri.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  X  GATS  menyangkut  ini  hanya menentukan  bahwa  terhadap  masalah-masalah  tindakan  pengamanan  darurat  akan  diadakan perundingan-perundingan multilateral.
Bagi  Indonesia,  Babak  Doha  perlu  dibuat  sebagai  permulaan  baru  dalam  kebijakan perdagangan dan investasi. Kalaupun komitmen Indonesia yang dibuat pada Babak Uruguay dilaksanakan seperti dijanjikan, hambatan perbatasan atas impor barang dan jasa masih tetap tinggi.  Dalam  merumuskan  konsensi-konsensi  dan  kompensasi  ada  beberapa  faktor  yang harus  diperhatikan.  Berkaitan  dengan  perdagangan  jasa,  Indonesia  berada  pada  posisi  yang sangat  lemah.  Ekspor  jasanya  sebagai  persentase  ekspor  total  termasuk  yang  terendah  di dunia, tetapi impor jasanya sebagai persentase impor total termasuk tertinggi di dunia. 15
13 Herry Soetanto, Ibid.
14 Ministrial Conference-WTO, tgl 9-14 November 2001, Ministerial Declaration , Fourth Session, Doha.
15 Djisman  Simanjuntak,  tgl  29  Nopember-1  Desember  2021, WTO  Pasca  Doha:  Dampak  dan Prospeknya pada  Lokakarya  “Liberalisasi  Perdagangan  Lanjutan  dalam  Kerangka  Multilateral:  Kesiapan Pemerintah dan Pengusaha Daerah Pasca KTM IV - WTO Doha”, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Disamping  itu,  masalah  lain  yang  dihadapi  Indonesia  adalah  banyak  negara-negara terutama  negara-negara  maju  belum  bersedia  membuka  pasar  mereka  bagi  produk-produk termasuk sektor jasa yang berasal dari negara-negara berkembang. Tuntutan untuk membuka pasar  dalam  negeri  dari  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Masyarakat Ekonomi  Eropa.  Bagi  Indonesia  sendiri  perluasan  akses  pasar  atas  produk-produk  termasuk sektor jasa dalam negeri sampai saat ini masih tergantung pada kemurahan hati negara-negara maju.  Oleh  karena  itu,  perjuangan  untuk  mendapatkan  akses  pasar  yang  lebih  luas  harus dicapai  melalui  berbagai  forum  perdagangan  seperti  APEC,  ASEM,  AFTA,  UNCTAD maupun perdagangan multilateral lainnya.
Lebih  lanjut  GATS  yang  merupakan  bagian  dari  perjanjian  WTO  menentukan  pula bahwa setiap negara anggota memiliki hak untuk mengatur sendiri berbagai  ketentuan yang menyangkut  “sektor  perdagangan  jasa  nasional“  mereka.  Sehubungan  dengan  itu,  Pasal  VI ayat (1) GATS menegaskan yaitu:
“In sectors where spesific commitment are undertaken, each member shall ensure that all  measures  of  general  application  affecting  trade  in  services  are  administrated  in  a reasonable, objective and impartial manner”.
Oleh  karena  itu,  Indonesia  hendaknya  pada  sektor  perdagangan  jasa  nasionalnya mengupayakan berbagai konsensi pada akses pasar dan perlakuan nasional. Berkaitan dengan perluasan Akses Pasar (Market Access) dalam GATS ditegaskan dalam Pasal XVI:
“With respect to market access through the modes of supply identified in Article 1, each member  shall  accord  services  suppliers  of  any  other  member  treatment  no  less favourable  than  that provided for  under terms, limitations  and conditions agreed and specified in its schedule.”
Perlakuan  sama  yang  dimintakan  dalam  Pasal  XVI  ini  merupakan  kunci  keberhasilan dari kondisi “akses pasar” dengan menggunakan prinsip MFN atau non diskriminasi (no less favourable) .  Hal  ini  disebabkan  karena  setiap  negara  termasuk  Indonesia,  selalu  berupaya untuk  mengusahakan  kepentingan  nasionalnya  melalui  perluasan  Akses  Pasar.  Perluasan Akses  Pasar  ini  dilakukan  melalui  berbagai  usaha  yaitu  pendirian  usaha  di  luar  negeri  atau bersama  pemerintah  mengadakan  pameran  dagang  dan  lainnya.  Upaya  lain  yang  harus dilakukan Indonesia untuk menerapkan ketentuan GATS sekaligus mengamankan sektor jasa nasional adalah dengan mencantumkan sektor-sektor jasa tersebut dalam Schedule of Spesific Commitment .
Adanya  komitmen  akses  pasar  dalam  jasa  sehingga  tidak  diperbolehkan  melakukan proteksi dengan “border measures” (dalam bentuk tarif) sebagaimana halnya dengan barang, maka inti  pokok dari komitmen akses pasar dalam  jasa adalah melakukan perubahan dalam peraturan jasa-jasa dalam negeri. Berkaitan dengan komitmen pasar, negara-negara (termasuk Indonesia) diperbolehkan untuk melakukan perubahan peraturan dalam negeri menyangkut: 16 a) pembatasan maksimum kepemilikan pihak asing;
b) pembatasan maksimum presentase dari saham asing atau pembatasan jumlah seluruh nilai yang dimiliki individu atau pembatasan jumlah investasi;
c) larangan untuk mendirikan beberapa jenis perwakilan setempat;
d) pembatasan jumlah kegiatan operasional jasa atau jumlah keseluruhan dari out-put jasa;
16 Herry Soetanto, Op.Cit.
e) pembatasan  jumlah  keseluruhan  jasa  perorangan  yang  dapat  dipekerjakan  dalam  sektor jasa tertentu;
f) dibatasinya kesempatan penyedia jasa untuk memilih bentuk kegiatan bisnis;
g) pembatasan seluruh penyedia jasa yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan di pasar dengan sistem kuota atau monopoli (vide GATS synopsis).
Indonesia  harus  mempersiapkan  perangkat-perangkat  hukum  yang  berkaitan  dengan perdagangan  jasa  yang  diatur  oleh  GATS  sehingga  terjadi  harmonisasi  antara  peraturan nasional dan aturan-aturan yang berlaku dalam perdagangan global. Bagaimanapun kepastian hukum tetap merupakan salah satu indikator utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta masuknya modal asing dari sektor jasa ke Indonesia.
Mengantisipasi  setiap  perkembangan  yang  terjadi  dalam  perdagangan  internasional, memang  masih  banyak  hal  yang  harus  dikerjakan  dan  dipersiapkan  sehingga  kekurangan yang ada dapat segera dibenahi menjelang berlakunya perjanjian WTO (termasuk GATS) di Indonesia pada tahun 2020. Oleh karena itu, kunci kesuksesan dari dilaksanakannya seluruh aturan-aturan perdagangan jasa yang baru serta prinsip-prinsip perdagangan dalam kerangka WTO sangat terletak pada kearifan dan kemauan setiap negara untuk menerapkan semua itu bukan  hanya  atas  dasar  kepentingan  nasional  belaka  tetapi  juga  dilandasi  oleh  semangat kebersamaan  untuk  menciptakan  tatanan  perdagangan  internasional  yang  lebih  adil,  terbuka dan saling menguntungkan.

## KESIMPULAN
Prinsip Most  Favoured  Nation (MFN)  yang  dikenal  juga  dengan  prinsip  non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar yang termuat dalam perjanjian GATS yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Prinsip ini diatur dalam Pasal  II ayat (1) GATS tentang perlakuan MFN atau non diskriminasi (Most Favoured Nation Treatment) pada perdagangan jasa  dalam  kerangka  WTO.  Setiap  negara  anggota  harus  dengan segera dan tanpa  syarat memberikan  perlakuan  yang  tidak  berbeda (no  less  Favourable) diantara  pemasok  jasa (service  providers) dari  negara  satu  dengan  negara  lainnya.  Penerapan  prinsip  ini  berlaku terhadap sektor-sektor jasa yang meliputi jasa perhubungan udara, jasa finansial, perpindahan manusia serta telekomunikasi. Namun pada pelaksanaannya, prinsip MFN dapat dikecualikan dengan  menerapkan  kebijaksanaan  menyimpang  yang  terus  menerus  dipantau  oleh pengawasan  CTS (Council  for  Trade  in  Services) .  Penyimpangan  ini,  lebih  lanjut  diatur dalam  Pasal  II  ayat  (2)  GATS  dan  banyak  dimanfaatkan  oleh  negara-negara  berkembang untuk melindungi sektor jasa dalam negeri.
Prinsip  MFN memberikan pengaruh yang cukup  besar bagi  perdagangan internasional karena  aturan-aturan  ini  akan  menjadi  pedoman  bagi  negara-negara  dalam  melakukan kegiatan perdagangan dibidang jasa. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota WTO, mau  tidak  mau  terlibat  untuk  menjalankan  ketentuan-ketentuan  GATS.  Ini  memberikan dampak  bagi  perindustrian  dan  perekonomian  dalam  negeri  yang  bergerak  di  sektor  jasa. Indonesia harus segera berbenah diri dan membuat berbagai aturan-aturan yang diselaraskan dengan  ketentuan  GATS.  Disamping  itu  kesiapan  dunia  usaha  Indonesia  untuk  bersaing dengan pemasok jasa dari luar negeri juga harus dipertimbangkan. Bagaimanapun liberalisasi dibidang jasa akan menciptakan suatu  kompetisi  atau persaingan yang tinggi  sehingga yang kuat  dan  yang  siaplah  yang  akan  memenangkan  persaingan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah perlu  untuk  mensosialisasikan  serta  memasyarakatkan  perdagangan  jasa  (GATS)  dalam
rangka  liberalisasi  perdagangan  terhadap  semua  pihak  yang  terkait  baik  bagi  dunia usaha/bisnis,  lembaga  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  juga  sudah  harus mempersiapkan komitmen-komitmen terutama dalam sektor-sektor yang selama ini atau pada saat  ini  belum  tercangkup  dalam  daftar  komitmen,  karena  pada  akhirnya  semua  sektor  dan sub-sektor harus dicantumkan dalam daftar komitmen. Disamping itu, meningkatkan upaya- upaya promosi perdagangan melalui pameran dagang, misi perdagangan dan sejenisnya yang bertujuan  untuk  memperluas  akses  pasar  bagi  produk-produk  jasa  dalam  negeri  serta sebagaimana  diamanatkan  pada  Pasal  II  ayat  4  GATS,  Pemerintah  Indonesia  harus  segera membentuk  lembaga “enquiry  points”. Lembaga  ini  bertugas  sebagai  pusat  informasi  atas berbagai aturan-aturan hukum yang berlaku maupun informasi berkaitan dengan perdagangan jasa yang ditujukan kepada pemasok jasa negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Perdagangan  dan  Perindustrian  Multilateral  (Deplu),  2003, Sekilas  WTO ,  Edisi Kedua
Feketekuty,  Geza,  1988, International  Trade  in  Services:  An  Overview  and  Blueprint  for Negotiations , Mass.: An American Enterprise Institute GATT,  tanpa  tahun, The  Uruguay  Round:  A  Giant  Step  for  Trade  and  Development  and  A Response to The Challenge of the Modern World , Geneva: GATT Kertadjoemena  H.S.,  1996, GATT  dan  WTO,  Sistem,  Forum  dan  Lembaga  Internasional  di Bidang Perdagangan, UI Press Lovelock, Service  Marketing ,  dalam  Phillip  Kottler  (ed), Marketing  Management  Analysis, Planning, Implementation and Control, 1994, 7 th, Prentice Hall Riddle,  Dorothy  I,  1986, Services  –  Led  Growth:  The  Role  of  the  Services  Sector  in  World Development (New York: Praeger Special Studies) Schwarzenberger,  George, Economic  World  Order ,  1970,  sebagaimana  dikutip  oleh  Huala Adolf, Hukum  Ekonomi  Internasional,  Suatu  Pengantar ,  2004,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Simanjuntak, Djisman, tgl 29 Nopember - 1 Desember 2001, WTO Pasca Doha: Dampak dan Prospeknya ,  Lokakarya  “Liberalisasi  Perdagangan  Lanjutan  dalam  Kerangka Multilateral:  Kesiapan  Pemerintah  dan  Pengusaha  Daerah  Pasca  KTM  IV  -  WTO Doha”, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta
Soetanto, Herry, Juli 2001, Catatan Ringkas tentang WTO dan Implikasinya terhadap Dunia Bisnis , Lokakarya Liberalisasi Perdagangan Lanjutan dalam Kerangka WTO: Kesiapan Pemerintah  Daerah  dan  Pengusaha  Daerah,  Kerjasama  Deplu  dan  Pemerintah  Daerah Jawa Barat, Bandung
Themaat,  Verloren,  1981, The  Changing  Structure  of  International  Economic  Law ,  The Netherlanders: Martinus Nijhoff Publishers
UNCTAD and The World Bank, 1994, A Handbook: Liberalizing International Transactions in Services, United Nations , New York Webster’s  New  International  Dictionary,  1951,  2  Edition,  Gambar  &  C  Merriam  Co., Springfield, USA.
Ministrial Conference-WTO, Ministerial Declaration , Fourth Session, Doha, 9-14 November 2001
General Agreement on Trade in Services, Geneva: GATT, December 1993 GATT, International Trade 1988/1989, Vol. I dan II, Geneve: GATT Secretariat, 1990 The General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) tahun 1947