## ASISTENSI PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DENGAN E-FILING UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI CIVITAS TARUMANAGARA
Felix Juan 1 dan Hendro Lukman 2
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: felix.125200215@stu.untar.ac.id
2 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: hendrol@fe.untar.ac.id

## ABSTRACT
Annual Tax Return (SPT) on income tax is one of the obligations that must be carried out by taxpayers (WP) as a consequence of the self-assessment system. This obligation also applies to individual taxpayers (WPOP), both those who have income from a business or from an employer. One of the WPOP who has income from employers is the lecturers and university employees. The activity which was carried out from 13-17 March 2023 was attended by 18 lecturers and members of the Civitas of Tarumanagara. From the evaluation results, WPOP was satisfied with this activity which was assessed by three aspects, namely Attitude, Knowledge and Communication. The benefit of this activity is that WPOP has reported correctly and on time. This activity can reduce the workload of the Directorate General of tax counseling section. Furthermore, for students this activity can increase knowledge and skills in personal tax matters as well as improve soft skills. Finally, for higher education institutions, this activity is a form of Higher Education Tridharma and supports the Independent Learning - Freedom Campus as Humanity Project activities.
Keywords : Tax Volunteers, Individual Taxpayers, E-filing, Humanitarian Projects, Universitas Tarumanagara

## ABSTRAK
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT Tahunan) atas pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) sebagai konsekuensi dari sistem self assessment. Kewajiban ini juga berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) baik yang memiliki penghasilan dari usaha maupun dari pemberi kerja. Salah WPOP yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja adalah profesi dosen dan karyawan perguruan tinggi. Untuk memfasilitasi dosen dan karyawan Universitas Tarumanagara untuk melaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-filing, telah dilakukan kegiatan Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kampus Universitas Tarumanagara. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 13-17 Maret 2023 diikuit oleh 18 dosen dan karyawan sivitas Tarumanagara. Dari hasil evalusi, WPOP merasa puas atas kegiatan ini yang dinilai dengan tiga aspek, yaitu Sikap, Pengetahuan dan Komunikasi. Manfaat dari kegiatan ini, bagi WPOP telah melakukan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Kegiatan ini dapat meringankan beban kerja bagian penyuluhan Direktorat Jendral pajak, Lebih lanjut, bagi mahasiswa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pajak orang pribadi serta meningkatkan soft skill . Terakhir bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kegiatan Proyek Kemanusiaan.
Kata kunci : Relawan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Proyek Kemanusiaan, Universitas Tarumanagara

## 1. PENDAHULUAN
Setiap negara akan mengambil pajak dari warga negaranya. Pajak merupakan iuran wajib yang memaksa yang dipungut oleh negara dari setiap warga negara yang memenuhi kriteria dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pungutan pajak juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2018:1). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karenanya pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair (sumber keuangan negara) adalah sebagai sumber penerimaan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah, juga berfungsi sebagai pengatur aturan (regulated). Fungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2021). Penerimaan dari pajak ini digunakan oleh negara untuk
Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Dengan E-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Civitas Tarumanagara
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik harus turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak kepada negara> Sebaliknya Negara yang telah memungut pajak dari rakyat harus menggunakan hasil pungutan pajak semaksimal mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pungutan pajak di Indonesia sudah ada sejak dahulu kalah. Pajak di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak Indonesia merdeka dengan mengikuti perkembangan sistem perpajakan di dunia dan kondisi masyarakat. Perubahan mendasar pada sistem perpajakan di Indonesia terjadi sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya tiga pokok undang-undang perpajakan, yaitu terdiri dari Undang-undang yang mengatur Ketentuan Umum, Pajak Penghasilan (yang menggantikan Pajak Pendapatan pada sistem pajak sebelumnya), dan Pajak Pertambahan Nilai (yang menggantikan Pajak Penjualan pada sistem pajak sebelumnya).
Perubahan pada sistem perpajakan ini adalah diterapkannya sistem self assessment. Sistem yang mempercayakan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam sistem ini terdapat tiga kewajiban WP, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan. Untuk melaksanakan kewajiban ini dengan baik, WP harus memiliki pengetahuan pajak yang layak serta kejujuran dalam melaksanakannya. Pajak yang berlaku bagi seluruh warga negara adalah pajak penghasilan (PPh). PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan (perusahaan) berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan (2015:51). Implementasi sistem self assessment bagi WP Badan, tidak begitu mempunyai banyak kendala, karena ada orang khusus yang mempunyai pengetahuan perpajakan dalam menghitung kewajiban pajak badan atau perusahaan. Tetapi bagi WP perorangan atau yang dikenal dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang kadangkala dalam menjalankan kewajiban pajaknya mendapatkan kesulitan karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan.
Penghasilan WPOP dapat dikelompokkan menjadi dua. WPOP yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri dan pemberi kerja seperti gaji, bonus, insentif dan lainnya. Begitu pula PPh WPOP melakukan kewajibannya (kewajiban untuk menghitung dan membayar) dibedakan sesuai dengan jenis sumber penghasilannya. WPOP yang melakukan usaha sendiri, menghitung besarnya PPh yang terutang dilakukan mandiri dengan mengikuti Undang-Undang PPh pasal 17, dan melakukan pembayaran sendiri atas besarnya nya hitungan pajak tersebut. WPOP yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja (sebagai karyawan), maka besarnya PPh akan dihitung oleh pemberi kerja dan pemberi kerja yang melakukan penyetoran pajak tersebut ke kas negara. Pemberi kerja disini disebut Wajib Potong. Pemberi kerja sebagai Wajib Potong adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menghitung, mengumpulkan dan membayarkan pajak karyawannya. Untuk WPOP yang pajaknya dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja, pada akhir tahun pajak, pemberi kerja akan memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) Karyawan yang dikenal dengan SPT 1721 (SPT 1721A1 untuk karyawan swasta, dan SPT 1721A2 adalah untuk ASN, TNI/POLRI dan pensiunan). Jadi, setiap WPOP tetap membayar PPh, walaupun WPOP sebagai karyawan tidak melakukan penyetoran PPh sendiri. Sebagai bukti WPOP telah membayar pajak, WPOP secara aktif untuk melaporkan kewajibannya pada akhir tahun pajak. Hal ini diatur sejak tahun 1983 yang menerapkan sistem perpajakan dengan self assessment. Pelaporan PPh yang sudah dihitung dan dibayar, akan dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Fungsi SPT Tahunan
bagi WP merupakan media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu
Tahun Pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak tersebut (Resmi, 2018:42). Oleh karena jenis penghasilan WPOP berbeda, maka bentuk dan jenis SPT Tahunan yang digunakan WPOP untuk melaporkan kewajiban pajak juga dibedakan. Terdapat tiga jenis SPT Tahunan yang dapat digunakan oleh WPOP, yaitu:
1. SPT Formulir 1770. SPT ini digunakan oleh WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain.
2. SPT Formulir 1770S. SPT ini digunakan WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta per tahun,
3. SPT Formulir 1770SS. SPT ini digunakan WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 60 juta per tahun (Lukman, dkk., 2020),
Dengan demikian, setiap WPOP akan menggunakan SPT Tahunan sebagai bukti telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jenis Formulir SPT Tahunan yang digunakan tergantung dari asal dan besarnya penghasilan selama tahun pajak. Penyampaian SPT telah mengalami perubahan sejalan dengan reformasi yang terjadi di DJP. Perubahan tersebut adalah dari yang berbasis kertas yang harus diserahkan secara fisik ke Kantor Pajak Pelayanan (KPP) tempat WP terdaftar ke berbasis digital yang sistem online dan real time. Sistem berbasis digital ini dikenal dengan nama e-filing. Implementasi menggunakan e-filing bagi WP didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 170SS secara e-filing (Febriani dan Andi, 2016). Kemudian dikuatkan dengan PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan. E-filing adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik dengan metode online dan Real time (Suwardi, 2020). E-filing dengan kata lain pelaporan dengan menggunakan sistem informasi. Namun, implementasi e-filing belumlah berjalan selancar yang diharapkan. Jumlah WP yang 17.35 juta (kontan.ac.id) belum semua mampu menggunakan aplikasi e-filing. Oleh karenanya dibutuhkan usaha DJP untuk melakukan pendampingan bagi WP, khususnya WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan dengan e-filing.
Kanwil DJP Jakarta Barat sebagai mitra dalam kegiatan ini, menilai kegiatan pelaporan SPT puncaknya terjadi hanya pada bulan Maret. Kebutuhan petugas pajak pada periode tersebut cukup tinggi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin DJP melakukan rekrut dalam waktu singkat. Di sisi lain, jumlah WPOP tidak sebanding dengan jumlah tenaga KPP yang melayani mendampingi WPOP untuk mengisi SPT. Untuk mengatasi ini, DJP membutuhkan tenaga independen yang mampu menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam mendampingi WPOP melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan e-filing. Salah satunya dengan membentuk Relawan Pajak (RP) dari mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki tax center. Dengan melihat potensi mahasiswa yang mempunyai literasi komputer yang mengampuni, maka dilakukan kegiatan Relawan Pajak untuk membantu WPOP di sivitas untuk melaporkan SPT secara online dengan e-filing .
RP merupakan wujud peran aktif dari Perguruan Tinggi yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara Indonesia. Pembentukan Relawan Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Dengan E-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Civitas Tarumanagara
Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan. Kegiatan RP bagi mahasiswa selain berkontribusi kepada negara, juga mempunyai kesempatan pengembangan kapasitas diri dan jaringan. Pengalaman melayani WP di lapangan akan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar dari tridarma perguruaan tinggi.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan RP masuk dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat atau Proyek Kemanusiaan. Oleh sebab itu, kegiatan ini dirancang dan disiapkan sebelum dijalankan. Perencanaan kegiatan ini tidak lepas dari kerja sama dengan DJP, dalam hal ini, kerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Barat. Secara garis besar metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: Tahap1 : Pembentukan Tim Relawan Pajak Tahap2 : Memberikan pembekalan dan pengetahuan pajak kepada tim RP Tahap3 : Penandatangan Kode Etik bagi setiap anggota RP Tahap4 : Pelaksanaan asistensi SPT Tahunan bagi WPOP untuk Sivitas Tarumanagara Tahap5 : Monitoring pelaksanaan di KPP oleh Tax Center Universitas Tarumanagara Tahap6 : Pelaporan pelaksanaan
Pembekalan tim diberikan oleh dosen yang juga tim tax center Universitas Tarumanagara, meliputi materi pengetahuan mengenai pajak WPOP, menghitung pajak WPOP, etika dan komunikasi, dan melakukan simulasi pengisian SPT dengan menggunakan e-filing, serta pemadanan NIK dan NPWP. Pembekalan dilakukan antara bulan Februari 2023 secara tatap muka dan daring. Pelaksanaan asistensi dilakukan mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai 17 Maret 2023. Sedangkan pelaksanaan asistensi pengisian SPT dengan e-filing dilakukan oleh mahasiswa yang didampingi oleh dosen yang juga anggota tim tax center . Selain itu, dosen juga melakukan penjadwalan pelayanan dan publikasi adanya asistensi pengisian SPT di Sivitas Tarumanagara. Pelaksanaan asistensi dilakukan dengan menyediakan meja dengan dilayani secara personal atau pribadi dengan laptop yang disiapkan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Asistensi dimulai dengan menanyakan status WPOP apakah memiliki penghasilan dari 1 pemberi kerja atau lebih, mempunyai penghasilan lain selain dari pemberi kerja, serta meminta WPOP menyiapkan SPT 1721, daftar harta dan hutang per akhir tahun 2022. Setelah itu, Mahasiswa membuka situs DJP online, dan meminta WPOP memasukan NPWP dan kata sandi. Setelah itu. Mahasiswa menuntun WPOP untuk mengisi data dalam e-filing sampai mendapat konfirmasi SPT sudah dilaporkan. Setiap WPOP dapat dilayani dengan waktu sekitar 10-20 menit, tergantung dari kesiapan data dan data yang laporkan. Asistensi yang sesuai jadwal yang telah dipublikasikan dalam brosur ( flyer) . Pada Gambar 1 merupakan dokumentasi pelaksanaan asistensi SPT WPOP di Universitas Tarumanagara dan desain flyer yang sudah dipublikasikan.
Gambar 1. Foto Kegiatan Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagian besar yang WPOP yang dibantu RP adalah dosen. Kendala yang sering dihadapi oleh WPOP pada pengisian SPT Tahunan dengan e-filing adalah lupa password dan lupa proses pengisian pada modul e-filing. Pelayanan dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan, namun ada beberapa dosen yang karena tugasnya atau alasan lainnya tidak dapat hadir ditempat yang ditetapkan, RP menghampiri ke tempat WPOP bertugas, namun masih dalam lingkungan di lingkungan kampus. Jumlah yang dilayani selama period pelayanan sebanyak 18 WPOP. Setiap selesai memberikan asistensi, RP meminta WPOP untuk formulir evaluasi. Evaluasi kepuasan pelayanan ini dibagi menjadi empat pertanyaan, yaitu Sikap, Pengetahuan, dan Komunikasi.
Asistensi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Dengan E-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Civitas Tarumanagara
Penilaian dengan skala 1 sampai 5, di mana angka 1 merupakan nilai “Sangat Tidak Puas” dan angka 5 untuk nilai “Sangat Memuaskan”. Hasil survei dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1.

## Kepuasan Pelayanan Tim RelawanPajak
Sumber : diolah penulis
Butir Penilaian Skala Penilaian Jumlah Responden Sangat tidak setuju TidakSetuju Cukup Setuju Setuju Sekali Sikap 0 0 0 1 17 18 Pengetahuan 0 0 0 2 16 18 Komunikasi 0 0 0 1 17 18
Dari Tabel 1, menunjukkan 94 % menyatakan Sikap dan Komunikasi dan 89% untuk Pengetahuan RP sangat memuaskan. Sikap dan komunikasi merupakan unsur dari soft skill . Sikap disini adalah meliputi penilaian perilaku, melakukan pelayanan dengan sadar dan ramah. Sedangkan penilaian komunikasi meliputi bagaimana mahasiswa menyapa, bertanya, menjawab dan memberikan asistensi dengan tutur kata yang sopan dan menggunakan bahasa lisan dan tubuh yang menyenangkan WPOP yang dilayani. Dengan kegiatan ini, jelas meningkatkan soft skill bagi mahasiswa. Soft skill yang mahasiswa dapat yaitu berkomunikasi dengan orang harus mengatur tutur kata dengan baik dan cara bersikap dalam melakukan tugas sebagai relawan pajak. Untuk pengetahuan, meliputi pengetahuan dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan sekitar pengisian SPT dengan e-filing, walaupun 89% menyatakan sangat puas, namun ini adalah catatan bagi tax center untuk memberikan pembekalan yang lebih baik untuk kegiatan ini pada tahun berikutnya.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan asistensi pengisian SPT WPOP khususnya bagi Dosen dan Karyawan Sivitas Tarumanagara yang dilakukan secara tatap muka dengan pelayanan secara pribadi masing-masing WPOP, maka disimpulkan cara asistensi ini sangat efektif untuk memberikan asistensi. Dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan arahan dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan ini masih membawa manfaat bagi WPOP yang membutuhkan pendampingan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pelaporan SPT dengan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan WPOP karena merasa lebih praktis, mudah, cepat, efisien (Suharsono, 2018), aman dan cepat (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020).

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgment)
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat dan Tax Center Universitas Tarumanagara yang telah memberi kesempatan untuk melakukan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat atau Proyek Kemanusiaan. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini.

## REFERENSI
Febriani, L., & Andi. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu . Vol . 9 (2). hal. 179-191
Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E.,& Wijaya, P, W. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. Advances in Social Science, Education and Humanities Research , volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020). pp. 1050-1055 Qalbi, S, A., Rustan., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. Jurnal Riset Perpajakan . Vol 3 (1) . hal. 39-46
Suharsono, A. (2018). E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Simposium Nasional Keuangan Negara. Hal. 336-354.
Resmi,S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Susyanti, J & Dahlan, A. (2015); Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. Penerbit Empat dua Media. Malang.
Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
Simposium Nasional Keuangan Negara. Hal. 656-1115
Waluyo. (2021). Akuntansi Pajak. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta