Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
Volume 1 Halaman 38– 46
No. 1 September 2017

## SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP): PENELUSURAN ARSIP BERKAS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
Faizatush Sholikhah 1 , Dewi Kumalaeni 2 1 Program Studi Kearsipan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada faizatush.sholikhah@ugm.ac.id
2 Alumni Program Studi Kearsipan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada dewikumalaeni@yahoo.com

## Abstract
This paper discusses the implementation of Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) in  an  effort  to  facilitate  access  to  the  Case  Records  as  a  form  of  court  institution accountability. The Case Records considered as the most important part in the process of decision making in the court. However, the problem of loss or inaccuracy in Case Records filing  is  still  occurs.  This  negligence  can  harms  a  person's  legal  right,  such  as  judicial delays or (even) a wrong decision. Therefore, this study would like to explain the role of electronic systems in facilitating the archive search, both for the community and for the employees  of  the  judiciary.  This  research  uses  participative  observation  method  in Pengadilan  Agama  Temanggung.  The  results  of  the  discussion  are  divided  into  three points.  First,  SIPP  enables  quick  and  easy  file  access.  Second,  SIPP  can  improve  the effectiveness  of  employee  performance  in  Pengadilan  Agama  Temanggung.  Third,  SIPP provides protection of legal rights of citizens to obtain justice in the legal process.
Keywords :  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara,  case  records,  Pengadilan Agama Temanggung

## Intisari
Tulisan  ini  mendiskusikan  implementasi  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP) dalam  upaya  kemudahan  akses  Arsip  Berkas  Perkara  sebagai  wujud  akuntabilitas lembaga pengadilan. Berkas perkara merupakan bagian terpenting dalam pengambilan putusan  sidang  pengadilan.  Namun,  permasalahan  kehilangan  atau  ketidaktelitian dalam  penyimpanan  berkas  perkara  sering  kali  masih  terjadi.  Kelalaian  ini  berakibat pada kerugian hak legal seseorang dalam bentuk  penundaan  peradilan  atau (bahkan) salah  putusan.  Oleh  sebab  itu,  kajian  ini  hendak  menjelaskan  peran  sistem  elektronik dalam  mempermudah  penelusuran  arsip,  baik  bagi  masyarakat  maupun  pegawai lembaga  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  partisipatif  di Pengadilan  Agama  Temanggung.  Hasil  dari  pembahasan  terbagi  menjadi  tiga  poin. Pertama,  SIPP  memungkinkan  akses  berkas  perkara  dengan  cepat  dan  mudah.  Kedua, SIPP dapat meningkatan efektifitas kinerja pegawai di Pengadilan Temanggung. Ketiga, SIPP  memberikan  perlindungan  hak  legal  warga  negara  untuk  mendapatkan  keadilan dalam proses hukum.
Kata  kunci :  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara,  arsip  berkas  perkara, Pengadilan Agama Temanggung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...

## PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa perkembangan  teknologi  informasi  yang pesat  memiliki  dampak  yang  signifikan, termasuk  di  antaranya  adalah  bagi  kerja pengarsipan. Penggunaan komputer, internet  dan  berbagai  media  digital  di hampir  seluruh  kegiatan  organisasi menyebabkan  terjadinya  peralihan  dari tradisi  arsip paper based menjadi  arsip elektronik.  Penggunaan email ,  web, dokumen yang dipindai, hingga penggunaan  aplikasi  elektronik  menjadi realita  kegiatan  di  perkantoran  setiap hari.  Kemudahan  yang  ditawarkan  oleh sistem  elektronik  tersebut  membuat banyak  individu  maupun  organisasi lantas  memilih  untuk  menyimpan  arsip dalam bentuk digital. Namun, penggunaan sistem elektronik untuk kerja administratif  membutuhkan  upaya  yang lebih besar sejak sistem ini mensyaratkan digital file untuk  kemudahan  pergerakan arsip.  Digitalisasi  arsip  menjadi  tahap pertama  untuk  menyediakan  dokumen yang bukan born  digital untuk diintegrasikan dalam sistem elektronik.
Canadian Council of Archives mendefinisikan  digitalisasi  arsip  sebagai “ transformation  of  analog  information (from  whatever  from  and  from  whatever support) to digital code ” (ICA, www.cdncouncilarchives.ca/ digitarc.html.)  Pendapat  itu  didukung oleh  Machmoed  Effendhie,  dalam Aspek Teoritis  dan  Legalitas  Alih  Media Elektronik atau Digitalisasi , yang menyatakan  bahwa  semua  arsip  yang telah  dialihmediakan/  didigitalisasi  ke dalam  media  elektronik  dapat  disebut sebagai  arsip  elektronik  (Effendhie). Digitalisasi  arsip  memiliki  berbagai kegunaan dalam kearsipan, namun kajian ini  hanya  membatasi  tujuan  digitalisasi arsip penyedia akses secara online . Dalam perspektif
efektivitas organisasi, baik buruknya penataan arsip di  suatu  organisasi  dapat  dilihat  dari kemudahan  dalam  pencarian  arsipnya (Martono,  1994,  p.  47).  Pencarian  fisik
arsip  digunakan  untuk  mengetahui informasi  yang  terkandung  di  dalamnya. Tanpa  adanya  sarana  temu  kembali  atau finding aids yang  tepat,  dapat  berakibat pada  lamanya  pencarian  arsip  yang dibutuhkan.  Oleh  sebab  itu,  banyak organisasi  mulai  mengembangkan  sistem elektronik  untuk  mengelola  arsip.  Salah satu nya adalah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2016. Sistem  ini  memuat  Daftar  Arsip  Perkara dan  dapat  digunakan  oleh  semua pengadilan yang ada di Indonesia.
Daftar  Arsip  Perkara  merupakan inventaris berkas perkara yang dihasilkan oleh  kinerja  pengadilan.  Informasi penting  di  dalam  berkas  perkara menyebabkannya  rentan  hilang  atau musnah  jika  tidak  ada  pengamanan  yang memadai. Dengan pertimbangan sensitifitas  informasi,  maka  kehilangan salah  satu  berkas  dapat  menyebabkan penundaan  proses  pengadilan.  Salah satu contoh  kasus  perkara  yang  tertunda dikarenakan  kuranglengkapannya  berkas arsip adalah pengadilan kasus pembunuhan  aktivis  hak  asasi  manusia, Munir  Said  Thalib.  Dokumen  hasil penyelidikan  Tim  Pencari  Fakta  (TPF) dinyatakan  hilang  beberapa  waktu menjelang  proses  peradilan  (Kompas  11 Oktober 2016).
Hilangnya
dokumen
dalam persidangan sengketa dari hasil penyelidikan  dapat  membuat  sidang tertunda,  kesalahan  putusan,  sampai diskriminasi  terhadap  hak  orang  yang berada  di  ekonomi  lemah  (USAID,  2001). Oleh  sebab  itu,  pada  pasal  83  UU  No.  43 Tahun  2009  telah  dijelaskan  tentang ketentuan  pidana  bagi  setiap  orang  yang dengan  sengaja  tidak  menjaga  keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Hal ini diperkuat  dengan  penjelasan  pasal  87, yaitu:
“Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan  arsip  yang  memiliki nilai  guna  kesejarahan  kepada
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
pihak  lain  di  luar  yang  telah ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak
Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).” (Undang-Undang
Kearsipan  Nomor  43  tahun  2009 Pasal 87 ) Resiko
kehilangan dokumen menjadi  keniscayaan  dalam  pengelolaan arsip  yang  volumenya  terus  meningkat seperti  di  Lembaga  Pengadilan  Agama. Proses  pembuatan  berkas  perkara  dari mulai  pendaftaran  hingga  penyelesaian masalah  di  Peradilan  menghasilkan  arsip pada  setiap  tahapannya.  Kuantitas  arsip ini  memerlukan  manajemen  kearsipan yang  baik  dalam  penanganan  arsip  di Pengadilan. Hilangnya arsip, ketidakakuratan  dalam  penyimpanannya dapat  merugikan  orang  yang  berperkara. Integritas Lembaga Pengadilan juga dapat dilihat  dari  kelengkapan  berkas  perkara yang  dimiliki.  Tanpa  manajemen  arsip yang  baik,  sangat  dimungkinkan  adanya pemusnahan  atau  pencurian  berkas perkara.
Permasalahan  yang  muncul  adalah pendaftar  yang  berperkara  seringkali tidak  mengingat  nomor  perkara  mereka ataupun  tanggal  persidangan  sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat memudahkan  dan  dimanfaatkan  untuk mengakses  informasi  tersebut  dengan mudah  dan  dapat  diakses  dengan  cepat. Tanpa data yang akurat, Pengadilan tidak dapat  secara  tepat  waktu  untuk menyelesaikan  suatu  kasus.  Berkas perkara yang ditangani dengan baik akan mengurangi  kemungkinan  penundaan proses peradilan dan kesalahan pengambilan  putusan.  Dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  diketahui  bagaimana cara  penemuan  kembali  berkas  arsip perkara,  efektifitas  penggunaan  dan manfaat aplikasi SIPP pada penyimpanan dan  penemuan  kembali  arsip  berkas perkara di Pengadilan Agama
Temanggung.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Obyek  penelitian  adalah  Pengadilan Agama Temanggung. Metode ini memungkinkan  untuk  melihat  secara langsung  penggunaan  Aplikasi  SIPP  oleh pegawai di
Pengadilan
Agama
Temanggung  dalam  penanganan  arsip berkas  perkara.  Observasi  dilakukan dengan  melihat  kinerja  pegawai  di Pengadilan  Agama  Temanggung  setelah diterapkannya  aplikasi  SIPP.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan  pendekatan  kearsipan untuk  melihat  prosedur  penyimpanan dan penemuan kembali dengan menggunakan  Aplikasi  SIPP.  Prosedur penyimpanan  yang  digunakan  mengacu pada Manajemen Kearsipan karya Zulkifli Amsyah yang meliputi kegiatan pemeriksaan,  mengindeks,  mengkode, dan menyortir, serta meletakkan (Amsyah,
1990, p.51). Sistem penyimpanan
dan
perlengkapan penyimpanan akan merujuk pada prosedur penyimpanan yang dibuat lebih dahulu.  Sistem  penyimpanan  adalah menyimpan  dengan  berdasarkan  kata tangkap dari dokumen yang dapat berupa angka  atau  huruf  dan  disusun  dengan urutan  tertentu.  Adapun  perlengkapan penyimpanan  ( filing  supplies )  berupa penyekat,  map,  penunjuk,  kata  tangkap, dan  perlengkapan  yang  lain  (Sugiarto, 2005,  p.51-79).  SIPP  dapat  menjadi sarana  penyimpanan  dan  penemuan kembali arsip berkas perkara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadilan  Agama  Temanggung merupakan  salah  satu  Peradilan  Khusus yang  menangani  perkara  perdata  Islam (A.  Rasyid,  p.6).  Pengadilan  Agama Temanggung  didukung  oleh  Bidang Kepaniteraan dan
Bidang Kesekretariatan.  Bidang  Kepaniteraan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang berkaitan  dengan  perkara-perkara  yang diadili oleh Pengadilan Agama Temanggung, sementara Bidang
Kesekretariatan  merupakan  bidang  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang berkaitan  dengan  masalah  fasilitatif instansi  seperti  masalah  keuangan, kepegawaian,  persuratan,    dan  lain sebagainya.
Berkas adalah himpunan arsip yang disusun  secara  logis  dan  sistematis menggunakan  sistem filing tertentu. Dalam  pembentukan  berkas  sistem pemberkasan  digunakan  dan  disesuaikan berdasarkan  jenis,  tipe  serta  kegunaan berkasnya  (PT  Sigma  Cipta  Utama,  1998, p.31).  Penataan  berkas  merupakan kegiatan  mengatur  dan  menyusun  untuk kepentingan pekerjaan sehingga membentuk  berkas  dengan  tipe  dan kegunaan  sesuai  dengan  pekerjaan tersebut  (Martono,  1992,  p.21).  Adapun perkara  yang  dimaksud  disini  adalah perkara perdata.  Perkara perdata adalah perkara  perdata  baik  yang  mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa  (Nur  Rasyid,  1996,  p16).  Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  berkas  perkara  adalah  himpunan arsip yang tersusun secara sistematis dan logis yang mengandung sengketa ataupun tidak  mengandung  sengketa.  Bidang Kepaniteraan menangani perkara-perkara yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama  Temanggung  di  antaranya  adalah perceraian, waris, izin poligami, perbankan  syariah,  dispensasi  kawin, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, dan pengesahan perkawinan.
Arsip yang dihasilkan Bidang Kepaniteraan  di  antaranya  seperti  Arsip Berkas  Perkara,  Akta  Cerai,  Buku Register,  Buku  Jurnal  Keuangan  Perkara, dan lain sebagainya.
Dalam  mengelola  arsip  berkas perkara,  Pengadilan  Agama  Temanggung menggunakan  beberapa  sumber  hukum seperti  BW  ( Burgerlike  Wetboek )  atau Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Wvk  ( Wetboek  van  Koophandel )  atau Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang yang  digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang Peradilan  Ulangan.  Perundangan  ini khusus  untuk  Jawa  Madura,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun
2009 tentang
Kekuasaan
Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung dan  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009.  Selain  itu masih  ada  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  UU tentang  Perbankan  Syariah  dan  segala peraturan yang berkaitan dengan perekonomian  syariah,  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat  dan  Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  Peraturan Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  RI  yang  berkaitan dengan  hukum  acara  perdata,  dan Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait  seperti  Menteri  Agama  dan Menteri  Hukum  dan  HAM.  Pengadilan Agama  Temanggung  juga  menggunakan Yurispudensi  Mahkamah  Agung  dan Doktrin Hukum pendapat ahli hukum dan pendapat  ulama  yang  tersebar  dalam berbagai kitab-kitab fiqih.

## Jenis Arsip
Arsip  Berkas  Perkara  terdiri  dari dua  macam  yaitu  Arsip  Berkas  Perkara Gugatan  dan  Arsip  Berkas  Perkara Permohonan.  Arsip  Berkas  Perkara Gugatan  dibagi  menjadi  dua  yaitu  berkas
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
Gugatan  Cerai  Talak  dan  Cerai  Gugat. Cerai talak apabila suami yang mengajukan.  Cerai  Gugat  apabila  istri yang  mengajukan  atau  yang  menggugat. Arsip  Berkas  Perkara  Pengadilan  Agama Temanggung  relatif  banyak.  Berdasarkan hasil  data  observasi  partisipasi  total perkara  setiap  tahunnya  lebih  dari  1000 perkara.  Mulai  dari  tahun  2012  total perkara  sejumlah  1781  perkara.  Tahun 2013  total  perkara  sejumlah  1955 perkara.  Tahun  2014  total  perkara sejumlah 1860 perkara. Tahun 2015 total perkara  sejumlah  1889  perkara.  Tahun 2016  total  perkara  sejumlah  1831 perkara.  Dari  jumlah  tersebut  dibedakan antara  perkara  gugatan  dan  perkara permohonan  seperti  yang  terlihat  pada table berikut:
Tabel 1. Jumlah Arsip Berkas Perkara Sumber: Buku Daftar Arsip Perkara Pengadilan Agama Temanggung
Sarana simpan yang digunakan oleh Pengadilan  Agama  Temanggung  adalah map Ordner yang disimpan di lemari besi kaca sliding di Ruang Arsip. Arsip berkas perkara  dimasukkan  ke  dalam  map Minutasi dan  disimpan  di  Rak  Statis  atau Rak Besi (Kumalaeni, 2017).
Arsip  Berkas  Perkara  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Temanggung  ditata berdasarkan  nomor  perkara.  Arsip Berkas  Perkara  kemudian  disimpan  di dalam  box  yang  masing-masing  box terdiri  dari  10  (sepuluh)  berkas.  Arsip Berkas  Perkara  disimpan  di  rak  statis dengan  membedakan  berdasarkan  tahun perkara. Arsip Berkas Perkara permohonan  dan  gugatan  disimpan
secara terpisah.

## Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sebelum  menggunakan  aplikasi SIPP,  Pengadilan  Agama  Temanggung sudah mempunyai alat atau sarana untuk menemukan kembali arsip berkas perkara  dalam  bentuk  manual  yang disebut  Daftar  Arsip  Perkara.  Perubahan penggunaan SIPP ini membuat Pengadilan Agama  Temanggung  menambah finding aids yang  bersifat  elektronik.  Meskipun demikian,  temu  kembali  dalam  bentuk manual masih digunakan dalam pencarian  arsip.  Pengelolaan  berkas perkara di Pengadilan Agama
Temanggung dikelola oleh Panitera Muda Hukum. Alat penemuan kembali yang ada di  Pengadilan  Agama  Temanggung  sudah cukup  cepat  untuk  mencari  berkas  yang dibutuhkan.  Arsip  Berkas  Perkara  dapat ditemukan  sekitar  kurang  lebih  3  menit. Komponen yang ada di dalam Daftar Arsip Perkara  meliputi  Nomor  Urut,  Nomor Perkara,  Nomor  Ruang,  Nomor  Rak,  dan Nomor  Tingkat.  Nomor  tingkat  terdiri dari  4  tingkat  depan  belakang.  Penulisan tingkat  1A-4A  dan  1B-4B  berada  dalam satu  rak.  Item  yang  baru  di  dalam  daftar arsip  perkara  terdapat  item  Tanggal Masuk  Box  yang  diinput  dengan  melihat buku minutasi perkara pertahun.
Aplikasi SIPP memungkinkan pencarian  arsip  berkas  perkara  secara elektronik.  Terdapat  10  menu  pada tampilan  aplikasi  SIPP.  Menu-menu  yang ditampilkan  di  halaman  utama  SIPP meliputi  menu home ,  jurnal  perkara, register induk keuangan, perdata, jinayat , laporan,  jadwal  sidang,  pesan,  arsip perkara, dan antrian. Menu Arsip Perkara hanya  menyediakan  satu  pilihan  yaitu Daftar  Arsip  Perkara.  Aplikasi  SIPP  ini merupakan aplikasi yang fleksibel karena memungkinkan  untuk  menambahkan daftar  arsip  perkara  apabila  diperlukan. Penambahan  arsip  berkas  perkara  dapat dilakukan  melalui Menu  Tambah  Arsip dan  ada  tabel  yang  wajib  diisi.  Tabel
Tahun Perkara Gugatan Perkara Permohonan 2012 1648 133 2013 1727 228 2014 1669 191 2015 1643 246 2016 1658 173
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
tersebut  berisi  12  item.  12  item  tersebut meliputi  Nomor  Ruang,  Nomor  Rak/ Lemari,  Nomor  Tingkat/Laci,  Nomor Boks,  Nomor  Arsip,  Nomor  Perkara, Tanggal  Masuk, Staff yang  menyerahkan berkas,  Status,  E-Doc  Arsip,  dan keterangan.  Apabila  nomor  perkara  yang akan  disimpan  sama  maka  secara otomatis tidak akan bisa disimpan.
Aplikasi  SIPP  merupakan  bagian dari  Sistem  Manajemen  Informasi  di Pengadilan.  Hal  ini  juga  bagian  dari transparansi  terhadap  proses  peradilan bagi  masyarakat  umum.  Masyarakat seringkali mengkhawatirkan adanya kecurangan seperti sogokan agar kasusnya  ditutup  ataupun  diskriminasi kepada masyarakat kecil. Aplikasi elektronik ini memungkinkan pengecekan berkas perkara dan prosesnya menyebabkan tidak hanya kinerja pegawai  di  pengadilan  menjadi  lebih efektif  dan  efisien,  melainkan  juga meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  proses  hukum  dan  peradilan  di Indonesia.
Penelusuran
berkas
perkara merupakan sistem informasi yang ditujukan  untuk  mengetahui  data  dari suatu  kasus  dan  tahapan-tahapan  dalam proses  pengembangan  kasus  tersebut
sampai  hasil  akhir  kasus.  Dalam menangani  suatu  perkara,  penting  bagi hakim  untuk  secara  jelas  mengetahui perkara yang ditangani. Selain itu, berkas perkara  juga  membutuhkan  pengamanan baik  dari  akses  maupun  integritas. Aplikasi  SIPP  menjadi  bagian  kegiatan preservasi  dan  pengamanan  arsip  berkas perkara.

## Akses Perkara
SIPP memungkinkan akses terhadap berkas  arsip  perkara.  Masyarakat  dapat secara  langsung  mengakses  dan  mencari subjek  perkara.  Melalui  aplikasi  ini, Pengadilan  Agama  Temanggung  dapat menyajikan  informasi  tentang  progres dari  kasus  atau  perkara.  Misalnya  suatu perkara masih berada di tahap pendaftaran  perkara,  sidang  pertama termasuk  lama  proses  kasus  tersebut berjalan. Masyarakat bisa melihat langsung  di  website  dan  mencari informasi  yang  diinginkan.  Aplikasi  ini sudah  membagi  berdasarkan  klasifikasi perkara  namun  demikian  tetap  ada informasi yang tertutup misalnya dengan menyamarkan  para  pihak  tergugat maupun penggugat.
Terdapat  beberapa  perkara  yang bisa  diakses  melalui  SIPP  di  antaranya
Gambar 1. Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Temanggung Sumber: print screen Fitur Statistik Perkara dan Reminder Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Temanggung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
Perdata  Gugatan,  Perdata  Permohonan, Jinayah,  Jadwal  Sidang  dan  Laporan. Masyarakat dapat mengakses data umum, jadwal sidang, biaya perkara dan riwayat perkara.    Riwayat  perkara  yang  dapat diakses  meliputi  pendaftaran  perkara sampai  dengan  penetapan.  SIPP  juga memungkinkan masyarakat secara langsung  melihat  data  umum  pemohon dan putusan penetapan sehingga
masyarakat  umum  dapat  mengetahui apakah  kasusnya  sedang  berjalan  atau mengalami  penundaan  dan  alasan penundaan sehingga hak legalnya sebagai warga  negara  bisa  terpenuhi,  seperti
contoh pada gambar. 2 di bawah.
Transparansi Kinerja Pegawai Selain sebagai alat untuk penelusuran  berkas  bagi  kemudahan akses pengguna, Sistem Informasi Penelusuran  Perkara  (SIPP)  juga  dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai di pengadilan.  Melalui  sistem  ini  dapat
dilihat  perkara  yang  didaftarkan,  proses pengurusan perkara, perkara yang belum mendapat  ketetapan  dari  Hakim, perkara yang belum menjalani proses mediasi dan lain  sebagainya.  Hakim,  Panitera  Muda
Tanggal Pendaftaran Kamis, 13 Jul. 2017 Klasifikasi Perkara Dispensasi Kawin Nomor Perkara 0090/Pdt.P/2017/PA.Tmg Tanggal Surat Selasa, 11 Jul. 2017 Nomor Surat 0090/Pdt.P/2017/PA.Tmg Pemohon No Nama 1 Jukaeri bin Sayadi Kuasa Hukum Pemohon Termohon Kuasa Hukum Termohon Petitum PRIMAIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Adi Nugrahanto Bin Wahyono untuk menikah dengan Mita Dwi Agustin Binti  Agus Purwanto;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang me- nanggungnya sebagai akibat dari perkara ini; SUBSIDAIR : Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku Pihak Dipublikasikan Ya Prodeo Tidak
Gambar 2. Contoh Arsip Perkara Dispensasi Kawin di PA Temanggung Sumber: print screen Fitur Statistik Perkara dan Reminder Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Temanggung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...
yang  mengurusi  data  perkara,  Panitera Penetapan  dan  seluruh  bagian  yang terlibat  dalam  proses  peradilan  dapat dilihat kinerjanya dengan indikator waktu
proses  pengurusan  perkara  melalui aplikasi tersebut.
Digitalisasi  arsip  berkas  perkara  di dalam aplikasi SIPP meminimalisir berkas perkara  yang  tercecer  atau  tidak  sengaja terselip. Pegawai dapat langsung melakukan upload dalam sistem SIPP dan menyimpan  berkas  perkaranya  di  sistem tersebut.  Pegawai  di  pengadilan  juga dapat  memantau  jadwal  sidang  melalui aplikasi  ini.  Putusan  sidang  juga  bisa dimasukkan  oleh  Hakim.  Selain  Panitera dan  Hakim,  petugas  kasir  menginput biaya  pendaftaran  dan  biaya  kasus  di aplikasi SIPP seperti contoh pada gambar 3 di atas.
SIPP  juga  meminimalisir  adanya upaya  penghilangan  dokumen  atau  arsip berkas  perkara  dikarenakan  komunikasi di  antara  pegawai  dilakukan  melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya diperbolehkan  disimpan  di  aplikasi  ini dan pelaporan perkara
juga menggunakan aplikasi SIPP.
Keterlambatan  penanganan  perkara  dan penyebabnya  dapat  dilihat  dari  aplikasi
SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.
KESIMPULAN Sistem Informasi
Penelusuran Perkara  (SIPP)  merupakan  bagian  dari Manajemen  Sistem  Informasi.  Sistem manajemen  kearsipan  di  pengadilan ditujukan agar mempunyai temu kembali yang  baik.  Arsip  berkas  perkara  yang sudah disimpan dapat ditemukan kembali dengan  cepat  dan  mudah,  baik  arsip dinamis  maupun  arsip  statisnya.  Aplikasi SIPP  memungkinkan  adanya  review terhadap  berkas  suatu  perkara  sehingga akan  diketahui  perkembangan  suatu kasus. Apabila suatu kasus berjalan tidak sebagaimana  seharusnya,  maka  akan terlihat di sistem ini adanya ketidaklengkapan
atau kesalahan prosedur.  Dari  hasil  dan  pembahasan  di atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut: Pertama ,  SIPP  memungkinkan akses  berkas  perkara  dengan  cepat  dan mudah. Kedua ,  SIPP  meningkatkan efektifitas  kinerja  pegawai  di  pengadilan. Ketiga, SIPP  turut  melindungi  hak  legal dari  warga  negara  untuk  mendapatkan keadilan dalam proses hukum.
No Tanggal Transaksi Uraian nominal Ket Pema- sukan Penge- luaran Sisa 1 Kamis, 13 Jul. 2017 Panjar Biaya Perkara Rp. 269.000 Rp. 269.000 2 Kamis, 13 Jul. 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000 Rp. 239.000 3 Kamis, 13 Jul. 2017 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000 Rp. 189.000 Total Rp. 269.000 Rp. 80.000 Rp. 189.000 Gambar 3. Contoh Data Biaya di PA Temanggung
Sumber: print screen Fitur Statistik Perkara dan Reminder Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Temanggung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP):  Penelusuran Arsip ...

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Martono.  1992. Penataan  Berkas Dalam Manajemen
Kearsipan .
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. E. Martono. 1994. Rekod Manajemen dan Filing  Dalam  Praktek  Perkantoran Modern . Jakarta: Karya Utama. International Council on Archives,
Digitization  and  Archives ,  diakses dari http:// www.cdncouncilarchives.ca/ digitarc.html.
Machmoed Effendhie. “Aspek Teoritis dan Legalitas Alih Media Elektronik atau Digitalisasi”,  diakses  dari  http:// arsip.ugm.ac.id/web/ download/1904112051. M.  Nur  Rasid.  1996. Hukum  Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Nabilla  Tashandra.  “Pemerintah  diminta beri  penjelasan  soal  Hilangnya Dokumen  TPF  Kasus  Munir”  dalam
Kompas.com ,  55-10-2016,  diakses tanggal 31 Agustus 2017. PT Sigma Cipta Utama. 1998. Terminologi Kearsipan  Indonesia. Jakarta:  PT
Sigma Cipta Utama.
USAID.  2001. Case  Tracking  and Management  Guide .  Washington  DC: Center for Democracy and Governance  Bureau  for  Global Programs,  Field  Support  and Research US Agency for International Development.
Undang-Undang  Kearsipan  Nomor  43 tahun 2009. Zulkifli  Amsyah.  1990. Manajemen
Kearsipan . Jakarta: PT Gramedia.