Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4032-4045 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia
Chanandika Dafri Widagdo 1 ✉ , Surya Dharma Putra 2 , Rasji 3
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: chandikawidagdo@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindak pidana perpajakan merupakan isu yang signifikan dalam konteks hukum perpajakan dan kebijakan  fiskal.  Artikel  ini  menyajikan  analisis  yuridis  mendalam  terkait  dengan  tindak  pidana perpajakan  dan  dampaknya  terhadap  penyerapan  dan  pemanfaatan  pajak.  Dalam  konteks  ini, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perpajakan, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan. Selain itu, artikel  ini  juga  mengkaji  implikasi  tindak  pidana  perpajakan  terhadap  perilaku  wajib  pajak  dan efektivitas  sistem  perpajakan.  Dengan  menganalisis  kasus-kasus  tindak  pidana  perpajakan  yang relevan, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan  pengelolaan  anggaran  negara.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  perpajakan memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  penyerapan  dan  pemanfaatan  pajak,  terutama  melalui pengurangan  penerimaan  pajak  yang  seharusnya  diterima  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  tindakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perpajakan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas isu tindak pidana perpajakan dan memberikan pandangan yang berguna bagi  pembuat  kebijakan,  praktisi  hukum,  dan  akademisi  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  dan keadilan dalam sistem perpajakan.
Kata kunci : Pajak, Perpajakan, Hukum Pidana pajak, Kasus pidana perpajakan
Tax crime is a significant issue in the context of tax law and fiscal policy. This article presents an in- depth juridical analysis related to tax crimes and their impact on tax absorption and utilization. In this context, this research attempts to explain the legal framework  that regulates tax crimes,  including relevant laws, regulations, and related court decisions. Apart from that, this article also examines the implications of tax crimes on taxpayer behavior and the effectiveness of the tax system. By analyzing relevant cases of tax crimes, this research tries to identify behavioral patterns that may emerge as a result of tax crimes and how this can affect tax revenues and state budget management. The results of  the  analysis  show  that  tax  crimes  have  a  significant  impact  on  tax  absorption  and  utilization, especially through reducing tax revenues that should be received by the government. In addition, effective legal action against tax crimes can provide incentives for taxpayers to comply with applicable tax regulations.  This article provides a deeper understanding of the complexity of the issue of tax crimes and provides useful insights for policy makers, legal practitioners, and academics in efforts to increase efficiency and fairness in the tax system.
Keyword: Tax, Taxation, Tax criminal law, Tax criminal cases

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pungutan  wajib  yang  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan negara yang akan dimanfaatkan demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Istilah Pajak berasal dari bahasa latin “taco” yang memiliki arti iuran wajib yang dari rakyat untuk menunjang kepentingan pemerintah dan masyarakat (Ramadhan, 2020).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  orang  prbadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” (Putra et al., 2019).
Dapat dilihat bahwa Pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh warga negara dan  sifatnya  memaksa.  Dalam  proses  pemungutannya,  tidak  dapat  dipungkiri  terdapat ragam masalah yang muncul seperti pemalsuan laporan pajak oleh wajib pajak dan lain- lain (Ellryz, 2020). Begitu pula dengan bagaimana pemerintah mengelola pajak tersebut juga muncul berbagai masalah seperti korupsi, dan pemanfaatan yang tidak efisien dan boros  untuk  hal-hal  yang  kesannya  tidak  terlalu  penting  atau  dibutuhkan.  Belum  lagi masalah  transparansi  data  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terkait  seberapa  besar penyerapan pajak dan bagaimana pemerintah mengalokasikan pajak tersebut (Zaenuddin, 2018).
Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang hukum positif tentang  perpajakan  yang  ada  di  Indonesia,  mencari  tahu  segala  tantangan  dalam penegakan hukum pidana pajak dalam segala tahap prosesnya, membahas lebih dalam berbagai  kasus  pidana  perpajakan  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia,  dan  juga  apakah dengan terselesaikannya kasus tersebut pemerintah dapat memanfaatkan pajak yang telah didapatkan dari rakyat dengan lebih efisien.
Pembaca dapat lebih memahami tentang segala permasalahan pajak yang ada di Indonesia, bagaimana seorang penegak hukum memproses orang yang telah melanggar peraturan perpajakan, mengetahui lebih dalam kasus-kasus perpajakan yang telah terjadi di  Indonesia,  dan  mengetahui  manfaat  dari  terbongkarnya  kasus  pidana  perpajakan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  sumber  yang  diambil  dari jurnal dan penelitian terdahulu oleh para peneliti hukum, Penelitian Menggunakan metode deskriptif  penelitian  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  dalam  Penelitian  ini  yaitu adalah  Apakah  dengan  ditanganinya  kasus  perpajakan  dapat  digunakan  atau  di inplikasikan ke dalam penggunaan pajak oleh pemerintah ke depannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pajak
Sebelum mendalami masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini akan kami bahas terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan  pajak,  seperti  yang  tertulis  pada  undang- Undang Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sebut saja (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Anggraeni, 2017). Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat ditangkap beberapa hal penting seperti:
1) Pembayaran pajak memiliki sifat wajib bagi seorang masyarakat secara individu atau bagi sebuah badan.
2) Pemungutan pajak memiliki sifat memaksa dengan catatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengaturnya.
3) Pajak yang dibayarkan tidak akan dirasakan secara langsung manfaatnya, tetapi akan digunakan untuk pembangunan negara yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
4) Pembayaran pajak merupakan gambaran bahwa seorang warga memiliki rasa gotong royong dalam membantu pengelolaan negara.

## Fungsi Pajak
Secara umum pajak memiliki Empat fungsi, yaitu :
1) Fungsi  anggaran  atau  budgetair,  pajak  bermanfaat  sebagai  sumber  dana  yang digunakan  pemerintah  dalam  menjalankan  negara,  hal  tersebut  menyangkut pembangunan dan pengeluaran untuk masyarakat.
2) Fungsi  mengatur  atau  regulasi,  pajak  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk mengatur hal-hal  dalam bidang sosial dan ekonomi, contoh dalam hal  ini adalah mencegah terjadinya inflasi.
3) Fungsi  pemerataan  atau  distribusi,  pajak  dapat  digunakan  sebagai  pengimbang dalam hal pendapatan di masyarakat agar memiliki kesejahteraan yang merata.
4) Fungsi stabilisasi, pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia.

## Tantangan Dalam Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia
Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan  oleh  seluruh  wajib  pajak,  tapi  ada  saja  oknum-oknum  yang  melakukan kecurangan dalam pelaksanaanya, ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja perpajakan di negara kita, adapun contoh dari tantangan tersebut adalah seperti dibawah ini (Ningsih, 2014).
Pajak sendiri merupakan suatu hal yang bisa dibilang rumit dimana tidak semua wajib  pajak  mengerti  apa  gunanya  membayar  pajak,  dan  pemerintah  sendiri  kurang melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut, karena itulah masih banyak wajib pajak yang tidak  mengerti  pentingnya  membayar  pajak  untuk  negara  dan  sanksi  apa  yang  dapat menerima  jika  tidak  membayarnya  (Kisniati,  2019).  Hal  lain  yang  bersangkutan  adalah Sumber  Daya  Manusia  yang  masih  rendah  dimana  mereka  masih  belum  memahami seberapa  pentingnya  membayar  pajak,  tidak  tahu  cara  mendaftarkan  wajib  pajak,  cara menghitung objek pajak miliknya. Tidak seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia memiliki pemasukan yang memenuhi untuk membayarkan pajaknya, dimana penghasilan tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan utama mereka masing-masing (Puteri et al., 2019).
Pengelolaan Data yang masih dibawah standar Internasional. Padahal pengelolaan data sangatlah penting untuk menguji kesadaran diri seorang wajib pajak, kondisi tersebut membuat penelitian yang menggunakan metode  empiris  kesulitan untuk mencari  data
yang pasti (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Tidak adanya kesadaran seorang wajib pajak untuk  membayar  pajaknya  juga  menjadi  tantangan  dalam  perpajakan  di  Indonesia, pemikiran seorang wajib pajak dalam hal ini adalah bahwa percuma saja membayar pajak karena pada akhirnya pemerintah tidak menggunakannya secara efektif dan pada akhirnya hanya menghamburkan uang rakyatnya, hal lainnya adalah asumsi bahwa pajak yang telah dibayar akan disalah gunakan oleh pemerintah atau lebih tepatnya oknum-oknum yang memiliki kuasa dengan kata lain terjadinya tindak korupsi. Dan kesadaran tersebut juga terlihat dari tingkat perekonomian wajib pajak, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih  tinggi  cenderung  memiliki  kesadaran  yang  lebih  dari  wajib  pajak  yang penghasilannya mencukupi atau bahkan kurang, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup mereka yang masih susah untuk terpenuhi (Andriani, 2021).
Dan  kendala  berikutnya  adalah  penegakan  hukum  yang  masih  kurang,  banyak sekali kasus yang sudah jelas bahwa dengan disalah gunakannya pajak dapat merugikan negara  secara  keseluruhan  tetapi  masih  saja  tidak  ada  penjatuhan  hukuman  yang membuat  resah  dan  membuat  orang  takut  untuk  melanggarnya.  Adanya  perlawanan terhadap pajak juga merupakan tantangan dalam pengelolaan pajak, adapun perlawanan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.

## 1) Perlawanan pasif
Perlawanan  pajak  secara  pasif  terlihat  dari  keadaan  sosial  suatu  negara, perlawanan  ini  tidak  dilakukan  secara  sistematis  dengan  tujuan  menghambat ekonomi negara, tetapi lebih kepada karena masih banyaknya kebiasaan masyarakat yang  mengakibatkan  penghasilan  yang  tidak  tercatat  misalnya  penghasilan  yang disimpan  secara  fisik  di  rumah  masing-masing  dan  tidak  dimasukan  ke  rekening bank, hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pencatatan pajak.
2) Perlawanan aktif
Perlawanan pajak secara aktif adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh wajib  pajak  menghindari  pembayaran  pajak  atau  mengurangi  pajak  yang  harus dibayar.    Perlawanan  ini  terbagi  menjadi  dua  macam  yaitu  penghindaran  pajak, penghindaran  pajak  adalah  usaha  menghindari  pembayaran  pajak  dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam hukum yang berlaku. Dan perlawanan aktif lainnya  adalah  penggelapan  pajak,  penggelapan  pajak  dilakukan  dengan  cara mencurangi  sistem  dengan  cara  melanggar  hukum  yaitu  memlasukan  data  yang bersangkutan dengan penghasilan seorang wajib pajak.
Upaya Dalam Mengatasi Tantangan Penegakan Hukum Pajak
Dalam usaha untuk memastikan kelangsungan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan mempromosikan keadilan dalam bisnis (level of playing fields),  pemerintah  harus  memperluas  basis  pajak  dengan  meningkatkan  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  dan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  mereka  (Herdinata  & Pranatasari, 2019). Upaya akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak (tax coverage)  dan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (taxpayers'  compliance). Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  pemerintah  sedang  menerapkan  yang  dikenal  sebagai reformasi  pajak,  yang  mencakup  serangkaian  langkah  legislatif  untuk  memodifikasi undang-undang perpajakan yang sudah ada (Firdausy, 2021).
Tujuan  utama  dari  penyempurnaan  undang-undang  pajak  adalah  untuk memperluas  dan  meningkatkan  pengenaan  dan  penarikan  pajak,  sambil  juga meningkatkan keadilan dalam pembagian beban pajak, menghapus fasilitas pajak yang tidak didasari oleh hukum dan berpotensi merugikan ekonomi nasional, serta menutup celah-celah  penghindaran  pajak  (loopholes).  Keseluruhannya,  sistem  perpajakan diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan nasional, mendukung investasi dari luar negeri, dan menjaga pendapatan negara.
Selain  itu,  untuk  mencapai  tujuan  sebagai  sumber  pendapatan  negara  utama, pemerintah akan memperluas cakupan subjek dan objek pajak, dan mengurangi potensi praktik  transfer  pricing  serta  pembatasan  pengenaan  Pajak  Penghasilan  final.  Semua tindakan ini, dalam jangka panjang, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak,  mendorong  investasi,  dan  mendukung  pendapatan  negara  untuk  mendukung pembangunan yang lebih mandiri.
Selain  aspek  hukum  dan  kebijakan,  pemerintah  juga  aktif  mempromosikan penyuluhan di bidang perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Dengan peningkatan  pengetahuan ini, diharapkan akan muncul kesadaran yang lebih  besar  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak,  yang  pada  gilirannya  diharapkan  akan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak.
Selain itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki budaya hukum, baik di kalangan wajib pajak maupun petugas pajak. Semua pihak diharapkan akan mematuhi ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Pemerintah  juga  akan  melakukan  pengawasan  yang  ketat terhadap pemungutan pajak, dan jika ada pelanggaran, akan memberlakukan sanksi yang tegas. Semua langkah ini diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak maupun petugas pajak.

## Tindak Pidana Pajak
Tindak  pidana  pajak  adalah  tindakan  pemberian  data  yang  tidak  sesuai  dengan yang seharusnya, contoh yang dapat diberikan adalah penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak sesuai dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.

## Tinjauan Kasus Tindak Pidana Perpajakan

## 1) Gayus Tambunan
Kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus  Tambunan  dihukum  atas  kasus  yang  dilakukan  berlapis-lapis.  Dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. Saat mendekam di bui, ia juga diketahui sempat berjalan-jalan ke Makau dan Singapura. Pegawai pajak jebolan STAN ini juga kepergok menonton pertandingan tennis di Bali. Gayus Tambunan yang leluasa keluar masuk penjara dengan menyuap sipir ini juga sekaligus menelanjangi betapa sangat bobroknya penegakan hukum di Indonesia.  Gayus  dihukum  7  tahun  penjara  karena  menyuap  penyidik,  hakim  dan merekayasa pajak. Putusan ini lalu diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh MA. Kasus manipulasi  pajak  PT  Megah  Citra  Raya,  Gayus  divonis  8  tahun  penjara.  Pemalsuan paspor,  Gayus  Tambunan  dihukum  2  tahun  penjara.Kasus  pencucian  uang  dan menyuap selama jadi tahanan, Gayus dihukum 8 tahun penjara.
2) Denok Taviperiana
Pada  tahun  2013,  nama  Denok  Taviperiana  menghebohkan  publik  karena dugaan  kepemilikan  rekening  gendut.  Di  rumah  mewahnya,  yang  terletak  di  Jalan Rawamangun  III  Nomor  15,  Kompleks  PJKAI,  Rawamangun,  Jakarta  Timur,  dia ditangkap  oleh  Bareskrim  Polri.  Dimulai  dengan  kasus  suap  untuk  memuluskan restitusi  pajak sebesar Rp 21 miliar,  penangkapan tersebut  berkaitan dengan kasus korupsi yang berdampak pada keuangan negara senilai puluhan miliar rupiah. PNS pajak Denok Taviperiana juga terlibat dalam kasus pencucian uang, dan rumah dan mobilnya pun disita, salah satunya adalah villanya di Cipanas.
3) Tommy Hindratno
Eks PNS Pajak dari eselon IV, Tommy Hindratno, juga terseret kasus suap. Ia terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menerima  uang  sejumlah  Rp  280  juta,  terkait pengurusan klaim restitusi pajak PT Bhakti Investama sebesar Rp 3,4 miliar. Tommy
Hindratno Tomy telah menerima uang dari pengusaha di sebuah restoran Padang di Tebet Jakarta, sebagai imbalan atau fee karena telah memberikan data atau informasi terkait klaim kelebihan bayar pajak PT BI.

## 4) Totok Hendriyatno
Nama  Totok  Hendriyatno  juga  masuk  dalam  daftar  pegawai  pajak  dengan rekening gendut yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kasusnya sebenarnya bersamaan dengan PNS  pajak lainnya yakni Denok Tapiviera terkait gratifikasi atas manipulasi restitusi pajak dari PT Surabaya Agung Industry dan Paper.  Pada  bulan  Desember  2012,  Direktorat  Pajak  Kementerian  Keuangan  resmi memecat dengan tidak hormat Totok Hendriyatno dan Denok Tapiviera.
5) Handang Soekarno
Mantan penyidik Ditjen Pajak (PNS Pajak), Handang Soekarno, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih ringan  dibanding  tuntutan  jaksa  KPK,  yaitu  15  tahun  penjara.  Handang  Soekarno terbukti  bersalah  menerima  suap  Rp  1,9  miliar  dari  Direktur  PT  EK  Prima  Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair. Handang Soejarno menerima suap agar bisa membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Di antaranya pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta surat tagihan pajak dan pertambahan nilai.

## 6) Dadan Ramdani
Dadan  Ramdani  merupakan  pegawai  pajak  tersangka  kasus  dugaan  suap penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di DJP. Pada kurun waktu 2017 hingga 2019, Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja sama dan  Dukungan  Pemeriksaan  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengusulkan pemeriksaan  pajak  terhadap  tiga  wajib  pajak.  Usulan  tersebut  dilayangkan  kepada Angin Prayitno Aji yang saat itu menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Angin langsung  menyetujui  usulan  Dadan.  Tiga  wajib  pajak  yang  diperiksa  itu  yakni  PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia (BPI) Tbk yang juga tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Namun, proses pemeriksaan pada perhitungan pajak ketiga wajib pajak itu tak dilakukan sesuai prosedur dan aturan. Penyimpangan itu diduga atas perintah dan persetujuan  Angin  dan  Dadan.  Atas  persetujuan  penetapan  nilai  jumlah  kewajiban
pajak untuk PT GMP, PT BPI Tbk dan PT JB, Dadan Ramdani dan Angin Prayitno Aji diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp 7,5 miliar dan 2 juta dollar Singapura.

## 7) Angin Prayitno Aji
Kasus yang menjerat pegawai pajak Angin Prayitno Aji merupakan kasus yang sama  dengan  Dadan  Ramdani.  Padahal  dia  sudah  menerima  gaji  dan  tunjangan selangit. Angin Prayitno Aji yang merupakan eselon II, berhak atas tunjangan kinerja sebesar Rp 81.940.000 per bulan. Selain tukin, PNS Ditjen Pajak juga masih menerima pendapatan  lainnya  seperti  gaji  pokok  dan  berbagai  tunjangan  melekat.  Angin Prayitno Aji dilantik sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP sejak 23 Januari 2019.  Profilnya  sempat  dimunculkan  dalam  profil  pejabat  tinggi  di  Kementerian Keuangan,  sebelum kemudian  dihapus sehingga namanya tak lagi  bisa  ditemukan. Selain Dadan Ramdani, bawahan Angin Prayitno Aji lainnya juga ikut diperiksa. Mereka adalah Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

## 8) Ramli Anwar
Nama pegawai pajak Ramli Anwar sempat terkenal karena videonya yang viral saat  dirinya  lari  terbirit-birit  di  jalanan  saat  dikejar  oleh  aparat  dari  Polda  Bangka Belitung. Dalam OTT pada April 2018 itu, Ramli kepergok saat akan memasukkan uang hasil  pemerasan  terhadap  korban  wajib  pajak  ke  dalam  mobil  miliknya.  Dari tangannya, petugas berhasil menyita uang sebesar Rp 50 juta dengan pecahan Rp 50 ribu.

## 9) Pargono Pariadi Pargono Riyadi
disangka terlibat dalam kasus dugaan pemerasan wajib pajak dan pengurusan pajak kepada Asep Hendro. Pargono dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim  Pengadilan  Tipikor  Jakarta.  Pargono  Riyadi  ditangkap  KPK  usai  bertransaksi dengan seorang pria yang diduga kurir suap bernama Rukimin. Dia menjadi pegawai pajak yang diciduk KPK di usia 59 tahun atau mendekati pensiun. KPK menangkap Pargono  dan  Rukimin  Tjahjanto  usai  serah  terima  uang  di  lorong  stasiun  Stasiun Gambir. Uang diserahkan lewat cara yang unik. Saat itu Rukimin dan Pargono berjalan dari  arah  yang  berlawanan.  Tentu  saja  di  tangan  Rukimin  sudah  siap  uang  berisi pecahan  Rp  100  ribu  yang  diperkirakan  berjumlah  Rp  125  juta.  Pada  sebuah  titik, mereka kemudian berpapasan. Tas berisi uang itu pun langsung berpindah tangan. Tanpa  ada  pembicaraan,  keduanya  langsung  berpisah.  Saat  itulah,  KPK  langsung
menangkap keduanya.

## 10) Dhana Widyatmika
Lahir  di  Malang,  Jawa  Timur,  sosok  Dhana  Widyatmika  Merthana  adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia jebolan STAN. Pada 9 November 2012. Dhana Widyatmika adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dituduh melakukan  tiga  kejahatan  keuangan,  yaitu  korupsi,  penerimaan  gratifikasi,  dan pencucian uang. Berikut adalah penjelasan lengkap kasus Dhana Widyatmika:
• Dhana Widyatmika dituduh menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp2,75 miliar dari sesama pegawai pajak Herly Isdiharsono.
• Herly Isdiharsono menyetorkan uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Nindya Karya milik Dhana senilai Rp3,4 miliar. Dhana menggunakan uang sebanyak Rp1,4 miliar dari uang tersebut untuk membayar rumah atas nama Herly Isdiharsono. Sedangkan sisanya, senilai Rp 2 miliar, dipakai untuk kepentingan pribadi Dhana.
• Dhana  bersama-sama  dengan  Firman  dan  Salman  Maghfiron  sengaja menggunakan data eksternal sebagai dasar perhitungan pajak PT Kornet Trans Utama  (PT  KTU)  sehingga  pajak  yang  harus  dibayarkan  perusahaan  tersebut menjadi lebih tinggi. Dhana didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  UU  Nomor  8/2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
• Dhana  menerima  uang  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  selanjutnya  secara bertahap  ditransaksikan  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  asal-usul hartanya. Hal tersebut didakwa sebagai tindak pidana pencucian uang.
• Dhana  dituntut  hukuman  12  tahun  penjara  untuk  tiga  perbuatan  kejahatan keuangan yang dilakukannya.
• Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Dhana dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara pada 26 Juni 2012.
• Pada 22 April 2013, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Dhana menjadi 10 tahun penjara dan menghukum barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana untuk dirampas negara.
Dalam  kasus  ini,  Dhana  Widyatmika  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. Ia divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara. Barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana dirampas untuk negara.
Usaha Menghadapi Kasus Korupsi Di Indonesia
Menghadapi  kasus  korupsi  di  Indonesia  memerlukan  serangkaian  langkah  yang komprehensif  dan  terkoordinasi.  Pertama-tama,  perundang-undangan  terkait  korupsi perlu diperkuat dan diperbarui. Hukum pidana, undang-undang transparansi, dan etika dalam pelayanan publik harus dijaga agar menjadi landasan hukum yang kuat. Hukuman bagi  pelaku  korupsi  juga  perlu  diperketat  untuk  memberikan  efek  jera.  Selain  itu, perlindungan terhadap  pengaduan  atau whistleblowers  perlu diberikan agar  para  saksi dan pengadu yang berani merasa aman.
Selanjutnya,  lembaga  penegak  hukum  independen  seperti  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi)  harus  dijaga  dan  diberi  kebebasan  dalam  menyelidiki  dan menuntut kasus korupsi. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional juga perlu ditingkatkan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara.
Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penggunaan anggaran. Sistem pelaporan kekayaan pegawai publik dan  pejabat  tinggi  negara  juga  perlu  diimplementasikan.  Pendidikan  dan  kesadaran masyarakat  tentang  dampak  buruk  korupsi  sangat  penting.  Kampanye  edukasi  perlu dilakukan  untuk  mengedukasi  masyarakat  mengenai  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh korupsi dan pentingnya melaporkan tindakan korupsi.
Selain  itu,  integritas  dan  etika  perlu  diajarkan  di  sekolah-sekolah  dan  dalam pelatihan pegawai pemerintah. Manajemen sumber daya manusia perlu diperketat dengan seleksi  pegawai  yang  ketat  dan  pengawasan  yang  lebih  ketat  lagi  terhadap  perilaku mereka. Pemberian insentif kepada pegawai yang bersih dari korupsi bisa menjadi metode motivasi yang efektif.
Peran media dan masyarakat sipil juga krusial dalam mengungkap kasus korupsi. Dukungan dan perlindungan kepada wartawan investigatif penting, dan masyarakat sipil serta LSM perlu aktif dalam mengawasi pemerintah dan proyek-proyek yang berpotensi terkena korupsi. Reformasi lembaga peradilan perlu dilakukan untuk memastikan kasus korupsi ditangani dengan cepat dan adil. Pertimbangan pembentukan pengadilan khusus untuk kasus korupsi bisa menjadi pilihan yang baik.
Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan  juga  krusial.  Misalnya,  penggunaan  e-procurement  dapat  mengurangi manipulasi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Kerjasama  internasional  dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara adalah langkah penting.
Pengawasan  internal  dalam  lembaga  pemerintah  dan  perusahaan  BUMN  juga harus  ditingkatkan.  Insentif  dan  penghargaan  perlu  diberikan  kepada  mereka  yang berkontribusi  dalam  pemberantasan  korupsi,  baik  dari  kalangan  pemerintah  maupun masyarakat  sipil.  Dengan  implementasi  langkah-langkah  ini,  diharapkan  dapat menciptakan perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Implikasi Hasil Analisis Kasus Ke Dalam Pemanfaatan Pajak
Kasus  korupsi  di  Indonesia  merupakan  isu  yang  telah  lama  menjadi  perhatian publik.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  ini  adalah  dengan mengimplementasikan  hasil  kasus  korupsi  ke  dalam  penggunaan  pajak.  Langkah  ini memiliki beberapa dampak yang penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemenuhan hak-hak warga negara.
Pertama,  pengimplementasian  hasil  kasus  korupsi  ke  dalam  penggunaan  pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengalokasikan dana yang diperoleh dari kasus korupsi untuk program pelayanan publik yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa warga negara dapat melihat dan merasakan manfaat langsung dari upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindakan  korupsi.  Ini  membantu  menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi terkait.
Kedua,  pendanaan  program-program  sosial  dan  proyek  pembangunan  yang berasal  dari  hasil  kasus  korupsi  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  bagi masyarakat.  Misalnya,  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendukung  sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup warga negara, memberikan akses lebih baik ke layanan dasar, dan meningkatkan potensi pembangunan ekonomi.
Ketiga, pengalokasian dana hasil kasus korupsi ke dalam penggunaan pajak dapat membantu mengurangi tekanan fiskal yang dialami pemerintah. Dengan memiliki sumber pendanaan tambahan, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan bergantung pada pinjaman luar negeri. Hal ini akan mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal negara.
Keempat, langkah ini dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Dengan menunjukkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh  masyarakat dari hasil kasus korupsi, akan semakin memotivasi penegak hukum  dan  lembaga  terkait  untuk  bekerja  secara  efisien  dalam  mengungkap  dan menindak tindakan korupsi.

## SIMPULAN
Bahwa  bagaimana  pajak  diserap  dan  dimanfaatkan  masih  belum  maksimal  dan penuh problematika. Lika-liku ini sendiri pada akhirnya mengakar pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat indonesia. Dimana kurangnya kesadaran dan pendidikan moral,   etika  bekerja dan  profesionalisme  melahirkan  aparatur  dan pejabat negara yang tidak jujur dan kompeten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, S. (2021). Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun bagi wajib pajak. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 12(1), 1 – 18.
Anggraeni, L.  A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak,  lingkungan wajib  pajak,  sikap religiusitas  wajib  pajak,  dan  kemanfaatan  NPWP  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 15(1), 1 – 25.
Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.
Ellryz, R. (2020). Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah. Indonesian Notary, 2(1), 33.
Firdausy, C. M. (2021). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM.
Kisniati,  K.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Di  KPP  Pratama Denpasar Timur. JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen), 1(1), 254 – 300.
Ningsih,  A.  (2014).  Pengaruh  Persepsi  Self  Assessment  System  Terhadap  Tindakan  Tax Evasion (Studi Empiris Wajib Pajak  Orang Pribadi Yang Terdaftar Di  KPP Pratama Jember).
Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan,  dan  sistem  samsat  drive  thru  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569 – 1588.
Putra, R. H. D. K., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak  Tangguhan  Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013- 2017. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 5(1).
Ramadhan,  M.  C.  (2020).  Pemberian  Keringanan  Pajak  Di  Masa  Resesi  Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 133 – 144.
Zaenuddin,  M.  (2018).  Isu,  Problematika,  dan  Dinamika  Perekonomian,  dan  Kebijakan Publik:  Kumpulan  Essay,  Kajian  dan  Hasil  Penelitian  Kuantitatif  &  Kualitatif. Deepublish.