## PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Asyari Hasan 1, Diah Shafa Shafira 2, Naura Azfa 3, Siti Nurainuniisa 4, Faturrahman 5 asyari.hasan@uinjkt.ac.id | diah.shafira22@gmail.com | naura.azfa22@mhs.uinjkt.ac.id | siti.nurainuniisa22@mhs.uinjkt.ac.id | patur.rahman22@mhs.uinjkt.ac.id
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

## ABSTRACT
This  research  examines  the  problems  of  the  Islamic  economic  system  in Indonesia with a focus on the implementation and challenges faced in applying Islamic economic principles  in  the context  of  this pluralist  country. In facing global and local challenges, Indonesia faces difficulties in integrating Islamic economic principles with the national economic system. This research analyzes obstacles such as the public's lack of  understanding  of  Islamic  economics,  regulatory  non-compliance  with  sharia principles,  as  well  as  infrastructure  and  education  constraints.  Through  an  analytical approach  and  literature  study,  this  research  seeks  solutions  and  recommendations  to strengthen  the  implementation  of  Islamic  economics  in  Indonesia.  The  results  of  this research provide in-depth insight into the complexity of Islamic economic problems in Indonesia  and  present  a  framework  that  can  help  policy  makers  and  practitioners overcome  these  challenges,  advance  sharia  economics,  and  create  a  more  just  and inclusive society in accordance with Islamic values.
Keywords: Islamic Economics, Problems, Economic System

## PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  Syariah  didasarkan  pada  hukum  dan  pendidikan  Islam, berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Sistem  ini  terhubung  dengan  sistem  ekonomi Indonesia  yang  ada.  Sistem  ekonomi  Islam  mempertahankan  prinsip-prinsip  dasar  dan dianggap sebagai tujuan yang paling penting dalam hukum Islam, mencakup pandangan dunia  serta  tujuan  dan  strategi  yang  berbeda.  Teori-teori  ekonomi  Islam  berkaitan dengan martabat dan moral manusia, dan mereka didasarkan pada prinsip persaudaraan, pembangunan sosial-ekonomi, dan kepuasan kebutuhan spiritual manusia. Di Indonesia, kelemahan  sistem  ekonomi  Shariah  adalah  masalah.  Sistem  ekonomi  Islam  adalah model  ekonomi  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam,  termasuk keadilan,  keadilan  sosial,  keberkahan,  dan  keberlanjutan  ekonomi.  Dalam  beberapa tahun  terakhir,  sistem  ekonomi  Islam  telah  menjadi  fokus  perhatian  bagi  beberapa negara, termasuk Indonesia. (Risnaningsih & Nurhayati, 2020).
Dalam  konteks  Indonesia,  negara  yang  paling  muslim  di  dunia,  perkembangan sistem  ekonomi  Islam  telah  menciptakan  peluang  dan  tantangan  yang  unik.  Indonesia memiliki  sejarah  panjang  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  ke  dalam
struktur  ekonomi  nasional.  Namun,  ekonomi  syariah  Indonesia  menghadapi  banyak tantangan.  Indonesia  memiliki  pasar  yang  sangat  kompleks  dengan  banyak  sektor ekonomi dan demografis yang berbeda (Azmi & Mahardika, 2020). Mengadopsi sistem ekonomi  Islam  yang  selaras  dengan  dinamika  pasar  yang  kompleks  ini  membutuhkan perencanaan  dan  implementasi  yang  hati-hati.  Hal  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan penerapannya dalam kehidupan  sehari-hari.  Langkah  pertama  yang  penting  untuk  mengembangkan  sistem ekonomi  Islam  yang  efektif  adalah  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang prinsip-prinsip ini. (Febrian & Jogo, 2019).
Perlu  adanya  hukum  dan  peraturan  yang  mendukung  pengembangan  sistem ekonomi  syariah.  Selain  itu,  menciptakan  perjanjian  yang  mematuhi  prinsip-prinsip Syariah  dan  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  semua  aktor  ekonomi  juga menciptakan  ketidakpastian.  Namun,  perlu  dilakukan  lebih  banyak  pekerjaan  untuk menstabilkan  ekosistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia,  seperti  pengembangan  bank syariah  dan  asuransi  syariah.  Pentingnya  untuk  memasukkan  prinsip-prinsip  ekonomi Islam ke dalam agenda pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dapat  membantu  mencapai  tujuan  pembangunan  jangka  panjang,  seperti  kemiskinan pengentasan, akses ke sumber daya keuangan, dan perlindungan lingkungan.
Islam  telah  mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  unik  yang  berbeda  dari sistem  lain.  Sistem  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  hukum  Syariah,  yang  merupakan pendoman  bagi  semua  Muslim  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Sistem  ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah, yang berfungsi sebagai panduan dan  sumber  kekuatan  bagi  setiap  muslim  dalam  mengejar  usaha  ekonomi.  Islam memiliki  tujuan  syariah,  juga  dikenal  sebagai  asy-syari'ah  maqasid,  serta  perencanaan operasional  atau  strategis  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Winarto,  2020).  Tujuan  ini tidak  hanya  berfokus  pada  kesejahteraan  manusia  untuk  mencapai  kemakmuran manusia  yang  lebih  baik,  tetapi  juga  menekankan  nilai-nilai  penting  seperti  kemajuan sosial  dan  ekonomi.  Sistem  ekonomi  Islam  juga  menekankan  untuk  mencapai keseimbangan  antara  kesejahteraan  moneter  dan  spiritual.  Oleh  karena  itu,  sistem ekonomi  Islam  memprioritaskan  pengembangan  material  dan  spiritual  untuk  mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Roifah, 2019).
Sistem  ekonomi  Indonesia  didasarkan  pada  sistem  ekonomi  campuran  yang menggabungkan  beberapa  teori  ekonomi.  Sistem  ekonomi  ini  memberikan  dukungan untuk  intervensi  nasional  di  sektor  ekonomi  primer,  tetapi  juga  menyediakan  sumber daya  untuk  inisiatif  sekunder.  Sistem  ekonomi  ini  didasarkan  pada  prinsip  Pancasila, sebuah  ideologi  nasional  Indonesia.  Prinsip-prinsip  ini  meliputi  kemajuan  sosial, demokrasi  ekonomi,  dan  kesejahteraan  warga.  (Aminuddin  et  al.,  2022).  Pemerintah memiliki  peran  penting  dalam  menyesuaikan  sektor  ekonomi  primer  dan  mengurangi tekanan  ekonomi.  Pemerintah  Indonesia  mendukung  pembangunan  ekonomi  regional dengan  memberikan  bantuan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendukung  proyek- proyek  ekonomi  lokal  dan  sumber  daya  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  masing- masing wilayah. (Anggreini & Muhajirin, 2023). Pemerintah telah mengadopsi strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan,  bangunan,  dan  sumber  energi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan konektivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Ekonomi
Kata  "ekonomi",  atau  oikonomia,  berasal  dari  bahasa  Yunani.  Oikonomia berasal  dari  dua  istilah:  “nomos,”  yang  merujuk  pada  “peraturan,”  dan  “oikos,”  yang mengacu  pada  “rumah  orang-orang.”  Bisa  dikatakan  bahwa  ekonomi  adalah  studi tentang  bagaimana  menyeimbangkan  daya  yang  tersedia  dengan  kebutuhan  umat manusia.
Ekonomi  Islam  adalah  cabang  ekonomi  yang  mempelajari  perilaku  manusia  di semua  bidang  usaha  manusia  dengan  tujuan  mencapai  falah (kedamaian  dan kesejahteraan  dunia  dan  akherat).  Perilaku  manusia  disini  berkaitan  dengan landasanlandasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan- kecenderungan  dari  fitrah  manusia.  Dalam  ekonomi  Islam,  dua  faktor  ini  berinteraksi satu  sama  lain  dalam  cara  pecahan  sampai  mereka  menghasilkan  mekanisme  ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Ekonomi Islam menegaskan kesatuan umat manusia dalam hati, memungkinkan umat  manusia  untuk  memaksimalkan  perannya  sebagai  hamba  Allah  dalam  mencapai tujuan  dunia  dan  akhirat.  Ekonomi  Islam  adalah  kegiatan  yang  bersifat  kolektif  dan bukan individu.
Sedangkan, Ekonomi konvensional  adalah  ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak berubah sambil memanfaatkan faktor  produksi  yang  terbatas.  Konsep  dasar  dari  ekonomi  konvensional  adalah kelangkaan (scarcity)  dan  pilihan  (choices).  Dalam  ekonomi  konvensional,  fenomena ini  adalah  pendapatan  per  kapita  tinggi  tetapi  masyarakatnya  konsumeristik, individualistic, materealistik dan banyaknya kriminalitas.
Tabel 1: Perbedaan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional View Ekonomi Islam Ekonomi Konvensional Pengertian Aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Syariah Islam (adil,seimbang) Liberal (kebebasan) Tujuan Orientasi dunia akhirat dan kesenjangan umat Orientasi dunia dan kesenjangan pribadi Sumber Al Qur’an dan Hadits Pemikiran manusia Kepemilikan Harta Titipan Allah Milik pribadi
Pengambilan
Keputusan Bagi hasil (Mudharabah) Bunga Hak Harta Adanya zakat, infak dan sedekah Tidak ada
Sumber : SlidePlayer

## Landasan prinsip Ekonomi Islam
Prinsip ekonomi Islam mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an  dan  Hadits  (Hadits  Nabi  Muhammad  SAW).  Prinsip-prinsip  ini  memandu perilaku ekonomi  masyarakat Muslim dan membentuk landasan sistem ekonomi Islam yang  adil,  merata,  dan  berkelanjutan.  Berikut  beberapa  prinsip  penting  ekonomi  Islam (Paramita & Batubara, 2022):
1. Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa):
Prinsip  ini  menekankan  keimanan  kepada  satu  Tuhan,  yang  mengarahkan  manusia untuk  berperilaku  adil  dan  bertanggung  jawab  dalam  segala  aspek  kehidupan, termasuk ekonomi.
2. Khalifah (Pemimpin Bumi):
Manusia  dianggap  sebagai  khalifah  (pemimpin)  bumi,  yang  bertanggung  jawab mengelola sumber daya alam dan kekayaan alam secara bijaksana dan adil.
3. Adalah (Keadilan):
Keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Distribusi kekayaan dan peluang ekonomi harus adil dan merata.
4. Larangan Riba (Bunga):
Riba  dilarang  dalam  Islam.  Transaksi  bunga  dan  praktik  keuangan  spekulatif  tidak diperbolehkan.
5. Larangan Maisir dan Gharar (Perjudian dan Ketidakpastian Berlebihan):
Semua bentuk perjudian dan transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dilarang.
6. Pemberdayaan Masyarakat (Tawun):
Memberdayakan  masyarakat  melalui  kerjasama  dan  saling  tolong-menolong  dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
7. Larangan Monopoli dan Manipulasi Pasar:
Monopoli  dan  manipulasi  pasar  yang  merugikan  konsumen  dan  pesaing  dilarang dalam ekonomi Islam.
8. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas’uliyah):
Kepemilikan  dianggap  sebagai  amanah  yang  harus  dikelola  dengan  bijaksana. Kepemilikan  yang  bertanggung  jawab  melibatkan  pengelolaan  sumber  daya  alam dan kegiatan bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik.
9. Pendidikan Ekonomi (Ta’lim Iqtisadi):
Pendidikan  ekonomi  yang  mengajarkan  nilai  dan  prinsip  ekonomi  Islam  adalah penting.  Pendidikan  ini  membentuk  kesadaran  ekonomi  yang  benar  di  kalangan masyarakat Muslim.
10. Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan (Hifz al-Bi’ah):
Perlindungan  dan  pemeliharaan  lingkungan  alam  adalah  nilai  penting  dalam ekonomi Islam.
11. Pengentasan Kemiskinan (Tahaffuz al-Miskin):
Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan adalah prinsip yang ditekankan.
12. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual (Tawazun):
Mencari  keseimbangan  antara  kekayaan  materi  dan  kebahagiaan  spiritual  adalah nilai yang diajarkan.
13. Kepedulian Sosial (Ithar):
Nilai  memberi  dan  peduli  terhadap  kebutuhan  sosial  masyarakat,  terutama  yang kurang beruntung, adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.
Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sebuah masyarakat yang  adil,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan,  serta  mendorong  pembangunan  ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  data  primer  berasal  dari  hasil  penjelasan  perpustakaan. Pendekatan  ini  mengurangi  keuntungan  dan  kerugian  ahli  dan  praktisi  yang  memiliki pemahaman  praktis  tentang  masalah  yang  sedang  dipelajari.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  mencakup  ikut  serta  ringkasan  dokumen  yang  terkait  dengan  topik  penelitian. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  terkait  erat  dengan  penelitian  kepustakaan. Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mendokumentasikan  motivasi  konsumen  umum  dalam semua  studi  penelitian  yang  ada  dan  melakukan  ulasan  literatur  terkait  dengan  sistem ekonomi  syariah  Indonesia.  Buku  ini  berguna  untuk  memahami  dasar-dasar  teoritis, perkembangan sejarah, dan peristiwa saat ini (Satriak & Ahmad, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekonomi  syariah  Indonesia  terus  berkembang  seiring  meningkatnya  minat masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam. Pemerintah  Indonesia  telah  mengembangkan  strategi  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang mendukung bank  syariah,  sukuk  (obligasi  Islam),  dan  produk  keuangan  Islam  lainnya.  Dengan jumlah  penduduk  lebih  dari  274  juta  jiwa,  Indonesia  memiliki  pasar  yang  besar  untuk barang-barang  dan  jasa  keuangan  yang  sesuai  dengan  syariah. Minat  masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat karena kesadaran akan prinsip etika dan keadilan  dalam  transaksi  keuangan.  Peran  ekonomi  Islam  sangat  penting  dalam mempengaruhi persepsi nilai tukar di Indonesia (Thamrin, 2021).
Dalam upaya untuk meningkatkan akses keuangan, khususnya di daerah-daerah yang  kurang  menguntungkan  secara  ekonomi,  produk  dan  layanan  perbankan  Islam
menawarkan  alternatif  yang  lebih  terjangkau  yang  lebih  mudah  di  akses  bagi masyarakat.  Kesadaran  masyarakat  tentang  isu-isu  sosial  dan  ekonomi  telah menyebabkan perubahan pendapat masyarakat tentang investasi dan produk yang terkait dengan  Syariah.  Investasi  sosial,  seperti  zakat  dan  wakaf,  juga  menjadi  prioritas  bagi banyak individu dan bisnis yang ingin berdampak positif pada masyarakat. Memperkuat pendidikan dan pengetahuan Islam di Indonesia juga telah menciptakan dorongan yang signifikan. Semakin banyak orang menyadari pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat investasi (Puspita, 2022).

## Karakteristik Ekonomi Islam
Karakteristik  ekonomi  didasarkan  pada  prinsip  syariah  yang  diambil  dari  Al- Qur’an dan Sunnah (tradisi dan tindakan Nabi Muhammad). Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai karakteristik ekonomi Islam (Purnomo & Khakim, 2019):
1. Keadilan dan Keseimbangan Sosial:
Keadilan  sosial  merupakan  prinsip  utama  dalam  ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata dan menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam zakat, yaitu sumbangan wajib yang harus diberikan oleh orang kaya untuk membantu orang yang membutuhkan.
2. Larangan riba (Bunga) dan Transaksi Spekulatif:
Ekonomi  Islam  melarang  riba  dalam  transaksi  keuangan.  Transaksi  spekulatif,  di mana  nilai  tambah  nyata  tidak  tercipta,  juga  dilarang.  Tujuannya  adalah  untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.
3. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab:
Ekonomi  Islam  mendorong  kepemilikan  yang  bertanggung  jawab.  Kekayaan  dan aset  dianggap  sebagai  amanah  yang  harus  dikelola  dengan  bijaksana  untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial.
4. Partisipasi dan Kepemilikan Bersama:
Ekonomi  Islam  mendorong  partisipasi  aktif  dan  kepemilikan  bersama  masyarakat dalam  kegiatan  ekonomi.  Prinsip  syirkah  (kemitraan)  dan  mudharabah  (bagi  hasil) digunakan untuk mendukung kerjasama dan berbagi risiko di antara pelaku usaha.
5. Pemberdayaan UMKM:
Ekonomi  Islam  memberikan  perhatian  khusus  pada  pemberdayaan  usaha  mikro kecil  dan  menengah  (UMKM).  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  membantu
mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal.
6. Larangan Perjudian dan Aktivitas Haram Lainnya:
Segala  bentuk  perjudian  dan  aktivitas  ekonomi  yang  dianggap  haram  (misalnya produksi  dan  penjualan  alkohol,  serta  produk  yang  berhubungan  dengan  babi) dilarang dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan moral dan sosial di masyarakat.
7. Kepedulian Lingkungan:
Ekonomi Islam menekankan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip ini mencakup perlindungan  alam,  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan,  dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
8. Kontrak yang Jelas dan Adil:
Ekonomi Islam menekankan pembuatan kontrak yang jelas dan adil dalam transaksi bisnis. Ketentuan-ketentuan kontrak harus dijelaskan secara transparan dan kontrak yang menguntungkan satu pihak saja dianggap tidak sah. Keseimbangan Antara
9. Kepuasan Materi dan Spiritual:
Ekonomi  Islam  menekankan  pentingnya  mencapai  keseimbangan  antara  kepuasan materi  dan  kepuasan  spiritual  atau  ruhani.  Tujuannya  adalah  menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan holistik dalam kehidupan manusia.
Penting  untuk  diingat  bahwa  penerapan  karakteristik  ekonomi  Islam  dapat bervariasi  di  berbagai  negara  dan  masyarakat,  tergantung  pada  interpretasi  dan implementasi lokal terhadap ajaran Islam.

## Masalah Pokok Ekonomi Islam
Masalah  pokok  dalam  konteks  ekonomi  Islam  mencakup  berbagai  isu  penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan ekonomi Islam (Hidayatullah, 2020).
1. Sumber Daya dan Distribusi Kekayaan:
Salah  satu  masalah  utama  dalam  ekonomi  Islam  adalah  distribusi  kekayaan  yang adil. Prinsip keadilan sosial mengharuskan distribusi yang merata dari sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam dan kekayaan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama.
2. Larangan Riba (Bunga):
Riba  atau  bunga  dilarang  dalam  ekonomi  Islam.  Tantangan  terkait  dengan implementasi  larangan  ini  melibatkan  pengembangan  sistem  keuangan  yang  bebas dari riba, termasuk perbankan syariah, dan mendidik masyarakat mengenai prinsip- prinsip keuangan bebas riba.
3. Partisipasi dan Kepemilikan Bersama:
Masalah keterlibatan masyarakat dan kepemilikan bersama dalam kegiatan ekonomi merupakan  isu  yang  relevan.  Bagaimana  menggalakkan  partisipasi  dan  kerjasama dalam  bisnis  serta  memastikan  kepemilikan  yang  bertanggung  jawab  adalah pertimbangan utama.
4. Pemberdayaan UMKM:
Pemberdayaan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  bagian integral  dari  perekonomian  syariah.  Membantu  UMKM  untuk  berkembang, mengakses keuangan secara adil dan membangun kapasitas merupakan isu-isu yang perlu ditangani.
5. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual:
Masalah  keseimbangan  antara  kepuasan  materi  dan  spiritual  mencakup  bagaimana menciptakan budaya ekonomi yang memahami nilai-nilai spiritual dan moral, serta tidak mengorbankan kebahagiaan spiritual demi kekayaan material.
6. Pengentasan Kemiskinan:
Tujuan  ekonomi  Islam  adalah  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Oleh  karena  itu, bagaimana  membangun  program  pengetasan  kemiskinan  yang  efektif  dan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  miskin  secara  efektif  merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan.
7. Pendidikan Ekonomi Islam:
Masalah  edukasi  adalah  kunci  dalam  ekonomi  Islam.  Masyarakat  perlu diberdayakan  dengan  pengetahuan  tentang  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
8. Kepedulian Lingkungan:
Kepedulian  terhadap  lingkungan  adalah  bagian  integral  dari  ekonomi  Islam. Membangun  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan  adalah  tantangan yang  harus  dihadapi.  Keadilan  dalam  Kontrak  dan  Transaksi:  Memastikan  bahwa
semua  kontrak  dan  transaksi  bisnis  adalah  adil  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam.
Memahami  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  ini  membutuhkan  keterlibatan aktif dari pemerintah, institusi keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

## Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan  ekonomi  Islam  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah  Islam  dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Amin & Sembodo, 2022).
1. Keadilan Sosial:
Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  menciptakan  keadilan  sosial  di  masyarakat. Sumber  daya  dan  kekayaan  harus  didistribusikan  secara  adil  agar  tidak  terjadi kesenjangan ekonomi yang berlebihan antara orang kaya dan miskin.
2. Distribusi Kekayaan yang Merata:
Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Prinsip  ini  tercermin  dalam  kewajiban  membayar  zakat,  yaitu  sumbangan  wajib yang diberikan oleh orang-orang kaya untuk membantu yang membutuhkan.
3. Larangan Riba (Bunga) dan Transaksi Spekulatif:
Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang bebas dari riba dan  transaksi  spekulatif.  Ini  bertujuan  untuk  menghindari  eksploitasi  dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.
4. Pemberdayaan Masyarakat:
Tujuan  ekonomi  Islam  adalah  untuk  memberdayakan  masyarakat,  khususnya kelompok  ekonomi  lemah  seperti  masyarakat  miskin  dan  usaha  mikro  kecil menengah (UMKM).  Ini termasuk memberikan akses terhadap keuangan yang adil dan pendidikan ekonomi Islam.
5. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual:
Ekonomi  Islam  bertujuan  menciptakan  keseimbangan  antara  kepuasan  materi  dan spiritual.  Masyarakat  dihimbau  untuk  tidak  hanya  mencari  kekayaan  materi,  tetapi juga mencari kebahagiaan dan kepuasan spiritual dalam kehidupan mereka.
6. Kepedulian Terhadap Lingkungan:
Tujuan  ekonomi  Islam  antara  lain  kepedulian  terhadap  lingkungan.  Prinsip  ini menyangkut  perlindungan  alam  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan agar kekayaan alam dapat bermanfaat bagi generasi mendatang.
7. Pengentasan Kemiskinan:
Ekonomi  Islam  berusaha  mengentaskan  kemiskinan  melalui  redistribusi  kekayaan, pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  lemah,  dan  penciptaan  lapangan  kerja  yang layak.
8. Keadilan dalam Kontrak dan Transaksi:
Tujuan  ekonomi  Islam  termasuk  memastikan  keadilan  dalam  semua  kontrak  dan transaksi bisnis. Kontrak yang adil tanpa merugikan salah satu pihak harus menjadi prinsip semua transaksi.
9. Pendidikan dan Kesadaran Ekonomi:
Tujuan ekonomi Islam melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran ekonomi dalam  masyarakat.  Ini  mencakup  pemahaman  akan  prinsip-prinsip  syariah,  etika bisnis, dan tanggung jawab sosial.
Melalui  implementasi  prinsip-prinsip  ini,  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  adil,  berkeadilan,  dan  berdaya  saing,  serta  mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## Nilai-Nilai Ekonomi Islam
Nilai ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  (hadits  Nabi  Muhammad  SAW).  Nilai-nilai  tersebut menjadi  pedoman  perilaku  ekonomi  dalam  masyarakat  Islam  dan  menciptakan  sistem perekonomian yang adil, merata, dan berkelanjutan (Nur'aini & Muhammad, 2020).
1. Taqwa (Ketakwaan):
Ketakwaan  kepada  Allah  adalah  nilai  mendasar  dalam  ekonomi  Islam.  Keputusan ekonomi harus diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam.
2. Keadilan (Adil):
Keadilan  sosial  adalah  nilai  utama  dalam  ekonomi  Islam.  Distribusi  kekayaan  dan peluang ekonomi harus adil dan merata.
3. Kesetaraan (Musawah):
Semua individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh peluang ekonomi dan dalam perlakuan hukum, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial.
4. Kerjasama (Tawun):
Kerjasama  dan  saling  tolong-menolong  adalah  nilai  penting  dalam  ekonomi  Islam. Pelaku  usaha  didorong  untuk  bekerja  sama  dan  berbagi  risiko  dalam  kegiatan ekonomi.
5. Larangan Riba (Bunga):
Riba  dilarang  dalam  Islam.  Transaksi  bunga  dan  praktik  keuangan  spekulatif  tidak diperbolehkan.
6. Transparansi (Istisharah):
Keterbukaan  dan  transparansi  dalam  transaksi  ekonomi  adalah  nilai  yang dianjurkan. Semua pihak dalam transaksi harus menjaga integritas dan kejujuran.
7. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas’uliyah):
Kepemilikan  yang  dianggap  sebagai  amanah  harus  dikelola  dengan  bijaksana. Kepemilikan yang bertanggung jawab meliputi  pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan bisnis yang berorientasi pada kepentingan publik.
8. Pendidikan Ekonomi (Ta’lim Iqtisadi):
Pendidikan  ekonomi  yang  mengajarkan  nilai  Islam  dan  prinsip  ekonomi  Islam  itu penting.  Pendidikan  ini  membentuk  kesadaran  ekonomi  yang  benar  di  kalangan masyarakat  Muslim.  Kepedulian  Lingkungan  (Hifz  al-Bi’ah):  Perlindungan  dan pemeliharaan  lingkungan  alam  adalah  nilai  penting  dalam  ekonomi  Islam.  Praktik ekonomi harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
9. Pengentasan Kemiskinan (Tahaffuz al-Miskin):
Pemberdayaan  dan  pengentasan  kemiskinan  adalah  nilai  yang  ditekankan. Masyarakat  diharapkan  untuk  membantu  yang  membutuhkan  dan  menciptakan peluang ekonomi bagi mereka.
10. Kepedulian Sosial (Ithar):
Nilai  memberi  dan  peduli  terhadap  kebutuhan  sosial  masyarakat,  terutama  yang kurang beruntung, adalah nilai fundamental dalam ekonomi Islam.
11. Keseimbangan Antara Kepuasan Materi dan Spiritual (Tawazun):
Mencari  keseimbangan  antara  kekayaan  materi  dan  kebahagiaan  spiritual  adalah nilai  yang  diajarkan.  Kebahagiaan  dan  kesejahteraan  spiritual  diutamakan  di  atas kekayaan materi semata.
Nilai-nilai  ini  membentuk  landasan  etika  dan  moral  bagi  praktik  ekonomi  dalam masyarakat  Muslim  dan  bertujuan  untuk  menciptakan  sebuah  ekonomi  yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan keberlanjutan.

## Kebijakan Dasar Dalam Ekonomi Islam
Dalam  ekonomi  Islam,  kebijakan  dasar  dirancang  untuk  mencapai  tujuan ekonomi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Berikut  adalah  beberapa  kebijakan  dasar ekonomi Islam:
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan dukungan keuangan untuk  memajukan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Termasuk memberikan  pemerataan  akses  terhadap  pembiayaan  dan  mudharabah  (kerjasama bisnis) untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan UMKM.
2. Pembangunan Infrastruktur:
Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang efisien, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi.
3. Larangan Riba (Bunga):
Menyusun kebijakan yang menghapuskan praktik riba dan memperkenalkan sistem keuangan  syariah,  termasuk  perbankan  dan  lembaga  keuangan  yang  beroperasi tanpa bunga.
4. Sistem Zakat dan Wakaf:
Mengimplementasikan  sistem  zakat  (sumbangan  amal)  dan  wakaf  (sumbangan harta)  untuk  mendukung  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi.  Pendistribusian  zakat kepada yang membutuhkan menjadi kebijakan penting.
5. Kesejahteraan Sosial:
Menyediakan  bantuan  sosial  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  dan menciptakan  program-program  kesejahteraan  yang  adil  untuk  mendukung kelompok-kelompok rentan.
6. Pengembangan Keuangan Islam:
Memperkuat  sektor  keuangan  Islam  melalui  pengembangan  instrumen-instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk (obligasi syariah) dan asuransi syariah.
7. Pengentasan Kemiskinan:
Menerapkan  kebijakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.
8. Pendidikan Ekonomi Islam:
Mendorong  pendidikan  ekonomi  Islam  di  lembaga-lembaga  pendidikan  dan universitas  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  prinsip-prinsip ekonomi Islam.
9. Perlindungan Konsumen:
Menetapkan standar dan peraturan untuk melindungi hak konsumen dan mencegah praktik-praktik penipuan dalam transaksi ekonomi.
10. Pemeliharaan Lingkungan:
Menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  keberlanjutan  lingkungan,  melibatkan energi  terbarukan,  pengelolaan  air  bersih,  dan  praktik  pertanian  yang  ramah lingkungan.
11. Keseimbangan Ekonomi dan Sosial:
Menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi  dan  keberlanjutan  sosial, memastikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  merugikan  lingkungan  dan masyarakat yang lebih lemah.
12. Ketentuan dan Etika Bisnis:
Memperkuat  prinsip  etika  bisnis  Islam  dalam  seluruh  transaksi  dan  kontrak, termasuk transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan dasar  dalam  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil, merata, berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Konsep Kepemilikan Dalam Islam
Konsep  kepemilikan  dalam  Islam  didasarkan  pada  prinsip  syariah  yang ditemukan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  (tradisi  Nabi  Muhammad).  Islam  mengajarkan bahwa kepemilikan (harta benda) adalah amanah dari Allah dan harus dikelola dengan bijaksana  dan  bertanggung  jawab.  Berikut  adalah  konsep-konsep  kepemilikan  dalam Islam (Toni, 2020):
1. Kepemilikan sebagai Amanah (Amanah):
Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi dan bahwa harta  benda  adalah  amanah  dari  Allah.  Manusia  dianggap  sebagai  pengelola  yang bertanggung jawab atas harta dan sumber daya yang diberikan Allah.
2. Larangan Pencurian dan Penipuan (Haram):
Islam  melarang  pencurian,  penipuan,  dan  pengambilalihan  harta  orang  lain  tanpa izin. Pemilik harus menghormati hak-hak orang lain terhadap propertinya.
3. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab (Mas’uliyah):
Kepemilikan  dianggap  sebagai  amanah  yang  harus  dikelola  dengan  bijaksana  dan bertanggung  jawab.  Pemilik  harus  menggunakan  harta  mereka  untuk  kepentingan yang baik dan memberdayakan masyarakat.
4. Hak Waris (Faraidh):
Islam menetapkan aturan-aturan yang adil dalam pembagian harta warisan (faraidh) yang memastikan hak-hak keluarga dan ahli waris diakui dan dihormati.
5. Zakat dan Infaq:
Kepemilikan  yang  mencapai  nisab  (batas  tertentu)  dikenai  zakat,  yaitu  sumbangan amal  wajib.  Selain  itu,  umat  Islam  juga  dianjurkan  untuk  memberikan  infaq (sumbangan sukarela) untuk membantu yang membutuhkan.
6. Kepemilikan Bisnis (Mudarabah dan Musharakah):
Dalam  bisnis  Islam,  konsep  mudarabah  (kerjasama  antara  investor  dan  pengusaha) dan  musharakah  (kerjasama  bisnis  antara  dua  pihak  atau  lebih)  digunakan  untuk menghindari riba dan memastikan keuntungan dan risiko dibagi secara adil.
7. Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam:
Tanah  dan  sumber  daya  alam  dianggap  milik  bersama  yang  harus  dikelola  untuk kepentingan  umum.  Terdapat  peraturan  yang  mengatur  penggunaan  dan  distribusi manfaat dari sumber daya alam.
8. Perlindungan Hak-hak Karyawan (Adil):
Islam  menekankan  perlunya  memberikan  hak-hak  yang  adil  kepada  pekerja  dan karyawan,  termasuk  pembayaran  upah  yang  layak  dan  kondisi  kerja  yang manusiawi.
9. Kepemilikan Intelektual:
Islam  menghormati  hak-hak  kekayaan  intelektual  dan  mengharamkan  penggunaan karya orang lain tanpa izin. Hak-hak cipta, paten, dan merek harus dihormati.
10. Penyaluran Kekayaan:
Kepemilikan harus digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.  Memberdayakan  orang  miskin  dan  mendukung  pendidikan  dan kesehatan dianggap sebagai tujuan yang mulia.
Mengikuti  prinsip-prinsip  tersebut,  konsep  kepemilikan  dalam  Islam  bertujuan untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil,  merata  dan  berkelanjutan  serta  memastikan bahwa  kepemilikan  tidak  hanya  diukur  dari  segi  materi  tetapi  juga  dari  segi kontribusinya, kontribusi positifnya terhadap masyarakat dan kesejahteraan umum.
Implementasi dan Tantangan dalam Menerapkan Prinsip-prinsip Ekonomi  Islam di Indonesia
1. Implementasi:
a. Perkembangan Keuangan Syariah:
Indonesia telah mengembangkan industri keuangan syariah dengan adanya bank- bank  syariah  dan  produk-produk  keuangan  berbasis  syariah,  memberikan alternatif  kepada  masyarakat  untuk  bertransaksi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ekonomi Islam.
b. Regulasi dan Kerangka Hukum:
Pemerintah  telah  memperkenalkan  regulasi  yang  mendukung  ekonomi  Islam, termasuk  undang-undang  perbankan  syariah  dan  sukuk  (obligasi  syariah), menciptakan  kerangka  hukum  yang  mendukung  pertumbuhan  sektor  ekonomi berbasis syariah.
c. Pendidikan dan Kesadaran:
Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi  Islam  telah  diperkuat  melalui  pelatihan,  seminar,  dan  kurikulum pendidikan formal yang mencakup aspek-aspek ekonomi Islam.
2. Tantangan:
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat:
Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan  manfaatnya.  Edukasi  yang  lebih  luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.
b. Ketidakpatuhan Regulasi:
Meskipun terdapat peraturan syariah, ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut masih  menjadi  masalah.  Perlunya  pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  penegakan hukum yang konsisten  untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.
c. Kurangnya Infrastruktur Keuangan:
Infrastruktur  keuangan  syariah  yang  kurang  berkembang,  terutama  di  daerah- daerah  pedesaan,  menghambat  akses  masyarakat  terhadap  produk-produk ekonomi Islam.
d. Penyelarasan dengan Ekonomi Konvensional:
Menyelaraskan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dengan  ekonomi  konvensional dan  mencari  keseimbangan  antara  kedua  sistem  ini  merupakan  tantangan kompleks,  mengingat  masyarakat  Indonesia  memiliki  berbagai  latar  belakang ekonomi dan agama.
e. Pengembangan Ekosistem Usaha Syariah:
Pengembangan bisnis  dan startup  berbasis syariah memerlukan ekosistem yang mendukung,  termasuk  pembiayaan  yang  mudah  diakses  dan  akses  pasar  yang lebih luas.
f. Perubahan Sikap Budaya:
Perubahan  sikap  budaya  terhadap  keuangan  dan  investasi  perlu  diperkenalkan, terutama dalam menghadapi pandangan tradisional terkait dengan riba dan risiko investasi.
3. Rekomendasi:
a. Edukasi yang Intensif:
Pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  harus  meningkatkan  program-program edukasi  tentang  ekonomi  Islam,  mengajarkan  manfaat  ekonomi  syariah  kepada masyarakat.
b. Penguatan, Pengawasan dan Penegakan Hukum:
Pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  ketat  harus  diperkuat  untuk memastikan  bahwa  lembaga  dan  bisnis  keuangan  syariah  mematuhi  prinsip- prinsip ekonomi Islam.
c. Investasi dalam Infrastruktur Keuangan:
Peningkatan  infrastruktur  keuangan  syariah,  khususnya  di  daerah-daerah pedesaan,  akan  membuka  akses  lebih  luas  untuk  masyarakat  terhadap  produk dan layanan ekonomi Islam.
d. Pendekatan Kolaboratif:
Pemerintah,  lembaga  keuangan,  akademisi,  dan  masyarakat  sipil  perlu  bekerja sama  dalam  membangun  ekosistem  ekonomi  Islam  yang  kokoh,  termasuk melalui pelatihan dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha syariah.
e. Promosi Inovasi Bisnis Syariah:
Mendorong  inovasi  dan  pengembangan  bisnis  berbasis  syariah  melalui  insentif dan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta akan merangsang pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui langkah-langkah implementasi yang  tepat,  Indonesia  dapat  memajukan  ekonomi  Islamnya,  menciptakan  inklusi keuangan  yang  lebih  baik,  dan  mencapai  kesejahteraan  ekonomi  yang  berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Hidayatullah, 2021).

## KESIMPULAN
Dalam  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi  sistem  ekonomi  Islam  Indonesia, sangat penting bagi bangsa dan rakyatnya untuk menanamkan prinsip-prinsip dan nilai- nilai  Islam  dalam  sistem  ekonomi  mereka.  Meskipun  ada  kelebihan  dalam mengembangkan  ekonomi  berdasarkan  hukum  Islam,  ada  juga  kelemahan  yang  harus dipertimbangkan. Ini termasuk integrasi yang lebih seimbang dari prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan ekonomi nasional, serta pendidikan yang lebih komprehensif tentang ekonomi Islam di kalangan masyarakat umum. Sukses dalam mencapai sistem ekonomi Islam  yang  berfungsi  membutuhkan  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  umum  di  samping  kebijakan  yang  memperkuat  kesadaran  sosial  dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Amin, Muhammad Nur Kholis, Abdullah, Agung, Santoso, Fattah Setiawan, Muthmainnah, Muthmainnah,  &  Sembodo,  Cipto.  (2022).  Metode  Interpretasi  Hukum  Aplikasi  Dalam Hukum  Keluarga  Islam  Dan  Ekonomi  Syariah. Asas  Wa  Tandhim:  Jurnal  Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan , 2 (1), 15–36.
https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347
Aminuddin,  Aminuddin,  Emy,  Emy,  &  Sahdi,  Nur.  (2022).  Pembagian  Harta  Adat  Dan Problematika  Pembagian  Di  Desa  Tammangalle  Kabupaten  Polewali  Mandar  Sulawesi Barat. Milkiyah: Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah , 1 (1), 15–20.
https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157
Anggreini,  Dini  Khairunnisa,  &  Muhajirin.  (2023).  Urgensi  ijtihad  dan  peranannya  dalam menjawab  problematika  ekonomi  modern. Taraadin , 3 (2),  55–68.  Retrieved  from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15636%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/i ndex.php/taraadin/article/download/15636/8566
Azmi,  Naelul,  &  Mahardika,  Rahardi.  (2020).  Problematika  Sistem  Ekonomi  Islam  Di Indonesia. UTILITY:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Dan  Ekonomi , 4 (1),  8–24. https://doi.org/10.30599/utility.v4i1.632
Febrian,  Dodi,  Pascasarjana,  Program,  Sunan,  Uin,  &  Jogo,  Kali.  (2019).  Problematika  Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis , 5 (2), 2599–3348.
Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  (2020).  Implementasi  Akad  Berpola  Kerja  Sama  Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum
Ekonomi Syariah). Jurnal Hadratul Madaniyah , 7 (1), 34–41.
https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613
Muhammad  Syarif  Hidayatullah.  (2021).  Kontemporer  (Membangun  Paradigma  Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan  Keuangan. Al-Mizan:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam , 5 (1),  33–59. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59
Nugraha  Triyan  Putra,  Zulfadli,  &  Thamrin,  Husni.  (2021).  Problematika  Dan  Dinamika Perbankan  Syariah  Di  Era  Globalisasi. Jurnal  Tabarru’:  Islamic  Banking  and  Finance , 5 (1), 34–40. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448
Nur’aini,  Arif,  &  Muhammad  Ngizzul,  Muttaqin.  (2020).  Istihsan  Sebagai  Metode  Istimbath Hukum  Imam  Hanafi  Dan  Relevansinya  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Syariah.
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 31 (1), 1–16.
https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957
Paramita,  Nadira,  Khoirunnisa  Harahap,  Ardina,  &  Batubara,  Maryam. (2022).  Kelebihan  dan Kekurangan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia  (Perkembangan  Dan  Problematika  Pasar Modal  Syariah  Di  Indonesia). EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan , 6 (2), 209–217. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424
Purnomo,  Agus,  &  Khakim,  Lutfi.  (2019).  Implementasi  Wakaf  Produktif  Dalam  Perspektif Ekonomi Syariah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 16 (1),
103. https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364
Puspita  Ningrum,  Ririn  Tri.  (2022).  Problematika  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  bagi  Pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  di  Kabupaten  Madiun. Istithmar :  Jurnal  Studi  Ekonomi Syariah , 6 (1), 43–58. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30
Risnaningsih,  Inne,  &  Nurhayati,  Siti.  (2020).  Problematika  Pengembangan  Wakaf  Uang Melalui  Koperasi  Syariah  di  Era  4.0. Jurnal  Co  Management , 3 (1),  402–412. https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191
Satriak  Guntoro,  &  Ahmad.  (2022).  Dinamika  dan  Problematika  Ekonomi  Syariah  di  Negara Islam. Syarikat:
Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 5 (2), 120–127. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044
Toni,  Agus.  (2020).  Aktualisasi  Peran  Pesantren  Dalam  Mendirikan  Baitul  Mal  Darussalam Syariah Sebagai Solusi Problematika Ekonomi Umat. Jurnal Al-Tsaman , 2 (1), 103–116.
Tri  Nadhirotur  Roifah. (2019).  Problematika  Gadai  Sawah  di  Kecamatan  Tamanan  Kabupaten Bondowoso  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah. Iqtishodiyah :  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Islam , 5 (2), 1–31. https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.97
Winarto, Wahid Wachyu Adi. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 3 (1), 61–73.
https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132