## GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

## Annisa Reski Syamsuri, Sohrah, Nurjannah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: kikiannisa1998@gmail.com

## Abstrak
Penyimpangan  dalam  transaksi  gadai  tanah  pertanian  di  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu Riawa  Kabupaten  Sidrap,  yaitu  transaksi  pertanian  tidak  sejalan  dengan  gadai  tanah pertanian  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  dan  tidak terimplementasi  hal  tersebut  tidak  serta-merta  terjadi  dengan  sendirinya,  tetapi disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yaitu:  Belum  Ada  Sosialisasi  Undang-Undang  No  56 Prp  Tahun  1960  Yang  Mengatur  Mengenai  Masalah  Gadai  Tanah  Pertanian  Di  Desa Dongi.  serta  Tingkat  Pendidikan  Masyarakat  Di  Desa  Dongi  Yang  Masih  Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih  sesuai  dengan  adat  atau  kebiasaan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  khususnya  dalam masalah  gadai  tanah.  2).  Peran  perguruan  tinggi  adalah  mampu  menjadi  sarana  dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.
Kata Kunci: Gadai, Pertanian, Tanah.

## Abstract
There  are  irregularities  in  the  pawning  of  agricultural  land  transactions  in  Dongi Village, Pitu Riawa District, Sidrap Regency, namely agricultural transactions are not in line with agricultural land pawning as regulated in Law Number 56 Prp Year 1960 and not  implemented  automatically.  It  happened  naturally,  but  caused  by  various  factors, namely:  There  has  been  no  socialization  of  Law  No.  56  Prp  of  1960  concerning  the Problem  of  Pawn  of  Agricultural  Land  in  Dongi.  As  well  as  the  level  of  community education  in  Dongi  Village  which  is  still  low,  then  the  community  culture  in  Dongi Village,  Pitu  Riawa  District,  Sidrap  Regency  is  still  in  accordance  with  customs  or habits.  The  implications  of  this  research  are:  1).  Socialization  of  the  parties  in  crisis related to Law number 56 Prp 1960 is necessary to provide legal understanding to the community, especially in the matter of land pawning. 2). The role of higher education is that  which  is  able  to  become  a  means  of  accelerating  the  handling  of  problems  that occur in communities near the Tri Darma Perduruan Tinggi, namely community service. Keywords: Agriculture, Land, Pawn.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  manusia  dengan  manusia lainnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak  lepas  dari  paradigma  sosiologis  bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan antara manusia yang satu  dengan  manusia  yang  lainnya,  tidak  terlepas  hubungan-hubungan  dalam  berbagai
perjanjian  maupun  perikatan-perikatan.  Dalam  kajian  hukum  perdata  diatur  pula hubungan hukum antara manusia dengan kebendaan berupa hak kebendaan. 1
Islam merupakan agama yang sempurna, karena di dalam agama Islam segala aspek kehidupan  manusia  diatur  didalamnya  tanpa  terkecuali.  Agama  yang  mengatur hubungan, baik dengan Allah swt. maupun dengan makhluknya, akidah, ibadah, akhlak serta  muamalah.  Dalam  hubungannya  dengan  manusia  salah  satunya  biasa  disebut dengan  hubungan muamalah. Arti  sempitnya  ialah  “hubungan  antara  manusia  dengan manusia lainnya”.
Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  dapat terlepas dan saling berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Terkadang secara hal pribadi  manusia  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya  tanpa  bantuan  orang  lain. Manusia  tidak  bisa  mencapai  tujuan  tanpa  campur  tangan  dari  orang  lain  Untuk memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dan lainnya harus ada suatu aturan yang mengatur  batasan  hak  dan  kewajiban  keduanya  dalam  melakukan  kesepakatan,  dalam rangka  membuat  kesepakatan  perlu  adanya  proses  yang  biasa  disebut  dengan  proses berakad.
Di  antara  salah  satu  perintah  agama  Islam  adalah  dalam  bermuamalah  dianjuran kepada umatnya untuk saling melindungi dan tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:
ذَّلا اَهُّيَآٰ ي اَعَش ا ْوُّل  حُت  َلَ ا ْوُنَم ا  َنْي ى َحْلا  َرْهَّشلا  َلَ َو   هاللّٰ  َر
ْنِّ م  الَْضَف  َن ْوُغَتْبَي َماَرَحْلا  َتْيَبْلا  َنْي ِّم ا ٰٓ َلََو َد ى  َلََقْلا  َلََو َيْدَهْلا  َلََو َماَر
َّنَم  رْجَي  َلَ َوۗ ا ْوُداَطْصاَف ْمُتْلَلَح اَذ ا َوۗ اانا َوْض  ر َو ْم ه ِّب َّر ُك ْوُّدَص  ْنَا  ٍم ْوَق ُن اَنَش ْمُك ْم َع ْنَا   ما َرَحْلا  د  جْسَمْلا   ن
ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو ا ْْۘوُدَتْعَت
اَق عْلا ُدْي دَش َ هاللّٰ َّن اۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َوۖ  نا َوْدُعْلا َو   مْث  ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى  وْقَّتلا َو   ِّر بْلا
ب
Terjemahnya:
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.  Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. 2
Bentuk  dan  cara  manusia  dalam  hal  tolong-menolong  sangat  beragam,  bisa  berupa pinjaman, pemberian ataupun utang-piutang. Dalam hal utang-piutang hukum Islam telah mengatur,  seperti  menjaga  kepentingan  antara  kreditur  dan  debitur,  agar  keduanya terhindar dari kerugian dan tidak saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, utang-piutang dalam hukum Islam diperbolehkan dan memperbolehkan kreditur meminta barang  dari  debitur  sebagai  jaminan  atas  utangnya,  hal  ini  dilakukan  agar  kreditur percaya dan tidak merasa cemas. Apabila debitur tidak mampu membayar dan melunasi utangnya  maka  barang  jaminan  boleh  dijual  oleh  kreditur.  Konsep  tersebut  didalam hukum  Islam  dikenal  dengan  sebutan rahn atau  gadai.  Dalam  hal  ini  gadai  sawah merupakan  salah  satu  dari  kegiatan muamalah yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat pedesaan.
Gadai adalah salah satu perjanjian dalam bentuk utang-piutang dengan menyerahkan barang  sebagai  jaminan.  Hukum  asal rahn atau  gadai  adalah  mubah/diperbolehkan. Sebagaimana ditegaskan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283
1 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Hak  Istimewa,  Gadai  dan  Hipotek (Cet.II;  Jakarta  : Kencana 2007), h.1.
2 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: PT Suara Agung, 2018) h. 107.
ْمَل َّو  ٍرَفَس ى لَع ْمُتْنُك  ْن ا َو ُبْقَّم ٌن  ه  رَف ااب تاَك ا ْوُد  جَت َض ْو ۗ ٌة َب ْمُكُضْعَب  َن مَا ْن اَف
َلَ َو ۗ ٗهَّب َر َ هاللّٰ  قَّتَيْل َو ٗهَتَناَمَا  َن مُت ْؤا ى ذَّلا  ِّدَؤُيْلَف ااضْع
ْوُلَمْعَت اَم ب ُ هاللّٰ َو ۗ ٗهُبْلَق ٌم ث ا ٰٓٗهَّن اَف اَهْمُتْكَّي  ْنَم َو َۗةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت ࣖ ٌمْي لَع َن
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 3
Gadai  dalam    pasal  1150  KUH  Perdata  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang yang  berpiHutang  atas  suatu  barang  bergerak,  namun  dalam  praktiknya,  objek  yang dapat  dijadikan  jaminan  barang  gadai  bukan  hanya  benda  bergerak,  melainkan  juga benda  tidak  bergerak,  karena  menurut  hukum  adat  Indonesia  yang  dalam  hal  ini masih saja  berlaku  sebagai  hukum  positif,  bahwa  objek  gadai  disamping  barang-barang bergerak,  dapat  juga  gadai  diberikan atas  tanah  tanpa atau  dan  segala  sesuatu  yang  ada diatas tanah tersebut. 4
Namun dalam praktik gadai, objek yang dapat dijadikan jaminan barang gadai bukan hanya benda bergerak, melainkan juga benda tidak bergerak, karena menurut hukum adat Indonesia  yang  dalam  hal  ini  masih  saja  berlaku  sebagai  hukum  positif,  bahwa  objek gadai  disamping  barang-barang  bergerak,  dapat  juga  gadai  diberikan  atas  tanah  tanpa atau dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut.
Benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  sering  digunakan  sebagai  jaminan  guna melaksanakan  perjanjian  gadai.  Perjanjian  gadai  tanah  yang  sering  dilaksanakan  dalam masyarakat Indonesia tidak di terapkan begitu saja sebab kita berpedoman pada Negara Hukum,  dalam  praktiknya  masyarakat  seharusnya  berpedoman  atau  mengacu  pada hukum  yang  telah  ada.  Pemerintah  berharap  agar  masyarakat  dapat  mengerti  atau melaksanakan  hukum  yang  telah  dibuat  agar  mengacu  kepada  hukum  nasional  karena bersifat memaksa dan mengikat untuk seluruh rakyat.
Dalam  kehidupan  masyarakat  sistem  perjanjian  gadai  tanah  dalam  kenyataannya tidak  semua  mengacu  pada  aturan  hukum  nasional  yakni  KUH  Perdata,  kebanyakan masyarakat  berpijak  pada  asas  kekeluargaan  ataupun  kebiasaan-kebiasaan  yang  sudah mengakar menjadi hukum adat dan isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan masing-masing  kedua  belah  pihak.  Tujuan  adanya  gadai  adalah  untuk  kepercayaan  dan menjamin  utang,  bukan  untuk  semata-mata  mencari  keuntungan.  Jika murtahin memanfaatkan  marhun biarpun  mendapat  izin,  maka  mendorong  adanya  praktik riba yang diharamkan, karena sama halnya dengan hutang yang dijadikan manfaat. Dalam hal ini hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan.
Di  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten  Sidrap  yang  mayoritas penduduknya  adalah  petani,  yang  mana  sering  terjadi  perjanjian  gadai  tanah. Pelaksanaan gadai tanah bukan lagi menjadi hal-hal baru tetapi sudah menjadi hal yang biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Sidrap  yang  terkadang  menyimpang  dari  hukum nasional terkhusus pada hukum agraria.
Masyarakat di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap pada umumnya tidak  hanya  menyimpang  terhadap  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak
3 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: PT Suara Agung, 2018) h. 49.
4 Munir Fuady, Konsep hukum perdata, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h. 128.
tetapi   terjadi  hal  demikian  yang tidak  merujuk  pada  ketentuan   dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Lahan  Pertanian yang  berbunyi:  “barang  siapa  menguasai  tanah  pertanian  dengan  hak  gadai  yang  pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih maka wajib  mengembalikan  tanah  tersebut  kepada  pemiliknya  dalam  waktu  sebulan  setelah tanaman  yang  ada  selesai  dipanen,  tanpa  ada  hak  untuk  menuntut  pembayaran  uang tebusan”.  Masih  banyak  masyarakat  di  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten Sidrap  yang  tidak  mengetahui  mengenai  Undang-Undang  ini.  Gadai  yang  telah berlangsung  berpuluh  tahun  bahkan  ada  yang  sampai  dilanjutkan  oleh  ahli  waris penggadai dan pemegang gadai, karena pihak penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten  Sidrap.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  Pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  sekunder.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan analisis  data  dalam  penelitian  ini ada duacara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aturan  Hukum  Tentang  Sistem  Gadai  Tanah  Pertanian  di  Desa  Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.
Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang  hak  penguasaannya  berpindah  ketangan  kreditor  yaitu  pihak  yang  memberikan pinjaman,  adapun  gadai  yang  dimaksudkan  oleh  penulis  disini  adalah  sawah  sebagai objek gadai.
Jenis  transaksi  yang  sering  di  lakukan  oleh  masyarakat  Desa  Dongi  salah  satunya merupakan  transaksi  atas  tanah  pertanian  di  antaranya  adalah  gadai  tanah  pertanian. Pelaksanaan gadai masih sering dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai sawah oleh masyarakat  petani.  Masyarakat  di  Desa  Dongi  menyebut  gadai  sawah  dengan  sebutan mappakatenni galung adalah merupakan transaksi gadai tanah pertanian yang di gunakan untuk bercocok tanam padi sebagai jaminan atas pinjaman uang dan tanah pertanian itu di manfaatkan oleh penerima gadai. Pada umumnya orang yang menerima gadai di sebut pa’pakatenni dan orang yang memberikan/pemberi gadai di sebut tau ma’pakatenni . Gadai  tanah  pertanian  merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  yang  sering  terjadi karena  pemilik  tanah  mendapatkan  masalah  ekonomi  yang  mendesak  maka  untuk mengatasi  permasalahannya  adalah  dengan  cara  menggadaikan  tanah  pertanian  yang dimilikinya.  Praktek  gadai  tanah  pertanian  oleh  kalangan  masyarakat  petani  dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat untuk mendapatkan uang pinjaman.
Gadai  tanah  pertanian  mempunyai  dasar  hukum  yang  berlaku,  dasar  hukum  gadai tanah  pertanian  terlihat  pada  produk  hukum  seperti  yang  terangkum  dalam  ketentuan hukum  Nasional.  Dasar  aturan  gadai  tanah  berasal  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Prp Tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  di  sebut  Undang- Undang Pokok Agraria, dimana Undang-Undang Pokok Agraria telah mengelompokkan
gadai kedalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h. 5
Gadai tanah pertanian juga diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara penebusan dalam gadai tanah pertanian. 6
Dalam  pasal  7  ayat  (1)  di  tegaskan  bahwa  menguasai  tanah  pertanian  dengan  hak gadai  yang  pada  mulai  berlakunya  peraturan  ini  sudah  berlangsung  7  tahun  atau  lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau  lebih,  maka  tanah  harus  dikembalikan  kepada  pemilik  tanah  tanpa  uang  tebusan dalam  waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada  di  panen.  Hal  ini  di  asumsikan  bahwa pemegang  gadai  yang  menggarap  tanah  pertanian  selama  7  tahun  atau  lebih,  maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.
Maka  agar  ketentuan-ketentuan  peraturan  ini  dapat  berjalan  dan  dilaksanakan sebagaimana mestinya diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960:
1) Dipidana  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp  10.000.-  huruf  b  barang  siapa  tidak  melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3,6 dan 7 (1).
2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 7
Dalam pasal 7 ayat (2) di tegaskan bahwa mengenai hak gadai tanah pertanian yang pada  mulai  berlakunya  peraturan  ini  belum  berlangsung  7  tahun,  maka  pemilik  tanah berhak  untuk  memintanya  kembali  setiap  waktu  setelah  tanaman  yang  ada  selesai  di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:
(7+1/2)- waktu berlangsung hak gadai     X   Uang gadai
7
Dengan  ketentuan  bahwa  sewaktu-waktu  hak  gadai  tanah  pertanian  itu  telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran  uang  tebusan,  dalam  waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada  selesai  di panen. Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah  pertanian  yang  telah  berjalan  ditengah-tengah  masyarakat  yang  masih  memakai hukum  adat  namun  kenyataannya  pelaksanaan  gadai  menurut  sistem  hukum  adat  tetap saja berlaku di Desa Dongi.

## 2. Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  di  Desa  Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  dari  hukum,  maka  pertama-tama  harus dapat mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.,
5 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  tanah (Cet.XIX; Jakarta : djambatan,2008), h.10
6 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  tanah, h. 489 .
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah, h. 491
dapat  dikatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif.  Tetapi  tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. Seseorang menaati atau tidak sesuatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. 8
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang- undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah: 9
a. Jika sebagian besar warga masyarakat menaatinya.
b. Jika  ketaatan  sebagian  besar  warga  masyarakat  hanya  ketaatan  yang  bersifat compliance  atau  identification.  Dengan  kata  lain,  walaupun  sebagian  besar warga  masyarakat  terlihat  menaati  aturan  hukum  atau  perundang-undangan, namun  ukuran  atau  kualitas  efektifitas  aturan  atau  perundang-undangan  itu masih dapat dipertanyakan.
Selanjutnya untuk dapat mengetahui sejauhmana efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Deda Dongi Kecamatan Pitu Riawa, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengukur sejauhmana Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak oleh masyarakat.  Jika  Undang-Undang  tersebut  di  taati  sebagian  besar  atau  bahkan  seluruh masyarakat  yang  merupakan  sasaran  dari  Undang-Undang  tersebut  adalah  tentu  saja dapat  dikatakan  bahwa  aturan  hukum  tersebut  adalah  efektif.  Selanjutnya  untuk mengetahui  kapan  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  di  katakan tidak efektif keberlakuannya adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat tidak menaati Undang-Undang tersebut.
Maka  untuk  mengetahui  efektifitas  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960  di  Desa  Dongi  dapat  di  ketahui  berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  seluruh subjek  penelitian.  Di  Desa  Dongi  transaksi  gadai  tanah  pertanian  yang  dilakukan  oleh masyarakat    belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  tentang  pengembalian  jaminan  gadai,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  batasan  waktu  membuat  gadai  tanah  pertanian  di  Desa Dongi  dapat  berlangsung  7 tahun atau  bahkan  melampauinya  serta  penebus  uang gadai masih  berdasarkan  adat/kebiasaan  masyarakat  dimana  pemilik  tanah  harus  menebus kembali  tanahnya  sesuai  dengan  jumlah  uang  yang  dipinjam  walaupun  dari  hasil keuntungan  yang  diperoleh  penerima  gadai  selama  beberapa  tahun  dari  tanah  tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemili tanah.
Dari  wawancara  dengan  pihak  pemberi  gadai  menyatakan  bahwa  gadai  tanah pertanian yang dilakukannya di Desa dongi adalah:
Menurut  ibu  Mariam,  36  Tahun  Petani,  pemberi  gadai  cara  penebusan  dalam transaksi gadai tanah yang ia lakukan yaitu : Wattu kugadaikan sawahku ke orang 15 juta  kuambil  uang,  karena  mau  ka  kasi  perbaiki  itu  anunya  seng  eee  sudah  ka  beli rumah jadi banyak kuperbaiki, jadi kugadaikangi di orang sawahku kapan-kapan pi ada  uangku  baru  kutebusiii  sawahku    baru  kuambil  kembali. 10 Waktu  saya menggadaikan sawah saya ke orang saya mengambil uang 15 juta, karena saya ingin memperbaiki  atap  rumah.  Saya  baru  saja  membeli  rumah  jadi  banyak  yang  mau diperbaiki.
Menurut  responden  bapak  Suyuti,  39  Tahun,  petani,  selaku  penerima  gadai,  bahwa aturan  gadai  tanah  pertanian  di  Desa  Dongi  menurutnya  adalah  tanah  pertanian  yang
8 Achmad  Ali, menguak  Teori  hukum  (legal  Theory)  dan  Teory  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), (Cet. I; Jakarta: Kencana 2009), h. 375.
9 Achmad  Ali, menguak  Teori  hukum  (legal  Theory)  dan  Teory  peradilan  (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), h. 379.
10 Mariam (36 Tahun), Masyarakat Pemberi Gadai, Wawancara , Dongi, 27 Januari 2020
telah  digadaikan  itu  tidak  akan  di  kembalikan  sebelum  adanya  penebusan  yang  senilai dengan  uang  yang  dipinjam  pemilik  tanah  sekalipun  itu  telah  7  tahun  atau  lebih. Menurutnya  tanah  pertanian  akan  tetap  diambil  hasilnya  selama  penerima  gadai  masih memiliki  hak  gadai. 11 Selain  itu  aturan  lain  yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat adalah  tanah  tersebut  bisa  di  tebus  jika  telah  di  garap  oleh  penerima  gadai  minimal  1 tahun atau 2 kali masa panen.
Hal  demikian  juga  dibenarkan  oleh  ibu  Hj.Manika,  52  Tahun,  Petani  selaku penerima  gadai  cara  penebusan  gadai  yang  dilakukannya  di  Desa  Dongi  menurutnya adalah  jika  uang  tebusan  seluruhnya  telah  di  kembalikan  kepada  penerima  gadai  maka tanah pertanian milik pemberi gadai juga akan dikembalikannya jika pemilik tanah tidak menebus tanahnya maka tanah tersebut akan tetap ada dalam penguasaan penerima gadai sekalipun  telah  melebihi  7  tahun  responden  juga  membenarkan  bahwa  responden menguasai tanah pertanian yang digadaikan kepadanya yang telah melebihi 7 tahun yang sampai sekarang belum ditebus oleh pemiliknya. 12
Sedangkan  menurut  penjelasan  Bapak  Munawir  Asri,  31  Tahun,  selaku  Sekertaris Desa  Dongi  aturan  dalam  transaksi  gadai  tanah  pertanian  di  Pemerintah  desa  juga dilibatkan  dalam  transaksi  gadai  maksudnya  pemerintah  desa  yang  membuatkan surat pernyataan gadai dan disaksikan oleh salah satu pejabat desa dan kepala dusun kalaupun  masalah  aturan  pengembaliannya  tergantung  dari  pihak  penggadai  dan penerima gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 13
Desa Dongi adalah:
Dari  wawancara  dengan  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai,  gadai  tanah  pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) bahwa  jika  gadai  tanah  pertanian  telah  berlangsung  tujuh  tahun  atau  lebih  maka penerima  gadai  wajib  mengembalikan  tanah  tersebut  kepada  pemilik  tanah  sebulan setelah tanaman selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan. Hal ini  tentunya  bertentangan  dengan cara  penebusan  gadai tanah  pertanian  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Desa  Dongi  serta  tidak  adanya  batasan  waktu,  artinya  ada  transaksi gadai  tanah  pertanian  yang  dilakukan  lebih  dari  tujuh  tahun  yang  belum  dikembalikan kepada pemilik tanahnya.
Cara  penebusan  yang  di  lakukan  masyarakat  Desa  Dongi  dalam  transaksi  gadai tanah pertanian yang waktu gadainya kurang dari tujuh tahun harus mengembalikan uang gadai/tebusan seluruhnya kepada penerima gadai. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  Pasal  7  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa mengenai  hak  gadai  yang  berlangsung  kurang  7  tahun,  maka  pemilik  tanahnya  berhak memintanya  kembali  setiap  waktu  setelah  tanaman  yang  ada  selesai  dipanen,  dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dalam pasal 7 ayat (2). Sehingga  dapat  digaris  bawahi  bahwa  pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di desa dongi Kecamatan Pitu Riawa tidak efektif.

## D. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  gadai  tanah  pertanian pada  masyarakat  Desa  Dongi  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten  Sidrap  tidak  sejalan
11 Suyuti (39 Tahun), Masyarakat Penerima Gadai, Wawancara , Dongi, 27 Januari 2020
12 Hj.Manika, (52 Tahun), Masyarakat penerima gadai, Wawancara , Dongi, 27 Januari 2020
13 Munawir Asri, (31 Tahun), Sekertaris Desa, Wawancara , Dongi, 28 Januari 2020
dengan  gadai  tanah  pertaian  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh  masyarakat  Desa  Dongi  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  tentang  cara penebusan  barang  gadai,  tidak  adanya  batas  waktu  membuat  gadai  tanah  pertanian  di Desa Dongi dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinnya serta cara penebusan uang  gadai  masih  berdasarkan  adat/kebiasaan  masyarakat  dimana  pemilik  tanah  harus menebus  kembali  tanahnya  sesuai  dengan  jumlah  uang  yang  dipinjam  walaupun  dari hasil  keuntungan  yang  diperoleh  penerima  gadai  selama  beberapa  tahun  dari  tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Achmad, Menguak  teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
Fuadi, Munir, Konsep Hukum Perdat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan  peraturan  Hukum Tanah, Jakarta: Djabatan, 2008. Maljadi, Kartini dan Gunawan idjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek . Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007.
Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , Jakarta, 2016.

## Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Mariam  sebagai  masyarakat  pemberi  gadai,  pada  tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
Hasil wawancara dengan bapak Suyuti sebagai masyarakat Penerima Gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
Hasil  wawancara  dengan  ibu  Hj.  Manika  sebagai  masyarakat  penerima  gadai,  pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Munawir  Asri  selaku  Sekertaris  Desa,  pada  tanggal  28 Januari 2020 di Desa Dongi.
Hasil wawancara dengan ibu Farida sebagai Masyarakat pemberi gadai, pada tanggal 27 Januari 2020 di Desa Dongi.