NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086 - 1702

## AKIBAT HUKUM WASIATUNTUK ANAK ANGKATMENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## Emilia DyahWidiawati, Siti Malikhatun Badriyah, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, UniversitasDiponegoro Email: Emulia1477@gmail.com

## Abstract
A will is a gift from someone to another person, in the form ofobjects, receivables, and benefits to be owned by the recipient of a will as a gift that is valid after the death of a person who has a will. In the inheritance law derived from the Qur'an, adopted children cannot inherit each other with their adoptive parents because there are no cases that allow to inherit. From the results of this study, it is known that in terms ofinheritance, adopted children in KHI are not releasingn nasab from their biological parents, adopted  children  do  not  inherit  from  adoptive  parents  and  vice  versa,  but  adopted  children  get mandatory  wills  that  cannot  be  more  than  1/3  part  ofhis  adoptive  parents  in  accord  ance  with  Article 209  paragraph  (2).  The obstacle  is  that  there  is  still  a  disparity  in  the  part of the  wills  mandatory  for adopted children. Some Religious Courts judges do not want to be bothered by giving inheritan cerights to  adopted  children  based  on  compulsory  wills  of  1/3  of  the  inheritance  of  their  adopted  parents, without considering whether the maximum gift is fair or wise.

## Keywords: mandatory wills; adoption of children

## Abstrak
Wasiat  merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain,  baik  berupa  benda,  piutang,  maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima  wasiat sebagai pemberian  yang berlaku setelah wafatnya orang yang  berwasiat.  Dalam  hukum  kewarisan  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an,  anak  angkat  tidak  dapat saling  mewarisi  dengan  orang  tua  angkatnya  karena  tidak  ada  perkara  yang  membolehkan  untuk mewarisi.  Dari  hasil  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  dalam  hal  kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3  bagian  dari  orang  tua  angkatnya  sesuai  dengan  Pasal  209  ayat  (2).  Kendalanya  adalah  masih terdapat  disparitas  bagian  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat.  Sebagian  hakim  Pengadilan  Agama  tidak mau  repot  secara  serta  merta  memberikan  hak  waris  bagi  anak  angkat  berdasarkan  wasiat  wajibah sebesar  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya,  tanpa  mempertimbangkan  apakah  pemberian maksimal tersebut ataukah telah adil dan bijaksana.

## Kata Kunci : wasiat wajibah; pengangkatan anak
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Hukum  kewarisan  Islam  sudah  menjelaskan  secara  rinci  tentang  tata  cara  pembagian dan peralihan  harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta  hal-hal  yang  menghalangi ahli waris  mendapatkan  harta warisan dari  si pewaris. Pembagian dan peralihan  harta warisan kepadaahliwarisantara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan  wasiat  apabila  ahli waris  seperti  saudara atau  kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan (Abdurrahman, 2004).
Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya  orang  yang  berwasiat  (Nasution,  2012).  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  wasiat yaitu pemberian  suatu  benda dari  pewaris  kepada orang  lain  atau lembaga  yang akan  berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris (Sarong, 1997).
Dasar dari wasiat sendiri adalah surah Al-Baqarah ayat 180:
“Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda-tanda) maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
Wasiat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kemauan  sendiri,  namun  dalam  keadaan tertentu  atau  kasuistik,  penguasa  atau  hakim  sebagai  pejabat  negara;  mempunyai  wewenang untuk memaksa atau membuat keputusan  wajib  wasiat yang kemudian  dikenal dengan  wasiat wajibah  kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan  tertentu  disebabkan  karena  hilangnya  unsure ikhtiar  bagi  pemberi  wasiat  dan  munculnya  unsure  kewajiban  melalui  perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat,  serta  ada  kemiripan  dengan  ketentuan  pembagian  harta  waris  dalam  hal  penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan (Waluyo, 2001).
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat wajibah diberikan bukan untuk cucu yang mahjub  (terhalang)  oleh  anak  laki-laki,  tetapi  wasiat  wajibah  diberikan  kepada  anak  angkat. Hal ini sebagaimana ditulis dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan (Hadikusuma, 1990).
KHI  mempunyai  ketentuan  sendiri  mengenai  wasiat  wajibah  dan  berbeda  dalam pengaturannya  di  negara-negara  muslim  yang  lain.  Konsep  KHI  adalah  memberikan  wasiat wajibah  terbatas  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Sementara  di  negara-negara  lain seperti  Mesir,  Suriah,  Maroko  dan  Tunisia  melembagakan  wasiat  wajibah  untuk  mengatasi permasalahan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pada kakek atau neneknya
Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak  membawa  pengaruh  hukum  terhadap  status  anak  angkat,  yakni  bila  bukan  merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya  akan  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  apabila  dalam  hal  warisan  tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan  pembagian  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  maka  sebagai  solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.
- Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya Nichomachean Ethics,  politics  dan  rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku  Nicomachean  Ethics,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan  yang  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  member  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah : 1) Apakah orang tua yang tidak membuat wasiat kepada
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 anak angkat tetap bisa mendapat bagaian dari harta warisan, 2) Bagiamana akibat hukum yang timbul dalam praktek wasiat wajibah untuk anak angkat dan bagaimana solusinya.
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun  khusus  untuk penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis oleh Afriyanto Emridi tahun 2015 dengan judul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”,  yang  mengungkapkan  dua  pokok  permasalahan,  yaitu: pertama, bagaimana  status  anak  angkat  menurut  Hukum  Islam. Kedua ,  bagaimana  pengaturan wasiat  wajibah  terhadap  anak  angkat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dibandingkan  dengan Hukum Islam (Emri dan Said, 2015).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Syafi’I  pada  tahun  2017  dengan  judul  “Wasiat  Wajibah  dalam Kewarisan  Islam  di  Indonesia”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu  : pertama ,  apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah. Kedua , bagaimana pengaturan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia (Syafi’i, 2017).
Jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugrahenidan Haniah Ilhami pada tahun 2010 dengan judul  “Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah  di  Indonesia”  yang  mengungkapkan permasalahan  yaitu  :  pertama,  bagaimana  sifat  pengaturan  wasiat  wajibah  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI). Kedua, apa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah (Nugraheni dan Ilhami, 2010).

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan yuridis normatif . Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (Moleong,  2002).  Pendekatan  ini  diarahkan  pada latar  dan  individu  secara  utuh  dan  menyeluruh, serta  tidak  boleh  terjadi  diskriminasi  terhadap  individu  tetapi  harus  dipandang  sebagai  satu kesatuan  yang  utuh.  Sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  (Narbuko  dan  Achmadi,  2002).  Penelitian  ini
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
disebut  juga  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen,  karena  penelitian  ini  lebih  banyak  akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hak Anak Angkat yang Tidak Diberi Wasiat Oleh Orang Tua Terkait Harta Warisan
Secara yuridis Islam, mengangkatan anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu  boleh  ( mubah )  namun  dengan  syarat  yang  ketat  seperti  tidak  mengubah  status  keturunan ( nasab )  dan  tidak  boleh  menyamakan  kedudukan  hukumnya  dengan  anak  kandung ( nasabiyah ).  Hukum  anak  angkat  dalam  Islam  adalah  tidak  sama  statusnya  dengan  anak kandung.
Namun  kesadaran  beragama  masyarakat  muslim  yang  makin  meningkat  telah mendorong  semangat  untuk  melakukan  koreksi  terhadap  hal-hal  yang  bertentangan  dengan syariat  Islam,  antara  lain  masalah  pengangkatan  anak.  Dan  hasil  ikhtiar  selama  ini  mulai tampak dengan  lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum  materil pengadilan agama  mengakui eksistensi  lembaga pengangkatan  anak dengan  mengatur  anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h KHI. Bunyi  isi Pasal 171 Huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung  jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan pengadilan (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001).
Dengan  demikian  anak  angkat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  seperti  dalam pengertian  hukum  perdata.  Pengertian  anak  angkat  tersebut  hanya  sebatas  pengambilalihan tanggung  jawab  kesejahteraan  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak  termasuk  pemutusan  nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya  dan  sebaliknya  sesuai  dengan  Pasal  209  KHI  Wasiat  wajibah  didapatkan berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Pengertian  wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang dianggap  telah  ada  sebelum  pewaris  meninggal.  Dan  hanya  bisa  didapatkan  berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi  laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang  untuk  itu  dan  harus  dibacakan  kepada  ahli  waris  jika  pewaris  telah  meninggal
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut  KHI  ini  adalah  kewenangan  absolute  Pengadilan  Agama,  karena  berkaitan  dengan kaidah Hukum Islam.
Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Maslahat dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila:
a. Adanya  kesesuaian  antara  maslahat  yang  dipandang  sebagai  sumber  dalil  yang  berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah).
b. Masalahat  itu  harus  masuk  akal,  artinya  bahwa  maslahat  mempunyai  sifat  yang  sesuai dengan  pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan  kepada  kelompok  rasionalis  akan  dapat diterima.
c. Penggunaan  dalil  maslahat  ini  adalah  dalam  rangka  menghilangkan  kesulitan  yang  terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

## 2. Akibat Hukum yang Timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat
Lembaga  wasiat  wajibah  dikenal  dalam  system  hukum  kewarisan  islam  di  Indonesia melalui  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  KHI merupakan salah satu bentuk  peraturan hukum  tertulis  dalam  bidang peraturan, dan sekaligus menjadi  yuridis  formil  dengan  karakteristik  tersendiri  karena  diformalkan  dalam  instrument instruksi  presiden.   Instruksi  Presiden  sendiri  apabila  ditelusuri  dalam  tata  urutan  perundang- undangan  dalam  system  hukum  di  Indonesia,  bukan  merupakan  bagian  dari  jenis  dan  hirarki peraturan perundang-undangan.
Ketegasan  hukum anak  angkat dalam Islam atas dasar  ayat al-Quran,  berupa  'larangan' memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan,  dalam  al-Quran  dimuat  beberapa  ayat  yang  memerintahkan  orang  Islam  untuk  taat kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,    tidak  dibenarkan  untuk  mengambil  pilihan  lain  kalau  ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas,  mengambil pilihan hukum lain di mana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir, atau  fasiq,    tanyakan  pada  hati  nuranimu,  apakah  tidak  termasuk  umat  Muhammad  yang melecehkan Al-Quran (Oemarsalim, 1991).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Peneliti  berasumsi  dalam  posisi  inilah  teori Receptie  a  contrario dapat  memberikan contoh bahwa hukum Adat telah diterima oleh hukum Islam. Tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagi  anak  angkat  1/3  dari  harta  warisan  pada  awalnya  banyak  ditentang  oleh  ahli  waris  yang merasa  dirugikan,  yang  mana  hak  mereka  menjadi  tergantikan  dengan  adanya  pengakuan kedudukan  anak  angkat  menjadi  ahli  waris  pengganti.  Padahal  pengharaman  segala  tindakan yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  ahli  waris  mutlak  telah  ditegaskan  dalam  sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
“Tidak  boleh  mendatangkan  kemudharatan  bagi  ahli  waris.  Haram  mewakafkan  harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.
Selanjutnya,  cara  lain  yang  ditempuh  untuk  memberikan  harta  warisan  kepada  anak angkat  adalah  dengan  cara  adopsi.  Adopsi  ialah  pengambilan  anak  laki-laki.    Hukum  adopsi berlaku  di  kalangan  orang  Cina,  yang  dimaksudkan  suatu  hak  untuk  mengambil  seorang pemuda  menjadi  keturunan  yang  sah,  disertai  dengan  pengakuan  dari  pihak  yang  mengambil untuk  memperkenalkan  nama  sukunya  ( Sengnaam ).    Namun,  masalah  hak  waris  bagi  anak adopsi  dalam  konteks  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  sebagaimana  pula  ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah.  Namun  ada  persoalan  yang menarik untuk dicermati yaitu adanya yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245  K/AG/1997  mengenai  Hak  Mewaris  Anak  Angkat.  Ketentuan  Pasal  209  KHI  bahwa seorang  anak  angkat  berhak  maksimal  1/3  bagian  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya sebagai  suatu  wasiat  wajibah.  Surat  kuasa  khusus  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang ditentukanUndang-undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa oleh pemberi kuasa  yang  buta  huruf  tidak  dilakukan  di  hadapan  pejabat  camat/notaris/hakim,  maka  surat kuasa yang demikian itu masih dapat diterima oleh hakim, karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan pengadilan agama, bersama dengan penerima kuasa.
Sebagai  solusi dari kendala tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Syari’at Islam tidak membenarkan member warisan kepada anak angkat, sebab anak angkat di  dalam  Islam  tidak  sama  kedudukannya  dengan  anak  kandung,  oleh  karenanya  anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Syari’at Islam melarang menghilangkan identitas anak angkat tersebut, anak itu harus dibangsakan kepada ayahnya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 KHI  cenderung  memilih  jalan  yang  kesesuaian,  yakni  anak  angkat  tidak  termasuk  ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak kandung, hanya saja mereka dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
2) Berangkat dari ajaran Islam inilah agaknya KHI dirumuskan, dalam hal memberikan wasiat wajibah  kepada  anak  angkat  sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan oleh orang tua angkatnya apabila ayah angkatnya tidak berwasiat.
3) Motivasi  dari  Pasal  209  KHI  ini  tidak  lain  adalah  berdasarkan  atas  rasa  keadilan  dan prikemanusiaan.  Dirasa  tidak  layak  dan  tidak  adil  dan  tidak  manusiawi  kalau  hubungan timbal  balik  antara  anak  angkat  dengan  ayah  angkatnya  selama  ini  berjalan  baik,  tetapi setelah meninggalnya salah satu diantara keduanya hubungan ini dirasakan terputus, karena tidak  sedikitpun  harta  yang  didapatkan  dari  hubungan  baik  selama  ini  dan  pada  akhirnya hubungan ini membawa dampak yang buruk disebabkan adanya rasa sakithati. Kecemasan- kecemasan  inilah  yang  diantisipasi  oleh  pasal  209  KHI,  sehingga  kecemasan  dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.
4) Adanya ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam KHI merupakan jembatan yang  menutup  ketimpangan  yang  terjadi  selama  ini  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua angkat  karena  tidak  saling  mewarisi,  karena  tidak  ada  ketentuannya.  Kondisi  ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum.
5) KHI untuk memasyarakatkan beberapa ketentuan  hukum yang selama ini dianggap  belum dapat diselesaikan yang terjadi di masyarakat. Keterikatan antara orang tua angkat dengan anak  angkat  merupakan  keterikatan  alamiah  dalam  kehidupan  manusia,  oleh  sebab  itu dengan cara menuangkan dalam aturan perundang-undangan (KHI).
6) Dengan  demikian  anak  angakat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  seperti  dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambilalihan tanggung  jawab  kesejahteraan  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  tidak  termasuk  pemutusan nasab.  Nasab  anak  angkat  tersebut  tetap  pada  orang  tua  kandungnya.  Anak  angkat  tidak mewarisdari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya.  Anak  angkat  mendapatkan  wasiat wajibah  dari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya  sesuai  dengan  Pasal  209  KHI.  Wasiat wajibah  didapatkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Pengertian  wsiat  wajibah adalah  wasiat  yang  dianggap  telah  ada  sebelum  pewaris  meninggal.  Dan  hanya  bisa
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 didapatkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Besar  bagian  dari  wasiat  wajibah adalah  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  bagian.  Sedangkan  wasiat  biasa  harus  ada  2 orang  saksi laki-laki  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  jadi  saksi.  Atau  dalam  bentuk  tertulis  yang disimpan  oleh  Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  dan  harus  dibacakan kepada  ahli  waris  jika  pewaris  telah  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  dianggap  tidak  ada  jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang diantaranya: 1) Hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pengangkatan  anak  menurut  Kompilasi  Hukum  adalah:  a) Panggilan,  Perwalian,  Hak  waris,  Mahram  kawin.  Dalam  hal  kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI adalah  tidak  melepas  nasab  dari  orang  tua  kandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya,  tetapi  anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yang  tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat
Akibat hukumnya bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan  apakah  pemberian  maksimal  tersebut  telah  merampas  hak-hak  ahli  waris ataukah  telah  adil  dan  bijaksana.  Sedangkan  sebagian  hakim  lainnya  member  bagian  wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris. Selain itu, dalam praktiknya anak angkat di Indonesia diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah  dari  harta  warisan.  Sebaliknya  dalam  putusan-putusan  pengadilan  negeri,  anak  angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum Adat sekalipun semua pihak beragama Islam.
Solusinya  adalah  Anak  angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                          ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abdurrahman. (2004). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Akademika Preesindo.
Apeldoorn,  L.  J.  Van.  (1996). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  kedua  puluh  enam.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (2001). Himpunan  Perundang-undangan  dalam Lingkungan Pengadilan Agama . Jakarta: DirbinbaperaDepag.
Hadikusuma, Hilman. (1990). Hukum Waris Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi. (2002). Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara. Nasution, Amin Husein. (2012). Hukum Kewarisan . Jakarta: Rajawali Press.
Oemarsalim. (1991). Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Sarong,  A.  Hamid.  (1997). Kompilasi  Hukum  Islam :  Studi  Pembaharuan  Fiqh  Indonesia . Peneliti DIP IAIN.
Waluyo, Bambang. (2001). Penelitian Hukum dalam Praktik . Jakarta: Sinar Grafika.

## B. JURNAL
Emri,  Afriyanto,  dan  Noor  Lizza  Mohamed  Said.  (2015).  “Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak Angkat  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.” Fikiran  Masyarakat;  Vol  3,  No  2  (2015) , Oktober. Retrieved from http://www. kemala publisher.com/index.php/fm/article/view/132.
Nugraheni,  Destri  Budi,  dan  Haniah  Ilhami.  (2010).  “Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat Wajibah di Indonesia.” Jurnal Mimbar Hukum 22 (2).
Syafi’i. (2017). “Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia.” Misykat 2 (2): 119–30.
Retrieved from https://doi.org/10.33511/misykat.v2i2.7.

## C. UNDANG-UNDANG
Abdurrahman. (1992). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 tentang Hak mewaris Anak Angkat.