Upaya Diversi oleh Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Riana Kusuma Putri Bemba
Riana.kusuma.putri-2015@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai diversi oleh Penuntut Umum. Tipe penulisan penelitian ini adalah reform-oriented research, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan membahas mengenai: (1) ratio legis dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) akibat hukum dari diversi oleh Penuntut Umum yang lewat batas waktu 7 (tujuh) hari. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa ratio legis dari Pasal 47 UU SPPA berangkat dari pemahaman bahwa UU SPPA merupakan hukum pidana khusus, yang mana mengatur secara khusus proses peradilan pidana anak. Kekhususan tersebut terlihat dengan adanya keadilan restoratif, yang menjadi jiwa dan dasar dari ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA yang menyimpang undang-undang umum, yaitu KUHAP. Salah satu ketentuan tersebut adalah dengan adanya diversi, dimana Pasal 47 mengatur diversi oleh penuntut umum. Karena adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., mengakibatkan diversi yang wajib diupayakan oleh Penuntut Umum dapat melebihi batas waktu yang diatur dalam Pasal 42Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, yaitu 7 (tujuh) hari. Akibat hukum dari diversi oleh Penuntut Umum yang lewat batas waktu 7 (tujuh) hari adalah batal demi hukum.
Kata Kunci: Diversi; Keadilan Restoratif; Penuntut Umum; Batal Demi Hukum.

## Pendahuluan
Substansi paling mendasar dalam UU SPPA adalah adanya konsep “keadilan restoratif”, yang diatur dalam rangka mewujudkan “perlindungan khusus” terhadap Anak. 1 Pengertian keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU SPPA, yaitu : “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
1 Gennaro F. Vito dan Deborah G. Wilson, The American Juvenile Jusice System (Sage Publications 1989).[15].
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
649

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Riana Kusuma Putri Bemba, ‘Upaya Diversi Oleh Penuntut Umum Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18209

## 650 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
Sebagai wujud nyata keadilan restoratif, diaturlah mengenai diversi. Diversi merupakan, dan telah menjadi, objek utama dari sistem peradilan pidana anak. Diversi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan dalam penindakan perkara pidana Anak, karena dilakukan di luar alur yustisial konvensial. Dalam UU SPPA, diatur secara padat dan jelas dalam Pasal 1 Angka 7, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 2
Pada praktiknya saat ini dalam perkara anak yang prosesnya sampai ke tingkat peradilan oleh hakim, hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada anak tersebut. 3 Hal ini menjadi salah satu efek negatif yang dihindari dalam penanganan perkara pidana anak, karena tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana anak.
Pasal 6 UU SPPA mengatur mengenai tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu :
a.  mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b.  menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c.  menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d.  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e.  menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dalam pelaksanaannya, proses diversi melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, yang dilaksanakan oleh penyidik di tingkat penyidikan, penuntut umum di tingkat prapenuntutan, dan hakim dalam proses persidangan.
Pasal 41 UU SPPA mengatur bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
2 Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, (2006) Pidato Jabatan Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Krominologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.[16].
3 Stevani Aristra Putri, Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo) , Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016).[2].
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur yaitu setelah penuntut umum menerima berkas dari penyidik, dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari, ia harus menilai apakah berkas penyidikan tersebut telah lengkap. Apabila terdapat beberapa hal yang harus ditambahkan dalam berkas tersebut, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, yang kemudian penyidik melengkapi berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari. Berkas dikatakan belum lengkap, misalnya tidak dilampirkannya visum et repertum , tidak disertakannya alat bukti, ataupun salah satu unsur tindak pidana kurang jelas dan mendalam dalam penyidikan. Dapat dikatakan, dalam hal ini, penuntut umum berpendapat pemeriksaan oleh penyidik belum sempurna, sehingga penuntut umum melakukan pengembalian berkas kepada penyidik guna menambah dan menyempurnakannya sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan oleh penuntut umum, yang berisi petunjuk dalam penyempurnaan itu. Umumnya penuntut umum akan mengembalikan berkas tersebut dengan menyertakan sebuah nota berisi petunjuk-petunjuk perbaikan. 4
Dari perbedaan tersebut, terlihat norma yang kabur mengenai diversi yang dilakukan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Penulis untuk mengangkat tema ini dan membahas mengenai “Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum reform-oriented research , yang berarti secara intensif melakukan evaluasi pada aturan yang ada dan kemudian merekomendasikan perubahan pada aturan yang ditemukan. 5 Dalam hal ini, aturan yang akan dievaluasi adalah mengenai norma yang kabur.
4 Novita Putri Manik, Pelaksanaan Prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pakayumbuh , Tesis (Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas 2008).[2].
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2008).[29].

## 652 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
Urgensi Diaturnya Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Anak belum dewasa, 6 khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam hal ini. A contrario, dalam hukum perdata, istilah “belum dewasa” selalu berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum. 7
Karena dikatakan bahwa anak adalah belum dewasa, dan dibuktikan dengan batasan umur tersebut, maka anak tersebut pada dasarnya belum cakap hukum sehingga dalam proses peradilan pidana, dibutuhkan andil “pendamping”, dalam hal ini adalah orang tua. Proses diversi melibatkan pihak lain, selain Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban, salah satunya adalah orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini, karena anak dianggap belum dewasa dan cakap hukum.
2. Mewujudkan keharmonisan masyarakat, 8 sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) butir e, yaitu proses diversi wajib memperhatikan keharmonisan masyarakat. Salah satu tujuan diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA adalah mendorong masyarakat untuk berpastisipasi. Proses diversi yang dilaksanakan dengan musyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya diversi, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial dan bukan sekedar sebagai bentuk tindak pidana. Hal ini membuat peradilan pidana yang berfokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat, daripada terhadap negara. Yang ditekankan adalah bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.
Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. 9 Dengan adanya diversi ini, baik Anak yang Berkonflik dengan
6 Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Surabaya (19 Juli 2019).
7 Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” dalam Sistem Hukum Indonesia (3 Mei) www.pn-selong.go.id , dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2019.
8 Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Surabaya, Op.cit. 9 ibid. [411].
Hukum maupun Anak Korban sama-sama dipulihkan, 10 yang menciptakan keutuhan masyarakat daripada memecah belah. 11
3. Melindungi hak anak; terkait dengan diversi yang merupakan pengalihan perkara dari pidana ke luar pidana. Anak yang sebelumnya harus dihukum karena melakukan perbuatan pidana dapat bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam. 12
4. Penyelesaian perkara dengan pidana mempengaruhi keadaan mental, psikis, dan intelektual anak. 13 Jika dalam suatu perkara, diversi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan, maka proses pemeriksaan perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya, dan kemungkinan besar Anak tersebut kemudian dipidana. Pemidanaan terhadap Anak dinilai tidak efektif. Karena: (1) biarpun ada tempat khusus bagi narapidana Anak yaitu LAPAS Anak, fasilitas untuk Anak tersebut dalam mengembangkan pengetahuan, hobi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan bagi anak pada umumnya yang masih dalam proses pertumbuhan, tidak memadai;
(2) selain dari faktor fasilitas, ada juga dari faktor kualitas dan pelayanan dari petugas yang ditempatkan di LAPAS Anak tersebut yang tidak maksimal, sehingga Anak bukannya belajar untuk tidak mengulangi kesahalannya, justru malah mempelajari cara-cara melakukan tindak pidana lainnya. Misalnya, yang sebelumnya Anak tersebut adalah pencopet, di dalam LAPAS bertemu dengan Anak yang adalah terlibat dalam pencurian minimarket, Anak yang pencopet itu kemudian diajarilah cara-cara untuk mencuri di minimarket. 14
5. Menyelamatkan masa depan anak. 15 Salah satu tujuan diversi, yaitu dalam Pasal 6 butir a UU SPPA adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Dengan adanya perdamaian ini, maka anak dapat terhindar dari pemidanaan. Selain itu, biarpun dalam UU SPPA telah dirancang sedemikian rupa agar
10 ibid. [12]. 11 ibid. 12 Wawancara dengan Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Surabaya, Op.cit.
13 ibid. 14 ibid.
15 ibid.

## 654 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dipandang sebagai “anak nakal” dalam masyarakat, namun dalam prakteknya, tetap saja ada masyarakat yang berpandangan demikian, terutama Anak yang merupakan mantan narapidana. Sehingga ketika Anak tersebut telah keluar dari LAPAS Anak, masyarakat kemudian tidak menerimanya. Anak tersebut kemudian malu untuk melanjutkan pendidikan formal di sekolah, atau bahkan sudah tidak diterima lagi oleh pihak sekolah. Anak tersebut ingin mencari kerja, tapi dengan stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai “anak nakal”, akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya sebagai pilihan terakhir, Anak tersebut pun melakukan tindak pidana pencurian. 16 Untuk mencegah hal tersebut, cara yang dapat ditempuh adalah dengan upaya diversi, agar anak terhindar dari pemidanaan. Sehingga diversi sangatlah penting untuk diupayakan keberhasilannya.

## Ratio Legis Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada dasarnya menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Perubahan yang diatur dalam UU SPPA, yang memperlihatkan perbedaan dengan UU Pengadilan Anak, yaitu:
1. Munculnya 3 (tiga) predikat atau sebutan baru bagi anak, yaitu: (1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA; (2) anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU SPPA; dan (3) anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU SPPA;
2. Adanya aturan mengenai keadilan restoratif;
3. Adanya aturan mengenai diversi;
4. Adanya pengaturan mengenai kewenangan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, agar mengambil keputusan untuk: (1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau (2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 17
Pembaruan tersebut tidak lepas dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional, dalam hal ini utamanya adalah Indonesia sebagai negara anggota PBB. Dengan posisi tersebut, Indonesia tidak lepas dari tuntutan pandangan-pandangan masyarakat internasional. Salah satunya adalah pandangan masyarakat internasional terhadap isu perlindungan anak, dimana di dalamnya termasuk sistem peradilan pidana anak itu sendiri. 18 Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam butir c bagian  Menimbang UU SPPA.
UU SPPA merupakan “hukum pidana khusus”. Hukum pidana khusus berarti undang-undang pidana yang bukan merupakan hukum pidana umum, dimana ada penyimpangan dari hukum pidana umum tersebut, baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Artinya, harus ada ‘penyimpangan’ dari hukum pidana umum. 19 Penyimpangan tersebut adalah dengan adanya keadilan restoratif, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 UU SPPA: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.
Diversi merupakan produk dari keadilan restoratif, yang merupakan perwujudan dari prinsip the best interest of the child yang diatur dalam Convention on The Rights of The Child , yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya UU SPPA. Prinsip the best interests of the child, diatur dalam Article 3 Convention on The Rights of The Child ,
17 Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Pidana Anak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).[3-8].
18 Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global , Makalah pada Kongres ASPEKUPIKRI dalam Seminar “Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dalam Kriminologi menghadapi Kejahatan Internasional” (2008).[3].
19 I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar).[3].

## 656 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
yang mengutamakan pada kesejahteraan anak. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 20
Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif. Keadilan retributif dianut dalam hukum pidana umum Indonesia, yaitu dalam KUHAP. 21 Sementara keadilan restoratif dianut dalam UU SPPA, sebagai hukum pidana khusus. Perbeda  an keadilan restoratif dengan keadilan retributif dapat dilihat dilihat dalam tabel berikut: 22
No. Keadialan Restoratif Keadilan Retributif 1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelang- garan seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik. Kejahatan dirumuskan sebagai pelangga- ran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan. 2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. Perhatian diarahkan pada penentuan kes- alahan pada masa lalu. 3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif. 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pi- hak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tu- juan utama. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan. 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubun- gan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses. 6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain. 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara. 8. Peran koraban dan pelaku tindak pi- dana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan kor- ban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif. 9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap per- buatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemi- danaan. 20 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak (Laksbang Grafika 2013).[38].
21 Kuat Puji Prayitno, ‘Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penerapan Hukum In Concreto)’ (2012) XII Jurnal Dinamika Hukum .[416].
22 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak (2013).[47].
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis Tindak pidana dirumuskan dalam termi- nologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi. 11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.
Pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU SPPA adalah “….penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Pasal 42 UU SPPA mengatur mengenai diversi oleh penuntut umum, dimana diversi sebagai program dalam mewujudkan keadilan restoratif berarti memiliki tujuan, dimana tujuan yang ingin dicapai dicapai dari diversi merupakan tujuan dari keadilan restoratif.
Dalam Memorie van Toelichting (MvT), yaitu pada bagian Umum, Penjelasan UU SPPA, dituangkan tujuan diaturnya mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam UU SPPA yang berbunyi:
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar [tulisan miring oleh Penulis].
Tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari alasan diaturnya mengenai diversi dan keadilan restoratif. Alasan ini dituangkan dalam “dasar pemikiran” RUU SPPA tersebut. Dalam Naskah Akademik RUU SPPA, dituliskan bahwa dasar pemikirannya terdiri dari 4 (empat), yaitu: 23
1. Dasar  filosofis;  yaitu  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  dalam  berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Berkaitan dengan tujuan diversi dan keadilan restoratif, adanya ketentuan mengenai diversi dan keadilan restoratif adalah
23 Jefferson B. Pagemanan, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pi - dana Indonesia’ (2015) III Lex et Societatis .[103].

## Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
dalam rangka mewujudkan perlindungan khusus bagi Anak. 24 Ini merupakan alasan pertama adanya ketentuan diversi dan keadilan restoratif tersebut.
2. Dasar sosiologis; dimana dasar sosiologis dari UU SPPA yang tertulis dalam Naskah Akademik adalah dalam rangka mengubah paradigma masyarakat dalam penanganan Anak di proses peradilan pidana, dimana setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 25 Inilah alasan kedua diaturnya diversi dan keadilan restoratif.
3. Dasar yuridis; dimana dalam dasar pemikiran ini dituliskan bahwa UU SPPA mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang 1945 yang mengatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Pasal tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, UU SPPA juga mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 26 Maka disimpulkan bahwa alasan ketiga diaturnya mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang merupakan substansi paling mendasar dalam UU SPPA, adalah sebagai upaya menegakkan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan Konvensi Hak-Hak Anak.
4. Dasar psikopolitik masyarakat; dimana psikopolitik masyarakat adalah “suatu kondisi nyata di dalam masyarkat mengenai penerimaan ( acceptance ) atau tingkat penolakan ( resistance ) terhadap suatu peraturan perundang- undangan”. 27 Dengan kata lain, respon masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik RUU SPPA dijelaskan bahwa melalui UU SPPA, harus ditanamkan paradigma ke dalam masyarakat
24 ibid.
25 ibid.
26 ibid. [104]. 27 ibid.
bahwa kesalahan anak bukan semata-mata kesalahannya, tapi juga kesalahan orang dewasa di sekitarnya, karena dipicu dari orang-orang dewasa tersebut. Sehingga, dalam penyelesaian perkara anak yang diatur dalam UU SPPA, yang diwujudkan dalam diversi dan keadilan restoratif, melibatkan pihak- pihak yang lain, bukan hanya Anak. 28 Inilah alasan keempat diaturnya mengenai diversi dan keadilan restoratif.

## Diversi oleh Penuntut Umum
Upaya diversi oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 7 (1) dan Pasal 42 Ayat (1). Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Pada tingkat penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum. Diatur lebih jelas dalam Pasal 42 Ayat (1), yaitu: “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”.
Terdapat dua pasal dalam UU SPPA mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak dilaksanakannya upaya diversi oleh Penuntut Umum tersebut. Yang pertama, Pasal 95 yang mengatur mengenai sanksi administratif. Pasal tersebut berbunyi:
Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) [huruf miring oleh Penulis] dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian di samping Pasal 95 yang mengatur mengenai sanksi administratif, juga terdapat Pasal 96 yang mengatur mengenai ketentuan pidana, dimana pasal tersebut berbunyi:
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## 660 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
Dari kedua Pasal yang telah diuraikan di atas, yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 UU SPPA, terlihat bahwa ada ancaman hukuman bagi penuntut umum yang tidak mengupayakan diversi. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya diversi merupakan suatu kewajiban.
Perlu diperhatikan juga bahwa kewajiban penuntut umum terhadap diversi, sesuai dengan unsur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) yang telah disebutkan di atas, adalah untuk “mengupayakan”, bukan untuk “menyelenggarakan”. Sehingga dalam prakteknya, tidak selalu ada “penyelenggaran diversi dalam bentuk musyawarah” dimana setiap pihak duduk dan mencari solusi. Namun, sebelum menyelenggarakan diversi tersebut, penuntut umum akan melakukan pendekatan kepada korban terlebih dahulu, apakah korban ingin untuk dilaksanakan damai, ataukah diteruskan ke pengadilan. Hal ini untuk mengefisiensikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut. 29
Sebelum lahirnya UU SPPA yang mengatur mengenai ketentuan diversi, dalam praktiknya, penyidik dapat melakukan “mediasi” antara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan korban. Hal tersebut merupakan kebijakan dari Kabareskim Polri dan dari Kapolda Jawa Tengah, berdasarkan Surat Telegram Rahasia dan Kabareskim Polri No. Pol. TR/359/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para KAPOLDA UP.DIR RESKRIM, dan Surat Telegram Rahasia dari Kapolda Jateng No.Pol. STR/215/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada: KAPOLWILTABES Semarang, KAPOLWIL Jajaran Polda Jateng, KAPOLTABES Surakarta, dan KAPOLRES/TA Jajaran Polda Jateng. 30
29 Wawancara dengan Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi, Op.cit.
30 Angkasa, Suryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, ‘Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)’ (2009) IX Jurnal Dinamika Hukum.[193].
Ada yang berpendapat bahwa diversi lahir dari prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA merupakan perwujudan dari mediasi penal. 31 Mediasi penal adalah penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian. 32 Adapun, “mediasi” merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif, dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mewajibkan hakim untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. 33 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi penal adalah penyelesaian sengketa alternatif untuk mencapai perdamaian (yang dikenal dalam hukum perdata) yang kemudian diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana.
Dalam pandangan Penulis, diversi berbeda dengan mediasi penal. Perbedaan ini nampak dari prinsip-prinsipnya, baik prinsip-prinsip dasar maupun prinsip mediasi. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mediasi berasal dari istilah meditation yang berasal dari bahasa latin mediare yang berarti “berasa di tengah”, sehingga dapat didefinisikan sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa”. 34
Artinya, unsur penting dalam mediasi adalah “menengahi” kedua pihak yang berperkara. Sementara diversi dalam UU SPPA diterapkan berdasarkan prinsip the best interest of the child , yang dalam hal ini berarti aparat penegak hukum yang melaksanakan diversi harus memperhatikan kepentingan yang terbaik
31 Merujuk pada sebuah artikel berjudul Kedilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan da- lam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV Nomor 1, Januari-April 2017. Dikutip dari kalimat dalam artikel tersebut yang menuliskan bahwa, “Dalam keadilan restoratif dikenal pula istilah me- diasi penal dan diversi. Di Indonesia, konsep keadilan restorative lebih spesifik mediasi penal, telah diterapkan oleh sejumlah hakim yang berpikiran maju”.
32 Tri Harnowo, Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual (2018) www.hukumonline.com , dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2019.
33 Andri Winjaya Laksana, ‘Kedilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2017) IV Jurnal Pembaharuan Hukum.[58].
34 Riski Fitriani, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau’ (2017) I Riau Law Journal.[232].

## 662 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu pelaku dari perkara pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi yang bersifat menengahi tidak dapat disamakan dengan diversi yang bersifat memperhatikan kepentingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
2. Dalam mediasi, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak- pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa. 35 Pihak-pihak inilah yang berfungsi untuk menengahi pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana yang dijelaskan dalam nomor 1 di atas. Sementara dalam diversi, dimana berdasarkan “dasar pemikiran psikopolitik masyarakat” yang dituliskan dalam Naskah Akademik RUU SPPA, dikatakan bahwa adanya pihak-pihak lain, selain dari pihak-pihak yang berperkara, adalah untuk menanamkan paradigma dalam masyarakat, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh dari kesalahan masyarakat, sehingga masyarakat bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara tersebut. 36
Apabila dilihat dari prosesnya, memang mediasi dengan diversi memiliki kesamaan, seperti bertujuan sama-sama dilakukan dengan musyawarah, dan bertujuan  untuk  menciptakan  perdamaian  antara  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum dengan pihak korban. 37 Namun perlu diperhatikan bahwa prinsip antara diversi dengan mediasi adalah berbeda.

## Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Diversi oleh Penuntut umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Pasal 110 KUHAP, diatur bahwa setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan setelah diperiksa oleh PU ternyata hasil penyidikan tersebut ada yang perlu ditambahkan lagi, maka PU harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik agar dilengkapi. Tenggat waktu PU dapat
35 Andri Winjaya Laksana, Op.cit. [62].
36 Jefferson B. Pagemanan, Op.cit. [104].
37 Andri Winjaya Laksana, Op.cit. [62].
mengembalikan berkas perkara terebut adalah selama 14 hari. Apabila selama 14 hari PU tidak mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik, maka penyidikan dinyatakan telah selesai, dan tahap pemeriksaan perkara berlanjut pada tahap penuntutan. Proses dikembalikannya berkas perkara oleh PU kepada penyidik agar berkas perkara tersebut dilengkapi disebut prapenuntutan.
Pasal 138 KUHAP juga mengatur mengenai prapenuntutan. Namun terdapat masalah Pasal 138 KUHAP tersebut, karena “ heading” dalam KUHAP dari Pasal tersebut merupakan “Penuntutan”. Padahal seharusnya prapenuntutan bukanlah tahap penuntutan. Namun hal ini tidak lagi menjadi masalah, dengan ketentuan prapenuntutan yang merujuk pada Pasal 110 KUHAP. 38
Tidak terdapat perbedaan antara KUHAP dengan UU SPPA jo. PP 65/2015 mengenai diversi, karena pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai diversi. Pasal 110 KUHAP mengatur bahwa tenggat waktu prapenuntutan adalah selama 14 (empat belas) hari setelah PU menerima berkas perkara dari penyidik. Pasal 42 (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, PU wajib mengusahakan diversi. Inilah letak permasalahannya, yaitu bahwa norma dalam Pasal 42 UU SPPA adalah norma yang kabur, karena pada dasarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut, yang apabila dilaksanakan, mengakibatkan diversi yang wajib dilaksanakan oleh PU akan melewati batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU SPPA. Karena melewati batas waktu tersebut, yakni 7 (tujuh) hari, akan menimbulkan akibat hukum terhadap diversi yang dilaksanakan tersebut.
Akibat hukumnya atas diversi tersebut adalah batal demi hukum.

## Akibat hukum Diversi oleh Penuntut Umum yang Lewat Batas Waktu 7 (Tujuh) Hari
Dengan batal demi hukumnya pelaksanaan Pasal 42 Ayat (1) tersebut, maka prinsip the best interest of the child tidak dapat terwujud. Padahal prinsip

## 664 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
tersebut yang diimplementasikan menjadi keadilan restoratif dalam UU SPPA adalah jiwa dari Undang-Undang terebut. Sehingga sebagai upaya mewujudkan prinsip the best interest of the child, diperlukan penafsiran mengenai unsur- unsur dari Pasal terebut.
Unsur-unsur Pasal 42 Ayat (1), yaitu: (1) setelah menerima berkas perkara; (2) penuntut umum; (3) wajib mengupayakan diversi; (5) dalam jangka waktu 7 hari. Unsur yang perlu dianalisis adalah unsur “menerima berkas perkara”. Dalam hukum acara pidana umum, pelimpahan berkas oleh Penyidik kepada Penuntut umum dapat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada saat pelimpahan berkas pertama kali oleh Penyidik kepada Penuntut umum. Apabila berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap, maka diberi kode P-18. 39 Yang kedua adalah pelimpahan berkas kembali setelah dilakukan prapenuntutan. Setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Penuntut umum, kemudian berkas tesebut diberi kode P21. 40 Adapun petunjuk yang diberikan oleh Penuntut umum kepada Penyidik dalam proses prapenuntutan diberi kode P19. 41
Hal penting yang perlu diperhatikan agar suatu perkara pidana dapat berlanjut ke tahap penuntutan, yaitu berkas perkara dinyatakan lengkap. Dikatakan penting, karena ketika berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, barulah kewenangan dari Penyidik beralih ke Penuntut umum. Ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka serta-merta akan dilakukan penyerahan terdakwa.
Salah satu hak anak yang dijamin dalam UU SPPA adalah agar tidak dilakukan penahanan terhadap anak. Dalam prakteknya pun, ketika proses penyidikan, kebanyakan anak tidak ditahan. Sehingga dalam proses peradilan pidana anak, hampir tidak ada proses penyerahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang sebelumnya ditahan oleh Penyidik. Apabila dalam suatu perkara anak tidak ditahan, maka perkara berlanjut ke tahap penuntutan ketika berkas perkara telah dinyatakan
39 Shanti Rachmadsyah, S.H., P-18, P-19, P-21, dan lain-lain (2010) www.hukumonline. com , dikunjungi pada tanggal 26 Juni 2019.
40 ibid.

## Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
lengkap. Ketika berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap, sehingga berlanjut pada tahap penuntutan, barulah kemudian dapat dilakukan diversi.
Adapun ketika anak dalam hal ini ditahan oleh Penyidik (Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU SPPA mengatur pengecualian sehingga Anak tetap dapat ditahan), maka penyerahan Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  wajib  terpenuhi  untuk  dapat dilakukannya diversi. Dimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA berbunyi: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/
Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Diketahui dari pasal tersebut, proses diversi memerlukan “kehadiran” para pihak, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Namun perlu diketahui bahwa penyerahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta-merta dilakukan ketika berkas perkara dinyatakan telah lengkap atau biasa disebut P-21.
Dapat disimpulkan bahwa unsur “menerima berkas perkara” dalam Pasal 42 UU SPPA harus diartikan bahwa dalam hal anak tidak ditahan, maka “menerima berkas perkara” yang dimaksud adalah setelah dilakukan penyerahan berkas perkara ketika berkas tersebut dinyatakan telah lengkap (P-21). Dengan demikian juga, kewenangan untuk memeriksa perkara dari Penyidik beralih ke Penuntut umum, sehingga barulah pada saat itu Penuntut umum berwenang untuk melakukan diversi.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari diversi oleh Penuntut umum yang lewat batas waktu 7 (tujuh) hari adalah batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP dan UU SPPA, yang mengakibatkan diversi yang wajib diupayakan oleh Penuntut umum dapat melebihi batas waktu yang diatur dalam Pasal 42 UU SPPA tersebut, yaitu 7 (tujuh) hari. Sehingga karena berakibat batal, unsur “menerima berkas perkara” dalam Pasal 42 ayat (1) UU SPPA dalam hal ini haruslah merujuk pada pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut umum dalam hal berkas perkara tersebut

## 666 Riana Kusuma: Upaya Diversi oleh
telah dinyatakan lengkap (P-21). Setelah dinyatakan lengkap, barulah kewenangan untuk memeriksa perkara dari Penyidik beralih ke Penuntut umum. Sehingga, pada saat itu barulah Penuntut umum berwenang untuk melakukan diversi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak (Laksbang Grafika 2013).
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak (2013).
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global , Makalah pada Kongres ASPEKUPIKRI dalam Seminar “Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dalam Kriminologi menghadapi Kejahatan Internasional” (2008).
Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Pidana Anak (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).
I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2008).

## Jurnal
Andri Winjaya Laksana, ‘Kedilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2017) IV Jurnal Pembaharuan Hukum.
Angkasa, Suryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, ‘Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)’ (2009) IX Jurnal Dinamika Hukum.
Jefferson B. Pagemanan, ‘Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2015) III Lex et Societatis .
Kuat Puji Prayitno, ‘Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia
(Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penerapan Hukum In Concreto)’ (2012) XII Jurnal Dinamika Hukum .
Riski Fitriani, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau’ (2017) I Riau Law Journal.

## Pidato
Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, (2006) Pidato Jabatan Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Krominologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## Karya Ilmiah
Novita  Putri Manik, Pelaksanaan Prapenuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum diKejaksaan Negeri Pakayumbuh , Tesis (Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas 2008).

## Laman
Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” dalam Sistem Hukum Indonesia (3 Mei) www.pn-selong.go.id, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2019.
Tri Harnowo, Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana Kekayaan Intelektual (2018) www.hukumonline.com, dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2019.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--