## POSISI DAN REPOSISI KEPERCAYAAN LOKAL DI INDONESIA

## ARBI MULYA SIRAIT FITA NAFISA RIFDAH ASTRI OKTIA D RUMPOKO SETYO JATMIKO
Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada

## a bstract
Indonesia as a pluralistic nation judged on the diversity of religion, belief, tradition, art and culture that has long thrive and flourish in the midst of life. Comes from the fact that a plurality, debate arose between communities who admitted he was most true among others. The polemic between the religions recognized in Indonesia with local beliefs that are spread throughout the region is one of the problems in the relationship between religion and the state. Problems that occur in the study of religion and society at the local faiths is the status, human rights and rights as citizens. Completion of this problem is the need for dialogue between the state, the dominant religious and local beliefs. Examples of local beliefs that have done such a solution is the Islamic belief in Lombok MadraisWetutelu in Cigugur. Both the trust is deemed to have been successful in the aspects of religious tolerance and its relationship with the state. Mutual relations between the state as protector of its citizens and citizens comply with its obligations is the purpose of the concept of interreligious tolerance. As part of the plurality of Indonesia, local belief should be positioned as a cultural heritage that must be considered his rights by the state.
Keywords : local belief, plurality, mutual relationships.

## a bstrak
Indonesia sebagai bangsa yang plural dinilai dari keberagaman agama, kepercayaan, tradisi, seni dan kultur yang sudah  lama  hidup  subur  dan  berkembang  di  tengah-tengah  kehidupan.  Realita  ini  menimbulkan  perbedaan- perbedaan dan menciptakan ciri khas yang berlainan dengan yang lainnya. Berasal dari perbedaan dan ciri khas tersebut, timbul perdebatan antarmasyarakat yang mengakui dirinya paling benar di antara yang lain. Polemik antara agama yang diakui di Indonesia dengan kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh wilayah merupakan salah  satu  masalah  dalam  relasi  antar  agama  dan  negara.  Posisi  kepercayaan  lokal  dalam  status  legitimasi  di Indonesia  masih  dianggap  terpinggirkan.  Sebagian  berpendapat  bahwa  kepercayaan  lokal  adalah  agama  yang harus diakui sebagai agama resmi di Indonesia, namun sebagian mengemukakan bahwa kepercayaan lokal adalah etnik yang memperkaya warisan budaya nusantara. Masalah yang terjadi dalam kajian agama dan masyarakat pada penganut kepercayaan lokal adalah status, hak asasi manusia, serta hak sebagai warga negara. Penyelesaian masalah  ini  diperlukan  adanya  dialog  antar  negara,  agama  yang  diakui,  serta  kepercayaan-kepercayaan  lokal. Contoh kepercayaan lokal yang telah melakukan solusi tersebut adalah kepercayaan Islam Wetu Telu di Lombok serta  kepercayaan  Madrais  di  Cigugur.  Kedua  kepercayaan  ini  dianggap  telah  berhasil  dalam  mengedepankan aspek toleransi antarumat beragama dan hubungannya dengan negara. Relasi mutualisme antara negara sebagai pelindung  warganya  dan  warga  negara  yang  mematuhi  kewajibannya  merupakan  tujuan  dari  konsep  toleransi interreligius. Sebagai bagian dari pluralitas Indonesia, kepercayaan lokal selayaknya diposisikan sebagai warisan budaya yang harus diperhatikan hak-hak pengikutnya oleh negara.
Kata kunci: Kepercayaan lokal, pluralitas, relasi mutualisme.

## P enDahuluan
Masyarakat  Indonesia  mempunyai  tradisi yang beragam. Tidak hanya agama yang sudah terlembaga, akan tetapi juga kepercayaan lokal (Subhanah,2014:1).
Menurut Tholkhah dalam Rosidi (2011:xi) Bangsa  Indonesia  yang  diikat  dengan  empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, telah lama dikenal  sebagai  bangsa  yang  religius.  Aspek religiusitas  masyarakat  Indonesia  bersifat heterogen, tidak homogen, yang secara umum bisa  disebut  sebagai  religiusitas  majemuk ( plural  religiousity ).  Indonesia  bukan  negara sekuler  yang  memisahkan  antara  negara  dan agama, namun demikian Indonesia juga bukan merupakan  negara  agama  yang  berdasarkan pada  suatu  agama  tertentu.  Indonesia  adalah negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan  dan  menganut  agama  tertentu. Agama-agama besar yang diakui dan memiliki banyak  penganut  di  Indonesia  adalah  Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.
Bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang plural  dinilai  dari  keberagaman  agama, kepercayaan,  tradisi,  seni  dan  kultur  yang sudah  lama  hidup  subur  dan  berkembang di  tengah-tengah  kehidupan.  Kepercayaan- kepercayaan  lokal  yang  muncul  dan berkembang  di  suatu  wilayah  dengan  latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda memperlihatkan ciri khas  yang  berlainan  satu  sama  lain.  Artinya, suatu kepercayaan lokal yang terdapat di suatu daerah  tidak  akan  sama  dengan  kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain. Kemiripan beberapa  aspek  kepercayaan  lokal  dapat terjadi sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal  akan  menampakkan  ciri  khas  dan karakteristiknya tersendiri (Mufid,2012:xiv).
Perbedaan ajaran-ajaran, larangan- larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam  agama  dan  kepercayaan  membuat pengikut-pengikut  dari  agama-agama  dan kepercayaan  tersebut  saling  berdebat  untuk membuktikan  mana  yang  benar  dan  mana yang  nyata  terbukti  di  hidup  kita.  Hal  ini menimbulkan  kesalahpahaman  antar  umat beragama,  dan  menyebabkan  diskriminasi. Perbedaan  ini  juga  membuat  kelompok- kelompok minoritas merasa tidak aman untuk menjalankan  ajaran  mereka  dan  aktivitas dari  kelompok  minoritas  tersebut  (Rumagit, 2013:56-57).
Kemunculan kepercayaan lokal disebabkan  oleh  berbagai  ketidakpuasaan dalam  menghadapi  persoalan  kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, muncul kebutuhan  untuk  mempertahankan  identitas penganut kepercayaan lokal, namun di sisi lain kemunculan  kepercayaan  yang  bersifat  lokal tidak mudah diterima secara nasional. Terlepas dari  aspek  tersebut,  yang  perlu  dipahami adalah  keberadaan  mereka  merupakan  aset keberagamaan di nusantara dan memperkaya moralitas kehidupan bangsa (Rosidi, 2011:3).
Menurut Smith dalam Husaini (2005: 360) agama yang benar adalah bukan yang merujuk pada  nama  agama  tertentu,  tetapi  salah  satu bentuk aktifitas, kepasrahan, dan ketundukan.
Smith  berpendapat  dalam  Saifullah (2013:219)  bahwa  saat  kondisi  keagamaan manusia sudah dipersempit sehingga menjadi “himpunan tradisi” dan “pengalaman keimanan” yang sangat pribadi belaka, seperti yang  diusulkan  Smith,  maka  tidak  ada  lagi perbedaan  antara  pemeluk  suatu  agama dengan  pemeluk  agama  lain.  Sebab,  faktor- faktor pembeda utamanya sudah hilang sama sekali.
Keberadaan  kepercayaan  lokal  sebagai bagian  dari  kekayaan  budaya  di  Indonesia dan  sistem  kepercayaan  yang  dianut  oleh masyarakat mendasari penyusunan jurnal ini. Pemaparan mengenai definisi etnik, agama, dan kepercayaan lokal selayaknya dipaparkan guna
mengetahui  posisi  kepercayaan  lokal  dalam struktur  masyarakat  Indonesia.  Pada  Jurnal ini  dijelaskan  pula  contoh  kepercayaan  lokal yang terdapat di Indonesia, yaitu kepercayaan Madrais di Cigugur Kuningan dan Islam Wetu Telu  di  Lombok  guna  mengetahui  sikap  yang harus diambil terkait keberadaan kepercayaan lokal di Indonesia.
Dalam  memahami  seluk  beluk  dinamika agama  atau  kepercayaan  lokal  di  Indonesia. jurnal  ini  menggunakan  studi  pustaka, dengan  mempelajari  beberapa  dokumen  atau literatur yang mendukung penulisan jurnal ini. Pemilihan  kedua  aliran  kepercayaan  tersebut di  atas  karena  dapat  dijadikan  contoh  acuan bagi  kepercayaan-kepercayaan  lain  dalam menyikapi  permasalahan  yang  terjadi  selama ini.  Kepercayaan  Madrais  dan  Wetu  Telu ini  mengakui  bahwa  kepercayaan  mereka bukanlah agama dan mereka juga tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Bahkan, kepercayaan  Madrais  sudah  beberapa  kali dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sesat  karena  memposisikan  alirannya  sebagai agama.

## P embahasan

## Etnik, Agama, dan Kepercayaan Lokal
Posisi kepercayaan lokal dalam masyarakat Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini.  Kepercayaan  lokal  yang  ada  di  Indonesia sebagai keniscayaan dari tradisi keberagaman memunculkan  ambiguitas  mengenai  kategori kepercayaan  lokal  sebagai  agama  atau  etnik. Penganut  kepercayaan  lokal  sendiri  tidak memberi  batasan    mengenai  posisi  mereka dalam  tataran  pluralitas  budaya  masyarakat Indonesia. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut kepercayaan lokal berpengaruh terhadap  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara  Indonesia.  Kepercayaan  lokal  harus dikategorikan dengan jelas mengenai kedudukannya sebagai etnik atau agama.
Menurut  Fredrick  Barth  (1988),  etnik didefinisikan sebagai suatu kelompok tertentu yang  karena  kesamaan  ras,  agama,  asal-usul bangsa,  ataupun  kombinasi  dari  kategori tersebut  terikat  pada  sistem  nilai  budayanya. Barth  melihat  etnik  sebagai  unit  kebudayaan karena  etnik  mempunyai  ciri  utama  yaitu kemampuan  berbagi  sifat,  budaya  yang  sama dan  mempunyai  ciri  budayanya  sendiri. Selain  itu,  Barth  juga  melihat  etnik  sebagai suatu  tatanan  sosial  karena  terdapat  empat ciri  etnik  yang  juga  diungkapkan  oleh  Narrol yaitu secara biologis mampu berkembang biak dan  bertahan,  mempunyai  nilai-nilai  budaya yang  sama  dan  sadar  akan  rasa  kebersamaan dalam  suatu  bentuk  budaya,  membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan  ciri  kelompoknya  sendiri  yang diterima  kelompok  lain  dan  dapat  dibedakan dari kelompok populasi lain.
Definisi  etnik  perlu  dilengkapi  dengan definisi  agama  guna  menentukan  posisi kepercayaan lokal. Agama menurut Johnstone dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan  praktek  oleh  sekelompok  orang  yang menafsirkan  dan  menanggapi  hal-hal  yang dianggap  sakral.  Agama  sebagai  sistem kepercayaan  dicirikan  melalui  empat  aspek, yaitu adanya kumpulan ajaran dalam kitab suci tertentu, memiliki nabi atau pembawa ajaran, memiliki  ajaran  yang  mengatur  hubungan pemeluk  agama  dengan  Tuhan,  serta memiliki  ajaran  yang  mengatur  kehidupan para  pemeluknya  (Azra,2002:  33).  Definisi agama  tersebut  mengandung  unsur-unsur kompleks  yang  harus  dimiliki  oleh  sebuah agama  yang  diakui,  sehingga  muncul  adanya sistem  kepercayaan  lain  yang  disebut  dengan kepercayaan lokal.
Awal kemunculan kepercayaan lokal tidak dapat dilacak secara pasti, namun kepercayaan sebagai  sistem  masyarakat  dapat  dikatakan berawal  dari  adanya  kelompok  manusia  yang memiliki  pandangan  sama  mengenai  aspek- aspek  yang  dianggap  sakral.  Kepercayaan menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang  tidak  termasuk  salah  satu  dari  keenam agama yang diakui. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu  yang  hidup  dalam  masyarakat, bahkan  jauh  sebelum  negara  Indonesia  ada (Subhanah,2014:1).
Bagaimanapun,  dalam  beragama,  peran akal  manusia  juga  tidak  dapat  ditinggalkan, sejak memilih agama tertentu untuk dipeluknya hingga bagaimana mereka harus menjalankan ajaran  agama  yang  menjadi  pilihannya. Sementara  itu  kebenaran  sebuah  hasil pemikiran  tidak  bisa  dipaksa-paksakan  dari satu orang kepada orang lain, karena di antara mereka  dapat  dan  mempunyai  jalan  berpikir sendiri-sendiri. Realitas bahwa hasil pemikiran akal  manusia  itu  selalu  beragam  sebanyak jumlah  manusia  itu  sendiri  menyebabkan pilihan agama dan cara beragamapun beragam (Khadiq, 2005:123).

## Kepercayaan Lokal di Indonesia
Sejak dahulu, pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari  segi  etnis,  bahasa,  kebudayaan,  agama, dan keyakinan (Denny, 2013:53). Oleh karena itu,  tidaklah  heran  munculnya  beragam keyakinan (kepercayaan) dan berbagai macam agama  di  Indonesia  saat  ini.  Menurut  David Barret  dan  Todd  Johnson  dalam  Hakiki (2011:162) dalam statistik agama-agama yang setiap  tahun  diterbitkan  oleh International Bulletin  of  Missionary  Research penganut kepercayaan  lokal  di  dunia  ini  pada  laporan tahun  2003  saja  adalah  sebesar  237.386.000 orang  dan  diperkirakan  pada  tahun  2025 sebesar  277.477.000.  Jumlah  itu  pada  tahun 2003  diperkirakan  hanya  3,78%  dari  total penduduk  dunia  yang  kini  berjumlah  hampir 6,3  miliar  manusia.  Dibandingkan  dengan kondisi  di  Indonesia,  maka  para  penganut kepercayaan  lokal,  hanya  sekitar  1%  saja  dari total  penduduk  Indonesia.  Kebanyakan  dari mereka thinggal di Papua, Sumba, Pedalaman Sumatra, pedalaman Kalimantan dan
Pedalaman  Sulawesi,  dan  beberapa  daerah pulau Jawa.
Pada  tahun  2010  di  Sumatera  Barat terdapat  0,01%  atau  sejumlah  493  jiwa,  dari data  tersebut  jumlah  pengikutnya  lebih  besar dari  agama  Hindu  234  jiwa  dan  Konghucu 70 jiwa (Muchlis, tt:2) . Maka, tidaklah heran pada  saat  ini  banyak  sekali  kepercayaan atau kepercayaan  lokal  yang  ingin  diakui keberadaannya  oleh  pemerintah.  Mereka beranggapan bahwa Indonesia yang berasaskan 4  pilar  tersebut  di  atas,  yang  menghormati pluralitas  kepercayaan  dan  keagamaan, harusnya mengakui keberadaan mereka.
Berikut  ini  akan  diuraikan  dua  contoh kasus  kepercayaan  lokal  yang  masih  eksis di  Indonesia  saat  ini  dengan  segala  bentuk persoalan yang melingkupinya.

## Paham Madrais atau Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan
P.  Djatikusuma  dalam  Rosidi  (2011:27) bahwa tokoh pendiri Madraisme/AKUR adalah Ki  Kyai  Madrais  yang  juga  dikenal  dengan nama  Pangeran  Sadewa  Alibasa  Kusuma Wijaya  Adiningrat.  Madrais  merupakan  anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang yang ke  sembilan)  dari  pernikahannya  dengan  R. Kastewi,  keturunan  kelima  dari  Tumenggung Jayadipura  Susukan.  dalam  silsilah  keluarga disebut  dengan  Pangeran  Surya  Nata  atau Pangeran Kusuma Adiningrat.
Ajarannya  dapat  diformulasikan  dalam konsep  ”Pikukuh  Tilu”  (tiga  hal  yang  harus dipegang  teguh).  Isi  Pikukuh  Tilu  tersebut adalah: a). ngaji badan b). Tuhu/mikukuh kana tanah, c). Madep ka raja, 3-2-4-5 lilima 6. Ngaji badan berarti kesadaran terhadap fakta bahwa unsur  manusia  itu  terdiri  dari  20  element sesuai  dengan  jumlah  sifat  Tuhan.  Mikukuh kana berarti tanah terdiri dari dua hal, tanah amparan  dan  tanah  adegan.  Tanah  adegan adalah  manifestasi  kualitas  kemanusiaan  dan tanah  amparan  adalah  tanah  air.  Kemudian madep ka ratu raja-raja 3 berupa cipta, rasa dan karsa. Ratu raja 2 berarti dua aspek dalam setiap
sesuatu,  ratu  raja  4  aktifitas  dari  dua  tangan dan dua kaki, ratu raja 5 lima pancaran daya sukma  salira,  ratu  raja  lilima  berupa  kualitas dari  5  hasrat  dan  ratu  raja  6  berarti  karakter manusia. Pokok-pokok ajaran Madrais adalah: 1. Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa).2. Ngaji Badan (intropeksi/restropeksi  diri).  3.  Akur  Rukun Jeung  Sasama  Bangsa  (hidup  rukun  dengan sesama).  4.  Hirup  Ulah  Pisah  di  Mufakat (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat). 5. Hirup Kudu Silih Tulungan (hidup harus saling tolong menolong).
Sembahyang dilakukan dalam sikap duduk sempurna yang baik, dengan rasa penyerahan diri,  serta  merasakan  bahwa  tiada  kekuasaan lain  kecuali  Tuhan  adanya.  Tiada  asal  akan segala asal kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta. Manusia  harus  benar-benar  merasakan dengan  kepercayaan  dan  kenyataan  bahwa bernapas  adalah  suatu  anugerah  Yang  Maha Kuasa  sehingga  dapat  menikmati  segala kemurahan yang diberikan dalam cinta kasih- Nya.  Dalam  kegiatan  olah  rasa  penganut Madrais  melakukannya  sehari  dua  kali,  yaitu sebelum  tidur  dan  sesudah  bangun  tidur. Tanggal  1  Sura,  (tahun  baru  bagi  orang  Jawa dan  Sunda)  dijadikan  hari  raya  (suci)  warga Adat Karuhun Urang (Madraisme). Sarasehan (diskusi  informal)  secara  rutin  diadakan seminggu  sekali.  Perayaan  Seren  Taun  (hari suci umat Madrais) diadakan setiap tanggal 22 Hari  Rayagung,  atau  22  Desember.  Upacara tersebut  dijadikan  sebagai  agenda  budaya masyarakat Kuningan.
Dalam  upacara  kematian,  setiap  orang yang  meninggal  berarti  ia  pulang  ke  ”jagad peteng”  (alam  gelap).  Hal-hal  yang  harus dilakukan pada orang yang meninggal adalah: a). dibungkus dengan kain hitam, yang berarti kematian  itu  memasuki  alam  yang  gelap,  b). jenazah dimasukkan ke dalam peti terbuat dari kayu  jati,  yang  berarti  manusia  telah  pulang ke alam yang sejati, dan c). di dalam peti kayu jati disimpan arang, kapur, dan beras. Benda- benda  itu  memiliki  kegunaan  sendiri-sendiri.
Arang berguna untuk melumpuhkan roh atau makhluk halus yang berada di dalam kayu jati, kapur berguna untuk mencegah agar mayatnya tidak  diganggu  orang  yang  masih  hidup, sedangkan  beras  dimaksudkan  bahwa  hidup manusia sangat tergantung pada beras sebagai bahan makanan sehari-hari. Demikian, inti dari ajaran AKUR adalah menciptakan masyarakat yang  rukun  dan  harmonis,  ”Sepengertian” bukan  ”Sepengakuan”.  Sepengertian  artinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berangkatnya  sama. Agama  atau  kepercayaan apapun  tujuannya  sama,  menyembah  kepada Tuhan  dan  mencari  keridhoan-Nya,  Dia  yang menentukan  baik  dan  buruknya  sesuatu. Dalam  acara  Seren  Taun,  semua  agama berdoa  bersama,  semuanya  menyebut  nama Tuhan.  Dari  situlah  timbul  pengertian  yang sama.  Sedangkan  ”sepengakuan”  berarti  satu agama atau satu adat. Kalau sepengakuan yang dikembangkan  akan  menimbulkan  konflik dalam masyarakat, sebab orang berusaha agar pihak  lain  untuk  ikut  ke  dalam  agama  yang dianutnya.
Madraisme  beberapa  kali  mengalami perubahan  nama,  yakni  Agama  Djawa  Sunda (ADS), kemudian berubah menjadi Paguyuban Adat  Cara  Karuhun  Urang  (PACKU)  dan terakhir  Adat  Karuhun  Urang  (AKUR). Perubahan  tersebut  disebabkan  karena tekanan dari pihak luar. Karena ada sebagian dari ajaran mereka yang dianggap menyimpang dari  agama  mayoritas  dan  sempat  beberapa kali dinon-aktifkan.
Anas  Saidi  dalam  Rosidi  (2011,31) mengatakan bahwa  pada tahun 1964 sebelum meletusnya  G-30-S/PKI  Madrais  dilarang oleh    PAKEM  (Pengawas  Aliran  Kepercayaan Masyarakat)  di  bawah  Kejaksaan  Negeri setempat. Pelarangan itu karena aliran ini tidak memiliki  kitab  suci,  atau  persyaratan  umum untuk diakui sebagai agama resmi dan secara massal mendapatkan tekanan dari masyarakat Kuningan.  Akibat  hujatan  yang  terlalu  keras dari umat Islam, kebanyakan pengikut Madrais lebih memilih agama Katolik daripada agama
Islam. Terdapat sebanyak 1.770 orang pengikut Madrais  memeluk  agama  Katolik.  Setelah 17  tahun  memeluk  agama  Katolik  (1964- 1981)  Pangeran  Djatikusuma  (anak  Pangeran Tejabuana)  ikut  ayahnya  memeluk  agama Katolik.  Pada  tahun  1981  menyatakan  keluar dari  agama  Katolik,  yang  diikuti  oleh  sekitar 1.600 orang pengikutnya.
Pada tahun 1982 muncul kekhawatiran dari pastoral dengan kembalinya penganut Katolik ke Agama Jawa Sunda, pihak pastor memohon pada  Pangeran  Jatikusuma  agar  tidak mengajak  pengikutnya  yang  telah  memeluk agama  Katolik  kembali  ke  ADS.  Pangeran Jatikusuma  menghormati  himbauan  itu,  ia pun  melarang  bekas  pengikutnya  yang  sudah beragama  (Katolik)  untuk  kembali  ke  ADS, kecuali  jika  secara  resmi  sudah  menyatakan keluar  dari  agama  Katolik  (memberi  tahu pastor). Langkahnya itu ternyata di kemudian hari menjadi bumerang, ia dituduh menyuruh murtad  massal  pada  para  pengikutnya  yang sudah  memeluk  agama  baru  (Islam  atau Katolik). Oleh karena itu, kepercayaan mereka kembali dibubarkan oleh pemerintah.
Karena  dirasakan  sudah  tidak  memung- kinkan  lagi  mengembangkan  ajaran  Madrais melalui  organisasi,  Pangeran  Djatikusuma berinisiatif menjadikan ajaran Madrais sebagai Adat  Sunda,  karena  adat  tidak  mungkin dilarang  sebagaimana  halnya  di  beberapa daerah  lain  juga  berkembang  adat  setempat. Dengan  ini  kepercayaan  ini  ia  masih  dapat mengembangkan  ajarannya  dengan  leluasa dan masih tetap eksis hingga saat ini.
Pelayanan hak sipil di bidang kependudukan,  pengikut  Madrais  juga  telah memperolehnya.  Kolom  ”agama”  dalam  KTP mereka  ditulis  tanda  strip  (-).  Sebenarnya mereka  sudah  cukup  senang,  karena  mereka tidak diharuskan mencantumkan nama agama tertentu  dalam  KTP  mereka.  Dulu  mereka bersedia  mau  mancantumkan  agama  tertentu dalam  KTP  karena  untuk  mempermudah urusan  keadministrasian.  Harapan  mereka adalah agar dalam kolom agama, dicantumkan
sebagai  penganut  ”kepercayaan”  sehingga mereka dapat mencantumkan nama kepercayaan  mereka  seperti  halnya  agama. Tetapi  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sekarang  ini  menurut  PJK  (Pimpinan  AKUR Cigugur)  merupakan  suatu  kemajuan  yang sangat  baik,  bila  dibandingkan  kebijakan pemerintah pada masa lalu. Kelompok ini juga mengikuti  aturan-aturan  pemerintah  yang mengharuskan  mereka  bergabung  dengan kepercayaan lain dalam mengurus administrasi negara. (Diambil dari Rosidi, 2011: 17-56).
Dari  semua  penjelasan  tersebut  di  atas, sudah  sangatlah  jelas  langkah  yang  telah diambil  pemerintah,  terkhusus  pemerintah daerah  dalam  mengurus  ‘Madrais’  ini. Mereka  telah  diberi  kemudahan  dalam pengurusannya  dan  mereka  juga  menuruti aturan-aturan  pemerintah  daerahnya.  Oleh karena  itu,  terdapat  hubungan  mutualisme antara  pemerintah  dengan  ‘Madrais’  ini. Karena  penganut  ‘Madrais’  ini  melakukan kewajibannya  sebagai  WNI  dan  pemerintah pun  memberikan  haknya  sebagai  WNI,  yaitu dengan dipermudahkannya dalam pengurusan administratif  negara.  Selain  dari  pada  itu, pengurus kepercayaan ‘Madrais’ ini menyadari bahwa aliran yang dianutnya bukan merupakan sebuah  agama,  tetapi  kepercayaan  atau  adat. Dengan  demikian  aliran  kepercayaan  ini merupakan  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh komunitasnya  yakni  masyarakat  Kuningan Jawa  Barat  khususnya  dan  juga  masyarakat disekitarnya (Kushendrawati:369)

## Kepercayaan Islam Wetu Telu di Bayan Lombok Utara
Bayan  merupakan  sebuah  nama  kawasan pesisir di Pulau Lombok yang memiliki sejarah panjang.  Dalam  administrasi  pemerintahan moderen,  selama  puluhan  tahun  Bayan termasuk  wilayah  Lombok  Barat.  Pada  tahun 2008,  terjadi  pemekaran  wilayah,  dan  Bayan kini  menjadi  bagian  dari  Kabupaten  Lombok Utara,  NTB.  Kecamatan  Bayan  tercatat memiliki  luas  wilayah  366,10  km2.  Menurut
sensus terakhir (2011) total jumlah penduduk di kecamatan Bayan adalah 48.135 orang. Seperti halnya  masyarakat  Pulau  Lombok,  mayoritas penduduk Bayan adalah suku Sasak. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Bayan mereka mengaku lebih sebagai orang Bayan.
Pada  prinsipnya,  istilah  Islam  Wetu  Telu datang dari luar, dan masyarakat adat penganut ajaran  yang  disebut  Wetu  Telu  ini  mengaku beragama  Islam  dan  telah  menganut  ajaran ini  selama  ratusan  tahun.  Seperti  dijelaskan, bahwa  masyarakat  Bayan  memegang  teguh sebuah  tradisi,  tapi  hal  itu  tidak  mereka anggap  bertentangan  dengan  agama  Islam yang dianutnya. Bagi mereka, Islam dan adat lokal  itu  tidak  harus  dipisahkan,  dan  bahkan menyatu  dengan  kehidupan  mereka  sehari- hari.
Di  Bayan  terdapat  sebuah  masjid  kuno yang  terletak  di  pinggir  jalan  yang  besar, dikelilingi  pohon-pohon  tua  besar  yang rimbun,  Mesjid  Kuno  yang  terbuat  dari bebatuan,  kayu  dan  anyaman  bambu  ini merupakan  sebuah  sanctuary,  tempat  yang dihormati.  Inilah  mesjid  yang  dianggap keramat  oleh  para  pemangku  adat  dan  para pengikutnya karena dianggap merupakan saksi dan  bagian  sejarah  awal  kedatangan  Islam di  Lombok.  Dibangun  pada  abad  ke-16  M, bangunan  mesjid  ini  masih  tampak  kuat  dan kokoh.  Sebagai  pusat  kegiatan  ritual,  Mesjid Kuno  dikelilingi  sejumlah  kompleks  makam. Makam ini bukanlah pekuburan biasa, karena hanya tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang terdahulu saja dimakamkan di sini.
Makam-makam itu terpisah satu sama lain, dan lebih nampak sebagai rumah bilik karena ditutupi  atap  bambu  dan  bebatuan  sebagai fondasinya.  Mesjid  Kuno  Bayan  Beleq  juga merupakan simbol Bayan yang utama. Di sinilah acara-acara ritual keagamaan yang terpenting dilakukan.  Khususnya  dua  kegiatan  utama: Hari  Raya  Idul  Fitri  dan  Maulid  Nabi.  Pada kedua acara besar ini, sejumlah pemangku adat, tiga  tokoh  agama,  dan  ratusan  pengikut  adat dari  berbagai  kampung  di  Bayan  berkumpul.
Terkadang ada juga tamu dan undangan hadir di  acara  tersebut.  Mereka  semua  berpakaian adat khas Bayan. Masyarakat Bayan memiliki kalender  dan  sistem  penanggalan  tersendiri. Misalnya,  dalam  perayaan  acara  Hari  Raya dilaksanakan  pada  hari  ketiga  setelah berakhirnya bulan puasa Ramadan. Seringkali hal ini mendatangkan kebingungan di sebagian kalangan.  Penanggalan  ini  berbeda  dengan kebanyakan warga Muslim lainnya di Lombok. Tapi  penentuan  jatuhnya  awal  Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di daerah lainnya di Indonesia juga seringkali berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Menurut Raden  Palasari, tokoh  adat  muda  masyarakat Bayan,  para  leluhur  mereka  selalu  mengikuti sistem penanggalan ini. Keputusan para tokoh adat dan agama di dalam penentuan jatuhnya Hari  Raya  diyakini  absolut,  karena,  seperti kata  Raden  Palasari,  meskipun  kuno,  sistem penanggalan mereka tidak mungkin keliru.
Secara tidak langsung, sistem penanggalan yang  khas  ini  menjadi  semacam  marking boundary—batas  pemisah  antara  masyarakat adat  dan  warga  Muslim  lainnya.  Tapi  sejauh tidak  mengganggu,  masyarakat  adat  tidak pernah  memaksa  komunitas  lain  untuk mengikutinya.  Karena,  misalnya,  di  wilayah lain,  ada  juga  yang  disebut  Lebaran  Ketupat. Lagi pula, seperti yang dijelaskan salah seorang informan  informan,  perayaan  Hari  Raya  di Mesjid Kuno lebih sebagai adat, bukan agama; ia  lebih  berfungsi  sebagai  peristiwa  “budaya” ketimbang ritual “agama.” Kedua kata budaya dan  agama  di  sini  sengaja  diberi  tanda  petik karena  masing-masing  bisa  melahirkan tafsiran yang berbeda-beda.
Lalu  dari  mana  istilah  Islam  Wetu  Telu muncul,  dan  lalu  dianggap  berbeda  dengan Islam  ortodoks?  Memang  terdapat  sejumlah perbedaan. Misalnya, ada kepercayaan bahwa kewajiban  melaksanakan  ibadah  puasa  dan Hari  Raya  hanya  dilakukan  oleh  kiyai  yang jumlahnya  hanya  ada  tiga.  Kemudian  Hari Raya  dilaksanakan  pada  hari  ketiga  setelah berakhirnya  bulan  puasa.  Oleh  karena  itu,
banyak orang Bayan biasa (selain tokoh agama yang  tiga)  tidak  menjalankan  ritual  puasa. Mereka  juga  tidak  melaksanakan  shalat  Idul Fitri. Bahkan, konon ada anggapan stereotype sebagian kalangan di luar Bayan bahwa orang- orang ini hanya mengenal tiga kali sembahyang dalam sehari (oleh karena itu mereka disebut Wektu Telu atau Wetu Telu).
Pada  perayaan  Maulid  Nabi,  elemen  adat pun  sangatlah  kental.  Sementara  para  tokoh adat dan tokoh agama bersiap di Mesjid Kuno, puluhan  anak  muda  dan  dewasa  berpakaian adat  membawa  hasil  bumi  dan  persediaan makanan.  Mereka  bergiliran  datang,  sesuai dengan  wilayah  masing-masing.  Di  Karang Bajo,  kaum  lelaki  mereka  membersihkan gamelan  dan  perangkat  lainnya.  Mereka membawa  alat-alat  musik  tradisional  ini, melewati  kampung  mereka  hingga  mereka sampai  di  rumah  adat,  yang  berlokasi  tidak jauh dengan  Mesjid Kuno.
Islam  Bayan  memiliki  ciri  yang  berbeda dengan  Islam  pada  umumnya  (mainstream). Perbedaan ini terlihat pada sistem ajaran dan praktik ritual (adat dan tradisi) yang senantiasa diamalkan  oleh  para  pengikutnya  yang mendiami  beberapa  kecamatan  di  Lombok Utara dan Lombok Timur. Bayan adalah nama sebuah  dusun  yang  ada  di  Kecamatan  Bayan, yang merupakan cikal bakal masyarakat Bayan. Dalam tulisan ini Bayan merujuk pada model keislaman  yang  berkembang  di  masyarakat Bayan yang memiliki karakteristik yang khas. Sekarang ini masyarakat Bayan tersebar di dua kecamatan Bayan dan Sembalun. Islam Bayan sering  disebut  Islam  Wetu  Telu.  Penyebutan ini  sebenarnya  dibuat  oleh  orang  luar  dan sering  menimbulkan  salah  paham.  Orang Bayan  sendiri  tidak  pernah  menggunakan sebutan  tersebut.  Mereka  menyebut  diri mereka Islam atau Muslim tanpa embel-embel apa pun. Salah paham yang paling umum yang ada di masyarakat luar Bayan adalah anggapan bahwa Islam Bayan hanya melaksanakan tiga salat. Wetu Telu sering dipahami Waktu Telu (Waktu Tiga) yang kemudian dipertentangkan
dengan  Waktu  Lima.  Karena  dianggap  hanya melaksanakan  salat  tiga  waktu,  Islam  Bayan lalu dianggap heterodoks. Penyebutan ini jelas keliru  dan  menimbulkan  banyak  persoalan baik pada masa lalu maupun masa kini. Banyak konflik  terjadi  yang  timbul  dari  penyebutan ini yang berakibat pada lahirnya relasi sosial- politik  antara  masyarakat  Bayan  dengan masyarakat sekitarnya.
Masyarakat  Bayan  enggan  mencatatkan pernikahannya  di  KUA.  Mereka  lebih  sering pergi  ke  pemangku  adat  untuk  urusan  ini, namun  akhir-akhir  ini  timbul  kesadaran di  kalangan  warga  untuk  mencatatkan pernikahannya  di  KUA.  Fenomena  yang menarik adalah meskipun mereka mencatatkan pernikahannya,  tidak  berarti  mereka  tidak melakukan  pernikahan  adat.  Pernikahan adat  tetap  dilakukan  setelah  pernikahan resmi  di  KUA.  Pernikahan  masyarakat  Bayan terjadi  dua,  yaitu  pernikahan  negara  dan pernikahan adat. Kenyataan ini penting untuk membuktikan  pengakuan  mereka  atas  negara dan adat. Untuk melaksanakan pernikahan ini ada pembagian peran antara ayah atau kakek dan paman. Kalau di KUA orang tua (ayah atau kakek)  berperan  sebagai  wali,  sedang  dalam pernikahan adat, wewenang diberikan kepada paman. Dengan demikian baik negara maupun adat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya di  tengah  masyarakat.  Pengakuan  pada  dua lembaga  ini  (negara  dan  adat)  merupakan prinsip umum di Bayan. Di satu sisi masyarakat Bayan ingin mempertahankan adat istiadatnya yang  diwariskan  dari  para  leluhurnya.  Di sisi  lain,  masyarakat  Bayanpun  berupaya menjadi  masyarakat  modern,  menjadi  bagian masyarakat Indonesia.
Dalam  kasus  pernikahan  seperti  yang dipaparkan  di  atas  tampaknya  tidak  ada masalah  yang  berpotensi  mengurangi  atau mengancam hak-hak sipil masyarakat Bayan.  Masyarat  Bayan  tetap  mendapatkan kebebasannya untuk mempraktikkan budayanya.  Ini  karena  ternyata  mereka melakukan  negosiasi  untuk  mendamaikan
institusi adat dan negara. Negosiasi ini terlihat pada  pelaksanaan  dua  tatacara  perkawinan menurut  hukum  negara  dan  menurut  hukum adat. Di sini terlihat hubungan negara dan adat bersifat koeksistensial dan saling melengkapi. Fenomena  seperti  ini  sebenarnya  umum ditemukan  di  masyarakat  lainnya  seperti Jawa, Sunda, Melayu dan sebagainya di mana, di  samping  pernikahan  dilakukan  menurut hukum  negara,  juga  dilakukan  menurut ketentuan adat.
Sejauh  menyangkut  masyarakat  Bayan, paling tidak pada kasus menikah, tidak ada hak sipil warga yang terlanggar apalagi terancam. Yang  terjadi  adalah  negosiasi  agar  hukum negara  dan  hukum  adat  dapat  dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini, paling tidak bagi orang luar, ada kesan prosesnya sangat lambat, menimbulkan  kesan  seolah-olah  masyarakat Bayan  tidak  mau  tunduk  kepada  hukum negara,  tidak  mau  berubah,  dan  seterusnya. Kesan  ini  jelas  tidak  berdasar.  Justru  di  sini permasalahannya modernisasi yang dilakukan tanpa  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang berkembang  di  tingkat  lokal,  dan  penetrasi negara  yang  berlebihan  dapat  mengancam hak-hak sipil warga.
Masalah  administrasi  kependudukan, masyarakat  Bayan  dalam  KTP,  kolom  agama dituliskan  Islam.  Ini  merupakan  bukti bahwa  mereka  beragama  Islam  dan  ini  yang membedakan  mereka  dengan  kelompok- kelompok lainnya seperti kepercayaan Madrais atau  penganut  kebatinan  atau  kepercayaan yang  mengosongkan  kolom  agama  dalam kartu  identitas  mereka.  Dengan  kata  lain, orang  Bayan  mengidentifikasi  diri  mereka sebagai Islam atau Muslim dalam administrasi kependudukan mereka (KTP, ijazah, akta lahir, surat nikah, paspor, dll) ( Suhanah, 2014: 157- 199).

## Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia
Manusia dan agama merupakan pasangan yang  senantiasa  mewarnai  kehidupan.  Tidak
ada  manusia  yang  tidak  beragama.  Agama merupakan  bagian  kehidupan  manusia. Corak  dan  warna  kehidupan  seseorang  akan dipengaruhi  oleh  agamanya  (Sudrajat,  tt:1). Bisa  dikatakan  bahwa  persoalan  ini  akarnya adalah  tidak  selesainya  konsep  dasar  negara yang bukan agama, namun juga bukan negara sekuler.  Dalam  praktik,  ketidakjelasan  posisi dasar  negara  terbukti  menemui  banyak hambatan.  Dengan  dalih  menjaga  kerukunan dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  negara justru mengontrol persoalan agama terlalu jauh dan  tidak  jarang  mendiskriminasi  kelompok minoritas dan memihak kelompok mayoritas. Indonesia  sepertinya  terjebak  dalam  konsep hubungan agama dan negara yang ia ciptakan sendiri  dalam  memainkan  perannya  dalam urusan  agama.  Hal  demikian  terlihat  jelas dalam tafsir negara atas agama dan kebijakan negara terhadap agama, terutama kepercayaan lokal (Suhanah, 2014:xiii).
Dengan membiarkan kepercayaan Madrais mengisi  kolom  KTP  dengan  tanda  (-).  Hal tersebut memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi mereka, karena itu lebih baik dari pada  mereka  kepercayaan  lokal  lainnya  yang menginduk keenam agama lain yang  diakui di Indonesia saat ini. Apabila mereka menginduk keagama  lainnya  yang  diakui,  secara  tidak langsung mereka harus tunduk dan mengikuti peraturan-peraturan  yang  berlaku  diagama tersebut.  Akan  tetapi,  jika  mereka  mengisi kolom KTP-nya dengan tanda (-), maka mereka dapat bebas menjalankan peraturan-peraturan dalam kerpercayaan mereka sendiri.
Pluralitas  agama  dan  kepercayaan  di Indonesia  harus  dipahami  sebagai  sebuah keniscayaan.  Perspektif  ini  nantinya  akan melahirkan  toleransi  dan  sikap  saling menghargai antar pemeluk agama. Pola hidup yang  harmonis  dalam  keberagaman  yang  ada akan meminimalisir konflik antar agama, etnis, dan  masyarakat.  Agama  dan  kepercayaan masyarakat  seharusnya  menjadi  pengendali manusia dalam menyikapi perbedaan yang ada, termasuk perbedaan kepercayaan dalam sebuah
negara  yang  mengatur  sistem  administrasi masyarakat  sebagai  warga  negara.  Langkah yang seharusnya terus dilakukan adalah upaya dialogis  antara  pemuka  agama,  kepercayaan lokal,  dan  pemerintah,  sebab  sebuah  dialog dapat  mengupayakan  fasilitas  komunikatif yang murni sebagai bentuk ekspresi dari sikap mau  mendengar  dan  respektif  dengan  agama lain.  Dialog  akan  melahirkan  kesepakatan bersama  dalam  menentukan  tujuan  agama dan negara dalam membentuk pola hidup yang selaras (Daya, 2004: 240).
Posisi  kepercayaan  lokal  yang  telah diatur  negara  dalam  wewenang  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan  lokal  telah  dianggap  sebagai bagian  dari  pluralitas  Indonesia  yang  harus dilestarikan nilai-nilainya serta tidak diabaikan hak-hak  pemeluknya  sebagai  warga  negara. Akan  tetapi  paradigma  masyarakat  terhadap kepercayaan lokal masih perlu dikaji kembali. Selama ini kepercayaan lokal masih dianggap sebagai aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak  pemeluknya  sebagai  warga  negara, misalnya  dalam  urusan  administrasi  dalam kartu  identitas  (KTP).  Pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal masih terjadi hingga  terdapat  indikasi  unsur  pemaksaan dalam  penentuan  kolom  agama  di  KTP. Terdapat  wacana  untuk  mengelompokkan kepercayaan  lokal  tertentu  dalam  salah  satu agama  yang  diakui  di  Indonesia.  Situasi diskriminatif ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah.
Reposisi yang perlu dilakukan pemerintah sebagai solusi dalam menanggapi permasalahan kepercayaan lokal di Indonesia adalah  reposisi  paradigma.  Wewenang Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan dalam menangani kepercayaan lokal merupakan  bentuk  perhatian  pemerintah terhadap  pemeluk  kepercayaan  tersebut, namun  paradigma  bahwa  kepercayaan  lokal adalah  agama  yang  dapat  diakui  merupakan sebuah  polemik.  Kepercayaan  lokal  dapat
dikategorikan  sebagai  etnik  atau  bagian  dari warisan budaya yang harus dilestarikan nilai- nilainya,  sebab  warisan  budaya  merupakan aset bangsa yang berharga. Status kepercayaan lokal  sebagai  bagian  dari  pluralitas  bangsa tentunya  harus  dilindungi  dengan  menjamin hak-hak  dan  kebebasan  pemeluknya  sebagai warga negara.
Kepercayaan  lokal  tumbuh  melalui  jalur geneologi,  yaitu  warisan  untuk  memeluk kepercayaan  tertentu  secara  turun-temurun. Konsep  ini  menjadikan  kepercayaan  lokal sebagai  kelompok  yang  bersifat  eksklusif, artinya  kelompok  ini  tidak  memiliki  doktrin untuk  menyebarluaskan  kepercayaan  yang dianut.  Kepercayaan  lokal  yang  berkembang tumbuh  di  wilayah-wilayah  tertentu,  mereka hidup di satu komunitas yang mendiami satu daerah.  Sikap  yang  dilakukan  oleh  penganut kepercayaan lokal ini memiliki dua sisi, sebagai satu kelompok ekslusif yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya sekaligus membuat jarak dengan  masyarakat  luar.  Kondisi  ini  perlu direposisi  oleh  penganut  kepercayaan  lokal agar  relasi  antarmasyarakat  dan  pemeluk agama dapat menciptakan keadaan sosial yang harmoni  dan  toleran,  sesuai  dengan  tujuan negara  yang  tertuang  dalam  undang-undang dan pancasila.

## Masa Depan Kepercayaan Lokal di Indonesia
Eksistensi kepercayaan lokal di Indonesia tergantung  pada  sikap  kepercayaan  lokal sendiri  terhadap  kebijakan-kebijakan  negara. Contoh  kasus  Madrais  dan  Islam  Wetu Telu  membuktikan  bahwa  kepercayaan lokal  akan  terus  ada  selama  pengikutnya masih  menjaga  tradisi-tradisi  leluhur  dan berkomitmen  terhadap  pemerintah.  Relasi antara  kedua  kepercayaan  tersebut  dengan pemerintah  adalah  model  yang  ideal  bagi keberlangsungan kepercayaan di masa depan. Penganut  kepercayaan  tetap  mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan pemerintah dapat  melindungi  mereka  melalui  wewenang
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Relasi ini akan berpengaruh terhadap eksistensi mereka,  sebab  keberadaan  kepercayaan  lokal akan  dilindungi  dalam  peraturan  negara, meskipun tidak diakui sebagai agama nasional. Membangun hubungan yang baik adalah kunci utama  bagi  pluralitas  di  Indonesia  sebagai bagian dari kekayaan bangsa.
Relasi  yang  baik  antara  kepercayaan  lokal dan  negara  bukan  berarti  berlangsung  tanpa tantangan. Modernitas merupakan ancaman bagi kepercayaan  lokal  yang  dapat  mempengaruhi relasinya  dengan  pemerintah.  Perkembangan teknologi  yang  menguasai  bidang  pendidikan, ekonomi,  dan  sosial  yang  dibawa  oleh  orang “luar”  kepercayaan  lokal  dapat  menjadi  faktor yang  mempengaruhi  eksistensi  kepercayaan lokal.  Dalam  bidang  pendidikan  misalnya, pengetahuan-pengetahuan  baru  yang  mereka dapat  dari  lembaga  pendidikan  menjadikan pola pikir para penganut kepercayaan lokal lebih terbuka  dalam  menerima  modernitas.  Generasi muda  yang  mulai  mengenal  dunia  luar  tentu menginginkan  adanya  inovasi  dari  kepercayaan lokal  tersebut,  bahkan  akulturasi  budaya.  Jika dilihat  penjelasan  mengenai  pengaruh  dari faktor  pendidikan  terhadap  eksistensi  agama lokal  di  atas,  maka  faktor  ekonomi  sebagai ancaman  eksistensi  agama  lokal  memainkan peran  yang  signifikan.  Sumber  daya  manusia yang  dibutuhkan  untuk  mengolah  sumber  daya alam  mengharuskan  para  penganutkepercayaan mencari pengetahuan-pengetahuan yang mendukung eksplorasi sumber daya alam melalui lembaga-lembaga  pendidikan.  Pendidikan  dan faktor  ekonomi  akan  mengubah  tatanan  sosial baik  dalam  hubungan  antar  individu  dalam komunitas kepercayaaan lokal tersebut maupun di luar komunitas.
Tantangan-tantangan  tersebut  seharusnya dapat disikapi dengan bijak oleh para penganut kepercayaan lokal. Kunci eksistensi kepercayaan lokal  berada  pada  faktor  internal  kelompok kepercayaan kepercayaan lokal itu sendiri. Faktor internal  yang  dimaksud  meliputi  bagaimana penganut kepercayaan lokal menyikapi tantangan-
tantangan,  bagaimana  mereka  menjaga  nilai- nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun- menurun,  dan  bagaimana  menyeimbangkan pengaruh modernitas dan tradisi lokal.

## s ImPulan
Kepercayaan  lokal  merupakan  etnik  di Indonesia.  Kepercayaan-kepercayaan  lokal tersebut  tidak  menuntut  pengakuan  dari pemerintah  di  Indonesia  sebagai  sebuah agama.  Permasalahan  yang  ada  saat  ini adalah  munculnya  anggapan  tentang  hak- hak  kelompok  kepercayaan  lokal  kurang diperhatikan. Faktanya, pemerintah Indonesia tidak  tinggal  diam  terkait  permasalahan mengenai  keberadaan  kepercayaan  lokal, walaupun  kurang  maksimal.  Beberapa upayatelah  dilakukan  pemerintah  Indonesia salah satunya pembinaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bagi penganut kepercayaan lokal hendaklah  mentaati  dan  menghargai  aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh negara.. Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka  tidak  menuntut  untuk  diakui  sebagai agama. Akan tetapi, mereka menuntut haknya sebagai WNI untuk memperoleh identitas yang disahkan oleh negara Indonesia. Kepercayaan lokal  adalah  aset  negara  Indonesia  yang juga  ikut  andil  dalam  pembentukan  negara Indonesia  saat  ini.  Karena,  kepercayaan- kepercayaan lokal tersebut telah lebih dahulu ada  sebelum  kata  ‘Indonesia’  dan  ‘keenam agama yang diakui saat ini’ ada.
Reposisi kepercayaan lokal sebagai warisan budaya  di  Indonesia  perlu  diperhatikan. Kepercayaan  lokal  dianggap  sebagai  etnik, karena para penganutnya membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan memiliki nilai-nilai  budaya  yang  sama  dalam  suatu bentuk  budaya.  Penganut  kepercayaan  lokal tidak disebut penganut agama tertentu, karena tidak  adanya  tendensi  untuk  menyebarkan kepercayaannya  di  luar  komunitas  yang  telah terbentuk  secara  genealogi.  Hal  ini  berfungsi
untuk menghilangkan ambiguitas antara status kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik.

## D aftar P ustaka
Asasriwarni. Tt. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dari Perspektif Agama di Indonesia. Diunduh dari http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ doc/591_erspektif%20Agama%20di%20 Indonesia.pdf.  Pada  tanggal  5  November 2015 pukul 08.47.
Azra,  Azyumardi.  2002. Reposisi  Hubungan
dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat . Jakarta: Kompas.
Daya,  Burhanuddin.  2004. Agama  Dialogis: Merenda  Dialektika  Idealita  dan  Realita Hubungan  Antaragama. Yogyakarta: LKIS.
Denny  J.A.  2013. Menjadi  Indonesia  Tanpa Diskriminasi. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka  Utama.  Diunduh  dari  http:// inspirasi.co/books/1397617180.pdf  Pada 05 November 2015 pukul 09.01.
Hakiki, Kiki Muhammad. 2011. “Politik Identitas Kepercayaan  lokal  (Studi  Kasus  Aliran Kebatinan)” dalam Jurnal Analisis Vol.XI,
No.1, Juni Hal 159-174. Diunduh dari  http:// www.yourfilezone.com/  download/?kw=
Perbedaan%20 agama%20Dan%20
Budaya&ad_domain=ads .adcenter.com &ad_path=/smart_ad/display&prod=14 1&ref=5047384&seed=1287258877&sf=u bd_read_books&adserver=0.16.0&m=bo oks&system_controller=signup&system_ action=index.  Pada  Tanggal  08  November 2015 pukul 19.05.
Husaini,  Adian.  2005. Wajah  Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekural-Liberal. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Khadiq.  2005.  “Agama  Sebagai  ‘Modal’ Pembangunan Masyarakat” dalam Jurnal Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama  Vol.  VI  No. 2  Desember  Hal  122-141. Diunduh  dari http://digilib.uin-suka.ac.id/8271/1/ KHADIQ%20AGAMA%20  SEBAGAI%20 M O D A L % 2 0 P E M B A N G U N A N % 2 0
MASY%20ARARAT.pdf.  Pada  Tanggal  1 Desember 2015 pukul 19.45.
Kushendrawati, Selu Margaretha. Tt. Komunitas Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat
di  Kuningan  -  Jawa  Barat. Diunduh dari
https://icssis.files.wordpress. com/2012/05/1819072011_29.pdf.  Pada 16 November 16.45.
Muchlis,  Suryadi.  Tt. Keberadaan  “Agama Lainnya”  dalam  Komposisi  Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia. Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember:  Fakultas Teknik  Sipil  Perencanaan.  Diunduh  dari http://download. portalgaruda.org/ article.php?article=107062&val=998. Pada 05 November 2015 pukul 08.50.
Mufid,  Ahmad  Syafi’I  (ed.).  2012. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia . Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Rosidi,  Achmad  (ed.).  2011. Perkembangan Paham  Keagamaan  Lokal  di  Indonesia . Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementrian Agama RI.
Rumagit,  Stev  Koresy.  2013.  “Kekerasan dan  Diskriminasi  Antar  Umat  Beragama di  Indonesia”  dalam Jurnal  Lex Administratum  Vol.I,  No.2,  Hal.  56-64 Januari-Maret .  Diunduh  dari  http:// download. portalgaruda.org/ article. php?  article=107062&val=998  Pada  05 November 2015 pukul 08.47.
Saifulloh,  Ahmad.  2013.  Pengaruh  Skeptisme terhadap  Konsep  World  Theology  dan Global  Theology . Jurnal  Kalimah  Vol  II, No.  2,  Septmber  2013:  214-236.  Diambil dari  http://ejournal.  unida.  Gontor .ac.  id  /index.  php/  kalimah/  article/ download/93/83.  Diakses pada 18 oktober 2015 pukul 19.40.
Subhanah (ed). 2014. Dinamika Kepercayaan lokal di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
Sudrajat, Ajat. Tt. Agama dan Perilaku Politik. Diunduh dari www.google.co.id/url?sa=t&r ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad
=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCQQFjABah UKEwjArOvHlfjIAhWKI5QKHSXDBcc&u rl=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsy stem%2Ffiles%2Fpenelitian%2FAjat%252 0Sudrajat%2C%2520Prof.%2520Dr.%252
0%2520M.Ag.%2FAgama%2520dan%252
0Perilaku%2520Politik.pdf&usg=AFQjCN HXhmEV5WGoQlS6pR1-jUiSJOs8DQ &sig2=aSsosb7ECVedSmm13_mVpQ &bvm=bv.106923889,d.dGo. Pada tanggal 5 November 2015 pukul 08.35.
www.KBBI.com/daring