Abstrak — Sebagai  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  yang  memiliki  lebih  dari  17.000  pulau  dengan  lautan seluas  2,9  juta  km 2 .  Indonesia  memiliki  wewenang  mengelola ruang lautnya. Namun,  kerangka  kebijakan  dan  kelembagaan yang mengatur pemanfaatan ruang laut tersebut masih rumit. Sehingga  perlu  adanya  pertimbangan  baik  dari  aspek  legal maupun  teknis  dalam  penerapannya.  Rencana  Zonasi  adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap- tiap  satuan  perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan  yang  memuat kegiatan  yang  boleh  dilakukan,  tidak  boleh  dilakukan  serta kegiatan  yang  diperbolehkan  secara  terbatas      setelah memperoleh izin lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa  kesesuaian  RZWP-3-K  dengan  data  eksisting penggunaan  raung  laut  berdasarkan  Undang-undang  No.  1 Tahun  2014  dan  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2016  di  Pulau Maratua  yang  sebagai  salah  satu  pulau  kecil  terluar  yang dengan  cara  menginventarisasi  penggunaan  ruang  laut  lalu melakukan  analisis  terkait  kesesuaian  antara  rencana  zonasi dengan  kondisi  eksistingnya.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan  perangkat  lunak  SIG.  Dari  hasil  analisis diketahui  bahwa  Pulau  Maratua  terdiri  dari  7  zona pemanfaatan ruang dengan 9 sub zona, serta 3 area KJA yang tumpang  tindih  yaitu  antara  lain  penempatan  KJA  pada  sub zona  ekowisata,  dan  2  area  penempatan  KJA  pada  sub  zona perlindungan  ekosistem.  Luas  KJA  yang  tidak  sesuai  dengan dengan  rencana  zonasinya  adalah  sebesar  27%  dari  total  luas 705,375 Ha  KJA yang telah ada.
Kata Kunci — Kadaster Laut,Ruang Laut, KJA, Izin Lokasi.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA adalah negara kepulauan terbesar dunia yang memiliki 17.504 pulau dengan luas daratan NKRI sebesar 1.910.931,32  km 2 [1],  sedangkan  untuk  wilayah  laut Indonesia  dalam  buku  statistik  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  tahun  2011  menyatakan  bahwa  laut Indonesia memiliki luas laut territorial yang berjarak 12 mil laut  dari  garis  pangkal  kepulauan  adalah  sebesar 284.210,900  km 2 dan  luas  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal adalah sebesar 2.981.211,000  km 2 .  Dengan  luas  wilayah  laut  tersebut, dalam  rangka  pemenuhan    kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  perlu  adanya  aturan  yang  efektif.  Negara memiliki wewenang untuk mengelola ruang lautnya, namun kerangka  kebijakan  dan  kelembagaan  yang  mengatur pemanfaatan  ruang  laut  tersebut  masih  rumit.  Sesuai
ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  juncto  UUPA, UNCLOS juncto UU No.17 Tahun 1985, laut dapat dipartisi dalam persil-persil untuk pengusahaan dan pemanfaatannya, contoh: untuk ruang usaha ekonomis seperti budidaya ikan, rumput laut, kerang, penambangan dasar laut; sebagai ruang laut  konservasi  laut  lindung  dan  taman  nasional;  sebagai ruang  laut  wisata  dan  rekreasi;  serta  sebagai  ruang  laut publik seperti alur pelayaran, pelabuhan dan sebagainya [2].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kesesuaian RZWP-3-K  dengan  data  eksisting  penggunaan  raung  laut berdasarkan UU No 1 Tahun 2014. Studi kasus penelitian ini adalah di Pulau Maratua, karena Pulau Maratua merupakan satu  dari  111  pulau  kecil  terluar  yang  ditetapkan  pada Keputusan Presiden RI No 6 Tahun 2017[3].Pemerintah saat ini  telah  memiliki  rencana  zonasi  pemanfaatan  ruang  laut yang  selanjutnya  di  sebut  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  No  1  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau  –  pulau  terkecil adalah  suatu  pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan,  dan  pengendalian  sumber  daya  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut,  serta  antara  ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Rencana  Zonasi  adalah  rencana  yang  menentukan  arah penggunaan  sumber  daya  tiap-tiap  satuan  perencanaan disertai  dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada kawasan  perencanaan  yang  memuat  kegiatan  yang  boleh dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta  kegiatan  yang hanya  dapat  dilakukan  setelah  memperoleh  izin.  Wilayah perencanaan RZWP-3-K sesuai pasal 18 terdiri dari wilayah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai atau yang telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Untuk  wilayah perairan laut sampai 2 mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi,  ruang  penghidupan  dan  akses  kepada  nelayan kecil,  nelayan  tradisional,  pembudidaya  ikan  kecil,  dan petambak  garam  kecil,  wisata  bahari  berkelanjutan,  dan infrastruktur publik.

## Analisa Kesesuaian RZWP-3-K dengan Eksisting Penggunaan Ruang Laut Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2014 dan Permen-KP No. 23 Tahun 2016
I
Resti Yully Astuti, Yanto Budisusanto, Danar Guruh Pratomo, dan Muhandis Sidqi Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
e-mail : yantobudisusanto@geodesy.its.ac.id
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 1 (2018), 2337-3520 (2301-928X Print)                                   G 118
1. II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  berada  pada  Pulau  Maratua, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan  koordinat    yang  secara  geografis  terletak  pada koordinat 2° 11’ 27” LU- 118° 36’ 26” BT.[4]

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  yang  terdiri dari:
1. RZWP-3-K Pulau Maratua Tahun 2016
Dalam  penelitian  ini  data  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) digunakan sebagai  dasar  inventarisasi  potensi  perairan  Pulau Maratua serrta digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada dengan rencana  zonasi  yang  teladh  dibuat  oleh  pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
2. Data  eksisting  penggunaan  ruang  laut  Pulau  Maratua Tahun 2016
Data eksisting digunakan untuk mengetahui pemanfaatan ruang laut yang ada di Pulau Maratua Penelitian  ini  menggunakan  ArcGIS  10.3.  Perangkat lunak  ini  digunakan  untuk  mengolah  data  dan  melakukan analisa kesesuaian secara spasial.
Tahapan  pengolahan  data  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Inventarisasi Potensi Ruang Laut
Inventarisasi potensi ruang laut dilakukan pada peta RZWP-3-K Pulau Maratua untuk mengetahui berbagai pemanfaatan  ruang  laut  yang  direncanakan  pada perairan  Pulau  Maratua  dan  luasan  dari  setiap  zona pemanfaatan ruang laut.
2. Inventarisasi Budidaya KJA
Inventarisasi budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan  pada  data  peta  eksisting  penggunaan  ruang laut  pada  Pulau  Maratua.  Inventarisasi  ini  bertujuan untuk mengetahui lokasi atau koordinat dari setiap KJA yang  telah  ada  di  perairan  Pulau  Maratua  serta mengetahui luasan dari setiap KJA tersebut.
3. Overlay Data Rencana dan Eksisting Setelah dilakukan inventarisasi pada data RZWP-3-K dan  data  eksisting  budidaya  KJA,  selanjutnya dilakukan  overlay  pada  kedua  data  tersebut. Overlay dilakukan dengan  menggunakan  fungsi Identity untuk menggabungkan data tabel atribut pada rencana zonasi
ruang laut dengan data tabel atribut pada data eksisting KJA yang ada.
4. Analisa Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Analisa kesesuaian pemanfaatan ruang laut dilakukan  untuk  mengetahui  kesesuaian  pemanfaatan ruang laut untuk KJA yang telah ada di perairan Pulau Maratua  terhadap  rencana  zonasi  ruang  laut.  Analisa dilakukan dengan menggunakan data tabel atribut pada hasil overlay rencana zona dan KJA eksisting.
5. Analisa Terhadap Undang-undang
Analisa terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 16 dan PERMEN-KP No. 23 Tahun 2016  Pasal 17 tentang Izin Lokasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau  Kecil  [5].Selanjutnya,  untuk  mengetahui kesesuaian  pemanfaatan  ruang  laut  yang  telah  ada terhadap Undang-Undang tersebut mengatur
pemberian  izin  lokasi  untuk  pemanfaatan  ruang  laut. dijelaskan  bahwa  setiap  pemanfaatan  ruang  dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi dengan luasan dan waktu tertentu. Namun izin lokasi tidak dapat diberikan pada  semua  wilayah  karena  terdapat  zona  yang  tidak diperbolehkan  untuk  dimanfaatkan  oleh  individu  atau kelompok, yaitu zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum [5].
6. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi Dari  analisa  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil berupa  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  laut  terhadap rencana  zonasi  dan  terhadap  Undang-Undang  No.    1 Tahun  2014  dan  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2016. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan pada hasil tersebut dan diberikan rekomendasi pada pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana zonasi dan Undang-Undang yang berlaku.

## 2. III. HASIL

## A. Identifikasi Penggunaan Ruang Laut Pulau Maratua
Pada  penelitian  ini  dihasilkan  peta  inventarisasi  potensi pemanfaatan ruang laut. Adapun peta inventarisasi potensi ini dibuat  dengan  skala  1:110.000  Wilayah  pada  penelitian  ini berada pada zona 50N. Referensi datum horizontal pada peta inventarisasi  potensi  ini  adalah  WGS  84.  Dengan  satuan dalam panjang dalam meter, dan sistem tinggi menggunakan Mean  Sea  Level  (MSL).Diketahui  bahwa  di  perairan  Pulau Maratua  terdapat  7  zona  dengan  9  subzona  pemanfaatan ruang  laut.  Hasil  dari  penelitian  ini  secara  detail  dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini .
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 1 (2018), 2337-3520 (2301-928X Print)                                   G 119
RZWP-3-K  Pulau  Maratua  dibuat  pada  wilayah  laut sejauh  12  mil  laut  dari  garis  pantai.  Dari  peta  diatas  dapat diketahui bahwa menurut RZWP-3-K yang telah direncanakan  oleh  pemerintah  khususnya  KKP  diketahui bahwa Perairan Maratua digunakan untuk beberapa kegiatan yang disimbolkan pada uraian Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Inventarisasi Penggunaan Ruang Laut Pulau Maratua Zona Simbol Subzona Luas (Ha) Perikanan Budidaya Budidaya KJA 2.656,841 Zona Ikan Tangkap Perikanan Tangkap Pelagis 97.180,604 Perikanan Tangkap Demersal 7.305,417 Zona Inti Sub Zona Perlindungan ekosistem 11.054,519 Perlindungan alur migrasi biota laut 25.110,876 Zona Lain Sub Zona Perlindungan Kawasan 4.479,269 Zona Pelabuhan Sub Zona WKOPP 1.860,211 Zona Pemanfaat- an Terbatas Zona Penyangga Zona Inti 16.154,166 Sub Zona Ecowisata 18.608,377

## B. Hasil Rekapitulasi Luas KJA Eksisting
Berdasarkan data eksisting yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2016 diketahui  bahwa  di  Pulau  Maratua  saat  ini  terdapat  6 Keramba Jaring Apung (KJA) seperti ditunjukkan pada peta berskala  1:30.000yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3  dan disimbolkan dengan ikan seperti di bawah ini.
Gambar 3. Peta Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting
Adapun  dari  peta  diatas,  diperolah  data    Eksisting  KJA (Keramba  Jaring  Apung)  dengan  luas  dan  lokasi  masing- masing KJA diuraikan pada Tabel 2 seperti di bawah ini.
Tabel 2.
Data Budidaya Ikan KJA Eksisting
No. Lintang (°LU) Bujur (°BT) Luas (Ha) 1 2,280 118,582 114,927 2 2,260 118,575 149,275 3 2,265 118,600 64,266
No. Lintang (°LU) Bujur (°BT) Luas (Ha) 4 2,251 118,612 60,472 5 2,234 118,590 202,504 6 2,193 118,630 113,931

## C. Hasil  Rekapitulasi  Luas  Lahan  KJA  yang  tidak Sesuai dengan RZWP-3-K Pulau Maratua
Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  diketahui  terdapat beberapa  zona  yang  tidak  sesuai  dengan  RZ  yang  telah direncanakan.  Adapun data hasil rekapan  tersebut  diurakan pada Tabel 3 yang ada di bawah ini.
Tabel 3. Kesesuaian Eksisting Terhadap Rencana Pola Ruang
No Luas Yang Sesuai (Ha) Luas Yang Tidak Sesuai (Ha) 1 114,927 - 2 149,275 - 3 64,266 - 4 54,543 5,929 5 131,104 71,400 6 - 113,931

## D. Persentase  Uji  Kesesuaian  Hasil  Eksisting  dengan RZWP-3-K Pulau Maratua
Uji  kesesuaian  dilakukan  dengan  menghitung  presentase antara luas Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di luar zona perikanan budidaya dibandingkan dengan luas total dari Keramba Jaring Apung (KJA) eksisting yang saat ini terdapat di perairan Pulau Maratua  Adapun  hasil dari uji kesesuaian tersebut dijelaskan pada Gambar 4 seperti di bawah ini.
Gambar 4. Grafik Persentasi Kesesuaian RZ dengan Eksisting
Dari  uraian  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  luas daerah  KJA  pada  zona  perikanan  budidaya  yang  sesuai adalah  514,115  Ha  atau  sekitar  73%  dan  luas  daerah  yang tidak  sesuai  adalah  191,260  Ha  atau  sekitar  27%  dari keseluruhan  total  Eksisting  KJA  yang  memiliki  luas  total 705,375 Ha.

## E. Peta Kesesuaian RZ dengan Eksisting
Pada penelitian ini, dilakukan penampalan layer RZWP- 3-K dengan data eksisting KJA, Sehingga dihasilkan sebuah peta  berskala  1:50.000  yang  berisi  tentang  identifikasi kesesuaian  yang dapat digambarkan pada Gambar 5. Warna
73% 27% Sesuai Tidak Sesuai
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 1 (2018), 2337-3520 (2301-928X Print)                                   G 120
ungu  menunjukkan  KJA  yang  sesuai  berada  pada  zona perikanan budidaya.
Gambar  5.  Peta  Klasifikasi  Kesesuaian  RZWP-3-K  dengan  Eksisting Perairan Pulau Maratua
Pada  Peta  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  wilayah yang  tidak  sesuai  seperti  ditunjukkan  oleh  area  berwarna merah.  Adapun  informasi  lokasi  KJA  yang  berasa  diluar zona  perikanan  budidaya  wilayah  yang  bertumpang  tindih akan dijelaskan selanjunya  pada Tabel 4
Tabel 4 Tabel Identifikasi Kesesuaian RZ dengan Eksisting KJA Perairan
Maratua. No. Lintang (°LU) Bujur (°BT) Daerah Tampalan 1. 2,279 118,582 KJA  pada  sub  zona ekowisata 2. 2,258 118,574 KJA  pada  sub  zona perlindungan ekosistem 3. 2,265 118,600 KJA  pada  sub  zona perlindungan ekosistem

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) berdasarkan data peta eksisting di Pulau Maratua pada tahun 2016 adalah 6 KJA dengan luas total 705,375 Ha. Sedangkan pada rencana  zonasi  pemanfaatan  ruang  laut  sektor perikanan    budidaya  KJA  pada  RZWP-3-K  Pulau Maratua adalah seluas 2656,841 Ha.
2. Dari 6 KJA yang ada, terdapat 3 KJA yang berada tidak sesuai  dengan  rencana  zonasinya,  yang  terdiri  dari  2 KJA sebagian wilayahnya berada di luar zona budidaya dan 1 KJA sepenuhnya berada di luar zona budidaya. KJA  yang  berada  tidak  sesuai  dengan  rencana zonasinya tersebut berada pada sub zona perlindungan ekosistem dan sub zona ekowisata.
3. Luas KJA yang telah ada yang sesuai dengan RZWP-
3-K adalah 514,115 Ha atau sekitar 73% dan yang tidak sesuai  adalah  191,260  Ha  atau  sekitar  27%  dari  luas total keseluruhan eksisting KJA.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  dalam  penyusunan RZWP3K  perlu  diperhatikan  lokasi  KJA  yang  telah  ada sehingga  rencana  zonasi  budidaya  KJA  sesuai  dengan kondisi  KJA  eksisting.  Dalam  pembuatan  wilayah  KJA
baru  juga  harus  menyesuaikan  lokasi  yang  akan dimanfaatkan  sesuai  dengan  RZWP-3-K  yang  telah  ada. Agar  pemanfaatan  ruang  laut  sesuai  dengan  rencana zonasinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan bantuan data serta Pak Muhandis Sidqi dan Pak Didit Eko Prasetyo selaku perwakilan Subdit Perizinan Nasional Direktorat Pengelolaan Ruang Laut atas bimbingannya.
DAFTAR PUSTAKA [1] BPS-RI,  “Luas  Laut  Indonesia,”  2015.  [Online].  Available: url:https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366. [2]
J. Rais, “‘Marine Cadastre’ di Indonesia, Suatu Konsep Penataan Ruang Wilayah Laut,” 2003.
[3] P. R. Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2017  Tentang  Penetapan  111  Pulau-pulau  Kecil  Terluar Indonesia . Jakarta, 2017.
[4] P.  R.  Indonesia,  “Pulau  Maratua,”  2012.  [Online].  Available: http://www.ppk-wp3k.kkp.go.id/direktori- pulau/index.php/public_c/pulau_info/298.
[5] P.  R.  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil . Jakarta, 2014.
U