De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 8, No. 1, 2016, h. 38-47 Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-1658 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

## ISU PERKAWINAN MINORITAS DI THAILAND

## Nur Triyono

## Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ibn.3ula@gmail.com

## Abstrak:
People usually divided into two groups, the group of majority and the group of minority. Most of  the  majority  takes  the  advantage  in  controlling  every  policies  ruled  in  their  local  area, meanwhile  the  group  of  minority  sometimes  able  to  participate  in  making  the  policies  and sometimes do not have any rights to do so. This library study focuses on Thailand marriage minority  issues,  which  is  one  of  the  unique  country  that  giving  both  groups  the  rights  to contribute in making policies. It not only holding the sacred tradition of west and applying the traditional wedding value of Thai, it also give a space for minorities’ people to manage their wedding.  The  study  concluded  that  White  Elephant  country  has  two  big  minorities  group  in wedding issue; the group of LGBT and interfaith wedding that usually performed by Muslim and Buddhists in South Thailand area.
Masyarakat  dalam  sebuah  negara  biasanya  terbagi  dalam  dua  kelompok  besar,  kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas biasanya memegang kendali dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut, sementara kelompok  minoritas  terkadang  dapat  ikut  berperan  di  dalamnya  dan  terkadang  juga  tidak mendapatkan  peran  apapun  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan  di  lingkungan  tersebut. Negara  Thailand  merupakan  memiliki  keunikan  tersendiri,  karena  selain  tetap  memegang kebijakan  dalam  melaksanakan  perkawinan  adat  ketimuran  yang  kental  dengan  nilai-nilai budaya  Thailand,  negara  gajah  putih  ini  juga  memberikan  ruang  kepada  perkawinan kelompok minoritas yang ada di negara itu. Perkawinan minoritas yang terjadi di negara ini antara  lain  adalah  isu  perkawinan  sejenis  yang  dilakukan  oleh  kelompok  minoritas  LGBT dan isu perkawinan beda agama yang umumnya terjadi antara mereka yang beragama Islam dan Buddha di wilayah Thailand Selatan.
Kata Kunci: Perkawinan, Minoritas, Thailand.

## Pendahuluan
Thailand  merupakan  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang  dihuni  oleh  mayoritas agama  Buddha  dengan  mengambil  94  persen  dari  jumlah  penduduk.  Islam  menduduki  4.6 persen dari total penduduk Thailand, sedangkan sisanya dianut oleh agama kristen, hindu, dan lainnya.  Meskipun  mayoritas,  tetapi  para  pemeluk  agama  Buddha  mendiami  sebagian  besar wilayah  tengah  dan  utara  dari  negara  Thailand,  sedangkan  Islam  sebagai  salah  satu  negara minoritas menduduki wilayah selatan dari Thailand. Sedangkan Kristen dan hindu, dianggap sebagai  salah  satu  agama  pendatang  baru  yang  tidak  “diperkenankan”  untuk  menyebarkan
kepercayaannya  di  negara  Thailand,  dan  tidak  memiliki  wilayah  khusus  layaknya  agama Buddha dan Islam. 1
Islam  yang  menjadi  agama  minoritas  di  Thailand  seakan  mendapatkan  sebuah kekhususan karena dapat menerapkan hukum Islam di negara mayoritas Buddha. Hal itu tidak dapat  dipisahkan  dari  sejarah  terbentuknya  negara  Thailand  itu  sendiri.  Kerajaan  Pattani menjadi salah satu faktor dalam kehadiran agama Islam di Thailand,  yang kemudian sampai pemerintahan  Thailand  berubah  menjadi  negara  resmi,  Islam  masih  menjadi  agama  yang dibenarkan untuk menerapkan kebebasan agama di wilayah Thailand bagian selatan.
Agama  Buddha  dan  Islam,  sebagai  dua  agama  yang  menduduki  mayoritas  terbesar  di negara  Thailand,  pastinya  memiliki  tradisi  perkawinan,  hukum  perkawinan  dan  dasar-dasar yang menjadi  panutan bagi  setiap pemeluk agama di  negara Thailand. Thailand menetapkan dua  peraturan  yang  konsen  membahas  perkawinan, Thailand  Commercial  and  Civil  Code Book V, yang berlaku bagi masyarakat Thailand secara umum, dan Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941, yang berlaku bagi penduduk muslim Thailand wilayah selatan. Dalam  pembahasan  ini  akan  didiskusikan  tentang  hukum  perkawinan  yang  ada  di negara Thailand, diskusi akan membicarakan masalah hukum perkawinan umum yang ada di Thailand  dan  hukum  perkawinan  Islam  yang  ada  di  Thailand.  Kajian  ini  diupayakan  untuk mengetahui  bagaimana  legalisasi  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Thailand,  serta  bagaimana kebijakan  hukum  perkawinan  di  Thailand  dalam  menerima  hukum  Islam  sebagai  salah  satu agama minoritas di negara tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif 2 yang  memfokuskan  pada kondisi  yuridis  dan  fenomena  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Thailand.  Sumber  data penelitian  akan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  Thailand  yang  terdiri  dari Thailand  Commercial  and  Civil  Code  Book  V dan Muslim  Family  Law  and  Law  of Inheritance  1941. Pendekatan  penelitian  akan  menggunakan  pendekatan  konseptual 3 ,  yang kemudian  melakukan  analisis  dengan  menggunakan  konsepsi  kaum  minoritas.  Pendekatan dan  analisis  ini  dianggap  dapat  memberikan  pandangan  hukum  minoritas  yang  berlaku  di Thailand.

## Konsepsi Kaum Minoritas
Minoritas  secara  bahasa  merupakan  lawan  kata  dari  mayoritas,  sebuah  kelompok dominan  yang  ada  dan  menggambarkan  golongan  terbanyak  dalam  sebuah  lingkungan masyarakat.  Kelompok  minoritas  banyak  diartikan  sebagai  sebuah  kelompok  yang  berbeda, berbeda bahasa, karakter, suku, bangsa dan berbagai  perbedaan lainnya. Perbedaan  yang tak searah  dengan  kelompok  mayoritas  itu  pun  tak  jarang  menyebabkan  kaum  minoritas dinegasikan dan beberapa terkadang dikesampingkan haknya, atau bahkan tidak mendapatkan hak  sama  sekali. 4 Kajian  mengenai  kaum  minoritas  ini  sudah  banyak  dilakukan,  beberapa membicarakan  kondisi  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  sampai  bidang  agama.  Dalam  Islam sendiri  terdapat  kajian  yang  menghukumi  kondisi  dari  kelompok  minoritas,  kajian  ini dijabarkan lebih jauh dalam sebuah kajian fiqh minoritas.
1 Douglas A. Phillips, Thailand , Modern world nations (New York, N.Y: Chelsea House, 200 7), 43–44.
2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 25.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.
4 Adeno Addis, “Individualism, Communitarianism, and the RIghts of Ethnic Minorities,” Notre Dame Law Review 67, no. 3 (1993): 619–20.
Fiqh  minoritas  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  ahli  fiqh  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat muslim yang ada di wilayah Eropa, Amerika dan  beberapa  wilayah  lain  yang  memiliki  mayoritas  penduduk  non-muslim.  Konsep  ini dipelopori oleh Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf Al-Qardlawi dengan mencetuskan istilah al- fiqh  al-aqalliyat. Kajian  ini  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru,  namun  dua  penggagas  ini merasa  perlu  untuk  membentuk  fiqh  khusus  yang  membicarakan  kondisi  kalangan  muslim yang menjadi minoritas dengan kajian yang utuh secara materi dan metodologisnya. 5
Fiqh ini berasal dari gagasan istilah al-fiqh al-aqalliyat yang terdiri dari dua kata; fiqh dan aqalliyat .  Fiqh  sebagaimana  dikatakan  oleh  banyak  ‘alim  bermakna al-fahm atau pemahaman. Sedangkan istilah fiqh dimaknai dengan “mengetahui hukum-hukum Allah yang berkenaan  dengan  perbuatan  para mukallaf ,  baik  yang  bersifat  wajib,  sunah,  haram,  makruh maupun  yang  mubah. 6 Aqalliyat secara  bahasa  diartikan  sebagai  minoritas  atau  kelompok kecil,  sedangkan  secara  istilah  merupakan  kelompok  kecil  dari  sebuah  lingkungan masyarakat.  Sedangkan al-fiqh  al-aqalliyat diartikan  oleh  Qardlawi  sebagai  hukum-hukum yang  berlaku  bagi  kelompok  muslim  minoritas  yang  tinggal  di  masyarakat  mayoritas  non- muslim. 7
Qardlawi  dalam  ijtihadnya  menyatakan  bahwa  dalam  mengembangkan  fiqh  minoritas ini  dapat  menggunakan  dua  pola:  (1) tarjihi  intiqa’i ,  yaitu  memilih  pendapat  yang  telah dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu, kemudian menentukan pendapat mana yang paling kuat dan ideal untuk menghadapi masalah minoritas ini; (2) ibda’i insya’i, yaitu ijtihad yang benar-benar  diupayakan  untuk  menemukan  hukum  baru  atas  permasalahan  baru  yang memang belum pernah terjadi di masa ahli fiqh terdahulu. 8

## Perkawinan Mayoritas di Thailand
Keluarga  adalah  dunia  pertama,  sebuah  dunia  yang,  untuk  beberapa  tahun  pertama setidaknya,  lembut,  dan  nyaman.  Ini  adalah  dunia  di  mana  seorang  individu  belajar  untuk patuh  dan  menghormati  orang  tua  dan  para  sesepuhnya.  Thailand  terbentuk  dari  sebuah keluarga,  hal  ini  merupakan  tradisi  tradisional  yang  terjaga  dalam  waktu  yang  sangat  lama dan mereka pun berpegang teguh padanya. Lebih jauh lagi, penduduk Thailand secara mental masih memegang teguh hal  ini baik  secara mental  maupun moral.  Terutama hubungan  yang terjalin  antara  ibu  dan  anak  perempuan.  Seorang  anak  perempuan  seakan  dituntut  untuk mematuhi dan mendukung ibunya, secara sadar maupun tidak. Dan para anak perempuan pun akhirnya secara sadar maupun tidak sadar memiliki perilaku persis seperti ibunya. Kondisi ini kemudian menjadi dasar bahwa ketika seseorang, baik orang Thailand maupun non-Thailand, ketika akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus menjalin hubungan kepada seluruh keluarga  dari  anak  perempuan  itu  dan  ibunya,  karena  secara  antropologis  garis  pernikahan yang ada di masyarakat Thailand adalah garis keturunan Matrilineal: 9
Cavendish  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  banyak  pria  asing  yang menikah  dengan  perempuan  Thailand.  Berbeda  dengan  beberapa  negara  Asia  lainnya  yang mungkin  kurang  permisif  dalam  menanggapi  kondisi  ini,  para  pria  dan  sebagian  besar
5 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  minoritas:  fiqh al-aqaliyat dan  evolusi  maqashid  al-syariah  dari  konsep  ke pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 115.
6 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Daar al-Kitab al-’Araby, 2006).
7 Yusuf  Al-Qardlawi, Fi  Fiqh  al-Aqalliyat  al-Muslimah:  Hayatu  al-Muslimina  Wastha  al-Mujtama’at  al- Ukhra (Mesir: Daar as-Syuruq, 2001), 6.
8 Mawardi, Fiqh minoritas , 138.
9 Thailand (London: Marshall Cavendish, 2009), 56.
masyarakat  membiarkan  pria  asing  menikahi  perempuan  Thailand. 10 Terlebih  lagi,  cukup mudah menjalin hubungan dengan para perempuan di Thailand.  Menurut tradisinya, seorang pria  hanya  perlu  mendatangi  kediaman  perempuan  dan  mengadakan  pertemuan  singkat dengan  kepala  keluarga  untuk  menjalin  hubungan.  Bahkan  beberapa  dari  mereka  langsung menjalin  hubungan  tanpa  sepengetahuan  keluarga,  khususnya  mereka  yang  sudah  dewasa. Namun,  dalam  menjalin  hubungan  perkawinan,  banyak  dari  perempuan  Thailand mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  dan  sosial,  sehingga  banyak  orang  asing  yang  menilai bahwa cinta di Thailand bisa dibeli dengan uang. 11
Tradisi  perkawinan  adalah  tradisi  yang  sangat  dijaga  oleh  masyarakat  Thailand.  Baik pernikahan  yang dilakukan oleh pria pribumi maupun pria asing, tradisi upacara perkawinan merupakan satu hal yang diharuskan di Thaland. Upacara dilakukan dengan kedua mempelai berlutut  berdampingan,  dengan  posisi  calon  suami  di  sebelah  kanan  calon  istri.  Waktu perkawinan  ditentukan  oleh  biksu  peramal,  kemudian  kepala  kedua  mempelai  dikalungkan dengan  seutas  tali  putih  khusus  yang  disebut  “ saimonkon ”.  Selanjutnya  sesepuh  desa menuangkan air suci di atas tangan kedua mempelai, tuangan air tersebut biasanya jatuh tepat di atas wadah  yang berisi bunga-bunga  yang sudah disiapkan secara khusus. Kemudian para tamu yang hadir ikut memberkati dan melakukan hal yang sama dengan menuangkan air suci setelah  sesepuh  desa.  Upacara  ini  merupakan  upacara  adat  yang  biasanya  tidak  diwarnai dengan  unsur-unsur  agama  maupun  janji  setia  seumur  hidup  sebagaimana  di  agama-agama lain.  Selain hal yang umum, juga terdapat banyak variasi dasar yang dilakukan dalam upacara perkawinan.  Seperti  menempatkan  banyak  simbol  kesuburan  dan  kemakmuran  di  ranjang pengantin, seperti karung beras, biji wijen, koin, alu batu, dan semangkuk air hujan. Pengantin baru harus berbagi tempat tidur mereka dengan benda-benda ini selama tiga hari. Dan akhir- akhir  ini  sebagian  besar  dari  pasangan  yang  tergolong  menengah  ke  atas  tidak  melakukan tradisi ini dan lebih memilih untuk berbulan madu di Phuket. 12

## Hukum Perkawinan di Thailand
Thailand  mengatur  segala  urusan  perkawinan  dalam  Buku  ke  5  dari The  Civil  and Commercial Code yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini terdiri dari Bab Perkawinan yang  mengatur  tentang  pertunangan,  syarat-syarat  perkawinan,  hubungan  suami  dan  istri, harta  suami  dan  istri,  batalnya  perkawinan,  dan  berakhirnya  perkawinan.  Sedangkan  Bab Orang tua dan anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian,  dan  adopsi. 13 Hukum  perkawinan  ini  berlaku  bagi  masyarakat  Thailand.  Setiap perkawinan  yang  dilegalkan,  berdasarkan  peraturan  tersebut,  setidaknya  harus  memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: 14 (1) Orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal. Jika berusia di bawah usia  legal  atau  di  bawah  usia  17  tahun,  harus  mendapatkan  persetujuan  pengadilan  untuk melakukan  pendaftaran  perkawinan.  Sementara  mereka  yang  berusia  di  atas  20  dapat melakukan  pendaftaran  atas  nama  mereka  sendiri;  (2)  Orang  tersebut  tidak  boleh  memiliki cacat  mental;  (3)  Orang  tersebut  tidak  boleh  dari  asal  keturunan  yang  sama;  (4)  Orang tersebut  tidak  boleh  terdaftar  telah  menikah  dengan  orang  lain;  (5)  Orang  tua  adopsi  tidak boleh menikahi anak adopsinya; (6) Seorang janda boleh menikah lagi jika dan hanya jika ia
10 Thailand , 131.
11 Thailand , 132–33.
12 Thailand , 231–32.
13 Thailand Civil and Commercial Code Book V , n.d., http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf.
14 “Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.” (Thailand: UNDP, USAID, 2014), 27.
telah melewati minimal 310 hari tepat setelah ia menjadi janda secara resmi. Kecuali ketika ia melahirkan  anak  dari  perkawinan  sebelumnya;  (7)  Pengadilan  dapat  membenarkan pendaftaran perkawinan untuk pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.
Thailand  secara  hukum  mengharuskan  perdaftaran  perkawinan  di  kantor  setempat. Hanya satu pernikahan yang sah dan diperbolehkan, tetapi Seorang pria masih memungkinkan untuk  memiliki  beberapa mia  noy/mia  noi (istri  tambahan).  Memiliki  lebih  dari  satu  istri memang  tidak  dibenarkan  secara  hukum,  namun  meskipun  demikian  banyak  pertimbangan bagi pria maupun wanita yang melakukannya. Salah satu studi memaparkan bahwa ada sekitar 25% pria memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh masing-masing  responden. 15 Mia  noy tidak  memiliki  hak  hukum,  tetapi  anak-anak  mereka diakui sebagai anak yang sah menurut hukum Thailand. Hal ini terjadi karena perkawinan dan perceraian merupakan hal yang mudah di Thailand. Salah satu pihak hanya perlu datang dan menandatangani  kesepakatan  untuk  kawin  di  kantor  pendaftaran  perkawinan  setempat,  atau hanya perlu menunjukkan desersi atau pernyataan tidak diberi nafkah selama satu tahun. 16

## Hukum Perkawinan Islam di Thailand
Berbeda  dengan  hukum  perkawinan  Thailand  yang  digunakan  untuk  mengatur mayoritas  masyarakat.  Islam  sebagai  penduduk  minoritas  juga  mampu  menerapkan  hukum Islam  meskipun  terbatas  pada  wilayah  selatan  saja.  Berlakunya  hukum  Islam  di  wilayah selatan  Thailand  merupakan  hasil  penundukan  diri  dari  mantan  kerajaan  Melayu  di  bawah kekuasaan  kerajaan  Siam.  Meskipun  sudah  tunduk  menjadi  salah  satu  bagian  dari  negara Thailand, wilayah Thailand selatan ini tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai sebuah kerajaan  Islam,  bahkan  sampai  sekarang.  Dorloh,  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa selama  pemerintahan  Dinasti  Sukhothai  dan  Krung  Sri  Ayutthaya,  posisi  hukum  Islam  dan sikap  Raja  Siam  terhadap  hukum  Islam  sangatlah  fleksibel.  Raja  Siam  tidak  mengganggu semua hal yang berkaitan urusan agama kaum muslimin di selatan. Hukum Islam sepenuhnya diberikan  kepada  kerajaan  Patani,  kerajaan  ini  tidak  hanya  mengatur  hukum  keluarga  Islam tetapi juga hukum pidana Islam serta hukum transaksi Islam. 17
Intervensi  kebijakan  mulai  dilakukan  oleh  pemerintahan  Siam  pada  tahun  1902.  Sejak masa  itu  terjadi  banyak  perubahan  yang  menggeser  hukum  Islam  dan  hukum  tradisional kepada  hukum  perdata  kerajaan  Siam.  Penerapan  hukum  perdata  kerajaan  Siam  selanjutnya menghambat  penerapan  dan  mempersempit  ruang  lingkup  hukum  Islam  di  wilayah  selatan Thailand,  khususnya  di  Provinsi  Patani,  Narathiwat,  Yala,  dan  Satun. 18 Upaya memberlakukan kembali hukum Islam mulai digalakkan paskah pengangkatan Dato Yuthitam (Syaikh  Islam) sebagai Penasihat Hakim di Pengadilan Provinsi di Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Pengangkatan Dato Yuthitam beriringan dengan dibentuknya Muslim Family Law and Law of Inheritance (MFLLI) yang berlandaskan pada kitab-kitab fiqh klasik syafi’iyah. 19 MFLLI  memiliki  dari  dua  bagian,  bagian  pertama  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga
15 ITN Source, Reuters Life - 25% of Thai men have more than one wife , 2014, https://www.youtube.com/watch?v= Jpjic8JKOxo.
16 Thailand , 230. 17 Sulaiman Dorloh, “The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) as Applicable in The Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects,” Jurnal Fiqh 6 (2009): 147–48.
18 Ramizah  Muhammad,  “The  Dato’  Yuthitham  and  the  Administration  of  Islamic  Law  in  Southern Thailand,”  in ARC  Federation  Fellowship:  Islam,  Syari’ah  and  Governance (Islamic  Law  in  Southeast  Asia: Between Radicalism and Liberalism, Australia: The University of Melbourne, 2007).
19 Dorloh, “The Code of Muslim Family Law ...,” 136–38.
terdiri  118  pasal  yang  mengatur:  (1)  aturan  umum  yang  berisi  tentang  wali,  manfaat perkawinan, eeyap (ijab)  dan kobu (kabul),  dan  saksi  perkawinan;  (2)  hak  dan  kewajiban suami  dan  istri  yang  terdiri  dari:  nafkah  untuk  istri,  serta  hak  dan  kewajiban  poligami;  (3) putusnya  perkawinan  yang  terbagi  dalam  aturan  umum, phit i 20 tola (talak), phiti  pasakh (fasakh), phiti  sabarn 21 (li’an),  dan tard-pasakh 22 ;  (4)  Akibat  hukum  dari  perkawinan  yang mengatur tentang eesi-kahwin 23 ; mut’ah, ee-dah (iddah) , nafkah istri dalam masa ee-dah dan royo’ 24 ;  dan  (5)  Keturunan  yang  dijabarkan  tentang  anak  kandung,  anak  susuan  dan  anak adopsi.  Sedangkan  hukum  kewarisan  terdiri  dari  28  pasal  yang  mengatur  tentang  aturan umum, golongan ahli waris, fardu ( ashabul furud ), aasabah, sawil al-Arham ( dzawil arham ), dan wasiat. 25

## Perkawinan Minoritas di Thailand
Perkawinan  mayoritas  yang  ada  di  Thailand  terbagi  dalam  dua  kelompok  besar. Pertama,  penduduk  Thailand  umum  yang  menggunakan  Buku  ke  5  dari The  Civil  and Commercial  Code ,  dan  kedua,  penduduk  Muslim  Thailand  Selatan  yang  menggunakan Muslim  Family  Law  and  Law  of  Inheritance sebagai  rujukan  dalam  melangsungkan perkawinan  di  Thailand.  Berdasarkan  kedua  kelompok  perkawinan  mayoritas  tersebut, perkawinan  minoritas  yang  ada  di  negara  Thailand  dapat  dikelompokkan  kepada  dua kelompok  kecil  perkawinan  yang  ada  di  Thailand,  yaitu:  perkawinan  sejenis  yang  berada  di tengah  mayoritas  penduduk  umum  Thailand,  dan  perkawinan  beda  agama  yang  berada  di tengah mayoritas penduduk muslim Thailand Selatan.

## Perkawinan Sejenis
Keberadaan  individu  LGBT  (Lesbi,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender)  mendapatkan toleransi  dari  masyarakat,  namun  beberapa  masih  sering  menghadapi  diskriminasi.  Seperti dalam lingkungan keluarga, pendidikan, media, hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial agama yang  tidak  siap  menerima  keragaman  seksual  dalam  warganya,  dan  alasan  lainnya  yang digunakan  sebagai  bentuk  diskriminasi.  Para  orang  tua  di  Thailand  sering  menganggap hubungan  sesama  jenis  sebagai  fase  sementara  dan  singkat  dalam  kehidupan  anak  mereka. Hubungan  ini  pun  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk  kedangkalan  sosial  dan ketidakmampuan  untuk  berkembang  menghadapi  sesuatu  yang  substansial  di  masyarakat. Karena bagaimanapun secara tradisional, kondisi LGBT tidak dapat diterima di masyarakat. 26 Di  sisi  lain,  hukum  Thailand  tidak  mengkriminalisasi  homoseksualitas  atau  eksplisit melarang  diskriminasi  atas  dasar  kelainan  orientasi  seksual  dan  identitas  gender.  Namun, mereka  juga  tidak  memiliki  ketentuan  yang  secara  eksplisit  mengidentifikasikan  kondisi
20 Phiti dalam bahasa Thai adalah prosedur/tata cara ... Dorloh, “The Code of Muslim Family Law ...,” 136.
21 Sabarn dalam bahasa Thai bermakna sumpah ... Dorloh, “The Code of Muslim Family Law ...,” 137.
22 Tard-pasakh  adalah  kata  serapan  dari  bahasa  Melayu  yang  bermakna  terfasakh  ...  Dorloh,  “The  Code  of Muslim Family Law ...,” 137.
23 Eesi-kahwin  adalah  kata  serapan  dari  bahasa  Melayu  yang  bermakna  isi  kahwin  /  mahar  ...  Dorloh,  “The Code of Muslim Family Law ...,” 137.
24 Royo’ adalah bahasa Thai yang bermakna ruju’ ... Dorloh, “The Code of Muslim Family Law ...,” 137.
25 Feirul  Maliq  Intajalle  et  al.,  “Islamic  Inheritance  Law  among  Muslim  Minority  Countries  in  Southeas Asia,” Middle-East Journal of Scientific Research 12,
no. 1 (2012): 117, doi:10.5829/idosi.mejsr.2012.12.1.1675.
26 “Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.,” 42.
mereka  sebagai  orang-orang  yang  memiliki  kelainan  orientasi  seksual  dan  identitas  gender berbeda. 27
Konstitusi Thailand B.E. 2550 (2007) menjamin kesetaraan bagi semua orang dan antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:
All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. (Sec. 30, para. 1)
Men and women shall enjoy equal right. (Sec. 30, para. 2)
Selain ketentuan kesetaraan umum ini, Konstitusi negara ini juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, bersama dengan 11 alasan lainnya.
Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, disability, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not be permitted. (Sec. 30, para. 3)
Selama  proses  penyusunan  dari  Konstitusi  2007  tersebut,  dikatakan  bahwa  terdapat upaya  kelompok  minoritas  LGBT  Thailand  untuk  menanamkan  unsur  kelainan  seksual  dan gender  ke  dalamnya,  namun  upaya  pemberian  provisi  yang  eksplisit  tersebut  gagal  dan mereka  hanya  mendapatkan  perlindungan  secara  umum  pada section 30,  seperti  "identitas seksual," "jenis kelamin" dan "keragaman seksual”. Namun, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit,  dalam  draf  dinyatakan  bahwa  keragaman  seksual  merupakan  salah  satu  kebebasan yang  diterima  oleh  negara  Thailand  sebagaimana  yang  tertera  dalam Intentions  of  the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) berikut. 28
The State has an obligation to eliminate obstacles and promote the exercise of rights and freedom by persons [of sexual diversity] as enjoyed by others. This is not considered unjust discrimination as it is an important principle of human dignity.
Perbedaan  atas  dasar  dari  'seks'  [dalam  ayat  3,  Pasal  30]  menunjukkan  tidak  hanya untuk perbedaan antara pria dan wanita, tetapi juga perbedaan antara individu pada “identitas seksual”,  “jenis  kelamin”,  atau  “keragaman  seksual”.  Perbedaan  ini  tidak  secara  khusus ditentukan  karena  istilah  'seks'  yang  inklusif,  tetapi  dengan  menghilangkan  diskriminasi masyarakat  terhadap  siapa  pun.  Sedangkan  pernikahan  sesama  jenis  dan  pembentukan keluarga sesama jenis masih belum memiliki pengakuan hukum saat ini. Tidak ada larangan secara  hukum  untuk  menjadi  orang  tua  LGBT  dan  anak  yang  mereka  adopsi  dapat diperlakukan sebagaimana kasus orang tua tunggal. Sebagaimana tertera dalam The Civil and Commercial Code of Thailand . 29
Lebih jauh lagi, Pintobtang dalam penelitiannya menyatakan bahwa di Thailand, kaum gay  secara  bertahap  diterima  secara  sosial.  Banyak  sosiolog  telah  melakukan  penelitian mengenai  kehidupan  pria  gay.  Namun,  meskipun  demikian,  homoseksualitas  tetap  menjadi subkultur dan dalam banyak kasus tersembunyi dari masyarakat umum. Bagaimanapun dalam budaya  mayoritas,  heteroseksualitas  adalah  hal  yang  dominan  di  masyarakat,  sedangkan
27 Busakorn Suriyasarn, Cambodia and Lao People’s Democratic Republic ILO Country Office for Thailand, dan Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE) Project Promoting Rights, Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand (Bangkok: ILO, 2014), 19, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/486318.pdf.
28 Suriyasarn,  ILO  Country  Office  for  Thailand,  dan  Promoting  Rights, Gender  Identity  and  Sexual Orientation in Thailand , 20.
29 “Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.,” 24.
hubungan sesama jenis tetap saja dianggap sebagai dosa dan cenderung menerima penolakan sosial  yang  kuat.  Sehingga  posisi  perkawinan  sejenis  yang  ada  di  Thailand  secara  hukum hanya diperkenankan saja, tanpa menerima status hukum lebih jauh dengan pelegalannya. 30

## Perkawinan Beda Agama
Bersama  dengan  perkembangan  Islam  yang  telah  terjadi  dalam  masyarakat  Thailand selama  tiga  dekade  terakhir,  perdebatan  tentang  perkawinan  beda  agama  menjadi  sebuah dimensi  baru.  Kepatuhan  terhadap  adat  istiadat  dan  kepercayaan  di  kalangan  muslim  di wilayah  selatan  Thailand  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  telah  mengalami  beberapa peningkatan. Sebagai contoh, ada peningkatan perhatian yang diberikan kepada studi Islam di kedua  sistem  Islam  tradisional  dan  sistem  sekolah  nasional,  dan  wanita  yang  mengenakan jilbab  sekarang  dipandang  sebagai  hal  yang  biasa.  Namun  proses  dan  konsekuensi  dari pernikahan  muslim  di  Thailand  agak  berbeda  dari  yang  ada  di  lingkungan  muslim  Malaysia dan  Indonesia  dari  segi  tingkat  kontrol  institusi  formalnya.  Perkawinan  beda  agama  antara muslim di Thailand telah dibahas oleh banyak pemimpin agama setempat dan para senior desa sebagai  masalah  yang  mengkhawatirkan  di  masyarakat.  Dalam  beberapa  kasus  pernikahan beda  agama  di  Thailand  selatan,  banyak  para  penganut  Buddha  yang  masuk  Islam.  Hanya beberapa kasus yang menyebabkan seorang Muslim menjadi penganut Buddha, tetapi bahkan dalam  hal  ini  biasanya  konversi  agama  tidak  terjadi  secara  langsung,  hilangnya  identitas sebagai muslim tersebut biasanya memalui proses budaya yang cukup lama. 31
Secara  historis,  perkawinan  beda  agama  di  Thailand  selatan,  terutama  di  pantai  timur, telah terjadi sejak awal abad kelima belas. Pada tahun 1457, di saat kerajaan Pattani memeluk Islam  dan  sebagian  besar  penduduk  pun  mengonversi  agama  mereka  ke  agama  Islam. Komunitas  Thailand  Muslim  juga  dapat  ditemukan  di  provinsi  Thailand  selatan  lainnya seperti  Songkhla,  Trang,  Krabi,  dan  Phang-nga.  Mereka  dikenal  oleh  kalangan  ulama  dan penduduk  setempat  sebagai Sam-Sam .  Perkawinan  beda  agama  mulai  dianggap  meresahkan oleh penduduk muslim Thailand Selatan sejak abad ke 19. 32
Pernikahan muslim di Thailand Selatan, mulai di daerah Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun diatur oleh Muslim Family Law and Law of Inheritance, sedangkan di wilayah lainnya diatur oleh hukum  sipil.  Secara resmi, komite masjid  mengatur ide-ide keagamaan, praktek dan  ritual  muslim  di  seluruh  negeri  dan  dilaksanakan  oleh  setiap  masjid  di  masing-masing desa, dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan konversi MFLLI yang banyak  mengambil  hukum  syafi’iyah  dalam  menanggapi  hukum  perkawinan  beda  agama, dapat  dipastikan  bahwa  perkawinan  beda  agama  di  Thailand  dihukumi  boleh.  Namun, perbedaannya,  kebolehan  ini  berbeda  dengan  kebolehan  kepada  kaum  Nasrani  dan  Yahudi, sebagaimana  yang  difokuskan  oleh  Syafi’i  dalam  kitabnya  Al-Umm. 33 Sedangkan  negara Thailand merupakan negara yang mayoritas Buddha.
Dalam  hal  ini,  kondisi  perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  Thailand menggambarkan ijtihad tarjihi intiqa’i , yaitu memilih pendapat yang telah dikemukakan oleh para  ahli  fiqh  terdahulu,  kemudian  menentukan  pendapat  mana  yang  paling  kuat  dan  ideal
30 Sompit  Pintobtang  dan  Theeraphong  Bualar,  “Gay  Inmates  and  Sexual  Intimacy  behind  Bars:  Evidence from Thailand,” Academic Research International 2, no. 1 (2012): 326–32.
31 Amporn  Marddent,  KHAO  KHAEK  Interfaith  Marriage  between  Muslims  and  Buddhists  in  Southern Thailand ... dalam Gavin W. Jones et al., ed., Muslim-non-Muslim marriage: political and cultural contestations in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 190.
32 Jones et al., Muslim-non-Muslim marriage , 193.
33 Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm , vol. 4 (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1990), 282.
untuk  masyarakat  minoritas  yang  ada.  Konsep tarjihi  intiqa’i yang  terjadi  di  kelompok muslim  Thailand  Selatan  ini  adalah  melepaskan  perdebatan  beberapa  pendapat  yang mempertanyakan  posisi  Buddha  sebagai  kelompok  ahlu  kitab  atau  bukan,  lalu  kemudian menghukumi  menghukumi  kebolehan  pernikahan  keduanya  sebagai  salah  satu  hasil  “dialog keagamaan” yang ada antara muslim dan Buddha. 34
Efek  perkawinan  beda  agama  antara  muslim  dan  buddha  terlihat  dalam  data  nasional tahun  2000  yang  ada  dalam  penelitian  Jones.  Jumlah  penduduk  muslim  Thailand  yang berjumlah  tiga  juta  dari  total  penduduk  yang  sekitar  62  juta,  yang  sebagian  besar  beragama Buddha. Muslim memang menjadi minoritas, namun sebagian besar Muslim tinggal di empat provinsi perbatasan selatan Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun sedangkan sisanya tersebar di seluruh negeri. Jumlah Muslim di  Thailand telah menjadi  perbincangan  yang cukup lama di Kantor  Komite  Islam  Thailand,  mereka  menyebutkan  bahwa  jumlah  Muslim  dalam  sensus resmi tahun 2000 mencapai 2,815,900 atau 4,6 persen dari total penduduk 60.617.200, jumlah ini mengalami kenaikan dari 4,1 persen pada tahun 1990. M. Gilquin, dalam penelitian Jones, berpendapat  bahwa  perkawinan  campuran  adalah  faktor  penting  yang  berhubungan  dengan peningkatan  jumlah  Muslim  di  Thailand  karena  sebagian  besar  umat  Buddha  harus  masuk Islam untuk perkawinan ini. 35
Mereka yang berpindah memeluk agama Islam oleh penduduk Thailand dikenal sebagai Khao Khaek . Khaek di Thailand selatan berarti Muslim. Khaek memiliki implikasi di tingkat budaya,  etnis,  dan  agama.  Sedangkan khao ,  secara  harfiah  berarti  untuk  melangkah  atau datang. Ketika dua kata  ini bergabung sebagai KhaoKhaek , dapat  dipahami sebagai  menjadi seorang  Muslim.  Menurut  prinsip-prinsip  Islam,  menjadi  Muslim  terjadi  ketika  lahir  dari orang tua Muslim, atau bisa juga melalui metode lain seperti melalui perkawinan. Umumnya perkawinan dengan non-Muslim di Thailand terjadi pada hubungan Buddhis-Muslim. 36

## Kesimpulan
Thailand  dengan  kondisi  yang  sekilas  tidak  terlalu  memperhatikan  hubungan kekeluargaan  dan  pergaulan  muda-mudinya,  tetap  memiliki  karakteristik  sebagai  salah  satu pemegang  budaya  ketimuran.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  hal  perkawinan,  Thailand memiliki  beberapa  tradisi  khusus  dalam  perkawinan  yang  menunjukkan  kesakralan  dari proses  perkawinan  dalam  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  berupaya  untuk memberikan  perlindungan  dalam  hal  perkawinan  dengan  menerbitkan The  Civil  and Commercial  Code ,  dan Muslim  Family  Law  and  Law  of  Inherintance .  TCCC  berlaku  bagi seluruh  penduduk  Thailand  secara  umum,  sedangkan  MFLALI  berlaku  hanya  di  wilayah muslim, Thailand Selatan.
Beberapa  isu  tentang  perkawinan  minoritas  di  negara  Thailand  adalah  isu  perkawinan sejenis  dan  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  sejenis,  tidak  mendapatkan  provisi  secara eksplisit,  tetapi  tetap  dilindungi  secara  konstitusional.  Sedangkan  perkawinan  beda  agama, merupakan  salah  satu  bentuk  “dialog  keagamaan”  yang  tidak  terelakkan  antara  muslim  dan Buddha.  Perkawinan  beda  agama  ini  dinyatakan  juga  sebagai  salah  satu  faktor  dari meningkatnya penduduk Islam di Thailand.
34 Veerachart  Nimanong,  “Thai  Buddhists-Muslims  Customs  in  Dialogue  for  Peaceful  Co-existence  in  the Southern  Thailand,”  diakses  13  Oktober  2016,  https://www.academia.edu/1197313/Thai_Buddhists- Muslims_Customs_in_Dialogue_for_Peaceful_Co-existence_in_the_Southern_Thailand.
35 Jones et al., Muslim-non-Muslim marriage , 192.
36 Jones et al., Muslim-non-Muslim marriage , 201.

## Daftar Pustaka
Addis, Adeno. “Individualism, Communitarianism, and the RIghts of Ethnic Minorities.”
Notre Dame Law Review 67, no. 3 (1993): 615–76. Al-Qardlawi, Yusuf. Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah: Hayatu al-Muslimina Wastha al- Mujtama’at al-Ukhra . Mesir: Daar as-Syuruq, 2001.
Asy-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Al-Umm . Vol. 4. 8 vol. Beirut: Daar al- Ma’rifah, 1990.
Az-Zuhaily, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Damaskus: Daar al-Kitab al-’Araby, 2006.
“Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.” Thailand: UNDP, USAID, 2014. Dorloh, Sulaiman. “The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) as
Applicable in The Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects.” Jurnal Fiqh 6 (2009): 125–48.
Intajalle, Feirul Maliq, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali, dan Mohd Roslan Mohd Nor. “Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeas Asia.” Middle-East Journal of Scientific Research 12, no. 1 (2012): 114–18. doi:10.5829/idosi.mejsr.2012.12.1.1675.
ITN Source. Reuters Life - 25% of Thai men have more than one wife , 2014. https://www.youtube.com/watch?v=Jpjic8JKOxo.
Jones, Gavin W., Heng Leng Chee, Maznah Mohamad, dan Institute of Southeast Asian Studies, ed. Muslim-non-Muslim marriage: political and cultural contestations in Southeast Asia . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh minoritas: fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan . Yogyakarta: LKiS, 2010.
Muhammad, Ramizah. “The Dato’ Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand.” In ARC Federation Fellowship: Islam, Syari’ah and Governance . Australia: The University of Melbourne, 2007.
Nimanong, Veerachart. “Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co- existence in the Southern Thailand.” Diakses 13 Oktober 2016.
https://www.academia.edu/1197313/Thai_Buddhists- Muslims_Customs_in_Dialogue_for_Peaceful_Co- existence_in_the_Southern_Thailand. Phillips, Douglas A. Thailand . Modern world nations. New York, N.Y: Chelsea House, 2007.
Pintobtang, Sompit, dan Theeraphong Bualar. “Gay Inmates and Sexual Intimacy behind Bars: Evidence from Thailand.” Academic Research International 2, no. 1 (2012): 326–32.
Suriyasarn, Busakorn, Cambodia and Lao People’s Democratic Republic ILO Country Office for Thailand, dan Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE) Project Promoting Rights. Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand . Bangkok:
ILO, 2014. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/486318.pdf.
Thailand . London: Marshall Cavendish, 2009.
Thailand Civil and Commercial Code Book V , n.d. http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC- book5.pdf.