## ANALISIS URGENSI PENGATURAN JAMINAN BANK OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 1
Irna Nurhayati Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281 irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id

## Abstract
KPPU Regulation Number 2 of 2021 (Perkom) provide that business actors who have received a fine and submit an objection must deliver a bank guarantee to KPPU. If the business actors fail to do so, they are deemed to have not submitted an objection. This paper examines whether this provision  in  the  Perkom  is  clear  and  necessary.  This  paper  argues  that  this  provision  in  the Perkom is not clear and is not necessary. KPPU does not need to presume that the absence of bank  guarantee  delivery  means  the  absence  of  an  objection,  because  this  presumption  is  not accurate, and might be contradictory to the facts as occurred in the Garuda case, where Garuda submitted an objection but failed to deliver a bank guarantee to KPPU.
Keywords : Bank guarantee; Objection; KPPU decision; Perkom 2 of 2021.

## Abstrak
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 (Perkom) mengatur kewajiban bagi pelaku usaha terlapor yang dikenakan sanksi denda dalam putusan KPPU serta mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga  untuk  menyerahkan  jaminan  bank  kepada  Ketua  KPPU.  Apabila  jaminan  bank  tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari, maka pelaku usaha tersebut dianggap tidak mengajukan keberatan.  Tulisan  ini  mengkaji  apakah  pengaturan  dimaksud  dalam  Perkom  tepat  serta diperlukan? Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa pengaturan tersebut tidak tepat serta tidak perlu. KPPU tidak perlu mengatur anggapan demikian, bahwa tidak diserahkannya jaminan bank dianggap tidak ada keberatan, karena sejatinya keberatan bukan ranah kewenangan KPPU. Anggapan seperti itu justru dapat bertentangan dengan faktanya, sebagaimana terjadi pada kasus Garuda  yang  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Niaga  tetapi  gagal  menyerahkan  jaminan bank kepada KPPU.
Kata Kunci: Jaminan Bank; Keberatan; Putusan KPPU; Perkom 2 Tahun 2021.

## A. Pendahuluan
Dalam rangka penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan ekonomi yang tertib dan seimbang (Mantili,  Kusmayanti,  &  Afriana,  2016),  Indonesia  telah  menerbitkan  peraturan  persaingan usaha  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), yang berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan  (Wie,  2002).  UU  Persaingan  Usaha  merupakan  harapan  baru  untuk  membangun
1 Artikel ini merupakan pengembangan dari penelitian dalam rangka Hibah Penelitian Jurnal Nasional yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2022.
terciptanya  iklim  usaha  sehat  di  Indonesia  (Zubairi,  2021)  yang  memungkinkan  pelaku  usaha bersaing  secara  sehat  (Wafiya,  2014).  UU  Persaingan  Usaha  mengatur  beberapa  poin  penting kaitannya  dengan  upaya  preventif  pemerintah  mewujudkan  persaingan  usaha  sehat,  yaitu meliputi  pengaturan  tentang  perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  yang  dilarang,  posisi  dominan, maupun  ketentuan  pengecualian.  UU  Persaingan  Usaha  juga  mengatur  penegakan  hukumnya termasuk prosedur  penanganan perkaranya.  Pelaksanaan  UU  Persaingan  Usaha dan penegakan hukumnya  ditujukan  untuk  dapat  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum terkait persaingan usaha yang sehat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan otoritas yang diberi mandat untuk mengawasi  pelaksanaan  UU  Persaingan  Usaha  yang  dalam  menjalankan  tugas  kewajibannya KPPU  diberikan  wewenang  untuk  melakukan  serangkaian  kegiatan  mulai  dari  pemeriksaan, penyelidikan, pembuktian, sampai dengan pemutusan perkara. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar.  Terhadap putusan KPPU tersebut pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri, tetapi  sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU Cipta Kerja), upaya keberatan menjadi ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya  dilakukan  dengan  Undang-Undang.  Namun,  perubahan  penanganan  perkara keberatan  ke  pengadilan  niaga  ini  mestinya  diimbangi  dengan  penambahan  pengadilan  niaga (Toifur & Wiradiputra, 2022) di pengadilan negeri di wilayah lainnya di Indonesia, mengingat saat ini baru terdapat lima pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga  Surabaya,  Pengadilan  Niaga  Semarang,  Pengadilan  Niaga  Makassar,  Pengadilan  Niaga Medan (Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999)
Sebagai  pelaksanaan  UU  Cipta  Kerja  telah  diterbitkan  PP  Nomor  44  Tahun  2021  tentang Pelaksanaan  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (PP  44  Tahun 2021). KPPU juga telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan  Sanksi  Denda  Pelanggaran  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Perkom).  Sementara  itu  Mahkamah  Agung  (MA)  juga  menerbitkan  Peraturan  MA  Nomor  3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Di  Pengadilan  Niaga  (Perma  3  Tahun  2021).  Terkait  upaya keberatan dari pelaku usaha terhadap putusan KPPU, Perkom mengatur bahwa dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan atau kasasi terhadap putusan KPPU, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan jaminan bank yang besarnya mencapai 20% dari nilai denda pelanggaran kepada Ketua KPPU dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan KPPU diterima. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha dianggap tidak mengajukan keberatan. Pengaturan Perkom ini merujuk pada pengaturan Pasal 12 PP 44 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang  memuat  tindakan  administratif  berupa  denda,  terlapor  wajib  menyerahkan  jaminan  bank yang  cukup,  paling  banyak  20%  (dua  puluh  persen)  dari  nilai  denda,  paling  lama  14  (empat belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  Komisi”.    Dalam  penjelasannya ditentukan  “Kewajiban  menerbitkan  jaminan  bank  tersebut  tidak  diperlukan  apabila  Pelaku Usaha  menerima  dan  melaksanakan  putusan  Komisi  dan  tidak  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.”
Sementara  itu,  Perma  3  Tahun  2021  mengatur  bahwa  upaya  keberatan  terhadap  putusan KPPU  diajukan  melalui  Kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  sesuai  dengan  tata  cara  pendaftaran keberatan;  pengajuan  keberatan  wajib  dilengkapi  dengan  surat  kuasa,  permohonan  keberatan, salinan putusan KPPU, dan salinan jaminan bank yang dilegalisir. Jaminan bank tersebut wajib
diserahkan  dalam  pengajuan  keberatan  dalam  hal  putusan  KPPU  memuat  sanksi  tindakan administratif  berupa  denda.  Pengajuan  keberatan  juga  harus  memuat  alasan  diajukannya keberatan. Panitera kemudian akan mendaftarkan berkas pemohon keberatan yang telah lengkap. Terhadap  pengajuan  keberatan  tersebut  diatur  bahwa  Majelis  Hakim  menolak  permohonan keberatan yang tidak memuat alasan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 3 Tahun 2021. Dengan demikian keberatan ini menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga, termasuk  dalam  hal  penilaian  dokumen  yang  disyaratkan  dan  pada  akhirnya  memutuskan diterima atau ditolaknya upaya keberatan.
Terkait  pengaturan  surat  jaminan  bank  dalam  Perkom  maupun  PP  44  Tahun  2021  ini, berdasarkan  penelusuran  penulis  sampai  saat  penulisan  artikel  ini  belum  ada  penelitian  yang mengkajinya.  Namun,  penulis  menemukan  beberapa  makalah  presentasi  dalam  seminar  online yang  diselenggarakan  oleh  Magister  Hukum  Bisnis  dan  Kenegaraan  dan  Pusat  Kajian  Hak Kekayaan  Intelektual,  Persaingan  Usaha  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) tahun 2022. Marsudin Nainggolan dalam makalahnya menilai bahwa pengaturan jaminan bank dalam Pasal 13 Perkom berlebihan, karena KPPU tidak berwenang sampai pada ranah keberatan (Nainggolan, 2022). Selain itu, Nurmalita Malik dalam makalahnya menjelaskan bahwa jaminan bank  yang  dipersyaratkan  dalam  pengajuan  keberatan  tersebut  berpotensi  menimbulkan persoalan dan dirasakan memberatkan pelaku usaha terlapor. Hal ini karena untuk mendapatkan jaminan bank tersebut tidak mudah, terlebih lagi kalau ada perkara lain yang beririsan, misalnya bersamaan dengan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang dialami Garuda  (Malik,  2022).  Kasus  Garuda  dimaksud  berkaitan  dengan  putusan  KPPU 06/KPPU/L/2020,  yang  memberi  sanksi  denda  Rp1  miliar  kepada  Garuda.  Garuda  kemudian mengajukan  keberatan  atas  putusan  KPPU  tersebut  ke  Pengadilan  Niaga,  tetapi  tidak  dapat melampirkan jaminan bank karena permintaan jaminan bank dari Garuda ke beberapa bank tidak berhasil. Garuda juga tidak dapat menyerahkan jaminan bank ke KPPU. Sebagai konsekuensinya Pengadilan  Niaga  menolak  pengajuan  keberatan  Garuda  (Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor: 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst).
Apabila dihubungkan dengan  tugas KPPU dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha, maupun kewenangan  KPPU  dalam  Pasal  36  UU  Persaingan  Usaha,  sama  sekali  tidak  mencakup penanganan  upaya keberatan. PP 44 Tahun 2021 juga tidak  menentukan kepada siapa jaminan bank itu diserahkan, jadi apakah KPPU juga tidak melebihi wewenangnya? Mengingat keberatan bukan kewenangan KPPU, perlukah KPPU mengatur sejauh itu? Fenomena tersebut mendorong penulis untuk meneliti apakah tepat KPPU di dalam Perkom mengatur bahwa jaminan bank yang dipersyaratkan  dalam  pengajuan  keberatan  tersebut  diserahkan  kepada  Ketua  KPPU,  serta apakah  tepat  KPPU  menganggap  bahwa  apabila  persyaratan  jaminan  bank  tersebut  tidak diserahkan  ke  Ketua  KPPU  maka  tidak  ada  keberatan?  Penelitian  ini  penting  dalam  rangka menganalisis  pengaturan  jaminan  bank  pada  Perkom  dalam  pengajuan  keberatan  dikaitkan dengan kewenangan KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tepat ataukah tidak tepat pengaturan jaminan bank dimaksud terkait pengajuan keberatan di dalam Perkom.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doctrinal (Hutchinson & Duncan, 2012). Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  melalui  studi  dokumen guna  memperoleh  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  terkumpul  berasal  dari  bahan  hukum primer, meliputi UU Persaingan Usaha, PP 44 Tahun 2021, Perkom, dan Perma 3 Tahun 2021. Data sekunder juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal, maupun materi lain seperti makalah seminar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Pengumpulan  data  penelitian  didukung  dengan  diskusi  kelompok  terpumpun/ focus  group discussion (FGD)  dengan  2  (dua)  narasumber,  yaitu  Ningrum  Natasya  Sirait  (Pakar  hukum persaingan  usaha  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara  yang  merupakan  ketua  FDPU. Narasumber  kedua  adalah  Muhammad  Reza  (Staf  ahli  unsur  pembantu  Komisi  bidang  hukum pada  KPPU).  Analisis  data  hasil  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif,  dengan  menerapkan content  analysis (Sumardjono,  2014),  serta  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  (Marzuki,  2010).  Pengambilan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan secara deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, pembahasan artikel akan meliputi tiga hal berikut: 1) kewenangan KPPU dalam  pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha; 2) upaya  keberatan  atas  putusan  KPPU;  dan  3)  jaminan  bank  dalam  pengajuan  keberatan  ke Pengadilan Niaga.
1. Kewenangan KPPU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  30  UU  Persaingan  Usaha,  KPPU  merupakan  otoritas yang yang diberikan mandat untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha di Indonesia. KPPU merupakan state auxiliary organ (Disemadi & Roisah, 2019) sebagaimana juga dikuatkan dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XIV/2016.  Hal  ini  bermakna  bahwa KPPU  sebagai  lembaga  negara  bentukan  pemerintah  yang  bersifat  penunjang  yang  membantu pelaksanaan  tugas  pokok  negara  yang  meliputi  ranah  eksekutif,  legislatif,  serta  yudikatif (Prananingtyas,  Disemadi,  &  Zakiyah,  2020).  KPPU  seringkali  disebut  sebagai quasi- independent organ (Lubis et al., 2017), yang bersifat independen terlepas dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan bertanggung jawab kepada Presiden dan rakyat (DPR). KPPU juga sering disebut sebagai lembaga quasi-judicial (Silalahi, 2022), yang memiliki fungsi untuk membantu  pelaksanaan  tugas  legislatif  dan  yudikatif.  Dengan  beberapa  penyebutan  tersebut, kerap timbul keraguan, apakah KPPU sebagai lembaga peradilan ataukah lembaga administratif (Sirait, 2009). Namun, merujuk pada pendapat Lubis et al, penulis lebih condong menganggap KPPU  sebagai  lembaga  administratif  yang  bertindak  untuk  kepentingan  umum  (Lubis  et  al., 2017). KPPU bukan merupakan lembaga yudikatif atau pelaku kekuasaan kehakiman (Simbolon, 2012), walaupun sebagai pengawas pelaksanaan persaingan usaha KPPU diberikan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha layaknya lembaga peradilan. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang sudah diamendemen dengan Peraturan Presiden Nomor  80  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perubahan dari Keppres menjadi Perpres ini dalam rangka  menyesuaikan  dengan  berlakunya  UU  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sebagai  pengawas  persaingan  usaha  di  Indonesia,  tugas  KPPU  meliputi:  1)  melakukan penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  16;  2) melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27; 3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5) memberikan  saran dan  pertimbangan terhadap kebijakan  Pemerintah yang  berkaitan  dengan praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  6)  menyusun  pedoman  dan  atau publikasi  yang  berkaitan  dengan  UU  Persaingan  Usaha;  dan,  7)  memberikan  laporan  secara
berkala  atas  hasil  kerja  KPPU  kepada  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.    Tugas  KPPU juga termasuk menilai apakah perjanjian dan atau kegiatan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
Adapun perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha meliputi perjanjian oligopoli, perjanjian  penetapan  harga,  perjanjian  pembagian  wilayah,  perjanjian  pemboikotan,  perjanjian kartel,  perjanjian trust ,  perjanjian  oligopsoni,  perjanjian  integrasi  vertikal,  perjanjian  tertutup, dan  perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri.  Sementara  itu  kegiatan  yang  dilarang  dalam  UU Persaingan Usaha yaitu praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan tender, dan penyalahgunaan posisi dominan.
Dalam menilai perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang, KPPU mempunyai 2 (dua) jenis pendekatan. Pertama, pendekatan per se illegal atau per se rule atau per se violation atau per se doctrine (Nugroho, 2018), yang dimaknai sebagai penilaian KPPU dengan menilai pemenuhan pelaku  usaha  terhadap  larangan  secara  tegas  dan  mutlak  dalam  UU  Persaingan  Usaha  tanpa menggantungkan  pada  syarat  tertentu  atau tanpa  melihat  dampak  dari  perbuatan yang dilarang tersebut  terhadap  persaingan  usaha.  Penerapan  pendekatan per  se  illegal misalnya  larangan pelaku  usaha  untuk  menetapkan  harga  secara  kolutif  (Lubis  et  al.,  2017)  sebagaimana  diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha, yaitu pelaku usaha dilarang “membuat perjanjian dengan pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar  bersangkutan yang  sama”.  Penetapan  harga tersebut  tanpa  perlu  melihat  dampaknya  dengan  sendirinya  diyakini  telah  merusak  persaingan usaha (Nugroho, 2018). Jadi penetapan harga merupakan hal yang sangat tidak diharapkan oleh pelaku usaha pesaing karena merupakan praktik yang menghambat persaingan (Whish & Bailey, 2015).  Dalam  kalimat  Pasal  5 tersebut  jelas  bahwa  segala  perjanjian  penetapan  harga dilarang tanpa mensyaratkan kondisi tertentu dan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut mengenai dampak dari perjanjian tersebut (Lubis et al., 2017). Kedua,  pendekatan rule of  reason , yang dimaknai bahwa  penilaian  KPPU  tidak  cukup  hanya  dengan  melihat  perbuatannya,  tetapi  perlu  juga melihat  dampak  perbuatan  (perjanjian  dan/atau  kegiatan)  yang  dilarang  tersebut  terhadap persaingan usaha yang sehat, apakah perjanjian dan/atau kegiatan dimaksud telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau mengakibatkan timbulnya praktik monopoli. Jadi pelaku usaha tidak  secara  otomatis  dilarang  membuat  perjanjian  dan/atau  kegiatan  tertentu,  namun  masih diperlukan  pembuktian  apakah  perjanjian  dan/atau  kegiatan  tertentu  tersebut  berdampak  pada terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Nugroho, 2018). Penerapan pendekatan rule  of  reason ini  misalnya  terhadap  praktik  monopoli,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  17  ayat  (1)  UU  Persaingan  usaha  yang  melarang  Pelaku  usaha  “melakukan  penguasaan atas  produksi  dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat”.  Pendekatan rule  of  reason ini memerlukan  pembuktian  lebih  lanjut  terkait  akibat  atau  dampak  yang  ditimbulkannya.  Frase “yang  dapat  mengakibatkan”  pada  Pasal  5  itu  membuktikan  adanya  persyaratan  atau  kondisi tertentu yang perlu dilakukannya pembuktian lebih lanjut, sehingga proses pemeriksaannya lebih kompleks.
Dalam rangka menjalankan tugasnya, KPPU diberikan wewenang untuk melakukan hal-hal berupa:  1)  Menangani  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  3)  Melakukan  penyelidikan  dan  atau pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditentukan  oleh  Komisi sebagai  hasil  dari  penelitiannya;  4)  Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan tentang  ada  atau  tidak  adanya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang  ini;  6)  Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini; 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan  huruf  f  yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  Komisi;  8)  Meminta  keterangan  dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha  yang  melanggar  ketentuan  UU  Persaingan  Usaha;  9)  Mendapatkan,  meneliti,  dan  atau menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan;  10) Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak  pelaku  usaha  lain  atau masyarakat; 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  dan,  12)  Menjatuhkan  sanksi  berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Ada yang berpendapat bahwa wewenang KPPU sangat besar (Safura, 2022), meliputi yurisdiksi yang luas (Mantili et al., 2016) mulai dari melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pemutusan perkara, dan  penjatuhan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  pelanggar,  sehingga  KPPU  sering  disebut mempunyai  multi  fungsi  (Usman,  2013).  Begitu  luasnya  wewenang  KPPU  sehingga  KPPU disebut  sebagai  lembaga superbody (Toha,  2019).  Namun,  ada  juga  pendapat  bahwa  KPPU bukan  lembaga superbody (Idris,  2016).  Menurut  penulis,  KPPU  layak  diberikan  wewenang dimaksud  mengingat  luasnya  lingkup  tugas  KPPU.  Penulis  sependapat  bahwa  justru  dalam beberapa  hal  KPPU  perlu  diberikan  wewenang  tambahan  yang  diperlukan  dalam  mengawasi persaingan  usaha  dan  penegakan  hukumnya.  Sebagai  contoh,  wewenang  untuk  melakukan penyidikan dan penggeledahan (Sidauruk, 2021) dalam rangka memperoleh data informasi yang diperlukan dari pelaku usaha terlapor, serta wewenang untuk menyita aset pelaku usaha terlapor sebagai pengganti atas denda yang dijatuhkan (Toha, 2019).
Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU baik yang berasal dari laporan masyarakat atau inisiatif KPPU meliputi: penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan lanjutan (Pasal  39  UU  Persaingan  Usaha).  Tata  cara  penanganan  perkara  di  KPPU  mendasarkan  pada Perkom 1 Tahun 2019 yang mengamendemen Perkom 1 Tahun 2010. Dalam putusannya, KPPU mempunyai wewenang  menjatuhkan sanksi  berupa tindakan  administratif kepada pelaku usaha yang  terbukti  melanggar  UU  Persaingan  Usaha,  misalnya  melakukan  penyalahgunaan  posisi dominan atau praktik diskriminasi (Johan, 2022). Hal ini sesuai dengan eksistensi KPPU sebagai lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkannya adalah sanksi administratif. Tindakan administratif  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  KPPU  yaitu:  1)  penetapan  pembatalan  perjanjian;  2) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; 3) perintah kepada pelaku usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan  praktik  monopoli  dan  atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; 4) perintah kepada pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi  dominan;  5)  penetapan  pembatalan atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham;  6)  penetapan pembayaran ganti rugi; dan, 7) pengenaan denda. Terkait pengenaan denda, Pasal 118 UU Cipta Kerja  telah  mengubah  UU  Persaingan  Usaha  mengenai  denda  maksimum  yang  semula  dalam UU  Persaingan  Usaha  ditentukan  Rp25  miliar  rupiah  menjadi  dihapuskan,  sehingga  hanya ditentukan  denda  minimum  saja  sebesar  Rp1  miliar  rupiah  sebagai  denda  dasar.  Lebih  lanjut KPPU  telah  menerbitkan  Perkom  2  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pengenaan  Sanksi  Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kewenangan  KPPU  tersebut  sama  sekali  tidak  meliputi  wewenang  terhadap  penanganan upaya  keberatan.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  KPPU  sebagaimana  Pasal  13  Perkom  di  atas memang patut dipertanyakan. Mengapa perlu diatur demikian, padahal KPPU tidak berwenang atas  hal-hal  setelah  pemutusan  perkara  dan  penjatuhan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  terlapor. Meskipun berdasarkan pada informasi dari narasumber dalam FGD bahwa tujuannya adalah agar dapat  segera  diketahui  kapan  waktunya  putusan  KPPU  berkekuatan  hukum  tetap  dan  dapat dilaksanakan, bukankah mestinya eksekusi itu baru dapat dilaksanakan setelah Pengadilan Niaga
memutuskan  perkara  keberatan  dimaksud,  apakah  isi  putusannya  menolak  keberatan  pemohon dan menguatkan putusan KPPU?  Selain itu, anggapan tidak diajukannya keberatan oleh pelaku usaha terlapor bukankah justru dapat berbeda dari fakta yang ada, mengingat dapat saja pelaku usaha  terlapor  mengajukan keberatan, namun  tidak  dapat  memenuhi  penyerahan  jaminan bank dimaksud?  Konsekuensi  dari  tidak  dilampirkannya  salinan  jaminan  bank  adalah  pengajuan keberatan  tersebut  dinyatakan  tidak  diterima  oleh  Pengadilan  Niaga,  karena  persyaratan dokumennya tidak dipenuhi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku usaha terlapor. Oleh karena itu, anggapan KPPU tersebut dalam hal ini justru akan menjadi  informasi  yang  tidak  benar,  karena  realitanya  pelaku  usaha  mengajukan  keberatan (sebagai contoh Kasus Garuda yang sudah dijelaskan di depan). Informasi tentang fakta ini tentu penting  terkait  proses  perjalanan  penanganan  suatu  perkara,  dan  penting  untuk  keperluan pembuatan data statistik terkait proses perkara persaingan usaha di Indonesia.

## 2. Upaya Keberatan atas Putusan KPPU
UU Persaingan  Usaha menentukan  bahwa  atas putusan KPPU pelaku usaha terlapor dapat mengajukan  upaya  hukum  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri,  yang  dengan  diterbitkannya  UU Cipta  Kerja  ketentuan  ini  diubah  menjadi  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga.  Data  menunjukkan bahwa  mayoritas  putusan  KPPU  diajukan  keberatan  ke  pengadilan  (Maarif,  2021).  Dalam perkara  keberatan,  KPPU  menjadi  pihak  termohon  yang  berperkara  atas  putusan  yang dijatuhkannya (Sidauruk, 2021).
Terkait pengajuan keberatan, PP 44 Tahun 2021 telah mengatur proses pengajuan keberatan serta  tahapan  dan  pemeriksaan  keberatan  dimaksud.  Dari  Penjelasan  Pasal  12  ayat  (2)  PP  44 Tahun 2021 diketahui bahwa dalam hal diajukan keberatan terhadap putusan KPPU dan dalam putusan  tersebut  dijatuhkan  denda,  maka  pelaku  usaha  terlapor  wajib  menyerahkan  jaminan bank.  Jadi kewajiban  penyerahan  jaminan  bank tersebut  tidak  diperlukan  apabila  pelaku usaha menerima  dan  melaksanakan  putusan  Komisi  dan  tidak  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan Niaga atau MA.
Dalam  pengaturan  yang  lebih  teknis,  Perma  3  Tahun  2021  mengatur  terkait  permohonan keberatan  yang  harus  melampirkan  dokumen  yang  disyaratkan,  yaitu:  1)  surat  kuasa;  2) permohonan keberatan; 3) salinan putusan KPPU; dan, 4) salinan jaminan bank yang dilegalisir. Permohonan  juga  harus  memuat  alasan  keberatan,  dan  apabila  persyaratan  ini  tidak  dipenuhi maka majelis hakim menolak permohonan keberatan dimaksud. Mengenai jaminan bank dalam Perma  tersebut  ditentukan  bahwa  jaminan  bank  diserahkan  dalam  hal  putusan  KPPU  memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. Pengadilan Niaga akan memeriksa keberatan tanpa didahului  dengan  mediasi,  serta  pemeriksaan  juga  meliputi  aspek  formal  dan  material  perkara (Suardana & Krisnawati, 2021). Pemeriksaan keberatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat  tiga  bulan  dan  paling  lama  12  bulan,  dan  hakim  wajib  menjelaskan  alasan  dan pertimbangannya dalam putusan apabila memutuskan keberatan kurang dari tiga bulan.

## 3. Jaminan Bank dalam Pengajuan Keberatan
Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 menentukan bahwa “Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  Komisi”.    Dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  “Kewajiban  menerbitkan  jaminan  bank  tersebut  tidak diperlukan  apabila  Pelaku  Usaha  menerima  dan  melaksanakan  putusan  Komisi  dan  tidak mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Niaga  atau  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.” Dengan  demikian,  jaminan  bank  tersebut  diperlukan  dalam  hal:  a)  pelaku  usaha  mengajukan keberatan  ke  Pengadilan  Niaga;  dan,  b)  KPPU  dalam  putusannya  menjatuhkan  sanksi  denda
kepada  pelaku  usaha.  Apabila  pelaku  usaha  tidak  mengajukan  keberatan,  atau  mengajukan keberatan  tetapi  putusan  KPPU  tidak  menjatuhkan  denda,  maka  jaminan  bank  tidak  perlu diserahkan.
Dalam PP 44 Tahun 2021 tidak diatur kepada siapa jaminan bank ini harus diserahkan oleh pelaku usaha terlapor, namun dalam Perma 3 Tahun 2021 dokumen yang dilampirkan termasuk salinan jaminan bank diserahkan kepada Pengadilan Niaga. KPPU memandang bahwa terdapat kevakuman hukum dalam PP 44 Tahun 2021, sehingga dalam Perkom ditentukan bahwa jaminan bank  dimaksud  diserahkan  kepada  ketua  KPPU.  Berdasarkan  pengaturan  dalam  PP  44  Tahun 2021 tersebut, KPPU kemudian mengatur detail terkait jaminan bank di dalam Pasal 11 sampai 14 Perkom.
Berkaitan dengan inisiatif KPPU mengatur jaminan bank diserahkan kepada Ketua KPPU, apakah hal ini tepat? Mungkin wajar apabila KPPU dalam hal ini menginterpretasikan demikian, karena  KPPU  mempunyai  kepentingan  untuk  memastikan  agar  putusan  KPPU  dijalankan  dan dipenuhi oleh pelaku usaha terlapor (Sirait, 2009). Merujuk kembali pada Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021, urgensi penyerahan jaminan bank adalah sebagai jaminan pemenuhan atas putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda. Namun, apabila dikaitkan dengan saat penyerahannya ke KPPU (dalam  waktu 14 hari sejak  putusan  KPPU diberikan),  apakah tepat? Apabila  merujuk  kembali  Pasal  12  ayat  (2)  PP  44  Tahun  2021,  bahwa  jaminan  bank  tersebut diperlukan  sebagai  jaminan  pemenuhan  putusan  KPPU  yang  memuat  tindakan  administratif berupa denda, haruskah jaminan tersebut diserahkan paling lambat 14 hari sejak putusan KPPU? Bukankah  dalam  konteks  perkara  keberatan,  pencairan  jaminan  baru  dapat  dilakukan  setelah Pengadilan  Niaga  memutuskan  menguatkan  putusan  KPPU,  yang  notabene  lebih  dari  14  hari sejak  putusan  KPPU?  Hal  ini  juga  mengingat  apabila  Pengadilan  Niaga  membatalkan  putusan KPPU,  maka  jaminan  bank  dikembalikan  kepada  pelaku  usaha  terlapor  pemohon  keberatan. Memang  ada  pendapat  yang  menyebutkan  bahwa  jaminan  bank  tersebut  diperlukan  dalam rangka memastikan bahwa putusan KPPU dapat sesegera mungkin dilaksanakan, sesuai Pasal 14 Perkom yang mengatur bahwa penyerahan jaminan bank kepada KPPU adalah untuk keperluan KPPU dapat segera melakukan pencairan jaminan bank apabila Pengadilan Niaga memutuskan menguatkan  putusan  KPPU.  Pertimbangan  tersebut  mungkin  juga  dapat  dipertanyakan, mengingat  data  KPPU  menunjukkan  bahwa  putusan  KPPU  bahkan  dari  beberapa  tahun sebelumnya  masih  banyak  yang  belum  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  walaupun  sudah berkekuatan hukum tetap. Laporan tahunan KPPU 2021 menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember  2021  terdapat  111  putusan  yang  belum  dilaksanakan,  dan  sampai  dengan  31 Desember  2020  terdapat  333  terlapor  yang  belum  menjalankan  putusan  KPPU  (KPPU,  2022). Hal  ini  menunjukkan  bahwa selama ini  KPPU  juga  tidak sesegera  mungkin  ingin  memastikan dan menindaklanjuti putusan KPPU tersebut dipatuhi oleh pelaku usaha.
Berkaitan  dengan  Pasal  13  Perkom  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  terlapor  tidak menyerahkan  surat  jaminan  bank  dalam  jangka  waktu  14  hari,  maka  terlapor  dianggap  tidak mengajukan keberatan, apakah anggapan seperti ini tepat dan perlu? Anggapan ini merujuk pada model  pengaturan  Pasal  44  ayat  (3)  UU  Persaingan  Usaha,  yang  menentukan  bahwa  pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari dianggap menerima putusan Komisi.  Menurut  penulis,  pemaknaan  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  Pasal  13  Perkom kurang  tepat,  dan  dapat  dikatakan  prematur  serta  seolah  menutup  mata  terhadap  fakta  dalam praktik.  Hal  ini  mengingat  sangat  mungkin  terjadi  pelaku  usaha  mengajukan  keberatan  tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan salinan jaminan bank.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  ketentuan  berisi  anggapan  bahwa  apabila  pelaku  usaha  tidak menyerahkan jaminan bank kepada KPPU dianggap tidak ada keberatan perlu dipertimbangkan kembali  oleh KPPU untuk ditiadakan saja. Menurut pendapat  penulis  pemaknaan  sebagaimana Pasal 44 ayat (3) UU Persaingan Usaha tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks keberatan ini. Pemaknaan  dan  anggapan  seperti  itu  justru  dapat  berbeda  dari  fakta  yang  ada,  sebagaimana
terjadi pada kasus Garuda. Dengan pemaknaan oleh KPPU tersebut juga dapat dianggap bahwa KPPU  kurang  mempertimbangkan  aspek  sosiologis  pengaturan  tentang  jaminan  bank  tersebut, bahwa realita dalam praktik ada potensi kesulitan maupun hambatan untuk mendapatkan jaminan bank.  Sekali  lagi,  kasus  Garuda  menggambarkan  kesulitan  dan  hambatan  yang  dialami  pelaku usaha dimaksud. Mungkin kasus Garuda ini bisa dikatakan sebagai pengecualian, atau anomali, tetapi  mestinya  KPPU  perlu  mempertimbangkan  dinamika  dalam  praktik  sebagai  bagian  dari kajian sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan. KPPU kiranya juga tidak perlu sebegitu jauh  mengatur  anggapan  ada  atau  tidak  adanya  keberatan,  karena  keberatan  bukan  ranah kewenangan  KPPU,  tetapi  kewenangan  Pengadilan  Niaga.  Dalam  konteks  ini,  kiranya  sudah cukup  wewenang  KPPU  mulai  dari  tahapan  penyelidikan  sampai  dengan  pemutusan  perkara terhadap dugaan pelanggaran ketentuan persaingan usaha oleh pelaku usaha terlapor, dan tidak perlu tambahan wewenang kepada KPPU atas pengajuan keberatan.
Terkait hal tersebut, dari aspek pengaturan tentang jangka waktu 14 hari untuk menyerahkan jaminan  bank  perlu  diatur  secara  jelas  dan  konsisten.  Hal  ini  mengingat  terdapat  perbedaan pengaturan tentang lama waktu 14 hari tersebut antara PP 44 Tahun 2021 dengan Perkom serta Perma  3  Tahun  2021.  PP  secara  eksplisit  mengatur  14  hari  dimaksud  adalah  hari  kerja, sementara Perkom tidak mengatur jelas apakah 14 hari itu hari kerja ataukah hari kalender. Oleh karena itu, memungkinkan pengaturan seperti dalam Perkom dan Perma 3 Tahun 2021 dimaksud untuk  dipersepsikan  secara  berbeda.  Tentu  perbedaan  ini  perlu  segera  diselaraskan  agar  tidak terjadi  konflik  norma  yang  dapat  memicu  timbulnya  perbedaan  interpretasi  dan  permasalahan dalam  praktik.  Penulis  sendiri  lebih  condong  dengan  pengaturan  yang  jelas  seperti  dalam  PP, yaitu hari kerja, karena akan memberikan waktu yang lebih longgar kepada pelaku usaha terlapor pemohon  keberatan  dalam  memenuhi  persyaratan  jaminan  bank  tersebut.  Pendapat  ini  juga didasarkan pada alasan logis bahwa pada hari kalender yang bukan hari kerja umumnya institusi bank tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemohon keberatan juga tidak dapat mengurus permohonan jaminan bank dimaksud pada hari selain hari kerja.
Berkaitan dengan jaminan bank, Pasal 12 Perkom menentukan bahwa jaminan bank tersebut berupa surat pernyataan bank untuk menjamin terlapor. Bank di sini juga harus bank umum yang beroperasi di Indonesia. Di dalam praktik, jaminan bank ini berupa jaminan seperti bank garansi. Merujuk Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi  Oleh  Bank,  b ank  garansi  ( bank  guarantee )  dapat  diartikan  sebagai  “garansi  dalam bentuk  warkat  yang  diterbitkan  oleh  bank  yang  mengakibatkan  kewajiban  membayar  terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wanprestasi”.  Bank garansi diterbitkan dengan tujuan ekonomi untuk menjamin pembayaran berdasarkan perjanjian atau  kewajiban  yang  mendasari  (Ginting,  2022).  Selaras  dengan  tujuan  bank  garansi  tersebut, jaminan bank  yang diatur dalam PP  44 Tahun 2021  dimaksudkan sebagai  jaminan pemenuhan atas putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda.
Mengingat bahwa jaminan bank ini diperlukan, maka penulis setuju jaminan bank ini diatur dan  disyaratkan  dalam  pengajuan  keberatan.  Namun,  waktu  penyerahannya  perlu dipertimbangkan  kembali.  Selain  itu,  KPPU  dan  Pengadilan  Niaga  mestinya  perlu mempertimbangkan opsi lain tentang institusi yang memberikan jaminan, sehingga jaminan tidak harus  dipersyaratkan  dikeluarkan  oleh  bank  misalnya,  tetapi  dimungkinkan  dikeluarkan  oleh institusi  lain  seperti  institusi  keuangan  non-bank,  atau  pihak  ketiga  lainnya  sebagai  penjamin yang  intinya  mempunyai  kemampuan  untuk  menjamin.  Hal  ini  dalam  rangka  mengakomodasi kepentingan  pelaku  usaha  pemohon  keberatan  yang  karena  situasi  tertentu  tidak  berhasil mendapatkan  jaminan  bank,  padahal  mungkin  institusi  atau  pihak  lain  bersedia  memberikan jaminan.  Hukum  mestinya  tidak  hanya  dipandang  sebagai  ketentuan  bersifat  imperatif  ( das sollen ),  tetapi  sebagai  subsistem  dalam  sebuah  realita  ( das  sein )  (Tektona,  2022)  yang  tidak bebas  dari  pengaruh  dinamika  masyarakat.  Penegakan  hukum  persaingan  usaha  mestinya  juga perlu  menyesuaikan  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  zaman  (Habib,  Sunlaydi,  Pridasa,  &
Sutopo,  2022).  Hal  ini  juga diperlukan  dalam  upaya  untuk  lebih  memberikan keadilan  kepada pemohon  keberatan  (pelaku  usaha  terlapor)  yang  selama  ini  kurang  diperhatikan  dalam  proses pemeriksaan perkara (Widjianingsih, Kurniawan, & Sili, 2022).

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  beberapa  pengaturan jaminan bank dalam Perkom sebagaimana dipertanyakan dalam artikel ini adalah kurang tepat, terutama  terkait  waktu  pemenuhan  penyerahan  jaminan  bank,  dan  anggapan  tidak  adanya keberatan  apabila  jaminan  bank  tidak  diserahkan  kepada  Ketua  KPPU.  Pengaturan  Pasal  13 Perkom yang pemaknaannya sebagaimana Pasal 13 UU Persaingan Usaha tidaklah tepat dalam konteks permohonan keberatan. Pasal 13 Perkom sejatinya juga tidak diperlukan, ada atau tidak adanya upaya keberatan mestinya bukan dilihat dari ada atau tidak adanya penyerahan jaminan bank  kepada  KPPU.  Selain  itu,  KPPU  juga  tidak  perlu  mengatur  keberatan  mengingat  hal  itu bukan ranah kewenangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan amendemen terhadap ketentuan tersebut dalam Perkom. Berkaitan dengan persyaratan jaminan bank mestinya KPPU dan hakim Pengadilan  Niaga  yang  memeriksa  keberatan  perlu  untuk  tidak  hanya  melihat  aspek  formal dokumen  pengajuan  keberatan,  tetapi  juga  mempertimbangkan  opsi  lain  dengan  memperluas institusi  atau  pihak  pemberi  jaminannya,  misalnya  institusi  non-bank  atau  pihak  ketiga  yang dapat berfungsi sebagai penjamin sebagaimana dimungkinkan dalam hukum bisnis atau hukum jaminan secara umum. Hal ini juga dalam rangka lebih memberikan ruang kepada perkembangan hukum  dan  lembaga  penjaminan  di  tanah  air,  lebih  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku usaha dalam upaya memperoleh keadilan, serta sebagai langkah antisipatif agar pelaku usaha lain tidak bernasib serupa seperti yang dialami oleh Garuda.

## DAFTAR PUSTAKA
Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). The  Enforcement of Business  Competition Law  by the Police:
An Indonesian Experience. Lentera Hukum , 6 (2), 203–212. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.12013
Ginting, R. (2022). The Legal Perspective on Strengthening the Practice of Bank Guarantees in Indonesia: Revisiting the Provisions Related to Payment. Journal of Central Banking Law and Institutions , 1 (2), 215–236. https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.16
Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (1), 107–114. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934
Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. Deakin Law Review , 17 (1), 83–119. Retrieved from https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70
Idris,  M.  (2016,  November  15).  KPPU  Tidak  Superbody. Detikfinance .  Retrieved  from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3346253/kppu-tidak-superbody
Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah-Masalah Hukum , 51 (1), 20–28. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28
KPPU.  (2022).  Pulih,  Bangkit,  dan  Bersaing:  Laporan  Tahunan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  Republik  Indonesia  2021.  Retrieved  from  KPPU  website:  https://kppu.go.id/wp- content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf
Lubis,  A.  F.,  Anggraini,  A.  M.  T.,  Toha,  K.,  Kagramanto,  L. B.,  Hawin,  M.,  Sirait,  N.  N.,  … Silalahi,  U.  (2017). Hukum  Persaingan  Usaha-Buku  Teks (2nd  ed.).  Jakarta:  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Maarif, S. (2021). Job Creation Law: What’s Next Change in Indonesian Business Competition
Law? Jurnal Hukum Dan Peradilan , 10 (3), 479–500.
https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.479-500
Malik, N. (2022). Tantangan Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU: Perspektif Pelaku Usaha (Practical Experiences) .
Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha  di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menciptakan  Kepastian  Hukum. Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 116–132. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9339
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Nainggolan, M. (2022). Pemeriksaan Keberatan Putusan KPPU .
Nugroho, S. A. (2018). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya . Jakarta: Prenadamedia Group.
Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Zakiyah, N. (2020). The Indonesian Business Competition Law:  How  the  Police  Plays  a  Role? Jurnal  Hukum  Novelty , 11 (1),  105–113. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15224
Safura,  N.  R.  (2022).  Sanksi  Administrasi  Bagi  Pelaku  Usaha  yang  Melakukan  Kesempatan Perubahan  Perilaku  Dalam  Hukum  Acara  Persaingan  Usaha. Jurist-Diction , 5 (4),  1535– 1564. https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343
Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Lex Renaissance , 6 (1), 132–151. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10
Silalahi,  N.  A.  (2022).  Pembentukan  Perangkat  Kepatuhan  Persaingan  Usaha  sebagai  Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha , 2 (1), 30–42. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50
Simbolon,  A.  (2012).  Kedudukan  Hukum  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Melaksanakan Wewenang  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha. Mimbar  Hukum , 24 (3),  529–541. Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16123
Sirait,  N.  N.  (2009).  The  Development  and  Progress  of  Competition  Law  in  Indonesia. The Antitrust Bulletin , 54 (1). Retrieved from
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003603X0905400102
Suardana, A. A. G. A. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2021). Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait  Pemeriksaan  Keberatan  Putusan  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha. Kertha Desa , 9 (10), 39–51. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79595
Sumardjono, M. S. W. (2014). Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Tektona,  R.  (2022).  Quo  Vadis :  Kepastian  Hukum  Aturan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  Pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal Persaingan Usaha , 2 (1), 43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51
Toha,  K.  (2019).  Urgensi  Amandemen  UU  Tentang  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:  Problem Dan Tantangan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (1), 76–96.
Toifur,  T.,  &  Wiradiputra,  D.  (2022).  Kritik  Atas  Kewenangan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Pagaruyuang Law Journal , 6 (1), 71– 86. Retrieved from https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3823
Usman, R. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Wafiya, W. (2014). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (4),  657–680. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323
Whish, R., & Bailey, D. (2015). Competition Law (8th ed.). Oxford University Press.
Widjianingsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja. Unizar  Law  Review , 5 (1),  20–45.  Retrieved  from  https://e- journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/579
Wie,  T.  K.  (2002).  Competition  Policy  in  Indonesia  and  the  New  Anti-Monopoly  and  Fair Competition  Law. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 38 (3),  331–342. https://doi.org/10.1080/00074910215540
Zubairi,  Z.  (2021).  Investigation  Policy  on  Crime  of  Unfair  Business  Competition  After  the Enforcement  of  the  Omnibus  Law. IJCLS  (Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  Studies) , 6 (2), 123–140. https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i2.31736