## ASPEK SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA CERAI GUGAT

## Nurul Mahmudah
Dosen  Institut Agama Islam Negeri Metro nurulmahmudah1515@gmail.com
Abstract
In  Indonesia,  as  in  other  countries  where  the  majority  of  the  population  is  Muslim, sociologically and culturally, Islamic law has never died even in the life of Muslims in any  political  system,  both  during  the  colonial  period  and  during  the  period  of independence  until  the  present.  In  subsequent  developments,  the  law  in  Indonesia  was then divided into two, namely normative Islamic law, which is related to aspects of pure worship  and  Islamic  law  that  are  formal  juridical,  namely  those  relating  to  aspects  of muamalat which are specifically in the field of civil and sought in the criminal field also, which  has  become  part  of  positive  law  in  Indonesia.  Although  both  aspects  still  get differences in their implementation, both can be carried out simultaneously in Indonesia as stated in article 29 paragraph 2 of the 1945 Constitution. Thus it can be concluded, that the essence of Islamic law in Indonesia are laws that live in society, both normative and formal juridical matters in the form of laws, religious edicts and court decisions, in this case the verdict of a religious court.
Key Words: Sociology, Courts, Candidates.

## Abstrak
Di  Indonesia,  sebagaimana  negeri-negeri  lain  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati bahkan selalu hadir dalam  kehidupan  umat  Islam  dalam  sistem  politik  apapun,  baik  pada  masa  kolonial maupun  pada masa  kemerdekaan  hingga  masa  kini. Dalam  perkembangan  selanjutnya, hukum  di  Indonesia  kemudian  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  hukum  Islam  yang  bersifat normatif,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  aspek  ibadah  murni  dan  hukum  Islam  yang bersifat  yuridis  formal,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  aspek  muamalat  yang  khususnya dalam  bidang  perdata  dan  diupayakan  dalam  bidang  pidana  pula,  yang  telah  menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Meskipun kedua aspek tersebut masih mendapat perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam di Indonesia adalah hukum-hukum yang hidup  di  masyarakat,  baik  yang  bersifat  normatif  maupun  yuridis  formal  yang konkretnya berupa undang-undang, fatwa ulama dan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan agama.
Kata Kunci: Sosiologi, Pengadilan, Ceraigugat.

## Pendahuluan
Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat  sebagai  suatu  pranata  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Hal  tersebut  berarti  muatan  hukum  seharusnya  mampu menangkap  aspirasi  masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang,  bukan  hanya bersifat  kekinian,  namun  juga  menjadi  acuan  dalam  mengantisipasi
perkembangan  sosial,  ekonomi  dan  politk  di  masa  mendatang. 1 Dengan demikian,  hukum  tidak  hanya  sebagai  norma  yang  statis  yang  hanya mengutamakan  kepastian  dan  ketertiban,  namun  juga  berkemampuan  untuk mendinamisasikan  pemikiran  serta  merekayasa  prilaku  masyarakat  dalam mencapai tujuan.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  hukum  akan  senantiasa  berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Hal ini  mengingat  bahwa  hukum  Islam  tersebut  mengandung  dua  dimensi,  yaitu pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang berakar pada nash qath’i ,  berlaku  universal  dan  menjadi  asas  pemersatu  serta  mempolakan  arus utama aktifitas umat Islam sedunia 2 dan yang kedua, hukum Islam yang berakar pada nash  zhanni yang  merupakan  wilayah ijtihadi yang  produk-produknya kemudian  disebut  dengan  fiqh. 3 Dalam  pengertian  yang  kedua  inilah  yang kemudian memberikan keungkinan epistimologi hukum  bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda, sesuai konteks permasalahan yang dihadapi. 4
Di Indonesia, sebagaiman negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik  pada  masa  kolinial  maupun  pada  masa  kemerdekaan  hingga  masa  kini. Dalam  perkembangan  selanjutnya,  hukum  di  Indonesia  kemudian  dibagi menjadi  dua,  yaitu  hukum  Islam  yang  bersifat  normatif,  yaitu  yang  berkaitan dengan aspek ibadah murni dan hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek muamalat yang khususnya dalam bidang perdata dan  diupayakan  dalam  bidang  pidana  pula,  yang  telah  menjadi  bagian  dari hukum  positif  di  Indonesia.  Meskipun  kedua  aspek  tersebut  masih  mendapat perbedaan  dalam  pemberlakuannya,  namun  keduanya  dapat  terlaksana  secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa  esensi  hukum  Islam  di  Indonesia adalah  hukum-hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  baik  yang  bersifat  normatif maupun  yuridis  formal yang  konkretnya  berupa  undang-undang,  fatwa  ulama dan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan agama. 5
Namun  dalam  makalah  ini,  penulis  lebih  fokus  membahas  mengenai putusan  peradilan  agama.  Putusan  merupakan  produk  hakim  dari  hasil pemeriksaan  perkara,  yang  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  sebagai  hasil
1 Amrullah  Ahmad,  SF  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta: Gema Insani, 1966), h. ix.
2 Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pemikiran  dan  Praktik (Bandung:  Rosdakarya,
1991), h. vii.
3 Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 11.
4 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam , h. ix.
5 Jamal D. Rahmat, Wacana Baru Fiqih Sosial (Bandung: Mizan, 1977), h. 177.
pemeriksaan  perkara  gugatan  (kontentius). 6 Putusan  pengadilan  merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara, mengingat dengan putusan akan timbul kepastian hukum dalam perkara yang para pihak hadapi.  Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan  putusan  yang  benar-benar menciptakan  kepastian  hukum  dan  mencerminkan  keadilan,  hakim  harus memiliki  dasar  pertimbangan  yang  cukup  dan  jelas. 7 Sebagai  contoh  aplikasi putusan  hakim  yang  benar-benar  menciptakan  kepastian  hukum  dan mencerminkan  keadilan,  penulis  akan  menganalisis  putusan  pengadian  pada perkara  cerai  gugat  (studi  kasus  perkara  nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA  Kab. Mlg).  Bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pengadian  pada perkara  cerai  gugat  (studi  kasus  perkara  nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA  Kab. Mlg)?

## Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  atau  yang  sering  disebut  dengan considerans merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah  alasan-alasan  hakim  sebagai  pertanggungan  jawab  kepada  masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. 8 Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua,  yaitu  pertimbangan  tentang  duduk  perkara  atau  peristiwa  hukum  dan pertimbangan tentang hukumnya. 9 Pertimbangan duduk perkara menggambarkan  dengan  singkat  tetapi  jelas  dan  kronologis  tentang  duduk perkara,  mulai  dari  usaha  perdamaian,  dalil-dalil  gugatan,  jawaban  tergugat, replik,  duplik  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  serta  kesimpulan  para  pihak  serta menggambarkan  bagaimana  hakim  dalam  mengkonstatir  dalil-dalil  gugat  atau peristiwa  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Sedangkan  pertimbangan  tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian,  penilaian  hakim  tentang  fakta-fakta  yang  diajukan,  baik  dari  pihak penggugat  maupun  tergugat  dan  memuat  dasar-dasar  hukum  yang dipergunakan  oleh  hakim  dalam  menilai  fakta  dan  memutus  perkara,  baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. 10
Dasar  hukum  yang  digunakan  hakim  dalam  memutus  perkara,  yaitu peraturan  perundang-undangan  negara  dan  hukum  syara‟. 11 Peraturan
6 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 251.
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 797.
8 Bambang  Sugeng  A.  S.  dan  Sujayadi, Hukum  Acara  Perdata  dan  Dokumen  Litigasi  Perkara Perdata (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ( Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 223.
10 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , h. 263-264.
11 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207.
perundang-undangan  negara  disusun  menurut  urutan  derajatnya  dengan memperhatikan  asas-asas,  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. 12 Sedangkan  dasar  hukum  syara‟  usahakan  mencarinya  dari  al-Qur‟an,  hadits, qaul fuqaha‟, yang diterjemahkan dalam bahasa hukum. 13

## Dasar  Pertimbangan  Aspek  Filosofis,  Yuridis  dan  Sosiologis  dalam  Putusan Hakim
Mahkamah  Agung  RI  sebagai  badan  tertinggi  pelaksana  kekuasaan kehakiman  yang  membawahi  empat  badan  peradilan  yaitu  peradilan  umum, peradilan  agama,  peradilan  militer  dan  peradilan  tata  usaha  negara,  telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis,  sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang  berorientasi  pada  keadilan  hukum  ( legal  justice ),  keadilan  moral  ( moral justice ) dan keadilan masyarakat ( sosial justice ). Aspek yuridis merupakan aspek yang  pertama  dan  utama  dengan  berpatokan  kepada  undang-undang  yang berlaku.  Hakim  sebagai  aplikator  undang-undang,  harus  mencari  serta memahami  undang-undang  yang  berkaitan  dengan    perkara  yang  sedang dihadapi.  Hakim  harus  menilai  apakah  undang-undang  tersebut  adil,  ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.
Mengenai  aspek  filosofis,  merupakan  aspek  yang  berintikan  pada kebenaran  dan  keadilan.  Sedangkan  aspek  sosiologis,  mempertimbangkan  tata nilai  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Aspek  filosofis  dan  sosiologis, dalam  penerapannya  sangat  memerlukan  pengalaman  dan  pengetahuan  yang luas  serta  kebijaksanaan  yang  mampu  mengikuti  nilai-nilai  dalam  masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman  ketiga  unsur  tersebut  tidak  lain  agar  putusan  dianggap  adil  dan diterima masyarakat. 14

## Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim
Dalam  membuat  putusan,  hakim  harus  memuat idée  des  recht ,  yang meliputi  tiga  unsur,  yaitu:  keadilan  ( gerechtigkeit ),  kepastian  hukum ( rechtsicherheit ) dan  kemanfaatan ( zwechtmassigkeit ). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan  dan  diterapkan  secara  proporsional. 15 Namun  dalam  praktek peradilan,  sangat  sulit  bagi  seorang  hakim  untuk  mengakomodir  ketiga  asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.
13 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , h. 207.
14 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 126-127. 15 Bambang  Sutiyoso, Metode  Penemuan  Hukum  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan , (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), h. 6.
memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam  garis  tersebut,  yang  mana  berdiri  pada  titik  keadilan  dan  kepastian hukum,  sedangkan  titik  kemanfaatan  berada  diantara  keduanya.  Adapun penekanan  pada  kepastian  hukum,  lebih  cenderung  untuk  mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.
Sedangkan  penekanan  pada  asas  keadilan,  berarti  hakim  harus mempertimbagkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang  terdiri  atas kebiasaan  dan  ketentuan  hukum  yang  tidak  tertulis.  Penekanan  pada  asas kemanfaatan  lebih  bernuansa  kepada  segi  ekonomi,  dengan  dasar  pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat. 16
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pengadian  pada  Perkara  Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg) Deskripsi Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg
Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu  pertimbangan  tentang  duduk  perkara  atau  peristiwa  hukum  dan pertimbangan tentang hukumnya. 17 Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan pertimbangan  tentang  duduk  perkara.  Pertimbangan  duduk  perkara menggambarkan  dengan  singkat  tetapi  jelas  dan  kronologis  tentang  duduk perkara,  mulai  dari  usaha  perdamaian,  dalil-dalil  gugatan,  jawaban  tergugat, replik  duplik,  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  serta  kesimpulan  para  pihak  serta menggambarkan  bagaimana  hakim  dalam  mengkonstatir  dalil-dalil  gugat  atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. 18
Adapun  perkara  dengan  nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA  Kab.  Mlg merupakan  perkara  cerai  gugat.  Cerai  gugat  diajukan  oleh  isteri  yang petitumnya memohon agar memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Sebagaimana diatur  dalam pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “isteri”. Pada pihak lain “suami” ditempatkan sebagai pihak  tergugat.  Dalam  perkara  ini,  penggugat  dengan  surat  gugatannya tertanggal  7  Oktober  2011,  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  yang  memeriksa,  mengadili  perkara  perdata  pada  tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
Dalam posita yang  diajukan  oleh  penggugat,  dijelaskan  bahwa  antara penggugat  dengan  tergugat  melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  26  Juni 2011  yang  dicatatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tajinan  Kabupaten  Malang  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  dengan
16 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, h. 135.
17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , h. 223.
18 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 263.
Nomor:  XXX/  XX/  VI/  2011.  Setelah  pernikahan  tersebut,  penggugat  dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah kedua orang  tua  penggugat.  Namun,  selama  pernikahan  tersebut  antara  penggugat dengan  tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus sehingga diantara kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ( qabla al-dukhul ), karena:
Sejak  sebelum  menikah  penggugat  tidak  mencintai  tergugat  dan tidak menghendaki  pernikahan dengan tergugat, tetapi  penggugat tidak  berani  menyatakan  secara  terus  terang  kepada  orang  tua penggugat yang bermaksud tetap menikahkan dengan tergugat.
Penggugat  telah  berusaha  untuk  mencintai  tergugat,  namun  tidak berhasil.  Oleh  sebab  itu,  penggugat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
Perselisihan  dan  pertengkaran  antara  penggugat  dengan  tergugat berkelanjutan  terus-menerus,  sehingga  tergugat  memutuskan  untuk meninggalkan penggugat selama tiga bulan dengan pulang ke kediaman orang tua  tergugat.  Penggugat  merasa  menderita  lahir  dan  batin  atas  prilaku  serta sikap  tergugat  tersebut,  sehingga  penggugat  tidak  sanggup  untuk  meneruskan rumah  tangga  bersama  dengan  tergugat.  Untuk  itu,  dalam petitum gugatan, penggugat mengajukan agar majelis hakim memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pengadian  pada  Perkara  Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg)
Setelah  hukumnya  diketemukan  dan  kemudian  hukumnya  diterapkan pada  peristiwa  hukumnya,  maka  hakim  harus  mejatuhkan  putusan  dengan mempertimbangan  tiga  aspek  yang  seyogyanya  diterapkan  secara  proposional, yaitu:  filosofis  yang  mencerminkan  keadilan  dan  kebenaran,  yuridis  yang mencerminkan  kepastian  hukum  dan  sosiologis  yang  mencerminkan kemanfaatan. Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan  hakim  baik  dalam  aspek  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  dalam amar putusan dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg, maka penulis akan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.
1. Dasar Pertimbangan Hakim Aspek Filosofis
Pada  prinsipnya,  dasar  pertimbangan  hakim  aspek  filosofis merupakan  aspek  yang  berintikan  pada  keadilan  dan  kebenaran
berpedoman pada hukum syara‟, yaitu al-Qur‟an, hadits dan qaul fuqaha . Sehubungan  dengan  dasar  pertimbangan  hakim  yang  memperhatikan unsur  filosofis,  sekaligus  mencerminkan  asas  keadilan  dan  kebenaran yang  berpedoman  pada  al-Qur‟an,  penulis  melakukan  analisis  pada putusan dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul dengan nomor 4841/
Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg. majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:
Menimbang, berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah:
237 menyatakan:
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                  

## Artinya:
Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri- isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
Para ulama‟ bersepakat bahwa seorang isteri yang bercerai dengan suaminya  sebelum  keduanya  berhubungan  badan  (persenggamaan), maka  kepada  isteri  dibebankan  kewajiban  untuk  mengembalikan sedikitnya  separuh  dari  mahar  yang  diterima.  Antara  lain  disebutkan dalam Al-Fiqhul Islamy wa‟adillatuh sebagai berikut:
كفتا ءاهمفلا ىلع ىجو ب فصو رهملا هجوزلل اب رفل هل لبل ذلا ىخ ل , ءاىس ذىع اشلا هيعف و اىحلا تلب اكا تو رفلا هل لاط ال ما اخسف همفلا يملآسلإا و دا هتل
Menimbang,  disamping  Penggugat  memiliki  kesanggupan  dan kemauan untuk mengembalikan semua mahar yang telah diterima dari Tergugat,  dalam  pemikiran  sebagian  fuqaha‟  (Hanafiyyah)  yang menyatakan bahwa apabila perceraian (furqah) antara suami isteri yang qabla  al-dukhul itu  dilakukan  selain  dengan  cara  thalak,  maka  semua mahar menjadi gugur, in casu harus dikembalikan seluruhnya.
لك رف تلصحتل ريغب لاط ق لبل ذلا ىخ ل و لبل ىلخلا ة طمست عيمج رهملا , اىس ء اكا ن هم لبل ةأرملا ما هم لبل وزلا ج - همفلا يملآسلإا و دا هتل
-
Artinya:
Semua  perpisahan/  perceraian  antara  suami  isteri  yang  terjadi  sebelum senggama  dan/  khalwat  selain  karena  alasan  cerai  thalak  menggugurkan (kewajiban  suami)  untuk  membayar  mahar,  baik  perceraian  itu  atas  inisiatif suami ataupun isteri.
Pada  prinsipnya,  dasar  pertimbangan  dalam  aspek  filosofis  yang mencerminkan  keadilan  sulit  dicarikan  tolak  ukurnya  bagi  para  pihak yang  bersengketa.  Adil  bagi  salah  satu  pihak,  belum  tentu  dirasakan adil  oleh pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara  ini  mencerminkan  unsur  keadilan,  karena  majelis  hakim  telah mengakui  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak, majelis hakim telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, pihak yang dirugikan dapat menuntut  apa  yang  sebenarnya  menjadi  haknya,  dalam  perkara  ini pengembalian  mahar  dan  pihak  yang  kalah  memenuhi  apa  yang menjadi kewajibannya.
2. Dasar Pertimbangan Aspek Yuridis
Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis,  sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum  Penulis  melakukan  analisis  pada  putusan  dalam  perkara  cerai gugat qabla al-dukhul dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA Kab. Mlg. Majelis  hakim  yang  mengadili  perkara  ini  memberikan  pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:
Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  diatas,  maka  gugatan  penggugat  dipandang  telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  pasal  19  huruf  f Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  dapat dikabulkan.
Menimbang,  berdasarkan  uraian  dalam  pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak) UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  secara ex  officio , majelis  hakim  menghukum  kepada  Penggugat  untuk mengembalikan  uang  mahar  sebesar  Rp.  426.000,-  (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat.
Dasar  pertimbangan  hakim  pada  perkara  ini  sebenarnya mengandung aspek filosofis dan sosiologis, namun penekanannya lebih
pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan tersebut telah  memuat  dasar  alasan  yuridis  yang  jelas  dan  rinci  sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 3. Dasar Pertimbangan Aspek Sosiologis
Aspek  sosiologis  yaitu mempertimbangkan  tata  nilai budaya  yang hidup  dalam  masyarakat.  Aspek  filosofis  dan  sosiologis,  dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas  serta  kebijaksanaan  yang  mampu  mengikuti  nilai-nilai  dalam masyarakat  yang  terabaikan.  Dengan  kata  lain,  aspek  sosiologis mencerminkan  kemanfaatan  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang berperkara  dan  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya.  Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya  nanti,  apakah  putusan  tersebut  membawa  manfaat  atau kegunaan bagi semua pihak.
Untuk  mengetahui  bentuk  dasar  pertimbangan  aspek  sosiologis yang  mencerminkan  asas  kemanfaatan,  perlu  dilakukan  analisis  pada putusan  dengan  perkara  nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA  Kab.Mlg tentang  cerai  gugat qabla  al-dukhul .  Majelis  hakim  Pengadilan  Agama Kaupaten  Malang  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perkawinan  penggugat  dan  tergugat telah  pecah  dan  tidak  mungkin  dipertahankan  lagi  karena justru  akan  menimbulkan  beratnya  penderitaan  dan mudlarat  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu  penyelesaian yang  dipandang  adil  adalah  perceraian,  sesuai  dengan doktrin  hukum  Islam  dan  kitab  Fiqhus  Sunnah,  jus  II halaman 248,
Artinya:  apabila  gugatannya  telah  terbukti,  baik  dengan bukti  yang  diajukan  isteri  atau  dengan  pengakuan  suami dan  perlakuan  suami  membuat  isteri  tidak  tahan  lagi  serta hakim  tidak  berhasil  mendamaikan,  maka  hakim  dapat menceraikannya dengan talak ba’in . Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  diatas,  maka  gugatan  penggugat  dipandang  telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  pasal  19  huruf  f
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  dapat dikabulkan.
Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perkawinan  penggugat  dan  tergugat telah  pecah  dan  tidak  mungkin  dipertahankan  lagi  karena justru  akan  menimbulkan  beratnya  penderitaan  dan mudlarat  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu  penyelesaian yang  dipandang  adil  adalah  perceraian,  sesuai  dengan doktrin  hukum  Islam  dan  kitab  Fiqhus  Sunnah,  jus  II halaman 248,
Artinya:  apabila  gugatannya  telah  terbukti,  baik  dengan bukti  yang  diajukan  isteri  atau  dengan  pengakuan  suami dan  perlakuan  suami  membuat  isteri  tidak  tahan  lagi  serta hakim  tidak  berhasil  mendamaikan,  maka  hakim  dapat menceraikannya dengan talak ba’in .
Menghukum  kepada  penggugat  untuk  membayar/ mengembalikan  uang  mahar  kepada  tergugat  sebesar  Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Analisis hukumnya, bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara  ini  telah  memenuhi  aspek  sosiologis  mencerminkan  asas kemanfaatan,  karena  telah  sesuai  dengan  kriteria  kemanfaatan,  yaitu telah  memberikan  kebahagian  dan  kepuasan  bagi  pihak-pihak  yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak, dan diperolehnya hak serta kewajiban oleh para pihak. Dasar pertimbangan hakim  ini,  apabila  dicermati  secara  jelas,  benar-benar  telah  memenuhi unsur  sosiologis,  mencerminkan  kemanfaatan.  Unsur  kemanfaatan dalam  pertimbangan  ini  dapat  dilihat  dari  keinginan  masing-masing pihak,  yang  sudah  tidak  mampu  lagi  mempertahankan  perkawinan karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus. Selain  itu,  komunikasi  antara  penggugat  dengan  tergugat  sudah  tidak ada  lagi,  sehingga  sangat  sulit  untuk  dipersatukan  dalam  ikatan perkawinan.
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  penggugat  dan tergugat  telah  pecah  dan  tidak  mungkin  dipertahankan  lagi  karena justru  akan  menimbulkan  beratnya  penderitaan  dan  mudarat  kedua belah  pihak,  oleh  karena  itu  penyelesaian  yang  dipandang  adil  adalah perceraian.  Sedangkan  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim
berdasarkan  aspek  sosiologis  yaitu  diperolehnya  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak,  yaitu  dengan  menghukum  kepada  penggugat  untuk mengembalikan  mahar  seluruhnya  kepada  tergugat  sesuai  dengan ajaran  agama  Islam,  yang  mana  pengembalian  mahar  tersebut merupakan hak tergugat.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  pada perkara cerai gugat qabla al-dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/
2011/  PA  Kab.Mlg  telah  memperhatikan  aspek  yuridis,  filosofis  dan sosiologis  yang  mencerminkan  asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan dalam putusan.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadian pada Perkara Cerai  Gugat  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA  Kab.  Mlg) dengan Menggunakan Teori Maslahah
Berdasarkan  dasar  pertimbangan  dalam  putusan  perkara  nomor  4841/ Pdt.G/  2011/  PA  Kab.  Mlg  dan  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin  dipertahankan  lagi,  karena  apabila  tetap  dipertahankan  justru  akan menimbulkan  beratnya  penderitaan  dan  mudlarat  kedua  belah  pihak.  Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sebab, apabila perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat  tetap  dipertahankan,  sering  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus.  Selain  itu,  komunikasi  antara penggugat  dengan  tergugat  sudah  tidak  ada  lagi,  sehingga  sangat  sulit  untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yaitu hakim tidak terikat  dengan  hukum  positif.  Hakim  diberi  kesempatan  untuk  melakukan penemuan  hukum  dengan  pertimbangan  bahwa  apabila  undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan tersebut hanya  terbatas  pada  peristiwa  tertentu.  Untuk  itu,  dalam  hal  ini  hakim mengedepankan  konsep  maslahah,  dimana  hakim  memilih  pertimbangan kebaikan bagi para pihak dan mencegah kemudharatan bagi kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat.
Secara  etimologi,  arti maslahah dapat  berarti  kebaikan,  kebermanfaatan, kepantasan,  kelayakan,  keselarasan  dan  kepatutan. 19 Sedangkan  secara terminologi  maslahah  telah  diberi  muatan  makna  oleh  beberapa  ulama  ushul fiqh. Al-Ghazali yang dimaksud maslahah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan  syara‟  yang  berupa  memelihara  agama,  jiwa,  akal  budi,  keturunan  dan harta kekayaan. Kemudian dipertegas lagi oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu
19 Isma‟il  ibn  Hammad  al-Jauhari, al-Sihah  Taj  al-Lugah  wa  Sihah  al-‘Arabiyyah Juz  ke-1 (Beirut: Dar al-„Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h. 383-384.
yang  dapat  menjamin  dan  melindungi  eksistensi  ke  lima  hal  tersebut dikualifikasi sebagai maslahah.
Selanjutnya  dipertegas  al-Syathibi  bahwa  syariat  diadakan  untuk kemaslahatan  hamba  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  yang  meliputi  tiga tingkatan,  yaitu dharuriyyat , hajiyat dan tahsiniyyat .  Maslahat dharuriyyat yaitu segala  hal  yang  menjadi  sendi  eksistensi  kehidupan  manusia  yang  harus  ada demi  kemaslahatan  manusia.  Hal  tersebut  tersimpul  kepada  lima  sendi  utama, yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima macam perkara yang dikenal dengan al-maqashidul khamsah atau ad-dharuriyatul khamsah , yaitu: 20
1. Memelihara Agama atau Keberagamaan ( ني دلا ظفح )
Agama  adalah  suatu  yang  harus  dimiliki  manusia  supaya martabatnya  dapat  terangkat  lebih  tinggi  dari  martabat  makhluk  lain, serta  untuk  memenuhi  hajat  jiwanya. 21 Selain  itu,  manusia  sebagai makhluk  Allah  SWT  harus  percaya  kepada  Allah  SWT  yang menciptakannya,  menjaga  dan  mengatur  kehidupannya.  Agama  atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.
2. Memelihara Jiwa atau Diri atau Kehidupan ( سفنلا ظفح )
Kehidupan  atau  jiwa  merupakan  pokok  dari  segalanya,  karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan harus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu  manfaatin .  Dalam  al-Qur‟an  ditemukan  ayat-ayat  yang  menyuruh memelihara  jiwa  dan  kehidupan  itu  diantaranya  surat  at-Tahrim  ayat
6: 22
                                                                                            

## Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al-Qur‟an yang melarang manusia dalam rangka daf’ul mafsadah , untuk merusak diri sendiri atau orang  lain  atau  menjatuhkan  diri  dalam  kerusakan  karena  yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam hal merusak dirinya, terdapat larangan Allah SWT umpamanya dalam surat al Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 23
                                          

## Artinya:
Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
20 Saifudin  Zuhri, Ushul  Fiqih  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar), h. 105-106.
21 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67.
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , h. 235.
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , h. 235.
3. Memelihara Akal ( لقعلا ظفح )
Akal  merupakan  sumber  hikmah  (pengetahuan),  sinar  hidayah, cahaya  mata  hati  dan  media  kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan  di akhirat.  Dengan  akal,  surat  perintah  dari  Allah  SWT  disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya  manusia  menjadi  sempurna,  mulia  dan  berbeda  dengan makhluk lainnya. 24 Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untu selalu memeliharanya.
4. Memelihara Keturunan ( لسنلا ظفح )
Yang  dimaksud  dengan  keturunan  disini  adalah  keturunan  dalam lembaga  keluarga.  Keturunan  merupakan gharizah atau  insting  bagi seluruh  makhluk  hidup,  yang  dengan  keturunan  itu  berlangsunglah pelanjutan  kehidupan  manusia.  Adapun  yang  dimaksud  dengan pelanjutan jenis  manusia disini  adalah pelanjutan jenis manusia  dalam keluarga,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  keluarga  disini  adalah keluarga  yang  dihasilkan  melalui  perkawinan  yang  sah.  Untuk memelihara keluarga yang sahih itu, Allah SWT menghendaki manusia melakukan  perkawinan.  Perintah  Allah  SWT  dalam  rangka jalbu manfa’at untuk melakukan perkawinan tersebut banyak terdapat dalam al-Qur‟an, diantaranya pada surat an-Nur ayat 32:
                                                     

## Artinya:
Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  membujang  diantara  kamu,  dan  orang- orang yang baik diantara hamba-hambamu.
5. Memelihara Harta ( ل املا ظفح )
Harta  merupakan  salah  satu  kebutuhan  inti  dalam  kehidupan, dimana  manusia  tidak  akan  terpisah  darinya.  Sebagaimana  dalam firman Allah SWT pada surat al-Kahfi ayat 46:
                                                  

## Artinya:
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
Manusia termotivasi  untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan  demi  menambah  kenikmatan  materi  dan  religi.  Namun  semua motivasi tersebut dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta  ini  harus  dikeluarkan  hak  Allah  dan  masyarakat  tempat  dia hidup. 25
24 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, h. 91.
25 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, h. 167.
Adapun  dalam  rangka jalbu  manfa’ah ,  Allah  SWT  menyuruh mewujudkan  dan  memelihara  harta  tersebut.  Allah  SWT  menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al- Jumu‟ah ayat 10:
                                                                            

## Artinya:
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.
Sebaliknya,  dalam  rangka daf’u  madharrah Allah  SWT,  melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak.
Maslahat hajiyyat adalah  segala  sesuatu  yang  sangat  dihajatkan  oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan  aspek hajiyat tersebut  tidak  akan  sampai  mengancam  eksistensi kehidupan  manusia  menjadi  rusak  melainkan  hanya  sekedar  menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. 26 Prinsip utama dalam aspek hajiyat adalah untuk menghilangkan  kesulitan,  meringankan  beban  taklif  dan  memudahkan  urusan manusia.
Maslahat tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak  mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  pokok  dan  tidak  pula menimbulkan  kesulitan.  Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan  pelengkap, seperti  dikemukakan  al-Syatibi,  hal-hal  yang  merupakan  kepatutan  menurut adat  istiadat,  menghindarkan  hal-hal  yang  tidak  enak  dipandang  mata  dan berhias  dengan  keindahan  yang  sesuai  dengan  keindahan  yang  sesuai  dengan tuntutan norma dan akhlak. 27
Segala  tindakan  perbuatan  manusia  yang  menyebabkan  terwujud  dan terpeliharanya  lima  prinsip  tersebut  dinyatakan  perbuatan  itu  adalah bermanfaat.    Sedangkan  segala  bentuk  tindakan  manusia  yang  menyebabkan tidak  terwujudnya  atau  rusaknya  salah  satu  prinsip  yang  lima,  perbuatan tersebut  merupakan  mudharat.  Segala  usaha  yang  dapat  menghindarkan  atau dapat  menyelamatkan  atau  menjaga  mudharat  disebut  usaha  yang  baik  atau maslahah.  Itu  sebabnya,  secara  sederhana  maslahat  diartikan  dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. 28
Mendatangkan  manfaat  kepada  umat  manusia,  baik  bermanfaat  untuk hidup di dunia maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat tersebut, ada  yang  langsung  dapat  dirasakan  dan  ada  pula  yang  manfaat  itu  dirasakan kemudian,  sedangkan  pada  awalnya  bahkan  dirasakan  sebagai  yang  tidak menyenangkan.  Menghindarkan  mudharat,  baik  dalam  kehidupan  di  dunia,
26 Alaiddin  Koto, Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqh  Sebuah  Pengantar (  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006) , h. 123-124. 27 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h. 236.
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232-233.
maupun  untuk  kehidupan  di  akhirat.  Sama  seperti  halnya  mendatangkan manfaat,  mudharat  itu  ada  yang  langsung  dapat  dirasakan    waktu  melkukan perbuatan dan ada pula mudharat yang dirasakan kemudian. 29
Adapun  mengenai  pertimbangan  kemaslahatan  pada  kasus  perceraian  di atas,  hakim  berasumsi  bahwa  dalam  suasana  rumah  tangga  yang  sudah  tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling  mempedulikan,  bagi  hakim    perceraian  sebagai  solusi  terbaik  unduk menghindari  kemafsadatan  yang  lebih  besar  dengan  alasan  bahwa  dalam suasana  seperti  itu,  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga sakinah , mawaddah wa  rahmah sudah  sangat  sulit.  Apabila  dipertahankan,  maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.
Kemudian  apabila  dijabarkan  secara  khusus  berdasarkan  kerangka dharuriyyat  al-khamsah sebagai  penjabaran maqashid  al-syari’ah ,  misalnya menyangkut  keselamatan  jiwa  dan  akal.  Pada  kasus  perceraian  diatas,  hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu  diwarnai  percecokan,  perselisihan,  pertengkaran  dan  tidak  saling mempedulikan,  bagi  hakim    perceraian  sebagai  solusi  terbaik  unduk menghindari  kemafsadatan  yang  lebih  besar  dengan  alasan  bahwa  dalam suasana  seperti  itu,  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga sakinah , mawaddah wa rahmah sudah sangat sulit. Selain itu akan berakibat buruk bagi fisik maupun  psikis,  gangguan  emosi    kedua  belah  pihak.  Apabila  dipertahankan, maka mudharatnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.
Menjaga  agama  dan  keturunan,  perkawinan  dalam  Islam  merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai masalah muamalah, akan tetapi juga masalah ibadah dan akidah. Tujuan perkawinan  menurut  agama  Islam  adalah  memenuhi  petunjuk  agama  dalam rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis dalam  menggunakan  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga.  Sejahtera  artinya tercipta  ketenangan  lahir  dan  batin  disebabkan karena  terpenuhinya  keperluan hidup lahir dan batin. Sehingga timbulah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. 30
Selain itu, tujuan manusia melangsungkan perkawinan adalah memenuhi naluri manusiawi, yaitu kebutuhan biologis. Ketika manusia dibekali hawa nafsu dalam  hidup  di  dunia  ini  yang  harus  tersalurkan,  maka  nikah  adalah  satu- satunya  jalan  yang  sah  untuk  mencukupi  kebutuhan  seksual  manusia  dalam menyalurkan  hasratnya. 31 Oleh  karena  itu,  pernikahan  dan  keluarga  menjadi sarana,  wadah syar’i yang  bersih,  langgeng  dan  tetap  untuk  menghadapi kemampuan  tersebut  serta  pelaksanaannya  pada  tempat  yang  benar  dan mengarahkan  pada  jalan  yang  benar  pula  demi  mencapai  tujuan  mulia,  yaitu
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 , h. 233.
30 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22
31 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 149.
memperbanyak  anak  dengan  tujuan  melanjutkan  keturunan  jenis manusia. 32 Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  menikah  seorang  Muslim  mampu mengendalikan  syahwatnya  dan  menundukkan  pandangan  matanya  dari melihat perempuan lain, sebab pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan lain tersebut, terdapat pula pada isterinya. Maka, diantara hikmah nikah adalah untuk menjaga kehormatan, dari maksiat dan zina.
Tujuan  perkawinan  secara  eksplisit  disebut  dalam  al-Qur‟an  adalah mencari  ketenangan.  Ketenangan  tersebut  dapat  diperoleh,  apabila  terdapat kesamaan  emosional  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  apabila  harmonis hubungan  antara  suami  dan  isteri  tersebut.  Apabila  hal  tersebut  tidak ditemukan,  seringkali  terjadi  konflik  dalam  rumah  tangga.  Sebab  tujuan perkawinan  dalam  Islam  tidak  sekedar  mencari  penyaluran  seksual  belaka, tetapi  merupakan  mekanisme  embrional  menuju  masyarakat  Muslim  yang shaleh.
Untuk  itu  apabila  dalam  suasana  rumah  tangga  yang  sudah  tidak harmonis yang selalu diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling  mempedulikan  sehingga  diantara  kedua  belah  pihak  tidak  pernah melakukan  hubungan  suami  isteri  ( qabla  al-dukhul ),  bagi  hakim    perceraian sebagai solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah , mawaddah wa rahmah sudah sangat sulit.

## Kesimpulan
Dasar pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat qabla al-dukhul dengan perkara  nomor  4841/  Pdt.  G/  2011/  PA.Kab.Mlg  telah  memperhatikan  aspek yuridis,  filosofis  dan  sosiologis  yang  mencerminkan  asas  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan. Selain itu, dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut, dengan asumsi bahwa apabila dalam suasana  rumah  tangga  yang  sudah  tidak  harmonis  yang  selalu  diwarnai percecokan, perselisihan, pertengkaran dan tidak saling mempedulikan sehingga diantara  kedua  belah  pihak  tidak  pernah  melakukan  hubungan  suami  isteri ( qabla  al-dukhul ),  bagi  hakim    perceraian  sebagai  solusi  terbaik  untuk menghindari  kemafsadatan  yang  lebih  besar  dengan  alasan  bahwa  dalam suasana  seperti  itu,  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga sakinah , mawaddah wa rahmah sudah sangat sulit.

## Referensi
Abd. Wahab, Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. Ahmad,  Rifai .  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
32 Ali Yusuf As-Suki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 25.
Amir, Syarifudin . Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi . Jakarta: Kencana, 2008. Amrullah  SF,  Ahmad  dkk. Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.
Jakarta: Gema Insani, 1966.
Arto  Mukti,  A. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Sutiyoso,  Bambang. Metode  Penemuan  Hukum  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang Pasti dan Berkeadilan . Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
Bambang  dan  Sujayadi,  Sugeng .  Hukum  Acara  Perdata  dan  Dokumen  Litigasi Perkara Perdata . Jakarta: Kencana, 2011.
D. Rahmat, Jamal . Wacana Baru Fiqih Sosial . Bandung: Mizan, 1977.
Effendi dan M. Zein, Satria . Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana, 2005. Harahap  Yahya,  M. Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Husain Jauhar Ahmad, Al-Mursi. Maqashid Syariah . Jakarta: Amzah, 2009. Isma‟il ibn Hammad al-Jauhari. al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-‘Arabiyyah Juz ke- 1. Beirut: Dar al-„Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M.
Koto,  Alaiddin .  Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqh  Sebuah  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006.
Marzuki Peter, Mahmud . Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Praja  Juhaya,  S. Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pemikiran  dan  Praktik. Bandung: Rosdakarya, 1991.
Rahman Ghazaly, Abd. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2006. Rasyid  Roihan,  A. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Sudikno,  Mertokusumo .  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Liberty, 2009.
Syah Ismail, Muhammad . Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara,  1992.
Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam . Malang: UIN Malang Press, 2007. Yusuf As-Suki, Ali. Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Zuhri,  Saifudin .  Ushul  Fiqih  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.