## AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH;

## TINJAUAN FILSAFAT HUKUM
Al Mas’udah 1
Abstrack : Islamic banks are banks that carry out business activities based on Sharia principles,  namely  agreement  rules  based  on  Islamic  law  between  banks  and  other parties to deposit funds and or finance business activities, or other activities stated in accordance  with  Sharia.  In  running  its  business,  Islamic  banks  use  a  profit  sharing pattern  which  is  the  main  foundation  in  all  its  operations.  In  Islamic  Banking, basically eliminating interest as an element of prudence in the context of compliance with sharia, for this reason the Sharia Bank applies the principle of profit sharing and is spawned in contracts at Islamic banks, and this article will discuss the Murabahah and  Mudarabah  agreements  in  Sharia  Sharia  Indonesia  and  how  Murabahah  and Mudarabah contracts in legal philosophy review. Although the growth of the Islamic banking  industry  in  Indonesia  is  greater  than  conventional  banking,  there  are  many challenges that must be considered and resolved to ensure the sustainability of growth and  development  of  Islamic  banking  in  the  future.  There  is  a  difference  in  concept between Islamic banking and conventional banking. In conventional banking there are two  agreements.  First,  the  agreement  between  the  bank  and  the  customer,  and  get  a certain percentage of bank interest. Second, the agreement between the Bank and the borrower,  and  has  the  right  to  get  a  certain  percentage  of  the  interests  of  the borrower.  The Bank's  profit  comes from taking the interest  rate difference offered to the customer at an interest rate charged to the borrower.
Keyword ; Mudharabah, Murabahah, Islamic Banking, Legal Philosophy

## Pendahuluan
Sejarah  perbankan  Islam  di  dunia  telah  tercatat  sejak  awal  1950-an  sebagai  bahan diskusi  tentang  riba  dan  bunga  bank  yang  mulai  muncul.  Setelah  diskusi  tersebut,  operasi bank non - bunga diusulkan. Bank Islam pertama pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963,  yang  pada  awalnya  tidak  menerapkan  operasi  berbasis  bunga.  Mit  Ghamr  Bank Tabungan  menyediakan  layanan  dasar  perbankan,  seperti  tabungan,  pinjaman,  ekuitas, investasi  langsung,  dan  pelayanan  sosial.  Pengenalan  sistem  perbankan  Islam  seperti  itu mudah  diterima  oleh  masyarakat  setempat,  yang  dibuktikan  dengan  peningkatan  jumlah nasabah bank dan jumlah peningkatan uang yang didepositokan di bank. 2
Namun,  kesuksesan  Mit  Ghamr  tersebut  tidak  berlangsung  lama.  Setelah  beroperasi selama  kurang  lebih  empat  tahun,  sebagai  akibat  dari  kekacauan  politik,  pengoperasian  Mit Ghamr  diambil  alih  oleh  Bank  Nasional  Mesir  dan  Bank  Sentral  Mesir  pada  tahun  1967. Meskipun  Bank  Tabungan  Mit  Ghamr  ditutup  secara  paksa  dan  terpaksa  menghentikan operasinya  sebelum  mencapai  kematangan  bisnis,  pendirian  bank  itu  tetap  menunjukkan bahwa  sistem  perbankan  syariah  adalah  sistem  perbankan  yang  tepat  untuk  masyarakat muslim,  dan  hal  itu  tidak  mungkin  untuk  disangkal.  Apresiasi  yang  tinggi  dari  masyarakat terhadap  Bank  tabungan  Mit  Ghamr  juga  menunjukkan  bahwa  bank-bank  Islam  dapat diterima secara luas oleh semua orang. 3
1 STAI Al-Hikmah Tuban, email: alam_mu@gmail.com
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, ,  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  setimbang  bagi  Para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta, lnstitut Bankir Indonesia, 1993), 20
3 Fathurahman Djamil, , Urgensi Llndang-undang Perbankan Syariah di Indonesia , Jurnal Hukum Bisnis, 2002,
Peristiwa  bersejarah  tersebut,  yakni  pengembangan  perbankan  syariah  merupakan pembentukan Islamic Development Bank (IDB). Pembentukan IDB pertama kali dimulai pada tahun 1970 selama  KTT Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI) di Karachi,  Pakistan. Pada saat itu, Mesir mengusulkan pembentukan sebuah bank Islam, dan usulan tersebut secara pasti di setujui oleh 18 anggota OKI. Sebagai tindak lanjut, usulan itu dibahas lebih lanjut dalam KTT OKI yang diselenggarakan di Benghazi Libya. KTT memutuskan bahwa OKI harus memiliki badan  khusus  untuk  menangani  masalah  keuangan  dan  ekonomi.  Setelah  finalisasi  renc  a pendirian  bank,  IDB  secara  resmi  didirikan  pada  bulan  Oktober  1975.  Selanjutnya,  ia menyatakan  bahwa  semua  negara  anggota  OKI  secara  otomatis  menjadi  anggota  IDB. Pembentukan  IDB  telah  menginspirasi  dan  memotivasi  negara-negara  Muslim  lain  untuk membangun lembaga keuangan Islam mereka sendiri. Karena negara-negara Muslim lainnya sangat  antusias  untuk  mendirikan  bank-bank  Islam  mereka  sendiri,  IDB  menyiapkan  panitia khusus untuk mengatur pedoman untuk persiapan, pembentukan, peraturan, dan pengawasan bank  syariah.  Pedoman  ini  kemudian  diadopsi  secara  luas  sebagai  petunjuk  bagi  semua lembaga keuangan Islam di dunia. 4
Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu  bank  umum  dan  bank  perkreditan  rakyat.  Kedua  jenis  bank  tersebut  melaksanakan kegiatan  konvensional  atau  syariah.  Hal  ini  berarti  bahwa  Indonesia  menganut  sistem perbankan  ganda  (dual  banking  system),  yaitu  ketika  bank  konvensional  dan  bank  syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah ( full fledged Islamic bank ), unit usaha syariah (bank konvensional yang  membuka  cabang  syariah),  dan office  channeling (gerai  syariah  di  kantor  bank konvensional).
Bank  syariah  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip Syariah,  yaitu  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan,  pembiayaan  maupun  dalam  produk  lainnya.  Produk-produk  bank  syariah mempunyai  kemiripan  tetapi  tidak  sama  dengan  produk  bank  konvensional  karena  adanya pelarangan riba,  gharar,  dan  maysir .  Oleh  karena  itu,  produk-produk  pendanaan  dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. 5
.  Perkembangan  industri  perbankan  di  Indonesia  dapat  dilihat  melalui  perkembangan perekonomian Indonesia, ketika perdagangan domestic dan internasional telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan perbankan Indonesia. Hal ini akan memberikan arah  yang lebih jelas  tentang  perkembangan  perbankan  syariah  didasarkan  pada  perkembangan  ekonomi makro Indonesia. 6
Sejarah  perbankan  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  perbankan  Belanda, karena Belanda mewarisi sistem perbankan untuk Negara jajahannya. Pada tahun 1953, awal terbentuknya  perbankan  dilakukan  di  Indonesia,  dengan  didirikannya  bank  sentral  Indonesia yang  disebut  Bank  Indonesia  (BI).  BI  adalah  bank  sentral  yang  mengeluarkan  peraturan tentang pengelolaan perbankan di negara itu. Pembentukan BI adalah hasil dari nasionalisasi Bank De Javasche, yang didirikan oleh Kolonial Belanda di Batavia (Jakarta) pada tanggal 24 Januari  1828.  Kemudian,  bank-bank  Belanda  lainnya  juga  dinasionalisasi.  Bank  Central mengelola seluruh transaksi keuangan bank yang beroperasi di Indonesia.
4 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di  Indonesia , (Jakarta,Prenada Media, 2006),  54.
5 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah; Konsep dan Praktek di Beberapa Negara , (Bank Indonesia 2006), ii
6 Muhamad Nadratuzzaman, Islamic Finance Product in Indonesia and Malaysia , (Jakarta, Gramedia, 2013), 19.
Di Indonesia, upaya untuk merintis perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980- an.  Ada  banyak  diskusi  tentang  bank  syariah  yang  berfungsi  sebagai  pilar  ekonomi  Islam. Sebagai  tahap  percobaan,  gagasan  perbankan  Islam  dipraktekkan  dalam  skala  yang  relatif terbatas. Bait At-Tamwil Salman ITB didirikan di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti (Ridho Gusti Koperasi) muncul di Jakarta. Sebuah upaya rintisan yang lebih istimewa dari pendirian bank  Islam  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun  1990.  Pada  saat  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  melakukan  lokakarya  tentang  bunga  bank  dan  perbankan  di  Cisarua,  Bogor  Jawa Barat.  Hasil lokakarya tersebut  kemudian dibahas dalam Konferensi  keempat  Nasional MUI yang  diselenggarakan  di  Jakarta  pada  bulan  Agustus  1990.  Konferensi  ini  mengamanatkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja ini disebut sebagai Tim Perbankan MUI, yang diberi mandat untuk mendekati dan berkonsultasi dengan semua pihak yang terkait. 7
Pembentukan  bank  Islam  pertama  sepenuhnya  dipelopori  oleh  MUI  dan  pemerintah Indonesia, dan didukung oleh Asosiasi Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha  Muslim.  Karena  modal  uangyang  dibutuhkan  untuk  mendirikan  bank  Islam pertama  dianggap  mernadai,  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  didirikan  pada  tanggal  1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106 miliar. Selama kurang lebih enam tahun, BMI merupakan satu-satunya bank yang beroperasi pada sistem berbasis non bunga, namun ada sekitar 78 BPR syariah (BPRS) yang beroperasi pada saat itu. Dua tahun sejak resmi berdirinya pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI berhasil mencapai  status  bank devisa. Hal  ini memperkuat  posisi  bank sebagai  bank syariah ternama pertama di Indonesia.
Secara  resmi,  keberadaan  bank  syariah  diakui  di  Indonesia.  Pengakuan  tersebut telah diberikan sejak berdirinya BMI. Dalam rangka untuk mengakomodasi adanya dukungan hukum  untuk  operasi  BMI,  pemerintah  kemudian  merevisi  UU  Perbankan  Nomor  7  Tahun 1992  yang  sudah  ada. 8 Ini  merupakan  UU  pertama  yang  mengakui  penerapan  perbankan syariah di Indonesia.
Bank  syariah  memiliki  perbedaan  operasional  yang  cukup  mendasar  dengan  bank konvensional  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi.  Hal  yang  cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan bank  syariah  dalam  proses  investasi  ketika  bank  syariah  dapat  bertindak  sebagai  pemegang saham.  Dari  sisi  penerimaan  dana  masyarakat,  bank  syariah  dapat  menerima  dana  titipan maupun  dana  investasi  dan  bertindak  selaku  manajer  investasi  yang  berperan  untuk  selalu meningkatkan net  asset  value dari  dana  yang  dikelolanya.  Dari  sisi  penyaluran  dana,  bank syariah  dapat  pula  melakukan  jual  beli  komoditas,  kegiatan  sewa  menyewa,  dan  kegiatan investasi.  Selain  itu,  bank  syariah  dapat  pula  melakukan  kegiatan  dalam  lalu  lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing.
Bentuk  utama  produk  bank  syariah  terutama  menggunakan  pola  bagi  hasil,  sesuai dengan  karakteristiknya.  Selain  pola  bagi  hasil,  bank  syariah  juga  mempunyai produkprodukpendanaan  dan  pembiayaan  dengan  pola  nonbagi  hasil.  Dalam  produk pendanaan,  bank  syariah  dapat  juga  menggunakan  prinsip wadi’ah , qardh ,  maupun ijarah . Dalam  produk  pembiayaan,  bank  syariah  dapat  juga  menggunakan  pola  jual  beli  (dengan prinsip murabahah , salam , dan istishna ) dan pola sewa (dengan prinsip ijarah dan ijarah wa iqtina ).  Selain  itu,  bank  syariah  juga  menyediakan  berbagai  produk  jasa  perbankan  berupa
7 Ibid, 19-20.
8 Saat  ini  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  telah  mempunyai  payung  hukum  tersendiri  yaitu  dengan lahimyaUndang-Undang  RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008
jasa  keuangan,  jasa  nonkeuangan,  dan  jasa  keagenan.  Produk-produk  jasa  keuangan  yang ditawarkan antara lain wakalah , kafalah , hiwalah , rahn , qardh , sharf , dan ujr . Produkproduk jasa  nonkeuangan  yang  ditawarkan  antara  lain wadi’ah yad amanah ( safedeposit  box ‘kotak penitipan  barang’).  Sementara  itu,  produk  jasa  keagenan  yang  ditawarkan  antara  lain mudharabah  muqayyadah (investasi  terikat).  Pembahasan  mengenai  produk-produk  bank syariah tidak terlepas dari jenis akad  yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk  biasanya  melekat  pada  nama  produk  tersebut.  Sebagai  contoh,  tabungan wadi’ah berarti  produk  tabungan  yang  menggunakan  akad wadi’ah .  Hal  ini  berarti  segala  ketentuan mengenai akad wadi’ah berlaku untuk produk tabungan ini.
Dalam  Perbankan  Syariah  pada  dasaranya  meniadakan  bunga  sebagai  unsur  kehati- hatian  dalam  rangka  kepatuhan  terhadap  syariah,  untuk  itulah  Bank  Syariah  menerapkan prinsip  bagi  hasil  dan  ditelurkan  dalam  akad-akad  di  bank  syariah,  dan  tulisan  ini  akan membahas tentang bagaimana  akad Murabahah dan Mudarabah dalam Pertbankan  Syariah di Indonesia? dan bagaimana akad Murabahah dan Mudarabah dalam tinjauan filsafat hukum?

## Perbankan Syariah dan Sumber Hukumnya
Praktik  riba  atau  sistem  bunga  telah  lama  hidup  dan  menjadi  dasar  pengembangan perbankan  konvensional  dalam  peredaran  laju  perekonomian  masyarakat,  baik  dalam menggalang  dana  masyarakat  ataupun  sebagai  jasa  permodalan  (peminjaman).  Sistem  ini tentunya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  mengharuskan  penghilangan  atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. Keberadaan riba yang telah melekat dalam laju perbankan  konvensional  menjadi  unsur  utama  mendasari  keharusan  adanya  perbankan syariah,  yang  menawarkan  perbankan  tanpa  bunga  dengan  memakai  sistem  bagi  hasil, perkongsian, dan jual-beli.
Bank  syariah  di  Indonesia  secara  konsepsional  dilaksanakan  dengan  maksud menghindarkan  riba  dengan  segala  praktik  dan  inovasinya,  yang  memiliki  dua  sifat  utama, bunga  yang  berlipat  ganda  dan  aniaya.  Selain  itu,  juga  untuk  membangun  budaya  "baru" dalam  pengelolaan  perbankan  yang  mendapat  "titipan"  dana  dari  masyarakat,  dengan menghindari penentuan persentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan. 9
Pendirian  dan  pemikiran  bank  syariah  tentunya  merujuk  kepada  Al-Qur'an  sebagai landasan  normatif,  sebagaimana  QS  Al-Baqarah/2:275-281,QS  Ali  Imran/3:  130,  QS  AI- Nisa'/4:160-161  dan  QS  Al-Rum/30:  39.  Oleh  karena  itu,  pada  pembahasan  ini  akan membahas  riba  dalam  masyarakat,  sehingga  riba  diharamkan  dalam  Al-Qur'an  dan  alasan mendasar tentang pendirian perbankan syariah.
Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan  ( wants )  individu  manusia  yang  tak  terbatas  dengan  menggunakan  factor  factor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan ( scarcity )  dan  pilihan  ( choices ).  Dalam  Islam,  motif  aktivitas  ekonomi lebih  diarahkan  pada pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( needs )  yang  tentu  ada  batasnya,  meskipun  bersifat  dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat Al Qur’an (seperti pada surat Lukman:20, An Nahl:5 dan 11, dan An Najm:48), ditegaskan bahwa segala yang  ada  di  langit  dan  di  bumi  akan  dapat  mencukupi  kebutuhan  manusia.  Selain  itu, kepuasan  dalam  Islam  tidak  hanya  terbatas  pada  benda-benda  konkrit  (materi),  tetapi  juga tergantung  pada  sesuatu  yang  bersifat  abstrak,  seperti  amal  saleh  yang  dilakukan  manusia. Oleh  karena  itu,  perilaku  ekonomi  dalam  Islam  tidak  didominasi  oleh  nilai  alami  yang dimiliki  oleh  setiap  individu  manusia,  tetapi  ada  nilai  di  luar  diri  manusia  yang  kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama  dalam  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Jadi,  perilaku  ekonomi  dalam  Islam  cenderung
9 Lihat dalam  Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatifke Pemaknaan Sosial , (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 150-151.
mendorong  keinginan  pelaku  ekonomi  sama  dengan  kebutuhannya,  yang  dapat  direalisasi dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam. 10
Prinsip    hukum  islam  inilah  yang  membawa  hukum  perbankan  syariah  di  Indonesia dari  hukum  normatif  menjadi  hukum  positif.  Artinya  dari  ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  Hadis tentang transaksi yang dihalalkan diproses melalui ijtihad, sehingga tercipta akad dan produk perbankan  syariah  melalui  fatwa  DSN-MUI  kemudian  dilegitimasi  oleh  Peraturan  Bank Indonesia  dan  akhirnya  menjadi  tata  hukum  Perbankan  Nasional  yang  menjadi  Undang- undang Mandiri, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
Positivasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dihindari, baik ideologi, konstitusi maupun sosio. Keberadaannya ditopang kuat oleh landasan normatif, landasan ideal dan landasan konstitusional maupun landasan operasional.
1. Landasan  Normatifnya  adalah  Al-Qur'an  pada  QS  Al-Baqarah/2:  276;-279,  QS Ali Imran/3:130, QS Al-Nisa'/4: 160-161, QS Ar-Rum/30: 39, dan hadis tentang riba, Fatwa Ulama tentang keharaman riba, Fatwa DSN-MUI tentang produk dan akadnya.
2. Landasan idealnya adalah Pembukaan UUD Negara tahun 1945 danPancasila.
3. Landasan Konstitusionalnya Pasal 29 dan Pasal 33 UUD Negara 1945.
4. Landasan  Operasionalnya  adalah:  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Penjelasannya.  Undang- Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  dan  Penjelasannya. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/7/PBI/2000  tentang  Giro  Wajib  Minimum dalam  Rupiah  dan  Valuta  Asing  bagi  Bank  Umum  yang  melakukan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Penjelasannya.Undang-Undang  No,  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 11
Dapat disimpulkan Hukum Islam menjadi Hukum positif di bidang Perbankan Syariah melekat  kuat,  walaupun  memerlukan proses  yang lama sejak  Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2008 baru memiliki Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah.
Akad Perbankan Syariah; Murabahah (Jual Beli Dengan Profit) dan Mudharabah (Bagi Hasil )
Akad  (ikatan,  keputusan,  atau  penguatan)  atau  perjanjian  atau  kesepakatan  atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah  Fiqih,  secara  umum  akad  berarti  sesuatu  yang  menjadi  tekad  seseorang  untuk melaksanakan, baik  yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
Secara  khusus  akad  berarti  keterkaitan  antara  ijab  (pernyataan  penawaran  /  pemindahan kepemilikan)  dan  qabul  (pernyataan  penerimaan  kepemilikan)  dalam  lingkup  yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 12
Sedangkan  akad  Murabahah,  Seakar  dengan  kata  ar-ribh  yang  berarti  keuntungan, "bai' al-murabahah" secara harfiah berarti jual beli dengan mengambil keuantungan. Jual beli mengambil untung ini dilawankan dengan jual beli pulang modal (tidak ada keuntungan) yang dalam hukum Islam dikenaldengan bai' at-tauliyah dan jual beli di bawah harga pokok (rugi) yang  islam  hukum  Islam  dikenal  dengan  nama bai'  al-wadi'ah .  Para  ahli  hukum  Islam mendefinisikan bai'  al-murabahah sebagai  jual  beli  berdasarkan  harga  pokok  dengan tambahan  keuntungan.  Maksudnya  jual  beli  di  mana  penjual  menginformasikan  kepada pembeli secara jelas modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yaitu dengan
10 Ascarya, ………………, 5.
11 Basaria Nainggolan , Pewrbankan Syariah di Indonesia ,  ( PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 110
12 Ascarya,  ………………, 34
tambahan keuntungan.  Ibn Qudamah mengatakain murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. Bentuknya adalah bahwa penjual menjual suatu produk dengan  memberitahukan  kepada  pembeli  modal  yang  dikeluarkannya  untuk  mendapatkan produk tersebut, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan. Misalnya seseorang sebuah rumah dengan harga tiga ratus juta rupiah, kemudian menjualnya kembali  dengan akad jual  beli murabahah. Kepada pembeli  ia mengatakan bahwa rumah itu dibeli tiga ratus juta dan sekarang ia menjualnya dengan harga tersebut ditambah keuntungan yang  diingininya  dan  disetujui  pembeli.  Ahli-ahli  hukum  Hanafi  mendefinisikannya  sebagai "pemindahan milik [oleh penjual] atas suatu barang yang diperolehnya dengan akad pertama berdasarkan harga pertama ditambah keuntungan." Dalam kitab Mawahib al-Jalil, murabahah diartikan sebagai "penjualan terhadap suatu barang dengan harga sebesar harga pembeliannya semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. 13
Sebagai suatu peijanjian (akad), murabahah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat- syarat  akad  pada  umumnya  di  samping  syarat-syarat  khusus  murabahah  sendiri.  Dalam hukum  Islam  klasik,  unsur-unsur  akad  secara  umum  ada  tiga,  yaitu  (1)  adanya  para  pihak (dalam  konteks  murabahah  adalah  penjual  dan  pembeli  murabahah),  (2)  adanya  pemyataan kehendak  yang berupa ijab dan kabul, dan (3) adanya obyek akad  yang dapat berupa benda, manfaat  benda  atau  melakukan  pekeijaan  (dua  yang  terakhir  ini  dalam  bahasa  ekonomi kontemporer  disebut  jasa).  Untuk  akad  jual  beli  murabahah,  obyeknya  adalah  benda  (bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan). 14
Sedangkan Mudharabah Secara singkat adalah penanaman modal  adalah  penyerahan modal  uangkepada  orang  yang  berniaga  sehingga  ia  mendapatkan  persentase  keuntungan berarti  ungkapan  penyerahan  harta  milik  seseorang  kepada  orang  lain  sebagai  usaha. Keuntungan  yang  diperoleh  atas  usaha  yang  dilakukan  dibagi  bersama,  sedangkan  apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut Syara’ , mudharabah berarti  akad  2  (dua)  pihak  untuk  bekerja  sama  dalam  perdagangan,  salah  satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagaimodal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Rukun  dari  akad mudharabah yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  ada  beberapa, yaitu:  1)  Pelaku  akad,  yaitu shahibul  maal (pemodal)  adalah  pihak  yang  memiliki  modal tetapi  tidak  bisa  berbisnis,  dan mudharib (pengelola)  adalah  pihak  yang  pandai  berbisnis, tetapi  tidak  memiliki  modal;  2)  Objek  akad,  yaitu  modal  ( maal ),  kerja  ( dharabah ),  dan keuntungan ( ribh ); dan 3) Shighah , yaitu Ijab dan Qabul. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang  harus  dipenuhi  dalam mudharabah terdiri  dari  syarat  modal  dan  keuntungan.  Syarat modal, yaitu: 1) Modal harus berupa uang; 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. 15
Sedangkan  syarat  keuntungan,  yaitu  keuntungan  harus  jelas  ukurannya;  dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak. Meskipun dalam hal ini shahibul  maal tidak  dapat,  memaksakan  jenis  usaha  yang  dijalankan mudharib ,  namun tujuan penggunaan dana harus diketahui shahibul maal , mudharib bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar mudharib sering digunakan pada usaha  kemitraan,  waralaba,  pembiayaan  modal  kerja  dan  investasi  serta  fasilitas letter  of credit (L/C)  atau  usaha-usaha  lainnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan
13 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 82.
14 Ibid, 83
15 Ascarya, 63
perundangundangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah. 16
Tantangan dan Potensi Akad Murabahah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Meskipun  pertumbuhan  industri  perbankan  syariah  di  Indonesia  lebih  besar  dari perbankan konvensional, ada banyak tantangan yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan untuk  menjamin  keberlanjutan  pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan  syariah  di  masa depan.
Tantangan  pertama  adalah  saham  pasar  yang  relatif  kecil,  dapat  menghambat  dan membatasi  operasi  kegiatan  bank  syariah  di  pasar  keuangan  Islam,  dan  kontribusi  industri terhadap  kemajuan  ekonomi.  Tantangan  kedua  adalah  kurangnya  tenaga  terlatih.  Bank-bank mengalami  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  karyawan  mereka  yang  terdidik  dan  terampil. Kekuatan industry ini tidak diikuti oleh jumlah yang memadai dari tenaga terlatih. Tantangan ketiga  adalah  kurangnya  pengembangan  produk  untuk  memfasilitasi  berbagaitransaksi keuangan  Islam.  Bank  syariah  di  Indonesia  lebih  tergantung  pada  berbagai  kontrak  yang didasrkan pada ajaran atau buku-buku klasik dan membutuhkan banyak produk. Saham yang relative kecil menyebabkan  Pangsa Pasar kecil. Setelah beroperasi selama dua dekade, bank syariah hanya memiliki kurang dari 3 % dari pangsa pasar (per akhir 2010 ).
Perbankan  syariah  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  pangsa  pasar  yang    sangat  kecil, meskipun  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  dari  30  %-36  %  dibandingkan  dengan bank  konvensional  yang  tumbuh  sekitar  18  %.106  Meskipun  pertumbuhan  Syariah  cukup tinggi,  nilainya  masih  relatif  kecil  jika  dibandingkan  dengan  nilai  akumulasi  dari  perbankan konvensional.  Meskipun  pertumbuhan  bank  konvensional  tidak  setinggi  seperti  yang dilakukan  bank-bank  Islam,  nilai  pangsa  pasar  mereka  tetap  diakui  lebih  tinggi  dari pasangannya. Misalkan pangsa pasar bank syariah yaitu 3,5 % dan tingkat pertumbuhan 30 % jika  dibandingkan  dengan  pangsa  pasar  bank  konvensional  96,5  %,  dan  meskipun  tingkat pertumbuhan  hanya  18  %,  hasilnya  masih  sangat  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  mitranya. Meskipun pertumbuhan bank syariah cukup signifikan, pangsa pasar perbankan syariah masih kecil, telah disebutkan bahvva meskipun pertumbuhan  bank  syari'ah  melebihi  pertumbuhan  bank  konvension,  namun  pertumbuhan bank  syariah  masih  sangat  rendah.    Kondisi  ini  disebabkan  oleh  alasan  berikut:  (1).  Jumlah dana  pemerintah  di  bank  syariah  terbatas;  (2).  Para  deposan,  mitra  bisnis,  dan  masyarakat tidak  sepenuhnya  memahami  operasi  dan  prinsip-prinsip  bank  syariah;  (3).  Dibandingkan dengan  bank  konvensional,  jumlah  bank  syariah  masih  terbatas;  (4).  Bentuk  investasi  bank syariah tidak ada.
Di lndonesia, arah pertumbuhan perbankan syariah tidak selalu sama dengan negara- negara  lain.  Malaysia  menggunakan  pendekatan  top-down  dalam  kaitannya  dengan perkembangan perbankan syariahnya, sementara Indonesia menggunakan pendekatan bottom- up.  Pendekatan  tersebut  berhubungan  dengan  proses  pendanaan  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah.  Nyatanya,  hampir  semua  danaperbankan  di  industri  perbankan  syariah Indonesia  berasal  dari  masyarakat  karena  dana  pemerintah  sangat  terbatas.  Selain  itu, sebagian besar dana Demerintah disimpan di bank-bank konvensional. 17
Sedangkan  alas  an  kurangnya  personel  terlatih  adalah  akibat  dari  terbatasnya  praktisi dari  lulusan  perguruan  tinggi  yang  memahami  operasi  perbankan  Islam  juga  telah  membuat
16 Novi  Fadhila, Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Murabahah  Terhadap  Laba  Bank  Syariah  Mandiri, Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis volume  15  NO.1/  Maret  2015  Fakultas  Ekonomi  -  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,   70.
17 Wardah Yuspin, Ph.D, Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah , (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), 42
bank-bank  Islam  mempekerjakan  karyawan  dari  bank  konvensional  saat  membuka  office channeling.  Mempekerjakan  orangdenganpolapikir  perbankan  konvensional  memiliki beberapa  kelemahan  seperti;  karyawan  tidak  dapat  menjclaskan  dengan  benar  bagaimana perbedaan satem bagi hasil dengan si&tem berbasis bunga. Kondisi ini dapat mengecewakan pelanggan  perbankan  syariah  di  sistem  office  channeling.  Isu-isu  berikut  telah  memb^rikan kontribusi  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah:  (1).  Kurangnya  lembaga formal dalam pemberiam kualifikasi akademik di bidang perbankan dan keuangan Islam; (2). Kurangnya tembaga informal mfemberikan pelatihan tentang perbankan dan keuangan Islam; (3).  Kurangnya  sumber  literatur  tentang  perbankan  dan  keuangan  syariah.  Dan  (4).  Tidak adanya  kurikulum  nasional  tentang  perbankan  dan  keuangan  Islam  di  semua  tingkat pendidikan nasional.
Ciri  -personil  yang  ahlii  di  bidang  keuangan  syariah  adalah  mereka  yang  benar-benar memahami siistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional. Namun, pengakaman dalam  kegiatan  yang  berurusan  dengan  perbankan  atau  kontrak  Islaim  akan  lebih  berguna untuk bekerja disebuahlembaga keuangan Islam. 18
Perbankan  syariah  di  Indonesia  tidak  menawarkan  produk  legitimasi  yang  masih terbatas. Selain itu, Indonesia hanya menawarkan produk-produk perbankan Islam klasik yang telah  disetujui  oleh  para  ahli  fiqh  seperti  Mudharabah,  Musyarakah,  Murabahah,  Ijarah,  dll. Seperti  bank-bank  Islamdi  Indonesia  yang  sepenuhnya  telah  menawarkan  produk  yang  sah, mereka  perlu  mempertimbangkan  untuk  menggunakan  inovasi  produk  yang  lebih  sehingga produk  perbankan  Islam  bisa  lebih  menarik  dan  mampu  bersaing  dengan  produk-produk perbankan  konvensional.  Dalam  hal  ini,  bank  harus  tetap  mempertahankan  sikap  mereka untuk tidak menerapkan produk yang diperdebatkan.
Dalam  rangka  mempertahankan  sikap  positif  dari  bank  syariah,  Indonesia  memiliki fitur  potensial  yang  akan  dapat  mempromosikan  kemajuan  perbankan  syariah  di  masa depan.Pada akhirnya, ada empat faktor yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.  Faktor  pertama  berkaitan  dengan  populasi  Muslim  besar  di  Indonesia. 19 Menurut Survei  Penduduk  Nasional  010,  setidaknya  ada  208  juta  Muslim  dari  237  juta  orang  yang tinggal  di  Nusantara.  Populasi  Muslim  yang  besar  merupakan  potensial  yang  besar  untuk industri  perbankan  syariah.  Ini  merupakan  kesempatan  besar  bagi  lembaga  keuangan  Islam. Lebih lanjut, survei nasabah perbankan yang dilakukan oleh Bl selama periode 2000-2009 dan Mars  Company  pada  tahun  2008  mengungkapkan  bahwa  hampir  semua  orang  Indonesia mendukung  gagasan  perbankan  Islam.  Prospek  sekarang  tergantung  pada  kemampuan  bank Islam' untuk menarik lebih banyak nasabah potensial. 20
Faktor kedua  yaitu mempromosikan pengembangan keseluruhan perbankan syariah terkait  dengan  dukungan  dari  pembuat  kebijakan  perbankan,  DPR,  pemerintah,  dan  ulama. Dukungan  ini  merupakan  bagian  ntegral  dari  pengembangan  industri  perbankan  syariah. Dukungan  tersebut  telah  berhasil  memberikan  peraturan  dasar  untuk  mendukung  kegiatan lembaga  keuangan  Islam.  Hal  ini  sangat  penting  sebagai  dasar  hukuin  yangdiperlukan  bila lembaga  keuangan  Islam  dalam  negeri  berurusan  dengan  lembaga  keuangan  intemasional. Seperti  disebutkan  sebelumnya,  peraturan  perbankan  syariah  telah  dipromosikan  dan memfasilitasi kemajuan industry dan pasar keuangan Islam.
Faktor ketiga untuk mempromosikan pengembangan bank syariah adalah kinerja bank syari'ah yang baik selama dua dekade terakhir. Kinerja tersebut telah menarik pelanggan agar
18 Ibid, 46
19 Reinout Wibier and Omar Salah, The Credit Crunch and Islamic Finance : Sharui-Compliant Finance Againt the Backdrop of the Credit Crisis' (2011) 26 JIBLR 509-515.
20 Annie Au Pui Khuan, 'Islamic Insurance in Malaysia: A Successful Model in Operation' (1998) International Insurance Law Rev iew 79 , 83; more detail about prohibition of bay al dayn is Reinhard Klarmann, Contraction and I .ease Financing in Islamic Project Finance' (2004) 19 IIBLR 61-67.
menyimpan  uang  mereka  dan  menjadi  mitra  bagi  bank.  Berbeda  dengan  perbankan konvensional,  industry  perbankan  Islam  secara  optimal  telah  menunjukkan  fungsi  bank sebagai perantara. Hal ini terbukti dengan beberapa indikator perbankan yang akan dijelaskan pada  bagian  berikutnya.  Dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat  diindikasikan  secara  logis. Orang-orang  akan  bersedia  menyimpan  uangmereka  atau  mengambil  bank  syariah  sebagai mitra  bisnis  mereka  jika  bank  (i)  membayar  keuntungan  kompetitif  dari  deposito  Islam  dan (ii) memiliki layanan dan fasilitas yang lengkap. Kondisi ini mengharuskan bank-bank Islam untuk  melakukan  dan  menjalankan  program  yang  komprehensif  secara  profesional  dan menyempurnakan operasi mereka dengan layanan dan jaringan yang sempurna. 21
Faktor keempat adalah kinerja perekonomian Indonesia yang telah mendukung operasi bisnis  bank  syariah.  Pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2009  yaitu  4,5%  diyakini  sebagai pertumbuhan  ekonomi terbesar ketiga di  dunia, setelah China dan  India.  Dampak dari krisis keuangan  global  pada  tahun  2008-2009  merusak  perekonomian  Indonesia.  Kondisi  ini  telah menciptakan suasana yang kondusif bagi bisnis perbankan termasuk bank syariah.
Perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  melalui  serangkaian  transformasi  sejak  awal berdirinya  pada  tahun  1992.  Pembentukan  bank  syariah  hanya  menanggapi  kelompok cendekiawan  Muslim  yang  mendorong  untuk  memiliki  perbankan  tanpa  riba  Setelah dorongan tersebut, akhirnya bank Islam pertama didirikan di Indonesia.
Bank syariah masih menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan di masa depan. Beberapa  tantangan  dapat  mencakup  pangsa  pasaryang  kecil,  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas,  dan  kurangnya  inovasi  produk.  Selain  itu,  perbankan  syariah  di Indonesia  saat  ini  adalah  sebagai  perbankan  retail,  bukan  sebagai  perbankan  investasi. Perbankan  syariah  dinegara-negara  lain  juga  menjabat  sebagai  perbankan  investasi.  Pangsa pasar  kecil  dapat  ditempelkan  jika  salah  satu  dari  sumber-sumber  pemerintah  dana  dapat disimpan di bank syariah. Saat ini, hanya dana publik yang disimpan di bank syariah tidak ada dana pemerintah yang dimasukan dalam bank syari'ah. Lebih lanjut, kurangnya sumber daya manusia ditangani dengan kemitraan antara beberapa pihak yang akan nsitas yang kurikulum ekonomi berbasis syariah dan juga membuka universitas perbankan menawarkan gelar dalam perbankan  Islam.  Publikasi  pada  perbankan  syariah  juga  harus  dipromosikan.  Dalam  rangka meningkatkan  investasi  produk,  perbankan  syariah  harus  melakukan  penelitian  dan melakukan perbaikan produk sehingga dapat  dibandingkan dengan produk-produk  dari bank konvensional.  Kelemahan  ini  harus  dikelola  sehingga  perbankan  syariah  di  Indonesia  akan terus mengalami peningkatan, bahkan lebih maju dibandingkan perbankan syariah di negara lain. 22
Perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  industri  yang  maju  namun  masih  perlu beberapa  perbaikan  untuk  mengoptimalkan  faktor-faktor  yang  belum  dimanfaatkan. Setidaknya,  pertumbuhan  yang  tersisa  sekarang  di  jalur  yang  benar.  Jika  semua  pihak  yang terlibat  dalam  industri  perbankansyariah  konsisten  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia,perbankan  syarian  Indonesia  pada  akhimya  menjadi  pemimpin  di  pasar industri  sektor riil dana di Indonesia.

## Perbedaan Filsafat dan Aspek Operasional Bank Syariah  dengan Bank Konvensional
Ada  sebuah  perbedaan  konsep  antara  perbankan  Islam  dan  perbankan  konvensional. Dalam perbankan konvensional ada dua perjanjian. Pertama, kesepakatan antara bank dengan nasabah,  dan  mendapatkan  persentase  tertentu  dari  bunga  bank.  Kedua,  kesepakatan  antara Bank  dan  peminjam,  dan  berhak  untuk  mendapatkan  persentase  tertentu  dari  kepentingan
21 Ahmed, A " Contemporary Experiences of Islamic Banks" ( New Delhi,  Journal of Objective Studies, 2003), 7.
22 Heri Sudarsono " Bank & Description and Illustration of Islamic Finance Institutio,( Ekonista  press 2003), 19.
peminjam.Laba  Bank  berasal  dari  pengambilan  selisih  suku  bunga  yang  ditawarkan  kepada nasabah dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam. 23
Pada  dasarnya  Bank  Islam  dan  konvensional  merupakan  lembaga  keuangain  yang menjalankan  kegiatan  usaha  dan  ingin  mendapatkan  keuntungan.  Namun,  dalam  tataran filosofis  dan  aplikasi,  sesungguhnya  sistem  keuangan  kedua  Bank  tersebut  memiliki perbedaan  yang  sangat  signifikan  baik  dari  segi  prinsip,  landasan  operasional  untuk produkyang diciptakan. Bank-bank Islam berada dalam kesatuan antara Bank dengan nasabah penabung dan antara bank dengan nasabah pembiayaan. Nasabah menempatkan sumbangan di bank  syariah  untuk  mendapatkan  rasio  bagihasil.    Kemudian,  dana  ini  digunakan  untuk membiayai  pembiayaan  nasabah,  bank  mendapatkan  sejumlah  pembagian  pendapatan  untuk pekerjaan di bidang keuangan. Oleh karena itu, untuk hasil yang akan diperoleh oleh nasabah tergantung pada pembagian pendapatan yang diterima dari nasabah bank syariah.
Salah  satu  kekuatan  bank  syariah  yaitu  mempunyai  gagasan  bahwa  melarang  sistem bunga  yang  telah  diterapkan  oleh  lembaga  keuangan  konvensional.  Oleh  karena  itu,  bank syari'ah harus mencari solusi, yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil.Bank konvensional adalah  institusi  bisnis  atas  dasar  ekonomi  barat,  sehingga  keuntungan  diartikan  pada  unsur jumlah  dan  material,  sedangkan  bank  syariah  adalah  perbankan  yang  berprinsip  pada  nilai- nilai Islam, sehingga tidak hanya menginginkan keuntungan materil semata, tetapi juga untuk keuntungan  spiritual.179  Jadi,  prinsip  dari  Bank  syariah  yaitu  mengharapkan  keuntungan gandayang merupakan ciri dari bank syariah. 24
Ada  beberapa  karakteristik  perbedaan  antara  Bank  Syariah  dan  Perbankan  Konvensional. Masing-masing akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut: 25
Perbedaan Sistem Bank Syari'ah Sistem Bank Konvensional Bentuk Usaha 1. Tergantung pada nilai-nilai Islam 2. Menghindari semua kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama 1. prinsip ekonomi Barat berfungsi sebagai landasan filosofis 2.  Kegiatan  usaha  tergantung pada orientasi laba yang optimal Dasar Hukum Hukum Islam Hukum Perbankan UU Perbankan Bagi Hasil 1. Prinsip bagi hasil dan margin keuntungan yang eksplisit 2. Perjanjian ini disepakati bersama 3.  Uang  sebagai  alat  tukar  dan bukan komoditas 1. Sistem Bunga - Fluktuatif dan  sesuai  dengan  tingkat  bunga -2. Berorientasi pada Profit 3. Uang sebagai komoditas Sektor Bisnis  - 1. Optimalisasi pembiayaan sektor riil – 2. Melihat karakteristik pekerjaan  dan  perusahaan  yang memiliki nilai-nilai Islam 1. Sektor  keuangan  dan  pasar derivatif 2. Semua perusahaan dan karya- karyanya dianggap menguntungkan Relasi Bisnis -1. Kemitraan 2. Perdagangan dan penjualan Kreditur dan Debitur Pengawasan - Dewan Komisaris Dewan Pengawas Islam - Dewan Komisaris
23 Coulson, Noel J., Islamic law History , (Edinburgh: University Press, 1964), 55
24 Muhammad ,  Islamic  Banking : The  Analysis  of  Strength,  Weakness,  Opportunities,  and  Treat    ( Ekonosia 2005), 21
25 Wardah Yuspin, 75
Fungsi dan Aktivitas Bank -  Intermediasi,  manajer  investasi, sosial, dan jasa keuangan - Intermediasi dan jasa keuangan Bentuk - Bank Umum Perusahaan Perdagangan - Bank Umum
Keberadaan  perbankan  konvensional  memiliki  beberapa  kelemahan,  salah  satunya adalah  terjadi negative  spread ,  dengan  demikian,  efektivitas  perbankan  konvensional didasarkan  pada  kesungguhan  dalam  pembangunan  ekonomi  dipertanyakan.  Banyak  ahli ekonomi  telah  meneliti  masalah  ini,  dan  telah  berusaha  untuk  mencari  sebuah  metode pembiayaan  alternative  yang  berhubungan  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  sekuler,  yang menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  kemakmuran  ekonomi  lebih  dalam.  Bank-bank  Islam, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, berusaha untuk mengurangi kelemahan tersebut. Karakteristik dari sebuah bank Islam adalah: 26
1. Kontrak  (Akad):  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  terutama  yang  ditulis  dan dilaksanakan oleh hukum.
2. Bagi hasil (konsep bank syariah yaitu bagi hasil): dana nasabah yang disalurkan oleh bank  dalam  skema  pembiayaan.  Pendapatan  pembiayaan  akan  dibagi  sesuai  dengan kontrak antara nasabah dan bank.
3. Target Pembiayaan: bank dibatasi oleh prinsip-prinsip Islam dalam hal pendistribusian dana.  Pembiayaan  tidak  boleh  didistribusikan  kesektor-sektor  usaha  yang  menentang atau  melarang  hukum  Islam,  seperti  perjudian,  minuman  dan  makanan  yang diharamkan.
4. Nasabah merupan Partner: karena nasabah merupakan mitra bisnis perbankan syariah, bukan nasabah  yang membutuhkan dana dan  yang menyimpan dana mereka di bank. Oleh karena itu, bisnis dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan bersama.
5. Laba diorientasikan dan  disejahterakan: dalam hal  kelangsungan bisnis,  operasi  bank syariah  memerlukan  suatu  usaha.  Sementara  sisa  usaha  lainnya  diberikan  kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil untuk kesejahteraan mereka.
Perbedaan utama antara bank konvensional dan syariah terletak pada filosofi masing- masing sistem perbankan. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem  berbasisbunga  dalam  salah  satu  kegiatan  mereka.  Perbedaan  yang  khas  ini  memiliki implikasi  yang  lebih  dalam,  dan  sangat  mempengaruhi  operasi  dan  produk  yang dikembangkan  oleh  bank  syariah.Karena  pada  dasarnya  bank-bank  Islam  berusaha  untuk menghindari jansaksi berbasis bunga, mereka mengembangkan transaksi yang didasarkanpada sistem  bagi  hasil,  hal  ini  dianggap  sebagai  ciri  khas  dari  bank  syariah.  Jika  dilihat  melalui perspektif  hukum  Islam,  transaksi  perbankan  tersebut  dianggap  hal  muamalah  (interaksi sosial),  di  mana  semua  transaksi  diperbolehkan  selama  mereka  tidak  mengandung  unsur bunga (riba), spekulatif (maysir/judi), menipu (gharar), dan palsu (kebatilan).
Dalam ekonomi pasar kapitalis, bank merupakan lembaga keuntungan.  Mereka perlu memaksimalkan  keuntungan  mereka  dengan  memperbanyak  uang  pada  tingkat  yang  lebih tinggi daripada tingkat di mana mereka mendapatkannya. Pinjam-meminjam uang terjadi pada harga yang disebut suku bunga, yang merupakan titik penting dari semua aktivitas perbankan.
Akhir-  akhir  ini,  praktik  sistem  perbankan  komersial  modern  secara  langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang tegas melarang riba (bunga atau riba). Hal ini dapat  dilihat  dari  perspektif  Islam,  yang  memberlakukan  sistem  keuangan  perbankan  dan pelanggaran di  bagian paling dasar dari  prinsip  dasar syari'at  dalam hal  itu cenderung untuk mempromosikan  konsentrasi  kekayaan  di  tangan  segelintir  orang  dan  dengan  demikian melahirkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
26 Raghib al-Isfahani, al-Mufradat fi Charibil Qur'an (Musthafa al-Babi al-Halabi 1961), 186-187.
Riba,  merupakan  hal  yang  penting  dalam  perbankan  dan  system  keuangan  modern, berfungsi  sebagai  alat  yang  ampuh  untuk  mengeksploitasi  satu  sektor  masyarakat  melalui orang  lain.  Dari  sudut  pandang  Islam,  telah  tercipta  "Kaya"  dan  "miskin",  merupakan penghalang  kesejahteraan  bagi  lima  puluh  Perbankan  dan  Keuangan  Syariah  di  Asia Tenggara.  Dalam  konteks  ini  Islam  melarang  bunga  dengan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan egaliter  Islam  yang  menyatakan  bahwa  dunia  muslim  telah  memulai  tugas  Islamisasi  sistem keuangan dengan unfettering dari bunga, dalam proses transformasi ini pengaturan keuangan konvensional menjadi (halal) jalur alternatif.
Riba berarti bunga, dalam segala bentuk dan/atau proses. Maysir adalah kegiatan yang didasarkan pada spekulasi atau perjudian. Riba didefinisikan Sebagai uang tambahan - besar atau kecil - pendapatan untuk modal melalui cara-cara yang melanggar hukum Islam, dimana tidak ada transaksi real.
Sistem  ekonomi  yang  diterapkan  oleh  Rasulullah  Saw.  berakar  dari  prinsip-prinsip Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaranIslam telah menetapkan berbagai aturan  sebagai  petunjuk  bagi  manusia  dalam  melakukan  aktivitas  di  setiap  aspek kehidupannya,  termasuk  di  bidang  ekonomi.  Prinsip  Islam  yang  paling  mendasar  adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka  bumi.  Lihat  antara  lain  surah  Ali  Imran/3:  26,  Al-Hijr/15:  2,  Al-Mulk/67:  1,  Al- Baqarah/2: 30, Al-Nisa/4:  166, dan Al-Fathir/35: 39.Dalam Ensiklopedi Hukum  Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  operasionalnya  disesuaikan  dengan prinsip Islam. 27 Perlu diperbaiki pengertian yang terdapat di Ensiklopedi Hukum Islam, karena memakai  kata  kredit,  dalam  istilah  lembagakeuangan  syariah  ataupun  perbankan  syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan bukan kredit.
Bank  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  bank  syariah  atau  bank  Islam,  seperti  halnya bank  konvensional,  juga  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi  (intermediary institution),  yaitu  mengerahkan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas  pembiayaan. Bedanya  hanyalah  bahwa  bank  syariah  melakukan  kegiatan  usahanya  tidak  berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan  kerugian  (profit  and  loss  sharing  principle  atau  pis  principle).  Seperti  juga  bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit , jaminan bank, dan jasa- jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. 28

## Kesimpulan
Akad mudharabah  dan  murabahah menurut  perspektif  filsafat  hukum  amanat  dari hukum-hukum  syariah  yang  mengedepankan  prinsip  musawamah,  pruden  dan  kepatuhan syariah. Akad mudharabah dan murababah merupakan prinsipsyariah yang terkodifikasi pada literature klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak  tradisional.  Sedangkan  di  zaman  modern  pengaturan mudharabah  dan  murabahah telah  berkembang  menjadi  bagian  dariproduk  perbankan  syariah  yang  mengatur  tentang jaminan  pada  akad mudharabah  dan  murabahah sesuai  fatwa  Dewan  Syariah Nasional.Adapun  pengaturan  prinsip mudharabah menurut  perspektif  hukum  positif  tertera pada  undang-undang  perbankan  syariah  yang  diperjelas  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia sebagai  aturan  pelaksanaannya  dalam  perjanjian  (akad)  di  perbankan  syariahterdapat improvisasi  syarat  tambahantentang  asuransi  yang  tidak  diatur  melaluipembentukan  Komite
27 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006),  28
28 Sutan  Remy  Syahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia , (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 1
Perbankan  Syariah.  Pada  penerapan  prinsip  mudharabahfatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dan karenanya  menyalahi  asas  kepatuhan  syariah  sesuai  amanat  undang-undang  perbankan syariah.

## Daftar Rujukan
Ahmed,  A  " Contemporary  Experiences  of  Islamic  Banks”  8 Journal  of  Objective  Studies, New Delhi, 1992 .
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah;  Konsep  dan  Praktek  di  Beberapa  Negara ,  Bank Indonesia 2006.
Coulson, Noel J., Islamic law History , Edinburgh University Press 1964,
Fathurahman  Djamil, Urgensi  Llndang-undang  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
Al-Isfahani, Raghib, al-Mufradat fi Charibil Qur'an , Musthafa al-Babi al-Halabi, 1961.
Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , Yogyakarta Cakrawala 2006.
Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia Jakarta: Prenada Media, 2006. Novi  Fadhila, Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Murabahah  Terhadap  Laba  Bank Syariah  Mandiri,  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis volume  15  NO.1/  Maret  2015 Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Khuan,  Annie  Au  Pui, 'Islamic  Insurance  in  Malaysia:  A  Successful  Model  in  Operation'
(1998) International Insurance Law Rev iew 79 , 83; more detail about prohibition of bay  al  dayn  is  Reinhard  Klarmann,  Contraction  and  I  .ease  Financing  in  Islamic Project Finance, 2004
Karim,  Adiwarman  A., Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006
Muhammad , Islamic Banking : The Analysis of Strength, Weakness, Opportunities, and Treat Ekonosia 2005
Nainggolan, Basaria , Pewrbankan Syariah di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada. 2016. Sjahdeini, , Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang setimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, , Jakarta, lnstitut Bankir Indonesia, 1993
Muhamad  Nadratuzzaman,  , Islamic  Finance  Product  in  Indonesia  and  Malaysia ,  Jakarta, Gramedia,. 2013
Heri Sudarsono " Bank & Description and Illustration of Islamic Finance Institutio, Ekonista press, 2003
Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010
Ahmad  Rofiq, Fiqh  Kontekstual  dari  Normatifke  Pemaknaan  Sosial ,  Semarang:  Pustaka Pelajar, 2004.
Wibier, Reinout dan Salah, Omar, The Credit Crunch and Islamic Finance : Sharui-Compliant Finance Againt the Backdrop of the Credit Crisis' 2011.
Yuspin,  Wardah,  Aspek Hukum  dan  Kelembagaan  Perbankan  Syariah ,  Yogyakarta:    Genta Publishing, 2016.