## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Yohana Fransiska Br Sembiring 1 , Pirma Sibarani 2* , Anggiat Situngkir 3
1,2.3 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia sibaranipirma@gmail.com

## Abstract
This  aims to determine the effect of local taxes on local expenditures in the Regencies/Cities of North Sumatra Province,  the  effect  of  local  retribution  on  local  expenditures  in  the  Regencies/Cities   of  North  Sumatra Province,  as  well  as  the  effect  of  regional  taxes  and  regional  levies  on  regional  expenditures  in  the Regencies/Cities  of North Sumatra Province. The research sample in this study amounted to 25 regencies and 8 cities in North Sumatra Province with the number of observation units as many as 165 data on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 5-year observation period. The data in this study were analyzed with the help of statistical analysis tools in the form of IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software with multiple regression analysis method. The results of this study indicate that the data meet  the  classical  assumptions  and  indicate  that  local  taxes  and  local  retribution  have  effect  on  local expenditures. Simultaneously, local taxes and regional levies have an effect on Regional Expenditures.
Keywords: Local Taxes, Local Retribution, Local Expenditure.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Utara,  pengaruh  retribusi  daerah  terhadap  belanja  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Utara, serta pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Utara.  Sampel  penelitian  dalam  penelitian  ini  berjumlah  25  Kabupaten  dan  8  Kota  di Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  jumlah  unit  observasi  sebanyak  165  data  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 5 tahun periode pengamatan. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan bantuan alat analisis statistik berupa software IBM SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik serta menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah.

## PENDAHULUAN
Belanja  daerah  merupakan  bagian  dari  APBD  yang  dialokasikan  untuk  penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  adalah  semua  pengeluaran    dari  rekening  kas  umum  yang mengurangi  ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan  kewajiban  daerah    dalam  satu  tahun anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  daerah.  Belanja  daerah dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang    menjadi kewenangan provinsi atau  kabupaten atau kota yang terdiri dari  urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  yang ditetapkan dengan ketentuan  perundang-undangan. Dari  Laporan  APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan  pembiayaan.  Sumber  dana  tersebut  tercantum  dalam  APBD  yang  mencakup  transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan PAD (Wahab, 2016).
Pemda memiliki sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambahan  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode tahun  bersangkutan,  sedangkan  pembiayaan  daerah  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafrudin, 2015). Salah
satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rudi & Sutjipto, 2017).
Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  akan  menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat (Wahab,  2016).  Peningkatan  PAD  sangat  menentukan  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah  karena  semakin  tinggi  PAD  di  suatu  daerah  maka  daerah  tersebut  akan  menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.
Peran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar dalam membiayai belanja daerah terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa daerah seharusnya  sudah  mengurangi  ketergantungan  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  (Melas, 2020). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat  sulit  untuk  dipenuhi  karena  sebagian  besar  pendapatan  daerah  berasal  dari  pajak. Selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah  juga  merupakan  sumber  penerimaan  yang  potensial. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu dengan mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  disamping  penerimaan  yang  berasal  dari  pemerintah berupa  subsidi/bantuan.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  di  daerah,  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  dan  Pemerintah Daerah  dilarang  melakukan  pungutan  atau  dengan  sebutan  lain  di luar  yang  diatur  dalam undang-undang (Melas, 2020).
Permasalahan  yang  terjadi  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dimana  realisasi  pajak  daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran. Realita ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa pajak  daerah  memiliki  pengaruh  terhadap  pajak  daerah,  jika  pajak  daerah  mengalami peningkatan  maka  belanja  daerah  juga  akan  mengalami  kenaikan,  begitu  juga  sebaliknya jika pajak  daerah mengalami penurunan maka belanja daerah juga mengalami penurunan. Realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan belanja hal ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rubiyanto  dan    Rahayu  (2019) menyimpulkan  bahwa  Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah,  artinya apabila  Retribusi  Daerah  mengalami  kenaikan,  maka  Belanja  Daerah  akan  mengalami peningkatan.
Penelitian  yang  dilakukan  Rubiyanto  dan  Rahayu  (2019)  menyimpulkan  pajak  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  yang  artinya  pajak  daerah  mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika Pajak Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Wahab(2016)  menyimpulkan  bahwa    Pajak  daerah  berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Artinya  Besaran  Pajak  daerah  bukanlah  salah  satu ukuran  yang  mampu  menurun  Belanja  Daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  Helmy  (2016) menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  positif  dari  Retribusi  Daerah
terhadap  Belanja  Daerah.Berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Febriani  dan Mildawati (2021) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,menyatakan  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menurut  P.J.A.  Adriani,  Pajak  adalah  iuran  masyarakat kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2017:2)

## Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Retribusi Daerah
Undang  - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyatakan Retribusi daerah yang  selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Belanja Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  Belanja  Daerah  adalah  semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau  bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  antara  pemerintah  dan  pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dengan alokasi belanja modal memiliki keterkaitan. Semakin  besar  pajak  daerah  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah,  maka  semakin  besar pula PAD. Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah juga akan mempengaruhi besarnya belanja  modal  daerah  pada  tahun  anggaran  tersebut  Sianturi  (2010).    Penelitian  yang dilakukan  oleh  Febriani  &  Mildawati  (2021)  dan  Laksono  &  Subowo  (2014)  yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sehingga
jika  semakin  meningkat  atau  menurunnya  pajak  daerah  maka  belanja  daerah  juga  akan meningkat atau menurun.
H 1 : Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh  pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Retribusi Daerah yang meningkat dapat mempengaruhi pelayanan kepada publik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerintah daerah mengoptimalkan  dan  memaksimalkan  pengelolaan  retribusi  daerah  yang  sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana daerah (Febriani & Mildawati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019), Syafrudin  (2015)  menyimpulkan  bahwa  Retribusi  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap Belanja  Daerah,  artinya  apabila  Retribusi  Daerah  mengalami  kenaikan,  maka  Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.
H 2 : Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah.

## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  pendapatan  asli  daerah  yang  tarifnya ditetapkan  melalui  peraturan  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  yang  semakin  tinggi  akan merangsang  pemerintah  daerah  untuk  lebih  meningkatkan  mutu  pelayanannya  kepada publik.Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah  dengan  Peraturan  Daerah  yang  wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak dan Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah (Helmy, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019),Simanjuntak & Ginting, (2019) yang menyimpulkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  yang  artinya  variabel  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  keduanya  secara  bersama-sama  mempengaruhi  besar  kecilnya  Belanja Daerah H 3 :  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Berpengaruh  Secara  Simultan  terhadap  Belanja Daerah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  karena  data  yang  digunakan berupa  data  kuantitatif  laporan  realisasi  APBD  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Utara  dari website Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Departemen Keuangan atau DJPK Depkeu RI.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 25 Kabupaten dan 8 Kota. Penetuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu penentuan sampel dimana semua sampel digunakan sebagai populasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
Y = a + b 1 X1 +b 2 X2 + εi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
Variabel Adjusted R Square B Value  Signification Value Signification Standard (alpha) Keputus an Pajak Daerah Belanja Daerah 0,791 ,302 0,000 0,05 Berpengaruh Retribusi Daerah Belanja Daerah ,056 0,002 0,05 Berpengaruh
Sumber: Data diolah,2021
Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai nilai koefisien pajak daerah sebesar 0,302 menyatakan jika pajak daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,302. Sebaliknya apabila pajak daerah  mengalami  penurunan  sebesar  satu  satuan  maka  belanja  daerah  akan  mengalami penurunan sebesar 0,302.
Variabel retribusi daerah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai  nilai  koefisien  retribusi  daerah  sebesar  0,056  menyatakan  jika  retribusi  daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,056. Sebaliknya apabila retribusi daerah mengalami penurunan sebesar satu satuan maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,056.
Uji f digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan antara  semua variabel independen  (bebas)  terhadap  variabel  dependen  (terikat).  Jika  nilai  signifikan  F<  0,05 artinya terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
ANOVA a
Model Sum of Squares  df Mean Square  F Sig. 1  Regression  32,367 2 16,184 304,120  ,000 b Residual 8,568 161  ,053 Total 40,935 163

## Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Sig. 0,000<0,005. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  belanja daerah.

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  variabel  pajak  daerah memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05,  yang  berarti  bahwa  variabel  pajak  daerah  berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang
pernah dilakukan oleh Febriani & Mildawati (2021), Helmy (2016) dan Laksono & Subowo (2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi belanja daerah. Sumber dana bagi  Daerah  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri  dari  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari sisi keuangan adalah pendapatan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal  dari  masing-masing  daerah  yang  harus  selalu  ditingkatkan  untuk  membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, maksudnya ketika pajak Daerah mengalami kenaikan maka  Belanja  Daerah  juga  mengalami  kenaikan.  Begitupun  sebaliknya  jika  Pajak Daerah menurun  maka  Belanja  Daerah  juga  menurun  (Rubiyanto  &  Rahayu,  2019).  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  sampai  dengan  tahun  2019.  Semakin  tinggi penerimaan pajak daerah yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula belanja daerah.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,002 > 0,05, yang berarti bahwa variabel retribusi daerah  berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  retribusi  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja daerah.  Retribusi  daerah  merupakan  bagian  dari  PAD.  PAD  dapat  dijadikan  sebagai indikator  untuk  menilai  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya.  Semakin  tinggi  PAD  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  semakin  tinggi tingkat  kemandirian  suatu  daerah.  Retribusi  daerah  sebagai  pendapatan  asli  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah.  Pajak  daerah  dan  retribusi daerah bersifat limitatif (close-list) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis  pajak  dan  retribusi  selain  dari  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Sama dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang  digunakan  untuk    membiayai  pelaksanaan  dan  pengeluaran  pemerintahan  daerah. Retribusi  daerah  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  berlaku.  Pemerintah diharapkan  dapat  lebih  mengoptimalkan  potensi  daerah    termasuk  pemungutan  retribusi daerah sehingga berdampak baik terhadap belanja daerah.

## Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  variabel  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05,  yang  berarti  bahwa variabel  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Pajak  daerah  dan  retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  pelaksanaan pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian dapat  diartikan  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi sangat  penting  artinya  bagi  pengalokasian  anggaran  belanja  daerah  terutama  belanja langsung  yang  berkaitan  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  untuk menjalankan  rencana  strategis  pemerintah  daerah  yang  telah  ditetapkan  Belanja  daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan untuk melaksanakan  program  pemerintah.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  pelaksanaan program-program  pemerintah  daerah,  diupayakan  dari  perolehan  pendapatan  dari  pajak daerah dan retribusi daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan  baik,  maka  upaya  memenuhi  target  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  telah ditetapkan menjadi tujuan yang harus dicapai dengan baik.

## SIMPULAN
Pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mengalami kenaikan maka  belanja daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika pajak daerah menurun maka belanja daerah juga menurun. Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, hal ini menunjukkan  bahwa  retribusi  daerah  mengalami  kenaikan  maka  belanja  daerah  juga mengalami  kenaikan  begitupun  sebaliknya.  Secara  simultan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap belanja Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA , 10 (1).
Ghozali,  I.  (2018). Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS  25 .  Badan  penerbit Universitas Diponegoro.
Helmy, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro Periode 2012-2016. PROFIT , 7 (2), 15–25.
Horota,  P.,  Riani,  I.  A.  P.,  &  Marbun,  R.  M.  (2017).  Peningkatan  pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (1).
Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Ed.3 . Erlangga.
Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. Accounting Analysis Journal , 3 (4).
Mariyanto,  J.  (2015).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 11 (1), 58 – 63.
Melas, A. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Katalogis , 5 (4). Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Republik  Indonesia.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia .
Republik  Indonesia.  (2015). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah .
Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Rofiq, A. (2007). Klasifikasi Belanja Daerah: Departemen Keuangan RI. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya .
Rubiyanto, R., & Rahayu, R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Majalah Ekonomi , 24 (1), 92–107.
Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lapian, A. C. (2019). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah  Kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah , 18 (2).
Santoso, S. (2019). Mahir Statistik Parametrik . PT Elex Media Kompetindo.
Sianturi, A. (2010). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
Sibarani, P. (2019). Akuntansi Pemerintahan NKRI Edisi 4 . Pirma Prima.
Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Daerah. Jurnal Manajemen , 5 (2), 183–194.
Soamole,  M.  (2011).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Syafrudin,  A.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  di Kabupaten Kudus Tahun 2004–2013. Journal Of Accounting , 1 (1).
Wahab, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  yang  Sah  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jambi. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 1 (3).
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 .
Yupukolo,  K.  Y.,  &  Erawati,  T.  (2019).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  dan  Dana  Alokasi  Umum  Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara , 1 (2), 242–251.