## KODRAT MANUSIA MENDAPATKAN ACCESS TO JUSTICE
Bayu Krisnapati, S.H., M.H. 97
Advokat Roemah Djoeang, Jln. Parangtritis KM. 4.5, Ring Road Selatan, Glugo, Yogyakarta.

## Abstract
The realization of social justice for all population, especially for poor and disadvantaged people as implementation access to justice completely, so there is no legal term only for able and rich people, but legal for all. This research focuses on constitutional legal aid concept and wishes to be implemented in Indonesia. This study uses normative juridical approach, the analysis use qualitative descriptive with secondary data sources. Conclusions obtained, the concept of constitutional legal aid is feasible and must be applied in Indonesia on the basis of constitutions order, by changing the law on legal aid through judicial review. Keywords :  Constitutional Legal Aid, Access to Justice, Human Nature
Abstrak
Demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh penduduk, khususnya kepada orang miskin dan orang tidak mampu sebagai wujud pelaksanaan access to justice secara utuh, maka tidak ada istilah hukum hanya untuk orang mampu dan orang kaya, melainkan hukum untuk semua. Penelitian ini difokuskan pada konsep bantuan hukum konstitusional dan berkeinginan untuk diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, analisis yang digunakan diskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan yang didapat, konsep bantuan hukum konstitusional layak ada dan wajib diterapkan di Indonesia atas dasar perintah konstitusi, dengan cara dilakukannya perubahan undang-undang tentang bantuan hukum melalui judicial review .
Kata kunci : Bantuan Hukum Konstitusional, Akses pada Keadilan, Kodrat Manusia.
97 Bayu Krisnapati adalah seorang advokat di Yogyakarta. Alamat korespondensi:   agie_soehok@yahoo. co.id

## A. Pendahuluan
Beruntung Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi tertulis sebagai dasar berpijak dan merupakan rambu-rambu yang menjadi haluan bagi berjalannya roda pemerintahan dari awal berdirinya sampai sekarang.
Konstitusi tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Sehari setelah Proklamasi didengungkan yaitu pada Tanggal 18 Agustus 1945, UUD NRI 1945 berlaku efektif.
Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum ( justice for all ), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan ( access to justice ).
Akses kepada keadilan ( access to justice ) merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia (WNI). Dengan demikian, negara harus andil dan proaktif untuk mewujudkan hal tersebut. Setidak- tidaknya upaya untuk merealisasikan access to justice dapat dilaksanakan dengan cara adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara.
Bantuan hukum merupakan solusi terbaik untuk terciptanya access to justice bagi setiap warga negara. Secara konsepsional, terdapat tiga (3) macam bentuk bantuan hukum, yaitu : Pertama, konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. 100 Kedua, konsep bantuan hukum struktural adalah pelayanan hukum bagi masyarakat miskin baik perkotaan maupun pedesaan, diprakarsai oleh Lembaga/Organinasi Bantuan Hukum yang di dalamnya beranggotakan
100 Bambang Sunggono et al., Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Penerbit Mandar Maju, Cet- III, Bandung, 2009., hlm. 26.
Bangsa Indonesia memilih menjadi negara hukum ( rechtsstaat ), bukan menjadi negara kekuasaan belaka ( machtsstaat ). Hal ini tertuang dalam bagian Penjelasan UUD NRI 1945 lama. 98 Era Reformasi bergulir, UUD NRI 1945 lama dianggap kurang merepresentasikan tatanan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih kongkrit dengan semangat konstitusionalisme. Maka, dilakukan amandemen (perubahan) terhadap UUD NRI 1945 lama, perubahan tersebut dilakukan bertahap sebanyak 4 periode (Pertama Tahun 1999, Kedua Tahun 2000, Ketiga Tahun 2001 dan Keempat Tahun 2002).
Semangat konstitusionalisme untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara hukum secara kongkrit, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001, yang secara Eksplisit menyebutkan bahwa : 99 […Negara Indonesia adalah negara hukum]. Hal ini berimplikasi secara yuridis- praxis , sebab landasan bernegara Indonesia memilih menjadi negara hukum bukan sebatas pelengkap untuk mengisi suasana kebatinan semata ( geistlichen hintergrund ) yang dituangkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945 lama, melainkan sudah ditingkatkan menjadi acuan pokok dengan cara dituangkan dalam Pasal-Pasal dari batang tubuh UUD NRI 1945 ( loi constitutionelle ) hasil perubahan.
98 Mahkamah Konstitusi RI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penerbit Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2006., hlm. 14.
99 Ibid ., hlm. 64.
mahasiswa hukum/para legal, sarjana hukum serta masyarakat yang peduli terhadap bantuan hukum. 101 Sifat bantuan hukum struktural ini diperuntukan tidak hanya bagi individu melainkan pula bagi kelompok masyarakat miskin, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil. 102
Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Konst itusiona l ad a l a h b antu an hukum bagi seluruh rakyat (WNI) dalam kerangka untuk menyadarkan bahwa setiap warga negara merupakan subyek hukum yang harus tahu (sadar) hukum, keberadaan bantuan hukum konstitusional ini diperuntukan tidak hanya bagi masyarakat miskin melainkan pula bagi masyarakat tidak mampu, dengan tujuan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional lebih dinamis, ketimbang konsep bantuan hukum tradisional maupun struktural. Prakarsa (pemberi bantuan hukum) di dalam konsep bantuan hukum konstitusional bukan lagi secara pribadi advokat yang memiliki belas kasih ( charity ) untuk membantu warga miskin secara individual sebagaimana konsep bantuan hukum tradisional, bukan pula mahasiswa hukum/para legal, sarjana hukum serta masyarakat yang peduli terhadap bantuan hukum
101 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988., hlm. 12.
102 Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986., hlm. 31.
sebagaimana konsep bantuan hukum struktural, melainkan negaralah yang menjadi Prakarsa (pemberi bantuan hukum) sebagaimana amanat konstitusi (UUD NRI 1945 yang diperuntukan bagi WNI untuk mendapatkan akses keadilan bagi seluruhnya, terutama bagi rakyat miskin dan juga rakyat tidak mampu.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Apakah konsep bantuan hukum konstitusional layak ada dan diberlakukan di Indonesia?
2.  Apakah konsep bantuan hukum konstitusional sebagai wujud access to justice (akses untuk mendapatkan keadilan) bagi setiap warga negara sudah diterapkan di Indonesia?
3.  B a g a i m a n a c a r a mengimplementasikan konsep bantuan hukum konstitusional sebagai wujud access to justice (akses untuk mendapatkan keadilan) bagi setiap warga negara Indonesia?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primair, sekunder dan tersier. 103
103 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2001., hlm. 24-25.
Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan kemudian dilakukan pengkajian yang berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengolah data yang ada dan dilakukan penyajian dalam bentuk narasi. 104 Data diuraikan, dibahas dan ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan studi penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Amanat UUD NRI 1945 D emi Terbentuknya Bantuan Hukum Konstitusional
Amanat konstitusi kita (UUD NRI 1945) sudah secara tegas menyatakan negara Indonesia konsisten memilih menjadi negara hukum (Pasal 1 ayat (3)). Pada saat proses amandemen (perubahan) konstitusi kita, menurut Yusuf Muhammad dari Fraksi PKB menyatakan : 105 [... ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara langsung saja to the point . Saya kira filosofinya kita semua sama penegasan terhadap hal-hal yang kita anggap sangat substansial pokok. Pertama menyangkut Pasal 1 ada tambahan ayat (3) kalau di
104 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996., hlm. 66.
105 Risalah Rapat ke-2 PAH III BP MPR RI, 08 Oktober 1999, termuat dalam Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar NRI 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008., hlm. 229.
dalam rumusan yang terdahulu hanya 2 kami tambahkan satu ayat yang ke-3, ayat (3) berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Ini dimaksud agar ada pernyataan yang eksplisit tentang komitmen kita terhadap hukum sehingga akan menjadi pijakan kuat bagi upaya- upaya penegakan hukum di negeri ini sebagai jawaban terhadap kondisi dimana hukum menjadi permainan kekuasaan].
Setali tiga uang dengan pendapat Yusuf Muhammad, dari Fraksi PBB diwakili oleh Hamdan Zoelva mengatakan : 106 [… Negara Indonesia adalah negara yang berpegang teguh pada hukum dan prinsip demokrasi. Jadi, ini biar lebih tegas karena selama ini prinsip negara hukum itu hanya ada dalam penjelasan. Rechtsstaat itu ada dalam penjelasan tidak ada dalam batang tubuh. Oleh karena itu, kita pertegas di bab satu mengenai bentuk dan kedaulatan].
Berdasarkan sikap dan pandangan fraksi-fraksi di MPR pada saat proses amandemen (perubahan) konstitusi, dapat ditemukan bahwa pada dasarnya semua menyetujui dicantumkannya ketentuan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pembahasan d i   M P R ,   d i t e m u k a n   b e b e r a p a perbedaan pandangan antar fraksi yang ada meskipun tidak pada persoalan substantif, antara lain : Pertama, pencantuman negara Indonesia adalah negara hukum dimaksudkan sebagai penguatan 107 dan penegasan 108 bahwa
106 Ibid ., hlm. 230.
107 Ibid ., hlm. 210-250.
108 Ibid .
semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Kedua, dalam pembahasan tersebut, berkembang suatu pemikiran tentang negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kata demokratis dianggap secara implisit sudah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, sehingga tidak perlu dicantumkan pada ayat (3). Ketiga, substansi negara hukum diambil dari Pembukaan dan Penjelasan UUD NRI 1945. Sehingga secara eksplisit dimasukkannya kalimat “negara hukum” dalam batang tubuh konstitusi merupakan derivasi yang nyata dari perwujudan cita-cita hukum ( rechtsidee ) sesuai prinsip rechtsstaat . Pilihan negara Indonesia menjadi negara hukum memiliki konsekuensi yang nyata bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berkeadilan. Salah satunya ialah melalui adanya tanggung jawab negara untuk membuat lembaga otonom (komisi/institusi, dls) yang berupa bantuan hukum, penulis sebut dengan istilah bantuan hukum konstitusional.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional pertama kali digaungkan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, 109 meskipun konsepnya masih terlalu umum dan orientasi pengertian serta tujuannya masih pada kerangka bantuan hukum struktural. Jadi belum pada pengertian negara melalui pemerintah sebagai pihak pemberi langsung bantuan hukum bagi rakyat miskin dan tidak
109 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Majalah Prisma, Vol. 1, No. 1, Januari 1981., hlm. 40-42.
mampu. Beliau berpendapat, konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; (b) penegakan dan pengembangan nilai- nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.
Penulis berpendapat, konsep bantuan hukum konstitusional harus dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dengan alasan, Pertama, konsep bantuan hukum yang berlaku sekarang masih sebatas pada pengertian bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum struktural. Kedua, prakarsa dari konsep bantuan hukum yang ada, lebih menitik beratkan pada bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat secara individual, pemerhati hukum, mahasiswa hukum, yang kegiatan advokasinya bersifat swadaya. Ketiga, dalam konsep bantuan hukum konstitusional prakarsa (pelaku) langsung dilakukan oleh negara, baik dibentuknya institusi dan/atau komisi yang sejajar dengan lembaga- lembaga negara yang ada maupun berupa wadah yang dibentuk di bawah kekuasaan Presiden (eksekutif), karena hal ini menjadi konsekuensi logis dari negara Indonesia yang memilih menjadi negara hukum.
Negara Indonesia atas dasar amanat konstitusi, sudah selayaknya bukan lagi berperan sebagai fasilitator melainkan harus ditingkatkan perannya menjadi inisiator terhadap kebutuhan pelayanan hukum bagi setiap warga negara. Salah
satunya dengan penerapan konsep bantuan hukum konstitusional ini, dimana negara membentuk wadah yang jelas dan pasti berupa (komisi/institusi/ badan) bantuan hukum agar optimalisasi access to justice bagi setiap WNI dapat terselenggara dengan baik.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional diperuntukan tidak hanya bagi warga masyarakat miskin (ekonomi), melainkan pula diperuntukan bagi setiap warga masyarakat yang tidak mampu. Makna tidak mampu disini beragam coraknya, baik bagi warga masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan access to justice karena alasan fisik (difabel), alasan geografis (daerah terpencil) maupun alasan keterbatasan Informasi (pendidikan).
Penerapan dan realiasi konsep bantuan hukum konstitusional bukanlah ide kosong, sebab hal ini bersandar dan berpijak pada perintah konstitusi. Selain negara Indonesia merupakan negara hukum, secara eksplisit pula konstitusi memerintahkan negara untuk menjamin dan bertanggung jawab terhadap hak atas kebutuhan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) hasil amandemen (perubahan kedua tahun 2000) UUD NRI 1945 berbunyi : 110 [… setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum].
Menurut Penulis, empat komponen tersebut di atas berupa (a) pengakuan;
110 Mahkamah Konstitusi RI, Undang Undang Dasar…Op.Cit., hlm. 80.
(b) jaminan; (c) perlindungan; dan (d) kepastian; bukanlah bermuatan sporadik (terpisah) melainkan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab negara Indonesia atas kebutuhan hukum bagi setiap warga negara. Sifat yang melekat dari empat komponen tersebut merupakan imperatif bukan fakultatif, sehingga negara Indonesia harus konsekuen untuk menyediakan sarana kebutuhan hukum berupa wadah bantuan hukum bagi setiap warga negaranya, karena hal ini merupakan perintah konstitusi.

## Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
Materi mengenai HAM sudah diatur secara komprehensif  di dalam konstitusi (UUD NRI 1945) hasil perubahan. Dimuatnya ketentuan HAM dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak perlindungan asasi warga negara. Kadangkala negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan, maka untuk menghindari menyalahgunaan negara dan/atau tindakan sewenang- wenang negara terhadap rakyatnya, pengaturan HAM dalam konstitusi merupakan kekuatan utama bagi rakyat secara keseluruhan.
Adanya ketentuan HAM dalam Konstitusi, bertujuan untuk membatasi kekuasaan, agar kekuasaan negara tidak diterapkan  secara sewenang- wenang. Pengaturan HAM akan selalu disejajarkan dengan materi-materi lain di dalam suatu konstitusi negara hukum, di samping pemisahan kekuasaan
mengenai legalitas pemerintahan dan pula mengenai peradilan yang bebas.
Di bidang HAM, UUD NRI 1945 yang berlaku sekarang setelah perubahan keempat, memberi jaminan hak asasi lebih luas daripada sebelum dilakukan perubahan. Secara pokok setidak- tidaknya Konstitusi kita mengatur HAM antara lain tentang : 111
Hak hidup layak 1.  Hak persamaan dihadapan hukum, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
2.  Hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani
3.  Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
4.  Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat termasuk hak atas informasi
5.  Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
6.  Hak b er par tisipasi dalam pemerintahan
7.  Hak bebas dari rasa takut
8.  Hak untuk bebas dari penyiksaan at au p erl a ku an l ain yang merendahkan derajat martabat manusia
9.  Hak atas suaka politik
10. Hak kolektif masyarakat adat 11. Hak atas kewarganegaraan
111 M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum (Disertasi), Penerbit Grafindo, Jakarta, 2014., hlm. 200-201.
12. Hak atas pertahanan nasional 13. Hak atas persamaan perlindungan dari tindakan diskriminasi 14. Hak khusus anak
15. Hak atas proses hukum yang adil dan non-diskriminasi atas kekuasaan kehakiman yang ada.

## Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Keb eradaan b antuan hu kum konstitusional sebagai access to justice bagi seluruh masyarakat sangat urgen untuk direalisasikan dikarenakan pada prinsipnya, negara Indonesia sudah memilih untuk menjadi negara hukum yang berkeadilan dan mengakui prinsip dasar hak asasi manusia. Bukti bahwa Indonesia sudah merealisasikan prinsip dasar hak asasi manusia dapat dilihat tidak hanya tertuang hak-hak dasar sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945, melainkan pula secara konsisten direalisasikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada.
Salah satunya ialah, diberlakukannya Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 1966 PBB, melalui UU No. 11 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 112 Pada pokoknya UU ini mengacu seutuhnya pada seluruh isi Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , yang mana mengatur tentang setiap
112 UU No. 11 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), diberlakukan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 118 Tertanggal 28 Oktober 2005.
orang berhak menentukan nasibnya sendiri (Pasal 1), kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3). Selain itu, mengakui setidak-tidaknya sembilan hak substantif, diantaranya adalah : 113
Pasal 6
: Hak atas pekerjaan
Pasal 7 : Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan Pasal 8
: Hak serikat kerja
Pasal 9 : Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial
Pasal 10  : Hak-hak keluarga Pasal 11  : Hak atas standar kehidupan yang layak
Pasal 12  : Hak menikmati atas standar tertinggi kesehatan fisik dan mental
Pasal 13-14 : Hak atas pendidikan Pasal 15  : Hak atas budaya dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) merupakan pengakuan terhadap prinsip HAM. Prinsip dalam UU ini mengacu pada prinsip dasar HAM, yaitu tidak dapat dibagi ( indivisibility ), saling bergantung dan berkaitan ( interdepence & interrelation ), ada partisipasi dan kontribusi ( participation & contribution ), kesetaraan dan non diskriminasi ( equality & non-discrimination ), dan penegakan hukum ( state responsibility ).
113 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007., hlm. 175.
Ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2005 ini, memberi penegasan tentang pentingnya perlindungan HAM, serta mengandung beberapa muatan, antara lain : Pertama, menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab ( duty holder ) yang harus memenuhi ke wajib an-ke wajib annya da lam pelaksanaan HAM. Kedua, negara memikul kewajiban dan tanggung jawab ( obligation and responsibility ) untuk memenuhi hak warga negara baik individu maupun kelompok yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional. Ketiga, apabila negara tidak mau ( unwilling ) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. 114
Kehadiran kovenan mempengaruhi penguatan negara hukum Indonesia, karena negara berkewajiban mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak dan memastikan pelaksanaan hak- hak tersebut tanpa membedakan apapun. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban menjamin hak-hak ekonomi bagi warga negara asing yang patuh dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. 115
114 M. Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya… ,Op.Cit., hlm. 202-203. 115 Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), diberlakukan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 118 Tertanggal 28 Oktober 2005.

## Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional, dimana negara harus andil untuk terlibat langsung dalam Access to Justice bagi setiap warga negara Indonesia yang membutuhkan terutama masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu agar mereka sadar bahwa keadilan dapat diperoleh dengan dasar persamaan dimata hukum, hal ini menjadi konsekuensi logis dalam penerapan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dasar manusia (HAM).
Prinsip ini tidak dapat dihindarkan pula akan adanya hubungan keadilan dengan hak-hak sipil dan politik bagi warga negara. Indonesia sudah meratifikasi Covenant International on Civil and Political Rights Resolusi Majelis Umum 2200A (X XI) 16 Desember 1966 PBB, melalui disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak-Hak Sipil dan Politik). 116
Kovenan internasional tentang hak- hak sipil dan politik pada pokoknya menjamin dua puluh empat (24) hak asasi sipil dan politik. Hak-hak itu adalah: 117
Pasal 1 Hak menentukan nasib sendiri Pasal 3 Hak persamaan antara laki-laki dan perempuan Pasal 6 Hak untuk hidup
116 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang (Kovenan Internasional; Hak-Hak Sipil dan Politik), diberlakukan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 119 Tertanggal 28 Oktober 2005.
117 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional…, Op.Cit., hlm. 48.
Pasal 7 Hak kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat Pasal 8 Hak kebebasan dari perbudakan, perhambaan dan pekerjaan paksa
Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
Pasal 10 Hak atas sistem penahanan yang manusiawi Pasal 11 Hak kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidakmampuan m e m e n u h i   k e w a j i b a n kontraktual
Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal Pasal 13 Hak kebebasan orang asing dari pengusiran semena-mena Pasal 14 Hak pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya Pasal 15 Hak kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif)
Pasal 16 Hak atas pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum Pasal 17 Hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi (privasi) Pasal 18 Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat Pasal 20 Larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat Pasal 23 Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga
Pasal 24 Hak-hak anak Pasal 25 Hak-hak politik Pasal 26 Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum Pasal 27 Hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa.
Kovenan ini terdiri dari pembukaan, 6 bab dan 53 Pasal. Pada bagian pembukaan mencantumkan tentang kewajiban negara-negara anggota, memajukan dan melindungi HAM sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan. 118 Baik kemiskinan alamiah maupun kemiskinan buatan. Dimaksud dengan kemiskinan buatan ialah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh kebijakan negara (pemerintah) tidak tepat.
Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik ini sangat mempengaruhi penguatan negara hukum Indonesia, karena mendorong negara baik bagi kelompok maupun perorangan warganya untuk melibatkan diri dalam kegiatan pencegahan terhadap tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan. Selain itu, kovenan ini melarang adanya penyimpangan HAM sehingga unsur perlindungan HAM dalam negara hukum Indonesia dapat terwujud dengan baik dan maksimal.
118 Ibnu Purna, et al., Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005., hlm. 111-136.
Konsep Bantuan Hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011
Konsep bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih menyisahkan persoalan mendasar. Terutama menyangkut pihak pemberi bantuan hukum. Sebenarnya dalam bagian pertimbangan, poin (b) menyebutkan : 119 [… bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan].
S ek i l a s   k it a   mel i h at   b ag i an pertimbangan pada poin (b) UU Bantuan Hukum tersebut di atas, sudah secara jelas menyatakan bahwa negara (Pemerintah RI) bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum. Pada kenyataanya jika kita cermati isi dari keseluruhan Pasal-Pasal dalam UU Bantuan Hukum tidak mencerminkan sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan huruf (b) tersebut. Contohnya dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : 120 [… Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang- undang ini].
Penulis beranggapan, dalam bagian pertimbangan huruf (b) UU Bantuan Hukum, masih memiliki / menyisahkan kekurangan terutama persoalan pihak yang menerima bantuan hukum, yang
119 Bagian Menimbang, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberlakukan masuk dalam Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 Tertanggal 02 November 2011.
120 Bab I Ketentuan Umum, Ibid.
seharusnya ada tambahan klausul diperuntukan pula bagi “orang tidak mampu” tidak hanya bagi “orang miskin” saja. Kalimat “orang tidak mampu” dapat merepresentasikan para pihak  (WNI) yang membutuhkan bantuan hukum disebabkan sulitnya mendapatkan akses keadilan ( access to justice ) dikarenakan keterbatasan geografis (daerah terpencil), fisik (difabel), informasi (pendidikan rendah).
Kalimat “orang tidak mampu” yang harusnya pula dimasukkan sebagai pihak penerima bantuan hukum, sudah selaras dengan amanat Konstitusi Indonesia pada Bab XIV bagian Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 34 ayat (2) yang berisi : 121 [… Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan “masyarakat yang lemah dan tidak mampu” sesuai martabat kemanusiaan].
Kembali kepada persoalan ketidak- konsistenan UU Bantuan Hukum k hu su s ny a   me ny ang kut   ne g ar a bertanggung jawab sebagai pihak pemberi bantuan hukum, dapat kita lihat pada Bab IV tentang Pemberi Bantuan Hukum UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan dalam Pasal 8 : 122 [… ayat (1) pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum…] dan [… ayat (2) syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana
121 Hasil Amandemen (Perubahan Keempat Tahun 2002) UUD NRI 1945. Terdapat dalam, Mahkamah Konstitusi RI, Undang Undang Dasar…Op.Cit., hlm. 84.
122 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberlakukan masuk dalam Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 Tertanggal 02 November 2011.
dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; c. memiliki kantor dan sekretariat tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum].
Negara melalui Pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2011 tidak pernah secara langsung menjadi pihak Pemberi Bantuan Hukum. Negara hanya sebatas fasilitator bukan inisiator yang ambil bagian sebagai Pemberi Bantuan Hukum secara langsung. Negara bersikap pasif terhadap tanggung jawab ini yang seharusnya bersikap aktif sebagaimana amanat dan perintah konstitusi.
Bukti bahwa negara hanya sebagai fasilitator dalam UU Bantuan Hukum, dapat kita simak pada Bab III Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (2) menyatakan : 123 [… Pemberian bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi bantuan hukum berdasarkan undang- undang ini].
Kata kunci negara (Pemerintah) lepas tangan dalam UU tentang Bantuan Hukum Perihal sebagai pihak pemberi bantuan hukum terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, dimana negara (Pemerintah) beralasan memasukkan kalimat pada frasa […diselenggarakan oleh Menteri…] sudah dianggap cukup keterlibatan negara (Pemerintah) mengenai tanggung jawabnya sebagai pihak pemberi bantuan hukum. Padahal kalau kita cermati maksud dari Konstitusi
123 Ibid .
tidaklah demikian, konstitusi sudah secara tersurat mengamanatkan negara (Pemerintah) terlibat langsung sebagai pihak pemberi bantuan hukum.
UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum apabila kita pelajari secara menyeluruh, maka dapat dikatakan konsep yang dibangun bukanlah konsep bantuan hukum konstitusional, melainkan masih berkutat pada konsep bantuan hukum struktural. Ciri khas dari konsep bantuan hukum struktural ialah pihak pemberi bantuan hukum diadakan dan/atau dilakukan oleh sarjana hukum, para legal/mahasiswa hukum maupun masyarakat yang memiliki minat dalam gerakan advokasi, melalui wadah yang kita kenal yaitu LBH, LKBH, OBH, dst.
Politik hukum dalam proses pembahasan, penetapan dan pengesahan UU No. 16 Tahun 2011 tidak mendukung untuk terselenggaranya bantuan hukum konstitusional, dimana seharusnya negara secara langsung bertanggung jawab sebagai pihak pemberi bantuan hukum dengan realiasi berupa adanya institusi/komisi (sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan/atau setidak-tidaknya berada di bawah Presiden) yang tugas pokok dan fungsinya bekerja sebagai pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan access to justice bagi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya diperuntukan untuk orang (masyarakat) “miskin” dan orang (masyarakat) “tidak mampu” sebagai pihak penerima bantuan hukum.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional belum terwujud di dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum dikarenakan politik hukum pada saat pembahasan, penetapan dan pengesahan UU Bantuan Hukum ini tidak memadai, artikata banyaknya tarik- menarik kepentingan antar elit penguasa (Pemerintah dan DPR), sehingga tidak mengedepankan amanat dan perintah konstitusi secara utuh.
Apabila kita konstatitir proses sebelum sampai dengan lahirnya UU Bantuan Hukum ini, setidak-tidaknya ada tiga (3) tahapan fakta, diantaranya : 124 Pertama, dari pembahasan panitia kerja (Panja) awal antara pemerintah dan DPR tanggal 12 Oktober 2010 terdapat beberapa isu krusial dalam RUU bantuan hukum. a.) Sehubungan dengan pihak pelaksana pemberi bantuan hukum; b.) terkait pihak penerima bantuan hukum; c.) sehubungan dengan ruang lingkup seperti beda antara litigasi dan non- litigasi; d.) sehubungan dengan sumber pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan e.) masalah kelembagaan.
Kedua, terhadap isu krusial yang disebut di atas mengalami kebuntuan pada saat pembahasan (DPR dan Pemerintah), sehingga disepakati untuk diselesaikan melalui lobby antara DPR dengan Pemerintah pada tanggal 25 November 2010. Dalam agenda lobby tersebut Pemerintah menawarkan bentuk kelembagaan bantuan hukum nasional secara struktur dan koordinasi di bawah Menteri Hukum dan HAM.
124 Julius Ibrani, et al., Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi , Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia, Jakarta, 2013., hlm. 6-7.
Ketiga, akibat alotnya perdebatan antara DPR dan Pemerintah terkait format kelembagaan bantuan hukum di Indonesia dalam RUU bantuan hukum, bahkan hingga berakhirnya masa sidang keempat tahun 2010-2011, RUU tersebut belum juga dibahas kembali. Karenanya keberadaan payung hukum UU Bantuan hukum ini menjadi tertunda. Sampai akhirnya disepakati seperti tertuang seluruhnya dalam UU bantuan hukum ini dimana negara (Pemerintah) sebatas fasilitator sehingga tidak perlu membuat wadah berupa (institusi/badan) secara khusus menangani masalah Pemberian Bantuan Hukum.

## Bantuan Hukum Konstitusional untuk
Terwujudnya Access to Justice
Sebenarnya gagasan bantuan hukum konstitusional di Indonesia belumlah secara komprehensif dituangkan dalam bentuk karya ilmiah secara utuh, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi hukum. Istilah bantuan hukum konstitusional pernah diungkap pertama kali oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, 125 dan tidak menutup kemungkinan diungkap pula oleh akademisi dan/atau praktisi hukum baik sebelum maupun sesudahnya, namun pada hakekatnya konsep yang dibangun belumlah menyeluruh serta sebatas ide yang ditujukan untuk gerakan bantuan hukum struktural bukan gerakan bantuan hukum yang bersumber dari konstitusi dimana negara bertanggungjawab secara langsung sebagai pihak pemberi bantuan hukum kepada masyarakat, artikata
125 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Bantuan Hukum…,Loc. It.
tujuan yang hendak dibangun belumlah negara (pemerintah) yang harus terlibat langsung untuk mewadahi secara praxis menyelenggarakan bantuan hukum bagi rakyat yang miskin dan tidak mampu.
G a g a s a n   b a n t u a n   h u k u m konstitusional pada waktu itu hanya ditujukan untuk membangun landasan berfikir agar para sarjana hukum (praktisi hukum) ada kepedulian memberikan sebagian waktunya untuk melakukan pembelaan secara pro bono (non-fee / cuma-cuma) kepada rakyat miskin dan tidak mampu, kemudian hilirnya disambut dengan gagasan bantuan hukum struktural yang dianggap lebih merepresentasikan wujud dari tujuan yang dimaksud, dengan bentuk yang kita kenal sekarang berupa LBH, LKBH, OBH, dst.
Penulis memakmuli gagasan/konsep bantuan hukum konstitusional tidak pernah ada secara komprehensif sebelum era reformasi, dikarenakan landasan atau dasar yang mau dipakai sebagai batu pijak atas konsep tersebut belumlah memadai. Sebelum era reformasi, kita hanya dapat mendasarkan pada Pancasila khususnya sila ke-2 [… Kemanusiaan yang adil dan beradab] dan sila ke-5 [… Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia], serta Pembukaan (Preambule) UUD NRI 1945. Atas dasar itu sehingga negara (Pemerintah) masih dianggap tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban secara langsung untuk membuat wadah berupa (instansi/komisi/badan) yang tugas, pokok dan fungsinya khusus memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin dan rakyat tidak mampu.
Setelah era reformasi, dilakukan amandemen (perubahan) terhadap Konstitusi Indonesia, hasil perubahan (1999-2002) UUD NRI 1945 memberi peluang untuk terwujudnya baik berupa ide/gagasan/konsep bantuan hukum konstitusional maupun pelaksanaannya. Penulis berpendapat, konsep bantuan hukum konstitusional dapat diterapkan d a n   d i l a k s a n a k a n   o l e h   n e g a r a (pemerintah) sebagai wujud tanggung- jawab yang diperintahkan konstitusi.
Dasar hukum dari konsep bantuan hukum konstitusional sehingga dapat dilaksanakan dan diberlakukan di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) Pasal di dalam UUD NRI 1945 hasil Perubahan, yaitu antara lain : 1.  Pasal 1 ayat (3) berbunyi [… Negara Indonesia adalah negara hukum]; 126 2.  Pasal 28D ayat (1) berbunyi [… Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum]; 127
3.  Pasal 28H ayat (2) berbunyi [… Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan]; 128
4.  Pasal 28I ayat (4) berbunyi [… Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah] dan ayat (5)
126 Perubahan Ketiga, Mahkamah Konstitusi RI, Undang Undang Dasar…,Loc. It .
127 Perubahan Kedua, Ibid ., hlm. 80. 128 Perubahan Kedua, Ibid ., hlm. 81.
berbunyi [… Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan]; 129
5.  Pasal 34 ayat (2) berbunyi [… Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan]. 130
Kelima Pasal Konstitusi tersebut di atas, Penulis menilai sudah terang benderang memberi perintah berupa tanggung jawab negara (Pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi rakyat miskin dan rakyat tidak mampu sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip hak asasi manusia. Hal ini berkesesuaian dengan konsep bantuan hukum konstitusional, unsur- unsur dalam konsep bantuan hukum konstitusional antara lain :
1.  Subyek pemberi bantuan hukum adalah negara (pemerintah), hal ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Komisi/Badan/Institusi, baik yang sejajar dengan lembaga- lembaga tinggi negara maupun berada di bawah Presiden secara langsung sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif);
2.  Anggota-anggota dari Komisi/Badan/ Institusi yang dibentuk oleh negara (pemerintah) sebagaimana poin (1)
129 Perubahan Kedua, Ibid . 130 Perubahan Keempat, Ibid ., hlm. 84.
di atas haruslah melalui proses seleksi yang ketat, dan diutamakan yang mendaftar adalah praktisi/akademisi hukum yang ahli dibidang bantuan hukum;
3.  Komisi/Badan/Institusi bantuan hukum hasil dari bentukan negara (Pemerintah), dilakukan pergantian keanggotaan/komisionernya setidak- tidaknya 5 tahun sekali;
4.  Komisi/Badan/Institusi bantuan hukum hasil dari bentukan negara (Pemerintah), membawahi lembaga- lembaga bantuan hukum (LBH) dan/atau organisasi-organisasi bantuan hukum (OBH) yang ada yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat (non-Pemerintah);
5.  Gaji yang diterima oleh anggota/ komisioner Komisi/Badan/Institusi bantuan hukum hasil dari bentukan negara (Pemerintah) bersumber dari APBN. Sedangkan penerimaan honorarium bagi LBH/OBH hasil bentukan secara swadaya oleh masyarakat (non-Pemerintah) diberikan sesuai jumlah kasus yang ditanganin.
6.  Komisi/Badan/Institusi bantuan hukum hasil dari bentukan negara (Pemerintah) jika dibentuk di bawah kewenangan Presiden, maka tanggung jawab Komisi/Badan/ Institusi bantuan hukum tersebut hasil kinerjanya setiap tahunnya melaporkan kepada Presiden, jika berdasarkan UU maka dapat bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada DPR dan
Presiden;
7.  Komisi/Badan/Institusi bantuan hukum hasil dari bentukan negara (Pemerintah) memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur, mengevaluasi serta mengawasi secara langsung keberadaan OBH-OBH dan/atau LBH-LBH yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat (non-Pemerintah) yang ada disetiap daerah-daerah Indonesia, agar pemenuhan terhadap kebutuhan hukum bagi rakyat miskin dan rakyat tidak mampu dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
Ketujuh unsur dalam konsep bantuan hukum konstitusional di atas dapat diimplementasikan dan/atau dilaksanakan dengan cara melakukan Judicial Review yakni pengujian UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap UUD NRI 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, karena UU Bantuan Hukum tersebut tidak memenuhi prinsip setidak-tidaknya lima Pasal yang termuat dalam Konstitusi, di antaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan (5), serta Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Dimana negara (Pemerintah) bertanggung jawab secara langsung sebagai pihak pemberi bantuan hukum kepada rakyat miskin dan rakyat tidak mampu sebagai pihak penerima bantuan hukum, negara (Pemerintah) bukan lepas tanggung jawab hanya sebatas fasilitator melainkan seharusnya sebagai inisiator yang secara praxis ikut terlibat sebagai subyek pemberi bantuan hukum.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional jika diterapkan akan dapat merubah sistem hukum yang tidak menguntungkan bagi rakyat khususnya yang miskin dan tidak mampu, kemudian menjadi sistem hukum yang berkeadilan yang dapat diakses ( access to justice ) oleh segenap penduduk yang ada di Indonesia. Kita ketahui, tujuan access to justice dalam sistem hukum ada dua, diantaranya : 131 Pertama, sistem hukum harus dapat diakses oleh setiap orang secara berimbang; Kedua, sistem hukum tersebut harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individual maupun kelompok.
Dampak dari pelaksanaan konsep bantuan hukum konstitusional yakni keadilan yang dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali, dengan memperhatikan secara khusus bagi warga miskin dan warga tidak mampu. Keadilan menurut John Rawls, 132 memiliki sifat equality yaitu kesamaan untuk seluruh warga dan disisi lain memiliki sifat difference yaitu perbedaan dimana negara dituntut untuk memberi perhatian khusus bagi rakyat miskin dan rakyat tidak mampu. Sedangkan mengenai prinsip keadilan terdapat dua macam pula yaitu : Pertama, prinsip kebebasan, dimana setiap orang bebas untuk melakukan yang disukai dengan batasan tidak merugikan pihak lain; dan Kedua, prinsip ketidaksamaan, dimana ketidaksamaan yang dimaksud ialah
131 Sulistyowati, et al., Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, Bali, 2012., hlm. 84.
132 John Rawls, Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006., hlm. 11-14.
negara harus menopang kebutuhan hukum, sosial dan ekonomi khusus bagi orang miskin dan tidak mampu, disisi lain negara (Pemerintah) harus bersikap transparan (terbuka) bagi seluruh penduduknya.

## E.  Kesimpulan
Keb eradaan kons ep bantuan hukum konstitusional tidak hanya dikatakan layak, melainkan lebih dari itu yakni sebuah kewajiban negara untuk merealisasikannya, disebabkan hal tersebut merupakan perintah dan amanat konstitusi. Negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjadi pihak pemberi bantuan hukum secara langsung kepada rakyat miskin dan rakyat kurang mampu di seluruh Indonesia.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional belum berlaku secara praxis di Indonesia, meskipun konstitusi menjamin keberadaannya sebagai wujud access to justice bagi seluruh warga negara, khususnya rakyat miskin dan rakyat tidak mampu. Berlakunya UU Bantuan Hukum yang ada sekarang sebagai wujud access to justice bagi rakyat miskin masih dianggap belum sempurna, disebabkan konsep yang dibangun berkutat pada konsepsi bantuan hukum struktural, dimana pemberi bantuan hukum bukan negara (pemerintah) secara langsung, melainkan lembaga bantuan hukum yang dalam pembentukannya dilakukan secara swadaya masyarakat. Negara hanya sebatas sebagai fasilitator, masih berkutat pada istilah “penyelenggara”, tidak turun langsung melalui dibentuknya instansi/ komisi/badan yang merepresentasikan
sebagai pihak pemberi bantuan hukum bagi rakyat.
K o n s e p   b a n t u a n   h u k u m konstitusional dapat diimplementasikan (diterapkan dan/atau diberlakukan) sebagai wujud access to justice yang sesungguhnya, dengan cara negara bertanggung jawab secara langsung sebagai pihak pemberi bantuan hukum kepada rakyat / masyarakat, dengan dibentuknya badan/instansi/komisi khusus menanganin masalah bantuan hukum. Selain itu, cara yang dapat kita lakukan dan dibenarkan oleh hukum, melalui mekanisme judicial review yakni menguji UU Bantuan Hukum terhadap UUD NRI 1945. UU Bantuan hukum yang berlakunya sekarang tidak secara signifikan sesuai dengan amanat/ perintah Konstitusi yang mana negara (Pemerintah) seharusnya bertanggung jawab untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, khususnya memperhatikan kebutuhan pokok rakyat miskin dan rakyat tidak mampu, salah satunya ialah pemenuhan akan kebutuhan hukum.

## F. Referensi
Ashshofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Baderin, Mashood A., 2007, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Ibrani, Julius, et al., 2013, Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi ,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
Lubis, Todung Mulya, 1986, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta.
Nasution, Adnan Buyung, 1988, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Majalah Prisma, Vol. 1, No. 1, Januari 1981. Parasong, M. Ali Taher, 2014, Mencegah R u n t u h ny a   Ne g a r a   Hu k u m (Disertasi), Penerbit Grafindo, Jakarta. Purna, Ibnu, et al., 2005, Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
Rawls, John, 2006, Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
RI, Mahkamah Konstitusi, 2008, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
RI, Mahkamah Konstitusi, 2006, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penerbit Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 2001, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sulistyowati, et al., 2012, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, Bali. Sunggono, Bambang et al., 2009, Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia , Penerbit Mandar Maju, Cet-III, Bandung.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

## Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).