## PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KEPADA ORANG ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Okky Putri Hardiyanti Universitas Airlangga okkyputrih92@gmail.com
Afina Ashuryani Universitas Airlangga afinaash285@gmail.com
Nadhifah Thufailah Azka Universitas Airlangga nadhifahtazka@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan  salah  satu  undang-undang  yang  melaksanakan  isi  pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dimana  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan digunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pada  undang-undang tersebut  dijelaskan  bahwa  Orang  Asing  hanya  dapat  memiliki  tanah  dengan  Hak Pakai. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah, disebutkan bahwa Orang Asing dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang  dibangun  di  atas  Tanah  Hak  Guna  Bangunan.  Apabila  dikaitkan  dengan konsep tanah bersama pada Rumah Susun, maka hal ini jelas bertentangan dengan konsep  kepemilikan  tanah  oleh  Orang  Asing  sebagaimana  pada  UUPA.  Mengingat dengan Orang Asing memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut, artinya Orang Asing juga memiliki tanah Hak Guna Bangunan sebagai tanah bersama.
Kata  Kunci  :  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun;  Hak  Guna  Bangunan; Orang Asing

## Gorontalo Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
Act 5 No 1960 on Basic Agrarian Principle is one of regulation in Indonesia which is an implementation for article 33 no (3) of Constitution of Indonesia. It is known that on  article  33  no  33  explained  that  the  land,  the  waters  and  the  natural  resources within  shall  be  under  the  powers  of  the  State  and  shall  be  used  to  the  greatest benefit  of  the  people.  On  Act  5  No  1960  on  Basic  Agrarian  Principle,  explain  that foreigners  can  only  have  a  land  in  Indonesia  with  Right  of  Use.  However  in Government Regulation No 18 of 2021 on Right to Manage, Right Over Land, Strata Title and Land Registration, explain that Foreigner be able to have Strata Title which is developed on land  with Right  to Build.  Based on  common land concept  in strata title law in Indonesia, the clause in Government Regulation No 18 of 2021 which is stated above is contrary with land ownership concept for Foreigners which is stated on  Act  5  No  1960.  Considering,  if  any  foreigners  have  strata  title  rights  which  is stated  obove,  automatically  Foreigners  also  have  land  with  right  to  build  as  a commond land.

## Keywords: Strata Title, Right to Build, Foreigners

## 1. PENDAHULUAN
Pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda,  segala  kebijakan  hukum pertanahan  sebagaimana  dituangkan  dalam Agraricshe  Wet,  Agrarisch  Besluit , dibuat  dengan  tujuan  untuk  memperbesar  kas  pemerintah  Hindia  Belanda. Setelah  Indonesia  merdeka,  politik  hukum  pertanahan  Indonesia  mengalami perubahan.  Kebijakan  hukum  pertanahan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  harus Co==bertujuan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hal  ini berdasarkan  pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945” ) yang menyatakan: “Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”(Sri  Hajati,  Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, 2021a). Salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan  bentuk  pelaksanaan  dari  pasal  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut “UUPA” ).
Salah  satu  prinsip  yang  terkandung  pada  UUPA  adalah  prinsip  nasionalitas atau asas kebangsaan. Prinsip ini terkandung di dalam pasal 1 UUPA yakni,
a) Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b) Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
c) Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Adapun  makna  yang  terkandung  di  dalam  prinsip  ini  adalah  :  “bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa Indonesia.” Berdasarkan makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua orang yang termasuk ke dalam bangsa Indonesia dapat memiliki  tanah  dengan  hak  milik,  sedangkan  orang  asing  tidak  diperkenankan untuk  itu  (Sri  Hajati,  Agus  Sekarmadji,  Sri  Winarsi,  2021b).  Terkait  dengan
kepemilikan  tanah  oleh  orang  asing  tersebut  ditegaskan  pula  pada  bagian Penjelasan Nomor II ayat (5) UUPA yang berbunyi sebagai berikut,
“Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut  pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik  atas  tanah.  Hak  Milik  tidak  dapat  dipunyai  oleh  orang  asing  dan pemindahan  Hak  milik  kepada  orang  asing  dilarang  (pasal  26  ayat  2).  Orang- orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas…”
Bahwa  pada  tanggal  2  November  2020,  Pemerintah  Indonesia  telah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (selanjutnya  disebut “UU  Cipta  Kerja” ).  Adapun  disebutkan  pada  bagian pertimbangan,  bahwa  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  mampu  untuk menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  di  tengah  persaingan  yang  semakin  kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Sebagian besar pasal-pasal pada UU Cipta Kerja telah  merubah  pasal  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada sebelumnya,  serta  terdapat  beberapa  pasal  baru  yang  menjadi  tambahan  untuk peraturan perundang-undangan yang telah ada  sebelumnya. Menindaklanjuti UU Cipta  Kerja,  kemudian  juga  diterbitkan  beberapa  peraturan  turunan,  antara  lain berbentuk  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri.  Salah  satu  peraturan turunan  yang  diterbitkan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “PP No 18 Tahun 2021” ).
Terdapat  satu  kebijakan  hukum  pertanahan,  khususnya  kebijakan  terkait dengan  pemberian  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Pada  pasal  144  ayat  (1) UU  Cipta  Kerja  jo.  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  b  PP  No  18  Tahun  2021,  disebutkan bahwa  Orang  Asing  dapat  memiliki  satuan  rumah  susun  yang  dibangun  di  atas tanah  hak  pakai  atau  hak  guna  bangunan,  baik  di  atas  tanah  hak  pengelolaan maupun tanah negara. Dijelaskan dengan bunyi sebagai berikut :
Pasal 144 ayat (1) UU Cipta Kerja Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada: a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;
c.warga  negara  asing  yang  mempunyai  izin  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau
e.  perwakilan  negara  asing  dan  lembaga  internasional  yang  berada  atau mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pasal 71 ayat (1) huruf b PP No 18 Tahun 2021 Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing merupakan:
… b. Rumah susun yang dibangun di atas bidang Tanah:
1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara;
2. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan; atau
3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah hak milik.
Pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, seperti yang diketahui pada Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  (selanjutnya disebut  sebagai “UU  Rumah  Susun” )  memiliki  hak  atas  tanah  bersama  yang ditentukan berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional. Adapun hak atas tanah bersama tersebut apabila mengacu pada PP No 18 Tahun 2021 dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, baik di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, maupun tanah hak milik. Artinya, ketika diberikan hak milik atas satuan rumah susun,  maka  orang  asing  juga  memiliki  hak  bersama  atas  hak-hak  atas  tanah bersama tersebut.
Maka,  menjadi  suatu  masalah  ketika  orang  asing  diberikan  hak  milik  atas satuan rumah susun, yang dibangun di atas tanah hak guna  bangunan. Apabila dikaitkan  dengan  konsep  hak  atas  tanah  bersama  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, maka hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan pada UUPA, khususnya  yang  mengandung  asas  nasionalitas/asas  kebangsaan.  Adanya pertentangan  tersebut,  menjadi  latar  belakang  bagi  Penulis  untuk  melakukan penelitian “Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Kepada Orang Asing Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ). Pendekatan undang-undang ini  dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  dalam  penelitian.  Adapun pendekatan  perundang-undangan  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  terkait  ada atau  tidaknya  inkonsistensi  antara  satu  peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lain (Marzuki, 2021).
Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait  dengan  adanya  pemberian  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  kepada instansi pemerintah pusta dan instansi pemerintah daerah, antara lain UU Rumah Susun, UUPA, PMA No 9 Tahun 1965, UU Cipta Kerja, PP No 18 Tahun 2021, serta peraturan terkait lainnya.

## 3. PEMBAHASAN
Kepemilikan  adalah  kekuasaan  yang  didukung  secara  sosial  untuk  memegang kontrol  terhadap  sesuatu  yang  dimiliki  secara  eksklusif  dan  menggunakannya untuk  tujuan  pribadi  ( Kamus  Online ,  n.d.).  Adapun  penjelasan  hak  milik  dalam Pasal  570  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  sebagai “BW” )  yakni,  hak  untuk  menikmati  kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk bebuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau  peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak menetapkannya,  dan  tidak  menganggu  hak-hak  orang  lain,  kesemuanya  itu dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  akan  pencabutan  hak  itu  demi kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  undang-undang  dan  dengan pembayaran ganti rugi.
Pengertian  Warga  Negara  Asing  (selanjutnya  disebut  sebagai “WNA” atau “Orang Asing” ) didefinisikan sebagai orang yang tinggal dalam suatu  negara dan bukan warga negara dari negara tersebut (Subekti, 2005). WNA yang menetap dan tinggal  di  Indonesia  harus  taat  terhadap  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  pemahaman  yang objektif  tentang  hukum  yang  mengatur  tentang  WNA  atau  Orang  Asing  yang tinggal di Indonesia, terdapat beberapa dasar yang mengatur itu:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3);
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1);
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat (2);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  yang  dimaksud  dengan  Orang  Asing  adalah Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia yang  keberadaannya  memberikan  manfaat,  melakukan  usaha,  bekerja  atau berinvestasi di Indonesia.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) mengeluarkan  aturan  mengenai  kepemilkan  hunian  bagi  Orang  Asing.  Aturan
tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  13  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Pelepasan  atau  Pengalihan  Hak  Atas Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan  Di  Indonesia.  Pemerintah  mengatur  harga  minimal  hunian  yang dapat dimiliki oleh Orang Asing yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri.  Perhitungan  harga  minimal mengacu pada harga  zona tanah dan harga pasaran properti di wilayah tersebut. Kepemilikan Orang Asing terhadap Hak Milik atas Satuan Rumah Susun merujuk pada ketentuan hak-hak atas tanah yang terdapat  dalam UUPA. Dalam  Pasal 42 huruf b UUPA disebutkan bahwa WNA dapat memperoleh hak pakai di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai tempat tinggal yang dimiliki oleh WNA diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  tentang  Pemilikan  Rumah  Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  (UU  Rumah  Susun), disebutkan jenis hak atas tanah apa saja yang dapat menjadi tempat dibangunnya rumah  susun.  Pasal  17  UU  Rumah  Susun  menyebutkan  rumah  susun  dapat didirikan diatas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Hal ini terdapat perbedaan apabila yang memperoleh kepemilikan atas satuan rumah susun tersebut adalah WNA.
Dasar  hukum  dari  kepemilikan  satuan  rumah  susun  di  Indonesia  untuk WNA  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun 2015  yang  menyebutkan  bahwa  WNA  dapat  memiliki  rumah  atau  tempat  tinggal atau  hunian  dengan  hak  pakai.  Selanjutnya,  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai terjadinya  hak  pakai  karena  subyek  hak  orang  asing  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  29 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Atau  Pengalihan  Hak  Atas  Pemilikan Rumah  Tempat  Tinggal  Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan satuan rumah susun dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 yang kemudian diperjelas dalam Permen ATR/BPN No. 29  Tahun  2016  ini  jika  dikaitkan  dengan  makna  “hak  pakai”  yang  dimiliki  oleh WNA  yang  berkedudukan  di  Indonesia  dengan  makna  “hak  milik”  yang  dimana WNA  tidak  dapat  memiliki  hak  milik  terkecuali  hal-hal  lainnya  yang  dijelaskan dalam  UUPA  maka,  hak  pakai  yang  dimaksud  merupakan  hak  pakai  atas  tanah yang menjadi tanah pembangunan rumah susun tersebut.
Hal diatas sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2020  lalu.  Hal  ini  terjadi  karena  telah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja telah menyinggung bahwa HMSRS dapat diberikan kepada WNA yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan  yang  telah  disebutkan  dalam  PP    No.  13  Tahun  2015  dan  Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016 karena pada dasarnya WNA dapat memiliki satuan rumah  susun  dengan  HMSRS  selama  rumah  susun  yang  didirikan  tersebut didirikan  diatas  tanah  hak  guna  bangunan  atau  hak  pengelolaan.  Selain  itu, peraturan  yang  sebelumnya  juga  tidak  menyinggung  mengenai  pembangunan rumah  susun  diatas  tanah  hak  milik,  yang  dimana  semakin  menjelaskan  bahwa PP  No.  13  Tahun  2015  dan  Permen  ATR/BPN  No.  29  Tahun  2016  tidak mengizinkan  WNA  memiliki  sarusun  yang  bangunan  rumah  susunnya  dibangun diatas tanah hak milik.
UU Cipta  Kerja  memiliki peraturan turunan yang menjelaskan lebih  lanjut mengenai perubahannya terhadap kepemilikan satuan rumah susun yang dimiliki
oleh  WNA  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah.  Jika  sebelum  adanya  UU  Cipta  Kerja  dan  PP  No.  18  Tahun 2021 ini WNA tidak dapat memiliki satuan rumah susun yang bangunannya diatas tanah hak guna bangunan, hak pengelolaan dan hak milik, justru dalam UU Cipta Kerja  serta  turunannya  PP  No.  18  Tahun  2021  ini  mengizinkan  dan memperbolehkan  WNA  yang  berada  di  Indonesia  untuk  memiliki  satuan  rumah susun  yang  bangunannya  berdiri  diatas  tanah  hak  guna  bangunan,  hak pengelolaan  bahkan  diatas  tanah  hak  milik.  Namun,  PP  No.  18  Tahun  2021  ini memberikan  batas  mengenai  jenis  rumah  susun  yang  unit  satuannya  dapat dimiliki oleh WNA sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 PP  No.  18  Tahun  2021.  Perbedaan  mengenai  kepemilikan  satuan  rumah  susun oleh WNA di Indonesia  bukan terdapat  pada UU Cipta  Kerja, melainkan  terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta kerja.
UUPA telah memberikan artian yang cukup terkait  makna  Hak Pakai yang dimiliki oleh WNA yakni hak pakai dalam UUPA merupakan hak pakai atas tanah yang  dapat  dimiliki  oleh  WNA.  Hal  ini  berbeda  dengan  hak  kepemilikan  rumah susun untuk WNA. Hal ini berdasarkan pada PP No. 13 Tahun 2015 Pasal 4 huruf b  yang  menyebutkan  rumah  susun  yang  dibangun  diatas  tanah  hak  pakai. Mengigat  PP  tersebut  telah  dicabut  dan  digantikan  oleh  PP  No.  18  Tahun  2021 dalam  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  b  yang  menjelaskan  rumah  susun  yang  dibangun diatas tanah hak pakai atau hak guna bangunan diatas tanah negara, tanah hak pengelolaan  dan  tanah  hak  milik.  PP  No.  18  Tahun  2021  ini  cukup  memberikan kejelasan  dan  kepastian  kepada  WNA  karena  perbedaan  antara  kedua  peraturan tersebut  sudah  menyebutkan  dengan  jelas.  PP  No.  18  Tahun  2021  cukup  jelas dalam mengartikan jenis tanah apa saja yang dapat dibangun rumah susun. Pasal 72 PP ini juga  sudah menyebutkan  kepemilikan rumah tinggal atau hunian yang dimiliki  oleh  orang  asing  diberikan  dengan  batasan  minimal  harga,  luas  bidang tanah,  jumlah  bidang  tanah  atau  unit  satuan  rumah  susun  dan  peruntukan untuk tempat tinggal atau hunian.
UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengabaikan asas nasionalitas yang  terkandung  dalam  UUPA.  Asas  nasionalitas  merupakan  bagian  terpenting dalam  UUPA  karena  memiliki  aspek  spiritual,  yaitu  tanah  dalam  peringkat  tinggi sebagai  benda  yang  sangat  penting  sehingga  hanya  diperuntukkan  bagi  bangsa Indonesia saja, sehingga tanah tidak dapat bebas menjadi obyek lalu lintas dunia usaha  sebagaimana  yang berlaku bagi benda bukan tanah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan  bagi  WNI  karena  dengan  terbitnya  peraturan  tentang  tanah  dalam UU  Cipta  Kerja,  hak  bagi  WNI  dapat  tersisihkan  oleh  Orang  Asing  yang  dengan mudah  dapat  memperoleh  satuan  rumah  susun  yang  secara  materi  WNA  lebih mampu dibandingkan dengan WNI berpenghasilan menengah kebawah.
4. PENUTUP
Sejak  dahulu  sebelum  adanya  UU  Cipta  Kerja,  Orang  Asing  sudah  bisa memiliki  dan  menduduki  unit  satuan  rumah  susun,  namun  diberikan  batasan- batasan  seperti  rumah  susun  yang  dibangun  diatas  tanah  hak  pakai,  minimal harga  dari  unit  satuan  ruma  susun  tersebut,  dll.  Yang  membedakan  dengan adanya  UU  Cipta  Kerja  ialah,  undang-undang  memberikan  keleluasaan  terhadap tanah  dari  bangunan  rumah  susun  yang  diperluas  lagi  sesuai  Pasal  145  ayat  (1) UU  Cipta  Kerja  dan  diperjelas  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  PP  No.  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah.
Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun kepada Orang Asing dapat membawa  ketidakpastian  hukum  karena  tidak  diaturnya  aturan  mengenai jelasnya  peralihan  dan  penjaminan  yang  dapat  dilakukan.  Pemerintah  perlu melakukan perbaikan aturan khususnya dalam pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah  Susun  atas  peralihan  dan  penjaminan  agar  tidak  menimbulkan kekosongan  hukum  dan  konflik  atas  bertabrakannya  aturan  hukum  yang  dapat dimanfaatkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Kencana. Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, O. M. (2021a). Politik Hukum Pertanahan Indonesia . Kencana. Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, O. M. (2021b). Politik Hukum Pertanahan Indonesia . Kencana.
Subekti, T. (2005). Kamus Hukum . Pradnya Paramita. Internet Kamus Online . (n.d.). http://www.wikipedia.org/wiki/kepemilikan
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,  Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.