Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 3 Maret 2020

## COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM  PELAYANAN  TRANSPORTASI PUBLIK (STUDY BRT TRANS SEMARANG)

## Agung Nurul Falaq Adi Wibowo
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang Email: agungnurulfalaq@yahoo.co.id

## Abstract
One  of  the  strategies  of  Semarang  city  government  to  overcome  congestion  is  by establishing  a  mass  transit  system  that  cooperates  with  various  parties. Collaboration  carried  out  some  problems  that  resulted  in  the  decline  in  Trans Semarang  services  so  that  complaints  arising  from  service  users.  For  this,  it  is necessary to analyze the collaboration process and to find a collaborative blocking factor in the Trans Semarang service. The purpose of this research is to analyze the cooperation  process  conducted  by  UPTD  Trans  Semarang  with  the  operators  of BRT Trans Semarang Public transport service in Semarang and to identify various factors  that  impede  collaborative  governance  in  BRT  Trans  Semarang  Public transportation services in Semarang. The results showed that in the phase of Trust development  of  the  internal  conflict  BLU  UPTD  Trans  Semarang,  where  some parties  refused  to  carry  out  the  leadership  policy.  In  the  phase  of  Share Understanding,  there  is  a  difference  between  operator  desires  and  policies  set  by the  BLU  UPTD  Trans  Semarang.  While  the  factors  that  inhibit  collaboration  in public  transport  services  are  cultural  factors  and  institutional  factors.  Therefore, the  level  of  Trust  Building  for  training,  re-test,  and  re-selection  of  employees  is recommended. While the Share Understanding stage is performed coordination of meetings to unite the wishes of operators and governments.
Keywords: Collaborative Governance, public administration, public transportation

## Abstrak
Salah  satu  strategi  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk  mengatasi  kemacetan adalah  dengan  membangun  sistem  Transportasi  massal  berkolaborasi  dengan  berbagai pihak.  Kolaborasi  yang  dilaksanakan  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  berakibat pelayanan Trans Semarang menurun sehingga muncul keluhan-keluhan pengguna  jasa. Untuk  itulah  perlu  dilakukan  analisis  terhadap  proses  kolaborasi  dan  untuk  mencari faktor-faktor  penghambat  kolaborasi  dalam  pelayanan  Trans  Semarang.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan UPTD Trans Semarang  dengan  operator-operator  dalam  pelayanan  transportasi  publik  BRT  Trans Semarang  di  Kota  Semarang  dan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang menghambat collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik BRT Trans Semarang  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  tahap Trust building terjadi  konflik  internal  BLU  UPTD  Trans  Semarang,dimana  sebagian  pihak menolak  melaksanakan  kebijakan  pimpinan.  Sedangkan  pada  tahap Share Understanding terjadi ketidaksesuaian antara keinginan operator dengan kebijakan yang
ditetapkan  oleh  BLU  UPTD  Trans  Semarang.  Sedangkan  faktor-faktor  yang menghambat  kolaborasi  dalam  pelayanan  transportasi  publik  ini  adalah  faktor  budaya dan  faktor  institusi.  Untuk  itu  disarankan,  pada  tahap Trust  building untuk melakukan pelatihan-pelatihan, test ulang dan seleksi ulang pada karyawan. Sedangkan pada tahap Share Understanding dilakukan rapat koordinasi untuk menyatukan keinginan operator dan Pemerintah.
Kata kunci : Collaborative Governance , Administrasi Publik, Transportasi Publik

## Pendahuluan
Sebagai  salah  satu  kota  yang  mengalami  kemajuan  yang  pesat  Semarang  pasti memiliki beberapa masalah perkotaan, salah satu diantaranya adalah masalah kemacetan lalu lintas di jalan raya dan banyaknya aksi demonstrasi, blokir jalan dan tuntutan agar transportasi  online  dibubarkan  (Suhaeri,  2018).  Kemacetan  ini  timbul  karena  semakin tingginya  volume  kendaraan  pribadi  yang  tidak  seimbang  dengan  pembangunan infrastruktur  yang  cepat,  dan  kurang  disiplinnya  para  pengendara  dalam menggunakan kendaraannya. Di Kota Semarang jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14 persen per tahun dan roda 4 meningkat 8-10 persen per tahun. Jumlah kendaraan roda dua maupun roda  empat  mencapai  2,4  juta  (1,1  juta  motor  dan  1,3  juta  mobil)  lebih  tinggi  dari jumlah  penduduk  Kota  Semarang  sebanyak  1,7  juta  jiwa.  Jika  tidak  ada  upaya pembenahan Pola Transportasi, pada tahun 2017 Semarang akan mengalami kemacetan total (Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, 2016).
Melihat  kondisi  sekarang  ini,  Kota  Semarang  semakin  hari  semakin  macet, penataan  sistem  transportasi  harus  dilakukan  secara  terpadu  sebagai  satu  kesatuan sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seimbang  dengan  tingkat  kebutuhan  permintaan  pelanggan,  yang  layak  dengan  biaya murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh rakyat. Salah satu aspek transportasi yang menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  adalah  angkutan  umum.  Pengembangan angkutan  umum  massal  berbasis  jalan  di  wilayah  perkotaan  di  Indonesia  diarahkan untuk  menciptakan  pelayanan  yang  handal  dan  pada  jangka  panjang,  diharapkan keberadaan  pelayanan  angkutan  umum  yang  handal  akan  mampu  mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.
Transportasi  darat  merupakan  sarana  angkutan  penumpang  umum  yang memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas dan mobilitas mayarakat. Tanpa sarana  angkutan  umum,  masyarakat  akan  menggunakan  angkutan  pribadi  yang  akan membuat kemacetan lalu lintas akan sangat parah. Melihat pentingnya angkutan umum dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat serta amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan inilah maka pada tahun 2010  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  membuat  program  revitalisasi angkutan umum perkotaan.
Program  Revitalisasi  Angkutan  Umum  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian Perhubungan  ini  adalah  menstimulasi  Pemerintah  Daerah  untuk melaksakan  perbaikan
pelayanan  angkutan  umum.  Stimulasi  yang  dilaksanakan  Kementerian  Perhubungan adalah dengan memberikan bantuan armada Bus Rapid Transit , dengan adanya bantuan armada ini maka diharapkan Pemerintah Daerah akan memperbaiki pelayanan angkutan umum.  Dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  dinyatakan  bahwa Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  angkutan  umum  yang  selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  tersebut  serta  stimulasi  dari  Kementerian Perhubungan  maka  mulai  9  Oktober  2009  Pemerintah  Kota  Semarang  mulai mengembangkan  Transportasi  Publik  yaitu Bus  Rapid  Transit (BRT)  Trans  Semarang. BRT  Trans  Semarang  adalah  sebuah  sistem  transportasi  bus  cepat,  murah  dan  ber-AC yang  dioperasikan  oleh  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Semarang.  BRT  Trans  Semarang  pada  awalnya  ditujukan  untuk  membenahi  system layanan  angkutan  umum  di  Kota  Semarang  yang  telah  ada  selama  ini  dan  kemudian dikembangkan  menjadi  satu  sistem  transportasi  publik  yang  memiliki  keunggulan berupa kenyamanan, keteraturan, keamanan, dan harga ekonomis.
Pemerintah  Kota  Semarang  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  yang  berada  di Daerah  wajib  memberikan  pelayanan  publik  ( public  service) yang  berkualitas.  Bentuk birokrasi pemerintah yang hierarki yang selama ini menjadi model dalam menjalankan layanan  publik  perlu  diubah  dengan  pendekatan  baru,  yaitu  sistem  pemerintahan responsif  dengan  melibatkan  pemerintah,  masyarakat  sipil  dan  sektor  swasta.  Dalam literatur  administrasi  publik  keterlibatan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  disebut governmence. Konsep governmence menekankan  gagasan  bahwa  tidak  ada  organisasi tunggal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Untuk memenuhi kebutuhan  publik,  tujuan  dan  sasaran  bersama  dapat  dicapai  secara  efektif  melalui proses  kolaborasi.  Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  proses  kolaborasi  harus mengembangkan  struktur  kerja  dalam  rangka  menjamin  penyelenggaraan  layanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan responsif.
Untuk  mengatasi  semakin  meningkatnya  kemacetan  dan  mengatasi  buruknya sistem  transportasi  yang  ada  di  Kota  Semarang,  maka  pemerintah  membangun  sistem BRT  ( Bus  Rapid  Transit )  Trans  Semarang  di  Kota  Semarang.  Saat  ini  BRT  Trans Semarang  telah  membuka  7  Koridor,  yaitu  Koridor  1  jurusan  Mangkang-Penggaron, Koridor  2  jurusan  Terboyo-Sisemut  Ungaran,  Koridor  3  jurusan  Pelabuhan  Tanjung Emas-Akpol,  Koridor  4  Terminal  Cangkiran  -  Bandara  Ahmad  Yani-Stasiun  Tawang, Koridor 5 Meteseh-PRPP, Koridor 6 UNDIP Tembalang-UNNES Sekaran dan Koridor 7 Terboyo-Pemuda.
BRT  Trans  Semarang  mengoptimalisasi  pengangkutan  dalam  jumlah  massal dengan penggunaan bus berukuran besar dan sedang yang dinilai sesuai dengan keadaan jalanan Semarang. BRT Trans Semarang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dan  memudahkan  warga  Semarang  mengelilingi  Kota  Semarang.  Hal  tersebut  dapat dilihat  melalui  tabel  1  jumlah  pengguna/penumpang  BRT  di  Kota  Semarang  yang mengalami peningkatan sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah Penumpang BRT Trans Semarang Tahun 2011-2018 Tahun Jumlah Realisasi Penumpang Koridor Umum Pelajar Total Penumpang 2011 1 ( KOR I) 1.195.436 483.106 1.678.542 2012 2 ( KOR I & II) 1.476.979 533.722 2.010.701 2013 3 (KOR I, II,& IV) 3.116.157 702.421 3.818.578 2014 4 (KOR I, II, III & IV) 4.232.891  1.588.984 5.821.875 2015 4 (KOR I, II, III & IV) 5.931.699  2.092.170 8.023.869 2016 4 (KOR I, II, III & IV) 5.851.425  1.874.065 7.725.490 2017 6 (KOR I, II, III, IV, V dan VI) 6.541.592  2.583.880 9.125.472 2018 7 (KOR I, II, III, IV, V dan VII) 7.066.264  3.144.032 10.210.296

## Sumber : DISHUB Kota Semarang
Pelaksanaan  operasional  Trans  Semarang  ini  dilaksanakan  oleh  UPTD  Trans Semarang  yang  bekerja  sama  dengan  Operator  dalam  menjalankan  Bus  Trans Semarang.  Pemilihan  operator  dilakukan  melalui  lelang  Operasional  Trans  Semarang melalui  lelang  di  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Kota  Semarang.  Pelayanan  publik dalam  bidang  transportasi  Trans  Semarang  ini  merupakan  pelayanan  publik  yang diselenggarakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga selaku operator dan masyarakat selaku pengguna layanan.
Alasan  utama  diperlukan  kolaborasi  antara  Pemerintah  dan  Pihak  Swasta  adalah agar berbagai masalah terkait penyelenggaraan transportasi umum dapat terharmonisasi dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator kebijakan, perlu melakukan kerjasama dengan  pihak  swasta,  sehingga  dapat  mengatasi  masalah  keterbatasan  dana,  efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya  dalam  bentuk  dana  tetapi  juga   peningkatan skill sumber  daya  manusia  untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Pelaksanaan  operasional  BRT  Trans  Semarang  merupakan  tanggung  jawab  dari Pemerintah  Kota  Semarang  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Badan  Layanan Umum  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (BLU  UPTD)  Trans  Semarang.  Dalam pelaksanaan  operasional  BRT  Trans  Semarang  tersebut  UPTD  Trans  Semarang memiliki  beberapa  kendala  yang  tidak  dapat  mengelola  dengan  swakelola  sehingga harus  bekerja  sama  dengan  pihak  lain.  Proses  kerja  sama  dengan  pihak  lain  dilakukan dengan  pemilihan  pihak  lain  melalui  proses  lelang.  Setelah  dilakukan  proses  lelang tersebut  didapat  pemenang  lelang  yang  akan  bekerja  sama  dengan  UPTD  Trans Semarang.  Dalam  kerja  sama  atau  kolaborasi  ini  terdapat  pembagian  tugas  dalam melaksanakan operasional BRT Trans Semarang.
Perspektif collaborative  governance juga  telah  banyak  digunakan  untuk pemecahan  masalah  daerah  lokal  karena  adanya  keterbatasan  pemerintah  lokal  dalam menjalankan  pemerintahan  di  daerahnya.  Karena  perspektif collaborative  governance merupakan  proses  yang  melibatkan  banyak  aktor  kebijakan  untuk  dapat  dikatakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance .
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “ Collaborative  Governance dalam  Pelayanan  Transportasi Publik (Studi BRT Trans Semarang)”.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana  penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang  menggunakan  data yang  objektif  dan  tepat  dengan  permasalahan  yang  ada.  Metode  penelitian  kolaborasi yang  dijalin  antara  pemerintah  dengan  pihak  ketiga  dalam  penyediaan  transportasi publik  BRT  (Bus  Rapid  Transit)  Trans  Semarang,  yang  sesuai  dengan  rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan memiliki kredibiltas sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  metode kualitatif,  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  masalah yang  diteliti,  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  data  yang  ada  secara  sistematis.  Tipe deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, n.d.). Dengan melakukan  pengambilan  data  secara  langsung  di  lapangan  baik  dengan  metode wawancara langsung, kemudian hasil data tersebut akan di analisis dan di deskripsikan kemudian  disimpulkan  apakah  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  BRT  Trans Semarang  dalam  hal  ini  Pemerintah  dan  pihak  ketiga  tersebut  sudah  efektif  ataukah belum.
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang mengarah  pada  penemuan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  sedang  diteliti  serta melengkapi  data-data  pendukung  yang  menunjukkan  kemaksimalan  dalam  penelitian. Dalam  memperoleh  data-data  ada  empat  Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan yaitu:
1) Observasi (pengamatan)
Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan:
“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara nya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.”
Dalam  penelitian  ini,  observasi  dilakukan  dengan  cara  pengamatan langsung pada lapangan.
2) Wawancara
Sumber  data  utama  melalui  wawancara  terstruktur  (Moleong,  2005) adalah  wawancara  yang  pewawancaranya  menetapkan  sendiri  masalah  dan pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan.  Wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  terstruktur  yaitu  peneliti  sudah  memiliki  panduan  wawancara tentang hal-hal yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
3) Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  cara  pengumpulan  data  dan  telaah  pustaka  dimana dokumen-dokumen  yang  dianggap  menunjang  dan  relevan  dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Penyajian Data
Kolaborasi dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Operator  bus  dan  Pemerintah  Kota  Toyama  Jepang  dalam  pelayanan transportasi  publik.  Kolaborasi  penting  dilakukan  untuk  saling  membantu antara  instansi  pemerintah  dengan  institusi  lainnya  dengan  peran  mereka masing-masing  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah dalam pelayanan transportasi publik seperti :
1) Keterbatasan sarana transportasi seperti Armada Bus,
2) Keterbatasan  sumber  daya  manusia  untuk  operasional  bus  seperti pengemudi dan petugas lapangan,
3) Keterbatasan kemampuan dalam operasional dan perawatan kendaraan,
4) Polusi udara yang dihasilkan oleh emisi gas buang
Oleh  karena  itu,  pemerintah  memberikan  repon  dengan  menjalin kerjasama  dengan  stakeholders  untuk  menghadapi  permasalahan  atau keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah dengan melakukan upaya sebagai berikut :
1) Lelang operasional bus
Operasinal  Bus  Trans  Semarang  pada  tahun  2008  adalah  dengan menggunakan  bus  bantuan  pemerintah  pusat  sejumlah  20  kendaraan. Seiiring  dengan  perkembangan  kota  Semarang  maka  koridor  bus  trans Semarang  bertambah  yang  berakibat  pada  kebutuhan  jumlah  armada  juga bertambah.  Pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Perhubungan  telah memberi  bantuan  armada  bus  kepada  pemerintah  kota  Semarang  namun bantuan  bus  tersebut  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan  untuk  penambahan sejumlah  7  koridor  sehingga  pemerintah  Kota  Semarang  melakukan kerjasama  dengan  pihak  konsorsium  pengusaha  angkutan  untuk  pengadaan dan mengoperasionalkan bus milik swasta.
2) Menjalin  kerjasama  dengan  sesama instansi  yang  terkait  dengan  pelayanan Trans Semarang untuk membangun sarana dan prasarana.

## 2. Analisis data
Analisis data mengenai Collaborative Governance dalam Pelayanan Transportasi  Publik  (Studi  BRT  Trans  Semarang)  yaitu  meliputi Face  to face ,  trust  building,  comitment  to  prosses,  share  understanding  dan intermediate outcomes.
Pada  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini  yang  menjadi leading  sector adalah  Dinas  Perhubungan  melalui  BLU  UPTD  Trans Semarang.

## B. Pembahasan
1. Face to Face (Dialog Tatap Muka)
Semua  tata  kelola  kolaboratif  dibangun  berdasarkan  dialog  tatap muka  antara  para stakeholder, dialog  tatap  muka  lebih  dari  sekedar  media negosiasi  namun  ini  adalah  inti  dari  proses  meruntuhkan  stereotip  dan hambatan  komunikasi  lainnya  yang  mencegah  eksplorasi  saling menguntungkan. Dialog tatap muka adalah jantung dari proses membangun kepercayaan,  saling  menghormati,  saling  pengertian  dan  komitmen  untuk proses  (Plummer,  Ryan,  2004).  Dialog  tatatp  muka  adalah  syarat  yang diperlukan  tapi  tidak  cukup  untuk  kolaborasi  dibutuhkan  4  proses  lainnya agar kolaborasi berjalan dengan baik.  BLU UPTD Trans Semarang selaku leading  sector telah  melaksanakan  dialog face  to  face dengan  masing- masing stakholder secara  rutin.  Media  komunikasi  yang  digunakan  untuk berkomunikasi  antar stakeholder adalah  rapat  koordinasi  dan  pertemuan informal.  BAPPEDA  lebih  sering  melakukan  komunikasi  dengan  cara informal  melalui  pertemuan  di  restoran  atau  cafe  agar  suasana  rapat  lebih santai  dan  mengurangi  ketegangan  antar stakeholder jika terjadi  perbedaan pendapat.
Selain  pertemuan  antar stakeholder ,  BLU  UPTD  Trans  Semarang juga  rutin  mengadakan  pengarahan  kepada  karyawannya  dan  pengemudi yang  merupakan  karyawan  dari  operator  bus  Trans  Semarang.  Pengarahan dilakukan untuk menyelaraskan visi dan  misi dalam pelayanan transportasi publik ini.
Komunikasi  yang  sering  dilakukan  oleh  BLU  UPTD  Trans Semarang ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam proses face to face ini berjalan  dengan  baik.  Dengan  komunikasi  yang  baik  akan  terjalin kesepahaman  dalam  melaksanakan  kolaborasi  untuk  mencapai  tujuan bersama.
Pertemuan rutin yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam stake holder seharusnya  membuat  segala  permasalahan  bisa  diselesaikan  dengan  cepat dan  baik  serta  tidak  terulang  di  masa  yang  akan  datang.  Proses  kolaborasi pada  tahap face  to  face ini  berjalan  dengan  baik  terbukti  dengan  seringnya
dilakukan  pertemuan  baik  secara  formal  maupun  secara  informal  yang selanjutnya  akan  memberikan  dampak  kepada  kualitas  kolaborasi  yang sejalan antara misi dan visi antar stakeholder .
2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Kurangnya  kepercayaan  diantara stakholder adalah  titik  awal  yang umum  untuk  tatat  kelola  kolaborasi  (Weech-Maldonado  &  Merrill,  2000).
Proses  kolaborasi  tak  hanya  tentang  negosiasi  tetapi  juga  tentang membangun  kepercayaan  diantara stakeholder ,  meski  sudah  ada  konlik masa  lalu  diantara  para stakeholder ,  penulis  menemukan  bahwa membangun kepercayaan sering menjadi yang paling menonjol dalam aspek proses kolaborasi awal dan bisa sangat sulit untuk ditumbuhkan (Murdock,
Wiessner,  &  Sexton,  2005).  Hal  ini  bukan  untuk  mengatakan  bahwa membangun  kepercayaan  adalah  fase  terpisah  dari  dialog  tatap  muka  dan negosiasi  tentang  masalah-masalah  substantif,  tapi  pemimpin  kolaboratif yang  baik  harus  membangun    kepercayaan  diantara  para  penentang.  Jika konflik  masa  lalu  sangat  antagonis,  maka  para stakeholder harus menganggarkan  waktu  untuk  membangun  kepercayaan  yang  efektif  agar tidak mengganggu jalannya kolaborasi.
Pengaruh  konflik  masa  lalu  dalam  membangun  kepercayaan  diakui oleh  kepala  BLU  UPTD  Trans  Semarang  msh  ada.  Seperti  yang  beliau sampaikan sebagai berikut :
“Ada  beberapa  orang  yang  berharap  agar  system  digitalisasi  yang kami  dan  teman-teman  (BLU  UPTD  Trans)  bangun  tidak diberlakukan, sudahlah kembali ke system yang seperti biasa dengan pencatatan manual dan lain sebagainya.” Tahun ini BLU UPTD Trans Semarang melakukan perubahan dalam pelayanan yaitu digitalisasi pelayanan. Perubahan pelayanan menjadi digital ini  bagi  sebagian  orang  sangat  menyulitkan.  Hal  inilah  yang  membuat beberapa orang ingin agar pelayanan tetap berjalan dengan cara tradisional atau  sesuai  dengan  kebiasaan  yang  lalu.  Pertentangan  dari  sebagian  orang ini  mungkin  yang  membuat  pelayanan  Trans  Semarang  terganggu  dengan munculnya  keluhan-keluhan  pelayanan  trans  Semarang  terkait  pelaksanaan pelayanan  digital.  Hasil  pengamatan  peneliti  menyatakan  bahwa  pelayanan petugas  tiketing  mendapat  keluhan  tertinggi  dibidang  pelayanan  yang dilakukan oleh BLU UPTD Trans Semarang yaitu 93 keluhan selama tahun 2018. Petugas tiketing merupakan ujung tombak pelayanan Trans Semarang kepada  pengguna  jasa.  Pelayanan  petugas  tiketing  sudah  menggunakan pembayaran  elektronik  atau  digitalisasi  pembayaran  sehingga  dengan adanya  sebagian  orang  yang  tidak  mau  beralih  ke  digitalisasi  pelayanan akan mempengaruhi pelayanan petugas tiketing tersebut.
Menurut goverment  of Canada  mengenai  terhambatnya  jalannya suatu kolaborasi dan juga partisipasi adalah karena disebabkan oleh banyak
faktor,  terutama  faktor-faktor  budaya,  faktor-faktor  institusi-institusi  dan faktor-faktor politik.
Permasalahan di internal BLU UPTD Trans Semarang adalah masih ada pihak-pihak yang menolak untuk mengikuti kebijakan dari Kepala BLU UPTD Trans Semarang  yang menerapkan sistem digitalisasi dimana pihak- pihak  tersebut  tidak  mau  mengikuti  perkembangan  teknologi  yang diterapkan  karena  kesulitan  dalam  penerapannya.    Dalam  proses  ini  ada faktor budaya yang menghambat kolaborasi.
Untuk  terciptanya  kolaborasi  yang  efektif  mensyaratkan  para pelayan  publik  untuk  memiliki  ketrampilan  dan  kesediaan  untuk masuk  ke kemitraan yang sukarela dan berorientasi pada hasil. Pada permasalahan ini terlihat bahwa internal BLU UPTD Trans Semarang masih ada pihak-pihak yang  belum  memilliki  ketrampilan  dan  kesediaan  untuk  melaksanakan kebijakan  pimpinan  berupa  penerapan  sistem  digitalisasi  pada  pelayanan transportasi  publik.  sebagian  kecil  pihak  tersebut  belum  memahami  sistem digitalisasi  yang  diterapkan  dan  belum  mempunyai  ketrampilan  untuk melaksanakan sistem digitalisasi tersebut.
Dalam  proses  Trust  Building  (Membangun  Kepercayaan)  ini  ada kendala  dalam  melaksanakan  kolaborasi  yaitu  faktor  budaya  dan  faktor politik.
Dari segi budaya, kolaborasi seringkali gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau stakeholder lainnya selama ini sering kali masih dipandang  bukan  hal  utama  dan  tidak  diperlukan,  tidak  penting  dan didominasi  oleh  kelompok  dominan/pihak  pemerintah  melalui  pendekatan top  down. Kolaborasi  juga  bisa  gagal  karena  strategi  pecah  belah  dengan cara  mengakomodasi  kepentingan  kelompok-kelompok  yang  pro  kebijakan pemerintah  dan  mengabaikan  kelompok  yang  anti  kebijakan  pemerintah (Sudarmo, 2009)
Di  internal  BLU  UPTD  Trans  Semarang  masih  terdapat  kelompok- kelompok  yang  masih  anti  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  digitalisasi merupakan  salah  satu  strategi  dari  pimpinan  BLU  UPTD  Trans  Semarang untuk  mengurangi  kebocoran  pendapatan  dan  alam  rangka  transparansi informasi  kepada  publik.  Pihak-pihak  yang  menolak  melaksanakan  sistem digitalisasi  beranggapan  bahwa  sistem  tersebut  ribet  dan  bisa  menghambat mereka untuk berbuat tidak baik dalam proses penarikan pendapatan. Sistem laporan  yang  transparan  dan  dengan  proses  digital  tanpa  uang  cash  ini memang tidak memberikan celah untuk berbuat curang bagi pencuri-pencuri pendapatan Trans Semarang sehingga pihak tersebut tidak dapat melakukan kecurangan lagi.
Terkait  dengan  faktor  politik,  kolaborasi  bisa  terhambat,  jika  para pemimpin  dari  kelompok-kelompok  yang  berkolaborasi  kurang  atau  tidak inovatif  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  politik  yang  cenderung  kompleks
dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain. Melalui kolaborasi ini konflik  tujuan  yang  sering  terpresentasikan  sebagai  tujuan  masing-masing kelompok  kepentingan  bisa  diminimalisir.  Namun  yang  terjadi  di  internal BLU UPTD Trans Semarang, pimpinan BLU UPTD Trans Semarang belum bisa  menyatukan  tujuan  dari  beberapa  pihak,  hal  ini  terbukti  dari  adanya pihak yang masih belum mau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala BLU UPTD Trans Semarang.
3. Commitment To Process (Komitmen Pada Proses)
Komitmen  pada  proses  yang  dimaksud  adalah  Komitmen  dari  para stakeholder dalam  melakukan  kolaborasi  menjadi  salah  satu  faktor  dalam keberhasilan  proses  kolaborasi.  Meskipun  demikian  dalam  melaksanakan komitmen  ini terkadang  penuh  dengan  dilema.  Misalnya stakeholder harus mematuhi hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut  mengharuskan  bergabung  dengan stakeholder yang  berbeda pandangan.  Oleh  sebab  itu  maka  komitmen  memerlukan  kepercayaan  agar tanggung  jawab  masing-masing stakeholder dapat  dijalankan  dengan  baik. Dalam  konteks  ini,  komitmen  pada  proses  merupakan  konsekuensi  atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam pelayanan Trans Semarang. Musyawarah  yang  dilakukan  dalam  kolaborasi  ini  terjadi  karena  adanya masalah  dalam  pelayanan  Trans  Semarang  dan  adanya  keluhan  dari pengguna  jasa  terhadap  pelayanan  yang  dirasa  kurang  baik.  Berdasarkan wawancara  terhadap stake  holder yang  terlibat  diketahui  bahwa  masalah yang  masuk  diidentifikasi,  digolongkan  untuk  mengetahui  tupoksi  masing- masing  yang  menangani  kemudian  diserahkan  ke  masing-masing  tupoksi yang menangani.
Setiap  pembahasan  masalah  yang  terkait  dengan  beberapa stakeholder dilakukan  dengan  musyawarah  atau  rapat  koordinasi  antar stakeholder ,  hal  ini  dilakukan  karena  masing-masing stakeholder memiliki peran  dan  fungsi  yang  berbeda.  Dengan  rapat  koordinasi  maka  diharapkan permasalahan  yang  ada  bisa  segera  diselesaikan  secara  bersama-sama. Musyawarah  dilakukan  oleh  BLU  UPTD  Trans  Semarang  untuk menyatukan  visi  dan  misi  setiap stakeholder agar  sepaham  untuk peningkatan pelayanan Trans Semarang.
Dalam  setiap  rapat  koordinasi  hasil  rapat  tersebut  dipatuhi  oleh setiap stakeholder. Dari  hasil  wawancara  terhadap  5  orang  narasumber, semua  menyatakan  bahwa  hasil  rapat  koordinasi  selalu  dipatuhi  dan dilaksanakan  oleh  setiap stakeholder .  Semua  perbedaan  pendapat diselesaikan didalam rapat.
Commitment  to  process menurut  Ansell  and  Gash  adalah mutual recognition  of  interdependence,  shared  ownership  of  process,  openess  to exploring  mutual  gains . Mutual  recognition  of  interdependence adalah pengakuan  atas  saling  ketergantungan  dalam  hal  ini  adalah  pengakuan
ketergantungan  dalam  melaksanakan  kolaborasi.  dalam  pelaksanaan pelayanan  transportasi  publik  Trans  Semarang  ini  masing-masing stakeholder  saling  bergantung  satu  sama  lain.  Sebagai leading  sector BLU UPTD  Trans  Semarang  bergantung  kepada stakeolder lain  dalam menjalankan  kolaborasi.  BLU  UPTD  Trans  Semarang,  membutuhkan BAPPEDA  Kota  Semarang  untuk merencanakan  pengembangan  pelayanan Trans Semarang, BLU UPTD Trans Semarang juga tidak bisa menjalankan operasional  bus  Trans  Semarang  tanpa  melibatkan  pengusaha  selaku operator bus dan pelayanan trans Semarang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal  tanpa  peran  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  yang  membangun  dan merawat prasarana jalan seperti Shelter dan jalan untuk operasional bus.
Shared  ownership  of  process berarti  saling  berbagi  dalam  proses kolaborasi. Dalam berkolaborasi masing-masing stakeholder dituntut untuk saling terbuka satu sama lain, jujur dan saling berbagi. Saling berbagi dalam proses  sangat  diperlukan  karena  masing-masing stakeholder saling  terlibat dalam  proses  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini.  Karena  semua stakeholder terlibat  maka  semua  harus  mengetahui  proses  yang dilaksanakan  oleh  masing-masing stakeholder dengan  cara  saling  berbagi antar stakeholder. Dengan  saling  berbagi  proses  identifikasi  permasalahan menjadi  lebih  mudah  dan  cepat  karena  masing-masing stakeholder sudah berbagi proses sehingga BLU UPTD Trans Semarang sebagai leading sector lebih mudah mengidentifikasi masalah karena sudah memiliki data yang di shared oleh masing-masing stakeholder .
Openess  to  exploring  mutual  gains adalah  keterbukaan  untuk mengexplorasi  keuntungan  bersama.  Dalam  berkolaborasi  ini  tujuan  utama adalah  untuk  melaksanakan  pelayanan  transportasi  publik,  namun disamping  tujuan  utama  terdapat  juga  tujuan  bagi  masing-masing stakeholder . Bagi stakeholder dari pihak pemerintah tujuan dari melakukan kolaborasi  ini  adalah  memberikan  pelayanan  transportasi  bagi  masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara  membantu mobilitas masyarakat  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  bidang transportasi.  Bagi  operator  tujuan  dari  kolaborasi  ini  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan  bagi  mereka.  Keuntungan  yang  diharapkan  oleh operator  adalah  keuntungan  dari  segi  ekonomi  bagi  operator,  penyerapan tenaga kerja serta pengembangan usaha bagi operator.
Setiap stakeholder yang  bergabung  dalam  kolaborasi  sudah mengetahui  tujuan  utama  dalam  kolaborasi  ini,  yaitu  untuk  memberikan pelayanan  transportasi  bagi  masyarakat  semarang  yang  aman,  nyaman  dan murah. selain itu setiap stakeholder juga wajib mengetahui tujuan personal dari  masing-masing stakeholder dalam  menjalankan  kolaborasi  tersebut. Pencapain  tujuan  personal  dari  masing-masing stakeholder berguna  untuk memotivasi masing-masing stakeholder untuk mencapai tujuan bersama.
Dari  hasil  wawancara  dengan  operator  yaitu    PT.  Minas  dan  PT. Matra Semar tujuan personal yang sudah dicapai oleh para operator ini yaitu
:
1) Omset dan aset perusahaan yang meningkat.
2) Perusahaan dapat membuka lapangan kerja
3) Pengusaha  angkutan  kota  dapat  beralih  profesi  menjadi  operator  bus Trans Semarang.
4) Kondisi armada bus Trans yang lebih baik
5) Sistem transportasi yang lebih tertib dan teratur
Bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  BLU  UPTD  Trans  Semarang,
BAPPEDA dan DPU kolaborasi ini telah mencapai apa yang menjadi tujuan personal pemerintah yaitu :
1) jangkauan pelayanan transportasi bertambah luas,
2) masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan transportasi.
3) jumlah prasarana seperti shelter dan juga inovasi dalam bidang teknologi juga bertambah,
4) jumlah  penumpang  meningkat  sehingga  pendapataan  daerah  juga  ikut meningkat.
5) Sedangkan  bagi  Pemerintah  Kota  Toyama  sebagai  negara  donor,  hasil yang  dicapai  adalah menurunnya  emisis  gas  buang  dari  31,6  5  menjadi 17.85 %.
Dengan  tercapainya  tujuan  utama  dan  tujuan  personal  dalam kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini  yang  berarti  masing-masing stakeholder sudah  saling  berbagi  dalam  keterbukaan  untuk  mengexplorasi keuntungan  bersama  maka Openess  to  exploring  mutual  gains telah terlaksana dalam proses commitment to process (komitmen pada proses) ini.
4. Share Understanding (Pemahaman Bersama)
Share  Understanding menurut  Ansell  and  Gash  adalah  meliputi  : clear  mission,  common  problem  definition dan identification  of  common value .
Clear  mission yang  berarti  visi  dan  misi  yang  jelas.  Pelayanan transportasi  publik  Trans  Semarang  ini  telah  memiliki  visi  dan  misi  yang jelas yaitu adalah sebagai berikut :
Visi  dari  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini  adalah Menciptakan Pelayanan BRT yang Profesional, Mandiri, Dapat Diandalkan, Berkesinambungan dan Terjangkau.
Common  problem  definition berarti  mendifinisikan  permasalahan yang  sering  terjadi  didalam  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini. Masalah  yang  masuk  diidentifikasi  kemudian  didefinisikan  dan dikelompokkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing stakeholder .
Common problem definition berkaitan erat dengan identification of common value yang  berarti identifikasi  nilai-nilai  umum,  proses  ini  berurutan.
Permasalahan yang masuk didefinisikan kemudian diidentifikasi. Yang telah terjadi  didalam  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini  setiap  keluhan pelanggan dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan Trans Semarang semuanya masuk ke BLU UPTD Trans Semarang. Oleh BLU UPTD Trans Semarang  semua  permasalahan  tersebut  diidentifikasi  dan  didefinisikan untuk diketahui stakeholder mana yang akan menyelesaikannya.
Dalam  kolaborasi  penyelenggaraan  transportasi  publik  ini,  masing- masing Stakeholder sudah  sepaham  dalam  menjalankan  peran  masing- masing. Hal ini sudah penulis sampaikan di Analisis data penelitian, namun masih ada ketidaksesuaian antara keinginan pengusaha selaku operator dan BLU UPTD Trans Semarang selaku leading sector yang mengatur anggaran dalam pelayanan transportasi publik ini.
5. Intermediate Out Comes (dampak sementara)
Dalam  proses  kolaborasi  dalam  pelayanan  transportasi  publik  ini, selain  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tentunya masing-masing  aktor  memiliki  tujuan  masing-masing  untuk  mendapatkan manfaat dari kolaborasi tersebut. Intermediate out comes bisa diartikan juga sebagai.
Intermediate out comes menurut Ansell and Gash adalah small wins, strategic  plan  and  joint  fact  finding. Small  wins yang  berarti  kemenangan kecil  sebelum  mencapai  kemenangan  besar.  Kemenangan  kecil  ini  adalah tujuan  antara  sebelum  mencapai  tujuan  akhir  dalam  kolaborasi  pelayanan transportasi  publik    ini.  Jika  tujuan  utama  dari  kolaborasi  adalah  untuk memberikan  pelayanan  transportasi  publik  bagi  masyarakat,  maka  tujuan antara adalah manfaat bagi masing-masing stakeholder.
Small  wins bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan melalui  BLU  UPTD  Trans  Semarang,  BAPPEDA  dan  Dinas  Pekerjaan Umum adalah :
1) Meningkatnya  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  bidang  transportasi umum,  jumlah  koridor  yang  bertambah  berarti menambah  luas  cakupan layanan Trans Semarang,
2) Meningkatnya  kesejahteraan  bagi  karyawan  BLU  UPTD  Trans Semarang,
3) Bertambahnya  lapangan  pekerjaan  dalam  sektor  transportasi  dimana BLU UPTD Trans Semarang tiap tahun membutuhkan sekitar 200 orang karyawan,
4) Bertambah  jumlah  dan  kualitas  sarana  prasarana  dalam  bidang transportasi  publik  ini  seperti  halte  bertambah  banyak  dan  bertambah indah, pedestrian atau trotoar sekitar halte Trans Semarang ikut menjadi lebih indah,
5) Kemacetan  lalu  lintas  ikut  berkurang  dengan  banyaknya  pengguna  bus Trans Semarang,
6) Subsidi  pada  tarif  pelajar  membuat  jumlah  penumpang  dari  pelajar meningkat,  sehingga  permasalahan  lalu  lintas  yang  diakibatkan  oleh pemakaian sepeda motor oleh pelajar ikut berkurang.
7) Program  Bahan  Bakar  Gas  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Kota Semarang  juga  ikut  mnyumbang  turunnya  emisi  gas  buang  yang disebabkan oleh bus-bus Trans Semarang.
Sedangkan Bagi operator bus Trans Semarang, small wins yang telah dicapai adalah:
1) Keuntungan financial bagi perusahaan.
2) Perusahaan dapat membuka lapangan kerja
3) Pengusaha  angkutan  kota  dapat  beralih  profesi  menjadi  operator  bus Trans Semarang.
4) Kondisi armada bus Trans juga lebih baik Dengan  banyaknya small  wins yang  telah  dicapai  menunjukkan bahwa kolaborasi pada proses Intermediate Out Comes telah tercapai.
Strategic  plan adalah  perencanaan  strategis  yang  akan  dilakukan untuk  meningkatkan  kualitas  kolaborasi  dengan  cara  memperbaiki  layanan dengan melakukan inovasi pada pelayanan.
Masing-masing  stakeholder  dalam  pelayanan  transportasi  publik  ini sudah  berinisiatif  untuk  melakukan  inovasi  untuk  meningkatkan  pelayanan transportasi publik ini.
Pihak BLU UPTD Trans Semarang dan Bapppeda selaku pemerintah telah melakukan inovasi berupa :
1) BBG  bagi  bahan  bakar  bus  yang  bertujuan  untuk  menekan  emisi  gas buang agar lebih ramah lingkungan,
2) Program Customer  Care yang  membuat  petugas  dilapangan  lebih ramah dan lebih perduli terhadap penumpang.
3) Halte-halte  dibuat  lebih  bagus  agar  penumpang  lebih  nyaman  dalam menunggu kedatangan armada Trans Semarang.
4) Passenger Information System yaitu sistem informasi bagi penumpang untuk mengetahui posisi bus dan waktu tunggu bus.
5) Dedicated  line yaitu  sistem Bus  Way atau  lajur  khusus  bus  Trans Semarang  yang  bertujuan  agar  perjalanan  bus  tidak  bercampur  dan terganggu dengan lalu lintas lain.
Pihak  operator  bus  juga  tidak  kalah  dalam  berinovasi,  beberapa inovasi  telah  diterapkan  dan  beberapa  telah  disiapkan  untuk  meningkatkan pelayanan  Trans  Semarang.  Inovasi  yang  telah  diterapkan  oleh  operator busa adalah :
1) Melaksanakan  pelatihan  bagi  karyawan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kapasitas SDM dari karyawan,
2) Uji kelayakan karyawan,
3) Pemasangan  GPS  di  armada  bus  agar  kecepatan  dan  posisi  bus  bisa dipantau.
Joint  fact  finding adalah  sebuah  proses  untuk  mengenali  dan mendefinisikan masalah  yang dihadapi oleh organisasi sebagai dasar acuan untuk  penyusunan  langkah  selanjutnya  bagi stakeholder dan    sebagai masukan kebijakan bagi pihak manajemen. Hal lazim yang dilakukan dalam tahap joint  fact  finding adalah  kegiatan  research.  Joint  Fact  Finding  ini menjadi tugas dari BLU UPTD Trans Semarang  selaku leading sector dan BAPPEDA  selaku stakeholders yang  mempunyai  tupoksi  perencanaan. Stakeholders dari  pihak  pemerintah  sudah  mengidentifikasi  masalah- masalah  yang  dihadapi  dalam  pelayanan  transportasi  publik  ini  serta  telah menyusun  rencana-rencana  strategis  untuk  meningkatkan  pelayanan  Trans Semarang.  Banyak  rencana  strategis  sudah  dikaji  dan  disiapkan  oleh pemerintah antara lain :
1) Dedicated line , jalur khusus bus agar tidak bercampur dengan lalulintas angkutan lain sehingga waktu tempuh lebih cepat dan rute perjalanan bus lebih aman.
2) Program bahan bakar gas pada seluruh armada bus Trans Semarang.
3) Full  digitalisasi  system pada  semua  aspek  pelayanan  Trans  Semarang mulai  dari  pembayaran,  informasi  penumpang  hingga  pelaporan pelayanan trans Semarang.
4) Uji coba bus tipe low deck , selama ini semua bus trans Semarang bertipe high  deck yaitu  bus  yang  memiliki  tinggi  lantai  50  cm  dari  atas  tanah, sehingga bus hanya bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di halte khusus  Trans  Semarang.  Pada  tahun  2019  ini  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang  mendapat  bantuan  2  unit  bus tipe low  deck dari  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan sudah mulai diuji coba pada bulan November 2019. Tujuan uji coba bus low deck ini adalah untuk menguji konektifitas  antara  Trans  Semarang  dengan  angkutan  umum  lain  yang bertipe low deck.
Pencapaian hasil sementara pada small wins, strategic plan and joint fact  finding seperti  yang  telah  penulis  uraikan  diatas  menunjukkan  bahwa kolaborasi pada proses Intermediate Out Comes berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa :
1. Proses Kolaborasi dalam pelayanan Transportasi publik
a. Face To Face (Dialog Tatap Muka)
- Komunikasi  terjalin  dengan  baik,  rapat  koordinasi  antar stakeholder membahas  evaluasi  dan  rencana  dalam  pelayanan  transportasi  Trans Semarang diselenggarakan secara rutin.
- Komunikasi  kepada  karyawan  yang  melakukan  pelayanan  juga  terjalin dengan  baik,  pengarahan-pengarahan  terhadap  karyawan  dan  pengemudi yang diadakan minimal 1 kali dalam sebulan.
b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)
- Terjadi konflik masa lalu antar stakeholder, namun konflik bisa diselesaikan dengan mengadakan sosialisasi dan pendekatan persuasif ke masing-masing stakeholder.
- Konflik  yang  terjadi  antar stakeholder ini  tidak  mempengaruhi  proses kolaborasi karena telah berhasil diselesaikan.
- Selain konflik antar stakeholder , terjadi konflik internal BLU UPTD Trans Semarang.  Konflik  terjadi  karena  sebagian  pihak  menolak  melaksanakan kebijakan  pimpinan.  Konflik  menghambat  proses  kolaborasi  karena pertentangan  dari  sebagian  orang  ini  membuat  pelayanan  Trans  Semarang terganggu  dengan  munculnya  keluhan-keluhan  pelayanan  trans  Semarang terkait  pelaksanaan  pelayanan  digital  khususnya  tiketing.  Proses membangun kepercayaan di internal UPTD Trans Semarang belum berhasil.
c. Comitment To Prosses (Komitmen Pada Proses)
- Sudah ada prosedur dalam penanganan masalah.
- Penyelesaian  masalah  melalui  musyawarah  atau  rapat  koordinasi  antar stakeholder .
- Hasil  musyawarah  atau  rapat  koordinasi  dipatuhi  secara  bersama-sama. Dalam proses ini, kolaborasi berjalan dengan baik.
d. Share Understanding (Pemahaman Bersama)
- Terjadi  ketidaksesuaian  antara  keinginan  operator  terhadap  pembayaran biaya  operasional  kendaraan  dengan  besaran  biaya  operasional  kendaraan yang dibayarkan oleh BLU UPTD Trans Semarang,
- Keinginan  operator  untuk  menambah  operasional  kendaraan  melebihi ketentuan  di  perjanjian  kontrak  untuk  menutupi  jarak  (kilometer)  tempuh yang tidak tercapai karena kendala lalu lintas.
- Operator  melakukan  efisiensi  terhadap  operasional  busnya  dengan  cara  : menambah  jam  kerja  pengemudi  melebihi  ketentuan  perundang-undangan dan  memperlambat  pergantian spare  part kendaraan.  Efisiensi  yang dilakukan  oleh  operator  ini  lah  yang  membuat  pelayanan  Trans  Semarang menurun sehingga menimbulkan keluhan dari pengguna jasa.
e. Intermediate Outcomes (Dampak Sementara)
Adapun  dampak  sementara  yang  telah  dihasilkan  dari  kolaborasi  ini adalah :
- Pelayanan Trans Semarang semakin bertambah luas dan bertambah banyak sehingga lebih luas menjangkau kepada masyarakat,
- Meningkatnya  jumlah  penumpang  yang  berarti  mengurangi  jumlah kendaraan  yang  beroperasi  di  jalan  sehingga  ikut  mengurangi  tingkat kemacetan dan tingkat kecelakaan di jalan,
- Membantu  mengurangi  pencemaran  lingkungan  dengan  penggunaan  bahan bakar gas,
- Memberikan  peluang  usaha  bagi  pengusaha  angkutan  kota  untuk  beralih profesi sebagai operator bus Trans Semarang,
- Membuka  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  untuk  bergabung  sebagai karyawan Trans Semarang maupun karyawan perusahaan operator.
2. Faktor penghambat dalam pelayanan transportasi publik
a. Budaya
- Budaya “top  down” oleh  pemerintah  menjadi  faktor  penghambat  dalam proses kolaborasi pelayanan transportasi publik ini, semua kebijakan berasal dari pihak pemerintah, operator hanya sebagai pelaksana.
- Dalam  tahap Share  Understanding penetapan  besaran  biaya  operasional kendaraan  yang  ditetapkan  oleh  BLU  UPTD  Trans  Semarang  tidak  sesuai dengan yang diharapkan oleh operator.
b. Institusi
- Kecenderungan stakeholder yang  terlibat  dalam  kolaborasi  cenderung menerapkan  struktur  hirarkis  terhadap stakeholder lain  yang  ikut  terlibat dalam  kolaborasi  pelayanan  transportasi  publik  ini  telah  membuat kolaborasi terhambat.
- Penerapan  kebijakan  yang  hirarkhis  tentang  penerapan  sistem  digitalisasi dan  penerapan  harga  Biaya  operasional  kendaraan  yang  sepihak  oleh  BLU UPTD Trans Semarang telah menghambat proses kolaborasi.

## BIBLIOGRAFI
Mardalis. (n.d.). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung .
Murdock,  Barbara  Scott,  Wiessner,  Carol,  &  Sexton,  Ken.  (2005).  Stakeholder participation  in  voluntary  environmental  agreements:  Analysis  of  10  Project  XL case studies. Science, Technology, & Human Values , 30 (2), 223–250.
Plummer, Ryan, and John Fitzgibbon. (2004). Co-management of natural resources: A proposed framework (33rd ed.). Environmental Management.
Sudarmo.  (2009).  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. . , No.2,ISSN 1907-0489. Jurnal Spirit Publik , Vol.5 , 117–132.
Sugiyono,  Metode  Penelitian.  (2016).  Pengembangan  Research  and  Development. Bandung: Alvabeta .
Suhaeri,  Suhaeri.  (2018).  Strategi  Komunikasi  Inovasi  Dalam  Meminimalisir  Konflik Horizontal Pengemudi Taksi Online Dan Konvensional Di  Kota  Bandung. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2), 122–131.
Weech-Maldonado, Robert, & Merrill, Sonya B. (2000). Building partnerships with the community:  lessons  from  the  Camden  Health  Improvement  Learning Collaborative. Journal of Healthcare Management , 45 (3), 189–205.