## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...

## PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI ADVISORY AGENCY  DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGERI 19 BONE
Andi Asasi Syam St. Syamsudduha Muhammad Khalifah Mustamin Sekolah Menengah Atas Islam Athirah Email: asasiyanti @ gmail.com
Abstrak:  Tulisan  ini  akan  mengurai  tentang  peran  komite  sekolah  sebagai pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency)  dalam  implementasi  manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 19 Bone. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang  dilaksanakan  di  SMA  Negeri  19  Bone,  yang  terletak  di  Desa  Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  pedagogik,  sosiologis,  dan  manajerial. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua komite, guru  dan  tenaga  kependidikan  sekolah,  orang  tua  siswa  dan  masyarakat. Sedangkan  data  sekunder  berupa  dokumentasi  penting  menyangkut  profil sekolah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  pengamatan,  wawancara,  cacatan  lapangan,  dan  studi dokumentasi. Instrument yang digunakan oleh peneliti yaitu panduan observasi, pedoman  wawancara,  dan  format  catatan  dokumentasi.  Data  diolah  dan dianalisis  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi dan konfirmabilitas.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  komite  sekolah  di  SMA Negeri  19  Bone  sebagai  pemberi  pertimbangan,  berjalan  sesuai  dengan prosedur, dengan asumsi bahwa komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan melibatkan  semua  unsur,  baik  dari  unsur  sekolah  ataupun  dari  luar  sekolah seperti  orang  tua  siswa  dan  masyarakat.  Karena  dari  pelibatan  semua  unsur komite  sekolah,  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  akan  sangat  penting  dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
Keywords: Komite Sekolah, Advisory Agency, Manajemen Berbasis Sekolah

## I. PENDAHULUAN
Manajemen  pendidikan  merupakan  alternatif  strategis  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan,  manajemen  sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  pendidikan,  manajemen  sekolah  secara  langsung  akan mempengaruhi belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran 1 .
Pengembangan,  peningkatan  dan  perbaikan  pendidikan  harus  dilakukan secara holistik  dan  simultan,  tidak  boleh  parsial  walaupun  mungkin  dilakukan  bertahap, perbaikan sektor kurikulum, tenaga guru dan fasilitas serta sarana pembelajaran, tidak
1 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep  Strategi  dan  Implementasi ,  (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 21-22.
akan  membawa  perubahan  signifikan  jika  tidak  disertai  dengan  perbaikan  pola  dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut.
Perubahan  yang  terjadi  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  tata  nilai kehidupan masyarakat yang mungkin sama sekali baru dan berbeda dengan gaya nilai yang  sekarang  dianut  masyarakat,  proses  perubahan  kesiapan  lembaga-lembaga pendidikan  dan  institusi  sosial  lainnya  menjadi  sangat  penting,  sebab  masyarakat yang  berada  pada  proses  transisi  kultural  sangat  labil  pada  berbagai  benturan  nilai dan salah satunya adalah institusi sosial dan kultural yang diharapkan  dapat  berperan besar  dalam  mengatur  irama perubahan tersebut adalah lembaga pendidikan 2 .
Pengaruh  masyarakat  terhadap  sekolah  sebagai  lembaga  sosial,  terasa  amat kuat,  dan  pengaruh  pula  kepada  para  individu  yang  ada  dalam  lingkungan  sekolah, lingkungan  di  mana  sekolah  berada,  merupakan  masyarakat  yang  bersifat  kompleks, terdiri  dari  berbagai  macam  tingkatan  masyarakat  yang  saling  melengkapi  ( over lapping),  dan  bersifat  unik  sebagai  akibat  latar  belakang  dimensi  budaya  yang beraneka ragam 3 .
Manajemen pendidikan  nasional  secara  keseluruhan  masih  bersifat sentralistik sehingga  kurang  mendorong  terjadinya  demokratisasi  dan  desentralisasi penyelenggaraan  pendidikan.  Selain  pemberian  otonomi  yang  lebih  besar  pada sekolah  dan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  pendidikan,  manajemen  berbasis sekolah  juga  bertujuan  mendorong  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang melibatkan  semua stakeholder  pendidikan  di  sekolah,  sehingga  tercipta  sense  of belonging  (rasa  memiliki)  dari  mereka  untuk  mewujudkan  pola  baru  manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis, dan untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan,  maka diperlukan  wadah  yang  dapat  mengakomodasi  pandangan,  aspirasi,  dan  yang  mampu menggali  potensi  masyarakat  untuk  menjamin  demokratisasi,  transparansi  dan akuntabilitas  pendidikan.  Wadah  tersebut  adalah  dibentuknya  dewan  pendidikan  di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.
Pemerintah   melalui   Departemen   Pendidikan   Nasional   mengeluarkan Surat Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No  044/4/2002  tanggal  2  April  2002  yang kini  diperbaharui  melalui  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia No  75  Tahun  2016  tentang  Komite  dan  Dewan  Sekolah.  Keputusan  tersebut merupakan  payung  hukum  bagi  pembentukan  komite  sekolah  ditiap  satuan  sekolah secara  nasional.  Sebenarnya  jika  dilihat  dari  sejarah  sekolahan,  masyarakat  telah berperan  penting  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  antara  lain  dengan terbentuknya  persatuan  orang  tua  wali  murid  atau  POMG,  setelah  itu  mengalami peningkatan  dengan  dimunculkannya  Badan  Pembantu  Penyelenggara  Pendidikan (BP3)  dan  pada  dekade  yang  sama  dibentuk  pula  komite  pendidikan  di  beberapa sekolah yang memiliki program khusus 4 . Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat ( community based participation) dan manajemen  berbasis sekolah (school based management)  yang kini
2Abdul  Rochman  Sholeh ,  Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Visi  Misi  dan  Aksi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 129.
3 Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  Tinjauan  Teoritik  dan  Permasalahannya, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 331
4 Salladien, Komite  Sekolah  dan  Kaitannya  dengan  Implementasi  KBK.Makalah  Seminar( 7 Juli 2004) . Fakultas MIPA ( Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), h. 19.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
tidak  hanya  menjadi  wacana  tetapi  mulai  dilaksanakan  di  Indonesia 5 .  Era  reformasi telah  membawa  banyak  perubahan  kebijakan  dasar  di  berbagai  bidang  kehidupan. Lahirnya  UU  No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  membawa  konsekuensi  terhadap bidang-bidang  kewenangan  daerah sehingga lebih otonom termasuk di dalamnya pada bidang pendidikan. Keinginan pemerintah agar pengelolaan pendidikan di arahkan pada desentralisasi  menuntut  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  untuk  merealisasikan otonomi  daerah.  Otonomi  pendidikan  yang  dikelolah,  secara  terpusat  harus  dirubah untuk  mengikuti  irama  yang  sedang  berkembang  sehingga  otonomi  daerah  sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah.
Kegiatan  perencanaan  pendidikan  dan  kegiatan  pendidikan  tidak  pernah terlepas  dari  masyarakat  sekitarnya,  sebab  ada  hubungan  saling  memberi,  saling mendukung  dan  saling  menguntungkan antara lembaga pendidikan dan masyarakat 6 . Hal  ini  juga  mengharapkan  masyarakat  agar  ikut  serta  bertanggung  jawab  terhadap kemajuan  dan  kelancaran  proses  pendidikan  dalam  lembaga,  sedangkan  lembaga pendidikan  juga  diharapkan  dapat  bekerjasama  secara  erat  dengan  masyarakat. Konsekuensi  dari hubungan tersebut adalah mengakomodasikan aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder  sekolah  sehingga  perlu  dikembangkan  suatu  wadah  untuk menampung dan menyalurkannya, yaitu didalam wadah komite sekolah.
Sri Wardiah, Murniati dan Djailani melalui hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:  Beberapa  hal  yang  penting  dilakukan  oleh  komite  sekolah  dalam  upaya peningkatan  mutu  pendidikan,  di  antaranya  adalah  bekerja  sama  dengan  berbagai masyarakat  di  sekitar  sekolah  dalam  memperluas  jaringan  kerjasama  antara  pihak sekolah  dan  masyarakat  yang  berupa  perlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan berbagai kebijakan untuk pengembangan sekolah. 7
M.  Misbah  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa:  Sebagai  realisasi  dari berbagai  peran  dan  fungsi  komite  sekolah  serta  manifestasi  dari  system  pendidikan yang demokratis, maka komite sekolah melakukan akuntabilitas public secara periodik kepada stakeholder. 8
Erna  Erviana  Purnama  Sari  dari  hasil  penelitianya  mengemukakan  bahwa: Pihak  sekolah  dan  komite  sekolah  harus  saling berkomunikasi  ( communacation) baik secara  langsung  maupun  lewat  media  dan  saling  memiliki  rasa  keterbukaan ( transparan)  untuk  dapat  menjalankan  kegiatan  dan  program-program  sekolah  secara baik. 9
5 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, h. 15.
6 M.  pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem , (Jakarta :  Rineka Cipta, 1990),  h. 18
7 Sri wardiah, Murniati dan Djailani, 2014. Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga, h. 17, https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses:
Senin, 20 November 2017.
8 M. Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatan Mutu Pendidikan , h. 13, https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses:
Senin, 20 November 2017.
9 Erna Avriana Purnama Sari, Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Peningkatan Mutu SD
Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, h. 16, https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses:
Senin, 20 November 2017.
Nora Silam and Hamdan Said said: The findings provide suggestions for reform of the existing SBM policy in Indonesia. It is suggested that the poilicy-makers who wanted  to  transform  the  educutaion  system,  can  construct  a  policy  that  actually became an instrument to strenghen if it is clearly stated rights and authority for each stakeholder could lead to different and more positive outcomes in the context of school committee. 10 (Nora  Mislam  dan  Hamdan  Said  mengatakan  bahwa:  disarankan  untuk reformasi  kebijakan  SBM  yang  ada  di  Indonesia.  Bahwa  pembuat  kebijakan  yang inigin  mengubah  sistem  pendidikan,  dapat  membangun  kebijakan  yang  benar-benar menjadi  alat  untuk  memperkuat,  jika  jelas  dinyatakan  hak  dan  wewenang  agar  dapat mengarah pada hasil yang berbeda dan lebih positif dalam konteks komite sekolah.
Semenjak  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  044/U/2002  tentang  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah,  dapat  dikatakan hampir  semua  sekolah  telah  memiliki  komite  sekolah  yang  mewakili  masyarakat untuk  mengakomodasi  aspirasi,  harapan dan  kebutuhan  stakeholder  sekolah.  Dalam UU  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan  salah  satu misi pendidikan adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dalam  konteks  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan  pendidikan  yang  meliputi  perencanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite  sekolah/madrasah.  Komite  sekolah merupakan  badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan pendidikan  baik  pada  pendidikan  prasekolah,  jalur  pendidikan  Sekolah,  maupun  jalur pendidikan  luar  Sekolah.  Komite  Sekolah  yang  berkedudukan  di  setiap  satuan pendidikan  merupakan  badan  mandiri  yang  tidak  memiliki  hubungan  hirarkis  dengan lembaga  pemerintahan.  Dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  komite  sekolah  turut berkontribusi  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  ada,  sehingga  semua  potensi  itu dikembangkan secara maksimal sesuai kapabilitas masing-masing.
Berdasar  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  lingkungan  sekolah  bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat  luas.  Karena  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah maka selayaknya semua unsur  dan  komponen  tersebut  melakukan  kerjasama  yang  baik  untuk  memajukan kualitas pelayanan yang mengarah pada terbentuknya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.
Namun  demikian, setelah  kurang  lebih  15  tahun  berjalan,  keberadaan komite sekolah di suatu lembaga pendidikan tidak selalu di fungsikan dengan baik atau tepat dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsi  sebagai  mitra  sekolah.  Akibatnya  komite sekolah hanya sebagai pelengkap struktural, komite sekolah  juga  hanya  terlihat  saat diadakannya  acara-acara  yang  melibatkan  anak  muridnya,  jadinya  terkesan  hanya sebagai  tamu  undangan  yang  menghadiri  sebuah  acara  yang  diadakan  oleh  pihak satuan pendidikan.
Laporan  sekretaris  komite  SMA  1  Bone,  Andi  Kadir  terhadap  ketua  komite Starifuddin  Matjid  ke  Unit  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  Polres Bone.  Laporan  Andi  Kadir  ini  terkait  dugaan  tindak  pidana  pungutan  liar  (pungli)
10 https://www.academia.edu/.people/search?utf8=%E2%9C%93&q=journal+school+coomitte. Diakses: Jumat, 5 Oktober 2018.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
yang  dilakukan  oleh  ketua  komite sekolah  dalam  hal ini  Syarifuddin  Madjid.  Dalam laporannya, Andi Kadir menyatakan bahwa Syarifuddin Madjid sebagai ketua komite sekolah  melakukan  pungutan  kepada  orang  tua  siswa  untuk  membeli  komputer sebagai sarana dalam pelaksanaan UNBK tanpa sepengetahuan atau kesepakatan rapat internal anggota komite 11 .
Dalam  kasus  yang  lain  ketua  komite  SMAN  2  Cenrana  (SMAN  27  Bone) dilaporkan  oleh  salah  seorang  orang  tua  siswa  yang  berinisial  SU  dia  membeberkan adanya  pungutan  melalui  komite  sekolah  dengan  pembayaran  senilai  Rp.50  ribu perbulan,  dengan  total  Rp.500.000  pertahun  dengan  batas  sampai  pelaksanaan  ujian kenaikan  kelas.  Parahnya  pungutan  yang  berkedok  sumbangan  untuk  pagar  dan gerbang sekolah ini terkesan dipaksakan “Siswa tidak diikutkan ujian jika pembayaran ini tidak lunas” kalau dilihat acuan dari Permendikbud Nomor 76 Tahun 2016 tentang Komite  Sekolah  sudah  jelas,  bahwa  selama  tidak  memberatkan  siswa  dan  ada kesepakatan  wajib  dilakukan  demi  kelancaran  pendidikan,  selama  itu  tidak  bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. 12
Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bone menimbulkan  pertanyaan  apakah  kebaradaan  komite  sekolah  di  satuan  pendidikan masih  di  butuhkan  atau  tidak?  Tulisan  ini  akan  mengurai  tentang  peran  komite sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency)  dalam  implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 19 Bone.

## II. KAJIAN TEORETIK

## A. Konsep Komite Sekolah
1. Pengertian Komite Sekolah
Komite  Sekolah  yang  berkedudukan  di  setiap  satuan  pendidikan  merupakan badan  mandiri  yang  tidak  memiliki  hubugan  hirarkis  dengan  lembaga  pemerintahan. Komite  Sekolah  dapat  terdiri  atas  satuan  pendidikan  atau  berupa  satuan  pendidikan dalam  jenjang  yang  sama  atau  beberapa  satuan  pendidikan  yang  berbeda  jenjang, tetapi  pada  lokasi  yang  berdekatan  atau  satuan  pendidikan  yang  dikelola  suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lain.
Secara  lebih  umum  Hasbullah  mengemukakan  Komite  Sekolah  merupakan badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pemerataan  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  baik pada  pendidikan  prasekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan  luar sekolah.  Anggota-anggota  Komite  Sekolah  terdiri  atas  kepala  sekolah  dan  dewan guru,  orang  tua  peserta  didik,  dan  masyarakat.  Komite  Sekolah  merupakan  badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan yang hirarkis dengan sekolah dan lembaga  pemerintah  lainnya.  Komite  Sekolah  harus  dibentuk  berdasarkan  prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan. 13 .
11 Ardy  dan  Irham  https://radarbone.fajar.co.id/sekretaris-polisikan-ketua-komite-sekolah-di- bone/. Diakses: Senin, 12 Februari 2018.
12 Redaksi, https://radarbone.fajar.co.id/astaga-pungutan-komite-bermunculan-di-bone/. Diakses: Senin, 16 Juli 2018.
13 Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Kebijakan   Otonomi   Daerah   dan   Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta:  Rajawali Grafindo Persada, 2006), h. 47.
Pendapat di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17  Tahun  2010  yang  menyebutkan  Komite  Sekolah  adalah  lembaga  mandiri  yang beranggotakan  orang  tua/wali  peserta  didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Secara  lebih  terperinci  tentang  anggota  Komite  Sekolah  dikemukakan  oleh Budimansyah:
Anggota  Komite  Sekolah  berasal  dari  unsur  masyarakat  berupa    perwakilan orang  tua/wali  peserta  didik  berdasarkan  jenjang  kelas  yang  dipilih  secara demokratis,  tokoh  masyarakat  (Ketua  RT/RW/RK,  Kepala  Dusun,  Ulama, Budayawan,  Pemuka  Adat),  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  perhatian atau  dijadikan  figur  dan  mempunyai  perhatian  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan,  pejabat  pemerintah  setempat  (Kepala  Desa/Lurah,  Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain), dunia usaha/industri (pengusaha industri,  jasa,  asosiasi,  dan  lain-lain),  pakar  pendidikan  yang  mempunyai perhatian  pada  peningkatan  mutu  pendidikan,  organisasi  profesi  tenaga pendidikan  (PGRI,  ISPI,  dan  lain-lain),  perwakilan  peserta  didik  bagi  tingkat SLTP/SMU/SMK  yang  dipilih  secara  demokratis  berdasarkan  jenjang  kelas, dan  perwakilan  forum  alumni  SD/SLTP/SMU/SMK  yang  telah  dewasa  dan mandiri.  Sementara  anggota  Komite  Sekolah  yang  berasal  dari  unsur  dewan guru,  yayasan/lembaga  penyelenggara  pendidikan,  Badan  Pertimbangan  Desa sebanyak-banyaknya  berjumlah  tiga  orang.  Jumlah  anggota  Komite  Sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban,  serta  masa  keanggotaan  Komite  Sekolah  ditetapkan  di  dalam AD/ART 14 .
Jika  dicermati  beberapa  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  untuk melaksanakan  urusan  dalam  bidang  pendidikan,  komponen  masyarakat  tidak  boleh tidak  harus  diajak  bicara,  harus  dilibatkan,  mulai  dari  memberikan  masukan  dalam perencanaan sampai dengan pengawasan serta penilaian program pendidikan. Itulah sebabnya,  dalam  pelaksanaan  pendidikan,    Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  serta  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota harus  melibatkan  komponen  masyarakat  sebagai  mitra  kerjasama.  Termasuk satuan  pendidikan,  kepala  sekolah  juga  harus  menjalin  hubungan  dan  kerjasama dengan komponen masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah.
Penegasan  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Masduki bahwa Komite Sekolah merupakan partner kerja dengan sekolah, yang secara bersama mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta memberi masukan kepada sekolah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah berkembang 15 .
Komite  Sekolah  sebagai  sebuah  organisasi  dapat  berjalan  apabila  semua anggota pengurusnya memiliki visi  atau  tujuan yang sama. Menurut Haryadi, tujuan dibentuknya  Komite  Sekolah  adalah  mengembangkan  konsep  yang  berorientasi kepada  pengguna  ( client  model),  berbagi  kewenangan  (power  sharing  and  advocacy
14 Dasim  Budimansyah, Indikator  Kinerja  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah.  (Online: http://.www.dikdasmen.depdiknas  sentral/dewandik  dan  komite.go.id )  (DiaksesTanggal  22  Januari 2012), h. 8.
15 Masduki, Studi  Peran  Kepala  Sekolah  dan  Komite  Sekolah  (Online:  http://.  www. mbeproject net/mbe59.html) (Diakses Tanggal 22 Januari 2012), h. 3.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
model),  dan  kemitraan  (partnership  model)  yang  difokuskan  pada  peningkatan  mutu pelayanan pendidikan 16 .
Tujuan  di  atas  mengandung  arti  bahwa  Komite  Sekolah  dibentuk  agar  ada suatu  organisasi  masyarakat  Sekolah  yang  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta peduli  terhadap  peningkatan  kualitas  sekolah.  Keberadaan  Komite  Sekolah  harus bertumpu  pada  landasan  partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  Hasbullah  mengemukakan  tujuan  dibentuknya Komite Sekolah adalah:
(a)   mewadahi   dan   menyalurkan   aspirasi   dan   prakarsa   masyarakat  dalam melahirkan    kebijakan    operasional    dan    program    pendidikan    di    satuan pendidikan;  (b)  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel,  dan  demokratis  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Pendapat ini menunjukkan tujuan Komite Sekolah  dibentuk  agar  ada  suatu  organisasi  masyarakat  sekolah  yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan  pendidikan,  sehingga  dihasilkan  lulusan  yang  bermutu  ditinjau  dari aspek akademik dan non akademik 17 .
Kedua  pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan  Komite  Sekolah dilakukan  untuk  membangun  hubungan  kemitraan  antara  orang  tua  dan  masyarakat serta  sekolah  dengan  maksud:  (1)  Komite  Sekolah  mampu  mengakses  dan mengoptimalisasi  berbagai  sumber  daya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dan penyelesaian rencana pendidikan; (2) terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan (masyarakat,  keluarga  dan  Komite  Sekolah)  untuk  mengoptimalkan  upaya-upaya peningkatan  mutu  pendidikan  dan  pendidikan  untuk  semua.  Sebab  dengan  adanya Komite  Sekolah  dihasilkan  sinergi  dan  integrasi  berbagai  upaya  peningkatan  mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Dalam  konteks  pembangunan  daerah  pendidikan  seharusnya  mampu memberikan  respon  yang  tepat  terhadap  bantuan  pembangunan  dan  aspirasi masyarakat  yang  dilayaninya.  Hal  ini  berarti  bahwa  perumusan  kebijakan  dan pembuatan  keputusan  pendidikan  hendaknya  memperhatikan  aspirasi  yang berkembang  di  daerah  itu.  Penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  sekolah  itu,  seperti  orang  tua  dan  masyarakat  setempat, sepatutnya  memiliki  akses  terhadap  perumusan  kebijakan  dan  pembuatan  keputusan untuk kepentingan memajukan sekolah.
Terkait  dengan  peranan  Komite  Sekolah,  Hasbulah  mengemukakan  hal-hal sebagai berikut.
(a)  mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu;  (b)  melakukan  upaya  kerjasama
16 Yadi  Haryadi,  dkk., Pemberdayaan  Komite  Sekolah:  Bahan  Pelatihan  untuk  Fasilitator  Inti Komite  Sekolah  Tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  pada  Modul  Penguatan  Lembaga  Komite Sekolah ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan Depdiknas RI, 2010), h. 3.
17 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan  (Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan , h. 60.
dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia  industri)  dan pemerintah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu;  (c) menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai  kebutuhan pendidikan  yang  diajukan  oleh  masyarakat;  (d)  memberikan  masukan, pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan  pendidikan  mengenai:  (1) Kebijakan  dan  program  pendidikan;  (2)  Rencana  Anggaran  Pendidikan  dan Belanja Sekolah (RAPBS); (3) Kriteria kinerja satuan pendidikan; (4) Kriteria tenaga  pendidikan;  (5)  Kriteria  fasilitas  pendidikan;  (6)  Hal-hal  lain  yang terkait  dengan  pendidikan  seperti:  mendorong  orang  tua  dan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan pemerataan  pendidikan,  menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka  pem- biayaan  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  serta  melakukan evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program,  penyelenggaraan,  dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan . (a) mendorong tumbuhnya perhatian dan  komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang bermutu; (b) melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu;  (c)  menampung  dan menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai  kebutuhan pendidikan yang diajukan  oleh  masyarakat;  (d)  memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan rekomendasi kepada satuan  pendidikan mengenai: (1) Kebijakan  dan  program pendidikan;  (2)  Rencana  Anggaran  Pendidikan  dan  Belanja  Sekolah (RAPBS);  (3)  Kriteria  kinerja  satuan  pendidikan;  (4)  Kriteria  tenaga pendidikan;  (5)  Kriteria  fasilitas  pendidikan;  (6)  Hal-hal  lain  yang  terkait dengan  pendidikan  seperti:  mendorong  orang  tua  dan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan pemerataan  pendidikan,  menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka  pem- biayaan penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  serta  melakukan evaluasi dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan,  dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 18 .
Jadi,  jelaslah  bahwa  Komite  Sekolah  berperanan  mendorong  tumbuhnya perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan,  mem- berikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dan  satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan seperti: kriteria kinerja daerah dalam  bidang  pendidikan,  tenaga  pendidikan,  fasilitas  pendidikan,  dan  hal-hal  lain yang  terkait  dengan  pendidikan,  serta  berperan  dalam  mendorong  orang  tua  dan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dengan  menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
Peranan  Komite  Sekolah  secara  umum  dapat  dilihat  dari  kutipan  sebagi berikut:
(1) pemberi pertimbangan ( advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (2)  pendukung ( supporting agency)  baik  yang  berwujud  finansial,  pemikiran,  maupun  tenaga  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan;  (3)  pengontro  ( controlling
18 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan  (Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan , h. 93.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
agency)  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  dan keluaran  pendidikan  di  satuan  pendidikan;  (4)  mediator  antara  pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan 19 .

## 2. Peranan Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan
Salah satu peranan Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan kepada sekolah  atau  yayasan.  Dengan  kata  lain,  sekolah  dan  yayasan  pendidikan  harus meminta  pertimbangan  kepada  Komite  Sekolah  dalam  merumuskan  kebijakan, program,  dan  kegiatan  sekolah  termasuk  juga  dalam  merumuskan  visi,  misi,  dan tujuan sekolah.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Pantjiastuti  bahwa  idealnya  sekolah  dan yayasan  harus  meminta  pertimbangan  kepada  Komite  Sekolah  baik  dalam merumuskan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  sekolah  maupun  merumuskan  visi, misi,  dan  tujuan  sekolah.  Menurutnya,  visi,  misi,  dan  tujuan  sekolah  yang  bersifat given,  seperti  di  sekolah  swasta  dengan  ciri  khas  tertentu.  Tetapi  terdapat  beberapa visi, misi, dan tujuan sekolah yang harus dirumuskan bersama dengan Komite Sekolah seperti program unggulan apa saja yang ingin diterapkan oleh sekolah 20 .
Pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Komite  Sekolah  didasarkan  atas kepercayaan,  rasa  hormat,  dan  komitmen  untuk  visi  bersama  sehingga  Komite Sekolah  harus  ikut  serta  dalam  mengembangkan  visi  bersama  dan  rencana-rencana kemajuan sekolah serta melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan dalam program atau layanan sekolah bagi siswa dan orang tua.
Menurut  Raynolds,  sikap  dan  tanggungjawab  Komite  Sekolah  dalam memberikan  pertimbangan  pada  tahap  awal  kegiatan  bersama  dengan  komunitas sekolah,  yaitu  membangun  suatu  visi  masa  depan  bersama,  sebab  visi  bersama merupakan  kunci  petunjuk  untuk  menerapkan  peranan  Komite  Sekolah.  Tujuan  visi bersama adalah untuk menentukan arah keseluruhan kegiatan dan keputusan Komite Sekolah, memberikan satu bahasa yang umum untuk digunakan dalam diskusi tentang program  pendidikan  dan  layanan  sekolah  sebagai  gambaran  ideal  untuk  masa  depan dan menjadi dokumen kerja untuk saat sekarang 21 .
Komite  Sekolah  dalam  hal  ini  bertanggungjawab  dalam  penyusunan perencanaan strategis dan tahunan khususnya dalam penyusunan RAPBS (Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah),  pertimbangan  dalam  hal  kebijakan  dan program  sekolah,  dan  memberikan  pertimbangan  dalam  hal  pelaksanaan  program pendidikan serta penilaian pengelolaan sumber daya pendidikan berupa pertimbangan tentang  potensi  sumber  daya  pendidikan  dalam  masyarakat,  tenaga  kependidikan, sarana dan prasarana, serta anggaran. 22
Penerapan  peranan  Komite  Sekolah  sebagai advisory  agency  (pemberi pertimbangan) ini termanifestasi dalam tiga aspek yaitu:
a. Perencanaan  sekolah  yang  meliputi:  (1)  identifikasi  sumber  daya  pendidikan dalam  masyarakat,  (2)  memberikan  masukan  untuk  penyusunan  RAPBS,  (3)
19 Yadi Haryadi, dkk., Pemberdayaan Komite Sekolah, h. 17.
20 Sri  Renani  Pantjastuti,  dkk., Komite  Sekolah,  Sejarah  dan  Prospeknya  di  Masa  Depan (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h. 81-82.
21 Larry  J.  Raynolds, Kiat  Sukses  Manajemen  Berbasis  Sekolah;  Pedoman  bagi  Praktisi Pendidikan . terj. Teguh Budiharso (Cet.II; Jakarta: Diva Pustaka, 2005), h. 166.
22 Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI, Manajemen  Pendidikan (Cet.  IV;  Bandung: Alfabeta, 2011), h. 283.
menyelenggarakan  rapat  RAPBS  (sekolah,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat),  (4)  memberikan  pertimbangan  perubahan  RAPBS  dan  ikut mengesahkan RAPBS bersama Kepala Sekolah.
b. Pelaksanaan  program  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan  penilaian  yang mencakup:  (1)  memberikan  masukan  terhadap  proses  pengelolaan  pendidikan di sekolah dan (2) memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
c. Penilaian pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup: (1) identifikasi potensi  sumber  daya  pendidikan  dalam  masyarakat,  (2)  memberikan pertimbangan  tentang  tenaga  kependidikan  yang  dapat  diperbantukan  di sekolah,  (3)  memberikan  pertimbangan  tentang  sarana  dan  prasarana  yang dapat  diperbantukan  di  sekolah  dan  (4)  memberikan  pertimbangan  tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah. 23
Uraian  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  Komite  Sekolah  sebagai  partner  kerja sekolah,  dalam  aplikasinya  turut  membantu  memberi  pertimbangan,  kebijakan, menyalurkan  ide,  dan  berbagai  kebutuhan  pendidikan  serta  menampung  dan menganalisa  aspirasi  dan  memberi  rekomendasi  kepada  sekolah  dalam  rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.  Supaya  masukan  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan  pendidikan, diperlukan  informasi-informasi  yang  didasarkan  pada  kegiatan-kegiatan  sebagai berikut:
(1)  Mengadakan  pendataan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  sumber daya  pendidikan  di  masyarakat  sekitar  sekolah.  (2)  Menganalisis  hasil pendataan sebagai bahan  pemberian masukan  pertimbangan  dan  rekomendasi kepada  sekolah.  (3)  Menyampaikan  masukan,  pertimbangan  atau rekomendasi  secara  tertulis  kepada  sekolah.  (4)  Memberikan  pertimbangan kepada  sekolah  dalam  rangka  pengembangan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP).  (5)  Memberikan  pertimbangan  kepada  sekolah  untuk meningkatan  mutu  pembelajaran.    (6)    Memberikan  pertimbangan  kepada sekolah  untuk  menyelenggarakan  pembelajaran  yang  menyenangkan (PAKEM). (7) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan,  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pendidikan  di sekolah.  (8)  Memberikan  masukan  dan  pertimbangan  kepada  sekolah  dalam penyusunan RAPBS. 24
Secara  singkat  Indra  Jati  Sidi  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  Komite Sekolah  dapat  memberikan  pertimbangan  berupa  masukan  penilaian  untuk pengembangan  pelaksanaan  pendidikan,  baik  intrakurikuler  maupun  ekstrakurikuler, dan  pelaksanaan  manajemen  sekolah  yang  meliputi  kepala  sekolah,  guru,  peserta
23 Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  044/U/2002.  Yadi Haryadi, dkk., Pemberdayaan Komite Sekolah, h. 15.
24 Deparetemen  Pendidikan  Nasional  RI, Panduan  Umum  Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), h. 26.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
didik,  dan  karyawan.  Selain  itu,  Komite  Sekolah  dapat  memberikan  pertimbangan bagi pembahasan atas usulan RAPBS. 25
Mengacu  pada  peranan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Komite  Sekolah  sebagai badan penasehat, penting untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, termasuk pelaksanaan program kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Hal ini penting, mengingat diberlakukannya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peranan penting dalam  penciptaan  proses  pembelajaran  yang  kondusif  bagi  sarana  demokratisasi pendidikan.

## B. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  bagian  dari  manajemen  pendidikan. Oleh  karena  itu,  sebelum  membahas  tentang  pengertian  MBS  akan  dibahas  terlebih dahulu  pengertian  manajemen  pendidikan.  Arikunto  dan  Yuliana  mengemukakan bahwa  manajemen  pendidikan  adalah  suatu  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi  pendidikan,  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  agar  efektif  dan  efisien. 26 Sementara  itu,  Made  Pidarta  mengartikan manajemen pendidikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya 27 . Pendapat  yang  lain  menurut  Tilaar  dalam  Sulistyorini  dan  Fathurrahman mendefinisikan manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan  mobilisasi  sumber-sumber  pendidikan  dan  segala  hal  yang  terkait  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 28
Sedangkan manajemen pendidikan Islam menurut Mujamil Qomar adalah suatu proses  pengelolaan  secara  Islami  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  cara menyiasati sumber-sumber belajar  dan  hal-hal yang  terkait  untuk  mencapai  tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. 29 Berbeda dengan Ramayulis, menurutnya manajemen  pendidikan  Islam  sebagai  proses  pemanfaatan  semua  sumber  daya  yang dimiliki,  baik  perangkat  keras  maupun  lunak.  Pemanfaat  tersebut  melalui  kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. 30
Menurut Sulastryorini manajemen pendidikan  Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:  suatu  proses  penataan  atau  pengelolaan  secara  Islami  terhadap  lembaga
25 Indra Jati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 135.
26 Suharsimi  Arikunto  dan Lia Yuliana, Manajemen  Pendidikan (Yogyakarta:  Aditya Media, 2008), h. 4.
27 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2011), h. 8.
28 Sulistyorini  dan  Muhammad  Fathurrohman, Esensi  Manajemen  Pendidikan  Islam: Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 11.
29 Mujamil  Qomar, Manajemn  Pendidikan  Islam:  Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 6.
30 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 261.
pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. 31
Rohiat  mendefinisikan  bahwa  manajemen  sekolah  adalah  melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah/organisasi. Adapun sumber daya yang dimiliki  sekolah  adalah:  manusia,  uang,  metode,  material,  mesin,  dan  pemasaran, pengelolaan  dilakukan  secara  sistematis  dalam  suatu  proses  yang  berlangsung  dalam dunia  pendidikan.  Tujuan  dari  pengelolaan  sekolah  adalah  mendayagunakan  sumber daya  yang  dimiliki  secara  terintegrasi  dan  terkoordinasi  untuk mencapai  tujuan sekolah. 32
Manajemen  pendidikan  di  sini  dimaksudkan  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang berupa  proses  pengelolaan  sumber  daya  sekolah  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  komponen  sekolah.  Hal  itu dilakukan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  peningkatan  mutu  sekolah  sebagai  upaya peningkatan  mutu  pendidikan.  Pencapaian  tujuan  peningkatan  mutu  sekolah  sangat ditentukan  oleh  visi,  misi,  dan  tujuan  sekolah  yang telah ditetapkan sebelumnya Pada  hakikatnya  istilah  manajemen  pendidikan  dan  manajemen  sekolah mempunyai  makna  dan  maksud  yang  sama.  Keduanya  sulit  untuk  dibedakan,  karena kedua  istilah  tersebut  sering  dipakai  secara  bergantian  dalam  pengertian  yang  sama. Apa  yang  menjadi  bidang  manajemen  pendidikan  adalah  juga  merupakan  bidang manajemen  sekolah.  Demikian  pula  proses  kerjanya  ditempuh  melalui  fungsi-fungsi yang sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya.
Dilihat  dari  asal  usul  peristilahan,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) merupakan  terjemahan  langsung  dari School-Based  Management  (SBM).  Sedangkan secara  leksikal,  Nurkolis  menyatakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  berasal  dari  tiga kata,  yaitu  manajemen,  berbasis,  dan  sekolah.  Manajemen  merupakan  proses menggunakan sumber daya  secara  efektif untuk mencapai  sasaran.  Berbasis  memiliki kata  dasar  basis  yang  berarti  dasar  atau  asas.  Sekolah  merupakan  lembaga  untuk belajar  dan  mengajar serta tempat  menerima  dan memberikan pelajaran.  Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan  sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. 33 Myers  dan  Stonehill  dalam  Nurkolis  mengartikan  MBS  adalah  strategi  untuk memperbaiki  mutu  pendidikan  dengan  mentransfer  otoritas  pengambilan  keputusan secara  signifikan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  ke  sekolah-sekolah  secara individual. 34
Menurut  E.  Mulyasa:  “MBS  merupakan  salah  satu  wujud  dari  reformasi pendidikan  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan  pendidikan  yang lebih  baik  dan  memadai  bagi  peserta  didik.  Otonomi  dalam  manajemen  merupakan potensi  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para  staf,  menawarkan  partisipasi
31 Sulistyorini, Manajemen  Pendidikan  Islam:  Konsep,  Strategi  Dan  Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 13.
32 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori dasar dan Praktek (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 14. 33 Nurkolis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi (Jakarta:  PT Grasindo, 2005), h. 1.
34 Nurkolis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi, h. 3.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 35
Mulyono dengan mengutip pendapat Eman Suparman mengatakan, MBS dapat didefinisikan  dalam  penyerasian  sumber  daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara  langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi  kebutuhan mutu  sekolah  atau  untuk  mencapai  tujuan  mutu  sekolah  dalam  pendidikan nasional. 36
Selain  itu,  Nurkolis  mengatakan  MBS  dengan  Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah  (MPMBS).  MPMBS  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang memberi  otonomi  lebih  besar  pada  sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan partisipatif  yang  melibatkan  secara  langsung  semua  warga  sekolah  untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 37
Adapun  Bappenas  dan  Bank  Dunia,  seperti  yang  dikutip  oleh  B. Suryosubroto,  memberikan  pengertian  manajemen  berbasis  sekolah  adalah pemberdayaan  sekolah  dengan  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  di  samping menunjukkan  sikap  tanggap  pemerintah  terhadap  tuntutan  masyarakat  juga  dapat ditunjukkan  sebagai  sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. 38 Sesungguhnya  istilah  MBS,  atau  Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan terjemahan dari school based management, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat  ketika  masyarakat  mulai  mempertanyakan  relevansi  pendidikan  dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. 39
Menurut  Syaiful  Sagala  bahwa  kekuasaan  yang  dimiliki  sekolah  mancakup antara lain:
(a) mengambil keputusan berkaitan dengan kurikulum. (b) keputusan berkaitan dengan  rekrutmen  dan  pengelolaan  guru  serta  pegawai  administrasi.  (c) keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah. 40
Dari sekian banyak nama atau istilah terkait MBS dapatlah dikatakan bahwa MBS  adalah  suatu  proses  kerja  komunitas  sekolah  dengan  cara  menerapkan  kaidah- kaidah  otonomi,  akuntabilitas,  partisipasi  dan  transparansi  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  dan  pembelajaran  secara  bermutu,  sehingga  secara  sederhana  dapat dikatakan bahwa MBS adalah proses desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah.

## 2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen  berbasis  sekolah  memiliki  karakteristik  yang  perlu  dipahami  oleh sekolah  yang  menerapkanya.  Dengan  kata  lain  jika  sekolah  ingin  sukses  dalam menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  maka  sejumlah  karakteristik  MBS  berikut perlu dimiliki. Karakteristik  MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah
35 E.  Mulyasa, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional.  Dalam  Konteks  Menyukseskan  MBS dan KBK, E. (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2007), h. 24.
36 Mulyono, Manajemen Administrasi dan  Organisasi Pendidikan (Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Media, 2010), h. 239.
37 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori,  Model,  dan  Aplikasi, h. 9.
38 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 195.
39 Ibtisam Abu Duhou, School Based Management , (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24.
40 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 80.
yang efektif ( effective school). Jika MBS merupakan sebuah wadah atau kerangkanya maka  sekolah  efektif  merupakan  isinya.  Oleh  karena  itu  karakteristik  MBS  memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah yang efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output.
Sedangkan  karakteristik  MBS  dilihat  dari  aspek  input  pendidikan  adalah memilki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas dan sumber daya yang tersedia, staf  yang  berkompeten  dan  berdedikasi  yang  tinggi,  dan  memiliki  harapan  prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa) serta input manajemen. 41
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakterisik proses yaitu; proses pembelajaran yang efektifitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif,  sekolah memiliki  budaya  mutu,  sekolah  memiliki tiemwork  yang  kompak,  cerdas  dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, transparansi manajemen, sekolah memilki kemauan yang berubah, sekolah melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  secara  berkelanjutan,  sekolah  responsif  dan antisipatif terhadap kebutuhan dan memiliki akuntabilitas.
Karakteristik  utama  dan  efektif  dalam  penerapan  MBS  di  sekolah mencakup:
a. Otonomi Sekolah
Otonomi  diartikan  sebagai  kewenangan  atau  kemandirian,  yaitu  kemandirian dalam  mengatur  dan  mengurus  dirinyan  sendiri  dan  tidak  tergantung  dengan  orang lain. Kemandirian dalam program pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah.  Pada  gilirannya,  kemandirian  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.
b. Fleksibilitas
Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin  untuk  meningkatkan  sekolah.  Dengan  keluwesan  yang  lebih  besar  yang diberikan kepada sekolah, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber dayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan  yang  dihadapi.  Namun  demikiaan,  keluwesan  yang  dimaksud  harus  tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Kerjasama
MBS  yang  mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  menuntut  adanya kerjasama antara staf yang ada dalam sekolah. Dampaknya akan menguntungkan anak didik, khususnya pentingnya team work dalam proses pembelajaran.
d. Partisipatif
Peningkatan  partisipatif  yang  dimaksudkan  adalah  menciptakan  lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan, dan masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikaan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. 42
41 Hasbullah, Dasar-dasar  Ilmu  Pendidikan (Cet.  II;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2001), h. 56.
42 Rohiat, Manajemen  Sekolah,  Teori  Dasar  dan  Praktik (  Cet.  II;  Bandung:  Refika Aditama, 2009), h. 75-79

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
Sementara  itu,  menurut  Nurkholis  yang  dikutip  Muhammad  Syaifuddin  dkk, MBS memiliki 8 karakter yaitu:
1. Sekolah memilki misi atau cita-cita menjalankan sekolah mewakili sekolompok harapan  bersama,  keyakinan  dan  nilai-nilai  sekolah,  membimbing  warga sekolah  di  dalama  aktivitas  pendidikan  dan  member  arah  kerja.  Misi mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektifitas sekolah, karena dengan  misi  ini  warga  sekolah  dapat  mengembangkan  budaya  organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap warga sekolah, dan  mempunyai  inisiatif  untuk  memberikan  tingkat  layanan  pendidikan  yang lebih baik.
2. Aktivitas  pendidikan  dijalankan  berdasarkan  karakteristik  kebutuhan  dan situasi  sekolah.  Hakikat  aktivitas  sangat  penting  bagi  sekolah  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan,  karena  secara  tidak  langsung memperkenalkan  perubahan  manajemen  sekolah  dari  manajemen  kontrol eksternal menjadi manajemen berbasis sekolah.
3. Terjadinya  proses  perubahan  strategi  manajemen  yang  menyangkut  hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan  kekuasaan,  dan  keterampilan-keterampilan  manajemen.  Oleh karena  itu  dalam  konteks  pelaksanaan  manajemen  berbasis sekolah perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembagan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah.
4. Keleluasaan  dan  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  efektif untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  untuk  memecahkan  masalah-masalah pendidikan yang  dihadapi,  baik  tenaga  kependidikan,  keuangan  dan sebagainya.
5. Menuntut  peran  aktif  sekolah,  administrator  sekolah,  guru,  orang  tua,  dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan disekolah.
6. Menekankan  hubungan  yang  cenderung  terbuka,  bekerja  sama,  semangat  tim, dan komitmen yang saling menguntungkan.
7. Peran  administrator  sangat  penting  dalam  kerangka  MBS,  termasuk  di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
8. Efektivitas  sekolah  dinilai  menurut  indikator  multitingkat  dan  multi  segi. Penilaian terhadap efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingakt sekolah, kelompok  dan individu,  yaitu  indikator  multi  segi  yaitu  input,  proses  dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa. 43
Selain dari karakteristik manajemen berbasis sekolah, ada beberapa faktor yang perlu  diperhatikan  sehubungan  dengan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  berkaitan dengan  (1)  kewajiban  sekolah,  (2)  kebijakan  dan  prioritas  pemerintah,  (3)  peranan orang  tua  dan  masyarakat,  (4)  peranan  profesionalisme  dan  manajerial  serta pengembangan profesi.
a) Kewajiban Sekolah
Manajemen  berbasis  sekolah  yang  menawarkan  keleluasaan  pengelolalaan sekolah  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menciptakan  kepala  sekolah,  guru,  dang pengelolah  sekolah  professional.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  perlu  disertai
43 Lihat Muhammad Syaifuddin dkk, Manajemen Sekolah (Depdiknas, 2007), h. 19-20
seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang  relatif  tinggi,  untuk  menjamin  bahwa  sekolah  selain  memiliki  otonomi  juga mempunyai  kewajiban  melaksanakn  kebijakan  pemerintah  dan  memenuhi  harapan masyarakat  sekolah.  Dengan  demikian,  sekolah  ditunt  menampilkan  pengelolaan sumber  daya  secara  transparan,  demokratis,  tanpa  monopoli,  dan  bertanggung  jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningktakan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.

## b) Kebijakan dan Prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan  yang  menjadi  prioritas  nasional  terutama  yang  berkaitan  dengan program peningkatan melek huruf dan angka ( literacy and numeracy), efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan  sendiri  dengan  mengabaikan  kebijakan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Agar  prioritas-prioritas  pemerintah  dilaksanakan  oleh  sekolah  dan  semua aktifitas  sekolah  ditujukan  umtuk  memberikan  pelayanan  kepada  peserta  didik sehingga  dapat  belajar  dengan  baik,  pemerintah  perlu  merumuskan  seperangkat pedoman  umum  tentang  pelaksanaan  MBS.  Pedoman-pedoman  tersebut,  terutama, ditunujakn  untuk  menjamin  bahwa  hasil  pendidikan (student  outcomse)  terevaluasi dengan  baik,  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dilaksanakan  secara  efektif,  sekolah dioperasikan  dalam  kerangka  yang  disetujui  pemerintah,  dan  anggaran  dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
c) Peranan Orang Tua dan Masyarakat
MBS  menuntut  dukungan  kerja  yang  terampil  dan  berkualitas  untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan meberdayakan otoritas daerah setempat,  serta  mengefesienkan  system  dan  mengilangkan  birokrasi  yang  tumpah tindih.  Untuk  kepentingan  tersebut,  diperlukan  partisipasi  masyarakat,  dan  hal  ini merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  manajemen  berbasis  sekolah.  Melalui dewan sekolah (school council), orang tua dan masyarakat dapat berbartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar.  Besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sekolah  tersebut, mengkin  dapat  menimbulkan  rancunya  kepentingan  antara  sekolah,  orang  tua,  dan masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  merumuskan  bentuk  partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.
d) Peranan Profesionalisme dan Manajerial
Manajemn berbasis sekolah menutut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoprasikan sekola. Pelaksanaan MBS berpotensi  meningkatkan  gesekan  peranan  yang  bersifat  professional  dan  manajerial. Untuk  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan  MBS,  kepala  sekolah,  guru,  dan  tenaga administrasi  harus  memiki  kedua  sifat  tersebut,  yaitu  professional  dan  manajerial. Mereka  harus  memiliki  pengetahuan  yang  dalam  tentang  peserta  didik  dan  prinsip- prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah,  didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  pendidikan.  Kepala  sekolah khususnya,  perlu  mempelajari  dengan  teliti,  baik  kebijakan  dan  prioritas  pemerintah maupun prioritas sekolah sendiri. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus:

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
1) Memilik kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah;
2) Memiliki  pemahaman  dan  wawasan  yang  luas  tentang  teori  pendidikan  dan pembelajaran;
3) Memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  untuk  menganalisis  situasi  sekarang berdasarkan  apa  yang  seharusnya  serta  mampu  memperkirakan  kejadian  masa depan berdasarkan situasi sekarang;
4) Memiliki  kemauan  dan  kemampuan  untuk  mengedintifaksi  masalah  dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di sekolah; dan
5) Mampu  memanfaatkan  berbagai  peluang,  menjadikan  tantangan  sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.
Pemahaman terhadap sifat professional dan manajerial tersebut sangat penting agar  peningkatan  efesiensi,  mutu,  dan  pemerataan  serta  supervisi  serta  monitoring yang  direncanakan  sekolah  betul-betul  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.
e) Pengembangan Profesi
Dalam  MBS  pemerintah  harus  menjamin  bahwa  semua  unsur  penting  tenaga kependidikan  (sumber    manusia)  menerima  pengenbangan  profesi  yang  diperlukan untuk mengelolah sekolah secara efektif. Agar sekolah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan  MBS,  perlu  dikembangkan  adanya  pusat  pengembangan  profesi,  yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu,  penting  untuk  dicatat  bahwa  sebaiknya  sekolah  dan  masyarakat  perlu  dilibatkan dalam proses pelaksanaan MBS sedini mungkin. Mereka tidak perlu hanya menunggu, tetapi  melibatkan  diri  dalam  diskusi-diskusi  tentang  MBS  dan  berinisiatif  untuk menyelenggarakan pelatiahan tentang aspek-aspek yang terkait. 44
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  penerapan  manajemen  berbasis sekolah bisa diketahui sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  dilaksanakan  di  SMA  Negeri  19 Bone, yang terletak di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi  Selatan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  pedagogik, sosiologis,  dan  manajerial.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala sekolah,  ketua  komite,  guru  dan  tenaga  kependidikan  sekolah,  orang  tua  siswa  dan masyarakat. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Pengumpulan  data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, cacatan lapangan, dan studi dokumentasi. Instrument  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  panduan  observasi,  pedoman wawancara,  dan  format  catatan  dokumentasi.  Data  diolah  dan  dianalisis  dengan reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Keabsahan  data diuji dengan triangulasi dan konfirmabilitas.
44 E.  Mulyasa ,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep  Strategi  dan  Implementasi  (Bandun g: Rosdakarya, 2011), h. 27-29

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Komite  sekolah  mempunyai  tugas  memberikan  pertimbangan  dan  masukan serta saran dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakulikuler serta dalam hal sarana dan prasarana sekolah. Jelas hal ini akan membantu dan menjaga kelancaran kegiatan  sekolah  yang  dilaksanakan.  Keberadaan  masukan  dalam  bentuk  nyata  perlu kiranya dikelola dengan baik. Karena komite sekolah sebagai jembatan sekolah antara orang  tua  dan  guru  akan  terasa  manfaatnya  jika  ini  digali  dengan  sangat  serius terutama untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan program pembalajaran di sekolah.
Komite  sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan  dalam  penentuan  dan pelaksanaan program pendidikan di satuan pendidikan, dengan indikator peran sebagai pemberi  pertimbangan  terhadap  1)  kebijakan  program  pendidikan  dan  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS),  2)  Kriteria  Kinerja  tenaga pendidikan, dan 3) Kriteria fasilitas atau sarana prasarana pendidikan.
Berdasarkan  indikator  peran  komite  yang  dikemukakan  di  atas,  selanjutnya akan dijabarkan ke dalam indikator pelaksanaan peran komite sekolah di SMA Negeri 19 Bone sebagai berikut:

## 1) Kebijakan program pendidikan dan RAPBS
Pelaksanaan peran komite sekolah membutuhkan sebuah perumusan kebijakan yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  komite  sekolah  dalam  mengimplemtasikan  berbagai program yang ada demikian halnya dengan kebijakan program pendidikan dan RAPBS. Kebijakan demikian ini pada gilirannya akan dapat mempengaruhi bagaimana peran itu akan  mewujudkan  kelak  dikemudian  hari.  Bentuk  tujuan-tujuan  kebijakan  juga membawa dampak terhadap implementasinya. Dalam hal ini apakah tujuan-tujuan itu telah  dirumuskan  dengan  jelas  ataukah  masih  kabur,  dan  apakah  sekolah  dengan komite  sekolah  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap  tujuan  akhir  dari  sekolah bagaimana  agar  kehadiran  komite  sekolah  ikut  andil  dalam  menyukseskan  program pendidikan  dan  selayaknya  kebijakan  yang  dibentuk  sekolah  akan  mendukung kegiatan-kegiatan komite, wawan cara dengan ketua komite mengatakan bahwa:
Komite  sekolah  secara  pasti  ikut  menyusun  dan  memberikan  pertimbangan mengenai  RAPBS  karena  banyak  hal  yang  tidak  selamanya  didanai  oleh  dana BOS  jadi  dari  situ  kita  lihat  peran  serta  orang  tua  siswa  tentang  pendanaan yang  tidak  ada  biayanya  dari  dana  BOS  tapi  itu  sangat-sangat  membutuhkan dana termasuk penggajian guru honor, karena guru honor sekarang terbagi dua ada  yag  sifatnya  honorir  yang  sudah  mendapatkan  gaji  langsung  dari pemerintah dan sekarang yang statusnya sukarela siapa yang mau gaji mereka siapa yang kasi uang bensin dan pembeli sabun kalau bukan kita dari komite. 45 Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah secara pasti turut  memberikan  langsung  pertimbangan  mengenai  RAPBS  karena  ada  pendanaan- pendanaan  yang  tidak  didanai  oleh  dana  BOS  seperti  yang  disebutkan  di  atas  bahwa yang menggaji yang berstatus sukarela itu adalah komite sekolah, karena sukarela tidak mendapatkan gaji dari dana BOS.
Selanjutnya untuk melihat keabsahan data maka dilakukan wawancara kepada kepala sekolah sebagai trianggulator yang mengatakan bahwa:
Komite  sekolah  selalu  kita  libatkan  di  dalam  penyusunan  dan  pengesahan RAPBS karena komite sekolah ikut bertanda tangan dipengesahan, apabila ada
45 Drs. H. Andi Zainal Abidin S.Pd., M.Si., M.kes, Ketua Komite , Wawancara , di Bajoe.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
pendanaan-pendanaan yang diluar dari pada dana yang ada misalnya penggajian yang  berstatus  sukarela  itu  kita  carikan  dana  melalui  komite  sekolah  karena mereka tidak masuk dalam tanggungan dana BOS. 46
Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa kehadiran komite sekolah pada sekolah SMA Negeri 19 Bone memberikan kontribusi positif dalam penyusunan RAPBS apalagi yang berkaitan dengan penggajian guru-guru yang berstatus sukarela. Dimana  kehadiran  komite  sekolah  telah  dapat  membantu  sekolah  untuk  penggajian guru-guru sukarela.
2) Kriteria kinerja tenaga pendidikan
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  pendidikan  dengan  indikator  peran  komite yakni dengan memberikan pertimbangan mengenai kriteria tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komite:
Sebagai ketua komite kami turut menyeleksi tenaga-tenaga pendidik yang ingin melamar  sebagai  guru  dan  yang  pastinya  sesuai  dengan  yang  kami  butuhkan, kebetulan  rata-rata  yang  mendaftar  adalah  alumni  STKIP  Bone  dan  mereka mahasiswa-mahasiswa saya karena saya juga dosen di STKIP Bone jadi sedikit banyaknya  saya  sudah  mengetahui  kualitas  mereka,  jadi  kalau  kami  sudah melakukan  seleksi  kami  tentukan  apakah  mereka  layak  untuk  mengajar  atau tidak,  kalau  tidak  layak  kami  tempatkan  mereka  di  bagian  tata  usaha  selagi sekolah membutuhkannya. 47
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  diperoleh  bahwa  peran  komite  sekolah dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  tenaga  pendidik  ikut  secara  langsung menyeleksi  yang  dapat  diperbantukan  disekolah  berjalan  dengan  baik  karena  komite sekolah  juga  dilibatkan  menyeleksi  dan  menentukan  apakah  mereka  layak  atau  tidak layak untuk dijadikan sebagai tenaga pendidik di sekolah.
Untuk mengabsahkan data, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah yang menyatakan bahwa:
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  pendidikan  seperti  memberi  pertimbangan tentang  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  diperbantukan  di  sekolah. Setiap ada tenaga pendidik yang akan diperbantukan di sekolah kami dari pihak sekolah selalu mengkordinasikan dengan komite sekolah karena bagaimanapun komite  sekolah  adalah  partner  kami  dalam  memajukan  kualitas  sekolah  ini kemudian  kami  bersama-sama  menyeleksi  dan  menentukan  apakah  layak  kita pakai  tenaganya  atau  tidak,  dan  kebetulan  ketua  komite  juga  adalah  mantan kepala sekolah di sini jadi kami merasa sangat-sangat terbantu. 48
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  tersebut, menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pendidikan  dengan  indikator kinerja  memberikan  pertimbangan  tentang  tenaga  kependidikan  yang  dapat diperbantukan  di  sekolah  sudah  dilakukan  dengan  baik  dengan  adanya  koordinasi antara sekolah dengan komite sekolah dalam penyeleksian calon tenaga kependidikan
46 Dra. A. Sukmawati Andi Zubaer, M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Bone, Wawancara , Masago. 47 Drs. H. Andi Zainal Abidin S.Pd., M.Si., M.Kes, Ketua Komite, Wawancara, di Bajoe.
48 Dra. A. Sukmawati Andi Zubaer, M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Bone, Wawancara , Masago.
dan  turut  serta  menyeleksi  dan  menentukan  apakah  layak  atau  tidak  layak  untuk digunakan tenaganya.
3) Kriteria fasilitas pendidikan atau sarana prasarana
Dalam  indikator  memberikan  pertimbangan  mengenai  kriteria  fasilitas  yang dibutuhkan,  diperoleh  informasi  dari  hasil  wawancara  dengan  ketua  komite  sekaitan dengan perannya sebagai pemberi pertimbangan mengatakan bahwa:
Hasil  wawancara  dengan  ketua  komite  sekolah  SMA  Negeri  19  Bone menyatakan bahwa:
Masalah  mengenai  fasilitas  sekolah,  komite  sekolah  tidak  tinggal  berpangku tangan karena kita selalu memikirkan apakah fasilitas ini layak pakai atau tidak jadi  kepala  sekolah  meminta  kepada  komite  untuk  merehabilitasi  fasilitas  itu seperti,  apakah  ada  ruangan  kelas  yang  tidak  layak  pakai  atau  tidak,  seperti laboratorium  dipakai  untuk  proses  pembelejaran  itukan  tidak  cocok  karena laboratorium  itu  dipakai  untuk  peraktek  saja,  jadi  kami  mengarahkan  kepala sekolah untuk membikin proposal untuk minta bantuan ruangan kelas. 49
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  komite  sekolah  dapat  diketahui bahwa  kapasitas  komite  sekolah  dalam  memberikan  pertimbangan  mengenai  fasilitas yang dibutuhkan sekolah berjalan dengan baik karena komite ikut memantau langsung fasilitas apa yang harus dibenahi kemudian mencari solusinya bersama kepala sekolah agar fasilitas sekolah terpakai sesuai dengan fungsinya.
Untuk mengabsahkan data yang diperoleh maka peneliti melakukan triangulasi dengan wawancara kepada kepala sekolah dengan mengatakan bahwa:
Menyangkut  persoalan  fasilitas  yang  dibutuhkan  kami  dari  pihak  sekolah meminta rekomendasi kepada komite mari kita bersama-sama melihat fasilitas sekolah kita yang mana perlu dibenahi seperti ruangan kelas yang tidak layak pakai  mau  tidak  mau  kita  memakai  laboraturium  untuk  pemberian  materi pelajaran, maka dari itu kita mencari langkah-langkah apa yang kemudian kita lakukan untuk mencari solusinya. 50
Makna  yang  bisa  diperoleh  dari  wawancara  kepala  sekolah  yakni  bahwa keberadaan komite di sekolah memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi atau masukan  atau  pertimbangan-pertimbangan  kepada  pihak  sekolah,  jadi  secara  tidak lamgsung  kebaradaan  komite  sekolah  sangat-sangat  membantu  karena  bagaiamana kemudian komite sekolah ikut langsung memanatau fasilitas sekolah yang mana harus diperbaiki kemudian mencari solusinya bersama-sama.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  komite sekolah di SMA Negeri 19 Bone sebagai pemberi pertimbangan, berjalan sesuai dengan prosedur,  dengan  asumsi  bahwa  komite  sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan (advisory  agency)  dalam  penentuan  pelaksanaan  kebijakan  di  satuan  pendidikan melibatkan  semua  unsur,  baik  dari  unsur  sekolah  ataupun  dari  luar  sekolah  seperti orang  tua  siswa  dan  masyarakat.  Karena  dari  pelibatan  semua  unsur  komite  sekolah, orang  tua  siswa  dan  masyarakat  akan  sangat  penting  dalam  peningkatan  kualitas pendidikan di sekolah.
49 Drs. H. Andi Zainal Abidin S.Pd., M.Si., M.Kes, Ketua Komite, Wawancara , di Bajoe.
50 Dra. A. Sukmawati Andi Zubaer, M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Bone, Wawancara , Masago.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  dan  memberikan  manfaat kepada  pengurus  komite  sekolah  dan  kepala  sekolah  beserta  jajaranya  yang  berada dalam  satuan  pendidikan,  khususnya  kepada  ketua  komite  di  SMA  Negeri  19  Bone agar  dapat  mengoptimalkan  peran-peran  komite  sekolah  agar  dapat  meningkatkan mutu  pendidikan  di  satuan  pendidikan  melalui  pendidikan  yang  efektif  terencana, terorganisir, dan efesien.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardy  dan  Irham  https://radarbone.fajar.co.id/sekretaris-polisikan-ketua-komite- sekolah-di-bone/. Diakses: Senin, 12 Februari 2018.
Arikunto,  Suharsimi  dan  Lia  Yuliana, Manajemen  Pendidikan  Yogyakarta:  Aditya Media, 2008.
Budimansyah,  Dasim, Indikator  Kinerja  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah. Online:  http://.www.dikdasmen.depdiknas  sentral/dewandik  dan  komite.go.id) DiaksesTanggal  22 Januari 2012.
Deparetemen  Pendidikan  Nasional  RI, Panduan  Umum  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah  Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002. Duhou, Ibtisam Abu, School Based Management, Jakarta: Kencana, 2004. Haryadi, Yadi, dkk., Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti  Komite  Sekolah  Tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  pada  Modul Penguatan  Lembaga  Komite Sekolah, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Kegiatan  Peningkatan  Kegiatan  dan  Usaha Manajemen Pendidikan Depdiknas RI, 2010.
Hasbullah, Dasar-dasar  Ilmu  Pendidikan,  Cet.  II;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2001.
, Otonomi  Pendidikan  (Kebijakan    Otonomi    Daerah    dan    Implikasinya Terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan,  Jakarta:    Rajawali  Grafindo  Persada, 2006.
https://www.academia.edu/.people/search?utf8=%E2%9C%93&q=journal+school+coo mitte. Diakses: Jumat, 5 Oktober 2018.
Masduki, Studi Peran  Kepala  Sekolah  dan  Komite  Sekolah  (Online:  http://.  www. mbeproject net/mbe59.html) (Diakses Tanggal 22 Januari 2012), h. 3.
Misbah, M., Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatan Mutu Pendidikan, https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id &as_sdt=0,5. Diakses: Senin, 20 November 2017.
Mulyasa,  E., Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep  Strategi  dan  Implementasi, Bandung: Rosdakarya, 2005.
, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional.  Dalam  Konteks  Menyukseskan MBS dan KBK. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Mulyono, Manajemen  Administrasi  dan  Organisasi  Pendidikan,  Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2010.
Nurkolis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi  Jakarta:  PT Grasindo, 2005.
Pantjastuti, Sri Renani, dkk., Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
Pidarta, Made, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: PT Bina Aksara, 2011.
Pidarta,  M., Perencanaan  Pendidikan  Partisipasi  dengan  Pendekatan  Sistem,  Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Qomar,  Mujamil, Manajemn  Pendidikan  Islam:  Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2010. Raynolds, Larry J., Kiat Sukses Manajemen Berbasis Sekolah; Pedoman bagi Praktisi Pendidikan. terj. Teguh Budiharso, Cet.II; Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori dasar dan Praktek, Bandung: Refika Aditama, 2008. Redaksi,  https://radarbone.fajar.co.id/astaga-pungutan-komite-bermunculan-di-bone/. Diakses: Senin, 16 Juli 2018.
Salladien, Komite  Sekolah  dan  Kaitannya  dengan  Implementasi  KBK.Makalah Seminar  (7  Juli  2004).  Fakultas  MIPA,  Malang:  Universitas  Negeri  Malang, 2004.
Sagala, Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
Sari,  Erna  Avriana  Purnama,  Peran  Komite  Sekolah  Dalam  Mendukung  Peningkatan Mutu SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id
&as_sdt=0,5. Diakses: Senin, 20 November 2017.
Sholeh, Abdul Rochman , Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi Misi dan Aksi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Sidi, Indra Jati, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Cet. I; Jakarta: LogosWacana Ilmu, 2001.
Sulistyorini  dan  Muhammad  Fathurrohman, Esensi  Manajemen  Pendidikan  Islam: Pengelolaan  Lembaga  untuk  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Islam Yogyakarta: Teras, 2014.
, Manajemen  Pendidikan  Islam:  Konsep,  Strategi  Dan  Aplikasi Yogyakarta: Teras, 2009.
Suryosubroto, B., Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Syaifuddin, Muhammad dkk, Manajemen Sekolah, Depdiknas, 2007 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011.
Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  Tinjauan  Teoritik  dan Permasalahannya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

## Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah...
Wardiah,  Sri,  Murniati  dan  Djailani,  2014. Strategi  Komite  Sekolah  Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga,,
https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id &as_sdt=0,5. Diakses: Senin, 20 November 2017.
Sumber Wawancara
Drs. H. Andi Zainal Abidin S.Pd., M.Si., M.Kes, Ketua Komite , Wawancara, di Bajoe. Dra.  A.  Sukmawati  Andi  Zubaer,  M.Si,  Kepala  Sekolah  SMA  Negeri  19  Bone, Wawancara, Masago.