## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 18, No. 2, 2022, h. 289-310 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903
(e-Journal)

## Relevansi antara Penetapan Pidana Penjara dalam Kebijakan Formulasi dengan Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
Khairil Ikhsan
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Email: 21912022@students.uii.ac.id
Author Correspondence: 21912022@students.uii.ac.id
Abstract: The policy of determining prison sentences contained in criminal law is one factor in the occurrence of excess capacity in the penitentiary in Indonesia. This research aims to analyze the concept of criminal policy, namely the application of imprisonment in criminal legislation. As normative legal research, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study conclude that there is a relevance between the occurrence of excess capacity in the penitentiary and the formulation of existing policies in criminal law. The occurrence of overcapacity in prisons is inseparable from criminal law policies that use imprisonment as a threat to  crime.  The  policy  formulation  for  imposing  prison  sanctions  contained  in  the majority law still adheres to cumulative sanctions, thereby limiting the choices of judges in imposing sentences. When the type of punishment chosen to be threatened with violating the norms of criminal law is imprisonment, it will have implications for increasing acts that are punishable by imprisonment which increases overcapacity in the penitentiary.
Keywords: Imprisonment; Formulation Policy; Overcapacity; The Penitentiary

## The Relevance between Imprisonment Sentences in Formulation Policies with High Overcapacity in the Penitentiary
Abstrak:  Kebijakan  penetapan  pidana  penjara  yang  terdapat  pada  undang-undang hukum pidana menjadi salah satu faktor terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep kebijakan pemidanaan yaitu  penerapan pidana penjara dalam perundang-undangan pidana. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual  dan  perundangan-undangan.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa adanya relevansi antara terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dengan  formulasi  kebijakan  yang  ada  dalam  undang-undang  hukum  pidana. Terjadinya kelebihan kapasitas di  Lembaga Pemasyarakatan tidaklah terlepas dari kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap kejahatan. Formulasi kebijakan pemberian sanksi penjara yang terkandung

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
dalam  undang-undang  mayoritas  masih  menganut  pemberian  sanksi  secara kumulatif, sehingga membatasi pilihan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Ketika jenis  pidana  yang  dipilih  untuk  diancamkan  terhadap  pelanggaran  norma  hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka akan berimplikasi pada meningkatnya perbuatan yang diancam dengan pidana penjara yang berakibat pada meningkatnya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
Kata Kunci:  Pidana Penjara; Kebijakan Formulasi; Kelebihan Kapasitas;  Lembaga Pemasyarakatan.

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  dalam  masyarakat  adalah  sesuatu  yang  penting dilaksanakan dan ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari segala pihak, baik dari unsur  negara  maupun  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  institusi  Pengadilan  yang memberikan putusan apakah pidana ganti rugi, pembebasan, atau penjara. Putusan ini  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pidana penjara.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menyebutkan ‘ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. ’ 1 Lapas atau pejara dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  yang  bertugas  untuk  melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak mengalami banyak problematika salah satunya, yaitu  meningkatnya  kelebihan  kapasitas .  Gagasan  negara  untuk  mengurung seseorang di penjara tidak juga menerapkan konsep pengayoman yang baik, Lapas justru seakan beralih fungsi dari lokasi pembinaan menjadi lokasi “penampungan” untuk pelaku tindak pidana. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada saat ini sebagian besar  Lapas  serta  rumah  tahanan  (Rutan)  di  Indonesia  mengalami  kelebihan kapasitas yang sangat memprihatinkan. 2
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.
2 Ilham Panunggal Jati Darwin, “ Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia ,” Cepalo, Vol. 3 No. 2 (2019), 129.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  dihimpun  per  tanggal  19  September  2022  ini, jumlah penghuni Lapas sebanyak 276.172 orang yang terdiri dari 227.431 narapidana dan 48.741 tahanan, di mana daya tampung Lapas berada di angka 132.107 jiwa. Hal tersebut  menunjukkan  secara  jelas  bahwa  adanya  kelebihan  kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mencapai angka 109% dalam skala nasional. 3 Hal ini  merupakan  permasalahan  yang  sangat  serius  untuk  segera  diselesaikan  oleh pemerintah.
Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Belanda, negara  yang  menjadi  ibu  kandung  dari  sistem  hukum  Indonesia  sekarang  ini. Paradigma hukum pidana yang lahir dari rahim Negara Belanda melalui kolonialisme malah  angka  kejahatan  di  negara  tersebut  mengalami  penurunan  yang mengakibatkan harus ditutupnya beberapa Lapas yang ada. Ada fenomena Belanda menyewakan  Lapas  kosongnya  kepada  Belgia  dan  Norwegia,  dimana  salah  satu penjara yang dikenal sangat keras di Belanda, yaitu Het Arresthuis di Roermond, kini berubah  bentuk  menjadi  hotel  mewah.  Kementerian  Hukum  Belanda  menuturkan bahwa  sistem  hukum  Belanda  lebih  fokus  untuk  tidak  mendakwa  kejahatan  yang tidak  meyebabkan  korban,  rehabilitasi,  vonis  pendek,  program  keterampilan  dan pembaharuan kembali dengan masyarakat. 4
Di  sinilah  dituntut  respon  pemerintah  dalam  menyikapi  fenomena  Lapas tersebut dengan mengambil beberapa kebijakan yang dirasa perlu untuk dilakukan misalnya  perbaikan  bangunan  atau  rehabilitasi  sampai  dengan  pembuatan  gedung baru untuk menambah daya tampung. Permasalahan ini merupakan hal serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. 5 Senada dengan yang disampaikan oleh
3 Annisa Mutia (ed.), “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022,” dalam  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan- kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022, diakses tanggal 10 Desember 2022.
4 Rocky  Marbun,  “Konsep  Diyat  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Untuk  Mengatasi  Fenomena  Overcapacity  Lembaga  Pemasyarakatan, ” Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 6 No. 2 (2017); 193.
5 Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf, “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 ,” Adliya, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 (2020); 3.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
Woolf  bahwa  dalam  mengelola  Lapas  perlu  memperhatikan  faktor  yang memperburuk  kondisi  dalam  lapas,  diantaranya:  kepadatan  penjara  yang  ekstrim; kelebihan penghuni; keadaan penjara yang buruk; kerusuhan diantara para tahanan dan lainnya. 6
Jika melihat dalam perspektif hukum Islam sendiri mengenai pidana penjara tersebut masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ulama membolehkan  pemerintah  membuat  penjara.  Meskipun  demikian,  ada  ulama  yang tidak  membolehkannya  karena  Nabi  Muhammad  saw.  dan  Abu  Bakar  tidak membuatnya.  Di  sisi  lain,  seringkali  dipahami  bahwa  dalam  tradisi  Islam  tidak dikenal adanya “pidana penjara” seperti terlihat dalam pandangan Hazairin. Menurut Hazairin, dalam Alquran memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf as yang disebut dengan  istilah  “ al-sijnu ”  yang  apa bila  diartikan  secara  harfiah  bermakna  penjara. Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu (lembaga penjara) sebagai gagasan Islam. 7
Namun  penulis  menilai  gagasan  negara  terhadap  kebijakan  yang  diambil untuk  mengatasi  Lapas  kurang  efektif.  Logika  pemerintah  dalam  menyasar permasalahan ini fokus pada mengobati gejala, bukan mengatasi dari segi penyebab, sehingga  solusi  yang  ditawarkan  pemerintah  bersifat  jangka  pendek  dan  tidaklah betul-betul solutif. Perlu adanya pengkajian ulang pada kebijakan penerapan pidana penjara  terhadap  undang-undang  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), misalnya saja Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut didasari karena jumlah narapidana tertinggi secara nasional itu ada pada jenis pidana narkotika tersebut, dan tindak pidana perdagangan
6 Rissang  Achmad  Putra  Perkasa,  “Optimalisasi Pembinaan  Narapidana  Dalam  Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan ,” Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4, No. 1 (2020); 110.
7 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 101.
orang  ( human  trafficking)  menjadi  kejahatan  transnasional  yang  terorganisir  dan melanggar hak-hak asasi manusia.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini  berfokus  pada penetapan dan relevansi dari terjadinya kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia dalam kebijakan  pemidanaan  yang  dituangkan  dalam  undang-undang  di  luar  KUHP. Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif  merupakan  telaah  kepustakaan  terhadap  asas-asas  hukum.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dengan  menggunakan  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisa  data  secara  kualitatif-normatif dilakukan melalui penguraian gambaran atau deskriptif dari data yang diperoleh dan dihubungkan  dengan  isu  yang  diteliti.  Penelitian  ini  mengkaji  secara  yuridis kebijakan  pemerintah  terkait  pemidanaan  yang  tertuang  dalam  beberapa  undang- undang di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## B. Pidana Penjara dalam Konteks Hukum Islam
Ajaran  Islam  yang  dirisalahkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  menjadi rahmatan lil alamin (QS al-Anbiya>/21: 107) dan mengatur segala sendi kehidupan manusia, baik ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun hukum. Salah satunya misalnya dalam hukum pidana Islam atau fiqh al-jinayah , sistem sanksi “perampasan kemerdekaan” atau sering disebut d engan penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana penjara dalam hukum  Islam,  yaitu: pertama,  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pidana  penjara bukan  bagian  dari  sistem  hukuman  dalam  pidana  Islam. Kedua,  berpendapat sebaliknya bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi dalam  hukum  pidana  Islam.  Keduanya  memiliki  argumentasinya  masing-masing

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
untuk mempertahankan pendapatnya tersebut. 8 Namun pada prinsipnya pemidanaan dimaksudkan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana,  sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
Jimly  Asshiddiqie  berpendapat  sebagaimana  dikutip  Adam  bahwa  jika pengertian pidana buang itu dipahami sebagai al-sijnu (penjara), maka bentuk pidana buang ini juga harus dihubungkan dengan tradisi kepenjaraan yang memang sudah ada sebelum Islam. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai pidana penjara di zaman Nabi Yusuf (QS Yusuf/12: 32, 33, dan 35), lembaga penjara ini memang sudah ada sebelum Islam. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa di zaman Rasulullah saw. sendiripun, sebelum ayat tersebut diturunkan, lembaga penjara itu sudah ada. Jika ini benar, maka pidana pembuangan itu sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sebutan lain saja dari bentuk pidana penjara yang memang sudah menjadi tradisi sebelumnya. Oleh karena itu, penyebutan al-sijnu (penjara) menjadi yunfaû (dibuang) hanyalah soal  penghalusan  istilah  yang  dapat  pula  dihubungkan  dengan  semangat  Alquran untuk  lebih  meringankan  beban  yang  harus  dipikul  oleh  terpidana  dan menyederhanakan pelaksanaan pidana . 9
Di  sisi  lain,  salah  satu  sanksi t a’zîr yang  diperdebatkan  oleh  para  ulama adalah sanksi pidana badan, yaitu penjara. Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman  penjara,  yaitu  (1) al-habsu  yang  berarti  al- man’u (pencegahan  atau penahanan), dan (2) al-sijnu yang artinya sama dengan al-habsu. Dengan demikian, kedua  kata  tersebut  mempunyai  arti  yang  sama  dan  ulama  juga  menggunakan keduanya. Menurut Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan, al-habsu bermakna  menahan  seseorang  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  hukuman,  baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lainnya. 10
Dalam  konteks jarimah ta’zir 11 sangat  dimungkinkan  dalam  hukum  pidana Islam, qadi (hakim) menjatuhkan sanksi penahanan, tetapi dalam konteks Alquran
8 Panji  Adam, “ Eksistensi  Sanksi  Pidana  Penjara  Dalam Jarimah  Ta’zir,” Tahkim:  Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2019); 51.
9 Ibid., 55. 10 Irfan, Hukum Pidana Islam, 101. 11 Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh
dan hadis maka sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, khususnya untuk jarimah hudud,  tidak  mengenal  bentuk  pidana  penjara.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat konsep pemenjaraan adalah konsep yang lahir dari dunia Barat, sehingga dalam dunia Islam pada saat diterimanya wahyu Allah swt. oleh Nabi Muhammad saw. memang tidak mengenal penjara sebagai tempat memidana pelaku kejahatan. Pidana penjara dengan  menempatkan  terpidana  di  dalam  penjara  tidak  dikenal  dalam  pandangan hukum pidana Islam. 12 Hal ini bilamana saat ini pidana penjara dapat diterima hanya sepanjang  pidana  tersebut  banyak  memberikan  kemaslahatan  atau  kebaikan  atau kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian,  pidana  penjara  bukan  suatu kemutlakan dalam pandangan hukum Islam.
Pada jarimah ta’zir sebenarnya sanksi pidana dalam hukum pidana Islam lebih dikembangkan,  terbukti  dalam jarimah  ta’zir dimungkinkan  hakim  menjatuhkan penahanan,  tetapi  penahanan  terhadap  pelaku  kejahatan  dilakukan  setelah dikenalnya  penjara.  Jelas  dalam jarimah  ta’zir tersebut  kemudian  dikembangkan sanksi-sanksi  lain  yang  dijatuhkan  hakim  disesuaikan  dengan  perkembangan  pada masa kini. 13
Menurut istilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang seperti kita ketahui (tempat sempit), akan tetapi penjara dalam Islam adalah menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya. Beliau berpendapat bahwa terdapat hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Majah  yang  menjadi hujjah  (argumen)  bahwa pidana penjara merupakan bagian dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam, 14 yaitu:
syara’ dinamakan jarimah ta’zir . Jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah  atau  tindak  pidana.  Lihat  Farid  Maulana Ramadhani,  “ Tinjauan  Fiqh  Jinayah  terhadap Pelanggaran  Kampanye  Pemilu  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 21.
12 Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam  Perspektif Hukum  Islam Dan Hukum Adat ,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 15 (2012); 23-24. 13 Ibid. 14 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah (Kairo,
Mathba’atu al -Madani, t.th.), 140.
ِبَأ ْنَع  ٍبيِبَح ُنْب ُساَمْرِْلْا اَنَ ثَّدَح ٍلْيَُشُ ُنْب ُرْضَّنلا اَنَ ثَّدَح ِباَّهَوْلا ِدْبَع ُنْب ُةَّيِدَه اَنَ ثَّدَح
ْنَع ِهي
َ تَأ َلاَق ِهِ دَج
َلاَقَ ف ِراَهَّ نلا َرِخآ  ِبِ َّرَم َُّثُ ُهْمَزْلا  ِلِ َلاَقَ ف  ِلِ ٍيمِرَغِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّبَِّنلا ُتْي
ٍميَِتَ  ِنَِب اَخَأ َيَ َكُيرِسَأ َلَعَ ف اَم )هجام نبإ هاور( 15
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Hadiah  bin  Abdul  Wahhab  berkata,  telah menceritakan kepada kami an-Nadlr bin Syumail berkata, telah menceritakan kepada kami al-Hirmas bin  Habib dari Bapaknya dari Kakeknya,  ia berkata, "Aku mendatangi Nabi saw. bersama orang yang meminjam uangku, beliau lalu bersabda  kepadaku:  "Mintalah  kepadanya!  "Kemudian  beliau  berjumpa denganku di sore hari, beliau bertanya: "Apa yang dikerjakan oleh tawananmu wahai saudara bani Tamim?" (HR Ibnu Majah).
Syariat  Islam  sebenarnya  telah  memberikan  tawaran  hukum  pidana  Islam yang  adil  dan  relevan.  Hukum  pidana  Islam  tidak  meniadakan  hukuman  penjara secara  mutlak,  akan  tetapi  hukuman  penjara  disyariatkan  sebagai  hukuman  kedua yang termasuk ke dalam hukuman ta ’ zir yang keputusannya di tangan Hakim dengan melihat keadaan jenis kejahatan, pelaku dan korban. Selain hukuman ta ’ zir di dalam syariat Islam terdapat hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman hudud 16 dan qisas, 17 serta ada pula hukuman diyat. 18
Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban
15 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar- Rabi’i al -Qazwini, Sunan Ibn Majah, No. Hadis: 2419, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2016)
16 Hudud ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam  dan  jumlahnya  dan  menjadi  hak  Tuhan. Dalam  fikih,  pidana hudud  ada  tujuh,  yaitu:  zina, qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bukti), meminum minuman keras, mencuri, perampokan- gangguan keamanan, murtad, dan pemberontakan. Lihat Abd. Rahman I. Doi, Hudud dan Kewarisan (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
17 Qisas  dalam  arti  bahasa  adalah  menyelusuri  jejak;  keseimbangan  dan  kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, qisas adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, misalnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Qisas ini menjadi hak  manusia  (hak  individu).  Lihat  Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum  Pidana  Islam  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2005).
18 Agus  Santoso ,  “ Transformasi  Pemikiran  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Penjara di Indonesia ,” Al Mabsut, Vol. 15, No.1 (2021); 113.
asasi  yang  terkandung  dalam  syariat.  Kewajiban  asasi  ini  menempatkan  Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang  lain.  Setiap  individu  hanya  melaksanakan  kewajiban  yang  Allah  swt. perintahkan.  Perintah  Allah  yang  ditunaikan  mengandung  kemaslahatan  bagi masyarakat. 19
Abdul  Qadir  ‘Audah  menjelaskan  bahwa al- ‘uqubah (hukuman)  adalah balasan yang  setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. 20 Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan ( arraddu wa al-zajru), pengajaran dan  pendidikan (al-islah  wa  at-tahdhib),  menciptakan  kemaslahatan,  menjauhkan dari  kemafsadatan,  kemaksiatan  serta  menyeru  kepada  ketaatan 21 .  Penjatuhan hukuman  dalam  syariat  Islam  semata-mata  untuk  kemaslahatan  manusia  untuk memparbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat. 22
Hukum Islam ketika menerapkan hukum qisas (balas dendam) bukanlah yang menjadi  pertimbangan  semata,  melainkan  menjustifikasi  aturan  konkrit  tentang nilai-nilai  keadilan.  Dengan  kata lain,  tidak  boleh memberikan  hukuman  melebihi kesalahan  seseorang.  Spiritualitas  hukum qisas dan diyat 23 sangat  memperhatikan aspek korban kejahatan dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan. 24
Intinya  bahwa  ajaran  Islam  sangat  memperhatikan  hak-hak  pelaku  dan  korban, sehingga  memberikan  rasa  keadilan  dalam  hukum  dan  tentunya  ini  sesuai  dengan tujuan adanya hukum menciptakan kemaslahatan.
19 Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara ," 21.
20 Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy, Jil. I (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 456.
21 Islamul Haq, “ Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia  d an Hukum Pidana Islam),” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum , Vol.  15, No. 1 (2017); 23 – 42. 22 Muhammad  Ali  Rusdi,  “Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan  Tujuan  Utama  Hukum Islam,” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 15, No. 2 (2017); 151 – 68.
23 Diyat  adalah  sejumlah  harta  yang  dibebankan  kepada  pelaku,  karena  terjadinya  tindak pidana  (pembunuhan  atau  penganiayaan)  dan  diberikan  kepada  korban  atau  walinya.  Lihat  Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II (Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr, 1980), 429.
24 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 174.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

## C. Pidana Penjara dalam Pembinaan Narapidana di Lapas
Orientasi  mengenai  pemasyarakatan  harusnya  sejalan  dengan  perubahan konsep  tujuan  pemasyarakatan  dari  konsep  retribusi  (pembalasan)  kearah  konseps rehabilitasi  (perbaikan).  Konsep  yang  demikian  itu  tergambar  dari  munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara)  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Namun  pada  kenyataannya pidana  perampasan  kemerdekaan  membawa  pendidikan  kejahatan  oleh  penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahatpenjahat yang lebih professional lagi.
Penjara dipandang sebagai suatu tempat penjeraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan.  Jika dilihat dari masalah efektivitas pidana penjara ini juga menjadi perhatian Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) V pada tahun 1975 mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders dinyatakan bahwa efektivitas  pidana  perampasan  kemerdekaan  menjadi  perdebatan  sengit  di kebanyakan Negara. Selanjutnya dikemukan bahwa di banyak Negara terdapat krisis kepercayaan  terhadap  efisiensi  pidana  penjara  dan  ada  kecenderungan  untuk mengabaikan  kemapuan  lembaga-lembaga  kepenjaraan  dalam  menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan. 25
Pembinaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, tidak mengulangi lagi kesalahan yang  sama  serta  memperbaiki  diri  sehingga  dapat  diterima  di  dalam  masyarakat. Tidak  hanya  itu  namun  mereka  pula  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan maupun hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggug jawab. Gagasan  tentang  pembinaan  bagi  narapidana  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan dinilai  sangat  maju  dibandingkan  dengan  realita  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan saat ini.
25 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), 43.
Lapas tetap menjadi school of crime bagi warga binaan. 26 Prisonisasi yang sulit untuk dihindari bagi warga binaan terlebih lagi apabila pengawasan secara tidak optimal  dilakukan.  Warga  binaan  yang  tadinya  dipidana  karena  pencurian  ringan setelah  mejalani  hukuman  di  Lapas  dan  kembali  ke  masyarakat  bisa  melakukan kejahatan yang lebih berat misalnya saja penjualan narkoba. Hal tersebut disebabkan oleh warga binaan telah belajar melakukan berbagai jenis kejahatan saat di Lapas. 27 Kejahatan seperti penganiayaan, penjualan narkotika, perjudian, penyebaran berita bohong dan lain sebagainya yang dilakukan di Lapas bukan rahasia lagi. Hal seperti itu  banyak  terjadi  hampir  di  setiap  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia, 28 khususnya dilakukan oleh resedivis.
Kondisi lain yang juga menjadi penyebab residivis adalah stigmatisasi negatif mantan warga binaan oleh masyarakat. Mantan warga binaan seringkali dilabelisasi sebagai  penjahat  yang  harus  diwaspadai.  Akibatnya,  mereka  sulit  untuk mendapatkan  pekerjaan  kembali.  Satu-satunya  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  adalah  dengan  melakukan  kejahatan  sepeti  menjadi preman jalanan, terjun ke dunia prostitusi, menjadi penjual narkotika dan sebagainya. Kondisi  tersebut  tentu  sangat  memprihatinkan,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk meminimalisasi pidana penjara. 29
Penilaian  negatif  pada  pidana  penjara  pada  umumnya  menyatakan,  bahwa pidana  penjara  tidak  hanya  mengakibatkan  terampasnya  kemerdekaan  seseorang tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya  kemerdekaan  itu  sendiri.  Menurut  Wolf  Minddendrof  sebagaimana yang dikutip dalam Abdul Kholiq, et.al bahwa:
26 I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana,” DIH; Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21 (2015); 41.
27 Ibid. 28 Rahel Narda Chaterina, “Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan di Lapas, Sebarkan
Berita Bohong hingga Pencuc ian Uang,” Diamanty Meiliana (ed.) dalam
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/11591391/polri-ungkap-banyak-napi-lakukan- kejahatan-dari-lapas-sebarkan-berita-bohong, diakses 18 Desember 2022
29 Aryana, “Efektifitas Pidana Penjara,” 41-42.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
Sangatlah  sulit  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  efektivitas  dari General Deterrence 30 karena mekanisme pencegahan (deterence) itu tidaklah diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesunghuhnya antara sebab dan akibat.  Orang  mungkin  melakukan  kejahatan  atau  mungkin  mengulanginya lagi  tanpa  hubungan  dengan  ada  tidaknya  undang-undang  atau  pidana  yang dijatuhkan.  Sarana  kontrol  lainnya,  seperti  kekuasaan  orang  tua,  kebiasaan, atau  agama  mungkin  dapat  mencegah  perbuatan  yang  sama  kuatnya  dengan ketakutan orang pada pidana. 31
Dengan demikian pemidanaan dimaksudkan untuk melindungi seseorang atau masyarakat  terhadap  perbuatan  kejahatan.  Diasingkannya  si  terpidana  untuk sementara  waktu,  maka  masyarakat  akan  mendapatkan  rasa  aman  dan  merasa dilindungi terhadap perbuatan orang jahat atau yang melakukan perbuatan pidana.
D. Korelasi  antara  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Penjara  dalam  Undang-Undang Narkotika  dan  Perdagangan  Orang  dengan  Kelebihan  Kapasitas  Lapas  di Indonesia
Hukum  memiliki  tugas  untuk  membatasi  (memberi  sekat)  maupun melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 32 maka dari itu perlu adanya pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi terutama dalam bidang hukum pidana. 33
Pidana  penjara  merupakan  suatu  pidana  berupa  pembatasan  kebebasan bergerak  dari  seorang  terpidana  dalam  sebuah  lembaga  pemasyarakatan. 34 Istilah “ p enjara”  mempunyai  makna  ganda ,  yaitu  sebagai  tempat  bagi  pelaku  kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana
30 General  deterence  berarti  pencegahan  secara  umum.  Deterence  adalah  pencegahan pelanggaran  hukum  dengan  manfaat  melalui  penolakan.  Mengartikan  bahwa  seseorang  akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan apabila melihat hukuman yang keras. Lihat Topo Santoso dan Eva Akhyani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2007), 9. 31 Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia, ” Jurnal Law Reform, Vol. 11 No. 1 (2015); 74.
32 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2005),
5.
33 Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya, “ Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi  Atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Oleh  Pengemudi  Ojek  Online, ” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal), Vol. 8, No.1 (2019); 39.
34 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010), 92.
yang  telah  diatur  pada  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). 35 Pokok  pemikiran  tentang  cita-cita  suatu  pemidanaan,  yaitu  untuk  memperbaiki pribadi  penjahat  itu  sendiri,  membuat  orang  jera  untuk  melakukan  dan  membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana. 36
Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi,  yaitu  pengasingan  dari  masyarakat  selama  terpidana  kehilangan kemerdekaannya. 37 Ketidakefisienan  pidana  penjara  banyak  dikritik  secara  ilmiah sebagai lembaga pembinaan dan efek negatif dari pidana penjara seperti prisonisasi 38 dan  stigmatisasi 39 dalam  masyarakat. 40 Tidak  hanya  sampai  disitu,  efek  negatif lainnya terampasnya juga kehidupan seksual yang normal seseorang, sehingga sering terjadi  homoseksual  dan  mastrubasi  dikalangan  narapidana. 41 Adanya  reorientasi fungsi pembinaan bagi narapidana ditunjukkan dengan transformasi penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. 42
Pada  dasarnya,  hukuman  penjara  ditujukan  kepada  penjahat  yang menunjukkan watak buruk dan nafsu bejat. 43 Dahulu, ada anggapan bahwa orang bisa dididik  di  penjara  dan  berubah  menjadi  warga  negara  yang  lebih  baik. 44 Namun,
35 I Wayan Putusucana Aryana, “ Efektivitas Pidana Penjara  dalam  Membina Narapidana, ” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21 (2015); 39.
36 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Yogyakarta; Deepublish, 2015), 23.
37 Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara ,” Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 8 No.1 (2020); 21. 38 Prisonisasi  adalah  proses  penyerapan  tatacara  kehidupan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Proses  penyerapan  ini  dilakukan  melalui  proses  belajar  ( learning  process)  dalam berinteraksi  dengan  sesama  narapidana .  Lihat  Dian  Permana,  “Prisonisasi  dan  Masalahnya  dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan,” Tesis (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010).
39 Stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan mencemari seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  pandangan  buruk.  Stigma  adalah  proses  devaluasi  dinamis  yang dengan signifikan mendiskreditkan seseorang. Lihat Mubarok, “Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa,” Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1 (2012); 34-45. 40 Sani  Siti  Aisyah,  “Pengembangan  Ide  Kerjasosial sebagai  Bentuk  Pidana  Alternatif  di Indonesia ,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14 No. 1, (2018); 25.
41 Ibid., 44. 42 Andika  Oktavian  Saputra,  Sylvester  Enricho  Mahardika,  Pujiyono,  “Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  untuk  Mengurangi Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Usm Law Review, Vol. 4, No. 1, (2021); 328.
43 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 108.
44 Boaz  Sangero,  “From  Beccaria  to  Negation  of  Incarceration  for  Non -Violent  Property Offenses, ” Arizona Journal of International of Comparative Law, Vol. 37 (2020); 329.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
laporan  dan  penelitian  menunjukkan  bahwa  yang  terjadi  adalah  sebaliknya,  tidak hanya narapidana yang tidak dibina, tetapi mereka juga menjalani proses “penjara” yang  membuat  mereka  lebih  berbahaya  bagi  masyarakat  daripada  sebelum  di penjara. 45 Pada akhirnya Lapas tetap menjadi school of crime 46 bagi warga binaan. 47
Situasi kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lapas atau Rutan di Indonesia dewasa  ini  sudah  seharusnya  mendapat  perhatian  yang  lebih  serius  dari  pihak pemerintah, karena kelebihan kapasitas ini dapat memunculkan kerugian yang tidak sedikit,  di  mana  kerugian  bagi  terpidana  yang  menjalani  hukuman,  seperti  tidak dapat  tercukupinya  hak  dasar  dari  setiap  narapidana  atau  tahanan  serta  hak-hak keluarga dari narapidana tersebut, yang  mana masalah ini sudah terjadi di  Negara Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, sampai detik ini belum dapat ditemukan formulasi  yang  pas  untuk  mengurangi  serta  mengatasi  permasalahan  kelebihan kapasitas  tersebut. 48 Faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pemenuhan  hak narapidana  atas  layanan  kesehatan  dan  makan  di  Lapas  diakibatkan  kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas. 49
Kelebihan  kapasitas  sederhananya  dapat  disebabkan  oleh  tingginya  jumlah narapidana  yang  masuk  yang  tak  berbanding  lurus  dengan  kapasitas  lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar  amat  tak  berimbang,  jumlah  narapidana  baru  jauh  melebihi  jumlah  masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar Lapas. 50 Penjara yang penuh
45 Ibid. 46 Terminologi school  of  crimes  merujuk  pada  keadaan  dimana  penjara  dijadikan  tempat untuk belajar mengenai kejahatan, baik secara langsung melalui interaksi dengan sesama narapidana, ataupun secara tidak langsung melalui perlakuan lingkungan atau proses kognitif (inspirasi perilaku) yang dialami selama didalam penjara. Lihat Panca Kursistin Handayani, “ Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember,” Jurnal Psikogenesis, Vol. 7, No. 2, Desember 2019; 142-157.
47 Graciella  Patras,  “Kajian  Yuridis tentang Overcrowded  yang  Terjadi  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017, ” Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 1 (2020); 155. 48 Jamilah dan Disemadi, “Pidana Kerja Sosial , ” 28. 49 Riyan  Firmansyah,  Faisal  A.  Rani  dan  Adwani,  "Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan," Udayana Master Law Journal, Vol. 8, No. 3 (2019); 440.
50 Angkasa,  “Over  Capacity  Narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana ,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3 (2010); 214.
sesak  dapat  menyebabkan  kegilaan,  kondisi  kekerasan  yang  berbahaya  bagi kesejahteraan fisik dan mental narapidana. 51
Kelebihan  kapasitas  Lapas  merupakan  permasalahan  yang  kompleks.  Oleh karena  itu,  upaya  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  terlebih  dahulu  dipahami berbagai faktor yang menyebakan terjadinya masalah tersebut. Secara matematika kelebihan  kapasitas  Lapas  terjadi  karena  laju  pertumbuhan  penghuni  Lapas  tidak sebanding  dengan  laju  pertumbuhan  Lapas,  sehingga  daya  tampung  lebih  kecil dibanding  jumlah  narapidana  yang  harus  ditampung.  Namun  hal  tersebut  tidak terlepas  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang  ditetapkan  oleh  Negara  dalam  bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. 52
Kebijakan formulasi pidana penjara dianggap menjadi salah faktor penyebab terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  Lapas  secara  nasional.  Minimnya  pilihan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  menjadi  suatu  problematika tersendiri, misalnya tahap formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam  perbuatan  yang  dapat  dipidana  dan  jenis  sanksi  yang  dapat  dikenakan. Kekuasaan  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  tahap  ini  adalah  kekuasaan legislatif/formulatif. 53 Hukum  pidana  sedang  berubah  dan  memang  seharusnya memerlukan  perubahan  sesuai  dengan  perubahan  masyarakat.  Perubahan  ini  tidak hanya mengenai perbuatan apa yang merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena  gagasan-gagasan  mengenai  pidana  juga  telah  berubah  sesuai  dengan perubahan-perubahan itu sendiri, terutama mengenai pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan. 54
Terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  lapas  tidaklah  terlepas  dari  kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap
51 Morag  Macdonald,  “Overcrowding and  its  Impact  on  Prison  Conditions  and  Health ,” International Journal of Prisoner Health, Vol. 14, No. 2 (2018); 65.
52 Usman,  Bahder  John  Nasution,  d an  Elizabet  Siregar,  “Over  Kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana”, Wajah Hukum, Vol. 4 No. 2 (2020); 437.
53 Kholiq, Arief, dan Soponyono, “Pidana Penjara Terbatas,” 104.
54 Silfester  Igom,  “Kebijakan  Legislatif  Dalam  Rangka Penetapan  Sanksi  Pidana  Penjara Dalam Perkara Pidana ,” Lex Crimen, Vol. 3, No. 1 (2014); 75.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
kejahatan.  Alhasil  semakin  banyak  perumusan  tindak  pidana  (kriminalisasi)  maka semakin banyak pula perbuatan yang diancam dengan pidana. Ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka akan berimplikasi pada meningkatnya perbuatan yang diancam dengan pidana penjara.
Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan angka pemenjaraan atau kelebihan kapasitas adalah keyakinan sesat para pembuat kebijakan bahwa hukum pidana dan pemenjaraan dapat menghapus kejahatan 55 Pemidanaan Indonesia saat ini merujuk  kepada  asas  pengayoman  (Penologi  Pengayoman)  yang  berfungsi memberikan  ketentraman  dan  keamanan  bagi  pelaku  tindak  pidana,  korban  dan terutama  masyarakat.  Dalam  konsep  ini  peran  aktif  individu  narapidana  dan masyarakat  menjadi  dasar  penting  keberhasilan  reintegrasi  sosial  dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat. 56 Hal ini sesuai filosofi pemidanaan pada  masa  itu  yang  mendasarkan  aliran/mazhab  klasik.  Sedangkan  sistem pemasyarakatan  mengedepankan  pembinaan  narapidana,  yang  lazim  disebut resosialisasi dan/atau rehabilitasi. 57
Terdapat  hubungan  antara  peningkatan  kejahatan  dengan  tidak  tepatnya kebjakan pidana dalam perundang-undangan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan  pemidanaan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling  kacau.  Dengan demikian  apabila  kebijakan  formulasi  pemidanaan,  baik  di  KUHP  maupun  di  luar KUHP tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan disparitas pidana. Menurut Jhon  Kaplan  yang  dikutip  dari  Silfester  Igom  menyatakan  bahwa  akibat  yang ditimbulakan  dengan  adanya  disparitas  pidana  yang  mencolok  ini  yaitu  (a)  dapat memelihara  tumbuhnya  atau  berkembangnya  perasaan  sinis  masyarakat  terhadap sistem  pidana  yang  ada;  (b)  gagal  dalam  mencegah  terjadinya  kejahatan;  (c)
55 Sangero, “From Beccaria to Negation,” 334.
56 Akmal Fachrurrozy, “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan ,” Khatulistiwa Law Review, Vol. 1, No. 1 (2020); 39. 57 Sudarto, Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan  Pemasyarakatan:  Kapita  Selekta  Hukum Pidana (Bandung: Alumni,1981), 98.
mendorong  aktivitas  (meningkatnya)  kejahatan;  dan  (d)  merintangi  tindakan- tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. 58
Melihat data kelebihan kapasitas Lapas saat ini yang naik sampai 109% pada per tanggal 19 September 2022 memang tidak lepas dari kebijakan formulasi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang. Contoh pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya  disebut  UU  Narkotika)  masih menerapkan  pidana  penjara  sebagai  sanksi  primadona.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada Bab XV Ketentuan  Pidana pasal 111 sampai dengan pasal 147 itu mengatur tentang pidana penjara dan denda yang sifatnya komulatif, kecuali pasal 128, 131, dan 134 59 yang sifatnya alternatif, artinya 90% lebih pasal tentang ketentuan pidana dalam UU Narkotika mengatur tentang pidana penjara dan denda secara komulatif. Di sisi lain, aturan pelaksanaan pidana denda diatur pasal 148 yang berbunyi:
Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak  dapat  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  dan  tindak  pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. 60
Mencermati pasal 148 tersebut dapat diketahui bahwa ketika seseorang yang dikenakan pidana denda akan tetapi tidak mampu untuk membayar seperti jumlah yang telah ditentukan maka akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda  tadi.  Ini  mengindikasikan  bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  sanksi  pidana  penjara  masih  menjadi  sanksi  primadona. Formulasi kebijakan sanksi pidana yang mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda  yang  bersifat  komulatif  membuat  terbatasnya  hakim  dalam  menjatuhkan putusan.  Padahal  seorang  hakim  itu  tidak  bertindak  sebagai  robot,  akan  tetapi bertindak sebagai manusia.  Dalam konteks hakim sebagai manusia menurut Cossio, ia  dituntut  mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan kepentingan  umum.  Dengan  formulasi  kebijakan  sanksi  pidana  yang  sifatnya komulatif akan membuat hakim justru akan lebih condong untuk bertindak sebagai
58 Igom, “Kebijakan Legislatif , ” 76. 59 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
60 Ibid.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
robot  karena  harus  mengikuti  aturan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan. 61
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  juga  demikian,  pada  Bab  II Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 sampai pasal 9 mengatur sanksi pidana penjara dan denda. Pada Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak  pidana  perdagangan  orang  pada  pasal  19  sampai  pasal  24 62 juga  mengatur tentang  penerapan  sanksi  pidana  penjara  dan  denda.  Kedua  bab  tersebut  yang mengatur tentang tindak pidana 100% menerapkan sanksi pidana penjara dan denda yang  bersifat  komulatif,  sehingga  dalam  undang-undang  ini  kebijakan  formulasi penerapan  sanksi  pidana  masih  sama  dengan  UU  Narkotika  yang  sifatnya  pidana komulatif. Artinya bahwa kedua undang-undang ini masih menjunjung tinggi sanksi pidana penjara sebagai ujung tombak dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu delik tanpa memperhatikan karakter delik.
Jadi  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  penjara  yang  masih  menjadi  sanksi favorit  bagi  perumus  undang-undang,  baik  dalam  KUHP  maupun  di  luar  KUHP berimplikasi  pada  terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  Lapas.  Kurangnya  pidana alternatif yang diatur menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan pemidanaan. Jumlah narapidana penghuni Lapas secara nasional terbanyak ada pada kejahatan narkotika. Bagaimana tidak, UU Narkotika menjadikan pidana penjara  sebagai  pidana  favorit  untuk  menghukum  pelaku  kejahatan  narkotika, sehingga  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  kelebihan kapasitas di Lapas.

## E. Kesimpulan
Eksistensi  penjara  dalam  perpektif  hukum  pidana  Islam  mendapat  respon yang berbeda di antara kaum ulama. Ada beberapa hadis yang dianggap mendasari
61 Bernand  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum:  Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 180-181.
62 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
penerapan pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang biasanya disebut dengan al- sijnu  (penjara).  Namun  pada  prinsipnya  Islam  memandang  bahwa  penjara  adalah salah satu jenis dari hukuman ta’zir yang kadarnya ditetapkan oleh khalifah, dalam hal ini pemerintah.
Ada  relevansi  antara  terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  Lapas  dengan formulasi  kebijakan  yang  ada  dalam  undang-undang  hukum  pidana.  Terjadinya kelebihan  kapasitas  di  Lapas  tidaklah  terlepas  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang banyak  menggunakan  pidana  penjara  sebagai  ancaman  terhadap  kejahatan  dan menjadi sanksi primadona dalam formulasi kebijakan sanksi pemidanaan.
Pemerintah  khususnya  lembaga  legislasi  harusnya  dalam  perumusan kebijakan formulasi dalam undang-undang hukum pidana yang dilakukan lebih peka terhadap  permasalahan  yang  ada.  Jangan  hanya  berfokus  pada  paradigma  hukum pidana  sebagai  pembalasan,  namun  lebih  kepada  paradigma  pembinaan  sehingga sanksi  pidana  khususnya  pidana  penjara  bukanlah  menjadi  sanksi  primadona  serta sifat sanksi yang ada dalam formulasi kebijakan tersebut tidak komulatif melainkan alternatif.

## Daftar Pustaka
Adam,  Panji. “Eksistensi  Sanksi  Pidana  Penjara  Dalam  Jarimah  Ta’zir . ” Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2019); 51.
Aisyah, Sani Siti. “Pengembangan Ide Kerjasosial sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia . ” Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 14 No. 1, (2018); 25.
Angkasa. “Over  Capacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Faktor Penyebab,  Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi  dalam  Upaya  Optimalisasi Pembinaan Narapidana. ” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3 (2010); 214. Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif Dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf. “Strategi Antisipasi Over  Kapasitas  Lapas  Suatu  Refleksi  Atas  Kebijakan  Pencegahan Penyebaran Covid-19. ” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No.
1 (2020); 3.
Aryana,  I  Wayan  Putu  Sucana. “Efektifitas  Pidana  Penjara  Dalam  Membina Narapidana. ” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21 (2015); 41.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
Asmarawati,  Tina. Pidana  dan  Pemidanaan  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Yogyakarta; Deepublish, 2015.
Audah,  Abdul  Qadir. Al- Tasyri’ al -Jinaiy al-Islamiy,  Jil. I. Beirut: Muassasah Al- Risalah, 1987.
Chaterina, Rahel Narda. “Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan di Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian Uang,” Diamanty Meiliana (ed.) , https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/11591391/polri-ungkap- banyak-napi-lakukan-kejahatan-dari-lapas-sebarkan-berita-bohong
Darwin,  Ilham  Panunggal  Jati. “Implikasi  Overcapacity  Terhadap  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. ” Cepalo, Vol. 3 No. 2 (2019); 129.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2005.
Doi, Abd. Rahman I. Hudud dan Kewarisan. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
Fachrurrozy, Akmal. “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan. ” Khatulistiwa Law Review, Vol. 1, No. 1 (2020);
39.
Firmansyah, Riyan, Faisal A. Rani dan Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan." Udayana Master Law Journal, Vol. 8, No. 3 (2019); 440.
Handayani,  Panca  Kursistin. “ Fenomena School  of  Crime  dalam  Kasus  Tindak Pidana  Berulang:  Studi  Kasus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Jember. ” Jurnal Psikogenesis, Vol. 7, No. 2, Desember 2019; 142-157.
Haq,  Islamul. “Jarimah  Terhadap  Kehormatan  Simbol -Simbol  Negara  (Perspektif Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam). ” Jurnal  Syari’ah  Dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1 (2017); 23 – 42.
Igom,  Silfester. “Kebijakan  Legislatif  Dalam  Rangka  Penetapan  Sanksi  Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana. ” Lex Crimen, Vol. 3, No. 1 (2014); 75.
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.
Jamilah  Asiyah, dan  Hari  Sutra  Disemadi,  “Pidana  Kerja  Sosial:  Kebijakan Penanggulangan  Overcrowding  Penjara. ” Jurnal  Ius  Kajian  Hukum  Dan Keadilan, Vol. 8 No.1 (2020); 21.
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah.
Kairo, Mathba’atu al -Madani, t.th.
Kholiq,  Abdul,  Barda  Nawawi  Arief,  Eko  Soponyono. “Pidana  Penjara  Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. ” Jurnal Law Reform, Vol. 11 No. 1 (2015); 74.
Macdonald, Morag. “ Overcrowding and its Impact on Prison Conditions and Health .” International Journal of Prisoner Health, Vol. 14, No. 2 (2018); 65.
Marbun,  Rocky. “Konsep  Diyat  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Untuk  Mengatasi  Fenomena  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan. ” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 2 (2017); 193.
Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Mubarok. “Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa . ” Jurnal Interaksi:
Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1 (2012); 34-45.
Munajat,  Makhrus. Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Mutia, Annisa (ed.). “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September  2022,”  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/ penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022
Patras,  Graciella. “Kajian  Yuridis  tentang Overcrowded yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017. ” Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 1 (2020); 155.
Perkasa, Rissang Achmad Putra. “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. ” Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4, No. 1 (2020); 110.
Permana, Dian. “Prisonisasi dan Masalahnya dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan. ” Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010.
Al-Qazwini,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Yazid  bin  Majah  ar- Rabi’i . Sunan  Ibn Majah, No. Hadis: 2419, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2016.
Ramadhani,  Farid  Maulana. “ Tinjauan  Fiqh  Jinayah  terhadap  Pelanggaran Kampanye  Pemilu  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum. ” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
______. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
______. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Rusdi,  Muhammad  Ali. “Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan  Tujuan  Utama Hukum Islam. ” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 15, No. 2 (2017);
151 – 68.

## Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
Sabiq, Sayid. Fiqh As-Sunnah. Juz II. Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr, 1980.
Sangero,  Boaz. “From  Beccaria  to  Negation  of  Incar ceration  for  Non-Violent Property  Offenses. ” Arizona Journal of International of Comparative Law,
Vol. 37 (2020); 329.
Santoso,  Agus. “Transformasi  Pemikiran  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Penjara Di Indonesia. ” Al Mabsut, Vol. 15, No.1 (2021); 113.
Santoso,  Topo,  dan  Eva  Akhyani  Zulfa, Kriminologi.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Pesada, 2007.
Saputra,  Andika  Oktavian,  Sylvester  Enricho  Mahardika,  Pujiyono. “Kebijakan Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  untuk Mengurangi Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 .” Jurnal Usm Law Review, Vol. 4, No. 1, (2021); 328.
Sari,  Ratna  Kumala,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. “Pertanggungjawaban  Pidan Perusahaan  Teknologi  Atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Oleh Pengemudi Ojek Online. ” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal), Vol. 8, No.1 (2019): 39.
Setiady,  Tolib. Pokok-Pokok  Hukum  Penitensier  Indonesia.  Bandung:  Alfabeta, 2010.
Sudarto. Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan  Pemasyarakatan:  Kapita  Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni,1981.
Tanya,  Bernand  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage. Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi.  Yogyakarta:  Genta Publishing , 2018.
Usman,  Bahder  John  Nasution,  dan  Elizabet  Siregar,  “Over  Kapasitas  Lembaga
Pemasyarakatan  Dalam  Perespektif  Kebijakan  Hukum  Pidana. ” Wajah Hukum, Vol. 4 No. 2 (2020); 437.
Yudianto,  Otto. “Eksistensi  Pidana  Penjara  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat. ” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 15 (2012); 23-24.