Abstract: Marriage in the view of Article 26 of the Civil Code is only limited to civil relations. This means a relationship that only involves one person in terms of the outer bond between a man and a woman and is separated from spiritual or religious elements. In contrast to the case  with  customary  law  in  general,  Indonesia  views  marriage  as  a  kinship  bond  of neighbours. Children outside of marriage are still a child who will live together as a family in society, so that they have the same protection rights as a child born in a legal marriage, even if  in  a  legal  marriage.  In  certain  contexts,  children  outside  marriage  are  considered  a despicable event in people's lives. This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and  documentation.  Then  it  is  supported  by  secondary  data,  namely  articles,  journals  and previous research. The results of this study indicate that: 1). The position of children born out of wedlock according to the Tehit Tribe and Positive Law Children born outside only have a relationship with their mother and their mother's family. 2). Legal protection for children out of wedlock in terms of the Tehit Tribe and positive law A woman and her child are given the opportunity by law to prosecute and fight for the rights of children out of wedlock to have a civil relationship with their father.
Keywords : Marriage Law, Child Law, Tehit Tribe.
Abstrak: Perkawinan  dalam  pandangan  KUHPerdata  Pasal  26  hanya  sebatas  hubungan- hubungan perdata.  Artinya hubungan yang hanya melibatkan perseorang  dalam hal ikatan lahiriah antara pria dan wanita dan terpisah dari unsur kerohanian atau keagamaan. Berbeda halnya  dengan  Hukum  Adat  secara  umum  di  Indonesia  memandang  perkawinan  sebagai perikatan  kekerabatan  ketetanggaan.  Anak  di  luar  perkawinan  tetap  adalah  seorang  anak yang akan hidup bersama sebagai sebuah keluarga dalam masyarakat, sehingga mempunyai hak perlindungan yang sama layaknya seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,

## Tinjaun  Hukum  Bagi  Anak  Dilahirkan  Di  Luar Perkawinan  Menurut Adat Suku Tehit Papua
Dwi P. Markus 1* , Rajab Lestaluhu 2
1 Fakultas  Hukum/Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah  Sorong.  Email  : dwypratiwimarkus@gmail.com
2 Fakultas  Hukum/Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah  Sorong.  Email  : rajablestaluhu3@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence) : dwypratiwimarkus@gmail.com
Vol.9, No.1, 2023
Article History Received: 11/09/2022 Revised: 08/01/2023 Accepted: 10/01/2023
Citation Suggestion: Dwi P. Markus, Rajab Lestaluhu, Tinjauan Hukum Bagi Anak Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit Papua. JUSTISI. Vol 9, No. 1. 44- 52
sekalipun dalam konteks tertentu anak di luar perkawinan dianggap sebagai peristiwa tercela dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan  menjadikan  data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  primer,  seperti  hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Kemudian  didukung  oleh  data  sekunder  yaitu Artikel,  Jurnal  dan  Penelitian  terdahulu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  1). Kedudukan  anak  yang  lahir di luar perkawinan  menurut  Adat Suku Tehit dan Hukum Positif Anak  yang  dilahirkan  di  luar  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. 2). Perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  luar  perkawinan  ditinjau  dari Adat Suku Tehit dan  Hukum  positif Seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-  undang untuk  melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Hukum Anak, Suku Tehit.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memberikan  definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia)  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa. Perkawinan dalam pandangan Pasal 26 KUHPerdata hanya  sebatas  hubungan-hubungan  perdata.  Artinya  hubungan  yang  hanya  melibatkan perseorang  dalam  hal  ikatan  lahiriah  antara  pria  dan  wanita  dan  terpisah  dari  unsur kerohanian  atau  keagamaan.  Berbeda  halnya  dengan  Hukum  Adat  secara  umum  di Indonesia  memandang  perkawinan  sebagai  perikatan  kekerabatan  ketetanggaan.  Hal  ini menyangkut  hubungan  adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan,  kekerabatan  dan ketetanggaan  beserta  upacara-upacara  adat  dan  keagamaan.  Masyarakat  adat  suku  Tehit tidak  jauh  berbeda  dalam  hal  memaknai  perkawinan.  Suku  Tehit  merupakan  satu  diantara beberapa  penduduk  asli  seperti  suku  Imekko  dan  Maybrat  yang  mendiami  Kabupaten Sorong  Selatan  Papua  Barat,  secara  khusus  diwilayah Teminabuan.
Distrik Teminabuan sebagai ibukota kabupaten Sorong Selatan terdiri  dari  berbagai  Suku, Agama,  Ras  dan  Adat  Istiadat  (SARA)  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  kehidupan masyarakat didaerah tersebut. Perkawinan secara umum yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan  dan  Hukum  Adat  bertujuan  untuk  mendapatkan  keturunan  atau  anak. Perkawinan  menghalalkan  hubungan  seksual  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai sepasang suami istri. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”  dan  ayat  2  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berbeda  halnya  dengan  perkawinan  sah menurut  hukum  adat,  yaitu  dalam  bentuk  perkawinan  adat.  Prosesnya  mengikuti  tuntutan tradisi adat masing-masing daerah, berupa bentuk- bentuk perkawinan adat, acara lamaran atau  peminangan,  upacara  perkawinan  dan  putusnya  perkawinan.  Berbeda  dengan  kata nikah, hanya digunakan  pada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat
istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah itu adalah akad atau ikatan. 1
Realita  yang  terjadi  di  masyarakat,  masih  banyak  perempuan  yang  melahirkan  anak, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang  menyetubuinya.  sehingga  anak  yang  dilahirkan  disebut  anak  di  luar  perkawinan. Sementara  itu  terdapat  anak  yang  dilahirkan  melalui  hubungan  antara  seorang  pria  dan seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan  agama  yang  dipeluknya,  sehingga  hubungan  diantara  mereka  disebut  di  luar perkawinan. Bagian yang memperihatikan adalah saat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan tidak mendapatkan pengakuan dari salah satu orang tuanya ataupun orang tua  dari  anak  tersebut  tidak  mengesahkan  pengakuan  mereka  dihadapan  lembaga berwenang  terhadap  keturunan  yang  dilahirkan.  Terlepas  dari  dampak  pergaulan  bebas, tradisi seringkali menuntut harus ada  keturunan dan setelah keturunan dilahiran orang tua harus  memenuhi  tuntutan  tradisi  yang  lain  sebelum  melangsungkan  perkawinan  yang  sah menurut Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut berakibat terhadap hak dan kedudukan anak  dalam  masyarakat  Adat  dan  Negara,  dalam  konteks  ini  anak  menjadi  bagian  yang dirugikan  oleh  karena tindakan dari orang tua, anak tidak mendapatkan status kedudukan yang jelas dan perlindungan yang seharusnya di hadapan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  adalah penelitian  empiris,  yaitu penelitian hukum  dengan  menjadikan  data- data  lapangan  sebagai  sumber  data  primer,  seperti  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal, Undang-Undang dan Buku. Penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis. empiris Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan ( field reseach), yakni mewawancarai narasumber, survey.
Dalam  melakukan Penelitian  ini,  penulis  menggunakan  sebuah  metode  análisis  yuridis kualitatif,  yang  mana  merupakan  kajian  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  normatif.    Untuk  selanjutnya,  hasil  análisis  yuridis  tersebut  akan penulis  hubungkan  dengan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini,  guna  untuk menghasilkan  suatu  penilian  obyektif    dan  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan  dalam penelitian.
1 Assegaf, Abd. Rachman. (2005). Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru  Muslim Kaffah. Yogyakarta : Gama Media, p.131.

## PEMBAHASAN

## A. KEDUDUKAN  ANAK  YANG  LAHIR  DI LUAR  PERKAWINAN  MENURUT  ADAT  SUKU TEHIT DAN HUKUM POSITIF
Istilah  “anak  luar  kawin”  atau  “anak  alami”  ( natuurlyke  kinderen),  dipergunakan  dalam dua  arti,  yakni  arti  luas  dan  arti  sempit.  Dalam  arti  luas  anak  luar  kawin,  termasuk  di dalamnya  anak  zina  ( overspelige  kinderen)  atau  sumbang  bloedschennige  kinderen) sedangkan dalam arti sempit di dalamnya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang 2 . “Perkawinan  adalah  urusan  kerabat,  urusan  keluarga,  urusan  masyarakat,  urusan martabat  dan  urusan  pribadi”.  Van  Vollenhoven  menguatkan  itu  dengan  pernyataan bahwa:  “Dalam  hukum  adat  terdapat  lembaga-lembaga  hukum  dan  kaidah-kaidah hukum  yang  berhubungan  dengan  tatanan  dunia  diluar  dan  diatas  kemampuan manusia. 3 Berbeda  dengan  makna  “pernikahan”    yang  berasal  dari  kata  an-nikah  yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan wathi atau  bersetubuh 4
Masyarakat  adat  Suku  Tehit  yang  menganut  prinsip  sistem  kekerabatan  patrilineal berdasarkan pada garis keturunan laki-laki (bapak), melalui bentuk perkawinan jujur yang diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki yang kelak  sebagai penerus silsila orang tua, namun  untuk  mengembalikan  tingkat  partisipasi  dalam  pembayaran  masyarakat  adat maka  keturunan  perempuan  harus  ada,  sebab  perempuan  dianggap  membawa  berkat karena  kehadirannya  membawa  harta  berupa  barang  maupun  uang  saat perkawinannya kelak. Anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan yang  menghadirkan  suatu  kebahagian  bagi  suami-istri  beserta  seluruh  keluarga. Realitanya  masih  banyak  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  oleh  seorang  perempuan yang  tidak  bersuami,  sehingga kehadirannya  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tercela dan dianggap aib bagi keluarga dan kerabatnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Michel  Momot,  Kepala  Adat  Suku  Tehit 5 beliau menyampaikan bahwa dalam tatanan adat  Suku Tehit, kehadiran anak luar kawin akan menjadi suatu  permasalahan  yang  cukup  memprihatinkan,  berupa  pertentangan- pertentang di  antara  keluarga,  kerabat,  maupun  masyarakat  adat  setempat.  Anak  luar kawin dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat yaitu, melaksanakan perkawinan secara adat agar supaya anak yang dilahirkan kelak mempunyai orang tua yang lengkap, maupun melaksanakan tindakan adat atau solusi mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat kepada perempuan yang  melahirkan anak  tersebut,  hal  ini agar  supaya  anak  mempunyai  hubungan  dengan  bapaknya. Baik anak laki-laki maupun
2 Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakart : PT Abadi. p.57-58.
3 Hadikusuma, H.  (2007). Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut  Undang-undang, Hukum  Adat, Hukum Agama. Bandung : CV Mandar Maju. p.8.
4 Ghozali, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munakah.  Jakarta : Prenada Media Group. p.8.
5 Hasil wawancara dengan Bapak Michel Momot, Kepala Adat Suku Tehit, pada tanggal 17 Ferbruari 2022, pukul 12:27 WIT
perempuan  yang  berstatus  anak  luar  kawin  bagi  masyarakat adat  suku Tehit keduanya mempunyai  perbedaan  kedudukan.  Anak  perempuan  yang  berstatus  anak  luar  kawin pengaruhnya  tidak  meluas,  pandangan  dalam  keluarga  mengenai  statusnya  tidak ditanggapi panjang  lebar.  Kedudukan anak luar  kawin meskipun  anak  laki-laki  sebagai penerus masa depan, namun dianggap bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus marga  dari  orang  tua  (bapaknya)  secara  biologis,  sehingga  anak  luar  kawin  hanya  ada hubungan dengan ibu atau kerabat ibunya saja. 6 Dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan menurut adat Tehit anak yang lahir dari perkawinan bapak dan ibunya yang tidak sah secara adat, maka tidak berhak memperoleh warisan dari harta orangtua bapak baik  harta  asal  atau  bawaan  maupun  harta  pencaharian  (bersama)  meskipun  anak  luar kawin  tersebut  adalah  anak  laki-laki.  Anak  luar  kawin  itu  hanya  berhak  mendapatkan harta asal atau bawaan dari orangtuanya (ibunya) dan keluarga ibunya.
Keberadaan  anak  di  luar  kawin  memiliki  konsekuensi  hukum  tersendiri,  sebagaimana  J. Satrio  yang  memandang  hukum  perdata  dalam  memposisikan  kedudukan  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah.  Seorang  anak  luar  kawin  tidak  begitu  saja langsung  memiliki  hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayah  atau  ibunya  (orang tuanya). Anak luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologi dengan kedua orang  tuanya  akan  tetapi  secara  yuridis  mereka  tidak  memiliki  hak  dan  kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak luar kawin  menurut  KUH  Perdata  tidak  memiliki  hubungan  secara  hukum  maupun  biologi dengan orang tuanya. 7
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat  (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya  putusan  Mahkamah  Kostitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  dikeluarkan  pada tanggal  17  Ferbuari  2012.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan,  “anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata dengan laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan
6 Ibid .
7 Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung : Alumni
berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 8

## B. PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  DI  LUAR  PERKAWINAN  DITINJAU DARI           ADAT SUKU TEHIT DAN HUKUM POSITIF
Perlindungan  terhadap  anak  perlu  di  upayakan  pelaksanaannya  sejak  dini,  yaitu  sejak bakal  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berusia  18  tahun.  Pihak  yang  seharusnya bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  anak  luar  kawin  berawal dari keluarga, lingkungan masyarakat, tokoh adat, pemerintah dan Negara. Perlindungan tersebut  dapat  terwujud  apabila  mendapatkan  dukungan  dan  tanggung  jawab  dari berbagai  pihak.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-undang  tidak  dengan  tegas  menyebutkan  mengenai  anak  luar  kawin  namun hanya  tentang  status  anak  yang  sah  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Pasal  42.  Tetapi  dari  Pasal  272  B.W.  berbunyi:  Kecuali  anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuah di luar perkawinan,  dengan  kemudian  kawinnya  bapak  dan  ibunya  akan  menjadi  sah.  Apabila kedua  orang  tua  itu  sebelum  kawin  telah  mengakuinya  menurut  ketentuan-ketentuan undang-undang, atau  apabila  pengakuan  itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri 9 . Pada  prinsipnya  seluruh  ketentuan  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  berkaitan dengan anak dapat diberlakukan kepada anak luar kawin, sebab keduanya masuk dalam ketegori  anak,  anak  luar  kawin  pun  berhak  mendapatkan  perlindungan  oleh  negara sebagaimana pada umumnya anak-anak lainnya di Indonesia. Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, kemudian dipertegas  dengan aturan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut:
1. Hak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan.  Anak  berhak  atas keejahteraan,  perawatan,  asuhan dan  bimbingan berdasar kasih sayang  baik  dalam keluarganya  maupun  didalam  asuhan  khusus,  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar,
2. Hak  atas pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan  sosialnya, sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa  untuk  menjadi warga  Negara yang baik dan berguna,
3. Hak  atas pemeliharaan  dan  perlindungan, baik  semasa  dalam  kandungan  maupun
8 Edyar, Busman. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  Pasca Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang  Undang  Perkawinan. Jurnal  Hukum   Islam, 1(2), 197-198. DOI : http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115
9 Soimin,  Soedharyo.  (2002). Hukum  Orang  Dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta : Sinar Grafika. p. 40.
sesudah dilahirkan,
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 10
Maksud  dari  kesejahteraan  anak  menurut  Undang-undang  kesejahteraan  anak  yaitu anak.  Mendapatkan  jaminan  pertumbuhan  dan  perkembangan  sewajarnya  baik  secara rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  mengatur  hak-hak  anak  atas  kesejahteraan,  meskipun  pada prinsipnya bahwa  semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama  namun  tetap  dalam  kenyataannya  muncul  hal  yang  membedakan  adapun  hal tersebut adalah kedudukan dari  anak  tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya.
Seorang  perempuan  maupun  anaknya  diberikan  kesempatan  oleh  Undang-  undang untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan  keperdataan dengan ayahnya. Melalui  pengajuan  uji  materiil yang dilakukan oleh  Machica  Muchtar  ke  Mahkamah  Kostitusi  mengenai  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan,  “anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,”  setelah  menilai  dan  mengkaji  fakta  dan  hukum  alasan pemohon berikut petitum permohonan dan setelah mendengar kesaksian para ahli dan keterangan dari pemerintah berikut pihak DPR- RI), maka MK mengabulkan permohonan para  pemohon.  Bahwasanya  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  1974  tentang Perkawinan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Putusan ini tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, secara khusus mengenai kedudukan anak di luar kawin serta menjadi payung hukum terhadap anak  tersebut,  sehingga  kewajiban  orang  tua,  dalam  hal  ini  adalah  bapak  biologisnya, akan sampai pada pemenuhan hak-hak anak. Tetapi dengan adanya perubahan Pasal 43 ayat  (1)  Uundang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  diputuskan oleh  Mahkamah  Kostitusi  tidak  boleh  dengan  pengesahan  anak,  melainkan  hanya sebatas penetapan bahwa anak luar kawin dapat  mempunyai hubungan  dengan  bapak biologisnya  melalui  hasil  tes  DNA  dan  pengakuan  dari  bapak  biologisnya.  Dengan
10 Kuspraningrum,  E.  (2006). Kedudukan  Dan  Perlindungan  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum, 2(1), 29-30.
demikian status anak luar tersebut tetap menjadi anak tidak sah. 11

## KESIMPULAN
Anak yang dilahirkan di  luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-  undang Nomor  1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Pasal  2  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Pasal  43  ayat  (1).  Seorang  perempuan  maupun  anaknya  diberikan kesempatan oleh Undang- undang untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Melalui pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Muchtar ke Mahkamah Kostitusi mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

## ACKNOWLEDGEMENT
Alhamdulillah  puji  syukur  saya  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  karena  atas  kehendak  dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian artikel ini. saya sadari bahwa artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak.    Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih  kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sorong yang  telah memberikan  kesempatan  bagi  saya  untuk  melakukan  penelitian  berupa  artikel,  dan  yang terakhir  saya  ucapkan  terimkasih  kepada  rekan  dan  sahabat  terdekat  yang  selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

## REFERENSI
Apriani,  Dewi.  2020. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Skripsi.  Lampung:  Institut Agama Islam Negeri Metro.
Assegaf, Abd. Rachman. (2005). Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru  Muslim Kaffah. Yogyakarta : Gama Media.
Edyar, Busman. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca  Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  Undang  Undang
11 Apriani,  Dewi.  2020. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi:  Studi  Kasus  Desa  Srisawahan  Kecamatan  Punggur  Kabupaten  Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.
Perkawinan. Jurnal Hukum Islam, 1(2). DOI :
http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115
Ghozali, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munakah.  Jakarta : Prenada Media Group.
Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : CV Mandar Maju.
Kuspraningrum,  E.  (2006). Kedudukan  Dan  Perlindungan  Anak  Luar  Kawin  Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum, 2(1).
Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta : PT Abadi.
Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung : Alumni.
Soimin,  Soedharyo.  (2002). Hukum  Orang  Dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta : Sinar Grafika.