Volume 01, Issue 1, April 2021, Pages 20- 33

## KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT
A GAMA ISLAM
Sayyidah 1* , Imas Kania 1 , Amir Tengku Ramly 2
1 Program Study Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
2. Prodi MM Universitas Ibn Khaldun, Indonesia Coresponding Email: hasimedogawa@diversity.gmail.com

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received: 25-02-2021 Accepted: 05-03-2021 Available online:
01-04-2021
Keywords :
Justice, Polygamy, religion

## A B S T R A C T
This article focuses on the discussion of the Kagian Islam on justice in  polygamy, namely;  what  are  the  requirements  for  polygamy ac- cording to the priests of the mazhab, how the arguments and laws of the priests of the mazhab allow polygamy, and how is it relevant to polygamy according to the contemporary context in Indonesia. This research is a library research (Library Reserach), which is a method of collecting data such as the books of the priests of the mazhab and books  that  are  relevant  to  the  issues  discussed.  This  research  is  a descriptive analysis, which describes, studies and analyzes the opin- ions of the Imam of the Schools in terms of being fair in polygamy. The results  showed that in Islam it is permissible for a husband to practice polygamy on the condition that he believes or has a strong suspicion that he is able to do justice to his wives. as indicated by the al-Qur'an in the letter al-Nisa "verse 3:" then if you are afraid that you will not be able to act fairly, then marry only one wife ". This permissibility for polygamy is not a recommendation but one of the solutions given in special conditions to those (husbands) who really need and fulfill certain conditions. The meaning of justice as a con- dition for polygamy is not in the inner  meaning of justice (such as love and affection) but justice for things that are material and meas- urable. As indicated by verse 129 of the letter al-Nisa 'and the soci- ological  background  because  of  the  verse  polygamy  (verse  3  al- Nisa').  What  is  meant  by  the  fairest  distribution  is  in  terms  of:  in- come, clothing, place to live, and time of turn .
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/

## 1. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  merupakan  landasan  normatif  sebagai  rangkaian  petunjuk  bagi  ummat manusia1 dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al- Qur’an  tidak  hanya  mengajarkan  tentang  ibadah,  baik  hubungan  seorang  manusia  dengan Tuhannya  dan  dengan  manusia  lainnya,  tapi  juga  mengajarkan  nilai-nilai  kebenaran  yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin  dalam  menuju  kesempurnaan.  Salah  satu  nilai  universal  yang  tercakup  dalam  al- Qur’an adalah nilai- nilai keadilan.
Ayat-ayat  mengenai  keadilan  dan  yang  semakna  dengan  keadilan  seperti, al-  qist},  al- miza> , dan al-wasat} terdapat dalam berbagai  tempat dalam al-Qur’an. Selain dari ungkapan- ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata keadilan, sebenarnya pada ayat-ayat dan surah- surah yang paling awal, gagasan dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataan  ini  sangat  beralasan,  karena  kondisi  riil  dan  objektif  yang  dihadapi  oleh  Nabi Muhammad  saw.  setelah  beliau  memperkenalkan  ajaran  tauhid  (monoteisme)  adalah implikasinya tentang keadilan.  Keadilan memang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang memberi penekanan kepada memerdekakan diri  secara   individu,   dan   sekaligus   membawa   pesan   “persamaan”   ( al-musa>wah )   dalam kehidupan  sosial,  jelas  menuntut  tegaknya  keadilan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan.  Oleh karena  itu,  segala  bentuk  tindakan  yang  tidak  berkeadilan  dan  kepemilikan  kekayaan  yang berlebih-lebihan oleh sebagian penduduk Mekkah pada  masanya, seperti yang dikritik dalam sejumlah  ayat-ayat  Makkiyah,  jelas  bertentangan  dengan  konsep  tauhid  dan  pesan  keadilan yang diajarkan oleh al-Qur’an.
Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia  itu sendiri.  Sebelum  Islam  datang  ke  Jazirah  Arab,  poligami  merupakan  sesuatu  yang  telah mentradisi  bagi  masyarakat  Arab.  Poligami  masa  itu  dapat  disebut  poligami  tak  terbatas, bahkan  lebih  dari  itu  tidak  ada  gagasan  keadilan  di  antara  para  istri.  Suamilah  menentukan
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
sepenuhnya siapa  yang ia sukai dan  siapa  yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Isrti-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.
Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. an-Nisa’; 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat  orang  istri  dengan  syarat-syarat  yang  ketat  pula  seperti  keharusan adil  di antara istri. Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur’anbegitu berat untuk menerima  institusi  poligami,  tetapi  hal  itu  tidak  bisa  diterima  dalam  situasi  yang  ada,  oleh karena al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.
Menurut  hukum  Islam  (fiqh),  kebolehan  hukum  poligami  telah  menjadi  kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri istrinya. Berkenaan  dengan  syarat  adil,  hal  ini  sering  menjadi  perdebatan  yang  panjang  tidak  saja dikalangan  ahli  hukum  tetapi  juga  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  dalam  artikel  ini,  penulis mencoba mengkaji, konsep keadilan dalam poligami menurut hukum islam

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Keadilan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keadilan” diartikan dengan: 1). Sama berat, tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak;  2).  berpihak  kepada  yang  benar,  berpegang  kepada kebenaran; 3). Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adapun Ibnu Manzu }  r>  dalam Lisan >   al-‘Arab mengemukakan makna adil  yaitu;      jiwa    dalam    keadaan    lurus,   lawannya    menyimpang. Sedangkan  Ibnu  Fa>ris  dalam Mu’jam Maqa>yis al-Lug}ah menjelaskan bahwa kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf ‘ain , dal ,  dan lam ; ل د ع yang  makna  pokoknya  adalah istiwa’>   ءاو  َ َت س  َ ا yang bermakna   keadaan   lurus,   sama   dan i’wijaj> جاج  َ و  َ ع  َ ا yang   bermakna   keadaan menyimpang.   Adil lawan katanya adalah al-Ju>r رولجا yang berarti menyimpang.    Dari  tinjauan kebahasaan  ini  dapat  dikatakan  bahwa,  rangkaian  huruf-huruf  tersebut  mengandung  makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata ‘adl berarti menetapkan hukum dengan benar, dan kata al-‘idl yang bermakna misal atau pengganti sesuatu.
Sejalan dengan itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam , adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan  yang lain ( al-musa>wah ).  Sedangkan  secara terminologis,  adil  berarti  mempersamakan  sesuatu  dengan  yang  lain,  baik  dari  segi  ukuran, sehingga  sesuatu  itu  tidak  berat sebelah dan  tidak  berbeda.  Dengan demikian, seorang yang
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.Persamaan  itulah  yang  merupakan  makna asal kata ‘adl ,  yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil  “berpihak  kepada  yang  benar”,  karena  baik  yang  benar  maupun  yang  salah  sama-sama harus memperoleh haknya.  Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” dan “tidak sewenang-wenan”.

## Pengertian Poligami
Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu apoulus yang mempunyai arti banyak; serta gamos yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kata poligami hampir sama dengan poligini. Dimana poligini berasal dari kata polus yang berarti banyak; dan gene yang  berarti  perempuan.  Dari  pengertian  itu  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan poligami  dan  poligini  ialah  suatu  sistem  perkawinan  dimana  yang  salah  satu  pihak  (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan  suami  tidak  diceraikan  tetapi  masih  sah  menjadi  istrinya.    Ada  juga  istilah poliandri, dimana yang menjadi pelaku poliandri adalah sang istri. Jika dibandingkan dengan poliandri, lebih banyak orang yang mempraktekkan poligami.
Menurut syari’at Islam, kata poligami atau ta’addud az-zaujat mempunyai arti seorang laki-laki  diperbolehkan  mengawini  perempuan  sebanyak  dua,  tiga,  atau  empat  jika  mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat .
Dasar Hukum Poligami . Dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 Allah berfirman :
ۡ نِإ َو ۡ مُت ف ِخ َۡلَّأ ۡ اوُطِس قُت يِف ۡ ىَمَ تَی لٱ ۡ اوُحِكنٱَف اَم َۡباَط مُكَل َۡنِ م ِۡءٓاَس ِنلٱ ۡ ىَن ثَم َۡثَ لُث َو َۡ عَ ب ُر َو ۡ نِإَف ۡ مُت ف ِخ َۡلَّأ ۡ اوُلِد عَت ۡ ةَد ِح َ وَف ۡ وَأ اَم ۡ تَكَلَم ۡ  مُكُنَ م یَأ َۡكِلَ ذ ۡٓ ىَن دَأ َۡلَّأ ۡ اوُلوُعَت ٣

## Artinya:
Dan jika kamu tak ut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3).
Syarat Poligami. Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
1) Jumlah perempuan yang boleh nikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu. T.  M.  Hasby  Ash-Shiddiqi  berpendapat  berdasarkan  penafsiran  QS.  An-Nisa  ayat  3: “Paling  banyak  ketika  cukup  persyaratan,  boleh  mengawini  empat  orang  wanita.
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ahli ilmu mengatakan,  bahwa  ayat  ini  digunakan  untuk  segolongan  umat  yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita kehendaki. Pendapat ini diten- tang oleh para ijma’ fuqaha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak.
2) Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahinya baik bersifat lahir maupun batin.
3) Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari  diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.

## Poligami Menurut Imam Mazhab
Sebagian  besar  ulama  klasik  dan  pertengahan  memperbolehkan  adanya  praktek  ber- poligami. Namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami. Syarat- syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa  berlaku  adil.  Pengarang  kitab al-Umm ,  yaitu  al-Syafi’i  berpendapat  bahwa  Hadis  yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan em- pat  yang  dimaksud  adalah  sebagai  batas  maksimal  bagi  seorang  yang  ingin  melakukan poligami. Dapat dikatakan bahwa Al-Syafi’i memperbolehkan praktek poligami dengan cata- tan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan bata- san empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram.
Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil secara materi (seperti pem- bagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan  karena  hanya  Allah  yang  mengetahuinya.  Sehingga  seseorang  yang  melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.  Dalam kitab al-Muwatta’ , Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak em- pat  istri  dan  ini  berlaku  bagi  suami  yang  merdeka.  Ahmad  bin  Hanbal  menyebutkan  batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa’ ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
secara adil.
Dengan mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu Hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam),  al-Dahlawi  mengatakan  bahwa  Hadis  yang  berisi  mengenai  sahabat  Gailan  bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat orang istri.  Pengarang  kitab ‘Aun  al-Ma’bud (kitab  syarah Sunan  Abu  dawud )  juga  mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukumya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena Nabi me- nyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya.  Didalam kitab Fath al-Bari , Al-Bagawi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3. Dimana beliau membantah para ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara keliru. Para ulama menafsirkan huruf wau pada  kalimat masna wa sulasa wa ruba’a merupakan  jumlah,  sehingga  2+3+4=9.  Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menikahi istri sebanyak Sembilan orang. Sama seperti jumlah istri Nabi sebanyak sembilan.
Sedangkan  Al-Asqalani  berpendapat  bahwa wau tersebut  artinya  adalah au (atau),  se- hingga pengertian wau bukanlah jumlah tetapi atau . Jika Nabi memiliki sembilan istri beliau berpendapat  bahwa  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  khusus  bagi  Nabi.  Dari  sekian  banyak pendapat  para  ulama  klasik,  mereka  cenderung  memperbolehkan  suami  untuk  berpoligami dengan batasan empat orang istri dan harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai hal keadilan, menurut mereka keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi se- dangkan keadilan dalam bentuk kasih sayang atau cinta hanya Allah saja yang mengetahuinya

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  mencari  data  adalah  studi  riset  kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan  memanfaatkan  fasilitas  yang  ada  di  perpustakaan,  seperti  buku-buku,  majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.
Metode  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode dokumentasi,  yaitu  mencari  data-data  pemikiran  Konsep  keadilan  di  poligami.  karena merupakan  studi  pustaka,  maka  pengumpulan  datanya  merupakan  telaah  dan  kajian-kajian terhadap  pustaka  .  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  adalah  jenis  kajian  pustaka,  sehingga pembahasannya mengedit, mereduksi, menyajikan, dan selanjutnya menganalisis.
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/

## 4. HASIL

## Konsep Keadilan Dalam Poligami
Surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami  wajib berlaku adil  terhadap  isteri-isterinya.  Berkenaan  dengan  syarat  berlaku  adil,  hal  ini  sering  menjadi perdebatan  yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.
Imam  Syafi’i,  al-Sarakhsi  dan  al-Kasani  mensyaratkan  keadilan  diantara  para  isteri, menurut  mereka  keadilan  ini  hanya  menyangkut  urusan  fisik  semisal  mengunjungi  isteri  di malam atau di siang hari.  Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.
Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan  kadarnya  menjadi  keadilan  fisik  atau  material  saja.  Bahkan  lebih  dari  itu,  para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasion- alisasi terhadap praktek poligami.
Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang di- batasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang  cukup  untuk  mencurahkan  kasih  sayang.  Berbagai  pendapat  di  atas,  para  ulama  fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka.
Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur’an adalah keadi- lan  yang  bersifat  kualitatif  seperti  kasih  sayang,  cinta,  perhatian  yang  semuanya  tidak  bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur’an mengatakan: “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja”(QS. al-Nisa’ ; 3). Muhammad Abduh men- jelaskan,  apabila  seorang  laki-laki  tidak  mampu  memberikan  hak-hak  isterinya,  rusaklah
struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Se- jatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan sal- ing menyayangi antar anggota keluarga.
M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa’ bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material.Sebagaimana yang ditegaskan  oleh  surat  al-Nisa’  ayat  4:  “ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepadakamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pem- berian  itu  (sebagai  makanan) yang  sedap  lagi  baik  akibatnya .” Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 129: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan- lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain ter- katungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
Keadilan  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  di  atas  adalah  adil  dalam  bidang  immaterial (cinta).  Keadilan  ini  yang  tidak  mungkin  dicapai  oleh  kemampuan  manusia.  Oleh  sebab  itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cender- ung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini  sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.
Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi  sesuatu  lembaga  yang  bisa  dijalankan.  Sebaliknya,  jika  keadilan  hanya  ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT. menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ”
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/

## Keadilan Poligami Menurut Imam Mazhab
Sebagai syarat untuk melakukan poligami, keadilan tentunya harus dipenuhi. Yaitu, se- buah kemampuan untuk bersikap proposional terhadap istri-istri yang telah dinikahi. Beberapa aspek haruslah dipenuhi dengan baik, diantaranya suami benar-benar mampu untuk menunjang nafkah seluruh isteri secara dohir dan batin. Namun tentunya kecondongan-kecondongan ter- hadap  salah  satu  diantara  istri  pasti  ada,  terutama  dalam  hal  kecintaan  atau  rasa  sayang. Demikian merupakan sifat manusia yang begitu sulit untuk dirubah, sifat tersebut merupakan fitrah manusia secara umum. Dalam Al-Qur’an QS Al-Anfal ayat 24 dijelaskan bahwa Allah yang menguasai hati manusia.
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  seruan  Allah  dan  seruan  Rasul  apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan ”.
Terkait dengan penjelasan tersebut, Rasulullah pun demikian, penjelasan terhadap fakta ini  dapat  dilihat  dalam  hadits  yang  disampaikan  oleh  Aisyah  dimana  diamengatakan: Rasulullah bisa membagi waktu bergilirnya sama diantara kami dan kemudian berdo’a, “Ya Allah, inilah pembagianku dengan apa yang aku miliki, maka hendaklah engkau tidak mem- persalahkan saya karena pembagian (cinta) yanghanya engkau miliki”  Demikian merupakan stigma bahwa manusia tidak damat mengatur rasa cinta terhadapa seseorang. Dan dalam hal ini, rasulullah pun demikian. Dalam Al-Qur’an QS. Al-Anfal ayat 63, secara jelas membuk- tikan bahwa Allahlah yang mengatur rasa cinta yang dimiliki mahluknya. “ Dan yang memper- satukan  hati  mereka  (orang-orang  yang  beriman).  Walaupun  kamu  membelanjakan  semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bi- jaksana ”.
Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi di dalam berpoligami yaitu:
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
a) Berlaku adil untuk dirinya sendiri. Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran  untuk  bekerja  mencari  rezeki,  sudah  tentu  tidak  akan  dapat  memelihara  be- berapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini bererti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.
b) Adil diantara isteri-isterinya.  Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya,  berupa  kemesraan  hubungan  jiwa,  nafkah  berupa  makanan,  pakaian,  tempat tinggal  dan  lain  lain  perkara  yang  diwajibkan  Allah  kepada  setiap  suami.  Adil  diantara isteri-isteri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa’ ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang mempu- nyai dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).
c) Adil  memberikan  nafkah.   Dalam  soal  adil  memberikan  nafkah  ini,  hendaklah  si  suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Mem- beri nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lainlainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan se- bagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru,  isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yangcantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.  Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan  oleh  Ibnu  Qudamah,  Ibnu  Mundzir  dan  lainnya.  Selanjutnya  Ibnu  Qudamah berpendapat:  “Diperbolehkan  memukul  sekedar  Sebagai  pelajaran  (tidak  melukai).  Ka- rena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”  Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: “Seorang suami berkewjiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya se- jak selesainya pelaksanaan akad nikah, baik si isteri itu berbuat nusyuz atau tidak, kaya
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
d) Adil dalam memberikan tempat tinggal. Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap- tiap isteri berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata- mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diingini. Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaaq ayat 6 : “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampu- anmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka per- empuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya ”. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab  fikih  karangannya  Fath  al-Mu’in  menyatakan,  seorang  suami  wajib  menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika siisteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami  wajib  menyediakannya.    Disebutkan  juga  oleh  Mahmud  Yunus,  dalam  pasal  75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perka- kas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).
e) Adil dalam giliran. Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Seku- rang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang isteri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam  keadaan  haidh,  nifas  atau  sakit,  suami  wajib  adil  dalam  soal  ini.  Sebab,  tujuan perkahwinan  dalam  Islam  bukanlah  semata-mata  untuk  mengadakan  'hubungan  seks' dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih  sayang  dan  kerukunan  antara  suami  isteri  itu  sendiri.  Hal  ini  diterangkan  Allah dengan firman-Nya;
"Dan  di  antara  tanda-tanda  yang  membuktikan  kekuasaan-Nya,  dan  rahmat-  Nya,
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
bahwa la menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami  isteri)  perasaan  kasih  sayang  dan  belas  kasihan.  Sesungguhnya  yang  demikian  itu mengandungi keteranganketerangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir ." (Al-Qur'an, Surah ar-Ruum ayat 21)
Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu.  Demikian juga, bila antara isteri isterinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut. Seorang suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya di siang hari lan- taran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlamalama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) ber- buat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk isteri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat isteri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi’i) dan lainnya.
Menurut  kesimpulan  al-Minhaj,  Ashlu  al-Minhaj,  al-Raudloh  dan  Ashlu  al-Raudloh, adalah  berselisih  dengan  pendapat  di  atas,  mengenai  masalah  bila  suami  memasuki  tempat isteri yang bukan gilirannya di siang hari, lantaran ada keperluan (sekalipun lama disana), dan tidak wajib menyamaratakan dalam kadar ukuran tinggal suami pada waktu pokok, misalnya waktu siang, karena waktu yang bukan pokok adalah waktu yang tidak tenang, yang terkadang bisa sebentar ju ga bisa lama .

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dapat  Diambil  Kesimpul  Dalam  Agama  Islam  Dibolehkan  Bagi  Seorang  Suami Melakukan  Poligami  Dengan  Syarat  Yakin  Atau  Menduga  Kuat  Mampu  Berlaku  Adil  Ter- hadap Isteri-Isterinya, Sebagaimana Yang Di Isyaratkan Oleh Al-Qur’an Dalam Surat Al-Nisa’ Ayat 3: “Maka Jika Kamu Takut Tidak Akan Mampu Berlaku Adil, Maka Kawinlah Seorang Isteri Saja”. Kebolehan Poligami Ini Bukan Anjuran Tetapi Salah Satu Solusi Yang Diberikan Dalam Kondisi Khusus Kepada Mereka (Suami) Yang Sangat Membutuhkan Dan Memenuhi Syarat Tertentu.
Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di  isyaratkan  oleh  ayat  129  surat  al-  Nisa’  dan  latar  belakang  sosiologis  sebab  turun  ayat poligami (ayat 3 al-Nisa’). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian,tempat tinggal, dan waktu giliran.

## DAFTAR PUSTAKA
1) al-Bantaniy, Syekh Nawawi, Nihayatu al-Zain , Surabaya: al-Hidayah, tt.
2) al-Bujayramiy,  Syekh  Sulayman, Bujayramiy  ‘Ala  al-Khothib ,  Jilid  3,  Beirut:  Dar  al- Fikr,1401H/1981M
3) Al-Jurjawi,  Ali  Ahmad, Hikmah  al-Tasyri’  wa  Falsafatuhu ,  Beirut:  Dar  al-Fikri,  tt  Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata di Indonesia , Jakarta: Pernada Media,2004
4) al-Malibariy, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathu al-Mu’in , terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al- Hidayah, 1993
5) al-Qolyubiy, Syihabuddin dan ‘Umayroh, Syihabuddin, Hasyiyatani (Qolyubiy-‘Umayroh) , Sura- baya: al-Hidayah, tt
6) Azizah, Uswatun, Skripsi Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
7) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
8) Doi,  Abd.  Rahman  I, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syari’ah) ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2002
9) Doi, Abd. Rahman I, Perkawinan dalam Syari’at Islam, pen. Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, cet. Ke-I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
10) Engineer, Asghar Ali, Pembebasan Perempuan , Yogyakarta: LKIS, 2003
11) Setyaningsih,  Eko  Eni, Skripsi  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di  Indonesia  dan  Hak Asasi
12) Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997
13) Haswir  dan  Nurwahid,  Muhammad, Perbandingan  Mazhab,  Realitas  Pergulatan  Pemikiran Ulama Fiqih , Pekanbaru: Alaf Riau, 2006
14) Ibn  Fa>ris  bin  Zakariyya>,  Abu> al-H{usain  Ah{mad. Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz.  IV. Beirut: Da>r Ittih{a>d al-‘Arabiy, 1423 H/2002 M.
15) Labib MZ, Pembelaan Ummat Manusia , Surabaya: Bentang Pelajar, 1986
16) Manusia , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007 17) Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami ; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh , Ja- karta; Pustaka Pelajar, 1996
18) Nurdin,  Asep, Hadis-hadis  Tentang  Poligami  (Studi  Pemahaman  Hadis  Berprespektif Jender ),Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003
19) Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita , Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998
20) Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990