## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  DI INDONESIA
Oleh:
Nanci Yosepin Simbolon 1) ,
Muhammad Yasid 2) , Beny Syahputra Sinaga 3) , dan Nancy Saragih 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4) E-mail: yosepinn@yahoo.com 1) y45idn45u@gmail.com 2) benysyahputrasinaga@gmail.com 3)
nancysaragihgaringging12@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The existence of foreign investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national economic development and increasing economic growth in the community,  which  is  regulated  in  law  number  25  of  2007.  This  research  is  an  empirical normative  research,  data  collection  is  done  by  interview  and  literature  study.  Data processing is done by checking the data, the analysis in this study is done descriptive, that is, systematically  doing  research  in  the  field  to  obtain  data.The  results  show  that  in  every foreign company that wants to invest in Indonesia, it must take care of the principle permit to the  Investment  Coordinating  Board  (BKPM)  and  the  One-Stop  Integrated  Investment  and Service  Office  (PTSP).  So  that  the  company  can  be  established  in  Indonesia  and  its establishment is in accordance with the procedures of the foreign investment law so that the foreign investment company is fully under the responsibility and supervision  of The Republic of  Indonesia.  The  Government  also  provides  relief  to  foreign  investment  in  Indonesia  in foreign up the cost of the entry of goods or electronic equipment for the purposes of Foreign Investment in Indonesia in investing.

## Keywords: Legal Protection, Foreign Investment

## ABSTRAK
Keberadaan  investasi  asing  di  Indonesia  sangat  penting  dan  strategis  dalam  mendukung pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di masyarakat,  yang  diatur  dalam  undang-undang  nomor  25  tahun  2007.  Penelitian  ini merupakan penelitian normatif empiris, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi  literatur.  Pemrosesan  data  dilakukan  dengan  mengecek  data,  analisis  dalam  penelitian ini  dilakukan  secara  deskriptif,  yaitu  secara  sistematis  melakukan  penelitian  di  lapangan untuk mendapatkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa di setiap perusahaan asing yang ingin berinvestasi  di  Indonesia,  harus  berhati-hati.  dari  izin  prinsip  kepada  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kantor Pelayanan dan Investasi Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga  perusahaan  dapat  didirikan  di  Indonesia  dan  pendiriannya  sesuai  dengan  prosedur hukum  investasi  asing  sehingga  perusahaan  investasi  asing  sepenuhnya  berada  di  bawah tanggung jawab dan pengawasan Republik Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada investasi asing di Indonesia di luar negeri atas biaya masuknya barang atau peralatan elektronik untuk keperluan Investasi Asing di Indonesia dalam berinvestasi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Asing

## 1. PENDAHULUAN
Segala  Kegiatan  pemanfaatan  dana yang  dimiliki  dengan  menanamkannya  ke usaha  yang  produktif  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  adalah  termasuk kegiatan  penanaman  modal  dengan  tujuan selain mendapatkan pengambilan modal awalnya  di  kemudian  hari  tentunya  pemilik modal  nantinya  akan  mendapatkan  sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud.
Penanaman  Modal  Asing  selanjutnya disebut  PMA.  Indonesia  yang  merupakan negara  kepulauan/maritim  memiliki  sumber daya alam melimpah baik dalam hal pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan.  Namun  bukan  berarti  serta  merta SDA  melimpah,  dapat  diambil  dengan sendirinya  atau  diolah.  Hal  ini  membuat, timbulnnya  keinginan  para  investor  berawal pada  jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi pada  pertengahan  Tahun  1997  (Indonesia mengalami kriris moneter yang diawali dengan terdefresiasinya  nilai  tukar  Rupiah  terhadap nilai  tukar  Dollar  Amerika  Serikat,  defresiasi nilai  tukar  rupiah  dengan  posisi  kedudukan yang  semakin  tajam  berimbas  menjadi  krisis ekonomi yang akibatnya investor asing enggan menaruh  investasinya  lagi  dan  pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat.
Salah  satu  cara  untuk  menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala adalah dengan implementasi kebijakan yang menstimulus masuknya investasi  di  Indonesia,  khususnya  investasi asing yang sampai saat ini merupakan tonggak penting  untuk  menggerakkan  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sumber  Daya  Alam  (SDA),  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  stabilitas  politik  dan perekonomian, kebijakan pemerintah, kemudahan dalam perizinan, ini adalah faktor- faktor  ini  dapat  mempengaruhi  investor menanamkan  modalnya.  Saat  masa  reformasi (perubahan),  pemerintah  justru  berupaya menarik  sebanyak  mungkin  investasi  asing melalui rutinnya kunjungan kenegaraan ke luar negri,  privatisasi  BUMN  (badan  usaha  milik negara),  penegakan  supremasi  hukum,  serta revisi  terhadap  berbagai  undang-undang  yang menyangkut  bisnis  dan  investasi  perpajakan, ketenagakerjaan dan seterusnya.
Semua  upaya  ini  tentu  bertujuan menciptakan iklim/atmosfir dunia usaha dalam negri  yang  lebih  kondusif  demi  menciptakan
capital  inflow (arus  masuk  modal)  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan rakyat. Pentingnya memperbaiki sektor birokrasi dan penegakan hukum akan mempengaruhi  peningkatan  investasi,  awal memasuki  tahun  2007  awal,  semua  indikator makro  (besar)  ekonomi  semakin  membaik, lembaga  perbankan  yang  kian  berpeluang untuk  meningkatkan  penyaluran  kredit,  kian meningkatnya  kepercayaan  investor,  dan country  risk yang  juga  membaik,  kinerja pemerintahan  yang  secara  umum  mulai  dapat dipercaya.
Pentingnya peranan penananaman modal  asing  dalam  pembangunanan  ekonomi Indonesia  juga  terealisasi  dalam  tujuan  yang tertera  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  sebagai landasan  yuridis  bagi  kegiatan  penanaman modal di Indonesia. Meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi  berkelanjutan,  kemampuan  daya saing  dunia  usaha  nasional,  menigkatkan kapasitas  dan  kemampuan  dan  teknologi nasional,  mendorong  pengembangan  ekonomi kerakyatan,  mengolah  ekonomi  potensial menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan menggunakan  dnaa  yang  berasal,  baik  dalam negeri  maupun  luar  negeri,  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan  penanaman  modal  asing di  Indonesia  memerlukan  kerja  keras  untuk dapat  menciptakan  iklim/  situasi  investasi yang kondusif.
Dalam  melakukan  penegakan  hukum ( law  enforcement )  terdapat  tiga  unsur  yang harus  diperhatikan  adanya  kepastian  Hukum  , kemanfaatan  ,  dan  keadilan  yang  harus berjalan  secara  seimbang.  Apabila  penegak hukum  hanya  fokus  pada  kepastian  hukum, maka  pelaksanaannya  dapat  mengabaikan keadilan  dan  kemanfaatannya  di  masyarakat, begitupula sebaliknya apabila  salah satu  unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya  dapat  mengabaikan  unsur- unsur lainnya.
Perlindungan hukum merupakan mencari  segala  upaya  yang  menjadi  kepastian hukum.  Perlindungan  hukum  juga  sebagai pengayom  terhadaphak  asasi  manusia  yang dirugikan  dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati/merasakan  hak-hak  yang  diberikan oleh hukum.
Dalam tujuan
meningkatkan/menaiikan  investasi  asing  di Indonesia,  sektor  pemerintah  melalui  Badan Koordinasi  dan  Penanaman  Modal  (BKPM) telah  melakukan  beberapa  upaya  penyesuaian kebijakan investasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah telah meng- update Daftar/list bidang usaha yang tertutup bagi  penanam  modal  untuk  dapat diberikan keleluasaan/kebebasan investor dalam memilih usaha (Keppres  No.  96  Tahun  2000  jo.  No. 118  Tahun  2000).  Dalam  keputusan tersebut  bidang  usaha  yang  tertutup untuk  investasi  baik  PMA  maupun PMDN  berkurang  dari  enam  belas sektor.  Bidang  usaha  yang  tertutup bagi kepemilikan saham asing berkurang  dari  9  sektor  menjadi  8 sektor.
b. Meminimalisir  proses  dari  42  hari menjadi 10 hari. Sebelumnya persetujuan  PMA  dilakukan  oleh
Presiden,  sedangkan  saat  ini  cukup dilakukan  oleh  Pejabat  Eselon  I  yang berwenag,  dalam  hal  ini  Deputi Bidang  dan  Fasilitas  Penanaman Modal;
c. Sejak  tanggal  1  Januari  2001, pemerintah  mensubstitusi  insentif/ pendapatan Pembebasan Pajak dengan  kelonggaran  pajak  investasi sebesar 30% untuk 6 tahun
d. Nilai investasi tidak dibatasi, sepenuhnya  bergantung  pada  layak tidaknya proyek terseut.
Menurut  daftar  yang  diterbitkan  oleh UNCTAD  Indonesia  termasuk  negara  yang begitu  menarik  bagi  para  investor.  Terutama bagi transnational  companies yaitu  para investor  yang  berskala  besar.  Hasil  survey UNCTAD  sepanjang  tahun  2011  Indonesia menempati  tempat  ke  4  setelah  Cina,  USA, dan  India.  Negara-negara  berkembang  lainnya yang  termasuk  dalam  daftar  UNCTAD  ialah Brazil,  Meksiko,  Tahiland,  Vietnam,  Korea Selatan  dan  Malaysia.  Sebaliknya,  walaupun dalam  daftar  UNCTAD  Indonesia  termasuk negara-negara  yang  secara  potensial  menarik tetapi  dilihat  dari  angka-angka  Sekretariat ASEAN  Indonesia  hanya  menempati  tempat yang  rendah  di  ASEAN  yaitu  tempat  kelima dari 10 negara.
Contoh kasus PMA di  Indonesia saat UU Penanaman  Modal  Asing  diberlakukan  tahun 2007  silam,  semakin  memperlihatkan  bahwa pemerintah  tidak  berdaya  mempu  menolak intervensi dan kepentingan asing. Bukti paling mencolok  yaitu  ketika  air  minum  Aqua  74% sahamnya  dikuasai  perusahaan  Danone  asal Prancis,  tahun  1997,  akibat  terjadinya  krisis moneter,  PT  Aqua  mencatat  pertumbuhan dibawah  30%.  Hal  itu  disebabkan  perusahaan hanya  menghasilkan  laba  bersih  sebesar Rp7,8M atau turun  sebesar 25& dibandingkan dengan  tahun  1996.  Selain  itu,  pendapatan perusahaan  menurun  sebesar  23%  dari Rp220,8M  menjadi  Rp179,4M  di  tahun  1996. Oleh  karena  itu,  PT  Aqua  memutuskan  untuk menjual  sebagian  sahamnya  kepada  investor asing yaitu French Danone dengan melakukan akuisisi  saham.  Akuisisi  saham  terjadi  saat sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak atas  perusahaan  lain  dan  kedua  perusahaan tersebut  tetap  beroperasi  sebagai  entitas hukum  yang  terpisah  akibatmya  muncul perusahaan induk dan perusahaan anak.
Pengambilalihan mengakibatkan banyak pihak gempar, alsannya Aqua merupakan  perusahaan  Air  Minum  Dalam Kemasan  (AMDK)  yang  memiliki  jumlah penjualan  terbanyak  dan  paling  terkenal.  Bagi Danone,  Aqua  jelas  merupakan  AMDK  yang sangat  menguntungkan  dengan  dibuktikan produksi  Aqua  langsung  menyumbang  sekitar 12%  (dua  belas  persen)  dari  total  volume produksi  air  minum  Danone  di  seluruh  dunia. Dengan pangsa pasar 50%, kini Aqua menjadi pemimpin pasar AMDK di Indonesia.. Terjadi lagi  akuisisi  saham  Danone  pada  PT  Aqua  di tahun 1998 hanya sebesar 40% dan saat itulah mrupakan  titik  awal  perkembangan  pesat  PT Aqua, dimana PT Aqua mampu menghasilkan laba  bersih  sebesar  Rp19M  atau  bertambah 143% dari tahun sebelumnya
Penanaman modal asing juga memberi berbagai keuntungan/ manfaat bagi penanaman  modal  di  Indonesia.  Keuntungan- keuntungan yang dapat diperoleh adanya PMA diantaranya  adalah  adanya  produksi  beberapa produk  kebutuhan  rakyat  banyak  dengan maksud  untuk  diekspor  (dengan  ppenggunaan bahan  baku  yang  umumnya  terdapat  di  tanah air kita) akan jauh meningkat, apabila produksi mengalami  penurunan,  seluruh  akibat/resiko dipikul penanam dallam direct  investment dan sebagian  besar  dipikul  penanam  dalam joint enterprise atau joint  venture ,  para  pekerja
Indonesia memperoleh kesempatan dan terbiasa  denan  pekerjaan-pekerjaan  mutakhir/ sanggih  bila  perjanjian  kontrak  telah  habis mau  tidak  mau  segala  peralatan  menjasi  milik perusahaan,  sehingga  perusahaan  yang  sejenis akan  berlangsung  terus  dengan  pengolahan dan pendayagunaan 100% Indonesia, atau para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta ketrampilan untuk membangun  perusahaan  nasional  yang  sejenis yang  mungkin  lebih  baik  dan  lebih  terarah bagi  peningkatan  pembangunan  di  daerah lainnya,  dan  devisa/pendapatan  negara  kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan penduduk  perkapita  meningkat  dan  produk- produk  kebutuha    rakyat  banyak  akan  mudah diperoleh  dipasaran  dengan  mutu  yang  lebih meningkat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  Undang_undang  No.  1  tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah  dan  ditambah  oleh  UU  no.  11  tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No. 1  tahun  1967  mencakup  3  unsur  pokok  yang terkandung  yaitu  penanaman  modal  secara langsung, penggunaan modal untuk menjalankan  perusahaan  di  Indonesia,  resiko ditanggung pemilik modal. Dimana pengertian modal asing tersebut terdiri dari:
1. Alat  pembayaran  luar  negeri  yang bukan  merupakan  bagian  dari  devisa Indonesia  dan  disetujui  pemerintah untuk pembiayaan
perusahaan domestik
2. Alat-alat  bagi  perusahaan  termasuk penemuan-penemuan  baru  milik  asing dan  bahan-bahan  dari  luar  negeri  ke dalam  wilayah  RI  yang  tidak  dibiayai dari devisa Indonesia;
3. Bagian  dari  hasil  perusahaan  yang dapat ditransfer/pindahkan, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia Keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal asing untuk negara berkembang  yaitu  dapat  dihasilkannya  tingkat upah  riil  yang  lebih  besar  untuk  tenaga  kerja lokal  dan  atau  kesempatan  kerja  yang  lebih luas,  pilihan  yang  lebih  banyak  dari  kualitas produk  yang  baik  dengan  tingkat  harga  yang lebih  rendah  untuk  konsumen  domestik, meningkatkan  pendapatan  pemerintah  dari pajak  terhadap  investasi  asing  tersebut,  dan
keuntungan-keuntungan  tidak  langsung  dari peningkatan  teknologi  pelatihan  tenaga  kerja loka,  dan  mendorong  perusahaan-perusahaan domestik  melalui  keterkaitan  ke  depan maupun ke belakang.
Sebagaimana penerapan dalam UU Penanama  Modal  Asing  bahwa  pelaksanaan atau  aplikasi  penanaman  modal  asing  di Indonesia  dapat  dilakukan  dalam  2  bentuk, yaitu:
1. Pihak  asing  (perseorangan  atau  badan hukum)  ke  dalam  suatu  perusahaan yang  full diusahakan oleh pihak asing
2. Dengan  menggabungkan  modal  asing itu dengan modal nasional Menurut  ahli  Todaro  bahwa  argumen yan  mendukung  penanaman  modal  asing sebagian  besar  berasal  dari  analisis  neoklasik tradisional  yang  memusatkan  pada  berbagai determinan pertumbuhan ekonomi.
Penanaman  modal  asing  merupakan hal yang sangat signifikan karena dapat menisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar  penerimaan  pemerintah,  dan mengembangkan  keahlian  manajerial  bagi negara  penerimanya.  Semua  hal  tersebut merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan. Penanaman  modal  asing  ini    dapat mengatasi  2  kesenjangan (two  gap) yaitu “kesenjangan tabungan investasi” (saving gap) dengan pemberian sumbangan finasnsial untuk mengantisipasi bila terjadi kurang memenuhinya  mobilisasi  tabungan  domestik, dan juga mengatasi  “kesenjangan devisa” atau “kesenjangan  perdagangan  luar  negeri” (trade gap) yang  berperan  mengisi  kesenjangan antara  target  jumlah  devisa  yang  dibutuhkan dan  hasil-hasil  aktual  devisa  dari  ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri netto.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penyusun adalah penelitian normatif. Penelitian kepustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pengadilan, teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para sarjana.
Metode penelitian lapangan adalah metode dimana  peneliti  langsung  ke  lapangan  untuk
mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum bagi  penanam  modal  asing.  Penelitian  ini dilakukan melalui wawancara ataupun pengumpulan data melalui pengamatan langsing  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota Medan.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

## A.  Kedudukan  Dan  Pendirian  Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
Berikut  ini  akan  diuraikan  proses  aplikasi penanaman  modall  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  2  Keppres  No.  33  tahun  1992 sebagai berikut:
a. Calon  penanaman  modal  asing  yang akan  mengadakan  usaa  dalam  rangka
UU  no.  1  tahun  1967  jo  UU  No.  6
Tahun 1968 terlebih dahulu mempelajari daftar bidang-bidang usaha  yang  tertutupi  bagi  penanaman modal  yang  berlaku  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  1,  dan apabila  diperlukan  penjelasan  lebih lanjut dapat menghubungi BKPM
b. Setelah  mengadakan  riset  yang  cukup mengenai  bidang  usaha  yang  terbuka dan  lokasi  proyek  yang  dibuktikan dengan  surat  konfirmasi  pencadangan tanah  dari  Gubernur  Provinsi  serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan,  calon  penanaman  modal mengajukan  permohonan  penanaman modal  kepada  ketua  BKPM  dengan emmpergunakan  tatacara  permohonan yang ditetapkan oleh BKPM c. Berdasarkan penilaian
terhadap permohonan  tersebut  kepada  Presiden dengan  disertai  pertimbangan  guna memperoleh keputusan d. Ketua BKPM menyampaikan tembuasan suratpermohonan dari pertimbangan tersebut kepada:
1. Departemen yang membinda bidang  usaha  penanaman  modal yang bersangkutan
2. Departemen Keuangan
e. Persetujuan/penolakan Presiden
mengenai  suatu  permohonan  modal disampaikan kepada Ketua BKPM
f. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan
Presiden  tersebut  dalam  ayat  (5) kepada calon penanam modal g. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai  persetujuan  prinsip  atau  izin usaha sementara kepada; 1. Departemen yang membidangi bidang  usaha  penanaman  modal yang bersangkutan
2. Departemen Keuangan RI
3. Kepada Badan Pertanahan Nasional untuk  menyelesaikan  hak-hak  atas tanah
4. Gubernur  Provinsi  BKPMD  yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi h. Apabila  penanaman  modal  telah memperoleh Keputusan Presiden berupa  persetujuan  penanaman  modal setelah  dipenuhi  persyaratan  yang ditetapkan,  maka  Ketua  BKPM  atas nama  Menteri  yang  bersangkutan mengeluarkan 1. Angka pengenal importie terbatas
2. Keputusan pemberian fasilitas/kekeringan  pajak  dan  bea masuk 3. Izin  kerja  bagi  tenaga  kerja  asing pendatang diperlukan
4. Izin usaha tetap i. Setelah memperoleh surat
pemberitahuan  persetujuan  presiden dari  Katua  BKPM,  penanam  modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan  kepada  BKPM  daftar induk  barang-barang  modal,  serta bahan  baku  dan  bahan  penolong  yang akan diimpor.
j. Berdasarkan  pantauan  terhadap  daftar induk  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (9)  ketua  BKPM  mengeluarkan ketetapan
mengenai fasilitas
keringanan  bea  masuk  dan  pungutan impor lainnya
k. Permohonan  untuk  perubahan  atas rencana  penanaman  modal  yang  telah memperoleh  persetujuan  Presiden, termasuk  perubahan  untuk  perluasan proyek  disampaikan  oleh  penanam modal kepada BKPM untuk mendapat persetujuannya dengan mempergunakan tatacara yang ditetapkan oleh BKPM
Peraturan berikut ini harus
diperhatikan/dipahami  oleh  investor  asing yang  akan  melakukan  investasi  di  Indonesia (pendirian PT PMA):
1. Daftar  negatif  investasi  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Presiden  No.  39 tahun  2014  tentang  daftar  bidang  usaha yang  tertutup  dan  bidang  usaha  yang terbuka  dengan  persyaratan  di  bidang penanaman  modal  (“daftar  negatif investasi”), yang mengatur:
a. Daftar  bidang  usaha  yang  tertutup untuk investasi  (baik untuk  investor domestik maupun asing); dan
b. Daftar  bidang  usaha  yang  terbuka bagi  investor  asing,  dimana  bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan
2. Klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) diatur  oleh  Peraturan  Kepaa  Badan Pusat  Statistik  No.  57  Tahun  2009 tentang  Klasifikasi  Baku  Lapangan Usaha.  Peraturan  ini  adalah  yag  utama bagi para investor asing untuk mengecek  apakah  pendirian  PT  PMA mereka  di  Indonesia  tunduk  pada pembatasan  berdasarkan  Daftar  Negatif Investasi
3. Pedoman  dan  prosedur  perizinan  dan non  perizinan  investasi  modal  asing diIndonesia diatur oleh Peraturan Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  Indonesia  (BKPM),  No.  5  tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan  BKPM  No.12  Tahun  2013 tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM) 4. Prosedur dan kriteria/syarat identik yang terkait  dengan  bentuk  PT  PMA  di Indonesia, yang diwajibkan oleh
BKPM,  sebelum  PT  PMA  dapat  mulai kegiatannya,  perlu  memenuhi  seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan ini
5. UU Perseroan Terbatas mengatur persyaratan  umum  PT  dan  berlaku  juga untuk PT PMA yang tidak diatur dalam
Perka BKPM
B. Upaya Pemerintah Jika Ada Pelanggaran  Hukum  Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia
1. Pemerintah melakukan koordinasi kepada  BKPM  (berdasarkan  Pasal  27
dan  Pasal  28  UU  no.  25  Tahun  2007) dalam  rangka  koordinasi  pelaksanaan kebijakan  dan  pelayanan  penanaman modal  tersebut,  BKPM  mempunyai tugas  dan  fungsi  sebagai  berikut dengan melaksanakan tugas dan koordinasi    pelaksanaan  kebijakan  di bidang  penanaman  modal,  mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman  modal,  mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di  daerah  dengan  memberdayakan badan usaha, membuat peta penanaman modal Indonesia, mempromosikan  penanaman  modal, mengembangkan sektor usaha
penanaman  modal  melalui  pembinaan penanaman modal, antara lain meningatkan kemitraan, meningkatkan daya  saing,  menciptakan  persaingan usaha  yang  sehat,  dan  menyebarkan informasi  yang  seluas-luasnya  dalam lingkungan penyelenggaraan
penanaman modal, membantu penyelesaian  berbagai  hambatan  dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penenam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, mengoordinasi penanam modal dalam  negeri  yaang  menjalankan kegiatan  penanaman  modal  di  luar wilayah Indonesia, mengoordinasi dan melaksanakan  pelayanan  terpadu  satu pintu
2. Pemerintah  melakukan  musyawarah dan mufakat maupun melalui arbitrase dan  alternatif,  dilihat  dalam  Pasal  32 UU  no.  25  Tahun  2007  menjelaskan tentang sebagai berikut:
a. Para pihak terlebih dahulu menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  musyawarah  dan  mufakat apabila  terjadi  masalah  di  bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penenam modal
b. Dalam  hal  menyelesaikan  sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  tercapai,  penyelesaian sengketa  dapat  dilakukan  melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Saat  terjadi  sengketa  di  bidang penanaman modal atara pemerintah
dengan  penanam  modal  dalam negeri para pihak dapat menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui arbitrase, bila tidak disepakati  penyelesaian  sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan d. Pemerintah dengan penenam modal asing akan menyelesaikan dengketa tersebut melalui arbitrase internasional  yang  harus  disepakati oleh para pihak dalam hal terjadinya  sengketa  di  bidang penanaman modal

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan  , maka  penulis  menarik    kesimpulan  sebagai berikut:
1. Dalam  Kedudukan  Penaman  Modal  Asing di  Indonesia  adalah  berbentuk  perusahan atau  Perseroan  Terbatas  (PT).  Sesuai  atau menurut  Undang  –  Undang  Nomor  40
Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pendirian  Perusahaan  Penanaman  Modal
Asing harus melakukan pengajuan permohonan  izin  prinsip  ke  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)&Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM) agar    Penanaman  Modal  Asing  dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia.
2. Dalam  masuknya  Pernanaman  Modal Asing  (PMA)  ke  Indonesia  cenderung mengalami  masalah  –  masalah  ataupun kendala  –  kendala  yaitu:  perusahaan melanggar hak –  hak  buruh  dan perusahaan tidak melakukan ataupun melaksanakan  ketentuan  lingkungan  hidup yang terkait dengan
pelaksanaan penanaman  modal  di  bidang  usaha  yang disetujui  dalam  izin  prinsip  penanaman modal.  Pemerintah  juga    melakukan  upaya terhadap  pelanggaran  hukum  yang  di lakukan  penanaman  modal  asing  di Indonesia dengan cara melakukan
koordinasi ke Badan koordinasi Penanaman Modal  (BKPM)dengan  berdasarkan  Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang  Nomor
25  Tahun  2007  tentang  penanaman  modal, dan pemerintah juga melakukan musyawarah  dan  mufakat  terhadap  PMA maupun    melalui  Arbitrase  Dan  Alternatif dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan
Pasal  32  Undang  –  Undang    Nomor.  25 Tahun 2007.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU – BUKU
Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi HukumPerdagangan Internasiona , PT Alumni, Bandung: 2014. David  Kairupan  , aspek-  aspek  huku penanaman modal asing di
Indonesia , kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013. Hs  Salim  dan  sutrisno  Budi, Tinjauan umum tentang Penanaman Modal Asing, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta: 2014 H.  Salim  dan  Budi  Sutrisno, Hukum
Investasi  Di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo  Persada,  Rajawali  Pers, Jakarta: 2014
I.G.  Rai  Widjaya ,  Penanaman  Modal, Jakarta : 2005 Ikeriyanti  Tifani, Penananaman  Modal Asing ,  kencana  Prenada  Media Group,Jakarta: 2013 Salim  Hs  dan  Budi  Sutrisno, Hukum Investasi  Di  Indonesia ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008 Sentosa  Sembiring ,  Hukum  Investasi , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung: 2007 Sihombing    Jonker ,  hukum  penanaman modal  di  indonesia. PT  Alumni, Jakarta : 2009.

## B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Undang  –  Undang  R.I.Nomor  1  Tahun 1967 Tenatng Penanaman Modal Undang-  undang  R.I.Nomor  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang  –  Undang  Nomor 40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
C. INTERNET http://bemumk13.blogspot.co.id/2012/07/
makalah-penanaman-modal- asing-di.html.  diakses  tanggal 15/04/2018. jam 07:28.pm. http://ondyx.blogspot.co.id/2014/01/penge rtian-penanaman-modal-asing- pma.html.di akses tanggal
24/04/2018. jam14:27.pm.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  DI INDONESIA Nanci Yosepin Simbolon 1) , Muhammad Yasid 2) ,  Beny Syahputra Sinaga 3) ,   dan Nancy Saragih 4)
http://www.gomarketingstrategic.com/201 6/06/pengertian-penanaman- modal-asing-pma.html. diakses tanggal 22/04/2018. jam 08:30.pm. http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II . Pdf. Diakses tanggal 30/04/2018. Jam 14:27.pm. diakses  tanggal  30/04/2018.  Jam 15:17.pm. https://evalarasati10.wordpress.com/2015 /04/08/pengertian-penanaman- modal-asing-pma-penanaman- modal-dalam-negeri-pmdn-dan- joint-venture.diakses tanggal
28/05/2018.jam 18:33.pm.