## REFUND TIKET PESAWAT DI MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Afrisya Rahmany, Suherman
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Jl. RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan Email: suherman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  konsumen  di  masa  pandemik  covid  -19  merupakan  hal  yang  perlu  di perhatikan,  terutama  mengenai refund tiket  pesawat  di  Masa  Pandemik  covid  -19  ini sebagaimana dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan  mudik  Idul  Fitri  Tahun  2020,  dampak  dari  larangan  tersebut  yaitu  gagalnya keberangkatan  calon  penumpang  sebagai  pihak  konsumen,  dampak  dari  hal  ini  maka sebagai pelaku usaha wajib melakukan upaya ganti rugi yang biasa disebut dengan refund tiket,  di  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2020  dijelaskan mengenai  pengembalian  tiket  berbentuk voucher dan  tidak  menggunakan  uang  tunai, dengan  adanya  sistem  baru  mengenai  pengembalian  tiket  pesawat  tersebut  hak-hak konsumen harus diteliti sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak konsumen pada masa pandemik  covid  -19  ini  mengenai  refund  tiket  pesawat  serta  perlindungan  konsumen berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sebagaimana  agar  mengetahui jawaban tersebut penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan data sekunder.  Hasil  dari  penelitian,  bahwa  hak-hak  konsumen  di  Indonesia  pada  masa pandemik  covid  -19  ini  memang  mendapatkan refund tiket  pesawat  namun  berbentuk voucher dan memiliki jangka waktu pemakaian dalam hal ini maka hak-hak konsumen sangat dibatasi dengan adanya waktu berlaku voucher , dengan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut maka terbukti masih adanya  keresahan  di  pihak  konsumen  mengenai  hak-haknya  terhadap refund tiket pesawat,  terutama  hak  kenyamanan  dan  hak  untuk  di  dengarkan  pendapatnya  yang tentunya  sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci: Perlindungan konsumen; Hak-hak Konsumen; Refund tiket pesawat.

## Abstract
Consumer  protection  during  the  Covid  -19  pandemic  is  something  that  needs  to  be considered,  especially  regarding  refunding  airplane  tickets  during  the  Covid  -19 Pandemic Period as with the new policy issued by the government regarding the 2020 Eid al-Fitr homecoming ban, the impact of the ban is the failure departure of prospective passengers as consumers, the impact of this is that business actors are required to make compensation efforts which are commonly referred to as ticket refunds, in the Minister of Transportation Regulation Number 25 of 2020 it is explained regarding returning tickets in the form of vouchers and not using cash, with the new system regarding the return of
airplane tickets, consumer rights must be examined in accordance with the Consumer Protection Act, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as the author's goal is to find out how consumer rights are during the covid-19 pandemic This concerns  airplane  ticket  refunds  and  consumer  protection  based  on  the  Consumer Protection Act as in order to find out the answer the author uses a normative juridical writing  method  with  secondary  data.  The  results  of  the  research,  that  the  rights  of consumers in Indonesia during the Covid-19 pandemic did get refunds for plane tickets but in the form of vouchers and had a usage period, in this case, consumer rights were very  limited  by  the  validity  period  of  the  voucher,  by  the  existence  of  a  letter recommendation issued by the National Consumer Protection Agency, it is evident that there  is  still  unrest  on  the  part  of  consumers  regarding  their  rights  to  airplane  ticket refunds, especially the right to comfort and the right to have their opinion heard which of course has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Consumer protection; Consumer rights, Airline ticket refund.

## A. PENDAHULUAN
Wabah virus covid-19 yang terjadi merupakan suatu wabah yang tersebar luas di berbagai negara di belahan dunia termasuk di Negara Indonesia, di Indonesia sendiri virus covid-19 ini masuk pada Tahun 2020, dengan adanya virus ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Salah satunya, bahwa masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan social distancing yang dimana merupakan salah satu cara guna mencegah dan mengurangi penyebaran virus covid-19, kegiatan sosial distancing ini yaitu mengurangi kegiatan  di  luar  rumah  yang  dimana  dalam  kegiatan  tersebut  diharapkan  masyarakat Indonesia melakukan kegiatan di rumah saja dan tidak meninggalkan rumah jika memang tidak  ada  kepentingan,  lalu  dengan  adanya  kegiatan  ini  maka  beberapa  kegiatan bermasyarakat  diluar  rumah  harus  dihentikan,  seperti  kegiatan  yang  menimbulkan kerumunan.
Banyak  negara  telah  menutup  ruang  udaranya  dan  melarang  masuknya  individu dari luar sejak pandemi covid-19 di Indonesia, demi melindungi kesehatan warganya. 1 Presiden Joko Widodo mengeluarkan ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang pelaksanaannya diatur  secara  rinci  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dengan diterapkannya kebijakan ini, masyarakat dihadapkan
1 Ashley Nunes, “How COVID-19 Will Charge Air Travel as We Know It” (BBC, 2020), dikunjungi pada 7  OKTOBER  2021 https://www.bbc.com/future/article/20200709-how-covid-19-will-change-air-travel- as-we-know-it
pada kebiasaan baru yang menuntut segala aktivitas dilakukan di rumah, dengan daya tarik pemisahan fisik dan isolasi diri. 2
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri, dan salah satunya termasuk pembatalan penerbangan. 3 Dengan adanya peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tersebut berdampak di dalam masyarakat Indonesia, terutama kepada calon penumpang yang sudah membeli tiket pesawat untuk mudik Idul Fitri tahun 2020, di dalam kebijakan tersebut  tentunya dijabarkan mengenai mekanisme pengembalian tiket atau refund tiket yang dimana pengembalian tiket tersebut berbentuk voucher  yang  dapat  digunakan  oleh  calon  penumpang  selama  1  (satu)  tahun  kedepan, sistem ini tentunya berbeda dari sistem sebelum terjadinya pandemik covid-19.
Ketika pelanggan memperoleh pengembalian tiket yang tidak dalam bentuk uang, metode pengembalian biaya yang ditentukan dalam peraturan ini tentu memberikan sisi positif  dan  negatif.  Beberapa  penumpang  memahami  dan  tidak  peduli  dengan  jenis pengembalian  yang  ditentukan  dalam  aturan,  sementara  banyak  yang  percaya  bahwa pengembalian  uang  tiket  dalam  bentuk  apa  pun  selain  uang  tunai  adalah  semacam kerugian. 4 Hal  ini  di  dorong  dengan  adanya  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  surat  tersebut  dikeluarkan  karena  adanya beberapa keluhan konsumen yang diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional terkait refund tiket pesawat tercantum dalam surat rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa pada  masa  pandemik covid-19  pihak  konsumen  memerlukan refund tiket  pesawat berbentuk dana tunai dibandingkan dengan voucher atau penjadwalan ulang, disamping itu karena belum adanya kepastian kapan transportasi akan berjalan normal kembali. Jika dilihat dari adanya surat rekomendasi tersebut maka perihal refund tiket pesawat di masa pandemik covid-19.
Teori  yang  digunakan  untuk  menunjang  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teori keadilan  dan  teori  perlindungan  hukum.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis
2 Annisa Puspitadelia, 2021 , “Perlindungan Hukum bagi Wisatawan di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ,” Jurist-Diction Vol. 4 (3).
3 Patricya Wedha Hutapea,2021 , “Perlindungan Hukum bagi Jasa Penerbangan di tengah Pandemi Covid – 19 ,” Jurist – Diction, Vol 4 No 3.
4 Fitri,  “Menolak  Refund  dari  Traveloka  dalam  Bentuk  Poin”  (Detik  News,  2020), https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5117909/menolak-refund-dari-traveloka-dalam-bentuk-poin dikunjungi pada 7 oktober 2021.
memfokuskan  pembahasan  dalam  jurnalz  ini  yaitu  mengarah  pada  “Hak  –  Hak  dan Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap refund tiket pesawat di masa Pandemik Covid-19 berdasarkan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.”

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  hak-hak  konsumen  terhadap refund tiket  pesawat  di  masa  pandemik Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap refund tiket pesawat di masa Pandemik Covid-19?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana jenis penelitian ini hukum berfokus pada suatu norma, yang merupakan asas  atau  asas  perilaku. 5 Berdasarkan  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian yuridis normatif maka penulis difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma- norma yang ada di dalam hukum positif maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  juga  pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  peraturan perundang-undangan maka penulis dapat menggunakan perundang-undangan yang sudah berlaku  yaitu  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen, pendekatan kasus ini berfungsi untuk mempelajari suatu kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum. 6 Sumber data yang digunakan yaitu sumber data bahan hukum  primer  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  bahan  hukum  sekunder  yang menggambarkan  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil  dari penelitian  lainnya,  buku-buku,  artikel  dan  koran,  pendapat  pakar  hukum  maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Berhubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian normative maka penulis mengumpulkan data dengan studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Teknik  ini  merupakan  cara  pengumpulan  data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, memahami, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literature, peraturan perundangan-undangan, dokumen dan hal – hal lain
5 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” 2005, Edisi Revisi, Kencana.
6 Johnny  Ibrahim,  2006,  “Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,”  Bayumedia  Publishing, Malang. Hlm 321.
yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  pada  saat  menganalisa  data  penulis menggunakan  Teknik  dengan  cara  analisis  kualitatif  yang  dimana  dengan menginterprestasikan seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal – hal lain yang berhubungan dengan masalah lain.

## D. PEMBAHASAN
1. Hak-Hak  Konsumen  Terhadap Refund Tiket  Pesawat  Di  Masa  Pandemik Covid-19
Undang – Undang yang mengatur mengenai hak – hak konsumen yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Undang – Undang tersebut  tentunya  dijelaskan  beberapa  hal  mengenai  hak  –  hak  konsumen  yang  harus dijalankan  agar  tetap  terlaksananya  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak,  sebagaimana  di Indonesia  pihak  konsumen  memiliki  hak  dan  kewajiban,  jika  terjadi  hal  –  hal  yang menyimpang pada saat berlangsungnya kegiatan jual beli maka dapat dilihat lagi hak – hak yang telah diatur dan tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan keterangan diatas mengenai hak – hak konsumen yang sudah diatur di dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  dalam  kondisi  apapun  tetap  harus diimplementasikan, seperti yang terjadi di masa pandemik covid – 19 ini yang dimana ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu mengenai pengendalian  transportasi  selama  masa  mudik  idul  fitri  tahun  2020  yang  mengatur mengenai  pengendalian  transportasi  selama  masa  mudik,  kebijakan  ini  dikeluarkan  di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, dengan  adanya kebijakan tersebut maka transportasi umum tidak bisa beroperasi dengan normal seperti sebelum masuknya covid-19, terutama transportasi udara yang dilarang beroperasi sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25.
Akibatnya, maskapai tidak dapat memenuhi salah satu tujuannya. Paksaan dalam bentuk  tidak  dapat  memenuhi  tujuan  karena  undang-undang  atau  aturan  pemerintah adalah jenis pemaksaan yang unik. 7 keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak di rencanakan, jika dilihat dari situasi ini maka covid -19 dapat diefinisi kan sebagai force majeure  relative yang  dimana  dalam  situasi  ini  suatu  prestasi  yang  terdapat  didalam
7 Mariam Darus, “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya,” Bandung: Alumni, 1993, hlm. 35.
kontrak  tidak  bisa  dilakukan  namun  hanya  dalam  beberapa  waktu  saja  jadi  tidak selamanya,  setelah  situasi  memungkinkan  kembali  maka  prestasi  ini  harus  dijalankan, akibatnya,  hambatan  pemenuhan  debitur  hanya  bersifat  sementara,  khususnya  selama wabah COVID-19 masih ada di Indonesia. 8 Sebagaimana dimaksud kontrak bisnis yang ada tetap sah dan mengikat kedua belah pihak jadi keadaan ini hanya menunda prestasi saja dan tidak menghapuskan suatu kewajiban dari pihak yang bersangkutan, maka dari itu renegosiasi kontrak perlu adanya agar kedua belah pihak dapat berkontribusi dalam menemukan jalan keluar agar kedua belah pihak tetaop terlindungi sesuai dengan Undang – Undang . 9 karena di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Permenhub no. 25 tahun 2020 pihak maskapai harus bertanggungjawab memberikan pengembalian tiket sebagai ganti rugi dan juga sebagai alternatif dampak dari aturan larangan mudik idul fitri tahun 2020. 10
Beberapa  opsi  yang  diberikan  oleh  pihak  maskapai  dalam  pengembalian  tiket pesawat di masa Pandemik Covid – 19 ini berdasarkan dari Permenhub no 25 tahun 2020 merupakan  solusi  agar  terwujudnya  keadilan  bagi  pihak  konsumen,  sebagaimana dimaksud bahwa setiap konsumen wajib dipenuhi haknya, seperti yang sudah tercantum di  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Terutama  hak  konsumen  mengenai  pengembalian  tiket  sebagaimana  yang  terdapat  di dalam pasal 4 Undang – Undang no 8 Tahun 1999: 11
“hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya”
Dalam  pasal  tersebut  sudah  jelas  bahwa  pada  saat  ini  pun  refund  tiket  wajib dipenuhi oleh setiap maskapai, dengan adanya aturan baru mengenai refund tiket pesawat serta ada kebijakan dari pemerintah, dengan demikian hal mengenai ganti rugi sudah ada itikad baik dari pihak maskapai, namun dalam kebijakan yang dikeluarkan pengembalian berupa voucher yang memiliki jangka waktu berlaku, Sekalipun klien Citilink dan Garuda
8 Cyntia Hutagalung. (2020, Desember 15). “Pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis.” [Halaman Web]. Diakses dari https://www.pphbi.com/pandemikovid-19-sebagai-force-majeure- dalam-kontrak-bisnis/ pada tanggal 27 Maret 2021, Pukul 02.06 Wib
9 Dona Budi Kharismai, “Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?”, RechtsVinding Online 29 Juni 2020, hlm 4
10 Ainaya  Nadine  dan  Zulfa  Zahara  Imtiyaz ,  “Analisis  Upaya  Pemerintah  Dalam  Menanganai  Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020,” Media Iuris Vol.3 no.3, Oktober 2020
11 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Indonesia dapat mengalihkan kepemilikan voucher, tidak ada jaminan bahwa penumpang akan  dapat  menemukan  individu  yang  berminat  untuk  melakukan  perjalanan  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan  karena  adanya  batasan  waktu  yang  sah  sebagaimana disebutkan di atas. 12
dipenuhi oleh setiap maskapai, dengan adanya aturan baru mengenai refund tiket pesawat serta ada kebijakan dari pemerintah, dengan demikian hal mengenai ganti rugi sudah ada itikad baik dari pihak maskapai, namun dalam kebijakan yang dikeluarkan pengembalian berupa  voucher  yang  memiliki  jangka  waktu  berlaku,    Sekalipun  klien  Citilink  dan Garuda  Indonesia  dapat  mengalihkan  kepemilikan  voucher,  tidak  ada  jaminan  bahwa penumpang akan dapat menemukan individu yang berminat untuk melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang ditentukan karena adanya batasan waktu yang sah sebagaimana disebutkan di atas. 13
Namun dilihat dari hasil temuan yang ditemukan oleh penulis masih banyak aduan mengenai  refund  tiket  pesawat  di  masa  Pandemi  Covid  –  19  ini,  Hal  lainnya  yang dikeluhkan oleh pihak konsumen yaitu adanya perbedaan pengembalian uang tiket  antara transportasi umum lain seperti kereta api dan kapal laut yang menyediakan pengembalian tiket  sebagai  ganti  rugi  dengan  beberapa  opsi,  yaitu  opsi  pertama  ialah  pengembalian berupa  uang  tunai  dan  opsi  lainnya  berupa reschedule ,  perubahan  rute,  yang  terakhir berupa  pergantian  voucher  sementara,  namun  dalam  penerbangan  tidak  terdapat  opsi pengembalian tiket ganti rugi menggunakan uang, pihak konsumen merasa hal ini sebagai hal yang tidak adil bagi calon penumpang pesawat terutama terhadap hak – hak konsumen yang dimana jika dikaitkan dengan Pasal 19 Undang – Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  terdapat  kalimat  bahwa  sebagaimana  ganti  rugi  dapat  berupa uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis juga setara nilainya, dalam hal ini sudah jelas bahwa hak konsumen mengenai refund tiket pesawat yang berupa voucher, sehingga tidak ada opsi pengembalian tiket berupa uang tunai seperti transportasi umum lainnya.
Demikian  hal  tersebut  menyebabkan  adanya  perasaan  tidak  adil  bagi  pihak konsumen,  salah  satunya    perihal  jangka  waktu  berlakunya  voucher  sehingga  pihak
12 Salsabila  hanisa,  susilowati  suparto,  dan  tri  handayani,  Tanggung  jawab  maskapai  penerbangangan terhadap penumpang terkait kebijakan covid-19 yang tercantum dalam permenhub 25 tahun 2020 , jurnal sains sosio humaniora, vol 5 no 1, 2021
13 ibid
konsumen menjadi tidak berdaya karena terbatasnya waktu untuk menggunakan voucher tiket tersebut dan tidak ada opsi selain reschedule, yang dimana secara prinsip hal tersebut sama  dengan refund tiket  pesawat  menggunakan  voucher,  maka  dapat  dikatakan  hak konsumen pada masa Pandemik Covid -19 ini terkhusus mengenai pengembalian tiket pesawat  yang  sangat  dibatasi  dan  calon  penumpang  tidak  punya  pilihan  lain  selain menyetujui  dan  mengirim  kembali  e  –  mail  sesuai  dengan  ketentuan  di  setiap  pihak maskapai, namun sebagaimana cara tersebut berdasarkan kebijakan yang tertera di dalam PM 25/2020 yang dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan di masa Pandemik – covid 19 .
Jika dilihat dari kasus – kasus yang ada maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hak – hak konsumen di masa Pandemi covid – 19 ini belum sebagaimana mestinya, Masih ada hak – hak konsumen yang belum terpenuhi salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, ha katas kenyamanan ini diatur di dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1: 14
“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa”
Meskipun refund tiket pesawat di masa pandemik covid - 19 ini sudah ditentukan yaitu berupa voucher namun tetap saja pada kenyataannya pihak konsumen belum merasa puas atas bentuk refund tiket pesawat tersebut, jika hal tersebut sudah dilakukan dengan benar menjunjung tinggi hak konsumen maka tidak ada lagi keluhan – keluhan yang ada pada  Lembaga  –  Lembaga  perlindungan  konsumen,  hak  lainnya  yang  masih  belum terpenuhi berdasarkan dengan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 yaitu: 15
“hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”
Jika  dilihat  dari  keluhan  –  keluhan  oleh  pihak  konsumen  kepada  pihak  lembaga perlindungan konsumen ini sudah terlihat jelas bahwa adanya hal yang membuat pihak konsumen  merasa  tidak  nyaman,  maka  dari  itu  hak  atas  konsumen  di  masa  Pandemik Covid  –  19  ini  masih  belum  berjalan  dengan  baik,  dilihat  juga  dari  munculnya  surat rekomendasi  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  mengenai  refund  tiket  pesawat
14 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
15 I bid .,
yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa refund tiket pesawat ini tidak ada unsur keadilannya bagi pihak konsumen, maka hal tersebut tidak selaras dengan teori keadilan.

## 2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap refund tikrt pesawat di masa Pandemik Covid – 19
Perlindungan konsumen harus tetap terjaga selama masa pandemi COVID-19, serta selama  kebijakan  baru  Indonesia,  yang  meliputi  adanya  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi . Hijriah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyebaran  Covid-19  pada  masa  Mudik  Idul  Fitri  tahun  1441.  Maskapai  penerbangan sebagai badan usaha berkewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen atau penumpang di terjadi pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa badan usaha angkutan udara atau perusahaan penerbangan dapat mengembalikan biaya tiket angkutan udara dengan cara sebagai berikut: 16
“pertama, dengan melakukan penjadwalan ulang atau istilah lainnya re-schedule, calon penumpang yang telah memiliki tiket tanpa dikenakan biaya; kedua, melakukan perubahan rute penerbangan atau istilah lainnya re-route, calon penumpang yang telah memiliki  tiket  tanpa  dikenakan  biaya  dalam  hal  rute  pada  tiket  tidak  bertujuan  keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana maksud dalam Pasal; ketiga, mengkompensasikan besaran nilai biaya jasa angkutan udara menjadi perolehan poin dalam keanggotaan badan usaha angkutan udara yang bisa digunakan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh badan usaha angkutan udara; dan kempat, memberikan kupon tiket atau istilah lainnya voucher ticket sebesar nilai biaya jasa angkutan udara sesuai dengan tiket yang dibeli oleh penumpang  dapat  digunakan  untuk  membeli  lagi  tiket  penerbangan  yang  lain  serta berlaku paling singkat setahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali.”
Adanya dampak dari kebijakan tersebut adanya penurunan ekonomi di dalam sektor transportasi,  terutama  di  sektor  penerbangan,  berdasarkan  larangan  tersebut menyebabkan tingginya refund tiket pesawat, namun sebagaimana yang telah dijelaskan di  rumusan  masalah  1  oleh  penulis  bahwasanya  pengembalian  tiket  pesawat  memang sudah wajib untuk dilakukan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang – Undang
16 Ferdiana Mailawati, Sri Wahyuni, Desember 2021, hlm 380 Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen  Terkait  Tiket  Pesawat  Yang  Dibatalkan  Maskapai  Penerbangan  Masa  Pandemi  Covid  –  19, KRTHA bhayangkara, vol 15 no 2
perlindungan konsumen bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan adanya rasa tanggung jawab, sesuai dengan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 pada pasal 24 adanya aturan mengenai refund tiket pesawat, itulah salah satu bentuk perlindungan yang  diberikan  untuk  pihak  konsumen  agar  hak  –  hak  konsumen  tetap  sesuai  dengan Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  namun  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan bahwa bentuk refund tiket tersebut tidak dengan uang tunai melainkan dengan voucher yang berlaku untuk 1 tahun kedepan.
Jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia setelah adanya virus corona dan adanya kebijakan  baru  guna  mencegah  tersebarnya  virus  ini  maka  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  –  kebijakan  yang  dimana  setiap  masyarakat  harus  mengikuti  kebijakan tersebut,  salah  satu  kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yaitu  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  2020  Dalam  Rangka  Penyebaran  COVID  -19,  dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut maka pihak maskapai menyesuaikan  aturan  refund  tiket  pesawat  tersebut  sesuai  dengan  kebijakan  baru, beberapa maskapai yang mengeluarkan  refund tiket berupa voucher yaitu Citilink, Air Asia,  dan  Garuda  Indonesia,  namun  setiap  maskapai  tersebut  memiliki  ketentuannya masing-masing terkait jangka waktu pengembalian refund tiket pesawat tersebut, malalui email setiap maskapai mengirimkan surat Pernyataan Persetujuan Refund Voucher untuk pihak  konsumen,  dalam  hal  ini  maka  pihak  konsumen  harus  menyetujui  refund  tiket pesawat dengan voucher tersebut, jika tidak maka refund tidak akan berlaku dan tiket akan hangus begitu saja.
Dari hal ini pihak konsumen merasa haknya sebagai konsumen dibatasi maka dari itu  pihak  Badan  Perlindungan  Konsumen  membuat  surat  rekomendasi  yang  berisi berdasarkan adanya penerimaan pengaduan konsumen ke BPKN terdapat hal – hal yang masih dikeluhkan oleh konsumen terkait refund tiket sebagaimana pada transportasi udara atau pesawat, pihak maskapai memberikan refund tiket dalam bentuk saldo kredit untuk pembelian tiket yang hanya berlaku 1 tahun, maka berdasarkan uraian tersebut BPKN merekomendasikan untuk memastikan pelaku usaha bagi semua moda transportasi tidak memberikan dalam bentuk poin atau voucher  dalam proses pengembalian dana refund . Sebagaimana  bentuk  surat  rekomendasi  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  pihak konsumen  agar  terwujudnya  keadilan  dan  agar  pihak  konsumen  merasa  terlindungi
terutama di mata hukum. Namun pada saat seperti ini kesadaran masyarakat mengenai hak  konsumen  tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  maka  daeri  itu  perlu  adanya pembinaan  dan  pengawasan  agar  pihak  konsumen  lebih  sadar  lagi  atas  hak  dan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 29 ayat 1 yang dimana berbunyi:
“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta  dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”
Jika  terjadi  suatu  sengketa  maka  dapat  diselesaikan  berdasarkan  pasal  52  huruf  a Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  bahwa  BPSK  menyelesaikan  sengketa konsumen dengan jalan melalui 17 :
1. "Mediasi  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  yang  fleksibel  dan  tidak  mengikat  serta melibatkan pihak netral yaitu mediator"
Mediasi  ialah  suatu  cara  penyelesaian  masalah  di  luar  ruang  sidang  dengan menggunakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator adalah sebutan untuk pihak ketiga ini. Peran mediator hanya  sebatas  sebagai  fasilitator,  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan  perbedaan  mereka  tanpa  memiliki  kemampuan  untuk  mengeluarkan penilaian.  Ini  berarti  bahwa  para  pihak,  bukan  mediator,  yang  bertanggung  jawab untuk membuat keputusan. 18
2. "Konsiliasi yaitu menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh pihak konsumen dan maskapai penerbangan, akan  tetapi  pendapat  dari  konsiliator  tidak  mengikat  sebagaimana  yang  ada  pada arbitrase"
17 Miru, A., & Yodo, S. 2008. "Hukum Perlindungan Konsumen." Jakarta: Raja Wali Pres. Rongiyati, S. 2019. Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 10(1), 430– 447.
18 Endrik Safudin,2018. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase" (Malang: Intrans Publishing),33.
3. "Arbitrase yaitu pihak konsumen dan maskapai penerbangan menyetujui dilaksanakan penyelesaian sengketa yang dialami kepada pihak netral yang konsumen dan maskapai penerbangan pilih untuk membuat keputusan terselesaikannya sengketa yang sedang mereka  hadapi."  UUPK  tidak  menentukan  pemisahan  tugas  anggota  BPSK  yang mengakibatkan  para  anggota  BPSK  dapat  berperan  sebagai  konsiliator,  aribitrator, maupun mediator
4. Litigasi adalah pilihan lain untuk mencapai kesepakatan. Gugatan konsumen terhadap maskapai  penerbangan,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UUPK,  dapat  diajukan  di Pengadilan  Negeri  baik  secara  individual  maupun  class  action.  Pasal  46  UUPK memungkinkan  sekelompok  pelanggan  yang  terkena  kasus  yang  sama,  seperti pengembalian  pengembalian  dana  oleh  maskapai  penerbangan,  untuk  mengajukan gugatan  class  action  berdasarkan  fakta  bahwa  satu  atau  lebih  orang  yang  mewakili kelompok yang sama telah fakta dan dasar hukum yang sama. 19
Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen di masa Pandemi covid – 19 ini terus dilaksanakan guna terwujudnya keadilan bagi pihak konsumen  dan  masyarakat  Indonesia,  segala  upaya  dilakukan  terutama  dalam  hal pengembalian  tiket  pesawat  atau  biasa  disebut  dengan  Refund  tiket  sebagaimana  hal tersebut sudah diatur di dalam kebijakan baru, namun tetap harus berdasaerkan dengan Undang – Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan dari itu jika dilihat dari pengembalian tiket yang berupa voucher tiket tersebut menimbulkan beberapa  polemik,  ada  beberapa  aduan  yang  diterima  oleh  Badan  Perlindungan Konsumen  mengenai  refund  tiket  dengan  voucher  ini  sehingga  menyebabkan  BPKN membuat  surat  rekomendasi  guna  adanya  perbaikan  mengenai  refund  tiket  pesawat menggunakan voucher yang waktu berlakunya sangat terbatas, melalui surat rekomendasi tersebut terbukti bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen di masa pandemik covid - 19 ini masih belum berjalan dengan maksimal, pihak konsumen masih banyak complain mengenai sistem refund tiket pesawat di masa Pandemik Covid – 19 ini, hal tersebut pula
19 Dinda  Aurelia  Danian,  Ni  Luh  Made  Mahendrawati,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  2017. “Tanggungjawab Pelaku  Usaha  Maskapai  penerbangan  Atas  Penundaan  Pembayaran  Dana  Refund ”,  Jurnal  Kontruksi Hukum, Vol 2 No 1.
masih bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang dimana sebagai acuan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

## E. PENUTUP
Berdasarkan dengan kajian yang dikaji oleh penulis mengenai refund tiket pesawat ini dapat disimpulkan bahwa hak – hak konsumen di masa Pandemik Covid – 19 ini masih belum terpenuhi, terutama terhadap ha katas kenyamanan dan hak didengarkan pendapat, pihak konsumen merasa belum puas atas refund tiket Pesawat yang dilakukan dengan Voucher hal ini dibuktikan berdasarkan munculnya surat rekomendasi yang dibuat oleh pihak Badan Perlindungan Konsumen Naional, ini menandakan bahwa pihak konsumen masih  belum  bisa  menerima  bahwa  pengembalian  tiket  atau  refund  tiket  pesawat berbentuk voucher dan bukan berbentuk uang, dengan adanya surat rekomendasi tersebut berarti sudah terlihat bahwa perlindungan hukum untuk konsumen di  saat pandemi covid –  19  berjalan  dan  berjuang  untuk  menunut  hak  –  hak  pihak  konsumen,  sebagaimana berdasarkan dari Undang – Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, selain Undang – Undang no 8 tahun 1999, Lembaga – Lembaga yang mengatur mengenai perlindungan  konsumen  juga  salah  satunya  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional yang  bertugas  untuk  melindungi  dan  menjaga  hak  –  hak  konsumen  agar  tidak menyimpang dari hak dan kewajiban setiap maisng – masing pihak maskapai, namun agar tidak terjadinya salah paham dan pihak konsumen mendapatkan hak yang seadil – adil nya sesuai dengan perlindungan.
Dalam penulisan jurnal ini penulis menyarankan mengenai pengembalian refund tiket  pesawat  berupa  voucher  yang  jarak  waktunya  sekitar  hanya  1  tahun,  alangkah baiknya jika voucher tiket tersebut tidak diberi jangka waktu agar pihak konsumen tidak merasa dibatasi dalam haknya, jika tidak ada batas waktu maka konsumen tidak perlu khawatir dalam setahun tidak berpergian dan uang yang ada di voucher tersebut tidak hilang, begitupun sebaliknya jika voucher tiket ini dibatasi hanya dengan jarak 1 tahun maka belum tentu pihak konsumen melakukan perjalanan jauh lagi selama satu tahun, oleh sebab itu perlunya ada perbaikan dalam kebijakan yang baru mengenai refund tiket pesawat di masa pandemi covid -19 karena dengan munculnya surat rekomendasi yang dikeluarkan  oleh  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM  25  tahun  2020  yang  berisi untuk  memastikan  pelaku  usaha  transportasi  umum  mengembalikan  dana  atau refund
tiket secara 100% , jika  pembelian berupa uang tunai baik menggunakan uang elektronik maupun kartu kredit baik itu transportasi darat, laut dan udara, serta adanya himbauan agar  transportasi  tidak  memberikan  dalam  bentuk  voucher.  Saran  lainnya  yaitu  untuk pemerintah melalui lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen dapat mengadakan beberapa penyuluhan agar pihak konsumen sadar betul mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen begitupun mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainaya  Nadine  dan  Zulfa  Zahara  Imtiyaz ,  “Analisis  Upaya  Pemerintah  Dalam Menanganai  Mudik  Melalui  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun 2020,” Media Iuris Vol.3 no.3, Oktober 2020
Annisa,  Puspitadelia,  2021,  “Perlindungan  Hukum  bagi  Wisatawan  di  Masa  Pandemi COVID-19  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen,” Jurist-Diction Vol. 4 (3)
Ashley, Nunes, “ How COVID-19 Will Charge Air Travel as We Know It” (BBC, 2020), dikunjungi pada 7 OKTOBER 2021 “https://www.bbc.com/future/article/20200709-how-covid-19-will-change-air- travel-as-we-know-it”
Cyntia Hutagalung. (2020, Desember 15). “Pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis.” [Halaman Web]. Diakses dari https://www.pphbi.com/pandemikovid-19-sebagai-force-majeure-dalam-kontrak- bisnis/ pada tanggal 27 Maret 2021, Pukul 02.06 Wib
Dinda Aurelia Danian, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, 2017.
“Tanggungjawab Pelaku Usaha Maskapai penerbangan Atas Penundaan Pembayaran Dana Refund ”, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 2 No 1.
Dona Budi Kharismai, “Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?”, RechtsVinding Online 29 Juni 2020, hlm 4 Endrik Safudin,2018. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase" (Malang:
Intrans Publishing),33.
Ferdiana  Mailawati,  Sri  Wahyuni,  ,  Desember  2021,  hlm  380  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Terkait Tiket Pesawat Yang Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa Pandemi Covid – 19, KRTHA bhayangkara, vol 15 no 2
Fitri,  “Menolak  Refund  dari  Traveloka  dalam  Bentuk  Poin”  (Detik  News,  2020), https://news.detik.com/suara-pembaca/d-5117909/menolak-refund-dari-traveloka- dalam-bentuk-poin dikunjungi pada 7 oktober 2021.
Johnny Ibrahim, 2006, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” Bayumedia Publishing, Malang. Hlm 321.
INews  Id,  ttps://www.inews.id/finance/makro/badan-perlindungan-konsumen-ungkap- banyak-aduan-penolakan-refund-tiket-transportasi/
Mariam  Darus, “KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasannya,” Bandung: Alumni, 1993, hlm. 35.
Miru, A., & Yodo, S. 2008. "Hukum Perlindungan Konsumen." Jakarta: Raja Wali Pres. Rongiyati,  S.  2019.  Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui Sistem  Elektronik  (Consumer  Protection  in  E-Commerce).  Negara  Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 10(1), 430–447.
Patricya, Wedha Hutapea,2021 , “Perlindungan Hukum bagi Jasa Penerbangan di tengah Pandemi Covid – 19,” Jurist – Diction, Vol 4 No 3.
Peter, Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” 2005, Edisi Revisi, Kencana.
Salsabila  hanisa,  susilowati  suparto,  dan  tri  handayani,  Tanggung  jawab  maskapai penerbangangan terhadap penumpang terkait kebijakan covid-19 yang tercantum dalam permenhub 25 tahun 2020 , jurnal sains sosio humaniora, vol 5 no 1, 2021
Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang - Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan