© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## RESEARCH ARTICLE

## PERKEMBANGAN KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA

## Saparyanto
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Sapar.yanto96@gmail.com

## ABSTRACT
Electronic contract is a contract that caused due to the development of technology and information, which is selling and buying transactions began to be done through online whether via website nor social media. Due to the process of making electronic contract is unlike conventional agreement, a clear regulation about the terms of contract validity and about the legal force of electronic contracts is required. Research method that used in writing this paper is the normative method. The regulation about terms of contract validity and about the legal force of electronic contracts in Indonesia are still uncertain. In addition, electronic contracts are often made in the form of standard contracts. Standard clause is often made based on the need of the seller by abandoning the prevailing laws and regulations which would impact on the legal protection of the consumer Keywords: Terms of Electronic Contracts Validity; E-Commerce Transactions; Law of Obligations.
Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena  pembuatannya  tidak  seperti  perjanjian  pada  umumnya  yang  konvensional,  maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami  ketidakpastian.  Selain  itu  kontrak  elektronik  seringkali  dibuat  dalam  bentuk kontrak  baku.  Ketentuan  klausula  baku  dalam  kontrak  elektronik  seringkali  dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen.
Kata Kunci: Keabsahan; Kontrak Elektronik; Transaksi E-Commerce; Hukum Perikatan.

## I NTRODUCTION
Keberadaan peradaban dunia saat ini dibuat berubah dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat dari waktu ke waktu. 1 Perkembangan teknologi informasi telah
1 Man Suparman Sastrawidjaja. (2002). Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya,. Jakarta: elips .
berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang  memberikan  efesensi,  alternatif  ruang  dan  pilihan  yang  tanpa  batas  kepada penggunanya  untuk  melakukan  banyak  kegiatan  diantaranya  bisnis.  Daya  tarik  ini  yang menjadikan  banyak  pengguna  transaksi  bisnis  konvensional  kemudian  beralih menggunakan  sistem  elektronik.  Sebagai  contoh  telepon  genggam  untuk  berkomunikasi dalam jarak yang jauh, robot diciptakan untuk membantu pekerjaan rumah, internet sebagai koneksi ke berbagai penjuru dunia dan sebagainya. Perkembangan ekonomi di Indonesia melaju  cepat  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Perkembangan  ekonomi  yang didampingi perkembangan teknologi yang begitu pesat maka banyak kegiatan ekonomi di Indonesia dilakukan berbasis teknologi pula 2 . Salah satu bidang yang membawa dampak yang  sangat  besar  bagi  masyarakat  luas  adalah  perdagangan  secara  elektronik  atau  e- commerce 3 .
Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan sejak 21 April 2008 lalu. Teknologi  sekarang  ini  dapat  dikatakan  mengalami  perkembangan  pesat.  Teknologi informasi  dan  elektronik  merupakan  salah  satunya.  Demikian  pula  di  Indonesia,  hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang.Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan  tradisional,  saat  ini  bisa  dilakukan  dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi 4 .
Contohnya  bisnis  online  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  melalui  sebuah aplikasi  online,  pengadaan  alat-alat  canggih  tertentu  guna  memproduksi  barang  yang menghasilkan nilai ekonomi. Perjanjian adalah salah satu aspek penting dalam bisnis yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan kelompok 5
Model  kontrak  baku  biasanya  digunakan  oleh  beberapa  website-website  untuk beberapa akun media sosial yang menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun  terkadang  penjual  menjadi  pihak  yang  mendominasi  pembuatan  kontrak tersebut.Berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  syarat  -  syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika membandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang beredar selama  ini dengan ketentuan Pasal  9 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  maka  terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini 6 .
2 Manap, M. A. (2018). Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang . Journal of law and goverment , 64.
3 Latumahina,  R.  E.  (2015).  Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Transaksi  Perdagangan  Secara  . Jurnal GEMA AKTUALITA , 43.
4 Arista, O. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA. UNS Journal of Law , 139
5 ekarini,  M.  A.  (2014).  "Eksistensi  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Berkaitan  Dengan  Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Kertha Semaya: Journal of law , 3.
6 Putri,  W.  S.  (2018).  KEABSAHAN  KONTRAK  ELEKTRONIK  DALAM  TRANSAKSI  E- COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN. JURNAL UNDIKNAS , 301.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Transaksi  elektronik  yang  dilakukan  melalui  website  dengan  domain  yang  telah didaftarkan, lebih mudah untuk menentukan atau membuktikan bahwa kontrak elektronik tersebut memang benar disetujui oleh kedua belah pihak, namun bagaimana jika mereka melakukan transaksi elektronik menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, line atau whatsapp? Maka akan sangat sulit membuktikan apakah sungguh-sungguh kedua belah pihak memang menyetujui perjanjian tersebut.

## RESULTS & DISCUSSION

## EXPANSION OF OBJECTS OF DISPUTE IN ADMINISTRATIVE JUSTICE
Keabsahan  Kontrak  Elektronik  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Dilihat Dari Perspektif Hukum Perikatan
Kontrak  elektronik  dapat  dikelompokkan  sebagai  perikatan  yang  meiliki  ancaman hukuman,  karena  apabila  pelaku  usaha  tidak  memenuhi  kewajibannya  maka  konsumen berhak untuk mendapatkan ganti untung atas kerugian yang disebabkan oleh lalainya pelaku usaha  dalam  melakukan  kewajibannya,  begitu  juga  sebaliknya  jika  konsumen  tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam kontrak elektronik tersebut 7 . Kontrak elektronik  termasuk  dalam  jenis  perjanjian  tidak  bernama,  karena  kontrak  elektronik  ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian agar menjamin kepastian  bagi  para  pihak  mengenai  keabsahan  dari  perjanjian  tersebut,  maka  haruslah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata 8 . Diketahui bahwa pada pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dinyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang menawarkan  produk  melalui  sistem  elektronik  haruslah  menyediakan  informasi  yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, akan tetapi dalam ketentuan ini tidak dijelaskan lebih lanjut syarat kontrak yang bagaimana yang  dimaksudkan.  Bahkan  di  dalam  penjelasannya  pun  tidak  mencantumkan  dan menjelaskan lebih lengkap mengenai hal ini. Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  mencantumkan syarat syarat sahnya kontrak elektronik, yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  terdapat  hal  tertentu  dan  objek  transaksi  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum 9 . Satu  poin  penting  yang  tidak  dicantumkan  secara  jelas  dalam  ketentuan  di  atas  adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa
7 Budiana, N. (2018). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK. Jurnal Analisis Hukum , 3.
8 Syahrani, R. (2010). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT.ALUMNI.
9 Andira, L. C. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Ilmu kenotariatan , 10.
itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari  kerugian.  Bahkan  Penjelasan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  tidak menjelaskan  lebih  lanjut mengenai syarat-syarat sahnya kontrak elektronik ini.
Dalam hal jual beli online yang dilakukan melalui website biasanya terdapat button agree  dan  disagree  yang  dapat  diklik  oleh  konsumen  jika  mereka  menyetujui  atau  tidak menyetujui perjanjian yang ditawarkan. Di mana hal ini sangat mudah dilakukan oleh siapa saja dan oknum-oknum tertentu dapat menggunakan identitas orang lain untuk melakukan hal ini. Apalagi jual beli online tersebut dilakukan melalui media sosial seperti instagram, line dan whatsapp. Terlihat dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengenai informasi  dan  transaksi  elektronik  tidak  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak khususnya pihak konsumen, karena pembuatan kontrak elektronik selalu didominasi oleh pelaku usaha, selain itu keadilanpun tidak tercipta karena kedudukan antara pelaku usaha dan  konsumen  tidak  seimbang  karena  kepastian  dan  keadilan  tidak  tercapai  maka masyarakat khususnya disini pihak konsumen tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
Hal  ini  jelas  sangat  bertentangan  dengan  teori  cita  hukum  yang  dikemukakan  oleh Gustav  Radbruch,  di  mana  cita  hukum  atau  tujuan  hukum  adalah  semata-mata  untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum serta hukum dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat  sehingga  dapat  berjalan  dan  mampu  mempertahankan  ketertiban.  keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem hukum yang positif 10 .
Teori cita hukum oleh Gustav Radbruch ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sehingga dapat tercipta suatu sistem norma di mana norma  satu  dengan  norma  lainnya  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik,  tidak bermakna kabur atau tidak terjadi kekosongan hukum.
Dalam Pembuatan Kontrak Elektronik Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terdapat pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik biasanya adalah pelaku  usaha  dan  konsumen.  Sedangkan  pemerintah  berfungsi  sebagai  pengawas  dalam penegakan  hukum  perlindungan  konsumen 11 .  Karena  hal  ini  dianggap  dapat mempersingkat waktu dan biaya, pelaku usaha biasanya menggunakan klausula baku dalam pembuatan  kontrak  elektronik.  Klausula  baku  selalu  ditentukan  oleh  pelaku  usaha  yang kemudian  ditawarkan  pada  konsumen  dan  konsumen  hanya  memiliki  dua  pilihan,  yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (take it or leave it) 12 . Hal ini jelas membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah, terutama dalam transaksi jual beli online.  Pasal  18  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen mengatur  mengenai  klausula-klausula  baku  yang  dilarang  untuk  dicantumkan  dalam perjanjian baku, salah satu klausula baku yang dilarang yang berkaitan dengan permasalahan
10 Tanya, B. L. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
11 Ranto,  R.  (2019).  TINJAUAN  YURIDIS  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  JUAL  BELI  MELALUI  MEDIA  ELEKTRONIK. JURNAL ILMU HUKUM ALETHEA , 147.
12 Kapoh, S. J. (2020). KAJIAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI E COMMERCE. Lex Et Societatis Journal , 3
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
pada jurnal ini adalah pada poin b yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Banyak online shop terutama melalui media sosial mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak hanya  online  shop  bahkan  toko  offlinepun  banyak  yang  mencantumkan  klausula  baku seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” dan sebagainya. Kemudian bagaimana jika terjadi cacat dalam produk tersebut? Dalam jual beli online, konsumen tidak dapat  seleluasa  ketika  berkunjung  ke  toko  offline  karena  konsumen  tidak  mengetahui kualitas  barang  yang  dipacking  oleh  pelaku  usaha  untuknya.  Pelaku  usahalah  yang seharusnya  dapat  memeriksa  semuanya  dengan  teliti  dan  memberikan  barang  dengan kualitas  terbaik  sesuai  dengan  informasi  yang  telah  diberikan  pada  konsumen.  Hal  ini berkaitan  erat  dengan  ketentuan  cacat  tersembunyi  yang  diatur  dalam  perjanjian konvensional.  Pasal  1491  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin 2 hal ini pada konsumennya yaitu, penguasaan barang  yang  dijual  itu  secara  aman  dan  tenteram  dan  tidak  ada  cacat  tersembunyi  pada barang  tersebut.  Pasal  1504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa pelaku usaha harus menanggung barang tersebut terhadap cacat tersembunyi. Namun jika terhadap  cacat  yang  terlihat  dan  dapat  diketahui  oleh  pembeli,  maka  pelaku  usaha  tidak wajib menjamin barang tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1505 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Jika  dikaitkan  dengan  transaksi  jual  beli  online  segala  macam barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tanpa disertai informasi yang jelas dari pelaku usaha,  jika  barangnya  mengalami  cacat  maka  itu  akan  masuk  dalam  kategori  cacat tersembunyi.  Hal  ini  dikarenakan  konsumen  dalam  jual  beli  online  tidak  dapat  melihat sendiri  kondisi  nyata  dari  barang  yang  dipilihkan  oleh  pelaku  usaha  untuk  dikirimkan kepadanya. Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim  setelah  mendengar  ahli  tentang  itu.  Jadi  dapat  kita  simpulkan  bahwa  ketentuan mengenai cacat tersembunyi ini juga dapat diaplikasikan pada kontrak elektronik.
Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak terawasi  ini  justru akan memberikan dampak  yang  merugikan  konsumen,  apalagi  dalam  pembuatan  kontrak  elektronik  selain posisi konsumen menjadi sangat lemah, kepentingan konsumenpun menjadi seakan-akan terabaikan.  Melihat  pada  teori  perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan  berdasarkan  diskresi  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga  peradilan. (Hadjon,  2018).  Perlindungan  hukum  bila  dijelaskan  secara  harfiah  dapat  menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu 13 .
Seharusnya  konsumen  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  kerugian  yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli online. Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.
13 Mertokusumo, S. (2000). PENEMUAN HUKUM. BANDUNG: CITRA ADITYA BAKTI.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat mengenai pendaftaran nama domain, di mana menurut Wikipedia nama domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi  nama  server  komputer  seperti  web  server  atau  email  server  di  jaringan internet ataupun komputer. Jadi peraturan ini hanyalah mencakup pada akun-akun website saja, tidak termasuk media sosial. Karena risiko-risiko yang ditimbulkan oleh jual beli online, pelaku usaha haruslah mendaftarkan usaha onlinenya melalui badan hukum tertentu yang dibentuk  pemerintah.  Selain  itu  penggunaan  media  sosial  dapat  dibatasi  hanya  untuk mempromosikan usaha dari pelaku usaha saja.

## C ONCLUSION
Pasal  9  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik, sayangnya tidak mengatur lebih jelas mengenai syarat kontrak yang seperti apa yang  dimaksudkan  oleh  pengaturan  ini.  Bahkan  setelah  peraturan  ini  direvisi  dengan Undang-Uundang No.  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik,  tidak  juga  diatur  lebih  lanjut mengenai  syarat  kontrak  ini.  Kemudian  Pasal  47  Ayat  2  Peraturan  Pemerintah  No.  82 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  mencantumkan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik, namun poin yang sangat penting berupa sebab atau kausa yang halal tidak dicantumkan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat.  Teori  Cita  Hukum  oleh  Gustav  Radbruch  menyatakan  bahwa  hukum diciptakan agar dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Namun pengaturan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik tidak dapat memenuhi cita-cita  hukum.  Dalam  pembuatan  kontrak  elektronik,  pelaku  usaha  seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Meskipun dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  mengenai  ketentuan  klausula  baku, namun  masih  belum  dapat  melindungi  konsumen  dalam  pembuatan  kontrak  elektronik. Berdsarkan  sejumlah  risiko  serta  cara  pembuatan  kontrak  elektronik,  posisi  yang  lemah selalu  ada  pada  konsumen.  Semenjak  media  sosial  mewabah  dan  pelaku  usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut.

## R EFERENCES
Andira,  L.  C.  (2020).  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Ilmu kenotariatan , 10.
Arista,  O.  (2013).  EFEKTIVITAS  UNDANG-UNDANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA. UNS Journal of Law , 139.
Budiana, N. (2018). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK. Jurnal Analisis Hukum , 3.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Budiono, H. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya. Bandung: Citra Aditya.
ekarini,  M.  A.  (2014).  "Eksistensi  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Berkaitan  Dengan  Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Kertha Semaya: Journal of law , 3.
Hadjon, P. M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT.BINA ILMU.
Kapoh,  S.  J.  (2020).  KAJIAN  HUKUM  PENERAPAN  KONTRAK  BAKU  ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI E COMMERCE. Lex Et Societatis Journal , 3.
Latumahina,  R.  E.  (2015).  Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Transaksi  Perdagangan  Secara  . Jurnal GEMA AKTUALITA , 43.
Man Suparman Sastrawidjaja. (2002). Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya,. Jakarta: elips .
Manap, M. A. (2018). Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang . Journal of law and goverment , 64.
Mertokusumo, S. (2000). PENEMUAN HUKUM. BANDUNG: CITRA ADITYA BAKTI.
Putri,  W.  S.  (2018).  KEABSAHAN  KONTRAK  ELEKTRONIK  DALAM  TRANSAKSI  E- COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN. JURNAL UNDIKNAS , 301.

## Ranto,  R.  (2019).  TINJAUAN  YURIDIS  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. JURNAL ILMU HUKUM ALETHEA , 147.
Syahrani, R. (2010). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT.ALUMNI.
Tanya, B. L. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.