## PERAMPASAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM IKATAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)
Norma Yuni Kartika 1 , Muhajir Darwin 2 , Sukamdi 3
1 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada 3 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Sekip Utara,  Yogyakarta
1 norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id
Abstract. This study aimed to find out the deprivation of women's education right in the bond of  child  age  marriage  in  the  province  of  South  Kalimantan.  The  design  of  the  study  was cross-sectional study using data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012. The right of women education in this study is the educational attainment and achievement of nine-year  compulsory  education  of  15-49  years  old  women.  The  age  of  first  marriage  is divided into three categories, namely under 18 years, 18-20 years and above 20 years. The population  of  this  study  in  accordance  with  the  population  on  the  IDHS  2012  in  South Kalimantan. Analysis of the data using the percentage distribution and Chi Square test. The highest percentage of women at first marriage age under 18 years, 18-20 years and over 20 years in a row namely ungraduated of primary school (38.81%), ungraduated of junior high school  (30.32%)  and  graduate  of  junior  high  school  (33.86  %). The  highest  percentage  of first  marriage  age  under  18  years  old  and  18-20  years  old  at  is  similar,  namely  not achieving  the  nine  years  compulsory  (93.84%  and  71.48%),  while  the  highest  percentage age  of  first  marriage  of  women  over  20-year  is  achieving  the  nine  year  cumpolsary (56.65%).
Keywords: deprivation, women's education right, marriage age
Abstrak. Tulisan  ini  bertujuan  mengetahui  perampasan  hak  pendidikan  perempuan  dalam ikatan  perkawinan  usia  anak  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Rancangan  penelitian  cross sectional  dengan  menggunakan  data  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI) Tahun 2012. Hak pendidikan perempuan  dalam penelitian ini  yaitu pencapaian pendidikan dan  pencapaian  wajib  belajar  sembilan  tahun  perempuan  15-49  tahun.  Usia  perkawinan pertama  dibagi  tiga  kategori,  yaitu  di  bawah  18  tahun,  18-20  tahun  dan  di  atas  20  tahun. Populasi  tulisan  ini  sesuai  dengan  populasi  pada  SDKI  2012  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Analisis data menggunakan distribusi prosentase dan  uji Chi Square. Prosentase tertinggi usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20  tahun  berturut-turut  yaitu  tidak  tamat  SD  (38,81  %),  tidak  tamat  SMP  (30,32  %)  dan Tamat  SMP  (33,86  %).  Usia  perkawinan  pertama  di  bawah  18  tahun  dan  18-20  tahun prosentase  tertingginya  sama,  yaitu  tidak  tercapainya  wajib  belajar  sembilan  tahun  (93,84 % dan 71,48 %), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 %). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Artinya ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan.
Kata kunci : perampasan, hak pendidikan perempuan, perkawinan usia anak

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hak asasi manusia  yang  sangat  fundamental  karena sangat  menentukan  perwujudan  hak  asasi manusia  lainnya.  Hak  pendidikan  seseorang wajib dipenuhi dengan kerjasama antara orang tua,  lembaga  pendidikan  dan  pemerintah. Pendidikan bisa terealisasi jika semua komponennya menunjang
jalannya pendidikan.  Dengan  adanya  pendidikan  maka sumber daya manusia di suatu negara semakin meningkat.  Perkawinan  usia  anak  seharusnya tidak  boleh  menghalangi  kesempatan  untuk memperoleh hak pendidikan dasar. Perkawinan  usia  anak  pada  perempuan  atau laki-laki  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia.
Seperti  temuan  pada  beberapa  kajian bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu  usia  perkawinan  pertama  seseorang. Salah  satunya  kajian  menyatakan  bahwa pendidikan  dan  usia  perkawinan  pertama sangat  terkait  baik  di  tingkat  individu  dan tingkat masyarakat (Singh dan Samara, 1996). The  World  Bank memperkirakan  bahwa perkawinan  usia  anak  di  beberapa  negara  di sub-Sahara  Afrika  memberikan  kontribusi terhadap  seperlima  pelajar  perempuan  yang putus  sekolah  menengah.  Kajian  tersebut menghitung  bahwa  setiap  penundaan  satu perkawinan dapat berpotensi untuk meningkatkan  kemungkinan  melek  huruf  dan menyelesaikan  sekolah  menengah  beberapa persen.  Kajian  tersebut  menyimpulkan  bahwa investasi pada anak perempuan sampai mereka menyelesaikan  tingkat  pendidikan  selanjutnya akan  menghasilkan  pendapatan  seumur  hidup dari  kelompok  anak  perempuan  saat  ini  yang setara  dengan  68  persen  produk  domestik bruto tahunan.
Penyebab  perkawinan  usia  anak  antara lain  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di
Indonesia.  Hukum  perkawinan  di  Indonesia yang  diskriminatif  berpotensi  menjadi  faktor penyebab  perkawinan  usia  anak,  khususnya anak  perempuan.  Seperti  tercantum  dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa batas usia untuk kawin bagi pria adalah 19  tahun  sedangkan  bagi  wanita  adalah  16 tahun.
Selain itu  penolakan  peninjauan  kembali Undang-Undang  Perkawinan  terutama  Pasal  7 ayat  (1)  tentang  batas  usia  perkawinan  oleh Mahkaman  Konstitusi  (MK)  mengindikasi bahwa negara abai melindungi anak perempuan  dan  hak-haknya.  Batas  usia perkawinan  perempuan  tetap  16  tahun,  usia dimana tergolong anak. Pasal ini juga berujung pada  terhambatnya  akses  anak  perempuan terhadap  pendidikan.  Keputusan  Mahkamah Konsitusi bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada usia  anak-anak.  Yang  dimaksud  anak  dalam undang-undang  perlindungan  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Merujuk  pada  Undang-Undang  perlindungan anak,  maka  perempuan  yang  menikah  di bawah 18 tahun termasuk dalam usia anak.
Dilegalkannya  perkawinan  pada  usia anak untuk perempuan khususnya oleh negara seperti  yang  tertera  pada  undang-undang perkawinan mengakibatkan persentase perempuan  di  Kalimantan  Selatan  pada  tahun 2012  yang  berumur  10  tahun  keatas  pada  saat perkawinan  pertama  berumur  di  bawah  16 tahun  16,06  persen  tertinggi  di  Indonesia (BPS,  2012).  Perkawinan  usia  anak  yang tinggi  di  provinsi  akan  berimbas  pada Indonesia, sehingga menghalangi negara untuk
bersaing  dikancah  global.  Perkawinan  anak perlu  mendapat  perhatian  serius  karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan,  seperti  pendidikan,  bermain, perlindungan, keamanan dan lainnya, termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya (Djamilah, 2014).
Pemerintah
Indonesia mempunyai program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun. Program ini didasari konsep “pendidikan dasar untuk  semua”  ( universal  basic  education ), yang  pada  hakekatnya  berarti  penyediaan akses  yang  sama  untuk  semua  anak.  Hal  ini sesuai  dengan  kaedah-kaedah  yang  tercantum dalam  Piagam  PBB  tentang  Hak  Asasi Manusia,  tentang  Hak  Anak,  dan  tentang  Hak dan  Kewajiban  Pendidikan  Anak.  Melalui program  wajib  belajar  pendidikan  dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  dasar  yang  perlu  dimiliki  semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan  layak  di  masyarakat  dan  dapat melanjutkan  pendidikannya  ke  tingkat  yang lebih  tinggi  baik  ke  lembaga  pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.
Bogue (1969), Dixon  (1971),  Malholtra (1991),  Singh  dan  Samara  (1996),  Choe  et  al (2001),  BKKBN  (2011),  Pranawati  (2011), BPS  dan  UNICEF  (2016)  melaporkan  bahwa pendidikan  perempuan  memiliki  peranan  kuat dalam mendewasakan usia perkawinan pertama. Bayisenge (2007) menyatakan bahwa perkawinan usia anak menghalangi kebebasan, kesempatan  pengembangan  pribadi  dan  hak- hak lainnya.
Perkawinan  usia  anak  dipilih  menjadi tema  paper  ini,  selain  karena  fenomena perkawinan  usia  anak  saat  ini  menjadi  salah satu  pembahasan  yang  marak  diangkat
menjadi  topik  dari  sebuah  isu  besar  mengenai hak  pendidikan  anak  perempuan.  Hal  ini relevan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi  yang  menolak  perubahan  isi Undang-Undang  perkawinan  di  Indonesia yang  sudah  ada.  Tujuan  tulisan  ini  adalah untuk mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian cross  sectional dipilih  dalam  tulisan  ini,  yaitu  rancangan penelitian  yang  mengamati  hubungan  antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  secara serentak  atau  dalam  satu  saat  periode  waktu tertentu. Tulisan ini menggunakan  data Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI) Tahun  2012  sebagai  data  sekunder.  Alasan menggunakan  data  SDKI  2012  karena  data yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  tersedia disana.  Variabel  yang  digunakan  tersaji  pada Tabel 1.
Perbedaan  SDKI  sebelumnya  dengan SDKI  2012  yaitu  perempuan  yang  jadi responden  tidak  hanya  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  sah  menurut  Undang- Undang  Perkawinan,  SDKI  2012  mencakup juga  perempuan  yang  hidup  bersama  tanpa ikatan  perkawinan  yang  sah  menurut  undang- undang. Provinsi Kalimantan Selatan satu dari 33  provinsi  yang  menjadi  lokasi  penelitian SDKI  2012  dan  merupakan  lokasi  yang dianalisis  pada  tulisan  ini,  dengan  populasi semua  wanita  15-49  tahun  sejumlah  1.015 perempuan. Metode kuantitatif yang digunakan  untuk  menjawab  tujuan  tulisan  ini menggunakan  distribusi  prosentase  dan    uji Chi  Square dengan  memanfaatkan Software Statistical Package Social Science (SPSS) 15.
Tabel 1. Variabel dan Definisi Operasional yang Di Gunakan Dalam Penelitian Variabel Definisi Operasional Pencapaian Pendidikan Pencapaian  tahun  pendidikan  perempuan 15-49 tahun Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SMP Tamat SMP Tamat SMA/PT Pencapaian Wajib Belajar Sembilan tahun Tercapai atau tidaknya program pemerintah  wajib  belajar  sembilan  tahun perempuan 15-49 tahun Tidak Tercapai Tercapai Usia perkawinan pertama Usia pertama kali perempuan 15-49 tahun terikat  dalam  sebuah  perkawinan/hidup bersama Di bawah 18 tahun 18 – 20 tahun Di atas 20 tahun
Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usia  Perkawinan  Pertama  Perempuan Menurut Pencapaian Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator  utama  pembangunan  dan  kualitas sumber  daya  manusia,  sehingga  kualitas sumber  daya  manusia  sangat  tergantung  dari kualitas  pendidikan.  Pendidikan  merupakan bidang  yang  sangat  penting  dan  strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu
bangsa.  Pendidikan  bahkan  merupakan  sarana paling  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  dan  derajat  kesejahteraan  masyarakat, serta  yang  dapat  mengantarkan  bangsa mencapai  kemakmuran.  Ikatan  perkawinan usia anak dapat menjadi penghambat pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Distribusi prosentase usia perkawinan pertama menurut pencapaian pendidikan disajikan pada Tabel 2.
Tabel  2.  Distribusi  Persentase  usia  perkawinan  pertama  perempuan  menurut pencapaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Pencapaian Pendidikan Usia Perkawinan Pertama Perempuan 15-49 tahun < 18 tahun 18 – 20 tahun >20 tahun Tidak sekolah 5,92 2,17 1,58 Tidak tamat SD 30,81 17,33 9,81 Tamat SD 27,01 21,66 12,97 Tidak Tamat SMP 30,10 30,32 18,99 Tamat SMP 5,69 22,02 33,86 Tamat SMA/PT 0,47 6,50 22,79 100 100 100 Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Persentase tertinggi
pencapaian pendidikan  pada  usia  perkawinan  pertama perempuan  di  bawah  18  tahun,  18-20  tahun dan di atas 20 tahun masing-masing yaitu tidak tamat  SD  (38,81  persen),  tidak  tamat  SMP
(30,32 persen) dan Tamat SMP (33,86 persen). Ini  menandakan  semakin  rendah  pencapaian pendidikan  semakin  banyak  yang  menikah  di bawah  18  tahun,  dan  semakin  tinggi pencapaian  pendidikan  semakin  dewasa  usia
perkawinan  pertamanya.  Seperti  kajian  Choe et  al (2001)  tingkat  pendidikan  memiliki dampak  yang  besar  terhadap  pernikahan  dini, hasil  penelitian  Choe et  al menunjukkan perempuan  yang  tamat  pendidikan  dasar secara  subtansial  kurang  berkontribusi  pada pernikahan dini dibandingkan dengan perempuan  yang  tidak  memiliki  pendidikan formal.    Sejalan  dengan  temuan  BKKBN (2011)  pendidikan  perempuan  yang  menikah dibawah  usia  19,7  tahun  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Lajutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)  dan Sekolah  Lajutan  Tingkat  Atas  (SLTA)  tidak tamat.
Berdasarkan  Tabel  2  ikatan  perkawinan perempuan  di  bawah  18  tahun  menyebabkan putus  sekolah  atau  terhambatnya  seseorang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut hasil penelitian Pranawati  (2011)  sebagian  besar  anak  yang menikah  dini  akan  berhenti  dari  sekolahnya. Fokus yang perlu di analisis lainnya yaitu pada usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun tetapi pencapaian pendidikannya bisa tamat  SMA/PT.  Perlu  digali  lebih  lanjut seperti  apa  proses  dan  apa  yang  dilakukan anak  perempuan  yang  menikah  di  bawah  18 tahun  bisa  menamatkan  SMA/PT.  Menarik untuk  menjadi  kajian  selanjutnya  dengan  data primer  melalui  studi  kasus  agar  digali  lebih dalam  dan  dijadikan  salah  satu  strategi perempuan  keluar  dari  perkawinan  usia  anak, diharapkan  kedepan  meskipun ada  perempuan yang  menikah  pada  usia  anak,  mereka  akan terus  melanjutkan  pendidikannya  ke  jenjang yang  lebih  tinggi.  Harapan  utamanya  yaitu tidak  ada  lagi  perkawinan  usia  anak  di Provinsi  Kalimantan  Selatan,  karena  resiko dan  dampak  yang  harus  ditanggung  terlalu banyak.
Masalah  yang  belum  ditemukan  solusi pada  perkawinan  perempuan  usia  anak
hubungannya dengan pendidikan adalah penolakan  dari  sekolahan    yang  tidak mengizikan  anak didiknya terikat dalam suatu perkawinan.  Pemerintah  telah  menyediakan kejar  paket  A,  B  dan  C  sebagai  pengganti sekolah formal, ini bisa jadi solusi untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan, yang  nantinya  ketika  lulus  kejar  paket, ijazahnya  bisa  digunakan  sebagai  modal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau untuk  modal  bersaing  dalam  dunia  kerja. Ijazah  kejar  paket  C  bisa  sebagai  modal dasar untuk  menapaki  bangku  perguruan  tinggi, dimana  di  bangku  perguruan  tinggi    tidak  ada syarat  yang  menghalangi  perempuan  untuk berstatus  menikah  atau  sudah  memiliki  anak menjadi mahasiswi.

## Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  dalam Ikatan Perkawinan Usia Anak Perempuan
Indonesia mewajibkan  semua anak, baik laki-laki  dan  perempuan  untuk  menyelesaikan pendidikan  dasar  sembilan  tahun.  Program wajib  belajar  sembilan  tahun    merupakan program  agar  anak  minimal  mengenyam pendidikan  hingga  tingkat  sekolah  menengah pertama.  Program  ini  menjadi  acuan  dalam pengkategorian  di  bidang  pendidikan  pada tulisan  ini,  dalam  pembahasan  kali  ini  dibagi dalam dua kategori yaitu tidak tercapainya dan tercapainya  program  wajib  belajar  sembilan tahun  oleh perempuan 15-49 tahun.
Usia  perkawinan  pertama  di  bawah  18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya pada  tidak  tercapainya  wajib  belajar  sembilan tahun  (93,84  persen  dan  71,48  persen), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan  di  atas  20  tahun  tertinggi  pada tercapainya  wajib  belajar  sembilan  tahun (56,65 persen). Kesimpulan dari tabel 3 adalah semakin  muda  usia  perkawinan  pertama perempuan  prosentase tidak tercapainya  wajib
belajar sembilan tahun  semakin besar. Seperti diketahui  pendidikan  dasar  wajib  sembilan tahun  yang  dipilih  Indonesia  meliputi  enam tahun Sekolah dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun  dan  tiga  tahun  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  untuk  anak  usia  13-15  tahun. Di  tinjau  dari  umur  yang  wajib  belajar sembilan tahun adalah 7–15 tahun. Sedangkan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)/sederajat diberikan  untuk  anak  usia  16-18  tahun,  tetapi sekarang  ini  di  Indonesia  belum  diwajibkan. Faktanya tidaklah mudah untuk merealisasikan
pencapaian pendidikan khususnya menuntaskan  wajib  belajar  sembilan  tahun, karena  pada  kenyataannya  berdasarkan  hasil temuan  dalam tulisan  ini  ada  anak  perempuan yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun, usia dimana anak perempuan seharusnya  masih  sekolah  di  bangku  sekolah dasar  maupun  sekolah  menengah  pertama. Perkawinan  di  bawah  18  tahun  menunjukkan bahwa  anak  perempuan  tidak  menyelesaikan pendidikan SMA/sederajatnya.
Tabel 3. Distribusi Presentase usia perkawinan pertama menurut pencapaian wajib belajar sembilan tahun   perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan. Wajib Belajar Sembilan Tahun Usia Perkawinan Pertama Perempuan 15-49 tahun < 18 tahun 18 – 20 tahun >20 tahun Tidak Tercapai 93,84 71,48 43,35 Tercapai 6,16 28,52 56,65 Jumlah 100 100 100
Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Persentase  pencapaian  wajib  belajar sembilan tahun tertinggi pada usia perkawinan pertama  perempuan  di  atas  20  tahun.  Artinya semakin  tinggi    pendidikan  yang  dicapai  oleh perempuan  semakin  dewasa  usia  perkawinan pertamanya. Seperti temuan banyak ahli antara lain  Bogue  (1969),  Dixon  (1971)  dan Malholtra  (1991)  bahwa  pendidikan  mampu mendewasakan usia perkawinan. Anak perempuan  yang  sekolah  akan  menunda memasuki  ranah  rumah  tangga,  asumsinya anak  akan  menyelesaikan  sekolahnya  lebih dulu  baru  menikah.  Pencapaian  wajib  belajar sembilan  tahun  merupakan  bekal  untuk  dapat hidup  dengan  layak  di  masyarakat  dan  dapat melanjutkan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi. Selain  itu  perempuan  di  Kalimantan  Selatan akan  memiliki  generasi  yang  kuat  jika memiliki ibu yang berpendidikan dan berpengetahuan luas. Sama dengan hasil kajian BPS dan UNICEF (2016)   bahwa berinvestasi dalam  pendidikan  sekolah  menengah  untuk
anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan  sekolah  menengah  atas  adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan  mencapai  usia  dewasa  sebelum menikah .
Selanjutnya untuk mengetahui  ada tidaknya  perbedaan  antara  usia  perkawinan pertama  sebagai  variabel  bebas  dengan  wajib belajar sembilan tahun  sebagai variabel terikat di analisis dengan uji Chi Square (X 2 ) dengan tingkat  kemaknaan  X 2 tabel <0,05.  Dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan  apabila  X 2 hitung <  X 2 tabel ,  maka Ho  diterima,  atau  jika  X 2 hitung >  X 2 tabel ,  maka Ho  ditolak.  Hipotesis  uji Chi  Square (X 2 ) apabila Ho diterima maka tidak ada perbedaan antara 2 variabel atau jika Ho ditolak maka ada perbedaan antara 2 variabel.
Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Chi Square Variabel Nilai X 2 Hitung Df Nilai X 2 Tabel Nilai Sig. Wajib Belajar Sembilan Tahun Tidak Tercapai Tercapai 228,591 2 5,99 0,000*
Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Keterangan: * : signifikan 0,05 .
Dari  hasil  uji Chi  Square disimpulkan bahwa nilai X 2 hitung lebih besar dari X 2 tabel pada tingkat  signifikansi  0,05  ((X 2 hitung >  X 2 tabel ) maka  Ho  ditolak,  yang  berarti  pencapaian wajib  belajar  sembilan  tahun    mempunyai perbedaan  yang  bermakna  dengan  usia perkawinan  pertama.  Dengan  kata  lain perkawinan  usia  anak  perempuan  mayoritas tidak  mencapai  wajib  belajar  sembilan  tahun. Ikatan  perkawinan  usia  anak  telah  merampas hak  pendidikan  perempuan  di  Kalimantan Selatan.  Ini  sejalan  dengan  analisis  status pendidikan  dan  status  perkawinan  oleh  BPS dan  UNICEF  (2016)  menunjukkan  adanya hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia  anak,  sebaliknya  tingkat  pencapaian pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  mendorong penundaan perkawinan sampai dewasa. Perkawinan  usia  anak  melanggar  sejumlah  hak  asasi manusia  yang  dijamin  oleh Convention  on  the  Right  of the Child (CRC) atau Konverensi Hak Anak yang telah diratifikasi  dalam  Kepres  No.  36  Tahun  1990,  salah satunya  melanggar  hak  atas  pendidikan,  yang  berbunyi “ perkawinan  usia  anak  mengikari  hak  anak  untuk memperoleh  pendidikan,  bermain,  dan  memenuhi potensi  mereka  karena  dapat  mengganggu  atau mengakhiri  pendidikan  mereka ”.  Ikatan  perkawinan perempuan    usia  anak  dengan  pendidikan  yang  rendah mengurangi  kesempatan  untuk  mengembangkan  secara penuh rasa kemandirian di samping penyangkalan pada kesejahteraan  psikososial  dan  emosional,  kesehatan reproduksi, dan kesempatan mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Pendidikan  adalah salah satu determinan yang sukses untuk mendewasakan  usia  perkawinan  pertama  khusus perempuan.  Sosialisasi  di sekolah  sangat penting  untuk menyadarkan  para  anak  didik  khususnya  anak perempuan  tentang  kesadaran  akan  hak-hak  yang dimilikinya sehingga  mereka akan  lebih paham tentang hak  yang  tidak  boleh  dirampas  dalam  dirinya.  Sejalan dengan  kajian  Bayisenge  (2007)  di  Afrika  bahwa
pernikahan  dini  merupakan  penghalang  dalam  bidang pendidikan  dan  penghalang  pemenuhan  hak  asasi manusia pada perempuan  yang lebih lanjut mengancam perkembangan suatu negara.

## PENUTUP Simpulan
Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan,  karena  perkawinan  usia  anak merampas  hak  pendidikan  yang  dilindungi dalam  Piagam  PBB  tentang  Hak  Asasi Manusia,  tentang  Hak  Anak,  dan  tentang  Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Hak tersebut oleh  pemerintah  Indonesia  terwujud  dalam program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun. Kesadaran  anak  akan  hak-haknya  yang  tidak boleh dirampas perlu ditumbuhkan seperti hak pendidikan,  meskipun  berada  dalam  ikatan perkawinan.  Apabila  perempuan  sadar  akan hak-haknya,  diharapkan  anak  akan  terus melanjutkan  pendidikan  ke  tingkat  yang  lebih tinggi,  tidak  hanya  menyelesaikan  pendidikan wajib  belajar  sembilan  tahun  yang  diwajibkan oleh  pemerintah  saja,  tetapi  hingga  jenjang perguruan  tinggi  meski  berada  dalam  ikatan perkawinan.  Bagi  yang  putus  sekolah  bisa menjadikan  kejar  paket  sebagai  solusi. Pencapain  pendidikan  yang  tinggi  akan membuka kesempatan dalam dunia kerja, yang akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan.
Penghargaan
NORMA YUNI KARTIKA, MUHAJIR DARWIN & SUKAMDI│PERAMPASAN HAK...
Tulisan  ini  adalah  sebagian  kecil  dari Disertasi  yang  sedang  dikerjakan  oleh  Norma Yuni  Kartika.  Ucapan  terima  kasih  dan  salam hormat kami sampaikan kepada para pembimbing  disertasi  yaitu  Prof.  Dr.  Muhajir Darwin  selaku  promotor,  dosen  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah Mada  dan  Dr.  Sukamdi,  M.Sc  selaku  ko- promotor, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Semoga selalu terjalin silaturahim diantara kami.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Pusat  Statistik.  (2012). Statistik Kesejahteraan  Rakyat  Kalimantan Selatan tahun 2012. Banjarmasin :
BPS Badan  Pusat  Statistik,  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional dan Kementerian Kesehatan.
(2013). Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia 2012 . Indonesia : BPS Badan  Pusat  Statistik  dan  UNICEF.  (2016). Kamajuan Yang Tertunda : Analisis  Data  Perkawinan  Usia Anak di Indonesia . Jakarta : BPS Bayisenge,  J.  (2007).  Early  Marriage  As  A Barrier  To  Girl’s  Education  : A
Developmental Challenge in Africa.
Bogue, D. J. (1969). Principles of Demography.  Ne w  York:  John Wiley and Sons.
BKKBN. (2011). Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan : Mengapa...? .  Policy  Brief  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependuudkan  –  BKKBN.  Seri  I No. 6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 Choe,  M.K,  Shyam,  T.  and  Sulistinah,  I.  A.. (2001) . Early Marriage and Chidbearing  in  Indonesia  and Nepal .  East-West  Center  Working Papers. Population Series, No.108-
15.
Djamilah,  R.  K.  (2014).  Dampak  Perkawinan Anak  di  Indonesia. Jurnal  Studi Pemuda , 3(1)
Dixon,  R.  B.  (1971).  Explaining  cross  culture variation  in  age  at  marriage  and proportions never marrying.
Population  Studies ,  25  (2):  215-
233.
Malhotra, A. (1991). Gender and The Minning
of Marriage : Rural-Urban Differences in Java. Journal
Marriage  and  Family. 59(2):  434- 450.
Pranawati, R. (2011). Praktik Pernikahan Dini di  Indonesia:  Refleksi  Praktik Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak . Plan Indonesia
Singh,  S.  dan  Renee,  S..  (1996).  Early
Marriage Among Woman In Developing Countries. International Family Planning Perspectives , 22: 148-157.