## KEBIJAKAN NASIONAL KEBAHASAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

## Khaerudin Kurniawan
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Surel : khaerudinkurniawan@upi.edu
Abstract  :  National  Linguistic  and  Regional  Language  Protection  Policy. This study  aims  to  discuss  government  policy  in  protecting  regional  languages  and literature,  including  what  has  been  done  and  what  has  been  outlined  in  legislation. The  subject  of  language  policy  in  Indonesia  includes:  national  language  policy, foreign  language  policy,  and  local  language  policy.  As  a  language  of  unity,  the Indonesian  language  serves  as:  (1)  the  symbol  of  national  pride,  (2)  the  symbol  of national identity, (3) a tool that allows the unification of various ethnic groups with their  socio-cultural  background  and  language  into  the  national  unity  of  Indonesia, and (4) interconnection and intercultural means of communication. As the language of the country, the Indonesian language functions as: (1) the official language of the state, (2) the language of instruction in education, (3) the means of communication at  the  national  level  for  the  purposes  of  planning  and  implementation  of  national development  as  well  as  the  interests  of  government;  Culture,  science,  and technology.
Keywords: National Policy, Language
Abstrak  :  Kebijakan  Nasional  Kebahasaan  dan  Pelindungan  Bahasa  Daerah. Bertujuan    untuk  membahas  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  bahasa  dan sastra  daerah,  termasuk  apa  yang  sudah  dilakukan  dan  apa  yang  telah  digariskan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Ihwal  kebijakan  kebahasaan  di  Indonesia meliputi:  kebijakan  bahasa  nasional,  kebijakan  bahasa  asing,  dan  kebijakan  bahasa daerah. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan  nasional,  (2)  lambang  identitas  nasional,  (3)  alat  yang  memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam  kesatuan  kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah  dan  antarbudaya.    Sebagai  bahasa  negara,  bahasa  Indonesia  berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam pendidikan, (3) alat  perhubungan  pada  tingkat  nasional  untuk  kepentingan  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  nasional  serta  kepentingan  pemerintahan,  dan  (4)  alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Kata Kunci: Kebijakan Nasional, Kebahasaan

## PENDAHULUAN
Bahasa  Indonesia  sebagai  salah
satu perwujudan budaya bangsa memiliki  sejarah  perkembangan  yang unik, yaitu lahir mendahului kemerdekaan  kita.  Setelah  itu,  bahasa Indonesia  tumbuh  dan  berkembang sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan.  Bahasa  Indonesia  telah digunakan  sebagai  salah  satu  sarana untuk  meletakkan  dasar  kesadaran bersama  terhadap  nilai-nilai  persatuan dan kesatuan bangsa.
Jika kita  refleksikan kembali  ke masa lampau, dapat dibayangkan betapa beratnya  perjuangan  bahasa  Indonesia, baik sebagai cerminan kehidupan budaya maupun sebagai sarana
komunikasi  sosial.  Betapa  tidak,  bahasa Indonesia pada waktu itu harus bersaing dengan  berbagai  bahasa  daerah  yang tumbuh dan berakar dengan sangat  kuat di  berbagai  suku  bangsa.  Beruntunglah “nasib” bahasa Indonesia karena pendiri republik  ini  berwawasan  luas  untuk kepentingan  persatuan  dan  kesatuan
bangsa, maka diangkatlah bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mendapat kedudukan/posisi yang terhormat setelah proklamasi  kemerdekaan  dengan  UUD 1945-nya yang di antaranya menyebutkan  bahwa  “bahasa  negara adalah bahasa Indonesia” (lihat Bab XV, pasal  36).  Bahasa  Indonesia  terus berkembang seiring dengan perkembangan  zaman,  sehingga  fungsi dan kedudukannya pun terus bertambah. Seperti  dinyatakana  dalam  Seminar
Politik  Bahasa  Indonesia  (1975),  telah dirumuskan  kedudukan  dan  fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (persatuan) dan sebagai bahasa resmi  (negara).  Dalam  kedudukannya sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang  kebanggaan  nasional,  (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku  bangsa  dengan  latar  belakang sosial  budaya  dan  bahasanya  masing- masing  ke  dalam  kesatuan  kebangsaan Indonesia,  dan  (4)  alat  perhubungan antardaerah dan antarbudaya.
Dalam  kedudukannya  sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi  sebagai:  (1)  bahasa  resmi kenegaraan,  (2)  bahasa  pengantar  di dalam pendidikan, (3) alat  perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan  pemerintahan,  dan  (4)  alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Indonesia  sangat  kaya  dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah. Kekayaan  itu  di  satu  sisi  merupakan kebanggaan,  di  sisi  lain  menjadi  tugas yang  tidak  ringan,  terutama  apabila
memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam Ethnoloque (2012)  disebutkan  bahwa  terdapat  726 bahasa  di  Indonesia.  Sebagian  masih akan  berkembang,  tetapi  tidak  dapat diingkari  bahwa  sebagian  besar  bahasa itu  akan  punah.  Menurut  UNESCO, seperti yang tertuang dalam Atlas of the World’s  Language  in  Danger  of Disappearing,  di  Indonesia  terdapat lebih  dari  640  bahasa  daerah  (2001:40) yang  di  dalamnya  terdapat  kurang  lebih 154  bahasa  yang  harus  diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan  15  bahasa  yang  benar-benar  telah mati.  Bahasa  yang  terancam  punah terdapat  di  Kalimantan  (1  bahasa), Maluku  (22  bahasa),  Papua  Barat  dan Kepulauan  Halmahera  (67  bahasa), Sulawesi  (36  bahasa),  Sumatra  (2 bahasa),  serta  Timor-Flores  dan  Bima- Sumbawa  (11  bahasa).  Sementara  itu, bahasa  yang  telah  punah  berada  di Maluku  (11  bahasa),  Papua  Barat  dan Kepulauan  Halmahera,  Sulawesi,  serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).
Dalam keadaan itu, dapat dipastikan  bahwa  bahasa  Indonesia dapat  hidup  dan  berkembang  secara lebih  baik.  Tuntutan  komunikasi  di daerah urban serta komunikasi di bidang politik,  sosial,  ekonomi,  dan  iptek  di Indonesia  memberi  peluang  hidup  yang lebih  baik  bagi  bahasa  Indonesia walaupun bahasa Indonesia ini – sebagai bahasa  nasional  dan  bahasa  negara  – hanya  menempati  peringkat  kedua dilihat  dari  nilai  ekonominya.  Dapat diduga,  posisi  paling  tinggi  ditempati oleh  bahasa  asing,  kedua  bahasa Indonesia,  dan  terakhir  adalah  bahasa daerah. Artinya, dengan bahasa
Indonesia,  kesempatan  orang  Indonesia untuk  meraih  peluang  ekonomi  lebih besar  daripada  mereka  yang  hanya
menguasai  bahasa  daerah,  meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai bahasa asing.
Hilangnya  daya  hidup  bahasa daerah  pada  umumnya  disebabkan  oleh pindahnya  orang  desa  ke  kota  untuk mencari  penghidupan  yang  dianggap lebih  layak  dan  perkawinan  antaretnis yang  banyak  terjadi  di  Indonesia.
Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis  atau  multilingual,  memaksa seseorang  harus  meninggalkan  bahasa etnisnya  dan  menuju  bahasa  nasional. Cara  itu  dianggap  lebih  baik  daripada harus bersikap divergensi atau
konvergensi  dengan  bahasa  etnis  yang lain.  Bahasa  Indonesia  merupakan bahasa  kompromistis  dalam  sebuah perkawinan  antaretnis.  Pada  umumnya, bahasa  etnis  setiap  orang  tua  akan ditinggalkan  dan  bahasa  Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena  bahasa  itu  dianggap  sebagai bahasa  yang  dapat  menghubungkan mereka secara adil.
Urbanisasi dan perkawinan antaretnis  tidak  dapat  dicegah,  bahkan angka urbanisasi dan perkawinan antaretnis  cenderung  meningkat.Dalam kondisi  itu,  akankah  kita  diam  saja menghadapi tersingkirnya
bahasa daerah?Apa kebijakan pemerintah untuk melindungi  bahasa  dan  sastra  daerah  di Indonesia?  Tulisan  ini  akan  membahas kebijakan pemerintah dalam melindungi bahasa  dan  sastra  daerah,  termasuk  apa yang  sudah  dilakukan  dan  apa  yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Kedudukan Bahasa Daerah Pengaturan tentang bahasa daerah dalam peraturan perundang-undangan bukanlah
hal  utama,  kecuali  dalam  beberapa perda.  Pengaturan  penggunaan  bahasa daerah  menjadi  pelengkap  pengaturan tentang  bahasa  Indonesia  atau  bahasa negara.  Dalam  Undang-Undang   Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – termasuk Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1950 jo  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1954  dan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1989  yang  menjadi  cikal  bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 –penggunaan  bahasa  daerah  diatur sebagai  pelengkap  penggunaan  bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan  pada  tahap  awal  pendidikan untuk  menyampaikan  pengetahuan  dan keterampilan tertentu.Senada dengan itu,
bahasa  asing  dapat  pula  digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung  pemerolehan  kemahiran berbahasa  asing  peserta  didik.  Baik bahasa  daerah  maupun  bahasa  asing mempunyi  fungsi  pendukung  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional. Penggunaan bahasa daerah
sebagai  bahasa  pengantar  di  kelas mejadi  bukti  bahwa  sesungguhnya Indonesia  sudah  sejak  tahun  1950  telah menerapkan prinsip  EFA  (education  for all)  yang  dicetuskan  oleh  Unesco  baru pada tahun 1990-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dunia pendidikan merupakan upaya menjangkau  peserta  didik  yang  belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan  dalam  bahasa  Indonesia. Hal  itu  sekaligus  juga  menjadi  bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program  MLE  (multilingual  education) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan  bahasa  pertama  sebagai
Khaerudin Kurniawan, Kebijakan Nasional Kebahasaan ...
bahasa  pengantar  di  peringkat  awal untuk  kemudian  suatu  saat  –  umumnya pada  kelas  III  atau  IV  –  beralih  ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan  oleh  Unesco  pada  tahun 2000-an.
Pelindungan  terhadap  bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat  2  UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara  bahasa  daerah  sebagai kekayaan  budaya  nasional.Dengan  ayat itu,  negara  memberi  kesempatan  dan keleluasaan  kepada  masyarakat  untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing.Selain
itu,  negara  memajukan  kebudayaan nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan  nilai-nilai  budayanya. Kebebasan  yang  diberikan  UUD  1945 bukan  berarti  kebebasan  yang  tanpa pembatasan  karena  hingga  pada  batas tertentu pengembangan dan penggunaan bahasa  daerah  pasti  akan  berbenturan dengan ketentuan  lain. Untuk  keperluan bernegara, kebebasan penggunaan bahasa  daerah  yang  diamanatkan  itu akan terbentur dengan batas penggunaan bahasa  negara.  Untuk  keperluan  hidup dan pergaulan sosial, keleluasaan penggunaan  satu  bahasa  daerah  harus juga  menghormati  penggunaan  bahasa daerah lain. Dengan kata lain, keleluasaan penggunaan dan pengembangan  bahasa  daerah  dalam banyak  hal  juga  tidak  boleh  melanggar norma  “sosial”  dan  norma  perundang-
undangan yang ada. Untuk menjamin hubungan
harmonis  masyarakat  Indonesia  atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD
1945  mengamanatkan  bahwa  perihal bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,
serta  lagu  kebangsaan  harus  diatur dalam  sebuah  undang-undang.  Amanat pasal  itulah  yang  melahirkan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Khusus tentang bahasa negara, pengaturannya
dituangkan  dalam  Bab  III,  mulai  Pasal 25  sampai  dengan  Pasal  45  dalam undang-undang  teresebut.  Ibarat  sisi mata  uang,  pengaturan  tentang  bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan  bahasa  yang  bukan  bahasa negara,  yang  dalam  hal  itu  berupa bahasa daerah dan bahasa asing.
Undang-Undang Nomor 24
Tahun  2009  yang  disahkan  berlakunya pada  tanggal  9  Juli  2009  mengatur empat  subtansi  pokok,  yaitu  bendera negara,  bahasa  negara,  lambang  negara, dan  lagu  kebangsaan.  Dalam  undang- undang  itu,  bahasa  Indonesia  dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa  resmi  negara  dalam  Pasal  36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan yang  diikrarkan  dalam  Sumpah  Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan  yang  dikembangkan  sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
Bahasa  daerah  diberi  batasan sebagai  bahasa  yang  digunakan  secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia  di  daerah  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara  itu,  bahasa  asing  diberi batasan  sebagai  bahasa  di  Indonesia selain  bahasa  Indonesia  dan  bahasa daerah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2009,  baik  bahasa  daerah maupun bahasa asing, memegang fungsi pendukung  bagi  bahasa  Indonesia. Sebagai  pendukung,  bahasa  daerah  dan bahasa  asing  dapat  digunakan  apabila fungsi  bahasa  Indonesia  tidak  dapat dijalan secara efektif.
Dalam hal penggunaan, ditetapkan  bahwa  bahasa  Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan;   dokumen  resmi negara;  pidato  resmi  Presiden,  Wakil Presiden,  dan  pejabat  negara  yang  lain yang  disampaikan  di  dalam  atau  di  luar negeri;  pengantar  dalam  pendidikan nasional; pelayanan administrasi publik; nota  kesepahaman  atau  perjanjian; forum resmi  yang bersifat  nasional  atau forum  resmi  yang  bersifat  internasional di  Indonesia;  komunikasi  resmi  di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan;  penulisan  karya  ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; nama  geografi  di  Indonesia;  nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks  perdagangan,  merek  dagang, merek  jasa,  lembaga  usaha,  lembaga pendidikan,  organisasi  yang  didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia  atau  badan  hukum  Indonesia; informasi  tentang  produk  barang  atau jasa  produksi  dalam  negeri  atau  luar negeri  yang  beredar  di  Indonesia; rambu  umum,  penunjuk  jalan,  fasilitas umum,  spanduk,  dan  alat  informasi  lain yang  merupakan  pelayanan  umum;  dan informasi melalui media massa.
Dalam  kelima  belas  ranah penggunaan itu, bahasa daerah (dan/atau bahasa  asing)  dapat  digunakan  juga untuk mendukung fungsi bahasa Indonesia  hingga  batas  tertentu.  Dalam hal  layanan  publik,  misalnya,  bahasa daerah dan bahasa asing dapat menyertai penggunaan  bahasa  Indonesia  dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa
Indonesia. Pengutamaan itu dapat diwujudkan  dalam  bentuk  pola  urutan, ukuran  tulisan,  atau  kemenonjolan tulisan itu. Berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan  bahasa,  Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2009  memberikan kewenangan dan kewajiban  penanganan bahasa  dan  sastra  Indonesia  kepada pemerintah  pusat  dan  memberikan kewenangan  dan  kewajiban  penangan bahasa  dan  sastra  daerah  kepada pemerintah  daerah.  Akan  tetapi,  dalam hal  itu  semua  pemerintah  pusat  diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan  nasional  kebahasaan  yang  di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan pelindungan  bahasa  daerah  itu  harus dilakukan.  Pemerintah  daerah  juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan  dukungan,  baik  dukungan pendanaan  maupun  kepakaran,  kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan,  dan  pelindungan  bahasa daerah. Kebijakan terhadap Bahasa Daerah. Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa di Indonesia didasarkan pada Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia.   Sejak  tahun  2004,  Politik Bahasa Nasional dan keputusan kongres itu lebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang  akhirnya  lahir  dalam  bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada  tanggal  9  Juli  2009.  Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing,
didasarkan pada undang-undang itu.
Berdasarkan  Pasal  41  dan  Pasal 42  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2009,  penanganan  bahasa  dan  sastra
Khaerudin Kurniawan, Kebijakan Nasional Kebahasaan ...
daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah  daerah  harus  berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan.
Selain  berupa  pembagian  tugas  yang lebih  terperinci,  koordinasi  itu  dapat juga  berupa  fasilitasi  kepakaran  dan dukungan sumber daya.
Penanganan  terhadap  bahasa dan  sastra  daerah  diklasifikasikan  ke dalam  tiga  hal,  yaitu  pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra  daerah.  Dalam  pengembangan bahasa  dilakukan  upaya  memodernkan bahasa  melalui  pemerkayaan  kosakata, pemantapan  dan  pembakuan  sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam  pembinaan  bahasa  dilakukan upaya  meningkatkan  mutu  penggunaan bahasa  melalui  pembelajaran  bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai  lapisan  masyarakat.Selain  itu, pembinaan  bahasa  juga  dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu.Sementara  itu,  upaya  pelindungan dilakukan dengan menjaga dan memelihara  kelestarian  bahasa  melalui penelitian,  pengembangan,  pembinaan, dan pengajarannya. Upaya pengembangan, pembinaan,  dan  pelestarian  bahasa dilakukan  terhadap  objek  bahasa  dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya.Pada  tahun  2002  dan  2003, UNESCO  dengan  bantuan  kelompok linguis internasional menetapkan kerangka  untuk  menentukan  vitalitas bahasa  untuk  membantu  pemerintah membuat  kebijakan  penanganan  bahasa di  negaranya.Kelompok  itu  menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang
dijadikan  kriteria  vitalitas  suatu  bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar,  respons  bahasa  terhadap  media baru,  tipe  dan  kualitas  dokumentasi, sikap  bahasa  dan  kebijakan  pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan  bahasa,  sikap  anggota komunitas  terhadap  bahasanya,  serta transmisi bahasa antargenerasi.
Berdasarkan kriteria itu, vitalitas bahasa digolongkan  menjadi  enam  kelompok (baca Salminen, 1999), yaitu 1. bahasa yang punah (extinct languages),  bahasa  tanpa  penutur lagi; 2. bahasa hampir punah (nearly extinct languages), bahasa dengan sebanyak-banyaknya sepuluh penutur  yang  semuanya  generasi tua;
3. bahasa yang sangat terancam (seriously  endangered  languages),
bahasa dengan jumlah penutur yang masih  banyak,  tetapi  anak-anak mereka  sudah  tidak  menggunakan bahasa itu;
4. bahasa terancam (endangered languages),  bahasa  dengan  penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun;
5. bahasa  yang  potensial  terancam (potentially  endangered  languages) bahasa  dengan  banyak  penutur anak-anak,  tetapi  bahasa  itu  tidak memiliki  status  resmi  atau  yang prestisius;
6. bahasa  yang  tidak  terancam  (not endangered languages), bahasa yang memiliki  transmisi  ke  generasi  baru yang sangat bagus.
Bahasa di Indonesia mempunyai jumlah penutur yang sangat beragam.Vitalitas  bahasa  daerah  di Indonesia  menyebar  dari  status  yang paling  aman  hingga  yang  benar-benar
punah.  Di  antara  bahasa  di  Indonesia, terdapat  tiga  bahasa  yang  penuturnya lebih  dari  10  juta  jiwa,  yaitu  bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda  (penuturnya  34  juta  jiwa),  dan bahasa  Madura  (penuturnya  13,6  juta jiwa). Penanganan bahasa daerah diklasifikan berdasarkan pengelompokkan vitalitas bahasa tersebut. Pengembangan dan pembinaan dilakukan  terhadap  bahasa  masih  dalam status  tidak  terancam  (aman),  yaitu bahasa  yang  digunakan  oleh  penutur dari  generasi  muda  sampai  dengan generasi  tua  hampir  terdapat  dalam semua  ranah,  dan  terhadap  bahasa  yang mempunyai  potensi  terancam,  yaitu bahasa  yang  penutur  anak-anaknya masih  banyak,  tetapi  bahasa  itu  tidak memiliki  status  resmi  atau  status  yang prestisius.  Bahasa  dalam  vitalitas  kedua itu  masih  dapat  direvitaslisasi.  Dengan pengembangan  bahasa  itu,  kita  akan mempunyai korpus yang memadai untuk membahasakan  apa  saja,  mempunyai akselerasi  yang  bagus  terhadap  dunia pendidikan  dan  perkembangan  iptek, serta  dapat  mengantisipasi  munculnya media  baru.  Pembinaan  dilakukan  agar bahasa itu mempunyai transmisi antargenerasi  yang  baik,  baik  transmisi melalui dunia pendidikan maupun transmisi  melalu  interaksi  dalam  ranah keluarga. Termasuk dalam upaya pengembangan  dan  pelindungan  adalah memantapkan status bahasa, mengoptimalkan dokumentasi, serta menumbuhkan sikap positif penuturnya. Pelindungan  terhadap  bahasa dilakukan sekurang-kurangnya dua tingkat,  yaitu  tingkat  dokumentasi  dan tingkat  revitalisasi.  Pelindungan  bahasa di  tingkat  dokumentasi  akan  dilakukan pada  bahasa  yang  sudah  tidak  ada harapan  untuk  digunakan  kembali  oleh
masyarakatnya.  Bahasa  yang  dalam keadaan hampir punah dan bahasa  yang sangat  teracam  hanya  dapat  dilindungi dengan  mendukokumentasikan  bahasa itu  sebelum  bahasa  itu  punah  yang sebenarnya.  Dokumentasi  itu  penting untuk  menyiapkan  bahan  kajian  jika suatu saat diperlukan.
Pelindungan  terhadap  bahasa yang masih digunakan oleh penutur dari sebagian  generasi  muda  dalam  hampir semua  ranah  atau  oleh  semua  generasi muda  dalam  ranah  keluarga  dan  agama serta kegiatan adat dilakukan revitalisasi untuk  pelestarian.Untuk  revitalisasi  itu, diperlukan  tahap  pendahuluan  yang meliputi  pedokumentasian,  pengkajian, dan  penyusunan  bahan  revitalisasi, seperti  kamus,  tata  bahasa,  dan  bahan ajar. Untuk bahasa yang akan direvitalisasi,  harus  disiapkan  sistem ortografi  yang  memungkinkan  bahasa itu diterima dalam media baru. Dalam hal sastra,
pengembangan  akan  dilakukan  terhadap sastra  yang  bermutu  dan  bernilai  luhur. Sastra  yang  seperti  itu  juga  akan didukung  upaya  pembinaan  agar  tradisi bersastra  di  kalangan  sastrawan  pemula dan penikmat sastra tumbuh secara baik. Pelindungan sastra lisan dilakukan untuk merevitalisasi  sastra  yang  hanya  tinggal berfungsi  sebagai  sarana  adat,  ibadah, atau  hiburan.  Pelindungan  sastra  tulis, baik  dalam  bentuk  fisik  maupun  nilai yang terkandung di dalamnya, dilakukan terhadap karya sastra yang bernilai luhur untuk aktualisasi.Aktualisasi yang dimaksud  adalah  penuangan  dalam bentuk  aktual  atau  mengadaptasi  karya itu melalui alih aksara, alih bahasa, dan alih  wahana  menjadi  karya,  seperti seperti film, komik, atau buku audio.
Temuan hasil penelitian Wawan
Hermawan  dan  Kurniawan  (2013) membuktikan bahwa untuk
memudahkan  paparan  hasil  penelitian tentang  “Kontribusi  Kosakata  Bahasa Daerah  sebagai  Materi  Pengembangan Bahasa Indonesia” sebagai berikut.Analisis tidak dilakukan terhadap  semua  data  namun  hanya mengambil sampel. Sampel yang diambil  meliputi  ketiga  sumber  data yakni  Bahasa  Sunda  (BS)  dan  Bahasa Jawa Banten (BJB). Sistematika analisis yaitu: (1) menuliskan kata yang dianalisis;  (2) menyertakan korpus data kata yang dianalis yang berisi: kata yang dianalisis,  jenis  kata,  makna,  dan keberadaannya dalam kalimat; (3) paparan  analisis;  dan  (4)  rangkuman hasil  analisis  data.  Agar  pembaca  lebih mudah memahami, analisis data dikelompokkan  berdasarkan  jenis  kata. Yang diacu adalah pembagian jenis kata yang  disodorkan  Tata  Bahasa  Baku Bahasa  Indonesia  yang  membagi  kata menjadi  lima  jenis  yaitu:  nomina (termasuk  di  dalamnya  pronominal  dan numeralia),  verba,  adjektiva,  adverbial, dan kata tugas.
1. Kata  atau  Istilah  yang  Termasuk
Nomina (N)
a. Amlongan(BS 004) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna BS 004 Amlongan Nomi-na ‘lubang- lubang di tengah jalan yang rusak’
Contoh Kalimat:  Jalan-jalan di Garut Selatan rusak parah  sehingga penuh dengan amlongan.
Amlongan merupakan  kosakata BS  tergolong  pada  N  dengan  makna ‘lubang-lubang  di  tengah  jalan  yang
rusak’.  Dalam  BI  memang  ada  istilah lubang. Namun, lubang dalam KBBI (2008:844)  bermakna:  1.  ‘liang’  2. ‘lekuk  di  tanah,  dsb.’, ia  menggali lubang untuk  menanam  pisang ;  3. Fis(ika),  ‘ lowongan  yang  ditinggalkan oleh  elektron  yang  berpindah  dalam  zat padat  dan  bermuatan  positif  dan menghantar  arus  listrik’.  Selain lubang, BI  memiliki  kata liang yang  artinya
‘lubang  kecil’,  seperti lubang  hidung, lubang jarum, dsb. (Depdiknas,
2008:823).  Kata lubang dan liang dalam BI sendiri berpadanan dengan kata logak dalam BS yang artinya ‘lubak atau liang yang dangkal’ (Danadibrata, 2009: 289) atau kata liang yakni ‘ruang panjang di dalam  tanah,  pohon  atau  di  dalam  apa saja  yang  biasanya  digunakan  untuk tempat  tinggal  binatang,  seperti  landak, ular,  jengkerik,  dsb.’  (Danadibrata, 2009:407).
Sebenarnya  kalimat  data,  “Jalan- jalan  di  Garut  Selatan  rusak  parah sehingga penuh dengan amlongan” bisa diganti  dengan  “Jalan-jalan  di  Garut Selatan  rusak  parah    sehingga  penuh dengan lubang” atau  “Jalan-jalan  di Garut  Selatan  rusak  parah    sehingga penuh  dengan liang”. Namun,  secara semantis  makna  ketiga  kalimat  itu berbeda. Lubang atau liang merupakan kosa  kata  umum,  sedangkan amlongan merupakan  istilah  khusus untuk  lubang- lubang  di  jalan.  Makna amlongan berbeda  dengan  makna lubang atau liang yang sudah ada dalam BI.Berdasarkan hal ini, istilah amlongan bisa  direkomendasikan  untuk  masuk menjadi kosa kata BI. b. Balad (BS010) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm. 1-12
BS 010 Balad Nomi- na 1. ‘semua prajurit yang memihak saat berperang’; 2. ‘teman yang seideologi’ Contoh Kalimat: Dia sombong karena banyak baladnya .
Dalam  BI  terdapat  entri balad yang  diambil  dari  bahasa  Arab  dengan makna ‘negeri’, atau ‘kota’ (Depdiknas, 2008:124).  Sementara  itu,  dalam  BS kata balad memiliki  arti  (1).‘semua prajurit  yang  memihak  saat  berperang’;
(2) ‘teman yang
seideologi’
(Danadibrata, 2009: 15). Kata balad dengan  makna ‘negeri’  atau  ‘kota’    dalam  BI  jarang atau  bahkan  tidak  pernah  digunakan untuk  berkomunikasi.  Pemakai  BI  lebih mengenal  dan  memilih  kata negeri atau kota dari  pada  kata balad .  Justru, sebaliknya kata balad yang sering digunakan  dalam  percakapanyaituyang bermakna ‘teman yang seideologi’ yakni
kata balad yang berasal dari BS.Kata itu digunakandalam  percakapan  bukan  saja sesama  orang  bersuku  Sunda,  tetapi  di luar  suku  Sunda.  Kalimat  data,  dicatat dari  percakapan  antara  orang  Sunda dengan orang Jawa.
Dalam  BI,  terdapat  pula  kata teman yang memiliki makna di antaranya:  (1)  ‘kawan;  sahabat’;  (2) orang yang bersama-sama bekerja (berbuat,    berjalan);  lawn  (bercakap- cakap)’;  (3)  ‘yang  menjadi  pelengkap
(pasangan)  atau  yang  dipakai  (dimakan, dsb.) bersama-sama’. (Depdiknas, 2008:1429). Namun, “nilai semantisnya” berbeda dengan kata balad dalam BS.
Berdasarkan  kenyataan  ini,  kata balad yang  berasal  dari  BS  bisa direkomendasikan  untuk  mendampingi
istilah teman atau sahabat yang  sudah ada  dalam  KBBI.  Atau,  makna balad dalam BS bisa ditambahkan pada makna etri balad yang sudah ada dalam KBBI.
Lebih jauh bahkan, dengan alasan tingkat  “kepolpulerannya”    rendah, untuk  entri balad yang  berasal  dar i bahasa  Arab  dengan  makna  ‘kota’  atau ‘negara ’ ,  diusulkan  untuk  dibuang  saja, karena  memang  tidak  digunakan  lagi oleh para pemakai BI. Sebagai penggantinya kata balad dari BS, masuk dengan  makna  seperti  tercantum  da lam KBS . c. Lembedang (BJB035) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna BJB 035 Lembedang Nomi-na ‘tempat menyimpan lampu totok dan benda lain pada dinding dengan posisi menjorok ke dalam’ Contoh Kalimat: Tolong ambilkan gelas yang ada di lembedang!
Rumah-rumah di Banten,
biasanya  memiliki  dinding  tempat  yang menjorok ke dalam. Tempat itu biasanya digunakan  untuk  menyimpan  lampu totok  dan  benda-benda  lain  seperti: cangkir,  gelas,  sendok,  atau  garpu. Tempat  seperti  itu  disebut lembedang . Kata  ini  merupakan  istilah  khusus bagian rumah yang belum ada dalam BI. Untuk itu, bisa direkomendasikan untuk menjadi kosa kata BI.
2. Kata  atau  Istilah  yang  termasuk
Verba.
a. Ajul (BS002) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm. 1-12
BS 002 Ajul Verba ‘mengambil buah-buahan yang menggantung dengan galah’
Contoh Kalimat: Kalau susah dipetik, lebih baik diajul saja buah itu.
BI  mengenal  kata petik atau memetik dengan sembilan makna, satu di antaranya  yakni  ‘mengambil  dengan mematahkan  tangkainya  (bunga,  buah, dsb.)’  (Depdiknas,  2008:1068)  yang sejalan dengan kata BS yaitu mipit yang mempunyai makna ‘memetik’, ‘mengambil  (buah,  bunga,  daun)
(Danadibrata, 2009:315) atau ‘kata yang menyatakan  pekerjaan  memetik  buah- buahan satu persatu biasanya untuk buah yang  sudah  masak,  untuk  keperluan sesaat,  umpamanya:  sawo,  rambutan, manggu,  jagung,  mentimun,  dsb.’
(Danadibrata, 2009:534). Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kata memetik dalam BI memiliki makna yang sama  dengan  kata mipit dalam  BS.
Memetik atau mipit menggunakan
tangan secara langsung. Selain  kata mipit BS  juga
mengenal  kata ajul atau ngajul yakni ‘mengambil buah-buahan dengan menggunakan galah’ (Danadibrata, 2009:7)  atau  ‘kata  pekerjaan  yang menyatakan menotog yang menggantung dengan menggunakan galah  agar  terjatuh’  (Danadibrata,
2009:10).Entri ajul atau mengajul tidak
ada  padanannya  dalam  BI.Oleh  karena itulah, kata ajul atau mengajul direkomendasikan untuk masuk menjadi kosa kata BI. b. Melodro (BJB038) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Jenis Kata Makna
Ditemukan BJB 038 Melodro Verba ‘memperhatikan sesuatu (dengan sungguh- sungguh) tetapi tidak memahaminya’
Contoh Kalimat: Dia melodro saat mendengarkan penjelasan gurunya.
Melodro dalam  BJB  artinya
‘memperhatikan dengan sungguh-
sungguh  tetapi  tidak  memahami  (apa yang  diperhatikannya)’.  Dalam  BI  ada kata bengong, namun  artinya  jauh berbeda. Bengong memilikimakna ‘termenung (terdiam) seperti kehilangan akal (karena heran, sedih, dsb.) (Depdiknas,  2008:171).  Demikian  juga dengan  kata melongo yakni  ‘terbuka  (tt mulut)  karena  heran,  dsb.,  misalnya: semuanya melongo melihat dia (Depdiknas, 2008:683).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, ternyata  kata melodro tidak  memiliki padanan  yang  pas  daam  BI.  Untuk itulah, kata melodro bisa direkomendikan  untuk  menjadi  kosa kata yang bisa memperkaya BI.
3. Kata  atau  Istilah  yang  termasuk
Adjectiva (Adj.)
a. Bendeleh (BS 014) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna BS 014 bendeleh; ngabendel eh Adj. ‘terlihat sebagian perut bawah karena tidak tertutupi pakaian’
Contoh Kalimat: Kamu ini memakai baju apa tidak, lihat perutmu ngabendeleh
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm. 1-12
Kata bendeleh termasuk adjektiva yang  memiliki makna ‘terlihat sebagian  perut  bawah  karena  tidak tertutupi pakaian’ (Danadibrata, 2009:84).Istilah  ini  sulit  ditemukakan padanannya  dalam  BI.  Kalimat  data “Kamu ini memakai baju apa tidak, lihat perutmu ngabendeleh” jika diterjemahkan  ke  dalam  BI,  maka
“Kamu  ini  memakai  baju  atau  tidak,
lihat  perutmu nampak  terlihat  bagian bawahnya ”. Terjemahan kata ngabendelah menjadi Nampak  terlihat
bagian  (perut)  bawahnya selain  terasa cukup  panjang  juga  “nilai rasa” dan “konotasinya”  yang  dikandung  dalam BS-nya  hilang.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa  kata ngabendeleh ternyata belum memiliki padanan dalam BI. Untuk itu, orang Sunda akan merasa kesulitan untuk mencari padanan ngabendeleh saat ber-BI. Berdasarkan  analisis  di  atas, kata ngebendeleh layak direkomendasikan menjadi kosa kata BI. 4. Kata  atau  Istilah  yang  termasuk Adverbia (Adv.)
a. Korejat (BS 067) Kode Kosakata Bahasa Daerah yang Ditemukan Jenis Kata Makna BS 067 Korejat Adv. ‘menyatakan keterangan untuk bangun’ Contoh Kalimat: Saat mendengar panggilan ibunya, Andi pun korejat bangun.
Kata korejat termasuk  adverbia yang menerangkan verba hudang
‘ bangun ’. Dalam  BS korejat memang selalu berada langsung di depan hudang.
Pr oses nya dilakukan secara cepat, biasanya  langsung  berdiri  dan  pergi
(Danadibrata,  2009:249).  Dalam  BI  ada kata tiba-tiba yang  termasuk  adverbia dengan  makna  ‘sekonyong-konyong; dengan  mendadak’;  misalnya: tiba-tiba datang  berita  bahwa  ia  tidak  jadi dipindahkan  (Depdiknas,  2008:1460). Kalimat data, “Saat mendengar panggilan  ibunya,  Andi  pun korejat bangun”  sebearnya  bisa  diganti  dengan kalimat,  “Saat  mendengar  panggilan ibunya,  Andi  pun tiba-tiba bangun.” Kata korejat posisinya  bisa  digantikan oleh kata tiba-tiba.
Namun,  kalau  dicermati  secara detail,  ada  sisi  semantis  kata korejat yang tidak bisa dijangkau oleh kata tiba- tiba. Kata korejat hanya berada di depan kata hudang ‘bangun’,  sementara  itu kata tiba-tiba bisa  disimpan  selain  di depan kata bangun, seperti kata: berdiri, datang, pergi, hujan, sakit, dan sebagainya.
Berdasarkan  kenyataan  ini,  kata korejat bisa  dipertimbangkan  untuk menjadi  kosa  kata  BI  yang  merupakan adverbia  yang  berada  di  depan  kata
bangun .
5. Kata  atau  Istilah  yang  termasuk Kata Tugas.
Tidak ditemukan data kata tugas dalam  BS,  BM,  maupun  BJB  untuk direkomendasikan  menjadi  kosa  kata BI.

## KESIMPULAN
Khazanah  bahasa  dan  sastra  di Indonesia sangat beragam, tetapi sebagian  besar  dari  keberagaman  itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa bahasa
memang  masih  tergolong  dalam  posisi aman,  tetapi  tidak  sedikit  bahasa  yang dalam  posisi  terancam,  hampir  punah, atau bahkan telah punah.
Dasar  hukum  yang  melandasi kebijakan  penanganan  dan  pelindungan
bahasa dan sastra daerah telah ditetapkan,  baik  dalam  UUD  1945 maupun  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2009.  Keduanya  mencerminkan kemauan politik pemerintah yang nyata, tetapi implementasi upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan  bahasa  dan  sastra  daerah belum optimal. Dalam rangka optimalisasi,  beberapa  provinsi  telah melahirkan perda, demikian juga beberapa kementerian.Akan tetapi, optimalisasi upaya pengembangan, pembinaan,  dan  pelindungan  bahasa daerah  belum  dilakukan  dalam  batas- batas yang seharusnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Hermawan,  Wawan  dan  Khaerudin
Kurniawan  (2013). Kontribusi Kosakata Bahasa Daerah sebagai  Materi  Pengembangan Bahasa Indonesia , Laporan Penelitian.  Bandung:  Jurusan Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia  dan  Daerah  FPBS UPI. McMahon, April M.S. (1994). Understanding Language Change . Cambridge: Cambridge University Press. Nettle, Daniel dan Suzanne Romaine.(2000). Vanishing Voices:  The  Extinction  of  the World Languages . Oxford:
Oxford University Press.
Rachman,  Arief.  (2005).  “The  Role  of Education  in  the  Protection  and Saving the Endangered Languages”.Paper of International  Symposium  the Dispersal  of  Austronesian  and the Ethnogenesis of the Peoples
in  Indonesia .  Solo,  28  June–1
July 2005. Salminen,  Tapani.  (1999). Unesco  Red Book On Endangered Languages: Europe . http://www.helsinki.fi/~tasalmin /europe_index.html#state Sugiyono.(2013). Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan. Jakarta: Badan Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sugiyono, Evarinayanti, dan Didi Suherdi.  (2010).  “On  Bridging Student’s  Learning  in  First Grades  Using  Mother  Tongue  : The Case on Sundanese Classrooms”.  Paper  presented on A  Regional  Meeting  on  the Dissemination of Project Results  and  Identification  of Good  Models (Arnoma  Hotel, Bangkok, Thailand, 24-26 February 2009). Wurm, Stephen A. (ed.). (2001). Atlas of the  World’s  Language  in Danger  of  Disappearing .  Paris:
UNESCO Publishing.
Jurnal Handayani (JH). Vol 7 (1) Juni 2017, hlm. 1-12