PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, KARAKTERISTIK KUALITATIF ,

## AKSESIBILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Nur Laila Yuliani nurlailay.feummgl78@gmail.com Universitas Muhammadiyah Magelang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif , aksesibilitas dan pengendalian  internal  terhadap  transparansi  laporan  keuangan    pemerintah  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Magelang. Dorongan  utama  penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kajian  empiris  mengenai  transparansi  yang  masih  beragam  serta semakin  pentingnya  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan good  governance dengan  terwujudnya  transparansi  dan akuntabilitas laporan  keuangan.  Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari  87  pegawai  bagian  keuangan  beserta  stafnya  dan bagian Renmonevlap pada SKPD Kabupaten Magelang. Studi ini memberikan bukti  bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian  internal  berpengaruh  positif  pada  transparansi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif pada transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  Kunci: penyajian  laporan  keuangan,  karakteritik kualitatif , aksesibilitas ,  pengendalian  internal,    transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

## ABSTRACT
This study is aimed at examining the effect of financial statement presentation, qualitative characteristics, accessibility and internal control on financial reporting transparency of local government at SKPD in Magelang regency. The main background  of  this  research  is  motivated  by  empirical  studies  on  transparency  which  are  still  diverse  and  growing importance  of  local  governments  in  realizing  good  governance  with  transparency  and  accountability  of  financial reports.  The  research  sample  consisted  of  87  employees  of  the  finance  department  consisted  of  staffs  and  part  of Renmonevlap  at  SKPD  in  Magelang  regency.  This  study  provides  evidence  that  the  qualitative  characteristics  and internal  share  positive  effects  of  financial  report  transparency  in  Magelang  regency.  Meanwhile  accessibility  and presentation  of financial statements do not  provide positive effects on the  transparency of local government  financial reports.
Keywords: presentation of financial reports, qualitative characteristic, accessibility, internal controls, transparency of local government financial reports.

## PENDAHULUAN
Perhatian  terhadap  isu  transparansi  ke uangan  publik  di  Indonesia  semakin  meningkat dalam  dekade  terakhir  ini.  Hal  ini  disebabkan oleh  desentralisasi  fiskal  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menyebabkan  adanya perubahan dalam komposisi pengeluaran anggar an  pada  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Faktor lain  yang  menyebabkan  meningkatnya  isu  trans paransi  di  Indonesia  adalah  maraknya  kasus korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun
waktu  yang  sangat  panjang  telah  tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus  usaha  yang  tidak  sehat  yang  bermuara pada  praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup sebagaimana yang diperlihatkan dari  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Trans parancy  International (TI)  dari  tahun  2006 sampai  dengan  tahun  2015  ( www.transparency. org ).
Perhatian  terhadap  peningkatan  trans paransi  di  Indonesia  berkembang  dengan  dike luarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan  infor masi  publik  yang  mengatur  seluruh  jajaran
pejabat  publik  menjadi  lebih  transparan,  tang gung  jawab  dan  berorientasi  pada  pelayanan rakyat  yang  sebaik-baiknya.  Pemerintah  harus mampu  menyediakan  semua  informasi  ke uangan  yang  relevan  secara  jujur  dan  terbuka kepada  publik  karena  kegiatan  pemerintah  ada lah  dalam  rangka  melaksanakan  amanat  rakyat (Mulyana, 2006).
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban dalam    penyelenggaraan  pemerintahan    yang  di atur    dalam  Undang-Undang  Nomor  17    Tahun 2003    tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Peme rintahan Daerah adalah  dengan  menyampaikan laporan    pertanggungjawaban  berupa    laporan keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan  adalah salah  satu  bentuk  kebutuhan  transparansi  yang merupakan  syarat  pendukung  adanya akunta bilitas yang  berupa  keterbukaan  ( openness )  pe merintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerin tah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang akuntable dan  trans paran, setiap akhir tahun periode anggaran peme rintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyajikan  la poran keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  yang dilampiri  dengan  Laporan  Kinerja  Keuangan serta  Ikhtisar  Laporan  Keuangan  BUMD.  Per tanggungjawaban  ini  tidak  hanya  wajib  di sampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada  masyarakat  sebagai  pemberi  mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.
Berdasarkan  PP  No.24  Thn  2005,dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah  harus  memenuhi  unsur-unsur  karakteris tik kualitatif agar laporan keuangan berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan dalam  informasi  keuangan  sehingga  dapat  me menuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik  ber ikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  di perlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan dapat dipahami.
Apabila  informasi  yang  terdapat  di dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  me menuhi  kriteria  karakteristik  laporan  keuangan pemerintah  seperti  yang  disyaratkan  dalam  PP No.  24  Tahun  2005,  berarti  pemerintah  daerah mampu  mewujudkan  transparansi  dan akunta bilitas dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Transparansi  informasi  terutama  informasi  ke uangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006).
Aksesibilitas laporan  keuangan  merupa kan faktor  penting terwujudnya transparansi pe merintah.  Publikasi  laporan  keuangan  dapat  di lakukan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  media massa  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio,  sta siun  televisi,  dan website ( internet )  dan  forum yang  memberikan  perhatian  langsung  atau  pera nan  yang  mendorong akuntabilitas dan  trans paransi pemerintah terhadap masyarakat. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  pemerintah berkewajiban  untuk  menyebarkan  informasi publik  dengan  cara  yang  mudah  dijangkau  ma syarakat  dan  dalam  bahasa  yang  mudah  di pahami.
Pengendalian internal dalam kegiatan pe merintah  juga  sangat  dibutuhkan  agar  tercipta kinerja  yang  baik.  Pengendalian  internal  di terapkan  dalam  kegiatan  pemerintahan  guna mendapatkan  keyakinan  yang  wajar  terhadap efektivitas  dan  efisiensi  organisasi,  keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap pe raturan  perundang-undangan.Pengendalian  inter nal  dalam  pemerintahan  diwujudkan  melalui SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang  diatur  dalam  PP  Nomor  60  Tahun  2008 yang secara konsep banyak mengacu kepada de finisi  pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO).
Tingkat  transparansi  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Magelang dapat dibilang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan  diperolehnya  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  4  (empat)  tahun  berturut- turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Lapo ran  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dari  Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Magelang
2011-2014 TAHUN  OPINI KASUS 2011 WDP Penyajian Aset Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2011 senilai Rp 1.640.000.000,00  belum  dapat  diyakini  kewajaranya;  Penyajian  Aset lainya  dalam  Neraca  per  31  Des.  2011  senilai  Rp5.490.000.000,00 belum  dapat  diyakini  kewajaranya.  Ditemukan  kelemahan  sistem pengendalian  internal  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yaitu belum selesainya proses verifikasi piutang dan Pemerintah Kabupaten Magelang  tidak  melakukan  pencatatan  yang  memadai  dan  tidak mengatur kebijakan akuntansi dalam  metode perhitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas investasi dan aset. 2012 WDP Penyajian    Aset    Tetap    pada    Neraca    Per  31  Desember    2012 senilai  Rp1.852.921.521.867,89  belum  dapat  diyakini  kewajarannya; Penyajian nilai piutang Dinas Perhubungan  Sebesar Rp88.933.795,00 dan    RSUD  Muntilan  Sebesar  Rp3.524.344.362,15  tidak  sesuai  ke tentuan; Realisasi  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp 207.805.800,00  dan
Belanja  Barang  Jasa sebesar   Rp183.023.800,00  tidak menggambar kan      substansi      kegiatan      yang  sebenarnya.  Ditemukan  kelemahan sistem  pengendalian  internal  yaitu  terlambatnya  pelaporan  laporan keuangan  hampir  24  hari    dari  periode  pelaporan  yang  sudah  di tentukan. 2013 WDP Pemerintah  Kabupaten  Magelang  masih  memiliki  aset  tetap  yang nilainya  pada  neraca  sampai  dengan  akhir  tahun  2013  sebesar Rp1.968.838.102.587  dan  belum  dapat  diyakini  kewajaranya  serta belum bisa menyajikan rincian barang senilai tersebut; Penganggaran dan  realisasi  belanja  barang  dan  jasa  senilai  Rp2.011.154.050  tidak sesuai  ketentuan.  Ditemukan  pelanggaran  azas  kepatuahan  dan kepantasan,  salah  penyajian  secara  administrasi,  dan  kelemahan pengawasan dan pengendalian. 2014 WDP Pemerintah  Kabupaten  Magelang  belum  memberikan  kontribusi pendapatan  dari  Aset  Bangunan  Guna  Serah  berupa  Obyek  Wisata Taman Rekreasi Kalibening senilai Rp1.870.244.720 dan belum dapat diyakini  kewajaranya  serta  belum  bisa  menyajikan  rincian  senilai tersebut.  Ditemukan  beberapa  pelanggaran  azas  kepatuahan  dan kepantasan,  salah  penyajian  secara  administrasi,  dan  kelemahan pengawasan dan pengendalian.

## Sumber : www.magelangkab.go.id
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) Republik  Indonesia  telah  melakukan  pemeriksa an  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupa ten  Magelang  terdiri  dari  Neraca,  Laporan
Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dan  memberi kan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  atas alasan  kasus  di  atas.  Penanganan  terhadap
diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian dan  penyelesaian  masalah  aset  tersebut  tentu membutuhkan  kesungguhan  dari  SKPD  dalam melaksanakan  dan  meyelesaikan  tugas-tugas khusunya  berkaitan  dengan  aset.  Rendahnya akuntabilitas dan  pertanggungjawaban  laporan keuangan  mengakibatkan  rendahnya  pula  trans paransi laporan keuangan.
Penelitian  yang  dilakukan  Windrastuti, dkk  (2010)  tentang  pengaruh  karakteristik kualitatif laporan  keuangan  pemerintah  daerah terhadap  transparansi  dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan di  Kabupaten  Maros  memberikan  hasil  bahwa karakteristik  laporan  keuangan    berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah. Penelitian  Aliyah  dan  Nahar  (2012)  dan  Wah yuni,  dkk  (2014)  tentang  pengaruh  penyajian laporan  keuangan  daerah  dan aksesibilitas laporan  keuangan  daerah  terhadap  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah yang dilaksanakan masing-masing di Kabupaten Jepara  dan  Kabupaten  Badung  memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan  daerah dan aksesibilitas laporan  keuangan  daerah  ber pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  trans paransi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan daerah.
Penelitian  Apriliani,  dkk  (2015)  tentang pengaruh  penyajian  laporan  keuangan,  karakte ristik kualitatif dan aksesibilitas terhadap  trans paransi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang  dilakukan  di  Kabupaten  Klungkung  mem berikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh  positif  dan  signi fikan  terhadap  transparansi  laporan  keuangan. Sedangkan  karakteristik kualitatif laporan  ke uangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  trans paransi laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan,  karakteristik kualitatif laporan  ke uangan  dan aksesibilitas secara simultan ber pengaruh  signifikan  terhadap  transparansi  lapo ran  keuangan  daerah.  Penelitian  Sari  (2012) tentang  pengaruh  pengendalian  internal  ter hadap  transparansi  laporan  keuangan  pemerin tah  daerah  yang  dilaksanakan  di  Kota  Cimahi memberikan  hasil  bahwa  pengendalian  internal berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  lapo ran keuangan daerah.
Penelitian ini  bertujuan untuk membukti kan  adanya  pengaruh  penyajian  laporan  ke uangan, karakteristik kualitatif , aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi lapo ran  keuangan  pemerintah  daerah.  Pada  SKPD Kabupaten  Magelang.  Hal  tersebut  didorong karena Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 4 tahun memperoleh opini Wajar Dengan Penge cualian  atas  laporan  keuangan  daerah  dan  men duduki  peringkat  ke  8  dari  10  daerah  di  Jawa Tengah  yang  melakukan  penyimpangan  ang garan  sebesar  Rp  22,1  miliar  dari  117  kasus dimana Kabupaten Kendal menduduki peringkat pertama (binpers.wordpress.com). Diperolehnya opini  WDP  dan  kasus  peyimpangan  anggaran tersebut  memunculkan  opini  adanya  ketidak transparan  yang  dilakukan  aparat  pemerintah Kabupaten  Magelang  atas  laporan  keuangan daerah  Kabupaten  Magelang.  Kebijakan  yang ada  pada  daerah  satu  dengan  daerah  lain  pasti berbeda, sehingga tingkat pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi suatu daerah juga berbeda.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Grand  Theory yang  mendasari  peneliti an ini adalah Agency . Teori agensi pertama kali dicetuskan  oleh  Jensen  dan  Meckling  (1976). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana  suatu  pihak  tertentu (principal) men delegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) dalam  bentuk  kontrak  kerjasama  yang  disebut “nexus  of  contract”. Moe  (1984)  menjelaskan konsep  ekonomika  organisasi  sektor  publik dengan  menggunakan agency  theory. Berdasar kan agency  theory dapat  digambarkan  bahwa hubungan  rakyat  dengan  pemerintah  dapat  di katakan  sebagai  hubungan  keagenan,  yaitu hubungan  yang  timbul  karena  adanya  kontrak yang  ditetapkan  oleh  rakyat  ( principal )  yang menggunakan  pemerintah  ( agent )  untuk  menye diakan  jasa  yang  menjadi  kepentingan  rakyat. Rakyat  mewajibkan  pemerintah  untuk  memper tanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya yang  dipercayakan  kepada  pemerintah  melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik.
Hal  ini  bertujuan  untuk  mengawasi  perilaku pemerintah  serta  menyelaraskan  tujuan  rakyat dan pemerintah.

## Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2006),transparansi berarti  keterbukaan  ( openness )  pemerintah dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik  kepada  pihak–pihak  yang  membutuhkan informasi.Transparansi  dan akuntabilitas ke uangan  daerah  adalah  pertanggungjawaban  pe merintah  daerah  berkenaan  dengan  pengelolaan keuangan  daerah  kepada  publik  secara  terbuka dan  jujur  melalui  media  berupa  penyajian laporan  keuangan  yang  dapat  diakses  oleh berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan anggapan  bahwa  publik  berhak  mengetahui informasi tersebut.
Penyelengaraan pemerintahan yang trans paran  akan  memiliki  kriteria  yaitu    adanya pertanggungjawaban  terbuka,  adanya aksesibili tas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan  keuangan,  hak  untuk  tahu  hasil  audit dan  ketersediaan  informasi  kinerja.  Pemerintah berkewajiban  memberikan  informasi  keuangan dan  informasi  lainya  yang  akan  digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.

## Penyajian Laporan Keuangan
Penyajian  laporan  keuangan  merupakan hal  yang  sangat vital bagi  pemerintah.  Menurut PP  No.  24  Tahun  2005,  laporan  keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya.  Laporan keuangan disusun untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang  dilakukan  oleh entitas pelaporan  selama satu  periode  pelaporan.  Menurut  Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupa kan  suatu  elemen  dasar  dari  transparansi  fiskal dan akuntabilitas .  Penyajian    laporan  keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akun tabilitas yang  berupa  keterbukaan  ( openness ) pemerintah  atas  aktivitas  pengelolaan  sumber
daya publik (Mardiasmo, 2006). Peraturan Peme rintah  No.17  Tahun  2010  laporan  keuangan yang  dimaksud  adalah  Laporan  Realisasi  Ang garan,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporana Arus  Kas,  Laporan  Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan .
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Peme rintah  (SAP)  No.  01  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran norma tif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya atau  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas. Suatu  informasi  akuntansi  dapat  dikatakan  ber kualitas  jika  para  pengguna  laporan  keuangan berdasarkan  pemahaman  dan  pengetahuan  me reka  masing-masing  dapat  mengerti  dan  meng gunakan  informasi  akuntansi  yang  disajikan tersebut  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan. Keempat  karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyaratan  normatif  yang  diperlukan  agar  lapo ran keuangan pemerintah dapat memenuhi kuali tas  yang  dikehendaki:  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, dan dapat dipahami .
Aksesibilitas Laporan Keuangan
Aksesibilitas dalam laporan keuangan se bagai  kemudahan  seseorang  untuk  memperoleh informasi  laporan  keuangan  (Mulyana,  2006). Demokrasi  yang  terbuka,  akses  ini  diberikan oleh  media,  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio, stasiun  televisi,  dan website  (internet ),  dan forum  yang  memberikan  perhatian  langsung atau  peranan  yang  mendorong akuntabilitas pemerintah  terhadap  masyarakat  (Shende  dan Bennet, 2004).

## Pengendalian Internal
Mulyadi  (2006:163)  mengatakan  bahwa  pe ngendalian internal meliputi struktur organisasi, metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasi kan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  me ngecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong  efisiensi,  dan  mendorong  dipatuhi nya  kebijakan  manajemen.  Jika  pengendalian
internal suatu perusahaan lemah  maka kemung kinan  terjadinya  kesalahan  dan  kecurangan  se makin  besar.  Sebaliknya,  jika  pengendalian internalnya  kuat,  maka  kemungkinan  terjadinya kecurangan  dapat  diperkecil.  Keefektifan  pe ngendalian  internal  mempunyai  pengaruh  yang besar  dalam  upaya  pencegahan  kecenderungan kecurangan  akuntansi,  dengan  tidak  terjadinya kecurangan  akuntansi  akan  semakin  terwujud nya  transparansi  laporan  keuangan  daerah. Pengendalian  internal  dalam  pemerintahan  di wujudkan  melalui  SPIP  (Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah)  yang  diatur  dalam  PP Nomor  60  Tahun  2008  yang  secara  konsep banyak  mengacu  kepada  definisi  pengendalian internal  menurut Committee  of  Sponsoring Organizations (COSO).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Penyajian  laporan  keuangan  merupakan hal  yang  sangat  penting.  Menurut  Diamond (2002),  pengungkapan  atas  informasi  laporan keuangan  merupakan  suatu  elemen  dasar  dari transparansi fiskal dan akuntabilitas .Bagi instan si  pemerintah,  penyajian  laporan  keuangan  ada lah  bentuk  pertanggungjawaban  dan  transpa ransi atas pengelolaan dana masyarakat. Penyaji an  laporan  keuangan  adalah  salah  satu  bentuk kebutuhan  transparansi  yang  merupakan  syarat pendukung  adanya akuntabilitas yang  berupa keterbukaan  ( openness )  pemerintah  atas  aktivi tas  pengelolaan  sumber  daya  publik  (Mardi asmo,  2006).  Penelitian  Aliyah  dan  Nahar (2012), Sastra (2013), Wahyuni, dkk (2014) dan Apriliani, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa penyajian    laporan    keuangan  berpengaruh    po sitif  dan  signifikan  terhadap  transparansi  lapo ran  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Meningkat nya  penyajian  laporan  keuangan  daerah  akan berimplikasi  terhadap  peningkatan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin  baik  penyajian  laporan  keuangan daerah  akan  memberikan  informasi  yang  di butuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah.
H 1 . Penyajian  Laporan  Keuangan  Berpengaruh Positif  Terhadap  Transparansi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pengaruh  Karakteristik Kualitatif terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerin tah Daerah
Menurut  Bastian  (2009:94),  keempat karakteristik  yang  merupakan  prasyarat  norma tif  yang  diperlukan  agar  keuangan  pemerintah dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki terdiri  atas  relevan,  andai,  dapat  dibandingkan dan  dapat  dipahami.  Hal  tersebut  sama  dengan PP  No.  24  tahun  2005  tentang  kualitas  laporan keuangan  yang  diharapkan.  Penelitian  Windras tuti (2010) dan Apriliani, dkk (2015)  menunjuk kan  hasil  bahwa  karakteristik kualitatif laporan keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  transpa ransi  laporan  keuangan  daerah.  Adanya  penyaji an laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkat kan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan  memperjelas  pelaporan  keuangan  peme rintah  daerah  karena  semua  transaksi  keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan  disajikan  dengan  lengkap  dan  jujur,  tepat waktu,  dapat  dibandingkan  dan  menggunakan bahasa  yang  dapat  dipahami  oleh  pengguna dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
H 2 . Karakteristik Kualitatif Berpengaruh Positif Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah .
Pengaruh Aksesibilitas terhadap  Transpa ransi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Aksesibilitas dalam  laporan  keuangan sebagai  kemudahan  seseorang  untuk  mem peroleh  informasi  laporan  keuangan  (Mulyana, 2006). Aksesibilitas laporan  keuangan  merupa kan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga  pemerintah  daerah  sebagai  lembaga sektor  publik  yang  transparan.  Penyajian  lapo ran keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia  dan aksesibilitas bagi  pengguna  infor masi  menentukan  sejauh mana  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah
tersebut  (Safitri,  2009).  Penelitian  Aliyah  dan Nahar  (2012),    Wahyuni  (2014),  dan  Apriliani, dkk  (2015)  menunjukkan aksesibilitas berpeng aruh    positif  dan  sginifikan  terhadap transparan si  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Mem berikan  kemudahan  akses  terhadap  laporan keuangan  daerah  bagi  para  pengguna  akan mampu  meningkatkan  transparansi  dan akunta bilitas pengelolaan  keuangan  derah.  Penelitian juga  menunjukkan  hasil  yang  sama  dimana aksesibilitas berpengaruh  signifikan  terhadap transparansi  laporan  keuangan.  Penelitian  me nunjukkan  bahwa aksesibilitas berpengaruh positif  terhadap  transparansi  laporan  keuangan daerah.  semakin  tinggi  tingkat aksesibilitas yang  diberikan  oleh  daerah  maka  semakin  baik pula  tingkat  transparansi  laporan  keuangan daerah.
H 3 . Aksesibilitas Berpengaruh  Positif  Terhadap
Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerin tah Daerah.
Pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerin tah Daerah
Menurut Committee of Sponsoring Orga nizations of the Treadway Commission (COSO, 1994),  pengendalian  internal  didefinisikan  se bagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,  direksi  atau top  management ,  per sonel-personel  lainnya,  yang  dirancang  untuk mendapatkan  keyakinan  yang  memadai  tentang pencapaian tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2008  pemerintah  menetapkan  adanya suatu  sistem  pengendalian  internal  yang  harus dilaksanakan yang disebut SPIP (Sistem Pengen dalian  Internal  Pemerintah),  baik  pada  tingkat pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mem berikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Penelitian  Sari  (2012)  menunjukkan  pe ngendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi  laporan  keuangan  daerah.  Pening katan  pengendalian  internal  yang  terjadi  akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan  daerah.  Hal  ini  disebabkan  dengan adanya pada organisasi memiliki kode etik, staf yang  kompeten,  dapat  dipercaya,  dan  tanggap dengan perubahan, tugas dan jabatan terstruktur, kebijakan  pemisahan  tugas,  sistem  informasi yang baik, pemeriksaan independensi, pengawas an  secara  terus  menerus  dan  periodik,  pengen dalian yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
H 4 . Pengendalian  Internal  Berpengaruh  Positif Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabu paten  Magelang.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan purposive  sampling yaitu  teknik penentuan   sampel dengan berdasarkan kriteria –kriteria  atau  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2012:117). Kriteria yang digunakan adalah: para pegawai  bagian  keuangan  berserta  staffnya  dan bagian Renmonevlap (Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) pada SKPD Kabupaten Magelang,  dan  telah  bekerja  dan  menduduki jabatan minimal 2 tahun.
Variabel  Penelitian  Dan  Pengukuran  Varia bel

## Penyajian Laporan Keuangan (PLK)
Penyajian laporan keuangan adalah salah satu  bentuk  kebutuhan  transparansi  yang  meru pakan  syarat  pendukung  adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan ( openness ) pemerintah atas  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik (Mardiasmo, 2006). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah   No.1,  penyajian laporan keuangan
pemerintah  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran, Laporan Peruabahan Saldo Anggaran Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,Laporan Arus  Kas,  Laporan  Perubahan Ekuitas dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Instrumen yang  digunakan  untuk  mengukur  penyajian laporan  keuangan  ini  diadopsi  dari  Apriliani, dkk (2015).
Karakteristik Kualitatif (KK)
Menurut  Bastian  (2009:94),  keempat karakteristik  yang  merupakan  prasyarat  norma tif  yang  diperlukan  agar  keuangan  pemerintah dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki terdiri  atas  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan dan dapat dipahami.  Instrumen yang digunakan untuk  mengukur  karakteristik kualitatif ini diadopsi dari Apriliani, dkk (2015).
Aksesibilitas (A)
Aksesibilitas laporan keuangan adalah ke mampuan  untuk  memberikan  akses  bagi stake holder untuk mengetahui atau memperoleh lapo ran  keuangan  sebagai  bagian  dari  partisipasi stakeholder (Aliyah  dan  Nahar,  2012). Aksesi bilitas diberikan  melalui  media,  seperti  surat kabar,  majalah,  radio,  stasiun  televisi,  dan website (internet ), dan forum yang memberikan perhatian  langsung  atau  peranan  yang  mendo rong akuntabilitas pemerintah  terhadap  masya rakat  (Shende  dan  Bennet,  2004).  Instrumen yang  digunakan  untuk  mengukur aksesibilitas ini diadopsi dari Apriliani, dkk (2015).

## Pengendalian Internal (PI)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  pemerintah  menetapkan  adanya  suatu sistem  pengendalian  internal  yang  harus  di laksanakan  yang  disebut  SPIP  (Sistem  Pengen dalian  Internal  Pemerintah),  baik  pada  tingkat pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  adalah  suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberi kan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan
efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  penga manan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  per aturan  perundang-undangan.  Instrumen  yang  di gunakan  untuk  mengukur  pengendalian  internal ini diadopsi dari Sari (2012).

## Transparansi  Laporan  Keuangan  Peme rintah Daerah (TLK)
Menurut  Mardiasmo  (2006),  transparan si  berarti  keterbukaan  ( opennsess )  pemerintah dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan informasi.  Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelak sanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003:13).  Instrumen  yang  digunakan  untuk  me ngukur tranparansi laporan keuangan ini diadop si dari Apriliani, dkk (2015).

## Teknik Analisis Data
Sebelum  dianalisis  dan  di  uji  hipotesis nya,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji validitas menggunakan Confirmatory  Factor  Analysis (CFA)  dan  uji reliabilitas menggunakan Cron bach  Alpha (α)  untuk  melihat  item  dan  kese luruhan  kuesioner  itu valid dan  reliabel  atau tidak.  Setelah  itu  barulah  melakukan  analisis dan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan Regresi  Linier  Berganda, Uji  Koefisien  Deter minasi ( 𝑅 2 ), Uji F ( Goodness of fit test ) dan Uji t. Model persamaan Regresi Linier berganda :
TLK =    α + β1.PLK + β2.KK + β3.A +

## β4.PI+ e

## Keterangan:
TLK   =Transparansi Laporan Keuangan Daerah PLK   = Penyajian Laporan Keuangan, KK     = Karakteristik Kualitatif , A        = Aksesibilitas , PI = Pengendalian Internal,
β1 = koefisien regresi dari PLK, β2 = koefisien regresi dari KK,
β3 = koefisien regresi dari A,
β4 = koefisien regresi dari PI,
α = konstanta, e = Standar eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sampel Penelitian
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  para pegawai  SKPD  Kabupaten  Magelang  yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pada  bagian keuangan beserta staffnya dan bagian renmonevlap (perencanaan, monitoring, evaluasi  dan  pelaporan).  Teknik  pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode Purposive Sampling . Kuesioner yang disebar sebanyak 123 kuesioner. dan jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 87 responden yang memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut.

## Uji Validitas
Parameter  yang  digunakan  untuk  uji validitas yaitu  dengan  melihat  nilai  faktor loading .  Hasil  uji  validitas  pada  menunjukkan bahwa  ada  beberapa  indikator  pada  suatu konstruk  di  dalam  model  pengukuran  tidak memenuhi syarat, dengan nilai factor loading < 0,4.  Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan Penyajian  Laporan  Keuangan  item  pernyataan 1,2  dan  3,  Karakteristik Kualitatif item  per nyataan  5,  6,  9  dan  10,  Pengendalian  Internal item  pernyataan  1,  2,  3,  4,  9,  10,  14  dan  15, serta  Transparansi  Laporan  Keuangan  daerah item  pernyataan  4,  5  dan  6,  diperoleh  nilai factor  loading <  0,4,  yang  artinya  tidak  valid. Sehingga tidak digunakan dalam analisis berikut nya.
Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas dilakukan  untuk  menge tahui  sejauh  mana  alat  pengukuran  tersebut mempunyai  akurasi  dan  ketepatan  pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen  ditentukan  dari  nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.70 (Ghozali, 2013).
Tabel 2 Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan *Penyajian Laporan Keuangan 0,910 Reliabel *Karakteristik Kualitatif 0,896 Reliabel *Aksesibilitas 0,806 Reliabel *Pengendalian Internal 0,867 Reliabel *Transparansi Laporan Keuangan daerah 0,855 Reliabel

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 3 Koefisien Regresi Keterangan Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig.
B Std. Error Beta (Consta nt) 0,083 0,468 0,178 0,859 PLK 0,198 0,123 0,189 1,607 0,112 KK 0,365 0,130 0,342 2,809 0,006 A 0,105 0,067 0,132 1,576 0,119 PI 0,299 0,099 0,260 3,008 0,003
TLK=0,083+  0,198PLK  +  0,365KK  +  0,105A + 0,299PI + e

## Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai Adjus ted  R  square sebesar  0,441,  hal  ini  berarti bahwa  variabel  penyajian  laporan  keuangan, karakteristik kualitatif , aksesibilitas dan pengen dalian  internal  dalam  menjelaskan  transparansi laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar 44,1%  sedangkan  sisanya  (100%  -  44,1%  = 55,9%)  dijelasksan  oleh  faktor-faktor  dari  luar model pada penelitian ini.
Uji F
Hasil  uji goodness  of  fit  test menunjuk kan  nilai  probabilitas  atau  tingkat  signifikansi 0,000  lebih  kecil  dari  0,05  (0,00  <0,05)  dan  F hitung  sebesar  17,989.  Artinya  variabel  pe nyajian  laporan  keuangan,  karakterisitk kuali tatif , aksesibilitas dan  pengendalian  internal model yang digunakan telah bagus ( fit ) .
Uji t Tabel 4 Uji t Variabel t Hitung Sig. Keterangan PLK 1,607 0,112 H 1 Tidak Diterima KK 2,809 0,006 H 2 Diterima A 1,576 0,119 H 3 Tidak Diterima PI 3,008 0,003

## H 4 Diterima
Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai p-value =0,112 >  =0,05, artinya penyajian laporan  keuangan  tidak  berpengaruh  positif terhadap  transparansi  laporan  keuangan  daerah, sehingga H 1 tidak  diterima .  Penyajian  laporan keuangan  adalah  salah  satu  bentuk  kebutuhan transparansi  yang  merupakan  syarat  pendukung adanya akuntabilitas yang  berupa  keterbukaan ( openness )  pemerintah  atas  aktivitas  penge lolaan  sumber  daya  publik  (Mardiasmo,  2006). Penyajian  informasi  yang  utuh  dalam  laporan keuangan  akan  menciptakan  transparansi  dan nantinya  akan  menciptakan akuntabilitas (Nor diawan,  2010:18).  Semakin  lengkap  penyajian laporan  keuangan  daerah  serta  semakin  sesuai dengan  SAP  yang  berlaku  maka  akan  mening katkan  transparansi  laporan  keuangan  karena akan  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan oleh  pengguna  dan  menjadi  alat  ukur  kinerja daerah  (Apriliani,  dkk,  2013).  Meningkatnya penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah akan  berimplikasi  terhadap  peningkatan  transpa ransi pemerintah daerah.
Tingkat  penyajian  laporan  keuangan pada SKPD Kabupaten Magelang masih rendah.
Hal  ini  dikarenakan  laporan  keuangan  yang disajikan  tidak  lengkap  atau  kurang  memadai dan  kebijakan  penyusunan  laporan  keuangan daerah yang diterapkan dalam SKPD Kabupaten Magelang  tidak  sesuai  dengan  SAP  yang berlaku atau menyimpang dari prinsip akuntansi yang  berlaku..  Hal ini  didukung  dengan  adanya beberapa  SKPD  di  Kabupaten  Magelang  yang belum  menerapkan  konsep  basis  akrual  seperti yang  telah  ditetapkan  oleh  UU  No.17  Tahun 2003  dan  PP  No.71  Tahun  2010.  Sehingga, penyajian  laporan  keuangan  belum  mampu memberikan  informasi  secara  maksimal  kepada pengguna.  Hal  ini  menyebabkan  rendahnya tingkat  transparansi  dalam  penyajian  laporan keuangan.
Pengaruh  Karakteristik Kualitatif Terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerin tah Daerah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai p-value =0,006  <  =0,05,  artinya  karak teristik kualitatif berpengaruh  positif  terhadap transparansi laporan keuangan daerah, sehingga H 2 diterima .  Berarti  semakin  baik  penyajian laporan  keuangan  tentu  akan  memperjelas  pe laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  dapat memenuhi kebutuhan  informasi pengguna (Bas tian,  2009:95).  Penyajian  laporan  keuangan yang  dilakukan  secara  jujur  dan  tepat  waktu, dapat  menjadi  tolak  ukur,  dapat  dibandingkan dan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  akan  meng hasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas (Apriliani,  dkk.  2015).  Laporan  keuangan  yang relevan  akan  membantu  pengguna  untuk  meng evaluasi peristiwa masalalu, masa kini dan mem prediksi  mas  adepan.  Laporan  keuangan  yang andal  akan  menyediakan  informasi  keuangan apa  adanya,  sesuai  dengan  fakta,  dapat  diverifi kasi, tidak menyesatkan dan jauh dari kesalahan material membantu pengguna untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang dapat di ban dingkan  akan  membantu  masyarakat  menge tahui  sejauh  mana  tingkat  kinerja  pemerintah. Laporan  keuangan  yang  dapat  dipahami  yaitu laporan  keuangan  yang  menggunakan  bahasa yang  dapat  dipahami  oleh  panggunanya  dan dapat  diinterprestasikan.  Jika  laporan  keuangan memenuhi keempat karakteristik laporan
keuangan  tersebut  maka  laporan  keuangan mampu  memberikan  informasi  pada  pengguna (masyarakat)  dan  laporan  keuangan  tersebut mampu  mewujudkan  transparansi  dan akunta bilitas dalam pengelolaan sumberdaya (Bastian, 2009:95).
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa SKPD  Kabupaten  Magelang  sudah  memenuhi karakteristik kualitatif dalam  penyusunan  lapo ran  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  disusun tepat  waktu,  dapat  memberikan  informasi  ke uangan  yang  sebenarnya,  dapat  dibandingkan dan  menggunakan  bahasa  yang  dapat  dipahami oleh pengguna akan memberikan informasi bagi pengguna  laporan  keuangan  sehingga  transpa ransi  laporan  keuangan  daerah  meningkat. Semakin memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan  keuangan  maka  semakin  meningkat transparansi laporan keuangan.
Pengaruh Aksesibilitas Terhadap  Transpa ransi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai p-value =0,119  >  =0,05,  artinya aksesi bilitas tidak  berpengaruh  positif  terhadap  trans paransi  laporan  keuangan  daerah,  sehingga H 3 tidak  diterima . Aksesibilitas laporan  keuangan merupakan  sarana  penunjang  dalam  rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga  sektor  publik  yang  transparan.  Publi kasi  laporan  keuangan  dapat  dilakukan  melalui surat  kabar,  radio,  stasiun  televisi, internet, dan forum  yang  memberikan  perhatian  langsung atau  perananyang  mendorong akuntabilitas pemerintah  (Shande  dan  Bennet,  2004). Menurut  Jones et  al. (1985)  ketidakmampuan laporan  keuangan  dalam  melaksanakan akunta bilitas dan  transparansi,  tidak  saja  disebabkan karena  laporan  tahunan  yang  tidak  memuat semua  informasi  relevan  yang  dibutuhkan  para pengguna,  tetapi  juga  karena  laporan  tersebut tidak  dapat  secara  langsung  tersedia  dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya,  penyajian  laporan  keuangan yang  tidak  lengkap  dan  tidak  aksesibel  dapat menurunkan  kualitas  dari  transparansi  dan akuntabilitas keuangan daerah.
Aksesibilitas laporan  keuangan  SKPD Kabupaten  Magelang  masih  rendah.  Hal  ini
dikarenakan  informasi  laporan  keuangan  yang tidak  secara  langsung  tersedia  untuk  para  peng guna  dan  terbatasnya  akses  dalam  memperoleh infromasi  keuangan  pada  SKPD  Kabupaten Magelang  menyebabkan  pengguna  sulit  dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. SKPD Kabupaten  Magelang  dapat  mempublikasikan informasi  keuangan  melalui  media  seperti inter net, TV,  radio,  surat  kabar  atau  majalah.  Sulit nya  memperoleh  informasi  laporan  keuangan berdampak pada menurunya tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah.
Pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerin
tah Daerah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai p-value =0,003  <  =0,05,  artinya  pengen dalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap transparansi laporan keuangan daerah, sehingga H 4 diterima .  Artinya  semakin  baik  pengen dalian  internal  yang  dilakukan  maka  semakin transparansi  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Pengendalian internal terdiri dari 4 kom ponen  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilain risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi, dan pemantauan penegndalian inter nal.  Pengendalian  internal  dalam  pemerintahan adalah  SPIP  (Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah).  Peningkatan  pengendalian  internal yang  terjadi  akan  seiring  dengan  peningkatan transparansi  laporan  keuangan  daerah.  Hal  ini disebabkan  dengan  adanya  pada  organisasi  me miliki  kode  etik,  staf  yang  kompeten,  dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, tugas dan  jabatan  terstruktur,  kebijakan  pemisahan tugas,  sistem  informasi  yang  baik,  pemeriksaan independensi, pengawasan secara terus menerus dan  periodik,  pengedalian  yang  tinggi  terhadap pegawai  maka  akan  meningkatkan  transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Apriliani, dkk,  2015).
Pengendalian  internal  SKPD  Kabupaten Magelang  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  adanya kode  etik  pada  instansi,  staf  yang  kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan perubahan, tugas  dan  jabatan  terstruktur,  kebijakan  pemi sahan  tugas,  pemeriksaan  independen,  sistem informasi  yang  baik  dan    pengawasan  secara
terus  menerus  dan  periodik  yang  sudah  diterap kan  pada  SKPD  Kabupaten  Magelang.  Adanya pengendalian  internal  yang  tinggi  berdampak pada  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  efisien  dan  efektif  kegiatan  operasio nal  dan  terciptanya  laporan  keuangan  yang andal  dan  transparan.  Semakin  tinggi  pengen dalian  internal  pemerintahan  semakin  tinggi pula tingkat transparansi.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  di  sim pulkan  bahwa karakteristik kualitatif dan  pe ngendalian internal berpengaruh positif terhadap penyajian  laporan  keuangan.  Sedangkan  penya jian  laporan  keuangan    dan aksesibilitas tidak berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  lapo ran  keuangan  daerah.  Pemerintah  daerah  kabu paten  Magelang  khususnya  sudah  memenuhi karakteristik kualitatif yang  diperlukan  dalam laporan  keuangan  dan  sudah  menerapkan  pe ngendalian  internal  yang  baik.  Tetapi  masih perlu meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas , agar dapat meningkatkan trans paransi  laporan  keuangan  dengan  memper hatikan.
Beberapa  saran  yang  direkomondasikan untuk penelitian selanjutnya,  yaitu 1)  Penelitian selanjutnya  dapat  menambah  variabel  bebas seperti  komitmen  manajemen  dan  variabel  lain yang berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan  pemerintah  daerah,  dan  2)  Penelitian selanjutnya  diharapkan  memperluas  wilayah sampel  penelitian,  tidak  hanya  di  SKPD  Kabu paten  Magelang  saja  tetapi  juga  di  SKPD  kabu paten/kota lain sehingga diperoleh hasil peneliti an yang dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah  dan  Nahar.  (2012).  Pengaruh  Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  Dan Aksesi bilitas Laporan  Keuangan  Daerah  Ter hadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi  &  Auditing ,  Vol 8  No.2.  Jepara:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Trans paransi Dalam Laporan Keuangan? (Online).  Dapat  diakses  di http://annisa ningrum.blogspot.co.id/2010/07/ akuntabil itas -dan  transparansi-dalam.html .  Diakses 21 Maret 2016.
Apriliani, Ni Kadek Alit, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan  Keuangan,  Karakteristik Kuali tatif ,  dan Aksesibilitas Terhadap  Transpa ransi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah:  Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Klungkung. Jurnal  Riset  Akuntansi  Indoneisa .  Vol.  3 No1.Bali:Universitas  Pendidikan  Ganesha Singaraja.
Bastian, Indra. (2009). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Corruption  Perceptions  Index ( www. transparency.org ),    di  akses  14  Maret 2015.
COSO.  (1994). Internal  Control  Integrated Framework .  New  York  :  AIGPA’s Publication Division.
Diamond, Jack. (2002). Performance Budgeting
–  Is  Accrual  Accounting  Required.
IMFWorking Paper. Fiscal Affairs Department.
Diskominfo Kabupaten Magelang.  (2015). Web Pemerintah  Kabupaten  Magelang    ( www. magelangkab.go.id ),  diakses  14  Maret 2016.
Ghozali,  Imam.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multi variate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 . Edisi  7.  Semarang  :Universitas  Dipo negoro.
Governmental  Accounting  Standards  Boards
(GASB).  (1998). Concepts  Statement  No.
1:  Objectives  of  Financial  Reporting  in Governmental Accounting Standards Boards  Series  Statement No.  34:  Basic Financial  Statement  and  Management Discussion  and  Analysis  for  State  and Local Government. Norwalk.
Hastuti.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempeng aruhi  Penerapan  Transparansi  Pelaporan
Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali. Skripsi .  Surakarta:  Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
https://binpers.wordpress.com/2014/01/27/kab- kendal-terhebat-di-provinsi-jawa- tengah/, di akses 16 Maret 2016.
Jensen,  Michael  C  dan  William  H  Meckling.
(1976).Theory  of  the  Firm  Manajerial
Behaviour  Agency  Cost  &  Ownership Structure. Journal of Financial
Economics  3  (1976)  305-360. North-
Holland Publish Company.
Jones,  D.  B.  (1985). The  Needs  of  Users  of Governmental Financial Reports . Government Accounting Standards Board.
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry
D.  Warfield.  (2011). Intermediate Accounting. Edisi  14.  John  Wiley  and Sons, Inc.
Krina, Loina Lalolo .(2003) . Indikator Dan Alat Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transpa ransi  dan  Partisipasi .  Jakarta:  Sekre tariat Good Governance Badan Perenca naan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akun tansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace . Jurnal  Akuntansi  Pemerin tahan Vol. 2, No.1.
Moe,  T.  M.  (1984) .  The  New  Economics  of Organization.  American    Journal    of Political Science 28(5): 739-777.
Mulyadi  .  (2006).  Sistem  Akuntansi  ,  Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
Mulyana,  Budi.  (2006).  Pengaruh  Penyajian Neraca  Daerah  dan Aksesibilitas Lapo ran  Keuangan  Daerah  terhadap  Trans paransi  dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan  Daerah .  Jurnal  Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2. No.1. Hal 65-78.
Munawir, S.(2004).Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ke-Empat. Yogyakarta: Liberty.
Nordiawan,  Deddi.  (2010).  Akuntansi  Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
________________.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________________. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  17  Tahun  2010  tentang
Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan.
________________.  Peraturan    Pemerintah
Nomor    24    Tahun    2005    tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ________________. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ________________.Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. _________________. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
________________.  Undang-Undang  Nomor 17    Tahun  2003    tentang  Keuangan Negara.
________________.  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
________________.  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Sari,  Diana.  2012.  Pengaruh  Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan  Keuangan  Daerah. SNA  2012
Vol. 2 No.1 . Bandung.
Sastra,  Yuni.  (2013).  Pengaruh  Penyajian  Lapo ran  Keuangan  Daerah  Dan Aksesi bilitas Laporan  Keuangan  Terhadap
Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah
Kota  Medan. Skripsi. Medan:  Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
Safitri,  Ratna  Amalia.  (2009).   Pengaruh  Penya jian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan
Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terha dap  Penggunaan  Informasi  Keuangan Daerah. Skripsi .  Semarang:  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Shende,  Suresh  dan  Tony  Bennet.  (2004).
Concept  Paper  2:  Transparency  and Accountability  in  Public  Financial Administration . UN DESA.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&B . Bandung:
Alfabeta.
Wahyuni,  Putu  Sri,  Ni  Luh  Gede  Erni Sulindawati  dan  Nyoman  Trisna  Hera wati. (2014). Pengaruh Penyajian Lapo ran Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Daerah:  Studi  Empiris  Pada  Pemerinta han  Kabupaten  Badung. Jurnal  Akun tansi  Program. Singaraja:  Universitas Pendidikan Ganseha Singaraja.
Windrastuti,  Indah,  H.,  Rahardjo  Adisasmita dan R.A. Damayanti. (2010). Pengaruh Karakteristik  Laporan  Keuangan  Peme rintah  Daerah  Terhadap  Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maros. Jurnal Akuntansi. Vol. 2. No.2  Hal 8- 14. Makassar: Universitas Hasannudin.