E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 131

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE
Budi Bahreysi Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa Jl. KL. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota, Medan – Sumatera Utara Email: tn_zye@yahoo.com

## Abstrak
Jual beli adalah tindakan hukum terkait dengan pengalihan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek jual beli. Secara umum, kegiatan jual beli tunduk pada ketentuan hukum yang diatur dalam Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Bab V KUHPerdata diatur tentang pengertian jual beli, batasan jual beli dengan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Pada masa ini perkembangan jaman semakin cepat dan kompleks, sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap manusia. Kemajuan  ini  ditandai  oleh  perkembangan  di  bidang  sains  dan  teknologi  yang  memudahkan manusia berkomunikasi jarak jauh. Dan untuk konsekuensi ini banyak peristiwa hukum lahir sebagai bentuk perbaikan atas kekurangan yang telah menjadi penghalang bagi semua orang. Jual  beli  sekarang  tidak  perlu  lagi  dilakukan  secara  tatap  muka,  tetapi  dapat  dilakukan  dari jarak jauh tanpa harus melihat tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya.
Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Jual, Beli, Online

## Abstract
Buying and selling is a legal act related to the transfer of ownership rights to goods that are objects of sale and purchase. In general, buying and selling activities are subject to the legal provisions stipulated in Chapter V of the Civil Code (Civil Code).  In Chapter V of the Civil  Code  it  is  regulated  about  the  notion  of  buying  and  selling,  the  limits  of  buying  and selling to the obligation of the seller and the buyer in a sale and purchase transaction that he has  done.  At  this  time  the  development  of  the  era  is  increasingly  fast  and  complex,  very influential on the needs of every human being. This progress was marked by developments in the field of science and technology that made it easier for humans to communicate remotely. And for these consequences many legal events were born as a form of improvement over the shortcomings that had been a barrier for everyone. Buying and selling now no longer need to be done face to face, but can be done remotely without having to see without even knowing each other before.

## Keywords: Protection, Consumer, Sell, Buy, Online

## PENDAHULUAN
Jual  beli  adalah  suatu  perbuatan  hukum  terkait  dengan  pengalihan  hak  kepemilikan barang  yang menjadi objek jual beli. Secara umum kegiatan jual beli tunduk pada ketentuan hukum  yang  diatur  dalam  Bab  V  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  di dalam  Bab  V  KUHPerdata  tersebut  diatur  tentang  pengertian  jual  beli,  batasan-batasan  jual beli hingga tentang kewajiban penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Di dalam Pasal 1457 KUHPerdata diuraikan bahwasannya yang dimaksud jual
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 132

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
beli  adalah  “suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
Sebagai  persetujuan  untuk  dianggap  sah  maka  persetujuan  jual  beli  tersebut  wajib memenuhi  empat  syarat  sahnya  persetujuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, yakni: (Nm. Wahyu Kuncoro, 2015, h. 8-9)
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Suatu hal  yang menarik dalam jual beli adalah secara hukum jual beli sudah dianggap terjadi  pada  saat  penjual  and  pembeli  telah  sepakat  mengenai  barang  beserta  harga  jualnya meskipun barang yang disepakati belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli belum  membayar  harga  jual  yang  disepakati  (Nm.  Wahyu  Kuncoro,  2015,  h.  8-9).  Hal  ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1458  KUHPerdata “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut  beserta  harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya  belum dibayar.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang  telah  disepakati  (asas  konsesuil/konsesual)  (Nm.  Wahyu  Kuncoro,  2015,  h.  8-9). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1458  KUHPerdata  ini  pula  “penjual  atau  pembeli  tidak  dapat mengingkari  pelaksanaan  apa  yang  telah  disepakati  bersama.  Apabila  salah  satu  pihak berupaya  untuk  mengingkari  kesepakatan,  pihak  yang  lain  dapat  menuntut  pihak  yang mengingkari  tersebut  untuk  melaksanakan  kesepakatan  tersebut”.  (Nm.  Wahyu  Kuncoro, 2015, h. 8-9).
Pada  saat  ini  perkembangan  zaman  semakin  cepat  dan  kompleks,  sangat  berpengaruh terhadap  kebutuhan  setiap manusia.  Kemajuan  ini  ditandai  dengan  adanya  perkembangan  di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dari jarak  jauh.  Dan  atas  akibat  tersebut  lahirlah  banyak  peristiwa  hukum  sebagai  bentuk  dari penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi penghambat bagi setiap orang. Jual beli saat ini tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka, namun dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya.
Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli  menjadi  suatu  alasan  bagi  setiap  yang  tertarik  untuk  tidak  lagi  membeli  suatu  barang dengan  harus  melihat  secara  riil  atas  objek  apa  yang  akan  dibelinya.  Mulai  dari  barang elektronik, pakaian, makanan atau pun yang lainnya telah disediakan oleh situs-situs tersebut dengan konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah.
Salah  satu  situs  yang  menyediakan  ruang  untuk  melakukan  kegiatan  jual  beli online adalah  bukalapak.  Di  dalam  situs https://www.bukalapak.com/ “setiap  orang  dapat  memilih barang-barang  yang  akan  dibeli  dengan  berbagai  jenis  bahkan  berbagai  harga.  Masyarakat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 133

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
sudah  sangat  dimudahkan  untuk  memilih  barang-barang  yang  akan  dibeli”.  Di  dalam  situs tersebut  juga  dijelaskan  “Bukalapak  menyediakan  tawaran  pengembangan online  shop . Dijelaskan  bahwa  pengembangan online  shop yang  dimaksud  adalah  menawarkan  jual  beli online kepada  masyarakat  yang  ingin  memiliki online  shop sendiri  dan  ingin  memasarkan produknya ke penjuru Indonesia ( https://www.bukalapak.com/ )”. Dengan ini dapat dipahami bahwa bukan Bukalapak saja yang mendagangkan barang-barangnya, namun pihak lain yang sudah terdaftar di Bukalapak juga dapat mendagangkan barang-barangnya.
Adanya  Bukalapak  sebagai  penangung  jawab  situs  penyedia  ruang  jual  beli,  namun apakah Bukalapak juga bertanggung jawab atas pelaksanaan jual beli yang dilakukan pembeli dari online  shop .  Apakah  Bukalapak  juga  bertanggung  jawab  atas  barang  dagangan  yang dijual oleh online shop . Sebelumnya diketahui bahwa online shop adalah pihak kedua dalam penggunaan situs di situs https://www.bukalapak.com/ , namun apakah hubungan hukum atas keduanya  (Bukalapak  dengan online  shop )  memiliki  kesatuan  dalam  pertanggung  jawaban yang dilakukan oleh Bukalapak sendiri atau dari online shop itu sendiri.
Tidak  dapat  dipungkiri  hal  tersebut  di  atas  menjadi  permasalahan  yang  harus diselesaikan  untuk  melihat  sejauh mana pertanggungjawaban  dari online  shop atas  peristiwa hukum  yang  dibuatnya  karena  apabila  melihat  dari  sistem  yang  dimiliki  Bukalapak, online shop memiliki kebebasan atas barang-barang yang dijualnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  jual  beli  secara online ?  Sehingga nantinya  dapat  diketahui  hal  yang  terkat  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam hal jual beli online .

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitan hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada  (Soerjono  Soekanto, 2014, h. 13-14). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum, dikatakan juga analisis yuridis normatif pada  hakekatnya  menekankan  pada  metode  dedukatif  sebagai  pegangan  utama,  yaitu  proses berfikir mulai  dari  pernyataan  yang  umum  menuju  peryataan  yang  khusus  (spesifik)  dengan menggunakan logika yang dapat diterima (Johny Ibrahim, 2008, h. 282).
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Deskriptif  ialah  satu  kaedah  upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jeals dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut.
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa: Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 134

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elekronik sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik..  Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti:  undang-undang,  buku-buku,  sumber  Internet,  dan  lain  sebagainya.  Bahan hukum  tertier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia
Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian tesis ini menggunakan studi pustaka yang  memiliki  arti  bahwa  data  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  kepustakaan  berupa  data skunder  yang  ditabulasi  kemudian  disistemasikan  dengan  memilih  perangkat-perangkat hukum  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Keseluruhan  data  ini  kemudian  digunakan untuk  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa  bahan  hukum  positif,  pendapat-pendapat  atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

## PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online

## Jual beli secara online menurut KUHPerdata
Kemajuan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesat  telah  menyebabkan  perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sarana untuk  mempermudah  aktifitas  ternyata  memberi  manfaat  yang  cukup  besar.  Di    dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik  telah  diatur  bagaimana  bentuk  suatu perjanjian dengan menggunakan sarana alat elektronik.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016    tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik tidak mengenal kata jual beli, namun undang-undang hanya mengenal kata kontrak elektronik  yang  memiliki  pengertian  perjanjian.  Kontrak  elektronik  ini  pun  adalah  suatu tindakan  aplikatif  dari  kegiatan  transaksi  elektronik.  Lalu  apakah  kontrak  elektronik  dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli?
Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dikenal dengan istilah electronic contract atau E-ontract .  Bryan  A.  Garner  (Bryan  A.  Garner,  2009:  590)  memberikan  pengertian kontrak elektronik sebagai berikut:
Any type of contract formed in the course of e-commerce by (1) the interaction of two or more  individuals  using  electronic  means,  such  as  e-mail,  (2)  the  interaction  of  an individual with an electronic agent, such as a computer program, or (3) the interaction of  at  least  two  electronic  agents  that  are  programmed  to  recognize  the  existence  of  a contract.  Traditional  contract  principles  and  remedies  usu.  apply  to  e-contracts.  Also termed electronic contract.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 135

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Thomas  J.  Smedinghoff  (Thomas  J.  Smedinghoff,  1996,  h.    79-80)  memberikan pengertian  atas  kontrak  elektronik  yaitu  “suatu  perikatan  ataupun  hubungan  hukum  yang dilakukan  secara elektronik  dengan  memadukan  jaringan  ( networking )  dari  sistem  informasi berbasiskan komputer ( computer based information system ) dengan sistem surat elektronik ( e- mail )  atau  dikombinasi  dengan  media  komunikasi  elektronik  lainnya”.  Sedangkan  menurut Johannes  Gunawan  (Johannes  Gunawan,  2003,  h.  47),  kontrak  elektronik  ( digital  contract ) adalah  “kontrak  baku  yang  dirancang,  dibuat,  ditetapkan,  digandakan  dan  disebarluaskan secara digital melalui situs internet ( website ) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini  pelaku  usaha)  untuk  ditutup  secara digital )  pula  oleh  penutup  kontrak  (dalam  hal  ini konsumen)”.
Berdasarkan kejadiannya, kontrak elektronik dapat diklasifikasikan dari  beberapa cara, yaitu: (Ridwan Khairandy, 2001, h. 49-50)
1) Kontrak melalui chatting dan video conference
Chatting dan video  conferece merupakan  alat  komunikasi  yang  disediakan  internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung, kontrak melalui media ini  pada  dasarnya  sama  dengan  pembuatan  kontrak  konvensional  hal  yang membedakannnya  hanyalah  pada  posisi  dan  lokasi  para  pihak  yang  dihubunginya. Sehingga kesepakatan para pihak terjadi ketika customer dan merchant menyepakati terhadap  apa  yang  diperjanjikan,  dengan  model  ini  para  pihak  mempunyai  posisi tawar  yang  seimbang  sehingga  dapat  merundingkan  mengenai  isi  dari  kontrak tersebut.  Selain  itu  dengan  model  ini  khususnya video  conference maka  dapat dibuktikan apakah para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau tidak.
2) Kontrak melalui e-mail
Kontrak  melaui  email  dapat  berupa  kontrak e-mail murni  di  mana  penawaran  yang dikirim  kepada  seseorang  atau  kepada  banyak  orang  yang  tergabung  dalam mailing list , penerimaan dan pemberitahuan seluruhnya dikirimkan melalui e-mail . Selain itu, kontrak  melalui e-mail dapat  berupa  gabungan  beberapa  formula  yang  ketika penawaran barangnya diberikan di situs web yang mengirimkan penawarannya, dan penerimaannya  dikirimkan  melalui e-mail .  Selain  itu  kontrak  melalui e-mail jika dikaitkan  dengan  kontrak  konvensionl  tidak  menimbulkan  persoalan,  karena peraturan  yang  berkaitan  dengan  surat  dapat  diterapkan  dalam  kontrak  melalui e- mail . Dengan model ini kesepakatan terjadi ketika seseorang yang menerima e-mail penawaran mengirimkan email balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut
3) Kontrak melalui web (situs) Kontrak  memalui web biasanya  kompleks,  karena  melibatkan  pihak-pihak  di  luar yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah pihak-pihak otentifikiasi  (penyedia  sertifikat  digital),  lembaga  keuangan  yang  memfasilitasi pembayaran melalui web , pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa halaman web tersebut  adalah  aman.  Dalam  model  ini,  kesepakatan  terjadi  ketika customer setuju dengan apa yang disebut user agreement yang berisi mengenai hak dan kewajiban customer , pada saat ia mendaftar sebagai anggota web tersebut
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 136

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik tidak dijelaskan perbuatan hukum apa yang dimaksud, namun apabila memahami arti  dari  frase  perbuatan  hukum  itu  sendiri  maka  artinya  adalah  suatu  perbuatan  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Perbuatan  hukum  ini  pun  dibedakan  menjadi  dua  jenis (Muhammad Saidi Is, 2015, h. 90):
1) Perbuatan  hukum  yang  bersegi  satu  adalah  setiap  perbuatan  yang  berakibat  hukum (rechtsgvlog) dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum yaitu satu pihak saja.
2) Perbuatan  hukum  yang  bersegi  dua  adalah  setiap  perbuatan  hukum  yang  akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek, yaitu dua pihak atau lebih. Setiap perbuatan hukum bersegi dua merupakan perjanjian
Bahwa  apabila  merujuk  pada  pengertian  di  atas  maka  pengertian  transaksi  elektronik adalah  frase  kata  kerja  yang  mengarah  kepada  pengertian  suatu  kegiatan  melakukan perjanjian.  Pemahaman  ini  didasari  dengan  apa  yang  ada  dalam  Pasal  18  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016    tentang  Informasi  dan  Transaksi    Elektronik  “Transaksi Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak  Elektronik  mengikat  para  pihak”.  Dari pengertian  tersebut  transaksi  elektronik  adalah  suatu  bentuk  kata  kerja  yang  bersifat  umum, apakah bentuk perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya tergantung para pihak yang memilih jenis  perjanjiannya.  Sedangkan  kontrak  elektronik  adalah  suatu  frase  kata  benda  yang memiliki arti penuangan dari transaksi elektronik tersebut.
Bahwa  selanjutnya  atas  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dan  kaitannya  dengan KUHPerdata  adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  sama  sekali  tidak  memiliki penjelasan  lebih  lanjut  jenis  transaksi  elektronik  apa  yang  dimaksud.  Dan  apabila  dikaitkan dengan  jual  beli maka, jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  yang  dikenal  di  dalam  KUHPerdata dan pelaksanaan atas perjanjian tersebut sudah diatur di dalam KUHPerdata. Telah dijelaskan sebelumnya, semua perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata melekat Pasal 1320 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun tambahan syarat sah suatu perjanjian yang diberikan di  dalam  undang-undang  bukan  berarti  menafikkan  apa  yang  telah  diatur  di  dalam KUHPerdata  tersebut.  Pada  Pasal  47  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  disebutkan  bahwa  kontrak  elektronik dianggap sah apabila:
1) Terdapat kesepakatan para pihak;
2) Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Terdapat hal tertentu; dan
4) Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 137

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Bahwa  dari  apa  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut di atas ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu pokok persoalan tertentu
4) Suatu sebab yang tidak terlarang
Bahwa  dengan  demikian  jual  beli online tidak  dapat  menghilangkan  keterkaitannya dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  sebagai  bentuk  dari  syarat  sahnya  perjanjian  dan  juga  jual beli  online  tidak  dapat  menghilangkan  Pasal  1457  KUHPerdata  sebagai  bentuk  dari  jenis transaksi  elektronik  tersebut.  Bahwa  mengingat  di  dalam  KUHPerdata  mengenal  suatu  asas kebebasan  berkontrak  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  1338  Ayat  1  yang  berbunyi  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”  maka  makna  dari  pasal  tersebut  adalah  (Abdul  im  Barkatullah  dan  Teguh Prasetyo, 2006, h. 83):
1) Bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Bebas  dalam  hal  subjek,  menentukan  dengan  siapa  akan  mengikatkan  diri  dalam perjanjian
3) Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian
4) Bebas dalamhal menentukan isi dan syarat perjanjian
5) bebas  dalam  menentukan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi  perjanjian yang dibuatnya
Timbulnya  hubungan  perjanjian  jual  beli  secara online tersebut  juga  didasari  dengan adanya asas kebebasan  berkontrak diartikan sebagai suatu asas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (Salim HS, 2006, h. 73)
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
Apapun perjanjian  yang dibuat, baik itu diatur di dalam KUHPerdata atau tidak,  suatu perjanjian  memiliki  beberapa  unsur  dimana  unsur-unsur  tersebut  termuat  ketika  suatu perjanjian dibuat. Mariam Darus menerangkan terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut, yang diantaranya: (Mariam Darus Badrulzaman, 2006, h. 99)

## 1) Unsur Essensialia
Unsur  yang  mutlak  harus  ada.  Unsur  ini  sangat  erat  berkaitan  dengan  syarat  sahnya perjanjian  (Pasal  1320  KUHPerdata)  dan  untuk  mengetahui  ada/tidaknya  perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contoh: kesepakatan
2) Unsur naturlia
Unsur yang lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 138

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157

## 3) Unsur accidentalia
Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya pemilihan tempat kedudukan

## Perlindungan hukum atas pembeli yang dirugikan online shop
Bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Kominfo  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang Batasan  Dan  Tanggung  Jawab  Penyedia Platform Dan  Merchant  Electronic  Commerce, Bukalapak dengan online shop telah dibedakan kedudukannya menjadi suatu istilah masing- masing.  Bukalapak  disebut  sebagai  pihak  penyedia platform karena  Bukalapak adalah  pihak yang  menyediakan platform itu  sendiri. Platform diartikan  adalah  sebagai  wadah  berupa aplikasi,  situs,  internet,  dan/atau  layanan  konten  lainnya  berbasis  internet  yang  digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik.
Online  shop yang  telah  mendaftar  di  Bukalapak  untuk  menjalankan  kegiatan perdagangannya  disebut  dengan  istilah  pengguna platform .  Pengguna platform adalah  orang yang mengakses, membuka dan atau melakukan transaksi perdagangan melalui platform yang disediakan  oleh  penyedia platform . Online  shop sebagai  pengguna platform menggunakan platform sebagai  ruang  untuk  memperdagangkan  barang-barang  miliknya.  Terkait  dengan kerugian yang dialami oleh pembeli apabila timbul suatu kerugian yang dialami oleh pembeli maka  secara  prinsipnya  online  shop  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab  sebagai  pihak pengguna platform , bukan penyedia platform Bukalapak.
Apabila  merujuk  kepada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan:
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan konsumen
Bahwa berdasarkan pasal di atas khususnya pada angka 1-5, maka pelaku usahalah yang harus  bertanggung  jawab  apabila  pembeli  mengalami  kerugian  atas  barang  yang  telah dibelinya.  Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  mengganti  rugi  kepada  konsumen  yang  telah mengalami  kerugian  di  saat  bersamaan  pula  menjadi  hak  bagi  konsumen/pembeli mendapatkan ganti rugi tersebut.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 139

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen, antara lain:
1) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa.
2) Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan.
5) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  di  atas  khususnya  pada  angka  8  terlihat  jelas  bahwa konsumen/pembeli  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan  atau penggantian  apabila  barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya. Maka dengan demikian sudah jelaslah bahwa online shop adalah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pembeli.
Kemudian pada Pasal 8 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  melarang  pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan  barang/jasa  yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  ketidaksesuaian spesifikasi  barang  yang  Anda  terima  dengan  barang  tertera  dalam  iklan/foto  penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.
Apabila  pelaku  usaha  melanggar  larangan  memperdagangkan  barang/jasa  yang  tidak sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang berbunyi:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat  2, Pasal 15,  Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat  2  dan  Pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Selanjutnya pada Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  menegaskan  bahwa  pelaku  usaha  yang menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan  informasi  yang  lengkap
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 140

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan.  Lebih lanjut  ditegaskan  lagi  bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  kejelasan  informasi  tentang penawaran  kontrak  atau  iklan.  Jika  Barang  yang  dtierima  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  maka  Pasal  49  Ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik    mengatur  khusus  tentang  hal  tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
Apabila pelaku usaha menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual  beli online ,  maka  pelaku  usaha  dapat  dipidana  berdasarkan  Pasal  378  KUHP  tentang penipuan  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Pasal  28  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  “Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik”. Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  1  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Namun pertanyaan masih muncul, apakah memang online shop yang harus bertanggung jawab  apabila  pembeli  telah  dirugikan?  Melihat  pertanggung  jawaban  untuk  mengganti  rugi sesuai  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha lah yang bertanggung jawab. Sedangkan di dalam situs internet atas  pelaksanaan  jual  beli  barang  di  Bukalapak  terdapat  2  pelaku  usaha,  Bukalapak  dan Online Shop. Lalu pelaku usaha mana yang harus bertanggung jawab?
Terhadap  pertanyaan  di  atas  sebenarnya  ada  2  hal  yang  dapat  diperhatikan  untuk mengetahui  pelaku  usaha  mana  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami pembeli.  Yang  pertama  dilihat  dari  segi  hubungan  hukumnya.  Pembeli  memiliki  hubungan hukum  dengan  penjual.  Pembeli  membeli  barang  dari  siapa?  Dari  hubungan  hukum  akan mudah dilihat pelaku usaha mana yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pembeli.
Pada  dasarnya  hubungan  hukum  ini  tidak  menjadi  suatu  kebenaran  mutlak  khususnya pada pihak pembeli. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  khususnya  disebutkan  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 141

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Pembeli belum tentu menjadi pihak yang memakai barang dan atau jasa, karena bisa saja barang yang dibeli  tersebut  diberikan  kepada  pihak  lain.  Walaupun  dengan  demikian  yang  menjadi patokannya  adalah  bukan  pada  pembeli  semata  namun  dari  mana  barang  tersebut  diperoleh atau dibeli.
Cara  yang  kedua  adalah  dengan  melihat  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Kominfo Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Batasan  Dan  Tanggung  Jawab  Penyedia Platform Dan Merchant  Electronic  Commerce.  Bahwa  berdasarkan  di  dalam  surat  edaran  tersebut, Bukalapak  selaku  penyedia platform sama  sekali  tidak  memiliki  kewajiban  terkait  dengan produk  barang  yang  dijualnya,  akan  tetapi  kewajiban  itu  ada  pada online  shop yang  mana sebagai pengguna platform yang kedudukannya sebagai pedagang.  Huruf D angka 1 huruf a Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan  Merchant  Electronic  Commerce  disebutkan  bahwa  tanggung  jawab pedagangan  (merchant)  atau  dalam  hal  ini  dapat  disebut  sebagai  pengguna platform disebutkan  wajib  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak dan produk barang da atau jasa yang ditawarkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terlihatlah  dengan  jelas  kedudukan online  shop atau disebut dengan pengguna platform adalah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas barang  dagangannya,  bukan  pada  penyedia platform (Bukalapak).  Batasan-batasan tanggungjawab ini sudah seharusnya dibuat dan dijelaskan agar masyarakat tidak mengalami kesalahan dalam mendudukkan pihak yang semestinya bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya terkait dengan barang yang dibeli secara online melalui platform tertentu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setiap orang berhak untuk membuat perjanjian tentang apapun baik yang diatur dalam undang-undang  maupun  yang  tidak  ada  ketentuannya  dalam  undang-undang.  adanya  asas kebebasan berkontrak di atas tidak adanya suatu pembatasan atau hambatan dalam membuat isi  perjanjian  tersebut  asalkan  tidak  melanggar  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang  telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. jual beli online adalah termasuk bagian yang tidak terpisahkan  dalam  penerapan  asas  kebebasan  berkontrak  sesuai  yang  diatur  di  dalam  Pasal 1338 KUHPerdata. Kedua , perlindungan hukum bagi pembeli yang dirugikan di online shop telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  serta KUHP.

## Saran
Perjanjian  yang  dilakukan  dengan  format  elektronik  pada  dasarnya  sudah  harus diperjelas  melalui  undang-undang  khusus.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 142

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Informasi dan Transakso Elektronik belum cukup untuk mengakomodir ketentuan perjanjian yang  dimaksud. Kedua ,  walaupun  Surat  Edaran  Menteri  Kominfo  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang  Batasan  Dan  Tanggung  Jawab  Penyedia Platform dan Merchant  Electronic Commerce sudah  ada  namun  pentingnya  peraturan  menteri terkait  dengan  kedudukan  antara penyedia platform dan  pengguna platform sejauh  mana  pertanggungjawaban  masing-masing pelaku usaha tersebut dalam melakukan kegiatannya masing-masing.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 143

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Bagi...(Budi Bahreysi) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 131-142 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (2009). Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  1  (satu),  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  (2013). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
Ediwarman.  (2009). Monograf  Metode  Penelitian  Hukum .  Edisi  satu.  Medan:  Genta Publishing.
Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori Dan Penelitian Hukum Normatif . Malang: Publishing.
Muhadar.  (2006). Viktimisasi Kejahatan  Di  bidang  Pertanahan .  LaksBang  PRESSindo: Yogyakarta.
Ramadhani,  Rahmat.  (2019).  Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Hukum. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol. 19, No. 1, 98 .
Sanusi, Arsyad, M. (2011). Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Milestone Soekamto,  Soerjono.,  &Mamudji,  Sri.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Waluyo, Bambang. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.