Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.8560

## EVALUASI DANA KELUARGA HARAPAN: PENGALOKASIAN, EFISIENSI, DAN DAMPAK PROGRAM
Muh. Fahrurrozi 1 Universitas Hamzanwadi 1
fahrurrozi@hamzanwadi.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dengan  fokus  pada  pengalokasian  dana,  efisiensi  penggunaan,  dan  dampak program. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan mengumpulkan data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen  terkait  penelitian  ini menggunakan  metode  kombinasi  analisis  kuantitatif  dan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengalokasian  dana  PKH  cenderung  efisien  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  keluarga  penerima  manfaat.  Meskipun  demikian,  beberapa  tantangan masih  dihadapi,  seperti  ketidaksetaraan  dalam  distribusi  dana  dan  kelangkaan  sumber daya lokal. Efisiensi program ini juga dilihat dari dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan  pendidikan,  kesehatan,  dan  kemandirian  ekonomi  keluarga.  Simpulan penelitian  ini  memberikan  landasan  bagi  perbaikan  pengalokasian  dana,  peningkatan transparansi,  dan  penyempurnaan  mekanisme  evaluasi  untuk  mendukung  tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Efektivitas, Evaluasi, Penyaluran Dana, Program Keluarga Harapan

## ABSTRACT
This research aims to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) with  a  focus  on  fund  allocation,  efficiency  of  use,  and  program  impact.  The  research method used is a case study, collecting data through interviews, observation and analysis of documents related to this research using a combination of quantitative and qualitative analysis methods. The research results show that the allocation of PKH funds tends to be efficient  in  meeting  the  basic  needs  of  beneficiary  families.  Despite  this,  several challenges are still faced, such as inequality in the distrIbution of funds and scarcity of local resources. The efficiency of this program can also be seen from its long-term impact on improving education, health and family economic independence. The conclusions of this research provide a basis for improving fund allocation, increasing transparency, and improving evaluation mechanisms to support sustainable development goals
Keywords: Effectiveness, Evaluation, Family Hope Program, Fund Allocation.

## PENDAHULUAN
Menjadi  sebuah  negara  maju merupakan  predikat  yang  diinginkan oleh setiap negara. Tidak hanya sebutan saja, namun menjadi negara maju harus mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sekaligus bisa  membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya
(Abigael,  2020;  Banjarnahor,  2020;
Hidayah,  2022).  Terutama  dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Permasalahan  yang  sering  timbul  di
Negara berkembang yakni pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, ekonomi  yang  masih  sangat  kurang tertata,  pendidikan  yang  tidak  merata, dan  kualitas  penduduknya  yang  masih di bawah rata-rata (Gani, 2018; Harun, 2020; Linawati, 2021).
Dalam usaha meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan, masyarakat juga
membutuhkan  lembaga  atau  institusi yang  memfasilitasi,  melindungi  dan mengatur  berbagai  norma-norma  dan aturan-aturan  yang  memudahkan  bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam  istilah  modern  lembaga  tersebut dikenal  dengan  nama  pemerintah (Linawati, 2021; Mandira, 2022;
Priyatna, 2020). Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah menyediakan
pelayanan-pelayanan sosial untuk masyarakat sebagai
fasilitas  untuk  membantu  mencapai sebuah  kesejahteraan  melalui  upaya- upaya peningkatan ekonomi masyarakat,  termasuk  di  dalamya adalah  Program  Keluarga  Harapan (Chasanah, 2021; Kasiwi, 2021; Nuraida, 2020; Suryana, 2019). Sebagai lembaga yang menyediakan  fasilitas  dan  layanan dalam upaya menciptakan kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian masyarakat,  pemerintah  dalam  hal  ini memberikan  berbagai  macam  bantuan yang  di  berikan  kepada  masyarakat
miskin  atau  masyarakat  yang  kurang mampu di Indonesia. Beberapa program bantuan  tersebut  antara  lain  Program Indonesia  Pintar,  Bantuan  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional,  Program
Keluarga  Harapan  (PKH),  dan  Bansos rastra/bantuan pangan non-tunai (Alfiah, 2021; Aslinda, 2022; Nurkhalim, 2022; Umi, 2019). Salah  satu  program  tersebut,
pemerintah  menggulirkan  kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) melalui UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang ditindaklanjuti dengan peraturan Presiden  No.15  Tahun  2010  tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.  Program  ini  merupakan program  yang  memberikan  bantuan secara bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat  Miskin  (Kemensos,  2018). Persyaratan  tersebut  terkait  dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu mengenai kesehatan dan pendidikan,  dengan  harapan  melalui program ini pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Kemensos, 2021). Program  Keluarga  Harapan  yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat  kepada  Keluarga  Miskin (KM) yang di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan  PKH  (Dehani,  2018; Fahrurrozi,  2023;  Fahrurrozi,  2019; Pertiwi, 2019). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash
Transfers (CCT)  ini  terbukti  cukup berhasil dalam menanggulangi
kemiskinan  yang  dihadapi  di  negara-
negara  tersebut,  terutama  masalah kemiskinan  kronis  (Hughes,  2019; Millán,  2019;  Novella,  2021).  Sebagai program  bantuan  sosial  bersyarat, PKH membuka akses  keluarga  miskin terutama  Ibu  hamil  dan  anak  untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan  Kesehatan  (FASKES)  dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK)  yang  tersedia  di  sekitar mereka.  Manfaat  PKH  juga  mulai didorong  untuk  mencakup penyandang distabilitas  dan  lanjut  usia  dengan mempertahankan  taraf  kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat
konstitusi  dan  Nawacita  Presiden  RI (Kemensos, 2018; Kemensos, 2021) Tujuan PKH adalah untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya  manusia,  serta  mengubah perilaku  yang  kurang  mendukung peningkatan
kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus, tujuan PKH itu sendiri adalah: Meningkatkan  akses dan kualitas pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan bagi peserta PKH itu sendiri,
Meningkatkan  taraf  pendidikan  peserta PKH,  Meningkatkan  status  kesehatan dan  gizi  Ibu  hamil,  Ibu  nifas,  anak bawah  lima  tahun  (balita)  dan  anak prasekolah  anggota  Rumah  Tangga Sangat  Miskin  (RTSM)  atau  Keluarga Sangat  Miskin  (KSM)  (Erfain,  2021; Magfira,  2022;  Nandini  ,  2022; Suleman, 2017).
Dari beberapa tujuan PKH di atas yang  menarik  untuk  di  bahas  adalah poin  nomor  dua,  yakni  meningkatkan taraf pendidikan, sementara berdasarkan data  Dikbud  dalam  NTB  satu  data, angka  putus  sekolah  jenjang SD sebanyak  344  orang  atau  0,07  persen dan Lombok timur sebagai penyumbang terbanyak  dengan  total  97  siswa, jenjang  pendidikan  berikutnya  yang banyak  siswa  putus  sekolah  adalah
SMK  dengan  jumlah  mencapai  0,34 persen  (Asmarini,  2022;  Fahrurrozi, 2022; Jannah, 2022).
Yang  menjadi  persoalan  adalah apakah  layanan  sosial  tersebut  mampu berjalan  sesuai  dengan  konsep,  tujuan dan keinginan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak peserta PKH itu sendiri sehingga  angka  putus  sekolah  bisa menurun.  Untuk  itu,  peneliti  merasa perlu menyinggung persoalan ini secara rinci,  karena  melihat  dari  beberapa evaluasi program-program sebelumnya. Hal  inilah  yang menarik  peneliti  untuk meneliti  tentang  optimalisasi  program keluarga  harapan  dalam  meningkatkan perekonomian  dan  pendidikan,  dengan tujuan untuk menganalisis tujuan PKH, penyaluran dana PKH, dan Menganalisis  evaluasi  PKH  di  Desa Labuhan  Haji.  Dalam  penelitian  ini,
peneliti membahas hasil evaluasi Program  Keluarga  Harapan  di  Desa Labuhan  Haji  Lombok  Timur.  Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan  pelaksanaan  program PKH di daerah tersebut. Merujuk kepada penelitian- penelitian sebelumnya bahwa, apa yang direncanakan  pemerintah  dalam  suatu program tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan, seperti penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya antara lain:
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
(Sitepu, 2019)tentang evaluasi program keluarga  harapan  di  Desa  Minta  Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum  optimal  meskipun  pihak  desa yang  terkait  dalam  program  sudah memberikan semua upaya yang terbaik untuk masyarakatnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Idola,  2019)  yang  membahas  tentang analisis pelaksanaan family development  session bidang  sanitasi PKH di Kecamatan Lengayang. Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan  jika  pelaksanaan  FDS sanitasi  belum  berjalan  optimal.  Oleh sebab  itu  perlu  peningkatan  komitmen dari  pendampingan  untuk  benar-benar melaksanakan  FDS  sesuai  petunjuk, dan melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten  agar  bisa  mengeluarkan kebijakan khusus FDS bidang sanitasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sofianto,  2020)  yang  membahas tentang implementasi program keluarga harapan  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah, bahwa  pelaksanaan  PKH  di  Jawa Tengah  dari  segi  prosedur  dan  aspek manajerial  dinilai  sudah  baik,  namun sasaran  program  belum  tepat  karena adanya  data  yang  tidak  valid,  yaitu sebesar  21,54%  penerima  PKH  tidak miskin,  dan  hanya  13,99%  penerima PKH  yang  miskin  dan  26,21%  sangat miskin. Masyarakat merasakan manfaat PKH  untuk  meringankan  beban  hidup mereka  dan  kalau  bisa  ditambah jumlahnya,  di  sisi  lain  masih  banyak keluarga miskin yang belum
mendapatkan bantuan sehingga menimbulkan konflik dan kecurigaan. Penelitian ini mencakup area yang
sangat penting dalam konteks pembangunan  negara,  terutama  dalam upaya  meningkatkan  taraf  pendidikan dan  perekonomian  masyarakat  melalui Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Indonesia.
Beberapa kebaharuan penelitian  ini  dibandingkan  penelitian sebelumnya pertama, Melibatkan perbandingan dengan negara maju atau negara  berkembang  lainnya  yang  telah berhasil mengimplementasikan
program  serupa.  Ini  dapat  memberikan perspektif  yang  lebih  luas  tentang
keberhasilan  atau  tantangan  yang dihadapi oleh PKH, kedua Menganalisis sejauh  mana  PKH  telah  berhasil mencapai  tujuan-tujuannya,  khususnya dalam  meningkatkan  taraf  pendidikan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan  tentang  keefektifan  program dalam mencapai sasaran-sasaran spesifiknya. Ketiga, Memasukkan analisis  dampak  jangka  panjang  dari PKH terhadap pendidikan dan perekonomian  masyarakat.  Meneliti apakah  program  ini  memiliki  efek samping  atau  implikasi  yang  tidak diinginkan  dalam  jangka  Panjang. Keempat,  Memperdalam  bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat PKH, dapat mempengaruhi  keberhasilan  program. Apakah  ada  hambatan  atau  tantangan tertentu yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti program ini?. Kelima, Melibatkan analisis lebih lanjut tentang dampak  PKH  terhadap  kelompok- kelompok  rentan,  seperti  penyandang distabilitas dan lansia. Apakah program ini secara efektif mendukung kelompok-kelompok ini?. Kelima, Menyelidiki potensi pemanfaatan teknologi dalam optimalisasi pelaksanaan PKH. Misalnya,
penggunaan  aplikasi  atau  solusi  digital untuk  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi program.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Oktober 2022 di Lombok Timur. Data primer diperoleh dari responden yang di antaranya:
Koordinator  PKH,  Pendamping  PKH, Kepala  Desa,  Kader  dan  peserta.  Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel jurnal maupun dokumen lainnya.
Teknik  pengumpulan  data  dari wawancara  tentang  kisi-kisi  pertanyaan masalah  yang  akan  diteliti.  Melalui observasi  pengamatan  langsung  pada kegiatan. Dan mendokumentasikan semua data dari buku, internet, majalah, surat  kabar,  dan  dokumen-dokumen yang terkait.
Instrumen yang digunakan adalah Interview atau  disebut interview  guide berbentuk  dialog  untuk  memperoleh informasi  dari  responden.  Pada  saat pelaksanaan, interview dilakukan secara terstruktur  maupun  bebas,  Keabsahan data  menggunakan  triangulasi  sumber dan bahan referensi.
Analisis  data  kualitatif  dilakukan secara induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, seperti fakta-fakta  yang  khusus  dan  konkrit selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis.  Selama  pengumpulan  data berlangsung,  sekaligus  mereduksi  data dan  berlanjut  terus  sesudah  penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Setelah data dipilah dan dipilih kemudian  disajikan  dan  dilakukan penarikan simpulan.

## HASIL PENELITAN Tujuan Program Keluarga Harapan
Untuk  mengetahui  lebih  jelas, terkait  tujuan  PKH  itu  sendiri  berikut wawancara peneliti bersama narasumber atas  selaku  koordinator  PKH  Lombok Timur  sekaligus  sebagai  pendamping PKH  di  Desa  Labuhan  Haji: “Jadi sebenarnya tujuan dari PKH itu sendiri, selain  mengentaskan  kemiskinan  dalam hal ini peningkatan pendapatan keluarga, juga agar masyarakat penerima bantuan ini mampu dan harus mengakses pelayanan sosial dan pendidikan bagi anak-anaknya”
Pertanyaan  serupa  juga  peneliti berikan kepada salah satu penerima PKH yang ada di Desa Labuhan Haji yaitu Ibu berinisial  (S): “Tujuan  pemerintah
memberikan bantuan ini kan agar anak- anak saya bisa  bersekolah  dengan baik dan tercukupi perlengkapan sekolahnya karena  saya  dan  suami  kan  hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak  menentu,  sementara  pengeluaran semakin  hari  semakin  banyak,  dari bantuan  ini  saja  hanya  cukup  untuk anak-anak saja yang bersekolah,
makanya  sulit  sekali  rasanya  saya  dan keluarga  bisa  lepas  dari  dana  PKH  ini nak” Dari wawancara tersebut disimpulkan  bahwa,  tujuan dari PKH itu sendiri agar masyarakat penerima bantuan  tersebut  mampu  dan  harus mentaati aturan yang telah di buat, agar apa  yang  menjadi  tujuan  program  ini bisa  berjalan  sebagai  mana  mestinya. Tujuan PKH itu bagi penerimanya sudah dicerna dengan baik, tapi setelah peneliti bertanya kembali tentang layanan pendidikan  kepada  narasumber  yang sama,  yaitu  Ibu  yang  berinisial  (S)  dia menjawab: “Anak  saya  yang  menjadi persyaratan saya mendapatkan bantuan ini  masih  bersekolah,  saya  membelikan peralatan  sekolahnya  seperti  buku, pakaian sekolah dan lain-lain itu kadang 1  tahun  sekali  tapi  kalau  masih kelihatan  bagus  2  tahun  sekali  dan kadang  dana  PKH  saya  gunakan untuk keperluan lain” Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tujuan secara aturan sudah  diketahui  namun  di  dalam penerapannya masih kurang baik karena menggunakan dana PKH untuk keperluan  lain.  Sama  halnya  yang disampaikan  oleh  salah  satu  penerima PKH  yang  berinisial  Ibu  (M)  sebagai berikut: “Anak  saya  masih  bersekolah tapi  dia  jarang  masuk  sekolah  karena malas,  kalo  di  paksa  malah  ngelawan jadi saya jarang membelikannya keperluan  sekolah  jadi  saya  gunakan bantuan  PKH  tersebut  untuk  keperluan
lain, seperti membeli pupuk karena saya kan petani nak”
Ibu  berinisial  (H)  juga  menjawab serupa  dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Ibu berinisial  (M) di  atas: “Semua sekolah  anak  saya  sekolah  nak,  kalo masalah dananya kadang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari karena kan anak  saya  jarang  minta  dibelikan peralatan sekolah,  karena  kadang anak saya malas ke sekolah”
Selain  menyalahgunakan  dana  PKH sebagaimana  mestinya  juga  terdapat aturan  dari  PKH  itu  sendiri  yang dilanggar yaitu masalah komitmen awal yang  mengatakan “bagi  anak  sekolah harus rajin bersekolah”.
Selain  akses  pendidikan,  peneliti juga  bertanya masalah  akses kesehatan untuk penerima PKH kategori  anak  0-6 tahun kepada Ibu inisial (N): “Saya rajin ke  posyandu  membawa  anak  saya setiap  bulannya,  karena  peserta  PKH katanya di wajibkan mengikuti posyandu,  kalau  tidak,  akan  dikenakan pemotongan  jumlah  uang  pada  saat pencairan,  tapi  walaupun  saya  tidak dapat  bantuan  juga  kalau  masalah kesehatan saya bakalan tetap bawa anak saya posyandu”
Hal  serupa  juga  dikatakan  oleh Ibu  inisial  (Y)  dalam  kategori  lansia: “Saya mau dan senang posyandu lansia tapi kan  di desa ini tidak ada posyandu lansia, cuman pernah sekali saja itu pun udah  lama  sekali  dan  tidak  pernah  di adakan kembali”.
Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa untuk akses kesehatan peserta penerima PKH
kategori  anak  0-6  tahun  dan  lansia sangat  antusias  mengikuti  apa  yang menjadi aturan. Penyaluran Program Keluarga

## Harapan
Penyaluran  dana  PKH  dilakukan setiap  3  bulan  sekali  dalam  4  tahap yakni  bulan  Januari,  April,  Juli  dan Oktober  melalui  bank BRI, Mandiri dan BNI.  Untuk  kecamatan  Sakra  Timur khususnya  di  Desa  Labuhan  Haji sendiri,  penyaluran  dana  PKH  hanya dilakukan melalui bank BRI yang dalam hal ini BRI link .
Untuk  mengetahui  lebih  jelas terkait  proses  pencairan  dana  bantuan maka  peneliti  melakukan  beberapa wawancara dengan beberapa  informan.
Seperti yang
dijelaskan oleh koordinator PKH Lombok Timur: “Jadi dek  pencairan  dana  PKH  ini  kami lakukan  3  bulan  sekali,  jadi  kalo pertahun  itu  4  k a l i   pencairan,  dan semenjak corona ada bantuan berbentuk  sembako  juga  untuk  para penerima bantuan PKH, dan pencairannya  di  lakukan  di  BRI  link terdekat  yang  sudah  bekerja  sama dengan dinsos”.
Hal serupa juga disampaikan oleh salah  satu  peserta  PKH  Ibu  yang berinisial (AM): “Pencairannya 3 bulan sekali  nak,  pencairannya  kita  bisa cairkan  sendiri  tanpa  perantara,  kalo dulu  kan  ribet,  kita  harus  ke  pos  dan harus  didampingi  oleh  pendamping PKH”
Ibu berinisial (R) juga memberikan  pernyataan  yang  sama tentang  penyaluran  dana  PKH: “Kita ambil  uang  PKH  itu  3  bulan  sekali dik, dan  kita  ambil uangnya di BRI link terdekat”.
Dari  beberapa  hasil  wawancara tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penyaluran dana PKH di Desa Labuhan Haji itu sendiri dilakukan sekali dalam 3 bulan melalui Bank BRI yang dalam hal ini BRI link .
Adapun  informasi  yang  didapat oleh  masyarakat  disampaikan  oleh pendamping PKH melalui ketua kelompok peserta. Seperti
yang dijelaskan oleh Ibu berinisial (N) : “Jadi dek  kalo  pencairan  itu  kita  nunggu informasi dari ketua kelompok saja, tapi kadang  ada  saja  kita  denger  dan  lihat dari desa sebelah yang sudah ribut-ribut tentang pencairan
jadi tanpa diinformasikan  oleh  ketua  kelompok juga  kadang  inisiatif  sendiri  ngecek, apakah  dananya  sudah  cair  atau tidak”.
Hal  serupa  juga  di  s a m p a i k a n oleh  Ibu  berinisial  (N): “Kalo  gak  ada informasi  dari  ketua  kelompok  kadang walaupun  sudah  cair  kita  belum mengambilnya  karena  takut  nanti  malu kalau  kosong  di  depen  kasir  BRI linknya,  tapi  yang  Namanya  uang kadang belum diinfokan ketua kelompok semua  pada  heboh  liat  pencairan  dana desa sebelah”.
Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa masyarakat penerima  PKH  sudah  mulai  mandiri dalam penarikan dana yang diterima.
Mekanisme Pelaksanaan PKH di Desa Labuhan Haji Pemilihan  Daerah  dan  Pemilihan Peserta PKH
Pemilihan daerah merupakan salah satu  mekanisme  dan  prosedur  dalam PKH  yang  dilaksanakan  sebelum  PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional.  atau  proses pertama  dalam program  keluarga  harapan  yaitu  salah satunya  adalah  seleksi  dan  penetapan lokasi.  Adapun  wawancara  peneliti bersama  koordinator  PKH  Lombok Timur  bapak  Samsul  Hadi: “Pemilihan daerah dan peserta itu murni dari pihak kementerian  sosial  yang  bekerja  sama dengan  pemda,  kecamatan,  desa.  Jadi saya hanya menerima nama-nama yang di  rekomendasi  yang  kemudian  saya
bersama  team  lapangan  melakukan survei layak atau tidaknya calon peserta PKH tersebut mendapatkan bantuan”.
Serupa  yang  disampaikan  oleh kepala Desa Labuhan Haji: ”Desa hanya di  minta  dari  dinas  sosial  untuk merekomendasikan  nama-nama  yang pantas  mendapatkan  bantuan,  masalah siapa yang lolos sebagai peserta itu, itu murni urusan dinas sosial”.
Hal serupa juga disampaikan oleh koordinator  PKH: “Jadi  keterlibatan desa  dalam  bantuan  ini  sebatas rekomendasi  nama-nama  calon  yang akan mendapatkan bantuan PKH”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas disimpulkan  bahwa,  dalam  melakukan seleksi  peserta  PKH  itu  sendiri  data- datanya diambil melalui desa/kelurahan, yang kemudian desa memilih masyarakat  yang  kurang  mampu  atau RTM  untuk  diajukan  sebagai  calon peserta  penerima  bantuan  PKH  itu sendiri.  Sehingga  dari  sinilah  akan diseleksi  oleh  team  lapangan  dinas sosial.

## Pertemuan Awal dan Validasi Peserta PKH
Setelah  proses  penetapan  lokasi dan  seleksi  calon  penerima  selanjutnya yaitu  pertemuan  awal  peserta  calon penerima  dengan  pendamping  PKH. Pertemuan  ini  dilakukan  pendamping dengan  Kepala  Desa  dan  para  calon penerima bantuan. Pertemuan ini dinamakan sosialisasi pra-calon penerima bantuan PKH
yang dimaksudkan  bahwa  peserta  yang  hadir disini  belum  tentu  semuanya  terpilih dalam  bantuan  PKH  tapi  disini  masih ada seleksi berkas.
Dalam pertemuan ini harus dihadiri oleh wanita dewasa yang sedang mengurus  rumah  tangga.  Karena  nama yang  akan  tercantum  sebagai  penerima bantuan  PKH  ini  adalah  wanita  yang
sedang  mengurus  rumah  tangga,  bukan kepala keluarga. Namun terdapat
pengecualian  jika  dalam  pertemuan tersebut  pihak  perempuan  berhalangan untuk  menghadiri  pertemuan  pra  calon penerima  maka  bisa  digantikan  dengan kepala  rumah  tangga  atau  yang  bisa mewakili. Seperti yang
diungkapkan pendamping  PKH  Desa  Labuhan  Haji pada  saat  wawancara  sebagai  berikut: “Sebelum saya turun lapangan kan saya sudah dapat nama-nama para calon dari BPS  jadi  setelah  mendapatkan  data  itu saya  langsung  turun  lapangan  dimana saya  berkoordinasi  dengan  pihak  desa untuk  mengumpulkan  warganya  yang menjadi calon penerima bantuan. Untuk menentukan calon peserta itu, dilakukan sosialisasi  pra  calon  peserta  untuk validasi  mencocokkan  data-data  calon keluarga penerima PKH dimana dilakukan  pengecekan  apakah  peserta ini layak untuk  menerima  bantuan  dan sesuai dengan komponen dari PKH”.
Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa  sebelum  pendamping  turun  ke lapangan  untuk  pertemuan  awal  dan validasi  calon  peserta  PKH  mereka sudah  memegang  nama-nama  pra-calon penerima  bantuan  yang  lolos  dari pangkalan data untuk seleksi berkas dan kesesuaian komponen PKH.

## Verifikasi atas Pemenuhan Syarat
Proses  verifikasi  itu  dilakukan oleh pendamping dengan sistem wawancara  mengenai  keadaan  dan kondisi para peserta mengenai kelayakan di  dalam  memenuhi  persyaratan  yang telah  ditetapkan  untuk  menerima  dana bantuan PKH.
Syarat-syarat komponen yang harus  dipenuhi  antara  lain  peserta memiliki  anak  yang  masih  melanjutkan pendidikan  SD,  SMP,  SMA,  anak  yang masih balita, Ibu hamil, distabilitas berat dan  lanjut  usia.  Verifikasi  di  Desa
Labuhan Haji dilakukan sebelum pencairan, proses pelaksanaan verifikasi data  yang  dilakukan  pendamping  ini untuk  mengecek  perubahan  data  dari PKH  apakah  mereka  layak  atau  tidak menerima  dana  bantuan  dari PKH.
Verifikasi  dilakukan  secara  rutin oleh  pemberi  layanan  kesehatan  dan pendidikan. Untuk komponen kesehatan, verifikasi  sebagai  bukti  terdaftar  bagi peserta PKH dengan melakukan kunjungan ke puskesmas/pustu terdekat.
Kegiatan  ini  rutin  dilakukan  sesuai jadwal posyandu masing- masing kelurahan/desa, Ibu hamil harus memeriksakan  kandungannya setiap bulan saat posyandu dilakukan, Ibu nifas setiap bulan setelah melahirkan, bayi 0-6 tahun harus  selalu mengikuti posyandu dan pemberian vitamin. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan mencatat  peserta  PKH  yang  melakukan layanan kesehatan.
Untuk komponen pendidikan yang bertanggung  jawab  dalam  verifikasi adalah guru. Guru mencatat peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadiran  yang  telah  ditentukan  yaitu setidaknya  85%  hadir  sekolah  atau ketentuan  tatap  muka  setiap  bulannya dan pengecualian saat sakit dan terkena bencana.  Sebagaimana  yang  dijelaskan oleh  pendamping  PKH  sebagai  berikut: “Jadi  untuk  verifikasi  data  dan pemenuhan  syarat  peserta  itu  harus memenuhi setiap persyaratan komponen dimana setiap peserta dalam komponen kesehatan maka wajib melakukan posyandu pemeriksaan kesehatan setiap bulan  dan dalam komponen pendidikan maka  seluruh  anak  dari  anggota keluarga  yang  menjadi  peserta  PKH harus rajin- rajin ke sekolah karena jika salah  satu  komponen  tidak  terpenuhi maka dikenakan sanksi”.
Verifikasi  data  dan  pemenuhan syarat  peserta  PKH  harus  selalu memenuhi  setiap  komitmen  yang  telah ditetapkan.

## Pemutakhiran Data
Proses  pemutakhiran  data  yaitu apabila  ada  perubahan  data  dari  RTSM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat  pada  master  data  base  yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendamping  yang  dilaksanakan  oleh pihak PKH. Pemutakhiran data biasanya dari laporan peserta PKH dan pendamping bekerja sama dengan ketua kelompok peserta PKH untuk memverifikasi  perubahan  data  terkait menggunakan format pemutakhiran data. Seperti yang dijelaskan
pendamping PKH di Desa Labuhan Haji: “Masalah  pemutakhiran  data  itu dilakukan  apa  bila  ada  laporan  masuk jika  ada  anggota  Peserta  PKH  ada datanya  yang  berubah  contohnya  dia baru  melahirkan  atau  dia  hamil  baru masuk  anaknya  SD,  SMP,  SMA  atau yang  lain,  maka  mereka  wajib  melapor ke  ketua  kelompok  agar  secepatnya dilakukan  pemutakhiran  data  agar nantinya  data-datanya  tidak  valid  dan berimbas
kepeneriman bantuan nantinya”.
Serupa  yang  disampaikan  oleh salah  satu  penerima  PKH  yaitu  Ibu berinisial  (W): “Data  baru  itu  kalo masyarakat mengalami perubahan misalnya  anak  kita  sudah  tamat  SMA kita  harus  lapor,  tapi  kalau  tidak melapor kadang kelolosan jadinya dapet lagi kita uang PKH nya”
Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa  pemutakhiran  data  dilakukan apabila ada laporan masuk ke pendamping  sehingga  jika  tidak  ada laporan pendamping tidak akan mengubah  data-data  peserta  meskipun
peserta ada penambahan atau pengurangan  komponen,  maka  dari  itu jika  ada  masalah  respon  dari  peserta langsung kepada ketua kelompok sehingga data di pusat selalu valid.

## Pencairan Dana Awal
Pencairan dana PKH atau bantuan tunai  hanya  akan  diberikan  kepada RTSM  yang  telah  terpilih  sebagai peserta  PKH  yang  telah  lolos  seleksi mengikuti setiap syarat program memenuhi  komponen  PKH  melakukan .validasi .dan pemutakhiran data.
Dengan  itu  untuk  membuktikan kepesertaannya  adalah  memiliki  kartu PKH  yang  tercantum  nama  Ibu/wanita yang  mengurus  anak,  kartu  PKH  itu diberikan  langsung  oleh  pendamping PKH  setelah  peserta  dinyatakan  lolos sebagai peserta PKH.
Dari  awal  peluncuran  program PKH  yaitu  dari  2007-2015  proses pencairan dilakukan 3 tahap  atau  3  kali setahun  dan  dilakukan  di  pos.  Namun dari  tahun  2016-2020  Proses  pencairan dana PKH melalui  4 kali  tahap selam 1 tahun  dan  pencairan  dilakukan  3  bulan sekali melalui bank.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh pendamping  PKH  bahwa  mengenai pencairan  tahap  pertama  bagi  peserta baru  saat  wawancara  sebagai  berikut: “Pencairan  dana  PKH  bagi  peserta yang baru sama saja dengan yang lama mereka mendapatkan kartu peserta PKH mereka  ke  bank  atau  sekarang  sudah tersedia  di  BRI  link  terdekat  yang bekerjasama dengan dinas sosial.”.
Hal serupa juga di sampaikan oleh peserta  PKH  yaitu  Ibu  berinisial  (S): “Sama saja pencairannya dek, mau baru atau  lama  intinya  kita  itu  harus  punya kartu  PKH  atau  ada  sejenis  rekening tabungan dan kartu ATM”.
Dari  hasil  wawancara maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  penerima bantuan  yang  baru  maupun  yang  lama sama  saja,  semua  pencairan  baru  bisa
dilakukan  apa  bila  peserta  memiliki kartu  PKH  dan  pencairan  dilakukan  di
Bank  yang  telah ditetapkan dan dilakukan masing-masing
tanpa pendamping.

## Evaluasi Program Keluarga Harapan
Responsivitas
Responsivitas program  keluarga harapan  merupakan  bentuk  respon peserta  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  yang  timbul  akibat  kepuasan mereka  terhadap  pelaksanaan  bantuan PKH. Tanggapan itu biasa berupa respon positif  maupun  negatif, Responsivitas berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan. Responsivitas pada pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  di  Desa Labuhan  Haji  mendapatkan  berbagai respon  dari  yang  positif  hingga  yang negatif.
Kepuasan diungkapkan oleh peserta  saat  dilakukan  wawancara mengenai  program  keluarga  harapan (PKH) antara lain seperti yang diungkapkan  oleh  Ibu  berinisial  (H) mengatakan: “Alhamdulillah  nak  puas berkat bantuan ini biaya untuk membeli alat sekolah anak saya tercukupi”.
Dari  wawancara  di  atas  dengan salah  satu  penerima  bantuan atau KPM mereka  sangat  puas  atas  bantuan  ini, mereka  sangat  terbantu  dalam  hal finansial  dan  bantuan  sekolah  anak- anaknya.  Sama  halnya  dengan  yang dikemukakan oleh Ibu (W): “Saya puas dek  berkat  bantuan  ini  bisa  semua sekolah  anak-  anakku  dan  juga  ada biaya-biaya bantuan di terima disekolah karena  masuk  sebagai  peserta  PKH, bersyukur sekali jadi penerima bantuan PKH”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu (W) juga merasa terbantu karena berkat bantuan ini anak-anaknya juga mendapat bantuan
disekolah sehingga
meringankan  beban  biaya  sekolah anaknya.
Beda  halnya  yang  disampaikan oleh  salah  satu  peserta  PKH,  justru menyampaikan  hal  yang  berbeda  yaitu
Ibu  berinisial  (N): “Alhamdulillah  bisa mendapatkan  bantuan  ini  nak,  tapi dananya  hanya  mampu  buat  beli peralatan  anak  sekolah  tidak  untuk keperluan  sehari-hari,  makanya  saya sekali  setahun  kadang  2  kali  setahun belikan anak saya perlengkapan sekolah,  karena di pakai untuk keperluan yang  lain  dulu  uangnya,  di marahin  sama  pendamping  tapi  apa boleh buat, kan kepepet nak”.
Sama  halnya  yang  disampaikan oleh  Ibu  berinisial  (Z): “Kalo  masalah bersyukur,  saya  bersyukur  dik  dapat bantuan  ini  tapi  jumlahnya  kurang banyak,  karena  hanya  mampu  untuk anak-anak sekolah aja, makanya kadang uangnya  saya  pakek  untuk  yang  lain juga”.
Dari hasil wawancara dan observasi  di  lapangan  menunjukkan bahwa  masih  banyak  penerima  PKH yang  tidak  menggunakan  dana  PKH itu sendiri  sesuai  dari  apa  yang  diharapkan pemberi  bantuan,  yang  dalam  hal  ini Dinas Sosial.
Bukan  karena  mereka  tidak  tahu fungsi dana tersebut tetapi karena kurang mempunyai  penerima bantuan di  dalam mengatur dana yang diterima. Sejak awal menerima  bantuan  sosial  PKH,  para peserta PKH mengaku senang meskipun bantuan  diberikan  bukanlah  bantuan penuh,  mereka  sudah  bersyukur  karena dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban pengeluaran keluarga,  mereka  juga  berharap  bahwa bantuan  ini  berjalan  terus,  mereka  juga berharap menjadi KPM mereka berharap tidak  dikeluarkan  sebagai  peserta  PKH. Pihak desa juga berharap bahwa bantuan ini  ke  depanya  pelaksanaan  harus  lebih diperbaiki terutama masalah data.
Seperti  yang  disampaikan  oleh kepala  Desa  Labuhan  Haji: “Semoga saja PKH ini mampu mengurangi angka kemiskinan di desa kami, harapan kami semoga  ada  pertambahan  peserta  yang dapat dan yang sudah sepantasnya lepas dari PKH supaya dilepas saja agar tidak ada lagi kecemburuan sosial”.
Adapun  berdasarkan  observasi penelitian di lapangan ditemukan bahwa Responsivitas dari  program  ini  sangat diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat karena  bantuan  ini  sangat  bermanfaat bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu. Bantuan berupa uang tunai  dan sembako  sangat  membantu  kehidupan masyarakat biaya pendidikan dan kesehatan juga.
Tepat Sasaran
Ketepatan program keluarga harapan ini mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta  program  keluarga  harapan  di lapangan.  Ketepatan  erat  kaitannya dengan  rasionalitas  substantif,  karena pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan tidak  berkenaan  satu  kriteria  individu tetapi  lebih  dari  dua  kriteria  secara bersama-sama.
Maka  dari  itu  untuk  mengetahui tingkat ketepatan dari program ini maka peneliti  melakukan  wawancara  dengan beberapa informan.
Informan  yang  pertama  yaitu koordinator  PKH  Lombok  Timur: “Kalau  bicara  tentang  ketepatan  dek saya rasa sudah tepat karena masyarakat  yang  menerima  bantuan PKH itu  sudah  melalui  beberapa tahap dalam  pemilihan  banyak  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  ada  komponen yang  menjadi  acuan  pemerintah  dalam memilih penerima bantuan PKH”.
Dari  hasil  wawancara  dengan koordinator PKH Lombok Timur, bahwa dalam  hal  ketepatan  penerima  bantuan sudah  tepat  dan  sesuai  dengan  sasaran
yang  inginkan  dan  penentuan  juga melalui  tahap  seleksi.  Sama  halnya dengan  yang  diungkapkan  Kepala  Desa Labuhan  Haji: “Ya  masalah  ketepatan saya  rasa  sudah  tepat  pada  sasaran semua warga saya yang masuk PKH ini memang  layak,  mereka  yang  masuk golongan prasejahtera. Memang mungkin ada beberapa yang sudah layak untuk dikeluarkan dan diganti oleh yang layak namun itu semua saya kembalikan  lagi  ke  pihak PKH dimana mereka menilai sendiri”. Dari penjelasan
tersebut disimpulkan  bahwa  ketepatan  bantuan memang sudah tepat dilihat dari mereka yang menerima.

## Kecukupan
Kecukupan  Program  Keluarga Harapan  berkaitan  dengan  sejauh  mana kepuasan  para peserta keluarga harapan PKH sebagai sasaran program  di dalam mencukupi  kebutuhan,  dengan  adanya PKH  maka ada beberapa hal yang secara tidak  langsung  akan  terbantu  misalnya biaya  pendidikan,  biaya  kesehatan  dan mengurangi  beban  orang-orang  yang tidak  mampu.  Kecukupan  berkenaan dengan  sejauh  mana  suatu  tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan  dan nilai,  konsep  awal  dari  pelaksanaan PKH. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala  Desa  Labuhan  Haji: “Bicara memecahkan kemiskinan dengan bantuan  PKH  ini  dek,  kayanya  tidak.
Dalam  artian  bahwa  bantuan  ini  tidak bisa  memecahkan  kemiskinan  namun jika  dikatakan  meringankan  beban masyarakat itu lebih bagus
kedengarannya,  karena  dengan  adanya bantuan  ini  warga  saya  dapat  terbantu khususnya  dalam  hal  pendidikan  dan kesehatan”.
Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh koordinator  PKH Lombok Timur: “Bicara  tentang kecukupan bantuan PKH ini saya selaku
yang  mengkoordinir  PKH  di  Lombok Timur khususnya di Desa Labuhan Haji hanya berpesan agar masyarakat memanfaatkan  bantuan  ini  semestinya dan  seperlunya  agar  bermanfaat  dan berkecukupan  untuk  keluarganya.  dan jika  dikatakan  apakah  bantuan  ini  bisa memecahkan  kemiskinan  saya  rasa tidak,  hanya saja  membantu  kebutuhan masyarakat yang kurang mampu”.
Dapat  disimpulkan  bahwa  untuk memecahkan  kemiskinan  itu  satu  hal yang  besar  untuk dilakukan namun jika dikatakan  bahwa  bantuan  ini  mampu meringankan  beban  masyarakat  itu  bisa saja.  Sehingga  program ini harus
dimanfaatkan  oleh  peserta  sebaik- baiknya dan digunakan semestinya.
Untuk mengetahui
tingkat kecukupan  bantuan  program  keluarga harapan  ini  di  Desa  Labuhan  Haji. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan beberapa  peserta  PKH  sebagai  berikut: Informan  pertama  yaitu  Ibu  berinisial (ZT)  selaku  peserta  PKH: “Kalau bantuan  ini  dibilang  cukup  tidak  untuk kehidupan  sehari-  hari  ya  dicukupkan saja,  karena  kan  pencairannya  3  bulan sekali  dan  itu  pun  jumlahnya  tidak menentu, kadang banyak kadang sedikit kita dapat”.
Dapat disimpulkan
bahwa bantuan  dalam  indikator  kecukupan  ini hanya  bisa  digunakan  dalam  jangka pendek.  Karena  bantuan  ini  juga memiliki  komponen  sehingga  banyak komponen  terpengaruh dengan nominal yang diterima. Informan kedua yaitu Ibu berinisial  (S)  selaku  peserta  PKH: “Bantuan  PKH  dicukupkan  saja,  itu yang masuk ke rekening ya itu yang kita dapat, karena pemikiran saya, siapa lagi yang  memberi  kita  uang  3  bulan  sekali tanpa bekerja”.
Dari  keterangan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  indikator kecukupan  dia  menganggap  bahwa bantuan  ini  harus  dicukupkan  saja
dengan  kebutuhan karena mereka bersyukur  sudah  bisa  mendapatkan bantuan ini dalam hal cukupnya memang belum  bisa  dikatakan  cukup  untuk kehidupan sehari-hari peserta.
Dari  hasil  observasi  di  lapangan disimpulkan  bahwa  dalam  indikator kecukupan  ini  peneliti  mendapatkan kenyataan  bahwa  bantuan  yang  didapat oleh  masyarakat  kadang  habis  sebelum waktunya atau juga digunakan dalam hal lainnya  sehingga  bantuan  ini  terlihat habis  sesaat  dan  masyarakat  tidak  bisa menggunakan  dalam  jangka  waktu yang lama dan belum bisa
memecahkan kemiskinan. Pemerataan Pemerataan program keluarga harapan merupakan manfaat yang diterima  oleh  peserta  PKH  disalurkan secara  merata,  jadi  dengan  kata  lain pemerataan  berkaitan  dengan  keadilan untuk  masyarakat.  Di  Desa  Labuhan Haji  sendiri  untuk  pemerataan  menurut penjelasan  informan  belum  merata: “Dari 2.450 KK hanya 500 an KK yang mendapatkan bantuan PKH di Desa ini, sementara  masih  banyak  warga  saya yang masih layak mendapatkan bantuan,  harapan  saya  untuk  orang- orang  di  dinas  sosial  untuk  mendata kembali  orang-orang  atau  keluarga yang  pantas  mendapatkan  bantuan tersebut,  agar  tidak  ada  lagi  terjadi kecemburuan sosial”.
Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa warga Desa
Labuhan Haji masih banyak  yang layak menerima bantuan namun tidak menerima  bantuan  tersebut  sehingga menimbulkan kecemburuan
dan menyalahkan pihak desa.
Sama  halnya  yang  disampaikan oleh  salah  satu  peserta  PKH  Desa Labuhan  Haji  yaitu  Ibu  inisial  (N): “Tidak  merata  menurut  saya  nak, soalnya  ada  janda  dekat  rumah  saya
yang  punya  anak  bersekolah  dan  dia hanya seorang buruh, yang
penghasilannya  tidak  menentu  yang seharusnya  dapat  tapi  nyatanya  tidak nak”.
Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa memperkuat pernyataan dari dua informan di atas bahwa memang bantuan PKH  ini  belum  merata,  masih  banyak warga yang layak untuk bantuan ini.
Dari permasalahan tersebut, peneliti  melakukan  klarifikasi  kepada koordinator PKH: “Begini dek, masalah merata  atau  tidaknya  mungkin  semua daerah  yang  menerima  bantuan  dari PKH  itu  memang  tidak  merata,  karna bantuan  ini  menjadi  primadona  di kalangan masyarakat, Semua
masyarakat  merasa  berhak  menerima bantuan  ini  apa  lagi  mereka  yang memang  kurang  mampu  keluarga  yang tergolong  dalam  pra  sejahtera.  Namun meskipun  masuk  dalam  keluarga  pra sejahtera,  namun  tidak  ada  komponen yang  bisa  dijadikan  acuan  untuk mendapatkan  bantuan  PKH  ini  dek  itu alasanya kenapa PKH ini belum merata karena  banyak  pertimbangan  dan banyak komponen yang harus diperhatikan dan diikuti”.

## PEMBAHASAN
Dari hasil penjelasan responden di atas,  bahwa  untuk  Desa  Labuhan  Haji dalam hal pemerataan
belum mendapatkan  hasil  yang  memuaskan. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya  masyarakat  yang  kurang mampu  belum  mendapatkan  bantuan PKH.
Proses tidak meratanya persebaran bantuan  PKH  sebenarnya  disebabkan oleh  konsep  dasar  dari  PKH  itu  sendiri karena  dalam  bantau PKH harus menjangkau  komponen-komponen yang menjadi kriteria penerima bantuan PKH, jika  menjangkau  rumah  tangga  sangat miskin masyarakat yang masih tergolong
miskin dalam sosial ekonomi belum bisa jadi  syarat  untuk  mendapatkan  bantuan PKH.  Mereka  yang  tergolong  miskin masih bisa  mendapatkan  dana bantuan dari program pemerintah lainnya.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan juga  didapatkan  bahwa  pemerataan bantuan  program  keluarga  harapan  ini memang belum sepenuhnya merata atau dengan kata lain masih banyak masyarakat  yang  layak  untuk  program ini.  Selain  itu  didapatkan  juga  bahwa sudah banyak penerima yang sudah tidak layak lagi  untuk  menerima  bantuan  ini namun  belum juga  diganti  dengan yang layak.
Namun,  di  sisi  lain,  masyarakat yang  tergolong  miskin  namun  belum memenuhi kriteria PKH masih memiliki akses  terhadap  dana  bantuan  dari program  pemerintah  lainnya.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap kriteria penerima bantuan PKH agar  lebih  memperhitungkan  variasi kondisi sosial ekonomi di Desa Labuhan Haji.  Hasil  penelitian  di  lapangan  juga menunjukkan bahwa pemerataan bantuan PKH belum sepenuhnya merata, dan  masih  banyak  masyarakat  yang sebenarnya  layak  untuk  program  ini namun  belum  mendapatkan  bantuan. Selain  itu,  ditemukan  juga  bahwa  ada penerima bantuan PKH yang sudah tidak memenuhi  syarat  lagi  namun  belum digantikan oleh penerima yang memenuhi kriteria. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya langkah-langkah perbaikan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji. Evaluasi kembali  kriteria  penerima  bantuan, peningkatan efisiensi dalam pendistribusian bantuan, serta pemantauan  yang  lebih  ketat  terhadap penerima  bantuan  yang  sudah  tidak memenuhi syarat, dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan dan
efektivitas program ini. Dengan demikian,  diharapkan  bahwa  bantuan
PKH  dapat  lebih  merata  dan  tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Labuhan Haji. Selain  itu,  perlu  dilibatkan  juga partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dan pihak-pihak terkait dalam proses identifikasi  penerima  bantuan.  Dengan melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat, lembaga  kemasyarakatan,  dan  aparat desa,  dapat  lebih  akurat  menentukan siapa  yang  benar-benar  membutuhkan bantuan  dan  siapa  yang  sudah  tidak memenuhi syarat lagi.
Penguatan  mekanisme  monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi hal yang krusial. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, dapat lebih cepat terdeteksi  adanya  perubahan  kondisi ekonomi atau sosial masyarakat penerima bantuan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah
untuk mengkaji  ulang  kelayakan  penerima bantuan dan menggantinya dengan yang lebih membutuhkan.
Tidak  hanya  itu,  pendekatan pembangunan  berbasis  masyarakat  juga dapat menjadi solusi. Dengan
melibatkan  aktif  masyarakat  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi program,  kebijakan  yang  dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi  lokal.  Hal  ini  juga  dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan  tidak  hanya  bersifat  jangka pendek,  tetapi  juga  berkelanjutan  untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Penting untuk menciptakan transparansi  dalam  pengelolaan  dan distribusi  bantuan.  Informasi  mengenai kriteria  penerima  bantuan,  jumlah bantuan  yang  diterima,  dan  proses seleksi  harus  dapat  diakses  dengan mudah oleh masyarakat. Dengan
transparansi  ini, masyarakat  dapat  lebih memahami dan mengawasi
implementasi program serta
memberikan  masukan  yang  konstruktif.
Dengan mengimplementasikan langkah- langkah ini, diharapkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji dapat  lebih  efektif,  merata,  dan  mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

## SIMPULAN
Dalam rangka memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Labuhan  Haji,  Lombok  Timur,  dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki  mekanisme  penyaluran  dana yang terorganisir dengan baik.
Penyaluran  dana  dilakukan  setiap  3 bulan  melalui  bank  BRI  dan  BRI link , dengan  4  tahap  penyaluran  setiap tahunnya pada bulan Januari, April, Juli, dan  Oktober.  Selain  dana,  penerima PKH juga mendapatkan bantuan sembako. Meskipun informasi penyaluran disampaikan melalui pendamping  dan  ketua  kelompok, masyarakat  penerima  PKH  semakin mandiri dalam penarikan dana. Beberapa peserta bahkan memeriksa sendiri status pencairan, menunjukkan tingkat partisipasi dan kemandirian yang positif.
Mekanisme  pelaksanaan  PKH melibatkan  beberapa  tahapan,  termasuk pemilihan  peserta,  pertemuan  awal, validasi, dan verifikasi. Evaluasi program  menunjukkan  Responsivitas yang  baik,  dengan  beberapa  peserta merasa  puas  karena  terbantu  secara finansial dan pendidikan. Namun, masih ada  keluhan  terkait  jumlah  dana  yang kurang  memadai,  dan  beberapa  peserta tidak menggunakan dana dengan benar.
Secara  keseluruhan,  PKH  dinilai tepat  sasaran  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  kurang  mampu.  Meskipun demikian, terdapat harapan agar pelaksanaan  program  dapat  diperbaiki,
terutama dalam hal pengaturan data dan peningkatan  jumlah  dana  bantuan  agar lebih  memadai  bagi  peserta.  Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa  Labuhan  Haji  telah  dilaksanakan dengan  mekanisme  yang  melibatkan pemilihan  daerah,  pertemuan  awal, verifikasi,  pemutakhiran  data,  dan pencairan  dana.  Evaluasi  program menunjukkan Responsivitas yang beragam  dari  peserta,  tepat  sasaran dalam  seleksi,  kecukupan  yang  dilihat dari sudut pandang tertentu, dan adanya perasaan  ketidakmerataan  di  antara warga  penerima  bantuan.  Saran  dan harapan  mencakup  pemerataan  yang lebih baik, pemilihan peserta yang lebih adil,  dan  pemanfaatan  bantuan  dengan bijak.  Program  ini  diharapkan  terus berlanjut  dengan  evaluasi  yang  baik untuk meningkatkan efektivitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abigael,  N.  F.,  &  Ernawaty,  E.  (2020).
Literature  Review:  Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam  Menerima  Telehealth  atau Telemedicine antara Negara Maju dan  Negara  Berkembang. Jurnal Kesehatan, 11 (2), 302–310. https://doi.org/10.26630/jk.v11i2.
2000
Alfiah, N. (2021). Klasifikasi  Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan  Menggunakan  Metode Naive Bayes. (1). https://doi.org/10.35842/jtir.v16i1 .386
Aslinda,  Guntur,  M.,  &  Suhartini. (2022).  The  implementation  of multi-organization model on Program  Keluarga  Harapan  in Makassar  city. Kasetsart  Journal
of Social Sciences, 43 (1). https://doi.org/10.34044/j.kjss.202 2.43.1.19
Asmarini,  S.  Dela,  Sulaimiah,  S.,  & Nururly,  S.  (2022).  Pengaruh Kompensasi  Finansial  terhadap Kinerja  melalui  Motivasi  Kerja
Pendamping PKH Lombok Timur. Jurnal  Pustaka  Aktiva  (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta), 2 (1), 7–11. https://doi.org/10.55382/jurnalpus takaaktiva.v2i1.134
Banjarnahor,  D.  N.,  Atikah,  I.,  Utomo, S.,  Hastarini,  A.,  Moridu,  I., Kuahaty,  S.  S.,  Basri,  A.  D., Mulyani,  S.,  Sulaiman,  S.,  & Suyatno, A. (2020). Aspek Hukum Bisnis.  Widina  Bhakti  Persada Bandung. Jawa Barat. Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A.
S.,  &  Wahyudi,  K.  E.  (2021). Implementasi  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  di  Kecamatan
Gayungan  Surabaya  pada  Era
Adaptasi  Kebiasaan  Baru. Jurnal
Indonesia  Sosial  Teknologi,  2 (5). https://doi.org/10.36418/jist.v2i5. 156 Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari,  I.  (2018).  Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota
Bogor. Jurnal  Governansi,  4 (1), 45–56.
https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1. 1140 Erfain,  Harianto,  Ek.,  Titop,  H., Haeruddin, Jawiah, Haeriyah, Lebang, N., &  Togala,  R. (2021). Efektifitas  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  dalam  Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan  Batuatas  Kabupaten Buton Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3). https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3 .40
Fahrurrozi, M., & Mohzana. (2019). The Development  of  Android-Based Economic  Teaching  Materials  for Student Independence. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5 (6).
https://www.ijicc.net/images/vol5 iss6/5630_Fahrurrozi_2019_E_R.
pdf Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Mispandi, M.,  &  Murcahyanto,  H.  (2023). Developing  Basic  Accounting  E- Module  Based  on  Scientific Approach  in  Vocational  High Schools. Jurnal  Kependidikan: Jurnal  Hasil  Penelitian  dan Kajian  Kepustakaan  di  Bidang
Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran,  9 (1),  356–364. https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.7 117 Fahrurrozi, M., Mohzana, M.,
Murcahyanto,  H.,  &  Basri,  H. (2022).  Trainers’  Performance  in
Entrepreneurship  Class:  Evidence from  Lesson  Planning  of  Non- Formal School in Lombok Timur. AL-ISHLAH:  Jurnal  Pendidikan,
14 (2). https://doi.org/10.35445/alishlah.v
14i2.2022 Gani, U. A., Salasi, R., Bambang, R. M.,
&  Umam,  K.  (2018).  Analisis
Diskriminan untuk Mengelompokkan  Negara  Maju dan  Negara  Berkembang  dengan Metode  Fishers. Jurnal  Geuthèë: Penelitian  Multidisiplin,  1 (1),  1–
12.
https://doi.org/10.52626/jg.v1i1.6
Harun, P. (2020). Perubahan Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi : Bukti
Empiris  Kasus  Indonesia. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan. 5 (3). https://doi.org/10.35384/jemp.v5i 3.158
Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N.
(2022).  Peran  Sektor  Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan  Negara  Berkembang:  Sebuah Kajian  Literatur. Jurnal  Salingka Nagari, 1 (1), 28–37. https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1. 9 Hughes,  C.  (2019).  Reexamining  the Influence  of  Conditional  Cash Transfers  on  Migration  From  a
Gendered  Lens. Demography,
56 (5).
https://doi.org/10.1007/s13524-
019-00815-0
Idola,  D.,  Bachtiar,  H.,  &  Abdiana,  A. (2019). Analisis Pelaksanaan Family Development Session Bidang Sanitasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lengayang. Jurnal Kesehatan Andalas, 8 (3). https://doi.org/10.25077/jka.v8i3. 1040 Kasiwi, A. N., Nurmandi, A., Mutiarin, D.,  &  Azka,  M.  F.  (2021). Artificial  Data  Management  in Reaching Conditional Cash Transfer  of  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Utilizing  Simple Addictive Weighting. I OP Conference  Series:  Earth  and
Environmental  Science,  717 (1).
https://doi.org/10.1088/1755- 1315/717/1/012013 Kemensos,  D.  P.  (2018).  Apa  Itu Program Keluarga Harapan. Diakses dari https://pkh.kemensos.go.id . Kemensos, R. (2021). Peraturan Menteri Sosial  tentang  Pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial. BN. 2021 No. 578, Jdih.Kemensos.go.id.  4(1), 1–2. Linawati,  Y.,  Suzantia,  H.,  &  Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks
Pembangunan Manusia: Studi Kasus  Negara  Berkembang  OKI. Temali :  Jurnal  Pembangunan Sosial, 4 (2). https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12 547 Magfira,  &  Saharuddin,  E.  (2022). Evaluasi program keluarga harapan  (PKH)  di  kabupaten Bantul. The Journalish: Social and Government, 3 (3). https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3. 273
Mandira, I. M. C., & Jaya Kusuma, P. S.
A.  (2022).  Strategi  digitalisasi ekonomi kerakyatan. Management and  Accounting  Expose,  5 (1). https://doi.org/10.36441/mae.v5i1 .633
Millán, T. M., Barham, T., Macours, K., Maluccio,  J.  A.,  &  Stampini,  M. (2019).  Long-term  Impacts  of Conditional Cash Transfers: Review of The Evidence. In World Bank  Research  Observer  34 (1).
https://doi.org/10.1093/wbro/lky0 05
Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah,
M.  (2022).  Peran  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  Upaya  Resolusi  Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan  Sukasari,  Kabupaten Sumedang. Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik, 4 (1). https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1 .38294
Novella,  R.,  Ripani,  L.,  &  Vazquez,  C.
(2021). Conditional cash transfers,
female  bargaining  power  and parental labour supply. Journal of International Development, 33 (2). https://doi.org/10.1002/jid.3530
Nur  Aeda,  &  Riadul  Jannah.  (2022).
Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.  Studi di  Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Journal of  Economics  and  Business,  8 (1). https://doi.org/10.29303/ekonobis. v8i1.98 Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Cisalak  Kabupaten  Subang. The World  of  Public  Administration
Journal.
https://doi.org/10.37950/paj.vi.74
1 Nurkhalim,  R.  F.,  Susilowati,  I.,  &
Jayanti,  K.  D.  (2022).  Program Keluarga  Harapan:  A  Conditional Cash Transfer to Increase Prenatal Visits  and  Birth  Weight. Journal of  Public  Health  in  Africa,  13 (3). https://doi.org/10.4081/jphia.2022 .1271 Pertiwi,  I.  P.,  Fedinandus,  F.,  & Limantara,  A.  D.  (2019).  Sistem
Pendukung  Keputusan  Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan  Metode  Simple Additive Weighting. CAHAYAtech, 8 (2). https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.4 6
Priyatna,  C.  C.,  Prastowo,  FX.  A.  A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020).
Optimalisasi  Teknologi  Informasi oleh  Lembaga  Pemerintah  dalam Aktivitas Komunikasi Publik.
Jurnal  Kajian  Komunikasi,  8 (1).
https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1. 26115 Sitepu,  Y.  A.,  Kadir,  A.,  &  Dewi,  R. (2019). Evaluasi Program Keluarga  Harapan  di  Desa  Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten  Langkat. Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,  Dan  Ilmu  Komunikasi (JIPIKOM), 1 (1).
https://doi.org/10.31289/jipikom.v 1i1.160 Sofianto,  A.  (2020).  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sosio Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10 (1), 14–31. http://dx.doi.org/10.33007/ska.v1 0i1.2091
Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017).
Program Keluarga Harapan (PKH): antara Perlindungan Sosial dan  Pengentasan  Kemiskinan. Prosiding Penelitian dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 4 (1). https://doi.org/10.24198/jppm.v4i 1.14213 Suryana, A., Sugiana, D., & Trulline, P.
(2019).  Pengaruh  AtrIbut  Agen Perubahan  (Agent  of  Change) Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH) terhadap Perubahan  Sikap  Rumah  Tangga Sangat  Miskin  (RTSM)  peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
di  Kabupaten  Bandung. Jurnal Manajemen  Komunikasi,  1 (1). https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.
10061
Umi kalsum, Nurul Umi Ati, H. (2019).
Implementasi  Program  Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  (Studi  Kebijakan  UU No.  10  Tahun  2017  Tentang Program  Keluarga  Harapan  pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang).
Jurnal  Respon  Publik,  13 (6). https://media.neliti.com/media/pu blications/80681-ID- implementasi-program-keluarga- harapan-pk.pdf