## DERADIKALISASI TERORISME ANAK DI BRSAMPK HANDAYANI, JAKARTA

## DERADICALIZATION OF CHILDREN TERRORISM IN BRSAMPK HANDAYANI, JAKARTA
KHAMAMI ZADA, SUARDI, LATIFATUL KHASANAH, ADERINA, DAN FATHUDIN DOI: https://doi.org/10.31330/penamas.v34i1.491

## Abstract
Acts of terrorism in Indonesia no longer has involved adults, but also has involved children. Handling of children involved in terrorism has also been conducted by the government. This study aims to analyze the handling of children involved in terrorism at the Center for the Social Rehabilitation of Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) and the Handayani Special School for Emotions (SLBe), Jakarta. The problem of this research is the deradicalization carried out by BRSAMPK Handayani and SLBe Handayani to children involved in terrorism. This study is qualitative research that use case study and data are collected by observations and in-depth interviews. This study found that the Handayani BRSAMPK has handled children involved in terrorism by carrying out rehabilitation and deradicalization, while the Handayani SLBe has provided access to education and deradicalization that is inserted in the subjects. The deradicalization is carried out with an integrative approach under the program of special education services, of rehabilitation and of deradicalization.
Keywords : Children Involved in Terrorism, Deradicalisation, Rehabilitation, Acces to Education

## Abstrak
Aksi terorisme di Indonesia sudah tidak lagi hanya melibatkan orang-orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Penanganan aksi terorisme yang melibatkan anak pun telah dilakukan oleh pemerintah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penanganan anak yang terlibat aksi terorisme di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dan Sekolah Luar Biasa emotion (SLBe) Handayani, Jakarta. Permasalahan penelitian ini adalah deradikalisasi yang dilakukan BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap anak yang terlibat terorisme dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam. Studi ini menemukan bahwa BRSAMPK Handayani menangani anak yang terlibat aksi terorisme dengan melakukan rehabilitasi dan deradikalisasi, sedangkan SLBe Handayani memberikan akses pendidikan dan deradikalisasi yang disisipkan di dalam mata pelajaran. Deradikalisasi terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme ini dilakukan dengan pendekatan integratif dalam satu program layanan pendidikan khusus dan program rehabilitasi.
Kata Kunci : Terorisme Anak, Deradikalisasi, Rehabilitasi, Akses Pendidikan

## Khamami Zada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten,
Indonesia
Email: khamamizada@uinjkt.
ac.id

## Suardi
Fakultas Sastra Universitas
Gunadarma
Email: suardi@staff.gunadarma.
ac.id

## Latifatul Khasanah
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten,
Indonesia Email: hs.latfah@yahoo.com

## Aderina
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: aderinafarida@gmail.com
Fathudin Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten,
Indonesia Email: fathudinfsh@uinjkt.ac.id
Naskah diterima: 1 Juni 2021 Revisi: 1-10 Juni 2021 Disetujui: 26 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Terorisme sekarang ini masih menjadi persoalan serius, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hampir tidak ada lagi negara yang bebas dari problem terorisme. Gerakan terorisme bukan hanya dilakukan dalam skala nasional, tetapi juga sudah melintasi batas-batas negara dan bangsa (transnasional). Terorisme bukan hanya dipimpin oleh pemimpin lokal, tetapi sudah bergabung dalam terorisme global, seperti al-Qaidah, dan bahkan rela berjihad bersama teroris global yang mengklaim kekhalifahan Islam (ISIS) di Suriah. Model aksi terorisme pun sudah sangat bervariasi. Bukan hanya aksi bom bunuh diri, bom panci, dan bom rakitan, tetapi juga penembakan dan pengeboman yang diarahkan ke markas kepolisian. Transformasi aksi terorisme yang terus-menerus berubah ini menjadikan tantangan mengatasi aksi terorisme semakin berat.
Terorisme di Indonesia telah menebar ancaman kepada anak, sebagai target sasaran maupun sebagai korban yang direkrut sebagai martir. Sejumlah studi menunjukkan ancaman terorisme kepada anak (Scrimin, 2011; Ardino, 2011; Masten, 2011; Brom et al., 2011; Ali et al., 2016). Beberapa trend aksi terorisme menargetkan anak-anak sekolah seperti serangan terhadap Sekolah Dasar Netiv Meir di Ma'alot, Israel yang membunuh lebih dari 115 orang, dimana mayoritas dari mereka adalah pelajar, serangan terhadap Sekolah Perempuan Aahan Dara di Afghanistan dengan menggunakan serangan racun pada tahun 2012 yang menyebabkan lebih dari 100 siswi dirawat di rumah sakit dan aksi teror pengepungan yang dilakukan oleh militan Islamis selama tiga hari dan pembantaian yang dimulai pada 1 September 2004 di
Sekolah Nomor Satu di Beslan, sebuah kota di Republik Ossetia Utara yang menewaskan lebih dari 330 sandera, termasuk 186 anak- anak dan beberapa bentuk serangan teror lainnya (Petkova et al., 2016). Anak-anak korban terorisme mengalami hambatan psikologis, seperti trauma, skeptis dan memiliki persepsi negatif terhadap pelaku terorisme dan bahkan agama yang dipeluk pelaku terorisme. Pasca pengeboman yang menimpa keluarga, tetangga, dan sahabat, trauma psikologis akan muncul di lingkungan anak-anak korban terorisme, yang sebenarnya mereka tidak mengerti apa pun yang dikehendaki dari ideologi terorisme.
Di samping sebagai target terorisme, anak-anak juga terlibat dalam aksi terorisme. Dalam The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups disebutkan bahwa anak yang terlibat dalam aksi terorisme adalah anak yang berusia di bawah delapan belas tahun yang direkrut atau digunakan oleh tentara atau kelompok  bersenjata, yang digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, utusan, mata-mata atau untuk tujuan seksual (UNICEF, 2007:7;). Mereka disebut dengan prajurit anak ( child soldier ). Istilah prajurit anak tampaknya tidak wajar karena penggabungan dua istilah yang kontradiktif dan tidak kompatibel (Rosen, 2005). Mereka direkrut untuk kepentingan perang dan terorisme baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pelibatan anak dalam perang dan terorisme telah terjadi sejak lama. Di awal Abad Pertengahan, tentara anak laki-laki secara rutin direkrut ke dalam Militer Inggris, dan pada akhir abad kesembilan belas telah ada berbagai institusi yang mengorganisir dan mensistematisasikan
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
perekrutan mereka. Di Amerika Serikat, Perang Saudara ( Civil War ) juga melibatkan tentara anak laki-laki. Sepanjang perang, anak-anak mengikuti saudara laki-laki, ayah, dan guru mereka. Mereka kadang-kadang direkrut di sekolah, dan banyak yang dibawa ke tempat perekrutan oleh orang tua mereka. Mereka sering mendapat peran pendukung, tetapi dengan cepat mereka terjun ke perang tempur. (Rosen, 2005:5) Di kawasan lainnya, anak-anak Palestina terlibat dalam perang (Pedahzur, 2020:13–16) yang dibungkus dengan politik radikal dan kekerasan bersenjata terorganisir melawan Zionisme sejak sebelum Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Tindakan ekstrim dari teror bunuh diri anak kontemporer berakar pada visi apokaliptik kehadiran Yahudi di Palestina yang membawa anak muda dan orang dewasa ke dalam politik radikal lama sebelum pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza merusak kehidupan dari Israel dan Palestina (Rosen, 2005).
Soldier Child International (SCI) menggambarkan anak-anak di Uganda direkrut oleh berbagai faksi bersenjata pertempuran di Uganda Utara. Anak-anak yang melawan dipukuli atau dipaksa untuk bekerja dan terkadang dibunuh. Perekrutan tentara anak-anak sering kali dikaitkan dengan tindakan teror dan horor tertentu, seperti memaksa anggota baru untuk membunuh keluarga, teman, atau warga desa dalam tindakan ritual mengerikan yang dirancang untuk memastikan bahwa prajurit anak akan diasingkan secara permanen dan dipisahkan dari keluarga, rumah, dan kehidupan komunitas. Selain itu, setelah mereka direkrut menjadi angkatan bersenjata, mereka mengalami bentuk- bentuk pelecehan anak yang paling buruk, termasuk kerja paksa, perbudakan seksual,
penggunaan obat-obatan secara paksa, dan pembunuhan (Rosen, 2005:16–17).
David H. Gray dan Tom Owen Matchin mengeksplorasi penggunaan anak-anak sebagai teroris dan terlibat di dalam struktur organisasi salah satu kelompok teroris. Gray dan Owen meneliti anak-anak teroris yang tergabung dalam Liberation Tigers of Tamil Eelam /LTTE), atau lebih dikenal dengan nama Macan Tamil, sebuah organisasi militan yang didirikan pada tahun 5 Mei 1976 dengan tujuan utama untuk mendirikan negara Tamil yang merdeka dan berdaulat di sebelah timur laut Sri Lanka. Kajian ini dilakukan untuk melihat alasan adanya pelibatan anak-anak yang dilakukan oleh Macan Tamil untuk direkrut menjadi kombatan anak. Pilihan terhadap anak- anak dilakukan karena anak-anak pada umumnya polos dan perekrutan terhadap anak-anak dianggap sangat mudah. Bentuk- bentuk propaganda kendati dibuat secara sederhana, namun efektif merekrut anak- anak baik secara paksa atau secara sukarela membuat LTTE sukses meningkatkan jumlah tentara anak yang mereka miliki. Cara-cara yang dilakukan Macan Tamil mirip dengan operasi perekrutan dalam konflik Palestina- Israel. Kendati terdapat sejumlah hukum internasional yang melarang dan mengutuk pelibatan anak-anak dalam pertempuran maupun aksi teroris, namun yang menjadi persoalan dalam konteks protokol atau hukum internasional terdapat pilihan untuk mengikuti atau mengabaikannya. Di samping itu, kelompok-kelompok pemberontak dan teroris, kebanyakan dari mereka merupakan organisasi non state , bukan bagian dari peratifikasi kebijakan internasional tersebut sehingga menjadi kesulitan tersendiri digunakannya perspektif hukum internasional dalam upaya menghentikan
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
pelibatan anak-anak dalam aksi teroris maupun sparatis (Gray & Iii, 2008).
Mudahnya anak direkrut untuk tujuan terorisme diakibatkan oleh kerentanan mereka  secara  fisik  dan  psikologis.  Anak adalah kelompok rentan (Coppock & McGovern, 2014:252; Pereda, 2013:181) dalam menghadapi terorisme karena faktor usia,  fisik  dan  mental  mereka  yang  masih muda, kesederhanaan, sedangkan prajurit, umumnya mengacu seorang pejuang yang terampil. (Rosen, 2005:3). Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menghindar dari terorisme (Isiguzo & Ozuru, 2020: 59). Anak-anak muda muslim dipandang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan menjadi bagian dari masyarakat yang beresiko mudah terpapar ideologi teroris (Thomas, 2016). Anak-anak lebih mudah diintimidasi dan jauh lebih mudah dikendalikan,  baik  secara  fisik  maupun mental daripada orang dewasa. Anak- anak lebih cenderung cepat menunjukkan kesetiaan  kepada  figur  otoritas  dan  sangat rentan untuk mengikuti kepercayaan dan perilaku orang yang mereka cintai dan hormati (UNODC-UN, 2017:11).
Indoktrinasi yang telah dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka juga telah menjadikan mereka berani menjadi martir untuk terorisme (Mangesti, 2018, 95). Doktrin radikal yang berasal dari orang tua menyebabkan anak-anak mudah terpengaruh. Anak-anak sengaja disiapkan dan dibentuk untuk menjadi teroris (Pedahzur, 2020:1) oleh jaringan terorisme, termasuk disiapkan oleh orang tua mereka. Anak-anak telah menjadi target perekrutan yang potensial dalam mengembangkan jaringan terorisme.
Aksi pengeboman Mapolresta dan gereja di Surabaya pada Mei 2018 membuktikan betapa anak-anak direkrut untuk menjadi pelaku terosime. Bom meledak di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dalam rentang waktu yang berdekatan. Bom di gereja diledakkan oleh satu keluarga: suami bernama Dita Oepriarto (48), istri bernama Puji Kuswati (43), dan anak-anaknya bernama Famela Rizqita (9), Fadhila Sari (12), Firman Alim (16), dan Yusuf Fadhil (18) ikut meledakkan diri (Detik.com., 2018). Peristiwa ini memperlihatkan betapa anak telah dilibatkan dalam aksi terorisme.
Negara telah merespon ancaman terorisme, termasuk yang melibatkan anak dengan sejumlah kebijakan. Penerbitan regulasi penanganan terorisme, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah dilakukan. Khusus dalam soal anak, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang- undang ini menjadi panduan hukum dalam melakukan pemberantasan terorisme dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam aksi terorisme.
Secara kelembagaan, negara juga membentuk Detamen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Nasional

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
Pemberantasan Korupsi (BNPT) sebagai bagian penting dari strategi negara dalam memberantas terorisme. Densus 88 telah berhasil menangkap pelaku terorisme hingga diajukan ke pengadilan. BNPT telah banyak melakukan program deradikalisasi, baik di lembaga pemasyarakatan (penjara) maupun di luar lembaga pemasyarakatan. BNPT juga melakukan program kontra radikalisme untuk menyandingkan wacana antiterorisme di ruang publik. Dalam skala lain, pemerintah melalui sejumlah kementerian juga telah banyak menyelanggarakan program untuk memberantas radikalisme dan terorisme. Kementerian Koordinator Poitik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan kemenerian lainnya telah banyak melakukan program penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dengan kata lain, pemerintah telah berbuat banyak dalam program pemberantasan radikalisme dan terorisme.
Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme membutuhkan fokus khusus karena sering kali terjadi salah tafsir terhadap peran anak dalam radikalisme/ terorisme. Keterlibatan anak-anak dalam kelompok atau gerakan tersebut tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Pendekatan yang digunakan pun berbeda (Makmunah, n.d., 3). Karena perilaku anak merupakan produk dari sistem lingkungan sosial sebagai hasil pola asuh yang salah dari lingkungan sosialnya, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban dari sebuah sistem yang tidak prososial, yaitu korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang dewasa yang berinteraksi dengan anak. Anak-anak seperti ini berhak
memperoleh program perlindungan khusus berupa deradikalisasi melalui reedukasi, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pertimbangan ini membawa implikasi tersendiri dari aspek kebijakan berupa intervensi sosial yang komprehensif dan berkesinambungan mulai dari keluarga, teman sebaya, masyarakat/ budaya, dan media sosial. Selain itu, materi intervensi pun memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak (Yusuf, dan  Azikin, 2020: 260–261).

## METODE PENELITIAN
Studi ini menganalisis penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme. Rumusan masalah dalam studi ini adalah: (1) bagaimanakah deradikalisasi yang dilakukan BRSAMPK Handayani di Jakarta Timur terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme dan (2) bagaimanakah layanan pendidikan yang diberikan Sekolah Luar Biasa emotion (SLBe) Handayani di Jakarta Timur kepada anak yang terlibat dalam aksi terorisme.
Studi ini dilakukan dalam penelitian studi kasus ( case study ) di BRSAMPK Handayani di Jakarta Timur pada periode 2018-2021, yang menyelenggarakan program deradikalisasi dan rehabilitasi dan Sekolah Luar Biasa emotion (SLBe) Handayani di Jakarta Timur yang menyelenggarakan pendidikan terhadap anak yang terlibat dalam aksi terorisme. Studi ini fokus pada upaya deradikalisasi terhadap anak yang terlibat aksi terorisme dalam empat tahapan, yaitu:  (1)  identifikasi  dan  penilaian  untuk menelusuri paparan radikal mereka sebagai input dalam melakukan penanganan; (2) rehabilitasi  dengan fokus pada pengembalian
kondisi dan pembinaan kepada mereka agar berubah dari pemahaman radikal; (3) reedukasi dengan layanan pendidikan di sekolah; (4) reintegrasi sosial agar mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat (Firmansyah, 2019: 674).
Sumber data diperoleh dari sejumlah informan yang menjadi subjek penelitian ini yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pekerja sosial, kepala rehabilitasi sosial di BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani di Jakarta Timur. Data primer ini diperkuat dengan data-data sekunder berupa dokumen kepustakaan berupa buku, jurnal, media online , dan website, termasuk data yang bersifat teoritik sebagai kerangka konseptual studi ini. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan peristiwa dan aktivitas di BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani di Jakarta Timur dan menghubungkan dengan konsep dan teori yang digunakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Profil BRSAMPK
BRSAMPK berdiri dalam banyak perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial. Pada awalnya, pada tahun 1957, ketika semakin merebaknya permasalahan cross boys dan cross girls di masyarakat,
Departemen Sosial berinisiatif mendirikan suatu Camp bernama Pilot Proyek Karang Taruna Marga Guna yang diresmikan tanggal 21 Desember 1959. Selanjutnya pada 30 Oktober 1965 ditetapkan menjadi Pilot Proyek Taruna Loka Marga Guna. Pilot proyek ini terdiri dari Taman Rekreasi Sehat Anak-anak Dwikora, Observation Home untuk anak-anak Tuna Sosial,
Camp pendidikan dan latihan kerja untuk anak-anak mogol ( drop out ), serta Usaha Kesejahteraan Wanita/gadis-gadis desa. Proyek ini pada 7 Oktober 1968, ditetapkan menjadi Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani, Camp pendidikan dan latihan kerja anak-anak mogol, Sanggar Rekreasi Sehat Ade Irma Suryani, Pusat Perkemahan Remaja (termasuk Pramuka) dari Jakarta dan sekitarnya, serta Pusat Pendidikan, Kursus-kursus dan Upgrading petugas Direktorat Jenderal Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat. Selanjutnya, pada 1 Desember 1971 berubah lagi menjadi Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani. Lembaga ini berubah lagi pada 1975 Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (PRAN) Wisma Handayani. Lembaga terus berubah seiring perkembanga kebutuhan. Pada 1994, lembaga ini berubah menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Panti ini kemudian menjadi salah satu Unit Pelaksan Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 59/HUK/2003 (https:// handayani.kemsos.go.id).
PSMP Handayani sekarang berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani sebagai unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan 15 Kluster AMPK dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, BRSAMPK Handayani diberikan mandat untuk malaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Anak sebagai upaya pengembangan keberfungsian sosial anak melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendampingan sosial, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas dengan melaksanakan registrasi dan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, terminasi, pemantauan, dan evaluasi.
BRSAMPK Handayani  memiliki sarana dan prasarana yang memadai BRSAMPK Handayani berada di lahan seluas 6 hektare. Walaupun berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, tetapi tidak ada kesan “menyeramkan” ketika masuk ke area ini. Dari gerbang masuk langsumg disuguhi nuansa pohon-pohon yang asri, bangunan yang rapih, bersih hingga membawa suasana adem di lingkungan tersebut. BRSAMPK Handayani  terdiri atas berbagai gedung. Sebagian besar berfungsi sebagai penginapan atau wisma, sisanya difungsikan untuk kegiatan harian dan kantor.  Jika dirinci sarana dan prasaran tesebut adalah: kantor, asrama laki-laki, asrama perempuan, perpustakaan, kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda empat, ruang makan, ruang pertemuan, ruang konseling dan terapi, klinik dan tempat bermain. Untuk penginapan anak-anak bangunan didesain seperti rumah pada umumnya, agar anak- anak merasa tetap berada di lingkungan rumah sendiri, merasa lebih “hommy”, sangat jauh dari kesan sebagai panti atau rumah rehabilitasi (https://handayani. kemsos.go.id).
Disengagement , Deradikalisasi dan Rehabilitasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, anak korban jaringan terorisme masuk kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Meskipun, pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan anak korban jaringan terorisme pada 2019, akan tetapi pada 2016, BRSAMPK sudah menerima anak yang terpapar radikalisme. Setahun kemudian, tepatnya pada 2017, BRSAMPK Handayani secara profesional menangani 176 Warga Negara Indonesia (WNI) terpapar radikalisme yang dideportasi dari luar negeri (https://handayani.kemsos. go.id). Hingga kini, BRSAMPK Handayani masih menangani anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme.
Sistem on-off digunakan BRSAMPK Handayani dalam menangani anak yang terlibat dalam aksi terorisme sebagai respon atas pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana Panti Sosial merupakan alternatif terakhir bagi pengasuhan anak yang terlibat dalam aksi terorisme, setelah keluarga tidak mampu melakukannya. Sistem on-off ini dilakukan karena tidak semua anak membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan deradikalisasi dan rehabilitasi sosial (Sudiana, Wawancara, 6 Juni 2021). Sebelum anak yang terlibat aksi terorisme dapat dipulangkan ke lingkungan asal,   mereka   mendapatkan beberapa layanan seperti konsultasi, bantuan psikososial, perawatan medis, dan berbagai kegiatan pelatihan untuk memudahkan pemulihan korban dan reintegrasi pada akhirnya (Wawancara dengan Dyah dan Hasrifah, 22 November 2018). Hal ini sejalan
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
dengan konsepsi bahwa anak yang terlibat dalam aksi terorisme adalah korban bukan aktor intelektual terorisme, akibat bujukan dan indoktrinasi orang dewasa. Oleh karena itu, BRSAMPK Handayani memajukan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam terorisme dengan melibatkan pekerja sosial, psikolog anak, psikiater, rohaniwan bahkan budayawan (Setiawan et al., 2020, p. 256).
Pasca bom keluarga di Surabaya 2018, BRSAMPK Handayani menampung 7 anak yang terlibat aksi terorisme. Mereka ditangani oleh BRSAMPK Handayani dalam program deradikalisasi di lingkungan balai dan sekolah (Neneng, Wawancara 11 Desember 2018; Sudiana, Wawancara, 22 November 2018). Selain itu,  BRSAMPK Handayani juga menangani anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme, seperti peristiwa penusukan Wiranto di Serang dan para deportan yang baru kembali ke tanah air (Sudiana dan Sukarda, Wawancara, 6 Juni 2021).
Langkah awal yang dilakukan BRSAMPK Handayani adalah anak- anak yang terlibat aksi terorisme diputus koneksinya dengan jaringan terorisme dengan menempatkan mereka di asrama yang ditangani oleh para pekerja sosial dengan bantuan Detamen Khusus (Densus) 88 Kepolisian Republik Indonesia (Neneng Heryani, Wawancara, 11 Desember 2018). Pola demikian dilakukan agar anak tidak terkoneksi lagi dengan jaringan terorisme. Pola penanganan ini disebut disengagement, yaitu memutus koneksi dengan jaringan terorisme. Pola disengagement ini sebagaimana konsep Striegher, tidak hanya untuk mengubah paham keagamaan kaum radikal (deradikalisasi), tetapi juga upaya untuk mengubah penggunaan kekerasan
dalam mencapai tujuan mereka. Pola ini dimaksudkan agar anak-anak yang terlibat dalam aksi terorisme tidak kembali terlibat dalam tindakan kekerasan dengan melakukan  modifikasi  perilaku,  bukan hanya  memodifikasi  sikap.  Disengagement dipandang penting karena perilaku anak yang terlibat dalam aksi terorisme dapat diubah untuk menolak kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka (Striegher, 2013, p. 21).
Pilihan untuk menempatkan anak pelaku terorisme di asrama adalah jalan terbaik sehingga penanganan terhadap mereka dapat mudah dilakukan dan dapat secara intensif. Berbeda jika anak ditempatkan di rumah keluarga, fokus penanganan tidak akan tercapai sehingga intervensi tidak maksimal dilakukan. Ketika anak di asrama, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan setiap anak dan dapat menetapkan pendekatan yang tepat untuk diterapkan bagi anak yang terlibat dalam aksi terorisme. Assessmen dilakukan setiap bulan untuk  mengidentifikasi  fisik,  mental,  sosial, psikologis, vokasional, bakat dan minat mereka. Assesmen juga untuk merumuskan rencana intervensi atau penanganan anak yang terlibat aksi terorisme.
“Pola pemahaman dan tingkat pemahaman radikalisme setiap anak berbeda antara yang satu dengan lainnya sehingga membutuhkan pendekatan dan metode yang berbeda- beda. Pola pendekatan yang digunakan juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Bahkan intervensi setiap anak dilakukan dua kali dalam seminggu. Melalui intervensi tersebut, akan diketahui sejauhmana perkembangan anak terhadap pemahamannya sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya (Neneng Heryani, Jakarta, 11/12/2018).
Dalam penuturan Neneng, intervensi setiap anak yang terlibat aksi terorisme di BRSAMPK Handayani dilakukan dua
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
kali dalam seminggu. Upaya deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Universitas Indonesia (UI), dan sejumlah pekerja sosial di BRSAMPK Handayani. Melalui intervensi tersebut, akan diketahui sejauhmana perkembangan anak terhadap pemahamannya sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya (Neneng Heryani, Wawancara, 11 Desember 2018). BRSAMPK Handayani memberikan pemahaman dan wawasan kepada anak-anak teroris seperti wawasan agama dan wawasan kebangsaan.
Penyelenggaraan rehabilitasi dan deradikalisasi dilakukan secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal rehabilitasi, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Universitas Indonesia. Dalam hal deradikalisasi, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembinaan yang bersifat psikologis bekerjasama dengan Universitas Indonesia untuk melakukan analisis kebutuhan ( need analyse ), sehingga hambatan psikologis anak korban terorisme dapat ditemukan solusi alternatifnya. Pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama. Pembinaan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan pihak BNPT.
Banyak ahli yang mengusulkan deradikalisasi sebagai cara yang tepat untuk mengubah ideologi radikal. Akan tetapi, Striegher berpendapat tidak ada proses deradikalisasi yang pasti dan konsisten karena seringkali deradikalisasi bergantung pada masalah yang jauh lebih kompleks. Deradikalisasi yang dikembangkan di sejumlah negara memiliki landasan ideologis yang berupaya untuk mendelegitimasi
penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, sebagian besar program deradikalisasi juga menyediakan komponen psikologis di samping komponen ideologis. Ini termasuk partisipasi dalam konseling psikologis, dialog agama dengan ulama agama yang ditunjuk pemerintah, dan layanan setelah perawatan yang berusaha untuk memantau dan mendukung rehabilitasi anggota yang baru terlepas dari jaringan terorisme (Striegher, 2013, p. 27).
Kesediaan anak-anak terlibat dalam aksi terorisme merupakan kondisi psikologis yang disebakan oleh indoktrinasi orang tua. Dengan fakta ini, BRSAMPK Handayani melakukan rehabilitasi psikologis bekejasama dengan Universitas Indonesia dan pendekatan melalui game yang bekerjasama dengan beberapa pihak. Game ini bertujuan untuk menghilangkan rasa traumatik dan untuk memasukkan nilai- nilai kebangsaan di dalamnya tanpa anak tersebut sadari. Anak diberikan pembinaan tidak melalui paksaan, tetapi lebih pada pendekatan emosional sehingga sangat wajar jika semua elemen BRSAMPK Handayani termasuk anak-anak teroris sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Anak-anak teroris juga menganggap bahwa BRSAMPK Handayani merupakan rumah mereka (Neneng Heryani, Wawancara, 11 Desember 2018).
BRSAMPK Handayani memberikan perlindungan awal sebagai upaya penyelamatan dan merupakan pusat peredaman (penurunan atau penghilangan) kondisi traumatis yang dialami anak korban terorisme, di mana keberadaan anak korban tersebut karena kesadaran sendiri maupun rujukan dari pelayanan sebelumnya. BRSAMPK Handayani melakukan rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan korban
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak terorisme dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan  memulihkan  kondisi  fisik,  psikologis, sosial dan spiritual anak korban terorisme sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Sebagian dari mereka sangat perlu pendampingan pekerja sosial. Menurut Neneng Heryani, BRSAMPK Handayani berperan dalam penanganan, untuk mengantisipasi trauma yang dialami anak korban terorisme sehingga tidak bisa bersosialisasi denga nyaman di lingkungan rumahnya. Sebelum anak yang terlibat aksi terorisme dipulangkan ke lingkungan asal,   mereka  haruslah perlu mendapatkan pemulihan psikologi melalui pelayanan yang ada di BRSAMPK Handayani. Mereka mendapatkan beberapa layanan seperti konsultasi, bantuan psikososial, perawatan medis, dan berbagai kegiatan pelatihan untuk memudahkan pemulihan korban dan reintegrasi pada akhirnya (Neneng Heryani, Wawancara, 11 Desember 2018).
Pelayanan yang diberikan BRSAMPK Handayani merupakan bentuk intervensi pekerja sosial terhadap klien anak korban terorisme. Pekerja sosial menggunakan teknik dan metode yang telah disusun oleh Direktorat Jendral Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan  yang berlandaskan pada prinsip dasar pekerja sosial. Korban terorisme membutuhkan bantuan sosial secara profesional dan komprehensif. Intervensi bantuan sosial yang diberikan oleh BRSAMPK Handayani merupakan suatu upaya pemberian perlindungan dan rehabilitasi psikososial hingga tahap terminasi.
Pekerja sosial di BRSAMPK Handayani mengakui bahwa rehabilitasi psikososial merupakan sesuatu  yang  penting  dilakukan karena  mempunyai  efek   jangka panjang terhadap klien (Wawancara dengan Dyah dan Hasrifah, 22 November 2018). Hal ini dapat membantu memulihkan kondisi psikososial anak korban terorisme sehingga dapat melanjutkan kehidupannya kembali dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya dimasyarakat. BRSAMPK Handayani dalam praktiknya, membantu proses penyelesaian persoalan individu maupun sistem yang menindasnya atau ketidakadilan sistem dalam mempengaruhi diri seseorang atau kelompok masyarakat. Pekerjaan sosial di BRSAMPK Handayani melakukan kerja profesional untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian anak yang terlibat aksi terorisme, sehingga memiliki kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maupun dalam menghadapi goncangan dan tekanan yang menerpa kehidupannya. Rehabilitasi dan deradikalisasi di BRSAMPK Handayani agar anak korban terorisme merupakan pelayanan khusus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dengan pelayanan khusus, mereka akan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan dapat dengan cepat menyembuhkan penyimpangan, mental, sosial dan atau emosi anak.

## Akses Pendidikan
Sekolah memiliki fungsi penting dalam kehidupan anak-anak. Untuk anak-anak, sekolah bisa menjadi tempat yang positif di mana mereka bisa bermain dan berteman, dan mengalami prestasi akademis. Namun, tugas sekolah dan seorang guru tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
hidup mandiri di dalam masyarakat dan untuk menanamkan prinsip-prinsip perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Hal ini menjadi lebih penting untuk anak-anak yang terlibat aksi terorisme (Takhokhova & Chshieva, 2012: 249). Dalam hal ini, penangangan sekolah dan guru berada di garis depan untuk membantu mengidentifikasi dan melindungi anak muda berisiko radikalisasi (Sukarieh & Tannock, 2016:1).
Erika Felix, dkk. menemukan pentingnya peran guru dan pegawai sekolah untuk membantu memulihkan traumatik anak- anak khususnya paska terjadinya aksi teror WTC September 2001 dengan intervensi psikososial. Felix melakukan survei terhadap 399 siswa dan karyawan sekolah di Washington, D.C dan mendapat sebuah hasil bahwa antara 10% dan 27% di antara mereka mengalami satu atau lebih gejala pasca trauma stres (tergantung pada kategori gejala) di bulan sebelum survei dilakukan. Terdapat data yang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka mengalami distres peritraumatic dan perubahan perilaku yang disebabkan karena peristiwa tersebut. Terhadap persoalan ini, intervensi psikososial dengan model bermain dan rekreasi yang berfokus pada aspek ketahanan berpotensi membangun adaptasi yang baik bagi guru, siswa dan lingkungan sekolah. Cara ini dianggap tepat untuk mempengaruhi upaya pemulihan siswa, guru, dan personil sekolah. Upaya ini dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak stakeholder mulai dari kalangan asosiasi profesional, dan sumber daya nirlaba (LSM) yang dapat digunakan untuk membantu sekolah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti peristiwa serangan teroris. Beberapa kemitraan tersebut misalnya dilakukan
dengan the National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD (Felix et al.,  2010).
Untuk itulah, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerjasama dalam upaya penanganan anak yang terlibat aksi terorisme. Di samping deradikalisasi dan rehabilitasi di BRSAMPK Handayani, mereka juga ditangani sekolah, yaitu Sekolah Luar Biasa ( emotion )/SLBe Handayani. Sekolah bagi anak yang terlibat aksi terorisme ini diselenggarakan dalam bentuk pendidikan khusus sebagaimana amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Menurut Kepala SLBe Handayani, anak yang terlibat aksi terorisme dimasukkan ke dalam konsepsi anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memerlukan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Sebagai anak berkebutuhan khusus, mereka membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Namun, kategori anak berkebutuhan khusus ini bukan dalam pengertian yang bersifat permanen, melainkan bersifat temporer.
Pendidkan layanan khusus ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sekolah terbuka. Pasal 1 point 5 Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus menyatakan
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
bahwa sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Sekolah terbuka ini dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.
Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan tidak terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Standar nasional pendidikan tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Anak korban terorisme tidaklah cukup mendapatkan layanan pendidikan formal (sekolah), tetapi juga perlu mendapatkan layanan sosial, bimbingan, konseling, dan deradikalisasi. Karena itulah, pendidikan segregasi dalam bentuk sekolah terbuka diintegrasikan ke layanan sosial, bimbingan, konseling, dan deradikalisasi di BRSAMPK dan LBe Handayani.
Dalam penuturan Sudiana, Kepala Sekolah, SLBe Handayani mempunyai siswa tuna laras yaitu anak anak yang mengalami penyimpangan emosi, perilaku  dan juga penyimpanagn sosial. Jadi, anak tersebut cenderung melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat, siswa didatangkan ke sekolah ini karena melanggar hukum, misalnya: narkoba, pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, pencurian dan terorisme (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018). Anak-anak yang terlibat aksi terorisme membutuhkan perhatian khusus. Guru bekerja sama dengan erat anak-anak dan keluarga memberi mereka
kesempatan untuk mengidentifikasi mereka yang dalam kesusahan, dan memberikan bantuan psikologis dan sosial dasar (Takhokhova & Chshieva, 2012, 254).
Tahun ajaran 2017-2018 SLBe mempunyai 7 anak yang terlibat aksi terorisme, yaitu anak yang orang tuanya melakukan bom bunuh diri pada bulan April 2018 di Kota Surabaya. Mereka adalah 2 anak tingkat SMP, lima anak tingkat SD (2 anak kelas dua dan 1 anak kelas 5 SD dan 2 anak kelas 6 SD). Tahun 2020/2021, jumlah siswanya berubah lagi disesuaikan dengan keluar dan masuknya siswa. Dengan perubahan penanganan anak yang terllibat aksi terorisme, sekolah ini juga menampung keluarga penusukan Wiranto, keluarga deportan, dan kelurga tertangkap Densus. (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018, Sukarda, Wawancara, 6 Juni 2021).
Proses belajar-mengajar dilakukan setiap hari, dari hari Senin sampai Jum’at dari dari jam 08:00-12:00 WIB. Namun, dalam situasi Pandemi Covid-19, jam pelajaran dikurangi dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum standar nasional. SLBe ini setingkat dengan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) meskipun secara usia mereka beragam, yaitu dari umur 8 tahun sampai umur 17 tahun, sehingga dalam proses belajar mengajar banyak dilakukan secara individual daripada klasikal (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018 dan 6 Juni 2021).
Kurikulum yang digunakan SLBe adalah kurikulum 13, hanya saja tidak mencerminkan adanya kekhususan, baik berdasarkan dokumen kurikulum maupun pandangan wakil kepala sekolah bagian
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
akademik. Kalender Pendidikan yang disusun juga sesuai dengan kalender pendidikan pada umumnya sekolah SMPN, tidak ada penambahan jam belajar, meskipun biasanya ada perbedaan dalam muatan kurikulum yang tersembunyi. Buku pelajaran dan referensi yang digunakan adalah buku-buku Penerbit Erlangga, sehingga dalam pembelajarannya juga tergantung dari materi yang ada di buku paket tersebut (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018).
Deradikalisasi di SLBe dilakukan tidak dalam mata pelajaran khsusus, seperti moderasi, toleransi dan wawasan kebangsaan, melainkan disisipkan paham kebangsaan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan pendidikan jasmani dan olahraga. Materi pengamalan Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, dan pergaulan antar sesama teman dari latar belakang sosial dan jenis kelamin yang berbeda (Sudiana dan Sukarda, Wawancara, 6 Juni 2021).
Untuk memenuhi standar kelulusan siswa, SLBe Handyani bekerjasama dengan Pekerja Sosial (Kementerian Sosial) untuk melanjutkan bimbingannya di siang hari. Siswa setelah sekolah jam 12, mereka melakukan istirahat (shalat dan makan). Jam 13:00 dilanjutkan dengan kegiatan keterampilan. Ada beberapa keterampilan yang ditawarkan, yaitu: olah raga, sablon, membuat souvenir, bengkel dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan agar lulusan sekolah SLBe dapat terjun di masyarakat dengan mandiri dan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018).
Paul  Thomas  telah  mengidentifikasi model-model pencegahan yang dilakukan
pemerintah Inggris seperti dengan dilakukannya pendekatan terhadap para pemuda dan institusi pendidikan dimana  mereka belajar. Proses ini mampu membangun ketahanan para pemuda dari paparan ideologi ekstrimis. Cara- cara pendekatan pencegahan terorisme melalui pendekatan alternatif non stigma seperti dengan pendekatan pendidikan anti rasisme dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan berbasis HAM. Cara ini adalah cara paling efektif untuk membangun imunitas para pemuda dari paparan ideologi teroris (Thomas, 2016). SLBe ini melakukan deradikalisasi melalui kegiatan intrakurikuler dengan pemberian pelajaran di kelas secara kontekstual dan dikorelasikan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Pemberian materi belajar ini menggabungkan konsep dan praktik langsung. Model ini disebut dengan deradikalisasi terprogram yang dilakukan agar para siswa mempunyai sikap yang inklusif, toleran dan moderat  (Mustofa dan Hefni, 2020).
Penyelenggaraan pendidikan anak yang terlibat aksi terorisme di SLBe Handayani dilaksanakan sebagai bagian dari pendidikan transisi atau berkesinambungan ( sustainability ), yakni menghubungkan/ melanjutkan antara pendidikan sebelumnya (ketika anak belum menjadi korban terorisme) hingga dikembalikan ke satuan pendidikan sebelumnya. Menurut Kepala SLBe, Sukarda, prosesnya adalah: (1) ketika anak belum menjadi korban terorisme, anak sedang mendapatkan layanan pendidikan (SD, SMP, SMA) di tempat tinggalnya, (2) selama enam bulan di Panti (penampungan/ shelter ), anak diberikan layanan pendidikan di SLBe Handayani sebagai lanjutan pendidikan sebelumnya,
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
dan (3) setelah selesai enam bulan di Panti BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani, anak dikembalikan kesatuan pendidikan sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan yang diterima di pendidikan khusus. Namun seiring perubahan kebijakan penanganan anak yang terlibat aksi terorisme, kini SLBe Handayani melayani pendidikan mereka sesuai dengan tingkat kepulihan mereka dan kesiapan tempat penampungan di tempat lain (Sudiana, Wawancara, 6 Juni 2021).
Sistem pendidikan yang digunakan di SLBe Handayani tidak terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Standar nasional pendidikan tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di SLBe Handayani, meskipun dalam jangkauan yang minimal.  Karena itulah, pendidikan segregasi di SLBe Handayani diintegrasikan ke layanan sosial, bimbingan, konseling, dan deradikalisasi di Panti BRSAMPK Handayani ( shelter ).
Dengan kata lain, model pendidikan ini diintegrasikan dengan program rehabilitasi dan deradikalisasi di dalam BRSAMPK Handayani yang memenuhi standar nasional pendidikan (standar isi, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar biaya), meskipun standar lainnya (standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik).
SLBe PSM Handayanai menjadi institusi strategis yang mentransmisikan nilai dan sikap yang menghargai, toleransi, kedamaian, anti kekerasan perbedaan di kalangan peserta didik. Siswa-siswa yang yang terlibat dalam aksi terorisme mendapatkan treatment atau intervensi
yang  spesifik  secara  kelembagaan,  di  mana sekolah berperan membantu memulihkan persepsi negatif tentang agama di balik terorisme. Karena itulah, sekolah ini menjadi lembaga  pendidikan  yang  signifikan  untuk mengajarkan kepada siswa untuk menerima dan menghargai perbedaan ( to accept and appreciate diversity ), khususnya untuk mengembangkan persepsi positif tentang perbedaan berrdasarkan pengalaman formal dan informal dalam berinteraksi sosial ( European Commission , 2016). Pemerintah memberikan layanan pendidikan bagi anak korban terorisme di tempat penampungan ( shelter ) yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui SLBe Handayani di Bambu Apus, Jakarta Timur. Layanan pendidikan ini diberikan untuk memastikan bahwa hak pendidikan anak korban terorisme terlayani dengan baik, meskipun mereka telah terpisah dari keluarga dan komunitasnya.
Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang ditemui dari tahun ke tahun. Ketika siswa akan mengikuti ujian negara (UN), wakil kepala sekolah tiap tahun harus mengkomunikasikan dan menjelaskan ke Kemendikbud tentang keberadaan sekolah tersebut sampai siswa mendapatkan persetujuan untuk mengikuti ujian negara. Hal ini dikarenakan tidak ada kerjasama secara tertulis antara pihak SLBe dengan Kemendikbud, padahal SLBe ini berada di bawah pengelolaan dua Kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sudiana, Wawancara, 22 November 2018). Namun, dalam praktiknya, terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Menurutnya, Antara pejabat pemerintah dan pelaksana SLBe belum ada kerjasama yang baik, sehingga antara masalah dan solusi tidak pernah terselesaikan. Hal inilah
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180
yang membuat para pelaksana pendidikan di SLBe merasa “bosan” dan terlihat agak “masa bodoh” dengan pemerintah.
“Setiap ada sosialisasi dan lokakarya yang melibatkan pemerintah dan SLBe, masalah tersebut tidak terselesaikan meskipun sudah mendapat kesepakatan atas solusi permasalahan. Semua solusi yang ditawarkan tidak pernah diwujudkan. Bosan saya dengan gaya pemerintah, yang memberi janji ini itu, tetapi nanti juga sama saja, ya sudahlah saya hanya terenyuh dan tidak tega melihat anak anak di sini , saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya saja, ya hanya kami bertiga inilah yang setiap hari datang ke sekolah dari jam 08:00 – 15:00 WIB” (Sudiana, Jakarta, 22/11/ 2018).
Tak heran jika pengelolaan SLBe Handayani terkesan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, artinya bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemensos saat di asrama tidak diketahui atau tidak disosialisasikan ke sekolah (Kemendikbud). Berikut pernyataan Tutik, pekerja sosial selaku guru pembimbing:
“Tiga hari yang lalu saya kaget saat anak anak semua tidak masuk sekolah, saya tunggu sampai jam 9 tidak kunjung datang juga, ternyata  setelah  dicari-cari  infi  ke  asrama, mereka di ajak ke Monas, dan itu tidak hanya sekali tapi berulang kali kejadiannya” (Tutik, Jakarta, 22/11/2018)
Inilah problem yang dihadapi SLBe Handayani dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kepada anak yang terlibat dalam aksi terorisme dalam sistem deradikalisasi yang dipimpin Kementerian Sosial. Keterhubungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Sosial dalam melakukan deradikalisasi  menjadi  signifikan  untuk mencapai keberhasilan deradikalisasi anak yang terlibat dalam aksi terorisme.

## Implikasi Penanganan
Penanganan anak-anak yang terlbat aksi terorisme di BRSAMPK Handayani mengalami perubahan yang signifikan, baik secara paradigma, ideologi keagamaan, ideologi kebangsaan maupun dalam pergaulan sehari-hari. Jika pada awalnya, anak-anak yang terlibat aksi terorisme di awal pembinaan BRSAMPK Handayani masih memiliki pemikiran yang radikal dan ekstrim. Salah satu dari mereka misalnya berpandangan  bahwa  orang  kafir  harus dibunuh, polisi harus dibunuh, tidak boleh hormat terhadap bendera Merah Putih, tidak menghafal Pancasila, tidak ingin bergaul lawan jenis, tidak mau mendengar suara musik bahkan berpandangan bahwa apabila mereka membunuh orang kafir akan masuk surga. Namun seiring berjalannya waktu. perubahan paradigma tersebut mengarah pada arah yang positif. Setelah penanganan di BRSAMPK Handayani, mereka sudah menghafal Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bergaul dengan lawan jenis, menghormati perbedaan suku dan agama, mendengarkan musik, ikut dance, dan menonton film (Neneng, Wawancara, 2018).
Proses perubahan tersebut tentu tidak mudah karena berkaitan dengan pemahaman anak yang sudah lama didoktrin oleh kedua orang tuanya. Namun BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani tidak patah arah untuk memberikan bimbingan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani memiliki pengalaman dalam melakukan pembinaan khususnya yang berkaitan dengan paham radikal. Keberhasilan BRSAMPK Handayani dan SLBe Handayani melakukan deradikalisasi, rehabilitasi, dan akses pendidikan yang menjadikan anak-anak yang terlibat aksi terorisme  menjadi  modal  yang  signifikan
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
bagi mereka untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Pasca layanan deradikalisasi, rehabilitasi, dan akses pendidikan di BRSAMPK Handayani,  anak-anak yang terlibat aksi terorisme dikembalikan ke masyarakat. Namun, mereka tetap berada dalam naungan pemerintah daerah dan tidak dipertemukan dengan orang tuanya. Menurut Neneng, pemulangan anak- anak tersebut ke daerah sangat rahasia sehingga pihak keluarga anak tersebut tidak mengetahui keberadaan anaknya. Pemisahan antara orang tua dan anak sengaja dilakukan agar supaya anak tidak mendapatkan doktrin radikal lagi dari orang tuanya, meskipun secara psikis memang berat memisahkan anak dari orang tuanya (Neneng, Wawancara, 11 Desember 2018).
Karena anak-anak yang terlibat aksi terorisme tidak memiliki keluarga inti (ayah dan ibunya telah meninggal dala aksi bom bunuh diri), mereka ditempatkan di Pondok Pesantren di Gontor, Salatiga, dan Boyolali (Sudiana dan Sukarda, Wawancara, 6 Juni 2021). Pilihan ini dilakukan untuk memberikan akses pendidikan dan keberlangsungan penanaman wawasan kebangsaan. Tahap inilah yang disebut dengan deradikalisasi dalam layanan pendidikan bagi anak-anak yang terlibat aksi terorisme secara berkesinambungan.

## PENUTUP
Penanganan terhadap anak yang terlibat aksi terorisme dilakukan dengan pendekatan integratif dalam bentuk layanan pendidikan khusus dan program rehabilitasi-
deradikalisasi. Mereka diberikan layanan deradikalisasi dan rehabilitasi di BRSAMPK Handayani dan pendidikan formal di SLBe Handayani. Kolaborasi deradikalisasi, rehabilitasi, dan pendidikan merupakan cara yang ditempuh pemerintah dalam menangani anak yang terlibat aksi terorisme di BRSAMPK Handayani dengan membagi tugas Kementerian Sosial di wilayah rehabilitasi psikologis dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah pendidikan formal. Muatan utama dalam melakukan deradikalisasi adalah wawasan keagamaan dan kebangsaan yag diperkuat dengan rehabilitasi psikologis dan pendidikan moderasi di sekolah. Model integrasi ini merupakan pendekatan yang efektif dalam mengubah mindset kekerasan yang melekat pada anak yang terlibat aksi terorisme. Hal ini terbukti dengan perubahan mindset anak-anak yang terlibat dalam aksi terorisme. Mereka tidak lagi memiliki pemahamaan keagamaan yang radikal, melainkan telah menjadi moderat. Dalam rangka keberlangsungan deradikalisasi dan akses pendidikan, mereka kemudian mendapatkan layanan pendidikan di sejumlah pondok pesantren.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dana kegiatan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala dan pekerja sosial BRSAMPK Handayani dan kepala sekolah serta guru SLBe Handayani yang telah membantu pengumpulan data penelitian ini.
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pedahzur, A. (2020). Small Arms: Children and Terrorism . By Mia Bloom and John Horgan. Ithaca: Cornell University Press, 2019. 248. https://doi.org/10.1017/ S1537592720001462
Rosen, D. M. (2005). Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism. Rutgers University Press.

## Jurnal
Coppock, V., & McGovern, M. (2014). Dangerous minds? Deconstructing counterterrorism discourse, radicalisation and the psychological vulnerability of muslim children and young people in Britain. Children & Society Journal, 28 (15), 242–256.
Felix, Erika, dkk. (2010). Schools in the shadow of terrorism: psychosocial adjustment and interest in interventions following terror attacks. Psychology in the Schools , 47 (6), 592- 605.
Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme. Jurnal Jurist-Diction , 2 (2), 669-686. https://doi.org/10.20473/ jd.v2i2.14258
Gray, D. H., & Iii, T. O. M. (2008). Children: The new face of terrorism. International NGO Journal Vol. 3(6), 108-114.
Isiguzo, R. C., & Ozuru, G. O. (2020). Terrorism, armed conflicts and the child: an exposition of the legal framework for the protection of children in Nigeria. African Journal of Criminal Law and Jurisprudence , 5(0), 55-67. http://journals.ezenwaohaetorc.org/ index.php/AFJCLJ/article/view/978
Mangesti, Y. A. (2014). Grand design of counte-terrorism efforts from upstream to downstream. Proceeding Lyntech, Children & Society , 28, 242–256.
Mustofa, Imam dan Wildani Hefni. (2020). Memotong ekstrimisme dari hulu. Jurnal PENAMAS , 33 (1), 11-24.
Pereda,  Noemı.  (2013).  Systematic  review  of  the  psychological  consequences  of  terrorism among child victims. International Review of Victimology , 19 (2), 181–199.
Petkovaa, Elisaveta P., dkk., (2016). Schools and terrorism: Global trends, impacts, and lessons for resilience. Studies in Conflict and Terrorism . 0, (0), 1–11 http://dx.doi.org/1 0.1080/1057610X.2016.1223979
Scrimin, S., dkk., (2011). Trauma reminders and PTSD symptoms in children three years after a terrorist attack in Beslan. Social Science & Medicine Journal , 72, 694-700.
Striegher, J.-L. (2013). The deradicalisation of terrorists. Salus Journal 1 (1), 2013, 11-40.
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
Sukarieh, M., dan Tannock, S. (2016). The deradicalisation of education: Terror, youth and the assault on learning. Race & Class , 57 (4), 22–38. https://doi. org/10.1177/0306396815621236
Takhokhova, T. V., dan Chshieva, T. L. (2012). School based psychosocial work with children affected by terrorism and other violence: Examples from a local organisation in North Ossetia, Russia. 10(3), Intervention 10 (3), Page 249 - 255.
Thomas, P. (2016). Youth, terrorism and education: Britain’s Prevent programme. International Journal of Life-long Education special issue: Youth, Social Crisis and Learning , 35 (2), 171-187
Yusuf, I., dan  Azikin, A. (2020). Anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif ekologi sosial. Jurnal Sosio Informa , 6 (3). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2400

## Report
European Commission. (2016). Directorate General for Education and Culture. & Public Policy and Management Institute (PPMI). Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in the EU :  Executive  summary,  1-44.  Publications  Office.  https://data.europa.eu/ doi/10.2766/797305
Makmunah, Khariroh. (2003). Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme . Executive summary. Jakarta: Save Indonesia, 1-8.

## Surat Kabar
Damarjati, D. (2018, Desember 25). Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya . detiknews. Retrieved April 15, 2021, from https://news.detik. com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang- surabaya.

## Website
https://handayani.kemsos.go.id
https://intelresos.kemensos.go.id/new/download/laporan/2018/SAKIP_PSMP_ HANDAYANI_2018.pdf
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://intelresos.kemensos.go.id/new/download/laporan/2018/SAKIP_PSMP_
HANDAYANI_2018.pdf
UNICEF, (2007, February) Paris Principles: Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
Peraturan Menteri Sosial No. 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial RI
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 59/HUK/2003.

## Wawancara
Neneng Heryani. (2018, Desember 11). Personal interview
Dyah. (2018, November 22). Personal interview
Hasrifah. (2018, November 22). Personal interview
Sudiana. (2018, November 22). Personal interview
Sudiana. (2021, Juni 6). Personal interview
Sukarda. (2018, November 22). Personal interview
Sukarda. (2021, Juni 2). Personal interview
Tutik. (2018, November 22). Personal interview
Deradikalisasi Terorisme Anak... (Khamami Zada, Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina, dan Fathudin)
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021, Halaman 161 - 180