Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (1). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v7i1.6059 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022

## FAKTOR-FAKTOR  PALING  BERPENGARUH  TERHADAP  PENYEDIAAN PERUMAHAN  DAN  AKSESIBILITAS  PEMBIAYAAN  PERUMAHAN  BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

## Neysa Dianesdhika Jasrul, Ayomi Dita Rarasati
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: neysadj@gmail.com, ayomi@eng.ui.ac.id

## Abstrak
Setiap  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  hunian yang  berkualitas  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  dalam  bentuk pelaksanaan  program  perumahan  terjangkau.  Meskipun  program-program perumahan  terjangkau  marak  diadakan  di  berbagai  negara,  terdapat  beragam permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya.  Di  Indonesia  sendiri, penyediaan  perumahan  dengan  berbagai  program  bantuan  pembiayaan  yang  ada tergolong  belum  terjangkau,  terutama  bagi  MBR.  Hal  tersebut  mendorong  untuk dirancangnya  strategi  yang  dapat  meningkatkan  penyediaan  perumahan  dan aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR.  Guna  merancang  strategi  yang tepat  untuk  meningkatkan  penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan perumahan  bagi  MBR,  dibutuhkan  analisis  yang  mendalam  terlebih  dahulu terhadap  permasalahan  yang  tengah  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  perumahan. Makalah ini menganalisis permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perumahan  dalam  Program  Sejuta  Rumah  sebagai  program  perumahan terjangkau di  Indonesia  guna  mengidentifikasi  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR. Permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perumahan dalam program perumahan  terjangkau  tersebut  dianalisis  menggunakan  Interpretive  Structural Modeling  (ISM)  untuk  menentukan  hubungan  timbal  balik  antara  permasalahan- permasalahan tersebut. Hasil analisis dari permasalahan-permasalahan tersebut pun berupa  permasalahan  yang  paling  berpengaruh  terhadap  permasalahan  lainnya dalam  penyelenggaraan  perumahan,  yang  mana  menjadi  masukan  untuk mengidentifikasi  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  penyediaan  perumahan dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR.  Makalah  ini  pun menyimpulkan  bahwa  faktor  dukungan  pemangku  kepentingan,  faktor  bidang lahan,  serta  faktor  regulasi  mengenai  perumahan  dan  kawasan  permukiman merupakan  faktor-faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  permasalahan penyelenggaraan  perumahan  dalam  Program  Sejuta  Rumah  sebagai  program perumahan terjangkau di Indonesia.
Kata  Kunci :  penyediaan  perumahan;  pembiayaan  perumahan;  perumahan  terjangkau; interpretive structural modeling

## Abstract
Every  country  has  a  responsibility  to  meet  the  need  for  quality  housing  for  low- income  earners  by  implementing  affordable  housing  programs.  Although affordable  housing  programs  are  widely  implemented  in  various  countries,  there are  various  problems  faced  within  the  implementation.  In  Indonesia,  affordable housing provision with various existing financing assistance programs is classified as  unaffordable,  especially  for  low-income  earners.  This  problem  encourages  the development of strategies that can increase housing provision and housing finance accessibility  for  low-income  earners.  In  order  to  develop  the  right  strategy  to increase  housing  provision  and  housing  finance  accessibility  for  low-income households, an in-depth analysis of the problems that are currently faced within the implementation of housing is required to be conducted. In this paper, problems that are faced within the implementation of an affordable housing program in Indonesia called Program Sejuta Rumah are analyzed in order to identify the most influential factors  towards  housing  provision  and  housing  finance  accessibility  for  low- income  earners.  The  problems  faced  within  the  implementation  of  that  affordable housing  program  are  analyzed  using  Interpretive  Structural  Modeling  (ISM)  to determine the interrelationships between the problems. The results of the analysis of  the  problems  then  became  an  input  to  identify  the  most  influential  factors towards  housing  provision  and  housing  finance  accessibility  for  low-income earners.  This  paper  concludes  that  factors  such  as  stakeholder  support,  factors regarding  land,  and  regulation  regarding  housing  and  settlement  areas  are  the most  influential  factors  towards  the  problems  that  are  faced  in  housing implementation within the affordable housing program.

## Keywords:  housing  provision;  housing  finance;  affordable  housing;  interpretive structural modeling
Received: 2021-12-20; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-15

## Pendahuluan
Meskipun  program-program  perumahan  terjangkau  marak  diadakan  di  berbagai negara  oleh  pemerintah,  terdapat  beragam  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  program  tersebut.  Sebagai  contoh,  penelitian  terkini  menekankan pembahasan  mengenai  tren  ketimpangan  kekayaan  perumahan  atau housing  wealth di Inggris  dimana  berupa  peningkatan  konsentrasi  kekayaan  perumahan  bagi  kelompok masyarakat  yang  memiliki  kekayaan  berupa  perumahan  dan  pendapatan  yang  lebih tinggi (Arundel,  2017) .  Terdapat  pula  literatur  yang  membahas  program  perumahan yang  malah  menghasilkan  peningkatan  kesenjangan  karena  tersedianya  skema pembiayaan  perumahan  yang  tidak  dirancang  dengan  baik (Chen,  Wu,  Liu,  &  Wang, 2020) . Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dalam bentuk pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) belum berfungsi dengan baik khususnya bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR) (Soeroto,  2018) .  Sehingga,  bila  membahas  mengenai perumahan untuk MBR, permasalahan yang paling berkaitan erat adalah keterjangkauan perumahan.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  Peraturan  Menteri  PUPR  No.  12  Tahun  2020 “Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian  termasuk  di  dalamnya  pengembangan kelembagaan,  pendanaan  dan  sistem  pembiayaan,  serta  peran  Masyarakat  yang terkoordinasi  dan  terpadu”.  Adapun  penyediaan  perumahan  (termasuk  perencanaan, pembangunan,  dan  pengendalian)  dan  pembiayaan  perumahan  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  perumahan.  Berdasarkan  rantai  pasok  penyediaan  perumahan, penyediaan  perumahan  berkaitan  dengan  sisi  pasokan  perumahan,  sedangkan pembiayaan  perumahan  berkaitan  dengan  sisi  permintaan  perumahan (Direktorat Jenderal  Pembiayaan  Perumahan,  2017) .  Adapun  ketidakterjangkauan  perumahan disebabkan  oleh  permasalahan  kesenjangan  antara  sisi  pasokan  dan  permintaan perumahan (Direktorat Jenderal Perumahan, 2020) .
Kesenjangan  tersebut  mendorong  untuk  dirancangnya  suatu  strategi  yang  dapat meningkatkan keseimbangan pasokan dan permintaan perumahan, yang mana berkaitan dengan  peningkatan  penyediaan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR. Adapun  Program  Sejuta  Rumah  sebagai  program  rumah  terjangkau  di  Indonesia memiliki tujuan untuk menggerakkan para pemangku kepentingan di bidang perumahan guna memaksimalkan potensi mereka dalam mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat  terutama  MBR  yang  memiliki  kebutuhan  akan  hunian  layak (Waluyo,  D., Hidayat,  N.,  Amin,  N.,  Nuraini,  R.,  Putra,  R.  M.,  &  Yansah,  2019) .  Peningkatan performa  program  tersebut  pun  sangat  diperlukan  guna  meningkatkan  penyediaan perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR.  Guna  merancang strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan  penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas pembiayaan  perumahan  bagi  MBR  dalam  Program  Sejuta  Rumah  pun  pastinya dibutuhkan analisis yang mendalam terlebih dahulu terhadap permasalahan yang tengah dihadapi dalam program tersebut.
Berdasarkan penelitian terdahulu, berbagai permasalahan di bidang perumahan di berbagai  daerah  telah  banyak  dibahas  dan  dianalisis.  Sebagai  contoh,  penelitian  oleh (muflih  Nasution,  2019) menganalisis  permasalahan  dalam  beberapa  perumahan  di pinggiran  Kota  Medan  yang  menyimpulkan  pentingnya  peran  pengembang  dalam memperhatikan  berbagai  aspek  dalam  mendesain  dan  membangun  perumahan  yang layak  dan  ideal,  serta  pentingnya  kesesuaian  lokasi  perumahan  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  telah  diatur.  Selain  itu, (Wijaya  &  Handrisal,  2021) menyimpulkan  dalam  penelitian  mereka  bahwa  penyediaan  perumahan  bagi  MBR  di Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  terlaksana  dengan  maksimal dikarenakan oleh permasalahan yang berupa belum optimalnya perizinan pembangunan perumahan  bagi  MBR  (yang  mana  dihambat  oleh  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah yang tumpang-tindih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berkaitan  dengan  bidang  perumahan), sementara  pada  saat  yang  bersamaan  daerah  tersebut  mengalami  keterbatasan  lahan untuk  membangun  rumah  tapak.  Sedangkan  penelitian  oleh (Margawati,  2021)
menyimpulkan  bahwa  permasalahan  perumahan  di  Kecamatan  Mlati,  Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta antara lain berkaitan dengan permasalahan administratif dan teknis  berupa  adanya  perumahan  yang  tidak  memiliki  izin,  pengembangan  perumahan yang dilaksanakan dengan metode pecah kavling, pembangunan perumahan yang tidak didasari  oleh  suatu site  plan ,  serta  prasarana  dan  sarana  terbangun  yang  kurang memadai.  Permasalahan  perumahan  juga  dibahas  dalam  penelitian  oleh (Putra,  2014) , yang  mana  menekankan  permasalahan  peran  Pemerintah  Daerah  yang  kurang mendukung  pelaksanaan  penyediaan  perumahan  di  Kecamatan  Banyumanik  Kota Semarang.
Penelitian-penelitian  terdahulu  cenderung  lebih  banyak  membahas  mengenai permasalahan  perumahan  pada  daerah  tertentu  dibandingkan  mengenai  permasalahan penyelenggaraan  perumahan  di  tingkat  nasional  secara  keseluruhan.  Adapun permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  yang  sedang  dihadapi  di  tingkat  nasional secara  keseluruhan  berdasarkan  sumber  terkini  perlu  diteliti  dalam  upaya  merancang strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan  penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas pembiayaan  perumahan  bagi  MBR.  Sehingga,  permasalahan  penyelenggaraan perumahan yang diidentifikasi dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  periode  jangka menengah  2020-2024,  perlu  dijadikan  acuan  dalam  menganalisis  permasalahan  yang tengah  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  perumahan  pada  Program  Sejuta  Rumah sebagai program perumahan terjangkau di Indonesia.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  sedang  dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan pada Program Sejuta Rumah untuk mengidentifikasi faktor-faktor  paling  berpengaruh  terhadap  penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas pembiayaan  perumahan  bagi  MBR  dalam  program  perumahan  terjangkau  tersebut. Sehingga,  dengan  teridentifikasinya  faktor-faktor  paling  berpengaruh  dalam  Program Sejuta Rumah, hal tersebut dapat menjadi masukan dalam merancang strategi yang tepat untuk  memaksimalkan  potensi  para  pemangku  kepentingan  program  tersebut  sebagai upaya  meningkatkan  penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan khususnya bagi MBR.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang paling berpengaruh  terhadap  permasalahan  lainnya  dalam  program  perumahan  terjangkau adalah  berupa  pengembangan  model  menggunakan  Interpretive  Structural  Modeling (ISM),  yang  mana  dapat  dilaksanakan  untuk  memperoleh  jenis  korelasi  antara permasalahan-permasalahan  yang  dianalisis.  Data  ISM  dalam  penelitian  ini  diperoleh berdasarkan  wawancara  dengan  instrumen  kuesioner  terhadap  6  Pakar.  Data  tersebut pun  berupa  pendapat  para  Pakar  tersebut  mengenai  jenis  korelasi  dari  berbagai permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  dalam  Program  Sejuta  Rumah  sebagai program  perumahan  terjangkau  di  Indonesia.  Pendapat  para  Pakar  kemudian  diolah melalui pengembangan model berbasis ISM.
Pengembangan  model  berbasis  ISM  dimulai  dengan  memasukkan  jenis  korelasi dari  berbagai  permasalahan  berdasarkan  pendapat  para  Pakar  tersebut  ke  dalam Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) menggunakan simbol sesuai jenis keterkaitan yang  terbagi  kedalam  empat  kategori  berupa  simbol  V  ketika  variabel  atau  faktor  i mengarah ke faktor j tetapi faktor j tidak mengarah ke faktor i, simbol A ketika faktor j mengarah ke faktor i tetapi faktor i tidak mengarah ke faktor j, simbol X ketika faktor i mengarah  ke  faktor  j  dan  faktor  j  juga  mengarah  ke  faktor  i,  dan  simbol  O  Ketika hubungan antar faktor i dan faktor j tidak terlihat valid (Tan, Chen, Xue, & Lu, 2019) ; (Sandbhor  &  Botre,  2014) .  Adapun  i  melambangkan  faktor  atau  variabel  yang diilustrasikan  dalam  kolom  paling  kiri  pada  tabel  SSIM,  dan  j  melambangkan  faktor atau variabel yang diilustrasikan dalam baris paling atas pada tabel SSIM.
SSIM  yang  dikembangkan  kemudian  ditransfer  ke Reachability  Matrix untuk keperluan analisis lebih lanjut dengan mengganti simbol-simbol V, A, X, dan O, dengan angka 1 atau 0 sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Sandbhor & Botre, 2014) yang dapat dijabarkan dalam Tabel 1.

## Tabel 1 Aturan transformasi SSIM ke Reachability Matrix
Kategori keterkaitan  Hubungan (i ke j)  Hubungan (j ke i)
V 1 0 A 0 1 X 1 1 O 0 0 Sumber: (Sandbhor & Botre, 2014)
Reachability  Matrix yang  dikembangkan  pun  dapat  mengilustrasikan  nilai  dari kemampuan  mempengaruhi  atau driving  power serta  nilai  keterpengaruhan  atau dependence dari  variabel-variabel  atau  faktor-faktor  yang  dianalisis.  Matriks reachability  kemudian  ditransformasikan  menjadi  diagram  MICMAC  atau Matrice d’Impacts  Croises  Multiplication  Appliquee  a  un  Classement ,  yang  mana  dapat membantu  dalam  mengklasifikasi  faktor-faktor  yang  dianalisis  yang  diadopsi  oleh peneliti terdahulu (Tan et al., 2019) , dimana faktor-faktor tersebut dibagi menjadi empat kategori.  Kategori-kategori  tersebut  antara  lain  berupa  variabel autonomous (variabel yang  memiliki  kemampuan  mempengaruhi  atau driving  power dan  keterpengaruhan atau dependence rendah);  variabel  dependen  (variabel  yang  memiliki driving  power rendah tetapi dependence tinggi); variabel independen (variabel yang memiliki driving power tinggi  tetapi dependence rendah);  dan  variabel linkage (variabel  yang  memiliki driving power dan dependence tinggi) berdasarkan literatur yang dikutip sebelumnya.
Sehingga,  dengan  dikembangkannya  diagram  MICMAC  dalam  pengembangan model  berbasis  ISM  tersebut,  dapat  disimpulkan  faktor  yang  paling  berpengaruh

## Faktor-Faktor Paling Berpengaruh Terhadap Penyediaan Perumahan dan Aksesibilitas
Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
terhadap  permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  dalam  Program  Sejuta  Rumah. Pakar-pakar  yang  dijadikan  narasumber  dalam  penelitian  ini  pun  merupakan  orang- orang yang memiliki keahlian serta pengetahuan dalam bidang perumahan. Pakar-pakar tersebut merupakan pemangku kepentingan di bidang perumahan dengan jabatan berupa Direktur,  Kepala  Sub  Direktorat,  atau  Kepala  Divisi  dalam  Kementerian  atau  Instansi yang bekerja sama dengan Kementerian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Program Perumahan Terjangkau
Program  Perumahan  Terjangkau  adalah  program  yang  telah  menjadi  agenda pemerintah  di  berbagai  negara  untuk  meningkatkan  kondisi  hidup  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Lin, Zhang, & Geertman, 2015) ; (Gan et al., 2017) . Sudah pasti menjadi tanggung jawab setiap negara untuk memenuhi kebutuhan akan hunian  yang  layak  dan  berkualitas  bagi  seluruh  masyarakatnya.  Sehingga, penyediaan  perumahan  bagi  MBR  dan  masyarakat  berpenghasilan  tidak  tetap  pun merupakan  tantangan  yang  perlu  dikelola  oleh  pemerintah  agar  kelompok  tersebut dapat  memperoleh  manfaat  yang  maksimal  dari  program  perumahan  terjangkau yang diselenggarakan pemerintah.
Adapun bagi MBR sebagai kelompok masyarakat yang sejauh ini belum dapat menerima  manfaat  dari  program  perumahan  terjangkau  secara  maksimal, permasalahan yang mereka hadapi berupa keterjangkauan perumahan. Ketidakterjangkauan  perumahan  disebabkan  oleh  permasalahan  penyediaan perumahan, yang mana berupa belum seimbangnya antara pasokan perumahan yang berkaitan  dengan  penyediaan  perumahan,  dengan  permintaan  perumahan  yang berkaitan  dengan  pembiayaan  perumahan (Direktorat  Jenderal  Perumahan,  2020) . Sehingga,  permasalahan  program  perumahan  terjangkau  yang  perlu  diteliti,  perlu dikaitkan dengan permasalahan penyediaan yang berkaitan dengan sisi pasokan atau supply  side perumahan  serta  permasalahan  pembiayaan  perumahan  yang  berkaitan dengan sisi permintaan atau demand side perumahan.
Program  Sejuta  Rumah  sebagai  program  perumahan  terjangkau  di  Indonesia merupakan  program  Kementerian  PUPR  yang  dilaksanakan  sejak  tahun  2015 dengan  tujuan  menggerakkan  pemangku  kepentingan  di  bidang  perumahan  untuk menurunkan backlog (selisih  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  perumahan)  serta meningkatkan  kualitas  rumah  tidak  layak  huni,  yang  mana  sejauh  ini  merupakan tantangan dalam pelaksanaan program tersebut (Waluyo, D., Hidayat, N., Amin, N., Nuraini,  R.,  Putra,  R.  M.,  &  Yansah,  2019) .  Realisasi  penyediaan  perumahan melalui  program  perumahan  pemerintah  pada  2016  hanya  sekitar  6.5%  dari  total backlog , yang mana disebabkan oleh ketidakseimbangan antara realisasi penyediaan dan  permintaan  atau  supply  (berupa  penyediaan  lahan,  pelaksanaan  perizinan, penyediaan  bahan  bangunan,  dan  pembangunan  perumahan)  dan  demand  (berupa pembiayaan primer, penghunian, dan pembiayaan sekunder perumahan) perumahan (Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  Perumahan,  2017) .  Sedangkan,  angka backlog
bertambah  seiring  berjalannya  waktu,  yang  mana  dikarenakan  oleh  pertumbuhan penduduk (sekitar 1,3% per tahun) dan tingkat urbanisasi yang tinggi, sekitar 4,1%, per tahun (Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, 2017) . Selain permasalahan backlog perumahan,  permasalahan  penyediaan  perumahan  lainnya  juga  berupa masih  rendahnya  persentase  rumah  layak  huni  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan standar  bangunan  rumah  layak  dalam Sustainable  Development  Goals yang ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dengan  persentase  59,54% rumah layak huni pada tahun 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik.
Permasalahan  penyediaan  perumahan  lainnya  berkaitan  dengan  kesenjangan antara ketersediaan dana dan kebutuhan, serta masih terbatasnya skema pembiayaan bagi  MBR (Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  Perumahan,  2017) .  Sehingga,  skema pembiayaan  bagi  MBR  perlu  dikembangkan  untuk  mengurangi  kesenjangan realisasi dan kebutuhan perumahan.
Selain  ketersediaan  perumahan,  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  juga merupakan  masalah  yang  perlu  dianalisis.  Angka  rasio  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  di  Indonesia  rendah  dibandingkan dengan rata-rata PDB negara berkembang lainnya (Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan,  2017) .  Sebagai  contoh,  rasio  KPR  terhadap  PDB  di  Indonesia  berada dibawah  beberapa  negara  berkempang  yang  merupakan  negara  tetangga  seperti Filipina  dan  Thailand  dengan  angka  2.9%.  Namun,  rasio tersebut  juga  dipengaruhi oleh  fakta  bahwa  banyak  masyarakat  di  Indonesia  memiliki  rumah  bukan  melalui KPR, melainkan dengan pendekatan rumah tumbuh, baik menggunakan KPR mikro atau  dengan  menabung  bertahap.  Berdasarkan  data  Rencana  Strategis  Direktorat Jenderal  Perumahan  tahun  2020-2024,  70%  rumah  di  Indonesia  dibangun  secara swadaya (Direktorat Jenderal Perumahan, 2020) .
Adapun berdasarkan pengalaman internasional, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) atau  non-bank  financial  institution merupakan  lembaga  keuangan  yang lebih  cocok  dalam  menyalurkan  KPR  kepada  MBR  dibandingkan  dengan  bank karena  memiliki  keahlian  yang  lebih  tinggi  serta  lebih  mengenal  karakter  peserta KPR (Soeroto, 2018) . LKBB yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakter  MBR  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sesuai  dalam  menyalurkan produk  pembiayaan  perumahan  yang  paling  cocok  dengan  profil  MBR.  Adapun skema  pembiayaan  perumahan  sebagai  bagian  dari  program  perumahan  terjangkau di Indonesia belum tersegmentasi dengan baik dan belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh  kelompok  masyarakat  secara  maksimal,  khususnya  bagi  MBR.  Sehingga, skema  pembiayaan  perumahan  yang  dirancang  dengan  sesuai  dengan  profil  MBR merupakan  hal  yang  penting  dalam  upaya  menyalurkan  produk  pembiayaan  yang tepat  serta  dapat  dimanfaatkan  oleh  kelompok  masyarakat  tersebut  dengan maksimal.
Permasalahan  ketersediaan  perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan perumahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat  meningkatkan  penyediaan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan.
Sehingga,  dapat  dirancang  strategi  yang  tepat  sebagai  upaya  meningkatkan penyediaan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan terutama bagi MBR.
Guna merancang strategi yang tepat sebagai upaya meningkatkan penyediaan dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  terutama  bagi  MBR,  perlu  diidentifikasi terlebih  dahulu  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan perumahan  program  perumahan  terjangkau.  Berbagai  permasalahan  yang  sedang dihadapi  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  Program  Sejuta  Rumah  pun  perlu dianalisis  guna  menyimpulkan  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap permasalahan-permasalahn  tersebut.  Sehingga,  dengan  teridentifikasinya  faktor yang paling berpengaruh terhadap permasalahan program perumahan terjangkau, hal tersebut  dapat  digunakan  untuk  merancang  strategi  untuk  memaksimalkan  potensi para  pemangku  kepentingan  program  tersebut  sebagai  upaya  meningkatkan penyediaan  perumahan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  khususnya  bagi MBR.
B. Permasalahan dalam Program Perumahan Terjangkau
Permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini merupakan permasalahan pelaksanaan Program Sejuta Rumah yang mana berupa permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  terkini  yang  diidentifikasi  dalam Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Perumahan  Kementerian  PUPR  jangka menengah  2020-2024.  Permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  telah  mencakup permasalahan  penyediaan  serta  pembiayaan  perumahan,  yang  mana  pada  dasarnya merupakan permasalahan-permasalahan yang terintegrasi dan perlu dianalisis secara bersamaan  guna  mendapatkan  strategi  yang  menyeluruh  terhadap  permasalahan  di bidang  perumahan.  Berdasarkan  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Perumahan, Kementerian  PUPR  2020-2024,  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  perumahan  mencakup  berbagai  aspek  yang  antara  lain  dapat dirangkum dalam Tabel 2.

## Tabel 2 Permasalahan dalam Program Perumahan Terjangkau
Variabel Permasalahan (V1) Permasalahan Bidang Lahan (V2) Belum Maksimalnya Regulasi Mengenai PKP
(V3) Kebijakan Perizinan Belum Sepenuhnya Terlaksana
(V4) Belum Optimalnya Pembiayaan Perumahan
(V5) Basis data dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan
(V6) Perbedaan Kewenangan Pemda Bidang Perumahan
(V7) Alokasi Anggaran TIdak Sesuai Target
(V8) Permasalahan Bidang Perumahan Bersifat Multi Sektoral dan Kompleks
(V9) Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal
(V10)  Belum Efektifnya Pembentukan dan Peran Kelompok Kerja PKP
Sumber: PUPR, 2020
Permasalahan  Bidang  Lahan  dalam  penyelenggaraan  perumahan  dalam program  perumahan  terjangkau  berkaitan  dengan  keterbatasan  lahan,  terutama  di kota besar di Indonesia yang tidak mendukung kebutuhan perumahan yang semakin meningkat (Kamim,  Amal,  &  Khandiq,  2019) .  Bahkan,  di  daerah  padat  penduduk seperti pada beberapa kecamatan di kota Depok, ketersediaan lahannya sudah tidak mampu menampung untuk perumahan (Budiarto, Dwiputri, & Hambali, 2019) .
Belum  Maksimalnya  Regulasi  Mengenai  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  berkaitan  dengan  fakta  bahwa  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  belum dapat  menjawab  beberapa  permasalahan  pelaksanaan  bidang  perumahan  di lapangan.  Adapun  berdasarkan  penelitian  oleh (Ebekozien,  Abdul-Aziz,  &  Jaafar, 2019) penyebab  utama  kesenjangan  supply-demand  perumahan  terjangkau  di Malaysia  dari  persepsi  pengembang  perumahan  berupa  kebijakan  dan  penegakan negara  yang  lemah,  sistem  pendaftaran  yang  longgar  untuk  masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR),  biaya  pembangunan  dan  konstruksi  yang  tinggi, serta isu seputar pembelian rumah.
Kebijakan  Perizinan  yang  Belum  Sepenuhnya  Terlaksana  berkaitan  dengan masih  sedikitnya  Pemerintah  Daerah  yang  teridentifikasi  sudah  menerbitkan Peraturan  tentang  kemudahan  perizinan  pembangunan  perumahan  berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024. Hal tersebut pastinya mempersulit  pengembang  sebagai  pelaku  pembangunan  perumahan  untuk membangun perumahan khususnya untuk MBR.
Belum  Optimalnya  Pembiayaan  Perumahan  berkaitan  dengan  belum tersegmentasinya  produk  pembiayaan  perumahan  dengan  baik,  sehingga  program pembiayaan  perumahan  belum  dapat  menjangkau  MBR  dan  masyarakat berpenghasilan  tidak  tetap  dengan  maksimal.  Adapun  berdasarkan  penelitian  oleh (Lestariningsih  &  Basuki,  2016) Inflasi  yang  terkendali,  kebijakan  tingkat  bunga yang rendah, dan pertumbuhan pendapatan perkapita dapat mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Permasalahan  basis  data  dan  ketersediaan  Dokumen  Perencanaan  berkaitan dengan  belum  andalnya  basis  data  di  tingkat  nasional  maupun  daerah,  serta  belum dokumen  perencanaan  yang  belum  dilaksanakan  secara  keseluruhan  khususnya  di tingkat daerah. Penyediaan perumahan melibatkan berbagai  pemangku kepentingan perumahan  serta  mencakup  wilayah  yang  luas,  sehingga  perancangan  sistem informasi  manajemen  basis  data  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bidang perumahan merupakan strategi yang perlu dilaksanakan (Rompas, 2020) .
Perbedaan Kewenangan Pemda Bidang Perumahan berkaitan dengan peraturan berupa  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  yang  menegaskan  bahwa  penyediaan perumahan  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Padahal  peran  Pemerintah Daerah sangat penting dalam penyediaan perumahan.
Permasalahan Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Target berkaitan dengan sektor perumahan  yang  belum  menjadi  prioritas  pembangunan.  Pemerintah  pusat  sebagai
stakeholder  utama  dalam  merancang  kebijakan  memiliki  kewajiban  terkait  dengan alokasi anggaran pembangunan perumahan (Setyaningrum, Sriyana, & Purwanggono, 2019) . Sehingga, untuk melaksanakan tujuan penyediaan perumahan dengan  maksimal,  pemerintah  pusat  sebaiknya  lebih  memperhatikan  sektor perumahan.
Permasalahan  Bidang  Perumahan  yang  Bersifat  Multisektor  dan  Kompleks berkaitan dengan banyaknya sektor yang terlibat dalam sektor perumahan, sehingga dukungan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dalam  program  perumahan pun  sangat  penting  dalam  menghadapi  seluruh  permasalahan  yang  ada.  Adapun berdasarkan  tinjauan  literatur,  pendekatan  manajemen  pemangku  kepentingan sangat  penting  untuk  kesuksesan  pelaksanaan  berbagai  projek,  terutama  proyek konstruksi (Xia, Zou, Griffin, Wang, & Zhong, 2018) . Sehingga, permasalahan yang berkaitan  dengan  pemangku  kepentingan  perlu  dianalisis  guna  mengidentifikasi faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  program  perumahan  terjangkau perumahan.
Pemberdayaan  Masyarakat  yang  Belum Optimal  berkaitan  dengan  kurangnya kompetensi  Tenaga  Fasilitator  Lapangan  dalam  pelaksanaan  bantuan  program perumahan.    Lebih  dari  70%  rumah  di  Indonesia  dibangun  atas  keswadayaan masyarakat (PUPR, 2020) , namun tidak semua rumah yang dibangun tersebut sesuai dengan  standar  kelayakan  hunian.  Sehingga  diperlukan  pemberdayaan  masyarakat yang  dibantu  oleh  Tim  Fasilitator  Lapangan  (TFL)  di  lapangan  terkait penyelenggaraan  perumahan  swadaya (Direktorat  Jenderal  Perumahan,  2020) ; (Rahayu, 2019) .
Sedangkan  Belum  Efektifnya  Pembentukan  dan  Peran  Kelompok  Kerja Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  (Pokja  PKP),  yang  mana  merupakan  badan yang  mewadahi  kolaborasi  pemangku  kepentingan  di  bidang  perumahan,  berkaitan dengan belum terbentuknya Pokja PKP di tingkat daerah secara keseluruhan, baik di tingkat  Provinsi maupun  di  tingkat  Kabupaten/Kota.  Adapun  bagi  beberapa  daerah yang  telah  membentuk  Pokja  PKP,  perannya  belum  dapat  terlaksana  secara maksimal.

## C. Faktor yang Paling Berpengaruh dalam Permasalahan Program Perumahan Terjangkau
Permasalahan-permasalahan  penyelenggaraan  perumahan  dalam  program perumahan  terjangkau  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya  pun  ditentukan  jenis korelasinya  berdasarkan  pendapat  6  Pakar  dalam  bidang  perumahan.  Hasil  dari penentuan  jenis  keterkaitan  variabel  permasalahan-permasalahan  tersebut  pun dimasukkan ke dalam Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) (Tan et al., 2019) ; (Sandbhor  &  Botre,  2014) menggunakan  simbol  sesuai  jenis  keterkaitan  yang terbagi kedalam empat kategori sebagai berikut:
V: Ketika faktor i mengarah ke faktor j tetapi faktor j tidak mengarah ke faktor i
A: Ketika faktor j mengarah ke faktor i tetapi faktor i tidak mengarah ke faktor j X: Ketika faktor i mengarah ke faktor j dan faktor j juga mengarah ke faktor i
O: Ketika hubungan antar faktor i dan faktor j tidak terlihat valid.
Adapun i melambangkan faktor atau variabel yang diilustrasikan dalam kolom paling  kiri  pada  tabel  SSIM,  dan  j  melambangkan  faktor  atau  variabel  yang diilustrasikan  dalam  baris  paling  atas  pada  tabel  SSIM.  Berdasarkan  pendapat Pakar-pakar  yang telah  diwawancara,  SSIM  pun  diperoleh  dan  dapat  diilustrasikan dalam Tabel 3.

## Tabel 3
Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Variabel V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V1 -  X  X  X  A  A  O  X  O  O V2 -  V  X  X  V  X  X  O  A V3 -  V  A  A  O  X  O  A V4 -  A  O  A  X  X  A V5 -  A  X  X  A  A V6 -  O  X  V  V V7 -  X  O  X V8 -  X  X V9 - X V10 - Sumber: Olahan Penulis
SSIM  yang  dikembangkan  kemudian  ditransfer  ke Reachability  Matrix untuk analisis lebih lanjut dengan mengganti simbol-simbol V, A, X, dan O, dengan angka 1 dan 0 sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Sandbhor & Botre,  2014) .  Reachability  Matrix  dapat  mengilustrasikan  nilai  dari  kemampuan mempengaruhi atau driving power serta nilai keterpengaruhan atau dependence dari variabel-variabel  yang  dianalisis.  Reachability  Matrix  yang  diperoleh  dalam penelitian ini pun dapat diilustrasikan dalam Tabel 4.

## Tabel 4

## Reachability Matrix
Variabel V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Driving Power V1 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 10 V2 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 10 V3 1  0  1  1  0  0  0  1  1 1 6 V4 1  1  0  1  0  0  0  1  1 1 6 V5 1  1  1  1  1  0  1  1  1 1 9 V6 1  0  1  0  1  1  0  1  1 1 7 V7 0  1  0  1  1  0  1  1  1 1 7 V8 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 10 V9 0  0  0  1  1  0  0  1  1 1 5 V10 0  1  1  1  1  0  1  1  1 1 8 Dependence 7  7  7  9  8  4  6  10  10  10 Sumber: Olahan Penulis
Reachability  matrix kemudian  transformasikan  menjadi  diagram  MICMAC, yang  mana  dapat  membantu  dalam  mengklasifikasi  variabel-variabel  atau  faktor- faktor  yang  dianalisis  yang  diadopsi  oleh  peneliti  terdahulu (Tan  et  al.,  2019) , dimana  faktor-faktor  tersebut  dibagi  menjadi  empat  kategori,  yang  antara  lain berupa:
a. variabel autonomous ,  yaitu  variabel  yang  memiliki  kemampuan  mempengaruhi atau driving power dan keterpengaruhan atau dependence rendah;
b. variabel  dependen,  yaitu  variabel  yang  memiliki driving  power rendah  tetapi dependence tinggi;
c. variabel  independen,  yaitu  variabel  yang  memiliki driving  power tinggi  tetapi dependence rendah;
d. dan  variabel linkage ,  yaitu  variabel  yang  memiliki driving  power dan dependence tinggi.
Hasil  Analisis  Variabel  dalam  diagram  MICMAC,  yang  mana  merupakan diagram  yang  menunjukkan  driving  power  dan  dependence  dari  variabel-variabel yang dianalisis, dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.

## Gambar 1 Hasil Analisis Variabel dalam Diagram MICMAC
Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan  pelaksanaan  metode  ISM  dengan  data  yang  telah  didapat berdasarkan  pendapat  6  Pakar  dalam  bidang  perumahan,  disimpulkan  bahwa permasalahan  yang  paling  berpengaruh  dalam  program  perumahan  terjangkau adalah  berupa  Permasalahan  Bidang  Perumahan  yang  Bersifat  Multisektor  dan Kompleks. Sehingga, faktor berupa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat  dalam  program  perumahan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling mempengaruhi permasalahan program perumahan terjangkau. Permasalahan Bidang
Perumahan  yang  Bersifat  Multisektor  dan  Kompleks  memiliki  nilai  driving  power dan  dependence  yang  paling  tinggi  berdasarkan  ISM.  Berdasarkan  metode  ISM yang  telah  dilaksanakan,  Permasalahan  Bidang  Perumahan  yang  Bersifat Multisektor dan Kompleks memiliki nilai driving power 10 dan nilai dependence 10 dan  tergolong  pada  kuadran linkage pada  diagram  MICMAC.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa variabel permasalahan tersebut termasuk sebagai variabel yang bersifat  tidak  stabil  dan  setiap  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  variabel  tersebut memiliki  efek  pada  variabel  lainnya  serta  variabel  itu  sendiri,  sehingga  pemangku kepentingan  program  harus  berhati-hati  dalam  mengelola  variabel-variabel  yang termasuk dalam kuadran linkage (Sandbhor & Botre, 2014) .
Selain itu, permasalahan yang memiliki driving power yang sama berdasarkan hasil  ISM  berupa  Permasalahan  Bidang  Lahan  dan  Belum  Maksimalnya  Regulasi Mengenai  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  yang  mana  keduanya  memiliki nilai driving  power 10  dan  nilai dependence 7.  Kedua  permasalahan  tersebut  juga termasuk  dalam  kuadran linkage pada  diagram  MICMAC.  Sehingga,  berdasarkan tingginya driving  power dari  permasalahan-permasalahan  tersebut,  faktor  bidang lahan  dan  faktor  regulasi  mengenai  perumahan  dan  kawasan  permukiman  juga merupakan  faktor  yang  paling  mempengaruhi  permasalahan  dalam  program perumahan  terjangkau  selain  faktor  dukungan  pemangku  kepentingan.  Sehingga, dapat disimpulkan pula bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang paling  berpengaruh  terhadap  penyediaan  dan  aksesibilitas  pembiayaan  perumahan bagi MBR.
Adapun  berbagai  permasalahan  lainnya  seperti  Kebijakan  Perizinan  Belum Sepenuhnya  Terlaksana  (V3),  Belum  Optimalnya  Pembiayaan  Perumahan  (V4), Basis Data dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan (V5), Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Target (V7), dan Belum Efektifnya Pembentukan dan Peran Kelompok Kerja (V10)  juga  termasuk  pada  kuadran linkage pada  diagram  MICMAC,  yang  mana berarti variable permasalahan tersebut juga termasuk sebagai variabel yang bersifat tidak stabil dan pemangku kepentingan program harus berhati-hati dalam mengelola variabel-variabel ini.
Permasalahan berupa Perbedaan Kewenangan Pemda Bidang Perumahan (V6) merupakan  bagian  dari  kuadran  variabel  independen,  yang  mana  merupakan variabel dengan driving power tinggi, tetapi memiliki dependence rendah. Sehingga permasalahan  tersebut  memiliki  pengaruh  cukup  tinggi  terhadap  permasalahan lainnya  meskipun tidak  begitu  terpengaruh  oleh  permasalahan lainnya.  Sedangkan, permasalahan  berupa  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  Belum  Optimal  (V9) merupakan  bagian  dari  kuadran  variabel  dependen  yang  mana  merupakan  variabel dengan driving  power rendah,  tetapi  memiliki dependence tinggi.  Sehingga meskipun  permasalahan  tersebut  tidak  memiliki  tingkat  pengaruh  yang  tinggi terhadap  permasalahan  lainnya,  permasalahan  Pemberdayaan  Masyarakat  yang Belum  Optimal  memiliki  tingkat  keterpengaruhan  yang  tinggi  terhadap permasalahan lainnya.

## Kesimpulan
Faktor berupa dukungan pemangku kepentingan, faktor bidang lahan dan faktor regulasi mengenai perumahan dan Kawasan permukiman merupakan faktor yang paling mempengaruhi  permasalahan  dalam  program  perumahan  terjangkau  berdasarkan pendapat 6 Pakar yang merupakan pemangku kepentingan bidang perumahan yang telah dianalisis  menggunakan  ISM.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  pula  bahwa  faktor-faktor tersebut  merupakan  faktor-faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  penyediaan  dan aksesibilitas  pembiayaan  perumahan  bagi  MBR.  Berdasarkan  faktor-faktor  paling berpengaruh  tersebut,  strategi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  penyediaan  dan pembiayaan  perumahan  bagi  MBR  pun  dapat  dirancang  yang  terfokus  pada  faktor program  perumahan  terjangkau  yang  paling  berpengaruh  pada  permasalahan  program perumahan terjangkau.

## BIBLIOGRAFI
Arundel,  R.  (2017).  Equity  inequity:  Housing  wealth  inequality,  inter  and  intra- generational divergences, and the rise of private landlordism. Housing, Theory and Society , 34 (2), 176–200. Google Scholar
Budiarto,  A.,  Dwiputri,  M.,  &  Hambali,  R.  (2019).  Analisis  Ketersediaan  Dan Kebutuhan Lahan Perumahan Di Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Depok (Studi Kasus:  Kecamatan  Pancoran  Mas  Dan  Kecamatan  Sukmajaya). Lakar:  Jurnal Arsitektur , 1 (1), 21–26. Google Scholar
Chen,  M.,  Wu,  Y.,  Liu,  G.,  &  Wang,  X.  (2020).  The  effect  of  the  housing  provident fund  on  housing  consumption  and  inequity  risks. Cities , 104 ,  102812. Google Scholar
Direktorat  Jenderal  Pembiayaan  Perumahan.  (2017). Roadmap  Sistem  Pembiayaan Perumahan Indonesia . Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
Direktorat  Jenderal  Perumahan.  (2020). Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal Perumahan 2020-2024. Direktorat Jenderal Perumahan.
Ebekozien, A., Abdul-Aziz, A.-R., & Jaafar, M. (2019). Housing finance inaccessibility for low-income earners in Malaysia: Factors and solutions. Habitat International , 87 , 27–35. Google Scholar
Gan,  X.,  Zuo,  J.,  Wu,  P.,  Wang,  J.,  Chang,  R.,  &  Wen,  T.  (2017).  How  affordable housing  becomes  more  sustainable?  A  stakeholder  study. Journal  of  Cleaner Production , 162 , 427–437. Google Scholar
Kamim,  A.  B.  M.,  Amal,  I.,  &  Khandiq,  M.  R.  (2019).  Problematika  Perumahan Perkotaan  di  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Sosiologi  USK  (Media  Pemikiran  & Aplikasi) , 13 (1), 34–54. Google Scholar
Lestariningsih, D. W. I. J., & Basuki, B. (2016). Kajian Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Properti Perumahan Di Perkotaan. Teodolita (Media Komunikasi Ilmiah Di Bidang Teknik) , 16 (1). Google Scholar
Lin,  Y.,  Zhang,  X.,  &  Geertman,  S.  (2015).  Toward  smart  governance  and  social sustainability  for  Chinese  migrant  communities. Journal  of  Cleaner  Production , 107 , 389–399. Google Scholar
Margawati, T. (2021). Permasalahan Perumahan Di Pinggiran Kota Dan Faktor Yang Mempengaruhinya . Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Google Scholar
Muflih  Nasution,  A.  (2019).  Analisis  Permasalahan  Perumahan  dan  Permukiman  di Kota Medan. JAUR (Journal Of Architecture And Urbanism Research) , 3 (1), 27–
46. Google Scholar
Putra, A. S. (2014). Perencanaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
di  Kecamatan  Banyumanikkota  Semarang. Teknik  PWK  (Perencanaan  Wilayah Kota) , 3 (4), 719–728. Google Scholar
Rahayu,  S.  B.  (2019).  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS)  Di  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  Dan  Manajemen , 20 (3),  25–44. Google Scholar
Rompas,  L.  M.  (2020).  Perancangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Data  Base Perumahan Kecamatan Mapanget Kota Manado. TEKNO , 18 (74). Google Scholar
Sandbhor,  S.,  &  Botre,  R.  (2014).  Applying  total  interpretive  structural  modeling  to study  factors  affecting  construction  labour  productivity. Australasian  Journal  of Construction Economics and Building, The , 14 (1), 20–31. Google Scholar
Setyaningrum,  M.  H.,  Sriyana,  S.,  &  Purwanggono,  B.  (2019).  Analisa  Faktor  Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penyediaan Rumah Khusus. Rekayasa , 12 (2),
126–134. Google Scholar
Soeroto,  E.  (2018).  Efisiensi  Sebagai  Basis  Kebijakan  Penyelenggaraan  Perumahan Rakyat. Bina Ekonomi , 22 (1), 85–94. Google Scholar
Tan, T., Chen, K., Xue, F., & Lu, W. (2019). Barriers to Building Information Modeling (BIM)  implementation  in  China’s  prefabricated  construction:  An  interpretive structural  modeling  (ISM)  approach. Journal  of  Cleaner  Production , 219 ,  949– 959. Google Scholar
Waluyo, D., Hidayat, N., Amin, N., Nuraini, R., Putra, R. M., & Yansah, A. W. (2019). Perjalanan  lima  tahun  program  sejuta  rumah  (D.  A.  Soeranto  &  D.  Rukmana, Eds.) . Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
Wijaya,  M.,  &  Handrisal,  H.  (2021).  Kebijakan  Penyelenggaraan  Perumahan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera Selatan. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 6 (01), 37–51. Google Scholar
Xia,  N.,  Zou,  P.  X.  W.,  Griffin,  M.  A.,  Wang,  X.,  &  Zhong,  R.  (2018).  Towards integrating  construction  risk  management  and  stakeholder  management:  A systematic  literature  review and  future  research agendas. International Journal  of Project Management , 36 (5), 701–715. Google Scholar

## Copyright holder:
Neysa Dianesdhika Jasrul, Ayomi Dita Rarasati (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: