Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DALAM MENYUKSESKAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KABUPATEN BINTAN
Rani Safitri, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto., MH
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univrsitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Partisipasi  diartikan  sebagai  mengambil  peranan  dalam  dunia  politik  (Efriza, 2012).  Partisipasi  perempuan  dalam  dunia  politik  masih  rendah,  hal  ini dikarenakan  oleh  beberapa  hal  diantaranya  adalah  budaya  patriarki  dan jargon  politik  yang  tidak  memihak  pada  perempuan.  Pemilu  merupakan kesempatan  bagi  rakyat untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  dunia politik.  Hal  ini juga  berlaku  bagi  kaum  perempuan  yang  tidak  hanya  bisa  berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan  pemilu  legislatif  tahun  2014.  Kelurahan  Sungai  Lekop  adalah lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  mendalam terhadap  informan,  observasi,  dan  studi  pustaka  terhadap  data  primer maupun  sekunder.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  bentuk-bentuk partisipasi  politik  perempuan  dalam  menyukseskan  pemilu  legislatif  tahun 2014  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  adalah  sebagai  pemilih,  tim  sukses,  saksi, mengikuti  kegiatan  sosialisasi  caleg  dan  PPS,  menjadi  anggota  PPDP  dan anggota  KPPS.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya  pemilu,  kepercayaan  terhadap  sistem  pemilu,  kepercayaan  terhadap caleg,  tingkat  pendidikan,  tingkat  pekerjaan,  pengaruh  keluarga  dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi.

## Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Perempuan

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi.  Yaitu  suatu  sistem  dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan perkembangannya, terdapat  dua  pendekatan  dalam  memahami  demokrasi,  yaitu  demokrasi
minimalis  dan  demokrasi  maksimalis.  Demokrasi  minimalis  diartikan  sebagai demokrasi  yang  ditekankan  pada  membuat  keputusan-keputusan  politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan  kompetitif  merebutkan  suara  rakyat  (dalam  Safiyah,  tt:167). Sehingga  dalam  hal  ini  muncul  istilah  pemilihan  umum.  Pendekatan  yang kedua  disebut  dengan  demokrasi  maksimalis  yaitu  demokrasi  yang  lebih ditekankan  terhadap  jaminan  hak-hak  warga  negara  (Manan,  2012:503). Berdasarkan  hal  inilah  istilah  partisipasi  muncul  sebagai  syarat  mutlak  dari sebuah demokrasi itu sendiri.
Partisipasi warga negara di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan  demokrasi  yang  dianut  oleh  Indonesia  sendiri.  Terutama dialami  oleh  kaum  perempuan,  yaitu  warga  negara  yang  masih  dianggap sebagai  masyarakat  kelas  dua.  Dalam  catatan  sejarah  bangsa  Indonesia, partisipasi  perempuan  dalam  politik  bahkan  dimulai  saat  Indonesia  masih dalam masa penjajahan. Sementara itu, menurut catatan sejarah keterwakilan perempuan  juga  sangat  kurang  terwakili  di  lembaga  DPR  Indonesia.  Hal  ini dapat terlihat dari tabel yang penulis sajijkan berikut:

## Tabel 1 Keterwakilan Perempuan di DPR
No Periode Keterwakilan Perempuan (%) 1 2 3 1 1955-1960 5,06% 2 1971-1977 7,17% 3 1977-1982 8,04% 4 1982-1987 9,13% 5 1987-1992 11,60% 6 1992-1997 12,60% 7 1999-2004 11,40% 8 2004-2009 10,18% 9 2009-2014 17,32% Sumber: UNDP,2010:3
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Senada  dengan  lembaga  legislatif  pusat  itu,  keterwakilan  perempuan  di lembaga  legislatif  daerah  juga  belum  menunjukkan  angka  keseimbangan dengan  laki-laki.  Salah  satunya  adalah  di  Propinsi  Kepulauan  Riau.  Lebih lengkap penulis sajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah Kepri Periode 2009-2014 No Lembaga Keterwakilan Perempuan (%) 1 DPRD Provinsi Kepri 11 2 DPD Kepri 25 3 DPRD Kabupaten Bintan 20 4 DPRD Kabupaten Anambas 5 5 DPRD Kabupaten Natuna 5,26 6 DPRD Kabupaten Karimun 6,67 7 DPRD Kabupaten Lingga 0,01 8 DPRD Kota Batam 22,22 9 DPRD Kota Tanjungpinang 12
Sumber : KPPPA, 2013 (dalam http://www.menegpp.go.id/ )
Kabupaten  Bintan  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Kepulauan  Riau  pada periode  2009-2014  memiliki  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kabupaten sebesar  20%.  Meskipun  belum  memenuhi  kuota  30%  keterwakilan perempuan,  namun  prosentase  ini  cukup  menggembirakan.  Hal  ini dikarenakan  dapat  memacu  kaum  perempuan  di  Kabupaten  Bintan  untuk turut  serta termotivasi  terjun  ke dunia  politik.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan oleh  Nur  Imam  Subono  (  dalam  Jurnal  Sosial  Demokrasi,  2009:57)  yang mengatakan  bahwa  perempuan  yang  telah  duduk  di  lembaga  legislatif  akan menjadi “ role model ” bagi perempuan lainnya. Tahun 2014 merupakan tahun yang  keempat  kalinya  pemilu  dalam  era  reformasi  diadakan.  Ini  merupakan kesempatan  bagi  kaum  perempuan  untuk  mempengaruhi  kebijakan pemerintah, dimana dalam segi kuantitas kaum perempuan dan kaum laki-laki tidaklah jauh berbeda.
Fenomena  ini  juga  terlihat  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  Kabupaten  Bintan, tempat penulis melakukan penelitian. Dari data KPU setempat tercatat bahwa jumlah  pemilih  laki-laki  sebanyak  2.405  dan  jumlah  pemilih  perempuan sebanyak  2.212  (http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html).  Pada  pemilihan Bupati  Kabupaten  Bintan  tahun  2010,  tercatat  tingkat  partisipasi  kaum perempuan  sebanyak  69%,  sementara  itu  pada  pemilu  legislatif  tahun  2014 tingkat  partisipasi  kaum  perempuan  sebagai  pemilih  meningkat  menjadi 80,25%.
Berdasarkan  data  dari  KPU  Kabupaten  Bintan,  terlihat  bahwa  tingkat partisipasi politik kaum perempuan sebagai pemilih di Kelurahan Sungai Lekop meningkat cukup tajam. Namun, partisipasi kaum perempuan sebagai pemilih saja belum menjamin bahwa pemilu sebagai realisasi dari demokrasi berjalan dengan  adil.  Hal  ini  dikarenakan  kaum  perempuan  juga  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  melakukan  bentuk-bentuk  partisipasi  politik lainnya.  Perempuan  dalam  politik  pada  dasarnya  memiliki  hak  yang  sama dengan  laki-laki.  Hal  ini  telah  terjamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28.
Namun pada kenyataannya, kaum perempuan memiliki kondisi yang berbeda yang  diakibatkan  oleh  budaya  patriarki  dan  bahasa  politik  yang  kurang memihak. Potret sederhana dari patriarki dewasa ini terlihat dari pembagian tugas dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan yang berperan sebagai istri dan  ibu  di  rumah  selalu  dibebankan  tugas  seperti  mengurus  rumah  tangga dan  mendidik  anak.  Sementara  sang  laki-laki  sebagai  kepala  rumah  tangga lebih  banyak  menghabiskan  waktu  diluar  rumah  karena  perannya  sebagai pencari nafkah utama.
Sementara  itu  bahasa  politik  yang  kurang  memihak  salah  satunya  adalah “ perempuan tidak perlu berpolitik ”. Jargon ini seolah menggambarkan bahwa
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
dunia  politik  adalah  dunia  laki-laki  yang  tidak  boleh  dimasuki  perempuan. Perempuan  yang  digambarkan  sebagai  sosok  yang  halus  dan  lembut  tidak cocok  berada  dalam  ranah  politik  yang  penuh  intrik  dan  kotor  (Manurung, 2009:54).
Berangkat  dari  uraian  tersebut,  penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  akan memfokuskan  pada  partisipasi  politik  perempuan  dalam  menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan.

## METODE PENELITIAN
Kajian  yang  penulis  lakukan  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain  sebagainya  secara  holistik  dan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Herdiansyah, 2010:9).

## LANDASAN TEORI

## 1. Partisipasi Politik
Menurut  Ramlan  Surbakti  (1992:180)  partisipasi  politik  adalah  keikutsertaan warganegara  biasa  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut dan  mempengaruhi  hidupnya.  Maksud  disini  adalah  ikut  mempengaruhi  isi kebijakan umum, ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik.

## 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi politik
Gabriel  A.  Almond  membagi  partisipasi  politik  menjadi  dua  bentuk  yaitu, partisipasi  konvensional  dan  nonkonvensional.  Dalam  meneliti  partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif, maka bentuk
partisipasi  politik  konvensional  yang  akan  menjadi  pijakan.  Adapun  bentu partisipasi  konvensional  tersebut  terdiri  dari  :  Pemungutan  Suara,  Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan.

## 3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  menurut  Ramlan Surbakti  antara  lain:  Kesadaran  Politik,  Sikap  dan  Kepercayaan  Terhadap Pemerintah, Status Sosial dan Status Ekonomi dan Afiliasi Politik Orangtua & Pengalaman Organisasi.

## PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Perempuan

## a. Pemilih
Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 merupakan bentuk partisipasi politik perempuan yang  paling  banyak  dilakukan.  Berdasarkan  data  KPU  diketahui  bahwa  dari 2.212  kaum  perempuan  yang  terdaftar  menjadi  pemilih,  1.773  telah memberikan  hak  suaranya  sebagai  pemilih.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa 80,15% kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop telah ikut berpartisipasi dalam  menyukseskan  pemilu  legislatif  tahun  2014.  Hal  ini  seperti  apa  yang diungkapkan  oleh  Bapak  Muhammad  Riduan,  S.Sos,  selaku  Lurah  Sungai Lekop  berikut: “Partisipasi  kaum  perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop sebagai pemilih sudah sangat baik. Dari 2.212 yang terdaftar sebagai pemilih, 1.773 orang tel ah memberikan hak suaranya.”
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 102

## b. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari Caleg
Selain  menjadi  pemilih,  bentuk  partisipasi  politik  perempuan  lainnya  dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah mengikuti  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  caleg. Hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh salah satu informan penulis yaitu Soifah. Soifah mengatakan bahwa  ia  pernah  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  yang  ada  di  lingkungan rumahnya.
c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari PPS
Selain  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  yang  diadakan  oleh  caleg,  bentuk partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu di kelurahan Sungai Lekop lainnya adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Sunardi,  S.E  selaku  Ketua  PPS  juga menyatakan  bahwa  kaum  perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  juga mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS.

## d. Menjadi Saksi
Selain  melakukan  partisipasi  pasif  seperti  pemilih  dan  mengikuti  kegiatan sosialisasi,  partisipasi  politik  perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  juga menjadi  partisipasi  aktif.  Salah  satunya  adalah  saksi  dalam  kegiatan pemungutan  suara.  Berkaitan dengan  pemilu legislatif  yang dilakukan  secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, maka saksi dalam  pemungutan  suara  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  saksi  untuk  partai  dan saksi untuk calon anggota DPD.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop, diketahui  bahwa  terdapat  kaum  perempuan  yang  ikut  serta  berpartisipasi sebagai  saksi,  beberapa  diantaranya  adalah  Ibu  Dwi  Haryanti  yang  menjadi saksi  di  TPS  4  dan  Yola  yang  menjadi  saksi  di  TPS  2.  Hal  ini  juga  diperkuat
dengan  pernyataan  Bapak  A.  Effendi  yang  menyatakan  bahwa  di  lingkungan tempat  tinggalnya  sudah  ada  5  orang  kaum  perempuan  yang  berpartisipasi sebagai saksi di tempat pemungutan suara.

## e. Menjadi Tim Sukses
Berdasarkan  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di Kelurahan  Sungai  Lekop,  diketahui  bahwa  terdapat  partisipasi  politik perempuan menjadi tim sukses, yaitu Ibu Enok Suhayati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  Ibu  Enok Suhayati,  diketahui  bahwa  awal  keterlibatannya  bisa  menjadi  tim  sukses dikarenakan calegnya sendiri yang memintanya untuk menjadi tim suksesnya. Berikut adalah pernyataannya: “Saya mau menjadi Timses karena sebelumnya saya sudah mengenal caleg yang saya pilih ini pada pemilu sebelumnya. Selain itu bapak caleg itu sendiri yang datang langsung ke rumah dan meminta saya. Saya  juga  telah  mengenal  tokoh  dengan  baik.    Selain  itu  saya  juga  melihat kalau  caleg  yang  saya  pilih  ini  mempunyai  program  kerja  yang  nyata,  yaitu bapak suka langsung menolong orang yang sakit meskipun bapak sibuk.”

## f. Menjadi anggota KPPS
Partisipasi  politik  perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  sendiri  sudah  ada yang terlibat dalam keanggotaan KPPS. Salah satunya adalah Ibu Juliani. Selain sebagai  anggota  KPPS,  Ibu  Juliani  juga  merupakan  Ketua  RT  01  RW  05 Kelurahan  Sungai  Lekop.  Adapun  awal  mulanya  Ibu  Juliani  dapat  terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:
“ Pertama  ada  penjaringan  dan  musyawarah  yang  dilakukan  di  RW. Kemudian  setelah  musyawarah  itu  saya  terpilih  menjadi  salah  satu  anggota KPPS.  selain  karena  memang  terpilih,  saya  juga  ada  keinginan  sendiri  untuk mengetahui  bagaimana  cara  kerjanya  menjadi  KPPS”. Menurut  data  KPU
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 104
Kabupaten Bintan juga tercatat bahwa terdapat 15 orang dari total 77 orang, kaum perempuan yang menjadi anggota KPPS di Kelurahan Sungai Lekop.
g. Menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa kaum perempuan juga sudah berpartisipasi menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi,  S.E.  sebagai  berikut: “Kaum  perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop juga sudah ada yang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Misalnya di RW  05  ini  sudah  ada  2  orang  kaum  perempuan  yang  kita  libatkan  dalam petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2104”.
2. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Politik  Perempuan  dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop
a. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban dalam Pemilu
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  informan  kaum perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop,  kesadaran  politik  kaum  perempuan terhadap hak  dan  kewajiban  berpolitiknya  di  dalam  pemilu  ditunjukkan oleh kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai Anggota KPPS, PPDP, Saksi, dan Tim Sukses.
Sementara  itu,  kesadaran  politik  kaum  perempuan  terhadap  hak  dan kewajiban  politiknya  dalam  pemilu  tidak  ditunjukkan  kepada  yang berpartisipasi  sebagai  pemilih  dan  mengikuti  kegiatan  sosialisasi.  Hal  ini seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Endang  yang  menyatakan  bahwa beliau mengikuti kegiatan sosialisasi karena diajak ibu-ibu sekitar. Sementara itu beliau memberikan hak suaranya karena diberi uang.

## b. Manfaat Adanya Pemilu
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  diketahui  bahwa  kaum perempuan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop  sudah  menyadari  akan  manfaat pemilu.  Hal  ini  terlihat  dari  pernyataan  mereka  yang  ikut  dalam  berbagai macam bentuk partisipasi politik.
Pernyataan manfaat adanya pemilu dari bentuk partisipasi politik perempuan sebagai  tim  sukses,  terlihat  dari  pernyataan  Ibu  Enok  Suhayati  yang menyatakan  bahwa  dengan  adanya  pemilu  beliau  bisa  memiliki  tempat bernaung dari orang-orang yang sudah duduk di parlemen.
Tidak berbeda jauh dengan pernyataan kaum perempuan sebagai tim sukses, Ibu Juliani dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS dan saksi  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  pemilu  mereka  bisa  memilih pemimpin  mereka,  sehingga  mereka  bisa  menyampaikan  aspirasi  mereka mengenai apa yang mereka butuhkan.
Sementara  itu  pernyataan  manfaat  akan  adanya  pemilu  dari  bentuk partisipasi  sebagai  pemilih  terlihat  dari  pernyataan  Ibu  Endang  yang menyatakan bahwa  dengan  adanya  pemilu  akan  membuat  negara  lebih baik dan tidak akan ada lagi kkn.

## c. Kepercayaan Terhadap Sistem Pemilu
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop, diketahui bahwa kepercayaan perempuan terhadap sistem pemilu sudah baik. Hal  ini  terlihat  dari  pernyataan  Ibu  Juliani  sebagai  berikut:  “ Pekerjaan  saya ketika  menjadi  anggota  KPPS  tidak  mengganggu  kak,  kan  saya  sudah  tahu jadwalnya  dari  jauh-jauh  hari  jadi  bisa  dipersiapkan.  Lagipula  saya  sudah dikasih ijin sama suami...”
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 106
Ibu  Dwi  Haryanti,  juga  menyatakan  sebagai  berikut: “Ibu  jadi  saksi memang  dipilih  langsung  dari  calegnya,  tetapi  ibu  sendiri  juga  ingin mengetahui bagaimana jadi saksi. Kebetulan Ibu juga pernah jadi saksi pada pemilu tahun 2009, karena ini ditawari lagi ibu mau aja. Ini kan tugas negara juga,  malah  ibu  kepengen  gak  cuma  jadi  saksi  aja,  tapi  juga  pengin  jadi anggota panitia pemilu kayak PPS gitu...”
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  terlihat  bahwa  kaum  perempuan mempunyai  kepercayaan  terhadap  sistem pemilu,  sehingga  mereka  bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

## d. Kepercayaan Terhadap Caleg
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  partisipasi  politik perempuan  dalam  menyukseskan  pemilu  legislatif  tahun  2014  di  Kelurahan Sungai  Lekop,  terlihat  bahwa  kepercayaan  kaum  perempuan  terhadap  caleg sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi politik perempuan sebagai tim  sukses  dan  mengikuti  kegiatan  sosialisasi.  Ibu  Enok  Suhayati,  yang berpartisipasi  sebagai  tim  sukses  menyatakan  keikutsertaannya  sebagai berikut: “ Ibu mau menjadi tim sukses karena ibu diminta langsung oleh caleg tersebut.  Lagipula  Ibu  juga  sudah  kenal  dengan  caleg  tersebut,  karena  caleg tersebut merupakan tetangga ibu dulu di tempat tinggal ibu yang lama. Beliau itu adiknya ketua RT. Jadi ibu mau, lagipula Ibu lihat kerja beliau terbukti suka menolong orang meskipun sibuk...”
Selain dari itu, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak A. Effendi selaku ketua  RW  06  dan  Ketua  KPPS  yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  kaum perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di lingkungannya sudah baik. Berikut  adalah  pernyataannya:“ Kegiatan  sosialisasi  disini  diadakan  di  rumah salah satu warga mbak, banyak juga kaum perempuan yang ikut mbak, mulai
dari  umur  17  sampai  yang  sudah  tua  juga  ada.  Tetapi  lebih  banyak  ibu-ibu yang ngikutinnya mbak”
Berdasarkan  informasi  dari  informan  tersebut,  terlihat  bahwa  kepercayaan perempuan  terhadap  caleg  sudah  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh caleg.

## e. Tingkat Pendidikan
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop mengenai  partisipasi  politik  perempua  n  dalam  menyukseskan  pemilu legislatif  tahun  2014  di  Kelurahan  Sungai  Lekop,  terlihat  bahwa  tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan, terutama bagi mereka  yang  berpartisipasi  sebagai  anggota  KPPS,  PPDS  dan  saksi.  Hal  ini seperti terlihat dari pernyataan Ibu Juliani yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS  sebagai  berikut:  “ Pertama  ada  penjaringan  dan  musyawarah  yang dilakukan  di  RW.  Kemudian  setelah  musyawarah  itu  saya  terpilih  menjadi salah  satu  anggota  KPPS.  selain  karena  memang  terpilih,  saya  juga  ada keinginan sendiri untuk mengetahui ba gaimana cara kerjanya menjadi KPPS”.
Pernyataan Ibu Juliani tersebut, terlihat bahwa ada kesadaran tersendiri dari Ibu  Juliani  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  cara  kerja menjadi  KPPS.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tingkat  pendidikan  Ibu  Juliani berpengaruh terhadap partisipasi politiknya. Selain itu, sebagai anggota KPPS tingkat pendidikan sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan tercantum dalam Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Pembentukan  dan  Tata  Kerja  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 108
Peraturan komisi pemilihan umum tersebut, tercantum bahwa  dalam pasal 3 huruf  h  yang  menyatakan  bahwa  persyaratan  anggota  PPK,  PPS,  dan  KPPS berpendidikan  paling  rendah  SMA  atau  sederajat.  Sejalan  dengan  peraturan tersebut, dari hasil penelitian penulis terbukti bahwa semua kaum perempuan di  Kelurahan  Sungai  Lekop  yang  berpartisipasi  sebagai  anggota  KPPS    telah menempuh  pendidikan  minimal  SMA  atau  sederajat.  Hal  ini  dapat  terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4

## Tingkat Pendidikan Kaum Perempuan Sebagai Anggota KPPS
No Nama Pendidikan Kedudukan 1 Nurbaiti Paket C Dinas Pendidikan Bintan Anggota KPPS 2 Ina Suriyana S1 UMRAH Anggota KPPS 3 Sri Lestari Paket C Dinas Pendidikan Bintan Anggota KPPS 4 Julainah SMKN 1 Tanjungpinang Anggota KPPS 5 Nurlaily SMEA Swasta Pembangunan Anggota KPPS 6 Sarbini SMA Swasta Islam Kepanjen Anggota KPPS 7 Ritawati SMA Swasta Kencana Bandung Anggota KPPS 8 Juliani Paket C Dinas Pendidikan Bintan Anggota KPPS 9 Rosni SMA Swasta Piri II Yogyakarta Anggota KPPS 10 Nurlela SMAN 2 Tanjungpinang Anggota KPPS 11 Astuti SMEA Swasta Indrasakti Tanjungpinang Anggota KPPS 12 Rubiah Pendidikan Guru Agama Negeri Anggota KPPS 13 Oktariyanti SMK Swasta Indrasakti Anggota KPPS 14 Ekwanti SMK Taman Siswa Nanggulan Anggota KPPS 15 Rosmida Yanti S. SMU Swasta Tri Bhakti Pekanbaru

## Anggota KPPS
Sumber: KPU Kabupaten Bintan, 2014
Sementara  itu,  bentuk  partisipasi  politik  perempuan  sebagai  saksi  juga dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan.  Hal  ini  juga  dibuktikan  dari  informan yang penulis wawancarai yaitu Yola dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai saksi. Pada saat menjadi saksi Yola telah menempuh pendidikan SMA dan  sedang  menempuh  pendidikan  S1.  Sementara  itu,  Ibu  Dwi  Haryanti pendidikan terakhirnya adalah SMA.
Selain  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  temukan  di  lapangan,  pengaruh tingkat pendidikan terhadap kegiatan politiknya sebagai saksi juga dinyatakan oleh Bapak A. Effendi sebagai berikut: “Pendidikan sangat berpengaruh mbak, misalkan dia menjadi saksi kan tugasnya monitoring hasil suara di TPS, terus nanti  disampaikan  kepada  partai  atau  calegnya.  Jadi  kalau  gak  dibarengi pendidikan  yang  cukup  kemungkinan  gak  bisa  melaksanakannya  mbak,  kan nanti dia ha rus mengolah data juga.”
Bapak Muhammad Riduan S, Sos. Selaku Kepala Kelurahan Sungai Lekop juga turut  memberikan  pandangannya  sebagai  berikut:“ Ada  keterkaitan  antara bentuk  partisipasi  politik  dengan  pendidikan  seseorang.  Hal  ini  dikarenakan dimana  semakin  tinggi  pendidikan  yang  diperoleh  seseorang.  Maka pengetahuannya  semakin  luas  dan  semakin  terbuka  sehingga  semakin menyadari akan pentingnya pemilu.”

## f. Tingkat Pekerjaan
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  ditemukan  bahwa  tingkat pekerjaan  tidak  berpengaruh  terhadap  kaum  perempuan  yang  berpartisipasi sebagai  pemilih  dan  mengikuti  kegiatan  sosialisasi.  Hal  ini  dikarenakan  pada hari  dilaksanakan  pemilu,  merupakan  hari  libur  nasional  sehingga  semua kegiatan  perkantoran  diliburkan.  Sementara  itu  bagi  yang  bekerja  sebagai karyawan  toko,  kegiatan  dilakukan  pada  siang  hari.  Sehingga  memberikan kesempatan untuk memenuhi hak mereka memberikan suara. Hal ini terlihat dari informan penulis yang bernama Dina dan Ibu Endang.
Sama halnya dengan partisipasi politik perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, tingkat pekerjaan juga tidak mempengaruhi partisipasi mereka. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh caleg maupun dari PPS selalu diadakan pada saat kaum perempuan memiliki banyak waktu luang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
dan kegiatan sosialisasi tersebut dibarengi dengan kegiatan lainnya. Mengenai hal  ini  penulis  temukan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  di Kelurahan Sungai Lekop selalu diadakan pada sore dan malam hari. Selain itu kegiatan soasialisasi ini dibarengi dengan kegiatan majelis taklim atau ibu-ibu pengajian.

## g. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan
Pengaruh  politik  keluarga  atau  orang  terdekat  terhadap  partisipasi  politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sangat besar sekali, bahkan faktor yang paling utama. Hal ini dikarenakan tidak hanya dalam benrtuk partisipasi politik sebagai  pemilih  saja,  tetapi  juga  sebagai  saksi,  tim  sukses,  dan  mengikuti kegiatan  sosialisasi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  pernyataan  informan  yang penulis wawancarai untuk mendapatkan informasi.
Ibu  Dwi  Haryanti,  yang  menyatakan  sebagai  berikut: “Awalnya  bisa  terlibat menjadi saksi karena pertama karena saya diminta oleh partai. Jadi saya mau.
Saya menjadi saksi dari calon DPD”
Yola Aprilia, yang juga berpartisipasi sebagai saksi memberikan pernyataannya sebagai  berikut:“ Awal  saya  bisa  jadi  saksi  karena  saya  ditelpon  sama  caleg yang sudah saya kenal kak”
Berdasarkan  informasi  yang  penulis  dapatkan  dari  hasil  wawancara  terlihat bahwa  mayoritas  kaum  perempuan  berpartisipasi  politik  dikarenakan dipengaruhi  oleh  keluarga  maupun  orang  terdekatnya.  Hal  ini  terlihat  dari pernyataan  seperti  diminta  oleh  caleg  langsung,  ditelpon  oleh  caleg  yang dikenal,  dan  diajak  ibu-ibu  sekitar  rumah,  diajak  oleh  tokoh  masyarakat  dan diajak oleh ibu sendiri.

## h. Pengalaman Organisasi
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kelurahan  Sungai  Lekop, terlihat  bahwa  pengalaman  organisasi  juga  faktor  yang  mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop. Faktor ini terutama berpengaruh bagi kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS, PPDP,  tim  sukses  dan  saksi.  Sementara  untuk  partisipasi  politik  perempuan lainnya faktor ini tidak terlalu berpengaruh.
Ibu  Dwi  Haryanti,  yang  berpartisipasi  sebagai  saksi,  selain  dipengaruhi  oleh afiliasi  politik  juga  dipengaruhi  pengalaman  organisasi.  Hal  ini  terlihat  dari pernyataannya  yang  menyatakan  bahwa  awal  ia  bisa  menjadi  saksi dikarenakan  selain  diminta  langsung  oleh  parpol  tetapi  juga  dikarenakan  ia pada  pemilu  sebelumnya  sudah  pernah  menjadi  saksi.  Ibu  Juliani,  yang berpartisipasi  sebagai  anggota  KPPS  dan  PPDP  dalam  partisipasinya  juga dipengaruhi oleh afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Hal ini terlihat dari kedudukan Ibu Juliani yang juga sebagai ketua RT 01 RW 05.
Selain itu, dari hasil analisis data penulis terhadap anggota KPPS dan PPDP di Kelurahan  Sungai  Lekop,  terlihat  bahwa  sebagian  besar  anggota  KPPS  dan PPDP yang terlibat merupakan ketua RT dan ketua RW setempat. Hal ini juga diperkuat  oleh  pernyataan  Bapak  Sunardi,  S.E.  selaku  Ketua  PPS  sebagai berikut: “ Sistem  perekrutannya  pertama  kita  adakan  penjaringan  terhadap masyarakat  dulu.  Kita  juga  kerjasama  dengan  RT  dan  RW  yang  ada  di Kelurahan Sungai Lekop jadi kita menampung aspirasi dari masyarakat. Selain itu kita juga libatkan RT dan RW karena mereka yang mengetahui warganya. Kita  juga  menunjuk  langsung  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  tersebut. Selain memang dari RT  kita juga libatkan dari luar RT. Jadi tugas mereka itu seperti sensus lah”.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Bapak Muhammad Riduan, S.Sos. selaku Lurah sungai Lekop juga memberikan pernyataannya terkait dengan faktor pengalaman organisasi dalam partisipasi politik.  Berikut  adalah  pernyataannya: “ Ada  keterkaitan  antara  pengalaman organisasi  dengan partisipasi politik. Jika seseorang  sering ikut  berorganisasi meskipun  pendidikannya  rendah,  maka  akan  lebih  terbuka  kesempatannya untuk mengikuti partisipasi politik lainnya dikarenakan wawasannya lebih luas dan terbuka”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  partisipasi  politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun  2014,  diketahui  bahwa  partisipasi  politik  perempuan  di  Kelurahan Sungai  Lekop  sudah  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  kaum  perempuan  yang  sudah terlibat dari berbagai bentuk partisipasi politik dalam pemilu legislatif. Adapun bentuk  partisipasi  politik  perempuan  yang  diikuti  kaum  perempuan  di Kelurahan Sungai Lekop adalah menjadi pemilih, mengikuti kegiatan sosialisasi dari caleg & PPS, menjadi saksi, manjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPDP dan  menjadi  tim  sukses.  Sementara  itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  politik  kaum  perempuan  antara  lain  adalah:  kesadaran  hak  dan kewajiban  dalam  pemilu,  manfaat  adanya  pemilu,  kepercayaan  terhadap sistem  pemilu,  kepercayaan  terhadap    caleg,  tingkat  pendidikan  ,  tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan & pengalaman organisasi.
Namun,  dari  kedelapan  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  kaum perempuan  dalam  menyukseskan  pemilu  legislatif  tahun  2014  di  Kelurahan Sungai  Lekop,  faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  pengaruh  keluarga  & lingkungan serta pengalaman organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Budiardjo,  Mirriam,  2008, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Damsar, 2010, Pengantar Sosiologi Politik , Jakarta: Kencana.
Echols,  John  dan  Hassan  Shadily,  2005, Kamus  Inggris  Indonesia ,  Cetakan  ke XXVI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
Efriza, 2012, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik , Bandung: Alfabeta.
Faturohman,  Denden  dan  Wawan  Sobari,  2004, Pengantar  Ilmu  Politik , Malang: UMM Press.
Faulks, Keith, 2010, Sosiologi Politik Pengantar Kritis , Bandung: Nusa Media.
Hendrayadi, Agus dkk, 2011, Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi  serta  ujian  Sarjana  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji , Tanjungpinang: Umrah Press.
Herdiansyah,  Haris,  2010, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika. Huntington,  Samuel  P.  dan  Joan  Nelson,  1990, Partisipasi  Politik  Di  Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta. Lilijawa, Isidorus, 2010, Perempuan,Media dan Politik , Flores: Ledalero. Moleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi, Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Profil Kelurahan Sungai Lekop, 2013 Sasono,  Adi  dkk,  1998, Demitologisasi  Politik  Indonesia  Mengusung  Elitisme dalam Orde Baru , Jakarta: CIDESINDO. Silalahi, Ulber, 2010, Metode Penelitian Sosial , Bandung: Refika Aditama. Sitepu, P.Andrianus, 2012, Studi Ilmu Politik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia.
Syafiie,  Inu  Kencana,  2011, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Edisi  Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Internet, Jurnal dan Buletin
Darwin,  Muhadjir,  2004, Gerakan  Perempuan  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa , Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Volume  7  Nomor  3,  Edisi  Maret  (  dalam http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id,  akses  5  Januari  2014  pukul  8.52 WIB)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
114
KPPPA, dan BPS, 2013, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013 , Jakarta:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( dalam http://www.menegpp.go.id/, akses 1 Mei 2014 pukul 08.08 WIB)
Manan, Munafrizal, 2012, Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyonsong
Pemilihan  Umum  2014 ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia  Volume  9  Nomor  4, Edisi Desember.
Manurung,  Rosida  Tiurma,  2009, Ketidakberpihakan  Jargon  Politik  Terhadap Perempuan  Di  Indonesia ,  Jurnal  Sosioteknologi  Edisi  16  Tahun  8,  April 2009, Bandung: Universitas Kristen Maranatha Press.
Pamungkas, Sigit, 2013, “ Ketua KPU Harap Media Lebih Banyak Mengulas Sisi Positif Pemilu” , Dalam Jurnal Suara KPU, Edisi Juli, Tahun 2013, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Ratnawati, 2004, Potret Kuota Perempuan di Parlemen , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, Maret 2004.
Sofiyah,  Siti  Lailatus,  tt, Partisipasi  dan  Keterwakilan  Perempuan  Sebagai Upaya  Demokratisasi  di  Indonesia (  dalam  http://ejournal.uin- malang.ac.id, akses 15 Februari 2014 pukul 02.51 WIB)
Subono, Nur  Imam,  2009,  “ Perempuan  yang  lebih  Bermakna ”,  Dalam  Jurnal Sosial  Demokrasi,  Edisi  6  Tahun  2,  Juni-Agustus  2009,  Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.
Suryaningsih, 2011, “ Peluang Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia ”,  Dalam  Jurnal  FISIP  UMRAH,  Volume  2,  Nomor  2,  Tahun 2011, Tanjungpinang: UMRAH Press.
UNDP, 2010, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan , Makalah Kebijakan,  Jakarta: UNDP Indonesia.
http://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki, akses 29 Januari 2014 pukul 09.47 WIB http://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_Indonesia, akses 10 Februari 2014 pukul 02.07 WIB
http://www.kpu.go.id, akses 13 Oktober 2013 pukul 12.06 WIB http://www.kpu.go.id/dptnasional.html, akses 10 April 2014 pukul 01.11 WIB http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html, akses 10 April 2014 pukul 01.14 WIB http://www.bps.go.id.html, akses 15 April 2014 pukul 11.15 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum    Nomor  3  Tahun  2013  tentang Pembentukan  dan  Tata  Kerja  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014