## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan) ”
Oleh: Hj. Masnun 1

## Abstract
The  regulations  for  legal  protection  for  Muslim consumers  against  the  circulation  of  not  halal food  certified  are  regulated  in  the  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  18  of  2012 concerning Food and the Law of the Republic of Indonesia  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection, the Law of the Republic of Indonesia  Number 33  of 2014  concerning  Halal Product Guarantee.
The  role  of  LPPOM  MUI  in  halal  certification  is as LPH where LPPOM will be an institution that carries  out  the  process  of  inspecting  food ingredients,  inspecting  product  processing, examining  equipment,  production  rooms,  and checking  the  halal  assurance  system.  In addition,  the  role  of  LPPOM  MUI  as  LPH  is  to submit  the  results  of  the  inspection  and  /  or testing the halalness of the product to BPJH.
Keywords:
Legal
Protection, Muslim Consumers,  Food  Circulation,  Not  Halal Certified . Abstrak Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap peredaran makanan tidak  bersertifikat  halal  di  atur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2012  tentang  Pangan  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Peranan  LPPOM  MUI  dalam  sertifikasi  halal adalah  sebagai  LPH  dimana  LPPOM  akan menjadi  lembaga  yang  melakukan  proses pemeriksaan bahan makanan, memeriksa pengolahan  produk,  meneliti  peralatan,  ruang produksi, serta memeriksa sistem jaminan
1 Dosen Fakultas Hukum UISU
halal.Selain  itu peran  dari LPPOM  MUI  sebagai LPH  adalah  menyerahkan  hasil  pemeriksaan dan/atau  pengujian  kehalalan  produk  kepada BPJH
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Konsumen Muslim, Peredaran Makanan, Tidak Bersertifikat Halal.

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Hukum perlindungan konsumen dewasa
ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan
masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat  perlindungan,  namun  pelaku  usaha juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol  sehingga  tercipta  sistem  yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. 2
Pengetahuan  tentang  hukum  makanan yang  halal  sangat  penting  bagi  kehidupan konsumen muslim, karena berhubungan dengan hajat  manusia  setiap  waktu.  Dengan  adanya label  halal  dalam  suatu  produk  makanan  maka konsumen  muslim  dapat  memastikan  produk mana  saja  yang  boleh  dikonsumsi.  Sesuai dengan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  (Selanjutnya  disebut  UU
Jaminan Produk Halal) menyatakan 2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2018, h.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa,Produk  yang  masuk  atau  beredar  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal.
Data dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  (LPPOM  MUI)  Sumatera  Utara  di Medan  pada  tahun  2019,terdaftar  286  jumlah produk dan jumlah sertifikat halal  yang terdapat pada  LPPOM  MUI  Sumut  di  Medan,  dan terdaftar  243  jumlah  perusahaan/pelaku  usaha yang  mendaftarkan  produk  makanannya  ke LPPOM MUI Sumut di Medan.
Beberapa  kasus  maraknya  peredaran label halal palsu disebabkan kurangnya pengetahuan  dari  pengusaha,  meski  tindakan tersebut  salah.  Selain  itu,  pengusaha  tidak  siap untuk  melalui  tahapan  memperoleh  sertifikat halal, seperti kesiapan dokumen hingga produksinya.Dampaknya,  mereka  tak  lolos  saat audit. Seperti dalam contoh kasus dua varian mi instan asal Korea yang didalamnya mengandung unsur babi seperti
dalamSamyang,Nongshim, dan Ottogi, 3 Mie Instan Jajangmyeon Korea yang belum memiliki sertifikat  halal,  dua  produk  dairy  milk  yang mengandung unsur babi yaitu cadbury dairy milk roast  almond  dan  cadbury  milk  hazelnut  dan produk  makanan  Pringles  belum  bersertifikat halal MUI.
Konsumen  merupakan  golongan  yang rentan  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha.  Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi  konsumen. 4 Berhubung  dengan  hal ini,  pemerintah  mempunyai  peran  penting terhadap sertifikasi dan labeling halal dibutuhkan  dalam  suatu  produk  makanan
3 https://www.islampos.com/ylki-sumut- imbau-masyarakat-waspadai-peredaran-mi-instan- mengandung-babi-53528/,  diakses  pada  tanggal  2 Juli 2019, pukul 8.23 Wib.
4 Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung,2016,h.227.
karena  sebagai  konsumen  muslim  dibutuhkan sebuah  informasi  yang  jelas  terhadap  makanan yang  bersertifikat  halal  karena  menjadi  sebab, mana makanan  yang dapat dikonsumsi dengan baik  ( thayyiba )  dan  mana  makanan  yang  tidak dapat  dikonsumsi.  Pemerintah  juga  dituntut untuk  melakukan  upaya  perlindungan  hukum guna  melindungi  konsumen  muslim  dalam  hal sertifikasi halal suatu produk makanan.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang  bertugas  kuat  untuk  meneliti,  mengkaji, menganalisis  dan  memutuskan  apakah  produk- produk  baik  pangan  dan  turunannya,  obat- obatan  dan  produk  kosmetika  apakah  aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi ajaran  agama  Islam  yakni  halal  atau  boleh  dan baik  untuk  dikonsumsi  bagi  umat  Muslim khususnya  di  wilayah  Indonesia,  selain  itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan  dan  bimbingan  kepada  layanan masyarakat. 5

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  maka  penulis  merumuskan masalah  yang  akan  diteliti  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana perlindungan hukum  bagi konsumen  muslim  terhadap  peredaran makanan  yang  tidak  bersertifikat  halal  di Kota Medan?
2.  Bagaimana  peran  Lembaga  Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI) dalam  hal  pengawasan  dan  memberikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  di Kota Medan?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui  pengaturan  sertifikasi halal terhadap makanan.
2.  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum bagi konsumen muslim terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal.
3.  Untuk mengetahui peran Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI)  dalam  hal  pengawasan  dan memberikan  kepastian  hukum  terhadap masyarakat  di Kota Medan.

## D.  Manfaat Penelitian
Disamping  tujuan  yang  hendak  dicapai sebagaimana  yang  dikemukakan  diatas,  maka penulisan  skripsi  ini  juga  memberikan  manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 1.  Manfaat Teoritis
a.  Skripsi  ini  diharapkan  memberikan sumbagan  pemikiran  pengembangan bidang  pengetahuan  hukum  umumnya maupun  hukum  perdata  khususnya sehingga  dapat  menambah  bahan referensi  dan  bahan  masukan  untuk penelitian selanjutnya.
b.  Skripsi ini
diharapkan dapat memberikan  gambaran  umum  tentang bentuk  perlindungan  konsumen  muslim terhadap  makanan  bersertifikat/berlabel halal  serta  menjadi  bahan  masukan bagi  masyarakat  umum  dan  aparat penegak  hukum  untuk  memberikan
perlindungan konsumen terhadap
konsumen muslim atas makanan bersertifkat halal. 2. Manfaat Praktis
Secara  praktis  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan  dalam  perkembangan ilmu  hukum,  khususnya  yang  berhubungan dengan masalah perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal.

## E.  Definisi Operasional
1.  Perlindungan Hukum
adalah perlindungan akan harkat dan  martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum dari kesewenangan. 6
2.  Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepala konsumen.
3.  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak untuk diperdagangkan.
4.  Makanan  atau  Pangan  adalah  segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah maupun tidak diolah  yang  diperuntukkan sebagai  makanan  atau  minuman  bagi konsumsi  manusia,  termasuk  bahan tambahan Pangan,  bahan baku  Pangan, dan  bahan  lainnya  yang  digunakan dalam  proses  penyiapan,  pengolahan, dan/atau  pembuatan  makanan  atau minuman.
5.  Sertifikat  Halal  adalah  suatu  fatwa tertulis  dari  Majelis  UlamaIndonesia
6 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,1987, h. 1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(MUI)  yang menyatakan  kehalalan  suatu produk sesuai dengansyari'at Islam. 7
Lembaga  Pengkajian  Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM MUI)  adalah  sebuah  lembaga  yang  dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk  melindungi  konsumen  muslim  dalam mengonsumsi makanan, minuman,  obat-obatan maupun kosmetika. 8

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A.  Tinjauan  Umum  Tentang  Perlindungan Hukum Konsumen 1.  Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen Perlindungan  berasal  dari  kata  lindung yang  memiliki  arti  mengayomi,  mencegah, mempertahankan
dan membentengi. 9
Perlindungan  hukum  adalah  upaya  pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar.
Menurut  Satjipto  Raharjo  Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 10 Menurut Philipus M. Hadjon
berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan  akan  harkat  dan    martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia
7 Panji Adam, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya
Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna, Vol. 1 No. 1 , Januari, 2017, h.150
8 http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/ sjh-indonesia.pdf ,  diakses  pada  tanggal  8  Juli  2019, Pukul 8.19 W IB.
9 Dedy  Sugiono, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, h.1085.
10 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Adya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.
yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 11
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  karena  menurut  sejarahnya  di Barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindugan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. 12 Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Menurut Business  English  Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumers  against  unfair  or  illegal  traders. Adapun Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan a statute  that  safeguards  consumers  in  the  use goods  and  services. Perlindungan  konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 13
Pengertian  perlindungan  konsumen  di kemukakan  oleh  berbagai  sarjana  hukum  salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan  konsumen  adalah  bagian  dari hukum  yang  memuat  asas-asasatau  kaidah- kaidah  yang  bersifat  mengatur  hubungan  dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 14
UU  Perlindungan  Konsumen    Pasal  1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen
11 Philipus M. Hadjon, Loc.Cit
12 Ibid , h.38
13 Zulham, Hukum Perlindungan
Konsumen, Prenadamedia  Group,  Jakarta,  2013, h.21.
14 Az.  Nasution, Hukum  Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2002 h. 22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyatakan  bahwa,  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan  konsumen  mempunyai cakupan  yang  luas,  meliputi  perlindungan konsumen  terhadap  barang  dan  jasa,  yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang  dan  jasa  hingga  sampai  akibat-akibat dari  pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
a.  Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang yang  diserahkan  kepada  konsumen  tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
b.  Perlindungan terhadap diberlakukannya
syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. 15
Berdasarkan  dari  beberapa  pengertian konsumen  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  konsumen  dapat  dibedakan  kepada  tiga batasan, yaitu:
a. Konsumen
komersial ( commercial consumer ),  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan  untuk  memproduksi  barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
b. Konsumen antara ( intermediate consumer ), adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
c. Konsumen  akhir  ( ultimate  consumer/end user ), adalah setiap orang yang mendapatkan  dan  menggunakan  barang dan/atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi kebutuhan  kehidupan  pribadi,  keluarga, orang  lain, dan makhluk hidup  lainnya  dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. 16
15 Aulia  Muthiah, Hukum  Perlindungan Konsumen , Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, h.39. 16 Zulham, Op. Cit , h.17-18
Hak  konsumen  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen sebagai berikut:
a.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b.  Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
d.  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut;
f. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
g.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain  memiliki  hak-hak,  berdasarkan
Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu:
a.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan;
b.  Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c.  Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang disepakati;
d.  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
2.  Pengertian  Pelaku  Usaha,  Hak  dan Kewajibannya
Pasal  1  angka  3  UU  Perlindungan Konsumen    disebutkan  bahwapelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.
Pasal  6  UU  Perlindungan  Konsumen, Produsen  disebut sebagai  pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:
a.  Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b.  Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad tidak baik;
c.  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d.  Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun  dalam  Pasal  7  UU  Perlindungan
Konsumen  diatur  kewajiban  pelaku  usaha, sebagai berikut:
a.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c.  Memperlakukan atau melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif; d.  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e.  Memberi kesempatan kepada konsumen  untuk  menguji,  dan/atau
mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;
f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g.  Memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang  dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Lebih  lanjut,  Pasal  8  UU  Perlindungan
Konsumen  menetapkan  larangan-larangan  bagi pelaku  usaha  yang  berujung  pada  kerugian konsumen yaitu:
1)  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a.  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan  standar  yang  dipersyaratkan dan  ketentuan  peraturan perundang- undangan;
b.  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi bersih  atau netto ,  dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan  dalam  label  atau  etiket barang tersebut; c.  tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d.  tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau keterangan  barang  dan/atau  jasa tersebut;
e.  tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau  keterangan  barang  dan/atau jasa tersebut;
f. tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa
tersebut; g.  tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang
paling baik atas barang tertentu;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
h.  tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal"
yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan  barang  yang  memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih
atau netto ,  komposisi,  aturan  pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang  dalam  bahasa  Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 2)  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan  barang  yang  rusak, cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3)  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap dan benar. 4)  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib menariknya dari peredaran. Pasal  9  ayat  (1)  UU  Perlindungan
Konsumen  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha
dilarang
untuk memperdagangkan, menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan suatu barang dan/atau  jasa  secara  tidak  benar, dan/atau seolah-olah:
a.  Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki  potongan  harga,  harga  khusus, standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode tertentu,  karakteristik  tertentu,  sejarah atau guna tertentu;
b.  Barang  tersebut  dalam  keadaan  baik dan/atau baru;
c.  Barang  dan/atau  jasa  tersebut  telah mendapatkan  dan/atau  memiliki  sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan  tertentu,  ciri-ciri  kerja  atau
aksesori tertentu;
d.  Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan  yang  mempunyai  sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e.  Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f.  Barang  tersebut  tidak  mengandung  cacat tersembunyi;
g.  Barang  tersebut merupakan  kelengkapan dari barang tertentu;
h.  Barang  tersebut  berasal  dari  daerah tertentu;
i.  Secara  langsung  atau  tidak  langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j.  Menggunakan kata-kata  yang  berlebihan, seperti  aman,  tidak  berbahaya,  tidak mengandung  risiko  atau  efek  sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k.  Menawarkan  sesuatu  yang  mengandung janji yang belum pasti.

## B.  Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan

## Halal
1.  Pengertian Produk Makanan
Dalam  pengertian  luas,  produk  ialah segala  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh suatu  proses  sehingga  produk  berkaitan  erat dengan  teknologi. 17 Menurut  Pasal  1  angka  4
Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik bergerak  maupun  tidak  bergerak,  dapat dihabiskan  maupun  tidak  dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
Makanan  atau  pangan  adalah  kebutuhan dasar  manusia  yang  paling  utama  dan pemenuhannya  merupakan  bagian  dari  hak asasi  setiap  rakyat  di  Indonesia.  Untuk memenuhi  kebutuhan  perlu  diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindunga, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengonsumsi.
Menurut
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan dinyatakan bahwa :
17 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen  Di  Indonesia, Bandung:Citra  Aditya Bakti, 2006, h.18.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang berasal  dari  sumber  hayati  produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,  peternakan,  perairan,  dan air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak diolah  yang  diperuntukkan  sebagai makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi manusia,  termasuk  bahan  tambahan Pangan,  bahan  baku  Pangan,  dan bahan  lainnya  yang  digunakan  dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau  pembuatan  makanan  atau minuman.
2.  Pengaturan Makanan Halal dalam Hukum

## Islam
Sumber hukum perlindungan konsumen dalam  Islam,  praktis  sama  persis  dengan sumber hukum islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al- Qur’an, Sunnah,
Ijma’, dan  Qiyas.  Al- Qur’an  dan  Sunnah  dapat berdiri  sendiri  sebagai  dalil  hukum,  sedangkan Ijma’ dan  Qiyas  tidak  dapat  berdiri  sendiri sebagai  dalil  hukum,  karena  proses Ijma’ dan Qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al- Qur’an dan Sunnah.

## C.  Tinjauan  Umum  tentang  Sertifikasi  dan
Labelisasi  Halal  di  LPPOM  MUI  Sumatera Utara di Medan
1.  Pengertian  Sertifikasi  dan  Labelisasi
Halal Sertifikasi  Halal  adalah  Fatwa  Tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai syari’at Islam setelah melalui proses pemeriksaan. Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui  validitas  produk  yang  diolah, dikemas,  dan  diproduksi.  Oppenheim  dan Weston  menjelaskan  bahwa  sertifikasi  adalah tanda  ( mark )  yang  digunakan  pada  produk (barang  dan/atau  jasa)  untuk  menyatakan tentang  bahan,  cara  pembuatan,  kualitas, ketepatan  (akurasi),  karakteristik,  pengelolaan,
pengolahan, dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut. 18
Label Halal adalah tanda “HALAL” yang dicantumkan  pada  kemasan  produk.  Labelisasi adalah  proses  penyertaan  label  (pelabelan) yang  dirancang  untuk  melindungi  konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas,  dan  isi  produk.  Labelisasi  dibutuhkan agar  konsumen  dapat  membandingkan  produk lainnya  yang  bersaing.  Dengan  demikian,  label harus  mendeskripsikan  dengan  jelas  setiap bahan  asal  yang  terkandung  dalam  produk, termasuk  bahan  yang  tersembunyi,  seperti pengolahan dan bahan-bahan pendukung
lainnya. 19 Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah  penipuan,  serta  untuk  membantu konsumen  memaksimalkan  pilihan  terhadap produk  untuk  kemanfaatan  dan  kesejahteraan. Agar  konsumen  bertindak  sesuai  dengan kepentingan  terbaik  mereka  dan  berdasarkan pilihan.  Tujuan  label  adalah  sebagai  informasi untuk  membantu  konsumen  mengidentifikasi produk  makanan  yang  paling  sesuai  dengan pilihan. 20
Sertifikasi  dan  labelisasi  membantu konsumen  untuk  mengetahui  sifat  dan  bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen  untuk  memilh  berbagai  produk  yang saling  bersaing  ( competing  products ).  Informasi inilah  yang  dibutuhkan  konsumen  pada  produk panganan halal, dengan informasi yang simetris konsumen  dapat  menentukan  pilihannya  untuk mengonsumsi  produk  pangan  halal,  karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga
18 Zulham, Op.,Cit, h.113-114.
19 Ibid, h.114-115.
20 Ibid, h.114.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan sertifikasi dan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen. 21
2.  Prosedur Sertifikasi/Labelisasi Halal
Pasal  1  angka  3  UU  Jaminan  Produk Halal  menyatakan  bahwa  Proses  Produk  Halal (PPH)  merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan  bahan,  pengolahan,penyimpanan, pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  dan penyajian Produk.
Pengaturan  sertifikasi  dan  labelisasi produk  halal  dalam  UU  Jamianan  Produk  Halal diatur  dalam  Pasal  4  yaitu  produk  yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Sebagaimana  Pasal  4  menyebutkan,  Produk yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Kewajiban  bersertifikat  halal  terhadap produk tidak berlaku bagi semua produk, karena Pasal  26  UUJPH  mengecualikan  kewajiban bersertifikat  halal  kepada  pelaku  usaha  yang memang memproduksi produk dari  bahan  yang diharamkan. Bagi pelaku usaha yang memproduksi  produk  dari  bahan  haram,  wajib mencantumkan  keterangan  tidak  halal  pada produknya. Ketentuan Pasal 26 UUJPH tersebut,  dipengaruhi  oleh  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  2/PUU- IX/2011, terkait dengan Pengujian Pasal 58 ayat (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan  sertifikasi  dan  labelisasi  produk halal  dalam  UUJPH,  tidak  melarang  produksi dan  perdagangan  produk  haram.  Sepanjang produsen
produk haram
tersebut,
mencantumkan keterangan tidak halal.
21 Ibid, h.116.
Pandangan  ini  dipertegas  dengan  pengertian sertifikat  halal  adalah  pengakuan  kehalalan suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Juga  diperkuat  dengan  pengertian  label  halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
Ketentuan  Pasal  67  UUJPH  ayat  (1) menyebutkan, “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk  yang  beredar  dan  diperdagangkan diwilayah  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  mulai  berlaku  5  tahun  terhitung sejak  undang-undang ini  diundangkan.”  Ini berarti, mandatory halal certification bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, mulai  diberlakukan  lima  tahun  ke  depan  sejak UUJPH  diundangkan.  Rumusan  Pasal  67  ayat (2)  dan  (3)  UUJPH,  merupakan key  rules untuk pengaturan  jenis  dan  karakteristik  produk  yang wajib disertifikasi. Pasal 67 ayat (2) menyebutkan,  “Sebelum  kewajiban  bersertifikat halal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berlaku,  jenis  produk  yang  bersertifikat  halal diatur secara bertahap.” Selanjutnya pada Pasal 67 ayat (3) menyebutkan, “Ketentuan mengenai jenis  produk  yang  bersertifikat  halal  secara bertahap  sebagaimana  diatur  pada  ayat  (2) diatur dalam peraturan pemerintah.”
Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) merupakan  tanggung  jawab  negara,  bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Ketentuan

## A.  Teknik Pengumpulan Data

## 1.  Sumber Data
a.  Data Primer
Data  primer  diperoleh  dari  hasil  penelitian pada  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat- obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia(LPPOM  MUI  Sumatera  Utara  di Medan)

## b.  Data sekunder
Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan  berupa  bahan-bahan  hukum yang terdiri dari
1)  Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum berupa  peraturan  perundan-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen.
2)  Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan- bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal-jurnal  hukum,  dan  majalah  yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
2.  Alat Pengumpulan Data
a.  Penelitian  Kepustakaan,  Data  diperoleh dari  beberapa  literatur  berupa  buku- buku  ilmiah,  peraturan  perundang- undangan,  jurnal-jurnal,  serta  sumber kepustakaan lainnya .
b.  Penelitian  Lapangan,  yaitu  dengan
melakukan  wawancara  di  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM  MUI  Sumatera  Utara di Medan)

## E. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  data  kualitatif  yaitu  yang  dilakukan dengan  merangkai  data  yang  dikumpulkan secara  sistematis  dan  mendapatkan  suatu keadaan  yang  diteliti,  Bahan  hukum  penelitian diklasifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan penelitian, hasil klasifikasi bahan hukum
tersebut  selanjutnya  disistematisasikan,  Bahan hukum  yang  telah  disistematisasikan  kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam
mengambil kesimpulan. 22
III. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
A.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Muslim  Terhadap  Peredaran  Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal
Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam  menjalankan  wewenangnya,  BPJPH bekerja  sama  dengan  kementerian  dan/atau lembaga  terkait,  MUI,  dan  LPH.  Jaminan penyelenggaraan  produk  halal  bertujuan  untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk makanan. Hal ini menjadi penting  sebagai  bagian  dari  upaya  melindungi konsumen  dari  produk-produk  makanan  yang tidak  halal.Pada  dasarnya  keberadaan  jaminan produk  pangan  halal  berangkat  dari  informasi yang  benar,  jelas,  dan  lengkap  baik  secara kuantitatif  maupun  kualitas  dari  produk  pangan yang mereka konsumsi. 23
Pencantuman label halal sebagai konsekuensi  sebuah  produk  yang  bersertifikat halal  akan  mengembalikan  hak-hak  konsumen untuk  menyeleksi  dan  mengkonsumsi  jenis makanan  yang  mereka  hendak  konsumsi.  Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas  terlihat,  sehingga  menunjukan  adanya
22 Ibid, h. 30.
23 KN  Sopyan  Hasan, Sertifikasi  Halal dalam  Hukum  Positif:  Regulasi  dan  Implementasi di  Indonesia ,  Aswaja  Presindo.  Cetakan  I,  Agustus 2014, hlm. 239

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan  hak-hak  konsumen.  Karena selain  untuk  menjamin  aspek  kesehatan,  juga bahkan  yang  sangat  penting  adalah  sebagai bentuk  pemberian  jaminan  perlindungan  dan kepuasan batiniah masyarakat. 24
Pengaturan  perlindungan  hukum  bagi konsumen muslim terhadap peredaran makanan tidak  bersertifikat  halal  di  atur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2012  tentang  Pangan  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa  pasal  yang  terkait  dengan  kehalalan produk  pangan  yaitu  pasal  97  ayat  (1),  (2)  dan (3) dan Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3).  Adapun bunyi pasal-pasaltersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 97 : (1)Setiap  orang  yang  memproduksi Pangan  di  dalam  negeri  untuk diperdagangkan wajib mencantumkan  label  di  dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. (2)Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/  atau  pada  kemasan  pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3)Pencantuman label di dalam dan/atau  pada  kemasan  Pangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dan ayat  (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia  serta  memuat  paling sedikit keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c.  Berat bersih dan isi bersih;
d. Nama  dan  alamat  pihak  yang memproduksi
atau mengimpor; e. Halal bagi yang dipersyaratkan; f.  Tanggal dan kode produksi; g. Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa; h. Nomor  izin  edar  bagi  Pangan Olahan; dan i.  Asal usul bahan Pangan tertentu.
Pasal 102 :
(1)  Setiap  Orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 97  ayat  (1),  Pasal  99, dan  Pasal  100  ayat  (2)  dikenai sanksi administratif.
(2)  Setiap  Orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  97  ayat  (2)  wajib mengeluarkan  dari  dalam  wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
(3)  Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda;
b. Penghentian  sementara  dari
kegiatan,  produksi,  dan/atau peredaran; c.  Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. Ganti rugi; dan/atau
e. Pencabutan izin.
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen berpengaruh dan memberi perlindungan terhadap konsumen muslim dalam mengkonsumsi  makanan  halal.  Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  Pasal  2  termuat  asas  dari  perlindungan konsumen yang berbunyi: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Pasal  4  mengatur  hak-hak  konsumen, Pasal  5 mengatur  tentang  kewajiban  konsumen dan Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan tiga  Pasal tersebut, konsumen  berhak mendapatkan  informasi  yang jelas,  benar  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa. Jadi berdasarkan uraian tersebut, pelaku usaha wajib memberikan informasi  yang  benar  terhadap  produk  agar menjamin  kepuasan  konsumen  dan  tidak merugikan konsumen jika ada beberapa bahan- bahan  berbahaya  atau  di  haramkan.  Dengan ketentuan ini, konsumen mendapatkan perlindungan  hukum  atas  produk  pangan  yang beredar di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan
Konsumen telah memberikan  perlindungan  hukum  terhadap jaminan  produk  halal  pada  makanan  tercantum pada  Pasal  8  yang  berisi  tentang  pengaturan tentang  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada tinjauan pustaka.
Pada  Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  h dinyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam  label.  Dari  Pasal  8  Ayat  (1) huruf  h  ini  menyatakan  bahwa  apabila  pelaku usaha  yang  telah  mencantumkan  label  halal pada  label  produknya  haruslah  melakukan ketentuan  produksi  secara  halal  dan  sesuai dengan  syariat  Islam.  Akan  tetapi  apabila  pada kenyataannya  produksi  yang dilakukan  ternyata tidak  dilakukan  dengan  halal  maka  akan
diberikan sanksi pidana yang ada pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  tindakan merugikan  konsumen  dan  atau  mengganggu kehidupan perekonomian
nasional dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1)  Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9. Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  ayat  (2)  dan Pasal  18  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah).
2)  Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1),  Pasal  14,  Pasal  16,  dan  Pasal  17 ayat  (1)  huruf  d  dan  huruf  f  dipidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
3)  Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukan ketentuan yang berlaku.
Penulis  berpendapat  dengan  adanya sanksi  pidana  yang  diterapkan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan  perlindungan  kepada  konsumen khususnya  konsumen  muslim.  Karena  dengan adanya  label  halal  dalam  produk  makanan, konsumen  muslim  menjadi  percaya  dan  yakin untuk  menggunakan  produk  ataupun  makanan tersebut.  Sehingga  apabila  produsen  ataupun pelaku  usaha  yang  pada  kenyataannya  dalam kegiatan  produksinya  tidak  dilakukan  dengan cara  yang  halal  dapat  diberikan  sanksi  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Uraian  diatas  apabila  dihubungkan dengan  hak-hak  konsumen,  dapat  dikatakan bahwa  ketentuan  sebagaimana  diatur  di  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pasal-pasal  di  atas  bertujuan  untuk  melindungi konsumen atas
hak-haknyatermasuk didalamnya  hak  atas  kenyamanan,  keamanan dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  produk makanan.
3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal
Konsiderans Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal menyatakan  pada  Konsiderans  b  dinyatakan bahwa  untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama untuk  beribadah  dan  menjalankan  ajaran agamanya,  negara  berkewajiban  memberikan perlindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan produk  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat. Sehingga  dengan  lahirnya  Undang-Undang  ini negara telah hadir untuk memberikan perlindungan  untuk  menjamin  kehalalan  produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  telah  mengatur  secara  tegas  tentang kewajiban    sertifikasi  halal,  yaitu  pada  Pasal  4 menyatakan  secara  jelas  bahwa  “Produk  yang masuk,  beredar  dan diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  Halal”.  “  Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana  dimaksud  di  atas  mulai  berlaku  5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  Produk  yang masuk, beredar  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal  artinya  bahwa  sertifikat  halal bersifat  wajib  bagi importir maupun  pelaku usaha  yang  ada  di  dalam  negeri.  Jadi  hanya  2 (dua)  jenis  produk  yang  beredar  di  Indonesia, yakni produk Halal dan Produk Non Halal.
Tidak  harus  disyaratkan  muslim  yang memproduksi makanan lalu diberi sertifikat halal apabila  perusahaannya  kecil  dan  petugasnya  1 atau  2  orang  saja  dibagian  produksinya  harus muslim.  Akan  tetapi  jika  perusahaan  besar seperti  pabrik,  maka  pihak  yang  ditempatkan dibagian  produkis  bisa  muslim  maupun  non muslim,  yang  terpenting  menjaga  agar  tidak terjadi  kontaminasi  dengan  najis  dan    bahan haram. 25
Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan dikecualikan  dalam  mengajukan  permohonan Sertifikasi  Halal.  Mengenai  Produk  non  halal diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20.Produk dari bahan  yang  diharamkan  dikecualikan  dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal tercantum  dalam  Pasal  26  UUJPH  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019 pada  Pasal  2  yang  menjelaskan  bahwa  Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib diberikan  keterangan  tidak  halal.  Sehingga pelaku  usaha  wajib  mencantumkan  keterangan tidak  halal  pada  produk  yang  diproduksi  dan diedarkan.Apabila pelaku usaha tidak
memenuhi kewajiban mencantumkan
keterangan  tidak  halal  pada  produknya  akan dikenai sanksi administratif berupa :
a.  Teguran lisan
b.  Peringatan tertulis c.  Denda administratif
Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  juga  diatur tentang  asas-asas  penyelenggaraan  jaminan produk halal (JPH), yaitu;
25 Wawancara  dengan  Retni  Kustiyah Mardiati, selaku Sekretaris LPPOM MUI Sumatera  Utara  di  Medan,  pada  tanggal  2
November 2019 pukul 10.00 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a. Asas  perlindungan  adalah  bahwa  dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim. b. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
c. Asas  kepastian  hukum,  adalah  bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan  kepastian  hukum  mengenai kehalalan  suatu  produk  yang  dibuktikan dengan sertifikasi halal.
d. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah  bahwa  kegiatan  penyelenggaraan JPH  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  sebagai  pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
e. Asas  efektivitas  dan  efisiensi  adalah bahwa  penyelenggaraan  JPH  dilakukan dengan  berorientasi  pada  tujuan  yang tepat  guna  dan  berdaya  guna  serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang  dilakukan  dengan  cara  cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
f. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan  JPH  dilakukan  dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik. Menurut penulis, dengan adanya UUJPH  ini  akan  memberikan  kepastian  dan jaminan bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi  produk  makanan  yang  beredar dimasyarakat, baik produk dalam negeri maupun produk import .  Sehingga  pelaku usaha berusaha  memberikan  perlindungan  kepada konsumen muslim secara tegas. Karena dengan hadirnya  UUJPH  mewajibkan  pelaku  usaha untuk mendaftarkan produk makanannya bersertifikat halal.
Sesuai  dengan  pernyataan  Ibu  Retni Kustiyah  Mardiati,  S.Si  selaku  Sekretaris LPPOM  MUI  Sumut  di  Medan,  bahwasannya produk  makanan  yang  beredar  di  wilayah Indonesia  wajib  bersertifikat  halal  baik  produk dalam  negeri  maupun  produk import ,  dan mendaftarkannya  ke  lembaga  yang  berwenang
yaitu  BPJPH  setelah  di  berlakukannya  UUJPH pada tanggal 17 Oktober 2019. 26
Setelah  dikaitkan  dengan  peraturan perundang-undangan  lainya  menurut  penulis sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha yang  tidak  membuat  sertifikasi  adalah  pada Pasal  Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada ayat (1) menyatakan:
“Setiap  orang  yang  memproduksi  Pangan di  dalam  negeri  untuk  diperdagangkan wajib  mencantumkan  label  di  dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.”
Kemudian pada ayat (3)
dinyatakan :
Pencantuman  label  di  dalam  dan/atau pada  kemasan  Pangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia  serta  memuat  paling  sedikit keterangan mengenai :
a.  Nama produk;
b.  Daftar bahan yang digunakan;
c.  Berat bersih dan isi bersih;
d.  Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e.  Halal bagi yang dipersyaratkan;
f.  Tanggal dan kode produksi;
g.  Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa;
h.  Nomor  izin  edar  bagi  Pangan  Olahan; dan
i.  Asal usul bahan Pangan tertentu.
Pasal  97  ayat  (3)  huruf  e  telah  jelas bahwa  lebel  dalam  kemasan  pangan  harus memuat hal bagi yang dipersyaratkan. Mengenai sanksi yang diberikan apabila melanggar  Pasal  97  ayat  (1)  ada  pada  Pasal 102 :
(1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  97  ayat  (1),  Pasal  99, dan  Pasal  100  ayat  (2)  dikenai sanksi administratif.
26 Wawancara  dengan  Retni  Kustiyah Mardiati, selaku Sekretaris LPPOM MUI
Sumatera  Utara  di  Medan,  pada  tanggal  2 November 2019 pukul 10.00 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(2)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  97  ayat  (2)  wajib mengeluarkan  dari  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau  memusnahkan  Pangan  yang diimpor.
(3)  Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.  Denda;
b.  Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c.  Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d.  Ganti rugi; dan/atau
e.  Pencabutan izin.
B.  Peran Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-Obatan  Dan  Kosmetika  Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Dalam Hal
Pengawasan  Dan Memberikan  Kepastian Hukum  Terhadap  Masyarakat  Di  Kota Medan Lahirnya Undang-Undang Jaminan
Produk  Halal  (UU  JPH)  memperkuat  adanya kepastian hukum dan pengawasan produk halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan memberikan pelayanan, perlindungan  dan  jaminan  kepada  seluruh masyarakat  di  Indonesia,  khususnya  adanya kepastian  hukum  dan  jaminan  halal  bagi konsumen muslim .
Pemerintah  melakukan  pengawasan terhadap  peredaran  makanan  halal  di  atur dalam  Pasal  49,  Pasal  50  dan  Pasal  51 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pasal 49: BPJPH melakukan
pengawasan terhadap JPH.
Pasal 50:
Pengawasan JPH dilakukan terhadap:
a.  LPH;
b.  Masa berlaku Sertifikat Halal;
c.  Kehalalan Produk;
d.  Pencantuman keterangan tidak
halal;
e.  Pemisahan  lokasi,  tempat  dan  alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  serta penyajian  antara  Produk  Halal  dan tidak halal; f. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau g.  Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
Pasal 51:
1)  BPJPH  dan  kementrian  dan/atau lembaga  terkait  yang  memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 2)  Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pengawasan  adalah  segala  usaha  atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah sesuai  yang  semestinya  atau  tidak.  “yang semestinya”  dalam  pengertian  ini  adalah  tolok ukur  yang  mengandung  tiga  segi  yaitu:  sesuai dengan  rencana  yang  ditetapkan,  sesuai dengan  peraturan  perundang-  undangan  dan ketentuan  lainyang  berlaku  serta  memenuhi prinsip-  prinsip  daya  guna  (efisiensi)  dan  hasil guna (efektifitas). 27
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada pembahasan sebelumnya bahwa sejak berlakunya UU JPH, peran LPPOM MUI adalah sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Pasal  13  UU  JPH  menyatakan  untuk mendirikan  LPH  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
a.  Memiliki kantor
sendiri dan
perlengkapannya;
27 Jum  Anggriani, Hukum  Administrasi Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 78

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Memiliki akreditasi dari BPJPH;
c.  Memiliki  Auditor  Halal  paling  sedikit  3
(tiga) orang; dan
d.  Memiliki  laboratorium  atau  kesepakatan kerja  sama  dengan  lembaga  lain  yang memiliki laboratorium.
Pasal  15  UU  JPH  menyatakan  Auditor
Halal bertugas:
a.  Memeriksa  dan  mengkaji  Bahan  yang digunakan;
b.  Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c.  Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d.  Meneliti lokasi Produk;
e.  Meneliti  peralatan,  ruang  produksi,  dan penyimpanan;
f. Memeriksa pendistribusian
dan penyajian Produk;
g.  Memeriksa  sistem  jaminan  halal  Pelaku
Usaha; dan
h.  Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.
Uraian diatas telah jelas
menggambarkan peranan  LPPOM  MUI  sebagai LPH  dimana  LPPOM  akan  menjadi  lembaga yang  melakukan  proses  pemeriksaan  bahan makanan,  memeriksa pengolahan produk, meneliti peralatan, ruang produksi, serta memeriksa sistem jaminan halal.
Selain  itu  peran  dari  LPPOM  MUI sebagai LPH adalah menyerahkan hasil pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan produk  kepada  BPJH.  Hal  ini  termuat  dalam Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2019 yang isinya:
1.  Kerja  sama  BPJPH dengan  MUI mengenai penetapan  kehalalan  Produk  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b dilaksanakan dengan ketentuan :
a.  LPH  menyerahkan  hasil  pemeriksaan dan/atau  pengujian  kehalalan  Produk kepada BPJPH yang meliputi dokumen :
1)  Produk dan Bahan yang digunakan; 2)  PPM; 3)  Hasil analisis dan atau/spesifikasi; 4)  Berita acara pemeriksaan; dan
5)  Rekomendasi
b.  Terhadap  hasil  pemeriksaan  dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf  a,  BPJPH  melakukan  verifikasi alas dokumen yang disampaikan LPH;
c.  BPJPH  menyampaikan  hasil  verifikasi sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b kepada MUI;
d.  MUI  mengkaji  hasil  verifikasi  BPJPH sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c melalui  sidang  fatwa  halal  dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementrian  terkait,  lembaga  terkait dan/atau institusi terkait; e.  Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan  informasi  tambahan  yang belum  tercantum  dalam  dokumen  yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi;
f. Hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk yang ditandatangani oleh ketua dan sekertaris  Komisi  Fatwa  MUI  dan diketahui oleh Ketua Umum MUI: dan g.  Penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk disampaikan kepada  BPJPH  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  MUI  menerima hasil verifikasi dari BPJPH
2.  Pelaksanaan  sidang  fatwa  halal  oleh  MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi oleh BPJPH.
3.  Keputusan  penetapan  kehalalan  produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f  disampaikan  kepada  BPJPH  untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal
Selanjutnya  mengenai  pengawasan, LPPOM MUI tidak ada melakukan pengawasan, karena yang seharusnya melakukan pengawasan  adalah    pemerintah  seperti  yang telah penulis utarakan pada awal pembahasan.Akan tetapi, LPPOM MUI menghimbau  agar  masyarakat  membeli  produk makanan  yang  berlabel  halal.  Hal  ini  tentunya agar  masyarakat  merasa  terjamin  dengan makanan  yang  dikonsumsinya  tanpa  ragu  akan kehalalannya,  karena  makanan  yang  berlabel halal  tentunya  sudah  melalui  proses  verifikasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seperti  yang  penulis  jelaskan  pada  skripsi  ini. 28
LPPOM MUI dalam melakukan promosi kepada pelaku  usaha  agar  mendaftarkan  produk makanannya  bersertifikat  halal  dengan  cara memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk mengonsumsi  makanan  yang  halal.  Sehingga masyarakat terdorong keinginannya untuk mengonsumsi  makanan  yang  halal  dan  pelaku usaha/perusahaan mendaftarkan produk
makanannya bersertifikat halal. 29

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1.  Pengaturan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  muslim  terhadap  peredaran makanan  tidak  bersertifikat  halal  di  atur dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal.
2.  Peranan  LPPOM  MUI  dalam  sertifikasi
halal  adalah  sebagai  LPH  dimana  LPPOM akan  menjadi  lembaga  yang  melakukan proses  pemeriksaan  bahan  makanan, memeriksa  pengolahan  produk,  meneliti peralatan, ruang produksi, serta memeriksa sistem  jaminan  halal.Selain  itu  peran  dari LPPOM MUI sebagai LPH adalah menyerahkan  hasil  pemeriksaan  dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJH.
28 Wawancara  dengan  Retni  Kustiyah Mardiati, selaku Sekretaris LPPOM MUI Sumatera  Utara  di  Medan,  pada  tanggal  2 November 2019 pukul 10.00 WIB.
29 Wawancara  dengan  Retni  Kustiyah Mardiati, selaku Sekretaris LPPOM MUI Sumatera  Utara  di  Medan,  pada  tanggal  2 November 2019 pukul 10.00 WIB.

## B. Saran
1.  Lahirnya  Undang-Undang  Jaminan  Produk Halal  telah  mewajibkan  setiap  produk melakukan  sertifikasi  halal  .akan  tetapi kewajiban  ini  tidak  disertakan  sanksi  . Tentunya ini akan menghambat pelaksanaan  jaminan  produk  halal  akibat tidak  ada  sanksi  kepada  pihak  yang  tidak melakukan sertifikasi halal. Penulis memberi  saran  agar  diatur  lebih  jauh tentang  sanksi  apabila  pelaku  usaha  tidak melakukan sertifikasi halal.
2.  Pemerintah seharusnya memberi kewenangan  yang  lebih  kepada  LPPOM MUI  dalam  melakukan  sertifikasi  halal, supaya  LPPOM  MUI  dapat  melakukan pengawasan  terhadap  makanan  tidak berlabel halal yang beredar dimasyarakat.

## DAFTAR BACAAN

## A.  Buku
Ahmad  Hatta,  dkk. Bimbingan  Islam  untuk Hidup Muslim , Magfirah Pustaka, Jakarta Timur, 2016, h. 359. Aisjah  Girindra, Dari  Sertifikasi  Menuju Labelisasi Halal , Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2008 Aisjah  Girindra Pengukir  Sejarah  Sertifikasi Halal, Jakarta, LPPOM  MUI,2005 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen , Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar ,  Diadit Media, Jakarta, 2002 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.  Raja  Grafindo  Perkasa. Jakarta, 2003 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2018

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dedy Sugiono, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Pusat  Bahasa,  Jakarta,
h.1085.
Inosentius  Samsul, Perlindungan  Konsumen, Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak , Universitas  Indonesia,
2004
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006 Jum  Anggriani, Hukum  Administrasi  Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 KN  Sopyan  Hasan, Sertifikasi  Halal  dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi  di  Indonesia ,  Aswaja Presindo. Cetakan I, Agustus, 2014
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung,2016
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Bagi
Rakyat  di  Indonesia, Bina  Ilmu, Surabaya,1987 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group Depok, 2016
Sajipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Adya Bakti, Bandung, 2014
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 1984
Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen , Prenadamedia, Jakarta, 2016

## B.  Peraturan Perundangan-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8
Tahun 1999 tentang  Perlindungan
Konsumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal

## C.  Jurnal
Kurniawan,  Budi  Sutrisno  dan  Dwi  Martini,
Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal  Penelitian  UNRAM, vol.18, No. 1, Februari, 2014. H. 16 Panji  Adam, Kedudukan  Sertifikasi  Halal Dalam Sistem Hukum  Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna, Vol. 1 No. 1 , Januari,
2017, h.150
D.  Internet
https://www.islampos.com/ylki-sumut-imbau- masyarakat-waspadai-  peredaran-mi-instan- mengandung-babi-53528/,diaksespada   tanggal 2 Juli 2019, pukul 8.23 Wib.
https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI diakses pada tanggal 2 Juli 2019 Pukul
11.00 Wib https://www.republika.co.id/berita/koran/islam- digest-koran/14/08/10/na385a-definisi- halal,diakses  pada  tanggal  8  Juli  2019, Pukul 8.32 WIB.
http://nandurwit.com/peran-lppom-mui-dan- bpjph-kemenag-dalam-sertifikasi-halal/, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 9.33 WIB.
https://kliklegal.com/empat-peran-lppom-mui- dalam-proses-sertifikasi-halal-bersama- bpjph/,  diakses  pada  tanggal  8  Juli 2019, Pukul 9.34 WIB.
http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh- indonesia.pdf,  diakses  pada  tanggal  8 Juli 2019, Pukul 8.19 WIB.
https://news.detik.com/berita/d-4664936/tak- lagi-punya-otoritas-halal-mui-gugat-uu- jph-ke-mk  diakses  pada  tanggal  1 November 2019, Pukul 13.24 WIB.