Volume 10, Nomor 3, September 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 232-237

## UPAYA PEMERINTAH TERHADAP SOSIALISASI KERUKUNAN DI SUMATERA UTARA
Wirman Tobing 1 , Alpahmi Husaini 2 , Rizki Fachru Rahman 3
Universitas Islam Negeri Sumatera  Utara, Medan e-mail: : alfahmihusaini@gmail.com
Abstract
Various  cases  of  religious  disproportionality,  such  as  the  destruction  of religious sites, often occur in Indonesia. This is certainly one of the obstacles for Indonesia  to  become  a  developed  country.  Religion  is  part  of  Human  Rights (HAM)  which  must  be  respected  and  protected.  Based  on  the  Constitution  of the  Republic  of  Indonesia,  the  state  has  an  obligation  to  guarantee  religious harmony.  Indonesia  has  officially  legalized  six  official  religions.  The  People's Movement for Human Rights Education launched the concept of Human Rights Friendly  Cities  in  1997  with  the  concept  of  cities  that  are  inclusive,  fair  and non-discriminatory. The concept  was then developed by the World Forum on Human  Rights  Cities  which  is  held  annually  in  Gwangju,  South  Korea.  The government's  role  is  very  influential  in  maintaining  religious  harmony,  the government  has  made  various  efforts,  including  by  issuing  laws  and regulations  and  establishing  Religious  Harmony  Forums  (FKUB)  in  various provinces to maintain religious harmony. The research methodology is library research and observation.
Keywords: Human Rights, Religion, Role of Government

## Abstrak
Berbagai kasus disproporsionalitas agama, seperti penghancuran situs-situs religi,  sering  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu kendala  bagi  Indonesia  untuk  menjadi  negara  maju.  Agama  adalah  bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi. Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia    negara memiliki kewajiban untuk menjamin kerukunan umat beragama. Indonesia telah  resmi  melegalkan  enam  agama  resmi.    Gerakan  Rakyat  untuk Pendidikan HAM mencanangkan konsep Kota Ramah HAM pada tahun 1997 dengan  konsep  kota  yang  inklusif,  adil  dan  tidak  diskriminatif.  Konsep tersebut  kemudian  dikembangkan  oleh  World  Forum  on  Human  Rights Cities    yang  diadakan  setiap  tahun  di    Gwangju,    Korea  Selatan.  Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya    antara  lain  dengan mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  mendirikan  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  di  berbagai  provinsi  untuk  menjaga
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 233
kerukunan  umat  beragama.  Metodologi  penelitian  adalah  penelitian kepustakaan dan observasi.
Kata kunci : HAM, agama, Peran Pemerintah

## PENDAHULUAN
Agama  adalah  kepercayaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Agama berguna  untuk  menentukan  kebijakan yang  berkaitan  dengan  kerukunan umat  beragama,  seperti:  kebijakan Kementerian Agama tentang pendirian tempat  ibadah  keagamaan,  menjaga hati  nurani  manusia  dan  melahirkan, menghayati  dan  melaksanakan  ajaran. Program religi meliputi: Percikan iman yang  membasuh  hati,  Terjemahan  Al- Quran,  Forum  Keagamaan  Islam, Forum  Keagamaan  Katolik,  Forum Iman  Protestan.  Pemerintah  Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui  enam  agama,  yaitu  Islam, Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan Khonghucu.
Perbedaan  ini  menciptakan keragaman  yang  berdampak  negatif dan positif bagi masyarakat Indonesia.
Kebhinekaan ini menjadi positif ketika manusia  dapat  hidup    rukun  dan damai,  tetapi  juga  dapat    menjadi negatif ketika manusia tidak menghargai perbedaan. Konsep kerukunan  umat  beragama  pertama kali  disampaikan  oleh  Menteri  Agama K.H. Bapak Dachlan mengatakan dalam pidato pembukaannya pada konferensi antaragama pada tanggal 30 November 1967:  "Adanya  kerukunan  antar  umat beragama adalah  syarat mutlak untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi,  yang  merupakan  program kabinet AMPERA. kami sangat .harapan pemerintah  dan  umat  beragama bersinergi mewujudkan suasana kerukunan  umat  beragama  ini  yang menjadi    tuntutan  hati  nurani masyarakat  dan  cita-cita  kita  bersama ingin  mewujudkan  masyarakat  yang adil  dan  makmur  yang  dilindungi  oleh Tuhan Yang Maha Esa… nyata.” K. H. M. Dachlan  Saat  itulah  istilah  “kerukunan umat  beragama”  mulai  muncul,  yang kemudian  menjadi  istilah  baku  dalam berbagai  dokumen  pemerintah  dan peraturan perundang-undangan. 1 Pluralisme  adalah  kondisi masyarakat  yang  majemuk  (dalam kaitannya  dengan  sistem  sosial  dan politiknya). Indonesia  merupakan salah  satu  negara  dengan  pluralisme yang  cukup  tinggi  baik  dari  segi bahasa,  suku    maupun  agama.  Dalam bidang  agama,  di  negara  majemuk seperti  Indonesia,  ancaman  dan ancaman  permusuhan  antar  warga terkadang  muncul  jika  tidak  disikapi
1 Fatmawati,  “Perlindungan  Hak  Atas Kebebasan  Beragama  dan  Beribadah  dalam Negara Hukum Indonesia’’ (2011) Vol. 8 Jurnal Konstitusi.[501].
234 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
dengan  baik.  Tujuannya  adalah  untuk meluncurkan
deklarasi untuk
membentuk  "Tim  Kerukunan    Umat Beragama".  sebagai  wadah  kerjasama ilmiah  di  bidang  agama.  Bangsa  kita sangat  menantikan  hasil  kajian  dan penelitian  di  bidang  agama  untuk mendukung partisipasi bersama seluruh  umat  beragama  Indonesia dalam memajukan dan memperjuangkan  kerukunan    umat beragama. METODE PELAKSANAAN Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  yang  berusaha  menjelaskan sedetail  mungkin  objek  dan  masalah penelitian  berdasarkan  fakta  yang diperoleh di lapangan, Waktu penelitian  ini  dilakukan  selama  dua hari . Lokasi penelitian dilaksanakan di Pemerintah  Provinsi  Sumatra  Utara.
Penguatan  data  berdasarkan  hasil observasi dilapangan, wawancara dengan  beberapa  narasumber  sebagai penguatan  hasil  penelitian  dan  studi pustaka dengan mengambil bukti-bukti terkait  penelitian  yang  berbentuk literasi. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep    kebebasan  beragama dan
beribadah di Indonesia
didasarkan  pada  pedoman  pertama
2 Natalie  Goldstein,  Global  Issues:  Religion  ad the  State,  (New  York:  Facts  on  File,  Inc, 2010).[28].
Pancasila "Ketuhanan", yang kemudian menghidupkan Pasal 28E(1) dan Pasal 29  UUD  1945.  Tidak  ada  perbedaan antara  negara  dan  agama.  karena Pancasila adalah dasar falsafah negara, yang  perintah  pertamanya  adalah "Dewa  YME",  yang  artinya  Ketuhanan YME  adalah  jiwa  dan  dasar  untuk mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Berdasarkan  perlindungan hak  asasi  manusia,  termasuk  hak kebebasan  beragama  dan  beribadah kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (YME) sebagai  sila  pertama  Pancasila,  yang menjadi dasar falsafah bangsa (philosofische gondungs), pembangunan  hak  asasi  manusia  di Indonesia  Barat  umumnya  sebaliknya. Soekarno mengatakan bahwa: "Philosofische gondung adalah landasan,  filosofi,  pemikiran  terdalam, jiwa, keinginan terdalam untuk membangun  Indonesia  merdeka  yang abadi." Ketika kekuatan nasional tumbuh  pada  abad  ke-17,  hak  negara atas  penentuan  nasib  sendiri  menguat dan  agama  menurun  sebagai  entitas politik  yang  dominan.  Urutan  pertama Pancasila  adalah  “YME  Ketuhanan”, dimana  diketahui  bahwa  Pancasila sebagai  dasar  negara  telah  menjelma menjadi  jiwa  peraturan  perundang- undangan  di  bawahnya.  Perintah pertama "Ketuhanan YME" tidak hanya menjadi  landasan  spiritual  dan  moral kehidupan  manusia,  tetapi  juga  secara implisit  mengandung  ajaran  toleransi beragama. Pada sila pertama, Pancasila
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 235
diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti  bahwa  setiap  orang  di Indonesia  wajib  menghormati  agama dan kepercayaan orang lain, meskipun mungkin  tidak  mempercayai  ajaran agama  dan  kepercayaan  tersebut, karena setiap orang berhak untuk pilih .  untuk  secara  bebas  mengadopsi  dan mengamalkan  ajaran  agamanya  tanpa campur tangan dan tanpa mengganggu pihak  lain.  Negara  Republik  Indonesia adalah  negara  yang  menjamin  hak kebebasan  beragama  dan  beribadah berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang Dasar  1945,  yang  mengatur  sebagai berikut:  (1)  Dasar  negara  adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin  kebebasan  setiap  warga negara  untuk  memeluk  agamanya sendiri  dan  menyelenggarakan  ibadah keagamaan  sesuai  dengan  agama  dan keyakinannya.
Yusril Ihza menjelaskan, menurut  Pasal  29  UUD  1945,  dari sudut pandang teologi agama, kebebasan    memeluk  suatu  agama bersifat transenden (dari Tuhan), yang memberikan kebebasan
kepada masyarakat  untuk  menganut  agama secara  bebas  tanpa  paksaan.  semua kecuali  Pasal  29.  mengatur  secara tegas tentang kebebasan beragama dan bukan kebebasan untuk tidak beragama  agama  dan  kepercayaan yang tidak bertentangan dengan dasar negara dan tidak mengancam Ketuhanan Yang Maha Esa. Memahami ateisme  sangat  berbahaya  bagi  ajaran percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena
memahami kefasikan cenderung  menyebabkan  hilangnya keimanan kepada Tuhan. 3
Selain  itu,  Oemar  Seno  Adji melihat  bahwa  salah  satu  ciri  negara hukum  Indonesia  adalah  tidak  adanya pemisahan  yang  tegas  dan  mutlak antara  agama  dan  negara,  karena agama  dan  negara  berada  dalam hubungan  yang  harmonis,  artinya negara  memiliki  tanggung  jawab.  . untuk  menjamin  kebebasan  beragama warga  negaranya.  Jaminan  yang disebutkan  di  sini  tidak  terbatas  pada perlindungan  hukum.  Selain  itu, pemerintah dan negara harus menjamin  semua  kesempatan  dan infrastruktur,  akses  dan  perlindungan untuk mendukung pelaksanaan kebebasan  beragama  warga  negara. Posisi  pemerintah  dalam  hubungan antar  umat  beragama  Berdasarkan surat perintah bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun
2006/No.8  Tahun  2006,  menjaga kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama,  pemerintah  daerah,  dan negara. Oleh  karena  itu,  pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi beragama. Selain itu,  Oemar  Seno  Adji  melihat  bahwa salah satu ciri negara hukum Indonesia
3 Yusril  Ihza  Mahendra,  Dinamika  Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan  Perwakilan  dan  Sistem  Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press 1996).[98].
236 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
adalah  tidak  adanya  pemisahan  yang tegas  dan  mutlak  antara  agama  dan negara,  karena  agama  dan  negara berada dalam hubungan yang harmonis,  artinya  negara  memiliki tanggung  jawab.  untuk  menjamin kebebasan beragama warga negaranya. Jaminan  yang  disebutkan  di  sini  tidak terbatas pada perlindungan hukum.
Selain  itu,  pemerintah  dan negara harus menjamin semua kesempatan  dan  infrastruktur,  akses dan  perlindungan  untuk  mendukung pelaksanaan  kebebasan  beragama warga  negara.  Posisi  pemerintah dalam hubungan antar umat beragama Berdasarkan  surat  perintah  bersama Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  No.9  Tahun  2006/No.8  Tahun 2006,  menjaga  kerukunan  umat beragama  merupakan  tanggung  jawab bersama  umat  beragama,  pemerintah daerah,  dan  negara.  Oleh  karena  itu, pemerintah  memiliki  peran  strategis dalam memelihara toleransi beragama.
Peran FKUB Sumatra Utara terhadap  Sosialisasi  Kerukunan Umat Beragama Peran  pemerintah  provinsi
Sumatra  Utara  terhadap  sosialisasi kerukunan  umat  beragama  yaitu melalui peran FKUB. FKUB  adalah  forum  yang
dibentuk
oleh masyarakat dan disponsori  oleh  pemerintah  yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan  dan  memperkuat komunitas iman untuk  kerukunan  dan
kesejahteraan.  FKUB  didirikan  untuk membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Keberadaan  FKUB  didukung  oleh payung  hukum  yang  kuat  yaitu
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun  2006  yang  mengatur  tentang pemenuhan tugas kepala daerah/wakil daerah  dan  lebih  tua  .  dalam  menjaga agama.  kerukunan,  forum  kerukunan umat beragama (FKUB) dan pembangunan rumah. 4 Ada beberapa peran pemerintah  Provinsi  Sumatra  Utara terhadapa  sosialisasi  kerukukan  umat beragama  sesuai  pasal  8  ayat  satu yaitu:
a) melakukan  dialog  dengan  pemuka agama dan tokoh masyarakat b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan  dan  masyarakat  dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota d) melakukan  sosialisasi  peraturan perundang-undangan dan kebijakan  di  bidang  keagamaan yang  berkaitan  dengan  kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
4 Ibnu  Rusydi  &  Siti  Zolehah,  ‘Makna Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  Dalam Konteks  Keislaman  dan  Keindonesian‘  (2018) al-Afkar, Journal for Islamic Studies.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 237
e) memberikan  rekomendasi  tertulis atas  permohonan  pendirian  rumah ibadat. (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 : 2006,4). Dari  keterangan  di  atas  bisa kita  tarik  kesimpulan  bahwa  peran pemerintah  Provinsi  Sumatra  Utara sangat  penting  dalam  sosialisasi kerukunan umat beragama di Sumatra Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatmawati,  “Perlindungan  Hak  Atas
Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia’’  (2011)  Vol.  8  Jurnal Konstitusi.[501].
Soekarno  dalam  Saafroedin  Bahar,
Ananda  B.  Kusuma,  Nannie Hudawati  eds.,  Risalah  Sidang Badan  Penyelenggara  Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945-
22  Agustus  1945,  ed.  III,  cet.  2, (Jakarta:  Sekretariat  NegaraR.I. 1995).[63]. Natalie  Goldstein,  Global  Issues: Religion  ad  the  State,  (New York:  Facts  on  File,  Inc, 2010).[28]. Yusril  Ihza  Mahendra,  Dinamika
Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi  Dewan  Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press 1996).[98]. Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Dekrit Presiden  Republik  Indonesia/ Panglima  Tertinggi  Angkatan Perang tentang Kembali Kepada
Undang-  Undang  Dasar  1945, loc cit., ps. 29 Rina  Hermawati,  Caroline  Paskarina, Nunung  Runiawati,  ’Toleransi Antar  Umat  Beragama  di  Kota Bandung’  (2016)  UMBARA  : Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2). Rina  Hermawati,  Caroline  Paskarina, Nunung  Runiawati,  ’Toleransi Antar  Umat  Beragama  di  Kota Bandung’  (2016)  UMBARA  : Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2). Ibnu  Rusydi  &  Siti  Zolehah,  ‘Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman  dan  Keindonesian‘ (2018)  al-Afkar,  Journal  for Islamic Studies.