e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda’ pada Kasus Kawin Lari
Anjany Anjany 1 , Fadilawati Fadilawati 2 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Sanksi Adat, Kawin Lari, Adat Seda ’.
How to cite: Anjany, Anjany., dan Fadilawati, Fadilawati. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda’ pada Kasus Kawin Lari. Amsir Law Journal, 4(2), 120-125. DOI: 10.36746/alj.v4i2.191
This research uses legal field research methods or normative research to explain legal implications. Field data collection was carried out through interviews and observation  stages.  Furthermore,  all  data  collected  was  selected  based  on reliability and validity. This study aims to legally analyze the implementation of the Seda ’ customary sanctions in Mamuju Regency. The researcher examines the relationship between the existence of Seda ’ customary sanctions and positive law in Indonesia, is there a conflict in its implementation?
Basically, the people of Bonehau Regency want to prioritize customary sanctions when cases of elopement occur. The existence of the Seda ’ customary sanction which is still recognized by the community in Bonehau Regency is one of the manifestations  of  customary  civil  law.  The  form  of  Seda ’ sanction  or punishment  is  the  imposition  of  non-physical  sanctions  in  the  form  of humiliation, expulsion from the village, and ostracism from the community, especially their family. The customary sanction of Seda ’ in practice is carried out in groups (siko ’ bon), with the stipulation that those who are allowed to perform Seda ’ are people who have family or blood relations with the person who is eloping (silariang).
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum 3 sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya dalam Pasal  1  ayat  (3).  Berarti,  seluruh  aspek  kehidupan di  Indonesia  diatur  berdasarkan  aturan hukum.
Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). 4 Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama  manusia  lainnya  atau  disebut  sebagai
1 Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Email: anjanyjm86@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Email: Fadilaut@gmail.com .
3 C. D. Wulansari, dan A. Gunarsa. (2016). Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar . Bandung: Refika Aditama.
4 Susylawati, E. (2009). Eksistensi  Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum &  Pranata Sosial , 4 (1), 124-140.
makhluk sosial. 5 Lebih lanjut, masyarakat adalah Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. 6
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  terjadi  interaksi  antara  individu  dengan  individu lainnya,  kelompok  dengan  kelompok  lainnya  dan  seterusnya.  Hubungan  tersebut  dapat menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Hubungan  yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan  hukum. 7 Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.
Salah  satu  aturan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  adalah  hukum pidana. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat  yaitu  hukum  pidana  yang  berbentuk  peraturan  tertulis  yang  bersumber  pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup ( the living law ) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan  dan  kepatutan  yang  hidup  di  tengah  masyarakat,  sehingga  menyebabkan terganggunya  ketenteraman  serta  keseimbangan  masyarakat. 8 Untuk  memulihkan ketenteraman  dan  keseimbangan  tersebut,  maka  dibutuhkan  reaksi  adat. 9 Dalam mempertahankan  hukum  pidana  adat,  yang  mana  setiap  permasalahan  dapat  diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, sebab hukum pidana  adat  lebih  mengutamakan  tercapainya  tujuan,  yakni  untuk  kebersamaan  daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. 10
Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang masyarakatnya masih banyak terikat pada  sistem  norma  dan  aturan-aturan  adatnya  adalah  masyarakat  di  Kabupaten  Mamuju Kecamatan Bonehau. Di samping berlakunya hukum pidana umum, juga terlihat pada aspek- aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat Seda ’ merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat yang masih berlaku di Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat. Apakah hubungan antara keberadaan sanksi adat Seda ’ ( pidana adat) dengan hukum positif di Indonesia (pidana umum) akan berbuah konflik pada pemberlakuannya di masyarakat Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat? Artikel ini berupaya mengetahui pemberlakuan sanksi adat Seda ’ ( pidana adat) di masyarakat Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat.

## 2.  Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris. Lokasi Penelitian bertempat di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Subjek penelitian pada penelitian  ini  ialah  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  perangkat  desa  dan  masyarakat setempat.  Data  primer  atau  objek  utama  dalam  peneltian  yang  dilakukan  ialah  memilih seorang tokoh yang ada di Kecamatan Bonehau yang memahami sumber dari adat Seda ’ dan
5 Erwinsyahbana,  T.  (2012).  Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum  Berdasarkan  Pancasila. Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (1).
6 Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (2), 183-200.
7 Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. Amsir Law Journal , 4 (1), 51-61.
8 Kurniawan,  F.  (2016).  Hukum  Pidana  Adat  sebagai  Sumber  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional. EDUKA  Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis , 2 (2), 10-31.
9 Arliman,  L.  (2018).  Hukum  Adat  di  Indonesia  dalam  Pandangan  Para  Ahli  dan  Konsep  Pemberlakuannya  di Indonesia. Jurnal Selat , 5 (2), 177-190.
10 Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun  Sistem  Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319-331.
konsep sanksi apa yang ada di Kecamatan Bonehau. Data sekunder atau objek pendukung dalam peneltian yang dilakukan dalam artikel ini ialah melakukan studi literatur terhadap adat Seda ’ yang terjadi di Kecamatan Bonehau.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi. 11 Pengumpulan  data  dilakukan  berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dokumentasi  yang bersumber  dari  data  primer  maupun  data  sekunder  (seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya). Reduksi data disajikan sesuai hasil klasifikasi studi literatur dan studi lapangan. Penyajian data disajikan sesuai hasil reduksi atau klasifikasi data yang telah dideskripsikan kemudian hasil dari penelitian dijadikan sebagai bahan ajar dan menjadi literatur bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian di bidang hukum.
3. Sanksi Adat Seda’ pada Kasus Kawin Lari di Kecamatan Bonehau
Penerapan adat Seda ’ di Kecamatan Bonehau erat kaitannya dengan siri’ . Siri’ bermakna tiga hal (Mattulada, 1995), pertama dalam arti rasa malu, kedua merupakan daya pendorong untuk membinasakan  siapa saja yang  telah  menyinggung rasa  kehormatan seseorang,  dan  ketiga ialah sebagai daya pendorong untuk bekerja dan berusaha sebanyak mungkin. 12 Adat dan siri’ merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau. Siri’ bagi masyarakat di Kecamatan Bonehau merupakan bangunan moralitas adat, ketika  seseorang  melakukan  perilaku  menyimpang,  baik  dilihat  dari  perspektif  adat  yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kecamatan Bonehau.
Karakter  keras  menjadi  salah  satu  ciri  dari  masyarakat  di  Kecamatan  Bonehau. Masyarakat di ketika tersinggung atau dipermalukan ( ipakasiri’ ) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan siri’ -nya dari pada hidup tanpa siri’ . 13 Salah satu bentuk sikap tersinggung atau dipermalukan ada pada delik adat silariang. Delik silariang berarti sama-sama lari, terjadi karena kehendak bersama (dua-dua aktif) dan dianggap bersalah dalam suatu adat perkawinan. 14
Delik adat silariang merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kecamatan  Bonehau.  Perbuatan silariang dianggap  tindakan  yang  memalukan  ( masiri’ ). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari ( sipalussusan ). Sehingga pihak keluarga  perempuan menganggapnya sebagai siri’ . Adat Seda ’ merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.
Adat  dalam  kedudukan  kehidupan  masyarakat tau  tondok (sebutan  untuk  orang Bonehau) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang antara lain:
1) Mengatur pola kepemimpinan;
2) Mengatur interaksi sosial antara manusia;
3) Mengatur tanggung jawab anggota masyarakat;
4) Mengatur kelompok penguasa terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat;
5) Mengatur keadilan sosial dalam masyarakat;
6) Membimbing  manusia  untuk  tidak  goyah  kepercayaannya  terhadap  kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa; dan
11 M.  A.  Wafa.  (2018). Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Sebuah Kajian Dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Materil .  Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia).
12 Safitri,  A.,  &  Suharno,  S.  (2020).  Budaya  Siri’Na  Pacce  dan  Sipakatau  dalam  Interaksi  Sosial  Masyarakat  Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 22 (1), 102-111.
13 Munandar,  H.,  &  Mustafa,  A.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  dalam  Meminimalisasi Tindakan A’massa. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah , 3 (2), 359-370.
14 Anwar, W. A. (2020). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , 6 (2), 108-120.
7) Mengatur sanksi sosial atau adat terhadap mereka yang melanggar adat, dan lain- lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Alfian,  Kepala  Desa  Bonehau,  dirinya menyatakan  bahwa  adat  Seda ’ dilakukan  ketika  salah  satu  atau  kedua  pasangan  yang melakukan kawin lari ( silariang ) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/ silariang ) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk  mengesahkan  ikatan/hubungan  mereka  secara  adat  atau  dikenal  dengan  istilah setempat sule mapia’ (pulang baik), maka sanksi adat Seda ’ akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga.
Menurut Alfian, bentuk atau hukuman Seda ’ dapat berupa pemberian sanksi  secara non-fisik. Sanksi non-fisik biasanya berupa penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari  pergaulan  masyarakat  (terutama  dari  keluarga  mereka),  dan  denda  berupa  sapi,  babi, kerbau,  dan  ayam.  Bahkan  dapat  berujung  pada  penganiayaan  ringan,  penganiayaan  berat hingga pembunuhan jika pelanggarannya sudah dinilai sangat berat. Penerapan sanksi adat Seda ’ dengan  cara-cara  tersebut,  tentu  masih  dianggap  wajar  dilakukan  karena  alasan mempertahankan siri’ (rasa malu).
Diketahui  bahwa siri’ merupakan  kebanggaan  atau  keagungan  harga  diri  yang  telah diwariskan  oleh  leluhur  mereka  untuk  menjunjung  tinggi  adat  istiadat  yang  di  dalamnya terpatri  pula  sendi-sendi  kehidupan. 15 Kuatnya siri’ yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di Kecamatan Bonehau terlihat pada harkat dan martabatnya yang apabila dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.
Adat Seda ’ diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari ( silariang ) dan menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan. 16 Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai siri’ . Sehingga melalui adat Seda ’ dapat memperbaiki nama baik keluarga.
Mengenai  jumlah  pelaksanaan  adat  Seda  di  Kecamatan  Bonehau,  berdasarkan  hasil penelusuran  dari  data  Kepala  Kecamatan  Bonehau,  jumlah  adat  Seda ’ pada  tahun  2022 sejumlah tiga pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Kecamatan Bonehau, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) pada usia yang masih belia.
Dalam sesi wawancara 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan terkait alasan atau hal yang mendorong dilakukannya adat Seda ’ akibat tindakan silariang karena adat Seda ’ sebagai salah satu  perwujudan  hukum pidana  adat,  yang  harus dikaji  selain  memperhatikan  keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesia-an atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber  dari alam  dan  tradisi  budaya  masyarakat  di  Kabupaten  Mamuju, serta  mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.
15 Munandar, H., & Mustafa, A. (2021). Op.Cit .
16 Mas’ud, S. (2017). Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A’massa pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru . Makassar: Unismuh.
Adat Seda ’ juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja ( dolus ) atau kelalaian ( culpa ), melainkan  dari  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  tersebut  yaitu  rasa  malu  ( siri’ ). 17 Penerapan  adat  Seda  juga  hanya  diterapkan  pada  delik  yang  bertentangan  dengan kepentingan  masyarakat  setempat  dan  atau  bertentangan  dengan  kepentingan  pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik silariang .
Menurut  hukum  pidana  adat  perorangan,  keluarga  atau  kerabat  yang  menderita kerugian  sebagai  akibat  kesalahan  seseorang, 18 dapat  bertindak  sendiri  (hak  menghakimi sendiri)  dalam  menyelesaikan  dan  menentukan  hukuman  ganti  kerugian  dan  lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah. Penerapan adat Seda ’ pada dasarnya merupakan pelaksanaan “hak mengakimi sendiri”. Di mana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu ( siri’ ) dari tindakan atau delik silariang .
4.  Kesimpulan
Penerapan adat Seda ’ masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya  di  Kecamatan Bonehau.  Adat  Seda ’ merupakan salah satu  perwujudan  hukum pidana adat. Adat Seda ’ diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari ( silariang ) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga di dalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah adat Seda ’ .
Referensi
Buku dengan penulis: Afandy,  M.  (2016). Analisis  Hukum Terhadap  Eksistensi  Sanksi  Adat  A’Massa  pada  Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Hasanuddin.
C. D. Wulansari, dan A. Gunarsa. (2016). Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar . Bandung: Refika Aditama.
M. A. Wafa. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil . Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy- Syari’ah Modern Indonesia).
Artikel jurnal:
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  sebagai  Sumber  Hukum  dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 319-331.
Anwar, W. A. (2020). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , 6 (2), 108-120.
Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Jurnal Selat , 5 (2), 177-190.
Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
17 Afandy,  M.  (2016). Analisis  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Sanksi  Adat  A’Massa  pada  Delik  Silariang  di  Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Hasanuddin.
18 Meidy, S. H. (2022). Eksistensi Pemberlakukan Pidana Adat bagi Masyarakat di Luar Hukum Adat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 5 (1), 175-190.
Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis , 2 (2), 10-31.
Mas’ud, S. (2017). Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A’massa pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru . Makassar: Unismuh.
Meidy,  S.  H.  (2022).  Eksistensi  Pemberlakukan  Pidana  Adat  bagi  Masyarakat  di  Luar Hukum Adat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 5 (1), 175-190.
Munandar,  H.,  &  Mustafa,  A.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jeneponto dalam Memini malisasi Tindakan A’massa. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah , 3 (2), 359-370.
Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. Amsir Law Journal , 4 (1), 51-61.
Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (2), 183-200.
Safitri,  A.,  &  Suharno,  S.  (2020).  Budaya  Siri’Na  Pacce  dan  Sipakatau  dalam  Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 22 (1), 102- 111.
Susylawati,  E.  (2009).  Eksistensi  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Al- Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (1), 124-140.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.