## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## THE INFLUENCE OF INCOME LEVEL, FINE SANCTIONS, NJOP AND SPPT ON THE COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING TAX PAYERS

## PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI DENDA, NJOP DAN SPPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Sri Lestari Yuli Prastyatini 1 , Adia Adi Prabowo 2 , Rizza Abdilanisa 3
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 1,2,3 srilestari_yp@ustjogja.ac.id 1 , rabdilanisa@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study's objective was to investigate the nature of the connection that exists between taxpayer  compliance  with  land  and  building  taxes  and  demographic  factors  such income, monetary penalties, NJOP, and SPPT. The sole kind of data that was employed in  this  investigation  was  primary  data.  The  population  included  in  this  survey  is comprised of Candirejo Village inhabitants who have paid land and building taxes. 120 people  who  lived  in  Candirejo  Village  and  were  obligated  to  pay  land  and  building taxes  made  up  the  population.  The  procedure  known  as  snowball  sampling  is  used  to choose samples. In order to examine the data, multiple linear regression is used. Both income and taxpayer compliance were determined to have a significant value of 0.836, and this value was observed for land and buildings. So, taking into consideration the t values of 2.899, 2.696, and 2.977 respectively, it is possible that NJOP and SPPT have a  positive  impact  on  taxpayer  compliance  with  land  and  building taxes by way of the variable fine sanctions.
Keywords: Income  Level,  Fine  Sanctions,  NJOP,  SPPT,  Land  and  Building  Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Menyelidiki sifat hubungan yang ada antara kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan  bangunan  dan  faktor  demografis  seperti  pendapatan,  denda  moneter,  NJOP,  dan SPPT. Satu-satunya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang disurvey ini terdiri dari penduduk Desa Candirejo yang telah membayar pajak  bumi  dan  bangunan.  120  orang  yang  tinggal  di  Desa  Candirejo  dan  diwajibkan membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  penduduk.  Prosedur  yang  dikenal sebagai  snowball  sampling  digunakan  untuk  memilih  sampel.  Untuk  menguji  data, digunakan  regresi  linier  berganda.  Baik  penghasilan  maupun  kepatuhan  wajib  pajak ditentukan memiliki nilai signifikan sebesar 0,836, dan nilai ini diamati untuk tanah dan bangunan. Jadi, dengan memperhatikan nilai t masing-masing sebesar 2.899, 2.696, dan 2.977,  kemungkinan  NJOP  dan  SPPT  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan melalui variabel sanksi denda.
Kata Kunci : Tingkat Penghasilan, Sanksi Denda, NJOP, SPPT, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan kontribusi utama  terhadap  Indonesia,  yang  mana membayar  pajak  adalah  persyaratan hukum. Ada dua jenis pajak internal, dan  itu  adalah  pajak  pusat  dan  pajak daerah. Di Indonesia, salah satu bentuk perpajakan  terpusat  dikenal  sebagai Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).
Perubahan  UU  Nomor  12  Tahun  1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur  atas  pemungutan  pajak  bumi dan  bangunan  telah  ditetapkan  sebagai dasar  hukum  terkait  pajak  bumi  dan bangunan.  Pajak,  baik  pusat  maupun daerah,  harus  dibayar  agar  pemerintah Indonesia  dapat  berjalan  dengan  baik. Kewajiban  ini  jatuh  tidak  hanya  pada orang  tetapi  juga  pada  bisnis  dan organisasi lainnya.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018- 2022 (dalam Rupiah
Sumber:  Kantor  BKAD  Kabupaten Gunungkidul, Data Diolah 2023
Berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,
diketahui  bahwa  Kalurahan  Candirejo memiliki kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar Rp9.186.000  pada  tahun  2018.  Setelah itu,  keseluruhan  penunggakan  tahun 2019  menjadi  Rp37.364.121,  dan  total penunggakan  untuk  tahun  2020  adalah sebesar  Rp56.554.556.  Penunggakan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022:
masing-masing Rp43.517.641 dan
Rp130.616.815.  Berdasarkan  informasi yang  telah  disampaikan,  maka  perlu adanya  pemahaman  mengenai  faktor- faktor yang dapat menyebabkan peningkatan  pemungutan  pajak  bumi dan bangunan, khususnya untuk
menjamin  ketepatan  pembayaran  pajak bumi dan bangunan di Desa Candirejo. Wajib  Pajak  memiliki  tanggung  jawab untuk  menyampaikan  SPT  tepat  waktu, memberikan  bukti  jika  diminta,  dan membayar  pajak  yang  diwajibkan secara  utuh  dan  tepat  waktu  tanpa dikenakan  sanksi  apapun.  Tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berfungsi sebagai tingkat
pengetahuan  dan  kesadaran  bagi  wajib pajak (Amalia dkk, 2016)
Salah  satu  faktor  yang  menjadi pengaruh  kepatuhan  PBB  yaitu  tingkat penghasilan  adalah  salah  satu  faktor penentu  yang  mungkin.  Uang  atau barang  lain  yang  diperoleh  sebagai imbalan  atas  layanan  yang  diberikan oleh  berbagai  komponen  produksi disebut  sebagai  "keuntungan".  Uang yang  wajib  diberikan  pemerintah kepada  mereka  akan  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  yang paling  mendasar  (Nasirin,  2018).  Tidak ada pengaruh positif antara penghasilan seseorang  dengan  kepatuhan  wajib pajak  bumi  dan  bangunan,  seperti  yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Nasirin,  2018).  Sebuah  studi  yang dilakukan oleh Susliyanti dan Agustiyani  (2022)  menunjukkan  bahwa tingkat  pendapatan  ekonomi  seseorang dapat memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  bumi  dan  bangunan.  Namun demikian,  Badar  dan  Kantohe  (2022) menemukan  bahwa  tingkat  penghasilan yang  dinilai  menyebabkan  peningkatan yang positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan. Sanksi pajak merupakan komponen  penting  untuk  memastikan bahwa  pelanggar  hukum  pajak  belajar dan  berhenti  melanggar  hukum  seperti yang  ada  sekarang  (Kurniawan,  2019). Menurut  temuan  penelitian  terkini dengan  topik  yang  dilakukan  oleh Hidayah dan Suryono (2022), pengenaan  sanksi  penghindaran  pajak memiliki dampak positif yang menguntungkan  terhadap  kepatuhan membayar  PBB.  Penelitian  yang dilakukan oleh Ma’ruf & Supatminingsih  (2019)  menunjukkan bahwa  denda  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  untuk
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  dan
penelitian yang dilakukan oleh Umbaran,  dkk  (2022)  menunjukkan bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki pengaruh  yang  sama  berpengaruh positif  dan  signifikan  secara  statistik terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  untuk PBB.  Kedua  temuan  ini  sejalan  dengan temuan penelitian Ma’ruf dan Supatminingsih  (2019).  Kemudian, peneliti  Siregar  dan  Rahayu  (2018) mengklaim  bahwa  variabel  sanksi simultan dan parsial berpotensi memiliki  dampak  positif  terhadap kepatuhan  PBB.  Di  sisi  lain,  Samudra (2015)  menyatakan  bahwa  penerapan sanksi  denda  secara  parsial  tidak  akan berdampak pada kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP) merupakan  indikasi  untuk  jual  beli tanah  maupun  bangunan  oleh  wajib pajak  (Pertiwi  dkk,  2017).  Meskipun demikian, NJOP menjadi dasar
penghitungan  pajak  bangunan  dan tanah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Enggini  dan  Adan  (2021)  bahwa peningkatan pembayaran NJOP tahunan akan  menyebabkan  peningkatan  yang sebanding  dalam  pungutan  PBB  dan sebaliknya. NJOP memiliki kemampuan untuk  mempengaruhi  pendapatan  pajak bumi dan bangunan. Penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Meliati,  dkk  (2022)  menunjukkan bahwa  faktor  NJOP  yang  diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan  secara  statistik  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal membayar pajak bumi dan bangunan.
Terakhir,  Yanti,  dkk  (2021) menyatakan  bahwa  NJOP  memiliki dampak  positif  dan  cukup  besar terhadap  kepatuhan  PBB.  Menurut temuan  kajian  yang  dilakukan  oleh Dwijayanti,  dkk  (2021),  besaran  pajak tidak  berdampak  pada  kewajiban  pajak yang  dipungut  oleh  Badan  Pendapatan
Derah  atas  tanah  dan  bangunan  di Kabupaten Badung. . SPPT  adalah  dokumen  penting  yang memuat  nominal  pajak  atas  tanah  dan bangunan  yang  harus  dibayar  sebelum tanggal  jatuh  tempo  yang  telah ditetapkan. Meskipun data yang disajikan dalam SPPT cukup membantu, namun terkadang masih ada permasalahan  yang  muncul.  Informasi yang  tidak  akurat,  alamat  surat  yang tidak  tepat,  kegagalan  mengubah  nama pengirim untuk mencerminkan perubahan  status  penerima,  dan  tidak adanya  mayoritas  penerima  SPPT adalah beberapa masalah yang mungkin terjadi  selama  penyampaian  SPPT (Dewi, dkk 2017).
Menurut  Hambani  dan  Lestari (2020),  penelitian  terbaru  menunjukkan bahwa  SPPT  memiliki  dampak  positif dan  besar  terhadap  persyaratan  pajak PBB  secara  simultan.  Namun  jika dicermati  sendiri,  variabel  SPPT memiliki  dampak  yang  negatif  dan signifikan  terhadap  pajak  PBB  yang terutang  seacara  parsial.  Temuan  studi yang  dilakukan  pada  tahun  2022  oleh Umbaran,  dkk  menunjukkan  bahwa SPPT memiliki dampak yang signifikan secara statistik positif terhadap kewajiban membayar pajak PBB. Di sisi lain,  Hidayah  dan  Suryono  (2022) menegaskan  bahwa  SPPT  memiliki dampak  yang  menguntungkan  terhadap kepatuhan  PBB.  Menurut  temuan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari (2019), variabel SPPT
tidak memberikan  dampak  yang  merugikan terhadap  kepatuhan  pajak  bumi  dan bangunan.
Theory of Planned Behavior (Perilaku Terencana)
Pada  tahun  1991,  Ajzen  muncul dengan  gagasan  yang  sangat  bisa dipercaya tentang perjalanan. Salah satu definisi  teori  tindakan  terencana  adalah
teori yang menganggap bahwa manusia adalah mesin rasional yang menggunakan  secara  sistematis  semua informasi yang mereka miliki.
Seseorang  akan  memberikan  perhatian yang  hati-hati  pada  tujuan  mereka terlebih  dahulu  sebelum  membuat keputusan untuk berperilaku sedemikian rupa.  Berdasarkan  temuan  penelitian (Saputra, 2019).
Teori Atribusi Teori  Atribusi  adalah  cara  untuk menjelaskan mengapa seseorang
berperilaku  dengan  cara  yang  sama berulang  kali.  Menurut  teori  atribusi, beberapa  pola  perilaku  dapat  dikaitkan dengan  kombinasi  pengaruh  internal dan  eksternal.  Di  sisi  lain,  tindakan seseorang  yang  dipengaruhi  oleh  orang lain  yang  terpaksa  mengambil  tindakan karena  keadaan  eksternal  dikenal sebagai faktor eksternal. Faktor internal adalah tindakan individu yang
dipengaruhi  oleh  orang  itu  sendiri, sedangkan  faktor  eksternal  adalah tindakan individu yang dipengaruhi oleh orang  lain  yang  terpaksa  melakukan tindakan  karena  keadaan  lingkungan tersebut (Wardani & Rumiyatun, 2017).

## Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh  Tingkat  Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat penghasilan merupakan bentuk balas jasa yang diterima oleh wajib pajak karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin tinggi penghasilan seseorang  maka  semakin  tinggi  pula tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Jika tingkat  penghasilan  wajib  pajak tinggi  mereka  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya  jika  penghasilan  yang diperoleh  rendah  maka  mereka  akan
terhambat  untuk  membayar  pajak (Haswindar,  2016).  Badar  dan Kantohe  (2022),  mengatakan  tingkat penghasilan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  secara  positif  signifikan. Sejalan  dengan  penelitian  Susliyanti dan  Agustiyani  (2022),  bahwa tingkat    pendapatan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sanksi  berupa  denda  adalah  jenis sanksi pemerintah yang akan dikenakan  kepada  orang-orang  yang berutang  sejumlah  uang  dalam bentuk  pajak.  Mereka  berisiko menimbulkan  hukuman  finansial yang signifikan jika mereka memilih untuk  tidak  mematuhi  hukum  yang berlaku.  Hal  tersebut  merupakan kewajiban  mereka  untuk  membayar pajak  bumi  dan  bangunan  sebelum jatuh  tempo  (Muttaqin  dan  Anggra, 2018).  Menurut  temuan  kajian  yang dilakukan oleh Hidayah dan Suryono (2022), denda keterlambatan pembayaran PBB (sanksi perpajakan) berdampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib  pajak.  Menurut  temuan  yang diterbitkan  pada  tahun  2019  oleh
Ma’ruf  dan  Supatminingsih,  upaya yang  dilakukan  untuk  memungut pajak  berdampak  menguntungkan sejauh  mana  wajib  pajak  mematuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan. Menurut temuan yang telah diungkap oleh  Umbaran,  dkk  (2022),  variabel sanksi  memiliki  dampak  positif signifikan terhadap
kewajiban membayar PBB.
3. Pengaruh NJOP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Temuan  studi  yang  dilakukan  oleh Enggini dan Adan (2021) menunjukkan  bahwa  perhitungan PBB,  memainkan  peran  penting dalam  menentukan  jumlah  PBB terutang  yang  seorang  wajib  pajak wajib  membayarkan.  Pengenaan PBB  dapat  dilakukan  ditetapkan dengan  nilai  lebih  atau  kurang  dari harga  transaksi  jual-beli  yang ditentukan oleh masyarakat setempat. Spesifikasi lapangan telah ditetapkan sejalan  dengan  rata-rata,  itulah mengapa  demikian.  Faktor  NJOP yang diuji memiliki pengaruh positif dan  signifikan  secara  statistik terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan, menurut penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh (Meliati,  dkk  2022).  Menurut  Yanti, dkk  (2021)  menegaskan  bahwa NJOP  memiliki  pengaruh  yang menguntungkan dan signifikan terhadap  kebijakan  PBB  dalam pengenaan pajak wajib. 4. Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Hambani  dan  Lestari  (2020)  SPPT dapat memuat tentang informasi data objek  atau  subjek  pajak  serta bagaimana  perhitungan  dari  nilai objek  pajak  tersebut  yang  mana pajak  dapat  dibayarkan  dan  kapan jatuh tempo waktu terakhir pembayaran  merupakan  faktor  yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian terdahulu menurut Hambani  dan  Lestari  (2020),  bahwa SPPT  berpengaruh  postif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak PBB. Sejalan menurut penelitian  Umbaran,  dkk  (2022)
bahwa  SPPT  berpengaruh  secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.
Kerangka Pikir Penelitian
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  kuantitatif,  termasuk  mengambil sampel dari populasi yang dipilih untuk mewakili  keseluruhan  untuk  menguji teori  yang  ada.  Pendekatan  penelitian kuantitatif  menekankan  pada  data numerik  yang  dapat  digunakan  untuk menunjukkan  kesimpulan  yang  berasal dari  pengukuran  suatu  variabel  yang menjadi  subjek  penyelidikan  saat  ini. Kajian  yang  bersifat  kuantitatif  lebih menitikberatkan  pada  pengukuran  teori dalam  kaitannya  dengan  variabel  yang diteliti (Sugiyono, 2019). Informasi data yang  digunakan  adalah  data  primer. Populasi  yang  diambil  merupakan seluruh  wajib  pajak  PBB  di  Kalurahan Candirejo.  Penulis  mengambil  sampel sebanyak  120  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kalurahan  Candirejo. Kemudian  dilanjutkan  dengan  prosedur teknik  pengambilan  sample  yang dikenal dengan snowball sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Uji Kualitas Data Uji Reliabilitas dan Validitas Tabel 2. Uji Reliabilitas
Sumber: Data Primer, 2023, diolah Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan  bahwa  semua  variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan hasil  nilai  pada Cornbath’s  Alpha > 0,600.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas
Sumber: Data Primer, 2023, diolah Ditentukan, setelah melihat temuan  uji  validitas  yang  ditunjukkan pada  Tabel  3,  bahwa  setiap  pernyataan akurat.  Karena  nilai person  correlation lebih  besar  dari  r-tabel,  dan  nilai  alpha kurang  dari  dari  0,05,  kita  dapat menyimpulkan bahwa korelasinya kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai person correlation > r-tabel yakni diatas 0,179 dan signifikansi dibawah 0,05.
Uji Asumsi Klasik Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik
Sumber: Data Primer, 2023, diolah

## Uji Normalitas
Jelas  dari  melihat  tabel  bahwa variabel yang mewakili residual memiliki  distribusi  normal.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  tingkat  signifikansi 0,200  yang  lebih  besar  dari  tingkat signifikansi  0,05  yang  digunakan  pada ilustrasi  sebelumnya.  Pengamatan  ini memberikan  dukungan  untuk  hipotesis bahwa  variabel  residual  mengikuti distribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Berdarkan  pada  tabel  bahwa dalam  penelitian  ini  terbebas  dari masalah  multikolinearitas.  Hal  ini dinyatakan  dengan  hasil  nilai Variance Inflation  Factor (VIF)  kurang  dari  10. Variabel  Tingkat  Penghasilan  (TP) memiliki  nilai  VIF  1,653  lebih  kecil dari 10. Untuk Sanksi Denda (SD) VIF 2,284  <  10.  Kemudian  variabel  NJOP
(NJ) nilai VIF 1.872 < 10 serta variabel SPPT (SP) dengan nilai VIF 1,795 < 10.

## Uji Heteroskedasttisitas
Pada  Tabel  4  kita  melihat  bahwa peneliti  tidak  menemukan  tanda-tanda heteroskedastisme  dalam  penelitian  ini. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa semua  variabel  individu  memiliki tingkat  signifikansi  yang  lebih  tinggi dari  ambang  batas  0,05.  Tingkat signifikansi variabel Tingkat Penghasilan  (TP)  0,977  lebih  besar dengan 0,05, sedangkan tingkat signifikansi variabel Sanksi Denda (SD) 0,063  lebih  besar  dengan  0,05. Kemudian ditemukan nilai 0,219 > 0,05 untuk  variabel  NJOP  (NJ),  dan  nilai 0,057 > 0,05 untuk variabel SPPT (SP).
Analisis Regresi Berganda Tabek 5. Hasil Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan  model  persamaan  regresi berganda sebagai berikut:
KP = 7,228 + 0,018 TP + 0,223 SD + 0,748 NJ + 0,456 SP + e Keterangan:
KP
=  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi
dan Bangunan 7,228  = Konstanta 0,018  = Tingkat Penghasilan 0,223  = Sanksi Denda 0,748  = NJOP 0,456  = SPPT e = Error Uji F Untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor independen tingkat penghasilan,  sanksi  denda,  NJOP  dan SPPT  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan diperlukan, pengujian  simultan.  Berikut  adalah daftar hasil pengujian hipotesis berdasarkan data simultan:
Tabel 6. Hasil Uji Simultan
Tabel  6  memberikan  penjelasan tentang  dampak  simultan  atau  secara bersama-sama  yang  dimiliki  oleh variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Nilai  signifikansi,  yang diketahui adalah 0,000<0,05.

## Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  Determinasi,  sering dikenal sebagai R 2 , adalah statistik yang menentukan  seberapa  baik  suatu  model menjelaskan  variabilitas  dalam  variabel dependen  seperti  tarif  pajak  bumi  dan bangunan.  Harga  koefisien  dapat bervariasi  dari  0  sampai  1.  Temuan prosedur  penentuan  studi  ditunjukkan pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  tabel  7  dapat  dilihat bahwa  koefisien  determinasi  didalam penelitian  ini  sebesar  0,435  yang menunjukkan  adanya  pengaruh  atau konstribusi  variabel  independen  antara lain  tingkat  penghasilan,  sanksi  denda, NJOP  dan  SPPT  sebesar  43,5%  yang mempengaruhi  variabel  dependen  yaitu kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.  Sehingga  untuk  sisanya sebesar 56,5% (100%-43,5%) dipengaruhi  oleh  faktor  lain  diluar varibel yan telah digunakan.

## Uji t
Uji  t  juga  dikenal  sebagai  Uji Parsial,  digunakan  untuk  menguji apakah  faktor  independen,  seperti tingkat  penghasilan,  sanksi  denda, NJOP dan SPPT, memengaruhi variabel dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak bumi dan bangunan. Adapun hasil Uji t sebagai berikut:
Berdasarkan  pada  uji  t  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Hipotesis  1:  Tingkat  Penghasilan Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Hasil  yang  ditunjukkan  pada Tabel  8  menunjukkan  bahwa  tingkat
signifikansi  adalah  0,086,  yang  lebih dari atau sama dengan 0,05, dan standar koefisien  beta  adalah  0,018%  ke  arah positif, serta nilai t hitung < t tabel yang dijumlahkan.  0,207  <  1.979.  Hal  ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan  antara  tingkat  penghasilan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan  bangunan.  Dengan  demikian, hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa tingkat  penghasilan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan  bangunan tidak  terdukung . Penelitian  ini  didukung  oleh  temuan peneliti  bernama  Nasirin  (2018)  yang menemukan  bahwa  penghasilan  tidak berpengaruh  secara  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
Hal  ini  karena  menurut  undang- undang, setiap warga suatu negara wajib membayar  pajak  bumi  dan  bangunan bagiannya  secara  proporsional.  Apabila wajib  pajak  memiliki  penghasilan  yang sangat  sedikit,  maka  wajib  pajak  tidak dikecualikan dari melakukan pembayaran  pajak  yang  diwajibkan darinya.  Sehingga,  sudah  menjadi keharusan  dari  setiap  warga  negara untuk membayarkan kewajiban perpajakan tersebut. Hipotesis 2: Sanksi Denda Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan data yang ditunjukkan  pada  Tabel  8  sanksi  denda 0,021  lebih  kecil  dari  0,05,  koefisien beta  ke  arah  positif  adalah  0,243,  dan nilai  t  hitung  >  t  tabel  adalah  2,331  > 1,979.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel sanksi denda memang memiliki pengaruh  yang  menguntungkan  pada kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.  Dengan  demikian,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  hipotesis kedua  (H2),  yang  menyatakan  bahwa sanksi denda berdampak positif
terhadap  pajak  bumi  dan  bangunan, terdukung . Studi ini merupakan tindak lanjut  dari  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Hidayah  dan  Suryono (2022),  yang  menemukan  bahwa penerapan  sanksi  denda  berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
Wajib  pajak  dinyatakan  bersalah dan mendapatkan denda apabila melanggar  ketentuan  tidak  menunaikan kewajiban  perpajakannya,  Semakin tinggi  denda  yang  akan  diterima  maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.

## Hipotesis  3:  NJOP  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi dan Bangunan
Tabel  8  menunjukkan  nilai signifikansi  statistik  NJOP  0,0008 kurang  dari  0,05  dan  standarized coefflcient  beta  positif  sebesar  0,254, serta  nilai  t  hitung  >  t  tabel  dengan selisih  2,696  >  1,979.  Tabel  ini  juga menunjukkan  nilai  t  hitung  >  t  tabel dengan  selisih  2,696  >  1,979.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  NJOP  berdampak baik terhadap kebijakan pajak bumi dan bangunan,  yang  ditunjukkan  dengan pajak  bumi  dan  bangunan  yang  sesuai. Kesimpulannya  hipotesis  (H3)  yang menyatakan  bahwa  NJOP  berpengaruh terhadap  kebijakan  pajak  bumi  dan bangunan terbukti terdukung .
Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Meliati,  dkk  (2022). Peneliti  menemukan  bahwa  variabel
NJOP berpengaruh positif dan
signifikan  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kabupaten  Tapanuli. Sejalan  dengan  temuan  Yanti,  dkk (2021),  NJOP  memiliki  pengaruh  yang menguntungkan dan signifikan terhadap kewajiban pajak PBB.
NJOP digunakan sebagai informasi  besaran  pajak  agar  wajib pajak  mengetahui  baik  seluruh  harga jual  tanah  dan  bangunan  yang  harus dibayarkan  untuk  memenuhi  kewajiban sesuai  dengan  nominal  yang  tercantum dalam SPPT.
Hipotesis  4:  SPPT  Berpengaruh Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi dan Bangunan
Tabel  8  menampilkan  bahwa
SPPT  dengan  nilai  t  hitung  lebih  besar dari  t  tabel,  dengan  nilai  2,977  lebih besar dari 1,979, serta nilai signifikansinya  0,004  kurang  dari  0,05 dan  standarized  coeffcient  beta  dengan arah 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa SPPT  dan  kebijakan  pajak  bumi  dan bangunan memang memiliki keterkaitan yang  baik  satu  sama  lain.  Akibatnya, hipotesis  (H4)  mengusulkan  bahwa
SPPT  memiliki  dampak  yang  positif atau menguntungkan terhadap kebutuhan  pajak  bumi  dan  bangunan terdukung .  Penelitian  ini  merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Umbaran,  dkk (2022),  yang  sampai  pada  kesimpulan bahwa  SPPT  memiliki  pengaruh menguntungkan yang signifikan terhadap kewajiban wajib pajak membayar  pajak  PBB.  Selain  itu, Hidayah dan Suryono (2022) menunjukkan  bahwa  SPPT  berdampak positif  terhadap  kebijakan  wajib  pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat hubungan yang kuat antara  SPPT  dengan  kebijakan  pajak bumi  dan  bangunan.  Hal  ini  karena SPPT berisi semua data yang diperlukan untuk  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan,  termasuk  jumlah  pajak  yang wajib  dibayar  oleh  wajib  pajak  yang diwajibkan  secara  hukum.  Akibatnya, semua  wajib  pajak  diwajibkan  untuk melakukan pembayaran ketetapan pajak
bumi  dan  bangunan  dengan  tarif  yang sudah  diatur  dalam  Surat  Pembayaran Pajak  Terutang  (SPPT).  Sebagai konsekuensi  dari  hal  ini,  besar kemungkinan  bahwa  pajak  tanah  dan bangunan dapat meningkat.
PENUTUP Kesimpulan Tingkat penghasilan tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan. Sanksi denda berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  NJOP berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  SPPT berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  bumi  dan  bangunan. Tingkat  penghasilan,  Sanksi  Denda, NJOP  dan  SPPT  secara  bersama-sama berpengaruh sebanyak 43,5%.

## Saran
Penelitian berikutnya agar menambah  variabel  baru  seperti  ajaran tamansiswa yaitu Tri-Nga dan menggunakan  variabel  moderasi  yaitu tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah. Penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah  penelitian,  agar  sampel  yang digunakan tidak hanya berasal dari satu wilayah  Kalurahan  Candirejo.  Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik,  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat  menambah  jumlah  sampel  dan memperluas ruang lingkup penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991). “The  theory  of planned behavior.” Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto.  (2016). Pengaruh Pengenaan  Sanksi  Administrasi
Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi  Pada  Kantor  Samsat Kabupaten Bengkalis Riau) .
Badar,  G.  S.,  &  Kantohe,  M.  (2022).
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Wajib  Pajak  Dan
Tingkat  Penghasilan  Terhadap Kepatuhan  Dalam  Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Di  Kecamatan  Tompaso. Jurnal
Akuntansi  Manado , 3 (2),  334– 343.
Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., &
Yasa,  I.  N.  P.  (2017). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan  Wajib  Pajak,  Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng . 8 . Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., &  Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan  Sppt  Oleh  Wajib Pajak,  Jumlah  Pajak  Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten
Badung . Enggini,  N.,  &  Adan,  L.  H.  (2021). Pengaruh  Njop,  Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran Dan Pendapatan  Masyarakat  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan  Bangunan  Di  Kelurahan Baadia  Kecamatan  Murhum  Kota Baubau  Tahun  2020. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  UMButon , 3 ,
50–77.
Hambani,  S.,  &  Lestari,  A.  (2020).
Pengaruh  Penyuluhan  Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT),  Dan  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan . 6 , 1– 12.
Haswindar.  (2016).  Pengaruh  Tingkat
Penghasilan,  Pengetahuan,  Dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan  Bangunan  Di  Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Jurnal Akuntansi . Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan,  Dan  Pemutihan  PBB Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
PBB. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 11 (28). Kurniawan. (2019). Pahami Ketentuannya Hindari Sanksinya:Kupas  Tuntas  Sanksi Perpajakan . Uwais Inspirasi Indonesia. Lestari, A. (2019). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi  Dan  Bangunan  (Studi Empiris  Pada  Kecamatan  Cidahu Kabupaten Sukabumi) . Ma’ruf,  M.  H.,  &  Supatminingsih,  S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi  dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan. Proceeding Seminar  Nasional  &  Call  For Papers , September , 150–158. Meliati,  Simanjutak,  A.,  Silitonga,  I.
M., & Goh, T. S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Melakukan  Pembayaran  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) . 5 (2009), 31–46.
Muttaqin,  I.,  &  Anggra,  E.  (2018).
Pengaruh  Kesadaran  Membayar Pajak,  Persepsi  Wajib  Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda,  SPPT,  Dan  Pemeriksaan
Pajak  Terhadap  Keberhasilan Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes . X . Nasirin.  (2018).  Pengaruh  Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Bumi  Dan  Bangunan (PBB). Jurnal Ekobis Dewantara ,
1 (4), 186–197.
Pertiwi, D., Lukman, L., & Pupsita, I. L. (2017). Pengaruh Sikap , Pelayanan  ,  Kesadaran  Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Bumi  Dan  Bangunan.
Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Manjemen , 6 (1), 38–46.
Samudra, H. D. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi,  Pendapatan  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Bumi  dan  Bangunan. Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis , 1–19. Saputra,  H.  (2019). Analisa  Kepatuhan
Pajak  dengan  Pendekatan  Teori
Perilaku  Terencana  (Theory  Of Planned  Behavior)  Terhadap Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di
Provinsi  DKI  Jakarta . 3 (1),  47– 58. Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap  Kepatuhan  Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Di Desa  Pantai  Gemi  Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat . 9 , 21– 37. Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R
&Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In Bandung:Alfabeta. Alfabeta.
Susliyanti,  E.  D.,  &  Agustiyani,  A.  I. (2022). Pengaruh  Kesadaran,
Tingkat  Pemahaman,  Tingkat Pendapatan  Dan  Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Dimasa Pandemi Covid-19 . 17 . Umbaran,  I.  M.  S.,  Padnyawati,  K.  D., &  Pratiwi,  N.  P.  T.  W.  (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pmberitahuan  Pajak  Terutang (SPPT),  Tingkat  Kepercayaan Kepada  Pemerintah,  Sikap,  Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Untuk Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan . 65–74.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun.  (2017).
Pengaruh  Pengetahuan  Wajib Pajak  ,  Kesadaran  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  (  Studi kasus  WP  PKB  roda  empat  di Samsat Drive Thru Bantul ) . 5 (1).
https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.2 53 Yanti,  K.  E.  M.,  Yuesti,  A.,  & Bhegawati,  D.  A.  S.  (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  Dengan Sanksi  Pajak  Sebagai  Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Jurnal  Kharisma , 3 (1),
242–252.