Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*

## Laina Raﬁan ²⁸, Qoliqina Zolla Sabrina²⁹

## Abstrak
Upacara Nadran merupakan upacara tradisional sedekah laut yang dilakukan sebagai rasa syukur nelayan atas hasil tangkapan ikan yang dilakukan di wilayah pantai utara Jawa Barat. Upacara  nadran  merupakan  bagian  dari  ekspresi  budaya  tradisional  yang  potensial  untuk dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  yang  dak  memiliki  hak.  Terlebih  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual (Hukum HKI) khususnya hak cipta yang ada saat ini belum mengatur secara khusus mengenai  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  Nadran.  Hasil  peneli an  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  hukum  internasional,  perlindungan  Nadran  sebagai  ekspresi budaya tradisional sudah diatur namun belum terdapat ketentuan yang bersifat sui generis . Selama ini, implementasi pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi 'kustodian' atas  pemanfaatan  ekspresi  budaya  tradisional  Nadran  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Is lah “Hak Terkait” yang digunakan dalam Perda dinilai kurang tepat untuk menyebut sumber daya gene k,  pengetahuan  tradisional,  dan  ekspresi  budaya  tradisional.  Dengan  demikian, diperlukan  pembaruan  ketentuan  hukum  perlindungan  hak  cipta  dan  ekspresi  budaya tradisional di Indonesia.
Kata  kunci: nadran ,  hak  kekayaan  intelektual,  ekspresi  budaya  tradisional, folklore , 'kustodian'.
The Protec on for Custodian of Nadran as a Tradi onal Cultural Expressions and Its Implementa on in Indonesian Intellectual

## Property Rights Law

## Abstract
Nadran is a tradi onal ceremony to express gra tude for the catched ﬁsh held by ﬁshermen in north coasts of West Java. This ceremony is a part of tradi onal cultural expressions that could be poten ally used by others without permission. Moreover, the exis ng copyright system has
* Ar kel  ini  dibuat  berdasarkan  hasil  peneli an  yang  dibiayai  oleh  Dana  BLU  Universitas  Padjadjaran  Tahun Anggaran  2013  berdasarkan  Surat  Keputusan  Rektor  Universitas  Padjadjaran  Nomor:  2097/UN6.A/KP/2013 tanggal 29 Juli 2013.
28 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung,  lainaraﬁan @unpad.ac.id,  S.H., M.H.  (Universitas Padjadjaran).
29 Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, qoliqinazolla@gmail.com, S.H
(Universitas Padjadjaran).
not  speciﬁcally  regulated  the  protec on  of  tradi onal  cultural  expressions.  This  research found that interna onal law has provided the protec on of tradi onal cultural expressions, but there is not any sui generis regula on yet. The implementa on of a fair and equitable proﬁt  sharing  for  the  custodian  u lizing  the  Nadran  tradi on,  has  been  regulated  in  the Provincial Regula on of West Java Province Number 5 of 2012 on the Protec on of Intellectual Property.  The  term  “Related  Rights”  is  inaccurate  to  deﬁne  gene c  resources,  tradi onal knowledge,  and  tradi onal  cultural  expressions.  Therefore,  the  regula on  to  improve  the intellectual property rights to accommodate tradi onal cultural expressions, is necessary in Indonesian legisla ons.
Keywords: nadran, intellectual property, tradi onal cultural expressions, folklore, custodian.

## A.  Pendahuluan
Pada  awalnya,  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  terdapat  di  tataran nasional, kemudian negara-negara bersepakat untuk mengatur HKI khususnya hak cipta melalui Konvensi Bern Tahun 1886. Beberapa forum internasional seper World Intellectual  Property  Organiza on (WIPO)  dan World  Trade  Organiza on (WTO) secara  intensif  melakukan  pembentukan  hukum  di  bidang  HKI,  sehingga  saat  ini ketentuan  hukum  nasional  di  bidang  HKI  harus  disesuaikan  dengan  hukum internasional.
Selain HKI yang telah dikenal selama ini, pada perkembangannya dikenal bidang baru  yaitu the  New  Emerging  Intellectual  Property  Rights yang  mencakup perlindungan terhadap sumber daya gene k, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional/folklor. Perundingan mengenai bidang baru ini kerap dilakukan oleh  WIPO  sejak  tahun  2000.  WIPO  kemudian  membentuk Intergovernmental Commi ee on Intellectual Property and Gene c Resources, Tradi onal Knowledge, and Tradi onal Cultural Expressions/Folklore . Tulisan ini akan membahas salah satu bidang  saja  yaitu folklor atau  biasa  dikenalkan  dengan  is lah  ekspresi  budaya tradisional, mengingat is lah folklor pada umumnya digunakan untuk hal yang lebih sempit  yaitu  tradisi  lisan.¹  Untuk  menghindari  ambiguitas,  pada  tulisan  ini  lebih dipilih is lah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).²
Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  akan  kebudayaan,  terutama  kesenian tradisional, harus melindungi EBT yang terdapat di dalam wilayahnya dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Pemanfaatan
1   James Danandjaya, Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain, Jakarta: Graﬁ , 2002, hlm. 5.
2   Ekspresi  Budaya  Tradisional  merupakan  suatu  ciptaan  dalam  bidang  seni  mengandung  unsur  karakteris k warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi tradisional sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan. Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 29-30.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
terhadap EBT Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga telah banyak terjadi. Penggunaan  Tari  Pendet³  dalam  pembuatan  iklan  pariwisata  Malaysia⁴  dan penda aran mo f batu kali kerajinan perak asal Bali oleh John Hardy Interna onal, Ltd. adalah sebagian contohnya. Penda aran mo f batu kali tersebut menyebabkan pengrajin Bali, Ketut Deni Aryasa,  dak boleh menggunakan mo f serupa yang telah lama dikenalnya sebagai mo f kulit buaya.⁵
Masalah terakhir yang meresahkan masyarakat adalah mengenai Tari Tortor. Tari Tortor dan alat musik Gondang Sembilan merupakan budaya tradisional masyarakat Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Permasalahan bermula dari permohonan  warga  Malaysia  keturunan  Mandailing  yang  meminta  pemerintah Malaysia mengangkat Tari Tortor dan alat musik Gondang Sembilan supaya setara dengan budaya lainnya, seper  budaya Jawa, Bugis, Cina, Melayu dan lain-lain yang telah  dicatatkan  sebelumnya.  Menteri  Penerangan,  Komunikasi,  dan  Kebudayaan Malaysia  menyatakan  akan  memper mbangkan  permintaan  tersebut  dengan mencatatkannya berdasarkan Pasal 67 Akta Warisan Kebangsaan. Pihak Indonesia mengkhawa rkan apabila dua budaya tradisional asal Mandailing ini tercatat sebagai budaya  nasional  Malaysia,  maka  Malaysia  dapat  juga  mencatatkannya  ke United Na ons  Educa onal,  Scien ﬁc  and  Cultural  Organiza on (UNESCO).  Terkait  hal tersebut  pihak  Kementerian  Penerangan,  Komunikasi,  dan  Kebudayaan  Malaysia menyatakan bahwa budaya ini akan tercatat di Malaysia dengan menyebutkan asal- usulnya yaitu dari Mandailing, Indonesia, sehingga  dak mungkin di UNESCO atas nama Malaysia. Namun,  dak ada yang dapat menjamin hal tersebut. Apabila Tari Tortor dan alat musik Gondang Sembilan tercatat di Malaysia tetapi  dak tercatat di Indonesia, buk  apa yang bisa diangkat oleh Indonesia atas kepemilikannya?⁶
Sama halnya dengan Nadran, yang berasal dari bahasa Arab yang berar Nadar atau syukuran,⁷ upacara tradisional mengenai sedekah laut ini juga berpotensi untuk digunakan oleh pihak lain yang  dak berhak. Kesenian memiliki sifat dinamis, seper Nadran yang dikenal di beberapa wilayah di Jawa Barat, seper  Subang, Karawang, Indramayu  hingga  Cirebon.  Ar nya,  dak  bisa  dilakukan  pembatasan  secara administra f  bahwa  'kustodian'  dari  Upacara  Nadran  hanya  dari  pemerintah  atau
3   Afrillyanna  Purba, Pemberdayaan  Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 263. 4   Republika Online, <h p://www.republika.co.id>, diakses pada 1 Juni 2011 pukul 10.30 WIB.
5 Damos Dumoli Agusman, “GRTKF The Core Concepts and Objec ves What They Are and Why Need Protec ons Indonesia's Perspec ve”,
<h p:www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptl_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf>, diakses pada 2
Juli 2013 pukul 05.00.
6   Republika Online,< h p://www.republika.co.id>, diakses pada 7 Januari 2012 pukul 08.30 WIB.
7 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, “Upacara Nadran”, <h p://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=427>, diakses pada 30 Mei 2013 pukul 02.45 WIB.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 500
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
masyarakat  Kabupaten  Subang.  Sifat  dinamis  dan  komunal  dari  EBT  inilah  yang membedakannya dengan rezim hak cipta yang selama ini dikenal dalam sistem HKI konvensional.
Upacara Nadran diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur nelayan kepada Tuhan  YME  atas  hasil  ikan  yang  diperoleh  dan  memohon  agar  di  masa  yang  akan datang  dapat  memperoleh  hasil  yang  lebih  banyak  lagi.⁸  Para  nelayan  meyakini dengan  melaksanakan  Nadran,  mereka  akan  mendapatkan  berkah  dan  hasil tangkapan pun menjadi banyak.⁹
Pelaksanaan  Nadran  dak  terlepas  dari  legenda  yang  sudah  menyatu  dengan masyarakat pesisir. Legenda Budug Basu menjadi asal-usul dilaksanakannya Nadran. Nelayan menganggap bahwa Budug Basu mempunyai pengaruh yang sangat pen ng bagi kehidupan nelayan.¹⁰ Legenda Budug Basu mengisahkan pada suatu ke ka laut dikuasai oleh Naga Paksa. Telur Naga Paksa jatuh di laut dan menjadi Budug Basu atau ikan.  Dengan  keyakinan  para  nelayan  bahwa  Budug  Basu  merupakan  raja  ikan, mereka  meminta  kepada  Tuhan  agar  mendapatkan  hasil  tangkapan  yang  banyak. Salah satu ungkapan rasa syukur tersebut ditunjukkan dengan cara melaksanakan ritual Nadran.¹¹
Tradisi ini  dak hanya hidup di Subang, tetapi juga di sepanjang pantai utara yaitu dari  Indramayu  hingga  Cirebon.  Di  Subang,  upacara  adat  ini  biasa  dilakukan  oleh masyarakat  pesisir  laut  di  Desa  Blanakan  pada  bulan  Muharram  tahun  Hijriah.¹² Sementara di Indramayu, upacara ini diselenggarakan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember di Pantai Eretan, Dadap, Karangsong, Limbangan, Glayem, Bugel, dan Ujung Gebang.¹³ Mereka percaya bahwa Nadran yang dilakukan sebagai pesta rakyat tersebut dapat membawa kemanjuran selain melestarikan kebudayaan semata.¹⁴
Sebelum  melakukan  upacara  Nadran,  ada  beberapa  proses  rangkaian  acara¹⁵ yang  harus  diperha kan  dalan  pelaksanaannya.  Tahapan  prosesi  acara  tersebut adalah:  a.  Musyawarah;  b.  Penyembelihan  kerbau;  c.  Pertunjukan  wayang  kulit; d. Penyiapan peralatan Nadran.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
8 Ibid.
9 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Ragam Budaya Kabupaten Subang (Pendokumentasian
Seni  dan  Budaya)  Cetakan  ke-1, Subang:  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,  Pemuda,  dan  Olahraga  Pemerintah Kabupaten Subang, 2008, hlm. 24.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid; hasil  wawancara  dengan  Iim,  S.Sos,  Kepala  Seksi  Sejarah  Nilai  Tradisi,  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Subang.
13   Pemerintah  Kabupaten  Indramayu,  “Kebudayaan”,  <h p://www.indramayukab.go.id/potensi/72- kebudayaan.html>, diakses pada 30 Mei 2013.
14   Arthur S. Nalan, “Seni Pertunjukan Rakyat di Pesisir Utara Jawa”, Panggung-Jurnal Seni STSI Bandung, XXXIX, 2006, hlm. 61.
15   Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan  Olahraga, Ragam…, Op.cit., hlm. 25-26.
Musyawarah  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk  menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam Nadran. Musyawarah dilakukan dua bulan sebelum hari pelaksanaan. Beberapa hal yang harus dimusyawarahkan yaitu:
1.  Pembentukan pani a
Pani a Nadran terdiri dari orang-orang yang bertugas mempersiapkan Nadran dan yang melakukan koordinasi dengan nelayan yang semuanya melibatkan para nelayan.
2.  Menentukan waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan ditentukan dengan cara perhitungan penanggalan Jawa.
3.  Menentukan dana atau biaya
Biaya Nadran didapatkan dari iuran masyarakat nelayan. Besar iuran ditentukan menurut klasiﬁkasi masyarakat nelayan.
Pelaksanaan penyembelihan kerbau dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan Nadran. Kerbau disembelih lalu dipilah sesuai kebutuhan. Daging kerbau dipisahkan untuk dimakan, sedangkan bagian kulit, tulang, darah, dan kepala dijadikan sesajen.
Pertunjukan  wayang  kulit  dilaksanakan  mulai  pada  malam  hari  sebelum melarung ke laut sampai selesai melarung pada esok siangnya. Pertunjukan wayang biasanya membawakan cerita Budug Basu.
Adapun peralatan-peralatan yang perlu disiapkan untuk Nadran adalah:
1.  Perahu: Perahu disiapkan di tempat yang akan dipakai untuk melarung. Perahu untuk dongdang atau  sesajen  disiapkan  dan  diundi  seminggu  sebelum pelaksanaan.  Perahu  harus  berukuran  besar  dan  baik.  Perahu  dihias  dengan bendera, umbul-umbul  berwarna merah dan kuning, makanan, minuman, serta buah-buahan.  Orang-orang  yang  menempa   perahu  khusus  tersebut  adalah ketua adat, penjinak kerbau, pelempar dongdang, dan ahli sesajen.
2. Dongdang : Dongdang berfungsi untuk menyimpan sesajen pada saat melarung.
Dongdang dibuat dengan ukuran 2,5x1,5 meter.
3.  Sesajen: Sesajen untuk melarung terdiri atas kulit, tulang, darah, kepala kerbau, dan bunga-bungaan.
Nadran  dimulai  pada  pagi  hari  sekitar  pukul  07.00  sampai  pukul  10.00. Masyarakat nelayan berkumpul di sekitar panggung yang digunakan sebagai tempat pertunjukan  wayang  kulit.  Melarung  sesajen  dilakukan  sekitar  5  km  dari  pantai dengan kedalaman harus lebih dari 30 meter. Pada saat sesajen dilemparkan ke laut, para nelayan yang melarung ikut terjun ke laut untuk memperebutkan kain penutup sesajen dan air darah kerbau. Setelah kain didapatkan, kain tersebut dipasangkan pada  ang layar perahu, sedangkan air darah kerbau digunakan untuk memandikan perahu mereka. Setelah selesai melarung, selanjutnya diadakan tasyakuran.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka,  dapat dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: pertama ,  bagaimana  perlindungan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 502
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Nadran sebagai EBT yang bersifat komunal berdasarkan hukum internasional?; kedua , bagaimana  implementasi  pembagian  keuntungan  yang  adil  dan  seimbang  bagi 'kustodian' atas pemanfaatan EBT Nadran berdasarkan hukum HKI di Indonesia?
Adapun  ruang  lingkup  tulisan  ini  adalah  bidang  HKI  dan  ekspresi  budaya tradisional. Pembahasan tulisan ini bertujuan untuk melindungi Nadran sebagai EBT yang  bersifat  komunal  dan  implementasi  pembagian  keuntungan  yang  adil  dan seimbang bagi 'kustodian' atas pemanfaatan EBT Nadran berdasarkan hukum HKI di Indonesia.

## B.  Instrumen Hukum Internasional terkait Perlindungan EBT
1. Model Provisions for Na onal Laws on the Protec on of Expressions of Folklore against Illicit Exploita on and Other Forms of Prejudical Ac on 1982 Instrumen ini dibentuk oleh UNESCO dan WIPO yang menyadari bahwa hukum hak cipta  dak memadai sebagai perlindungan EBT, yang dalam model ini dikenal dengan is lah folklore. Alterna f  yang  dapat  digunakan  adalah  perlindungan  secara  dak langsung  melalui  hak  terkait  hak  cipta,  dalam  hal  ini  adalah  hak  bagi performer , produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Namun, hak terkait hanya melindungi suatu objek ke ka telah diﬁksasi. Jangka waktu perlindungannya pun  dak tepat jika diterapkan  pada  EBT.  Berdasarkan  alasan-alasan  itulah,  kedua  organisasi internasional  ini  menganggap  perlu  untuk  membentuk  model  perlindungan  yang bersifat sui  generis bagi  aspek-aspek  HKI  dan  EBT  khususnya  dalam  hal  adanya penggunaan  tanpa  hak.  Dalam Sec on 2 Protected  Expressions  of  Folklore diatur sebagai berikut:
“For the purposes of this (law), 'expressions of folklore' means produc ons consis ng  of  characteris c  elements  of  the  tradi onal  ar s c  heritage developed and maintained by a community of [name of the country] or by individuals  reﬂec ng  the  tradi onal  ar s c  expecta ons  of  such  a community, in par cular: … (iii) expressions by ac on, such as folk dances, plays and ar s c forms or rituals, …”
Ritual tergolong ke dalam jenis EBT yang dilindungi. Ar nya Nadran yang merupakan upacara persembahan laut, menjadi bagian dari ketentuan ini.
2. Recommenda on on the Safeguarding of Tradi onal Culture and Folklore 1989 Rekomendasi UNESCO tentang Perlindungan Budaya Tradisional dan Folklor Tahun 1989 ini menggunakan is lah folklor untuk menyebut EBT. Rekomendasi ini terdiri atas  tujuh  bagian,  yaitu  deﬁnisi,  ruang  lingkup,  pemeliharaan,  pelestarian, penyebaran dan perlindungan folklor, serta kerja sama internasional.
Folklor dideﬁnisikan sebagai kreasi berbasis tradisi dari suatu komunitas budaya, dapat diekspresikan oleh kelompok maupun perseorangan dan diakui serta dianggap sebagai cerminan iden tas sosial budaya. Standar dan nilai dalam folklor disampaikan
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
turun-temurun secara lisan. Folklor berdasarkan rekomendasi ini mencakup bahasa, sastra, musik, tari, permainan, mitos, ritual, kebiasaan, arsitektur, dan cabang seni lainnya.¹⁶
Salah  satu  cara  perlindungan  folklor  melalui  pembentukan  arsip  dan dokumentasi nasional di  ap- ap negara sehingga se ap orang dapat menemukan folklor yang terdapat di negara masing-masing. Di lain pihak, akses terhadap semua pihak yang berkepen ngan harus tetap dibuka dengan memperha kan keamanan penggunaannya  oleh  masyarakat  yang  bukan  berasal  dari  komunitas  folklor setempat.¹⁷
Dalam rangka perlindungan folklor, UNESCO bekerja sama dengan WIPO. Selain mengembangkan  kerja  sama  antarorganisasi,  UNESCO  merekomendasikan  agar se ap  anggotanya  bekerja  sama  dengan  asosiasi  internasional  maupun  regional dalam hal perlindungan, pelestarian, pendokumentasian, dan penyebaran folklor.
3. The  Matatua  Declara on  on  Cultural  and  Intellectual  Property  Rights  of Indigenous People 1993
Deklarasi ini dibentuk oleh lebih dari 150 delegasi yang berasal dari 14 negara pada tanggal 12 sampai 18 Juni 1993 di Selandia Baru. Tujuannya adalah untuk membahas tentang  nilai-nilai  pengetahuan  tradisional,  keanekaragaman  haya   dan bioteknologi,  kebiasaan  pengelolaan  lingkungan,  kesenian,  musik,  bahasa  dan berbagai bentuk kebudayaan secara ﬁsik maupun spiritual.
Deklarasi  ini  memperkenalkan  hak-hak  bagi indigenous  people yang  lazimnya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, namun posi fnya untuk mengakui hak komunitas atas kekayaan intelektual dan budaya. Rekomendasi yang telah dibentuk sebelumnya ditujukan untuk negara, warga negara, dan organisasi internasional. Hal ini disadari melalui pernyataan mereka dalam deklarasi bahwa, kerja sama yang baik antarpihak  yang  berkepen ngan  sangat  diperlukan  untuk  mewujudkan  tujuan rekomendasi dimaksud.
Sebagai bagian dari pengetahuan masyarakat lokal, Upacara Nadran bertujuan untuk mengucap syukur atas hasil ikan yang telah diperoleh para nelayan dalam satu tahun, juga berharap agar darah kerbau yang dioleskan ke perahu para nelayan dapat menggiring  ikan  supaya  mendeka   perahu  mereka.¹⁸  Nilai  kearifan  lokal  ini diwujudkan dalam ritual spiritual mereka.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
16   UNESCO, Recommenda on on the Safeguarding of Tradi onal Culture and Folklore 1989, Point A: Deﬁni on . 17 Ibid, Point C: Conserva on of Folklore . 18   Wawancara dengan Iim, S.Sos, Kepala Seksi Sejarah Nilai Tradisi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Subang.

## 4. Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994
Ketentuan  mengenai  hak  cipta  dalam  TRIPs  diatur  dalam  Pasal  9.  Pasal  ini memperlihatkan  hubungan  antara  TRIPs  dengan  ketentuan  sebelumnya  yakni Konvensi  Berne.  Dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa,  negara  anggota  TRIPs  harus mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  21  Konvensi  Berne  serta lampirannya dalam hal perlindungan hak cipta.
Pasal 9 TRIPs merupakan asimilasi dari Pasal 2 Konvensi Berne 1886.¹⁹ Dalam Pasal 9 TRIPs dijelaskan pula mengenai standar minimum ruang lingkup ciptaan yang dapat  dilindungi.  Ciptaan  suatu  ide,  prosedur,  dan  metode  serta  pengoperasian konsep  matema s  dak  termasuk  dalam  perlindungan  hak  cipta.  TRIPs  dak menyebutkan deﬁnisi hak cipta sehingga, penger an yang digunakan mengacu pada Konvensi Berne.
Pada saat konvensi Berne menganut perlindungan atas hak moral secara mutlak, TRIPs  dak  mensyaratkan  pen ngnya  perlindungan  hak  moral  melainkan,  lebih meni kberatkan pada perlindungan hak ekonomi. Dalam TRIPs maupun Konvensi Berne  dak  terdapat  pengaturan  tentang  upacara  atau  ritual  ke  dalam  lingkup pengaturan hak cipta. Begitupun mengenai pengaturan EBT,  dak ada satu pasal pun dalam kedua instrumen hukum internasional ini yang mengaturnya.
Tahun 2001, WTO menggelar Konferensi Tingkat Menteri (KTM) keempat di Doha yang menggulirkan dokumen utama Doha Declara on . Dalam Deklarasi Doha, para anggota  setuju  untuk  mempelajari  hubungan  antara  persetujuan  TRIPs  dan Conven on on Biological Diversity sebagai program kerja serta perlunya membahas perlindungan  untuk  pengetahuan  tradisional  dan  folklor.²⁰  Pembahasan  dalam diskusi-diskusi  lebih  banyak  difokuskan  pada  Pasal  27.3  (b)  yaitu  mengenai  objek paten daripada pembahasan mengenai hubungan antara hak cipta dan EBT.
5.  UNESCO Conven on for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
Konvensi  UNESCO  mengenai  Warisan  Budaya  Tak  Benda  (WBTB)²¹  menyebutkan bahwa  mengandung  ar   berbagai  prak k,  representasi,  ekspresi,  pengetahuan, keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
19   Pasal-pasal ini terkait dengan adanya perlindungan karya cipta yang dilindungi dengan  dak memandang bentuk dari  ekspresi  karya-karya  tersebut.  Lihat  Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs,
Bandung: Alumni, 2005, hlm. 45.
20   Susanto  Sutoyo  (et.al), Sekilas  WTO  (World  Trade  Organiza on) Edisi  Ke ga ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Mul lateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, 2005, hlm. 67.
21   Disebut pula Warisan Budaya Tak Kasat Mata, yang dideﬁnisikan secara luas oleh UNESCO mencakup tradisi lisan, bahasa, seni pertunjukan, prak k-prak k sosial termasuk di dalamnya kegiatan ritual keagamaan dan fes val, pengetahuan  dan  prak k-prak k  terkait  alam  dan  semesta,  serta  kriya  kerajinan.  Lihat  Agus  Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 437.
hal  tertentu  perorangan,  sebagai  bagian  dari  warisan  budaya  mereka.  WBTB  ini merupakan  warisan  yang  secara  terus  menerus  diciptakan  dan  diprak kkan  dari individu ke individu lain, hingga generasi ke generasi.
Konvensi  UNESCO  ini  menyatakan  bahwa  WBTB  bagi  semua  masyarakat,  baik besar maupun kecil, patut dihorma . Semua negara yang mera ﬁkasi Konvensi ini berkomitmen  untuk  melindungi  dan  melestarikan  warisan  dengan  melakukan berbagai upaya seper  perlindungan, promosi, dan penyampaian melalui pendidikan formal  dan  non  formal,  peneli an  dan  revitalisasi,  serta  upaya  peningkatan penghormatan  dan  kesadaran.  Upaya  prak s  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara adalah  mengiden ﬁkasi  dan  menentukan  berbagai  elemen  WBTB  yang  berada  di dalam wilayahnya, dalam satu atau lebih inventori.²² 6.  UNESCO Conven on  on  the  Protec on  and  Promo on  of  the  Diversity  of Cultural Expressions 2005
Berbeda dengan konvensi sebelumnya pada tahun 2003, yang hanya berkisar pada pelestarian,  konvensi  ini  bertujuan  untuk  melindungi  dan  mempromosikan keanekaragaman  ekspresi  budaya.  Dalam  hal  perlindungan,  konvensi  ini  memberi keleluasaan  bagi  negara  anggota  untuk  menentukan  langkah-langkah  yang diperlukan agar ekspresi budaya tersebut  dak punah. Dalam hal promosi, negara anggota dapat mengkreasikan, memproduksi, dan mendistribusikan ekspresi budaya mereka.
Pelaksanaan  Konvensi  akan  sangat  berpengaruh  apabila  diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di  ngkat nasional. Selain itu, Konvensi ini pun  dilengkapi  dengan  prosedur  konsiliasi  untuk  penyelesaian  sengketa  yang di mbulkan dari interpretasi Konvensi sebagai upaya untuk efek vitasnya.
7. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 Traktat ini dilatarbelakangi oleh kehendak negara anggota WIPO untuk melakukan uniﬁkasi hak-hak pelaku atas pertunjukan audiovisual. Mereka menyadari, seper termaktub dalam traktat ini, bahwa perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya telah dipengaruhi  oleh  teknologi,  serta  komunikasi  pertunjukan  yang  pembuatan  dan penggunaannya  juga  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Dalam traktat  ini  diseimbangkan  antara  hak-hak  Pelaku  dan  kepen ngan  publik.  Deﬁnisi Pelaku menurut Pasal 2 (a) sebagai berikut:
“' performers' are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or ar s c works or expressions of folklore”.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
22  Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata, Buku  Panduan  Prak s  Pencatatan  Warisan  Budaya  Takbenda Indonesia, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta, 2009, hlm. 5.
Pelaku dalam konteks pasal tersebut termasuk juga pelaku yang mempertunjukkan sastra atau karya seni atau ekspresi folklor.
Pasal 5 membahas mengenai hak moral, dalam hal ini pelaku memiliki hak:
a.  Untuk  menyatakan  bahwa  mereka  adalah  pelaku  pada  pertunjukan  tersebut, kecuali bila terjadi kesalahan penyebutan pada suatu pertunjukan.
b.  Untuk  melarang  segala  bentuk  distorsi,  mu lasi,  atau  modiﬁkasi  yang  dapat merusak reputasi pelaku.
c.  Setelah pelaku meninggal dunia, hak moral ini tetap terpelihara. Pasal 6 mengatur tentang hak ekonomi atas pertunjukan yang  dak diﬁksasi, hak eksklusif atas penyiaran dan komunikasi kepada publik serta hak untuk melakukan ﬁksasi atas pertunjukan yang  dak diﬁksasi. Pasal 7 pada in nya menjelaskan tentang hak perbanyakan. Pasal 8 berkaitan dengan hak penyebarluasan, maksudnya adalah hak  eksklusif  untuk  menyebarluaskan,  baik  melalui  penjualan  atau  pengalihan kepemilikan.  Jangka  waktu  perlindungan  yang  diberikan  sekurang-kurangnya  50 tahun sejak akhir tahun terﬁksasinya suatu pertunjukan.
Indonesia telah menandatangani perjanjian ini pada 18 Desember 2012 lalu,²³ sebagai negara penandatangan yang ke-53. Perjanjian ini belum memiliki kekuatan mengikat  secara  hukum  karena  belum  memenuhi  syarat  telah  dira ﬁkasi  oleh sekurang-kurangnya 30 negara.

## C.  Pengaturan Hukum Nasional terkait EBT

## 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Beberapa ketentuan dalam UUHC yang mengatur tentang EBT adalah sebagai berikut:
a.  Pasal 38 ayat (1): Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara.
b.  Penjelasan Pasal 38 ayat (1): Yang dimaksud dengan EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: ... f. upacara adat.
c.  Pasal 38 ayat (2): Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d.  Pasal 38 ayat (3): Penggunaan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerha kan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
e.  Pasal 38 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
23  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  RI,  “Indonesia  Menandatangani  Beijing  Treaty  on  Audiovisual Performances  di  Markas  Besar  World  Intellectual  Property  Rights  Organiza on  (WIPO)  di  Jenewa”, <h p://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-ﬁles/press-release-beijing-treaty/pdf>,  diakses  pada  27 Desember 2012.
f.  Pasal 60: Hak cipta atas EBT yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
Terdapat beberapa masalah yang mengemuka dari ketentuan Pasal 38 tersebut. Pertama, dalam Pasal 38 ayat (4) ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, hal ini menyisakan  tanda  tanya  yang  sama  seper   pengaturan  folklor  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2002.  Sementara  itu  atas  inisia f  Dewan  Perwakilan Daerah,  saat  ini  sedang  dibahas  mengenai  pembentukan  Rancangan  Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional.  Kedua, saat ini folklor masih mengalami perkembangan. Masyarakat menciptakan kreasi baru yang bersumber dari ekspresi budaya yang telah ada sehingga penciptanya diketahui.²⁴ Ke ga, apakah ciptaan yang menjadi public domain karena berakhirnya jangka waktu perlindungan juga dapat dimasukkan dalam kategori folklor apabila pada kenyataannya masih digunakan oleh masyarakat  secara  turun-temurun.²⁵  Dengan  adanya  fenomena  tersebut,  terlihat folklor merupakan hak cipta tetapi memiliki karakteris k yang berbeda dengan hak cipta pada umumnya karena bersumber dari seni tradisional.
Pasal 38 UUHC mengatur bahwa negara memegang hak cipta atas folklor yang menjadi milik bersama. Pasal tersebut hanya mengatur folklor yang  dak diketahui penciptanya  untuk  dilindungi  oleh  negara.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  folklor dipegang oleh negara dan berlaku tanpa batas waktu. Salah satu contoh putusan yang telah mengacu pada ketentuan ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Medan atas kasus lirik lagu Laksamana Raja di Laut.
Karakteris k  lain  dari  hak  cipta  adalah  keaslian  dalam  membuat  karya  cipta. Dengan  kata  lain,  karya  tersebut  harus  dihasilkan  oleh  orang  yang  mengakuinya sebagai ciptaannya. Karya tersebut  dak boleh disalin atau direproduksi dari karya lain. Jika pencipta telah menerapkan  ngkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang  cukup  nggi  dalam  proses  penciptaan  karyanya,  hal  ini  dianggap  sudah memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak cipta.²⁶ 2.  Peraturan  Daerah  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Perlindungan

## Kekayaan Intelektual
Jawa  Barat  merupakan  satu  dari  34  provinsi  di  Indonesia  yang  telah  memiliki peraturan  daerah  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  perlindungan  kekayaan
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
24  Achmad Zen Umar Purba, “Tradi onal Knowledge Subject Ma er for Which Intellectual Property is Sought”,
Paper dipresentasikan pada WIPO Asia Pasiﬁc Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradi onal
Knowledge and Related Issues , 2001.
25  Henry  Soelistyo  Budi,  “Status  Indigenous  Knowledge  dan  Tradi onal  Knowledge  dalam  Sistem  HAKI”, Paper dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional  Perlindungan  HAKI  terhadap  Inovasi  Teknologi  Tradisional  di  Bidang Obat, Pangan & Kerajinan , 2001. 26  Tim Lindsey (ed), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 106.
intelektual. Peraturan daerah yang diundangkan pada tanggal 18 Juni 2012 ini selain mengatur  tentang  HKI  konvensional  seper   hak  cipta,  paten,  merek,  indikasi geograﬁs,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  rahasia  dagang,  dan perlindungan varietas tanaman, juga mengatur tentang HKI komunal seper  Sumber Daya  Gene k,  Pengetahuan  Tradisional,  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional (SDGPTEBT). Hal yang ambigu dari Perda ini adalah penggunaan is lah Hak Terkait yang digunakan untuk dua konsep yang berbeda. Perda ini sama-sama menggunakan is lah Hak Terkait untuk hak terkait dalam hak cipta yaitu hak bagi pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran, juga menggunakan is lah Hak Terkait untuk HKI masa  depan  yaitu  SDGPTEBT.  Sebaiknya  untuk  SDGPTEBT  digunakan  is lah  lain, misalnya HKI komunal atau HKI modern.
Perda ini dibuat dengan per mbangan bahwa Jawa Barat memiliki berbagai hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat, baik berupa benda yang berwujud maupun yang dak  berwujud,  yang  harus  dilestarikan,  dilindungi,  dibina,  dan  dikembangkan. Sebagai upaya untuk melindunginya dari pengakuan oleh pihak lain, perlu dilakukan upaya strategis melalui perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷
Dengan adanya Perda ini, diharapkan pula pemanfaatan HKI dapat meningkatkan ekonomi melalui industri krea f selain pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan daerah.  Maksud  dan  tujuan  perlindungan  kekayaan  intelektual  adalah  sebagai berikut:²⁸ a.  Meningkatkan krea vitas serta inovasi masyarakat Jawa Barat;
b.  Memfasilitasi penda aran dan pendayagunaan HKI baik untuk produk dan jasa hasil industri dan perdagangan yang berkaitan dengan hasil ekonomi krea f;
c.  Menjaga, memelihara, dan melestarikan kebudayaan daerah;
d.  Melindungi  warisan  budaya,  sumber  daya  gene k,  EBT  dari  pengakuan  oleh pihak lain baik berupa benda berwujud maupun  dak berwujud. Keterkaitannya dengan peneli an ini, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun
2012 dalam Bab IV diatur tentang Perlindungan Kebudayaan. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf  a  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  memberikan  perlindungan  atas kebudayaan daerah melipu  EBT, yang pada angka 3 disebutkan salah satunya adalah upacara adat, termasuk pembuatan alat dan bahan. Kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan perlindungan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara inventarisasi,  dokumentasi,  dan  pemeliharaan;  pencegahan  dan/atau  pelarangan; serta pembinaan.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
27  Lihat  Konsiderans  Menimbang  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2012  tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E).
28  Lihat  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Kekayaan Intelektual.
Dalam  Pasal  24  Perda  ini  diatur  tentang  pencegahan  dan/atau  pelarangan terhadap adanya pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT)  yang  dilakukan  oleh  perseorangan  dan/atau  badan  hukum  berupa pencegahan  dan/atau  pelarangan  terhadap:  pemanfaatan  EBT  yang  dalam pelaksanaan  pemanfaatannya  dak  menyebutkan  dengan  jelas  asal  wilayah  EBT; pemanfaatan EBT yang dilakukan secara  dak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan  yang  dak  benar  terhadap  masyarakat  terkait  atau  membuat  masyarakat merasa tersinggung, terhina, atau tercemar.
Dalam Pasal 26 diatur mengenai hak cipta atas kebudayaan daerah yang  dak diketahui penciptanya. Lebih lanjut disebutkan bahwa pemanfaatan EBT yang  dak diketahui penciptanya oleh orang asing harus melalui perjanjian pemanfaatan dan akan  dikenakan  royal .  Royal   dimaksud  merupakan  pendapatan  daerah.  Namun pada Pasal 27, penguasaan EBT oleh Pemda dapat beralih kepada pihak yang dapat membuk kan  keabsahan  klaimnya  dengan  mekanisme  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perda  ini  pun  menerapkan defensive  protec on dengan  adanya  ketentuan mengenai  pembuatan  basis data dalam  Pasal  30.  Basis  data  dimaksud  harus diumumkan dan mudah diakses serta merupakan alat buk  kepemilikan HKI dan HKI komunal.

## D.  Perlindungan Nadran sebagai EBT yang bersifat Komunal 1.  Hubungan antara Preservasi dan Perlindungan Nadran
EBT  yang  memiliki  ciri-ciri  serupa  dengan  karya  cipta  dak  dapat  dikategorikan sebagai  hak  cipta.  WIPO  mengarah  pada  perlindungan  yang  bersifat sui  generis , mengingat EBT berbeda dari rezim hak cipta dengan menyandingkan HKI dan EBT pada IGC²⁹ yang telah dirin s sejak tahun 2000. Sementara itu, fokus UNESCO adalah pemeliharaan dan pelestarian. Hal ini tampak dari instrumen hukum yang dibentuk, yaitu UNESCO Conven on for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan UNESCO Conven on on the Protec on and Promo on of the Diversity of Cultural Expressions 2005. Di sisi lain, terdapat satu lagi organisasi internasional yang mengatur  perdagangan  internasional  yaitu  WTO,  yang  salah  satu  persetujuannya khusus membahas HKI melalui Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property  Rights (TRIPs)  Tahun  1994.  Persetujuan  ini  dak  mengenal  adanya perlindungan atas EBT, KTM baru memasukkan pembahasan mengenai perlindungan EBT pada putaran Doha.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
29 Intergovernmental  Commi ee  on  Intellectual  Property  and  Gene c  Resources,  Tradi onal  Knowledge  and Folklore .
2.  Sistem Perlindungan EBT yang Terintegrasi dengan HKI atau Perlindungan EBT melalui Ketentuan yang bersifat Sui Generis
Instrumen hukum internasional tentang HKI yang ada saat ini, utamanya hak cipta yang memiliki kemiripan dengan EBT, seper  Konvensi Berne dan TRIPs belum ada yang mengatur tentang upacara/ritual. Adapun perlindungannya dapat disandingkan dengan Hak Terkait dalam Hak Cipta yang diatur dalam Beijing Treaty 2012. Namun demikian,  perjanjian  yang  terakhir  disebutkan  ini  pun  belum  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  karena  belum  memenuhi  syarat  pemberlakuan  sebagai perjanjian internasional dan Indonesia baru sampai pada tahap penandatanganan.³⁰
Pengaturan melalui hukum nasional, dalam Pasal 38 UUHC disebutkan bahwa karya  cipta  yang  dak  diketahui  penciptanya  dipegang  oleh  negara.  Pada  ayat berikutnya disyaratkan bahwa akan dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih  rinci  mengenai  pemanfaatannya,  utamanya  oleh  warga  negara  asing.  Akan tetapi  hingga  saat  ini,  peraturan  pemerintah  sebagaimana  diamanatkan  undang- undang  tersebut  belum  terbentuk,  lagipula  pemanfaatan  tanpa  hak  yang  harus dicegah bukan semata-mata oleh pihak asing tetapi juga oleh individu atau badan usaha di luar 'kustodian' EBT.
Jawa  Barat,  di  tahun  2012  telah  berupaya  mengisi  kekosongan  hukum  EBT melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. EBT diatur  secara  integra f  dalam  Perda  ini  meskipun  dengan  is lah  yang  agak membingungkan karena digunakannya is lah Hak Terkait untuk SDGPTEBT.
Perlindungan EBT yang tepat menurut Peneli  adalah secara sui generis yaitu terpisah dari ketentuan HKI yang telah ada, mengingat karakteris k yang berbeda dari HKI yang dikenal selama ini. Di forum WIPO tengah diperbincangkan dra  ar cles HKI dan EBT, sementara Indonesia tengah berkutat dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 3.  Kesesuaian antara Karakteris k Umum EBT dan Nadran IGC  dalam dra   ar cle merumuskan  deﬁnisi  EBT  adalah  ekspresi  baik  berwujud maupun  dak berwujud dan merupakan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi termasuk salah satunya adalah upacara atau ritual.³¹Dalam tabel berikut diperlihatkan kesesuaian antara karakteris k umum EBT dan Nadran.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
30  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  RI,  “Indonesia  Menandatangani  Beijing  Treaty  on  Audiovisual Performances…”, Loc.cit. 31   WIPO Intergovernmental Commi ee on Intellectual Property on Generic Resources Tradi onal Knowledge and th Folklore (IGC) 25 Session, Jenewa, 15-24 Juli 2013

## Tabel 1. Upacara Nadran sebagai EBT
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 512
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Diwariskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun imitasi Kebiasaan Nadran dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu pada masa kerajaan Hindu. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan terus berlangsung setelah kedatangan Islam hingga dewasa ini.³³
Reﬂeksi dari iden tas sosial dan budaya suatu komunitas tertentu.
Terdiri  atas  unsur-unsur  warisan bersama.
Dibuat  oleh  pencipta  yang  dak  lagi diketahui  dan/atau  oleh  komunitas dan/atau oleh perseorangan yang diakui memiliki  hak,  tanggung  jawab,  dan  izin untuk itu.
Upacara  Nadran  dilakukan  oleh  sekelompok  orang yang  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan  dan pelaksanaannya dipimpin oleh ketua/tokoh adat.
Upacara Nadran dilakukan di beberapa tempat yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan di wilayah pantai utara Jawa Barat, seper  Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon bahkan sampai ke
Jawa Tengah.
Pencipta Upacara Nadran  dak lagi diketahui. Dewasa ini Upacara Nadran dilakukan oleh ketua/tokoh adat setempat. Tidak  dimaksudkan  untuk  kepen ngan komersial akan tetapi merupakan sarana ekspresi religi dan budaya. U p a c a ra   N a d ra n   d a k   d i m a ks u d ka n   u n t u k memperoleh  keuntungan,  masyarakat  nelayan mengumpulkan  dana  sendiri  untuk  pelaksanaan upacara  ini.  Di  Desa  Blanakan  Kabupaten  Subang terdapat  Koperasi  Sidiq  Fajar  yang  mengumpulkan dana  pelaksanaan  Nadran.  Pemerintah  Kabupaten
Subang  melalui  anggaran  Dinas  Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyumbang dana apabila  diperlukan.  Saat  ini  besaran  biaya  yang diperlukan  untuk  upacara  ini  sekira  dua  puluh  lima juta rupiah.
In   dari  Upacara  Nadran  yaitu  melarung  kepala kerbau dan sesajen ke laut. Saat ini, kemasannya lebih modern  seper   penyelenggaraannya  dapat  sampai tujuh  hari  tujuh  malam  berturut-turut,  dulu  hanya diselenggarakan satu hari saja. Saat ini juga terdapat berbagai  kegiatan  hiburan  seper   tanding  bola, wayang kulit, dombret, sandiwara, pasar malam, dan lain-lain.
D i l a k u k a n ,   d i k e m b a n g k a n   d a n d i k r e a s i k a n   ke m b a l i   o l e h   s u a t u komunitas
No. Karakteris k Umum EBT³²
Upacara Nadran
32  Wend B. Wendland, “Intellecual Property and the Protec on of Tradi onal Knowledge and Cultural Expressions”, dalam buku Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Prac ce yang disusun oleh Barbara T. Hoﬀman (ed), New
York: Cambridge University Press, 2006, hlm. 328.
33   Heriyani  Agus na, Nilai-nilai  Filosoﬁs  Tradisi  Nadran  Masyarakat  Cirebon,  Realisasinya  bagi  Pengembangan Budaya Kelautan, Yogyakarta: Kepel Press, 2009.
1. 2.
3.
4.
5.
6.

## 4.  Bentuk-bentuk Pemanfaatan Nadran
Selain  dilakukan,  dikembangkan  dan  dikreasikan  oleh  'kustodian',  Nadran  dapat dimanfaatkan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Bentuk- bentuk  pemanfaatan  EBT  Nadran  dapat  dilakukan  dalam  pengumuman, perbanyakan,  penyebarluasan,  penyiaran,  pengubahan,  pengalihwujudan, pengu pan, penyaduran, pengadaptasian, pendistribusian, penyewaan, penjualan penyediaan untuk umum, dan komunikasi kepada publik.
Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  atau  badan  hukum  Indonesia  yang  ingin melakukan  pemanfaatan  harus  melakukan  perjanjian  dengan  pemilik  dan/atau 'kustodian'  EBT.  Sementara  itu,  orang  asing  atau  badan  hukum  asing  yang  akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki izin pemanfaatan.³⁴
Saat  ini  memang  belum  ada  kasus  pemanfaatan  tanpa  hak  oleh  pihak  asing maupun  WNI,  akan  tetapi  lebih  baik  mencegah  sebelum  terjadi  seper   yang dilakukan  Robert  Wilson,  warga  negara  Amerika  Serikat,  yang  mempertunjukkan drama tari asal Sulawesi Selatan I La Galigo. Seandainya Change Performance Art dibiarkan  menggunakan  legenda  bahari  asal  Sulawesi  Selatan  tersebut  tanpa melibatkan pemain dari Indonesia, maka mereka telah melakukan pemanfaatan EBT Indonesia secara tanpa hak.

## 5.  Jangka Waktu Perlindungan
Mengingat  EBT  dimiliki  oleh  komunitas,  lebih  baik  dak  ada  batasan  waktu  atas perlindungan  EBT  selama  objek  yang  akan  dilindungi  memenuhi  kriteria  EBT berdasarkan Pasal 1 IGC dra  arc cles tentang Objek Perlindungan. Di lingkup hukum nasional, RUU PTEBT merumuskan jangka waktu perlindungan sebagai berikut:
“Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan  Ekpresi  Budaya  Tradisional  diberikan  selama  masih  dipelihara  oleh Pemilik dan/atau 'kustodian'nya.”
Sebaiknya pasal ini dielaborasi dalam penjelasan mengenai maksud dari masih dipelihara.  Hal  ini  diambil  dari  is lah living  culture yang  saat  ini  pun  masih diperdebatkan mengenai bentuk budaya yang hidup, baik hidup secara alami sesuai dengan  kebutuhan  dari  sisi  religi  dan  sosial  atau  termasuk  juga  menghidupkan kembali budaya dalam bentuk lain.

## E.  Implementasi  Pembagian  Keuntungan  yang  Adil  dan  Seimbang  bagi
'Kustodian' atas Pemanfaatan EBT Nadran 1.  ‘Kustodian’ Nadran Is lah 'kustodian' belum dapat ditemukan dalam produk hukum posi f Indonesia. Is lah ini digunakan sebagai penyebutan untuk pengampu EBT. Is lah ‘kustodian’
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
34   Pasal  6  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual,  Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
diambil  dari  is lah  bahasa  inggris,  yaitu custodian dalam Black's  Law  Dic onary , custodian memiliki ar :³⁵ “ A  person  or  ins tu on  that  has  charge  or  custody  (of  a  child,  property, papers, or other valuables); guardian in reference to a child, a custodian has either legal or physical custody”
Dalam literatur Australia dikenal dengan is lah the guardians of the indigenous culture and knowledge ,³⁶ yaitu komunitas lokal yang mengampu suatu kebudayaan. Penger an 'kustodian' pen ng untuk membatasi siapa saja yang dapat menjadi wakil masyarakat  dalam  mendapatkan  izin  dari  kelompok  masyarakat  untuk memanfaatkan  EBT.  Dalam  naskah  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi  Budaya  Tradisional  telah  dikenal  is lah  'kustodian'.  Rancangan  Undang- Undang (RUU) tersebut merumuskan bahwa:³⁷
“Pemilik dan/atau 'kustodian' Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan  mengembangkan  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal” Dalam  IGC  dak  ditemukan  is lah  'kustodian',  IGC  menggunakan  is lah ‘beneﬁciaries ’  bagi  pemilik/'kustodian'  dan  dirumuskan  dalam  Pasal  2  sebagai berikut:
“Beneﬁciaries of protec on or Indigenous [peoples] or [local communi es], [or as determined by na onal law or by treaty] [who hold, maintain, use or develop] the tradi onal cultural expressions as deﬁned in/ determined by Ar cle 1.”
Berdasarkan  diskusi  yang  berlangsung  antara  negara-negara  yang  tergabung dalam Like-Minded Country Mee ng yang ke ga di Bali tahun 2011 lalu, terdapat beberapa alterna f ‘beneﬁciaries’, yakni: a.   indigenous communi es b.  local communi es c.  tradi onal communi es
d.  cultural communi es
e.  families
f.  na ons
g.  individuals
h.  na onal en es
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 514
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
35   Bryan A. Garner (ed), Black's Law Dic onary, Dallas: Thomson Reuters, 2009, hlm. 441.
36   Rocque Reynolds dan Natalie Soianoﬀ, Intellectual Property Text and Essen al Cases, Sydney: The Federa on Press, 2005, hlm. 252.
37  Pasal 1 bu r 5 Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
Dalam tabel berikut akan dipaparkan kemungkinan 'kustodian' yang tepat bagi pelaksanaan Upacara Nadran:
Tabel 2. 'Kustodian' Upacara Nadran
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Komunitas tradisional Tradisional  dalam  Nadran  mengacu  pada pemeliharaan  tradisi  yaitu  daerah  yang b e r m a ta   p e n c a h a r i a n   n e l aya n   a ta u pelelangan ikan. Komunitas budaya/adat Komunitas  lokal  bagi  Nadran  merujuk  pada desa atau wilayah pantai tertentu. Terdapat  perbedaan  pendapat  tentang indigenous karena  is lah  ini  iden k  dengan bangsa  terjajah  dan  hak  menentukan  nasib sendiri.
Komunitas lokal Komunitas indigenous (asli) Budaya Nadran  dak hanya dilakukan di satu lokasi  melainkan  di  beberapa  lokasi,  yang t e r l e p a s   d a r i   b a t a s - b a t a s   w i l a y a h administra f. Keluarga Keluarga  memiliki  lingkup  yang  sangat sempit sebagai 'kustodian' EBT
1. 2. 3. 4. 5. No. Karakteris k Umum EBT Upacara Nadran Sebagai  pengakuan  ( acknowledgment ) iden tas  suatu  bangsa,  bangsa  tepat dijadikan sebagai 'kustodian'. Bangsa
Individu  terlalu  privat  untuk  menjadi
'kustodian'  bagi  HKI  komunal.  Hal  ini  dak sesuai dengan karakteris k EBT. Individu Pilihan en tas nasional adalah alterna f bagi adanya  is lah  atau  en tas  lain  di  luar berbagai  alterna f  yang  telah  dipaparkan sebelumnya.  Untuk  negara  yang  komunitas lokalnya memiliki pengetahuan yang minim tentang  pen ngnya  perlindungan  EBT, pemerintah dapat pula menjadi 'kustodian'. En tas nasional 6. 7. 8. √ √ √ √ √ - - - 'Kustodian' Nadran

## 2.  Perlindungan yang dapat diperoleh Pemilik dan 'Kustodian' Nadran
Hal terpen ng dalam perlindungan EBT adalah adanya pengakuan bahwa suatu EBT berasal  dari  tempat  di  negara  tertentu.  Indikasi  sumber  ini  merupakan  ngkat ter nggi  dari  perlindungan  EBT  agar  dak  ada  kesalahan  dalam  penyampaian informasi.  Contohnya  pada  kasus  Tari  Pendet  yang  dijadikan  iklan  wisata  oleh Malaysia telah salah diinformasikan asal usulnya. Dengan melihat iklan ini, seakan- akan Tari Pendet berasal dari Malaysia dan bukan dari Bali. Inilah yang harus dicegah oleh negara yang merupakan guardian of the culture dalam  ngkat ter nggi. Akan tetapi, perlindungan EBT  dak hanya berakhir sampai pengakuan secara moral  saja.  Salah  satu  tujuan  dari  pembentukan  IGC  adalah  untuk  mencegah pemanfaatan tanpa hak.
Perlindungan yang dapat diperoleh oleh 'kustodian' EBT antara lain:³⁸
a.  Perlindungan  bagi  literatur  tradisional  dan  produk-produk  ar s k  atas reproduksi, adaptasi, pendistribusian, pertunjukan, dan kegiatan serupa secara tanpa  hak  oleh  pihak  lain.  Selain  itu  diperlukan  pula  perlindungan  untuk mencegah adanya penyimpangan baik budaya maupun spiritual.
b.  Perlindungan atas gaya ( style ); c.  Pencegahan atas kesalahan penyebutan keaslian sumber; dan d.  Perlindungan atas penda aran merek untuk tanda dan simbol tradisional.
3.  Izin Akses Pemanfaatan EBT
WNI  yang  akan  melakukan  pemanfaatan,  harus  melakukan  perjanjian  dengan Pemilik/'kustodian'  EBT.  Meniru  dari  model  perlindungan  indikasi  geograﬁs, pemanfaatan  EBT  dak  mengenal  lisensi.  Ar nya,  kepemilikannya  dak  dapat dialihkan. Wilayah sumber atau asal menjadi iden tas yang melekat kuat pada EBT misalnya: meskipun Nadran pada beberapa wilayah memiliki jenis dan nama yang sama,  tetapi  pelaksanaannya  berbeda-beda  di  se ap  wilayah.  Pihak  yang  akan memanfaatkan  harus  melekatkan  wilayah  sumber  atau  wilayah  asalnya,  contoh: Nadran Desa Blanakan Kabupaten Subang.
Orang asing atau badan hukum asing yang akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki izin pemanfaatan. Izin pemanfaatan ini diberikan oleh:³⁹ a.  Pemerintah kabupaten/kota tempat EBT itu berada;
b.  Pemerintah provinsi, dalam hal pemilik dan/atau 'kustodian' EBT tersebar di dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c.  Menteri, dalam hal pemilik/'kustodian' EBT tersebar di dua atau lebih provinsi. Sementara  Perda  Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2012  dak  membedakan  antara
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
38  WIPO, Intellectual  Property  and  Tradi onal  Cultural  Expressions/Folklore-Booklet  No.  1, Geneva: WIPO Publica on No. 913(E), hlm. 12, lihat Wend B. Wendland, Op. cit., hlm. 330. 39  Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional, Loc.cit.
WNI dan WNA dalam hal izin akses pemanfaatan EBT. Pada Pasal 28 Perda ini diatur bahwa  se ap  orang  yang  akan  melakukan  pemanfaatan  untuk  tujuan  komersial, wajib  memiliki  izin  akses  pemanfaatan  dan  perjanjian  pemanfaatan  dari pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau pemerintah daerah.

## 4.  Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan EBT
Selain  bertujuan  untuk  mencegah  pemanfaatan  tanpa  hak,  IGC  pun  memandang bahwa  terdapat  nilai  komersial  dalam  pemanfaatan  EBT.  Rumusan  IGC  untuk pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:
“The protec on of TCE should aim to… and promote the equitable sharing of beneﬁts arising from their used.”
IGC  merumuskan  beberapa  alterna f  dalam  pengaturan  tentang  administrasi hak atau keuntungan sebagai berikut:⁴⁰
“ 4 . 1   [ M e m b e r   S t a t e s ] / [ C o n t r a c n g   P a r e s ]   [ m a y ] / [ s h a l l ] [establish]/[appoint] a competent authority or authori es, [with the prior informed  consent  or  approval  and  involvement  of]  [in  consulta on  with] [tradi onal  cultural  expressions  [holders]/[owners]],  in  accordance  with their na onal law [and without prejudice to the right of tradi onal cultural expression  [holders]/[owners]  to  administer  their  [rights]/[interests] according to their customary protocols, understandings, laws and prac ces].

## Alterna ve 1
[Where so requested by the beneﬁciaries, a competent authority may, to the extent authorized by the beneﬁciaries and for their direct beneﬁt, assist with the management of the beneﬁciaries' rights/[interests] under this [instrument].]
[End of Alterna ve 1]

## Alterna ve 2
4.1 [Member States]/[Contrac ng Par es] may establish a competent authority, in accordance with na onal law, to administer the [rights]/[interests] provided [under]/[for by] this [instrument].
[End of Alterna ve 2]
4.2  [The  [iden ty]  of  any  authority  established  under  Paragraph  1 [should]/[shall] be communicated to the Interna onal Bureau of the World Intellectual Property Organiza on.]”
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
th 40  WIPO IGC 25  Session, Loc.cit.
Dalam  hal  administrasi  pembagian  keuntungan,  Penulis  lebih  setuju  dengan Alterna ve 1 yaitu negara penandatangan harus membentuk lembaga   berwenang yang terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak pengampu EBT berdasarkan hukum nasional mereka dengan memperha kan hak pemegang EBT untuk mengatur pembagian keuntungan berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku. Pilihan Penulis untuk pelaksanaan pembagian keuntungan bukan hanya diserahkan kepada lembaga berwenang  karena  banyak  pihak  yang  memiliki  dan  menjadi  pengampu  EBT  yang bersifat  komunal  ini,  sehingga  pembagian  keuntungannya  harus  adil  dan  dak memihak salah satu pengampu.
Pembagian  keuntungan  dapat  bersifat  moneter  maupun  non-moneter. Pembagian keuntungan yang bersifat moneter harus transparan dalam hal: a.  Sumber dan jaminan uang yang terkumpul;
b.  Pengeluaran yang diperlukan untuk dilakukannya administrasi hak;
c.  Pendistribusian uang kepada para pemilik dan/atau 'kustodian' EBT.
Pihak  yang  ingin  melakukan  pemanfaatan  kegiatan  Nadran,  misalnya  untuk pembuatan ﬁlm,  dak selalu harus memberikan sejumlah uang tertentu. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa penyadaran publik akan pen ngnya perlindungan atas EBT, pembangunan komunitas lokal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pembagian keuntungan non-moneter ini pernah dilakukan oleh produser ﬁlm “ Eat, Pray, Love ” yang memanfaatkan upacara adat di Bali.
Adanya  perjanjian  pemanfaatan  mengakibatkan  pemohon  izin  pemanfaatan harus membagi keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang HKI, apabila hal pemanfaatan  EBT  menimbulkan  suatu  karya  baru,  pembagian  keuntungan  baru dilaksanakan setelah jangka waktu izin pemanfaatan atau perjanjian pemanfaatan berakhir.

## F.  Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama , perlindungan Nadran sebagai EBT yang bersifat komunal sudah diatur oleh hukum internasional namun belum ada ketentuan yang bersifat sui generis . Ketentuan yang ada  masih  bersifat  pelestarian  EBT  yang  dibentuk  oleh  UNESCO  dalam  UNESCO Conven on for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan UNESCO Conven on on the Protec on and Promo on of the Diversity of Cultural Expressions 2005. Hukum internasional tentang hak cipta yang berlaku saat ini  dak ada yang menyinggung  EBT  sebagai  lingkup  perlindungan  hak  cipta. Kedua ,  implementasi pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi 'kustodian' atas pemanfaatan EBT Nadran berdasarkan hukum HKI di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual meskipun  di  dalamnya  terdapat  penggunaan  is lah  yang  kurang  tepat  yaitu  Hak Terkait untuk menyebut sumber daya gene k, pengetahuan tradisional dan EBT.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran untuk memperkuat  perlindungan  yang  dapat  diberikan  kepada  para  'kustodian'  Nadran. Peneli , akademisi, maupun pemerintah harus melakukan sosialisasi atas pen ngnya perlindungan EBT khususnya Nadran. Para penggiat HKI di forum WIPO harus terus berupaya  dalam  mewujudkan  terbentuknya  ketentuan  hukum  internasional  yang bersifat sui generis mengenai perlindungan HKI dan EBT. Pemerintah Daerah Jawa Barat memang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang HKI, akan tetapi mengingat budaya itu bersifat dinamis, perlu ada hukum nasional yang mengaturnya secara sui generis .  Dewasa  ini  telah  ada  upaya  pemerintah  untuk  membentuk  ketentuan dimaksud tetapi masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual,  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual agar jelas perbedaan antara hak terkait, hak cipta dan HKI komunal.

## Da ar Pustaka Buku
Achmad  Zen  Umar  Purba,  “Tradi onal  Knowledge  Subject  Ma er  for  Which Intellectual Property is Sought”, Paper dipresentasikan pada WIPO Asia Pasiﬁc Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradi onal Knowledge and Related Issues , 2001. Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia , Alumni, Bandung, 2012. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Buku Panduan Prak s Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta, 2009. Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,  Pemuda,  dan  Olahraga, Ragam  Budaya  Kabupaten Subang (Pendokumentasian Seni dan Budaya) Cetakan ke-1, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Subang, Subang, 2008. Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Alumni, Bandung, 2012. Garner, Bryan A. (eds), Black's Law Dic onary, Thomson Reuters, Dallas, 2009. Henry  Soelistyo  Budi,  “Status  Indigenous  Knowledge  dan  Tradi onal  Knowledge dalam Sistem HAKI”, Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan , 2001.
Heriyani  Agus na, Nilai-nilai  Filosoﬁs  Tradisi  Nadran  Masyarakat  Cirebon, Realisasinya  bagi  Pengembangan  Budaya  Kelautan, Kepel  Press, Yogyakarta, 2009.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Hoﬀman, Barbara T. Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Prac ce yang disusun oleh Barbara T. Hoﬀman (ed), Cambridge University Press, New York, 2006. James  Danandjaya, Folklor  Indonesia:  Ilmu  Gosip,  Dongeng,  dan  Lain-lain, Graﬁ , Jakarta, 2002. Lindsey  ,  Tim  (ed), Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar, Bandung:  Alumni, 2005. Reynolds, Rocque dan Natalie Soianoﬀ, Intellectual Property Text and Essen al Cases, The Federa on Press, Sydney, 2005. Susanto Sutoyo (et.al), Sekilas WTO (World Trade Organiza on) Edisi Ke ga , Jakarta: Direktorat  Jenderal  Mul lateral  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pembangunan
Departemen Luar Negeri, 2005.
Wendland,  Wend  B.,  “Intellecual  Property  and  the  Protec on  of  Tradi onal Knowledge and Cultural Expressions”, dalam buku Art and Cultural Heritage: Law, Policy,  and  Prac ce yang  disusun  oleh Barbara  T.  Hoﬀman  (ed),  New  York: Cambridge University Press, 2006.

## Dokumen Lain
Arthur S. Nalan, “Seni Pertunjukan Rakyat di Pesisir Utara Jawa”, Panggung-Jurnal Seni STSI XXXIX , Bandung , 2006.
Damos Dumoli Agusman, “GRTKF The Core Concepts and Objec ves What They Are and Why Need Protec ons Indonesia's Perspec ve,
<h p:www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptl_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09
_topic1_1.pdf>, diunduh pada 9 Oktober 2013.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI, “Indonesia Menandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performances di Markas Besar World Intellectual Property Rights Organiza on (WIPO) di Jenewa”, <h p://www.dgip.go.id/images/adelch- images/pdf-ﬁles/press-release-beijing-treaty/pdf>.
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  “Upacara  Nadran”, <h p://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=427>. Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia,  <h p://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-ﬁles/press- release-beijing-treaty/pdf>, diunduh pada 1 Oktober 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “RUU Hak Cipta Disahkan, Pencipta dan Seniman Semakin Mendapat Kepas an Hukum”, <h p://www.kemenkumham.go.id/berita/155-ruu-hak-cipta-disahkan- pencipta-dan-seniman-semakin-mendapat-kepas an-hukum>, diunduh pada 15 September 2013. Pemerintah Kabupaten Indramayu, “Kebudayaan”, <h p://www.indramayukab.go.id/potensi/72-kebudayaan.html>, diunduh pada 15 September 2013.
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut : Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Republika Online,< h p://www.republika.co.id>, diunduh pada 7 Januari 2012. WIPO,  “Intellectual  Property  and  Tradi onal  Cultural  Expressions/Folklore-Booklet No. 1”,WIPO Publica on No. 913(E), Geneva.

## Dokumen Hukum
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor
5 Seri E).
UNESCO Conven on for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. UNESCO Conven on on the Protec on and Promo on of the Diversity of Cultural
Expressions 2005. UNESCO Recommenda on on the Safeguarding of Tradi onal Culture and Folklore 1989.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
WIPO Intergovernmental Commi ee on Intellectual Property on Generic Resources, th
Tradi onal Knowledge and Folklore 25 Session , Jenewa, 15-24 Juli 2013.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Laina Raﬁan , Qoliqina Zolla Sabrina Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut :
Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia