## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA JABATAN

## Muhamad Riza Fatih
Legal Consultance For Human Right Jl. Kumis Kucing 42A Malang Email : ketjoa@gmail.com

## Abstrak
Untuk menjamin kepastian hukum tentang keberlakuan hak ingkar dan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  purna  jabatan  diperlukan adanya  peraturan  perundang-undangan  baru  sebagai  instrumen  hukum yang sah, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur  secara  spesifik  mengenai  hal  tersebut.  Dibutuhkan  peran  serta aktif  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  sebagai  jembatan  antara anggotanya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi  Negara  yang  berkewenangan  mengangkat  dan  memberhentikan Notaris.
Kata kunci: hak ingkar, perlindungan hukum, notaris purna jabatan

## Abstract
The  making  of  the  SKMHT  deed  in  the  credit  take  over  agreement was  valid,  if  the  process  was  preceded  by  checking  the  certificate  in advance  as  provided  in  Article  97  of  the  Regulation  of  the  Minister  of Agrarian Number 3 of 1997, but if not, it was a form  of law violation that resulted in the accessoir agreement become invalid. This makes the creditor who is supposed to be in a position as a separatist creditor, becomes unable to execute the collateral directly, but is degraded as a concurrent creditor. The form of legal protection for new creditors in the interbank take-over in practice  in  Lumajang's  Notary  /  PPAT  Office  is  to  use  Subrogation Institutions,  which  require  good  relations  between  creditors  so  that indirectly it will also create fair business competition.
Keywords: SKMHT, creditor, subrogation

## PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lainnya untuk  berinteraksi.  Dalam  interaksi  tersebut,  acapkali  terjadi  hubungan hukum antara manusia yang satu dengan yang lainnya,  yang mana hak dan kewajiban  yang  dibawa  oleh  masing-masing  manusia  tersebut  terkadang menimbulkan  permasalahan  tersendiri  dan  mengakibatkan  gesekan/friksi

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
kepentingan. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk  mengatur  segala  hubungan  antar  manusia,  baik  hubungan  antar individu  atau  antar  perorangan,  maupun  antara  perorangan  dengan kelompok-kelompok  maupun  antara  individu  atau  kelompok  dengan pemerintah.
Pelayanan  kepada  masyarakat  umum  dalam  bidang  hukum  perdata dilakukan  oleh  organ  Negara  yang  disebut  pejabat  umum,  baik eksekutif/pemerintah  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  sama-sama menjalankan  tugas  publik  saja,  sedangkan  pejabat  umum  yang  juga  organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum  hanya  dalam  bidang  hukum  perdata,  karena  pejabat  umum  bukan Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan  sebaliknya  Pejabat  Tata  Usaha  Negara bukanlah  pejabat  umum. 1 Pejabat  umum  ini  kemudian  dikenal  dengan Notaris.
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  menjalankan  profesi  dalam pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  guna  memberi  perlindungan  dan jaminan  hukum  demi  tercapainya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat. Pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian  fungsi  publik negara  yang  khususnya  dibidang  hukum  perdata.  Bahwa  untuk  membuat akta  otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat umum. 2
Aspirasi  atau  kepentingan  rakyat  yang  dipercayakan  kepada  para penyelenggara hukum negara, dalam hal ini Notaris, sebenarnya merupakan bukti  eksistensi  berfungsinya  hukum  di  tangan  Notaris.  Ketika  Notaris menjalankan  perannya  secara  benar  menurut  hukum,  berarti  Notaris  ini menjalankan perannya sebagai penyelenggara hukum negara. 3
" Produk  utama  pejabat  Notaris  adalah  akta  otentik.  Dalam  Pasal 1868  KUH  Perdata,  akta  otentik  didefinisikan  sebagai  akta  yang  di  dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta dibuatnya.  Dari  unsur  Pasal  1868  KUH  Perdata  tersebut  salah  satunya menyebutkan  tentang  pembuatan  akta  otentik  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum.  Hal  ini  juga  merupakan  penjelasan  bahwasannya  Notaris merupakan salah satu jabatan yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta  otentik.  Akta  otentik  harus  memenuhi  apa  yang  disyaratkan  dalam
1 Sjaifurrachman (Penulis) dan Habib Adjie (Editor), Aspek
Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta ,  CV.  Mandar  Maju, Surabaya, 2011, hlm 53.
2 Abdul  Wahid,  Mariyadi,  Sunardi, Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Notaris , Nirmana Media, Tangerang Selatan, Cetakan Ketiga, 2017, hlm. 116.
3 Ibid , hlm. 132-133.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta  yang  dibuat,  walaupun  ditandatangani  oleh  para  pihak,  namun tidak  memenuhi  persyaratan  Pasal  1868  KUH  Perdata,  tidak  dapat diperlakukan  sebagai  akta  otentik,  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai tulisan dibawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata). "
Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  seorang  Notaris  diikat  oleh suatu  undang-undang,  yakni  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  cukup  ditulis  dengan  UUJN),  yang kemudian  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  (selanjutnya  cukup  ditulis  dengan  UUJNP).  Notaris  merupakan salah satu profesi hukum, sehingga profesi Notaris dapat dikatakan sebagai profesi  yang  mulia  ( nobile  officium ).  Disebut  mulia  karena  profesi  Notaris sangat  erat  hubungannya  dengan  kemanusiaan 4 ,  yakni  dalam  pekerjaannya melayani hubungan antar manusia dibidang keperdataan.
Setiap masyarakat membutuhkan seorang ( figuur ) yang
keterangannya  dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai,  yang  tanda  tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak  memihak,  dan  penasihat  yang  tidak  ada  cacatnya  ( ankreukbaar atau unimpeachable ),  yang  tutup  mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian  yang dapat  melindunginya  di  hari-hari  yang  akan  datang,  kalau  seorang  advokat membela  hak-hak  seseorang  ketika  timbul  suatu  kesulitan,  maka  seorang Notaris harus berusaha mencegah kesulitan tersebut. 5 Jabatan Notaris adalah jabatan  kepercayaan  ( vertrouwens  ambt )  dan  oleh  karenanya  seseorang bersedia  mempercayakan  kepadanya  sebagai  seorang  kepercayaan ( vertrouwens  persoon ).  Notaris  wajib  merahasiakan  semua  apa  yang diberitahukan  kepadanya  selaku  notaris  sekalipun  ada  sebagian  yang  tidak dicantumkan dalam akta. 6
Sehubungan  dengan  kewajibannya  menjaga  rahasia  jabatan,  secara umum Notaris diikat oleh ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut  secara tersurat  mengamanatkan bahwa  Notaris  dalam kapasitasnya sebagai pejabat diwajibkan menjaga kerahasiaan dari apa yang dipercayakan kepadanya.  Dari  penjabaran  Pasal  322  ayat  (1)  KUHP  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  hak  Notaris tidak  hanya  untuk  tidak  bicara,  tetapi  juga berkewajiban  untuk  tidak  bicara.  Dalam  kedudukannya  sebagai  saksi,
4 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia ,  UII  Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25
5 Tan Tong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 449
6 Sjaifurrachman  (Penulis)  dan  Habib  Adjie  (Editor), Op.Cit. ,  2011,  hlm. 252-253.

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
sepanjang  kesaksian  yang  diminta  untuk  dijabarkan  berkenan  dengan  isi akta  otentik  yang  dibuatnya,  seorang  Notaris  dapat  meminta  untuk dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk  memberikan  kesaksian  karena jabatannya.  Pembebasan  kewajiban  memberi  kesaksian  karena  jabatannya sebagai
Notaris itulah yang disebut dengan hak ingkar ( verschoningsrecht ). " Hak  ingkar  merupakan  pengecualian  dari  Pasal  1909 KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  cakap  untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Hak ingkar ini berlaku pada kewajiban seorang Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi  dari  akta  otentik  yang  dibuatnya,  yang  notabene  merupakan  kehendak dari para pihak sebagai pelaku isi akta. "
Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata ini tidak berlaku terhadap  mereka  yang  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  perundang- undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (3)  KUH Perdata serta pasal  146  dan  277  HIR,  dapat  mempergunakan  haknya  untuk mengundurkan  diri  sebagai  saksi  dengan  jalan  menuntut  penggunaan  hak ingkarnya  ( verschoningsrecht ).  Hak  ingkar  merupakan  pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil  sebagai  saksi,  wajib  memberikan  kesaksian. 7 " Selanjutnya  dalam ketentuan  dalam  Pasal  170  ayat  (1)  KUHAP  menyebutkan  bahwa  mereka yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan  rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada  mereka. ” Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa  hak  ingkar merupakan  pengecualian  terhadap  ketentuan  Pasal  1909  ayat  (1)  KUH Perdata.
“ Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat  umum,  tidak  jarang notaris  berurusan  dengan  proses  hukum,  baik  di  tahap  penyelidikan, penyidikan  maupun  persidangan.  Pada  proses  hukum  ini  notaris  harus memberikan  keterangan  dan  kesaksian  menyangkut  akta  yang  dibuatnya. Jika  ditelaah,  apabila  pemberian  keterangan  dan  kesaksian  hanya  sebatas mengenai awal dan akhir akta saja maka hal ini tidak akan menjadi masalah, karena seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa memang pertanggungjawaban  utama  seorang  Notaris  dalam  hal  otentisitas  sebuah akta  adalah  pada  awal  dan  akhir  akta  yang  dibuatnya.  Akan  tetapi  jika pemberian  keterangan  dan  kesaksian  oleh  seorang  Notaris  menyangkut  isi
7 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris ,  Erlangga,  Jakarta, Cetakan ke-2, 1983, hlm. 120

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
akta yang ditulisnya, maka hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan notaris, dimana notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. ” Selanjutnya, Notaris dalam melakukan jabatannya mempunyai suatu pengawasan yang diatur dalam UUJN dan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris  (MPN).  MPN  tersebut  juga  dibagi  menjadi  3  (tiga)  bidang  atau tingkatan  yaitu  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  Majelis  Pengawas Wilayah  (MPW),  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP). ” Salah  satu  bentuk pengawasan  bagi  Notaris  adalah  aspek  perlindungan  hukum  bagi  Notaris dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang  oleh  undang-undang  diberikan dan dipercayakan kepadanya. ”
Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini  harus  dimaknai  sebagai perlindungan  dengan  mempergunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum. 8 " Perlindungan  hukum  merupakan  jaminan perlindungan  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  mereka  yang  berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Dalam UUJN,  hal  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  seorang  Notaris  dimuat dalam  konsideran  huruf  c  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  Notaris  sebagai pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi tercapainya  kepastian  hukum.  Dari  rangkaian  kata  dalam  konsideran tersebut,  dapat  diamati  bahwasannya  yang  mendapatkan  fasilitas perlindungan  dengan  mempergunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum  adalah  Notaris  dalam  kapasitasnya  selaku pejabat umum, bukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi. Serta pula dapat dianalisa berdasarkan kalimat dalam konsideran tersebut, sasaran perlindungan hukum hanya ditujukan kepada Notaris yang masih menjabat, dan  tidak  berlaku  kepada  Notaris  yang  purna  jabatan.  Dengan  demikian dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  UUJN  tidak  diundangkan  secara  khusus perihal  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  yang  telah  purna  jabatan, sehingga  dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  terjadi  kekosongan hukum mengenai permasalahan tersebut. ”
Terkait  dengan  tanggung  jawab  berupa  kewajiban  merahasiakan  isi dari  akta  yang  dibuatnya,  jika  ditelaah  dari  perintah  Pasal  322  ayat  (1) KUHP,  pertanggungjawaban  dalam  hal  menjaga  rahasia  jabatan  itu  tetap melekat kepada Notaris seumur hidupnya. Akan menjadi sebuah pertanyaan jika  seorang  Notaris  purna  jabatan  diminta  untuk  memberikan  kesaksian dalam  sebuah  proses  peradilan,  bagaimana  keberlakuan  hak  ingkar  yang sebelumnya dimilikinya? Hal tersebut patut dipertanyakan karena pada saat
8 Harjono, Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 385.

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
seorang Notaris tidak lagi memiliki kewenangan melaksanakan jabatannya, secara  otomasits  dapat  dikatakan  bahwa dia  juga  kehilangan  hak-hak  yang didapatkannya  pada  saat  menjabat  sebagai  Notaris,  termasuk  juga  hak ingkar  yang dimilikinya, karena yang tercantum dalam undang-undang tata acara  peradilan,  berlakunya  hak  ingkar  tersebut  hanya  diperuntukkan  bagi Notaris  aktif,  serta  tidak  pula  Notaris  pura  jabatan  tersebut  mendapatkan perlindungan  hukum,  karena  sesuai  dengan  amanat  UUJN,  bahwa keberlakuan  perlindungan  hukum  tersebut  hanya  dikenakan  pada  Notaris yang masih mengampu jabatannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 9 ” “ Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). ” “ Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. ”
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif yaitu  dengan  mengumpulkan  bahan,  mengkualifikasikan,  kemudian menghubungkan  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  akhirnya menarik  kesimpulan  untuk  menentukan  hasil.  Dengan  demikian,  maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. 10 ”

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  perlu  dijelaskan  bahwa  secara khusus,  yang  memiliki  hak  ingkar  dan  perlindungan  hukum  oleh  undang- undang  adalah  Notaris  yang  masih  aktif dalam mengampu  jabatannya.  Hal ini  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  mengatur  tentang  hak  ingkar  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi Notaris  purna  jabatan,  terutama  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan kewajibannya menjaga rahasia jabatan.
Akhir-akhir  ini  terjadi  banyak  kasus  yang  menyeret  nama  notaris, baik  dalam  kasus  peradilan  pidana,  peradilan  perdata  dan  peradilan  tata
9 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  UI- Press, 2012, hlm. 43.
10 Ibid, hlm. 32.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
usaha  negara.  Kebanyakan  dalam  suatu  kasus  hukum,  Notaris  dibutuhkan kehadirannya  sebagai  saksi,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  bisa  pula Notaris  menjadi  pelaku  dalam  kasus  hukum  tersebut. ” Berkenaan  dengan terseretnya Notaris yang menjadi saksi penyelesaian perkara pidana maupun perdata,  kehadiran  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  dinilai  turut membantu penyelesaian perkara. ”
Definisi saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang    ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengujian Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, pengertian saksi diperluas menjadi sebagai berikut : Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  pula  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Sehubungan dengan dibutuhkannya kesaksian yang dari Notaris atas akta  yang  dibuatnya,  hal  ini  berimbas  pada  kewajiban  Notaris  dalam menjaga  rahasia  jabatan.  Secara  umum,  perihal  rahasia  jabatan  ini  diatur dalam  Pasal  322  ayat  (1)  KUHP  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  suatu  rahasia,  yang  menurut jabatannya atau pekerjaaanya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan  menyimpannya,  dihukum  penjara  paling  lama  sembilan  bulan atau denda paling banyak Rp 9000,-.
“ Berkenaan  dengan  kewajiban  bagi  setiap  orang  yang  cakap  untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan dalam sebuah kasus  hukum,  dimana  semua  orang  diwajibkan  untuk  memberikan keterangan  tentang  apa  yang  dilihat,  didengar,  dan  dirasakannya,  Notaris selaku  pejabat  umum  dapat  berlindung  dengan  mengunakan  instrumen hukum  lain.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang kewenangannya  diberikan  oleh  undang-undang,  jika  dalam  kasus  hukum dimaksud  keterlibatan  Notaris  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya, Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait  dengan  isi  aktanya,  yakni  hak  ingkar. ” Dalam  bidang  perdata, kewajiban  menjadi saksi dan memberikan kesaksian  terdapat  dalam  Pasal 1909 KUH  Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan : “semua orang  yang cakap  menjadi  saksi,  wajib  memberi  kesaksian  dihadapan  hakim”.
Sedangkan  dalam  ranah  hukum  pidana,  kewajiban  menjadi saksi dan

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
memberikan kesaksian diperintahkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi “barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli,  atau  juru  bahasa,  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  suatu  kewajiban yang  sepanjang  undang-undang  harus  dipenuhi  dalam  jabatan  tersebut, dihukum :
1. Dalam  perkara  pidana,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya sembilan bulan;
2. Dalam  perkara  lain,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya enam bulan.”
Dari  amanat  dalam  kedua  pasal  diatas,  terutama  yang  termaktub dalam  Pasal  224  KUHP,  dapat  dianalisa  bahwasannya  kewajiban  menjadi saksi  ini  hanya  berlaku  jika  saksi  tersebut  dipanggil  dalam  suatu  proses persidangan,  dan  tidak  berlaku  dalam  proses  penyidikan.  Hal  ini  diperkuat oleh keterangan dari R. Soesilo :  Orang yang dipanggil polisi untuk datang di  kantor  polisi  guna  didengar  keterangannya  sebagai  saksi  dalam  suatu perkara  pidana,  tidak  mau  datang  itu  menurut  yurisprudensi  tidak  dapat dikenakan pasal ini atau pasal 522 KUHP. 11
Berkaitan  dengan  sebuah  jabatan,  terdapat  pengecualian  akan kewajiban  untuk  menjadi  saksi,  baik  itu  dalam  gugatan  perdata  maupun tuntutan pidana. Dalam hukum perdata, perihal pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan: namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian : (ayat 3) siapa saja  yang  karena  kedudukannya,  pekerjaannya,  atau  jabatannya  diwajibkan undang-undang  untuk  merahasiakan  sesuatu,  namun  hanya  mengenai  hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.
Sedangkan  dalam  hal  beracara  pada  suatu  kasus  hukum  perdata, pengecualian  untuk  menjadi  saksi  berkenaan  dengan  suatu  jabatan  diatur dalam  Pasal  146  ayat  (3)  HIR  yaitu  bahwa  yang  boleh  mengundurkan  diri dari  memberi  kesaksian  adalah  :  (ayat  3)  sekalian  orang  yang  karena kedudukan,  pekerjaan  atau  jabatannya  yang  sah,  diwajibkan  menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.
Kemudian  dalam  kaitannya  dengan  kasus  hukum  pidana, pengecualian  untuk  menjadi  saksi  berkenaan  dengan  suatu  jabatan tertera ” dalam  Pasal  170    ayat  (1)  KUHAP,  yakni:  mereka  yang  karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,
11 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  Penerbit  Politeia,  Bogor, 1974, hlm. 152.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dapat  minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi  keterangan  sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
Dari  paparan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  bagi  para  pemangku jabatan, jika ia tersangkut dalam sebuah proses hukum, akan sangat mudah menggunakan hak ingkar yang dimilikinya, karena dalam hukum tata acara telah  diatur  mengenai  hal  tersebut.  Akan  menjadi  persoalan  tersendiri  jika tersangkut dalam sebuah proses hukum adalah Notaris purna jabatan, karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Bilamana tidak terdapat  aturan  yang  jelas  mengenai  keberlakuan  hak  ingkar  bagi  Notaris purna  jabatan,  dipastikan  Notaris  purna  jabatan  tersebut  menghadapi  buah simalakama. Di satu sisi dia termasuk dalam unsur Pasal 322 ayat (1) KUHP yang  mewajibkan  untuk  seseorang  yang  sedang  atau  pernah  memangku jabatan  menjaga  rahasia  jabatan.  Dalam  pasal  ini  dapat  dicerna  bahwa perintah  menjaga  rahasia  jabatan  ini  diberlakukan  kepada  segala  subyek jabatan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. Hal ini  berimbas  pada  keberlakuan  hak  ingkar,  terutama  dalam  perkara  pidana, bilamana  subyek  pemangku  jabatan  dimaksud  sudah  tidak  lagi  memegang jabatannya.  Oleh  karena  itu,  dengan  tercabutnya  amanat-amanat  dalam UUJN  yang  berkaitan  dengannya,  Notaris  purna  jabatan  tidaklah  dapat menggunakan  hak  ingkarnya  demi  menjaga  rahasia  yang  dititipkan kepadanya, dan dia memiliki keharusan memberikan keterangan-keterangan tentang  apa  yang  diketahuinya  apabila  berhadapan  dengan  suatu  proses pembuktian dalam ranah hukum pidana.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris purna jabatan, sehubungan dengan tanggung jawab Notaris menjaga rahasia jabatan,  jika  ditelaah  dalam  UUJN  sendiri  tidak  diatur  secara  khusus mengenai  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  purna  jabatan.  Perlindungan hukum yang dimaksud haruslah memuat segala daya upaya yang dilakukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan  yang sah dibuat oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua pelaksanaan tugas, kewajiban,  kewenangan  dan  hak-hak  Notaris  sebagai  pejabat  publik  yang diangkat dan diberhentikan oleh negara.
Bagi  Notaris  yang  masih  aktif,  secara  khusus,  UUJN  sebagai undang-undang yang mengatur tentang kenotarisan memberikan perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  terkait  untuk  kepentingan  proses peradilan. Perlindungan hukum ini terdapat dalam ” Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN,  Notaris  berkewajiban  untuk  tidak berbicara dan merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan  sumpah/janji  jabatan. ”” Ketentuan  dalam  UUJN  beserta  perundang-

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
undangan  lain  yang  sama,  mewajibkan  Notaris  untuk  tidak  membuka rahasia jabatan  dan  dapat minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses  peradilan. ” Pasal  54  UUJN  kembali mempertegas  kewajiban  ingkar  dari  seorang  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya yang berbunyi: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta,  Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli  waris,  atau  orang  yang  memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan.
“ Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum  yang dilakukan oleh seorang  Notaris,  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  menyebutkan  bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan  Notaris,  harus  dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD). ” Dalam perjalanannya, Pasal 66 ayat (1) UUJN ini dipermasalahkan. “ Pada  tanggal  28  Mei  2013,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) telah mengabulkan permohonan uji materiil ( judicial review ) yang diajukan oleh  Kant  Kamal  terhadap  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012  yang  isinya  membatalkan frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”  dalam  pasal  yang diujikan  tersebut. ” Dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini,  maka pemeriksaan  proses  hukum  yang  melibatkan  Notaris  tidak  memerlukan persetujuan  MPD  lagi  dan  frasa  tersebut  dianggap  bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang harus dipahami,  dalam  sebuah  proses  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi, berdasarkan  hukum  acara  Mahkamah  Konstitusi  putusan  yang  dihasilkan bersifat final dan mengikat ( final and binding ). ”
Sebagai reaksi dari Putusan MK diatas, pada tahun 2014 pengaturan tentang  jabatan  Notaris  disempurnakan  lagi  dengan  adanya  UUJNP. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara  lain  terkait  dengan  perlindungan  hukum  hak  ingkar  Notaris  sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta  dan  pemanggilan  Notaris  tidak  lagi  “dengan  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah”  yang  frasa  tersebut  telah  dihapus  oleh  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012,  kemudian  kembali dimunculkan  dalam  UUJNP  dalam  Pasal  66  dengan  anak  kalimat  yang berbeda  yaitu  menjadi  “dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris”, yang bunyinya :
(1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  majelis  kehormatan Notaris berwenang:

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
a. mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau  surat-surat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  dibuat  berita acara penyerahan.
(3) Majelis  kehormatan  Notaris  dalam  waktu  paling  lama  30
(tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  memberikan  jawaban  menerima  atau  menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam  hal  majelis  kehormatan  Notaris  tidak  memberikan jawaban  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3),  majelis  kehormatan  Notaris  dianggap  menerima permintaan persetujuan.
" Prosedur  pemanggilan  dan  pemeriksaan  Notaris  ini  diperjelas  lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis  Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 sebagai berikut : "
(1) Permohonan  persetujuan  pengambilan  minuta  akta  atau protokol  Notaris  dan  pemanggilan  Notaris  oleh  pihak penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  terkait  dengan  akta  atau  protokol  Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris  diajukan  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  sesuai  dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
(2) Permohonan  disampaikan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  Notaris yang bersangkutan;
(3) Permohonan harus memuat paling sedikit :
a. nama Notaris;
b. alamat kantor Notaris;
c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
d. pokok perkara yang disangkakan.

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
(4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan  jawaban  berupa  persetujuan  atau  penolakan terhadap  permohonan    dalam  jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya permohonan.
(5) Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  terlampaui,  dianggap  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.
Dalam  prakteknya,  sampai  saat  ini  jarang  ditemukan  Notaris  yang dipanggil  sebagai  saksi,  baik  itu  dalam  proses  penyidikan  maupun  proses persidangan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Disinyalir hal ini bisa terjadi karena 2 (dua) faktor teknis, yaitu :
1. Para  penegak  hukum,  terutama  dari  penyidik  kepolisian  masih bersikukuh  menggunakan  payung  hukum  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012.  Jika  dikaitkan  dengan  telah diubahnya  Pasal  66  UUJN  dalam  UUJNP,  serta  Pasal  23  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2016  Tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris,  hal  ini  jelas bertentangan  dengan  asas  fiksi  hukum,  dimana  setiap  orang  tanpa terkecuali  dianggap  mengetahui  semua  hukum  atau  undang-undang yang  berlaku,  dan  apabila  melanggarnya,  akan  dituntut  dan  dihukum berdasarkan  hukum  atau  undang-undang  yang  berlaku  tersebut.  Hal ini  didasarkan  pada  teori  fiksi  yang  menyatakan  bahwa  begitu  suatu norma  hukum  ditetapkan,  maka  pada  saat  itu  setiap  orang  dianggap tahu  hukum  atau  undang-undang  ( een  ieder  wordt  geacht  de  wet/het recht  te  kennen ).  Ketidaktahuan  seseorang  akan  hukum  tidak  dapat dijadikan  alasan  pemaaf  atau  membebaskan  orang  itu  dari  tuntutan hukum  ( ignorantia  iuris  neminem  excusat/ignorance  of  the  law excuses no man ). “Sayangnya berbagai sistem hukum yang berlaku di negeri ini seringkali tidak dihormati oleh aparat penegak hukum atau pengemban hukum sendiri. Sistem ini seringkali, kalau tidak dibilang akrab  berada  dalam  pasungan  praktik-praktik,  meminjam istilah J.  E. Sahetapy dengan pembusukan hukum legal ( legal decay ), artinya ada produk  yuridis  yang  secara  idealis  mengatur  suatu  kontrol  perilaku aparat atau pengemban profesi hukum, tetapi ketika kontrol hukum ini coba diberlakukan atau diberdayakan menjadi kekuatan hukum dalam aksi  ( law  in  action )  dengan  gampangnya  dimentahkan  atau diimpotensikan  oleh  tangan-tangan  gaib  ( the  invisible  hands )  yang

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
sangat superior, yang terbukti di beberapa kasus ikut menyeret kolega profesi pengemban hukum. 12
2. Peraturan pelaksana untuk pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sudah  dibentuk  dan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Majelis  Kehormatan  Wilayah  Notaris,  namun  pelaksanaannya  baru ada  di  wilayah,  yakni  di  propinsi,  sedangkan  untuk  di  daerah  belum terjelaskan  prosedur  pelaksanaannya,  sehingga  pemanggilan  Notaris tetap  dilakukan  secara  langsung  dengan  tanpa  ijin  dari  Majelis Kehormatan Wilayah Notaris.
Jika  diteliti  lebih  lanjut,  menurut  hemat  penulis  masih  terdapat  1 (satu)  faktor  lagi  mengenai  kenapa  Notaris  yang  dipanggil  sebagai  saksi tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yakni faktor tidak  mau  repotnya  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  rangka  melindungi anggotanya. Hal ini didasarkan pada analisa penulis terhadap bunyi Pasal 66 ayat (4) UUJNP  yang menyebutkan  Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak  memberikan  jawaban  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  majelis  kehormatan  Notaris  dianggap  menerima  permintaan persetujuan, dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis Kehormatan  Notaris  yang  menyatakan :  Apabila  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  terlampaui,  dianggap  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan. Dari bunyi kedua  pasal  tersebut  didapatkan  kesan  seolah  Majelis  Kehormatan  Notaris memiliki  hak  untuk  pasif,  dalam  artian  bahwa  dengan  diamnya  Majelis Kehormatan Notaris/Majelis Kehormatan Wilayah Notaris, ” maka pengambilan  minuta  akta  atau  protokol  Notaris  dan  pemanggilan  Notaris oleh  pihak  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim"secara  otomatis  disetujui dan  berimplikasi  pada  amanat  dalam  ayat-ayat  selain  kedua  ayat  dalam kedua pasal tersebut menjadi mandul.

## KESIMPULAN
Mengenai keberlakuan hak ingkar bagi Notaris purna jabatan terkait kewajibannya menjaga rahasia jabatan, dari hasil penelitian dan pembahasan serta  analisis  kasus  dalam  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun  purna  jabatan,  seorang  Notaris  diharapkan  tetap  dapat menggunakan  hak  ingkarnya  dalam  suatu  proses  persidangan  dalam  kasus hukum,  terutama  kasus  hukum  pidana.  Hal  ini  dapat  dilaksanakan  jika dibentuk  instrumen  hukum  yang  dimasukkan  dalam  UUJN  guna
12 Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, Op.Cit. , 2017, hlm. 237-238.

## KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS PURNA JABATAN (Muhamad Riza Fatih)
memfasilitasi  Notaris  purna  jabatan  untuk  menggunakan  hak  ingkarnya dalam  rangka  kewajiban  menjaga  rahasia  jabatan  yang  masih  melekat kepadanya.
Selanjutnya  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris purna  jabatan  terkait  kewajibannya  menjaga  rahasia  jabatan,  seyogyanya Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mempertimbangkan  usulan tentang diadakannya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang Notaris purna jabatan. Hal ini sebagai apresiasi terhadap Notaris purna jabatan, yang walaupun  tidak  lagi  menjabat  sebagai  Notaris,  dalam  menjalani  masa jabatannya  dia  telah  membantu  sebagian  dari  tugas  Negara  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  akta otentik  yang  menjadi  kewenangannya  dahulu.  Demikian  pula  faktor keterlibatan organisasi Notaris (INI) sangat krusial. Dengan kesan pasifnya organisasi, dapat dipastikan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh rekan sejawatnya yang telah purna jabatan menjadi sangat lemah, dan dapat diindikasikan  bahwa  tidak  ada  apresiasi  yang  seyogyanya  didapatkan  oleh Notaris purna jabatan dari organisasi yang pernah menaunginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia ,
Yogyakarta: UII Press.
Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017, Penegakan Kode Etik Profesi Notaris , Tangerang Selatan : Nirmana Media.
G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga.
Harjono,  2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa , Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
R. Soesilo, 1974, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Penerbit Politeia.
Sjaifurrachman (Penulis) dan Habib Adjie (Editor), 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta ,  Surabaya: CV. Mandar Maju.
Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. Tan Tong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris , Jakarta : PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve.