## PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN DALAM BENTUK MODIFIKASI APLIKASI SPOTIFY
Dwi Adittya Rahmad E-mail: adittyadwirahmad@gmail.com Staff Juniver Associate WEST Counllors af Law Jakarta Selatan
Hernawan Hadi E-mail: hernawanhadi@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Copyright Protection; Spotify; Piracy;
Creator and Copyright Holders
Kata Kunci: Perlindungan
Hak Cipta; Spotify; Pembajakan; Pencipta dan
Pemagang Hak Cipta This Study aims to determine form the copyright protection based  On Act Number 28 Year 2014 About Copy Right And Act Number 19 Year 2016 About Information And Electronic Transaction in the practice of piracy in the form of Spotify online music player application. These problems can give rise to various problems which many cause harm to The Creator and/ or Copyright Holders for illegal acts based on internet media that take advantage of current technological developments. Legal protection is a preventive government effort aimed at preventing disputes and repressive efforts aimed at resolving disputes. The effectiveness of a regulation can be assessed through legal substance, which is the core of legislation, legal structure, namely law enforcement and legal culture. The study is prescriptive, using the technique of collecting legal materials by reviewing and studying literature, books, legislation, report documents, and other research results that have a correlation with research. The result of this study are Copyright Protection by the creator has been regulated in the current regulations and the form of harmonization between the act is the activity of blocking illegal website that have been regulated in both Act.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindun- gan Hak Cipta pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Un- dang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Trans- aksi Elektronik dalam praktik pembajakan dalam bentuk modifikasi aplikasi pemutar musik online Spotify. Perma- salahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencip- ta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan illegal ber- basis media internet yang memanfaatkan per-kembangan teknologi saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya yang bersifat represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Efektif atau tidaknya suatu peraturan bisa dikaji melalui substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undangan, struktur hukum,
Perlindungan Hak Cipta...

## Article Information Abstract
yaitu para penegak hukum dan budaya hukum. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari lit- eratur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, doku- men laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memi- liki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti. Hasil dari kajian ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan bentuk harmonisasi antara Undang-Undang adalah kegiatan pemblokiran situs-situs ilegal yang telah diatur di dalam kedua Undang-Undang.

## A.   Pendahuluan
Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada seseorang pada karya- karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis,  karya  musik,  lukisan,  patung,  karya  arsitektur,  film,  dan  lain-lain.  Pada hakikatnya, Hak Cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya (Otto Hasibuan,2008: 27).
Hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak terkait. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Hak ekonomi tidak hanya dapat diperoleh oleh pemegang/pemilik hak cipta saja, melainkan pemegang lisensi dapat ikut menikmati keuntungan dan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (economic rights),  Sehingga  bentuk  hak  moral  merupakan  refleksi  kepribadian  pencipta, hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani (Bernard Nainggolan, 2016:54).
Program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan illegal yang dilakukan pihak  lain,  yaitu  memodifikasi  aplikasi  ini  agar  tetap  dapat  mendengarkan lagu tanpa dikenakan. Hal ini mengakibatkan hak-hak yang terkandung dalam ciptaannya tersebut tidak dapat dirasakan oleh pencipta. Dalam Spotify untuk mendengarkan musik pengguna harus berlangganan setiap bulannya untuk mendengarkan lagu secara bebas dan tanpa iklan dengan biaya Rp50.000,00, Hal ini bertujuan untuk melindungi karya cipta pencipta dan juga mendistribusikan royalti agar pencipta dapat menikmati hak ekonomis dari ciptaannya.
Aplikasi ilegal ini memungkinkan orang-orang dapat memperoleh akses yang sama seperti pengguna yang berlangganan Rp50.000,00 per bulannya, Aplikasi  illegal.  Cara  modifikasi  seperti  ini  murni  dapat  dikatakan  sebagai pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan karya pencipta dengan cara illegal ( https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-
Perlindungan Hak Cipta...
beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan diakses pada 04 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB).
Perlindungan Hukum mengenai Perlindungan Hak Cipta pencipta lagu dalam media internet dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kurangnya wawasan mengenai pentingnya Hak Cipta dan sanksi-sanksi yang dianggap terlalu ringan bahkan dianggap tidak ada menjadi permasalahan dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sulitnya melacak oknum dibalik situs penyedia aplikasi illegal juga menjadi suatu permasalahan dalam perlindungan hak cipta ini.
Kajian ini akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta yang mengalami kerugian atas praktik pembajakan yang terjadi dan bentuk harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka (library based). Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian  ini  bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam kajian ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga memperoleh simpulan argumentasi hukum.
Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta bahan hukum sekunder adalah buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan dari media internet yang memiliki korelasi dalam mendukung kajian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, serta penafsiran hukum yang digunakan adalah mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Atas Kerugian Akibat Praktik Pembajakan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta.
Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum mem- butuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi: (Philipus M. Hadjon, 205:1987):
Perlindungan Hak Cipta...
a.  Sarana perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

## b.  Sarana perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan per- lindungan Hak Cipta terhadap Pencipta lagu atau musik. Penerapan sarana perlindungan Hak Cipta tersebut dapat dilakukan dengan cara:
a.  Perlindungan Hukum Preventif
Lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Apabila lagu tersebut dipakai untuk tujuan komersial maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak terkait berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (performing rights) atau mem- perbanyak (mechanical rights) ciptanya untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi. Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lisensi merupakan aspek penting dalam hal lalu lintas hak cipta. Selain mengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, Undang-Undang Hak Cipta mengatur berbagai hal sebagai berikut:
1)  Adanya Sistem Royalti
2)  Bersifat eksklusif atau non eksklusif 3)  Adanya perjanjian tertulis
4)  Larangan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia (Zen Umar Purba, 124: 2005).
Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para pelaku usaha dalam hal ini disebut dengan pengguna Hak Cipta (User) sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan
Perlindungan Hak Cipta...
mengedarkan) karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (hotel, restoran, karoke dan media digital seperti spotify).
Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu:
1)  Perjanjian lisensi hak, atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung dengan para user/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya diberikan kepada lembaga adminis- tratif pengumpul royalti yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif 2)  Perjanjian lisensi hak cipta, atas mechanical right (hak memper- banyak) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan user khususnya produser reka- man. Pencipta berkewajiban untuk memberi izin atau menyerah- kan lagu kepada user untuk direkam, digandakan dan dijual (Etty Susilowati, 2013: 63).
Perjanjian lisensi hak cipta lagu dapat melibatkan Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta (Publisher) yang berhak mengelola ciptaan tersebut, Dalam lisensi dengan Publisher ini pencipta memberikan lisensi Hak Cipta lagunya kepada publisher untuk dapat mengelola karya cipta lagu melalui kegiatan pengumuman, penyiaran, peng- gandaan dan penyerahan hak komersial atas lagu dan lirik yang tercantum dalam perjanjian tersebut kepada pihak lain. Ada 2 Hak yang terkandung dalam Publisher, Yaitu:
1)  Hak Reproduksi Hak eksklusif Publisher untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara dan bentuk apapun untuk melindungi karya cipta Pencipta lagu.
2)  Hak Distribusi
Hak eksklusif Publisher untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada pihak lain untuk kepentingan komersial. Distribusi ini diberikan kepada pengguna Hak Cipta (user) untuk menggunakan Hak Cipta untuk kepentingan komersial dengan kewajiban pembayaran royalti atas keuntungan ciptaan tersebut (Hulman Panjaitan, 2010:5).
Keabsahan perjanjian dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak (partij autonomie) yang juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dibuat
Perlindungan Hak Cipta...
sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam Pemberian Lisensi disertai dengan kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi  yang sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) s/d ayat (5). Perlindungan hak ekonomi dengan cara pemberian lisensi memunculkan hak lain, yaitu kewajiban pemberian royalti kepada pencipta tersebut. Ada 2 (dua) sistem pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu yaitu:
1)  Flat play, yaitu pembayaran royalti secara penuh atas karya cipta lagu. Dengan sistem pembayaran royalty flat pay, pencipta lagu tidak mempunyai hak royalti lagi dari hasil penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya.
2)  Advanced royalty, adalah pembayaran jaminan uang muka royalti kepada pencipta lagu. Dengan sistem pembayaran Advanced Royalty, pencipta lagu masih berhak atas royalti dari penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya, yang akan diperhitungkan dari hasil rekaman lagu yang akan dijual (Husain Audah, 2004: 19).
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan Lembaga yang ditugaskan menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.
Lembaga Manajemen Kolektif berperan penting bagi pencipta karena pencipta tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran atau bahkan aplikasi pemutar musik digital untuk mengetahui beberapa banyak karya cipta musiknya telah diperdengarkan ditempat-tempat tersebut. Pencipta lagu atau musik harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mendapatkan hak ekonomi, dalam hal ini royalti sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK untuk mendapatkan royalti. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
1)  jumlah besaran yang didistribusikan;
2)  pihak yang menerima royalti.
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus mendaftarkan diri terlebih
Perlindungan Hak Cipta...
dahulu kepada LMK, Sehingga LMK dapat menyalurkan royalti yang dikumpulkannya. Pada digital musik streaming, pihak platform mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait untuk terdaftar di aplikasinya baru royalti yang didapatkan bisa disalurkan https://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi- lembaga-manajamen-kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik- dan-para-pemilik-hak-terkait diakses pada tanggal 16 April 2020
Pukul 01.00).
Lembaga Manajemen Kolektif belum mengeluarkan tarif royalti musik yang berlaku secara nasional untuk layanan streaming musik dan masih dalam proses penyusunan sehingga belum diterapkan secara pasti berapa nilai royalti bagi para pencipta dan pemegang Hak Cipta.
b.  Perlindungan hukum represif
Upaya hukum represif, dimana upaya ini memberikan per- lindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap pencipta dan juga para oknum penyedia situs Download  lagu  gratis  dalam  bentuk  modifikasi  aplikasi  yang  telah melanggar Hak ekonomi pencipta lagu.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidana dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Hak Cipta Pasal 113 Ayat (3). Pasal 113 Ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta yang merupakan instrumen pidana dalam hal penegakan atas pembajakan sebuah karya lagu. Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengunduh lagu di internet atas dasar perbuatan melawan hukum yang merugikan dan melanggar Hak ekonomi Pencipta. (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013:178).  Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelesaian sengketa. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait  (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35).
Pihak Spotify sendiri dengan tegas mengeluarkan kebijakan hak cipta yang bisa dilliat pada website resmi Spotify Indonesia, lebih lanjutan pihak Spotify mengirimkan pesan teguran terhadap para pengguna akun-akun ilegal tersebut melalui email yang terdaftar di dalam akun illegal tersebut. Pihak Spotify sendiri juga melaksanakan penutupan akun-akun illegal tersebut karena bukan hanya merugikan pihak Spotify saja namun juga merugikan para pencipta karena Hak
Perlindungan Hak Cipta...
ekonomi yang tidak sampai ke tangan pencipta https://tekno. kompas.com/read/2018/03/07/06550097/spotify-blokir-pengguna- aplikasi-bajakan diakses pada 19 April 2020, Pukul 12.15 WIB).
2) Harmonisasi Antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Mengatur  Kasus  Pembajakan Dalam Media Internet.
Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Illegal downloading merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang sangat tidak sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, dalam Pasal  32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual. Ketika musik diunduh tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 1 s/d 4 Syafrinaldi, 2006: 37).
Regulasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Komunikasi dan Informatika ini menjadi landasan kuat bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan prosedur penutupan terhadap situs- situs yang dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang konten Hak Cipta dan Hak terkait dalam Teknologi dan Komunikasi. Langkah ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi angka pembajakan yang terjadi di dalam media internet seiring berkembangnya arus canggihnya teknologi yang mempermudah masyarakat melakukan pembajakan dalam berbagai cara.

## D. Simpulan
Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta pencipta sudah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembayaran royalti menjadi hak pencipta lagu untuk menikmati hasil ciptaannya tersebut yang diperoleh melalui mekanisme yang tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu melalui perjanjian lisensi yang memunculkan kewajiban pengguna Hak Cipta untuk membayarkan royalti kepada Pencipta
Perlindungan Hak Cipta...
ataupun Pemegang Hak Cipta. Royalti ini lalu dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif agar sampai ke tangan pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, perlindungan represif dapat dilaksanakan melalui instrumen pidana melalui pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Bentuk harmonisasi dari kedua undang adalah kegiatan pemblokiran situs-situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pasal 54 s/d 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 25 s/d 26 dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## E. Saran
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat terus mengawal perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum yang lebih baik kepada para Pencipta yang karyanya dibajak melalui media internet. Peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Dan Informatika untuk lebih aktif lagi menutup situs-situs yang tersebar luas di media internet yang dianggap terdapat akses-akses yang memicu terjadinya pelanggaran Hak Cipta karya musik.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku :
Bernard Nainggolan. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bandung: PT Alumni.
Etty Susilowati. 2013. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI.  Semarang: UNDIP Pres.
Hendra Tanu Atmadja. 2003. Hak Cipta Musik Atau Lagu. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Husain Audah. 2004. Hak CIpta dan Karya Cipta Musik. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: Grafindo Persada.
Otto Hasibuan, S. 2008. Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,Neighbouring Right, dan Collecting Society. Bandung: PT Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Phillipus. M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.  Surabaya:

## PT Bina Ilmu
Perlindungan Hak Cipta...
R. Diah Imaningrum Susanti.2017. Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis .  Malang: Setara Press
Syafrinaldi. (2006). Hak milik Intelektual dan Globalisasi. Riau: UIR Press.

## Jurnal :
Antonio Rajoli Ginting. 2019. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming”. Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Brilliya Dimas Prasetyo. 2017. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet”. Naskah Publikasi Ums. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Fajar Alamsyah Akbar. 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia”. Jom Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 3. Oktober. Riau: Universitas Riau.
Habi Kusno. 2016. “Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet”. Jurnal Universitas Lampung. volume 10 Nomor 3, Juli-Septmber. Lampung: Universitas Lampung.
Katerina Ronauli. 2016. “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara”. Diponegoro Journal Law. Volume 5 Nomor 3. Semarang: Universitas Diponegoro.
Oksidelfa Yanto. 2015. “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”. Jurnal Cita Hukum UIN Syarifhidayatullah. Volume 3 Nomor 1. Maret. Jakarta:
UIN Syarifhidayatullah.
Rasmus Fleischer, P. S. 2018. “Discovering Spotify” – A Thematic Introduction”
Rezki Lendi Maramis. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti”. Lex Privatum,
Volume 2 Nomor 2. April. Manado: Universitas Sam Ratulangi
Sudjana. (2016). “Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law”. verivitas et justisia, volume 2, nomor 2. Bandung: Universitas Parahyangan.
Internet:
https:// tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-beberkan-2- juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan diakses pada 04 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB).
Perlindungan Hak Cipta...
https://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi-lembaga-manajamen- kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik-dan-para-pemilik-hak-terkait diakses pada tanggal 16 April 2020 Pukul 01.00).
https://tekno.kompas.com/read/2018/03/07/06550097/spotify-blokir- pengguna-aplikasi-bajakan diakses pada 19 April 2020, Pukul 12.15 WIB).
Perlindungan Hak Cipta...