## IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Oleh
Yulianus Pabassing yulianuspabassing@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Kadir  Katjong
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Umar Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak.  Adanya  perangkat  hukum  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sudah seharusnya  diimplementasikan  secara  nyata  yang  memandang  anak  bukan  saja  sebagai bagian  dari  manusia  seutuhnya  namun  juga  perlindungan  terhadap  generasi  bangsa  yang memiliki Hak Asasi. Anak yang melakukan pelanggaran akn dilakukan proses diversi. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui implementasi diversi pada tingkat penyidikan sebagai upaya  pelindungan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Metode  penelitian  yang  dilakukan yakni dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mempelajari, melihat  dan  menelaah  mengenai  beberapa hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum.  Hasil  dalam  penelitian  ini berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tidak  semua  tindak  pidana  yang  yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan  anak  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  hal  ini  dilihat  dari  kategori  kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori  yaitu  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat. Secara  umum  anak – anak  yang  melakukan kenakalan  ringan  sedapat  mungkin  diversi  dilakukan.  Untuk  kejahatan  berat  maka  diversi bukanlah pilihan.
Kata kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

## Abstract
Based on Law number 35 of 2014 it regulates child protection. The existence of legal instruments  that  provide  protection  for  children  should  be  implemented  in  real  terms  that view  children  not  only  as  part  of  a  complete  human  being  but  also  as  a  protection  for  the nation's generation  who have  human  rights. Children  who  commit violations  will  be subject to  a  diversion  process.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  implementation  of diversion at the level of investigation as an effort to protect children in conflict with the law. The  research  method  used  is  the  normative  juridical  approach  and  the  empirical  juridical approach.  The  normative  juridical  approach  is  carried  out  by  studying,  viewing  and examining  several  theoretical  matters  concerning  legal  principles.  The  results  in  this  study based  on  Law  Number  11  of  2012  not  all  criminal  acts  committed  by  children  can  be diverted,  only  certain  crimes.  The  implementation  of  diversion,  however,  must  be  done selectively  after  going  through  various  considerations.  Child  delinquency  that  can  be considered  in  this  case  is  seen from  the  category  of  delinquency  or  crime  committed  by  the child.  Crimes  can  be  categorized  into three  categories,  namely  mild,  moderate,  and  severe
levels.  In  general,  children  who  commit  minor  delinquency  are  carried  out  as  much  as possible. For serious crimes, diversion is not an option.
Keywords: Diversion, Child Protection, Crime

## PENDAHULUAN
Dalam  banyak  pernyataan  umum, baik  pejabat  negara,  tokoh  masyarakat, para  pakar  maupun  akademisi  sering  kali diungkapkan  bahwa  anak  adalah  masa depan  bangsa  yang  merupakan  anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun demikian  dalam  kehidupan  sehari-hari sering  kali  didapati  bahwa  anak  menjadi korban  kejahatan  yang  tidak  jarang dilakukan oleh-orang terdekat  atau bahkan keluarga.  Masih  banyak  masyartakat  yang memiliki  pandangan  bahwa  anak  adalah beban  hidup  atau  sosok  kecil  yang  tanpa hak apapun, atau juga dengan persepsi lain bahwa  anak  adalah  bagian  dari  keluarga yang  harus  tunduk  kepada  keinginan  atau kehendak  orang  tua  yang  menempatkan anak  hanya  sebagai  obyek  dan  bukan sebagai  subyek  hukum  yang  memiliki  hak asasi  sebagaimana  manusia  dewasa  yang lainnya.
Anak  merupakan  anugrah  Tuhan yang  didalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagaimana manusia dewasa pada umumnya,  namun  demikian  secara  mental dan  fisik  belum  memiliki  kematangan, sehingga  dalam  pemenuhan  terhadap  hak- hak  mereka  sebagai  anak  memerlukan bantuan dari orang dewasa termasuk dalam hal  perlindungan  terhadap  dirinya.  Pada hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan yang  menimbulkan  kerugian  mental,  fisik, sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang  lain  dalam  melindungi  dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya  dalam  Pelaksanaan  Peradilan Anak  yang  asing  bagi  dirinya.  Anak  perlu mendapat  perlindungan  dari  kesalahan penerapan  peraturan  perundang-undangan yang  diberlakukan  terhadap  dirinya,  yang
menimbulkan  kerugian  mental,  fisik,  dan sosial. (UU No. 23 Tahun 2002 : 2).
Undang-Undang  nomor  35  Tahun 2014  perubahan  atas  undang-undang  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak telah mengatur  tentang  perlindungan khusus  yang  merupakan  suatu  bidang Pembangunan Nasional. “Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun  manusia  seutuh  mungkin.
Hakekat  Pembangunan  Nasional  adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya yang berbudi luhur.
Mengabaikan  masalah  perlindungan  anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat  tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial  yang  dapat  mengganggu  penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan  nasional.  Maka,  ini  berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan  pembangunan nasional”.
(Romli Atmasasmita, 1997 : 166)
Mind Set masyarakat secara umum terkait  perlindungan  hanya  berkaitan dengan  adanya  kejahatan  ataui  tindak pidana  semata,  namun  jika  dicermati secara lebih mendalam bahwa perlindungan  terhadap  anak  bukan  hanya diberikan  manakala  seorang  anak  menjadi korban  kejahatan  atau  tindak  pidana, melainkan  perlindungan  dalam  arti  yang seluas-luasnya  atau  perlindungan  dari berbagai  hal  yang  dapat  mengancam kelangsung bangsa dan negara karena anak adalah  masa  depan  bangsa  yang  berarti juga  bahwa  anak  yang  tidak  terlindungi merupakan  ancaman  bagi  bangsa  dan negara  pada  umumnya.  Adanya  perangkat hukum  yang  memberikan  perlindungan terhadap anak sudah seharusnya diimplementasikan  secara nyata yang
memandang  anak  bukan  saja  sebagai bagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan  terhadap  generasi  bangsa yang memiliki Hak Asasi.
Sedemikian  penting  upaya  dalam perlindungan anak sehingga upaya perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan  dari  aspek  hukum semata, namun  juga  upaya  perlindungan  diluar aspek  hukum.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  maka  perlindungan  anak  dapat dibedakan menjadi dua bagian :
1. Perlindungan  anak  yang  bersifat yuridis,  yang  meliputi  perlindungan dalam  bidang  hukum  publik  dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Menurut  M.  Joni  dan  Zulchaina  Z. Tanamas  (1999  :  39)  perlindungan anak  yang  bersifat  non  yuridis, meliputi  perlindungan  dalam  bidang sosial, bidang  kesehatan,  bidang pendidikan. Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip- prinsip  perlindungan  anak  itu  sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :
a. Anak  tidak  dapat  berjuang sendiri  Salah  satu  prinsip  yang digunakan  dalam  perlindungan anak  adalah:  anak  itu  modal utama kelangsungan hidup manusia  dan  keluarga,  untuk  itu haknya haruslah dilindungi.
Anak  tidak  dapat  melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. b. Kepentingan  terbaik  anak  Agar
perlindungan anak dapat diselenggarakan  dengan  baik, dianut  prinsip  yang  menyatakan bahwa  kepentingan terbaik anak
harus dipandang sebagai “oparamount of
importence“(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan  yang  menyangkut anak. Ancangan daur kehidupan c. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak  dini  dan  terus  menerus.
Melihat  prinsip-prinsip  tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme  pidana  atau  biasa disebut  Diversi,  karena  lembaga pemasyarakatan  bukanlah  jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan  justru di dalam  lembaga  pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hak  anak. (Marlina, 2009 : 10)
Jumlah tahanan anak dari tahun ke  tahun  terus  meningkat.  Dalam  data Ditjen  Permasyarakatan,  Kementerian Hukum  dan  HAM,  tercatat  pada  Maret 2008 terdapat 5.630 anak  yang  menjadi narapidana.  Pada  periode  yang  sama 2010, jumlahnya  meningkat  menjadi 6.271 narapidana anak. Lantaran keterbatasan  Lembaga  Pemasyarakatan (LP),  sekitar  3.575  narapidana  anak (57%)  terpaksa  disatukan  dalam  satu lingkungan  dengan  tahanan  dewasa (dikutip  dari  Harian  Media  Indonesia pada tanggal 21/7/2018).
Walaupun begitu putusan pidana  penjara  tetap  saja  menjadi alternatif  favorit  bagi  hakim  untuk
memutus  perkara  yang  dilakukan  oleh anak.
Proses  peradilan  perkara anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan diadili
pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami  masalah  anak.  Namun sebelum  masuk  proses  peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat  wajib  mengupayakan proses  penyelesaian  di  luar  jalur pengadilan,  yakni  melalui  diversi berdasarkan  pendekatan  keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan  Pidana  Anak,  proses diversi adalah:
“Proses  Diversi  dilakukan  melalui musyawarah  dengan  melibatkan Anak  dan  orang  tua/Walinya,
korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.
Banyak  anak  yang  masih  di tempatkan  atau  dititipkan  di  Lembaga Permasyarakatan.  Hal  ini  merupakan suatu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh terpidana anak setelah menerima putusan  (vonis)  oleh  hakim,  sebagai anak  yang  sedang  berhadapan  dengan hukum,  harus  diperlakukan  secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana  dan  prasarana  khusus,  sanksi yang  diberikan  kepada  anak  sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan  dengan  hukum  lebih  baik tidak ditahan atau dipenjarakan.
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa upaya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap anak merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh negara, pemerintah, hukum dan  setiap  orang  demi  keberlangsungan suatu negara, karena yang hak anak adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia,  bahkan negara  melalui  Undang-undang  Nomor  39 tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia menempatkan  anak  sebagai  kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan  khusus.  Penggunaan  hukum pidana  pada  dasarnya  memang  harus diposisikan  sebagai ultimum  remidium. Namun  untuk  masalah  kejahatan  pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai primium remidium dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan  pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman  tambahan  /pemberatan  yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-undang Perlindungan  anak  (UU  No.  17  tahun 2016)  seperti  hukuman  kebiri  bimiawi dirasa dapat memberikan general deterrent effect bagi  pedofil  dan  masyarakat  yang potensial  terjerumus  perilaku  pedofilia. (Koesno  Adi  dalam  AAA.  Ngr.  Tini Rusmini Gorda, 2017 : 10 – 11)
Namun  demikian  dari  kasus  yang menjadi  fakta  dilapangan  juga  dari berbagai  media  massa  dapat  kita  ketahui bahwa  jumlah  anak  yang  berada  dan diproses  di  dalam  sistem  peradilan  pidana mulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan dan  sidang  pengadilan  cukup  banyak sehingga  terjadi  gap  atau  jarak  antara  das sein  dan  das  solen  atau  adanya  jarak  yang cukup  lebar  antara  fakta  /  kenyataan dengan  harapan  yang  tertuang  didalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan dalam sistem perundang-
undangan  yang  bertujuan  memberikan perlindungan  terhadap  anak  yang  ingin menjauhkan  anak  dari  sistem  peradilan pidana dan menjadikan pemidanaan sebagai  suatu  yang ultimum  remidium masih  jauh  dari  harapan,  sehingga  penulis menganggap bahwa “Implementasi Diversi
Pada  Tingkat  Penyidikan  Sebagai  Upaya Pelindungan Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum” sangat  menarik  untuk dikaji  dan  dianalisa  sebagai  sebuah  karya ilmiah.

## METODE
Penulisan ini
menggunakan
pendekatan  masalah  yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai  beberapa  hal  yang  bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,  konsepsi,  pandangan,  doktrin- doktrin  hukum,  peraturan  hukum  dan sistem  hukum  yang  berkenaan  dengan permasalahan penelitian ini.
Pendekatan  masalah  secara  yuridis normatif  dimaksudkan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  pokok  bahasan  yang jelas  mengenai  gejala  dan  objek  yang sedang  diteliti  yang  bersifat  teoritis berdasarkan  atas  kepustakaan  dan  literatur yang  berkaitan dengan permasalahan  yang akan  dibahas.  Pendekatan  yuridis  empiris adalah  (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau das  sollen),  karena  dalam  membahas permasalahan  penelitian  ini  menggunakan bahan-bahan  hukum  (baik  hukum  yang tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis atau  baik  bahan  hukum  primer  maupun bahan hukum sekunder).
Jenis  dan  sumber  penelitian  ini
menggunakan  Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan  hukum yang mengikat, terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Undang-undang  Nomor 35
Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak ,
Undang – Undang  Nomor  3  tahun  1997 tentang  pengadilan  anak,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bahan hukum sekunder berupa buku yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak dibawah umur,  artikel,  surat  kabar,  hasil-hasil penelitian,           laporan-laporan dan sebagainya.  Dan  Bahan  hukum  tersier, yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  seperti  kamus  umum, kamus  hukum,  majalah,  jurnal  ilmiah, serta  bahan-bahan  diluar  bidang  yang relevan  dan  dapat  digunakan  untuk melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam penulisan tesis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Anak  Untuk  Melakukan Kenakalan  Sehingga  Membuat  Anak Berkonflik Dengan Hukum
Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas  anak,  dan  kenakalan  anak mulai  dari  perilaku  yang  tidak  dapat diterima  secara  sosial  seperti  tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran- pelanggaran  seperti  melarikan  diri  dari rumah  sampai  pada  perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya
tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan  yang dilakukan oleh  anak  yang  dianggap  melanggar  nilai- nilai  sosial,  sekolah  ataupun  masyarakat. Anak  yang  berusia  12  sampai  dengan  18 tahun  (Undang – Undang  No.  12  Tahun 2012, merupakan rentang usia  yang dalam perspektif  psikologi  tergolong  pada  masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan  yang  mungkin  membuat anak  sulit  untuk  melakukan  penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap  sebagai  anak  maladaptive  yaitu anak  yang tidak dapat  melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.
Dalam  menjawab  mengapa seorang  anak  melakukan  tindak  kriminal, maka  yang  didapatkan  bukanlah  faktor tunggal  melainkan  berberapa  faktor  yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya  kriminalitas  Anak,  baik  faktor internal  maupun  faktor  eksternal.  Dalam konteks  internal,  yang  mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian,  konsep  diri,  penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan  penyelesaian  masalah  yang rendah.  Sedangkan  faktor  eksternal  adalah bagaimana  lingkungan  keluarga  seperti pola  asuh, lingkungan  sekolah  dan lingkungan  teman  sebaya  berpengaruh terhadap anak.
Menurut  pengalaman  POLRI, berdasarkan  hasil  penelitian  di  Polda Papua dengan  AKP. H.Unding,S.Sos.,MM selaku  penyidik  Renakta  (Remaja  Anak dan  Wanita),  bahwa  dalam  menangani kasus  yang  terjadi  di  masyarakat  dapat dikatakan  banyak  faktor  yang  turut mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Untuk terjadinya suatu pelanggaran  maka  dua  unsur  harus
bertemu  yaitu  niat  untuk  melakukan  suatu pelanggaran dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dari kedua unsur tersebut di atas maka tidak akan terjadi apa-apa,  yaitu ada niat  untuk  melakukan  pelanggaran  tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana
pelanggaran itu.(AKP. H.Unding,S.Sos.,MM  hasil  wawancara tanggal 3 juli 2018)
Ketika membahas masalah kenakalan  atau  tindakan  kriminal  yang dilakukan  oleh  anak,  hal  yang  ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang
menyebabkan  anak  melakukan  tindakan kriminal. Beberapa faktor yang mempengaruhi  perilaku  kenakalan  oleh anak,  merupakan  aspek  kepribadian  yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri  yang  rendah,  penyesuaian  sosial  serta kemampuan  menyelesaikan  masalah  yang rendah,  sikap  yang  berlebihan  serta pengendalian  diri  yang  rendah.  Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis.
Implementasi  Diversi  Pada  Tingkat Penyidikan Sebagai  Upaya  Pelindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Sebelum membahas tentang pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  oleh penyidik  di  Wilayah  Hukum  Polda  Papua penulis  akan  membahas  sedikit  tentang proses  penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  di  Wilayah  Hukum Polda Papua. Kepolisian di wilayah hukum Polda  Papua  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  melakukan  penyidikan terhadap  dugaan  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seorang  anak.  Penyidik
anak  di  Polda  Papua  salah  satunya  adalah
AKP. H.Unding,S.Sos.,MM
selaku penyidik  Renakta  (Remaja  Anak  dan Wanita).
Penyidikan  kasus  pidana  yang dilakukan  oleh  kepolisian  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) dan  khususnya  dalam  penyidikan  dan penyelidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  dan  Undang-Undang Nomor  35 Tahun  2015  tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia  yang  ada  di  Wilayah  Hukum Kota  jayapura  dalam  menangani  tindak pidana  yang  dilakukan  anak  berpedoman terhadap ketentuan yang ada.
Namun  yang  menjadi  kendala dalam  pemeriksaan  di  kota  jayapura, belum tersedianya ruang pelayanan khusus anak  dan  LPKS  sehingga  pemeriksaan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  dilakukaan  di  ruang  pemeriksaan orang  dewasa  dan  kadang  terkesan membuat  anak  merasa  takut  dan  gugup saat memberikan keterangan karena melihat  beberapa  polisi  yang  berpakaian dinas di ruang pemeriksaan.
Pelaksaan  diversi  di  Wilayah Hukum  Polda  Papua  dilaksanakan  dengan menghadirkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan,  tokoh-tokoh  masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan  diversi,  penyidik  terlebih dahulu  melakukan  wawancara  dengan pelaku untuk memahami motif pelaku
melakukan tindak pidana tersebut, sehingga  penyidik  lebih  mudah  untuk mengupayakan  diversi  berhasil  mencapai kesepakatan.
Penanganan  perkara  anak  di wilayah  hukum  kota  jayapura  saat  ini terkadang  masih  ditangani  seperti  kasus orang  dewasa  pada  umumnya,  seperti penahanan terhadap anak. Tidak tersedianya  LPAS  dan  LPKS  sehingga penahanan  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  ditempatkan  di  ruang penyidikan  Polda  Papua  dengan  fasilitas yang sangat minim.
Dalam  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2012  Khususnya  Pasal  5  ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan  2  mewajibkan  untuk  diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan  negeri.  Namun  seperti  kita ketahui  bahwa  tidak  semua  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan  diversi.  Ada  beberapa  syarat diversi  seperti  yang  tercantum  dalam dalam  Pasal  6  angka  (2)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  diversi  dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara di  bawah  7  (tujuh)  tahun;  dan  bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
1.  Penerapan  Diversi  Menurut Undang- Undang 11 Tahun 2012
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 adalah Undang-Undang yang mengatur  tentang  proses  penyelesaian perkara  anak  yang  sebelumnya  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  anak.  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2014  ini  baru diberlakukan  sejak  tanggal  31  Juli  Tahun 2014.
Gambar 1
Skema Upaya Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak
siapa  saja  (individu  atau  kelompok, organisasi  swasta  ataupun  pemertintah) baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Pada  hakikatnya  anak  tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian  mental,  fisik,  sosial  dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sumber Data Unit Renakta Polda Papua
2018
Sesungguhnya,  diversi  dapat  juga digambarkan  sebagai  suatu  sistem  dimana fasilitator  mengatur  proses  penyelesaian pihak-pihak  yang  bertikai  untuk  mencapai penyelesaian  yang  memuaskan  sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah  mufakat  merupakan  wujud nyata  dalam  memperkuat  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  sejak  dulu. Dengan  demikian,  inti  dari  keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan,  tanggungjawab  dan  membuat perubahan,  yang  semuanya  itu  merupakan pedoman  bagi  proses  restorasi  dalam perspektif  keadilan  restoratif.  Jika  proses diversi tidak berjalan maka proses peradilan berlangsung dan hakim menetapkan  putusan  maka  LPKA  akan berperan dalam proses ini yang didalamnya  juga  BAPAS  sebagi  peneltiti laporan  kegiatan  anak,  namun  sementara ini jika LPKA belum terbentuk maka akan ditempatkan  di  lapas  anak  dan  dalam amanat  UU  ini  dalam  jangka  waktu  3 tahun  LPKA  sudah  terbentuk  sampai seluruh Indonesia.
Anak  wajib  dilindungi  agar mereka  tidak  menjadi  korban  tindakan
Tabel 1
Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
NO PASAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

## SUBSTANSI YANG
TERKANDUNG DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 1 Pasal  5  ayat  1  Dari dimensi Sistem Peradilan  filosofisnya,  Undang- Pidana Anak  wajib Undang SPPA mengutamakan menerapkan sistem pendekatan peradilan  pidana  anak keadilan restoratif. yang  restoratif  (tidak fokus  pada  hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan  korban  pasca terjadinya suatu tindak pidana);
2 Pasal 1 point 2 anak  Dari segi ruang berhadapan  dengan lingkupnya, UU SPPA hukum  adalah  anak  tidak  hanya  mengatur yang berkonflik  anak pelaku saja, dengan hukum,  melainkan mengatur anak yang  menjadi anak berhadapan korban  saksi  tindak  dengan  hukum  yang pidana. meliputi  anak  sebagai pelaku,  anak  sebagai korban  dan anak  yang menjadi  saksi  tindak pidana 3 Pasal 1 point 3 anak  Usia pertanggung yang berkonflik  jawaban  pidana  anak dengan hukum yang  adalah  12-18    tahun selanjutnya  disebut dan  tidak   di    batasi anak  adalah    anak oleh status
pekerja sosial
9 Pasal  23  ayat  1  : Kewajiban untuk
dalam setiap tingkat  memberikan  bantuan pemeriksaan,  anak hukum wajib  di  berikan bantuan  hukum  dan di  dampingi    oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan  peraturan perundang- undangan 10 Pasal  104  :  setiap Penghapusan rutan lembaga dan  lapas    anak    di permasyarakatan ganti  menjadi  LPAS anak harus  (lembaga penempatan melakukan anak sementara) perubahan sistem  LPKA (lembaga menjadi LPKA  pembinaan khusus sesuai dengan  anak)  LPKS  (lembaga dengan undang-  penyelenggara undang  ini   paling Kesejahteraan Sosial) lama 3 tahun Pendidikan dan  Kewajiban  mengikuti pelatihan  pasal  92 training  terpadu  bagi ayat  1  pemerintah para penyelenggara wajib SPPA di menyelenggarakan koordinasikan dengan pendidikan dan  kemeterian yang pelatihan bagi  menyelenggara urusan penegak hukum dan  pemerintahan di
pihak  terkait  secara  bidang hukum terpadu
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  sebagai  perangkat  hukum yang  lebih  mantap  dan  memadai  dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Semua aturan tersebut  mengemukakan  prinsip-prinsip umum  perlindungan  anak,  yaitu  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara
yang terlah berumur 12 tahun, tetapi
belum  berumur  18 tahun  yang  di  duga melakukan     tindak pidana perkawinan  seseorang dari yang asalnya 8-18 tahun  dan dibatasi oleh status perkawinan seseorang 4 Pasal  5  ayat 3 dalam sistem peradilan pidana anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat 2  huruf  h  dan  pada dan huruf b wajib di upayakan diversi Kewajiban proses diversi (pengalihan) pada  setiap  tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku
5 Pasal  90  :  anak
korban  dan  anak saksi  berhak  atas  : a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial, baik di
dalam lembaga
maupun di luar lembaga.
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental
maupun sosial dan,
c. kemudahan dalam  mendapatkan informasi  mengenai perkembangan perkara. Penegasan  hak  anak, korban dan saksi dalam proses peradilan 6 Pasal  69  ayat  2  : anak  yang  berusia
belum 14 tahun
hanya dapat di kenai tindakan Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort , dengan jangka waktu yang    lebih singkat 7 Pasal  25  ayat  1  : register perkara
anak dan anak korban  wajib di buat  secara  khusus oleh lembaga yang menangani Kewajiban  membuat register  khusus  bagi anak  pelaku,  korban dan saksi 8 Pasal     63     sampai dengan 68 menekankan  fungsi dan  peran  petugas kemasyarakatan dan Penguatan peran tugas kemasyarakatan dan pekerja sosial.
selektif setelah melalui
berbagai pertimbangan. Kenakalan anak  yang dapat dipertimbangkan  dalam  hal  ini  dilihat  dari kategori  kenakalan  atau  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Kejahatan dapat  dikategorikan  dalam  tiga  kategori yaitu  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat. Secara  umum anak – anak yang melakukan  kenakalan  ringan  sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan  berat  maka  diversi  bukanlah pilihan.
Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan  ringan  tanpa  menimbulkan luka,  atau  kerusakan  ringan  pada  harta benda.  Kenakalan  atau  kejahatan  yang tergolong  sedang  adalah  tipe  kejahatan yang  di  dalamnya  terdapat  kombinasi antara  semua  kondisi.  Semua  kondisi menjadi  pertimbangan  untuk  menentukan ketepatan  untuk  dilakukan  diversi  atau tidak  dilakukan  diversi.  Untuk  kejahatan berat  seperti  penyerangan  seksual  dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.
Hak  anak  telah  dimasukkan  dalam instrumen  internasional  dan  instrumen nasional  karena  hak  anak  merupakan  hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan  dan  penegakan  dengan  baik, sebab  apabila  hak  anak  tidak  dilindungi dan  tidak  ditegakkan  maka  sama  dengan tidak  ada  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.  Upaya  perlindungan  hak  anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak ( Convention on The  Right  of  The  Child )  yang  telah disahkan  oleh  majelis  umum  PBB  pada tanggal 20 November 1989. Konvensi  hak anak  tersebut  mengakui  perlunya  jaminan
dan  perawatan  khusus  yang  tepat  bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.
Kewajiban dan tanggungjawab Negara  dalam  rangka  perlindungan  anak yang  berbasis  hak  asasi  manusia  bisa dilihat dalam tiga bentuk:
1. Menghormati  ( obligation  to  respect ): merupakan  kewajiban  Negara  untuk tidak  turut  campur  dalam  mengatur warga
Negaranya ketika melaksanakan  haknya.  Dalam  hal  ini, Negara  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  tindakan-tindakan  yang akan  menghambat  pemenuhan  dari seluruh hak asasi anak;
2. Melindungi  ( obligation  to  protect ): merupakan  kewajiban  Negara  agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya.  Dalam  hal  ini  Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan  untuk  mencegah pelanggaran  semua  hak  asasi  anak oleh pihak ketiga;
3. Memenuhi  ( obligation  to  fulfill ): merupakan  kewajiban  dan  tanggung jawab  Negara  untuk  bertindak  secara aktif  agar  semua  warga  Negara  itu bisa  terpenuhi  hak-haknya.  Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif,  hukum,  dan  tindakan- tindakan  lain  untuk  merealisasikan secara penuh hak asasi anak.
Perlindungan  khusus  untuk  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  menurut Pasal  64  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan  Anak,  perlindungan  bagi
anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
1. perlakuan atas anak secara  manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak anak;
2. penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. pemantauan  dan  pencatatan  terus mennerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga; dan
6. perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
Labelisasi penting untuk dihindarkan  bagi  anak  yang  melakukan tindak pidana , karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.
Saat  ini  proses  peradilan  pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa
mendatang dengan adanya
stigmatisasi.  Kecenderungan  yang  bersifat merugikan       dari        sarana        penal ini  disebabkan lemahnya  pengaturan substansial dalam Undang-Undang Nomor 3  tahun  1997.  Kurang  profesionalnya aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan anak  dan  kurang  memadainya  sarana pendukung  bagi  penempatan  anak-anak sewaktu  proses  pemeriksaan  maupun proses  adjudikasi  juga  menjadi  fakor penyebab  lainnya.  Demikianlah,  sanksi pidana  tak  memberi  garansi  bahwa seseorang  akan  tetap  taat  pada  norma
hukum  setelah  selesai  menjalani  pidana. Oleh  karenanya  perlu  untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku  tindak  pidana,  terutama  untuk pelaku  anak  yaitu  salah  satunya  dengan cara non-litigasi.
Pelaksanaan  proses  peradilan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  perlu memperhatikan empat prinsip:
a. Non  discrimination ,  yaitu  bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada semua anak;
b. Kepentingan  terbaik  anak , yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan  dan  dukungan  dari  pihak yang  berpengaruh  semata-mata  untuk kepentingan terbaik anak;
c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang, yaitu  kegiatan disusun untuk  meningkatkan  perkembangan anak  berdasarkan  kemampuan  dan tugas-tugas perkembangannya;
d. Menghormati      pandangan      anak, yaitu memperhatikan dan
memasukkan  pandangan  anak  dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.
Seperti  yang  terjadi  di  wilayah hukum  Polda  Papua,  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  kebanyakan  adalah tindak  pidana  pencurian.  Juga  beberapa tindak  pidana  seperti  pembunuhan  dan penganiayaan  berat  yang  tidak  dapat  di diversi. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan  pasal  7  Undang-Undang  SPPA menentukan kewenangan melakukan diversi di lakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di  pengadilan  sebagaimana  di  jabarkan berikut ini :
1) Diversi Pada Tahap Penyidikan Kepolisian  merupakan  pintu gerbang  utama  atau  pertama  dari sistem  peradilan  pidana  anak  dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum.
Sesuai  dengan  yang  diatur  dalam Undang-undang sistem peradilan pidana  anak  Pasal  7  secara  jelas menyatakan  bahwa  penyidik  wajib mengupayakan diversi.
Penyidik dalam  hal  ini  wajib  mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.  Proses  diversi  dilaksanakan paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari setelah dimulainya diversi.
Selanjutnya,  dalam  hal  proses  diversi berhasil mencapai kesepakatan,
Penyidik  menyampaikan  berita  acara diversi  beserta  kesepakatan  diversi kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk dibuat  penetapan.  Serta  dalam  hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan
melimpahkan  perkara  ke  Penuntut Umum  dengan  melampirkan  berita acara  diversi  dan  laporan  penelitian kemasyarakatan.
2) Diversi Pada Tahap Penuntutan Sebagaimana  prinsip  Welfare
Approach  (Pendekatan  kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile
Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Jaksa  sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai  hak  melakukan  diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan  diversi  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  menerima  berkas perkara  dari  Penyidik  dan  diversi dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga
puluh)  hari.  Jika  proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara  diversi  beserta  kesepakatan diversi  kepada  ketua pengadilan negeri  untuk  dibuat  penetapan.  Dan dalam  hal  diversi  gagal,  Penuntut Umum  wajib  menyampaikan  berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan.
3) Diversi Pada Tahap Pengadilan Anak yang bermasalah dengan  hukum  pada  setiap  proses peradilan, baik ketika berurusan dengan  polisi,  jaksa  maupun  ketika dalam  persidangan  pengadilan,  pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka  anak.  Sebagaimana  yang telah  diuraikan  terdahulu,  bahwa diversi  melalui  pendekatan  restorative justice  adalah  suatu  penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait dalam  suatu  perkara  pidana,  secara bersama-sama  mencari  penyelesaian terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan implikasinya,  dengan  menekankan pemulihan  kembali  kepada  keadaan semula Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan Hakim  untuk  mengupayakan  diversi paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan negeri sebagai  hakim anak dan proses diversi  dilaksanakan  paling  lama  30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi
Pengadilan  Negeri.  Dalam  hal  proses diversi
berhasil mencapai kesepakatan,   Hakim   menyampaikan
berita acara diversi
beserta kesepakatan  diversi  kepada  Ketua
Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.  Dan  dalam  hal  diversi tidak  berhasil  dilaksanakan,  perkara dilanjutkan  ke  tahap  persidangan. Terlihat  bahwa  upaya  perlindungan anak      melalui diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan  pidana  anak.  Namun  tidak semua  tindak  yang  dilakukan  anak dapat  diupayakan  diversi.  Upaya pelaksanaan  diversi hanya  dapat dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana yang  dilakukan,  diancam  dengan pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan  tindak  pidana.  Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim  dalam  melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
a) Kategori tindak pidana;
b) Umur Anak;
c) Hasil  penelitian  kemasyarakatan dari Bapas; dan
d) Dukungan  lingkungan  keluarga dan masyarakat.
Maka  dari  itu  perlindungan  hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui  diversi  dipandang  sebagai  model penyelesaikan  perkara  anak  yang  terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan  perlindungan  atas  hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

## KESIMPULAN
Diversi  di  wilayah  hukum  Polda Papua khususnya
Kota Jayapura dilaksanakan  dengan  melihat  kategori tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana  yang  yang  dilakukan  oleh  anak dapat  didiversi,  hanya  tindak  pidana
tertentu saja. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan  anak  yang dapat dipertimbangkan  dalam  hal  ini  dilihat  dari kategori  kenakalan  atau  kejahatan  yang dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Kejahatan dapat  dikategorikan  dalam  tiga  kategori yaitu  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat. Secara  umum  anak – anak  yang  melakukan kenakalan  ringan  sedapat  mungkin  diversi dilakukan.  Untuk  kejahatan  berat  maka diversi  bukanlah  pilihan.  Perlindungan khusus  untuk  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  menurut  Pasal  64  ayat  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Perlindungan Anak.  Pelaksanaan  proses  peradilan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  yang bersifat  non  diskriminasi,  kepentingan terbaik  untuk  anak,  mengutamakan  hak anak untuk hidup, menghormati pandangan  anak.  Selain  itu  juga  harus berdasarkan  ketentuan  pasal  7  Undang- Undang SPPA yaitu pada tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abimantoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak . LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
Agus Riyanto. 2008. Keadilan Untuk Anak
:  Perlindungan  terhadap  Anak  yang
Berhadapan dengan Hukum, Kompilasi  Instrumen  Internasional.
Unicef, Jakarta.
Angger Sigit P dan Fuady P. 2015. Sistem Peradilan  Pidana  Anak .  Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
Bambang  Poernomo.  1982. Pandangan Terhadap  Asas-  asas  Umum  Hukum Acara Pidana. Liberty,Yogyakarta.
Barda  Nawawi  Arief.  2010. Kebijakan Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara . Genta publishing, Yogyakata.
Bismar  Siregar,  dkk.  1986. Hukum  dan Hak-Hak Anak . Rajawali, Jakarta.
B.  Arief  Sidharta.  1999. Refleksi  Tentang Struktur Ilmu Hukum . Mandar Maju, Bandung.
Chaerudin &Syarif Fadillah. 2004. Korban Kejahatan
dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam.
Grahadhika Press, Jakarta.
Guse  Prayudi.  2015. Berbagai  Aspek Tindak  Pidana  Kekeradan  Dalam Rumah Tangga . Merkid Press, Yogyakarta.
Hadisuprapto,  Paulus, Delinkuensi  Anak, Pemahaman  dan  Penanggulangannya, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
Lilik  Mulyadi.  2014. Wajah  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia . PT. Alumni, Bandung
Maulana Hasan Wadong. 2000. Pengantar  Advokasi  dan  Hukum Perlindungan  Anak. PT.  Grasindo, Jakarta.
Maidin  Gultom.  2008. Perlindungan Hukum  Terhadap Anak dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia. PT  Refika  Aditama, Bandung.
Marliana.  2009. Peradilan  Pidana  Anak: Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice, PT Refika Aditama, Bandung.
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Mulyana  W.  Kusumah.  1981. Hukum  dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis . Alumni,
bandung.
M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas.  1999.
Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak dalam  Perspektif  Konvensi  Hak Anak. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Marlina.  2012.  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  Pengembangan  Konsep Diversi, Bandung: PT Refika Aditama.
M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (UU-SPPA) .  Jakarta: Sinar Grafika.
Maidin Gultom. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan .    Bandung: Refika Aditama
Marlina.      2009. Peradilan        Pidana Anak  di  Indonesia  (Pengembangan Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice). Bandung: PT Refika
Aditama.
R.Soesilo.  1995. Kitab  Undang-undang Hukum Pidana sertaKomentar-
Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal . Bogor: Politea.
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia, Raja Grafindo  Persada,  Jakarta,  2006 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni  Bandung,  1977.  UNICEF, Child  Protection  Information  Sheet ,
2006
Soetedjo, Wagiati. Hukum pidana Anak ,
Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
Soetedjo,  Wagiati. Hukum  Pidana  Anak , Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
Soetedjo,  Wagiati  &  Melani. Hukum Pidana  Anak ,  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2013.
Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2016.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  yang telah  dirubah  menjadi  Undang- undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak
Undang-undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem peradilan pidana anak
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Undang-undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia