## Original Research Paper
Diseminasi Hukum Tentang Perbankan dan Perbankan Syariah si Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara
Muhaimin 1 , Muhammad Sood 1 , Lalu N, Hayyanul Haq 1
1 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ;
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i2.4111
Sitasi: Muhaimin., Sood, M., & Haq, L. N. H. (2023). Diseminasi Hukum Tentang Perbankan dan Perbankan Syariah si Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 6(2)

## Article history
Received: 30 Maret 2023 Revised: 18 Mei 2023 Accepted: 25 Mei 2023
*Corresponding Author: Muhaimin, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: muhaiminfh@uram.ac.id
Abstract: Perbankan  syariah  sebagai  bagian  dari dual  banking  system , memiliki  makna  yang  penting  dalam  menunjang  kegiatan  bisnis  perbankan. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat, namun belum banyak dipahami secara baik dan benar, terlebih setelah adanya UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Hal  ini  berimplikasi terhadap  eksistensi  perbankan  syari’ah  di  masyarakat.  Tujuan  kegiatan  ini untuk  mensosialisasikan  keberadaan  Perbankan  Syariah  khususnya  dalam kegiatan  pembiayaan  sebagai  bagian  dari  penerapan  prinsip  syariah  dalam perbankan.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  metode penyuluhan  dalam  bentuk  ceramah  dan  diskusi  terfokus  serta  konsultasi langsung  dengan  masyarakat  di  Desa  Malaka  Kabupaten  Lombok  Utara. Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dilakukan  pada  tanggal  28  Agustus  2021 bertempat  di  Aula  Kantor  Desa  Malaka  Kecamatan  Pemenang  Kabupaten Lombok  Utara.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  33  orang  peserta  yang  terdiri  dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, para pedagang, ibu rumah tangga, tokoh pemuda  dan  remaja  serta  masyarakat.  Adapun  hasil  kegiatan  ini  sangat bermanfaat  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang pentingnya  pembiayaan  perbankan  syariah  diantaranya;  pembiayaan  bagi hasil (mudharabah  dan  musyarakah), Pembiayaan murabahah dan keuntungan  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  pembiayaan  perbankan syariah  dibandingkan  dengan  sistem  pinjaman  kredit  berbunga  yang  berlaku dalam bank konvensional. Secara umum keberadaan perbankan syariah belum banyak  diketahui  dan  diminati  oleh  masyarakat  di  Desa  Malaka  Kabupaten Lombok  Utara  karena  ketidaktahuan  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat serta    terbatasnya  sosialisasi  oleh  pemerintah,  perguruan  tinggi  dan  dunia usaha tentang perbankan syariah.
Keywords: Kredit, Pembiayaan, Bank Syari’ah.

## Pendahuluan
Desa  Malaka  merupakan  salah  satu  desa dari  4  (empat)  desa  yang  ada  di  Kecamatan Pemenang  Kabupaten  Lombok  Utara,  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  dengan  luas  wilayah  sebesar ±  4.765,18  Ha.  Desa  Malaka  terdiri  dari  12  Dusun dan  34  RT.  Desa  Malaka  terletak  di  sebelah  barat
Ibu  kota  Kabupaten  Lombok  Utara  dengan  jarak  ± 20 km.
Desa Malaka  tergolong desa  yang beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 30 derajat celcius dengan  curah  hujan  rata-rata  1.100  MM  per  tahun. Adapun  secara  geografis  desa  Malaka  terletak  di 110048'55,12"BT  dan  terletak  di  7002'27',52"LS. Kondisi  Geografis  Desa  Malaka  adalah  sebagai berikut:
Sebelah Utara  : Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Sebelah Timur  : Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Sebelah Selatan : Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Barat  : Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di  lokasi  penyuluhan  hukum  yang  akan  dilakukan di  Malaka  Kecamatan  Pemenang  Lombok  Utara diantaranya; masih banyak masyarakat  yang  belum memahami  dan  mengerti  tentang  aspek  hukum yang terkait dengan perbankan khususnya perbankan  syariah,  terlebih  lagi  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Di samping itu, masyarakat belum mengetahui cara meminjam  atau  mendapatkan  pembiayaan  di perbankan syariah, masyarakat masih menyamakan antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan konvensional.  Hal  inilah  yang  menjadi  urgensi dilaksanakan  penyuluhan  hukum  ini  dilakukan sebagai  bentuk  pelaksanaan  tridharma  perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan  hukum,  pemecahan  masalah/solusi yang  dapat  dilakukan  yakni  melalui  pendekatan kultural  dan  struktural.  Pendekatan  kulturan  yakni melakukan  kerjasama  dengan  pemimpin  informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masayarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan  kerjasama  dengan  aparat  penjabat formal  ditingkat  dusun,  desa  dan  kecamatan  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang  prinsip,  kegiatan  dan  model  pembiayaan perbankan syariah.
Sistem  hukum  perbankan  yang  dijalankan  di Indonesia  dewasa  ini  menggunakan dual  banking system , yaitu perbankan konvensional dan perbankan  syari’ah.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa sistem  perbankan  yang  menjalankan  bisnis  di Indonesia  tidak  hanya  perbankan  konvensional tetapi  juga  perbankan  syari’ah  sebagai  akibat  dari
adanya  kebutuhan  akan  pentingnya  partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.
Keberadaan  lembaga  perbankan  syari’ah menurut  hukum  di  Indonesia  setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  sebagai  bagian dari dual banking system masih banyak permasalahan  hukum  yang  terjadi  yang  dapat berimplikasi  secara  hukum  terhadap  keberadaan bisnis  perbankan  syari’ah  dan  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kegiatan dan prinsip operasional perbankan syariah.
Kejelasan  pengaturan  dan  pelaksanaan  atas setiap  bisnis  menjadi  dasar  dan  indikator  tegaknya negara  hukum dan  terwujudnya  kepastian  hukum, karena  keberadaan  hukum  menjadikan  bisnis  yang dijalankan  berada  dalam  rambu  dan  norma  hukum yang  memastikan  bahwa  hak  dan  kewajiban masyarakat  terlindungi  oleh  negara,  dan  akan mencegah terjadinya hukum rimba dalam pelaksanaannya.  Dengan  adanya  hukum  akan menjadikan  posisi  para  pihak  menjadi  seimbang dan  setara  dalam  hukum,  demikian  halnya  dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara illegal . Namun demikian dalam  pelaksaaannya  agar  hukum  dapat  diterima dan memiliki kekuatan daya laku atau efektif dalam pelaksanaannya  harus  terus  dilakukan  sosialisasi dan  memberikan  pemahaman  yang  luas  kepada masyarakat sebagai sasaran penerapan hukum.
Kegiatan  penyuluhan  ini  sangat  penting untuk  dilakukan  mengingat  masyarakat  lombok khususnya  di    Malaka  Kecamatan  Pemenang Lombok Utara mayoritas beragama Islam, sehingga dalam  aktifitasnya  perlu  berlandaskan  prinsip syariah,  termasuk  dalam  hal  pinjam-meminjam harus  didasarkan  pada  prinsip  syariah.  Kehadiran perbankan  syariah  menjadi  salah  satu  alternatif solusi  untuk  menerapkan  sistem  Islam  dalam bidang  perbankan  yang  terbebas  dari  sistem  ribawi dan rentenir yang beredar di masyarakat.
Secara umum, kondisi masyarakat di  Malaka Kecamatan Pemenang hampir semuanya meminjam dengan menggunakan perbankan konvensional atau lembaga finance lainnya,  termasuk  perbankan,  di samping  itu  sarana  peminjaman  uang  juga dilakukan  dengan  orang  yang  mempunyai  uang  di sekitar  rumahnya,  yang  kesemuanya  menggunakan sistem  bunga.  Padahal  sistem  bunga  yang  tidak
sesuai  dengan  Prinsip  Syariah  yang  dianut  oleh mayoritas  masyarakat  di  Malaka  Kecamatan Pemenang Lombok Utara.
Oleh karenanya keberadaan perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan  sistem  perbankan  syariah  dengan sistem  pembiayaan,  yang  diharapkan  dengan hadirnya  perbankan  syariah  ini  akan  membawa keadilan  dan  kedamaian  yang  akan  membawa kesejahteraan  serta  kebaikan  masyarakat  baik  di dunia  maupun  di  akhirat  dengan  rejeki  yang halalan thoiyiban.
Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  terutama  kepala desa serta stafnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan  tokoh  pemuda,  ibu  PKK  agar  mampu menyampaikan  dan  melakukan  upaya  pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang  baik  dan  akurat  bagi  masyarakat.  Dengan demikian,  maka  aparat  desa  sangat  menentukan dalam  memberikan  pemahaman  kepada  anggota masyarakat  tentang  pembiayaan  yang  ada  di Perbankan  Syari’ah  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun  tujuan  dari  kegiatan  penyuluhan hukum  ini  yakni:  melakukan  sosialisasi/diseminasi terhadap  Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perbankan  syari’ah,  khususnya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008.  Dan secara  khusus  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan  pemahaman  ummat  Islam  terhadap  hukum yaitu  khususnya  hukum  tentang  pembiayaan  di perbankan syari’ah dan perbedaannya dengan kredit bank  konvensional,  agar  masyarakat  di  Desa Malaka  Kecamatan  Pemenang  Kabupaten  Lombok Utara dapat menjadi nasabah perbankan syari’ah.
Kegiatan  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi ummat  Islam  di    Desa  Malaka  Kecamatan Pemenang  sebagai  sasaran  kegiatan  penyuluhan hukum, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum  dan pembiayaan perbankan syariah, maka akan mempengaruhi  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  hukum  terutama  hukum perbankan  syari’ah.  Di  samping  itu,  masyarakat dapat  melakukan  peminjaman  (pembiayaan)  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  dianut  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  manfaat  kegiatan  ini diharapkan untuk dapat:
a. Mendiseminasikan  hasil  penelitian  tentang Perbankan  syari’ah  dan  pengaturannya  menurut hukum positif Indonesia.
b. Memperkaya  bahan  ajar  dalam  pengajaran Hukum  Lembaga  Keuangan,  Hukum  Ekonomi Syariah,  Hukum  Perbankan  dan  Lembaga Pembiayaan.
c. Membantu  masyarakat  khususnya  di  Desa Malaka Kecamatan Pemenang untuk memahami pembiayaan perbankan syariah.

## Metode
Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi  yang  dapat  dilakukan  yakni  melalui pendekatan  kultural  dan  struktural.  Pendekatan kultural  yakni  melakukan  kerjasama  dengan pemimpin  informal  dengan  melakukan  tatap  muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan  struktural, yakni  melakukan  kerjasama  dengan  dengan  aparat pemimpin formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  prinsip, kegiatan  dan  pembiayaan  yang  ada  di  perbankan syariah.
Metode  pendekatan  pelaksanaan  kegiatan dalam  penyuluhan  hukum  yakni  dalam  bentuk ceramah  atau  diskusi  terfokus  yang  disampaikan oleh  tim  penyuluh  dihadapan  masyarakat  sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula  Kantor Desa  Malaka.  Setelah  ceramah  dilanjutkan  dengan diskusi  terfokus  (tanya  jawab).  Apabila  dalam diskusi  terfokus  (tanya  jawab)  ini  terdapat  kasus- kasus  yang  tidak  dapat  dijawab  dalam  forum tersebut,  maka  terhadap  kasus  tertentu  dapat dilanjutkan  dengan  kegiatan  klinik  (konsultasi) langsung  pada  hari  kegiatan  atau  pada  hari  lain melalui telepon atau sarana lainnya.
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan penguasaan  materi  hukum  dari  para  peserta  yang mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  dilakukan tanya  jawab  secara  lisan  yang  diajukan  kepada peserta.  Apabila  para  peserta  dapat  menjawab  dari setiap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  tim,  maka tingkat penguasaan peserta dianggap telah menguasai  materi  yang  telah  disampaikan  dalam acara penyuluhan hukum, dan apabila ada sebagian dari  peserta  yang  tidak  dapat  menjawab  dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga  peserta  dapat  mengerti  semua  materi penyuluhan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  tim penyuluh  setelah  kegiatan  penyuluhan  selesai dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut: a. Kegiatan  penyuluhan  hukum  telah  dilaksanakan dengan  baik  di  Desa  Malaka  Kecamatan Pemenang  Kabupaten  Lombok  Utara  dengan dihadiri  oleh  33  (tiga  puluh  tiga)  orang  peserta penyuluhan hukum dari beberapa dusun di Desa Malaka  dan  beberapa  orang  dari  perwakilan desa  lain  di  Kecamatan  Pemenang,  yang  terdiri dari unsur desa, unsur pemuda, unsur perempuan,  unsur  tokoh  masyarakat  dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan penyuluhan  hukum  dilakukan  pada  tanggal  28 Agustus  2021,  pelaksanaan  penyuluhan  hukum dilakukan  di  Aula  Kantor  Desa  Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara.
b. Pada  awalnya  masyarakat  di  Desa  Malaka Kecamatan  Pemenang  belum  banyak  yang mengetahui  dan  memahami  tentang  kegiatan perbankan  syariah  terutama  jenis  pembiayaan yang  ada  di  perbankan  syariah,  dan  masyarakat masih  menyamakan  antara  kredit  di  bank konvensional  dengan  pembiayaan  di  perbankan syariah,  khususnya  pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta murabahah.
c. Setelah  kegiatan  penyuluhan  hukum  dilakukan, dengan  penyampaian  materi  yang  interaktif  dan dilanjutkan  dengan  diskusi  atau  tanya  jawab dengan  peserta,  maka  diperoleh  hasil  bahwa secara  umum  masyarakat  di  Desa  Malaka Kecamatan  Pemenang  Kabupaten  Lombok Utara  yang  hadir  sudah  dapat  mengerti, memahami  serta  mampu  membedakan  antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan  di  perbankan  syariah  khususnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta murabahah.
d. Masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Pemenang  ingin  mendapatkan  pembiayaan  dari perbankan  syariah  dengan  sistem  pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta murabahah, dan  pembiayaan  lainnya,  namun  mereka  belum mengetahui  caranya,  sehingga  Bank  Syariah khususnya  Bank  NTB  Syariah  sebagai  bank milik  pemerintah  daerah  agar  lebih  banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa,  tokoh  masyarakat,  pelaku  usaha  di  Desa
khususnya  di  Desa  Malaka,  agar  masyarakat dapat memahami tentang bank syariah dan pada akhirnya  menjadi  nasabah  bank  syariah  yang sesuai  dengan  keyakinan  mereka  serta  dapat membawa  kebaikan  serta  keadilan  untuk masyarakat.
e. Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  saat  sedang berlangsungnya  Covid-19,  sehingga  kegiatan penyuluhan  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan jumlah  yang  melibatkan  banyak  orang,  karena harus memperhatikan protokol kesehatan  covid- 19,  dan  pada  saat  kegiatan  berlangsung  diawasi oleh  aparat  Desa,  Babinsa  dan  Babinkamtibmas di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten  Lombok  Utara,  di  samping  itu adanya  keterbatasan  waktu  dalam  kegiatan penyuluhan, maka secara teknis perlu dilakukan kegiatan pendampingan dan klinik hukum secara khusus  kepada  aparat  di  Desa,  pengelola  usaha, Ibu  PKK,  Pengurus  Koperasi  dan  kelompok masyarakat  (terutama  kelompok  masyarakat peduli  pencegahan  perdagangan  orang  di  di Desa  Malaka  Kecamatan  Pemenang  Kabupaten Lombok Utara) yang membutuhkan pembiayaan dari  perbankan  syariah  khususnya  dengan pembiayaan  dengan  sistem mudharabah dan musyarakah serta murabahah.
Faktor  pendorong  dan  penghambat  kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Faktor Pendorong Faktor  pendorong  dalam  kegiatan  penyuluhan hukum  tentang  perbankan  dan    perbankan syariah  ini  dapat  berjalan  dengan  lancar  tidak lepas  dari  bantuan  berbagai  pihak,  terutama  tim penyuluh,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  Universitas  Mataram, Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Mataram, aparatur pemerintah Desa Malaka Kecamatan Pemenang, yang  telah  menyediakan  tempat  dan  fasilitas yang  memadai  dalam  kegiatan  penyuluhan termasuk  mengundang    masyarakat  untuk  hadir dalam  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang dilakukan  oleh  tim  penyuluhan  hukum  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram  serta komunitas  peduli  pencegahan  tindak  pidana perdagangan orang di Desa Malaka.
b. Faktor Penghambat.
Adapun  faktor  penghambat  dalam  kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masih terbatasnya kemampuan peserta dalam mengajukan
pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan sistem mudharabah dan musyarakah serta murabahah perbankan  syariah,  tetapi  yang banyak  ditanyakan  adalah  permasalahan  hukum secara  umum,  kemudian  terkait  hukum  bunga bank,  perbedaan  bank  syariah  dengan  bank konvensional  serta  kelebihan  atau  keuntungan kalau  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank syariah. Di samping itu, adanya kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu dengan masyarakat, karena kesibukan masyarakat dalam bekerja  dan  mencari  penghasilan  serta  adanya covid-19  menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat diundang dalam jumlah yang banyak, terbatasnya  waktu  dan  ada  kekhawatiran terhadap wabah covid-19 yang melanda Kabupaten Lombok Utara.
Beberapa  Gambar  dan  Foto  Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan diantaranya:
Foto 1: Penyampaian Materi Oleh Tim Penyuluh
Foto  2:  Suasana  Peserta  pada  saat  Penyampaian Materi oleh Tim Penyuluh
Foto 3: Peserta Yang Mengajukan Pertanyaan

## Foto 4. Pemandangan sekitar lokasi

## Kesimpulan
Bank  Syariah  memiliki  jenis  pembiayaan yang  beragam  dibandingkan  kredit  di  bank konvensional  diantaranya  pembiayaan  bagi  hasil (mudharabah  dan  musyarakah ),  pembiayaan  jual beli (murabahah), pembiayaan  sewa (ijarah) dan pembiayaan  pinjaman  sosial (qardh) .  Keberadaan pembiayaan  dengan  sistem mudharabah dan musyarakah (bagi  hasil)  serta musyarakah pada bank  syariah  belum  banyak  diketahui  oleh masyarakat  di  Desa  Malaka  Kecamatan  Pemenang Kabupaten  Lombok  Utara,  padahal  masyarakat sangat  senang  dan  menerima  dengan  baik  sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil)  serta murabahah pada  perbankan  syariah karena  sesuai  dengan  keyakinan  masyarakat  yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat  di  Desa  Malaka  Kecamatan  Pemenang ingin  mendapatkan  pembiayaan  dengan  sistem mudharabah dan musyarakah (bagi  hasil)  serta musyarakah dalam membiayai usaha dan kebutuhan  masyarakat  di  Desa  Malaka  Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Universitas Mataram  yang  telah  mendanai  kegiatan  ini, Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  Universitas  Mataram,  Fakultas  Hukum Universias  Mataram,  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram. Ucapan terima kasih juga ditujukan  kepada  Kepala Desa Malaka Kecamatan Pemenang beserta stafnya serta  masyarakat  di  Desa  Malaka  Kecamatan Pemenang  Kabupaten  Lombok  Utara  yang  telah memfasilitasi kegiatan ini dan bersedia hadir dalam kegiatan  penyuluhan  hukum  sehingga  terlaksana dengan baik dan lancar.

## Daftar Pustaka
Dzajuli  dan  Janwari,  2002, Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan), RajaGrafindo Persada, Jakarta. Dewi,  Gemala,  2004, Aspek-Aspek  Hukum  Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah Di
Indonesia, Kencana, Jakarta. Remy  Syahdeini,  Sutan,  1999, Perbankan  Islam Dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia, Pustaka  Utama Grafiti, Jakarta. Safi’i  Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum,
Kerjasama  Bank  Indonesia  dan  Tazkia Institut, Jakarta.
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat Universitas  Mataram, Panduan  Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  Edisi  Kedua,
Tahun 2019.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah, LN  Nomor 94 Tahun 2008.TLN Nomor 4867. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan atas      Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, LN  Nomor  182  Tahun  1999.  TLN  Nomor 3790.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/24/PBI/2004 tentang  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dewan Syariah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syariah  Nasional .  Edisi  Kedua.  Jakarta: DSN-MUI, 2003.