Kejahatan  Mafia  Tanah  sebagai  Ancaman  Penguasaan  Tanah  yang Berkepastian Hukum
Iwan Permadi 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Email: iwanpermadibraw@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 18-12-2023 Revised : 31-12-2023 Accepted : 03-04-2024 Published : 08-04-2024
Keyword:
Legal Protection; Victims; Land Mafia;

## Abstract
This research examines land crimes committed by the land mafia. The threat of land tenure with legal certainty due to the involvement of unscrupulous BPN  officials,  Notary/PPAT,  village  officials  and  the  community  itself makes land mafia crimes run in a planned and systematic manner. The lack of professional integrity in internal officials related to land and the attitude of honesty, trustworthiness and weak spiritual intelligence make this crime difficult to overcome. The purpose of this research is to find out the form of land  mafia  crime  practice and the form  of  legal  protection for  its victims.
This research uses normative research methods. The results show the need for  good  law  enforcement  action,  both  preventively  (through  improved regulation) and repressively (fair legal settlement in the form of sanctions and penalties) in ensuring legal protection for victims of land mafia crimes. In addition, supervision needs to be improved in the internal administration of the land  programme  related to  the  issuance  of land  certificates  and  its scope must be clear and firm. The government must dare to take firm and measurable  action  against  officials  who  commit  unlawful  acts,  both criminally and administratively, so that legal certainty and protection can be realised properly.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  tindak  kejahatan  pertanahan  yang dilakukan  oleh  mafia  tanah.  Terancamnya  penguasaan  tanah  yang berkepastian hukum akibat adanya keterlibatan oknum pejabat BPN, oknum Notaris/PPAT, oknum perangkat desa serta masyarakat sendiri menjadikan kejahatan  mafia  tanah  berjalan  terencana  dan  sistemastis.  Selain  itu, lemahnya  integritas  profesionalitas  didalam  internal  pejabat  yang berkenaan dengan pertanahan serta sikap jujur, amanah dan lemah secara kecerdasan  spiritual  membuat  kejahatan  ini  sulit  teratasi.  Tujuan  dari penelitian ini ialah mengidentifikasi bentuk praktik kejahatan mafia tanah dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korbannya.  Penelitian  ini  dengan metode normatif. Hasil kajian menunjukkan perlunya tindakan penegakan hukum  yang  baik,  secara  preventif  (melalui  perbaikan  regulasi)  maupun represif  (penyelesaian  hukum  secara  adil  berupa  sanksi  dan  hukuman) dalam  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  korban  akibat  kejahatan mafia  tanah.  Selain  itu  pengawasan  perlu  ditingkatkan  dalam  internal penyelenggara  program  pertanahan  yang  berkaitan  dengan  penerbitan sertipikat  tanah  serta  ruang  lingkupnya  harus  secara  jelas  dan  tegas. Pemerintah harus berani mengambil tindakan yang tegas dan terukur bagi pejabat  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  baik  secara  pidana maunpun secara administratif, sehingga kepastian dan perlindungan hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  terhadap  tanah  diyakini  sebagai  suatu  harta  berharga  yang mempunyai  nilai  ekonomi  sangat  tinggi,  dimana  tanah  dapat  menjadi  sumber pendapatan  bagi  masyarakat. 1 Akibat  semakin  berkembangnya  jumlah  populasi manusia dan jumlah tanah yang terbatas membuat tanah menjadi objek yang sangat bernilai  tinggi  bagi  kehidupan  masyarakat,  khususnya  di  Indonesia,  sehingga membutuhkan pemanfaatan dan pengelolaan yang professional. 2
Mengingat  urgensi  tanah  dalam  tatanan  bernegara,  maka  pemerintah  telah berupaya  memberikan  perlindungan  hukum  dengan  dibentuklah  peraturan  terkait pertanahan. 3 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”. 4 Penafsiran  terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 tersebut bahwa  yang berkenaan dengan tanah, air dan kekayan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  harus  dilakukan  pengelolaan  dan pemanfaatan  seluas-luasnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Mahkamah Kontitusi dalam putusannya telah memberikan tafsir konsep hak menguasai negara yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 45 dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, bahwasanya frasa “dikuasai oleh negara” memberikan implikasi hukum terhadap lima  tanggung  jawab  negara,  yakni  mengatur  kebijakan  dan  melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.
Bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, maka tepat di tahun 1960 dibentuk  dan  disahkanlah  Undang-Undang  tentang  Pertanahan. 5 Adapun
1 Alifia Devi Erfamiati, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya, “Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  Karangasem,” Journal  Komunikasi  Yustisia 5,  no.  2  (2022):  431–49, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51661.
2 Dian Aries Mujiburohman Alfons, Mujiati, “Masalah Delik Pidana Pertanahan,” Jurnal Spektrum Hukum 19, no. 2 (2021): 52–65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i2.2488.
3 Sholahuddin Karyoto, Nurbaedah, “Kedududukan Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Tanah Dan Bangunan  Benteng  Pendem  Ngawi-Ex  Knil  Belanda,” DIVERSI : Jurnal Hukum 4, no.  2  (2018): 180–98, https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.343.
4 Vani Wirawan, “Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi  Pertanahan,” Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1  (2022):  47–58, https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195.
5 Novita Alfiani Janthik Retma Pratiwi, Desi Syamsiah, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Di  Desa  Dagen  Kecamatan  Jaten  Kabupaten
pengaturan  tentang  tanah  diatur  lebih  lanjut  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP HPL, HAT, SRS, dan  Pendaftaran  Tanah).  Ketiga  peraturan  tersebut  yang  kemudian  dijadikan sebagai pedoman pengaturan bagi penyelenggaraan pertanahan di Indonesia.
Kendati  demikian,  permasalahan  terkait  tanah  masih  sering  terjadi  di Indonesia.  Salah  satu  dari  banyaknya  kasus  yang  sering  terjadi  dalam  sektor pertanahan adalah kasus terkait mafia tanah. Kasus mafia tanah dijalankan secara terstruktur  dan  terorganisir, 6 sehingga  berdampak  pada  terbitnya  sertifikat  ganda atau  lebih  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  negara,  dalam  hal  ini  melalui  BPN. Sertifikat  ganda  adalah  sertifikat-sertifikat  yang  mengatur  sebidang  tanah  yang sama. Sehingga terhadap satu bidang tanah dimuat  dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang data yuridisnya berbeda. 7 Dengan demikian dikatakan sebagai sertipikat tumpang  tindih  ( overlapping ),  baik  tumpang  tindih  secara  keseluruhan  bidang ataupun tumpang tindih sebagian terhadap tanah yang dimaksud. 8
Diantara  penyebeb  adanya  konflik  pertanahan  ialah  permasalahan  regulasi disektor pertanahan. Adanya pertentangan norma dan pengambilan kebijakan yang tidak struktural  membuat kesalahan administratif  dan keperdataan. 9 Berdasarkan data yang diterima  Kementerian  Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) mengatakan pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian ATR/BPN telah menerima 185 kasus terkait konflik tanah yang terafiliasi  dengan  kejahatan  mafia  tanah.  Sejak  tahun  2022  hingga  sekarang,
Karangayar,” Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum 7,  no. 1 (2022): 12–17, https://doi.org/10.52429/rn.v7i1.169.
6 Geby  Windy  Mogi,  Dani  R.  Pinasang,  and  Devy  K.  G.  Sondakh,  “Kajian  Hukum  Terhadap Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Sebagai  Upaya  Pemberantasan  Praktik Mafia
Tanah,” LexEtSocietatis X, no. 1 (2022): 30–46, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42442.
7 Ali Achmad Chomzan, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberi Hak Atas Tanah Negara  Dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II-Sertipikat  Dan  Permaasalaahannya (Jakarta:  Presatasi Pustaka, 2010).
8 Chomzan.
9 Firman  Freaddy  Busroh,  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi Pertanahan,” Arena
Hukum 10, no. 2 (2017): 227–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
terdapat  sebanyak  202  pengaduan  yang  diterima  Inspektorat  Bidang  Investigasi (selanjutnya  disebut  IBI)  Kementerian  ATR/BPN.  Adapun  rincian  dari  data tersebut  adalah  jumlah  korupsi  atau  pungli  sebanyak  13  aduan,  pertanahan  atau perumahan  sebanyak  239  aduan,  masalah  hukum  atau  peradilan  sebanyak  294 aduan, lingkungan hidup sebanyak 1 aduan, dan umum sebanyak 7 aduan. 10 Selian itu  pada  2021  populer  kasus  mafia  tanah  yang  melibatkan  Notaris/PPAT  dengan bekerjasama  dengan  ART  membuat  balik  nama  atas  6  sertifikat  hak  atas  tanah. Modus  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kuasa  menjual  palsu  agar  mudah dalam proses balik  nama dan  memalsukan tanda tangan  serta identitas penduduk (NIK). 11 Tingginya  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  praktik  mafia  tanah  ini bukan  tanpa  sebab,  adanya  keterlibatan  oknum  pejabat  terkait  diantaranya lurah/perangkat desa, notaris/PPAT serta pejabat pejabat pertanahan sendiri. 12
Banyaknya kasus mafia tanah yang terjadi di tengah masyarakat merupakan problem nasional yang cukup memprihatinkan dan meresahkan, mengingat dampak kerugian  yang  ditimbulkan  sangat  besar.  Kegagalan  pemerintah  dalam  mengurai permasalahan  pertanahan  di  Indonesia  masih  perlu  dievaluasi  dan  membutuhkan terobosan  hukum  yang  cepat  dan  tepat,  mengingat  cukup  kompleksnya  konflik hukum  yang  muncul  dan  berkembang.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  perhatian  yang serius untuk dapat memberantas konflik pertanahan terutama praktek mafia tanah di Indonesia.
Berdasarkan  paparan  persoalan  diatas  rumusan  masalah  tulisan  ini  yakni bagaimana  bentuk  praktik  kejahatan  mafia  tanah  di  Indonesia  dan  bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korbannya  sebagai  jaminan  penguasaan  tanah yang  berkepastian  hukum.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  mengkaji  bentuk  praktik kejahatan  mafia  tanah  di  Indonesia  dan  bentuk  kejahatan  yang  dilakukan  serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korbannya.
10 Khomarul  Hidayat,  “Kementerian  ATR/BPN:  Banyak  Kasus  Mafia  Tanah  Diputus  Bebas Hakim,”  KONTAN.CO.ID,  2022,  https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-banyak- kasus-mafia-tanah-diputus-bebas-hakim.
11 Dinda  Bhawika  Wimala  Pastika  et  al.,  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Yang  Dibalik  Nama  Tanpa  Persetujuan  Pemegang  Hak  (Studi  Kasus:  Mafia  Tanah  ART  Nirina Zubir),” Gorontalo Law Review 5, no. 1 (2022):
212–27, https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2105.
12 M.  Iftar  Aryaputra  Anisa  Ayu  Febrialma,  Supriyadi,  “Tinjauan  Yuridis  Kebijakan  Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 113–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  mengenai  kejahatan  mafia tanah.  Pertama,  Hudi  Karno  Sabowo  dan  Heri  Purnomo  dengan  judul “Pemberantasan  Mafia  Tanah  Sebagai  Upaya  Bersama  Pemerintah  dan Masyarakat”  tahun  2023  yang  mengkaji  mengenai  pemberantasan  mafia  tanah sebagai upaya bersama pemerintah dan masyarakat. Fokus penelitian ini, mengapa mafia  tanah  sulit  diberantas  dan  bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam mengatasi  persoalan  mafia  tanah  antara  pemerintah  dan  kesertaan  masyarakat. 13
Kemudian penelitian oleh Prima Novianti Salma dan Habib Adjie yang mengkaji mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah  terhadap  sertipikat  ganda  akibat  tindak pidana  mafia  tanah.  Adapun  fokus  penelitiannya  mengkaji  bentuk  dan  upaya penyelesaian sengketa tanah akibat tindakan mafia tanah dengan membuat sertifikat ganda dengan iktikad tidak baik dan peneliti berupaya memberikan alternatif yang dapat dilakukan dalam memberantas mafia tanah. 14
Berdasarkan  penelursuran  penelitian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini diberupaya mengkaji isu hukum mengenai persoalan kejahatan mafia tanah dengan mengidentifikasi bentuk kejahatan yang dilakukan dan berusaha memberikan jalan keluar serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korbanya demi memberikan menjamin hak atas tanahnya yang berkepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, Dengan menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  Pendekatan  yang dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan baru dan atau sedang  berlaku  sebagai  hukum  positif  yang  terkait.  Pendekatan  Konsep  yang dilakukan  dengan  didasarkan  pada  asas-asas  dan  konsep-konsep  yang  dapat diperoleh  dalam  pandangan-pandangan  sarjana  atau  doktrin-doktrin  hukum  yang berkaitan dengan konteks mengenai kejahatan mafia tanah.
13 Hudi Karno Sabowo and Heri Purnomo, “Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah  Dan  Masyarakat,” Jurnal  Politik  Hukum 1,  no.  1  (2023):  106–23, https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.420.
14 Habib Adjie Prima Novianti Salma, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023): 5144–53, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824.
Jenis Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  bahan  hukum  Primer  diperoleh  dari inventarisir  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  relevan  dengan  tulisan  ini. Sementara bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku lietarasi yang relevan, makalah dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), kamus bahasa inggris maupun kamus hukum.  Adapyn  tata  cara  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  aalah pengumpulan  Bahan  Hukum  Primer  didapatkan  dari  hasil  inventarisasi  terhadap Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan  dan  bahan  hukum  sekunder  dan tersier dikumpulkan  melalui  beberapa teknik  yaitu  mengakses  informasi di situs- situs internet, juga diperoleh informasi hukum atau di perpustakaan.

## PEMBAHASAN

## A. Bentuk Praktik Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia
Persoalan tentang tanah telah menjadi problematika sosial yang kompleks serta  membutuhkan  solusi  dengan  pendekatan  yang  komperehensif. 15 Berkembangnya kriteria dan model sengketa pertanahan yang tidak hanya sebatas pada  permasalahan  administratif  pertanahan  yang  bisa  ditangani  dengan  hukum administrasi,  tapi  kompleksitas  konflik  tanah  sudah  berkembang  terhadap  ranah politik,  sosial,  budaya  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  nasionalisme  dan  hak asasi  manusia. 16 Apabila  ditelaah,  konflik  pertanahan  yang  terjadi  merupakan konflik  horizontal  dan  konflik  vertikal.  Konflik  vertikal  termasuk  yang  paling mendominasi  terjadi  ialah  masyarakat  yang  berhadapan  dengan  pemerintah  atau perusahaan  milik  negara  dan  perusahaan  milik  swasta.  Sedangkan  konflik horizontal biasanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat.
Pendaftaran tanah perlu dilakukan guna mencegah timbulnya konflik baik secara  vertikal  maupun  horizontal.  Selain  itu,  pendaftaran  tanah  juga  memberi kepastian  hukum  bagi  orang  yang  memiliki  penguasaan  dan  hak  atas  tanah.
15 Nurbaedah Nurbaedah, “Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas  Hak  Guna  Usaha,” DIVERSI :  Jurnal  Hukum 6,  no.  2  (2020):  220–33, https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350.
16 Abd. Rahim Lubis Mhd. Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah (Jakarta: Mandar Maju, 2008).
Pendaftaran  tanah  sendiri  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  diketahuinya  status terhadap sebidang tanah, diketahui pemiliknya, hak apa yang dibebankan, besaran luasnya,  dimanfaatkan  sebagai  apa,  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut  dilakukan guna  memberi kepastian  hukum terhadap pemilik tanah oleh negara. 17 Selain  itu, Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah menyebutkan jika pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak atas  sebidang  tanah  dan  hak-hak  lain  yang  tersimpan  untuk  lebih  mudah  dalam membuktiannya  sebagai  pemilik  hak  yang  bersangkutan,  oleh  karenanya dibuatkanlah sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.
Prinsip terhadap hak kepemilikan atas tanah berisi mengenai kewenangan, kewajiban dan/atau larangan terhadap pemangku haknya dalam bertindak sesuatu terhadap tanah  yang  dimiliki.  Hal-hal  yang  dibolehkan,  diwajibkan  atau  dilarang untuk dilakukam, yang merupakan isi hak kepemilikan itulah yang menjadi kriteria atau  pembeda  di  antara  hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  dimuat  dalam  hukum agraria. Selain itu, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Meski demikian, pada praktiknya masih banyak  ditemukan  sengketa  atas  kepemilikan  tanah  akibat  timbulnya  sertifikat ganda  atau  bahkan  lebih  dalam  sebidang  tanah  yang  dapat  disebabkan  karena kesalahan  administrasi  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya disebut Kantor BPN) atau praktek mafia tanah di Indonesia.
Kejahatan dalam hal pertanahan saat ini tengah mendapat perhatian kusus oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun oleh lembaga tinggi negara sebagai penyelenggara negara. Hal ini merupakan bentuk kelanjutan dari Instruksi Presiden kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (selanjutnya  disebut  APH)  yang  melibatkan institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  Polri),  Kejaksaan Agung  Republik  Indonesia  (selanjutnyaa  disebut  Kejagung)  dan  Kementerian Kementerian  ATR/BPN    untuk  memberantas  kejahatan  mafia  tanah  sejak  tahun 2017  dengan  dibentuklah  Satuan  Tugas  (selajutnya  disebut  Satgas)  Anti-Mafia
17 Mulyani Djakaria Rama Santi, Yani Pujiwati, “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah  Pt  Padang  Media  Televisi,” Diversi  Jurnal  Hukum 7,  no.  1  (2021):  129–50, https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473.
Tanah.  Mafia  tanah  difahami  sebagau  sebuah  tindak  pidana  disektor  pertanahan yang menyeret beberapa orang yang saling membantu dan bekerja bersama-sama untuk menguasai ataupun  mengambil  hak tanah  milik orang  lain  secara  melawan hukum yang terencana, terstruktur, dan sistematis. 18 Kepemilikan dan penguasaan tanah  secara  melawan  hukum  banyak  menumbuhkan  timbulnya  konflik  atau sengketa.  Minimnya  pengawasan,  penegakan  hukum,  dan  tidak  transparan  ialah faktor  maraknya  kejahatan  mafia  tanah.  Kemudian  adanya  perilaku  apatis masyarakat  atas  aset  tanah  yang  berada  dalam  kepemilikannya,  membuat  celah kejahatan yang dilakukannya oleh mafia tanah untuk dapat menguasai tanah orang lain secara melawan hukum.
Sebetulnya modus kuno yang cukup sering dimanfaatkan oleh mafia tanah ialah tindakan membuat hak kepemilikan baru dengan memalsukan sertifikat tanah secara  diam-diam  melalui  proses  jual  beli.  Adapun  modus  kedua  yang  kerap dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan celah saat sertifikat belum berada dalam penguasaan pemilik lahan. Pelaksanaan yang diselenggarakan yakni adanya bekerja sama  dengan  oknum  pegawai  BPN  daerah  untuk  menemukan  tanah  yang  belum diurus sertifikat tanahnya. Setelah target ditentukan, maka para mafia bekerja sama membuat  dokumen  bukti  kepemilikan  tanah  palsu  sebagai  pembanding  atas dokumen  yang  dimiliki  korbannya.  Selanjutnya, oknum  pegawai  BPN  dilibatkan dalam pengurusan gambar ukur atau peta bidang palsu, serta dalam proses terbitnya sertifikat tanah.
Kemudian modus yang lain yaitu dengan memalsukan sertifikat tanah hasil program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (selanjutnya  disebut  PTSL), program  ini  ialah  program  resmi  pemerintah  dalam  rangka  mempermudah  dan percepatan pengadaan sertifikat tanah dengan melibatkan internal BPN. Sebaliknya program tersebut dalam pelaksanaannya ditunggangi sebagai pemalsuan sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat.
18 Dian Cahyaningrum, “Pemberantasan Mafia Tanah,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII, no. 23 (2021): 1–6.
Berdasarkan analisa diatas maka dapat diartikan bahwa  ditemukan berbagai modus  yang  dimanfaatkan  dalam  praktek  mafia  tanah,  mulai  dari  penipuan  dan pemalsuan  data  (surat,  sertifikat, eigendom,  efracht ),  menggunakan  girik  palsu, melakukan  okupasi  (penguasaan  tanah),  mengubah  tanda  batas,  mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, dan  bersekongkol dengan oknum penegak  hukum,  Notaris,  oknum  ART/BPN  serta  oknum  pengadilan.  Sehingga modus  yang  digunakan  mafia  tanah  sudah  sistematis,  terencana  dan  terorganisir yang  mana  jaringan  mafia  tanah  telah  masuk  ke  dalam  lingkaran  istana  negara. Adapun modus yang sering dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen. Meskipun  aktivitas  pemalsuan  dokumen  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan pemalsuan dokumen dan memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pengaturan tersebut tetap tidak dapat memberikan efek jera dan menghentikan praktek mafia yang terjadi di Indonesia.

## B. Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Masyarakat  Mafia  Tanah  Di Indonesia
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  ialah  landasan  konstitusional  mengenai pembentukan  aturan  hukum  terkait  pertanahan  di  Indonesia.  Amanat  yang disampaikan bahwa negara harus bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya alam termasuk  tanah  yang  seluas-luasnya  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia. Landasan konstitusional tersebut kemudian direalisaikan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  sebagai  peraturan  pelaksana dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  memuat  dua  substansi  bahwa  tidak diberlakukannya  hukum  agraria  peninggalan  Belanda  dan  upaya  menciptakan peraturan hukum agraria nasional. 19 Lebih dari itu UUPA memuat adanya perintah terhadap  negara  sebagai  organisasi  tertinggi  kekuasaan  yang  berikan  Hak Menguasai  Negara  yang  diartkan  tidak  untuk  memiliki  sumber  daya  alam  tanah secara langsung, namun hanya diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola tanah sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran
19 Kafrawi  dan  Rachman  Maulana  Kafrawi,  “Kajian  Yuridis  Badan  Bank  Tanah  Dalam  Hukum Gararia Indonesia,” Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 109–38, https://doi.org/https://perspektif- hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119.
bagi  rakyat  Indonesia. 20 Pembentukan  hukum  agraria  nasional  ditunjukkan  untuk menciptakan  kepastian  dan  keadilan  hukum  atas  kepentingan  rakyat  dan  negara mngenai  hak-hak  atas  tanah  sebagai  alat  untuk  membawakan  kemakmuran, kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  Negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat  tani,  dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
Adapun  konsep  perlindungan  hukum  disini  dimaksudkan  perlindungan hukum  bagi  korban  mafia  tanah  baik  dengan  preventif  maupun  secara  represif. Adapun  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  preventif  dapat  dimaknakan  sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif pemegang hak atas tanah yang oleh negara (pemerintah)  diperuntukkan  dengan  terbentuknya  hukum  yang  berbuah  sebuah perundang-undangan.  Sebaliknya  perlindungan  hukum  represif,  diartikan  dengan terlindunginya  terhadap  hak-hak  korban  mafia  tanah  agar  dapat  membela  dan memiliki kekuasaan terhadap  hak-hak normatif, ketika terjadi kejahatan terhadap hak-hak  mereka  dari  adanya  kejahatan  mafia  tanah  agar  dapat  diselesaikan  dan diimplemetasikan  dengan  adil.  Konsep  perlindungan  hukum  ini  dimulai  dengan sebuah ide yang sangat sederhana, bahwa kedudukan korban mafia tanah ada dalam keadaan dan kedudukan  yang  lemah,  jauh  berbeda dengan kedudukan pelakunya yang memiliki nilai tawar yang besar. Dengan demikian seharusnya perlindungan hukum oleh negara yakni pemerintah melalui aturan hukum yang dibuat dan dimuat dalam  perundang-undangan  lebih  berkeadilan  bagi  korban  mafia  tanah  agar  cita- cita mewujudkan dapat terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berpedoman Pancasila dan UUD 45.
Sehingga  sebuah  kesalahan  besar  jika  kewenangan  dan  kekuasaan  menjadi jalan  yang  dimanfaatkan  oleh  oknum  pejabat  yang  semata-mata  hanya  mencari keuntungan  pribadi  yang  dengan  sengaja  membuat  sertifikat  ganda  dan  menjual tanah  miliki  masyarakat  kepada  orang  lain  serta  membuat  pendaftaran  tanah masyarakat  terhadap  tanah-tanah  masyarakat  yang  belum  didaftarkan  oleh pemiliknya. Lemahnya pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah menjadi salah  satu  masalah  yang  perlu  dibenahi  dan  perlunya  diatur  lebih  baik  undang- undang pertanahan di Indonesia, sehingga dapat mengatasi segala bentuk kejahatan
20 Angela  Melani  Widjaja  Indira  Retno  Aryatie,  Oemar  Moechthar,  “Kekuatan  Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik),” Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 1– 28, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.88.
dan  penyelewengan  semua  hal  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum terhadap hak atas tanah di Indonesia. Sebagai negara yang mengadopsi nilai yang berdasarkan atas keseimbangan, Indonesia perlu memelihara adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap  masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki dalam memenuhi hajat hidupnya, namun masyarakat dibebani agar memelihara dan meningkatkan kesuburannya. Begitupun pemerintah, dengan kekuasaan  dan  kewenangan  yang  dimiliki  dapat  memberikan  kepercayaan  akan terlindunginya hak-hak mereka dari berbagai ancaman kejahatan pertanahan yang sewaktu-waktu  dapat terjadi  dan  merugikan  masyarakat.  Mafia  tanah  merupakan musuh besar semua pihak terutama masyarakat menengah dan kecil, maka negara di dorong untuk aktif memberikan perlindungan hukum secara efektif dan intensif.

## Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah
Perlunya suatu perangkat hukum yang termuat dalam peraturan perundang- undangan serta alat penegakannya sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan penegakan  hukum  di  Indoenesia,  sehingga  cita-cita  terciptanya  ketertiban  dan keamanan  tidak  hanya  sebuah  angan-angan  saja. 21 Anggapan  Indonesia  sebagai negara hukum, sebetulnya telah dibuktikan dengan diaturnya perlindungan hukum atas hak masyarakat terkait tanah sebagai upaya melindungi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran  hukum  dan  tindak  pidana  yang  dapat  merugikan masyarakat. Solusi  yang diberikan pemerintah  ialah dengan  membentuk undang- undang terkait pertanahan yang terintegrasi dengan amanat dalam UUD 45 bahwa semua warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih dengan sewenang-wenang oleh siapapun.
Dibuatkannya berbagai aturan-aturan terkait pendaftaran tanah di Indonesia diharapkan  sebagai  langkah  yang  tepat  oleh  pemerintah  dalam  menciptakan kepastian hukum terhadap hak masyarakat yang dikemudian hari diharapkan tidak terjadinya konflik disebabkan tidak dapat dibuktikannya hak kepemilikan terhadap tanah tertentu. Aturan tersebut terbentuk dari cita-cita pemerintah untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menyelenggarakan pendaftaran atas tanah dengan
21 Ade  Oki  Subagja  and  Puti  Priyana,  “Penegakan  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir,” Justitia JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 5 (2022): Hal 141-152, https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia.
proses  yang  sederhana,  mudah,  dan  cepat.  Luasnya  wilayah  Indonesia  membuat pemerintah  harus  bekerja  dengan  keras  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi terkait pertanahan.
Dilakukannya  pendaftaran  tanah  sebetulnya  memiliki  tujuan  sesuai  yang telah disusun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa:
a. Upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak terhadap sebidang tanah, satuan rumah susun dan  hak-hak  lain  yang telah tersimpan agar dapat  lebih  mudah dalam pembuktian dirinya sebagai pemilik hak yang bersangkutan;
b. Upaya  memberikan  informasi  kepada  pihak  yang  berkepentingan termasuk  Pemerintah  supaya  dimudahkan  dalam  mendapatkan  data yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar;
c. Upaya terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.
Tujuan-tujuan  tersebut  diharapkan  dapat  mempersempit  dan  mempersulit adanya  tindakan  kejahatan  mafia  tanah  maupun  kejahatan  lain  yang  dapat mengancam  keberadaan  hak  penguasaan  dan  pemegang  tanah  yang  sah.  Oleh karenanya  jika  terjadi  konflik  terkait  pertanahan,  pengadilan  harus  bisa menentukan, menilai, serta memutuskan siapakah yang memiliki hak yang sah atas tanah  diperkaran,  yang  disertai  dengan  adanya  bukti-  bukti  dan  kesaksian  oleh saksi-saksi.  Hasil  dari  proses  tersebut  pengadilan  akan  memutuskan,  siapa  yang memiliki hak yang sah atas kepemilikan tanah yang disengketakan, maka keputusan pengadilan  terhadap  semua  keputusan  konflik  pertanahan  mempunyai  kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap pihak yang dalam putusannya dimenangkan harus mengajukan  permohonan  kepada  kepala  BPN/  kantor  pertanahan  dan  terhadap pihak yang dikalahkan akan dilakukan pembatalan sertifikat tanah pihaknya. 22
Dengan  demikian  sangat  jelas  bahwa  keuntungan  bagi  masyarakat  yang memilik  sertipikat  tanah  yang  sah  sebagai  akibat  dari  dilakukannya  pendaftaran tanah. Sejalan dengan hal tersebut Bachtiar effendi berpendapat, bahwa pendaftaran tanah  merupakan Rechtscadaster yang  ditunjukkan  agar  masyarakat  dapat memperoleh  kepastian  hak  berupa,  a.  bagi  pihak  yang  memiliki  tanah  dapat
22 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
memberikan kemudahan serta dapat membuktikan haknya terhadap sebidang tanah yang  ia  miliki,  bersamaan  dengan  letak  dan  luas  tanahnya.  b.  bagi  pihak  yang memiliki  tanah,  mereka  dapat  mengetahui  berbagai  hal  yang  akan  berhubungan dengan tanahnya seperti adanya calon pembeli, kreditur, dan begitu seterusnya.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  UUPA  pun  sejatinya  telah  menyebutkan bahwa agar terimplemetasikannya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan maka harus dilaksanakan pendaftaran tanah. Terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan  pasti  akan  tepenuhi  dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah  yang bersifat Rechtscadaster yakni, 1) kepastian hak atas tanah, berkenaan dengan hak apa saja yang daap dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau  ha  katas  tanah  lainnya,  2)  kepastian  subyek  haknya,  berarti  terkait  dengan kepastian pemilik sah dari hak terhadap tanah yang didaftarkan, 3) kepastian objek haknya,  berkaitan  dengan  letaknya,  luas  dan  batasan-batasannya.  4)  kepastian hukumnya,  maksudnya  dengan  diselenggarakan  pendaftaran  hak  atas  tanah  akan diketahui wewenang dan kewajiban hak atas tanah. 23
Pendaftaran tanah adalah berbagai rangkaian prosedur yang diselenggarakan oleh  pemerintah  secara  berkelanjutan  dengan  kesinambungan  dan  teratur,  yang terdiri  atas  kegiatan  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  serta  penyajian  dan pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  dalam  data  dan  daftar. Kegiatan tersebut patut dilaksanakan mengingat setiap penguasaan atas tanah akan dianggap sah jika dilakukan pendaftaran, tanah yang didaftarkan akan membuahkan manfaat  dan  tujuan  yakni, Pertama, memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  setiap  pemegang  ha  katas  tanah  dengan  adanya sertipikat  tanah. Kedua, membantu  pihak  yang  memiliki  kepentingan  yang  sah seperti  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  sebagai  perlindungan  data  fisik dan data yuridis. Ketiga , sebagai tertib administrasi pertanahan yang kemudian hari dapat  terjadi  peralihan  hak,  pembebanan  ataupun  dihapusnya  hak  atas  tanah tertentu. 24
23 Dyah  Ochtorina  Susanti,  “Urgensi  Pendaftaran  Tanah  (Perspektif  Utilities  Dan  Kepastian Hukum),” Jurnal Notariil 1, no. 2 (2017): 33–45, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jn.2.1.152.33-45.
24 Akur  Nurasa  dan  Dian  Aries  Mujiburohman, Pemeliharaan  Data  Pendaftaran  Tanah (Yogyakarta: STPN Press, 2020).
Pada dasarnya pendaftaran tanah bukan hanya tindakan yang formalitas saja, namun  harus  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  bersifat  wajib  jika  menghasilkan maslahat  yang  sangat  besar.  Seperti  yang  diamanatkan  dalam  pasal  19  UUPA bahwa  pendaftaran  tanah  akan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para pemegang hak terhadap tanah. Dan meminimalisir adanya konflik pertanahan serta menjamin  terciptanya  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  untuk  rakyat. Selanjutnya UUPA  juga  mengatakan  mengenai kegiatan pendaftaran tanah ruang lingkupnya    pengukuran,  pemetaan  dan  pembukuan  atas  tanah,  pendaftaran  hak- hak atas tanah, pendaftaran peralihan hak-hak tanah serta diberikannya surat tanda bukti hak yang sah sebagai alat pembuktian yang kuat. 25
Pada akhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti yang  sah  hak  atas  tanah  yang  disebut  dengan  sertipikat.  Tujuan  utama  adanya sertipikat tanah sebagai legalitas atas kepemilikan terhadap suatu tanah dan terjaga keamanannya dari konflik dan sengketa. Arti penting dari sebuah sertipikat tanah ialah  kejelasan  dan  kepastian  kepemilikan  atas  tanah  tertentu  yang  erat hubungannya  dengan  kemanfaatannya. 26 Sertipikat  akan  sangat  berguna  terhadap pemegan  hakatas  tanah  sebagai  bukti  yang  sah  dan  akui  oleh  hukum keberlakuannya  dan  segala  bentuk  kegiatan  atasnya.  Sehingga  kepastian  hukum terhadap kepemilikan tanah akan tercapai dengan sempurna dan perlindungan hak atas tanah masyarakat akan menjadi tangung jawab negara. Namun tugas penting lain  yang  tidak  boleh  dianggap  sepele  ialah  pemerintah  harus  bergerak  untuk memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  akan  pentingnya pendaftaran tanah serta menyampaikan dampak buruk yang sangat dapat merugikan masyarakat jika pendaftaran ini tidak dilakukan

## C. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah
Perlindungаn hukum аtаs kepentingаn rаkyаt ialah sebuah entitаs yаng tidаk dapat dipisahkаn dаri upаyа menegаkkаn Hаk Аsаsi Mаnusiа (selanjutnya disebut
25 Aditya Nurahmania, “The Study Of Policy To Control The Land Sector To Prevent And Eradicate Speculant And Land Mafia In The Capital Of Nusantara,” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 3 (2023): 290–309, https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.357.
26 Tim Peneliti Sistematis, Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang (Yogyakarta: STPN Press, 2016).
HАM)  dаlаm  sebuаh  negаrа.  Sejalan  dengan  pernyatan  tersebut  Sаtjito  Rаhаrjo mengatakan,  bahwa  perlindungаn  hukum  ialah  bаgаimаnа  mengаloksikаn kekuasааn  bаgi  seseorаng  untuk  bertindаk  аtаs  dаsаr  HАM  sebаgаi  upаyа memberikan  perlindungаn  аtаs  kepentingаn  pememgang  hak  asasi  manusia. 27
Perlindungan hukum terhadap yang penguasaan tanah dengan adanya sertipikat hak atas tanah yang sah perlu diperhatikan, sebab masalah yang bisa saja terjadi ialah adanya  pemalsuan  dokumen  terhadap  tanah  tertentu  yang  merupakan  sebuah tindakan pidana. 28
Undang-undang  secara  tegas  mengutuk  kejahatan  yang  dimaknai  sebagai tindakan  pidana  yang  merugikan  banyak  orang  akibat  dari  kejahatan  yang dilakukan. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatakan, bahwa siapa saja  yang  membuat  surat  palsu  atau  melakukan  pemalsuan  terhadap  surat  yang dapat mengakibatkan sesuatu hak, perikatan atau yang dipergunakan sebagai bukti dari  suatu  hal  dengan  tujuan  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain menggunakan  surat  tersebut  seakan-akan  isinya  benar  dan  bukan  palsu,  diancam apabila  penggunaannya  bisa  menyebabkan  kerugian,  sebab  tindakan  pemalsuan surat tersebut, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian ayat (2) mengatakan,  bahwa  diancam  dengan  pidana  yang  sama,  bagi  siapa  saja  dengan sengaja  menggunakan  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seakan-akan  sejati,  jika penggunaan  surat  itu  bisa  menyebabkan  kerugian.  Melakukan  pemasulan  tanda tangan  juga  dimaksudkan  dalam  arti  memalsu  surat  pada  pasal  ini. Pertanggungjawaban  pidana  ialah  suatu  situasi  diaman  hal  itu  dapat  diarahkan kepada tiga hal yaitu, pertama pelakunya sadari betul tindakan yang dilakukan serta akibat  buruknya.  Kedua  pelakunya  juga  sadar  bahwa  apa  yang  dilakukannya merupakan perbuatan yang menyalahi ketertiban umum dan ketiga disaat pelakunya melaksanakan  perbuatan  terlarang  tersebut  ia  ada  dalam  kebebasan  dalam berkehendak. Tiga unsur perbuatan ini sifatnya kumulatif. Sehingga dapat dianggap tidak bertanggung jawab jika tiga unsur perbuatan pertangungjawban tersebut tidak terpenuhi.  Adapun  terhadap  orang  melaksanakan  perbuatan  tindak  pidana,  maka
27 Sаtjipto Rаhаrjo, Sisi Lаin Dаri Hukum Di Indonesiа (Jakarta: Kompаs, 2000).
28 Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo, “Kasus Mafia Tanah Yang  Menimpa  Nirina  Zubir :  Apakah  Akibat  Dari  Lemahnya  Hukum  Pertanahan,” Seminar Nasional  Teknologi  Dan  Multidisiplin  Ilmu  (SEMNASTEKMU) 1,  no.  1  (2021):  160–65, https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99.
akan  dikenakan  pertanggungjawaban  hukum  secara  pidana  dan  tentu  dapat dipidanakan. 29 Adanya  ancaman  pidana  terhadap  pelaku  mafia  tanah  harus membuat pelakunya berpikir ulang untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang pertanahan.  Efek  jera  bukan  sebagai  sebab  adanya  ancaman  tersebut,  namun diharapkan  tidak  adanya  kejahatan  apapun  terhadap  hak  masyarakat  terkait pertanahan.
Diantara  solusi  untuk  memberantas  maraknya  praktek  kejahatan  yang dilakukan oleh mafia tanah ialah: 30 1) memberikan tindakan tegas terhadap pelaku mafia tanah. Sanksi pidana harus diberikan terhadap seseorang yang secara hukum tidak dibenarkan  melaksanakan perbuatan terlarang seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan  berbagai  bentuk pelanggaran  hukum  lainnya  seperti  yang telah diundangkan  dalam  aturan  hukum  perundang-undangan  di  Indonesia.  Sanksi pidana patut diberikan agar tidak terljadi lagi pelanggaran mafia tanah, disisi lain juga memberikan perlindungan hukum bagi para korban terhadap penguasaan tanah yang sah menurut hukum. Disamping terdapat bentuk hukuman pidana, juga adanya hukuman  administratif  berupa  dipecat  yang  ditkenakan  terhadap  oknum  pejabat yang bersalah melaksanakan kejahatan mafia tanah. Upaya hukum lain yang dapat diterapkan ialah dicabutnya izin bagi pejabat pembuat akta tanah yang nakal berupa perbuatan melawan hukum seperti mafia tanah supaya seluruh  warga negara tidak menjadi korban akibat kejahatan tersebut. 2) perlu ditingkatkannya  integritas dan profesionalitas  didalam  internal  pejabat  yang  berkenaan  dengan  pertanahan. Masyarakat mengarapkan pejabat pertanahan yang adil dan jujur, selain memiliki kecerdasan  dan  ahli  dibidang  pertanahan  dalam  mengemban  amanat  yang dilakukannya. Tindakan atau sikap tersebut harus dimiliki oleh pejabat pertanahan mengingat  kejahatan  mafia  tanah  akan  mencari  peluang  dari  pejabat  pertanahan agar dapat dengan mudah terlaksananya kehatan mereka. Pentingnya integritas dan profesionalisme,  diuoayakan  perbaikan  birokrasi  agar  terwujudnya  pengelolaan pemerintahan yang baik ( good corporate governance ). Selain itu, pengawasan bagi pejabat  pertanahan  juga  harus  betul-betul  terlaksana  agar  tugas  yang  mereka
29 Bambang Prayitno, “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 2 (2021): 269, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247.
30 Cahyaningrum, “Pemberantasan Mafia Tanah.”
jalankan  sesaui  dengan  aturan  hukum  dan  tidak  menyalahi  ketentuan  tugas  yang sudah  ditentukan.  Komisi  Yudisial  diharapkan  dapay  mengambil  peran  dalam masalah  ini  mengingat  adanya  peluang  pelanggaran  hukum  yang  dilakuakn  oleh para penegan hukum seperti hakim. Mafia tanah dimungkinkan bisa bermain-main dengan  para  hakim,  agar  kejatahan  mereka  dapat  dengan  mulus  terselenggara. Sehingga pengawasan terhadap semua pejabat yang berkaitan erat dengan kejahatan ini  harus terlaksana dengan optimal sama halnya juga pengawasan bagi pihak BPN, sebab  tugas  mereka  yang  berkaitan  dengan  dikeluarkannya  sertipikat  tanah merupakan pelindungan bagi setiap orang mengenai hak atas tanahnya.
3)  perlu  ditingkatkannya  kerja  sama  dengan  berbagai  lapisan  pejabat pemerintahan dan penegak hukum supaya dapat menghentikan kejahatan dari mafia tanah. Perbuatan melawan hukum tersebut diketahui mereka lakukan dengan sangat berstrategi, rapi, juga sistematis. Dengan ini harus diberantas dengan keahlian dan Kerjasama  yang  bagus  dari  berbagai  pihak  penegak  hukum  upaya  mengakhiri adanya  pelanggaran  hukum  oleh  mafia  tanah.  Sebetulnya  pemerintah  telah membenuk  tim  dalam  mencegah  pergerakan  para  mafia  tanah  dan  memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban-korban dari kejahatan mafia tanah ini. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (selanjutnya disebut Tim PPMT) yang  terdiri  dari  Kementerian  ATR/  BPN,  Polri,  dan  Kejaksaan  RI.  4)  perlunya mendaftarkan  tanah  untuk  dapat  diterbitkan  sertipikat tanah.  Sertipikasi  terhadap tanah  penting  dilakukan  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah  agar  diakui  sebagai tanda  bukti  yang  sah  atas  penguasaan  terhadap  tanah.  Sebaliknya  masalah  yang umumnya terjadi, masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah ialah sebab biaya. Sehingga akibat yang ditimbulkan tentu terhadap kepastian hukum atas penguasaan dan hak miliki atas tanahnya sehingga tanah tanpa sertipikat tersebut tidak aman, disalahgunakan dan dimanfaat oleh para mafia tanah secara tidak benar. Tentu hal- hal  tersebut  membaut  masalah  terkait  pertanahan  seperti  konflik  dan  sengketa tanah. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan upaya membantu masyarakat, pemerintah mengupayakan pendataran tanah dan penerbitan sertipikat secara gratis dengan program PTSL dari Kementerian ATR/ BPN. Program tersebut dijalankan oleh pemerintah upaya untuk menghalangi dan menghentikan kejahatan dari mafia tanah.  Keseriusan  pemerintah  tersebut  di  undangkan  dalam  Peraturan  Menteri
ATR/Kepala  BPN  No.  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.
5)  perlu  ditingkatkannya  peran  serta  masyarakat  upaya  memberikan perlindungan  hak  atas  tanah  mereka.  Melalui  program  PTSL  sanagt  dibutuhkan agar keberlangsungan progran tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses, tentu sesuai  dengan  harapan  dan  target  pemerinath.  Selain  itu,  setiap  orang  yang  telah memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah,  harus  aktif  melaksanakan  pengecekan  akan kepemilikan  sertipikat  tanah  mereka  dengan  telah  tersedianya  aplikasi  “Sentuh Tanahku”  dengan  demikian  peralihan  hak  atas  tanahnya  yang  dilakukan  dengan tidak  benar  sedini  mungkin  bisa  dicegah.  Masyarakat  diharapkan  memiliki  sikap perhatian  terhadap  hak  atas  tanahnya  supaya  aman  dari  mafia  tanah.  Dalam melakukan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat masyarakat lebih diingatkan agar diurusi sendiri dan tidak memberikan kuasakannya terhadap siapa pun supaya kuasaan tersebut tidak merugikan masyarakat sendiri. Sebagai antisipasi yang lain, sertipikat tanah seharusnya tidak dipinjamkan atau diamankan kepada saiapa pun supaya  tidak  terbukanya  jalan  kejahatan  yang  menimpa  masyarakat  dari  sikap ketidak  hati-hatian  mereka.  Dengan  banyak  sikap  dan  tindakan  yang  dilakukan pemerintah agar dapat menghentikan dan memberantas kejahatan mafia tanah, dan tidak  ada  lagi  kasus  kejahatan  yang  menimpa  masyarakat  dari  adanya  perbuatan melawan hukum oleh mafia tanah.
Dalam  argumentasi  yang  disampaikan  oleh  Philipus  M.  Hаdjon,  bahwa perlindungаn hukum preventif ialah bentuk perlindungаn hukum yang mаnа setiap warga negara memiliki hak dan kesempаtаn yang serupa dalam rangka mengаjukаn keberаtаn  terhadap  regulasi  yаng  аkаn  dibuat  dan  diberlаkukаn.  Sedаngkаn perlindungаn  hukum  represif  iаlаh  tindakan  yang  di  upаyаkan  dalam  rangka mencari  penyelesаiаn  sengketа. 31 Oleh  demikiаn,  perlindungаn  hukum  preventif bisa  disebutkаn  dalam  bentuk  perlindungаn  hukum  sifаtnya  pencegаhаn  dengan maksud agar tidаk lagi memunculkаn persoalan ketidаkаdilаn dan konflik dimasa- masa  mendatang.  Sedаngkаn  perlindungаn  hukum  represif  ialah  aspek
31 Philipus  M.  Hаdjon, Perlindungаn  Hukum  Bаgi  Rаkyаt  Di  Indonesiа:  Sebuаh  Studi  Tentаng Prinsio-Prinsipnyа, Penаngаnаnnyа Oleh Pengаdilаn Dаlаm Lingkungаn Pengаdilаn Umum Dаn Pembentukаn Perаdilаn Аdministrаsi (Surаbаyа: PT Binа Ilmu, 1987).
perlindungаn  hukum  dalam  upaya  menyelesaikan  konflik  yаng  sudаh  terjadi  di mаsyаrаkаt.
Terlaksananya ketertiban dan keamanan yang baik dilingkungan masyarakat dapat  dilakukan  dengan  tindakan  preventif  dan  represif  dalam  hal  menegakkan hukumnya.  Adapun  upaya  preventif,  dapat  direalisasikan  dengan  terbentuknya aturan  hukum  supaya  sebagai  jaminan  atas  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum  bagi  hak-hak  warga  negara.  Sedangkan  tindakan  represif  direalisasikan dengan  diselenggarakannya  hukuman  dan  sanksi  bagi  pelaku  tindakan  kejahatan dan  perbuatan  melawan  hukum.  Maka  demikian  kejahatan  mafia  tanah  pada dasarnya bisa dilaksanakan juga tindakan preventif dan represif. Namun demikian ketika masyarakat dihadapkan kepada kasus kejahatan oleh mafia tanah, cara yang dapat ditempuh dalam menyeselesaikannya ialah dengan 2 (dua) cara:
a. Penyelesaian dengan badan peradilan (litigasi), sebagaimana ketentuan yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  upaya  menyelesaikan  konflik  dan sengketa  pertanahan  berdasarkan  kekuasaan  kehakiman  menjadi tanggungjawa  peradilan  umum  terkait  konflik  kepemilikan  tanah. Namun  terhadap  sengketa  keputusan  Badan  Pertanahan  Nasional diselesaikan  di  Pegadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  yang  bersinggungan terkait  konflik  dan  sengketa  tanah  wakaf  diselesaikan  di  Peradilan Agama.  Sebagai  korban  mafia  tanah,  masyarakat  dapat  melaporkan kepada  polisi  atas  kejahatan  dan  kerugian  yang  menimpa  mereka sehingga  polisi  akan  melakukan  proses-proses  lanjutan  seperti penyelidikan  dan  penyidikan  sampai  pada  akhirnya  akan  dilakukan sidang di pengadilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan aturan pidana lainnya.
b. Penyelesaian  dapat  dilakukan  langsung  oleh  para  pihak  dengan musyawarah,  Pancasila  dan  UUD  45  sebagai  pedoman  dan  landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang didalamnya memuat musyawarah untuk  mufakat  sebagai  cara  utama  dalam  menyelesaikan  konflik  dan sengketa. Biasanya musyawarah diselenggarakan diluar pengadilan dan tanpa didampingi oleh mediator. Mediator dalam musyawarah umumnya di dampingi oleh pihak-pihak yang dipercayai mempunyai pengaruh dan
ketokohan  dimasyarakat  seperti  Kepala  Desa,  ketua  adat  serta  Badan Pertanahan  Nasional.  Mengenai  mafia  tanah  masyarakat  dapat mendatangi  langsung  ke  kantor  BPN  setempat  dengan  baik-baik, disertakan  dengan  dokumen  yang  dimilki  serta  mempertanyakan perlindungan  terhadap  hak  atas  tanah  mereka  dari  ancaman  kejahatan mafia tanah.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Prof  Nurhasan  Ismail  mengatakan, 32 bahwa berpedoman  kepada  pandangan  hukum  sebagai  sebuah  sistem,  maka  dalam penyelesaian  konflik  atau  sengketa  hakim-hakim  di  pengadilan  harus  mampu memahami dan menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam  budaya  dan  masyarakat  Indonesia. 33 Selaras  dengan  ini  pemerintah  juga perlu  mengantisipasi  adanya  kejahatan  terhadap  tanah-tanah  adat  yang  masih berkembang  di  Indonesia  dan  diakuinya  keberadaan  hukum  masyarakat  adat. Komunitas  masyarakat  adat  masih  dapat  ditemui  dengan  aturan  adatnya  masing- masing  seperti  di  Provinsi  Bali  yang  masih  sangat  kental  akan  adat  istiadatnya. Permaslaahan  adanya  konflik  tanah  dan  mafia  tanah  atas  tanah  adat  akibat tidak adanya kesadaran hukum yang memadai dan majlis adat kurang aktif memberikan edukasi  terhadap  masayarakt  adat,  tindakan  ini  perlu  ditingkatkan  dalam  upaya menetapkan status hukum tanah adat. 34 Adapun pola dalam penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan dengan masyawarah dan peradilan adat non litigasi yang kemudian dapat dilanjutkan ke pengadilan  negeri. Putusan pengadilan adat dapat dijadikan rekomendasi dan pembuktian dalam proses yang dilakukan di pengadilan negeri,  sehingga  keduanya  dapat  saling  mengakomodir  satu  dengan  lainnya sebagaimana yang terjadi di Peradilan Adat Sumatra Barat. 35
Sebagai negara yang mengagungkan keadilan dan ketertiban, Indonesia harus mampu  membenahi  berbagai  persoalan  yang  muncul  dari  berkembangnya  dunia teknologi  dan  terus  tumbuhnya  kebutuhan  masyarakat  akan  sumber  daya  alam
32 Nurhasan Ismail, Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan (Malang: Setara Press, 2018).
33 Ismail.
34 Wayan Dedy Juniawan et al., “Policy Challenges of Spatial Arrangement on Costumary Land: A Case  Study  of  Bali  Province,” Development  Policy  and  Management  Review  (DPMR) 2,  no.  2 (2022): 157–73, https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/.
35 Hesty Wahyuni, Dian Aries Mujiburohman, and Sri Kistiyah, “Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat,” Tunas Agraria 4, no. 3 (2021): 352–69, https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150.
seperti tanah. Dan pengadilan diharapkan dapat mengakhiri konflik dan sengketa terkait  pertanahan.  Kewenangan  negara  sangat  dibutuhkan  dalam  mengupayakan perencanaan  kebijakan  dan  pengaturan  yang  berkenaan  dengan  penguasaan  dan pemanfaatan terhadap tanah serta dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan dan  pemanfaatan  tanah.  Lebih  dari  itu  pengawasan  perlu  ditingkatkan  dalam internal pemerintah  yang  berkaitan dengan penerbitan sertipikat tanah  yang akan mempengaruhi perlindungan hak atas tanah-tanah di  negeri  ini. Batasan terhadap kewenangan  pemerintah  perlu  dijelaskan  ruang  lingkupnya  secara  tegas  dan sungguh-sungguh diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Praktik kejahatan mafia tanah yang kerap kali diselenggarakan dengan modus lama yakni dengan mengalihkan hak kepemilikan dengan dilakukannya pemalsuan sertifikat  hak  atas  tanah  dengan  diam-diam  melalui  proses  jual  beli.  Kemudian modus  lain  yang  dilakukan  dengan  menunggangi  celah  ketika  sertifikat  belum berada di pemilik tanah. Cara  yang dilakukan  ialah  bersekongkol dengan oknum pegawai BPN daerah agar dengan mudah menemukan tanah yang belum dilakukan pendaftaran.  Kemudian  para  mafia  bersama-sama  menjadikan  dokumen  bukti penguasaan  tanah  palsu  sebagai  pembanding  terhadap  dokumen  yang  dimiliki korban. Oknum pejabat BPN terlibat dalam proses gambar ukur atau peta bidang palsu,  serta  terkait  dijadikannya  sertifikat.  Modus  lainnya  yaitu  dengan memalsukan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  Perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  tindakan  preventif  dan  represif. Tindakan preventif, diperlukannya aturan hukum agar jaminan terhadap kepastian hukum  terpenuhi  dan  terlindungi  setiap  hak  warga  negara.  Sedangkan  tindakan represif  diaktualisasikan  dengan  dikenakan  hukuman  dan  sanksi  terhadap  pelaku tindakan  kejahatan  dan  penyelewengan.  Namun  demikian  ketika  masyarakat dihadapkan  kepada  kasus  kejahatan  oleh  mafia  tanah  diselesaikan  melalui  jalur litigasi  dan  non  litigasi.  Selain  itu  pengawasan  perlu  ditingkatkan  dalam  internal pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penerbitan  sertipikat  tanah  serta  ruang
lingkupnya  harus  secara  jelas  dan  tegas  serta  sungguh-sungguh  diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## SARAN
Pendekatan  yang  holistik  dan  kolaboratif  diharapkan  dapat  mengurangi dampak  dan  aktivitas  mafia  tanah  serta  melindungi  hak  tanah  masyarakat  secara lebih  efektif.  Pertama,  penguatan  hukum  dan  penegakan  hukum  dengan memperkuat  undang-undang  terkait  kepemilikan  tanah  dan  hukum  pertanahan untuk  mengurangi  celah  yang  dimanfaatkan  oleh  mafia  tanah.  Kedua,  pastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar hukum, termasuk mafia tanah. Ketiga, transparansi dan pengawasan, tingkatkan transparansi dalam proses pemberian izin, perencanaan tata ruang, dan pembangunan  property dan ciptakan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik mafia tanah. Keempat, penguatan institusi, tingkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan institusi terkait untuk menghadapi tantangan yang kompleks dari mafia tanah serta sediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum dan pengawasan pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Chomzan,  Ali  Achmad. Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  I-Pemberi Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Seri  Hukum  Pertanahan  II-Sertipikat  Dan Permaasalaahannya . Jakarta: Presatasi Pustaka, 2010.
Hаdjon, Philipus M. Perlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt Di Indonesiа: Sebuаh Studi Tentаng  Prinsio-Prinsipnyа,  Penаngаnаnnyа  Oleh  Pengаdilаn  Dаlаm Lingkungаn  Pengаdilаn  Umum  Dаn  Pembentukаn  Perаdilаn  Аdministrаsi . Surаbаyа: PT Binа Ilmu, 1987.
Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria  Dalam Tantangan Perubahan . Malang:  Setara Press, 2018.
Mhd.  Yamin  Lubis,  Abd.  Rahim  Lubis. Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Jakarta: Mandar Maju, 2008.
Mujiburohman,  Akur  Nurasa  dan  Dian  Aries. Pemeliharaan  Data  Pendaftaran Tanah . Yogyakarta: STPN Press, 2020.
Rаhаrjo, Sаtjipto. Sisi Lаin Dаri Hukum Di Indonesiа . Jakarta: Kompаs, 2000.
Sistematis, Tim Peneliti. Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan  Hukum  Adat,  Penataan  Tanah  Batam,  Percepatan  Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang . Yogyakarta: STPN Press, 2016.
Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Jurnal: Alfons, Mujiati, Dian Aries Mujiburohman. “Masalah Delik Pidana Pertanahan.”
Jurnal Spektrum Hukum 19, no. 2 (2021): 52–65.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i2.2488 .
Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, M. Iftar Aryaputra. “Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri  Atr/Kepala  BPN  Dalam  Meminimalisir  Praktik  Mafia  Tanah.”
Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 113–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402 .
Bhawika  Wimala  Pastika,  Dinda,  Dina  Aprilia,  Soraya  Yuslani  Eoh,  and  Bryant Zoe  Faith.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART  Nirina  Zubir).” Gorontalo  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  212–27. https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2105 .
Busroh,  Firman  Freaddy.  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” Arena Hukum 10, no. 2 (2017): 227–50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4 .
Cahyaningrum,  Dian.  “Pemberantasan  Mafia  Tanah.” Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI XII, no. 23 (2021): 1–6.
Devi  Erfamiati,  Alifia,  Komang  Febrinayanti  Dantes,  and  Si  Ngurah  Ardhya. “Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Terhadap  Kepemilikan Sertifikat  Ganda  Di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Karangasem.”
Journal Komunikasi Yustisia 5, no. 2 (2022): 431–49. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51661 .
Indira  Retno  Aryatie,  Oemar  Moechthar,  Angela  Melani  Widjaja.  “Kekuatan Pembuktian  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (Konvensional  Dan  Elektronik).” Perspektif  Hukum 22,  no.  1  (2022):  1–28.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.88 .
Janthik Retma Pratiwi, Desi Syamsiah, Novita Alfiani. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran Hukum  Masyarakat  Tentang  Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Hak  Milik Atas  Tanah  Di  Desa  Dagen  Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karangayar.” Rechtstaat  Nieuw:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1  (2022):  12–17. https://doi.org/10.52429/rn.v7i1.169 .
Juniawan,  Wayan  Dedy,  Aulady  Vandhika,  Jovita  Ramadhanti,  and  Rensyaputra
Rensyaputra. “Policy Challenges of Spatial Arrangement on Costumary Land: A Case Study of Bali Province.” Development Policy and Management Review (DPMR) 2, no. 2 (2022): 157–73. https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/ .
Kafrawi,  Kafrawi  dan  Rachman  Maulana.  “Kajian  Yuridis  Badan  Bank  Tanah Dalam Hukum Gararia Indonesia.” Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 109– 38.
https://doi.org/https://perspektif-
hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119 . Karyoto,  Nurbaedah,  Sholahuddin.  “Kedududukan  Hukum  Para  Pihak  Dalam Sengketa  Tanah  Dan  Bangunan  Benteng  Pendem  Ngawi-Ex  Knil  Belanda.” DIVERSI : Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 180–98. https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.343 .
Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo. “Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir :  Apakah  Akibat Dari Lemahnya Hukum  Pertanahan.” Seminar  Nasional  Teknologi  Dan  Multidisiplin  Ilmu (SEMNASTEKMU) 1, no. 1 (2021): 160–65.
https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99 .
Nurahmania, Aditya. “The Study Of Policy To Control The Land Sector To Prevent And Eradicate Speculant And Land Mafia In The Capital Of Nusantara.” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 3 (2023): 290–309. https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.357 .
Nurbaedah, Nurbaedah. “Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan  Bekas  Hak  Guna  Usaha.” DIVERSI :  Jurnal  Hukum 6,  no.  2 (2020): 220–33. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350 .
Ochtorina  Susanti,  Dyah.  “Urgensi  Pendaftaran  Tanah  (Perspektif  Utilities  Dan Kepastian  Hukum).” Jurnal  Notariil 1,  no.  2  (2017):  33–45. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jn.2.1.152.33-45 .
Prayitno,  Bambang.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Mafia  Tanah  Dalam  Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 2 (2021):
269. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247 .
Prima  Novianti  Salma,  Habib  Adjie.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 1 (2023): 5144–53.
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824 .
Rama  Santi,  Yani  Pujiwati,  Mulyani  Djakaria.  “Tinjauan  Yuridis  Sengketa Penguasaan  Sertifikat  Tanah  Pt  Padang  Media  Televisi.” Diversi  Jurnal Hukum 7, no. 1 (2021): 129–50. https://ejournal.uniska- kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473 .
Sabowo,  Hudi  Karno,  and  Heri  Purnomo.  “Pemberantasan  Mafia  Tanah  Sebagai Upaya Bersama Pemerintah Dan Masyarakat.” Jurnal Politik Hukum 1, no. 1 (2023): 106–23. https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.420 .
Subagja, Ade Oki, and Puti Priyana. “Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir.” Justitia JUSTITIA: Jurnal Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 9,  no.  5  (2022):  Hal  141-152.
https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia .
Wahyuni,  Hesty,  Dian  Aries  Mujiburohman,  and  Sri  Kistiyah.  “Penanganan
Sengketa  Penguasaan  Tanah  Hak  Adat  Melalui  Peradilan  Adat  Sumatera Barat.” Tunas Agraria 4, no. 3 (2021): 352–69. https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150 .
Windy Mogi, Geby, Dani R. Pinasang, and Devy K. G. Sondakh. “Kajian Hukum Terhadap  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah.” LexEtSocietatis X, no. 1 (2022):
30–46. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42442 .
Wirawan,  Vani.  “Alternatif  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Mafia  Tanah  Dalam Perspektif  Hukum  Administrasi  Pertanahan.” Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022): 47–58. https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195.

## Website:
Hidayat, Khomarul. “Kementerian ATR/BPN: Banyak Kasus Mafia Tanah Diputus Bebas Hakim.” KONTAN.CO.ID, 2022. https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-banyak-kasus-mafia- tanah-diputus-bebas-hakim .