• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza Analisis terhadap  Kejahatan
di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan
PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh:
s  u UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ
UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan:
ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H.
Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H. Michael  Cottier,  LL.M. Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta
11440
Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL
1 .   KGPH  .  Haryomataram Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam
Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan
Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369

## SEKILAS KASUS DARFUR
Kasus  Darfur  merupakan  salah  satu  kasus  saat  ini  sedang disidangkan  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC).  Tidak seperti  mahkamah-mahkamah internasional  lainnya  yang  bersifat ad-hocseperti Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, Tokyo; atau Mahkamah Pidana Internasional di Rwanda dan bekas negara Yugoslavia, maka keberadaan Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat  permanen  ini  menjadi  harapan  masyarakat  internasional bagi terciptanya  keadilan .

## A.  Lat:ar Belakang1
Darfur merupakan wilayah Sudan Barat yang paling luas, yang berbatasan dengan Libya, Chad dan  Republik Afrika Tengah. Sejak tahun 1994, Darfur terbagi menjadi Darfur Selatan, Barat dan Utara. Kelompok  etnis  /  suku  yang  utama  di  Darfur  Barat  adalah  suku Masalit dan  Fur.
Darfur bagian Barat, dengan penduduk lebih dari  1,7 juta jiwa, secara  etnis  bercampur dengan  suku Afrika.  Di  propinsi  Geneina dan Habila, suku  Masalit merupakan  mayoritas  penduduk (60%), diikuti oleh suku Arab dan suku Afrika lainnya yang disebut Zaghawa, Erenga,  Gimr,  Dajo,  Borgo  dan  Fur.  Sementara  itu,  di  Propinsi Zalingei, Jebel Marra, dan Wadi Salih, suku Fur merupakan mayoritas penduduk.  Di  propinsi  Kulbus,  suku  Gimr berjumlah sekitar  50%; suku Erenga sekitar 30%; suku Zaghawa 15% dan suku Arab sekitar 5% dari populasi penduduk. Penduduk Darfur Barat secara mayoritas terdiri dari Suku  Fur dan Masai it.  Dar Masalit, atau tanah kelahiran suku Masalit, terletak di sekitar Ibu kota  Geneina.
Suku  Masalit,  Fur dan kaum petani lainnya  di Darfur memiliki sejarah konflik yang  panjang dengan para pemuka agama Kristen dari  suku-suku  Arab,  yang  berada  di  utara  dan  selatan  Darfur. Sampai tahun 1970-an, konflik tersebut dapat diatasi dengan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan secara tradisional, melalui  para  pemimpin  kelompok  yang  bertikai .   Dewasa  ini,
1
kekerasan  yang  terjadi  lebih  merupakan  kelanjutan  dari  konflik ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Pada dekade terakhir, terjadi berbagai  maca m  konfl i k,  seperti  adanya  kom petisi  untuk memperebutkan sumber-sumber alam, tidak adanya pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, tidak adanya demokrasi dan mudah didapatkannya senjata buatan setempat yang memicu pertumpahan darah  dan  politik.  Pada tahun  1994,  pemerintahan yang  dipimpin oleh Presiden Omar El Bashir mengakibatkan anggota-anggota suku Arab  mempunyai  posisi  kekuasaan,  yang  mana  hal  ini  dipandang oleh suku Masalit, sebagaimana juga suku Fur dan Zaghawa, sebagai suatu usaha untuk menggerogoti peranan tradisional para pemimpin mereka  di tanah  kelahiran mereka  sendiri.
Perselisihan  antar suku  akhirnya  terjadi  di  wilayah  Darfur  Barat pada tahun  1998  dan  1999  ketika suku  nomaden Arab mulai bergerak menuju  selatan  lebih  awal  daripada  kebiasaan  mereka  sebelumnya. Pada konflik di tahun 1998 tersebut, lebih dari 60 kampung suku Masalit dibakar,  satu  kampung  Arab,  lebih  kurang  69  orang  Masalit  dan  1 1 orang  Arab  dibunuh,  serta  lebih  dari  5000  orang  Masalit  terpaksa mengungsi,  kebanya kan  ke  kota  Geneina  atau  ke  Chad .  Setelah terjadinya persetujuan untuk memberikan kompensasi bagi ke dua suku yang  dilakukan oleh  para  pemimpin suku  setempat,  kekerasan terjadi kembali pada tahun  1999 ketika suku Arab nomad kembali bergerak ke selatan lebih awal dari biasanya. Bahkan kekerasan pada tahun tersebut lebih  berdarah,  di  mana  terjadi  pembakaran  terhadap  125  kampung suku Masalit, baik sebagian maupun seluruhnya, serta ratusan penduduk dibunuh. Suku-suku Arab tersebut merupakan kelompok-kelompok suku Arab, baik yang nomad maupun yang semi-nomad.  Sebagian dari suku Arab inilah yang kemudian direkrut oleh Pemerintah dalam milisi Janjawid untuk  membantu  Angkatan  Bersenjata  Sudan  guna  mengatasi perlawanan-perlawanan dari suku Masalit,  Fur dan Zaghawa.
Pemerintah kemudian mengirimkan pasukan militer dalam  rangka mengatasi kekerasan dan menunjuk orang-orang militer untuk menjaga keamanan  dengan  kekuasaan  untuk  mengatur,  termasuk  di  wilayah Darfur  Barat.  Pemerintah  mengklaim  bahwa  suku  Masalit merupakan salah satu unsur dari Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (Sudan People's Liberation Army / SPLA) yang  berlokasi  di  Masalit.

## B.  Para Plhak2
Krisis yang melanda Darfur mengakibatkan terjadinya pengungsian di wilayah tersebut dan di wilayah Timur Chad, negara tetangga Sudan, yang  terjadi  akibat  adanya  pertempuran  antara  kelompok-kelompok perlawanan.  Krisis  ini  berkembang  menjadi  pemberontakan  antara Tentara  Pembebasan  Rakyat  Sudan  dan  Pemerintah  Sudan  beserta kelompok  m i l isi  ya ng  lebi h  d i kenal  dengan  sebuta n  'Janjawid' (Janjaweed').3

## C.  Aksl Mlllter Pasukan  Pemerlntah  Sudan dan Janjawld
Dalam  rangka  menumpas gerakan  perlawanan di  Darfur,  Pasukan Pemerintah  Sudan  dan  milisi  Janjawid  telah  melakukan  serangkaian kekerasan yang terutama ditujukan kepada penduduk sipi l .  Kekerasan­ kekerasan tersebut,  antara  lain, dilaporkan oleh Human  Rights  Watch sebagai  berikut :4
1.  Perlakuan  kejam yang dllakukan oleh  Janjawld  di  Darfur Ba rat
Sejak  SPLA  menyerang  kota  Fasher  pada  bulan  April 3003, Pemerintah Sudan telah mengeluarkan suatu strategi  militer yang dengan  sengaja  menjadikan  penduduk  sipil  dari  kelompok  suku yang  sama sebagai sasaran  serangan.
Bersama-sama dengan pemerintah, milisi Janjawid menjadikan suku  Fur,  Masalit dan Zaghawa sebagai sasaran serangan dengan
2 1 Janjawid adalah kelompok milisi bersenjata yang dibentuk untuk menumpas pemberontakan
di  Darfur.  Janjawid  secara  harfiah  berarti  kelompok  bersenjata  yang  mengendarai  kuda. Pemerintah Sudah memiliki sejarah yang panjang dalam menggunakan suku Arab dan non­ Arab untuk membentuk pasukan milisi guna mengatasi gerakan  pemberontakan.
Pemerintahan  Presiden  Nimeri  (1969- 1985)  merekrut  suku Arab Baggara  dari  Rizeighat  di selatan  Darfur  dan  Misseriya  di  selatan  Kordofan  untuk membentuk  milisi Murahilin guna melawan gerakan pemberontakan di Darfur Selatan. Tahun 1989, Murahilin diinkorporasikan kedalam  milisi  Pemerintah  yang  diawasi  oleh  Angkatan  Bersenjata,  untuk  menyerang penduduk Dinka  dan  Nuer yang membantu gerakan  pemberontakan  SPIJI..
Pada saat itu  Pemerintah  mempersenjatai orang-orang  Baggara.  Ketika terjadi perlawanan di  Darfur,  Pemerintah  mempersenjatai  orang-orang Arab  nomad  dengan  senjata  otomatis serta  memberikan  kebebasan  untuk  melakukan serangan  terhadap  gerakan  perlawanan.
•
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2
melakukan  baik pemboman  udara  dengan  sengaja  dan  membabi buta, tidak memberikan akses kemanusiaan, dan melakukan taktik bu mi hangus yang mengakibatkan membludaknya arus pengungsi. Pasukan  Pemerintah  juga  dengan  sengaja  dan  secara  berkala menahan dan kadang-kadang menyiksa kaum pelajar, aktivis politik dan  orang-orang  lainnya  dari  suku  Fur,  Zaghawa  dan  Masalit  di Darfur  dan  Khartoum  yang  dicurigai  memiliki  hubungan  dengan pasukan  pemberontak.

## 2.  Pembunuhan Massal yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Milisi Janjawid
Investigasi  yang  dilakukan  oleh Human  Rights  Watch pada bulan Maret-April menguak terjadinya pembunuhan besar-besaran yang  dilakukan dalam  14  insiden di  Masalit,  di  mana lebih dari 770 penduduk sipil  binasa antara  bulan  September 2003 sampai akhir bulan Februari 2004. pembunuhan massal tersebut bukan kejadian satu-satunya yang terjadi di Masalit selama enam bulan itu, namun hanyalah  merupaka n   kejadian  yang  dapat  dikuatka n  dengan kesaksian  dari  para  saksi  dan  bukti-bukti  lainnya. Human  Rights Watch kem u d i a n   menda patka n  i nformasi  d a ri  para  saksi pembunuhan  massal  yang  terjadi  di  Provinsi  Wadi  Salih  dalam periode  November  2003  sampai  April  2004.  walaupun  informasi tersebut  jauh  dari  lengkap  dan  menyulitkan  akses  kepada  para korban  untuk tinggal  di  suatu  kota  yang  diawasi  oleh  pemerintah atau  untuk tinggal  di kamp-kamp pengungsi,  namun  hal tersebut menggambarkan  bahwa  serangan  terhadap  kampung-kampung suku  Masalit  dan  Fur terlihat sering  dilakukan  dengan  mengikuti pola  yang  sama.
3. Serangan dan Pembunuhan Besa�besaran di Masalit
Terdapat  seluruhnya  empat  belas  insiden  di  Masalit  ya ng diserang  oleh  pasukan  p e m er i nta h dan  milisi  Janjawid.  Empat  di antaranya  dilakukan  dengan  serangan  udara  sebagai  serangan pokok,  yang  dimulai  pada  akhir  bulan  Desember  2003.  Sejak pertengahan tahun 2003, serangan terhadap perkampungan lebih banya k   d i lakukan  dari pada  serangan  terhadap  posisi  ka u m pemberontak.  Perkampungan yang  cukup besar memiliki  satuan­ satuan  untuk  mempertahankan  diri;  pertama  kali  didirikan  pada
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
tahun 1990-an untuk memberikan perlindungan terhadap serangan suku Arab;  akan  tetapi  perkampungan  lainnya  banyak  pula  yang tidak  memiliki  satuan-satuan  semacam  itu.  SPLA  di  Dar  Masalit, menurut  pengamatan Human  Rights  Watch, tida k  terd iri  dari pasukan-pasukan  bersenjata,  dan  hanya  bersembunyi  di  lembah­ lembah dan jurang-jurang. Dalam beberapa insiden, ketika pasukan pemberontak  berusaha  untuk  ikut  serta  dalam  serangan  pada kampung  nelayan  suku  Masalit,  mereka  tidak  dapat  mencegah adanya  perusakan  dan  pembunuhan  yang  terjadi  di  kam pung terse but.
D a l a m   sera n g a n - s e ra n g a n   terse but,  p a d a   u m u m nya penembakan yang dilakukan  oleh  Pasukan  Pemerintah  dan  milisi Janjawid  terl ihat  diara h ka n   kepada  pend uduk  s i p i l .   Ratusan penduduk menjadi korban dari serangan ini. Angka kematian akibat serangan  tersebut  meningkat,  tidak  tercatat,  d i i kuti  dengan meningkatnya jumlah pengungsi, orang-orang yang Iuka dan yang sakit.  Pembunuhan massal terhadap penduduk sipil yang terjadi di Fur,  Masalit dan Zaghawa dilakukan dalam tiga jenis pembunuhan; yaitu :  eksekusi  sewenang-wenang  terhadap  kaum  laki-laki  yang dilakukan oleh  Pasukan  Pemerintah dan  milisi Janjawid;  serangan di  mana  Pasukan  Pemerintah  dan  Janjawid  memainkan  peranan yang  sama,  yakni  menyerang  bersama-sama;  serta  serangan  di mana  Pasukan  Pemerintah memainkan peranan dalam membantu J a nj a w i d   u nt u k   " m e rata ka n "   ka m pu n g - ka m p u n g   d e n g a n persenjataan  berat  mereka,  menyediakan  bantuan  logistik  dan, memberikan  perlindungan  kepada Janjawid.

## 4.  Pembunuhan Massal Para Lelald Fur yang Ditahan di Wadi Sallh
Pada tanggal 5 Maret 2004, pasukan pemerintah dan Janjawid paling  tidak telah  mengeksekusi  145  orang  laki-laki  suku  Fur di Wadi  Salih,  salah  satu  propinsi  di  Darfur  Barat.  Sejumlah  lelaki juga dibunuh pada hari yang sama di tempat-tempat yang berbeda, yakni di  Mugjir dan Garsila; di  lembah Deleig dan di lembah Mugjir sebelah barat Deleig. Pembunuhan massal di Wadi Salih, salah satu pintu gerbang  ke  markas  besar SPLA  di pegunungan Jebel  Marra, mungkin  merupakan  pembalasan  atas  serangan  SPLA  terhadap pasukan  pemerintah di  M ugjir.

## 5.  Pembunuhan Massal Lalnnya terhadap Penduduk Sipil Fur di Wadi Salih
Pada  bulan  Agustus  2003,  perkampungan  di wilayah  Fur dan Bindisi  diserang  oleh  Janjawid  dan  pasukan  pemerintah  yang melakukan penjarahan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil, kadang-kadang setelah serangan SPLA di daerah tersebut.
SPLA menyerang  kota  Bindisi, salah satu kota  besar di Darfur Barat,  yang  memiliki  populasi penduduk sekitar  16.000 jiwa .  Awai Agustus,  Pasukan  SPLA  menjarah  markas  amunisi  dan  senjata mesin,  membunuh  dua  orang  penduduk termasuk  tahanan  suku Arab pada  markas tersebut.
Dalam seminggu, polisi datang ke Bindisi dan sebuah kampung yang disebut Kudung, dan menyatakan agar penduduk tetap tenang dan  tinggal  pada  rumah  mereka.  Baik  Bindisi  maupun  Kudung dihancurkan dan dibakar dan sekitar 70 orang  dibunuh, pasar dan took-toko dijarah habis-habisan.
6. Pembomam terhadap Penduduk Sipil
Pemerintah Sudan  menggunakan serangan  udara  di  berbagai bagian  Darfur yang  didiami  oleh  suku  Masalit,  Fur dan  Zaghawa. Pemboman dilakukan  tidak  hanya  terhadap  perkampungan,  akan tetapi juga sejumlah kota  di mana para  pengungsi  berkumpul.
Pemboman dilakukan secara signifikan di wilayah Darfur utara disekitar  Tine  dan  Kulbus,  di  mana  dua  kelompok  pemberontak berada.  Di  perbatasan  wilayah  Masalit,  helikopter  dan  pesawat pembom  seri ngkali  digunakan  untuk  tugas  pengintaian,  baik sebelum maupun sesudah terjadi penyerangan. Tunfuka dibom pada ta nggal  7  Februari  2004,  akan  tetapi  pemboman  ya ng  pal ing mengerikan terjadi di kota  Habila pada tanggal 27 Agustus 2003. Kata  Habila  pada  saat  itu  dipenuhi  dengan  penduduk  sipil  yang mengungsi  dari  kampung-kampung  yang  telah  diserang,  seperti Urum, Tunfuka,  Andanga  dan  hajjar Bayda.
7. Serangan  Sistematis  pada  Kampung  Masalit  dan  Fur, Pembakaran  dan  Penghancuran  Lumbung  Makanan  dan

## Bahan Makanan Penting  Lainnya
Penelitian Human  Rights  watch di  Darfur  pada  bulan  Maret dan April  2004  menegaskan  laporan  dari  para  pengungsi  di  Chad
JURNAL  HUKUM HUMANITER,  Vol. 1, No. 2
dan sumber lainnya bahwa pasukan pemerintah sudan dan Janjawid secara  sistematis  telah  menyerang  perka mpungan,  lumbung makanan, sumber air dan bahan  penting  lainnya  yang diperlukan bagi  kelangsungan hidup penduduk Fur dan Masalit.
Perkampungan  tidak  d iserang  secara  acak,  akan  tetapi dikosongkan yang memakan waktu beberapa hari, hingga penduduk akhirnya  pergi  mengungsi.  Banyak penduduk sipil dibunuh dalam rangka  penyerangan  tersebut.  Di  salah  satu  daerah yang  secara sistematis dilakukan penelitian  oleh Human Rights watch di  bulan Apri l,  semua  ka mpung  d i ba ka r,  ba i k   itu  sebagian  maupun seluruhnya.  Tempat-tempat  persediaan  makanan  dan  tempat­ tempat lainnya  yang  penting  bagi  penyimpanan  bahan  makanan semua dihancurkan.
Situasi yang  sama terhadi di daerah  lain yang  diteliti,  namun tidak terlalu  sistematis,  karena  keberadaan  Janjawid  di  banyak perkampungan yang terbakar-antara kampung Misterei dan Bayda. Di  beberapa  bagian  wilayah  Darfur,  pasukan  Janjawid  dengan sengaja  menghancurkan  bulir-bulir padi yang telah ditanam, atau menyiksa  penduduk yang  kedapatan  berusaha  menyelamatkan bahan makanan.
Ratusan  kampung  telah  dengan  sengaja  dijadikan  sasaran serangan dalam serangan  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Pada tanggal  7  Februari  2004,  Sildi yang terletak di  tenggara  Geneina, diserang, mula-mula dengan serangan udara dan kemudian diserang melalui darat. Berikutnya sejumlah kampung diserang pula seperti Nouri,  Nyirinon,  Chakoke,  Urbe,  Jabun,  Buie,  Dangajuro,  Gundo, Jedida, Arara,  Kastere, Galala,  Nyariya, Werjek,  Sildi, Araza,  Noro, Roji, Stuarey,  Kondi, Ardeba, Cherkoldi, Ustani, Takata, Byoot Teleta, Kikilo,  Hogoney,  Ambikili,  dan  Mishedera.  Dalam  insiden  lainnya, hamper lima belas perkampungan diserang dan dihancurkan dalam satu  hari di bulan Maret 2004.
Pasukan pemerintah dan Janjawid telah melakukan suatu pola yang  sama  mengenai  penhancuran  yang  d isengaja  terhadap kampung  Fur di  Darfur  Barat.  Di  sekitar  Bindisi  di  Propinsi  Wadi Salih, 47 kampung dihancurkan antara bulan November 2003 dan April  2004.  Tujuh  kampung  di  wilayah  Arwalla  dan  hamper  40
kampung di sekitar Mugjir dijarah dan dihancurkan, baik itu sebagian maupun seluruhnya.

## 8.  Penghancuran Masjld
Di  samping  penghancuran  terhadap  harta  benda  publik  dan penduduk  sipil,  pemerintah  Sudan  juga  menghancurkan  masjid­ masjid dan menodai Al-Quran di Darfur.  Penduduk Fur,  Masalit dan Zaghawa, tidak seperti  penduduk Afrika di sebelah selatan Sudan, adalah orang M uslim.  Hampir semua orang Darfur adalah menjadi pengikut dari Sekte  Sufi Tijaniya.
Tahun  sebelumnya,  Pasukan  Pemerintah  dan  Janjawid  telah membunuh  pemuka  agama,  menghancurkan  masjid-masjid  dan para  pengikutnya. Di beberapa kampung, mereka melecehkan dan menodai Al-Quran.
Pasukan Pemerintah dan Janjawid paling tidak telah membakar 65 masjid di Masalit dan membunuh mereka yang berada di dalam masjid. Janjawid yang menyerang kota Urum pada bulan November 2003, membunuh 16 orang  ketika  sedang  dan  orang-orang  yang sedang  sholat beserta  imam masjid  di  masjid di  daerah  Mulli.
Di  Sandikoro,  Pasukan  gabungan  Pemerintah  dan  Janjawid melecehkan Al-Qur'an.  Di  Kondoli,  mereka  membunuh imam, dan muazin  ketika sedang melaksanakan sholat.

## 9.  Perkosaan dan kekerasan seksual lalnnya
Perkosaan  menjadi  hal yang  umum terjadi dalam serangan di wilayah  Fur,  Masalit dan Zaghawa.  Jumlah  perkosaan  sulit  untuk d itentu kan  ka re n a   perem p u a n   u m u m nya  e n g g a n   u nt u k melaporkannya dan para lelaki biasanya hanya membicarakan secara u m u m   saj a .   Perkosa a n   berlanjut  d isekita r  tem pat-te m pat pengungsian  dan  kota-kota  yang  berada  di  bawah  pengawasan pemerintah,  bahkan juga  ketika  penduduk  sipil  mengungsi  dari perkampungan mereka.
10. Di  samping  kekerasan-kekerasan  tersebut di  atas, Human  Rights watch juga melaporkan  kekerasan lainnya,  seperti  adanya  upaya­ upaya  untuk  mencegah  kembalinya  para  pengungsi  Masalit  dan Fur; terjadinya pendudukan kampung Masalit oleh milisi Janjawid;
ke ke ra san  d i se rta i  d e n g a n   penj a ra h a n   ha rta  benda  se rta pencegahan terhadap kebebasan bergerak pada  penduduk sipil.

## D.  Tanggung lawab Pidana Perorangan
Atas  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Sudan  dan  milisi Janjawid, terdapat beberapa pain yang yang merupakan temuan umum dari Human  Rights  watch dan  investigasi  independen  dan  imparsial seperti Komisi Para Ahli PBB ("UN Commission of Experts"), yakni adanya tanggung  jawab  pidana  perorangan  akan  adanya  pembersihan  etnis ( 'ethnic  cleancing ), termasuk  keja hata n  terhadap  kema n usiaan (crimes against humanity) dan kejahatan perang ('war crimes) sebagai berikut  :5
1 .   Pemerintah  Sudan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  untuk merekrut,  mempersenjatai dan berpartisipasi dalam serangan gabungan dengan  pasukan  milisi untuk menyerang penduduk dan menyebabkan terjadinya  pengungsian;
2.  Penyerangan terhadap kampung Masalit dan Fur yang dilakukan oleh Pasukan Pemerintah Sudan dan milisi Janjawid mengikuti pola  yang  jelas  dan  dilaksanakan  secara  terkoordinasi  dan terencana.  Perkampungan  tidak  diserang  secara  acak,  akan tetapi dikosongkan untuk beberapa hari dan diulangi beberapa kali  hingga  penduduk  meninggalkan  kampung  halamannya. Demikian juga  dilakukan  oleh  Pasukan  Pemerintah  dan  milisi dengan  melakukan pembakaran perkampungan di  Darfur;
3. Serangan banyak yang dilakukan dengan pola yang sama: yakni melakukan  bantuan udara dengan  pemboman dan pengintaian oleh Angkatan Udara Sudan, kemudian diikuti dengan serangan yang  dilakukan  oleh  Pasukan  Pemerintah  dan  Janjawid  yang telah  diberikan  kewenangan,  baik  secara  implisit  maupun eksplisit dalam hal tersebut;
4.  Serangan  Pasukan  Pemerintah  dan  milisi  terhadap  kampung Masalit  dan  Fur  dimaksudkan  untuk  meneror  penduduk.  Di samping  perkampungan  yang  dibakar,  bahan  makanan juga dijarah dan dibakar atau dihancurkan;
5  Ibid.
5. Pasukan milisi disebarkan disekitar perkampungan yang hancur, untuk mencegah penduduk kembali ke kampung mereka. Milisi kemudian juga  menyerang  pengungsi  jika  mereka  mencoba mendapatkan bahan makanan atau barang kebutuhan lainnya, d a n   pa ra  pere m p u a n   d i pe rkosa .  M i l i si  juga  m e l a kukan penyiksaan dan pembunuhan.

## E.  Respons Intemaslonal
Sebagai  langkah awal, diadakan pembicaraan damai yang dimulai pada pertengahan tahun 2002 untuk mengakhiri perang dua puluh tahun antara  pasukan  pemberontak  SPLA  dan  Pemerintah  Sudan.  Presiden Sudan Omar El Bashir terlalu awal mengumumkan kemenangan terhadap pemberontakan  di  Darfur  dan  menjanjikan  akses  kemanusiaan  bagi bantuan kemanusiaan pada tanggal 9 Februari 2004. Namun Pemerintah Sudan mencegah akses tersebut, dan melanjutkan kekerasan terhadap penduduk sipil .
Kemudian,  putaran  perundingan  damai  kembali  diadakan  di N'djamena,  Chad.  Perundingan  ini dihadiri  perwakilan  dari  Uni  Eropa dan  Amerika  Serikat.  Pemerintah  Sudan  dan  gerakan  pemberontakan akhirnya  menandatangani  perjanjian  gencatan  senjata  kemanusiaan ( "humanitarian  ceasefire  agreement") pada  tanggal  8  April  2004. Perjanjian ini berlaku pada tanggal 11 April 2004, akan tetapi kekerasan Janjawid terhadap penduduk sipil tetap  berlangsung.
Krisis yang semakin meningkat di Darfur menyebabkan banya k jiwa tewas  dan  jutaan  peng ungsi,  mengakibatkan  muncu lnya  berbagai pernyataan dari masyarakat internasional, termasuk terbentuknya suatu komisi yang disebut Ceasefire Commission untuk melakukan tugas-tugas pengawasa n .   Pertemuan  tingkat  tinggi  para  kepala  negara  dan pemerintahan negara-negara Afrika pada tanggal 6-8 Juli menghimbau Komisi Gencatan Senjata ( "Ceasefire Commission") untuk "mempercepat proses,  termasuk  penyebaran  unsur-unsur  perlindungan",  antara  lain berupa  para  personil pasukan  untuk  kepentingan tersebut.
Pada bulan Januari 2005, suatu komisi bentukan  PBB yang disebut dengan  Komisi  Inquiri  (Pencari  Fakta)  Internasional ( "International Commission  on  Inquiry") merekomendasikan  agar  Dewan  Keamanan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
PBB dapat membawa kasus mengenai krisis di  Darfur inl ke - �mah Pidana Internasional.
l . . . . . . . .. ' 1 . , _ . . • .. ' • • . •  f.'\ -··�· .�
Akhirnya,  pada  tanggal  3 1   Maret  2005,  'Dewari 'PBB berhasil mengeluarkan Resolusi Nomor 1593, yang memutuskan untuk membawa kasus Darfur di depan Mahkamah Pidana International (ICC).
(Dirangkum  o/eh  :  Kushartoyo  Budisantosa & Amalia  Zuhra)