Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri
(Perspektif Maqashid Syari’ah )
Dyah Ochtorina Susanti 
Universitas Jember Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id

## Abstract
The  marriage  agreement  in  Indonesia,  regulates  the  property  in marriage and the possessions of married couples. Empirical facts show that the marital couple disputes are not only caused by differences in property,  but  also  triggered  by  other  causes.  This  study  aims  to  find and  analyze  and  provide  an  understanding  that  the  marriage agreement should not only be done to regulate property but rather lead to  the  rights  and  obligations  and  interests maqashid  shariah .  To  the government and the House of Representatives, should make renewal of the marriage agreement agreement, not only contains the agreement about the property alone, but firmly explained that married couples can make  a  marriage  agreement  outside  the  agreement  on  the  property. Should  be  made  a  separate  rule  that  contains  explicitly  about  the marriage  agreement  by  considering  the  side  of  utilities  (benefit)  and based  on maqashid  shari'ah ,  and  from  the  side  of  legal  certainty  that leads to the guarantee of protection for married couples.
Keywords : Marriage Agreement, Legal Protection, Husbandry Wife, Maq ashid Syari’ah.
 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia.

## Abstrak
Perjanjian  kawin  di  Indonesia,  mengatur  tentang  harta  dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan  bahwa  perselisihan  pasangan  suami  istri  tidak  hanya disebabkan  oleh  perbedaan  harta,  akan  tetapi  juga  dipicu  sebab lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  menemukan  dan  menganalisa  serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan  untuk  mengatur  harta  tetapi  lebih  mengarah  kepada  hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari’ah . Kepada pemerintah dan  DPR  RI,  hendaknya  mengadakan  pembaharuan  terhadap susbtansi  perjanjian  kawin,  tidak  hanya  memuat  perjanjian  tentang harta  saja,  melainkan  tegas  diterangkan  bahwa  pasangan  suami  istri dapat  melakukan  perjanjian  kawin  diluar  perjanjian  tentang  harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari’ah , dan dari sisi kepastian hukum  yang  bermuara  pada  jaminan  perlindungan  bagi  pasangan suami istri.
Kata  Kunci :  Perjanjian  Kawin,  Perlindungan  Hukum,  Suami  Istri, Maq É shid al-Shar Ê ’ah

## Pendahuluan
Keluarnya  putusan  Mahkamah  Agung  No.  69/PUU- XIII/2015 di Bulan Oktober 2016, membawa pergeseran makna dan  pergeseran  norma  hukum.  Istilah  perjanjian  kawin  dalam norma  hukum  di  Indonesia  diatur  pada  Bab  Ketujuh,  Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), pada perkembangan  selanjutnya  pada  tahun  1974  lahirlah  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan), yang juga mengatur tentang perjanjian  kawin  pada  Bab  V  Pasal  29.  UU  Perkawinan  ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan
yang  “berdasarkan”  hukum  Islam. 1 Terkait  dengan  norma hukum perkawinan yang berdasarkan hukum Islam, pada tahun 1991,  pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991 Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya disingkat  menjadi  KHI),  juga  mengatur  mengenai  perjanjian kawin. Perjanjian kawin pada KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai pasal 52.
Perjanjian  kawin  memiliki  sampai  saat  ini  memiliki definisi  yang  beragam.  Soetojo  Prawiromidjojo  dan  Asis Safioedin,  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kawin  adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat  dilangsungkan  perkawinan  untuk  mengatur  akibat-akibat perkawinan  terhadap  harta  kekayaan mereka. 2 Senada dengan Soetojo  Prawiromidjojo  dan  Asis  Safioedin,  R.  Subekti  juga menjelaskan  bahwa  perjanjian  perkawinan  adalah  suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh  undang-undang. 3 Sejalan  dengan  definisi  sebelumnya, Komar  Andasasmita  mengemukakan  bahwa  perjanjian perkawinan  adalah  perjanjian  yang  diadakan  oleh  bakal  atau calon  suami  istri  dalam  mengatur  (keadaan)  harta  benda  atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka. 4 Pada intinya
1 Jauh sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, diawal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan perbaikan hukum di bidang perkawinan dan keluarga melalui UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,  Talak  dan  Rujuk  bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Terkait pelaksanaan UU tersebut, diterbitkanlah Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1946  yang  ditujukan  untuk  pegawai  pencatat  nikah  (PPN).  Lihat  Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77.
2 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga , (Bandung: Alumni,1987), 57.
3 R. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 1994), 9.
4 Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya ,
(Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar, 1990), 5.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
menurut  pendapat  penulis,  perjanjian  kawin 5 memuat  tentang kedudukan harta yang dimiliki oleh suami dan/atau istri.
Fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  tidak  semua pasangan suami istri paham tentang perjanjian kawin baik dari sisi  makna  maupun  sisi  substansinya.  Berbagai  kasus menunjukkan  indikasi  tersebut.  Kasus  perceraian  yang dilatarbelakangi  oleh  beberapa  alasan  seperti  permasalahan ekonomi, poligami, perselingkuhan, menjadi pemicu terjadinya konflik  antar  pasangan  suami  istri.  Hal  tersebut  terbukti  dari beberapa  putusan  Pengadilan  Agama,  diantaranya  kasus perceraian  pertama,  yang  terdapat  dalam  Putusan  Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.Skh,  dimana  penyebab  perceraian  tersebut dikarenakan  adanya  permasalahan  ekonomi. 6 Kasus  kedua, yakni  terdapat  di  dalam  putusan  Nomor  0836/Pdt.G/2017/PA Bta, yang menjelaskan bahwa penyebab perceraian pada kasus tersebut terjadi karena si suami menikah dengan perempuan lain
5 Sebagai  bahan  perbandingan,  pada  hukum  perdata  yang  berlaku  di Indonesia,  terdapat  beberapa  bentuk  perjanjian  kawin  antara  lain  :  1.  Perjanjian perkawinan  diluar  persekutuan harta benda  atau harta  terpisah  berupa  apapun juga; 2. Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi; 3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan. Lihat Alwesius. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan- perjanjian-perkawinan-pasca.html, diakses Senin, 24 Sepetember 2017.
6 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  gugatan  sang  istri  yang  mengemukakan bahwa  sang  suami  malas  bekerja  dan  tidak  memberikan nafkah  kepada  si  istri, sehingga  si  istri  lah  yang  bekerja  sebagai  karyawan  swasta  untuk  mencukupi kebutuhan  sehari-hari.  Melihat  si  istri  bekerja,  si  suami  sering  meminta  uang kepada si istri, dan apabila tidak diberi, si suami mengambil uang istrinya tersebut secara diam-diam. Tidak hanya itu, bahkan si suami menggadaikan sepeda motor milik si istri tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya tersebut. Si istri lantas tidak hanya diam, namun ia mencoba untuk menyadarkan si suami, namun si suami memberontak  hingga  berujung  perselisihan  dan  pertengkaran.  Si  suami  sering membentak-bentak istrinya dengan kata-kata kasar, bahkan ia pernah memukul mata si istri hingga lebam. Terkait demikian, karena tidak tahan, si istri kemudian melayangkan gugatan perceraian terhadap suaminya tersebut. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=251%2FPdt.G%2F201 7%2FPA.Skh, diakses pada tanggal 16 Februari 2018.
tanpa  persetujun  si  istri. 7 Penyebab  terjadinya  perceraian, ternyata  tidak  hanya  disebabkan  karena  adanya  pelanggaran hak  dan  kewajiban  dari  pihak  suami,  akan  tetapi  juga  dapat disebabkan  karena  perilaku  si  istri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kasus ketiga dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Bta, yang mengemukakan bahwa perceraian  tersebut  timbul karena  si istri  tidak  patuh  terhadap suaminya, dan berani berselingkuh dengan laki-laki lain. 8
Fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  perceraian  suami istri tidak hanya terkait hal-hal yang bersifat materialistik (baca: harta),  akan  tetapi  banyak  hal-hal  diluar  materialistik  (baca: Harta), tidak hanya istri yang dirugikan akan tetapi pihak suami juga  mendapat  kerugian  pada  saat  terjadi  perceraian.  Terkait kerugian  yang  diderita  pasangan  suami  istri  sejak  awal perkawinan bisa diantisipasi dengan perjanjian kawin. Menjadi masalah  adalah  perjanjian  kawin  di  Indonesia  hanya  memuat konsep pemisahan harta tanpa mengatur hal-hal yang sekiranya patut  diperjanjikan  di  depan  agar  tidak  menimbulkan  konflik
7 Suami istri yang menikah pada 25 Desember 2011, awalnya merupakan keluarga  harmonis  sebagaimana  keluarga-keluarga  bahagia  lainnya.  Semenjak bulan  April  2015,  keharmonisan  tersebut  pudar  dan  mulai  terjadi  pertengkaran yang  disebabkan  karena  si  suami  tidak  memberi  nafkah  kepada  si istri.  Hal  itu kemudian menimbulkan kecurigaan si istri akan tingkah laku si suami yang mulai berubah,  hingga  pada  bulan  Desember  2015,  si istri  baru  mengetahui  penyebab perilaku  suaminya tersebut, yakni dikarenakan si suami ternyata telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan  istrinya tersebut. Mendengar hal itu, si  istri  kemudian  mengajukan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  Baturaja. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=0836%2FPdt.G%2F20 17%2FPA+Bta, diakses pada tanggal 16 Februari 2018.
8 Kronologi  adanya  perceraian  antara  pasangan  suami  istri,  dimana pasangan  tersebut  kerap  mengalami  perselisihan  dan  pertengkaran  yang disebabkan  karena  si  istri  tidak  patuh  terhadap  suaminya.  Pertengkaran  pun memuncak ketika pada tanggal 12 April 2017, si suami memergoki istrinya sedang bersama  dengan  laki-laki  lain  yang  merupakan  selingkuhan  istrinya  tersebut. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=0907%2FPdt.G%2F20 17%2FPA.Bta, diakses pada tanggal 16 Februari 2018.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
bagi pasangan yang akan membina perkawinan. Hal demikian yang  medorong  penulis  menulis  artikel  ilmiah  dengan  tema sentral “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)” .

## Metode Penelitian

## a) Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  ( normatif  legal  research )  untuk  mengurai  konsep perjanjian  kawin  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pasangan  suami  istri.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga dengan istilah penelitian kepustakaan, yang fokus pada analisis bahan  primer  dan  sekunder. 9 Soejono  dan  Abdurrahman menyebut  penelitian  hukum  normatif  sebagai  penelitian doktrinal,  yaitu:  penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. 10 Penelitian  ini  juga  bersifat  sistematis  mengenai  aturan  hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian  yang  sulit  untuk  dipahami  dari  suatu  aturan hukum  tertentu,  bahkan  mungkin  juga  mencakup  prediksi perkembangan  suatu  aturan  hukum  tertentu  pada  masa mendatang. 11 Terkait dengan tullisan artikel ini, aturan hukum yang dimaksud adalah aturan hukum terkait dengan perjanjian kawin.
Berkaitan  dengan  pendekatan  yang  relevan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan
9 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, contohnya  peraturan  perundang-undangan.  Terkait  bahan  hukum  sekunder meliputi  buku-buku  hukum,  kamus  hukum,  jurnal,  disertasi,  dan  lain sebagainya. Lihat Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.
10 Soejono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.
11 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum... , 11.
dan  pendekatan  konsep.  Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang diketengahkan. 12 Hasil telaah yang dilakukan kemudian menjadi argumen  untuk  memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan  digunakan  untuk  menelaah  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami  istri.  Adapun  pendekatan  konseptual  dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dan  hal  tersebut  dilakukan  karena  belum  ada  atau  tidak  ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Terkait demikian, pada saat menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk  prinsip-prinsip  hukum  yang  dapat  ditemukan  dalam pandangan  para  sarjana  hukum  ataupun  doktrin-doktrin hukum. 13 Pada  artikel  ini  diperlukan  pendekatan  konseptual untuk menguraikan konep perjanjian kawain yang ada saat ini dan konsep perjanjian kawin yang akan menjadi preskripsi pada bagian akhir artikel ini.
b) Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  dapat menemukan  jawaban  atas  isu  hukum  mengenai  urgensi pencatatan perkawinan mencakup :
1) Bahan  Hukum  Primer yaitu  bahan  hukum  yag  memiliki otoritas ( Authority ), artinya bersifat mengikat terdiri atas : 14
a. Burgelijk Wetboek (dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
b. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan. .
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93.
13 Dyah Oc htorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum ..., 115.
14 Ibid ., 52.
c. Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2) Bahan  hukum  sekunder yaitu  bahan  yang  menjelaskan  bahan hukum  primer,  seperti:  hasil  penelitian,  jurnal  ilmiah,  hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya, 15 yang memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan, regulasi, ketentuan-ketentuan pokok, dan kasus-kasus penting berkaitan dengan topik penelitian. 16
3) Bahan  hukum  tersier, yaitu  bahan  hukum  sebagai  penunjang yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 17

## c) Teknik Penelusuran Bahan Hukum
Pada  Penelitian  ini  pengumpulan  dan  penelusuran bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  metode kepustakaan  sistematis,  yaitu  penelusuran  dokumen  terkait dengan konsep perjanjian perkawinan di Indonesia dan maqashid syari’ah .  Informasi  yang  di  dapat  dari  penelitian  ini  kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi ( content analisis ), 18 baik  dalam  menganalisa  konsep  perjanjian  kawin maupun kaitannya dengan teori maqashid syari’ah .

## Pembahasan
Setiap  mahluk  hidup  memiliki  hak  asasi  untuk melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan.  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
15 Ibid., 19.
16 Ibid., 90.
17 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 13. 18 Valerina JL. Kriekhoff, “ Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal ”, Jurnal Era Hukum , No, 6, 2002, 22.
Yang  Maha  Esa. 19 Pada  tataran  hukum  Islam,  perkawinan diartikan  sebagai  pernikahan atau  akad yang  sangat kuat  atau mitsaqah  galidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah,  dengan  tujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah  dan  rahmah. 20 Faktanya,  tidak  semua  perkawinan berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  yakni  terwujudnya kehidupan  keluarga  (berumah  tangga)  yang  damai,  bahagia, harmonis,  dan  kekal  selama-lamanya.  Faktor  ketidakcocokan satu  sama  lain  seringkali  mempengaruhi  bahtera  perkawinan, sehingga terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas  hal-hal  yang  mungkin  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang berujung timbulnya perceraian.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  saat  ini  tidak  sedikit pasangan  suami  istri  yang  mengikat  perkawinannya  dengan sebuah perjanjian, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam  sebuah  perkawinan.  Perjanjian  secara  etimologis,  yang dalam  Bahasa  Arab  diistilahkan  dengan Mu’ahadah  Ittifa' atau Akad ,  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  seseorang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. 21 Secara terminologi fiqh,  akad didefinisikan  sebagai  pertalian ijab dan qobul 22 sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada
19 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
20 Lihat Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
21 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.
22 Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan  sedangkan qabul adalah  penyataan  pihak  kedua  untuk menerimanya.  Lihat    Achmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
objek  perikatan. 23 Pada  hukum  positif  yakni  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 24
Definisi  lain  terkait  perjanjian  juga  dikemukakan  oleh beberapa para ahli, diantaranya menurut WJS. Poerwadarminta dalam  Kamus  Umum  bahasa  Indonesia  dalam  Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis , perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut  di  persetujuan  itu....”. 25 Wirjono  Podjodikoro  dalam Damanhuri,  memberikan  definisi  perjanjian  yaitu  suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,  dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji untuk  melakukan  sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain  berhak menuntut  pelaksanaan  janji  itu. 26 Wirjono  Projodikoro  dalam Damanhuri juga mengemukakan bahwa perkawinan merupakan  suatu  perjanjian  apabila  seorang  perempuan  dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu  sama  lain,  dimana  pasangan  tersebut  saling  berjanji  akan taat  pada  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  mengenai hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  selama  dan sesudah  hidup  bersama  itu  berlangsung,  dan  mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. 27
23 Cindawati, “ Perkembangan  Perjanjian  Baku  dalam  Praktik Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif ” . Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syari’ah , Vol. 7 No.2, Desember 2016, 221.
24 Lihat  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam Subekti  dan  Tjitrosudibio ,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 1996), 338.
25 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian ...,  1.
26 Damanhuri, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama ,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 1.
27 Damanhuri, Segi-Segi Hukum ..., 2.
Berkaitan  dengan  definisi  perjanjian  perkawinan  tidak dijelaskan  secara  eksplisit  di  dalam  perundang-undangan, melainkan  secara  implisit  diatur  di  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  yang  pertama  kali  mengatur perjanjian  perkawinan yaitu  tercantum  di dalam  pasal  139-154 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( selanjutnya  disingkat KUHPerdata ), kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( selanjutnya disebut UU Perkawinan ) tepatnya pada Pasal 29 UU Perkawinan, dan Pasal 45-52 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam ( selanjutnya  disebut  KHI ).    Berikut  persamaan  dari  ketiga peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perjanjian perkawinan:
Tabel 1 Persamaan Pengaturan Perjanjian Perkawinan Isi  Perjanjian Kawin KUHPerdata UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Mengatur tentang Persatuan Harta Kekayaan (Harta Bersama) Calon  suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpang an dari peraturan undang- undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian Pada waktu atau  sebelum perkawinan dilangsungka n, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh Pegawai pencatat perkawinan.... Perjanjian perkawinan meliputi percampuran harta  pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing- masing sepanjang  hal itu tidak berentangan dengan hukum Islam.
tidak
menyalahi tata susilaan. (Pasal 139) (Pasal 29) (Pasal  47  ayat 2) Perjanjian dilakukan sebelum perkawinan Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus  dibuat dengan  akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. (Pasal 47) Pada waktu atau  sebelum perkawinan dilangsungka n, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh Pegawai pencatat perkawinan.... (Pasal  29  ayat 1) Pada waktu atau  sebelum perkawinan dilangsungkan kedua    calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (Pasal  47  ayat 1) Perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama Calon  suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpang an dari peraturan Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas Kedua calon mempelai dapat mengadakan
perjanjian perkawinn dalam bentuk:
undang- undang skitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139) hukum, agama, dan kesusilaan. (Pasal  29  ayat 2) 1. Taklik talak, dan 2. Perjanji an  lain  yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
(Pasal 45)
Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah, 2018
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  semua  peraturan perudang-undangan  terkait  perjanjian  perkawinan  mengatur tentang  harta  kekayaan  atau  harta  benda  atau  harta  bersama. Pengaturan  pada  KUHPerdata  misalnya,  dalam  Pasal  119 KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  pada  saat  perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta  kekayaan  suami  dan  istri.  Persatuan  sebagaimana  yang dimaksud  selama  perkawinan  tidak  boleh  diubah  atau ditiadakan tanpa adanya kesepakatan dari suami ataupun istri. Berkenaan  dengan  demikian,    apabila  ketentuan  terkait persatuan  harta  tersebut  ingin  disimpangi,  maka  pasangan suami  istri  harus  menempuh  jalan  melalui  perjanjian perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  139 KUHPerdata.
Senada dengan penjelasan di atas, walaupun perjanjian perkawinan  terkait  harta  bersama  di  dalam  UU  Perkawinan tidak dikemukakan secara tegas, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam  beberapa  pasal,  salah  satunya  pada  pasal  35  UU Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  harta  benda  selama
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
perkawinan akan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan hal lain. 28 Ketentuan  dalam  hal  ini  dimaksudkan  pada  suatu perjanjian  perkawinan,  dimana  pasangan  suami  istri  dapat menentukan  bahwa  harta  benda  yang  semula  menjadi  harta bersama,  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak,  maka  dapat dilakukan  pemisahan  harta,  bahkan  terhadap  harta  bawaan, suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. 29
Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam  Instruksi  Presiden  R.I  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  ( selanjutnya  disebut KHI ),  dimana  perjanjian  perkawinan  mengenai  harta  bersama tercantum  di  dalam  Pasal  47  KHI  yang  menjelaskan  bahwa perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  terbatas  tentang  harta bersama  yang  didapat  selama  perkawinan,  melainkan  harta bawaan  masinng-masing  suami  istri.  Terkait  hal  tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta  bersama  yaitu  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah,  dimana  perjanjian  tersebut  dibuat dengan  tujuan  untuk  mempersatukan  atau  memisahkan  harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 30
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, ketiga peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi patokan dan pedoman dalam melakukan perjanjian perkawinan, sebatas mengatur tentang harta kekayaan atau harta benda saja
28 Lihat  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Pekawinan.
29 Lihat  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Pekawinan.
30 Damanhuri. Segi-Segi Hukum ..., 12.
(konsep materialistik). Perjanjian kawin ini, sifatnya memberikan  perlindungan  bagi  pasangan  suami  istri  selama terikat  perkawinan  dan/ataupun  saat  ikatan  perkawinan tersebut lepas (baca: bercerai).
Berbagai  fakta  empiris  menunjukkan  bahwa  perceraian tidak hanya perbedaan status sosial atau sengketa harta. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, diantaranya faktor permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian tidak hanya sebatas pada  persoalan  harta  dalam  perkawinan,  akan  tetapi  juga mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membina sebuah rumah  tangga.  Perlu  dipahami  bahwa  perkawinan merupakan suatu  ikatan  yang  sah  untuk  membina  rumah  tangga  dan keluarga yang bahagia, dimana suami dan istri memikul amanah dan  tanggung  jawab,  misalnya  saja  seorang  suami  yang bertanggung  jawab  untuk  memberikan  nafkah  kepada keluarganya,  dan  seorang  istri  yang  memiliki  amanah  untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  akan  lebih  baik  jika sebelum  melangsungkan  perkawinan,  pasangan  calon  suami istri mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam  sebuah  perkawinan.  Yahya  Harahap  dalam  hal  ini mengemukakan  bahwa  hak  dan  kewajiban  suami  istri  terdiri dari: 31
1. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat.
Kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama atau seimbang. 32 Artinya,
31 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (Medan: CV. Zahi Trading, 1975), 91-115.
32 Lihat  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dan  lihat  pula  Pasal  79  ayat  (2)  Instruksi  Presiden  R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena suami dan istri merupakan dua komponen penting dalam arti kemanusiaan dan dalam melaksanakan fungsi keluarga. Hal ini  sejalan  dengan  prinsip  agama  Islam,  dimana  manusia diciptakan  dari  kejadian  yang  sama  dan  memberi  kepada manusia  kedudukan  yang  sama  derajatnya.  Begitu  pula dalam  sebuah  perkawinan,  suami  istri  mempunyai kedudukan  harmoni  yang  sama,  tidak  ada  dominasi  dan supremasi di antara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga  maupun  pembinaan  keturunan. 33 Pada  tataran masyarakat, suami dan istri juga memiliki kedudukan yang sama, dengan artian bahwa suami dan istri mempunyai hak yang legal untuk mengembangkan kemampuan dan profesi masing-masing, 34 serta  bergaul  dan  bersosialisasi  dengan masyarakat. Terkait hal tersebut, perlu dipahami pula bahwa bukan  berarti  istri  dapat  bertindak  sewenang-wenang  dan melakukan sesuatu apapun sesuai dengan keinginannya. Ada batasan-batasan  yang  harus  ditaati  oleh  istri,  dan  apapun yang  dilakukan  oleh  istri  hendaknya  diketahui  oleh  suami dan  atas  persetujuan  suami  pula,  terutama  dalam  hal pengelolaan harta kekayaan.
2. Kemampuan bertindak bagi istri.
Istri  memiliki  hak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum, sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  31  (2)  UU Perkawinan  dan  Pasal  79  ayat  (3)  KHI.  Aturan  tersebut menunjukkan  bahwa  istri  dapat  dengan  bebas  melakukan perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  dengan  kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa campur tangan dari suami.
3. Suami sebagai kepala keluarga.
33 Endang  Sumiarni. Kedudukan  Suami  Istri  dalam  Perkawinan  (Kajian Kesetaraan  Jender  Melalui  Perjanjian  Perkawinan) .  (Yogyakarta:  Wonderful Publishing Company, 2004), 13.
34 Ibid., 13.
Pada  tataran  fungsi  dalam  membina  rumah  tangga,  suami dalam  hal  ini  berperan  sebagai  kepala  rumah  tangga. 35 Penegasan suami sebagai kepala rumah keluarga merupakan bentuk  perbedaan  antara  suami  dan  istri  dari  segi  biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari kejiwaan, suami lebih mempunyai kualitas yang rasional dibandingkan dengan istri yang cenderung bersifat emosional. Terkait hal tersebut, sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk membimbing  istri  dan keluarganya,  melindungi  istri  dan  mencukupi  kebutuhan keluarnya,  serta  wajib  memberikan  pendidikan  agama  dan kesempatan belajar kepada istrinya. 36
4. Tempat kediaman bersama.
Suami  istri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  bersama untuk melaksanakan kewajiban fungsional secara kooperatif, 37 sebagaimana  yang  telah  tercantum  di  dalam Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, yang isinya sebagai berikut:
(1) Suami  isteri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
Hal ini dikarenakan suami istri tidak mungkin dapat
menjalan tugas atau kewajibannya jika tinggal terpisah, sebab dalam menjalankan kewajiban tersebut, perlu ada kerjasama dan saling membantu diantara kedua belah pihak. Berkenaan dengan  hal  tersebut,  suami  wajib  menyediakan  tempat
35 Lihat Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bandingkan dengan  Pasal  31  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dan Pasal 79 ayat (1) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
36 Lihat Pasal 80 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
37 Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri ....., 16.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
kediaman  yang  layak  bagi  keluarganya,  sehingga  istri  dan anak-anaknya merasa aman dan tenteram. 38
5. yang menukar tempat tinggal.
Pada  pasal  32  ayat  (2)  menentukan  bahwa  rumah  tempat kediaman  yang  tetap,  ditentukan  oleh  suami  istri  bersama. Apabila suatu saat istri menuntut tempat kediaman yang tak mungkin dijangkau oleh kemampuan pendapatan suami, istri tetap  menuntut  rumah  tempat  kediaman  lain  dengan persetujuan  bersama.  Jika  tidak  dapat  dikompromi,  suami tidak berhak memberi kata putus sesuai dengan kedudukan yang  diberikan  kepadanya  sebagai  kepala  keluarga.  Suami sebagai  kepala  keluarga  sekedar  penyebutan  yang  bersifat perbedaan  fungsional,  tetapi  bukan  sebagai maritale  macht (kuasa  kepala  keluarga).  Berdasarkan  status  sosial  ekonomi suami,  tuntutan  istri  terhadap  rumah  tempat  kediaman  di luar batas-batas kemampuan suami dapat ditolak.
6. Kewajiban suami istri.
Pada UU Perkawinan dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi  sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat. 39 Pengertian luhur dalam hal ini merupakan pengertian relatif tergantung pada  latar  belakang  sosial  budaya  masyarakat  yang bersangkutan, dan setiap hak yang luhur memerlukan suatu pengorbanan dalam arti luas. 40
KHI juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri  yaitu  suami  istri  wajib  saling  mencintai,  menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang  lain;  wajib  untuk  mengasuh  dan  memelihara  buah
38 Lihat Pasal 81 ayat (1,2,3) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
39 Lihat  Pasal  30    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
40 Endang Sumiarni. Kedudukan Suami Istri .... , 12.
hatinya; dan wajib memelihara kehormatan masing-masing. 41
Kewajiban  tersebut  harus  dilaksanakan,  sebab  suami  istri memiliki kedudukan yang sama, baik di dalam rumah tangga maupun  di  lingkungan  masyarakat,  tidak  ada  perbedaan kwalitas  jasmani  atau  rohani,  yang  ada  hanya  perbedaan fungsi (suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga) saja. Terkait hal itu, tidak alasan untuk saling merendahkan  satu  sama lain.  Hal ini  sejalan  dengan aturan dalam  KUHPerdata  yang  mengharuskan  suami  istri  untuk saling  setia,  tolong  menolong,  dan  saling  membantu  satu sama  lain 42 .  Definisi  setia  dari  segi  hukum  berkaitan  erat dengan pengertian untuk tidak melakukan suatu perbuatan penghianatan  dalam  bentuk  apapun  yang  dapat  menodai kesucian rumah tangga, misalnya istri tidak curang dan culas serta  berhubungan  dengan laki-laki lain di  belakang  suami, dan begitu pula sebaliknya suami juga harus setia terhadap istri  dan  memperlakukan  istri  dengan  sebaik-baiknya. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  hadist  riwayat  Bukhari  dan Muslim dari Abu Hurairah r.a  dalam Achmad Azhar Basyir mengemukakan:
“Bersikap  baiklah  kamu  terhadap  istri-istrimu  sebab  orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung  adalah  tulang  rusuk  bagian  atas;  apabila  kamu  biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri. ” 43
Hadist  tersebut  mengandung  makna  bahwa  seorang suami harus memperlakukan istinya dengan sebaik-baiknya. Perlakuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dapat  berupa  : pertama, pemberian  nafkah  terhadap  istri. Kedua, apabila suami marah kepada istri jangan sampai mengeluarkan kata-
41 Lihat Pasal 77 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
42 Lihat Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
43 Achmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum ...., 58.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
kata  buruk  dan  peringatan  terakhir  diberikan  dengan  jalan memukul, akan tetapi jangan sampai memukul pada bagian muka. Ketiga, suami  jangan  mendiamkan  istri  dengan  tidak mengajaknya  berbicara,  kecuali  di  rumah. 44 Perlakuan  baik tidak hanya diterapkan oleh seorang suami, akan tetapi istri juga  memiliki  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  terhadap suaminya. Kewajiban tersebut yaitu istri harus berbakti lahir batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur semua urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 45
Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas,  kesetian suami  istri  termasuk  pula  segala  macam  penderitaan  yang menimbulkan  hidup  keluarga  dalam  segala  bentuk,  seperti sosial  ekonomi,  menegakkan  kerukunan,  dan  melaksankan kewajiban.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  setia  berarti kewajiban moral memanfaatkan kepercayaan yang diberikan dengan  itikad  baik,  bahwa  tidak  ada  suatu  penyimpangan atau  penyelewengan  terhadap  kepercayaan  tersebut  baik moral maupun materiial. 46
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  suami  istri  harus saling  membantu  antar  satu  sama  lain,  artinya  harus  ada kerjasama antar keduanya serta saling menasehati, dan saling terbuka.  Terkait  demikian,  maka  segala  sesuatu  yang dilakukan  oleh  suami  istri  harus  berdasarkan  persetujuan bersama. hal itu dilakukan agar tercipta saling kepercayaan, sehingga percekcokan dalam rumah tangga dapat dihindari.
7. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga.
Istri  sebagai  ibu  rumah  tangga  memiliki  kewajiban  untuk mengatur  segala  urusan  rumah  tangga  dengan  sebaik- baiknya.  Pada  Pasal  31  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  walaupun telah  dijelaskan  bahwa  kedudukan  suami  istri  sama  baik
44 Ibid., 59.
45 Lihat Pasal 83 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
46 Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri ....., 17.
dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, akan tetapi hal itu bukan berarti menghilangkan tugas fungi istri dalam rumah  tangga.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  selain  istri berkewajiban untuk menjaga hak milik kekayaan suami, istri juga  berkewajiban  untuk  melayani  secara  lahir  bathin  , menjaga tingkah laku agar suami merasa nyaman dan betah berada di rumah, sehingga suami tidak ke luar rumah secara terus menerus yang justru menjurus pada perbuatan maksiat.
8. Akibat melalaikan kewajiban.
Suami  istri  yang  melalaikan  dan  melanggar  kewajiban- kewajbannya,  maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan.  Istri  mempunyai  hak  untuk  meninggalkan suami, apabila suami melakukan perbuatan yang menyakiti si  istri.  Pelanggaran  kewajiban  dalam  rumah  tangga  tidak sepenuhnya terletak pada kesalahan suami, akan tetapi perlu diperhitungkan  pula  bahwa  seorang  istri  selain  berperan sebagai  ibu  rumah  tangga,  istri  juga  dapat  bekerja  diluar sebagai  karyawan  atau  pegawai  di  luar  rumah.  Kewajiban ganda yang dipikul oleh istri, dimungkinkan menjadi pemicu adanya  konflik  antar  sumai  istri,  dimana  istri  dapat melalaikan  kewajibannya  sebagai  ibu  rumah  tangga  karena memiliki  kesibukan  lain  di  luar  rumah.  Istri  juga dimungkinkan  melakukan nusyus terhadap  suami.  Definisi nusyus yaitu membangkang, artinya membangkang terhadap kewajiban-kewajiban  dalam  hidup  perkawinan,  dan  hal  ini dapat  terjadi  baik  dari  istri  maupun  suami. 47 Nusyus yang dilakukan  oleh  istri  diantaranya  tidak  taat  kepada  suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu  orang-orang  yang  tak  disukai  suami,  sering  keluar rumah tanpa izin suami, berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang suami, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hal tersebut, selama istri nusyus , maka kewajiban suami terhadap
47 Achmad Azhar Basyir. Asas-Asas Hukum ...., 88.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
istrinya  untuk  memberi  nafkah,  kiswah,  tempat  kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri tidak berlaku, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sang anak. 48
Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah seharusnya dipahami dan dilaksanakan oleh  pasangan  suami  istri.  Pada  perjalanannya,  tidak  semua perkawinan berjalan mulus sesuai dengan keinginan dari setiap pasangan  suami  istri.  Konflik  dan  perselisihan  dalam  rumah tangga seringkali terjadi, terutama berkaitan dengan kewajiban- kewajiban  yang  dilalaikan  oleh  salah  satu  pasangan.
Terkait demikian, konflik dan perselisihan tersebut pada dasarnya  dapat  dicegah  agar  tidak  berujung  pada  perceraian yakni  melalui  perjanjian  perkawinan.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  perjanjian  perkawinan  merupakan  sesuatu  hal  yang penting  dan  tidak  dapat  dikesampingkan  karena  hal  ini menyangkut  keberlangsungan  kehidupan  setiap  pasangan suami  istri.  Pada  tataran  demikian,  penulis  berasumsi  bahwa perjanjian  perkawinan  bukan  hanya  sebagai  upaya  dalam melindungi harta benda masing-masing pihak, akan tetapi juga merupakan  upaya  untuk  memberikan  kemanfaatan  untuk semua  pihak  agar  tercipta  suatu  keadilan  yang  tidak  hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Terkait  kemanfaatan  sebagaimana  yang  dimaksud  di atas,  untuk  meninjau  pentingnya  perjanjian  perkawinan  bagi setiap pasangan suami istri, penulis menggunakan teori utilitis Jeremy  Bentham  yang  dikenal  sebagai the  father  of  legal utilitarianism . 49 Menurut  Bentham  dalam  Nurhadi,  hukum bertujuan  untuk  mewujudkan apa  yang bermanfaat atau  yang
48 Lihat Pasal 84 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.
49 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial  Prudence)  termasuk  lnterpretasi  Undang-Undang  (Legal  Prudence), (Jakarta: Penerbit kencana Jakarta, 2009), 272.
sesuai dengan kepentingan orang banyak, pernyataannya yang terkenal  adalah the  Greatest  Happiness  for  the  Greatest  Number, artinya  kebahagiaan  yang  terbesar  untuk  jumlah  yang terbanyak.  Bentham  dalam  Nurhadi  menaruh  perhatian  besar terhadap penerapan asas manfaat dalam peraturan perundang- undangan  sehingga  banyak  berkarya  tentang  pokok  ini,  di antaranya The Theory of Legislation . 50
Bentham  memaknai  kemanfaatan  ( utility )  sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan,  kesenangan,  dan  kebahagiaan,  atau  sesuatu  yang dapat  mencegah  terjadinya  kerusakan,  ketidaksenangan, kejahatan,  atau  ketidakbahagiaan.  Nilai  kemanfaatan  ini  ada pada  tingkat  individu  yang  menghasilkan  kebahagiaan individual  maupun  masyarakat. 51 Sehubungan  dengan  hal tersebut,  kemanfaatan  adalah  tujuan  utama  dari  hukum  dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau  kesenangan  ( happiness ).  Sehingga  yang  ditekankan bukanlah adil tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana  hukum  dapat  memberikan  kemaslahatan  kepada manusia. 52
Merujuk  pada  teori  Bentham  tersebut,  perjanjian perkawinan merupakan suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum  kepada  masyarakat,  terutama  kepada  pasangan  suami istri  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Terkait
50 Nurhadi, Teori Perundang-undangan. Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata  dan  Hukum  Pidana ,  terjemahan  dari  Jeremy  Bentham The  Theory  of Legislation . (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), 1.
51 At ip Latifulhayat, “ Khazanah Jeremy Bentham ”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, tahun 2015, 413.
52 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  S.  N.  Shoimah, “ Urgensi  Pencatatan Perkawinan  (Perspektif  Utilities) ”, Jurnal  Rechtidee ,  Vol.  11.  No.  2,  Desember 2016, 175.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
demikian,  Damanhuri  membagi  2  (dua)  manfaat  perjanjian perkawinan yakni: 53
1) Manfaat bagi kehidupan pribadi masing-masing suami istri, berupa  kebebasan  berkontrak,  penegakkan  rasa  keadilan, peningkatan  kualitas  kerja,  dan  peningkatan  taraf  ekonomi negara;
2) Manfaat  dalam  hal  penyelesaian  kasus  perkawinan  pada lembaga  peradilan,  berupa  penghematan  waktu,  dimana apabila  pihak  yang  berperkara  terikat  dalam  perjanjian perkawinan.  maka  tidak  perlu  adanya  pembuktian  baik terkait harta bersama maupun hal-hal yang dipermasalahkan, akan tetapi cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Manfaat lainnya yakni dapat menghemat biaya. Hal itu dikarenakan dalam konflik rumah tangga yang diikat dengan perjanjian perkawinan, bisa jadi dalam hal harta yang diperoleh  selama  perkawinan  tidak  sampai  diproses  di pengadilan,  sebab  kedua  belah  pihak  telah  menerima sepenuhnya terhadap isi perjanjian perkawinan yang dibuat. Apabila kedua belah pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan  dalam  putusan  bersamaan  dengan  sengketa perceraian,  maka  hasil  yang  diperoleh  berupa  perdamaian, sehingga  tidak  memerlukan  tahap-tahap  pemeriksaan sebagaimana  pemeriksaan  sengketa  perkawinan  yang  tidak diikat dalam perjanjian perkawinan.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  tujuan  dan manfaat utama perjanjian perkawinan yaitu untuk kemaslahatan  umat  manusia,  khususnya  bagi  pasangan  suami istri. Menurut Abu Ishaq al Shatibi dalam Mohammad Daud Ali, kemaslahatan  sebagaimana  yang  dimaksud  dapat  diwujudkan melalui  lima  unsur  pokok  yaitu  agama,  jiwa,  keturunan,  akal, dan  harta,  dan  kelima  unsur  pokok  tersebut  di  dalam kepustakaan  disebut al-maqasid  al-khamsah  atau  al-maqasid  al-
53 Damanhuri, Segi-Segi Hukum, ... , 48-56.
syari’ah , apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya tujuan-tujuan  hukum  Islam  ( selanjutnya  disebut  maqashid syari’ah). 54 Inti  dari maqashid  syari’ah yaitu  untuk  mewujudkan dan  memelihara  mashlahat  umat  manusia,  dengan  kata  lain, tujuan  hukum  Islam  adalah  kebahagiaan  hidup  manusia  di dunia  dan  di  akhirat  kelak,  dengan  jalan  mengambil  (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. 55 Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas,  pembuatan perjanjian perkawinan hendaknya harus sesuai dengan maqashid syar’iah. Terkait  hal  tersebut,  berikut  pemaparan  keterkaitan antara perjanjian perkawinan dan maqashid syari’ah yangmeliputi 5 (lima) unsur pokok, diantaranya:
1. Memelihara Agama.
Perjanjian perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni  untuk  memelihara  agama.  Hal  ini  dikarenakan    di dalam  agama  Islam  selain  terdapat  komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, juga memuat akhlaq yang  merupakan  sikap  hidup  seorang Muslim, 56 sehingga  perlu  dipelihara  dan  dijaga.  Terkait  hal tersebut,  dalam  perjanjian  perkawinan,  dimungkinkan  para pihak memperjanjikan hal apapun bahwa selama perkawinan berlangsung,  para  pihak  berjanji  untuk  tetap  memeluk Agama  yang  dianutnya. 57 Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam.
2. Memelihara Jiwa.
Hukum  Islam  wajib  memelihara  hak  manusia  untuk  hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mewujudkan  hal  tersebut  yaitu  dengan  adanya  perjanjian perkawinan.  Pada  isi  perjanjian  perkawinan,  para  pihak
54 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61. 55 Ibid . 56 Ibid., hlm. 63.
57 Damanhuri, Segi-Segi Hukum..., 67.
Ulul Albab : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
dapat  memperjanjikan  segala  sesuatu  yang  berkaitan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Hal itu dikarenakan dalam  kehidupan  berumah  tangga,  seringkali  terjadi percekcokan  yang  berujung  pada  kekerasan  fisik,  mental, hingga kematian. Berdasar demikian, perjanjian perkawinan merupakan  langkah  solutif,  sebagai  upaya  melindungi  jiwa pribadi suami dan istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. Memelihara Akal. Tujuan  perjanjian  perkawinan  menurut maqashid  syari’ah selanjutnya  yaitu  untuk  memelihara  akal,  dimana  akal merupakan komponen penting manusia agar dapat berpikir tentang  Allah SWT,  alam  semesta, dan  dirinya  sendiri  serta dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Terkait  demikian,  maka  akal  hendaknya  digunakan  untuk melakukan  hal-hal  yang  bermanfaat,  melalui  pelarangan dalam mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan atau haram, pemakaian narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak  akal,  dimana  kesemuanya  tersebut  dapat dicantumkan di dalam isi perjanjian perkawinan.
4. Memelihara Keturunan. Perjanjian perkawinan dalam tujuan keempat ini yakni untuk memelihara  keturunan.  Pemeliharaan  keturunan  dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga, kelanjutan umat manusia dapat  diteruskan,  serta  meghasilkan  keturunan  yang berakhlak  mulia.  Berkenaan  dengan  demikian,  untuk mewujudkan keturunan sebagaimana yang dimaksud, maka kedua  belah  pihak  dapat  membuat  perjanjian  yang  isinya terkait  pelarangan  untuk  berzina,  berhubungan  dengan perempuan  atau  laki-laki  lain  yang  bukan  muhrim,  serta larangan dalam berpoligami tanpa persetujuan istri.
5. Memelihara Harta.
Menurut  Ajaran  Islam,  harta  merupakan  pemberian  Allah kepada  manusia,  agar  dapat  mempertahankan  hidup  dan
melangsungkan  kehidupannya,  dengan  cara  memperoleh harta  kekayaan  secara  sah  dan  hal,  serta  memelihara  harta kekayaan  tersebut. 58 Pada  perkawinan,  harta  merupakan sesuatu hal yang sensitif bagi pasangan suami istri, terutama berkaitan  dengan  persatuan  harta  atau  percampuran  bulat harta  kekayaan  suami  istri.  Faktanya,  persatuan  dan percampuran harta kekayaan tidak sesuai dengan kehidupan keluarga  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan,  tidak  hanya  suami yang memiliki penghasilkan dari hasil kerjanya, akan tetapi tuntutan zaman dan gaya hidup mendorong para istri untuk berkarir  di  luar  rumah,  disamping  perannya  sebagai  ibu rumah tangga, sehingga istri pun kini memiliki penghasilan sendiri.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penghasilkan suami istri yang sama-sama bekerja tentu memiliki nominal yang  berbeda,  dan  dengan  adanya  persatuan  harta,  maka suami atau istri berhak untuk menggunakan penghasilan dari keduanya untuk keperluan apapun.
Terkait  hal  tersebut,  tidak  jarang  salah  satu  pihak dirugikan,  misalnya  penghasilan  istri  lebih  besar  daripada suami,  karena  terjadinya  persatuan  harta,  si  suai  kemudian menggunakan  bagian  harta  istri  untuk  dipakai  mabuk- mabukan, membeli barang yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan  pokok,  dan  lain  sebagainya.  Berdasar  demikian, maka  suami  istri  dapat  membuat  perjanjian  perkawinan untuk  melakukan  pemisahan  harta  dalam  perkawinan, sehingga  harta  suami  dan  istri  tidak  bercampur  dan  dapat dipergunakan untuk keperluan masing-masing pihak.
Perjanjian  kawin  dapat  diperjanjikan  selain  mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri.
58 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ..., 64.

## Kesimpulan
Terkait  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  kawin  yang  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia hanya  merupakan  perjanjian  yang  bersifat  materialistik  yang hanya  mengatur  harta  pasangan  suami  istri.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  seharusnya  perjanjian  perkawinan  juga mengatur tentang konsep spiritualnya atau hal-hal apa saja yng dapat menimbulkan permasalahan bagi suami istri yang dapat menjadi  faktor  perceraian  dimasukkan  dan  diatur  dalam perjanjian perkawinan. Pada perjanjian kawin dapat memperjanjikan  selain  mengenai  harta  perkawinan,  misal mengenai  perkawinan  monogami,  hak  dan  kewajiban  suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri.  Hal  demikian  akan  membawa  manfaat  serta  melindungi pasangan sumi istri serta meminimalisir terjadinya perselisihan.
Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan  pembaharuan  terhadap  susbtansi  perjanjian kawin,  tidak  hanya  memuat  perjanjian  tentang  harta  saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan  perjanjian  kawin  diluar  perjanjian  tentang  harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang  perjanjian  kawin  dengan  mempertimbangkan  sisi utilities (kemanfatan) serta berdasar maqashid syari’ah , dan dari sisi  kepastian  hukum  yang  bermuara  pada  jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.

## Daftar Pustaka
Ali, Ahmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk lnterpretasi Undang- Undang  (Legal  Prudence). Jakarta:  Penerbit  kencana Jakarta.
Ali,  Mohammad  Daud.  2011. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia .
Andasasmita,  Komar.  1990. Notaris  II  Contoh  Akta  Otentik  dan Penjelasannya .  Bandung:  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)
Daerah Jabar.
Basyir,  Achmad  Azhar.  2000. Asas-Asas  Hukum  Muamalat.
Yogyakarta: UII Press.
Cindawati.  Perkembangan  Perjanjian  Baku  dalam  Praktik
Perdagangan  (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Perspektif Hukum  Positif). Jurnal  Jurisdictie  Jurnal  Hukum  dan Syari’ah , Vol. 7 No.2, Desember 2016.
Damanhuri.  2012. Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta Bersama . Bandung: CV. Mandar Maju.
Dyah Ochtorina Susanti dan S. N. Shoimah. Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). Jurnal Rechtidee , Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
Harahap,  M.  Yahya.  1975. Hukum  Perkawinan  Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Medan: CV. Zahi Trading. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991
Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Khazanah.  Jeremy  Bentham. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, tahun 2015.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian  Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Nurhadi.  2006. Teori  Perundang-undangan.  Prinsip-prinsip Legislasi,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana ,  terjemahan dari Jeremy Bentham The Theory of Legislation . Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
Pasaribu, Chairuman, et.al.. 2004. Hukum Perjanjian Dalam Islam.
Jakarta: Sinar Grafika.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo,  et.al.  1987. Hukum  Orang  dan Keluarga . Bandung: Alumni.
Soebekti, R.. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Soejono,  et.al..  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka
Cipta.
Soekanto, Soerjono, et.al.. 2004. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Subekti,  et.al. . 1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Sumiarni, Endang. 2004. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian  Kesetaraan  Jender  Melalui  Perjanjian  Perkawinan) . Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
Susanti,  Dyah  Ochtorina,  et.al.  2014. Penelitian  Hukum  (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika. Suwondo, Nani. 1992. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Valerina JL. Kriekhoff. 2002. Analisis Kontent Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal. Era Hukum. No, 6., hlm. 22. http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian- perkawinan-pasca.html. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=083 6%2FPdt.G%2F2017%2FPA+Bta. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=090 7%2FPdt.G%2F2017%2FPA.Bta. https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=251 %2FPdt.G%2F2017%2FPA.Skh.