Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │167

## ANALISIS PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG-PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN BERAS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA NIUR KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG
1 M. Agus Maryanto, 2 Reni Hariani, 3 Suci Aripto 1,2,3 Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Kota Pagaralam, Email:ren6803@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  process  of  implementing  the  repayment  of fertilizer  receivables  paid  with  rice  in  Niur  Village,  Muara  Pinang  District,  Empat  Lawang Regency.  To  find  out  the  view  of  Islamic  law  on  the  implementation  of  repayment  of  fertilizer debts  paid  with  rice  in  Niur  Village,  Muara  Pinang  District,  Empat  Lawang  Regency.  The population  in  this  study  amounted  to  50  people, in  this  case  the  population  in this study  were members of the farmer groups in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, according  to  Suharsimi  Arikunto  if  the  population  was  less  than  100  then  the  sample  was  the entire  population.  there  are  50  people.  The  type  of  data  collected  in  this  study  is  qualitative data.  Analysis  of  the  data  collected  in  this  study  was  preceded  by  a  descriptive  qualitative analysis  method,  which  aims  to  describe  the  current  and  prevailing  problems  based  on  data about the practice of debt for goods paid after harvest in Niur Village, Muara Pinang District, Empat  Lawang  Regency  obtained  by  recording,  analyzing  and  interpret  it  then  analyzed  with theory to further draw a conclusion in accordance  with the analysis of fertilizer debt paid with rice in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency.
The  results  showed  that  the  practice  of  accounts  payable  agreement  that  occurred  in  Niur Village,  Muara  Pinang  District,  Empat  Lawang  Regency  occurred  when  a  debtor  or  muqtarid (debt recipient) came to a creditor or farmer group leader (muqrid / debt provider) to make a loan,  then  both  parties  it  makes  a  qabul  consent  verbally  and  in  writing.  There  is  a  payable agreement  because  the  farmer  borrows  fertilizer  from  the  head  of  the  farmer  group,  the fertilizer will be paid for in rice with a nominal value of 1 bag of fertilizer will be returned with 25 kg of rice, if the farmer cannot return it when the harvest season arrives, the farmer may no longer borrow fertilizer with the head of the farmer group without any other additions and this has  become  a  joint  agreement.  If  we  look  at  it  from  a  harmonious  perspective  and  the  legal terms  in  this  agreement, it  has  met the  provisions  of  the  applicable  Islamic  law.  Starting  from 'Āqid  (people  who  are in  debt  and  in  debt),  that  is,  they  are  legally  competent  or  balig. Then Ma'qūd  'Alaih  (object),  namely  goods  that  are  used  as  the  object  of  debt,  either  fertilizer  or money,  is  legal  according  to  Islamic  law,  but  the  uncertainty  of  prices  in  the  coming  period causes  an  indirect  increase,  this  makes  the  transaction  prohibited  or  not  in  accordance  with Islamic law.
Keywords: Fertilizer Repayment Paid for Rice, Accounts Payable, Islamic Law View
168│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....

## Abstrak
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pelunasan hutang-piutang pupuk  dibayar  dengan  beras  di  Desa  Niur,  Kecamatan  Muara  Pinang,  Kabupaten  Empat Lawang.  Untuk  mengetahui  pandangan  Hukum  Islam terhadap  pelaksanaan  pelunasan utang- piutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.  Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  50  orang,  dalam  hal  ini  yang  menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang ada di Desa Niur Kecamatan Muara  Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang,  Menurut  Suharsimi  Arikunto  apabila  populasi kurang  dari  100  maka  yang  dijadikan  sebagai  sampel  adalah  keseluruhan  populasi  yang  ada yang  berjumlah  50  orang.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data kualitatif. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini didahului dengan metode deskriptif analisis  kualitatif,  yaitu  bertujuan  mendeskripsikan  masalah  yang ada  sekarang dan berlaku  berdasarkan  data-data  tentang  praktik  hutang  barang  dibayar  setelah  panen  di  Desa Niur  Kecamatan  Muara  Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang  yang  didapat  dengan  mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  perjanjian  hutang  piutang  yang  terjadi  di  Desa Niur  Kecamatan  Muara  Pinang  Kabupaten Empat Lawang  terjadi ketika seorang debitur  atau muqtarid  (penerima  utang)  datang  kepada  kreditur  atau  ketua  kelompok tani  (muqrid/pemberi utang)  untuk  melakukan  pinjaman,  kemudian  kedua  belah  pihak  tersebut  mengadakan  ijab qabul  secara  lisan  dan  tulisan.  Terjadinya  perjanjian  hutang  piutang  dikarenakan  petani meminjam  pupuk  kepada  ketua  kelompok  tani,  pupuk  tersebut  akan  dibayar  dengan  beras dengan  nominal  1  sak  pupuk  akan dikembalikan dengan  beras  sebesar  25  Kg,  apabila  petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk  dengan  ketua  kelompok  tani  tanpa  adanya  penambahan  lainnya  dan  ini  sudah  menjadi kesepakan bersama. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang  berlaku.  Mulai dari  ‘Āqid  (orang  yang  berhutang  dan berpiutang)  yaitu  sudah  cakap  hukum  atau  balig.  Kemudian  Ma’qūd  ‘Alaih  (objek),  yaitu barang  yang  dijadikan  objek  hutang  baik  pupuk  atau  uang  merupakan  sudah  sah  menurut hukum  Islam,  namun  adanya  ketidakpastian  harga  pada  periode  akan  datang  sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.
Kata Kunci: Pelunasan Pupuk Dibayar Beras, Hutang Piutang, Pandangan Hukum Islam

## DASAR PEMIKIRAN
Indonesia pernah menjadi swasembada beras, disebabkan antara lain oleh dukungan pemerintah  yang  memprioritaskan  pembangunan  pertanian  disertai  kebijakan  ekonomi makro  yang  mendukung,  terobosan  teknologi  baru  (Revolusi  Hijau)  budidaya  padi sawah  dan  kebijakan  intensifikasi  pertanian  (BIMAS)  yang  mengatur  penerapan teknologi  secara  sentralistik.  Namun,  swasembada  beras  hanya  dapat  dipertahankan sampai  tahun  1993.  Intensifikasi  melalui  program  BIMAS  akhirnya  berakhir,  karena
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │169
meningkatnya  kerusakan  lingkungan  disertai  resistensi  hama  terhadap  pestisida  yang disebabkan konsumsi pestisida dan pupuk kimia yang meningkat (http://berrydhiya.blogspot.com/2015,  diakses pada tanggal 09 Novermber 2018, pukul 10.14 WIB).
Sebagai  salah  satu  pilar  ekonomi  negara,  sektor  pertanian  diharapkan  dapat meningkatkan pendapatan terutama dari penduduk pedesaan yang masih di bawah garis kemiskinan.  Untuk  itu,  berbagai  investasi  dan  kebijakan  telah  dilakukan  pemerintah untuk  mendorong  pertumbuhan  di  sektor  pertanian.  Investasi  di  sektor  pertanian seringkali  sangat  mahal,  ditambah  lagi  tingkat  pengembaliannya  sangat  rendah  dan waktu investasinya juga panjang sehingga tidak terlalu  menarik swasta. Oleh  sebab  itu pembangunan  irigasi,  penyuluhan  pertanian  dan  berbagai  bentuk  investasi  dalam bentuk  subsidi  dan  lainnya  pada  umumnya  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  (Hamid, 2016: 1).
Pertanian  Indonesia  adalah  Pertanian  tropika  karena  sebagian  besar  daerahnya berada  di  daerah  tropis  yang  langsung  di  pengaruhi  oleh  garis  khatulistiwa,  yang memotong  Indonesia  hampir  menjadi  dua.  Indonesia  masih  merupakan  negara  yang memegang  peranan  penting  dari  keseluruhan  perekonomian  nasional.  Salah  satu komoditas  tanaman  pangan  di  indonesia  adalah  padi  yang  hasil  produksinya  masih menjadi  bahan  makanan  pokok.  Padi  merupakan  tanaman  pertanian  dan  merupakan tananaman utama dunia (Lumintang, 2013: 992).
Sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  perananya  dalam perekonomian  di  sebagian  besar  negara-negara  yang  sedang  berkembang.  hal  tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian didalam menampung penduduk serta  memberikan  kesempatan  kerja  kepada  penduduk.  Pembangunan  pertanian  perlu mendapat  perhatian  yang  lebih  baik,  sekalipun  prioritas  pada  kebijaksanaan industrialisasi  sudah  dijatuhkan,  namun  sektor  pertanian  dapat  memiliki  kemampuan untuk  menghasilkan  surplus.  Hal  ini  terjadi  bila  produktifitas  diperbesar  sehingga menghasillkan  pendapatan  petani  yang  lebih  tinggi  dan  memungkinkan  untuk menabung dan mengakumulasikan modal (Lumintang, 2013: 992).
Peningkatan  taraf  hidup  tersebut  diperoleh  petani  dengan  cara  meningkatkan pendapatanya.  Untuk  memperoleh  pendapatan  yang  tinggi  mereka  melaksanakan
170│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
berbagai  kegiatan  dengan  mengembangkan  berbagai  kemungkinan  komoditi  pertanian lain  (diversifikasi  usahatani)  yang  secara  ekonomis  menguntungkan  jika  lahan pertanianya  memungkinkan.  Pengembangan  pendapatan  diluar  usahatani  ( off  farm income )  juga  akan  sangat  membantu  peningkatan  kesejahtraan  karena  terbatasnya potensi  usahatani,  berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  peningkata  pendapatan sektor pertanian akan mampu menurunkan angka kemiskinan petani.
Di  dalam  suatu  masyarakat  perlunya  sikap  saling  tolong  menolong  dan  saling melapangkan  sesama  mereka  ketika  masyarakat  yang  lain  berada  dalam  kesulitan  atau kesusahan.  Banyak  cara  atau  jalan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat  untuk saling  membantu,  hal  itu  telah  diatur  dalam  prinsip-prinsip  hubungan  bermuamalah sesama  manusia.  Serta  ketentuannya  telah  diautur  sesempurnanya  mungkin  di  dalam syari’at Islam.
Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah  untuk memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya.  Muamalah  merupakan  pergaulan  hidup  setiap orang  yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  (Basyir,  2000:  11).  Adapun  kegiatan bermuamalah  yang sering dilakukan di  masyarakat  di antaranya adalah  jual  beli, sewa- menyewa dan hutang piutang.
Dalam  hal  ini  peneliti  hanya  berfokus  pada  hukum  hutang  piutang  karenanya praktek  hutang  piutang  yang  terjadi  pada  objek  penelitian  masih  belum  terlaksana sebagaimana  mestinya.  Utang  piutang  merupakan  bentuk  muamalah  yang  bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak  lain untuk  memenuhi kebutuhannya (Syarifuddin, 2010  222).  Bahkan  al-Qur’an  menyebut  piutang  untuk  menolong  atau  meringankan orang  lain  yang  membutuhkan  dengan  istilah  mengutang  kan  kepada  Allah  SWT dengan  utang  baik.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Surah  al-  Hadid  ayat  11 Artinya: Siapakah yang mau mengutang kan kepada Allah utang yang baik, maka Allah SWT  akan  melipat-gandakan  (balasan)  utang  itu  untuknya,  dan  dia  akan  memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)
Dari  ayat  diatas  menggambarkan  betapa  pentingnya  memberi  atau  bersedekah dengan  penuh  keikhlasan,  karena  hanya  dengan  keikhlasanlah  akan  mendapat  imbalan
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │171
berupa kebajikan dari  Allah SWT dengan balasan yang sangat besar  meski  bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil dimata manusia.
Hukum  hutang  piutang  adalah  sunah  bagi  pemberi  hutang  dan  boleh  bagi  orang yang  berhutang  (Muslich,  2013:  173).  Hal  tersebut  dikarenakan  mengandung  suatu kebaikan,  yaitu  menolong  orang  yang  sedang  ditimpa  kesukaran.  Sebagaimana  firman Allah  dalam  Surah  Al-Maidah  (5)  ayat  2:  Artinya  :  Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwal dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosadan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  amat berat  siksa-Nya”  (Qs.  Al-Maidah  :  2)  (Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  1971: 156).
Dari  ayat  diatas  menggambarkan  perintah  saling  tolong-menolong  dalam mewujudkan kebaikan kepada antar umat beragama dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena  sesungguhnya  azab  Allah  SWT  amatlah  pedih.  Dan  selain  itu  ayat  ini menjelaskan  tentang  larangan  tolong  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran. Hutang piutang  merupakan salah satu bantuan  yang dapat  diberikan kepada  seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang  lain  tidak  boleh  membebankan  tambahan  saat  dikembalikannya. Karena maksud utama  dalam  memberikan  utang  itu  adalah  untuk  menolong  orang  yang  memerlukan bantuan  orang  lain  (Muslich,  2013:  175).  Dan  para  pihak  tidak  diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Dalam fiqh  qardh bunga atau  riba sangat dilarang dalam Islam,  maka bentuk pinjaman dalam  Islam  haruslah  tanpa  bunga  atau  pinjaman  lebih  bernilai  sosial/kebajikan dibandingkan bernilai komersial (Ath-Thayyar, 2015: 153).
Desa  Niur  termasuk  kawasan  agraria  di  Kabupaten  Empat  Lawang  maka penduduknya  kebanyakan  berprofesi  sebagai  petani  dan  buruh  tani.  Mata  pencaharian sebagai  petani  sudah  dilakukan  puluhan  tahun  bahkan  sudah  turun  temurun  dalam berbagai  generasi.  Akan  tetapi  tidak  semua  petani  memiliki  cukup  modal  untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan  memulai  menanam padi, para petani tidak  bisa  membeli  pupuk  karena  kekurangan  modal.  Sehingga  akhirnya  agar penanaman  padi  tetap  berlangsung  ada  beberapa  masyarakat  yang  mampu  secara finansial  disana  berinisiatif  untuk  memberikan  bantuan  dengan  cara  mengutangkan
172│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
pupuk kepada para petani dengan perjanjian diawal  bahwa pupuk  yang dipinjam  harus dikembalikan  dengan  beras  sebanyak  pupuk  yang  dipinjam  (50kg  pupuk  dibayar  25kg beras) setelah panen tiba.
Dalam pelaksanaan praktik hutang pupuk dibayar dengan beras setelah panen yang ada di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang dapat dikatakan bahwa praktik tersebut perlu diperbaiki dari pandangan Islam nya dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi  hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang  lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah masyarakat yang berfinansial cukup dan orang yang berhutang  adalah  petani  yang  ada  didalam  lingkungan  masyarakat  tersebut,  sedangkan objek  atau  barang  yang  dihutangkan  adalah  berupa  pupuk  (Observasi  Awal  Di  Desa Niur Tentang Praktik Utang Piutang Pada Tanggal 1 November. 2018).
Salah  satu  bentuk  praktik  pinjam  meminjam  sebagaimana  yang  terjadi  di  Desa Niur,  Kecamatan  Muara  Pinang,  Kabupaten  Empat  Lawang,  mereka  melakukan transaksi hutang piutang pupuk yang dibayar dengan beras setelah panen, dimana harga beras dalam perjanjian awal belum ditentukan. Pada saat musim penanaman sawah, para petani  membutuhkan  barang  seperti  bibit,  pupuk,  obat-obatan  sebagai  solusi  untuk penanaman.    Salah  satu  cara    sering  dilakukan  adalah  dengan  hutang  barang  sebagai modal  awal  penanaman  sawah,  dan  mereka  (petani)  akan  mengembalikan  hutangnya tersebut setelah panen.
Dengan  tingkat  perekonomian  masyarakat  Desa  Niur  yang  cukup tergolong  lemah menyebabkan mereka berharap pada kebaikan orang  lain untuk meminjamkan sejumlah barang  berupa  pupuk  untuk  memenuhi  kebutuhan  tanaman  padi.  Menjadi  tanggung jawab  besar  bagi  orang-orang  yang  tergolong  mampu  untuk  membantu  warga  sekitar yang  kurang  mampu dalam  memenuhi  kebutuhan  bahan  tersebut  agar  hasil  panen  padi dapat  meningkat.  Dengan  keberadaan  masyarakat  tersebut  justru  dimanfaatkan  mereka para  penyedia  pupuk  untuk  meminjamkan  pupuk  kepada  orang  yang  membutuhkan supaya  masyarakat  mampu  memenuhi  kebutuhan  akan  sawah  mereka,  dengan kesepakatan  pengembaliannya  berupa  sejumlah  beras  ketika  panen.  Secara  etika memang  sangat  baik  dan  menjadi  salah  satu  solusi  bagi  masyarakat  Desa  Niur  yang
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │173
sebagian  besar  pengahasilan  utama  adalah  padi.  Namun  ada  sedikit  ganjalan  bagi penyusunan dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Niur  ini.
Praktik hutang piutang  ini  sudah cukup  lama dilakukan oleh  masyarakat setempat. Dengan  jaminan  kepemilikan  sawah  dan  menggunakan  sistem  kepercayaan,  sehingga pelaksanaan  hutang  piutang  dengan  sangat  mudah  diakses  dibandingkan  meminjam pupuk  di  toko  pertanian  yang  cukup  rumit  dalam  proses  dan  administrasinya  bagi kalangan orang desa. Setiap orang bisa berhutang sejumlah pupuk dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa padi. Orang yang  berhutang  diwajibkan  membayar  hutang  tersebut  pada  musim  panen.  Nilai  tukar antara pupuk dan beras ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut hemat penyusun, praktik ini  memiliki  nilai  tambahan  saat  pembayaran,  sebab  pemberi  pupuk  ( kreditur )  bisa mendapatkan tambahan lebih jika beras tersebut dijual kembali.
Adapun  mekanisme  praktik  hutang  barang  dibayar  setelah  panen  yang  terjadi  di Desa  Niur  dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut:  pihak  yang  berhutang  ( debitur ) meminjam  barang  sebagai  modal  kepada  piutang  ( kreditur ).  Piutang  juga  memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen)  maka  orang  yang  berhutang  tersebut  harus  membayarkan  beras  dengan  asumsi 50 Kg pupuk dibayar dengan 25 Kg beras dimana harga beras belum ditentukan, dalam transaksi  ini  bisa diasumsikan harga pupuk sebesar Rp.130.000,-/1 Sak dan harga beras Rp.10.000,-/Kg, jadi masyarakat yang berhutang pupuk sebanyak 1 Sak (Rp.150.000,-) membayar  pelunasannya  dengan  beras  25  Kg  (Rp.250.000,-)  sehingga  disimpulkan adanya penambahan dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam  transaksi  ini.  Akibatnya  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan menimbulkan  penyesalan  dikemudian  hari,  sehingga  akan  mengurangi  faedah  dari hutang piutang itu sendiri.
Adapun  contoh  kasus  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ariska  Dewi  Nofitasari (Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta) “mekanisme  transaksi  hutang  piutang  yang  terjadi  pada  desa  Plosojenar  yaitu;  Si  A (debitur) meminjam kepada Si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 100.000,00 dangan akad akan  dikembalikan  berupa  gabah  pada  musim  panen,  dengan  nilai  tukar  lebih  rendah
174│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
dari  harga  pasaran  (selisih  ±  Rp.  1000,00  per  Kg)  dan  diberi  kesempatan  kapan  saja untuk  meminjam  uang  lagi  ketika  dibutuhkan,  kemudian  akan  ditotal  jumlah  hutang ketika  panen.  Sebelum  panen  si  A  meminjam  uang  lagi  untuk  membayar  sekolah anaknya  sebesar  Rp.  250.000,00.  Maka  jumlah  hutang  si  A  (debitur)  adalah  Rp. 100.000,00 + Rp. 250.000,00 = Rp. 350.000,00. Ketika panen si B (kreditur) mengambil gabah si A (debitur) dengan jumlah gabah senilai harga Rp. 350.000,00. Cara hitungnya yaitu;  misal  harga gabah pasaran Rp. 4000,00 per kg. Karena ada akad pinjaman  maka dihargai  Rp.3000,00  sehingga  jumlah  gabah  yang  diberikan  adalah  Rp.  350.000,00  ÷ Rp.3.000,00  =  116,67  kg  gabah.  Jika  menggunakan  harga  pasaran  sebenarnya  si  A hanya mengembalikan Rp. 350.000,00 ÷ Rp. 4000,00 = 87,5  Kg Gabah. Harga pasaran yang ditentukan juga pada saat pengembalian gabah bukan pada saat peminjaman uang. Praktik hutang piutang seperti  ini tentu membuat salah satu  pihak  yang akan dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong  menolong” (Dewi, 2016).
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  realita  praktek  pelaksanaan  pelunasan  utang- piutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  yang  terjadi  di  masyarakat  di  Desa  Niur  sering terjadi  memberatkan pada pihak  yang  berhutang.  Hal  ini sudah  menjadi satu kebiasaan yang  terjadi  di kalangan  masyarakat,  yang  mana  masyarakat  di Desa  Niur  merupakan mayoritas  petani  yang  proporsional.  Untuk  itu  peneliti  ingin  membahas  lebih  lanjut tentang praktek pelaksanaan pelunasan utang-piutang pupuk dibayar dengan beras yang terjadi di di Desa Niur.

## PEMBAHASAN
Hutang piutang adalah memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan perjanjian dia  akan  membayar  yang  sama  dengan  itu  (Pasaribu,  1966,  Hamzani,  2016).  Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa- menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Niur  kecataman  Muara  Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang,  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan hutang pupuk dibayar dengan beras ini dilakukan oleh orang  yang berakal sehat  dan  bebas  tidak  ada  paksaan  dari  orang  lain.  Dari  data  yang  diperoleh  diketahui
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │175
bahwa  kebanyakan  yang  melakukan  hutang  barang  dibayar  setelah  panen  seperti  ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga.
Hutang piutang yang terjadi di Desa Niur ini sudah berlangsung sejak lama. Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat  yang terlibat dalam transaksi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Namu masyarakat Desa Niur kurang mengetahui secara pasti sejak kapan praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan beras  berlangsung, namun yang pastinya hal  ini  dilakukan  atas  dasar  tolong  menolong  antar  sesama  keluarga  sehingga  meluas kemasyarakat  umum.  Selain  itu  dikarenakan  latar  belakang  masyarakat  Desa  Niur khususnya  pihak  debitur  (penerima  hutang)  adalah  mayoritas  bekerja  di  bidang pertanian. Sehingga kemunculan praktik hutang piutang seperti ini dianggap tepat untuk masyarakat tersebut karena banyak memberikan manfaat.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  praktek  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  ini kebanyakan  dilakukan  antar  sesama,  saudara,  atau  juga  antar  tetangga.  Mereka  dalam pembelian  barang  ini  dilakukan  dengan  cara  petani  mengambil  pupuk  yang  sudah dikoordinir  oleh  ketua  kelompok  tani  yang  sekiranya  diperlukan  oleh  petani,  setelah petani  menggarap  sesuai  yang  akan  ditanami,  ketika  selesai  garapan  tersebut  apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan berasnya dengan  nominal  lebih  yang  sudah  disyaratkan  oleh  ketua  kelompok  tani,  dari  harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.
Hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  ini  dilakukan  antara  pihak  petani  dan  ketua kelompok  tani,  jangka  waktu  hutang  piutang  ini  maksimal  selama  3  bulan.  Dan pembayarannya  satu  bulan  setelah  panen.  jika  terjadi  gagal  panen,  pihak  petani  harus tetap  rela  mengembalikan  hutangnya  berupa  beras  dengan  nominal  lebih,  dari  harga hutang pupuk yang menjadi objek transaksi.
Hal  terpenting  dari  pihak  petani  atau  pihak  yang  berhutang  tetap  membayar  dan melunasi  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan.  Apabila  panen  gagal  pihak  petani  atau pihak  berhutang  diberi  kelonggaran  untuk  membayarnya  dengan  masa  tanam  panen berikutnya.  Tetapi pihak  petani  harus  tetap  membayarkan  hutang  pupuk  yang  menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati.
176│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
Berikut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  praktek  pelunasan  hutang  piutang  pupuk dibayar dengan beras sebagai berikut :
a. Adapun  pihak-pihak  yang  bertransaksi  dalam  praktek  pelunasan  hutang piutang pupuk dibayar dengan beras berikut ini :
1) Kreditur
Kreditur  adalah  orang  yang  berpiutang  atau  orang  yang  memberikan  hutang. Adapun  yang  menjadi  kreditur  didalam  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  di  Desa Niur  kecataman  Muara  Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang  ini  adalah  ketua  kelompok tani Desa Niur.
2) Debitur
Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain (Tim Penyusun  Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1994:  215). Dalam hal  ini  adalah  masyarakat  Desa  Niur  yang  membutuhkan  pinjaman.  Umumnya  mereka adalah petani. debitur di Desa Niur kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Debitur Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin No Nama Jenis kelamin Persentase (%) 1 Bapak Amir Laki-laki 10,00 2 Bapak Sudirman Laki-laki 10,00 3 Bapak Herman Laki-laki 10,00 4 Bapak Jailani Laki-laki 10,00 5 Ibu Leli Perempuan 10,00 6 Bapak Heru Laki-laki 10,00 7 Bapak Ansor Laki-laki 10,00 8 Bapak Meri Laki-laki 10,00 9 Bapak Hasan Laki-laki 10,00 10 Bapak Angga Laki-laki 10,00 Total 10 100 b. Adapun manfaat dan mudharaat bagi debitur dan kreditur adalah:
1). Manfaat bagi Debitur
a. Mudah  dalam  memperoleh  barangnya  meskipun  barang  tersebut  belum lunas pembayarannya.
b. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak kreditur dengan waktu yang
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │177
sudah ditentukan dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur belum bisa  membayarnya,  maka  dari  pihak  kreditur  diberi  kelonggaran  untuk membayarnya dimusim panen berikutnya.
2). Mudharat yang dirasakan debitur
a. Mendapatkan  pinjaman  barang  dari  pihak  kreditur  kadang  lebih  sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikannya.
b. Apabila  panen  gagal pihak  debitur  merasa  kecewa  karena  ia  tidak  dapat mengembalikan hutang pupuk tersebut setelah panen, maka dari itu pihak debitur  harus  berhutang  lagi  kepada  pihak  kreditur  dan  akan membayarkan hutangnya ketika panen berikutnya.
3). Manfaat bagi kreditur
a. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kreditur memilih hutang piutang ini.
b. Pengawasannya  terjangkau  karena  biasanya  disini  hutang  piutang  ini dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga.
4). Mudharat bagi kreditur.
Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari para petani  yang disebabkan. oleh gagal panen.
c. Jangka  waktu  perjanjian  hutang  piutang  pelunasan  hutang  piutang  pupuk dibayar dengan beras sebagai berikut:
Perjanjian hutang pupuk dibayar dengan beras seperti ini diawali dengan perjanjian kreditur,  dengan  waktu  jatuh  tempo  selama  3  bulan,  apabila  petani  belum  sanggup melunasi hutangnya  kembali,  biasanya waktu pelunasannya petani diberi kelonggaraan untuk  membayarnya. Keadaan ini biasanya dikarenakan pihak petani mengalami gagal panen,  para  petani  akan  diberikan  waktu  kelonggaran  untuk  membayarkan  hutangnya ketika musim panen berikutnya, Tetapi pihak piutang  atau kreditur mensyaratkan untuk mengambil  pupuk  yang  menjadi  objek  transaksi  tersebut  kepada  kreditur  dan  tidak diperbolehkan  mengambil pupuk yang menjadi objek transaksi ditempat lain atau ditoko- toko  besar.  Peneliti  berpendapat  bahwasannya  hal  semacam  ini  akan  membuat  para
178│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
petani atau debitur akan merasa memberatkan  petani, dikarenakan petani membayarkan hutang piutangnya dua kali  lipat dari hutang sebelumnya yang belum dibayarkan.
Debitur  memberikan  waktu  kelonggaran  sampai  musim  panen  berikutnya  apabila petani panen dan tidak cukup untuk membayarkan hutangnya, pihak kreditur tetap akan memberikan  waktu  sampai  petani  dapat  melunasi  hutang-hutangnya,  apabila  tetap  saja tidak  mampu  membayarkan  hutang-hutang  tersebut,  pihak  Kreditur  juga  menjelaskan kepada  peniliti,  bahwasannya  pihak  debitur  terpaksa  akan  ditagih  untuk  membayarkan hutang  tersebut,  dan  Pihak  Kreditur  tidak  tahu  menau  dari  mana  para  petani mendapatkan  uang  untuk  membayarkan  hutang-hutang  tersebut,  yang  kreditur  tahu hanyalah hutang tersebut lunas.
d. Status Barang Yang dijadikan Objek Transaksi
Dalam  pelaksanaan  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  ini,  yang  lebih  dominan dipinjamkan  dari  pihak  kreditur  hanyalah  obat-obatan  dan  pupuk,  barang  tersebut bukanlah  milik  utuh  debitur,  debitur  masih  ada  kewajiban  membayar  barang  kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut masih kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas baru bisa di haki sepenuhnya oleh si debitur.

## 2. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  transaksi  hutang  piutang  pupuk  dibayar dengan  beras  di  Desa  Niur  adalah  salah  satunya  karena  kebutuhan  ekonomi,  dimana pihak  debitur  membutuhkan  pupuk  untuk  menggarap  tanah  pertaniannya.  Karena apabila  tanah  pertanian  tidak  digarap  dan  ditanami  yang  dapat  menghasilkan  bagi petani,  para  petani  akan  merasa  khawatir  dengan  kelangsungan  hidup  istri  serta  anak- anaknya  yang  sedang  menuntut  ilmu,  karena  salah  satu  mata  pencaharian  mereka hanyalah  bertani  dari  faktor  inilah  awal  mulai  terjadi  transaksi  hutang  barang  dibayar stelah panen di Desa Niur kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
Proses  transaksi  yang  dirasa  mudah  oleh  debitur  menjadikan  transaksi  tersebut kerap  dilakukan  bahkan  konsisten  setiap  masa  tanam  kedua  tiba.  Ditambah  dengan
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │179
hanya  bermodal  kepercayaan  tanpa  meninggalkan  jaminan  atas  hutang  tersebut  serta pengembalian  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  tidak  memberatkan  bagi  debitur (penerima utang) untuk memenuhinya.
Jika  dilihat  dari  segi pendidikan  masyarakat  Desa  Niur  yang  melakukan  transaksi hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras,  tergolong  dalam  tingkat  pendidikan  yang rendah. Umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan  sama  sekali.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  perhatian  mereka  dalam segi  pendidikan,  sehingga  kemampuan  mereka  untuk  mengembangkan  kreatifitas  dan meningkatkan penghasilan selain sebagai petani cukup sulit.
3. Alasan-alasan masyarakat desa Niur melakukan transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan beras
Alasan  kenapa  masyarakat  Desa  Niur  tidak  melakukan  pinjaman  di  toko  pupuk yang  resmi  dikarenakan  proses  yang  rumit  dan  haruis  adanya.  Menurut  mereka melakukan  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  prosesnya  mudah  karena  tidak  ada barang  jaminan  serta  hanya  bermodal  dengan  kepercayaan  masing-masing  pihak. sehingga  membuat  mereka  (debitur)  merasa  cukup  dibantu  dengan  adanya  transaksi hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  tersebut.  Karena  itulah  masyarakat  Desa  Niur Kecamatan Muara Pinang  Kabupaten Empat Lawang, khususnya pihak debitur  merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya khususnya pupuk untuk sawah mereka garap.
Menurut  Bapak  Rudi,  salah  seorang  ketua  pemuda  yang  tidak  terlibat  langsung dengan transaksi hutang piutang tersebut, menyebutkan bahwa :
Alasan  masarakat  galak  ngutang  ru karno mon uji dyo, ngutang  sasamo  wargo  ru lebih  mudah.  Udem  tu  pulo  amon  belom  pacak  mayegh  lunas  pas  waktu’o  karnokan gagal  musim, petaniru dienjok  waktu  ngan  jmo ngutangiru mangko pacak melunas yo. Dem  tu  pulo  sa  ptani  ru  nedo  begani  so  nak  minyam  ngan  toko  besak  ru  dikarnokan proseso  obak  dem tu pulo maklumlah amon sa nedo  kenal re obak galo. Kalu  masalah urusan  ukom  islam  sebenaro  masarakatru  lakaruan  galo  saituru  nedo  bule  cuman makmano pulo saituru la nyadi kebiasaan jadi nedo pulo jadi masalah agi.
Apa  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Rudi  menunjukkan  bahwa  Alasan  warga melakukan  praktik  hutang  piutang  tersebut  dikarenakan  menurut  mereka,  melakukan
180│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
pinjaman  sesama  warga  itu  lebih  mudah.  Sedangkan  bagi  mereka  yang  barang pinjamannya  belum  lunas  dalam  masa  jatuh  tempo  karena  panen  gagal,  maka  pihak petani  atau  pihak  debitur  akan  diberi  kelonggaran  untuk  membayar  hutangnya  kepada pihak kreditur (Wawancara, Rudi, Desa Niur, 2 Maret 2019).
Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat cenderung takut melakukan pinjaman di  toko-toko  besar,  dikarenakan  prosesnya  susah  dan  tidak  saling  mengenal.  Ketika disinggung  mengenai  hukum  transaksi  semacam  ini  menurut  hukum  Islam,  beliau menuturkan  bahwa  beliau  mengetahuinya,  tetapi  yang  dijadikan  dasar  transaksi  ini berlaku  adalah  karena  hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  serta  para  pihak  sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.
Ada salah satu tokoh masyarakat  (kadus 1) sekaligus  juga petani sawah  Desa  niur yang  memberi  keterangan  yang  sangat  mengejutkan  yaitu  Bapak  Tamrin  yang mengatakan  pada  peneliti  bahwa  tambahan  yang  diberikan  itu  halal,  sebab  yang dijadikan  dasar  transaksi  /  praktek  tersebut  adalah  karena  sudah  menjadi  kebiasaan, serta  para  pihak  sama-sama  menyetujui  transaksi  utang  piutang  tersebut,  istilahnya sudah kesepakatan bersama, untung bersama rugi darasakan bersama.
Kemudian  Bapak  Tamrin  menegaskan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  ketua kelompokn  tani  meminjamkan  pupuk  kepada  petani  sawah  ini,  lebih  banyak manfaatnya.
“Lebih banyak manfaato, diantaronyo petani didusun masih pacak besawah dem tu jak  di  hasil  sawah  tadi  adonyo  brasel  nyekolakan  anak’o  sampai  sarjana  mak  ni  la begawe  di  pt  bsak,  la  ngighimi  bos’o  sen  pulo.  Trimokase  nian  ngan  klompok  tani laminyami pupuk”.
Bapak Tamrin  menjelaskan,  lebih  banyak  manfaatnya, diantara manfaatnya adalah petani  di  desa  ini  bisa  tetap  bersawah  dan  dari  hasil  sawah  tersebut  ada  yang  berhasil menyekolahkan  anak  mereka  sampai  jadi  sarjana,  dan  sekarang  bekerja  dioperusahaan besar  dan  mengirim  uang  pada  orang  tuanya  disini.  Ini  semua  berkat  kebijakan kelompok  tani  yang  memberikan  pinjaman  pupuk  (Wawancara  Tamrin,  Kadus  I  Desa Niur, 7 Maret 2019).
Menurut  Ustadz  Anuar  (selaku  salah  satu  ulama  di  Desa  Niur  kecataman  Muara Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang),  bahwa  transaksi  hutang  piutang  pupuk  dibayar
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │181
dengan  beras  ini  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Ini adalah  memperhatikan kenyataan tersebut bahwa pelaksanaan hutang pupuk dibayar dengan beras ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan  lebih  banyak dari pada  manfaatnnya, sering terjadi kesalahfahaman antara teman, tetangga juga saudara jadi silahtuhrahmi kita antar sesama  jadi  berantakan  dan  terputus,  meskipun  antara  dua  belah  pihak  telah  sepakat menanggung  resikonya  tetapi  hal  ini  tidak  dapat  menjadi  jaminan  sepenuhnya (Wawancara Anuar, Tokoh Adat Desa Niur, 3 Maret 2019).
4. Transaksi  Hutang  Pupuk  Dibayar  Dengan  Beras  Di  Desa  Niur  Kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
Berikut  beberapa  transaksi  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  yang  penulis peroleh dari Desa Niur Kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
a. Transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Amir dan Bapak Rindang
Bapak rindang menyatakan pada peneliti sebagai berikut:
Aku ngutangi bapak Amir ru karno sadioru tetango aku, awalo sadioru busek kuma nak  minyam  pupuk  cak  3  sak  yak  namonyo  tetango  tadi  nedo  pinyami  nemak  klo  ado apo-apo maseh nak tetango tula nguresi jadi kupinyami dengan sarat aku minta rezkio diket  cak 25  Kg beras tiap sak pupuk jadi malekno  klo iteng bae gegalo beghaso. Mon jiku caro lolok inini boleh-boleh asakkan samo suko nedo katek nyo di beratkan, dem tu pulo jangko waktu’o lamo pulo minimal ru cak 3 bulan.
Apa  yang  dikemukakan  Bapak  Rindang  selaku  ketua  kelompok  tani  Desa  Niur, selaku salah satu kreditur di Desa Niur yang memberikan pinjaman kepada Bapak Amir yang  merupakan  tetangganya,  awalnya Bapak  Amir  Datang  kerumah  Bapak  Rindang, untuk  meminjam  pupuk  sesuai  dengan  keinginan  Bapak  Amir,  yaitu  3  sak  pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp.125.000 dengan kesepakatan pembayaran  hutangnya akan  dibayarkan  dengan  beras  dengan  nominal  setiap  1  sak  pupuk  akan  dikembalikan dengan 25 Kg beras, jadi yang akan dibayarkan Bapak Amir ialah sebanyak 75 Kg beras setelah panen padi tiba.
Menurut  Bapak  Rindang  transaksi  ini  dibolehkan  karena  tidak  ada  unsur keterpaksaan  melainkan  tolong  menolong.  Sedangkan  jangka  waktu  pengembaliannya minimal  3  bulan  sesuai  dengan  kesepakatan  (Wawancara  dengan  Rindang,  Ketua Kelompok Tani Desa Niur, 8 April 2019).
182│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
b. Transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Sudirman dengan Bapak Rindang
Bapak rindang menyatakan pada peneliti sebagai berikut:
Sangkan  aku  galak  minyam  ni  karno  proseso  gancang,  tajangkau  dem  tu  pulo regonyo lebeh murah dibanengkan ngan rego toko malekkno nungu udem ngetam, udem nutok padi. sebenaro nedo nak sa aku ngutang ni cuman karno keadaan ekonomi masih banyaak nian kebutuanni jadi selusio ngutang nila slain praktir dapat rego murah pulo.
Berdasarkan  penuturan  Bapak  Sudirman,  selaku  salah  satu  debitur  di  Desa  Niur menyebutkan  bahwa  alasan  mengapa  beliau  lebih  memilih  melakukan  pinjaman semacam  ini  karena  prosesnya  lebih  cepat,  terjangkau,  dan  barang  yang  dipinjamnya lebih murah dibandingkan  harga ditoko dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen.  Bapak  Sudirman  juga menjelaskan penyebab beliau memilih hutang piutang ini, karena factor ekonomi  dan  keadaan  yang  memang masih  banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, jadi bapak Sudirman lebih memilih hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis  dan  harga  yang  dijadikan  objek  transaksi  lebih  murah  dibandingkan  harga ditoko.
Ketika  peneliti  menanyakan  hukumnya  bagaimana  hutang  piutang  ini  dengan adanya  uang  tambahan  dan  tidak  ada  perjanjian  tertulis,  beliaupun  menjawab bahwasannya  diperbolehkan  karena  sudah  menjadi  kesepakatan  bersama  walaupun transaksi  dalam  perjanjian  ini  tidak  ada  bukti  tertulis  hanya  ada  unsur  kepercayaan pihak petani dengan pihak piutang atau kreditur  (Wawancara Sudirman, Desa Niur, 19 April 2019).
c. Transaksi  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras  yang  dilakukan  Bapak  Herman dengan Bapak Rindang
Menurut  Bapak  Herman,  selaku  debitur  di  Niur  menyebutkan  bahwa,  alasan mengapa  beliau  lebih  memilih  melakukan  pinjaman  atau  hutang  piutang  ini  karena prosesnya  lebih  cepat,  karena  pupuk  yang  dijadikan  transaksi  akan  dibayarkan  dengan beras, jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya akan tetapi selama  hutang tersebut belum dilunasi  maka  kami  tidak  bisa  tidak  meminjam  lagi  karena  itu  sudahmerupakan perjanjiannya.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │183
Sedangkan  ketika  disinggung  mengenai  hukum  transaksi  hutang  piutang  tersebut menurut  Hukum  Islam,  beliau  mengatakan  bahwa  transaksi  tersebut  hukumnya  tidak boleh,  tetapi  karena  kebutuhan  dan  transaksi  ini  sudah  biasa  dilakukan  masyarakat  di Desa ini dan tanpa adanya paksaan (Wawancara dengan Herman, Petani Desa Niur, 10 April 2019).
d. Transaksi  Hutang  pupuk  Dibayar  dengan  beras  yang  dilakukan  Bapak  Jailani dengan Bapak Rindang.
Pada  awalnya  Bapak  Jailani  meminjam  pupuk  kepada  Bapak  Rindang,  beliau meminjam  dengan  4  sak  pupuk  untuk  memupuk  tanamannya  disawah,  pada  saat  itu harga  pupuk  naik,  namun  tetap  dengan  kebijakan  pemberi  hutang  setiap  1  sak  pupuk harus  dikembalikan  dengan  25  Kg  beras,  jadi  dengan  kesepakatan  akan  dikembalikan dengan beras dengan 100 Kg beras.
Setelah  ditanya,  apakah  hukum  transaksi  tersebut,  Bapak  Jailani  berkata  transaksi ini  hukumnya  boleh-boleh  saja  memang  ada  rasa  tidak  setuju  tetapi  mengingat kebutuhan pupuk ini sangat harus dipenuhi jadi kami tetap melakukan ini disamping itu karena  terdapat  unsur  tolong-  menolong  dan  tidak  ada  saling  keterpaksaan  satu  sama lainnya (Wawancara Jailani, Desa Niur, 13 April 2019).
Berdasarkan  penuturan  informasi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  motif  debitur meminjam pupuk adalah karena kebutuhan ekonomi  yang tidak tercukupi sehingga hal ini  merupakan solusi terbaik  bagi  mereka walaupun ada  unsur keterpaksaan namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan transaksi tersebut.
5. Pelaksanaan hutang pupuk di bayar dengan beras yang dilakukan pada kelompok tani Desa Niur kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
Hutang  piutang  seakan  telah  menjadi  kebutuhan  sehari-hari  ditengah  hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang  berlebih  dalam  hartanya.  Ada  pihak  yang  tengah  mengalami  kesempitan  dalam memnuhi  kebutuhannya,  dan  ada  pula  pihak  lain  yang  tengah  dilapangkan  rezekinya. Kondisi  inilah  yang  terkadang  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.
184│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Desa  Niur  kecataman Muara  Pinang  Kabupaten  Empat  Lawang.  Pelaksanaan  hutang  piutang  yang  mereka lakukan  adalah  sistem  hutang  piutang  berbunga  atau  yang  sering  dikenal  dengan  kata riba.  Yaitu muqtaridh (petani)  datang  langsung  kepada muqridh (ketua kelompok tani) untuk mengembalikan hutangnya dengan uang,  yang nominalnya  lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh muqridh (ketua  kelompok  tani)  yaitu  pada  saat  petani  panen,  dan  apabila  pada  jatuh  tempo (panen) petani belum  bisa  mengembalikan  hutangnya  karena  gagal  panen  atau terkena hama,  maka muqtaridh (petani) harus  mengembalikan  hutangnya tani karena  itu sudah merupakan  perjanjian awal  (Wawancara  dengan  Rindang,  Ketua  Kelompok  Tani  Desa Niur, 8 April 2019).
Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Niur. Salah satu praktik hutang pupuk dibayaar dengan  beras  yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Amir (petani) dan Bapak Rindang (ketua kelompok  tani),  agar  mengembalikan  hutangnya  dengan  beras.  Barang  yang  dipinjam oleh Bapak Amir pada saat itu 2 sak pupuk, pada saat itu harga harga setiap 1 sak pupuk Rp.150.000.  Dan  apabila  Bapak  Amir  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya  pada  saat panen  karena  panen  gagal,  maka  Bapak  Rindang  meminta  agar  Bapak  Amir mengembalikan  hutangnya  pada  panen  berikutnya  akan  tetapi  bapak  Amir  tidak  bisa lagi  meminjam pupuk dengan Bapak Rindang karena  ini  merupakan perjanjian  mereka yang telah disepakati (Wawancara dengan Amir, Petani Desa Niur, 8 April 2019).
Dalam  perjanjian  seperti  ini  tidak  dipungkiri  bahwa  masyarakat  yang  ekonominya kurang  mampu,  sangat  membutuhkan  pertolongan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Sedangkan  ketua  kelompok  tani  adalah  seorang  yang  memiliki  modal. Perjanjian  hutang piutang  ini dilakukan adalah  hal  yang sudah  menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Niur.
Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada ketua kelompok tani tersebut  karena  bisa  mendapatkan  barang  dengan  mudah  dan  langsung  bisa  diterima, selain  itu  hutang  tersebut  bisa  dikembalikan  dikemudian  hari  yaitu  pada  waktu  panen (Wawancara dengan Sudirman, Petani Desa Niur 9 April 2019).
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │185
Meskipun  para  petani  harus  membayar  setiap  1  sak  pupuk  dengan  25  Kg  beras, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan dan belum adanya kepastian harga beras pada saat musim panen tiba.
Kemudian  mengenai  penyerahan  pembayaran  hutang  tersebut  dilakukan  ditempat yang  telah  disepakati  bersama,  biasanya  petani  langsung  kerumah  Bapak  Rindang. Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para  petani  yang  memerlukan  pupuk  untuk  menggarap  sawahnya  (Wawancara  dengan Hasan,  Petani  Desa  Niur,  10  April  2019).  Mereka  kekurangan  modal  dan  akhirnya mereka meminjam barang berupa pupuk kepada ketua kelompok tani.
Bila  dilihat  dari  segi  pendidikan,  pihak-pihak  yang  berhutang  tergolong  dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD  bahkan ada yang  tidak  lulus  SD  bahkan  ada  yang  tidak  mengenyam  pendidikan  sama  sekali, sehingga  kemampuan  mereka  untuk  mencari  penghasilan  dengan  baik  dan mengalokasikannya  pada  usaha  lain  cukup  sulit.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.
Melakukan  pinjaman  ketoko-toko  atau  lembaga  lain  misalnya  bank  dan  lain sebagainya  mereka  cenderung  enggan  lakukan.  Karena  menurut  mereka  prosesnya susah  serta  harus  meninggalkan  barang  jaminan,  sedangkan  melakukan  pinjaman  di Desa  prosesnya  mudah  dan  cepat  serta  tidak  harus  meninggalkan  barang  jaminan (Wawancara dengan Ansor, Petani Desa Niur, 16 April 2019).
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  praktek  hutang  pupuk  dibayar  dengan  beras adalah  karena  adanya  kebutuhan  yang  mendesak  serta  prosesnya  mudah  dan  cepat, Sehingga  membuat  petani  Desa  Niur  tersebut  merasa  lebih  ringan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  seseorang dibolehkan  berhutang  karena dalam keadaan  darurat,  yaitu  untuk  menutupi suatu  hajat yang  mendesak,  bukan  karena  sesuatu  yang  dibiasakan,  karena  hal  tersebutsangatlah buruk akibatnya.
Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam
186│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
bercocok  tanam,  karena  modal  yang  dibutuhkan  tidaklah  sedikit.  Ditambah  lagi pemahamannya tentang transaksi  hukum transaksi  Islam  semacam  ini  seakan tidak  ada larangannya.  Karena  masyarakatnya  sendiri  pun  menganggap  transaksi  semacam  ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama  ini.
Dalam  syariat  Islam,  hutang  piutang  masuk  dalam  bahasan  mu’amalah  (transaksi non ritual ibadah). Dalam logika  fiqih mu’amalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja  sampai  ada  dalil  larangannya.  Inilah  prinsip  utama  yang  harus  dipahami  sebelum membahas  tentang  hutang  piutang  dalam  Islam.  Kesepakatan  dalam  hutang  piutang pupuk  dibayar  dengan  beras  ada  ketika  seorang  debitur  (penerima  hutang)  datang kepada  kreditur  atau  ketua  kelompok  tani  (pemberi  utang)  untuk  melakukan  pinjaman berupa  pupuk.  Kemudian  kreditur  atau  ketua  kelompok  tani  memberikan  sejumlah pupuk sebanyak yang diinginkan debitur yang datang meminjam dengan akad sighat al- aqd yakni ijab dan qabul.
Adapun  ijab  adalah  pernyataan  pertama  yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  dari mut’aqidayn yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan  ini  dinyatakan  oleh  petani  sebagai muqtaridh, misalnya  :  “saya  akan meminjam  barang  kepada  saudara  untuk  modal  awal  penggarapan  sawah”,  dan  qabul adalah  pernyataan  oleh  pihak  lain  setelah  ijab  yang  mencerminkan  persetujuan  atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh ketua kelompok tani sebagai muqridh, “ya,  tetapi  saya  minta  barang  tersebut  dibayar  dengan  sejumlah  beras  pada musim panen”, Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani.
Demikianlah  sighat  ijab  qabul  yang  diucapkan  antara  kedua  belah  pihak,  dimana mereka harus mematuhinya, seperti firman Allah yang terkandung dalam
Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang  demikian  itu)  dengan tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
Akad  perjanjian  hutang  piutang  di  Desa  Niur  tersebut  yaitu  ketua  kelompok  tani menyerahkan  barang  sebagai  objek  dalam  hutang  piutang  kepada  petani.  Dengan demikian,  salah  satu  syarat  dan  rukun  hutang  piutang telah  terpenuhi.  Selain  itu  objek
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │187
dalam  hutang  piutang  ini  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  sahnya  akad  hutang piutang  diadakan,  yaitu  objeknya  merupakan  benda  bernilai  yang  mempunyai persamaan  penggunaannya  mengakibatkan  musnahnya  benda  hutang  yaitu  berupa barang  yang  diterima  oleh  ketua  kelompok  tani  yang  ketika  akan  digunakan  musnah dzatnya .  Dapat  dimiliki  yang  secara  otomatis  barang  tersebut  telah  berpindah  tangan kepetani,  sehingga  barang  tersebut  telah  menjadi  milik  petani,  dengan  begitu  barang sebagai  objek  dalam  transaksi  ini dapat  diserahkan kepada pihak  yang  berhutang,  dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan (Mardani, 2016: 335). Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Niur.
Demikian  juga  dengan aqid nya,  dalam  transaksi  hutang  piutang  ini  telah  sesuai dengan  rukun  dan  syarat  sahnya  akad.  Yaitu  orang  yang  melakukan  transaksi  hutang piutang  di  Desa  Niur  merupakan  orang  dewasa,  berakal  dan  cakap  dalam  melakukan tindakan  hukum.  Begitu  pula  dengan sighat dalam  transaksi  ini  juga  telah  mereka penuhi,  yaitu  para  pihak  dalam  transaksi  ini  aadalah  orang  yang  dewasa,  berakal  dan cakap  dalam  tindakan  hukum,  adanya  kerelaan  pihak,  objeknya  jelas  dan  merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang. Dengan  demikian,  akad  hutang  piutang  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum islam, baik dari segi aqid, objek, maupun sighatnya. Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Niur tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan  jangka waktunya juga  diketahui,  meskipun  jenis  barangnya  berlainan,  tetapi  telah  disebutkan  jenisnya yaitu  beras.  Dalam  hukum Islam perlu  adanya catatan dalam  melaksanakan  muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 282.
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah  seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Depag, 2005: 157).
Transaksi  hutang  piutang  pupuk  ini  sudah  terlaksana  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam.  Karena  dalam  hal  ini  pihak  kreditur  atau  ketua  kelompok  tani  telah menyerahkan pupuk sebagai objek dalam akad hutang piutang kepada debitur (penerima hutang).
188│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
Meskipun bukti tulisan hanya dimilki oleh pihak kreditur atau ketua kelompok tani saja, sedangkan debitur hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi namun hal itu sudah cukup  menjadikan  transaksi  tersebut  menjadi  sah.  Perjanjian  hutang  piutang  tersebut dilaksanakan  dengan  kesepakatan  atau  persetujuan  bersama,  dengan  saling  percaya. Bentuk  dari  kepercayaan  mereka  adalah  petani  menerima  barang  terlebih  dahulu,  dan ketua kelompok tani akan  menerima  beras dengan  nominal sejumlah uang pada waktu yang  ditentukan,  yaitu  pada  musin  panen,  meskipun  pemberian  beras  tersebut  kadang mundur.  Hal  ini  dapat  dilihat  betapa  besar  kepercayaan  yang  dibangun  oleh  masing- masing  pihak,  yang  berarti  tingkat  kejujuran,  keikhlasan,  dan  keterbukaan  diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.
Namun  demikian  betapa  pentingnya  sebuah  kesepakatan  hitam  diatas  putih  untuk mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  masa  yang  akan  datang.  Jika  ketua kelompok  tani  dalam  memberikan  pinjaman  secara  murni  (tanpa  menarik  tambahan) pun jadi lebih  baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Niur tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung  bahwa  dalam  perjanjian  itu  harga  beras  tidak  disebutkan  sehingga  adanya unsur  ketidakpastian  ( gharar )  sehingga  menyebabkan  adanya  unsur  penambahan  dan transaksi ini ada karena dibuat, bukan murni inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  petani  harus  siap  mengembalikan  pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.
Jadi,  dengan  tidak  adanya  kesepakatan  harga  beras  menyebabkan  adanya penambahan  petani  ketika  mengembalikan  hutangnya.  Sebenarnya  pemberi  hutang sudah  mengetahui  keetidakpastian  harga  beras  periode  yang  akan  datang  bisa  saja membuat  dirinya  rugi,  namun  hal  itu  sudah  diantisipasi  dengan  cara  membuat kesepakatan  1  sak  pupuk  dibayar  dengan  25  Kg  beras  pemberi  hutang  dalam  hal  ini sudah sangan pasti diuntungkan dengan strategi  ini. Padahal dengan tidak menyebutkan kesepakan  harga  beras  pada  saat  perjanjian  itu  berarti  dia  mengambil  sesuatu  tanpa melalui  jalur  yang  dibenarkan.  Sebab,  menurut  sebagian  ulama  berapapun  kecilnya tambahan  ( riba’ )  itu  tetap  haram.  Berbeda  dengan  jual  beli,  berapapun  tingginya harganya  tetap  sah,  karena  sudah  jelas  barang  yang  mau  dibeli  walaupun  labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijaarah (bisnis) dan akad timbal
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │189
balik  sempurna.  Sementara  transaksi  pinjam-meminjam  termasuk  akad tabarru’ (kebaikan)  (Arifin,  1999:  75).  Kemudian  mengenai  hutang  piutang  yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Niur,  yaitu hutang pupuk  dibayar  dengan  beras  sebenarnya  sah-sah  saja  selagi  nominalnya  setara.  Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad berarti”
“Dari  Ubadah  bin  Samit,  Rasulullah  SAW  bersabda:  Emas  dengan  emas,  perak dengan  perak,  gandum  dengan  gandum,  jewawut  dengan  jewawut,  kurma  dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila  berlainan  jenisnya  boleh  kamu  jual  sekehendakmu  asal  tunai.” (HR.  Muslim dan Ahmad)
Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak,  gandum,  jejawut,  kurma  dan  garam)  yang  disebutkan  dalam  hadits  termasuk komoditi  ribawi.  Sehingga  keenam  komoditi  tersebut  boleh  diperjualbelikan  dengan cara barter asalkan memenuhi syarat.  Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyartan, yang pertama harus kontan (tunai), yang  kedua  yaitu  harus  sama  jumlah  dan  takarannya,  walupun  terjadi  perbedaan  mutu antara  keduabarang.  Menurut  Imam  Hanfiyan  dan  Imam  Hambali  mengatakan  bahwa alasan  berlakunya  riba  pada  emas  dan  perak  adalah  karena  keduanya  ditimbang. Sedangkan  empat  komoditi  lainnya  adalah  karena  sebagai  makanan  pokok yang  dapat disimpan.  Jadi  setiap  barang  yang  memiliki  kesamaan  seperti  ini  berlaku  hukum  riba fadhl semacam beras, jagung, sagu.
Sedangkan pendapat  dari Imam Syafi’iyah dan  salah satu  pendapat  Imam  Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar  jual  beli,  sedangkan  komoditi  lain  adalah  sebagai  bahan  makanan,  jadi  berlaku pula  hukum  riba.  Kenyataan  yang  terjadi  di Desa  Niur  yaitu  pemberi  hutang  (ketua kelompok tani) menentukan jumlah beras (nominal beras) yang harus dibayar petani itu padahal  harga  beras  pada  masa  periode  panen  tiba  belum  diketahui  sehingga  apakah harga  beras  akan  lebih  mahal  atau  lebih  murah,  apabila  harga  beras  murah  maka  bisa jadi  pemberi  piutang  mengalami  kerugian dan apabila  harga  beras  mahal  maka  petani merasa  sangan  dirugikan.  Dan  hal  ini  jelas  tidak  sesuai  dengan  konsep  Islam,  karena
190│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
mengambil  keuntungan  dengan  cara  yang  belum  jelas  ketentuannya  ( gharar )  dan  itu termasuk dilarang dalam agama Islam.
Transaksi  hutang  piutang  antara  petani  dan  ketua  kelompok  tani  di  Desa  Niur merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi  hutang  piutang  yaitu  saling  tolong  menolong  kepada  sesama  yang  berada dalam  kesusahan  dengan  memberi  manfaat  kepada  si  penghutang  untuk  menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan  mengatasi kesulitan  yang sedang  ia alami.  Namun  dengan  belum  diketahui  pasti  harga  beras  pada  saat  musim  penen  tiba sehingga  hal  ini  menyebabkan  sesuatu  hal  yang  tidak  pasti,  karenanya  petani  dan pemberi hutang harus siap dengan resiko yang akan datang.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan tidak adanya kepastian harga beras pada saat musim panen tiba dan pemberi hutang juga tidak menetapkan harga beras pada saat perjanjian itu dibuat (disepakati), berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong dan atas dasar secara sukarela, yang mempunyai sisi-sisi  sosial  yang  sangat  tinggi,  serta  mengandung  nilai-nilai  sosial  yang  cukup signifikan  untuk  pengembangan  perekonomian,  bukan  sebagai  sarana  bisnis.  Tapi dengan tidak adanya kepastian harga, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan  dengan  cara  mengeksploitasi orang  lain  atau  dalam  hal  ini  adalah seorang petani,  karena  ketua  kelompok tani  akan  mendapat  laba  dari  harga  beras  periode  akan datang yang diberikan oleh petani namun bisa jadi ketua kelompok tani, walupun harga beras  diperiode  akan  datang  mengalami  penurunan  pemberi  hutang  tetap  tidakk  akan mengalami  kerugian.  Sehingga  tujuan  dari  transaksi  ini  yang  semula  untuk  tolong- menolong  dan  meringankan  beban  sesama  atas  dasar  sukarela  tidak  tercapai,  dan berubah  menjadi  ladang  bisnis.  Karena  ketua  kelompok  tani  akan  mendapat  laba  dari perjanjian  hutang  piutang  yang  ia  lakukan  kepada  petani.  Meskipun  kenyataannya dilapangan masyarakat di Desa Niur  mengatakan cukup  merasa  dibantu  dengan  adanya transaksi semacam ini.
Ketidakpastian  tentang  harga  beras  dalam  kesepakatan  perjanjian  yang  dalam hutang piutang adalah suatu tindakan  yang dilarang oleh syariat Islam  (Dahlan, 1996). Sehingga menyebabkan adanya tambahan. Tambahan yang diperbolehkan dalam  hutang piutang adalah tambahan  yang  berasal dari  inisiatif peminjam  itu sendiri sebagai tanda
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │191
terimakasih,  bukan  karena  disyaratkan  pada  awal  akad.  Dan  juga  tidak  menjadi kebiasaan dimasyarakaat tertentu dalam  melakukan transaksi  semacam  ini.  Akan tetapi kenyataan  yang  terjadi  di  Desa  Niur  yaitu  tambahan  tersebut  berasal  dari  pemikiran ketua  kelompok  tani  dengan  tidak  menyebutkan  kesepakatan  harga  beras  pada  saat perjanjian dibuat, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi  kebiasaan  masyarakat  Desa  Niur  tersebut  dalam  menjalankan  transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.
Hadits Nabi  yang  berbunyi :“ Tidak  ada  seorang  muslim  yang  mengutangi  muslim lainnya  dua  kali  kecuali  yang  satunya  seperti  sedekah .”.  Dan  yang  dimaksud  dengan hadits  tersebut  adalah  memberi  hutang  kepada  seseorang  disaat  dia  memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang  yang  dalam  kesempitan  (Ash-Shiddiqi,  2001).  Hutang  pupuk  dibayar  dengan beras  yang  terjadi  di  Desa  Niur  termasuk  kedalam  unsur  riba,  karena  pengembalian hutang  yang  jumlahnya  sudah  pasti  ada  penambahan,  sehingga  ketua  kelompok  tani mendapatkan  keuntungan  dari  hutang  tersebut.  Selain  itu  jatuh  tempo  itu  sangat menyusahkan  sebagian  petani    yang  sawahnya  menyewa  kepada  orang  lain,  karena selain  membayar  tambahan  dari  hutang  tersebut  mereka  juga  harus  membayar  sewa tanah.  Ketidakpastian  harga  beras  menyebabkan  adanya  penambahan  pengembalian hutang yang pasti dialami oleh petani dan menguntungkan ketua kelompok tani kepada petani di Desa Niur tersebut mengarah pada unsur gharar dan riba.
Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua  macam, yaitu riba al-fadhl dan riba an- nasi’ah.  Riba  al-fadhl adalah  kelebihan  pada  salah  satu  harta  sejenis  yang  diperjual belikan  dengan  ukuran  syara’,  yaitu  dengan  timbangan  atau  takaran  tertentu,  seperti kilogram.  Misalnya,  1  kg  gula  dijual  dengan  1,1/4  kg  gula  lainnya.  Kelebihan  ¼  kg dalam  jual  beli  ini  disebut  dengan riba  al-fadhl. Sedangkan riba  an-nasi’ah adalah kelebihan atas piutang yang disepakati jatuh tempo (Antonio, 2001. Aravik, 2016).
Menurut penulis dalam transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur, dilakukan  dengan  cara  saling  suka  sama  suka  ( ‘antaradin ).  Karena  yang  menjadi kesepakatan  kedua  belah  pihak  ketika  melakukan  akad  adalah  hutang  yang muqtarid atau  debitur  terima  akan  dikembalikan  dengan  kesepakatan  setiap  1  sak  pupuk  akan
192│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
dikembalikan  dengan  25  Kg  beras.  Mengenai  kesepakatan  setiap  1  sak  pupuk  akan dikembalikan  dengan  25  Kg  beras  tersebut  pada  saat  pengembalian  memang  sudah menjadi kesepakatan umum di awal pelaksanaan transaksi ini.
Yang menjadi masalah dalam transaksi tersebut adalah adanya ketidakpastian harga sehingga  menyebabkan  adanya  penambahan  walaupun  sudah  atas  suka  sama  suka. Ketidakpastian  harga  menyababkan  adanya  penambahan  secara  tidak  langsung,  petani yang  membayar  hutangnya  dengan  beras  25  Kg  dengan  harga  Rp.10.000,-  sehingga yang tadinya harga pupuk yang dipinjam sebesar Rp.150.00,-/sak menjadi Rp.250.000,-. Apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh  lagi  meminjam  pupuk  dengan  ketua  kelompok  tani  tanpa  adanya  penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakan bersama. Hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang,  karena  adanya  ketidakpastian  harga  sehingga  secara  tidak  langsung  adanya penambahan  dalam  pengembalian  hutang  tersebut  dari  pihak  yang  berhutang.  Inilah transaksi gharar yang menyebabkan terdinya riba dalam hutang piutang dan tidak adil.
Kaidah pelarangannya adalah kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa ar riba , yakni setiap  pinjaman  atau  hutang  piutang  yang  mengalirkan  atau  mensyaratkan  adanya kelebihan  dalam  pengembaliannya,  maka  termasuk  kategori  riba.  Padahal  hukum  riba itu  diharamkan,  mau  sedikit  ataupun  banyak.  Pengertian  riba  secara  bahasa  adalah tambahan,  tumbuh.  Kata  riba  juga  digunakan  dalam  pengertian  bukit  yang  kecil,  jadi penggunaan  kata  riba  memiliki  satu  makna  yang  sama  yaitu  pertambahan,  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas.  Namun  yang  dimaksud  riba  dalam  ayat  al-Qur’an  yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang.
Dalam  hal  ini,  penulis  memakai  definisi  riba  menurut  Syaikh  Muhammad  Abduh yang  berpendapat  bahwa,  yang  dimaksud  dengan  riba  ialah  pertambahan  yang disyaratkan  oleh  orang  yang  memiliki  harta  kepada  orang  yang  meminjam  hartanya (uangnya). Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan  (Suhendi,  2014).  Dengan  kata  lain,  sedikitpun  tambahan  yang  diambil seseorang  dalam  transaksi  hutang  piutang  dan  tidak  ada  transaksi  pengganti  atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga menjadikan sebuah transaksi menjadi batil . Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 130:
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │193
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba  dengan berlipat ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  keberuntungan.” (Ali Imran: 130).
Yang dimaksud riba dalam ayat di atas ialah riba nasi’ah . Menurut sebagian besar ulama  bahwa  riba nasi’ah itu  selamanya  haram,  walaupun  tidak  berlipat  ganda.  Riba nasi’ah ialah pembayaran  lebih  yang  disyaratkan oleh orang  yang  meminjamkan.  Ibnu Katsir  Rahimahullah  ketika  menafsirkan  ayat  ini  berkata:  “ Allah  Swt.  melarang  kaum mukmin  dari  praktik  dan  memakan  riba  yang  senantiasa  berlipat  ganda.” (Zuhri, 1996).
Dahulu  pada  zaman  jahiliyah,  apabila  piutang  telah  jatuh  tempo  dan  debitur  tidak dapat  membayarnya  maka  ia  akan  menambah  jumlah  pembayarannya.  Demikianlah setiap  telah  jatuh  tempo  sehingga  piutang  yang  sedikit  menjadi  berlipat  ganda  hingga menjadi  besar  jumlahnya  beberapa  kali  lipat  dari  jumlah  awal  hutang.  Pada  ayat  ini Allah Swt. memerintahkan orang yang mampu (debitur) mengembalikan hutang dengan sebaik-baiknya,  maka  tambahan  atas  jumlah  pinjaman  tersebut  boleh  diberikan  oleh debitur.
Al-Qur’an  dengan  tegas  melarang  riba nasi’ah (besar  maupun  kecil)  sebagaimana disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279. Artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa Riba  (yang  belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang  beriman.  Maka  jika  kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
Apabila  kelebihan  pengembalian  tersebut  tidak  dipersyaratkan  dan  merupakan kehendak  yang  ikhlas  dari  orang  yang  berhutang  sebagai  balas  jasa  yang  diterimanya, maka  demikian  bukanlah  riba  dan  diperbolehkan  serta  menjadi  kebaikan  bagi  si penghutang  (Syarifuddin,  2003).  Bahkan  Rasulullah  saw.  Pernah  mencontohkan keutamaan  memberikan  kelebihan  pengembalian  atas  pinjaman.  Hal  ini  melatih  kita untuk  bersedia  berterima  kasih  karena  telah  dibantu  oleh  pihak pemberi hutang. Tentu saja, sekali lagi, kelebihan pengembalian itu jangan dipersyaratkan. Karena itu terhitung
194│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....
sebagai husnul  al-qada’ (membayar  hutang  dengan  baik).  Sebagaimana  Hadis  Nabi Saw:
Dari  Abu  Rafi’  ia  berkata:  “ Nabi  berutang  seekor  unta  perawan,  kemudian datanglah  unta  hasil  zakat.  Lalu  Nabi  memerintahkan  kepada  saya  untuk  membayar kepada laki-laki pemberi  utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam  masuk  tujuh  tahun.  Nabi  kemudian  bersabda:  berikan  saja  kepadanya  unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang .”
Dari  hadis  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa tambahan  yang  diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang tidak dijanjikan ketika berakad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang biasa berlaku.  Dengan  demikian  tidak setiap    tambahan    dalam    hutang    piutang  itu  adalah  riba.  Akan  tetapi  semua  itu tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkannya.
Dalam firman Allah Swt. surat an-Nisa’ ayat 29:
Artinya :“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah  Swt.  mengharamkan  bagi  orang  beriman memakan,  memanfaatkan,  menggunakan,  (dan  segala  bentuk  transaksi  lainnya)  atas harta orang  lain dengan jalan batil , yaitu  yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kita boleh  melakukan  segala  transaksi  terhadap  orang  lain  namun  harus  dengan  jalan perdagangan dan saling ridha, dan ikhlas. Karena keridhaanlah yang menjadikan segala transaksi menjadi halal.
Oleh karena itu tambahan pengembalian hutang pupuk dibayar dengan beras berupa penambahan  sebesar  5  %,  yang  berlipat  ketika  debitur tidak  bisa  mengembalikan pada saat  jatuh  tempo  adalah  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena meskipun  praktik  tersebut  dilakukan  kedua  belah  pihak  dengan  dasar  suka  sama  suka ( antaradin ),  namun  di  dalamnya  terdapat  unsur  riba nasi’ah yang  diharamkan  Islam, sesuai  dengan  kaidah “Kullu  qardin  jarra manfa’atan  fahuwa  ar  riba ”  (Setiap
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │195
pinjaman  atau  hutang  piutang  yang  mengalirkan  atau  mensyaratkan  adanya  kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat simpulkan yaitu:
1. Praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terjadi ketika seorang debitur atau muqtarid (penerima  utang)  datang  kepada  kreditur  atau  ketua  kelompok  tani ( muqrid /pemberi  utang)  untuk  melakukan  pinjaman,  kemudian  kedua  belah pihak  tersebut  mengadakan  ijab  qabul  secara  lisan  dan  tulisan.  Terjadinya perjanjian  hutang  piutang  dikarenakan  petani  meminjam  pupuk  kepada  ketua kelompok  tani,  pupuk  tersebut  akan  dibayar  dengan  beras  dengan  nominal  1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 Kg, apabila petani tidak bisa  mengembalikan pada saat  musim panen tiba maka petani tidak boleh  lagi meminjam  pupuk  dengan  ketua  kelompok  tani  tanpa  adanya  penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakan bersama.
2. Jika  di  lihat  dari  segi  rukun  dan  syarat  sahnya  dalam  perjanjian  ini  sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang  berlaku. Mulai dari ‘Āqid (orang yang berhutang  dan  berpiutang)  yaitu  sudah  cakap  hukum  atau balig. Kemudian Ma’qūd  ‘Alaih (objek),  yaitu  barang  yang  dijadikan  objek  hutang  baik  pupuk atau  uang  merupakan  sudah  sah  menurut  hukum  Islam , namun  adanya ketidakpastian  harga pada periode akan datang sehingga  menyebabkan adanya penambahan  secara  tidak  langsung,  hal  ini  menjadikan  transaksi  tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.
196│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , (Bogor: Prenada Media, 2003).
Aravik,  H.  (2016). Ekonomi  Islam:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi  serta  Pandangan Pemikir  Ekonomi  Islam  dari  Abu  Ubaid  sampai  Al-Maudud i. Malang: Empat Dua.
Ariska  Dewi, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Hutang  Uang  Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo, Skripsi Jurusan Muamalat  Fakultas  Syari’ah  Dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
Ariffin Zainal, Memahami Bank Syari‟ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek, (Jakarta: Alvabeta, 1999).
asy-Syaukany  Imam, Kitab  al-Buyu’  Bab fi  Husnil  Qad}a’ ,  jilid  3  (Yaman:  Darul Fikr, 1812)
Ath-thayyar bin Abdullah Muhammad, Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab (Yokyakarta: Maktabah Alhanif, 2015).
Azhar  Basyir  Ahmad, Asas-Asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam), Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).
Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, ISBN 979-8276-93-0, 1996.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al- Hidayah, 1971).
Hamid  Abdul, Analisis  Pendapatan  Petani  Padi  Sawah  Di  Kecamatan  Woyla Kabupaten  Aceh  Barat ,  Fakultas  Pertanian  Universitas  Teuku  Umar Meulaboh – Aceh Barat 2016
Hamzani,  A.  I.  (2020). Hukum  islam:  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia .  Prenada Media.
Hamzani,  A.  I.,  Hartoyo,  D.,  Nuridin,  N.  K.,  Aravik,  H.,  &  Yunus,  N.  R.  (2020). Struggle For Law Principles In Law DevelopmenT. Solid State Technology , 63 (6), 1869-1879.
Lumintang  M.  Fatmawati, Analisis Pendapatan  Petani Padi  Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur , Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013
Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah : Fiqih Muamalah (Jakarta :Kencana, 2012).
Pasarribu Chairuman, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar  Grafika,  1996). Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah,  terj.  Abu  Syauqina ,  jilid  5  (PT.  Tinta  Abadi  Gemilang, 2013).
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │197
Syafi‟I  Antonio  Muhammad, Bank  Syari‟ah  dari  Teori  ke  Praktik,( Jakarta  :  Gema Insani Press, 2001).
Syarifuddin  , Al-qardh  adalah  penyerahan  harta  berbentuk  uang  untuk  dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama , 2010.
Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014).
Teungku Hasbi ash-Shiddieqy  Muhammad, Koleksi  Hadis-Hadis Hukum 7, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembina  dan  Pengembang  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, ed. 2 , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
Wardi Muslich Achmad, Fiqh Muamalat,( Jakarta:Amzah, 2013 ).
Zuhri Muh, Riba dalam al-Qur’an dan masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
Ibnu Kasir, Tafsir Surat An-Nisa ayat 29, dalam
http://www.ibnukaatsironline.com/2z015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2019
http://berrydhiya.blogspot.com/2015,  diakses  pada  tanggal  09  Novermber  2018,  pukul 10.14 WIB.
Muchsin, “Riba”, dalam  http:/www.mail-archive.com/rantau-netgroups.or.id/html, diakses pada 19 Mei 2019.
Rumaysho.com/http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html  (diakses,  16 April 2019, pukul 13:11)
198│ M. Agus Maryanto,  Reni Hariani,  Suci Aripto, Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang…....