INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 13038-13052 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat
Elisa Putri Ekawati 1 ✉ , Hary Priyanto 2 , Erna Agustina 3
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Email: putriicha806@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Latar  Belakang:  Pemerintah  desa  merupakan  ujung  tombak  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat  secara  aktual.  Kolaboratif  pemerintah  dengan  masyarakat  merupakan  hakekat  dari penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi program berbasis pemberdayaan perempuan harus disertai partisipasi perempuan itu sendiri. Tidak  diundangnya perempuan dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  peserta  pelatihan  menjahit  yang  sedikit,  serta banyaknya angka pernikahan dini, merupakan dampak dari kegiatan Pemerintah Desa Kepundungan yang  tidak  responsif  gender.  Tujuan:  Mendeskripsi,  menganalisis,  dan  menginterpretasi  kualitas program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Penelitian dilakukan  di  Desa  Kepundungan  Kecamatan  Srono  pada  tahun  2023.  Metode:  Memakai  prinsip kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dihasilkan dari wawancara, dan data sekunder  dihasilkan  dari  hasil  kajian  studi  pustaka  dan  berbagai  peraturan  yang  relevan  dengan subtansi penelitian. Hasil: Sulitnya mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak  di  Desa  Kepundungan  karena  partisipasi  masyarakat perempuan  yang  minim  dan  Realitas  kurang  pahamnya  aparatur  Pemerintah  Desa  Kepundungan terhadap prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Simpulan: Pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan harus efektif walaupun defisit implementatif.
Kata Kunci: Kualitas Implementasi, Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan

## Abstract
Background:  The  village  government  is  the  spearhead  that  has  direct  contact  with  the  actual community.  Collaboration  between  government  and  society  is  the  essence  of  implementing sustainable development. Implementation of programs based on women's empowerment must be accompanied  by  the  participation  of  women  themselves.  The  non-invitation  of  women  to  Village Development Planning Meetings, the small number of participants in sewing training, and the high number of early marriages, are the impacts of the Kepundungan Village Government's activities which are not gender responsive. Objective: To describe, analyze and interpret the quality of women-friendly and child-care village programs in Kepundungan Village, Srono District. The research was conducted in Kepundungan Village, Srono District in 2023. Method: Using qualitative principles according to a constructive and participatory model. Primary data is generated from interviews, and secondary data is generated from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Results: It is difficult to achieve success in empowering women in the Women-Friendly and Child Care Village Program in Kepundungan Village due to the minimal participation of women in  the  community  and  the  reality  of  the  Kepundung  Village  Government  apparatus'  lack  of understanding of the principles of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Conclusion:  Women's  empowerment  in  the  Women's  Friendly  and  Child  Care  Village  Program  in Kepundungan Village must be effective despite the implementation deficit.
Keywords: Quality of Implementation, Participation, Women's Empowerment

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  perempuan  merupakan  suatu  proses  untuk  menyadarkan  dan membentuk kapasitas terhadap partisipasi perempuan seperti  keleluasaan,  pengawasaan dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Pentingnya penyelenggaraan pemberdayaan  perempuan karena ruang kesempatan yang  dimiliki  perempuan  sangat  terbatas.  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Undang-Undang Dasar 1945).
Akar masalah dari ketimpangan gender  karena  pemikiran  jika  posisi  perempuan  di bawah  laki-laki.  Untuk  menghentikan  masalah  dan  ketimpangan  tersebut,  prinsip  SDGs point  ke-5  menjelaskan  bahwa  mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan perempuan adalah dengan memastikan prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal.
Pemberdayaan  perempuan  dapat  menunjang  transformasi  dengan  arah  mencapai persamaan hak yang lebih luas sehingga perempuan dapat berdaya dalam pembangunan kapasitas diri dan kualitas hidup masyarakat.
Pengakuan  terhadap  prinsip  persamaan  bagi  seluruh  masyarakat  bertujuan  untuk menghapus diskriminasi tanpa memandang agama, suku, jenis  kelamin,  kedudukan,  dan golongan.  Karena  subtansi  pemberdayaan  mencakup  pendidikan  akan  kontribusi  positif dalam pengembangan individu perempuan.
Desa Kepundungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Srono merupakan bagian dari Kabupaten Banyuwangi.
Desa  dipimpin  oleh  kepala  desa.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)
Data  Pemerintah  Desa  Kepundungan  (2022)  menjelaskan:  Desa  Kepundungan memiliki 3 wilayah administrasi berbentuk dusun: Dusun Kepundungan, Dusun Pekulo dan Dusun Sumberjo. Luas wilayahnya 6,26 km. Adapun penduduknya sejumlah 6.570 jiwa, yang terdiri: usia 0-7 tahun sejumlah 920 jiwa, 7-8 tahun sejumlah 1.321 jiwa, 18-56 tahun sejumlah 2.971 jiwa, dan usia 56 tahun keatas sejumlah 1.358 jiwa.
Pemerintah Desa Kepundungan bertanggung jawab dalam memenuhi hak asasi setiap orang  tanpa  adanya  diskriminasi  gender.  Salah  satunya  adalah  dengan  memberikan pemberdayaan dan pembinaan yang akan memberi kontribusi positif  untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas diri perempuan.
Fungsi  pemerintah  sebagai  pihak  regulator  dan  pengatur  monopoli  dalam pemerintahan wajib implementasi program secara akuntabilitas, responsif, transparan, adil, efektif dan efisien dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat (Priyanto, 2023)
Hasil  observasi  menjelaskan  perempuan  cenderung  tidak  dilibatkan  dalam  proses pembangunan.  Hal  tersebut  tergambarkan  dari  tidak  diundangnya  perempuan  dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa.  Selain  itu,  pemberdayaan  yang diselenggarakan  merupakan  inisiatif  Pemerintah  Desa  Kepundungan  yang  tidak  sesuai dengan kepentingan perempuan.
Peminat yang sedikit pada kegiatan pelatihan menjahit dan banyaknya pernikahan dini merupakan realitas tidak sesuainya program pemerintah dengan kebutuhan perempuan.
Kinerja  aparatur  pemerintah  yang  tidak  optimal  dalam  merespon  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  dapat  membentuk  kekecewaan  masyarakat  dan  keacuhan  pada program pemerintah.
Implementasi kerja Pemerintah Desa Kepundungan dalam pemberian pelayanan atau pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal. Implementasi merupakan
tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan (Priyanto & Noviana, 2023), bahkan jauh lebih penting  daripada  pembuatan  kebijakan  (Rosa,  2023).  Sebab  kebijakan  yang  tidak  di implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana.
Pemerintah  Desa  Kepundungan  perlu  memahami  prinsip  responsif  gender,  yang merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan (Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 31 tahun 2022).
Program kegiatan  responsif gender oleh  Pemerintah Desa Kepundungan bertujuan memberi kesejahteraan dan kesempatan peran yang merata bagi seluruh  perempuan di Desa  Kepundungan.  Optimalisasi  kinerja  dan/atau  komunikasi  sejak  perumusan, implementasi, maupun evaluasi merupakan hal subtantif dalam mencapai keberhasilan.
Artikel  ilmiah  ini  mengulas  tentang  kualitas  implementasi  Pemerintah  Desa Kepundungan terhadap program desa ramah perempuan dan peduli anak. Analisis dan hasil di  dapat  dari  hasil  pengumpulan,  pengembangan,  dan  pengelompokan  data  secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau  menerapkan keduanya  (Creswell  dalam  Madhania, 2023).  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  kualitas program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Penelitian dilakukan di Desa Kepundungan Kecamatan Srono pada tahun 2023. Data primer dihasilkan  dari  wawancara  dengan  informan  yang  ditetapkan  berdasarkan  purposive sampling; data sekunder dihasilkan dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif,  sehingga  peneliti  dapat  melakukan  pengelompokan  serta  dapat  melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Kebijakan  merupakan  instrumen  pemerintahan  yang  memiliki  tujuan  tertentu.  Tiap kebijakan publik berawal dari suatu isu atau masalah publik yang bersifat mendasar serta menyangkut banyak masyarakat.
Meter  dan  Horn;  Dye  dan  Edward  III  (dalam  Priyanto,  et  al.,  2021)  menjelaskan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah
dalam menyelesaikan permasalahan publik, dengan memuat tujuan, nilai-nilai dan model implementasi.
Pemerintah Desa Kepundungan merupakan ujung tombak yang terhubung langsung dengan  masyarakat  secara  aktual.  Pemerintah  desa  tidak  hanya  menangani  urusan kewenangan  formal,  tapi  juga  urusan  kewenangan  informal,  baik  adat,  agama,  dan sebagainya (Soekanto dalam Rahman, 2023).
Kebijakan  pemerintah  harus  di  implementasi  dengan  baik,  benar  dan  mendapat kepercayaan masyarakat (Hidayat, et al, 2023). Oleh karenanya sistem pengelolaannya harus responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  dalam  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  mencakup  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  (atau kelompok)  publik  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan dalam  keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Hal  ini  mencakup  upaya  yang  hanya  dilakukan sekali  saja  untuk  mengubah  keputusan  menjadi  operasional,  serta  upaya  berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh  keputusan kebijakan (Meter & Horn dalam Noviana & Priyanto, 2023).
Hasil penelitian lapangan menjelaskan suatu upaya Pemerintah Desa Kepundungan untuk mempermudah, mengorganisir  dan melaksanakan kebijakan terkait program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Tujuan yang ingin di capai adalah memperkecil ketimpangan gender melalui peran aktif perempuan di berbagai bidang, sehingga terwujud model desa berperspektif gender yang menjamin kesejahteraan perempuan.
Meski Pemerintah Desa Kepundungan telah berupaya mengentas kemiskinan melalui berbagai  program  sosial,  tidak  berarti  bebas  dari  masalah.  Realitasnya,  program  yang diselenggarakan masih belum efektif.
Peneliti berpendapat, kurang efektif karena implementasinya tidak tepat sasaran, dan pembagian tugas dari tiap divisi dalam Pemerintah Desa Kepundungan, baik sumber daya pelaksana, keuangan serta sarana prasarana belum tertata dengan baik.
Pemerintah  Desa  Kepundungan  harus  memahami  bahwa  tiap  aparaturnya  punya peran penting. Berbagai tuntutan secara struktural, seperti: norma, harapan, larangan, dan tanggung  jawab,  justru  menghubungkan,  membimbing,  dan  mendukung  fungsi aparaturnya dalam implementasi program kerja yang diselenggarakan.
Keberhasilan  suatu  program  berpijak  dari  rencana  komprehensif  yang  sudah menggambarkan  sumber  daya  yang  akan  digunakan  dan  terpadu  dalam  satu-kesatuan (Terry dalam Anjarwati, et al., 2023).
Patut  dipahami  bahwa  tuntutan  tanggung  jawab  Pemerintah  Desa  Kepundungan untuk  memberikan  pelayanan  yang  optimal  serta  dapat  memberdayakan  masyarakat perempuan, karena perempuan rentan akan diskriminasi gender, kerap berada pada garis kemiskinan, serta minim partisipasi dalam berbagai bidang.
Implementasi  program  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak  melalui  kegiatan pemberdayaan  pada  perempuan  harus  mencapai  target  keberhasilan.  Dengan  demikian kesejahteraan masyarakat Desa Kepundungan, khususnya perempuan, dapat terjamin dan berdampak pada peningkatan taraf hidup.

## Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan
Undang-undang  Dasar  1945  yang  menjadikan  partisipasi  masyarakat  sebagai  hak dasar warga negara dan merupakan prinsip demokrasi.
Pastisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh individu  atau secara  berkelompok.  Keikut sertaan masyarakat secara aktif  pada berbagai bentuk  merupakan  salah  satu  persyaratan  utama  dalam  mencapai  keberhasilan  dalam pemerintahan.
Hajar  (dalam  Tambaip,  et  al.,  2023)  menjelaskan  bahwa  partisipasi  mengacu  pada keterlibatan  orang  dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  peluang  di  tengah  masyarakat. Partisipasi  masyarakt  harus  dengan  cara  dilibatkan  pada  berbagai  tahapan,  seperti: menerima dan menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaa, dan pengembangan, dan dapat berperan sebagai input dan output.
Partisipasi bukanlah jargon pemerintahan. Mewujudkan partisipasi masyarakat harus diawali  dengan  gerakan  progrsif  Pemerintah  Desa  Kepundungan  itu  sendiri.  Karena peningkatan  kapasitas  dan spirit masyarakat  untuk  partisipasi merupakan tujuan strategi pembangunan desa di berbagai aspek.
Adisasmita (dalam Tambaip, et al., 2023) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan perlu  dilakukan  dengan  cara  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan stabil.
Mewujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  serta  implementasi pada  program  pemberdayaan  perempuan  merupakan  hal  penting.  Pemerintah  Desa Kepundungan harus optimal agar masyarakat mau berpartisipasi.
Organisasi pemerintah adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja (Dale dalam Noviana dan Priyanto, 2022).
Masyarakat perempuan cenderung pasif dalam pelaksanaan partisipasi. Sukesi (dalam Pratiwi et al, 2022) menjelaskan  perilaku pasif disebabkan banyak kesenjangan gender di berbagai kegiatan.
Kesenjangan  yang  dialami  perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  akan menimbulkan ketertinggalan yang menyebabkan ketidak adilan berbasis gender, seperti sub ordinasi, diskriminasi dan tindak kekerasan pada perempuan.
Besarnya populasi perempuan sebagai modal dasar perempuan untuk terlibat aktif di segala bidang. Perempuan punya potensi dan merupakan salah satu aspek kekuatan desa, utamanya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Penguasaan aset dan akses merupakan hal yang berkelanjutan.
Tantangan  yang  harus  disikapi  secara  positif  adanya  potensi  yang  dimiliki  Desa Kepundungan namun belum dimanfaatkan keseluruhan oleh masyarakat perempuan karena terbatasannya.
Pembangunan menuntut optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat.
Hasil penelitian menjelaskan Pemerintah Desa Kepundungan kurang responsif pada perempuan, sehingga kontribusi masyarakat perempuan kepala keluarga terhadap program yang diselenggarakan sangat minim.
Pemerintah harus konsisten dalam mengentas permasalahan masyarakat, apalagi yang berdampak pada kemiskinan (Nana & Hary, 2023). Tindakan nyata yang dilakukan dengan cara  mencukupi  kepentingan  masyarakat  melalui  kebijakan  dan  program  yang  bersifat langsung maupun tidak langsung (Noviana & Priyanto, 2023).
Peneliti  berpendapat  bahwa  keberhasialan  implementasi  program  Desa  Ramah Perempuan  dan  Peduli  Anak  di  Desa  Kepundungan  memerlukan  dukungan  kongkrit segenap elemen masyarakat, khususnya partisipasi para perempuan itu sendiri.
Penting disampaiakna karena program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa  Kepundungan  merupakan  program  yang  mengintegrasikan  perspektif  gender  dan pemenuhan  hak  anak,  baik  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  desa,  tata  kelola pemerintah di desa, pembinaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak di desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Konsistensi  Pemerintah  Desa  Kepundungan  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan merupakan suatu keharusan.
Ketidak-percayaan  masyarakat  terhadap  program  pemerintah  disebabkan  tidak dilibatkannya masyarakat, adanya perilaku tidak adil, tidak berkualitas, hingga tidak beretika (Nadarsyah & Priyanto, 2022).
Perempuan  perlu  dilibatkan  pada  berbagai  program  pemberdayaan  sebagai  sub Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan. Dirasa penting karena  program  tersebut  adalah  kegiatan  yang  mengintegraasikan  perspektif  gender. Perempuan dibina, diberdayakan, punya andil dalam pembangunan di desa, dan kegiatan menuju perubahan yang positif lainnya.
Analisis Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Dalam menganalisis implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan, peneliti prinsip pada aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sebagaimana pemikiran George C. Edward III (1980).
Bagan 1.

## Kerangka Pikir Pembentukan Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: George C. Edward III (1980)
Komunikasi.  Edward  III  (dalam  Utami et  al.,  2023),  menjelaskan  komunikasi  berarti proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan.  Sederhananya  sebagai tindakan interaksi timbal balik antara dua orang atau lebih untuk mengirim dan menerima suatu  informasi.  Jika  proses  penyampaian  informasi  tidak  akurat  maka  berdampak  tidak tersampaikannya informasi secara benar.
Peneliti  berpendapat  perlu  ada  suatu  forum  musyawarah  agar  pemerintah  Desa Kepundungan  sebagai  komunikator  dan  masyarakat  yang  menjadi  target  sasaran  yang
sekaligus  menjadi  penanggung  jawab  program  dapat  memahami  informasi  tujuan  dari Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara utuh dan benar.
Dalam  aspek  ini,  penanggung  jawab  merupakan  pihak  yang  paling  dekat  dengan kelompok  sasaran,  dan  dapat  membantu  pemerintah  Desa  Kepundungan  melakukan komunikasi  antar  personal.  Tiap  anggota  masyarakat  yang  menjadi  penanggung  jawab diberikan pelatihan, materi, dan alat penunjang yang diperlukan.
Komunikasi yang jelas terkait Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa  Kepundungan  dapat  meminimalisir  adanya  kekeliruan  informasi,  meningkatnya partisipasi, dan keberhasilan program.
Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Subarsono, 2015). Pola komunikasi harus ramah, tidak  diskriminatif,  memberi  kompensasi  jika  informasi  yang  diberikan  tidak  sesuai,  dan masyarakat bisa memberi saran dan kritik (Cahyanti, et al., 2023).
Komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Kepundungan  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  perempuan  sangat  dibutuhkan  guna  mengoptimalkan  pelaksanaan program  tersebut,  sekaligus  sebagai  bentuk  transparansi  pemerintah  desa  pada masyarakatnya.
Pentingnya Pemerintah Desa Kepundungan melibatkan partisipasi masyarakat, agar perwakilan masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab memahami fungsi komunikator dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program.
Sumber  daya.  Aspek  Sumberdaya  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  karena berstatus sebagai media dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Edward  III  (dalam  Yuanita et  al,  2022),  menjelaskan  jika  pendekatan  sumber  daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi karena terdapat indikator yang mempengaruhi: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
Goggin, et al (dalam Royatul, et al., 2023), menjelaskan besarnya penyediaan sumber daya dapat mempercepat implementasi.
Pencukupa Sumber daya berkaitan dengan kuantitas dan kualitas aparatur dan pihak lain yang terlibat, kesediaan anggaran yang relevan dan memadai, dan dukungan fasilitas seperti bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan.
Peneliti  berpendapat,  kecukupan  sumber  daya  untuk  Program  Desa  Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan bersifat subtantif. Jika Pemerintah Desa Kepundungan  tidak  mampu  mencukupinya,  maka  implementasi  Program  Desa  Ramah Perempuan dan Peduli Anak tidak akan optimal.
Kualitas  sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Kualitas yang baik akan memudahkan pelaksanaan, sehingga program dapat berjalan optimal.
Pemerintah Desa Kepundungan perlu memenuhi aspek sumberdaya dengan seluruh variabelnya  secara  kuantitas,  sehingga  sesuaik  dengan  kebutuhan  imlementasi  program pemberdayaan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Berdasarkan realitas minim minat perempuan dalam program pemberdayaan, maka Pemerintah  Desa  Kepundungan  perlu  meninjau  kebutuhan  dalam  pelaksanaan  program tersebut. Dengan peninjauan secara detail akan didapati akan menemukan kebutuhan yang yang tidak disediakan.
Kompetensi sumber daya aparatur sebagai implementor merupakan aspek penting. Tanpa implementor yang berkompeten, implementasi program sulit mencapai tujuan yang diharapkan, bahkan cenderung terjadi penyimpangan.
Pemerintah Desa Kepundungan perlu melakukan koreksi pada penyediaan fasilitas, baik sarana maupun prasarana. Dengan demikian akan terjawab, apakah keterbatasan atau kurangnya  fasilitas  menjadi  alasan  masyarakat  perempuan  kepala  keluarga  untuk  tidak terlibat dalam kegiatan pelatihan.
Dukungan sumber daya yang sesuai dapat menjadi daya dorong masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan.
Disposisi. Merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan sikap pelaksana. Edward III (dalam Subarsono, 2015) menjelaskan disposisi sebagai watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor:  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat Demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementasi kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.
Peneliti  berpendapat,  Jika  Pemerintah  Desa  Kepundungan  ingin  implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berhasil secara efektif, maka aparturnya tidak sekedar mengetahui, tapi punya kemampuan dalam implementasi.
Realitas  tidak  dilibatkannya  perempuan  dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa, minim minat perempuan dalam pelatihan menjahit yang sedikit, serta banyaknya angka pernikahan dini merupakan dampak dari disposisi.
Edward  III  (dalam  Utami,  et  al.,  2023),  menjelaskan  kecenderungan  atau  disposisi memiliki konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan hal tersebut,  kesungguhan  dan  komitmen  implementor  untuk  melibatkan  masyarakat perempuan dapat meminimalisir kegagalan.
Pendidikan  karakter  dan  penyamaan  persepsi  terhadap  seluruh  jajaran  Pemerintah Desa Kepundungan dan seluruh implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak  merupakan  bentuk  penyamaan  pemahaman  terhadap  implementasi  kebijakan  dan tujuan program.
Membangun kesepahaman dapat dilakukan melalui forum rapat kerja dan koordinasi antara  pemerintah  Desa  Kepundungan  dengan  segenap  implementor,  khususnya keterlibatan masyarakat perempuan kepala keluarga sebagai ujung tombak dari program yang diselenggarakan.
Priyanto, et  al.,  (2021)  berpendapat  diperlukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara komprehensif.  Karena  kebijakan,  masyarakat  sasaran,  prosedur,  metode,  dan  anggaran merupakan aspek yang saling terkait pada tiap program.
Evaluasi berkala terhadap hal-hal terkait implementasi program dapat menjadi sarana kontrol perilaku implementor dalam melakukan penyimpangan.
Pentingnya rutinitas melalui forum musyawarah agar semua komponen yang terlibat bisa saling bertukar pendapat dan pengalaman, sehingga saling mengetahui kendala yang terjadi di lapangan, dan menemukan solusi stategis.
Stuktur birokrasi. Aspek ini mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang  cukup  komplek  yang  membutuhkan kerjasama birokrasi yang kuat dan kondusif.
Edward III (dalam Subarsono, 2015) menyebut tidak efektifnya implementasi kebijakan bisa jadi karena ketidak efisienan struktur birokrasi.
Struktur  Birokrasi  yang  tidak  efektif,  efisien,  dan  terlalu  panjang  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  yang  selanjutnya  menghasilkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit sehingga aktifitas organisasi tidak fleksibel.
Meskipun  sumber-sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijkaan  tersedia,  atau  para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya,  dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  kemungkinan  kebijakan  tidak  akan  terlaksana  karena terdapat kelemahan struktur birokrasi (Edward III dalam Hidayat , 2021).
Peneliti berpendapat, Pemerintah Desa Kepundungan perlu meninjau struktur pada Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Realitas berbelit-belit kepesertaan pada program  yang  diselenggarakan  menjadi  penyebab  minim  partisipasi  masyarakat perempuan.
Terdapat  2  karakteristik  yang  mendukung  aspek  struktur  birokrasi,  yaitu:  Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi.
Standar Operasional Prosedur merupakan kumpulan kerangka kerja, sehingga menjadi penunjang  implementor  Program  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak  untuk  tidak keluar dari standar kerja yang telah ditetapkan.
Kurangnya berkualitasnya aparatur pemerintah dalam memahami dan melaksanakan Standar  Operasional  Prosedur  tidak  hanya  menghambat  perkembangan  individu,  tetapi juga mengganggu program-program yang diselenggarakan (Nadarsyah & Priyanto, 2023).
Keberadaan struktur birokrasi yang baik dan memadai, serta kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur berdampak pada keberhasilan implementasi.
Fragmentasi merupakan pemecahan dan penyebaran tanggung jawab kebijakan yang terbagi pada  beberapa lembaga atau  badan yang  berbeda sehingga diharuskan adanya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Fragmentasi dapat menyempitkan pandangan aparatur dalam implementasi tugasnya sehingga memicu terjadinya ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan hingga disfungsional aparatur.
Tugas dan tanggung jawab aparatur Pemerintah Desa Kepundungan yang tersebar memungkinkan  lambannya  koordinasi  yang  menjadi  hal  pokok  dalam  implementasi Program  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak,  sehingga  berdampak  pada  tingkat keberhasilan.
Tugas pokok dan fungsi struktur harus di implementasi dengan baik. Teknisnya dengan mempedomani  Standar  Operasional  Prosedur,  yang  merupakan  petunjuk  bagi  struktur Pemerintah  Desa  Kepundungan  sebagai  implementor  Program  Desa  Ramah  Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan.
Peneliti meyakini, perubahan positif dapat terwujud jika pemberdayaan perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di implementasi secara benar oleh struktur Pemerintah Desa Kepundungan, dan adanya partisipasi masyarakat perempuan.

## SIMPULAN
Sulitnya  mencapai  keberhasilan  pemberdayaan  perempuan  dalam  Program  Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan karena partisipasi masyarakat perempuan  yang  minim.  Realitas  aparatur  Pemerintah  Desa  Kepundungan  yang  tidak berkomunikasi  intensif, kualitas  sumber daya yang tidak maksimal, adanya  perilaku  acuh aparatur, dan tidak pahamya terhadap Standar Operasional Prosedur merupakan kendala utama.
Anjarwati,  Desy  Dwi.,  Hary  Priyanto,  Niko  Pahlevi  Hentika.  (2023).  Kajian  Implementasi Program  Banyuwangi  Tanggap  Stunting  Di  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Desa Wonosobo Kecamatan Srono. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568;
Cahyanti,  S.  R.  D.,  Priyanto,  H.,  &  Vitasari,  L.  (2023).  Tata  Rehabilitasi  Penyalahgunaan Narkoba  Di  Kabupaten  Banyuwangi  Dalam  Perspektif  Peraturan  Daerah 7/2020. Nusantara Hasana Journal, 3(3), 156-167. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.974;
Edward III, George  C.  (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Hidayat,  E.  (2021).  Implementasi  kebijakan  dana  desa  untuk  penanggulangan  pandemi covid-19  di  sampang. Soetomo  Communication  and  Humanities, 2(1).  Doi: 10.25139/sch.v2i1.3165;
Hidayat, Nadya Ayu Putri., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. International  Journal  of  Educational  Review,  Law  And  Social  Sciences (IJERLAS), 3(5), 1496 – 1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030;
Madhania,  I.,  Priyanto,  H.,  &  Hentika,  N.  P.  (2023).  Analisis  Pada  Upaya  Pengentasan Masyarakat  Miskin  Melalui  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Di  Desa Pesucen  Kabupaten  Banyuwangi. Nusantara  Hasana  Journal, 3(3),  145-155.  Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975;
Nana Noviana Nadarsyah, Hary Priyanto Priyanto (2023). In Cultural Perspektive: Sexuality and Gender Performance. Handbook of Research on Diversity and Gender Differences in Spiritual Experiences. Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826- 5.ch004;
Nadarsyah,  N.  N.,  &  Priyanto,  H.  P.  (2022).  Decentralization  of  Policy  in  Health  Services Through  the  Public  and  Private  Partnership.  In Regulating  Human  Rights,  Social Security,  and  Socio-Economic  Structures  in  a  Global  Perspective (pp.  108-123).  IGI Global;
Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research Journal,
2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2022, Tentang: Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi  Pada  Kebangkitan  Perempuan  Banyuwangi  Dalam  Politik  Lokal. Jurnal Katarsis, 1(1);
Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan  Dan  Penanggulangan  HIV/AIDS  Terhadap  Perkembangan  Prostitusi Kabupaten  Banyuwangi. WELFARE:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial, 7(1).  Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the  Banyuwangi  Cerdas  Program. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan Agama, 15(2), 1007-1018. Doi: 10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
Priyanto,  H.,  &  Noviana,  N.  (2018).  Analisis  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan Publik), 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal), 4(4).  2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik  Di  Kabupaten  Banyuwangi. Majalah  Ilmiah  Dian  Ilmu,  22  (2).  Doi:
10.37849/midi/v22i2.330;
Rahman,  Dita.  A.  2023.  Implementasi  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK) Sebagai  Upaya  Optimalisasi  Pelayanaan  Kartu  Keluarga  Di  Desa  Kemiri.  Skripsi. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945
Royatul  Firdaus,  Hary  Priyanto,  &  Erna  Agustina.  (2023).  Kajian  Kritis  Pada  Implementasi Kebijakan  Penarikan  Retribusi  Jalan  Provinsi  Oleh  Pemerintah  Desa  Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora, 7(2), 306-312. Doi: 10.36526/santhet. v7i2.1880;
Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The  Interest  Of  Poverty  Reduction:  Towards  Success  Or  The  Verse? International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS), 3(6), 1870 – 1876.
Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar;
Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 12(1), 121-
128. Doi: 10.35724/sjias.v12i1.5096;
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang: Desa;
Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2023). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber
Daya  Manusia  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Melakukan  Pembinaan  Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. Jurnal Katarsis, 1(1);
Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model Cipp Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3427-3440. Doi: 10.47492/jip.v2i10.1340.