## PRINCIPAL AGENT DALAM INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP; KONTRAK YANG MENGUATKAN ATAU MELEMAHKAN? (STUDI KASUS PERIKANAN TANGKAP DI PESISIR MALANG SELATAN)
Principal Agent in the Commercial Fishing Business;

## Strengthening or Weakening Contracts? (Case Study of Commercial
Fishing Business in the Coastal of South Malang)
*Yenny Kornitasari 1 , Asfi Manzilati 1 , dan Anthon Efani 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145; Phone. (0341) 551396, 555 000, Indonesia
2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang; Phone. (0341) 553512 Fax. 0341 557837, Indonesia Diterima tanggal: 19 Desember 2018 Diterima setelah perbaikan: 28 Juni 2019 Disetujui terbit: 10 Desember 2019

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  secara  detail  bagaimana  hubungan  kerja/ industrial (principal-agent) dalam menjaga keberlanjutan suatu usaha di sektor perikanan . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat realitas yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah hasil, tetapi juga proses yang berlangsung. Proses observasi dan intreprestasi menggunakan metode blumer. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber modal sebagai pembiayaan dalam operasional sektor  perikanan  di  pesisir  Malang  Selatan  secara  umum  berasal  dari  tiga  sumber  yaitu  bank,  aset pribadi dan pengambek . Modal yang berasal dari bank hanya bisa diakses oleh nasabah yang memiliki agunan seperti sertifikat rumah/tanah dan kendaraan bermotor.  Pedagang kecil yang tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan lebih memilih permodalan yang berasal dari koperasi, bank thitil dan pengambek. Sumber pemodalan yang berasal dari bank, koperasi maupun bank thitil sudah jelas kontrak yang terbangun. Yang unik pada kasus ini adalah sistem permodalan yang dilakukan antara nelayan dengan  pengambek.  Dalam  hal  ini,  kontrak  yang  terbentuk  antara  principal  dan  agent  disini  seperti menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataannya nelayan tidak punya kekuatan dan pilihan lain dalam mengembangkan usaha karena terikat dengan kontrak pemodalan dan juga utang yang tidak boleh dilunasi.
Kata Kunci: principal – agent ; kontrak bisnis; masyarakat pesisir

## ABSTRACT
The study aims to identify in detail how work / industrial relationship (principal-agent) in maintaining the sustainability of fisheries business. This study used a qualitative approach to perceive reality as a result as well as an ongoing process. The Blumer method was used for the observation and interpretation of the data. As financial support of fisheries sector in the coast of South Malang, capital generally comes from three sources: banks, personal assets and scavengers. Bank capital can only be accessed by customers having collateral asset such as house, land, or vehicles certificates. While cooperative, thitil bank and pengambek were the capital sources for the small traders who do not have collateral assets. It is clear that there is a contract system for acquiring bank and cooperative capital. The unique case appears from capital system between fishers and “pengambek”.  The system seemed to  have  a  mutual  advantageous  for  both  party,  however,  fishers  have  less  power  and  choice  to  get alternative source of capital in developing their business due to the restriction of their contract and they are not allowed to settle their debt.
Keywords: principal - agent; business contract; coastal community

## PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG)  panjang  garis  pantai  Indonesia  mencapai 99.093 km 2 . Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada bidang kelautan dan pesisirnya (Satria, 2002). Kurniasari & Reswati (2011:7) kondisi tersebut memberikan konsekuensi potensi ikan yang terdapat pada laut Indonesia mencapai 6,26 Juta ton per tahun. Kekayaan sumber daya laut ini menjadi anugerah tersendiri bagi sekitar 60 persen dari total penduduk masyarakat Indonesia tercatat mendiami daerah pesisir ini (Wahyudin, 2015:1).
Potensi sumber daya tersebut seolah berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat dari data statistik tahun 2015, dari jumlah populasi penduduk miskin di Indonesia sebesar 25% atau sekitar 7,7 juta jiwa berasal dari nelayan. Hal ini mengindikasikan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berada pada daerah pesisir masih rendah. Menurut Masyhuri (1999) hal tersebut didiorong dari penyelesaian permasalahan yang bersifat parsial dan tidak menyeluruh sering kali dianggap sebagai tantangan dalam permasalahan pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan.
Kurniasari dan Reswati (2011:8) menjelaskan salah satu penebab nelayan sulit keluar dari situasi yang dialaminya adalah masalah ketergantungan nelayan  yang  cukup  besar  pada  faktor  produksi khususnya permasalahan permodalan kepada pemilik modal. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut seringkali nelayan melakukan kontrak atau kerjasama dengan pihak lain sehingga terbentuklah principal dan agent dalam industri perikanan tangkap.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak menelusuri bagaimana kontrak yang terjadi pada tatanan sosial masyarakat nelayan pesisir Malang Selatan. Sebagaimana disebutkan oleh Kurniasari dan Reswati (2011:8) salah satu permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir adalah ketergantungan pada pemilik modal, pada gilirannya akan membentuk pola kerjasama yang tidak setara diantara pelaku ekonomi pesisir.  Melalui penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyempurnaan program- program yang telah dilaksanakan sebelumnya
khususnya pada program pembiayaan dan permodalan bagi nelayan.
Secara  literal,  kontrak  adalah  kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan seperti berdagang atau sewa menyewa (KBBI, 2010). Menurut Yustika (2012) kontrak secara umum digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya ada konsekuensi seperti tindakan balasan atau pembayaran yang mengikutinya. Dari definisi tersebut maka kontrak merupakan elemen yang mengatur atau mengarahkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan tertentu. Selain itu, kegiatan yang diatur dalam kontrak dapat beragam namun pada umumnya kontrak  muncul  pada  kegiatan  yang  melibatkan 2 atau lebih tujuan ( interest ) individu dalam suatu kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya conflict of interest .
Kontrak dalam kondisi assymetric information muncul  sebagai  mekanisme  penegakan  untuk mempertahankan posisi antar aktor agar tidak ada penyimpangan dari kesepakatan awal. Artinya kontrak dapat mengurangi assymetric information kemudian mengurangi biaya transaksi yang ada dalam  sebuah  kegiatan.  Secara  teknis,  informasi asimetris tidak lain merupakan kondisi di mana keridaksetaraan informasi atau pengetahuan (unequal  knowledge) yang dialami oleh pelaku- pelaku (parties) untuk melakukan transaksi di pasar (Yustika, 2012). Di sinilah dibutuhkan suatu kontrak yang lengkap sehingga eksistensi informasi asimetris tadi dapat dikurangi atau direduksi.
Jika teori kontrak berdasarkan Yustika (2012) diterapkan dalam konteks fenomena penelitian, maka kesepakatan yang terjadi antar aktor ekonomi adalah kesepakatan antara nelayan dan pengambek. Sebagai aktor ekonomi, mereka diasumsikan rasional dan self – maximizing interest . Sehingga dengan  cara  –  cara  yang  rasional  menurut  tiap aktor, mereka akan mencari kepuasan maksimum walaupun cara tersebut dapat menciderai kontrak yang telah didesain sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pembagian jenis kontrak yang dilakukan oleh  Furubotn  &  Richter  (dalam  Yustika,  2012) dimana assymetric information dapat terjadi antara pemilik  sebagai  principal  dan  pegawai  sebagai agen yang keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Oleh kerena itu bagian selanjutnya dalam bahasan ini  akan  menjelaskan  mengenai  teori  principal  – agent untuk menjelaskan bagaimana teori kontrak
eksis dalam hubungan yang terjadi nelayan dan pengampek.
Selanjutnya, Principal – Agent Theory memiliki akar masalah pada conflict of interest antar aktor. Dalam hal ini prinsipal adalah aktor yang memiliki kepentingan dan memberikan tugas pada agen untuk menjalankan kepentingan tersebut. Dalam interaksi antar aktor tersebut, walaupun pemangku kepentingan dalam suatu kegiatan adalah prinsipal namun agen memiliki informasi yang lebih lengkap. Kelengkapan informasi agen disebabkan karena posisi mereka yang melaksanakan kepentingan prinsipal secara langsung.

## METODOLOGI

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk melihat realitas, dalam hal ini tidak sekedar sebuah hasil, tetapi bagaimana proses berlangsung dan realitas-realitas lain yang melingkupi proses itu. Pendekatan kualitatif pada dasarnya  sangat  tekun  dalam  posisi  filosofis, dimana kebanyakan imterpretivis memberi perhatian kepada bagaimana dunia sosial diinterpretasi, dimengerti, dialami atau dihasilkan dalam sebuah proses (Mason1996:4).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Sendangbiru  Desa  Tambakrejo,  Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Waktu penelitian dimulai pada tahun 2017 hingga Januari 2019.

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Sejalan dengan pendekatan kualitatif,  jenis data yang diambil sebagai bahan untuk menganalisis perubahan posisi principal-agent adalah jenis data primer yang diambil dari beberapa sumber informan utama dan informan pendukung sebagai sumber data. Adapun informan utama adalah pelaku ekonomi pesisir yang melakukan interaksi principal agent yaitu nelayan,  pengurus  kapal/pengambek, pedagang ikan, supplier logistik dan BBM, serta kuli bongkar. Selanjutnya informan pendukung adalah akademisi dan pemerintah. Adapun karakteristik dari informan tersebut yaitu mereka yang minimal 5 tahun bekerja di bidang tersebut. Selain itu juga, peneliti melibatkan diri dalam kegiatan keseharian yang dilakukan informan (masyarakat pesisir).
Sugiyono  (2012)  secara  spesifik  data  yang diambil adalah data emik (tampak dalam dari manusia, persepsi, mindset ,  sikap,  kepercayaan) dan  kalaupun  ada  data  sensual  (data  skunder/ kuantitatif yaitu yang dapat disensor) adalah data pendukung. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dua metode (Moleong, 2006) yaitu: Pertama , wawancara tidak terstruktur (tidak menggunakan kueisener). Kedua, observasi di  lapangan  yang  dilakukan  dengan  mencoba menempatkan peneliti pada posisi pihak terteliti dan  melibatkan  diri  (berpartisipasi)  pada  aktifitas uaha perikanan.

## Metode Analisis
Mendasarkan pada permasalahan yang ingin dijawab, maka metode  analisis dilakukan secara  holistik  dengan  mendiskusikan  hasil penelitian  secara  interdisiplin  antara  ekonomi dan ilmu sosial lainnya (Koentjaraningrat, 1990). Hal ini menjadi pilihan metode analisis dikarenakan kompleksnya struktur beragam pada komunitas pasar dan untuk menampilkan visi yang komprehensif masyarakat ekonomi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Interaksionisme Simbolik yang merupakan perspektif yang bertujuan untuk memahami sifat interaksi dalam masyarakat dalam aktifitas  sosial  secara  dinamis  terjadi  di  antara individu-individu (Charon, 1979: 23).  Dengan demikian, dalam interaksi individu-individu biasa mengalami perubahan, bertindak satu sama lain, saling mempertimbangkan, bertindak, berpersepsi, menginterpretasi, dan kemudian bereaksi.  Individu dalam hal ini adalah “diri” merupakan sentral bagi perspektif Interaksionisme Simbolik. Pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang lebih menekankan pada pemaknaan dan proses.
Unit analisis pada penelitian ini adalah principal agent yang ada pada bisnis masyarakat pesisir dan juga beberapa pihak yang terlibat dalam proses yang terjadi di sektor perikanan diantaranya pengambek dan nelayan. Selanjutnya, proses pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui  survey  langusung,  wawancara  dan juga observasi. Interpretasi data dilakukan dengan mendasarkan kepada 3 premis Blumer (1969) yaitu:
1.  Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2.  Makna tersebut berasal dari “interaksi” sosial seseorang dengan orang lain.
3.  Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  pelaku  usaha  perikanan  di Pantai Sendang Biru terdiri atas lima kelompok, yaitu  nelayan,  pengurus  kapal/pengambek, pedagang ikan, supplier logistik dan BBM, serta kuli bongkar, dimana kelima kelompok tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam aktivitas perikanan di Pantai Sendang Biru yang selanjutnya membentuk hubungan principal – agent antar pelaku ekonomi di sektor perikanan tersebut.
Nelayan sendiri terbagi dalam dua kelompok yaitu juragan (pemilik kapal), dan ABK (Anak Buah Kapal). Selanjutnya, pedagang juga terbagi dalam empat kelompok yaitu: (1) pedagang besar yakni pedagang yang terdaftar sebagai anggota sekaligus pedagang  di  KUD;  (2)  pedagang  kecil  yakni pedagang yang mendapatkan ikan langsung dari nelayan, di mana ikan tersebut adalah ikan jatah lauk (upah) ABK kadang – kadang dalam kondisi buruk;  (3)  pedagang  pengecer  yakni  pedagang yang biasanya membeli ikan dari pedagang besar setelah selesai di lelang; (4) distributor lokal yakni pedagang yang membeli ikan dari pedagang besar setelah kegiatan lelang atau dari pedagang kecil  untuk  didistribusikan  di  luar  wilayah  Pantai Sendang Biru.

## Kontrak yang Tak Tertulis Namun Mengikat
Kontrak  secara  umum  menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan ( reciprocal action) atau pembayaran sebagai kompensasi. Dalam kenyataannya (Klein, 1980:356-358; dalam yustika, 2008:105), Kállay (2012) menyebutkan bahwa masalah yang menyebabkan perlu adanya kontrak antara lain adalah kondisi ketersediaan informasi ,  bounded rationality,  opportunism,  dan  asset  specificity. Kondisi lapang menunjukan bahwa kontrak hubungan kerja yang terjadi antar pelaku dalam industri perikanan tersebut bersifat informal atau tidak tertulis secara baku berdasarkan pada asas kepercayaan. Dimana kepercayaan sebagai bagian dari modal non ekonomi yang cukup signifikan dan sudah berkembang di masyarakat yang sudah
membudaya  sebagai  bagian  dari  aktifitas  sosial dan juga ekononomi (Manzilati, 2010).
Asas  kepercayaan  antar  pelaku  ekonomi di Pantai Sendang Biru tersebut tidak serta merta muncul tanpa adanya ikatan kontrak yang mengikat di antara mereka. Adanya ketergantungan antar masyarakat di Pantai Sendang Biru berkaitan dengan  hutang  –  piutang  yang  menyebabkan ikatan  kontrak  secara  tak  langsung  muncul  antar pelaku usaha sektor perikanan di Pantai Sendang Biru.  Adanya  hutang  –  piutang  secara  langsung mengikat seseorang untuk terus memiliki hubungan kerja dengan kreditor yang telah memberi pinjaman tersebut. Jika sesorang ingin berhenti atau memutus hubungan kerja dengan pihak yang telah memberi pinjaman, maka pihak yang berhutang harus dapat melunasi hutangnya terlebih dahulu.
Berikut merupakan kutipan pernyataan salah satu informan yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Pantai Sendang Biru:
“…ya  langsung  misalnya  kasih  pinjaman sekarang  gak  boleh  kerja  di  orang  lain, kan  saya  kan  punya  tanggungan,  kecuali kalau sudah tidak utang itungannya. Iya harus melunasi utang utangnya (jika ingin berhenti bekerja).”
Tak hanya itu, hal serupa juga diungkapan oleh informan lainnya, ZA (40 tahun), menjelaskan bahwa pinjaman uang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Sendang Biru tanpa menggunakan agunan, namun demikian mereka hanya diharuskan untuk tetap terikat hubungan kerja dengan pemberi pinjaman hingga hutang tersebut lunas. Dengan demikian,  adanya  hutang  –  piutang  tersebutlah yang menyebabkan ikatan hubungan kerja antar pelaku usaha di Pantai Sendang Biru bertahan dalam jangka waktu yang lama yang masih berjalan sampai saat ini.
“(Hutang)  ke  juragan  mas  yang  punya perahu.  Ga  ada  (agunan),  pokoknya  ikut kerja,  jadi  kalau  mau  pindah  perahu  lain harus ngelunasin utangnya semua.”
Sehingga dari pola hubungan kerjasama yang  terbentuk  tersebut,  memunculkan  kontrak dengan kepercayaan yang tinggi di antara pelaku usaha perikanan. Artinya, bahwa dengan adanya kemudahan melakukan hutang dan sekaligus pemasaran hasil tangkap ikan maka memunculkan ikatan kontrak sesuai dengan hak dan kewajiban antar  pelaku,  sehingga  kepercayaan  itu  muncul
sebagai bentuk loyalitas akan kemudahan tersebut. Siswanto (2005) mendefinisikan loyalitas sebagai satu tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku agent yang yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan dari principal ke agent .
Sehingga  secara  otomatis  dengan  adanya loyalitas akan memuncul kepercayaan antar pelaku. Yousafzai, Pallister & Foxall (2003), mendefinisikan bahwa  kepercayaan  merupakan  pondasi  dari suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan  ini  tidak  begitu  saja  dapat  diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri (2014) pada perikanan tangkap kasus Muncar dan Bitung bahwa nelayan nelayan harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada dan dengan harga yang ditentukan oleh “Bos” (pengambek). Selain itu, “Bos” (pengambek) dapat tetap mengikat nelayan untuk menjual ikan kepadanya. Dan hal ini dibuktikan dengan eksistensi pola tersebut berjalan sampai sekarang.
Pola Hubungan Principal – Agent dalam Industri Perikanan Perikanan Tangkap
Teori keagenan menganalisis hubungan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak, yakni principal ,  membuat  kontrak  baik  secara  implisit maupun eksplisit dengan pihak lain, yakni agent . Dengan kontrak tersebut diharapkan agent akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal (Jensen  and  Meckling,  1976  dalam Yustika ). Principal – agent theory memiliki akar masalah pada conflict  of  interest antar aktor. Dalam hal ini prinsipal adalah aktor yang memiliki kepentingan dan memberikan tugas kepada agen untuk menjalankan kepentingan tersebut.
Berdasarkan teori principal – agent , pengambek merupakan principal, sedangkan juragan kapal (nelayan) ialah agent. Dalam industry perikanan hal tersebut biasa terjadi tetapi dengan
nama yang berbeda beda seperti patron client, tetapi pada  hakikatnya  karakteristik  dari  aktifitas  yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sama (Dahuri, Rais, Ginting & Sitepu, 2001). Berkaitan dengan peran pengambek dan nelayan, salah seorang informan, NHS (50 tahun) yang berprofesi sebagai pengambek menyebutkan bahwa juragan kapal membeli sendiri perahunya, namun untuk modal biaya yang digunakan melaut tersebut berasal dari pengambek sesuai dengan penuturannya di bawah ini.
“…kan  ada,  ada  pengurusnya  sekarang. Tiap kapal ada pengurusnya (pengambek). Jadi sudah ada catatannya setiap hari mbak.  Sistemnya  itu  kalo  tanggungjawab penuh  masalah  apa  itu,  biaya-biaya  apa saja sana yang menuhin, nanti kalo sudah dapat hasil dikasih.”
Lebih lanjut, berkaitan dengan hal ini, posisi principal – agent di Pantai Sendang Biru bergantung pada hubungan tiap-tiap kelompok yang diturunkan menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak.

## Hak dan Kewajiban Nelayan kepada Pengambek
Sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa industri perikanan tangkap di Pantai Sendang Biru terdapat hubungan kerja antara Pengambek/ Pengurus Kapal dengan Juragan Kapal. Hubungan tersebut adalah kontrak non-formal yang diikat oleh hutang. Ketika kontrak telah disepakati melalui hutang yang diberikan pengambek kepada nelayan , selanjutnya nelayan berkewajiban untuk menyerahkan seluruh hasil tangkapan kepada pengambek.  Alih  –  alih  dapat  memasarkan  ikan secara lansung kepada pedagang, nelayan hanya berperan untuk mencari ikan dan mendaratkannya ke TPI.
Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa kontrak yang dibangun antar pengambek dan nelayan sangat lemah dan menguntungkan bagi pengambek selaku principal. Menurut Bengen (2001) nelayan tidak memiliki posisi tawar yang baik dalam kegiatan usahanya karena struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan pengambek. Disisi lain, nelayan tidak memiliki pilihan lain karena pendapatan yang tidak menentu sehingga sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan formal (Masyhuri, 2014).
Disamping kewajiban yang harus dipenuhi oleh nelayan kepada pengambek , nelayan memiliki
kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tidak hanya dalam kegiatan usaha tetapi juga untuk kebutuhan  sehari  –  hari.  Jumlah  hasil  tangkapan yang tidak menentu dan perolehan hasil penjualan ikan  yang  cukup  lama  membuat  nelayan  sering kekurangan  biaya  untuk  kebutuhan  sehari  –  hari. Kemudahan ini yang membuat kontrak antara nelayan dan pengambek berfungsi sebagai dukungan modal yang diharapkan mempertahankan pola kerjasama dalam waktu lama (Muhartono & Nurlaili, 2018).

## Hak dan Kewajiban Pengambek kepada Nelayan
Pengambek/pengurus  kapal  berkewajiban tidak hanya memberikan bantukan modal tetapi juga memenuhi semua kebutuhan nelayan terkait keperluan sarana produksi. Hal ini sejalan dengan ungkapan salah satu pengambek berikut ini.
“Terkadang  nelayan  itu  punya  uang  50 jt.  Kapal  itu  harganya  250,  itu  yang  200 saya itu, dia yang penting dia kerja. Terus bagiannya dia, dapetnya kapal itu, misalnya bulan ini dalam 50 juta, itu mungkin yang dicicilkan  untuk  bayar  25  yang  25  milik mereka. Jadi nyicil dari pendapatan. Kalau dapetnya cuma sedikit – sedikit nggak nyicil sama sekali.”
Berdasarkan kutipan diatas, sebagai pengambek, ia memberikan pinjaman kepada nelayan (pemilik kapal) untuk membeli kapal maupun untuk modal melaut sesuai kebutuhan nelayan. Ia menjelaskan bahwa baginya tidak ada masalah seberapa besar pinjaman yang diajukan oleh pemilik kapal selama para pemilik kapal tersebut bersedia untuk bekerjasama. Kerjasama di antara keduanya merupakan hal yang penting bagi pengambek karena melalui hasil melaut yang dilelang dipasar ikan tersebut yang akan digunakan untuk melunasi hutang pemilik kapal kepada pengambek. Sisi positif hubungan kerjasama tersebut merupakan solusi dalam usaha perikanan baik dalam hal permodalan usaha maupun pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan (Muhartono & Nurlaili, 2018).
Di luar ikatan hutang yang mereka miliki, dalam kegiatan operasional bisnis pengambek kan menerima bagi hasil yang dipotong dari penjualan ikan.  Besar  atau  kecilnya  prosentase  potongan yang dibebankan kepada juragan kapal tergantung pada besarnya jumlah pinjaman yang dimiliki juragan kapal kepada pengambek. Semakin besar
jumlah pinjaman juragan kapal kepada pengambek, maka potongan hasil melaut yang akan diberikan juragan kapal kepada pengambek semakin besar. Sehingga nilai bagi hasil yang diberikan kepada pengambek bisa berubah berdasarkan besar atau kecilnya  hasil  tangkapan.  Berikut  ini  merupakan kutipan penjelasan salah seorang informan yang merupakan pemilik kapal di Pantai Sendnag Biru:
“Ya  kan  tergantung  besarnya  persenan untuk pengepul ke tiap kapal itu beda- beda,  ada  yang  ambil  10%,  3%  bahkan 15%  kebutuhannya,  kalo  pinjaman  sedikit ya persenannya sedikit ” Asimetris Informasi dalam hubungan Pengambek dan Juragan Kapal
Secara teoretis, North (1990) menyampaikan bahwa akar masalah yang menyebabkan perlu adanya kontrak adalah kondisi assymetric information . Kondisi ini membuat aktivitas bersama yang dilakukan oleh individu tidak dalam kondisi yang setara dimana satu individu memiliki informasi yang lebih banyak daripada individu lainnya  sehingga  memunculkan  pihak  yang diuntungkan dan dirugikan.  Dalam hubungan ini, diharapkan terjadinya pendelegasian tugas dari principal  kepada  agent.  Akan  tetapi,  perbedaan kepentingan sering menjadi penyebab terjadinya asimetri informasi.
Sebagaimana dikatakan Scott (1972) bahwa asimetris informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama. Asimetris informasi dapat terjadi sebagai akibat dari pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pemisahan kepemilikan kapal dan pengelolaan kapal selama proses melaut hingga lelang tersebut menyebabkan munculnya asimetris informasi di antara pemilik kapal dan pengambek.
Selanjutnya dikatakan oleh Fozzard (2001), asimetris informasi inilah yang selanjutnya berpotensi menimbulkan masalah keagenan. Penjelasan tersebut sesuai dengan hubungan yang terjadi antara pengambek dan pengurus kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemilik kapal tidak  mengetahui  secara  pasti  terkait  harga  dan jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh
pemilik kapal. Para pemilik kapal mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan kapal selama melaut hingga pembagian hasil lelang ikan di pasar kepada pengambek. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah satu pemilik kapal di Pantai Sendang Biru:
“Saya masalah harga masalah pendapatannya berapa kwintal itu saya nggak  pernah  ngecek  nggak  pernah  tau, apa kata mas budi. Apa katanya mas budi itu, nanti kalau sudah totalan itu baru dikasih notanya . ini pendapatannya segini, sigini, segini.”
Menurut  Scott  (1972),  terdapat  dua  jenis asimetris informasi, yaitu adverse  selection dan moral hazard . Adverse  selection merupakan keadaan di mana principal serta orang-orang dalam lainnya biasanya mempunyai lebih banyak informasi tentang kondisi kekinian dan prospek ke depan dibandingkan dengan agent. Informasi yang seharusnya akan memengaruhi keputusan principal , tidak disampaikan kepada agent sehingga keputusan yang diambil principal tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi faktual organisasi. Sehingga  kondisi  tersebut  dapat  memunculkan moral hazard yang merupakan kegiatan diluar pengetahuan agent yang melanggar kontrak yang sebenarnya  secara  etika  atau  norma  mungkin tidak layak dilakukan. Moral  hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.
Salah seorang pemilik kapal lainnya di Pantai Sendang Biru menjelaskan bahwa adanya ketimpangan informasi yang dimiliki antara pemilik kapal dan pengambek tersebut menyebabkan nelayan (pemilik kapal) tidak mengetahui banyak hal terkait biaya dan proses melaut hingga pelelangan ikan di pasar. Para nelayan mempercayakan  seluruhnya  kepada  pengambek dan hanya menerima pembagian hasil akhir setelah hasil tangkapan ikan tersebut dilelang dan dipotong dengan berbagai biaya selama proses melaut.
“Nelayan  taunya  cuman  ikan  dateng  di lelang  terus  dibeli  pengepul,  harga  di pelelangan yang diterima nelayan 15 ribu/ kilo misalnya sudah dipotongan persenan pengepul (pengambek) sama biaya transaksi jadi harga di pasar bisa 17 ribu/ kilo. Tapi kadang pengepul (pengambek) dapet pesenan juga dari luar kota.”
Hubungan  Kontrak  yang  Melemahkan  antara Pengambek dan Pemilik Kapal
Kállay (2012) menyebutkan bahwa masalah yang menyebabkan perlu adanya kontrak antara lain adalah kondisi ketersediaan informasi, bounded rationality , opportunism , dan asset specificity . Kesediaan informasi merupakan pengetahuan yang dimiliki tiap individu dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan bounded rationality , opportunism , dan asset  specificity adalah aspek yang menyebabkan kontrak dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana. Firth (1946) kontrak dalam kondisi assymetric information muncul  sebagai mekanisme penegakan untuk mempertahankan posisi antar aktor agar tidak ada penyimpangan dari kesepakatan awal. Artinya kontrak dapat mengurangi assymetric information kemudian mengurangi biaya transaksi yang ada dalam sebuah kegiatan.
Namun demikian teori tersebut berseberangan dengan temuan lapangan. Dimana hubungan kontrak yang dibangun antara pengambek dan pemilik kapal dapat melemahkan hubungan salah satu di antara keduanya. Hubungan kontrak antara pemilik kapal dan pengambek lebih menguntungkan bagi pengambek. Hal tersebut dikarenakan semua proses usaha perikanan tangkap ini mulai dari penyedian modal, saprodi dan penjualan ikan dilakukan oleh pengambek. Sehingga secara struktur kekuasaan, pengambek memiliki kekuasaan tertinggi untuk mendapatkan keuntungan. Disisi lain, pemilik kapal merasa tidak dirugikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan pengambek menyediakan semua kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan melaut bagi pemilik kapal (Manzilati, Efani & Kornitasari, 2018)
Sejalan dengan penelitian Qurrata (2018) bahwa permasalahan tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa pada usaha perikanan laut, posisi tawar ( bargaining posisition ) yang dimiliki oleh  nelayan  kecil  dan  buruh  nelayan  sangat lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif pada struktur pasar di perikanan laut. Lemahnya posisi daya tawar pemilik kapal tersebut akibat adanya keterikatan hutang yang dimiliki oleh pemilik kapal terhadap pengambek. Pengambek secara langsung akan mengurus kegiatan melaut hingga penjualan hasil tangkapan ikan atas kapal yang telah dibiayainya. Berikut ini merupakan kutipan hasil wawancara salah satu pemilik kapal di Pantai Sendang Biru:
“Saya masuke ikan ya di pak budi itu. Yang ngambil ikannya kan pak budi, yang modalin pak  budi,  ya  diambil  orang  lain  gak  boleh yang modalin dia.”
Pemilik kapal juga menjelaskan bahwa meskipun tidak ada agunan yang disyaratkan dalam hutang tersebut, namun jaminan kapal dan ikatan kontrak kerja di antara keduanya menjadi jaminan dalam hutang tersebut. Informan tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pengembalian hutang, pihaknya akan memberikan potongan dari hasil lelang ikan tersebut antara 5 - 10% sesuai dengan besarnya hutang pemilik kapal. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan dari salah satu pengambek di Pantai Sendang Biru:
“Pengambek sama yang punya perahu itu ada perjanjiannya. Ya kadang – kadang itu kan lihatnya dari utang piutang itu. Kalau pengambek itu kan kesepakatannya dari ini,  dari  ee  misalkan  ini  kan  perahunya. Nanti misalkan sudah buanyak hutangnya apa  bagaimana,  apa  nutut  apa  nggak nanti. Hutangnya itu berapa perahunya itu diikutkan berapa itu nanti ada itungannya. Jadi ya buat jaminan lah. Saya ambil ya anu 10 %, lihat dari anu, lihat dari hutangnya. Ada  yang  5%,  ya  dilihat  dari  sangkutan lah. Kalo sampek 50 keatas ya 10 %, kalo sampek 50 kebawah ya 5%.“
Kontrak Antara  Pemilik  Kapal  dan Anak  Buah Kapal (ABK)
Pemilik kapal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mencari ikan di laut memperkerjakan beberapa orang yang biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK). Dalam ABK tersebut terdapat nahkoda yang akan menjalankan kapal dan juga beberapa orang lainnya yang bertugas menangkapikan di laut. ABK dalam satu perahu kecil memerlukan 2 – 5 orang ABK. Adapun proses pencarian  tenaga ABK  oleh  pemilik  kapal  melalui informasi dari kerabat atau warga sekitar pemilik kapal. Bagi masyarakat yang bersedia menajdi ABK, mereka secara langsung mengajukan dirinya untuk menjadi ABK pada pemilik kapal. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah seorang pemilik kapal di Pantai Sendang Biru terkait perekrutan tenaga ABK:
“Ya,  ya  langsung  orangnya,  orangnya kesini cari kerja gitu yaa, mau ikut gitu ya, jadi yaaa  pokoknya mampu nggak mabok gitu dilaut gapapa.”
Lebih lanjut, berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan ABK ketika melaut, informan menjelaskan bahwa selama kegiatan melaut berlangsung tidak ada pembagian kerja tertentu antar ABK dalamkapal. Ia menjelaskan bahwa pembagian tugas sama rata sesuai dengan perjanjian awal mereka bekerja. Informan tersebut menjelaskan bahwa tugas ABK adalah menjaring ikan dan membersihkan kapal. Para ABK bekerja dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, dan diberi jam istirahat pada pukul 12 siang.
“Nggak  ada  pembagian  kerja  tertentu, selama sehari kerja full aja rata, pembagian kerja ABK dibagi rata sesuai jobdesk di awal  perjanjian,  yang  menjaring,  yang membersihkan kapal yang penting kerja dari jam  6-12  siang  nanti  istirahat  terus  lanjut sampek jam 5 sore.”
Berkaitan dengan pembagian upah hasil melaut, informan menjelaskan bahwa pembagian upah  tersebut  dibagi  menjadi  1/3  bagian  dari masing-masing yang terlibat di dalamnya. Dari 3/3 hasil yang didapat oleh nelayan, 1/3 diberikan kepada  ABK  (2-5  orang),  1/3  diberikan  kepada pemilikkapal,  dan  1/3  diberikan  kepada  pengurus kapal/pengambek.  Berbeda  dengan  perahu  kecil, informan menjelaskan bahwa pembagian hasil melaut pada kapal besar pembagian upahnya ialah 50% untuk pemilik kapal, 10% untuk biaya perawatan kapal, 20% untuk pengambek, dan 20% sisanya diberikan untuk ABK dibagi dengan jumlah ABK per kapal.
“Kalo  perahu  kecil  punya  pribadi  itu  kalo ada  yang  ikut  melaut  misal  2-5  orang pembagiannya  1/3  bagian  jadi  ABK  1 bagian, juragan laut 1 bagian, biaya perahu 1 bagian. Maksudnya 1/3 bagian dari hasil melaut jadi ya jumlah ikan/kilo di kali harga per  kilonya.  Kalo  kapal  dibagi  2  dulu  jadi 50% untuk juragan darat ya pemilik kapal, 10%  untuk  biaya  perawatan  kapal,  20% untuk pengambek 20% ABK dibagi jumlah ABK nya perkapal.”
Bahkan, informan lain yang merupakan pengambek sekaligus pedagang besar ikan di Pantai Sendang Biru menjelaskan bahwa hasil tangkapan ikan dalam satu kapal akan diambil terlebih dahulu oleh pengurus kapal/pengambek, selanjutnya akan dibagikan kepada pemilik kapal dan ABK. Jumlah besaran potongan untuk pengambek bergantung pada ikatan (jumlah hutang) pemilik kapal, yakni antara  5  –  15%.  Sisanya  tersebut  dibagikan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk ABK.
Dari prosentase upah yang diterima oleh ABK tersebut selanjutnya di mana dibagi lagi sejumlah  ABK  yang  ada  dan  nahkoda/juru  mudi mendapatkan bagian dua kali lipat besar daripada yang diterimaoleh per orang ABK. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah satu informan yang merupakan pengambek sekaligus pedagang besar ikan di Pantai Sendang Biru:
“Ya  ngikuti  umumnya  disini.  Kalo  sekoci, satu  kapal  diambil  prosentase  pengurus, habis begitu tergantung. Tergantung ikatannya  banyak  10%  sampek  15%  dari penghasilan. Kalau ikatannya sedikit dikurangi  5%.  Habis  itu  dibagi,  diambil biaya  operasonal.  Sisanya  itu  baru  dibagi 2, separo yang punya kapal. Sisanya yang separo untuk ABK. ABK ya tergantung jumlahnya.  Kalo  jumlahnya  4  ya  dibagi  5, soalnya juru mudi dua bagian.”
Lebih lanjut, salah seorang informan yang merupakan ABK menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan yang ia terima dalam sekali melaut terkadang  2  –  3  juta  rupiah.  Namun  demikian,  ia kembali menjelaskan bahwa pendapatan yang ia terima sebagai ABK sepenuhnya bergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah ikan yang berhasil diperoleh selama melaut.
“Kalau  itu  saya  g  pernah  tau  soal  itu. Kadang iya 2jta-3jta ya gitu aja cuman lihat ikan doank kalau ikan banyak ya banyak.”
Namun, berdasarkan informasi dari salah seorang ABK menjelaskan bahwa ketika nelayan tidak berhasil mendapatkan ikan selama melaut, maka para ABK dibebankan untuk mengganti biaya solar yang telah dikeluarkan selama melaut.
“iya  kalau  potongan  misal  gak  dapat  ikan itu dipotong solar”
Selanjutnya, berkaitan dengan kerusakan kapal, beberapa informan menyebutkan bahwa kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab pemilik kapal. Namun beberapa informan lain menyatakan bahwa kerusakan kapal menjadi tanggungjawab bersama antara ABK dan pemilik kapal. Agus, pemilik kapal di Pantai Sendang Biru menjelaskan  bahwa  pengecekan  kapal  selalu dilakukan oleh juragan laut (pengambek) sebelum melaut untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan kapal di tengah perjalanan melaut.
“Kalo  jadi  Abk  yang  mnegerti  perahu  ya juragan  laut,  pengecekan  tidak  bisa  ABK dahulu  takut  disalahkan.  Sebelum  melaut
ada laporan dulu administrasinya lah dicek juga  perahunya,  tanggal  berangat-pulang nama  nahkoda  tau  juragan  laut,  nama pemilik kapal“
Lain halnya dengan Agus, menurut salah satu informan yang merupakan ABK menjelaskan bahwa tanggungjawab kerusakan kapal ada di tangan pemilik kapal. Tak hanya itu, pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Zaenul, salah seorang ABK lainnya di Pantai Sendang Biru. Ia menjelaskan bahwa kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab semua ABK yang ada di kapal tersebut, di mana tanggunjawab tersebut harus dibayar oleh ABK dengan dibebankannya potongan biaya kerusakan kapal terhadap upah para ABK.
“Ditanggung semua abk mas la itu kan ada potongan sedikit tadi.”
Hubungan  Kontrak  yang  Melemahkan  antara Pengambek dan Pemilik Kapal
Kállay (2012) menyebutkan bahwa masalah yang menyebabkan perlu adanya kontrak antara lain adalah kondisi ketersediaan informasi, bounded rationality,  opportunism, dan asset  specificity . Kesediaan informasi merupakan pengetahuan yang dimiliki tiap individu dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan bounded  rationality, opportunism , dan asset  specificity adalah aspek yang menyebabkan kontrak dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana.
Kontrak dalam kondisi assymetric information muncul  sebagai  mekanisme  penegakan  untuk mempertahankan posisi antar aktor agar tidak ada penyimpangan dari kesepakatan awal. Artinya  kontrak  dapat  mengurangi  assymetric information kemudian mengurangi biaya transaksi yang ada dalam sebuah kegiatan (Hargrave & Andrew, 2004).
Namun demikian, teori tersebut berseberangan dengan temuan lapangan. Hubungan kontrak yang dibangun antara pengambek dan pemilik kapal dapat melemahkan hubungan salah satu di antara keduanya. Hubungan kontrak antara pemilik kapal dan pengambek lebih menguntungkan bagi pengambek. Tidak hanya memiiki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan tetapi juga sebagai pemasok perbekalan untuk melaut.Dimana harga diberikan oleh pengambek kepada nelayan lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini sejalan  dengan pernyataan salah satu nelayan.
“Enaknya  kalau  dari  pengambek  itu  bisa hutang. Tapi ya gitu, harganya beda sama di toko. Misal beras di toko harga sepuluh kita dapenya tiga belas.”
Lemahnya posisi daya tawar pemilik kapal tersebut akibat kurangnya sumber modal untuk kegiatan operasional, sehingga pengambek secara langsung akan mengurus kebutuhan kegiatan melaut, bahkan penjualan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengambek memonopoli sumber daya berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Sejalan dengan Sumarsono, S. (2009) bahwa tenaga kerja  dengan  dominasi  modal  cenderung  akan melakukan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimiliki.
Kontrak Antara  Pemilik  Kapal  dan Anak  Buah Kapal (ABK)
Pemilik kapal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mencari ikan di laut memperkerjakan beberapa orang yang biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK). Dalam ABK tersebut terdapat nahkoda yang akan menjalankan kapal dan juga beberapa orang lainnya yang bertugas menangkapikan di laut. Jumlah ABK dalam satu perahu kecil memerlukan 2 – 5 orang ABK. Adapun proses  pencarian  tenaga ABK  oleh  pemilik  kapal melalui informasi dari kerabat atau warga sekitar pemilik kapal. Bagi masyarakat yang bersedia menajdi ABK, mereka secara langsung mengajukan dirinya untuk menjadi ABK pada pemilik kapal. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah seorang pemilik kapal di Pantai Sendang Biru terkait perekrutan tenaga ABK:
“Ya,  ya  langsung  orangnya,  orangnya kesini cari kerja gitu yaa, mau ikut gitu ya, jadi yaaa  pokoknya mampu nggak mabok gitu dilaut gapapa.”
Lebih lanjut, berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan ABK ketika melaut, informan menjelaskan bahwa selama kegiatan melaut berlangsung tidak ada pembagian kerja tertentu antar ABK dalam kapal. Ia menjelaskan bahwa pembagian tugas sama rata sesuai dengan perjanjian awal mereka bekerja. Informan tersebut menjelaskan bahwa tugas ABK adalah menjaring ikan dan membersihkan kapal. Para ABK bekerja dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, dan diberi jam istirahat pada pukul 12 siang.
“Nggak  ada  pembagian  kerja  tertentu, selama sehari kerja full aja rata, pembagian
kerja ABK dibagi rata sesuai jobdesk di awal  perjanjian,  yang  menjaring,  yang membersihkan kapal yang penting kerja dari  jam  6-12  siang  nanti  istirahat  terus lanjut sampek jam 5 sore.”
Berkaitan dengan pembagian upah hasil melaut, informan menjelaskan bahwa pembagian upah  tersebut  dibagi  menjadi  1/3  bagian  dari masing-masing yang terlibat di dalamnya. Dari 3/3 hasil yang didapat oleh nelayan, 1/3 diberikan kepada  ABK  (2-5  orang),  1/3  diberikan  kepada pemilikkapal,  dan  1/3  diberikan  kepada  pengurus kapal/pengambek.  Berbeda  dengan  perahu  kecil, informan menjelaskan bahwa pembagian hasil melaut pada kapal besar pembagian upahnya ialah 50% untuk pemilik kapal, 10% untuk biaya perawatan kapal, 20% untuk pengambek, dan 20% sisanya diberikan untuk ABK dibagi dengan jumlah ABK per kapal.
“Kalo  perahu  kecil  punya  pribadi  itu  kalo ada  yang  ikut  melaut  misal  2-5  orang pembagiannya  1/3  bagian  jadi  ABK  1 bagian, juragan laut 1 bagian, biaya perahu 1 bagian. Maksudnya 1/3 bagian dari hasil melaut jadi ya jumlah ikan/kilo di kali harga per  kilonya.  Kalo  kapal  dibagi  2  dulu  jadi 50% untuk juragan darat ya pemilik kapal, 10%  untuk  biaya  perawatan  kapal,  20% untuk pengambek 20% ABK dibagi jumlah ABK nya perkapal.”
Bahkan, informan lain yang meru pakan pengambek sekaligus pedagang besar ikan di Pantai Sendang Biru menjelaskan bahwa hasil tangkapan ikan dalam satu kapal akan diambil  terlebih  dahulu  oleh  pengurus  kapal/ pengambek, selanjutnya akan dibagikan kepada pemilik kapal dan ABK. Jumlah besaran potongan untuk pengambek bergantung pada ikatan (jumlah hutang)  pemilik  kapal,  yakni  antara  5  –  15%. Sisanya tersebut dibagikan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk ABK. Dari prosentase upah yang diterima oleh ABK tersebut selanjutnya di mana dibagi lagi sejumlah ABK yang ada dan nahkoda/juru  mudi  mendapatkan  bagian  dua  kali lipat besar daripada yang diterima oleh per orang ABK. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah satu informan yang merupakan pengambek sekaligus pedagang besar ikan diPantai Sendang Biru:
“Ya  ngikuti  umumnya  disini.  Kalo  sekoci, satu  kapal  diambil  prosentase  pengurus, habis begitu tergantung. Tergantung
ikatannya  banyak  10%  sampek  15%  dari penghasilan. Kalau ikatannya sedikit dikurangi  5%.  Habis  itu  dibagi,  diambil biaya  operasonal.  Sisanya  itu  baru  dibagi 2, separo yang punya kapal. Sisanya yang separo untuk ABK. ABK ya tergantung jumlahnya.  Kalo  jumlahnya  4  ya  dibagi  5, soalnya juru mudi dua bagian.”
Lebih lanjut, salah seorang informan yang merupakan ABK menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan yang ia terima dalam sekali melaut terkadang  2  –  3  juta  rupiah.  Namun  demikian,  ia kembali menjelaskan bahwa pendapatan yang ia terima sebagai ABK sepenuhnya bergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah ikan yang berhasil diperoleh selama melaut. Hal ini, mengartikan bahwa  produktifitas  nelayan  dilihat  dari  banyak sedikit ikan hasil tangkapan sehingga semakin produktif maka akan mendapatkan upah yang lebih besar. Sejalan dengan Jimad (2012) dalam system pengupahan yang menggunakan hitungan berdasarkan  produktifitas  yang  dihasilkan  sesuai dengan kontrak dapat dikatakan bahwa system pengupahan yang berlaku adalah bagi hasil. Hal tersebut bertentangan dengan Setiadi (2009) bahwa tingginya tingkat upah yang tinggi tidak menjamin tingginya produktivitas kerja, tetapi hal tersebut disebabkan faktor-faktor lain di luar upah dan jaminan social. Dan hal tersebut berbeda dengan industry yang ada di pesisir Malang Selatan.
“Kalau  itu  saya  g  pernah  tau  soal  itu. Kadang iya 2jta-3jta ya gitu aja cuman lihat ikan doank kalau ikan banyak ya banyak.”
Namun, berdasarkan informasi dari salah seorang ABK menjelaskan bahwa ketika nelayan tidak berhasil mendapatkan ikan selama melaut, maka para ABK dibebankan untuk mengganti biaya solar yang telah dikeluarkan selama melaut.
“iya  kalau  potongan  misal  gak  dapat  ikan itu dipotong solar”
Selanjutnya, berkaitan dengan kerusakan kapal, beberapa informan menyebutkan bahwa kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab pemilik kapal. Namun beberapa informan lain menyatakan bahwa kerusakan kapal menjadi tanggung jawab bersama antara ABK dan pemilik kapal. Agus, pemilik kapal di Pantai Sendang Biru menjelaskan  bahwa  pengecekan  kapal  selalu dilakukan oleh juragan laut (pengambek) sebelum melaut untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan kapal di tengah perjalanan melaut.
“Kalo  jadi  Abk  yang  mnegerti  perahu  ya juragan  laut,  pengecekan  tidak  bisa  ABK dahulu  takut  disalahkan.  Sebelum  melaut ada laporan dulu administrasinya lah dicek juga  perahunya,  tanggal  berangat-pulang nama  nahkoda  tau  juragan  laut,  nama pemilik kapal“
Lain halnya dengan Agus, menurut salah satu informan yang merupakan ABK menjelaskan bahwa tanggungjawab kerusakan kapal ada di tangan pemilik kapal. Tak hanya itu, pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Zaenul, salah seorang ABK lainnya di Pantai Sendang Biru. Ia menjelaskan bahwa kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab semua ABK yang ada di kapal tersebut, di mana tanggunjawab tersebut harus dibayar oleh ABK dengan dibebankannya potongan biaya kerusakan kapal terhadap upah para ABK.
“Ditanggung semua abk mas  la itu kan ada potongan sedikit tadi.”
Hal tersebut menunjukan bahwa dalam industry pesisir dalam skema pembagian untung maupun kerugian menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai dengan kontrak yang disepakati antar pelaku. Jam, Syed, Tahir & Farooq, (2010) mendefinisikan  bahwa  mekanisme  kerja  dengan menggunakan skema bagi hasil memberikan keuntungan yang adil bagi principal dan agent karena mendapatkan kompensasi untung atau rugi sesuai dengan kontribusinya. Jimad (2012) sistem bagi hasil membuat setiap devisi akan berusaha menghasilkan yang paling banyak yang dapat  dicapai,  sehingga  mempengaruhi  jumlah nominal bagi hasil yang diterima karyawan. Sejalan dengan Yahya & Edy (2010) bahwa mekanisme dalam bagi hasil baik untuk profit maupun loss akan  membagi  hasil  aktifitas  ekonomi  sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang antar pelaku ekonomi.

## Kontrak antara Pengambek, Nelayan, dan Kuli Logistik
Setiap pengurus kapal memiliki hubungan dengan pedagang yang menyuplai kebutuhan kapal saat melaut. Supplier ini biasanya memurapak pedagang sembako yang ada di Sendang Biru. Ada juga pengurus kapal yang sekaligus memiliki toko untuk suplai kebutuhan melaut. Pelaksana pemenuhan kebutuhan logsitik tersebut dilakukan oleh kuli bongkar. Kuli bongkar bertugas untuk mendistribusikan logistik yang dikirim dari supplier untuk kapal yang akan berangkat melaut. Hubungan
kerja kuli bongkar hanya dengan nelayan. Mereka menerima upah setelah nelayan pulang melaut berupa  ikan  sebanyak  5  kg/keranjang  dengan jumlah sesuai hasil tangkapan yang diperoleh. Jadi kuli bongkar tidak memiliki hubungan kerja dengan pengurus kapal maupun supplier logistik.
Kebutuhan logistik dalam sebuah kapal ditentukan oleh pengambek selaku pengurus kapal. Salah seorang informan menjelaskan bahwa setiap nelayan terdapat pengurus kapal masing-masing. Tugas dari pengurus kapal ialah memenuhi kebutuhan operasional dan logistik nelayan selama melaut. Ia juga menjelaskan bahwa pengurus kapal (pengambek) akan memberikan potongan sebesar 5% dari pendapatan kotor hasil melaut sebagai pengganti biaya logsitik yang telah dikeluarkan.
“Semua  nelayan  ada  pengurus  masing- masing,  kerjasama  nelayan  dengan pengambek misal 1 pengurus membawahi 10 kapal, dst. Mereka memenihi kebutuhan nelayan  selama  melaut,  baik  operasional maupun logistik ditanggung oleh pengambek dipotong 5% dari pendapatan kotor melautnya.”
Berkaitan dengan upah yang diterima oleh kuli bongkar, kuli bongkar hanya bertugas memberikan jasa angkut logistik kepada nelayan untuk kebutuhan melaut, sehingga upah yang diterima oleh kuli bongkar hanya berasal dari jasa angkutnya saja. Salah seorang informan yang merupakan kuli bongkar menjelaskan bahwa pengambek akan memberi informasi kebutuhan logistik yang perlu dikirim ke kapal. Selanjutnya, pengambek yang akan membayar kebutuhan logisktik tersebut. Upah yang diterima oleh kuli bongkar adalah upah atas jasa angkut yang telah diberikannya.
“Istilahnya  kan  kita  kuli  angkut  gitu.  Yang bayar  (logistik)  pengambek,  yang  ngasih tau kapal mana butuh logistik berapa ya pengambek. Cuman kita dapet upah dari jasa ngangkut aja.”

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan di
industri perikanan pesisir Malang Selatan terjalin dengan hubungan kerja/industrial ( principal-agent) melalui kontrak pembiayaan informal antara Nelayan dan Pengambek. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir di semua usaha penangkapan ikan di Indonesia mengalami keterbatasan akses pembiayaan formal seperti lembaga keuangan bank sehingga sehingga membuat nelayan tidak ada pilihan pembiayaan lain. Kontrak pembiayaan tersebut memberikan konsekuensi kepada nelayan, dimana nelayan terikat dengan kontrak yang melemahkan posisi tawarnya dalam bisnis perikanan tangkap. Lemahnya bargaining position pemilik kapal tersebut akibat kurangnya sumber modal untuk kegiatan bisnis dan pemenuhan kebutuhan sehari hari, sehingga pengambek memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan nelayan sebagai pemilik kapal. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan kontrak yang terbentuk di pesisir pantai Sendangbiru membuat pengambek memonopoli sumber daya berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Sehingga kontrak yang terbentuk bisa dikatakan menguntungkan bagi nelayan karena untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, akan  tetapi  kontrak  ini  secara  kelembagaan ( principal- agent) dikatakan melemahkan bagi nelayan karena menghilangkan kekuasaan akan pengelolaan hasil tangkapan.Akhirnya, kontrak tersebut seakan akan menguntungkan bagi nelayan akan tetapi sebenarnya melemahkan dalam sebuah kontrak. Hal tersebut dilatar- belakangi  adanya  kepercayaan  nelayan  kepada pengambek yang menimbulkan asymmetry information , terutama dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan sampai dengan besaran nilai bagi hasil dari hasil tangkapan ikan .

## Rekomendasi Kebijakan
Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah perlunya membentuk dan membangun lembaga keuangan informal yang ramah bagi nelayan dengan mengoptipmalkan peran modal sosial yang sudah terbentuk dikelompok nelayan, sehingga pelan-pelan akan mengurangi ketergantungan nelayan kepada para pengambek dan akan memberikan kemandirian dan kesejahteraan bagi para nelayan. Salah satunya dengan membentuk Financial  Social  Sharing , yaitu lembaga keuangan informal yang dikelola oleh para nelayan dengan sistem kekeluargaan dan kepercayaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasiih kepada narasumber, masyarakat Pantai Sendangbiru, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTKA
Kállay, B. (2012). Contract Theory of the Firm. Economics & Sociology . Vol. 5(1), 39-50.
Bengen, D.G. (2001). Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Lautan . Bogor (ID): Pusat Kajian Sumber Daya Peisisr dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method . USA : Prentice-Hall Inc..
Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P. & Sitepu, M.J. (2001).
Pengelolaan  Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu . Jakarta (ID): PT Pradnya Paramita.
Firth, R. (1946). Malay  Fishermen:  Their  Peasant Economy . London (UK): Butler and Tunner, Ltd.
Hargrave, T.J., & Andrew H.V.V. (2004). A  Collective Action  Model  of  Institutional  Innovation . Forthcoming  Academy  of  Management  Review November 22, 2004.
Jam, F.A., Syed, T.H., Tahir, M.Q,. & Farooq, H. (2010). Agency  Theory  IIslamic  Perspective .  Interdisci - plinary  Journal  Of  Contemporary  Research  In Business,  Vol. 2(4).
Jimad, H. (2012). Perbandingan  Kinerja  Menejemen Syariah  Dengan  Manajemen  Konvensional (Perspektif Gaji Karyawan) . Artikel Koentjaraningrat. (1990). Sejarah  Teori  Antropologi . Jakarta (ID): UI Press.
Manzilati, A., Efani, A., & Kornitasari, Y. (2018). Identifikasi Pembiayaan Sektor Perikanan Melalui Hubungan Principal Agent pada Kontrak Bagi Hasil: Skenario Praktis dan Aplikasi (Studi Kasus Perikanan Pesisir Malang Selatan). Laporan Akhir Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi. Universitas Brawijaya.
Manzilati, A., Fadjar, N.S., & Danarti, T. (2010). Islamic Entrepreneurial Character and Local Manner: The Javanese Cultural Entrepreneur . Tangerang (ID): The  2nd  Indonesian  International  Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business; Small Business. (IICIES 2010).
Masyhuri, I. (2014). Pembiayaan  Nonformal  Usaha Perikanan  Tangkap:  Kasus  Muncar  dan Bitung . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 22(2).
Masyhuri, I. (1999). Pemberdayaan Nelayan Tertinggal Dalam  Mengatasi  Krisis  Ekonomi.  Telaah Terhadap  Sebuah  Pendekatan . Jakarta (ID): Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI
Moleong, L. (2006). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung(ID): PT. Remaja Rosdakarya.
Muhartono, R. & Nurlaili. (2018 ).  Hutang  sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan ‘Pengambe’ di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur . Jurnal
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . Vol. 13 (2).
North, D.C. (1990). Institutions,  Institutional  Change and  Economic  Performance . USA: Cambrige University Press.
Satria, A. (2002). Pengantar  Sosiologi  Masyarakat Pesisir . Jakarta (ID): PT. Pustaka Cidesindo.
Scott,  J.C.  (1972). Patron  Client,  Politics  and  Political Change  in  South  East  Asia’  dalam  Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.) . Berkeley: University of California Press.
Setiadi, (2009). Pengaruh  Upah  Dan  Jaminan  Sosial Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  Di  PT Semarang Makmur Semarang . Thesis.
Sugiyono. (2012). Memahami  Penelitian  Kualitatif . Bandung (ID): ALFABETA.
Sumarsono, S. (2009). Ekonomi  Manajemen  Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan . Yogyakarta (ID): Graha Ilmu .
Qurrata, V.A. (2018). Patron  Client:  Kontrak  Semi Mudharabah Dalam Teori Keagenan Di Perikanan Laut . Artikel.
Yahya , M. & Edy, Y.A. (2010). Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan, Vol. 1(1).
Yousafzai, S. Y., Pallister, J. G., & Foxall, G. R. (2003).
A  Proposed  Model  of  E-  Trust  for  Electronic Banking. Technovation, 23, 847-860.
Yustika, A.E. (2010). Ekonomi  Kelembagaan;  Definisi, Teori  dan  Strategi .  Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.