## HAMBATAN DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK: PERSIAPAN MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024
M. Prakoso Aji UPN Veteran Jakarta prakosoaji@upnvj.ac.id
Jerry Indrawan UPN Veteran Jakarta jerryindrawan@upnvj.ac.id
Abstrak: Partai politik adalah kunci dari demokrasi. Peran mereka dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, tidak hanya prosedural, amatlah penting. Di Indonesia, sejak runtuhnya rezim Orde Baru jumlah partai politik menjamur. Mulai pemilu 1999 hingga 2019, peserta pemilu di Indonesia selalu lebih dari 10 partai, bahkan sempat sebanyak 48 partai pada pemilu 1999. Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik memang bagian integral dari berjalannya demokrasi di sebuah negara. Sayangnya, meningkatnya kuantitas partai di Indonesia belum sejalan dengan meningkatnya kualitas dari partai politik itu sendiri. Kita masih menemukan partai yang meninggalkan ideologinya demi kepentingan pragmatis, merekrut kader yang hanya memiliki uang dan popularitas, bahkan partai yang korupsi karena membutuhkan dana untuk mengarungi ketatnya pesta demokrasi di negeri ini. Dengan demikian, partai politik di Indonesia perlu berbenah. Partai tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan sesaat. Partai harus dikelola secara profesional agar menghasilkan kader-kader yang potensial untuk nantinya menduduki jabatan-jabatan publik. Atas dasar itulah, penelitian ini akan membahas tentang hambatan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi partai politik sebagai persiapan menuju pemilihan umum 2024 mendatang. Kata Kunci: Partai Politik, Ideologi, Rekrutmen, Kaderisasi, dan Pendanaan Partai

## PENDAHULUAN
Dinamika kepartaian di Indonesia sejak reformasi semakin berjalan dinamis. Dari segi kuantitas, jumlah partai politik sejak pemilu pertama tahun 1999 hingga pemilu terakhir tahun 2019 lalu memang menurun, namun dari segi kualitas partai politik mulai mampu merebut simpati masyarakat serta menjalankan peran sebagai kanalisator demokrasi yang optimal. partai politik bukan lagi “kendaraan” penguasa saja seperti di era Orde Baru, namun dapat mengantarkan siapa saja, dari latar belakang apa pun, untuk menduduki sektor-sektor publik, baik pusat maupun daerah.
Dinamisnya partai politik sejalan dengan semakin berkembangnya dunia perpolitikan di Indonesia secara umum, terutama sejak demokrasi dapat dite- rapkan secara murni dan konsekuen selama 22 tahun terakhir ini. Dengan demi- kian, partai politik mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia politik tersebut. Kegairahan masyarakat Indonesia dalam mendirikan partai politik tercermin dari banyaknya jumlah partai politik yang terdaftar di Kemen- terian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekalipun tidak semuanya bisa mengikuti pemilu. Akan tetapi, kebebasan berdemokrasi yang didapatkan setelah merun- tuhkan orde baru ini dapat menjadi sebuah sistem yang  dapat membangun Negara. Partai politik memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan demo- krasi. Bahkan, salah satu syarat demokrasi adalah kehadiran partai politik sebagai salah satu instrumen kuncinya. Demokrasi di bangun di mana pun, kita harus tetap mengakui bahwa partai politik merupakan institusi kunci bagi pengem- bangan demokrasi. partai politik tetap akan menjadi kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan. Intinya, partai politik masih tetap akan memerankan peran penting dalam proses sebuah negara dalam mengembangkan sistem demokrasi yang dianutnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Terkait demo- krasi, partai politik disebut sebagai pilar tegaknya demokrasi. Hal ini dapat diar- tikan bahwa kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat bergantung pada kualitas partai politik untuk mengemban amanah dari masyarakat. Untuk merealisasikan harapan masyarakat, maka menjadi sebuah keharusan bagi partai politik untuk menjadikan dirinya lebih baik. partai politik harus berkomitmen untuk menjadi pilar yang benar-benar membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. 1
1 Efriza dan Jerry Indrawan, Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 198.
Dalam UU No. 2 Tahun 2011 pun juga ditegaskan partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar cita-cita untuk membela kepen- tingan politik bangsa. Selain itu, partai politik juga bertujuan memelihara keutuhan bangsa berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, bicara partai politik setidaknya selalu muncul dua kata, yaitu organisasi (kelompok) dan keku- asaan. Jadi, jika kita mau membuat kesimpulan secara sederhana, partai politik adalah organisasi yang bertujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kata organisasi dan kekuasaan akan sangat mendominasi eksistensi dari sebuah partai politik. Partai politik tidak akan bisa merebut mendapatkan kekuasaan jika tidak bersifat kelompok (hanya individu), dan sebuah organisasi bukanlah partai politik jika tujuan hidupnya bukan untuk kekuasaan. 2
Atas dasar fakta-fakta di atas, maka penulis berpendapat bahwa partai politik adalah elemen yang sangat integral dalam implementasi demokrasi sebuah negara. Pemilihan umum tidak akan berjalan baik dan maksimal tanpa adanya partai politik yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. partai politik seharusnya meru- pakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari mayarakat. Akan tetapi, partai politik saat ini kehilangan arah dan tujuannya serta lebih memprioritaskan misi yang bersifat pragmatis seperti memasukkan kadernya di lembaga rakyat dan memuluskan kepentingan golongan tertentu.
Harapan bahwa partai politik akan membawa perubahan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik ternyata mengalami banyak hambatan dan tantangan. Bahkan, penulis merasa perubahan ke arah yang lebih baik ibarat jauh panggang dari api. Namun, sangat sulit membandingkan apakah lebih baik hidup di masa Orde Baru atau Reformasi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa sikap partai politik yang seperti dijelaskan diatas adalah konsekuensi dari lamanya pengekangan hak-hak politik yang dilakukan di masa Orde baru.
Menyambut pemilu 2024 yang akan diadakan empat tahun lagi, penulis merasa partai politik di Indonesia harus berbenah. Selama lebih dari dua puluh tahun berada di kebebasan iklim politik, jangan sampai di tahun 2024 nanti berubah menjadi iklim politik yang “ kebablasan ”. Penulis merasa penting untuk membahas hambatan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh partai politik di masa depan, khususnya menyambut penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk itu, penulis akan membahas hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang.

## MENGENAL PARTAI POLITIK
Kata partai sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “ partire” yang berarti “membagi”. Pada mulanya, banyak tokoh besar yang memiliki pandangan yang negatif tentang partai. Sebut saja Robespierre yang menganggap partai hanya digunakan untuk kepentingan pemimpin. George Washington bahkan lebih keras lagi bahwa partai itu hanya membawa bibit permusuhan. Dari sini, ada kesimpulan bahwa masyarakat tanpa partai politik akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada masyarakat berpartai. 3
Akan tetapi, di masa modern ini, pandangan tentang partai politik ini mulai dipandang baik dan positif. Richard M. Merelmen dalam buku “ Party Politics and Pressure Groups A Comparative, ” karya Maurice Duverger menganggap bahwa partai politik adalah alat yang paling ampuh yang pernah di desain manusia untuk meraih tujuan politik mereka. Thomas Mayer bahkan lebih tegas dalam mengakui keber- adaan partai politik. Ada dua alasan mengapa Mayer sangat mendukung partai politik:
1.  Hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat.
2.  Partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan, untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan negara .4
Pada zaman Orde Baru, sistem demokrasi dan politik sangat tersentralisasi. Penelitian Ambardi mengungapkan bahwa rakyat dibatasi kegiatan politiknya bahkan dilarang karena yang diizinkan bermain hanyalah elit semata; zaman Orde Baru lebih menekankan pada mekanisme rest and order dalam menyelesaikan prob- lematika sosial; dan juga rakyat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian yang praktis dan pragmatis untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan. 5
Kemudian, ketika era Reformasi, fungsi politik masyarakat pun berubah dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Partai Politik yang berimplikasi lahirnya sistem multipartai. Sebanyak 48 partai peserta pemilu ikut meramaikan pesta demokrasi terbesar tersebut. Banyaknya partai yang ikut sebenarnya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Menurut penulis, partai yang
3 Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik (Bandung: Alfabeta, 2011), 213.
4 Efriza dan Jerry Indrawan, Pengantar Politik....., 203-204.
5 Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (Jakarta: KPG, 2009), 17.
Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 217
dibentuk hanya sebagai sarana mendapatkan kekuasaan. Sehingga, praktek yang seperti ini tidak ubahnya pengulangan sistem Orde Baru, hanya saja didukung oleh sistem hukum, Dari fenomena ini terlihat bahwa partai politik di Indonesia mulai menerapkan sistem yang disebut politik kartel.
Politik kartel, merujuk pada penelitian Ambardi, pada dasarnya bentuk keego- isan partai untuk lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ciri dari politik kartel ada dua, yaitu memprioritaskan program yang telah dibuat partai dan mulai meng- hilangkan ideologi dasarnya untuk mengakomodir kepentingan lainnya. Hal yang termasuk dalam politik kartel ini adalah pemeliharaan: pemeliharaan jaringan, sumber dana partai, kerjasama dengan partai yang berbeda ideologi dan lain-lain. Karena itu, perbedaan ideologi dalam sistem politik kartel menjadi kabur. 6
Kuatnya iklim kompetisi ini yang memicu samar-samarnya ideologi yang dimi- liki partai politik. Karena kompetisi yang begitu kuat, partai politik menjalankan segala cara agar bisa memenangkan kompetisi ini. Pragmatisme diartikan sebagai target atau tujuan yang bersifat jangka pendek. Dalam konteks politik, tujuan jangka pendek ini adalah meraih kekuasaan. Oleh karenanya, menurut penulis, partai hanya berpikir secara lima tahunan. Karena kondisi pragmatis inilah para aktor begitu mudah untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. 7
Sikap partai politik memang tidak bisa dilepaskan dari sistem yang menaung- inya. Ambardi menarik kesimpulan bahwa ada dua ciri dari praktek politik kartel: perilaku partai dalam sistem kepartaian yang kompetitif dan perilaku partai dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi. Tipe pertama, bisa dilihat contoh prak- teknya di Negara Anglo-Saxon seperti AS dan Inggris serta benua Eropa. Mereka punya batas demarkasi oposisi dan pendukung yang jelas berdasarkan ideologi. Sedangkan tipe yang terkartelisasi menghilangkan ideologi sebagai garis pemba- tasnya. Mereka berkoalisi dengan beragam partai dengan catatan koalisi tersebut membawa keuntungan. Oposisi pun tidak dapat diidentifikasi, hasil-hasil pemilu nyaris tidak berdampak pada perilaku partai, dan partai cenderung bertindak dalam satu kelompok. 8
Merujuk pada kedua ciri tersebut, penulis berkesimpulan bahwa partai politik di Indonesia mengarah pada tipe kedua. Akar permasalahannya terletak pada finan - sial partai. Operasional partai memang membutuhkan dana yang besar sehingga
6 Ibid., 17-18.
7 Firmanzah, Mengelola Partai Politik (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 22.
8 Ambardi, Mengungkap Politik Kartel............, 18.
untuk meminimalisir hal tersebut, koalisi menjadi opsi pilihan. Akibatnya, partai politik terjebak dalam kepentingan yang bersifat pragmatis. Selain itu, pola kade- risasi partai yang juga tidak beres berakibat pada sikap kader partai yang buruk sehingga berdampak pada citra partai politik itu sendiri. Karena itu, menarik untuk membahasnya karena masalah ini bukan hanya hambatan bagi partai politik, namun juga tantangan bagi mereka di masa depan jika masih ingin eksis merebut suara rakyat.
Ideologi, kaderisasi, dan finansial adalah penyebab dan hambatan yang saling berkelindan. Sistem rekrutmen yang bermasalah diakibatkan oleh lemahnya penanaman ideologi. Lemahnya penanaman ideologi juga diakibatnya karena kurangnya pendanaan partai sehingga mendorong mereka untuk lebih bersikap pragmatis. Tentu saja, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi partai politik menjelang pemilu 2024. Untuk itu, penulis akan membahasnya pada bagian-bagian berikutnya.

## LEMAHNYA IDEOLOGI PARTAI POLITIK
Salah satu hal penting dalam ilmu politik adalah ideologi. Begitu pula bagi partai politik. Ideologi berasal dari kata “ idea” yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Ideologi sangat penting karena mereka adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi politik pada dasarnya adalah himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku politik seseorang. Menurut Steger yang dikutip dari Firmanzah, ideologi adalah sebaran ide, kepercayaan ( beliefs ), yang membentuk sistem nilai dan norma, serta sistem peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. 9 Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyele- saikan problematika kehidupan. Ideologi dalam praksis ilmu sosial dibagi menjadi dua: secara fungsional dan structural. Fungsionalnya adalah bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dianggap paling baik tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara struktural merupakan sistem pembenaran. 10
Manusia, jika bertindak tanpa ideologi, mereka akan mengalami kehilangan secara spiritiual dan emosional. Sehingga, ini membuat mereka kehilangan iden-
9 Firmanzah, Mengelola Partai Politik.........., 96.
10 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia:
Teori, Konsep, dan Isu Strategis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 186.
Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 219
titas sejati. Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pema- haman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairan dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban. 11 Ideologi dalam beberapa perkembangan terakhir diartikan sebagai konsep yang elusif dalam ilmu sosial. Banyak tafsir tentang ideologi yang mengakibatkan interpretasi dan makna yang beragam. Dalam ilmu politik, ideologi dapat menun- jukkan alternatif nilai yang bisa digunakan, sehingga mendorong terlahirnya pertentangan berupa cara pandang dan keyakinan. Selain itu, ideologi memicu terlahirnya tolak ukur intelektualitas.
Pada periode 1970-an, hubungan ideologis mulai luntur karena pemerintah mengekang kebebasan dalam berpolitik. Pemerintah mereduksi jumlah partai politik hanya menjadi tiga. Pengekangan yang berlangsung selama tiga dasa- warsa ini membuat sense of  ideology menjadi luntur. Sehingga, ketika reformasi membuka keran-keran kebebasan berpolitik, sekat-sekat ideologi mulai diting- galkan. Semenjak itu, pola persaingan partai politik terlihat lebih ke arah persa- ingan memperebutkan jumlah suara daripada persaingan ideologi (Supriyanto, 2012: 154). 12
Prasetya berpendapat bahwa ideologi digunakan untuk menentukan arah dan tujuan. Namun, karena sifatnya yang abstrak, butuh sebuah platform yang dapat memperjelas makna dari ideologi tersebut. Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingunan dan beragam interpretasi masyarakat. 13
Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi. Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang menurut penulis fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat.
11 Ibid.
12 Didik Supriyanto, “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011.”
Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3, 2012: 149-161.
13 Imam Yudhi Prasetya, “Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik.” dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1(1) 2011, 30-44.

## LEMAHNYA SISTEM REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI
Sistem rekrutmen partai yang lemah selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbicangkan. Terlebih, maraknya fenomena “naturalisasi” atau sistem pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menurut penulis cukup jelas untuk menunjukkan bahwa pola kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan. Selain itu, ketika ditelusuri lebih lanjut, ada hubungan antara lunturnya ideologi dengan pola rekrutmen partai. Mudahnya setiap kader untuk pindah dan juga tingkat penerimaan partai yang terbuka menyuratkan akan kega- galan partai dalam penanaman ideologi terhadap kadernya dan juga ada disfungsi antara pola kaderisasi dan sistem rekrutmen partai. Kondisi ini juga mendorong partai untuk mencari kader yang memiliki finansial yang mapan. Alhasil, partai bukannya melakukan kaderisasi kader-kader yang handal, namun berubah menjadi agen penyedia “tiket” posisi-posisi publik. 14
Berdasarkan realita yang kita saksikan, penulis menilai bahwa rekrutmen politik saat ini belum berjalan terbuka, transparan, dan demokratis, karena dapat diamati dari pemilihan kader yang tidak objektif. Kaderisasi yang berjalan pun tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (instan). Pembinaan kader hanya dilakukan menjelang pemilu, itu pun kader yang dibina tidak dijamin bisa mendapatkan nomor urut kecil di surat suara. Seperti contoh kasus suap Komi- sioner KPU Wahyu Setiawan yang berujung dari langkah PDI-Perjuangan mene- tapkan Harun Masiku sebagai pengganti kader mereka, Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia, sekalipun jumlah suara yang dikumpulkannya masih dibawah kader-kader PDI-Perjuangan lainnya. Urutan kedua setelah Harun Masiku adalah Riezky Aprillia, yang sekarang telah duduk di kursi dewan. Harus Masiku sendiri sebelumnya adalah kader partai Demokrat yang pindah ke PDI-Perjuangan sebelum pemilu 2019. Hingga tulisan ini dibuat, kasus tersebut masih hangat diperbincangkan publik.
Akhirnya, “fenomena kutu loncat” seperti Harun Masiku, dan masih banyak lainnya, menjadi rahasia umum. Kader yang telah lama berkiprah di partai bisa saja tiba-tiba disalip oleh kader partai lain yang baru bergabung karena alasan tertentu. Dalam waktu singkat, para “kutu loncat” ini dapat menjadi elit partai karena memiliki “modal politik” yang lebih besar daripada kader binaan partai. Feno- mena Harun Masiku adalah hal yang biasa terjadi di dalam dunia partai politik kita, di mana seseorang yang memiliki “isi tas” atau popularitas tinggi (artis misalnya)
Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 221
dapat menduduki posisi penting di partai tanpa melalui proses kaderisasi yang optimal. Setelah itu, kesempatan mereka menduduki jabatan publik pun didahu- lukan daripada kader binaan yang sudah lama meniti karir dari bawah.
Sistem yang seperti ini membuat penilaian negatif masyarakat terhadap partai politik menjadi meningkat. Partai politik tidak lagi mengutamakan kader yang telah melalui perjuangan yang keras, melainkan dengan cara yang instan dengan merekrut kader yang telah “terbentuk”. Selain itu, menurut penulis, mudahnya para kader untuk loncat ke partai lain termasuk kader senior, menunjukkan bahwa orientasi para politisi ini hanya untuk mengejar ambisi pribadi semata.
Charta Politika melakukan survey terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hasilnya, 45,8% responden mengatakan bahwa partai politik adalah lembaga yang tidak dapat dipercaya, sedangkan responden yang memercayai partai politik hanya 32,5%. Selain itu, survey Charta Politika menun- jukkan bahwa tingkat kedekatan antara masyarakat dan partai politik sangat rendah, hanya 20%. Oleh karenanya, setiap partai harus mampu mengirimkan kader terba- iknya untuk berada di lembaga perwakilan rakyat. Harapannya, dengan kinerja baik sebagai wakil rakyat, maka citra partai bisa meningkat (Merdeka, 2018). 15 Namun, di situlah tantangannya, ketika partai malah memilih untuk mengutamakan kader- kader “terbaiknya” yang bukan merupakan hasil kaderisasi yang berkelanjutan.

## MASALAH DALAM PENGUMPULAN DANA BAGI PARTAI POLITIK
Politik memang tidak mungkin dijauhkan dari uang karena tanpanya politik akan mati dan tidak akan berkembang. Uang memang elemen esensial dalam partai politik, namun politik uang tidak, bahkan harus dijauhkan karena akan merusak jalannya demokrasi. Akan tetapi, dalam realitanya dua aspek ini sering tidak dipa- hami dan disalahartikan oleh elit dan pengurus partai politik. Hal ini berakibat pada cara penggalangan dan pengelolaan keuangan di partai politik sering terlihat tidak wajar, tertutup, serta diwarnai penyimpangan di sana-sini.
Pengumpulan dana adalah salah satu sebab utama hadirnya permasalahan yang banyak dihadapi oleh partai politik, termasuk yang berujung pada korupsi. Bagi partai politik, tersedianya sumber dana yang banyak dan lancar adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar demi berjalannya program-program partainya.
15 Merdeka.com. 28 Agustus 2018. Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah , retrieved Januari 30, 2020 (https://www.merdeka.com/politik/survei-charta- politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html
Partai akan mengalami masalah jika tidak ada pendanaan, oleh sebab itu segala cara bisa saja dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai sehingga berubah menjadi pragmatis.
Di dalam aturan terkait partai politik yang dimiliki bangsa ini sejak Pene- tapan Presiden Nomor 7 tahun 1958, dilanjutkan dengan UU Partai Politik tahun 1975, 1985, 1999, 2002, sampai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, salah satu sumber keuangan partai adalah bantuan dari anggaran negara, pusat dan daerah. 16
Di Amerika Serikat, pendanaan partai politik atau lebih sering disebut sebagai kegiatan fundraising memiliki konsep yang lebih luas daripada apa yang dianggap sebagai pencarian dana di Indonesia. Konsep tersebut termasuk pembuatan strategi pemasaran untuk mendapatkan dana, khususnya dana yang tidak meng- alir secara rutin dan yang perolehannya tidak diatur secara baku. Menurut Peter Schroder, di Amerika Serikat ada beberapa cara bagi partai politik untuk memper- oleh dana. Pertama, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, maupun pemerintah gabungan negara-negara bagian. Kedua, sumbangan pribadi, dari perusahaan, denda dan sumbangan-sumbangan politik lainnya. Ketiga, sponsor dari perusahaan. Keempat, dana hasil kerjasama dengan perkumpulan- perkumpulan dan institusi-institusi. Dan kelima, imbalan jasa. 17
Kemudian, semakin mahalnya biaya mengikuti pemilu ditambah minimnya iuran anggota partai membuat partai cenderung bergantung pada APBN/APBD, sehingga pendanaan dari sektor tersebut menjadi sangat penting bagi partai. Selain itu, partai memanfaatkan kadernya yang memiliki posisi penting dan strategis dalam jabatan publik untuk mengumpulkan dana secara ilegal, namun berusaha untuk menjadikannya seolah-olah legal. Wajar muncul istilah “sapi perah” bagi institusi negara yang menjadi kepanjangan tangan partai. 18
Kemudian, partai juga menerima sumbangan dari perseorangan, umumnya karena desakan kebutuhan yang meningkat. Selain itu, partai juga mulai menerima sumbangan dari badan hukum, terutama yang berorientasi pada bisnis, seperti perusahaan. Sumbangan-sumbangan tersebut dapat mengganggu independensi
16 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan (Jakarta: Kemitraan, 2008), 188.
17 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, 2004), 270.
18 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan..........., 201.
Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 223
partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dana-dana dengan jumlah tentu tidak sedikit, yang berasal dari penyumbang tersebut membuat partai politik memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada mereka, sehingga ditakutkan partai lebih mengutamakan kepentingan para penyumbang dibandingkan kepen- tingan rakyat. 19
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik yang berasal dari lingkungan legislatif (DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) maupun ekse- kutif (menteri, gubernur, dan bupati/walikota), sesungguhnya bukan semata-mata karena motif pribadi. Kebutuhan partai politik akan dana besar agar bisa meme- nangkan pemilu telah mendorong para politisi untuk berlaku koruptif. Skandal pembangunan wisma atlet yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, serta beberapa elit Partai Demokrat, menunjukkan hal itu. Para politisi di DPR mempunyai empat cara mengumpulkan dana: pertama, membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu; kedua, menyusun rencana proyek dan anggarannya dalam APBN yang kelak akan dikerjakan oleh pihak tertentu; ketiga, menjadi calo tender proyek, dan; keempat, meminta imbalan atas pemi- lihan jabatan publik atau pimpinan BUMN. 20
Modus memburu dana illegal buat partai politik tersebut juga terjadi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Fragmentasi politik yang tinggi di DPRD provinsi dan DPRD kabuapten/kota menyebabkan kesulitan tersendiri bagi gubernur dan bupati/walikota dalam mengambil keputusan. Namun dengan politik transaksional, di mana gubernur dan bupati/walikota membagi-bagi dana proyek dan dana sosial. APBD di kalangan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, roda pemerintahan tetap bisa berjalan, meskipun kebijakan yang diambil tidak pro-rakyat. Inilah yang melatari banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD terbelit kasus penggelapan dana APBD. 21
Harus kita akui, setiap partai membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk survive di dalam dunia politik Indonesia yang keras ini. Tingginya kebutuhan partai pada sifat pendanaan yang seperti tadi telah mendorong munculnya satu jenis partai baru, yaitu partai kartel. Menurut Katz dan Mair menjelaskan bahwa ketergantungan partai pada dana yang berasal dari pemerintah telah mengubah watak utama partai politik. Partai semakin menjauhi masyarakat dan semakin
19 Didik Supriyanto, “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik..............., 155.
20 Veri Junaidi, Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek (Jakarta: Kemitraan, 2011), 6-7.
21 Ibid., 7.
dekat dengan negara atau pemerintah. Karena ketergantungan yang sama terhadap sumber dana yang berasal dari negara membuat partai-partai kartel berkembang menjadi satu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menga- mankan sumber-sumber pemasukan yang berasal dari negara. 22
Untuk menutup bagian ini, penulis berpendapat bahwa hambatan-hambatan pada aspek lemahnya ideologi partai, lemahnya sistem rekrutmen dan kaderi- sasi partai, hingga masalah pada pendanaan partai harus ditanggapi secara serius menjelang pemilu 2024. bagi penulis, tiga aspek yang sudah dibahas ini akan menjadi tantangan serius bagi partai politik menyambut pemilu 2024. Pemilu ke depan masyarakat akan semakin cerdas, terutama akibat perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Jika ingin mendapat suara signifikan, maka partai harus membenahi tiga aspek yang penulis sudah bahas di atas. Bagian berikutnya akan dibahas bagaimana tantangan-tantangan seharusnya dihadapi oleh partai politik.

## PERSIAPAN PEMILU 2024: PENGUATAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK
Setelah membahas hambatan-hambatan yang ada dalam partai politik, pada bagian ini penulis akan menyampaikan tantangan-tantangan yang harus dicari solusinya untuk menuju pemilu 2024 terkait hambatan-hambatan yang sudah dije- laskan sebelumnya. Tantangan yang pertama adalah bagaimana menguatkan ideo- logi partai, karena bagaimana pun ideologi tidak bisa dipisahkan dari sebuah partai politik. Ideologi-lah yang membentuk identitas partai.
Inilah tantangan dari setiap partai yang ada untuk bagaimana membangun basis ideologi yang jelas dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Maka, untuk membangun image positif dari suatu ideologi dibutuhkan komunikasi yang tepat dan efektif. Agar masyarakat dapat mengenal partai dengan ideologinya, maka partai harusnya mewarnai setiap aktivitas dan program politiknya dengan pesan-pesan yang bersifat ideologis. Menurut Firmanzah, untuk menyembuhkan “impotensi” partai dalam berideologi adalah dengan menguatkan peran salah satu divisi yang ada dalam struktur organisasi partai politik, yaitu divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang adalah unit yang berperan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan orga- nisasi partai politik yang terdapat di pusat maupun daerah. Namun, tidak menutup
22 Ambardi, Mengungkap Politik Kartel........., 286.
Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 225
kemungkinan jika informasi politik tersebut dijadikan sebagai konsumsi pihak eksternal, seperti media massa, jurnalis, pesaing politik, dan masyarakat. 23
Menurut pendapat Firmanzah, pentingnya posisi Litbang dalam partai politik terletak dari keterkaitannya dalam upaya penerjemahan ideologi partai sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh khalayak. Selain itu, Litbang juga berperan dalam menjaga konsistensi ideologi partai agar tidak mudah dipengaruhi dan dirusak individu-individu yang tidak bertanggung jawab. 24
Selanjutnya, sudah saatnya partai memanfaatkan peran dari divisi Litbang dengan fokus pada upaya pembenahan partai secara menyeluruh. Ideologi adalah yang utama menurut penulis, karena tanpanya partai akan mengalami kesulitan saat memegang kekuasaan. Itulah mengapa penulis sangat concern akan hal ini. Memper- baiki dan merevitalisasi peran Litbang adalah langkah awal bagi partai politik untuk mengonsolidasikan organisasi partainya. Jika Litbang sudah mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara perlahan partai juga akan mampu untuk mengembalikan marwahnya, sehingga suatu saat partai politik tidak akan mau lagi untuk menggadaikan ideologinya demi sejumlah kursi kekuasaan.

## PENGUATAN SISTEM REKRUITMEN DAN POLA KADERISASI PARTAI POLITIK
Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam partai perlu dikem- bangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi yang optimal, karena bagus atau tidaknya sebuah partai politik juga diukur dari kemampuan kadernya. Untuk membentuk kader yang siap bertanding dalam kontestasi pemilu, pola kaderi- sasi harus dibuat secara rapi dengan jenjang karir yang memadai. Komitmen tinggi partai pada sistem kaderisasi akan menghasilkan kader-kader potensial dan mumpuni untuk menduduki jabatan-jabatan publik nantinya. Idealnya, kontestasi politik di jenjang daerah maupun pusat, haruslah merupakan partarungan antar kader terbaik partai politik.
Penulis berpendapat bahwa dalam melakukan regenerasi partai sangat diten- tukan oleh kualitas rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik yang baik adalah yang memberikan keadilan, transparansi, dan demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai. Partai harus cermat dalam menentukan orang-orang yang mau bergabung, jangan memilih mereka
23 Firmanzah, Mengelola Partai Politik.........., 197.
24 Ibid., 197-198.
yang hanya menjadikan partai sebagai batu loncatan saja atau memiliki kepen- tingan pribadi yang tidak sesuai ideologi partai. Selain itu, para kader haruslah orang-orang yang mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat. Kesalahan dalam pemilihan kader, apalagi untuk jabatan-jabatan strategis, dapat menjatuhkan nama baik partai dan menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita bangsa dan negara. Menurut Labolo dan Ilham, ada enam hal yang harus diperhatikan untuk menyiapkan kader partai yang baik. Pertama, proses rekrutmen harus dilakukan dengan seleksi yang ketat dengan menggunakan berbagai seleksi yang profe- sional. Kedua, setelah diterima, para kader perlu mengalami masa orientasi dan sosialisasi dalam rangka mengenalkan ideologi dan program-program partai agar mereka lebih kenal dengan partainya. Ketiga, setiap anggota partai perlu dibe- rikan pembinaan yang baik. Materi pembinaan harus ditekankan kepada masalah mental dan nilai-nilai moral. Keempat, partai harus mempersiapkan kadernya untuk mengisi jabatan politik dengan menggunakan prinsip skala prioritas berda- sarkan kecakapan. Kelima, perlu adanya pembatasan masa bakti anggota partai untuk menjamin terjaganya produktivitas setiap anggota. Keenam, partai perlu menerapkan sanksi tegas kepada kadernya yang terbukti melakukan pelanggaran, baik pidana maupun moral. 25
Kita juga dapat belajar dari sistem pengkaderan di PKS. Sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderi- sasi ini memiliki fungsi rekrutmen anggoata dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrasturktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu, selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai. Pembinaan kader bagi PKS merupakan hal yang mendasar, sebab pembinaan pribadi merupakan langkah awal bagi pembinaan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dalam pandangan mereka, Islamisasi negara hanya bisa diwu- judkan apabila terdapat pribadi-pribadi yang saleh, yang akan membentuk kelu- arga Islami. Selanjutnya, keluarga-keluarga itulah yang akan membentuk masya- rakat yang Islam. Individu merupakan alat masyarakat dan negara yang terpen- ting dalam melaksanakan tugas sosial politik demi membangun negara yang Islam (bukan negara Islam tentunya). 26
25 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan..........., 232-233.
26 Muhammad Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen

## PENGUATAN SISTEM PENDANAAN PARTAI POLITIK
Masalah pendanaan partai memang persoalan pelik. Agar permasahalan pendanaan ini bisa diselesaikan, caranya adalah dengan menerapkan dan meman- faatkan dengan baik iuran anggota partai politik. Dengan cara tersebut, parpol dapat lebih mendekatkan anggotanya dengan struktur partai, serta meningkatkan espirit de corps. Iuran anggota juga membuat partai tersebut semakin profesional karena tidak mengharap pada bantuan keuangan yang transaksional sifatnya. 27
Pengaturan keuangan parpol bertujuan untuk menjaga kemandirian partai dari pengaruh uang yang diberikan para penyumbang. Hal ini diperlukan karena misi partai politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih, dan masyarakat secara umumn. Mengatur keuangan menjadi esensial karenanya, sebab dapat mencegah politik transaksional terjadi. Partai pun lebih mandiri dan bebas menjalankan amanatnya, tanpa harus terikat oleh sumber dana tertentu. Tentunya partai tidak serta merta menghentikan sumbangan dana dari pihak non- partai (luar). Partai masih dapat menerima bantuan keuangan, hanya saja sifat pengaturannya lebih diperketat  supaya independensi partai masih tetap terjaga. 28
Pembuat dan pelaksana undang-undang, alias legislatif dan eksekutif, membe- rikan perhatian yang besar terkait masalah ini. Hal ini terlihat dari pengaturan sumbangan keuangan partai yang selalu dicantukan dalam aturan tentang partai politik. Sekalipun, sampai saat ini masih sulit untuk membuat aturan tersebut efektif.
Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, negara memberikan bantuan sebesar Rp. 108 kepada tiap suara pemilih yang didapatkan oleh masing-masing partai politik yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 lalu. Jika dihitung dari tingkat kebutuhan partai politik, sebenarnya angka demikian belum mampu untuk membantu pendanaan parpol. Sebagai komparasi minimal saja, paling tidak angka sekitar Rp. 50 miliar harus dikeluarkan oleh sebuah partai politik. Anggaran tersebut digunakan hanya untuk operasional partai, seperti kesekretariatan, anggaran untuk rapat, alat tulis kantor, dan sebagainya. Ketika bicara pendanaan untuk kampanye, tentunya jumlah tersebut masih diluar hitungan. Paling tidak dibutuhkan ratusan miliar bagi sebuah partai politik untuk sekedar menjadi peserta pemilu saja. Bisa dibayangkan
(Yogyakarta: KSis, 2008), 237-238.
27 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan..........., 235.
28 Junaidi, Keuangan Partai Politik............., 12.
berapa nominal yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu. 29
Pemerintah tidak bisa mengandalkan angka Rp. 180 per suara pemilih sebagai modal awal sebuah parpol. Usulan Indrawan, satu partai politik mendapatkan bantuan pendanaan per satu suara sebesar Rp. 40.000. Perhitungannya demikian, jika mengambil contoh partai pemenang pemilu tahun 2014 yang lalu, yaitu PDI- Perjuangan. Saat itu, PDI-P meraih suara sebanyak 23.681.471, jika jumlah suara tersebut dikalikan Rp. 40.000, hasilnya mereka akan memperoleh dana dari peme- rintah sebesar Rp. 947.258.840.000. Alhasil, parpol akan mendapatkan pendanaan kurang lebih Rp. 1 triliun (Indrawan, 2017: 74). 30
Kondisi demikian akan sangat membantu keuangan partai sehingga tidak perlu lagi mengandalkan sumbangan-sumbangan yang memiliki kepentingan tersembunyi di dalamnya. Dengan dana sebesar 1 triliun, maka persiapan partai politik untuk menyambut pemilu 2024 tentunya semakin maksimal.

## PENUTUP
Menghadapi pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari 4 tahun lagi, partai politik harus banyak membenahi dirinya agar dapat mengikuti kontestasi politik tersebut dengan baik. Hambatan-hambatan, seperti ideologi partai yang lemah, kaderisasi dan rekrutmen kader yang kurang berjalan optimal, sampai pendanaan partai.
Untuk menghadapi hambatan tersebut, maka partai harus mampu mempu- nyai solusi-solusi yang tepat.  Penguatan basis ideologi, menghindari fenomena “kutu loncat” dalam partai, serta menyakinkan pemerintah untuk menambah bantuan pendanaan bagi partai, adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan.
Hambatan terbesar adalah memang terkait faktor pendanaan yang membuat partai  terjebak  dalam  politik  kartel.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  finansialnya, partai “terpaksa” menerima sumbangan dari para pemodal besar yang mempunyai kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja berpotensi mengebiri kemandirian partai dalam berpolitik. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme di mana partai harus memiliki pola pendanaan mandiri yang tidak terikat kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan ideologi partai. Caranya adalah dengan memaksimalkan iuran anggota dan penambahan dana bantuan negara bagi partai politik. Dengan
29 Jerry Indrawan, “Pendanaan Partai Politik oleh Negara: Mekanisme Pemberian Dana Publik kepada Partai Politik.” dalam Jurnal Etika dan Pemilu 3(1), 2017, 65-84.
30 Ibid., 74.
cara-cara ini, partai akan mandiri dalam menjalankan roda organisasinya, tanpa terikat oleh kepentingan individu-individu yang memiliki modal besar.

## DAFTAR PUSTAKA
A pter, David. Pengantar Analisa Politik . Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
Efriza. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik . Bandung: Alfabeta, 2011. Efriza dan Jerry Indrawan. Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
Firmanzah. Mengelola Partai Politik . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Hamid, Ahmad Farhan. Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan . Jakarta: Kemitraan, 2008.
Indrawan, Jerry. “Pendanaan Partai Politik oleh Negara: Mekanisme Pemberian Dana Publik kepada Partai Politik.” Jurnal Etika dan Pemilu 3(1): 65-84, 2017. Junaidi, Veri, dkk. Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek . Jakarta: Kemitraan,
2011. Kuskridho, Ambardi. Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta: KPG, 2009. Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. Mandan, Arief Mudatsir. Krisis Ideologi (Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri, Studi Kasus Penerapan Studi Ideologi Islam PPP) . Jakarta: Pustaka Indonesia Satu,
2009.
Merdeka.com. 28 Agustus 2018. Survei Charta Politika: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah , retrieved Januari 30, 2020 (https://www.merdeka.com/ politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih- rendah.html)
Prasetya, Imam Yudhi. “Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik.” Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1(1): 30-44, 2011.
Rahmat, Muhammad Imdadun. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen . Yogyakarta: KSis, 2008. Schroder, Peter. Strategi Politik . Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung Indonesia,
2004. Supriyanto, Didik. “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011.” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3: 149-161, 2012.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia, 2007.