## PENATAAN RUANG KOTA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

## SOEPARDI HARRIS
Soepardiharris@yahoo.co.id
Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Matematika dan IPA

## Universitas Indraprasta PGRI
Abstrak. Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia dengan kompleksitasnya yang sangat tinggi.  Kota juga  merupakan  tempat  pertemuan  manusia  dengan  berbagai  kepentingan  dalam  sebuah ruang  besar  dan  kota  merupakan  sebuah  organisme  tempat  berbagai  aktivitas  tumbuh  seperti  pusat pemerintahan,  perindustrian,  perekonomian,dan    pendidikan.  Dengan  heterogenitasnya  yang  sangat tinggi, menata ruang kota akan seperti menata benang kusut. Berbagai teori dan pendekatan diterapkan guna  mendapatkan  solusi  yang  tepat,  salah  satunya  adalah  pendekatan  social,  ekonomi  dan  sumber daya alam.
Kata Kunci : penataan, ruang, kota.
Abstract. The city is one of the places with the complexity of human life is very high. The city is also the  meeting  place  of  humans  with  various  interests  in  a  large  hall  the  city  is  an  organism  grows  a variety of activities such as the center of government, industry, economy,and education. With a very high heterogeneity, such as arranging the city will organize the tangled threads. Various theories and approaches applied in order to get the right solution, one of which is the approach to social, economic and natural resources.
Keywords: arrangement, space, city.

## PENDAHULUAN
Kota-kota  besar  di  Indonesia  kini tengah menghadapi tantangan besar dengan akan  dibukanya  era  pasar  bebas  dunia. Perubahan besar yang akan terjadi menuntut  kesiapan  bersaing  secara  global. Sementara  kondisi  beberapa  kota  besar masih mengalami banyak persoalan, seperti kawasan  padat  hunian,  kemacetan  dan  alih fungsi lahan. Bahkan, musibah rutin seperti banjir  kerap  menjadi  persoalan  yang menuntut  perhatian  khusus,  baik  dari  para pemangku kebijakan maupun dari masyarakat penghuni kota  yang merupakan penyumbang  masalah  terbesar  atas  cawut rawutnya persoalan yang terjadi di beberapa kota  besar,  seperti  Jakarta,  Bandung, Surabaya dan Medan.
Pada hakikatnya, lokasi pusat kegiatan  ekonomi  terdapat  di  kawasan- kawasan perkotaan. Untuk dapat
mewujudkan  efisiensi  pemanfaatan  ruang sebagai  tempat  berlangsungnya  kegiatan- kegiatan  ekonomi  dan  sosial  budaya, kawasan  perkotaan  perlu  dikelola  secara optimal melalui penataan ruang.
Gambar 1. Wajah Kota Sumber : qskiru.blogspot.com
Penataan kawasan/lahan/ruang merupakan  bagian  dari  kebijakan  nasional
di  bidang  pembangunan  yang  bertujuan untuk  pemenuhan  kesejahteraan  hidup masyarakat.  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  UU  No.  26/2007  tentang penataan  ruang,  yang  bertujuan  untuk mengatur agar tidak terjadi penguasaan atas lahan, melainkan mengatur penataan kawasan/lahan/ruang agar serasi, seimbang, selaras,  berdaya  guna,  berhasil  guna  dan berkeadilan.  Dalam  hal  ini  diperlukan perencanaan secara menyeluruh yang meliputi  aspek-aspek  ekonomi,  social,  dan sumber daya alam.

## PEMBAHASAN PENATAAN RUANG
Mengingat  bahwa  penataan  ruang adalah  bagian  dari  kegiatan  pembangunan, untuk  menuju  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat, masa kini dan masa mendatang atau  lebih  popular  dengan  “pembangunan berkelanjutan”,  keberadaan  struktur  bawah permukaan,  jenisnya,  perannya  dalam memerangkap  dan  menjebak  sumber  daya mineral  dan  energi,  dengan  berbagai bentuknya,  perlu  mendapat  perhatian  yang seimbang. Peran struktur bawah permukaan dalam penataan ruang dan kawasan menjadi lebih  penting  lagi  bila  ditinjau  dari  segi kebijakan  penataan  ruang  dan  otonomi daerah.  Peristiwa  tanah  amblesan  dan bencana  banjir,  perencanaan  jalan  raya, serta strategi pembangunan jangka panjang, merupakan  contoh  konflik  tata  guna  lahan yang  terjadi  akibat  terabaikannya  peran struktur bawah permukaan. Berikut beberapa  contoh  kasus  penyalahgunaan fungsi lahan, di antaranya :
1. Kawasan perkebunan karet yang tumpang  tindih  dengan  lahan  lapangan produksi  migas  Semberah,  Kalimantan Timur;
2. Kawasan  kota  Balikpapan  berada  di “atas”  struktur  “antiklin  Klandasan” yang  kaya  migas  (Suprapto,  A,  1996, Samuel, L, 1980);
3. Kawasan  pertambangan  tembaga  di Tembagapura,  Propinsi  Papua,  yang
dikelola  oleh  PT.  Freeport  Indonesia, berada di kawasan pegunungan bersalju abadi, yang dilintasi garis katulistiwa; 4. Kawasan hutan lindung di P. Halmahera dirubah peruntukannya karena  adanya  rencana  penambangan emas  oleh  investor  asing  (Kompas,  18 Juni, 2003);
5. Lapangan migas Pasir disebelah selatan kota Karawang berada dibawah kawasan  Industri  adalah  penampang melintang  struktur  bawah  permukaan sepanjang Pantai Utara Jawa Barat.
Contoh-contoh  tersebut  menunjukkan bahwa  peran  struktur  bawah  permukaan menjadi  salah  satu  unsur  yang  perlu diperhatikan dalam penataan
kawasan/ruang.  Hal  ini  menjadi  lebih penting  mengingat  konsep  pembangunan nasional  yang  berlaku  pada  dewasa  ini adalah dengan cara mengeksploitasi kekayaan  sumber  daya  mineral  dan  energi, yang  karenanya  hakikat  pembangunan berkelanjutan  diragukan  pelaksanaan  dan hasilnya.

## Pengertian Penataan Ruang
1. Ruang adalah  wadah  yang  meliputi ruang  daratan,  lautan,  dan  udara sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Ruang  terbuka adalah  ruang  tanpa bangunan  atau  struktur  yang  tidak disentuh  pembangunan  dapat  berupa udara,  lahan,  air,  situ,  taman,  hutan kota (kawasan hijau).
3. Tata  ruang adalah  wujud  dari  struktur dan  pola  pemanfaatan  ruang  baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
4. Penataan ruang adalah proses perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
5. Rencana  tata  ruang adalah  hasil perencanaan struktur dan pola
pemanfaatan ruang.
Struktur
pemanfaatan  ruang  adalah  susunan
unsur-unsur  pembentuk  lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu  dengan  yang  lainnya.  Pola pemanfaatan  ruang  adalah  tata  guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya  dalam  wujud  penguasaan, pengunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya.
6. Wilayah adalah ruang  yang merupakan kesatuan  geografis  beserta  segenap unsur  terkait  padanya  yang  batas  dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek  administratif  dan  atau  aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup  yang  mencakup  sumber  daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan  budidaya  adalah  kawasan yang  ditetapkan  dengan  fungsi  utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. Kawasan  pedesaan adalah  kawasan yang  mempunyai kegiatan  utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya  alam  dengan  susunan  fungsi kawasan  sebagai  tempat  pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan,  pelayanan  sosial,  dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan  perkotaan adalah  kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan  sebagai  tempat  pemukiman perkotaan,  pemusatan  dan  distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan  secara  nasional  mempunyai nilai  strategis  yang  penatan  ruangnya diprioritaskan.

## Aspek-Aspek Penataan Ruang
1) Aspek sosial
Dalam perkembangan penataan ruang,  para  perencana  tata  ruang  harus memperhatikan  analisis  paradigmatic  ilmu- ilmu  sosial  dikarenakan  dalam  prespektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi konsep  tata  ruang  berkaitan  dengan space (ruang) dimana kehidupan bersama berlangsung.  Kehidupan  bersama  dalam ruang  yang  sama  selalu  terjadi  perbedaan status sosial antar warga masyarakat karena perbedaan  latar  belakang  sosial,  politik, ekonomi dan budaya.
Penataan  tata  ruang  kota  dengan demikian  akan  berarti  juga  penataan  (dan distribusi) sebaran warga masyarakat berdasarkan  ruang  yang  ada.  Penataan ruang perkotaan yang curang memperhatikan  dimensi  sosiologis  sudah tentu  akan  menuai  persoalan-persoalan sosial.  Oleh  karenanya  menjadi  sangat signifikan  melibatkan  para  sosiolog  yang biasa menganalisis bagaimana setting sosial muncul,  hidup  dan  berkembang  disuatu masyarakat.  Tujuan  konsep  tata  ruang  dan analisis sosiolog adalah untuk mewujudkan dan  tetap  terjaga  keseimbangan  alam  dan sosial.
Berbagai  permasalahan  sosial  yang sering terjadi di wilayah perkotaan merupakan kumulatif dari suatu  yang salah baik  dalam  existing  tata  ruangnya  atau pengingkaran, pengabaian, bahkan pelanggaran  terhadap  salah  satu  komponen sistem tata ruang ataupun sistem sosialnya.
Beberapa permasalahan sosial diperkotaan, yaitu:
a. Perkembangan  penduduk  yang  pesat, terutama karena arus urbanisasi dan arah perkembangan  kota  yang  tak  terkontrol akibat  konsentrasi  pada  pembangunan fisik;
b. Persoalan  tanah  semakin  problematik, karena  kebutuhan  akan  tanah  semakin hari  semakin  tinggi  dan  juga  banyak orang  memburu  tanah  bukan  untuk tempat tinggal tapi untuk investasi;
c. Arus  urbanisasi  terutama  pendatang yang  tidak  mempunyai  ketrampilan  dan kesempatan  kerja,  akhirnya  sebagian
kemudian  menempuh  berbagai  cara untuk mencari nafkah.
Hal-hal tersebut diatas menjadi beban pemerintah  kota  yang  harus  diselesaikan untuk menciptakan kota yang bersih, indah, aman, tertib dan nyaman.

## 2) Aspek ekonomi
Meskipun pemerintah Indonesia telah berulang  kali  menegaskan  komitmennya untuk  mengelola  sumber  daya  alam  secara lestari,  tetapi  di  lapangan  tidak  seperti yang  diharapkan.  Peraturan  yang  tumpah tindih,  konflik  sosial  yang  melibatkan berbagai  elemen  masyarakat,  perencanaan pengelolaan  lingkungan  yang  tidak  akurat, kurangnya  koordinasi  serta  maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merata  di  semua  strata,  mengakibatkan realitas  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Indonesia  makin  menjauh  dari  komitman normatif “pembangunan berwawasan lingkungan” yang dicanangkannya sendiri.
(Bank Dunia, 2001).
Berbagai  pendekatan  terus  digali untuk mencoba mengimplementasikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang adil dan menyejahterakan, serta  mengedepankan  prinsip  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  lebih proposional  dan  partisipatif.  Salah  satu konsepnya adalah konsep Produk Domestik Regional  Bruto  –  Hijau  (PDRB  Hijau). Dengan diterapkannya konsep PDRB Hijau diharapkan  mampu  mendorong  adanya pembagian  manfaat  yang  lebih  berimbang (proposional)  antara  pusat  dan  daerah  serta dapat menggerakan partisipasi aktif masyarakat (lokal) dalam pembangunan.
Penerapan PDRB
Hijau harus mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan  di  dalam  sistem  hokum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penyusunan PDRB Hijau sebagai bagian dari pelaksanaan  pengelola  pemerintah  daerah otonom  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  pemerintahan  Negara yang  digariskan  dalam  Undang  Undang
Dasar  45,  mengenai  Pemerintahan  Daerah yang  tercantum  dalam  Bab  VI,  Pasal  18 ayat  (1):  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang.  Ayat  (2):  Pemerintahan Daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  atas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Selanjutnya  diatur dalam  ayat  (5):  Pemerintahan  daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintah  Pusat.  Ayat  (6):  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (7): Susunan dan tata cara  penyelenggaraan  pemerintah  daerah diatur dalam undang-undang.
Konsep PDRB Hijau sangat berkaitan  dengan  berbagai  kebijakan  yang menyangkut  pengelolaan  sumber  daya alam,  di  antaranya  sumber  daya  hutan, sumber  daya  air,  sumber  daya  lahan  dan ketentuan  lain  yang  menyangkut  sumber daya alam. Konsep PDRB Hijau memberikan  peluang  kepada  daerah  yang memiliki  sumber  daya  alam  melimpah untuk  terciptanya  suatu  tata  pengelolaan pemerintahan  yang  lebih  adil,  khususnya dalam hal hubungan keuangan dan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dengan pemerintah  pusat  maupun  dengan  daerah lainnya.
Penerapan PDRB Hijau akan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak kepada prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan,  yang  dapat  dilakukan  oleh daerah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya alam  yang  besar  namun  pemanfaatannya secara  ekonomis  beresiko  besar  terhadap fungsi ekologis. Karena kondisi kewilayahanya,  daerah  semacam  ini  dapat
(berpotensi) mengajukan diri sebagai daerah  yang  karena  kekhasan  kondisi alamnya sebagai daerah yang pengelolaanya  bersifat  khusus.  Contoh daerah dengan kondisi alam yang berpotensi  dikelola  secara  khusus,  yaitu daerah Pantura,  Purwasuka,  Kertomantul, Barlingmascakep.
Penerapan  PDRB  Hijau  berpotensi menimbulkan  konflik,  karena  perbedaan interprestasi maupun implementasi peraturan  perundang-undangan.  Apabila terjadi  permasalahan  perundang-undangan dan/atau interpretasi hukum antara pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan pusat, penyelesaian dapat ditempuh melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
PDRB  Hijau  sebagai  salah  satu instrument  pendukung  bagi  pelaksanaan pemerintahan  daerah  berbasis  konservasi dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang lestari mengacu pada landasan konstitusionil pasal 33 ayat (2) UUD 1945: Cabang-cabang produksi  yang penting bagi Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara  serta ayat  (3):  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalmnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.  Kenyataanya Negara  hanya  menjalankan  sebagian  pasal 33  yakni  penguasaan  Negara  atas  hutan, namun mengabaikan kesejahteraan masyarakat  sekitar  hutan.  Dengan  konsep PDRB  Hijau  diharapkan  dapat  menjadi salah  satu  alternatif  dalam  mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan mengurangi bias kepentingan ekonomi jangka pendek.
3) Aspek sumber daya alam
Pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi  dan  kelestarian  lingkungan. Eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif  secara  ekonomi  tetapi  menimbulkan efek  negatif  bagi  kelangsungan  hidup
manusia.  Oleh  karena  itu  pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi  juga  memperhatikan  aspek  etika  dan sosial  yang  berkaitan  dengan  kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam.
Peranan  pemerintah  daerah  sangat diperlukan  dalam  perumusan  kebijakan pengelolaan  sumber  daya  alam  terutama dalam  rangka  perlindungan  dari  bencana ekologis. Kemiskinan akibat krisis ekonomi juga perlu mendapat perhatian karena dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan  sumber  daya  alam,  termasuk kerusakan  hutan  lindung,  pencemaran udara,  hilangnya  keanekaragaman  hayati, kerusakan konservasi alam, dan sebagainya. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan  industri  perlu  dikendalikan  untuk mengurangi  kadar  kerusakan  lingkungan  di banyak  tempat  yang  antara  lain  berupa pencemaran  industri,  pembuangan  limbah yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis dan  kesehatan,  penggunaan  bahan  bakar yang  tidak  aman  bagi  lingkungan,  kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan  daya  dukung  dan  daya tampung lingkungan.
Pembangunan  wilayah  di  bidang sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup pada  dasarnya  merupakan  upaya  untuk mendayagunakan  sumber  daya  alam  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan  memperhatikan  pelestarian  fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Kebijakan yang ditetapkan
pemerintah  disesuaikan  dengan  fungsi masing-masing sebagai berikut:
1. Sumber  Daya  Alam:  mengelola  sumber daya  alam  dan  memelihara  daya  dukung serta  upaya  konservasi,  rehabilitasi,  dan penghematan  penggunaan  sumber  daya alam  yang  menerapkan  teknologi  ramah lingkungan.
2. Lingkungan  hidup  :  menyeimbangkan kepentingan  lingkungan  hidup  dengan kepentingan  sosial  ekonomi  masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 3. Kebersihan:  menciptakan  kota  yang bersih,  bebas dari polusi dengan pemanfaatan   teknologi tepat guna.
Dengan  memperhatikan  tujuan  dan sasaran  yang  ada,  ditetapkan  delapan Program Pembangunan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan berkelanjutan  dalam  kualitas  lingkungan hidup yang semkain baik dan sehat, yaitu: a. Sumber Daya Alam
1) Program Pengembangan Sumber
Daya Pertambangan dan Energi
Tujuan : untuk meningkatkan pengembangan sumber daya pertambangan dan energi secara berkelanjutan.
Sasaran  :  meningkatnya  pemanfaatan hasil tambang dan energi secara
berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pokok: (1) melakukan inventarisasi dan  evaluasi  potensi  sumber  daya pertambangan dan energi; (2) melakukan pengawasan  dan  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  pertambangan  dan energi  serta  penyusunan  kebijakan  dan peraturan baru dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi.
2) Program  Pengembangan  Sumber  Air Tanah
Tujuan:  meningkatkan  kesadaran  dunia usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan air tanah untuk memenuhi  kebutuhannya,  dengan  tetap menjaga dan mempertahankan
ketersediannya  serta  tetap  menjaga  agar tidak  terjadi  pencemaran  lingkungan akibat  penggunaan  air  tanah  yang berlebihan.
Sasaran:  terkendalinya  pemanfaatan  air tanah  oleh  dunia  usaha  dan  masyarakat serta meningkatnya permukaan air tanah dangkal dan cadangan sumber air tanah.
Kegiatan pokok: (1) melakukan sosialisasi bagi dunia usaha dan masyarakat tentang pencemaran lingkungan  akibat  penggunaan  air  tanah yang  berlebihan;  (2)  meningkatkan kepedulian  dan  kesadaran  masyarakat dan  dunia  usaha  dalam  meningkatkan cadangan  sumber  air  tanah  melalui penambahan  sumur  resapan  air  hujan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya.
b. Lingkungan Hidup
1) Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Tujuan: meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengrusakan dan atau pencemaran  lingkungan  serta  sungai, kali  dan  laut,  dan  pemulihan  kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berlebihan, kegitan industri dan transportasi.
Sasaran: tercapainya kualitas lingkungan hidup  yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Kegiatan pokok: (1) menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri  pengelolaan  limbah  cair;  (2) melakukan pengawasan
dan pengendalian sumber-sumber pencemaran  kali,  laut  dan  udara  bersih; (3)  meningkatkan  kepeduliaan  dan kesadaran  industriawan  dan  masyarakat untuk  berperan  aktif  dalam  menjaga sungai,  laut  dan  udara  dari  penggunaan bahan kimia yang merusak; (4) mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi  tradisional  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  sumber  daya  air, sumber  daya  hutan,  dan  industri  yang ramah  lingkungan;  (5)  meningkatkan sistem  penanggulangan  dan  pengawasan terhadap  pembajakan  sumber  daya hayati; (6) melakukan pencegahan polusi udara melalui uji emisi, dalam upaya ini termasuk  pengendalian  dampak  polusi
udara  pada  kesehatan  masyarakat;  (7) menerapkan  sanksi  hokum  terhadap dunia  usaha  dan  masyarakat  yang dengan  sengaja  melakukan  pencemaran lingkungan.
2) Program  Peningkatan  Pengendalian Dampak Lingkungan
Tujuan: meningkatkan pengendalian
dampak  lingkungan  akibat  pencemaran lingkunagn, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat
pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berlebihan,  serta  memberi  dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah lingkungan. Sasaran:  meningkatnya  pengendalian dampak lingkungan serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas  kelestarian  alam  dan  jumlah warga  kota  yang  memiliki  kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkunag hidup.
Kegiatan pokok:
(1) melakukan pertimbangan  lingkungan  yang  lebih bijaksana  dalam  memberikan  ijin  lokasi bagi  industri;  (2)  mempertimbangkan faktor  lingkungan  dalam  pengembang teknologi  pengelolaan  limbah  rumah tangga,  industri,  dan  transportasi;  (3) menetapkan  indeks  dan  baku  mutu lingkungan;
(4)
meningkatkan perlindungan terhadap teknologi tradisional  yang  ramah  lingkungan;  (5) memantau  kualitas  lingkungan  secara terpadu dan terus-menerus; (6) meningkatkan  kesadaran  warga  kota akan  hidup  bersih  dan  sehat;  (7) memnfaatkan  kearifan  tradisional  dalam pemeliharaan  lingkungan  hidup;  (8) meningkatkan  kepatuhan  dunia  usaha dan  masyarakat  terhadap  peraturan  dan tata  nilai  masyarakat  yang  berwawasan lingkungan.  Dalam  upaya  ini  termasuk penataan ruang, permukiman dan industri yang konsistensi dengan pengendalian pencemaran lingkungan. 3) Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau   (RTH)
Tujuan:  menyempurnakan  penataan  dan pengembangan  ruang  terbuka  hijau sebagai upaya
meningkatkan penghijauan kota.
Sasaran:  meningkatnya  kualitas  dan kuantitas  ruang  terbuka  hijau  serta menjadikan  kota  yang  teduh,  nyaman, sehat dan indah.
Kegiatan  pokok:  (1)  mengembangkan dan  memanfaatkan  ruang  terbuka  hijau secara  konsisten  dan  efektif  sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat;
(2)
meningkatkan  kepedulian  dan  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  taman sebagai  upaya  terciptanya  ruang  terbuka hijau;  (3)  meningkatkan  pemeliharaan taman  kota  secara  tepat  dan  baik termasuk pemeliharaan hasil pembangunan pertamanan.
4) Program  Penyerasian  dan  Keindahan Lingkungan
Tujuan:  menjadikan  kota  yang  indah, bersih, hijau dan nyaman serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung keindahan kota.
Sasaran: meningkatnya sarana keindahan kota  untuk  mewujudkan  kota  yang nyaman dan bersih.
Kegiatan  pokok:  (1)  meningkatkan kualitas  estetika  sarana  kehidupan  kota; (2)  menyusun  rencana  lingkup  kegiatan sarana  kegiatan  kota;  (3)  menyusun rencana  persebaran  penempatan  dimensi sarana  keindahan  kota;  (4)  menata dengan  baik  penempatan  ornamen  dan street  furniture  termasuk  media  luar ruang.
c. Kebersihan
1) Program  pengembangan  sarana  dan prasarana kebersihan
Tujuan:  mewujudkan  kota  yang  bersih dengan  dukungan  sarana  dan  prasarana kebersihan yang tersedia.
Sasaran: meningkatnya sarana dan prasarana  kebersihan  yang  memadai dalam pengelolaan kebersihan kota serta
meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan kota. Kegiatan  pokok:  (1)  meningkatkan sarana  dan  prasarana  kebersihan  kota; (2)  memperkuat  aspek  legal  dalam pengelolaan sampah; (3) membudayakan hidup bersih.
2) Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan Tujuan: meningkatkan
pelayanan
kebersihan  oleh  aparat  dalam  rangka mewujudkan kota yang bersih.
Sasaran: meningkatnya kemampuan aparat  dalam  pengelolaan  kebersihan kota  serta  meningkatnya  kesadaran  dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan kota.
Kegiatan pokok: (1) meningkatkan peran serta masyarakat  dan dunia usaha dalam pengelolaan  kebersihan;  (2)  mengelola sampah  dengan  teknologi  yang  ramah lingkungan;
(3)
meningkatkan penanganan  sampah  pada  sungai,  situ dan  danau;  (4)  memperkuat  aspek  legal dalam  pengelolaan  sampah,  termasuk peningkatan letersediaan perangkat hukum  dan  penegakkan  hukum  secara konsisten dan terus-menerus.

## SIMPULAN
Dalam  merencanakan  tata  ruang ditinjau  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  dan sumber daya alam adalah :
1. Permasalahan  sosial  yang  timbul  akibat dampak  urbanisasi  menjadi  perhatian penting oleh pemerintah suatu kota;
2. Konsep PDRB Hijau sebagai implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan yang mengedepankan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah  yang lebih proposional dan partisipatif;
3. Rencana  tata  ruang  yang  tepat  sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSAKA
Adisasmita,  Raharjo.  2010. Pembangunan kota  optimum,  efisien  &  mandiri . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Azman,  Fauzi.  2011. Aspek  Geologi Permukaan  Sebagai  Salah  Satu Unsur Pertimbangan Dalam Penataan Ruang . Jurnal .
Budihardjo,  Eko  dan  Djoko  Sujarto.  2013.
Kota  Berkelanjutan  (sustainable city) .  Bandung  :  Penerbit  PT Alumni.
Budiharjo,  Eko.  1996. Arsitektur  dan Kota  di  Indonesia .  Cetakan  ke-4.
Bandung : Penerbit Alumni.
Erlangga,  Ardyan  M,  dkk.  2011. Ruang Kota . Yogyakarta : Penerbit Ekspresi.
Hariyono,  Paulus.  2007. Sosiologi  Kota Untuk  Arsitek .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Mashud,  Mustain.  2007. Aspek  Sosial Budaya  Dalam  Penataan  Tata Ruang Kota . Jurnal Properda Propinsi DKI Jakarta.
Mulyandari,  Hestin.  2011. Pengantar Arsitektur  Kota. Yogyakarta  :
Penerbit ANDI. Pusat  Rencana  dan  Statistik  Kehutanan Badan Planologi Kehutanan,
Departemen Kehutanan RI.
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007
Tentang Penataan Ruang.
Zahnd,  Markus.  2006. Perancangan  kota secara terpadu . Semarang : Soegijapranata university press.
Zahnd,  Markus.  2008. Model  Baru Perancngan Kota yang kontekstual . Semarang
:
Soegijapranata university press.