## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH
Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {gsyudis@yahoo.com , nitsariadnyani@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  keberadaan  serta penegakan  hukum  terhadap  Zonasi  Toko  Modern  dan  Pasar  Tradisional  yang  berkaitan  dengan implementasi  Perda  No  10  Tahun  2013  terkait  izin  pendirian  Toko  Modern  yang  berdekatan dengan  Pasar  Tradisional  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  dan  (2)  penegakan  hukum  terhadap Toko Modern yang berdiri berdekatan dengan Pasar Tradisional sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Teknik pengumpulan  sampel  penelitian  dengan  Teknik Non  Probability  Sampling dengan  cara  yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data dianalisis dengan cara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  No  10  Tahun  2013  penerapannya  belum  bisa dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah belum tegas, kurang adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dan instansi yang berkaitan belum seutuhnya menerapkan Peratura Daerah  dan  adanya  kerancuan  dalam  peraturan  (2)  solusi  dari  penegakan  hukum  terhadap keberadaan  Toko  Modern  yang  berdekatan  dengan  Pasar  Tradisional  dapat  dilakukan  melalui himbauan  ke  Masyarakaat  dan  Intansi  yang  masih  melanggar  Peraturan  Daerah,  melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Dilihat dari berbagai hal tersebut tentu sangat  perlu  dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  tegas  oleh  pemerintah,  peningkatan koordinasi  dengan  instansi  yang  terkait  serta  membangun  komunikasi  antar  pemerintah  daerah dengan pemerintah pusat.
Kata kunci : Toko Modern, Pasar Tradisional, implementasi dan Penegakan Hukum

## Abstracts
This research is meant  (1) to know and analyzing the existence and enforcement of law against traditional market dan modern store related to implementation of regional rules no 10 years 2013 about the establishment of a modern store adjacent to the traditional market in buleleng district and (2) law enforcement against modern store that stand close to traditional markets according to ordinance no 10 years 2013. This type of research is an empirical legal study. Technique used in this  research  are  non  sampling  technique  in  the  way  that  is  used  in  determining  the  research subject  is  by  the  purvosive  sampling  technique.  For  processing  and  data  analysis  techniques  it come  in  a  qualitative  way.  Research  shows  that  (1) Regional  rules  no  10  years  2013  it  has  not been applied as effective because the local government is indecisive, the lack of good coordination between related institutions and related agencies have not all implemented local regulations and there  is  ramifications  in  the  rules.  (2)  The  law  enforcement  solution  to  the  existence  of  modern store  adjacent  to  the  traditional  market  it  can  be  done  through  appeals  to  people and agencies that  are  still  in  violation  of  local  regulations,  doing  community  coaching  and  social  functions. Judging from the foregoing, it is essential to strict law enforcement, increased coordination with associated  agencies  and  established  communication  between  local  goverments  and  the  central government
Keywords : Modern Store, Traditional market, Implementation and law enforcement

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pembangunan daerah tentunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah salah  satunya  melalui  pembangunan  di bidang  ekonomi  yang  tentunya  harus serasi  dan  terpadu,  baik  antar  sektor maupun  antar  pembangunan  sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efesien  dan  efektif  menuju  tercapainya kemandirian  daerah  dan  kemajuan  yang merata  di  seluruh  pelosok  tanah  air (Tarigan,  2012  :  46).  Pembagian  tugas melalui  otonomi  yang  seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta  masyarakat.  Pemberian  otonomi yang  seluas-luasnya  kepada  daerah didasari  oleh  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah. Dalam penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemerintahan daerah, yang mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan,  diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi  tidak  bisa  terlepas  dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk semakin lama
semakin pesat, maka semakin besar pula
tuntutan  kebutuhan  terhadap  pasar  baik secara kuantitas maupun kualitas. Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan  jual  beli  semenjak  zaman peradaban  sebagi  bentuk  pemenuhan kebutuhan.  Dalam  kegiatan  jual  beli, keberadaan  pasar  merupakan  salah  satu hal yang paling penting karena merupakan  tempat  untuk  melakukan kegiatan  jual  beli  selain  menjadi  salah satu  indikator  paling  nyata  kegiatan ekonomi  masyarakat  di  suatu  wilayah (Basri, 2012 : 42).
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1 Peraturan  Presiden  No.  112  tahun  2007 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern,  Pasar  merupakan  area tempat  jual  beli  barang  dengan  jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall , plasa, pusat perdagangan  maupun  sebutan  lainnya. Perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat menyebabkan saat ini, pasar tradisional  bukanlah  satu-satunya  pusat perdagangan, karena semakin banyaknya bermunculan pusat perdagangan  lain  seperti  toko  modern, baik dalam bentuk mini market, hypermart maupun mall yang  dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan  dalam  persaingan  agar  tidak tergilas oleh arus moderenisasi.
Derasnya arus moderenitas berpengaruh  pada  keberadaan  pasar tradisional sebagai suatu  budaya bangsa saat  ini  mencoba  untuk  bertahan  dan mengembangkan  diri  agar  mampu bersaing di tengah arus tersebut (Assauri,  2011  :  101).  Pasar  tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya  toko  modern  yang menawarkan  lebih  banyak  keunggulan komoditi,  harga  serta  kenyamanan.
Kenyataan  tersebut  telah  membuat sebagian masyarakat Indonesia berpaling  dari  bagian  kebudayaan  dan beralih  kepada  kehidupan  modern  yang
serba  praktis  dengan  intensitas  interaksi yang minim (Assauri, 2011 : 102).
Semakin  pesatnya  pembangunan ekonomi  di  Kabupaten  Buleleng  yang ditandai  dengan  semakin  banyaknya toko-toko  modern  malah  mengancam keberadaan dari pasar tradisional. Kesan pasar  tradisional  yang  kotor,  panas,  dan tidak  aman  adalah  sangat  bertolak belakang  dengan  toko  modern  yang nyaman,  bersih,  ber-AC,  dan  relatif lebih  aman.  Kondisi  ini  menjadi ancaman  bagi  keberlangsungan  usaha pedagang-pedagang di pasar tradisional. Pada satu  sisi  keberadaan  pasar  modern ini memberikan nilai positif sendiri bagi konsumen,  akan  tetapi  di  sisi  lain keberadaan  toko  modern  berhadap- hadapan  dengan  pasar  tradisional  yang membuat  pasar  tradisional  menjadi banyak ditinggalkan oleh konsumennya. Sebaran  pasar  tradisional  di  Kabupaten Buleleng  berjumlah  18  unit  pasar  yang mana  1  unit  pasar  tradisional  bisa bersaing  dengan  2  unit  toko  modern hingga lebih, pasar-pasar tersebut terdiri dari:  Pasar  Anyar  Singaraja,  Pasar Banyuasri, Pasar Banjar. Pasar Buleleng,  Pasar  Bungkulan,  Pasar  DC Seririt,  Pasar  Kampung  Bugis,  Pasar Kampung Tinggi, Pasar Kubutambahan, Pasar  Latri,  Pasar  Mumbul,  Pasar Pancasari, Pasar Seririt, Pasar Sanggalangit,  Pasar  Sukasada,  Pasar Sangsit,  Pasar  Tamblang,  Pasar  Taman Kota  A  dan  B  (Ariani  ,  2018:128).
Sedangkan  sebaran  toko  modern  di Kabupaten  Buleleng  menurut  data  yang tercatat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  (BPPT)  Kabupaten  Buleleng hingga  kini  yang  memiliki  ijin  hanya berjumlah  34  toko,  sedangkan  jika  kita lihat  dilapangan  ada  ratusan  toko  yang berstatus waralaba yang sudah beroprasi di  Kabupaten  Buleleng.  Maka  dapat dikatakan bahwa selain  34  toko modern tersebut,  sisanya  tidak  memiliki  ijin ( www.koranbuleleng.com ).
Banyaknya  toko  modern  ini berimbas  pada  pasar  tradisional  karena dengan  perkembangan  toko  modern yang  nampak  tidak  terkendali  ini  telah
mengancam perekonomian dari pedagang-pedagang  yang  ada  di  pasar tradisional.  Pasar  tradisional merupakan pilar penyangga kebutuhan perekonomian  masyarakat  kecil,  jika sampai pasar tradisional dihimpit dengan  keberadaan  toko-toko  modern yang kian menjamur maka perekonomian  masyarakat  kecilah  yang telah dirugikan. Keberadaan toko modern  harus  dapat  menjaga  eksistensi pasar  tradisional  dan  bukan  sebaliknya. Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang- undangan yang secara substansiil  mengatur  pola  hubungan antara  pasar  tradisional  dengan  toko modern. Pengaturan pola hubungan toko modern dengan pasar tradisional tersebut diharapkan ekspansi dan perkembangan  toko  modern  bukan  lagi merupakan  ancaman  terhadap  eksistensi pasar tradisional. Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko  modern  telah  ditentukan  dalam Peraturan  Presiden  No.  112  tahun  2007 ini,  harus  mengacu  pada  rencana  tata ruang  wilayah  kabupaten/kota,  dan rencana detail tata ruang
kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Zonasi pasar tradisional pada Peraturan  Presiden  No.  112  tahun  2007 diatur  pada  pasal  4  yang  menyatakan bahwa:
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern wajib:
a. Memperhitungkan  kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar  Tradisional,  Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang  ada  di  wilayah  yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan  Pasar  Tradisional yang telah ada sebelumnya; c. Menyediakan  areal  parkir paling sedikit seluas
kebutuhan  parkir  1  (satu) unit  kendaraan  roda  empat untuk  setiap  60  m2  (enam puluh  meter  per  segi)  luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  yang  bersih,  sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan  kerjasama  antara pengelola  Pusat  Perbelanjaan dan/atau  Toko  Modern  dengan pihak lain.
(3) Pedoman  mengenai  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Berdasarkan  pasal  tersebut  kita  ketahui bahwa  jarak  antara  pusat  perbelanjaan dan/atau  toko  modern  dengan  pasar tradisional  paling  sedikit  500m  (lima ratus  meter)  dan  jarak  toko  modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional  paling  sedikit  500m  (lima ratus meter). Namun pada kenyataannya pendirian  beberapa  toko  modern  seperti minimarket dan supermarket di kabupaten  Buleleng  di  beberapa  titik berjarak  bahkan  tidak  sampai  500m (lima ratus meter) dengan pasar
tradisional.  Hal  tersebut  mengakibatkan adanya  indikasi  persaingan  tidak  sehat antara toko modern dan pasar tradisional dalam  hal  perizinan.  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  No  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menyebutkan  bahwa  Persaingan  usaha tidak  sehat  adalah  persaingan  antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan hukum  atau  menghambat  persaingan usaha. Hal ini mengakibatkan kebijakan zonasi toko modern dan pasar tradisional  ini  menjadi  urgent  saat  ini untuk  diterapkan,  ini  pun  menjadi  suatu masalah  karena  terjadi  kesenjangan antara das  sollen dan das  sein, bahwa penulis  mengamati  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  No  10  Tahun  2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan  Pasar  Tradisioal,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  di Kabupaten  Buleleng  khususnya  pada pengelolaan zonasi pasar tradisional dan toko  modern  belum  dalam  pelaksanaan yang maksimal. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan ketertiban terkait pendirian  Pasar  Modern  di  Kabupaten Buleleng. Berdasarkan apa yang diuraikan  diatas  maka  perlu  diketahui mengenai  implementasi  Pasal  11  Perda No.  10  Tahun  2013  serta  upaya penegakan  hukum  untuk  mencegah pelanggatan terhadap pasal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum  empiris,  yakni  penelitian  yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan  antara das  sollen dan das sein (Ali  dan  Heryani,  2012:2) . Adapun sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif, yakni  bertujuan  menggambarkan  secara nyata  mengenai  keadaan-keadaan  atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer (Field  Research),  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui  wawancara,  observasi  maupun laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak resmi  yang  kemudian  dioleh  oleh peneliti (Zainudi, 2009:106). Data Sekunder  (Library  Research)  adalah mencakup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Asiki,  2016:30).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  yakni  teknik  studi  dokumen, teknik  observasi  dan  teknik  wawancara (Waluyo,  2008:8).  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah non
probability  sampling, jadi  tidak  ada ketentuan  yang  pasti  baik  dalam  bentuk angka  ataupun  presentase  mengenai jumlah  sampel  yang  akan  diteliti didasarkan  atas  titik  jenuh,  yang  mana penelitian akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan objek penelitian  bila  jawaban-jawaban  dari responden    maupun  infornan  telah  ada kesamaan  atau  kemiripan  (Ardhya, Jurnal  Komunikasi  Hukum,  No.  1, Pebruari  2017:127-146). Data-data yang telah  terkumpul  selanjutnya  dilakukan reduksi  data  dan  dilakukan  penyajian data  secara  deskriptif  kualitatif    dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan  akhir  (Adnyani,  Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.  1  Pebruari 2015, 68-80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  11  Peraturan Daerah  No.  10  Tahun  2013  Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi  Pasar Tradisional  dan  Toko  Modern  di Kabupaten Buleleng
Pasar adalah tempat bertemunya penjual  dan  pembeli  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Pasar dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  pasar tradisional (konvensional), pasar modern dan  pasar  online  ( marketplace ).  Adanya pasar  tradisional  merupakan  salah  satu indikator  kegiatan  ekonomi  masyarakat di  suatu  wilayah.  Konvensional  sangat dengan  dengan  kehidupan  masyarakat. Perkembangan  teknologi  yang  semakin cepat  merubah  pola  pikir  masyarakat. Era  sekarang  juga  turut  merubah  gaya hidup  masyarakat  sehingga  memilih pasar modern menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Eksistensi  toko modern  semakin  hari  semakin  tinggi.
Hal  ini  mempengaruhi  eksistensi  dari pasar  tradisional  itu  sendiri  (Aryani,
Jurnal  Dinamika  Manajemen,  2011  :
179). Peranan pemerintah sangat diperlukan guna memperbaiki
persaingan  perekonomian  antara  pasar tradisional dengan toko modern. Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional,  pusat  perbelanjaan  dan  toko modern telah ditentukan dalam Peraturan Presiden  No.  112  tahun  2007 ini,  harus  mengacu  pada  rencana  tata ruang  wilayah  kabupaten/kota,  dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk  peraturan  zonasinya.  Zonasi pasar tradisional pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah  No.  10  Tahun  2013  Tentang Penataan,  Pembinaan  dan  Perlindungan Pasar  Tradisional,  Pusat  Pemberlanjaan dan  Toko Modern di Kabupaten Buleleng.  Adapun  dasar  pembentukan dari peraturan daerah Kabupeten Buleleng  ini  adalah  Pasal  18  Ayat  (2) UUD Tahun 1945 mengenai pemerintah  daerah  provinsi,  daerah kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya  sendiri  berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah Kabupaten Buleleng  No.  10  Tahun  2013  adalah peraturan  yang  dibuat  oleh  kepala daerah  Kabupaten  Buleleng  bersama- sama dengan DPRD Kabupaten Buleleng dalam rangka penyelenggaraan otonomi  daerah  yang  menjadi  legalitas eksekusi  daerah  pemerintah  daerah Kabupaten Buleleng. dasar pertimbangan  pemerintah  Kabupaten Buleleng  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  No.  10
Tahun  2013  yang  tercantum  dalam peraturan tersebut adalah demi
memberikan  perlindungan  kepada  usaha kecil,  koperasi,  pasar  tradisional  serta dalam  rangka  memperdayakan  pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang,  bersaing,  tanggung,  maju, amndiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya  maka  perlu  mengatur dan  menata  keberadaan  dan  pendirian pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan.
Dalam  hal  ini,  Kabupaten  Buleleng  saat ini  hanya  memiliki  18  unit  pasar tradisional  yang  persebarannya  meliputi Pasar Anyar Singaraja, Pasar Banyuasri, Pasar  Banjar.  Pasar  Buleleng,  Pasar Bungkulan,  Pasar  DC  Seririt,  Pasar Kampung Bugis, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Kubutambahan,  Pasar  Latri,  Pasar Mumbul,  Pasar  Pancasari,  Pasar  Seririt, Pasar  Sanggalangit,  Pasar  Sukasada, Pasar  Sangsit,  Pasar  Tamblang,  Pasar Taman Kota A dan B, sedangkan jumlah toko modern yang ada dan sudah berizin sejumlah  34  toko  modern  baik  itu berbentuk  swasta  maupun  waralaba. Jumlah  ini  tentunya  sangat  banyak apalagi  saat  ini,  toko  modern  ini  sudah bertambah  semakin  banyak  dan  juga letaknya banyak yang berdekatan dengan  pasar  tradisional  seperti  salah satunya  toko  modern  berjenis  waralaba yang terletak di depan Pasar Tradisional Desa Sangsit.
Pasar  tradisional  adalah  tempat dimana  terjadinya  jual  beli  dengan bertemunya penjual dan pembeli dengan ditandai dengan adanya transaksi secara langsung  yang  memungkinkan  adanya tawar  menawar  antara  penjual  dan pembeli.  Pasar  traisional  cenderung menjual barang-barang lokal dan sangat jarang  menjual  barang-barang  yang bersifat  impor.  Pasar  tradisional  jika dibandingkan dengan toko-toko modern,
pasar tradiisional pada umumnya mempunyai persediaan barang dagangan yang jumlahnya lebih sedikit yang mana barang  persediaan  tersebut  disesuaikan dengan  modal  yang  dimiliki  pedagang. Penerapan  Perda  No.  10  Tahun  2013 tentang zonasi pasar tradisional dan toko modern  di  Kabupaten  Buleleng  sudah dimulai sejak peraturan tersebut dikeluarkan  pada  tahun  2013  belum berjalan  dengan  maksimal.  Ketentuan mengenai  pengaturan  jarak  antara  pasar tradisional  dengan  toko  modern  di Kabupaten  Buleleng  yang  diatur  dalam pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa :
(1) Penentuan  jarak  lokasi  pendirian pusat  perbelanjaan  dan/atau  toko
modern diatur sebagai berikut:
a. Jarak  lokasi  pendirian  pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling  sedikit  500m  (lima  ratus meter); b. Jarak  lokasi  pendirian  pusat perbelanjaan dan/atau toko modern satu dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern  lainnya  paling  sedikit 250m  (dua  ratus  lima  puluh meter); c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan. (2) Penentuan  jarak  lokasi  pendirian toko  modern  berstatus  waralaba diatur sebagai berikut: a. Jarak  lokasi  pendirian  toko modern berstatus waralaba dengan  pasar  tradisional  paling sedikit 500m (lima ratus meter); b. Jarak lokasi pendiri toko modern berstatus waralaba dengan  toko  modern  maupun toko  modern  berstatus  waralaba lainnya  paling  sedikit  500m
(lima ratus meter);
c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan. Penerapan peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 ini tidak berjalan dengan baik  karena  masih  banyak  toko  modern berjenis  waralaba  beroperasi  dekat dengan pasar tradisional sehingga melanggar ketentuan pasal diatas. Dimana dalam pengamatan menggunakan metode observasi terdapat beberapa  toko  modern  yang  sangat kentara  dalam  pelanggaran  pasal  ini diantaranya  toko  berjenis  waralaba  di depan  Pasar  Tradisional  Sangsit,  toko modern  yang  berjenis  waralaba  dengan jarak  kurang  lebih  200  M  dari  Pasar Tradisional  Kecamatan  Buleleng  dan satu lagi toko modern yang tepat berada di  sebelah  Pasar  Banyuasri.  Apabila diliat pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013
maka  letak  toko  waralaba  seharusnya berjarak  500m,  namun  beberapa  sampel toko  waralaba  yang  penulis  amati  tidak menerapkan  hal  tersebut  dan  bahkan berdasarkan  hasil  wawancara,  hampir semua  pemilik  toko  modern  tersebut tidak  tahu  mengenai  penerapan  zonasi pasar tradisional dengan toko modern. Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum  pelaksanaanya,  dan  juga  karena kepatuhan  masyarakat  kepada  hukum karena  adanya  unsur  memaksa  dari hukum  (Septi,  2015:11).  Agar  hukum itu  efektif,  maka  diperlukan  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan sanksi  tersebut.  Suatu  sanksi  dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam  bentuk  ketaatan,  dengan  kondisi tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum tersebut  adalah  efektif.  (Soekanto, 2007:110).  Berdasarkan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum dari implementasi Pasal 11 Perda No. 10 Tahun  2013  Terkait  Kebijakan  Zonasi Pasar  dan  Toko  Modern  di  Kabupaten Buleleng  menunjukkan  bahwa  tidak berjalan  karena  ada  kurang  penegasan dari  apparat  penegak  hukum  yang  tidak menerapkan perda tersebut dalam mengeluarkan  izin  bagi  pelaku  usaha toko modern yang akan beroperasi. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelanggaran  Pasal  11  Peraturan Daerah  No.  10  Tahun  2013  Terkait Kebijakan  Zonasi  Pasar  Tradisional dan  Toko  Modern  di  Kabupaten Buleleng.
Pengaturan  hukum  mengenai adanya  pendirian  toko  modern  telah diatur  dalam  ranah  nasional  yaitu Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.  112  Tahun  2007  tentang  Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013  Tentang  Pedoman dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
memberikan  pengertian  mengenai  pasar modern  adalah  pasar  dengan  sistem swalayan, menjual berbagai jenis barang secara  eceran  berbentuk Minimarket, Supermarket, Department store, Hypermarket ataupun  grosir  bentuk perkulakan.  Sedangkan  pasar  tradisional adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan  Swasta  dengan  tempat  usaha berupa  toko,  kios  dan  tenda  yang dimiliki/dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah,  swadaya  masyarakat  atau koperasi  dengan  usaha  skala  kecil melalui sistem tawar menawar. Perizinan dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan
No. 70/M- DAG/PER/12/2013 menyatakan bahwa pelaku usaha baik itu dalam pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern diwajibkan  memiliki  izin  usaha  sebagai salah satu bukti legalitas. Pengaturan mengenai keberadaan  toko  modern  tidak  hanya diatur  secara  nasional,  namun  juga dalam skala pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah saat ini tengah banyak melakukan  revitalisasi  terhadap  pasar tradisional,  dimana  pasar  tradisional  ini berperan  penting  dalam  peningkatan PAD  dalam  hal  ini  kabupaten  Buleleng. Eksistensi  pasar  tradisional  saat  ini terkenal  dengan  tempat  belanja  yang kumuh,  becek  serta  bau  dan  fasilitasnya kurang  memadai.  Pasar  tradisional biasanya  didatangi  oleh  masyarakat kelas  menengah  kebawah.  Keberadaan pasar tradisional sekarang mulai terancam karena toko modern. Keberadaan toko modern tidaklah dilarang  akan  tetapi  lokasinya  yang berdekatan  dengan  pasar  tradisional yang  menjadi  permasalahan  saat  ini.
Keberadaan toko modern yang berdekatan  dengan  pasar  tradisional berpotensi  terjadinya  monopoli  harga sehingga  menyebabkan  persaingan  yang tidak  sehat.  Hal  ini  terjadi  di  beberapa pasar  utama  di  Kabupaten  Buleleng yaitu  Pasar  Banyuasri,  Pasar  Desa
Sangsit  dan  Pasar  Kecamatan  Buleleng. Keberadaan  toko  modern  di  dekat  pasar desa menuai keluhan bagi para pedagang yang merasakan dampak sepinya pembeli  karena  mereka  lebih  memilih berbanja di toko modern. Penegakan  hukum  mengenai zonasi pasar tradisional dan toko modern sudah diimplementasikan melalui Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng No.  10  Tahun  2013  tentang  Penataan,
Pembinaan  dan  Perlindungan  Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  di  Kabupaten  Buleleng.  Dalam peraturan  daerah  ini  juga  terdapat beberapa  sanksi  apabila  ketentuan  dalam peraturan  ini  dilanggar.  Sanksi  tersebut berupa  sanksi  adminitrasi  dan  sanksi pidana.  Dalam  ranah  penerapan  sanksi administratif  lebih  pada  pelanggaran dalam proses pengurusan, pengajuan dan tata  cara  mendapatkan  ijinnya.  Selain sanksi  administratif, juga  terdapat  sanksi pidana  bagi  pelanggaran-pelanggaran yang bersifat dan masuk ke ranah hukum pidana . Pengaturan  mengenai  sanksi  – sanksi  di  Perda  No.  10  Tahun  2013 merupakan  salah  satu  upaya  hukum preventif  untuk  mengendalikan  jarak toko  modern  dan  pasar  tradisional  agar tidak  terjadi  persaingan  perdagangan yang  tidak  sehat.  Selanjutnya  mengenai upaya  refresifnya  adalah  tindakan  tegas dari  pemerintah  daerah  yaitu  salah satunya  melakukan  sidak  terhadap  pasar dan izin-izin operasional toko modern.
Beberapa  toko  modern  yang telah  penulis  wawancarai  mengatakan telah  memenuhi  semua  perizinan  yang diperlukan  namun  mengenai  izin  lokasi usaha  juga  turut  serta  didaftarkan sehingga  menurut  mereka  keberadaana tau  pendirian  toko  modern  di  depan pasar tradisional telah memiliki legalitas yang  kuat.  Peran  tegas  pemerintah  juga merupakan  salah  satu  dari  upaya penegakan  hukum  diantaranya  dari Dinas  Perizinan  Kabupaten  Buleleng bekerja  sama  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  kabupaten Buleleng sering mengadakan sidak pasar terkait  izin-izin  usaha  dari  toko  modern
yang  menyebar  di  Kabupaten  Buleleng. Pengawasan  juga  dilakukan  oleh  Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Buleleng  serta  memiliki peranan  dalam  memberikan  sebuah pembinaan terhadap pemilik toko modern di Kabupaten Buleleng. Pengawasan  tersebut  dilakukan  guna tetap  menjaga  keberlangsungan  pasar tradisional  di  Kabupaten  Buleleng  serta mengimplementasikan Peraturan Daerah No.  10  Tahun  2013  tentang  Penataan, Pembinaan  dan  Perlindungan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  di  Kabupaten  Buleleng. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam  penegakan  Perda  ini  adalah dengan  melakukan  sidak  pasar  serta pemeriksaan  terhadap  izin  operasional bangunan  toko.  Namun  dalam  upaya pemeriksaan  izin  operasional  tidak  ada syarat  atau  keharusnya  setiap  pelaku usaha  toko  modern  wajib  memiliki  izin mengenai  zonasi  karena  hal  itu  belum diterbitkan oleh dinas yang bersangkutan. Peraturan  daerah  merupakan suatu perwujudan nyata dari
pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  pada dasarnya  peraturan  daerah  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dengan  lebih  melihat  ciri  khas  dari masing-masing  daerah  tersebut.  Bagir
Manan,  dalam  bukunya  Sistem  dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan  tingkat  Daerah menjelaskan  bahwa  kemandirian  dalam berotonomi  tidak  berarti  daerah  dapat membuat peraturan
perundang- undangan  atau  keputusan  yang  terlepas dari  system  perundang-undangan  secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat  daerah  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan  secara  nasional,
karena  itu  tidak  boleh  ada  peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi tingkatnya  atau  kepentingan  umum. Dalam  hal  ini  pembentukan  Perda  No.
10  Tahun  2013  mengenai  zonasi  pasar yang  telah  diterbitkan  sebagai  bukti sebuah  kemandirian  dalam  berotonomi yang  dimana  telah  diteruskan  dari peraturan nasional mengenai keberadaan zonasi  ini.  Perda  No.  10  Tahun  2013 tidak  bertentangan  dengan  perundang- undangan setara atau diatasnya sehingga peraturan ini sudah seharusnya diterapkan setelah diundangkan, sehingga  keberadaan  Perda  ini  menjadi efektif dan efisien dalam pembentukannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan,  dan  Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap  Zonasi  Pasar Tradisional  dan  Toko  Modern di  Kabupaten  Buleleng  tidak berjalan dengan maksimal karena  masih  adanya  toko modern  yang  beroperasi  dekat dengan  pasar  tradisional  yang seharusnya  jarak  antara  pasar tradisional  dan  toko  modern minimal  500M  namun  toko modern tersebut tetap beroperasi dengan mengantongi izin  yang  sah  dari  pemerintah daerah setempat. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran  Pasal  11  Peraturan Daerah  No.  10  Tahun  2013 Tentang  Penataan,  Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern  Terhadap  Zonasi  Pasar Tradisional  dan  Toko  Modern di  Kabupaten  Buleleng  sudah dilakukan  oleh  instansi-instansi terkait seperti Dinas Perdagangan

## SARAN
Berdasarkan  dari  permasalahan tersebut diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dinas terkait perlu mengadakan sosialisasi  untuk  menambah pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  agar  tujuan dari pembentukan perda tersebut terlaksana. 2. Pemerintah  daerah  terutama yang menangani bidang perizinan agar lebih memperbaiki  sistem  perizinan agar tidak ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali , Achmad dan Heryani Wiwie. 2012.
Kajian  Empiris  terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana.
Amiruddin dan Asikin. 2016. Pengantar Metode  Penelitian. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. Assauri,  Sofjan.  2011. Manajemen
Pemasaran .  Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo (Ariani , 2018:128 Basri,  Chatib.  2012. Rumah  Ekonomi Rumah Budaya : Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Tarigan,  Robinson.  2012. Perencanaan Pembangunan  Wilayah .  Jakarta  :
PT Bumi Aksara. Zuraida,  Ida  .  2013. Teknik  Penyusunan Peraturan  Daerah ,  Jakarta:  Sinar
Grafika. Skripsi Septi, Sandiyoga Wahyu. 2015. Efektivitas  Peraturan  Walikota Makassar  Nomor  64  Tahun 2011  tentang  Kawasan  Bebas Parkir  di  Lima  Ruas  Bahu
Jalan  Kota  Makassar .  Skripsi  . Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
Jurnal Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.Peranan  Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan  Konsumen. Jurnal Komunikasi  Hukum Vol.  1  No.  1 Pebruari 2015. Ardhya,  Si  Ngurah.  Product  Liability Terhadap  Smart  Phone  Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi  Hukum Vol.  3  No.  1
Pebruari 2017. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959) Undang-Undang  No  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 3817) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  No. 4725). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesie  No. 5234). Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587). Peraturan  Presiden  Nomor  112  tahun 2007  Tentang  Penataan  dan
Pembinaan  Pasar  Tradisional,
Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan,  dan  Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern di Kabupaten Buleleng.