## Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat
Factors that Affect the Use of Land Redistribution Certificates for Accessing Loan: A case study of West Pasaman Regency
Monsaputra 1* , Khursatul Munibah 1,2 & Dyah Retno Panuju 2,3
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Indonesia;
2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia; 3 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranang Siang, Bogor, 16127, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : mon_eps40@yahoo.com (Diterima: 26 April 2021; Disetujui: 23 Agustus 2021)

## ABSTRACT
West Pasaman Regency has implemented land redistribution to rearrange land tenure, land ownership,  land  use,  and  utilization  of  land.  Land  redistribution  certificates  can  be  used  as collateral. The number of redistribution certificates in 2009 until 2018 complemented with mortgage rights was 871 (7,79%). This study aims to determine the factors that affect the use of certificates as collateral for accessing loan. The methods of analysis used was quantitative with surveys and data analysis technique used was logistic regression. The logistic regression resulted several significant factors  influencing  the  use  of  certificates  for  collateral  including  the  number  of  family  members, expenditures  and  land  area.  Household  expenditure  and  land  area  had  a  positive  influence, meanwhile the number of family members had a negative effect. Household welfare is an essential factor affecting the likelihood for collateral of land certificates.

## Keywords: acces reform, agrarian reform

## ABSTRAK
Kabupaten  Pasaman  Barat  telah  mengimplementasikan  program  redistribusi  tanah  untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sertifikat redistribusi tanah dapat digunakan sebagai agunan. Selama tahun 2009 hingga 2018 sertifikat redistribusi tanah yang diagunkan sebanyak 871 buah (7.79 %). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi  pemanfaatan  sertifikat  redistribusi  tanah  sebagai  agunan  untuk  mengakses  modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan survei dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Faktor yang signifikan memengaruhi pemanfaatan sertifikat sebagai  agunan  untuk  mengakses  modal  adalah  jumlah  anggota  keluarga,  luas,  dan  pengeluaran. Variabel  pengeluaran  dan  luas  memiliki  hubungan  positif,  sedangkan  jumlah  anggota  keluarga memiliki  hubungan  negatif.  Kesejahteraan  penerima  sertifikat  merupakan  faktor  penting  yang berpengaruh pada pemanfaatan sertifikat untuk agunan.
Kata kunci: reforma agraria, reforma akses

## PENDAHULUAN
Reforma agraria ( land reform) merupakan  program  pemerintah  untuk  menata kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  yang  berkeadilan melalui  pembagian  atau  redistribusi  tanah kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan  di  berbagai  negara  dan  secara umum  bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan sosial  ekonomi  masyarakat  dengan  membagi tanah pertanian secara adil sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah (Mendola &  Simtowe,  2015;  Mukarati et  al., 2020).  Di Indonesia,  kegiatan  tersebut  merupakan  wujud pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33,  Undang  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) serta  TAP  MPR  nomor  IX/MPR/2001  tentang
Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Fatimah, 2015).
Di  semua  negara,  tanah  objek  reforma agraria  ditentukan dan diatur melalui kebijakan pemerintah  yang  dipayungi  dengan  peraturan perundangan.  Tanah  objek land  reform di Indonesia sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, berasal dari tanah  kelebihan  maksimum,  tanah  absentee, tanah  swapraja  dan  bekas  swapraja  serta  tanah negara  lainnya  yang  dikuasai  oleh  negara  dan ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  objek reforma  agraria . Setelah  dibagikan,  tanah tersebut  tidak  dapat  dialihkan  haknya  baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun,  kecuali  kepada  pihak  yang  memenuhi persyaratan  dengan  persetujuan  tertulis  dari Kepala Kantor Pertanahan (Isnaeni, 2017b).
Redistribusi  tanah  sendiri  merupakan bagian  dari  program  reforma  agraria  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui  skema asset  reform dan access  reform (Waryanta,  2016). Asset  reform dilakukan dengan  memberikan  tanah  kepada  masyarakat yang  memerlukan,  sedangkan access  reform adalah memberikan akses kepada penerima asset reform agar  mampu  memberdayakan  tanahnya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  melalui penyediaan infrastruktur, pembiayaan,
pengolahan, pasca produksi, hingga distribusinya (Fatimah, 2015; Arisaputra, 2016). Wiradi  (2000)  menyatakan  kegiatan  reforma agraria  yang  hanya  berupa  redistribusi  tanah kurang  berhasil  meningkatkan  kesejahteraan karena buruh tani penerima tanah tidak mampu mengusahakan  sendiri  tanah  tersebut  karena kekurangan  modal,  kurang  keterampilan  atau alasan  lainnya  sehingga  akhirnya  tanahnya dijual.  Lebih  rinci  menurut  Isnaeni  (2017b)  di samping  pemberian  tanda  bukti  hak  atas  tanah, kegiatan  redistribusi  lahan  perlu  dilanjutkan dengan  memberikan  fasilitas  terhadap  modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan pendampingan. Upaya lanjutan ini dibutuhkan agar tanah  yang diperoleh dapat dimanfaatkan  dengan  optimal  dan  berdampak pada  meningkatnya  taraf  hidup  penerima sertifikat.
Beberapa  penelitian  lain  menunjukkan bahwa  kegiatan  redistribusi  tanah  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai  contoh  adalah  kegiatan  redistribusi tanah  di  Kulon  Bambang,  Desa  Sumber  Urip, Kecamatan  Doko,  Kabupaten  Blitar  (Isnaeni, 2017a)  dan  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Desa Mendiro,  Kecamatan  Ngrambe,  Kabupaten Ngawi,  Provinsi  Jawa  Timur  (Soetarto et  al. , 2007).  Pada  studi  kasus  di  Filipina,  kegiatan redistribusi  tanah  yang  disertai  penyediaan kredit  dilaporkan  juga  berhasil  menurunkan kemiskinan  petani  (Das,  2008).  Pemikiran Wiradi  (2000)  maupun  hasil  studi  di  Blitar (Isnaeni,  2017a),  Ngawi  (Soetarto et  al .,  2007) serta  di  Filipina  (Das,  2008)  menunjukkan bahwa  kegiatan  redistribusi  tanah  di  berbagai wilayah  cenderung  memberikan  hasil  yang berbeda terhadap petani atau subjek penerimanya.  Dengan  demikian  penelitian  di wilayah  lain  perlu  dilakukan  untuk  menguji ulang  dan  memahami  fenomena  kegiatan redistribusi tanah.
Penelitian  lanjutan  terkait  kegiatan redistribusi  tanah  umumnya  mengidentifikasi pemanfaatan sertifikat untuk mengakses modal. Modal adalah salah satu faktor yang memengaruhi  usaha  tani  (Supanggih  & Widodo, 2013). Tidak semua masyarakat dapat
menerima  pembiayaan  lembaga  keuangan karena  tidak  mempunyai  agunan  (Jubaya  &
Wulandari, 2015). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah digunakan oleh penerima program reforma agraria  sebagai alat  untuk  mengakses  modal  usaha,  seperti penelitian Purnamasari & Hutagalung (2012) di Kecamatan  Tanjung  Bintang,  Kabupaten Lampung Selatan serta Sugiyanto et al. (2008) di  Kabupaten  Ngawi.  Namun  demikian, berbagai  penelitian  tersebut  tidak  secara spesifik  mengidentifikasi  faktor  yang  terkait erat  dengan  penggunaan  sertifikat  redistribusi tanah untuk mengakses modal. Kajian identifikasi  faktor  tersebut  perlu  dilakukan untuk  mengetahui  secara  rinci  alasan  dan karakteristik penerima objek tanah yang terkait dengan pemanfaatan sertifikat redistribusi tanah untuk mengakses modal usaha.
Untuk mengidentifikasi dan
menganalisis  berbagai  variabel  yang  diduga berperan dalam menentukan keputusan penggunaan  sertifikat  untuk  mengakses  modal dipilih  lokasi  yang  telah  menerapkan  kegiatan redistribusi  tanah,  yaitu  Kabupaten  Pasaman Barat.  Berdasarkan  data  Kantor  Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat (2009 sampai 2018), telah    dilaksanakan  kegiatan  redistribusi  tanah sebanyak 11,140 bidang yang tersebar di tujuh kecamatan.  Kecamatan  Ranah  Batahan  adalah lokasi dengan subjek penerima terbanyak yaitu 4,513  bidang,  dengan  jumlah  redistribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebanyak 2,650 bidang  yang  tersebar  di  empat  nagari  dan jumlah objek diredistribusikan menurun setelahnya.
Sasaran  kegiatan  redistribusi  tanah  di Kabupaten  Pasaman  Barat  mayoritas  adalah kebun  kelapa  sawit  (BPN,  2020).  Tambahan modal dapat meningkatkan kualitas pemeliharaan  tanaman  sehingga  kualitas  buah sawit  yang  dihasilkan  lebih  baik  dan  petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Modal dari  kegiatan access  reform juga  dapat digunakan  untuk  memulai  penanaman  atau peremajaan  kebun  sawit,  memperoleh  bibit berkualitas  sehingga  kualitas  output  maksimal.
Harga  jual  yang  lebih  baik  akan  dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu yang  terkait  erat  dengan  keputusan  penerima redistribusi tanah dalam menggunakan sertifikatnya untuk mengakses modal.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode survei  untuk  pengumpulan  data  primer  yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur terhadap responden terpilih serta data sekunder  baik  berupa  tabel  maupun  peta  dari Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat.
Kuesioner  dan  wawancara  digunakan untuk memperoleh informasi berbagai karakteristik  responden  dan  faktor-faktor  yang dihipotesiskan  relevan  dengan  pemanfaatan sertifikat  sebagai  agunan  untuk  mengakses modal. Di samping itu kuesioner juga digunakan untuk  menggali  informasi  terkait  perubahan tingkat  kesejahteraan  masyarakat  sebelum  dan setelah  memiliki  sertifikat  hasil  redistribusi tanah.  Jumlah  sampel  responden  ditentukan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 (1 + 𝑁𝑒 2 ) dimana: n  =  jumlah sampel N =  jumlah sertifikat redistribusi e  =  ketelitian atau tingkat akurasi (10% = 0.1).
Pengambilan  sampel  dilakukan  secara berstrata  ( stratified  sampling )  berdasarkan informasi  dasar  antara  lain  jumlah  penerima redistribusi tanah per wilayah kecamatan, jarak lahan ke tanah, luas tanah dan Zona Nilai Tanah (ZNT).  Pengambilan sampel secara berstrata ini diharapkan  menghasilkan  data  yang  mewakili keragaman informasi dasar tersebut.
Proses  pengambilan  sampel  diawali dengan  membagi  kelas  penerima  sertifikat redistribusi tanah menjadi yang sudah
menggunakan  sertifikat  sebagai  agunan  dan yang  belum  menggunakan  sertifikat  sebagai agunan. Sertifikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan sebanyak 871 bidang dan yang belum digunakan  untuk  agunan  sebanyak  10,269 bidang (BPN, 2020). Secara proporsional jumlah sampel  (responden)  sertifikat  redistribusi  tanah yang belum diagunkan sebanyak:
𝑛 = 10,269
(1 + 10,269𝑥0.1 2 )
𝑛 = 99.03~100
Sedangkan jumlah sampel sertifikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan sebanyak:
𝑛 =

## 871 (1 + 871𝑥0.1 2 ) 𝑛 = 89.7~90
Selanjutnya,  diambil  jumlah  contoh secara  proporsional  untuk  setiap  kelompok berdasarkan nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah. Untuk melihat faktor yang memengaruhi pemanfaatan  sertifikat  sebagai  agunan  untuk mengakses  modal  digunakan  regresi  logistik. Persamaan umum regresi logistik adalah sebagai berikut:
𝑙𝑛 𝑝 ^ 1 − 𝑝 ^ = 𝐵 0 + 𝐵 1 𝑋 𝑝 ^ : probabilitas logistik B o : konstanta B 1 : koefisien regresi X              : variabel bebas
Variabel tak bebas dalam analisis regresi logistik ini adalah status mengagunkan sertifikat, yaitu bernilai 1 jika mengagunkan dan bernilai 0 jika  belum  mengagunkan.  Sembilan  buah variabel  bebas  dipilih  sebagai  faktor  yang dihipotesiskan memengaruhi pemanfaatan sertifikat  redistribusi  tanah  untuk  agunan  dan diuji  pengaruhnya.  Variabel  bebas  tersebut disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Jenis dan tipe data variabel bebas
No. Jenis Variabel Tipe Data Keterangan 1 Umur numerik - 2 Tingkat pendidikan numerik - 3 Pemahaman pemanfaatan sertifikat sebagai agunan kategori 0 : tidak paham 1 : kurang paham 2 : paham 4 Jumlah anggota keluarga numerik - 5 Kepemilikan kredit sebelumnya kategori 1 : belum punya kredit 0 : sudah punya kredit 6 Luas kepemilikan tanah numerik - 7 Pengeluaran per bulan numerik - 8 Nilai tanah numerik - 9 Jarak dari jalan numerik -
Tes  Hosmer  and  Lemeshow  dilakukan untuk  menentukan  ketepatan  model  yang dibentuk.  Pengujian  didasarkan  pada  sebaran Khi-kuadrat  ( Chi-square ).  Model  dinyatakan tepat  jika  perbedaan  antara  prediksi  model dengan  nilai  observasi  sangat  kecil  atau  tidak nyata.  Pengujian  hipotesis  dengan  konsep Hosmer  and  Lemeshow  adalah  sebagai  berikut (Fagerland & Hosmer, 2012; Khaeri & Pawitan 2018):
H 0 : model cukup mampu menjelaskan data. H 1 : model tidak cukup mampu menjelaskan data.
Selanjutnya  dilakukan  uji  parsial  untuk menilai  variabel  independen  yang  berpengaruh nyata  dilihat  dari  nilai  uji  dengan  derajat kesalahan  (p-value)  yang  ditetapkan  yaitu  0.05 atau tingkat ketepatan 95%. Besarnya pengaruh variabel  bebas  ditunjukkan  oleh  nilai  rasio  odd yang merupakan eksponen dari koefisien regresi.
Semakin  tinggi  nilai  rasio  odd,  maka  semakin besar  pengaruh  sebuah  variabel  bebas  terhadap keputusan mengagunkan atau tidaknya sertifikat tanah untuk mengakses modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  wawancara  dan  penggalian informasi  diketahui  bahwa  dalam  proses mengakses modal usaha, sertifikat hak tanggungan  akan  diterbitkan  untuk  setiap  hak kepemilikan sebagai bukti hukum objek tersebut sedang  diagunkan.  Data  ini  tercatat  di  Kantor Pertanahan  setempat.  Berdasarkan  data  dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman  Barat,
jumlah  sertifikat  redistribusi  tanah  tahun  2009 sampai  2018  yang  sudah  memiliki  hak tanggungan  sebanyak  871  bidang  (7.79%). Tabel 2 memperlihatkan sebaran data responden.
Secara  umum  Tabel  2  menunjukkan bahwa penerima redistribusi tanah berusia antara 23  tahun  sampai  75  tahun,  dengan  tingkat pendidikan  paling  tidak  lulus  sekolah  dasar, sampai  dengan  lulus  sekolah  menengah  atas. Rerata  responden  memiliki  anggota  keluarga  4 orang,  dan  belum  pernah  mengakses  kredit sebelumnya.  Total  luas  tanah  yang  dimiliki berkisar antara 0.8 ha sampai dengan 2.6 ha dan objek redistribusi berlokasi antara 0.5 km hingga 4 km dari jalan.

## Tabel 2. Sebaran data responden
No. Variabel Data responden Keterangan Minimum Maksimum Median 1 Umur 23 75 47 - 2 Tingkat pendidikan 6 16 12 - 3 Pemahaman pemanfaatan sertifikat sebagai agunan - - - paham             : 155 kurang paham : 32 tidak paham    : 3 4 Jumlah anggota keluarga 1 8 4 - 5 Kepemilikan kredit sebelumnya - - - belum : 146 sudah  : 44 6 Luas kepemilikan tanah (m 2 ) 8,024 26,316 10,500 - 7 Pengeluaran per bulan (Rp) 1,000,000.00 5,500,000.00  2,000,000.00 - 8 Nilai tanah (000 Rp) 1,000 7,000 6,000 - 9 Jarak dari jalan (m) 500 4,000 1,000 -
Tabel  3  memperlihatkan  hasil  uji  parsial variabel  yang  dihipotesiskan  berpengaruh terhadap  keputusan  mengakses  modal  usaha dengan  memanfaatkan  sertifikat  tanah.  Secara umum  terdapat  dua  kelompok  peran  pengaruh
berbagai  variabel  bebas  yang  dihipotesiskan, yaitu berperan meningkatkan peluang mengagunkan (koefisien positif) dan
menurunkan peluang untuk mengagunkan tanah (koefisien  negatif).  Faktor  yang  signifikan
(α=5%)  memengaruhi  pemanfaatan  sertifikat sebagai  agunan  untuk  akses  modal  adalah jumlah  anggota  keluarga,  luas  tanah  dan pengeluaran  rumah  tangga.  Jumlah  anggota keluarga  berpengaruh negatif terhadap  peluang
mengagunkan  sertifikat  sedangkan  luas  tanah serta  jumlah  pengeluaran  rata-rata  per  bulan berperan  meningkatkan  peluang  mengagunkan sertifikat tanah untuk mengakses modal.
Tabel 3. Hasil uji signifikansi parsial
B p Exp(B) Intersep -3.561 0.134 0.028 Usia (X1) 0.017 0.552 1.017 Pendidikan (X2) 0.032 0.755 0.969 Pemahaman pemanfaatan sertifikat sebagai agunan X3) 210394 0.997 1955944746 Jumlah anggota keluarga (X4) -0.385 0.039 0.680 Kredit (X5) -0.450 0.439 0.638 Luas (X6) 2.818 0.000 16.747 Pengeluaran (X7) 0.483 0.042 1.620 ZNT (X8) -0.087 0.578 0.917 Jarak (X9) 0.044 0.870 1.045 Uji Hosmer-Lemeshow , χ 2 = 1.878, df=8, p = 0.985
Berdasarkan hasil uji Hosmer-Lemeshow, diketahui bahwa model cukup baik merepresentasikan data. Tabel 3
memperlihatkan nilai Khi-kuadrat sebesar 1,878, lebih kecil dari nilai Khi-Kuadrat tabel sehingga terima  H 0 .  Tabel  4  memperlihatkan  hasil ketepatan  klasifikasi,  nilai  proporsi  prediksi yang  tepat  adalah  sebesar  (83  +  79)  /  190  = 85.3%.    Angka  ini  tergolong  cukup  baik mengingat  tingkat  kesalahannya  kurang  dari 15%.
Tabel 4.  Hasil ketepatan klasifikasi Diagunkan Belum diagunkan Diagunkan 83 7 Belum diagunkan 21 79 Akurasi 85.3%
Pengaruh variabel secara parsial terhadap peluang mengakses modal dapat dilihat dari nilai
rasio  odds  (Exp(B)).  Variabel  jumlah  anggota keluarga memiliki nilai odds rasio sebesar 0.679. Angka  ini  menunjukkan  bahwa  penerima sertifikat  redistribusi  tanah  yang  memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak memiliki peluang  untuk  mengagunkan  0.679  kali  lebih besar  dibandingkan  yang  memiliki  jumlah anggota  keluarga  sedikit.  Ini  berarti  bahwa penerima  sertifikat  redistribusi  tanah  yang memiliki  lebih  sedikit  anggota  keluarga berpeluang  lebih  besar  untuk  mengagunkan sertifikatnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wati  (2015)  yang  menyatakan  jumlah  anggota keluarga berhubungan negatif dengan keputusan dalam  mengakses  kredit.  Hal  ini  dapat berdampak  pada  terhambatnya  peningkatan kesejahteraan  karena  petani  yang  memiliki jumlah  anggota  keluarga  lebih  banyak  akan mengalami kesulitan dalam peningkatan aktivitas perekonomian.
Berdasarkan  nilai  rasio  odds  diketahui bahwa  peningkatan  luas  tanah  per  hektar meningkatkan  peluang  untuk  mengagunkan
16.71  kali  lebih  besar.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  yang  memiliki  tanah  lebih  luas berpeluang  lebih  besar  mengagunkan  tanah dibandingkan dengan yang  memiliki luas tanah lebih  kecil.  Ini  berarti  penerima  sertifikat redistribusi tanah yang memiliki tanah yang luas lebih  berpeluang  untuk  mengagunkan.  Ini sejalan dengan hasil penelitian Wati et al. (2018) bahwa  lahan  garapan  yang  lebih  luas  akan meningkatkan peluang untuk mengakses kredit. Dalam  penelitian  lain  di  Afrika  Selatan, diketahui bahwa luas tanah yang diredistribusikan merupakan faktor penting yang berpengaruh  pada  preferensi  petani  untuk berpartisipasi  dalam  program  redistribusi  tanah (Zantsi,  2019).  Dengan  demikian,  dapat dinyatakan bahwa pemilihan variabel luas tanah sebagai  salah  satu  variabel  penentu  peluang mengagunkan relatif tepat. Hal ini memperlihatkan  bahwa  yang  memiliki  tanah lebih  luas  berpeluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sedangkan  yang  memiliki  tanah lebih kecil cenderung akan berada pada tingkat kehidupan yang relatif tidak berubah.
Besarnya  pengeluaran  rumah  tangga merupakan penduga tingkat kesejahteraan  yang umum  digunakan  (Rianto,  2011;  Nurohman et al. , 2019). Nilai rasio-odds menunjukkan bahwa peningkatan  satu  satuan  pengeluaran  rumah tangga meningkatkan peluang untuk mengagunkan 1.615 kali lebih besar. Ini berarti penerima  sertifikat  redistribusi  tanah  yang memiliki  pengeluaran  yang  tinggi  berpeluang lebih besar untuk mengagunkan. Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Sartika  &  Karyani (2018)  yang  menyatakan  petani  dengan  jumlah pendapatan yang lebih tinggi memiliki kesempatan  mendapatkan  akses  kredit  dari lembaga keuangan bank. Pendapatan yang lebih tinggi  diasumsikan  berbanding  lurus  dengan peningkatan pengeluaran.
Hasil uji pengaruh variabel secara parsial memperlihatkan  bahwa  peluang  mengagunkan lebih  besar  pada  penerima  sertifikat  yang memiliki  pengeluaran  per  kapita  yang  lebih tinggi.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  sebagian masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pengeluaran per  kapita  lebih  rendah  diketahui  alasannya
belum  memanfaatkan  sertifikat  untuk  agunan karena  belum  memiliki  kepercayaan  diri  untuk memanfaatkan modal yang diperoleh. Kepercayaan  diri  ini  berhubungan  dengan kekhawatiran  tidak  dapat  membayar  pinjaman dan  ketidakpastian  bahwa  modal  yang  didapat bisa  digunakan  untuk  aktivitas  produktif  dan menghasilkan  pendapatan  lebih  tinggi.  Hal  ini harus  menjadi  perhatian  instansi  pemerintah untuk memberdayakan petani dengan pendapatan  rendah  agar  lebih  terdorong  untuk mengagunkan sertifikat guna mengakses  modal usaha.  Petani  miskin  dengan  pendapatan  kecil pada dasarnya merupakan target utama penerima program  redistribusi  tanah  dan  seharusnya memperoleh  berbagai  fasilitas  (bantuan)  yang dibutuhkan  khususnya  terkait  pengusahaan tanah  redistribusi.  Pendampingan  dari  instansi terkait  sangat  diperlukan  supaya  masyarakat miskin penerima redistribusi  tanah bisa mengakses kredit dan memiliki kepercayaan diri dalam  memanfaatkan  modal  yang  diperoleh. Pemanfaatan access  reform oleh  petani  miskin dengan pendapatan kecil akan menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penerima sertifikat redistribusi tanah yang belum mengagunkan sertifikat memiliki beberapa alasan, yaitu:
1. Penerima  sertifikat  belum  membutuhkan tambahan  modal  atau  belum  ada  rencana pemanfaatan  modal.  Hal  ini  bisa  jadi berkaitan dengan kurangnya wawasan terkait peluang-peluang untuk memanfaatkan modal usaha,  guna  meningkatkan  pendapatan  dari hasil usaha yang dilakukan, baik terkait usaha tani maupun usaha lain di bidang nonpertanian.    Hal  ini  terjadi  pada  berbagai skala  luas  kepemilikan  lahan.  Faktor  yang lebih dominan memengaruhi adalah pemahaman  dari  individu  masing-masing penerima  redistribusi  tanah  dibandingkan dengan strategi livelihood mereka.
Kurangnya  wawasan  ini  bisa  dijembatani melalui  pendampingan  yang  bisa  membuka pandangan  masyarakat  tentang  berbagai alternatif usaha yang potensial meningkatkan pendapatan.  Petani  bisa  memanfaatkan pinjaman  untuk  mengoptimalkan  tanah.  Di
samping itu, pendampingan membuat masyarakat  akan  menjadi  lebih  optimis dalam pemanfaatan modal yang diperoleh.
2. Faktor  adat  dan  budaya  masyarakat  yang beranggapan  suatu  hal  yang  bisa  membuat malu  saat  menggadaikan  (mengagunkan) barang, menggadaikan sesuatu hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu yang darurat  bukan  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan.
3. Faktor kepercayaan kepada lembaga pemberi modal. Hal ini bisa diatasi dengan melibatkan perbankan  syariah  pada  saat  melakukan sosialisasi maupun pada tahap bina penerima sertifikat.
4. Pengalaman pribadi penerima sertifikat yang terlilit  kredit  macet  sebelum  ada  kegiatan redistribusi tanah. Pengalaman ini
menjadikan  penerima  sertifikat  enggan mengakses  modal  dengan  mengagunkan sertifikat tanahnya.
5. Pemahaman yang kurang tepat dari sebagian pihak  perbankan  di  beberapa  lokasi  tentang catatan  pada  sertifikat  tentang  larangan pengalihan  hak  sertifikat  redistribusi  tanah selama  10  tahun.  Pada  tahap  awal  kondisi seperti  ini  diselesaikan  dengan  masyarakat atau pihak perbankan meminta penjelasan ke kantor  pertanahan,  tapi  mulai  tahun  2018 catatan pada sertifikat redistribusi tanah telah direvisi  dengan  dinyatakan  secara  eksplisit peralihan hak sebagai dampak dari mengagunkan sertifikat diizinkan.

## KESIMPULAN
Kajian  redistribusi  tanah  di  Kabupaten Pasaman  Barat  sudah  berlangsung  sejak  tahun 2009 hingga tahun 2018 dengan proporsi jumlah sertifikat yang sudah diagunkan sebesar kurang lebih  7%.  Hasil  analisis  regresi  logistik menunjukkan  bahwa  luas  tanah  yang  dimiliki serta  tingkat  kesejahteraan  yang  dinilai  dari besaran  pengeluaran  merupakan  faktor  yang dapat  meningkatkan  peluang  mengagunkan sertifikat  tanah  untuk  mengakses  modal. Sebaliknya  jumlah  anggota  keluarga  berperan menurunkan peluang tersebut.
Berbagai  alasan  terkait  keengganan penerima  redistribusi  tanah  untuk  mengakses modal  antara  lain  tidak  adanya  rencana penggunaan modal yang berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman pemanfaatan modal, adat istiadat  yang  menilai  mengagunkan  barang sebagai  hal  tabu,  kekurang  percayaan  kepada lembaga  pemberi  modal,  pengalaman  pribadi terlilit  kredit  macet  serta  pemahaman  kurang tepat  pihak  perbankan  tentang  status  pemilikan tanah.
Kajian  lebih  lanjut  tentang  luasan  ideal tanah  yang  diredistribusikan  perlu  dilakukan agar keefektifan program redistribusi tanah lebih baik. Di samping itu, dalam setiap pelaksanaan redistribusi  tanah  perlu  dilanjutkan  dengan pendampingan  bekerja  sama  dengan  beberapa instansi  teknis  agar  pemanfaatan  sertifikat redistribusi tanah untuk mengakses modal dapat lebih optimal dan target peningkatan kesejahteraan  penerima  tanah  redistribusi  bisa tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisaputra,  M.  I.  (2016). Acces  Reform dalam kerangka reforma agraria dalam mewujudkan keadilan  sosial. Jurnal  Perspektif,  21(2),  83- 96.
Das,  M.  M.  (2008).  Agrarian  reform:  Lessons  from the  Philippines. Economic  and  Political Weekly , 43 (26–27), 32–34.
Fagerland,  M.  W.  &  Hosmer,  D.  W.  (2012).  A generalized  Hosmer-Lemeshow  goodness-of- fit  test  for  multinomial  logistic  regression model. The Stata Journal, 12 (3), 447-453.
Fatimah.  (2015).  Reforma  agrarian  dalam  konteks peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan  tanah  di  Indonesia. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, 10 (2), 191-203. Isnaeni,  D.  (2017a).  Kebijakan  landreform  sebagai penerapan politik pembaharuan hukum agraria  yang  berparadigma  pancasila. JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan) , 1 (2), 83–97.
Isnaeni, D. (2017b). Kebijakan program redistribusi.
Masalah - Masalah Hukum , 46(4), 308–317.
Jubaya,  S.  &  Wulandari,  E.  (2020).  Peran  ruah pembiayaan  pertanian  KSM  jaya  amanah dalam mengimplementasikan
inklusi
keuangan petani. Jurnal Pemikiran
Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis, 6 (1), 190-200.
Khaeri,  H.  &  Pawitan,  G.  (2018).  Penerapan  model regresi  logistik  biner  pada  motif  faktor kewirausahaan  perempuan. Prima:  Jurnal
PendidikanMatematika , 2 (1), 67. doi:10.31000/prima.v2i1.428.
Mendola,  M.  &  Simtowe,  F.  (2015).  The  welfare impact  of  land  redistribution:  evidence  from quasi-experimental  initiative  in  Malawi. World Development, 72 , 53–69.
Mukarati, J., Mongale, I. P., & Makombe, G. (2020). Land  redistribution  and  the  South  African economy. Agricultural  Economic-  Czech,
66 (1), 46-54 .
Nurohman,  Y.  A.,  Qurniawati,  R.  S.,  &  Hasyim,  F. (2019).  Dana  desa  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  pada  Desa  wisata menggoro. Jurnal  Magisma , 7 (1),  35-43. doi:10.35829/magisma.v7i1.38.
Purnamasari,  L.  &  Hutagalung,  S.  S.  (2012).
Reformasi  agraria  nasional  (studi  kasus program  redistribusi  tanah  di  Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 - 2011). J. Ilm. Adm. Publik dan Pembang , 3 (2), 554–569.
Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T. H., & Adhari, A.
(2017).  Konstitusionalitas  hak  masyarakat hukum adat atas hak ulayat rumpon di provinsi lampung. Jurnal  Konstitusi , 14 (3),  463. https://doi.org/10.31078/jk1431
Rianto, N. (2011). Indikator perubahan kesejahteraan masyarakat  pasca  pembebasan  lahan  untuk pembangunan  infrastruktur  pekerjaan  umum dan permukiman. Sosek Pekerj. Umum , 3 (26),
183–192. Sartika,  S.  R.  &  Karyani,  T.  (2018).  Studi  Kasus: aksesbilitas  petani  kopi  terhadap  kredit  dari lembaga  keuangan  bank. Jurnal  Agro
IndustriPerkebunan , 6 (2), 87.
doi:10.25181/jaip.v6i2.954. Soetarto, E., Sihaloho, M., & Purwandari, H. (2007). Land Reform by Leverage: kasus redistribusi lahan  di  Jawa  Timur.  Sodality Jurnal  Sosiol. Pedesaan , 1 (2),  271–282.  doi:10.22500/
sodality.v1i2.5926.
Sugiyanto,  Siregar,  H.,  &  Soetarto,  E.  (2008). Analisis dampak pendaftaran tanah sistematik terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat di  Kota  Depok. Jurnal  Manajemen  dan Agribisnis, 5 (2), 64–72.
Supanggih,  D.  &  Widodo,  S.  (2013).  Aksesibitas petani  terhadap  lembaga  keuangan  (Studi kasus pada petani di desa Sidodadi kecamatan Sukosewu  Kabupaten  Bojonegoro). Jurnal Agriekonomika , 2 (2),163–173.
Waryanta.  (2016).  Reforma  Agraria:  Momentum
mewujudkan kemandirian ekonomi
masyarakat kecil dalam mendukung ketahanan  pangan. BHUMI:  Jurnal  Agraria danPertanahan , 2 (2), 179. doi:10.31292/jb.v2i2.6.
Wati,  D. R.  (2015).  Akses kredit mikro pada  petani
padi organik di Kabupaten Bogor. Agribusiness Journal , 9 (2), 97110. doi:10.15408/aj.v9i2.5286.
Wati, D. R., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2018).
Akses  dan  dampak  kredit  mikro  terhadap produksi  padi  organik  di  Kabupaten  Bogor.
Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3 (2), 7594. doi:10.29244/jekp.3.2.75-94.
Wiradi,  G.  (2000). Reforma  Agraria :  Perjalanan Yang  Belum  Berakhir .  Bogor:  Sajogyo Institute,Akatiga,KPA.
Zantsi, S. (2019). Profiling potential land redistribution  beneficiaries  in  South  Africa: implications  for  agricultural  extension  and policy  design. South  Africa  Journal  of Agricultural  Extension , 47 (4), 135-141.