Asas Privity of Contract Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah)

## Shofa Efita Karuniahaj shofaefita98@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
One of the manifestation of the emergence of financial technology is the innovation of the lending and borrowing money services based on information technology. This service is provided by company, there are company that illegal and legal. One of the services provider company that is widely complained and suspected to be violating the provisions is  DanaRupiah  organizer.  In  the  case  of  default  due  to  the  inability of the borrower to repay or default due to the system failure held by the organizer, billing is often carried out to parties who do not know anything about the loan agreement made by the borrower and the lender through the organizing platform. An agreement has privity of contract which an agreement is only valid and binding for parties who made it. This research is legal research using statute approach, conceptual approach and case study. The result of this legal research shows that in  the  lending  and  borrowing  money  services  based  on  information technology the principle of privity of contract is not implemented. Keywords: Lending and Borrowing Agreement; Default; Privity of Contract.

## Abstrak
Kemunculan  teknologi  finansial  salah  satunya  diwujudkan  dengan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Layanan  ini  diselenggarakan  oleh  perusahaan  penyelenggara  layanan yang  illegal  dan  legal.  Salah  satu  perusahaan  penyelenggara  layanan yang  banyak  diadukan  dan  diduga  melakukan  pelanggaran  adalah Penyelenggara  Dana  Rupiah.  Dalam  terjadinya  gagal  bayar  karena ketidakmampuan peminjam membayar maupun kegagalan pembayaran karena  gagalnya  sistem  oleh  penyelenggara  ini  seringkali  penagihan dilakukan  kepada  pihak  yang  tidak  tahu  menahu  akan  perjanjian pinjaman  yang  dilakukan  oleh  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman melalui platform penyelenggara. Sebuah perjanjian terdapat asas privity of contract yang mana suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  yang  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.
Dari  penelitian  hukum  ini,  diketahui  bahwa  dalam  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi asas privity of contract ini tidak diterapkan. Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam; Gagal Bayar; Privity of Contract.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Shofa Efita Karuniahaj, ‘Asas Privity of Contract Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah)’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 10 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28491 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Shofa Efita Karuniahaj

## 1630 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...

## Pendahuluan
Era globalisasi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang dan terus menerus  dilakukan  inovasi-inovasi  guna  mempermudah  kehidupan  manusia. Financial Technology atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan istilah Fintech di Indonesia ini berkembang pesat didukung dengan munculnya Asosiasi Fintech Indonesia  (AFI)  pada  September  2015  yang  mana  menarik  perhatian  para  para pebisnis. 1 AFI sendiri memiliki tujuan menyediakan partner bisnis yang terpercaya yang dapat membangun ekosistem fintech di Indonesia. Jumlah pengguna fintech dari 7% pada tahun 2006/2007 menjadi 78% pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meroket. 2
Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya fintech peer to peer lending ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan. Dengan adanya, perkembangan teknologi terlihat bahwa pola masyarakat era sekarang lebih suka bertransaksi menggunakan aplikasi daripada menggesek kartu kredit, mencari ATM atau datang ke kantor bank untuk mencari pinjaman uang. Kehadiran peer to peer lending sangat membantu dan mendukung kebutuhan pinjaman yang masih tinggi di Indonesia, seperti tingginya kebutuhan pembiayaan terutama bagi mereka yang masuk di dalam segmen pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin merintis usaha. Selain itu juga mendorong distribusi atau pemerataan kebutuhan pembiayaan nasional.
Menghadapi perkembangan fintech ini, pemerintah tidak tinggal diam, melalui Otoritas  Jasa  Keuangan  dibuat  aturan  hukum  yang  memayungi  jalannya  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dengan  dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  selanjutnya  disingkat  dengan
1 Fransiska Ardela, ‘Teknologi Finansial : Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di Indone- sia’, ( Finansialku.com , 2019) <https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/> accessed 31 Juli 2019.
2 Rahmat dan Wawan Christian Tatori, Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2 , (Seribu Bintang 2018).[75].
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Menurut Pasal 1 angka 3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016,  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah: “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
Di Indonesia fintech yang sedang naik daun itu memang jenis fintech peer to  peer  lending .  Berdasarkan  data  terbaru  yang  ada  di  Otoritas  Jasa  Keuangan penyelenggara fintech terdaftar  dan  Berizin  per  13  Desember  2019  terdapat sebanyak 144 perusahaan. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 ini hanya memberikan OJK wewenang mengatur, memberi izin, dan mengawasi fintech pinjaman ( peer to peer lending ) yang terdaftar.
Masih banyak ditemukan praktik peer to peer lending ilegal yang meresahkan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sopan dan perusahaan fintech mengakses data-data pribadi yang ada di dalam gawai  masyarakat.  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK,  Wimboh  Santoso  meminta kepada  seluruh  masyarakat  untuk  cerdas  dalam  memanfaatkan  pendanaan  yang ditawarkan  oleh fintech salah  satunya  dengan  meminjam  kepada fintech yang terdaftar di OJK. 3 Namun tidak menutup kemungkinan fintech yang sudah terdaftar dan berizin ini tidak melakukan hal yang seperti fintech ilegal lakukan.
Sebanyak 25 perusahaan penyelenggara fintech terdaftar justru melakukan pelanggaran  terhadap  konsumen  atau  nasabah. 4 25  aplikasi fintech yang melakukan pelanggaran tersebut yaitu DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC. 5
3 Hendra Kusuma, ‘Bos OJK Ibaratkan Sikat Fintech Ilegal Seperti Perang Lawan Rentenir’,
( Detikfinance , 2019)  <https://finance.detik.com/fintech/d-4645939/bos-ojk-ibaratkan-sikat-fintech- ilegal-seperti-perang-lawan-rentenir > accessed 1 Agustus 2019.
4 Mochamad  Januar  Rizki,  ‘Miris,  25  Perusahaan  Fintech  Terdaftar  Diduga  Lakukan Pelanggaran  Hukum’,  ( Hukumonline ,  2018)  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/> accessed 1 Agustus 2019.
5 ibid .

## 1632 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. 6
Berdasarkan laporan lapor.go.id maka salah satu fintech yang mendapatkan banyak  laporan  atau  dikeluhkan  oleh  konsumen  adalah  platform  DanaRupiah. DanaRupiah salah satu fintech terdaftar dan berizin yang tertera di OJK per 31 Mei 2019. Aplikasi DanaRupiah ini merupakan produk dari perusahaan penyelenggara fintech yaitu  PT  Layanan  Keuangan  Berbagi,  telah  terdaftar  sejak  tanggal  8
Juni  2018.  Terdapat  beberapa  kasus  aplikasi  DanaRupiah  yang  dilaporkan  oleh konsumen diantaranya adalah bunga yang besar serta denda keterlambatan yang tidak  masuk  akal. 7 Selanjutnya  penagihan  pinjaman  melanggar  privasi  bahwa DanaRupiah debt  collector (penagih)  mengirim  sms  ke  teman-teman  nasabah untuk menagih pembayaran. 8 Selain menagih ke data kontak yang ada di gawai nasabah pihak DanaRupiah juga menagih ke kantor tempat konsumen atau nasabah bekerja dengan meneror, yang ini sangat merugikan pihak ketiga yaitu kontak yang dihubungi karena mereka bukan orang yang memiliki pinjaman tapi ikut ditagih. 9
Selanjutnya  karena  adanya  beberapa  kasus  seperti  di  atas  mengenai penagihan  yang  seharusnya  ditujukan  kepada  orang  yang  berutang  selanjutnya baru menghubungi kontak darurat atau emergency contact , tetapi pada praktiknya penyelenggara menagih ke nomor kontak yang ada di gawai konsumen dijadikan alat  untuk  menagih.  Tentunya  ini  menimbulkan  pertanyaan,  bukankah  ini  telah melanggar  aturan  dan  kesepakatan  perjanjian  yang  telah  disepakati  para  pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Seharusnya perjanjian mengikat hanya untuk mereka yang melakukan perjanjian, bukan pihak yang lain. Disamping itu, juga tentang pola hubungan hukum yang dimiliki oleh
6 ibid .
7 Anonim,  ‘Pinjaman  Online Yang  Meresahkan’,  ( Lapor.go.id ,  2019)  <https://www.lapor. go.id/laporan/detil/pinjaman-online-yang-meresahkan-215> accessed 1 Agustus 2019.
8 Vhina, ‘Penagihan Pinjaman Online Danarupiah Melanggar Privasi’, ( Media Konsumen , 2018)<https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/penagihan-pinjaman-online-da- narupiah-melanggar-privasi> accessed 1 Agustus 2019.
9 Ratna  Drummond,  ‘Keluhan  Pinjaman  Online’,  ( Lapor.go.id ,  2019)  <https://www.lapor. go.id/laporan/detil/keluhan-pinjaman-online-151> accessed 1 Agustus 2019.
para pihak yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus mencari dan menemukan pola hubungan hukum fintech DanaRupiah  dengan  para  pihak  serta  penerapan  asas privity  of contract dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Asas Privity of Contract sendiri merupakan salah satu asas dari perjanjian bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak saja. 10 Pengaturan mengenai asas privity of contract ini diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW yang menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya. 11 Pada prinsipnya kekuatan mengikat kontrak memiliki daya kerja ( strekking ) sebatas para pihak yang membuatnya. 12 Oleh karena itu sehingga menarik  untuk  dibahas  dalam  penelitian  ini  mengenai  adanya  problematika penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap gagal bayar pada penyelenggara DanaRupiah serta penerapan dari asas privity of contract pada penyelesaian gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Pada kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada  hubungan  hukum  antar  ketiga  pihak  yaitu  pemberi  pinjaman,  penerima pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.  Pihak  penyelenggara  dalam  hal  ini  adalah  DanaRupiah.  DanaRupiah adalah perusahaan yang bergerak di bidang fintech lending yang termasuk dalam
Penyelenggara  Fintech  Terdaftar  dan  Berizin  di  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Telah melakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2018, produk fintech lending ini berasal dari  PT.  Layanan  Keuangan  Berbagi.  DanaRupiah  ini  menawarkan  beberapa
10 Moch. Isnaeini, Seberkas Diorama Hukum Kontrak (Revka Petra Media 2018).[68].
11 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Prenada Media Group 2010).[130].

## 1634 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
layanan  pembiayaan  secara online yaitu  pinjaman  tunai  (personal),  pinjaman produktif pertanian, serta pinjaman pendidikan. 13
Sebelumnya terlebih dahulu melihat ketentuan yang ada di Bab IV mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dalam Pasal 18 disebutkan bahwa terdapat 2 jenis perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu:
a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
Sebagaimana  diatur  didalam  Pasal  18  huruf  a  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 dalam  pelaksanaan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  terjadi perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Di dalam Pasal 19 ayat (1)  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  dikatakan  bahwa  perjanjian  tersebut  adalah Perjanjian  Penyelenggaraan  namun  definisi  dari  Perjanjian  Penyelenggaraan  ini tidak  diatur  secara  jelas.  Sehingga  dalam  hal  melaksanakan  perjanjian  pinjam meminjam, kedudukan Penyelenggara disini adalah sebagai penerima kuasa yang diwujudkan  dengan  adanya  pemberian  kuasa  dari  para  pemberi  pinjaman  untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam.
Karakteristik pemberian kuasa disini sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya terdapat di Pasal 1792-1819 BW. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 BW bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana  seorang  memberikan  kekuasaan  (wewenang)  kepada  seorang  lain,  yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
Dalam  hal  ini  Perjanjian  Pemberian  Kuasa  merupakan  suatu  perjanjian bahwa ada seseorang memberikan (pemberi kuasa) suatu kekuasaan kepada orang lain  (penerima  kuasa)  untuk  dan  atas  namanya  melakukan  suatu  urusan  yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut. Urusan disini adalah melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
Pemberian kuasa atau wewenang pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  kepada  penerima  kuasa  yaitu penyelenggara  tidak  terjadi  secara  otomatis,  melainkan  dilaksanakan  dengan adanya suatu Perjanjian Pemberian Kuasa kepada Penyelenggara. Pemberian Kuasa kepada  Penyelenggara  ini  terjadi  semenjak  pemberi  pinjaman  menyetujui  untuk melaksanakan pendanaan di platform penyelenggara.
Bentuk pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara dalam layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  ini  dilaksanakan dengan  pemberian  kuasa  khusus,  yang  hanya  meliputi  pelaksanaan  perbuatan hukum  atau  kepentingan  tertentu dari  Pemberi  Pinjaman  sebagai  pemberi  kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform penyelenggara. Perbuatan hukum atau kepentingan tertentu ini harus dirumuskan secara  jelas  dan  terperinci  agar  masing-masing  pihak  mengerti  sampai  sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa tersebut. Karena di dalam Pasal 1797 BW secara tegas dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya. Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melampaui batas wewenangnya adalah maka ia bertanggungjawab sendiri. 14
Mengenai penerima pinjaman dan pemberi pinjaman sebagaimana diatur didalam Pasal 18 huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terjadi perjanjian antara Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman.  Hubungan  hukum  yang terbentuk dari perjanjian antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman adalah Perjanjian pemberian pinjaman / Pinjam Meminjam spesifiknya Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Objek dari perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang dan proses pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara online .
14 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 2014).[144].

## 1636 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini diawali dengan pengajuan permohonan pinjaman yang dilakukan oleh calon penerima pinjaman. Penerima pinjaman hanya perlu melakukan verifikasi identitas lalu mengisi form yang telah disediakan oleh Penyelenggara. Kemudian form aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh Penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/ wadah ( marketplace ) untuk kemudian ditawarkan pada Pemberi Pinjaman. 15
Perjanjian  yang  terjadi  saat  calon  Penerima  Pinjaman  hendak  melakukan pinjaman  uang  disebut  dengan  Perjanjian  Layanan  Pinjaman.  Pada  lembar perjanjian tersebut DanaRupiah menyatakan bahwa ia bertindak sebagai Pemberi Pinjaman. DanaRupiah disini telah menjadi pihak yang diberi kuasa untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman.
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, sehingga disini hubungan yang timbul diantara kedua pihak hanyalah perjanjian pemberian kuasa sebagai pemberi pinjaman yang  terbentuk  saat  calon  penerima  pinjaman  mengajukan  pinjaman  dengan mengisi form di platform penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh  penyelenggara.  Di  dalam  Layanan  DanaRupiah  pun  tidak  ada  disebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman sehingga dapat disimpulkan  bahwa  antara  Penerima  Pinjaman  dengan  DanaRupiah  itu  sebagai hubungan administratif bahwa DanaRupiah mengelola dan memproses dan yang menghubungkan kepentingan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

## Gagal Bayar dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  telah  memberikan kemudahan  kepada  para  pencari  pinjaman  dengan  membuat  wadah  yang mempertemukan pencari pinjaman atau penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, walaupun  masih  dikategorikan  baru  dan  masih  perlu  dilakukan  pengembangan
15 Ernama  Santi,  Budiharto,  dan  Hendro  Saptono,  ‘Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Financial  Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016)’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[11].
sistem agar menjadi sempurna. Adanya pinjaman online ini memang dibidang sektor keuangan dianggap sangat praktis dan sangat mendukung bagi mereka-mereka yang membutuhkan uang cepat untuk kebutuhan usaha. Namun tentu saja disini tetap selalu ada risiko yang dapat timbul seperti adanya kemungkinan money laundering, fraud, resesi atau krisis ekonomi, perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pailit dan gagal bayar.
Diadakannya suatu perjanjian membuat timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan,  bahwa pihak satu dengan pihak yang lain terikat dan masing-masing pihak harus memenuhi prestasinya masing-masing. Prestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 BW dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu perikatan, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, ingkar janji atau cidera janji jika memang dapat dibuktikan bukan karena suatu overmacht atau keadaan memaksa.
Di dalam suatu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat  suatu  risiko,  dimana  risiko  berarti  kemungkinan  kerugian  yang  dapat timbul dari investasi. 16 Salah satu risiko dalam sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah terjadinya Gagal Bayar. Risiko kredit atau gagal bayar ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor antara lain peminjam atau  penerima  pinjaman  telat  memenuhi  kewajiban  (tidak  membayar  pinjaman tepat waktu), peminjam menunggak pembayaran. 17 Atau dalam hal layanan pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  peminjam  tidak  dapat  membayar dikarenakan sistem aplikasi yang error peminjam. 18
16 Rahma Soediro, ‘Toleransi Risiko 101 : Pinjaman dengan Grade Apa yang Harus Saya Pilih?’,  ( Investree ,  2019)  <https://www.investree.id/en/blog/marketplace-lending/toleransi-risiko- 101-pinjaman-dengan-grade-apa-yang-harus-saya-pilih>, accessed 21 Oktober 2019.
17 Duwitmu, ‘Resiko Investasi P2P Terlambat Dibayar (Pengalaman di Koinworks & Inves- tree  2019)’,  ( Duwitmu.com ,  2019)  <https://duwitmu.com/investasi/resiko-investasi-p2p-terlam- bat/>, accessed 21 Oktober 2019.
18 Denigissel, ‘Aplikasi Error saat Bayar Kredit Pintar, Konsumen Dibebankan Denda dan Dialihkan  ke  Shopintar’,  ( Media  Konsumen ,  2019)  < https://mediakonsumen.com/2019/07/19/ surat-pembaca/aplikasi-error-saat-bayar-kredit-pintar-konsumen-dibebankan-denda-dan-dialih- kan-ke-shopintar>, accessed 21 Oktober 2019

## 1638 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Wanprestasi  sendiri  merupakan  terjemahan  dari wanprestatie (bahasa Belanda) yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi didalam praktiknya sering juga disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. 19 Maka dapat diketahui bahwa wanprestasi itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitor karena tidak melakukan prestasi sebagai kewajibannya, sehingga pihak kreditor tidak mendapatkan haknya dan itu jelas  merupakan  sebuah  kerugian.  Misalnya  kegagalan  debitor  membayar  utang pokok dan bunga pada saat yang ditentukan. 20
Wanprestasi  tidak  terjadi  langsung,  ada  tenggang  waktu  untuk  dikatakan wanprestasi. Bahwa untuk perjanjian-perjanjian yang tidak tentukan tenggang waktu untuk  prestasinya,  maka  wanprestasi  tidak  terjadi  demi  hukum.  Tenggang  waktu untuk prestasinya walaupun dalam perjanjian ditentukan, tapi ini belum berarti bahwa tenggang waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitor untuk memenuhi  prestasinya,  karena  seringkali  penentuan  waktu  tersebut  dimaksudkan bahwa debitor tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut. 21
Penyebab  timbulnya  wanprestasi  ada  dua,  yang  pertama  adalah  sengaja yang  bisa  dalam  bentuk  benar-benar  sengaja  (kesengajaan)  atau  dalam  bentuk wanprestasi  karena  lalai  (kelalaian),  dan  yang  kedua  adalah  wanprestasi  karena adanya overmacht atau  keadaan  memaksa  yang  tidak  dikehendaki  oleh  debitor.
Akibat yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapan menuntut:  a.  Pemenuhan  perjanjian;  b.  Pembatalan  perjanjian;  c.  Ganti  Rugi ( Schadevergoending ); d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
Gagal bayar adalah suatu keadaan dimana peminjam tidak dapat membayar atau  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya.  Bentuk  wanprestasi  sebagaimana
19 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Alumni 1982).[60].
20 Kamus Bisnis dan Bank, ‘Cedera Janji’ ( MediaBPR.com 2019) http://www.mediabpr.com/ kamus-bisnis-bank/cedera_janji.aspx, accessed 16 Oktober 2019.
21 Leonara Bakarbessy et al , Buku Ajar Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Air- langga 2010).[20].
yang dikemukakan oleh Subekti dapat berupa empat macam: 22
1.  tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.  melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3.  melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4.  melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Suatu  kegagalan  dalam  pembayaran  merupakan  salah  satu  bentuk  dari wanprestasi,  terjadinya  kegagalan  pembayaran  meliputi  bentuk  dari  wanprestasi yang pertama, kedua dan ketiga, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat sehingga bentuk wanprestasi  berupa  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya bukan masuk sebagai kegagalan dalam pembayaran.
Apabila  dilihat  dari  kriteria  yang  pertama  peminjam  tidak  melakukan  apa yang disanggupi akan ia lakukan, misalnya peminjam janji untuk membayar utang tetapi ia tidak mau membayar maka ini sudah pasti terjadi gagal bayar dan berakibat wanprestasi karena ia tidak mau melaksanakan apa yang dijanjikannya. Selanjutnya kriteria yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dalam hal ini telah terjadi gagal bayar karena peminjam telah terlambat memenuhi kewajibannya.
Misalnya  di  dalam  Pasal  3.1  Perjanjian  Layanan  Pinjaman  jangka  waktu  untuk peminjaman dalam pagu pinjaman adalah 26 hari tetapi penerima pinjaman hingga jatuh tempo tidak membayar utang yang ia miliki maka ini terjadi Gagal Bayar.
Dan kriteria yang kedua yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya ia peminjam didalam Pasal 2 Perjanjian Layanan Pinjaman harus membayar pagu pinjaman sebesar Rp 400.000 beserta biaya, komisi dan bunga tetapi ia hanya membayar Rp 300.000 maka ini juga termasuk Gagal Bayar karena masih ada kegagalan dalam pembayaran yang semestinya diperoleh Pemberi Pinjaman adalah sebanyak yang ia pinjamkan beserta dengan bunga.
Kriteria  keempat  yaitu  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukannya, misalnya dalam Pasal 4.7 huruf h Perjanjian Layanan Pinjaman

## 1640 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
memuat klausula larangan yaitu “Hasil dari pinjaman akan digunakan semata-mata untuk  keperluan  pribadi,  bukan  untuk  tujuan  komersial  atau  bisnis  dalam bentuk  apapun”.  Kalau  pada  konsep  kriteria  wanprestasi  menurut  Subekti apabila peminjam menggunakan dana untuk keperluan selain keperluan pribadi maka ia termasuk wanprestasi. Akan tetapi kalau dalam gagal bayar ia tidak bisa  langsung  disebut  gagal  bayar,  karena  meski  dana  yang  dipinjam  oleh penerima pinjaman digunakan untuk komersial atau bisnis tapi pembayaran terhadap dana yang dipinjam itu tetap lancar atau tepat waktu maka platform atau Penyelenggara DanaRupiah tidak bisa menyebut ia (penerima pinjaman) itu gagal bayar, yang dilakukan disini adalah penyimpangan oleh peminjam dengan menggunakan dana untuk bisnisnya. Berbeda dengan yang ada dalam Perbankan seperti dalam Pasal 14.1 huruf e Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa  kejadian  kelalaian  apabila  “Debitor  menggunakan  Fasilitas  Kredit menyimpang  dari  maksud  dan  tujuan  penggunaannya”.  Sehingga  dalam  hal ini debitor tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kredit diluar dari yang  diperjanjikan  pada  Pasal  2.3  Perjanjian  Kredit  yaitu  “Fasilitas  Kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai usaha distributor consumer goods, dan food dan beverages. Debitor bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan  Fasilitas  Kredit  tersebut”.  Apabila  debitor  telah  menyimpangi tujuan dari penggunaan objek perjanjian yaitu Fasilitas Kredit maka debitor dapat dinyatakan dalam keadaan lalai.
Didalam pembayaran suatu utang atau pinjaman apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenai biaya-biaya. Pasal 3.3 Perjanjian Layanan Pinjaman menetapkan apabila peminjam melakukan pembayaran pada saat tanggal Jatuh Tempo, maka Jumlah  Terutang  berikut  dengan  bunganya  akan  dikenakan  biaya  keterlambatan yaitu  biaya  admin  sebesar  3%  dari  jumlah  tunggakan  ditambah  dengan:  a. keterlambatan di hari ke 1-10, pinjaman pokok x (bunga perhari + 0,2%) (perhari); b. keterlambatan diatas 10 hari, pinjaman pokok x (bunga perhari + 0,1%) (perhari). Sedangkan didalam Pasal 8 Perjanjian Kredit terdapat denda apabila debitor lalai membayar  utang  yang  mana  debitor  wajib  membayar  denda  atas  jumlah  uang
yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: a. 6% (enam persen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; b. 3% (tiga persen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.
Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang menentukan pemecahannya dengan Lembaga “pernyataan lalai” (ingebrekestelling). Pernyataan lalai  (somasi,  ingebrekestelling)  adalah  upaya  hukum  (rechtsmiddel)  dimana kreditor memberitahukan, menegur, serta memperingatkan (aanmaning, sommatie, kenniesgeving)  kepada  debitor  saat  selambat-lambatnya  ia  wajib  memenuhi prestasi  dan  apabila  saat  itu  dilampaui,  maka  debitor  telah  lalai. 23 Lembaga “pernyataan lalai” ini merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitor dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi). 24 Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan  adanya  ingkar  janji. 25 Jadi  pernyataan  lalai  adalah  syarat  untuk menetapkan  terjadinya  wanprestasi. 26 Namun  terdapat  pula  peristiwa-peristiwa yang tidak mempersyaratkan pernyataan lalai atau somasi seperti antara lain apabila debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Mengenai  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut  oleh  kreditor  dalam  hal  tidak dipenuhinya prestasi diatur didalam Pasal 1236 BW, yang mana unsur-unsur ganti rugi meliputi ongkos/biaya (cost) , rugi ( damages ), dan bunga ( interest ). 27 Ganti rugi terdiri dari dua faktor, yang mana faktor pertama adalah kerugian yang nyata-nyata diderita ( real loss ), selanjutnya faktor kedua adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan ( profit that should be obtained ). 28
23 Mariam  Darus  Badrulzaman, Hukum  Perikatan  dalam  KUH  Perdata  Buku  Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan (Citra Aditya Bakti 2015).[22].
24 Leonara Bakarbessy et al.Loc.Cit .
25 Mariam Darus Badrulzaman et al ., Op.Cit .[20].
26 Leonara Bakarbessy et al.Loc. Cit.
27 J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya (Alumni 1999) . [176].
28 ibid .[177].

## 1642 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Kedua  faktor  tersebut  dicakup  dalam  pengertian  biaya,  rugi  dan  bunga. 29
Pengertian dari biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata. 30 Lalu makna dari kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditor sebagai akibat daripada wanprestasi. 31 Makna  bunga  adalah  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh oleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi. 32 Gagal bayar ini merupakan sebuah risiko dimana terjadi keadaan tidak dibayar, namun tidak menutup kemungkinan pembayaran itu dapat terpenuhi atau dilakukan oleh debitor apabila dirinya telah mampu. Apabila debitor sampai tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan tetap tidak dapat melakukan kewajibannya atau tidak membayar maka debitor dapat dikatakan  wanprestasi.  Mengenai  wanprestasi  pelaksanaan  kewajiban  itu  harus lebih dulu ditagih, penagihan bisa dilakukan teguran atau peringatan oleh kreditor.
Didalam  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi yang sering terjadi adalah keadaan gagal bayar penerima pinjaman yang tidak dapat melakukan  prestasinya  atau  tidak  dapat  mengembalikan  pinjamannya  sehingga berakhir  wanprestasi  atau  cidera  janji.  Pasal  4.19  Perjanjian  Layanan  Pinjaman dinyatakan bahwa DanaRupiah dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau  terikat  dengan  cidera  janji  (wanprestasi)  Penerima  Pinjaman  berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal ini Penyelenggara DanaRupiah hanya sebagai pihak yang dikuasakan  atau  diberikan  kewenangan  oleh  pemberi  pinjaman  untuk  menagih pemenuhan  dari  kewajiban  si  penerima  pinjaman,  Penyelenggara  DanaRupiah tidak memiliki kewajiban untuk menggantikan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman.
Bahwa  langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  oleh  Penyelenggara  sebagai penerima  kuasa  dari  Pemberi  Pinjaman  yang  dikuasakan  untuk  menagih  adalah membuat somasi ( sommatie ) atau pernyataan lalai. Surat peringatan/teguran dari
29 ibid .
30 Leonara Bakarbessy et al,Op.Cit .[23].
31 ibid . 32 ibid .
kreditor  yang  ditujukan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  suatu  prestasi  yang diperjanjikan,  yang  menerangkan  kapan  selambat-lambatnya  debitor  diharapkan untuk memenuhi prestasinya. Adanya kewajiban debitor untuk memberikan ganti rugi, yang di dalam layanan pinjaman online itu termasuk juga bunga dari pinjaman pokok perharinya, yang terkadang besarnya jumlah bunga ini bisa sangat tinggi.
Apabila sommatie ini tidak diindahkan oleh debitor maka sommatie ini nantinya dapat  dijadikan  bukti  yang  membuktikan  bahwa  debitor  telah  wanprestasi  jika dibawa ke pengadilan.
Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitor)  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi. Penyelenggara  DanaRupiah  sebagai  penerima  kuasa  dari  Pemberi  Pinjaman untuk bertindak atas nama Pemberi Pinjaman dalam hal ini pada dasarnya tidak memiliki  akibat  hukum  secara  langsung  yang  membuat  risiko  dapat  berpindah ke penyelenggara karena hubungan yang terjadi itu antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerima  pinjaman. 33 Jika  dalam melakukan  sistem  profiling  calon  penerima  pinjaman,  penyelenggara  melakukan manipulasi data atau saat melakukan penagihan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kesesatan atau merugikan pemberi pinjaman atau penerima pinjaman maka Penyelenggara ikut bertanggung gugat atas kerugian tersebut.

## Peranan Otoritas Jasa Keuangan
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia meskipun sudah dibentuk sebuah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap keberlangsungan fintech ini  menjadi  sangat  penting  karena  kaitannya  dengan
33 Candrika Radita, ‘Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi’ (2018) 1 Jurist-Diction.[469].

## 1644 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
legalitas dari bisnis yang dijalankan fintech .  Pada pelaksanaanya pengembangan fintech ini memiliki potensi risiko yang besar yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan  dari  pengaturan  dan  pengawasan  dari  lembaga  OJK  ini  adalah  untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.
Oleh karena itu, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa  Keuangan  untuk  mengawasi  pelaku fintech .  Pengawasan  terhadap fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dibagi menjadi dua tahapan yaitu, pra-operasional usaha dan saat operasional usaha. Dalam tahapan pra- operasional secara teknis berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Setiap penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal  terdaftar.  Namun  proses  pemberian  izin  ini  cenderung  cukup  lama,  bisa sampai 2 tahun baru diterbitkan oleh OJK, karena untuk memberikan izin kepada suatu fintech lending itu harus dilakukan dengan benar-benar teliti.
Dalam tahapan saat operasional usaha terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan OJK yaitu pengajuan laporan oleh Penyelenggara ( self assessment system ) dan pemeriksaan oleh OJK ( officer supervitsory system ). 34 Tipe pengawasan yang  pertama  ini  dilakukan  dengan  cara  penyampaian  laporan  setiap  tiga  bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember. Tipe pengawasan yang kedua adalah pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mencari,  mengolah,  mengevaluasi  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan  usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 35
Pada tahapan saat operasionalnya suatu usaha perusahaan fintech lending masih
34 Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. Op.Cit .[14].
35 ibid .
sering  terjadi  perbuatan-perbuatan  yang  membuat  pengguna  layanan  itu  resah, yang mana banyak diberitakan di media maupun keluhan-keluhan yang diunggah di website keluhan konsumen. Keluhan tersebut terkait cara penagihan, kemudian bunga yang diberikan, dan sistem yang terkadang mengalami gangguan. Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya  depatemen  OJK  yang  secara  khusus  menangani fintech sebagaimana  BI Fintech Office . 36 Saat ini hanya ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK berdasarkan ketentuan Pasal 48 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
AFPI terus mendorong pembentukan departemen fintech di OJK agar dapat menyelesaikan  persoalan-persoalan fintech khususnya  adalah fintech  lending .
Karena saat ini seperti pengaturan mengenai bunga yang disepakati oleh anggota AFPI  adalah  tidak  lebih  dari  0,8%  per  hari.  Prosedur  penagihan  maksimal  90 hari, jika dalam waktu 90 hari peminjam tidak bisa membayar maka tinggalkan. Hendrikus menegaskan, ketika peminjam tidak bisa membayar dengan waktu yang telah ditentukan maka dia tercatat sebagai bermasalah dan tidak bisa melakukan pinjaman apapun di bank termasuk mengambil Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). 37
Fintech yang menyebarkan data nazabahnya tanpa izin, bisa ditindak hingga ditutup oleh OJK. 38 Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan acuan suku bunga fintech telah diserahkan sepenuhnya oleh OJK ke AFPI, dan pengaturan mengenai bunga yang boleh diberikan ini diatur didalam Code Of Conduct. 39 Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan kepada pengelola layanan teknologi finansial untuk selalu transparan dan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang ada. 40
36 ibid. [16].
37 Yuni Riadi, ‘OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari’, ( Selu - lar.id 2019) <https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p-lending-berlaku- 90-hari/>, accessed 16 Oktober 2019.
38 Caesar Akbar,  ‘OJK  Berharap  Segera Ada  Undang-undang  Perlindunga  Data  Pribadi’,
( Tempo.co 2019)  <https://bisnis.tempo.co/read/1251269/ojk-berharap-segera-ada-undang-un- dang-pelindungan-data-pribadi/full&view=ok>, accessed 16 Oktober 2019.
39 Annisa Saumi, ‘OJK: Fintech harus transparan ke konsumen’, ( Alinea.id 2019) <https:// www.alinea.id/bisnis/ojk-fintech-harus-transparan-ke-konsumen-b1Xjv9lBV>,  accessed  19  Okto- ber 2019.

## 1646 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Penerapan Asas Privity of Contract Pada Penyelesaian Gagal Bayar Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Asas privity of contract merupakan salah satu asas di hukum perjanjian yang memiliki  makna  sangat  sentral,  tercemin  dalam  Pasal  1315  jo.  1340  BW.  Pada Pasal 1315 BW ditegaskan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri  atas  nama  diri  sendiri  atau  meminta  ditetapkan  suatu  janji  dari  pada  untuk dirinya sendiri”. Jadi pada umunya tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri kecuali untuk pribadinya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban- kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. 41 Sedangkan  didalam  Pasal  1340  BW  intinya  menegaskan  “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Jadi perjanjian itu bersifat privat, yaitu mengikat hanya para pihak yang membuatnya atau yang ada dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Para pihak diluar kontrak tidak berlaku dan mengikat terhadap kontrak. 42
Namun  asas  privity  of  contract  ini  sama  halnya  dengan  asas  kebebasan berkontrak  tidaklah  berlaku  mutlak. Terdapat  keadaan  tertentu  yang  menjadikan adanya pengecualian. Pengecualian ini ada demi menghindari ketidakadilan, karena pada dasarnya untuk meraih dan mewujudkan keadilan, dalam situasi tertentu asas atau prinsip itu harus dikorbankan, yaitu dengan melakukan penyimpangan yang hakekatnya  bercorak  sebagai  kekecualian,  demi  terwujudnya  keadilan  sebagai salah satu tujuan hukum. 43
Pengecualian  yang  pertama  dinamakan  “janji  untuk  pihak  ketiga” (bahasa belanda  “ derden-beding ”). 44 Nampak  bahwa  hukum  lebih  toleran  terhadap kemungkinan pembuatan perjanjian yang memberikan hak-hak kepada pihak ketiga
41 R. Subekti. Op.Cit .[29].
42 Y. Sogar Simanora, Faizal Kurniawan, dan Erni Agustin. Buku Ajar Hukum Kontrak (HKT 300) , (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).[11].
43 ibid .[72].
44 R. Subekti, Op.Cit .[30]
dari pada kemungkinan membebani pihak ketiga dengan kewajiban kewajiban. 45
Ditemukan didalam Pasal 1317 BW yang intinya menegaskan bahwa kontrak dibuat oleh para pihak, dapat ditetapkan suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, dan janji seperti itu tidak boleh ditarik kembali bila pihak ketiga sudah menyetujuinya. 46
Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak bisa mengkait pihak ketiga sepanjang itu menguntungkan. Mengenai derden-beding ini hanya yang sifatnya tidak boleh merugikan, kalau menguntungkan tidak dilarang.
Pengecualian yang kedua ada di dalam Pasal 1318 BW, yang intinya bertutur bahwa  seseorang  yang  membuat  suatu  perjanjian,  dianggap  juga  untuk  ahli warisnya, atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya, kecuali untuk hal ini ditentukan lain dengan tegas. 47 Pasal 1318 BW ini melebarkan personalia atau asas kepribadian dari suatu perjanjian, hingga meliputi ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 48 Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian  itu. 49 Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  diperkuat  dengan  adanya  Pasal 833 jo. 1100 BW bahwa ahli waris tidak hanya sekedar mewarisi aktiva tetapi juga mewarisi pasiva. 50 Mewarisi aktiva dan pasiva seperti ini, merupakan penerapan hak saisine yang dianut oleh hukum waris BW.
Selain  menyebutkan  para  ahli  waris,  Pasal  1318  BW  juga  menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh hak dari seorang atau bahasa Belandanya adalah rechtverkrijgeden ini  dapat  dibagi  menjadi  dua  golongan  yaitu  orang  yang memperoleh  hak  dari  seorang  dengan  alas  hak  umum  dan  orang-orang  yang memperoleh  hak  dari  seorang  dengan  alas  hak  khusus. 51 Sehingga  “hak”  dapat berpindah kepada pihak lain dapat melalui titel khusus maupun titel umum. Titel
45 Leonara Bakarbessy et al. Op.Cit .[100].
46 Moch. Isnaeni, Op.Cit .[79].
47 ibid .[73].
48 R. Subekti. Op.Cit. [32]. 49 ibid . 50 Moch. Isnaeni. Op.Cit .[75].
51 R. Subekti. Loc.Cit.

## 1648 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
umum disini adalah lembaga waris mewaris. 52 Jadi perpindahan dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Namun “kewajiban” tidak bisa berpindah lewat  titel  khusus,  sebuah  kewajiban  hanya  bisa  berpindah  lewat  titel  umum. 53
Kewajiban tidak dapat berpindah lewat titel khusus, hal ini dapat dikaitkan pula dengan Pasal 1317 BW bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para kontrakan, tidak boleh merugikan pihak ketiga, tapi kalau menguntungkan tidak dilarang. 54
Di  dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis Teknologi Informasi merupakan  salah  satu  bentuk  nyata  dari  adanya  asas  kebebasan  berkontrak bahwa  terdapat  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman,  mereka  melakukan perjanjian pinjam meminjam uang namun melalui teknologi yang disediakan oleh Penyelenggara  dalam  bentuk  platform  ataupun  website.  Penyelenggara  disini adalah  pihak  perantara  yang  menjadi  wadah  yang  mempertemukan  orang  yang membutuhkan uang yaitu peminjam atau calon penerima pinjaman dengan orang yang ingin melakukan pendanaan atau meminjami uang yaitu pemberi pinjaman.
Penyelenggara DanaRupiah dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara para  pihak  yang  disebut  dengan  Perjanjian  Layanan  Pinjaman  bertindak  untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Pada Pasal 4.20 Perjanjian Layanan Pinjaman menyatakan “Dana Rupiah menjamin bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala risiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan perjanjian”. Terlihat dalam klausula tersebut DanaRupiah menjamin bahwa karena adanya asas privity of contract atau personalitas, otoritas terkait dalam hal ini bisa OJK, pejabat atau instansi pemerintah yang  berwenang  tidak  bertanggung  jawab  atas  segala  risiko  dan  penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan atau pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini secara implisit Penyelenggara  DanaRupiah  menjamin  bahwa  perjanjian  yang  dilakukan  oleh
52 Moch. Isnaeni, Op.Cit .[78] 53 ibid . 54 ibid .
para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
Namun dengan adanya, beberapa kasus yang diadukan oleh peminjam atau penerima  pinjaman  terhadap  DanaRupiah  didalam  website  lapor.go.id  bahwa penagihan  terhadap  uang  yang  dipinjam  itu  ditagihkan  bukan  ke  kontak  darurat yang dicantumkan pada saat melakukan perjanjian, melainkan penagihan dilakukan ke kontak yang ada di handphone peminjam. 55 Kontak darurat dicantumkan saat calon penerima pinjaman hendak melakukan pinjaman di aplikasi yang disediakan Penyelenggara.  Di  aplikasi  DanaRupiah  sendiri  calon  penerima  pinjaman  harus mencantumkan dua nomor kontak darurat dengan kategori yang pertama Kontak Prioritas  dan  Kontak  Lain.  Ketua  Satgas  Waspada  Investasi,  Tongam  L  Tobing menyatakan bahwa OJK melarang fintech legal meng-copy semua kontak yang ada di telepon seluler nasabah, hanya kontak darurat saja yang boleh dikontak. 56
Penagihan yang sesuai dengan prosedur penagihan itu harus ditagihkan kepada peminjam atau penerima pinjman terlebih dahulu, baru apabila nomor atau kontak peminjam tidak dapat dihubungi berdasarkan Huruf C Nomor 3 Kebijakan Privasi Dan Otorisasi Penyelenggara DanaRupiah yang sudah disepakati oleh pengguna aplikasi bahwa “Terhadap kontak darurat yang diberikan oleh pengguna kepada Dana Rupiah, pengguna dengan ini memberikan hak kepada DanaRupiah untuk melakukan memberikan hak kepada Dana Rupiah untuk melakukan panggilan telepon pada kontak darurat tersebut apabila Dana Rupiah tidak dapat pengguna paling sedikit dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran guna memberikan informasi atas tagihan pengguna dan menyampaikan pemberitahuan bahwa pengguna belum memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman”. Bahwa kontak darurat atau emergency contact digunakan Penyelenggara apabila nomor pengguna tidak dapat dihubungi.
55 Siti Rohana, ‘Pengaduan Pinjaman Online’, ( Lapor.go.id 2019) <https://www.lapor.go.id/ laporan/detil/pengaduan-pinjaman-online-799>, accessed 5 November 2019.
56 Antara, ‘OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah’, ( Tempo.co 2019)<https://bisnis.tempo.co/read/1176547/ojk-larang-pinjaman-online-copy-seluruh-nomor-kon- tak-nasabah>, accessed 4 November 2019.

## 1650 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Namun dalam DanaRupiah ternyata terjadi penagihan terhadap orang atau pihak  yang  tidak  berkontrak  yang  nomornya  tidak  tercantum  didalam  daftar emergency contact , bahwa pihak tersebut tidak tahu menahu akan perjanjian yang dilakukan oleh penerima pinjaman tetapi ikut ditagih. 57 Tentunya ini telah melanggar adanya  asas privity  of  contract dari  suatu  perjanjian,  yaitu  perjanjian  pinjaman layanan yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau pinjaman dengan pemberi pinjaman yang dalam hal ini dikuasakan kepada Penyelenggara DanaRupiah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga orang yang tidak mengetahui akan kontrak atau pihak-pihak yang dihubungi oleh DanaRupiah dari daftar kontak yang ada di gawai pengguna, mereka jelas bukan orang yang terikat dalam perjanjian dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tidak berlaku bagi mereka.
Dalam  hal  ini  seharusnya  yang  dapat  ditagih  oleh  pihak  Penyelenggara DanaRupiah adalah pihak peminjam lalu apabila peminjam tidak dapat dihubungi maka yang dihubungi selanjutnya adalah emergency contact yang sudah dicantumkan pada saat melakukan perjanjian. Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan ada lima larangan dalam penagihan yang harus dihindari petugas collecting dari perusahaan fintech , yaitu dilarang menggunakan kata-kata tidak sopan, agresif dan mengintimidasi kepada debitur; dilarang keras menyebarkan informasi yang terkait data  pribadi  dari  peminjam;  petugas  dilarang  menggunakan  teknik  penagihan dengan cara mengaku-ngaku sebagai orang lain atau petugas hukum hingga menagih diatas pukul 19.00 WIB malam; tidak boleh menghubungi orang yang tidak pernah dikonfirmasi  sebelumnya;  tidak  menyewa  agen debt  collector berbayar  untuk melakukan penagihan termasuk mengakses kontak telepon dari borrower . 58 Pola penagihan pun dibagi menjadi tiga bagian yaitu, keterlambatan saat jatuh tempo,
57 Modandroid, ‘Surat Terbuka Untuk Dana Rupiah’, ( Kaskus 2018) <https://www.kaskus. co.id/thread/5b8f679892523337658b4567/surat-terbuka-untuk-dana-rupiah/1/?order=asc>,ac- cessed 4 November 2019.
58 Desi Angriani,  ‘Meneropong  Penagihan  Fintech  Lending’,  ( Medcom.id 2019)  <https:// www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVoP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>, accessed 4 November 2019.
keterlambatan 30 hari setelah jatuh tempo dan 90 hari setelah masa jatuh tempo, yang  mana  AFPI  memberikan  kelonggaran  bagi  peminjam  yang  masih  berada di fase jatuh tempo dengan melakukan penagihan terhadapnya (peminjam) saja, namun penagihan mulai ketat setelah melalui masa keterlambatan 30 hari dengan mengakses emergency  contact dari  peminjam. 59 Gagal  bayar  dari  si  penerima pinjaman atau peminjam ini bagaimanapun ada pula kesalahan dari penyelenggara, yang mana dalam hal analisa risiko atau yang lain itu tidak teliti untuk memilih calon peminjam yang kredibel, layak dan dipercaya. Dalam hal gagal bayarnya si peminjam ini terdapat Satuan Tugas Waspada Investasi yang telah dibentuk oleh OJK untuk mencegah tindakan melawan hukum di bidang finansial teknologi. 60
Dalam hal ini AFPI saja yang memperbolehkan 90 hari setelah jatuh tempo, pihak  ketiga  boleh  menagih,  hal  ini  seperti  yang  sudah  dituangkan  dalam Code of Conduct atau Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  Secara  Bertanggung  Jawab.  Namun  hal  ini  masih perdebatan  dengan  OJK  yang  mana AFPI  lebih  longgar  dalam  terikatnya  pihak ketiga dalam penagihan. Oleh karena, OJK kukuh atau tegas menjunjung tinggi adanya asas privity of contract atau personalitas sehingga tidak boleh ada pihak ketiga  yang  menagih  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi sedangkan untuk lembaga keuangan boleh.
Privity of contract yang ada didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa yang melakukan perjanjian itu pihak penerima pinjaman dengan Penyelenggara DanaRupiah yang bertindak untuk dan atas nama pemberi  pinjaman,  dan  perjanjian  tersebut  hanya  berlaku  bagi  mereka. Apabila penyelenggara melakukan penagihan ke daftar kontak pengguna sudah jelas bahwa penyelenggara  telah  melanggar  larangan  penagihan  yang  telah  ditetapkan  dan disepakati oleh para anggota di asosiasi. Selain itu juga jelas melakukan pelanggaran
59 ibid .
60 Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Tugas  Satgas  Waspada  Investasi’,  ( Waspada  Investasi 2016) <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>, accessed 27 Desem- ber 2019.

## 1652 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
terhadap adanya asas privity of contract atau personalitas dari perjanjian pinjam meminjam uang karena kontak yang dihubungi baik melalui sms ataupun telefon tadi tidak termasuk dalam emergency  contact dan mereka yang dihubungi tidak terikat  dalam  perjanjian.  Perjanjian  hanya  berlaku  bagi  penerima  pinjaman  dan pemberi pinjaman.
Bahwa  dari  uraian  di  atas  mengenai privity  of  contract didalam  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman keberlakuannya tidaklah mutlak mengikat pada orang yang membuat perjanjian itu saja. Mengenai hal ini kita mengacu juga bahwa asas privity of contract atau personalitas yang diatur didalam Pasal 1315 jo 1340 BW terdapat pengecualian-pengecualian, dimana perjanjian itu menjadi mengikat ahli waris atau pihak yang diuntungkan.
Bahwa pengecualian untuk asas privity of contract terdapat didalam Pasal 1318  BW  bahwa  seseorang  membuat  suatu  perjanjian  dianggap  juga  untuk  ahli warisnya atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya. Mengenai perjanjian dianggap juga untuk ahli warisnya hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 833 jo.
1100 BW bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi aktiva tetapi juga mewarisi pasiva. Pasiva disini merupakan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh orang yang  meninggal.  Untuk  pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  daripadanya  yang dimaksudkan  disini  orang-orang  yang  memperoleh  hak  dari  seorang  lain  secara khusus (mengenai barang-barang tertentu). 61 Namun didalam Pasal 1318 BW ini hanya menyebutkan sudut aktif dari suatu perjanjian, yaitu mengenai hak-hak yang diperjanjikan, beban-beban atau kewajiban (sudut pasif) tidak berpindah kepada mereka. 62 Lain dengan ahli waris yang jelas diatur dalam BW bahwa tidak hanya aktiva saja yang berpindah tetapi juga pasiva.
Pengecualian juga terdapat di Pasal 1317 BW yaitu janji untuk pihak ketiga atau derden-beding .  Dalam  janji  untuk  pihak  ketiga  disini,  seorang  membuat suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut ia memperjanjikan hak-hak
61 R. Subekti, Loc.Cit.
bagi orang lain. Bahwa pihak ketiga bisa terikat sepanjang itu menguntungkan. 63
Misalkan A meminjam uang pada B, kemudian B bilang kalau pinjam uang ini ada bunganya dan meminta agar bunga tersebut diberikan kepada C. Dalam hal ini C tidak ikut perjanjian tetapi dia menjadi terikat karena adanya janji yang diberikan oleh  B  dan  A  sebagai  pihak  yang  mengikatkan  diri  harus  melakukan  prestasi tersebut untuk C. Maka C menjadi terikat dalam perjanjian yang dibuat haruslah menguntungkan,  apabila  C  dirugikan  maka  tentunya  menjadi  tidak  boleh  atau dilarang.  Didalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi adanya penagihan dengan cara kontak-kontak yang bukan kontak darurat di sms ataupun ditelepon oleh pihak penyelenggara jelas tidak menguntungkan pihak yang dihubungi, karena mereka diminta untuk memenuhi kewajiban dari si peminjam bukan  memperoleh  hak,  serta  posisi  mereka  yang  seharusnya  tidak  ada  sangkut pautnya dengan perjanjian tiba-tiba ikut ditagih.
Dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disini tidaklah mutlak pihak pemberi pinjaman hanya dapat menagih ke pihak peminjam, apabila peminjam  telah  meninggal  dunia  berdasarkan  perpindahan  hak  dan  kewajiban melalui titel umum maka kewajiban dari peminjam yang telah meninggal dunia tersebut beralih ke ahli waris. Apabila peminjam meninggal dunia, berdasarkan Pasal  833  jo.  1100  BW  ahli  waris  dari  si  peminjam  itu  tidak  hanya  mewarisi aktiva tetapi juga pasiva dari orang yang meninggal dunia. Sehingga kekuatan mengikat dari asas privity of contract disini ahli waris disini dapat ditagih dan terikat  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan  oleh  orang  yang sudah meninggal dunia atau peminjam. Tindakan kolektor Penyelenggara yang menagih  pembayaran  ke  teman  yang  ada  di  kontak  peminjam  yang  bukan termasuk kontak darurat ataupun menagih ke kantor merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena sudah jelas menyimpang dan bukan pengecualian dari asas privity of contract .
63 Moch. Isnaeni, Op.Cit .[79].

## 1654 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...

## Kesimpulan
Adanya  problematika  penyelenggaraan  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  terhadap  gagal  bayar  pada  Penyelenggara DanaRupiah, diantaranya pada saat peminjam terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman  adalah  menagih  pemenuhan  pinjaman  agar  terpenuhinya  hak  dari Pemberi Pinjaman yaitu memperoleh bunga atas dana yang ia danakan. Namun penagihan yang dilakukan oleh Penyelenggara disini dilakukan dengan cara yang tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  disepakati  bersama  anggota  asosiasi dalam Code of Conduct, dengan cara setelah menagih ke peminjam penyelenggara selain menagih ke kontak darurat penyelenggara juga menagih kontak yang ada di handphone peminjam. Padahal tindakan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yang  diperbolehkan  adalah  menagih  ke  peminjam  terlebih  dahulu,  apabila peminjam tidak dapat dihubungi maka dapat menghubungi kontak darurat atau emergency contact serta prosedur penagihan maksimal 90 hari. Keadaan debitor yang tidak memenuhi pembayaran setelah di somasi atau dinyatakan lalai apabila sudah lewat ini dapat dikatakan wanprestasi dan dapat dijadikan bukti pada saat dibawa di pengadilan.
Penerapan  asas privity  of  contract pada  penyelesaian  gagal  bayar  pada layanan pinjam meimnjam uang berbasis teknologi informasi ini tidak diterapkan atau  telah  terjadi  pelanggaran.  Asas privity  of  contract memang  tidak  mutlak keberlakuannya,  dengan  adanya  pengecualian  pada  Pasal  1317  dan  1318  BW bahwa janji itu juga mengikat ahli waris dan pihak yang diuntungkan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Namun dalam hal ini asas privity of contract ternyata tidak terjamin dengan baik dalam hal penyelesaian gagal bayar, yang dilakukan kolektor  Penyelenggara  dengan  cara  menagih  pembayaran  ke  teman-teman  atau kontak yang ada di dalam handphone bahkan menelpon kantor peminjam. Padahal yang  sudah  disepakati  oleh  peminjam  adalah  menghubungi  kontak  darurat  atau emergency contact yang sudah dicantumkan oleh peminjam pada saat melakukan perjanjian layanan pinjam meminjam. Upaya yang dapat dilakukan oleh peminjam
apabila asas privity of contract nya dilanggar adalah dengan cara melaporkan ke wadah  aduan  yang  sudah  disediakan  oleh  Penyelenggara,  selanjutnya  apabila tidak direspon maka peminjam dapat melakukan pelaporan ke Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Selain  itu  peminjam  juga  dapat  melaporkan  ke Asosiasi  Pendanaan  Fintech  Bersama  Indonesia  (AFPI),  penyelenggara  yang terdaftar dan berizin dalam OJK merupakan anggota dari asosiasi yang nantinya apabila terbukti Penyelenggara melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi berupa peringatan atau dapat dicabut izinnya oleh OJK.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial (Prenada Media Group 2010).
J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya (Alumni 1999).
Leonara Bakarbessy et al , Buku Ajar Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2010).
Mariam Darus Badrulzaman , Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan (Citra Aditya Bakti 2015).
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Alumni 1982).
Moch. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak (Revka Petra Media 2018).
Rahmat dan Wawan Christian Tatori, Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2 (Seribu Bintang 2018).
R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 2014).
R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005).
Y. Sogar Simanora, Faizal Kurniawan, dan Erni Agustin. Buku Ajar Hukum Kontrak (HKT 300) (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).

## Jurnal
Ernama  Santi,  Budiharto,  dan  Hendro  Saptono,  ‘Pengawasan  Otoritas  Jasa

## 1656 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...
Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal.
Candrika Radita, Candrika Radita, ‘Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi’ (2018) 1 Jurist- Diction.

## Laman
<http://danarupiah.id>, accessed 9 Oktober 2019.
Annisa Saumi, ‘OJK: Fintech harus transparan ke konsumen’, (Alinea.id 2019) <https://www.alinea.id/bisnis/ojk-fintech-harus-transparan-ke-konsumen- b1Xjv9lBV>, accessed 19 Oktober 2019.
Anonim, ‘Pinjaman Online Yang Meresahkan’, (Lapor.go.id, 2019) <https://www. lapor.go.id/laporan/detil/pinjaman-online-yang-meresahkan-215> accessed 1 Agustus 2019.
Antara, ‘OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah’, (Tempo.co 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1176547/ojk-larang- pinjaman-online-copy-seluruh-nomor-kontak-nasabah>, accessed 4 November 2019. Caesar  Akbar,  ‘OJK  Berharap  Segera  Ada  Undang-undang  Perlindunga  Data Pribadi’, (Tempo.co 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1251269/ ojk-berharap-segera-ada-undang-undang-pelindungan-data-pribadi/
full&view=ok>, accessed 16 Oktober 2019. Denigissel,  ‘Aplikasi  Error  saat  Bayar  Kredit  Pintar,  Konsumen  Dibebankan Denda  dan  Dialihkan  ke  Shopintar’,  (Media  Konsumen,  2019)  <  https:// mediakonsumen.com/2019/07/19/surat-pembaca/aplikasi-error-saat-bayar- kredit-pintar-konsumen-dibebankan-denda-dan-dialihkan-ke-shopintar>, accessed 21 Oktober 2019
Desi  Angriani,  ‘Meneropong  Penagihan  Fintech  Lending’,  (Medcom.id 2019) <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVoP5K- meneropong-penagihan-fintech-lending>, accessed 4 November 2019.
Duwitmu,  ‘Resiko  Investasi  P2P Terlambat  Dibayar  (Pengalaman  di  Koinworks & Investree 2019)’, (Duwitmu.com, 2019) <https://duwitmu.com/investasi/ resiko-investasi-p2p-terlambat/>, accessed 21 Oktober 2019.
Fransiska  Ardela,  ‘Teknologi  Finansial  :  Tengok  Dulu  Perkembangan  Fintech Di  Indonesia’,  (Finansialku.com,  2019)  <https://www.finansialku.com/
perkembangan-fintech-di-indonesia/> accessed 31 Juli 2019.
Hendra  Kusuma,  ‘Bos  OJK  Ibaratkan  Sikat  Fintech  Ilegal  Seperti  Perang Lawan  Rentenir’,  (Detikfinance,  2019)    <https://finance.detik.com/ fintech/d-4645939/bos-ojk-ibaratkan-sikat-fintech-ilegal-seperti-perang- lawan-rentenir> accessed 1 Agustus 2019.
Kamus  Bisnis  dan  Bank,  ‘Cedera  Janji’,  (MediaBPR.com  2019)  http://www. mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cedera_janji.aspx,  accessed  16  Oktober 2019.
Mochamad Januar Rizki, ‘Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran  Hukum’,  (Hukumonline,  2018)  <https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar- diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/> accessed 1 Agustus 2019.
Modandroid, ‘Surat Terbuka Untuk Dana Rupiah’, (Kaskus 2018) <https://www. kaskus.co.id/thread/5b8f679892523337658b4567/surat-terbuka-untuk-dana- rupiah/1/?order=asc>, accessed 4 November 2019.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Tugas  Satgas  Waspada  Investasi’,  (Waspada  Investasi 2016)  <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada- investasi>, accessed 27 Desember 2019.
Rahma  Soediro,  ‘Toleransi  Risiko  101  :  Pinjaman  dengan  Grade  Apa  yang Harus  Saya  Pilih?’,  (Investree,  2019)  <https://www.investree.id/en/blog/ marketplace-lending/toleransi-risiko-101-pinjaman-dengan-grade-apa-yang- harus-saya-pilih>, accessed 21 Oktober 2019.
Ratna Drummond, ‘Keluhan Pinjaman Online’, (Lapor.go.id, 2019) <https://www. lapor.go.id/laporan/detil/keluhan-pinjaman-online-151> accessed 1 Agustus 2019.
Siti Rohana, ‘Pengaduan Pinjaman Online’, (Lapor.go.id 2019) <https://www.lapor. go.id/laporan/detil/pengaduan-pinjaman-online-799>, accessed 5 November 2019.
Vhina,  ‘Penagihan  Pinjaman  Online  Danarupiah  Melanggar  Privasi’,  (Media Konsumen, 2018) <https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/ penagihan-pinjaman-online-danarupiah-melanggar-privasi>  accessed  1 Agustus 2019.
Yuni Riadi, ‘OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari’, (Selular.id  2019)  <https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman- online-p2p-lending-berlaku-90-hari/>, accessed 16 Oktober 2019.

## 1658 Shofa Efita : Asas Privity of Contract...

## Perundang-undangan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  111, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5253).
Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara 6005).
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/SEOJK.02/2017  tentang  Tata Kelola  dan  Manajemen  Risiko Teknologi  Informasi  pada  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.