Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 Februari 2017 ISSN : 2503-4413, Hal 72 - 82
PENGARUH IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET TETAP DAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Pada Pemkab/Pemkot Di Wilayah Pemerintahan Provinsi Jabar)
Yani Kurniasih, SE.,M.Ak Program Studi Akuntansi – STIE Dr. KHez Muttaqien
Abstract
This research was conducted with the background of the phenomena that occur under audit results by  the  audit  Board  of  the  Republic  of  Indonesia  that  the  poor  quality  of  financial  reporting, especially in local government both provincial and city/district. This research was conducted based on  theories  that  already  exist  which  later  develoved  into  a  research  model  in  which  the  model  in this  study  was  designed  to  eximine  the  quality  of  financial  reporting  ands  its  relevance  to  the implementation of the asset management and implementation of the internal control.
This study aims to test and obtain empirical evidense of research in oder to obtain answers to  the  problems  of  research  on  how  much  influense  of  Implementation  of  the  Asset  Management and  Implementation  of  the  Internal  control  on  the  quality  of  financial  Reporting.  The  benefits  of research is to provide a scientific contribution to the science of public sector accounting and solve problems  for  local  goverments  in  the  implementations  of  task  related  to  improving  the  quality  of local government financial reporting.
This  study  used  survey  method  with  descriptive  verification  approach  and  type  of  causal research conducted at 28 local government both provincial and city/district.in west java. The unit of observation is the Departement of local Asset and finance management (DPKAD) Respondents in this study is the Head of departement, Secretary of departement, Head of Accounting and Head of Assets, Auditor of Inspektorat and Auditor of BPK RI representatives of western java . The data obtained  through  the  questionnaiers  were  analyzed  using  the  technique  of  component-Based Structural Equation Modeling (CBSEM) and processed using program Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM)
The  result  showed  that  :  the  Implementation  of  the  asset  management  have  a  significant affect on the quality of financial reporting; the implementation of the internal control system have a significant effect on the quality of financial reporting;
Keywords : the Implementation of the Asset  Management and The Implementation of the Internal Control system.

## PENDAHULUAN
Aset/barang  milik  daerah  merupakan salah satu alat penyelenggara roda pemerintahan  guna  mendukung  pelayanan masyarakat/ stakeholder .  Ironisnya,  walaupun memegang  peran  penting,  barang  milik daerah  belum  dikelola  secara  transparan  dan akuntabel.  Pengelolaan  barang  milik  daerah sangat  berarti  bagi  kewajaran  laporan keuangan.  Kesalahan  dalam  melakukan penilaian  aset/barang  milik  daerah  dapat mengakibatkan  kesalahan  material  karena nilai  yang  diinvestasikan  relatif  signifikan, selain  itu  akan  menghambat  jalannya  urusan pemerintahan
sebagaimana yang
diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan PP No 27 Tahun 2004.
Saat  ini  sistem  dan  prosedur  pencatatan aset  tetap  dan  manajemen  aset  tetap  daerah masih  relatif  lemah  terutama  inventarisasi aset  tetap  masih  belum  tertata  rapi,  kondisi aset  tetap  di  lapangan  menunjukkan  masih banyak terdapat aset tetap yang tidak tercatat, tidak  dilakukan  pencatatan  mengenai  mutasi barang,  dan  tidak  ada  pengamanan  fisik  dan legalitas  yang  memadai.  Kelemahan  dalam penatausahaan  maupun  pencatatan/pelaporan atas Barang Milik Daerah (BMD) merupakan objek  temuan  rutin  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  dalam  Laporan  Hasil Pemeriksan Keuangan (LHP)-nya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena  itu  BPK  menetapkan  Pemeriksaan
atas manajemen aset menjadi salah satu tema pemeriksaan.
Adapun  permasalahan  yang  menjadi pengecualian,  diantaranya  adalah  dalam  hal kelemahan pengendalian intern dan
pengelolaan aset/barang milik daerah.
Berikut disajikan pengecualian atas pengendalian intern dan pengelolaan aset/barang milik daerah LKPD
Kabupaten/kota dalam laporan hasil Pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 1   Daftar Temuan – kelemahan SPI Pemeriksaan LKPD tahun 2011-2013 No Kelompok Temuan ∑ Kasus 2011 ∑ kasus 2012 ∑ kasus 2013 I Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.791 1.5861 1.840 1 Pencatatan  tidak/belum  dilakukan  atau  tidak akurat 1.005 895 787 2 Proses  penyusiunan  laporan  tidak  sesuai ketentuan 603 498 708 3 Entitas terlambat menyampaikan laporan 13 16 4 4 Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  pelaporan tidak memadai 147 163 306 5 Sistem  Informasi  akuntansi  dan  pelaporan belum di dukung SDM yang memadai 23 14 33 II Kelemahan Sistem Pengendalian pelaksanaan APBD 1.739 1.935 2.182 1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 577 617 720 2 Mekanisme  pemungutan,  penyetoran  dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan bibah tidak sesuai ketentuan 249 249 234 3 Penyimpangan  terhadap  pearturan  perundang- undangan  bid  teknis  ttg  atau  ketentuan  intern organisasi  yang  diperiksa  tentang  pendapatan dan be;lanja pelaksanan belanja diluar 97mekanisme APBD 494 570 610 4 Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD 97 58 25 5 Penetapan/pelaksanaan  kebijakan  tidak  tepat atau blm dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 237 324 385 6 Penetapan/pelaksanaan  kebijakan  tidak  teat atau  belum  dilakukan  berakibat  peningkatan biaya/belanja 80 83 144 7 Lain-lain 5 34 64 III Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 839 891 1.111 1 Entitas  tidak  memiliki  SOP  yang  formal  untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 509 485 491 2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 247 277 296 3 Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern 1 4 4 4 Satuan pengawas intern yang ada tdk memadai atau tdk berjalan optimal 55 99 304 5 Tidak  ada  pemisahan  tugas  dan  fungsi  yang memadai 25 26 16 6 Lain-lain 2 - No Kelompok Temuan ∑ Kasus 2011 ∑ kasus 2012 ∑ kasus 2013 Total kelemahan SPI 4.369 4.412 5.133 Sumber : IHPS BPK RI semester II tahun 2014 Fenomena/fakta yang telah diuraikan di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  faktor  yang menyebabkan  ketidakwajaran  yang  berimbas pada  ketidak-andalan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  diantaranya  terletak  pada efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan khususnya atas pengelolaan
aset/barang milik daerah yang belum berjalan secara optimal.
Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Arens, Elder & Beasley
(2012:310)  yang  menyatakan “management has both a legal and professional responsibility  to be sure that the information is  fairly  presented  in  accordance  with reporting requirements of accounting framework  such  as  GAAP  and  IFRS.  The objective  of  effective  internal  control  over financial reporting is to fulfill these financial reporting  responsibilities”. Dengan  begitu, pemahaman akan pentingnya sistem pengendalian intern khususnya atas pengendalian  manajemen  aset  tetap  daerah perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah sehingga diharapkan dapat mencapai kewajaran  informasi  aset  tetap  dalam  neraca yang  pada  gilirannya  akan  menentukan tingkat  keandalan  informasi  aset  tetap.  Hal ini  sesuai  dengan  ungkapan  kepala  BPK  RI
yang  menyatakan  “keberadaan  aset  tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena  itu,  sistem  pengendalian  intern  atas manajemen/pengelolaan  aset  tetap  daerah harus  andal  untuk  mencegah  penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah”.
Senada  dengan  pernyataan  kepada BPK  tersebut,  Nunuy  (2010:75)  menyatakan “  masih  banyak  kelemahan  penatausahaan yang terjadi di pemerintah daerah. Contohnya antara lain adalah berkaitan dengan pengelolaan  aset.  Keandalan  pengelolaan aset,  dalam  hal  ini  Pengendalian  intern  atas manajemen aset tetap berarti seluruh komponen pengendalian intern berupa lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring harus diterapkan  dalam  setiap  siklus  manajemen aset tetap. Identifikasi Masalah : 1. Seberapa besar implementasi manajemen  aset  tetap  dan  Implementasi Pengendalian  Internal berpengaruh  pada kualitas  pelaporan  keuangan  SKPD secara parsial
2. Seberapa besar implementasi manajemen  aset  berpengaruh  terhadap kualitas  pelaporan  keuangan  SKPD secara simultan 3. Seberapa besar Implementasi pengendalian internal berpengaruh terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan SKPD secara simultan

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut : 1. Untuk menguji seberapa besar implementasi  manajemen  aset  tetap berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan  Keuangan  pada  pemda  dan pemkot di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa barat
2. Untuk menguji seberapa besar pengendalian  internal  atas  pelaporan keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan  Keuangan  pada  pemda  dan pemkot di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa barat
3. Untuk menguji seberapa besar implementasi manajemen aset,
implementasi pengendalian internal terhadap  terhadap  Kualitas  Pelaporan Keuangan  pada  pemda  dan  pemkot  di wilayah  pemerintahan  Provinsi  Jawa barat  baik  secara  simultan  maupun parsial
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Manajemen Aset Tetap Booz, Allen & Hamilton (2013)
mendefinisikan bahwa:
“Asset Manajement is management system to achive  an  organization  business  objective and cost effectively manage assets throut the life  cycle  of  identification  of  neen  for  an asset, design and planning acquisition and as necessary,  enhancement  of  assets,  assets utilization  including  operating,  maintence and improvements and disposal off assets”.
Pengendalian Internal
Pada  edisi  yang  baru  ini,  COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal  sebagai  berikut: “Internal  control  is
a  process,  effected  by  an  entity’s  board  of directors, manage-ment, and other personnel,  designed  to  provide  reasonable assurance  regarding  the  achievement  of objectives  relating  to  operations,  reporting, and compliance”
Kualitas Pelaporan keuangan Kualitas Kualitas Laporan Keuangan adalah  data  dan  informasi  yang  relevan berupa  posisi  keuangan  dari  transaksi  yang terjadi  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang berlaku  selama  satu  periode  pelaporan  yang dibuat oleh entitas pelaporan yang digunakan dalam  mengambil  keputusan.  Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat
informasi  dalam  laporan  keuangan  berguna bagi  pemakai.  Terdapat  empat  karakteristik pokok menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 (IAI, 2009) yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Pengaruh Manajemen Aset tetap terhadap kualitas Pelaporan keuangan
Dian  (2009) meneliti pengaruh implementasi manajemen  aset  tetap  terhadap  kewajaran aset tetap neraca Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  di  wilayah  provinsi  jawa barat. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa implementasi  manajemen  aset  berpengaruh terhadap kewajaran aset di neraca.
Bertovic et. All (2004) mengembangkan  model  untuk  pengelolaan aset  yang  dimiliki  pemda.  Model  ini merupakan  dasar  pemikiran  pengambilan
keputusan  mengenai  akuisisi,  penguasaan dan  disposisi  atas  aset  yang  dimiliki  pemda. Model  ini  dikembangkan  dengan  tujuan untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan aset  sesuai  dengan  standar  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan pemda.
H1 : Implementasi manajemen aset berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

## Pengaruh manajemen aset berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
Manajemen  aset  penting  dalam  mewujudkan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas  seperti  yang  diungkapkan  oleh Dadson  dan  ebenezer  (2006)  yaitu  : Pelaporan  keuangan  menghasilkan  sebuah laporan  keuangan,  beberapa  faktor  penentu untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas,  adalah  potensi  SDM  Good Government dan manajemen.
Quertani  et  all.  Juga  berpendapat bahwa  suatu  strategi  manajemen  informasi aset  yang  efektif  dan  terintegrasi  perlu dikembangkan karena hal ini akan mempengaruhi performence perusahaan yang  dicerminkan  melalui  penyajian  laporan
keuangan, dimana laporan keuangn merupakan hasil sebuah pelaporan keuangan.
Dian (2009) meneliti pengaruh implementasi  manajemen  aset  tetap  terhadap kewajaran aset tetap neraca Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  wilayah provinsi  jawa  barat.  Hasil  penelitiannya menunjukan bahwa implementasi manajemen aset  berpengaruh  terhadap  kewajaran  aset  di neraca.
H2 : Implementasi Pengendalian Internal  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
Sistem Akuntansi  yang lemah menyebabkan pengendalian  intenal  lemah  dan  pada akhirnya  laporan  keuangan  yang  dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004:34). Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Darise (2008:2)  yang  menyatakan  bahwa  keandalan ( reliability) informasi  keuangan  yang disajikan  dalam  perhitungan  anggaran  juga sangat  rendah  karena  sistem  akuntansi  yang diselenggarakan  belum  didasarkan  pada standar  akuntansi  dan  tidak  didukung  oleh perangkat data dan proses yang memadai.
Relevansi sistem akuntansi, kompetensi  aparatur,  dan  komponen  – komponen dalam sistem pengendalian inetrnal terhadap kualitas pelaporan
keuangan adalah karena  keandalan penyajian laporan  keuangan  merupakan  salah  satu tujuan  dari  penerapan  penerapan  sistem
pengendalian  internal.  Tujuan lainnya adalah efektifitas dan efisiensi operasi serta ketaatan terhadap  hukum  dan  regulasi  yang  berlaku. Hal  ini  sesuai  tujuan  sistem  pengendalian internal  dan  peran  SPIP  dalam  pengelolaan keuangan negara (PP 60 Tahun 2008)
Hasil Penelitian dari peneliti sebelumnya disebutkan bahwa kualitas pelaporan  juga  dipengaruhi  oleh  efektifitas pengendalian  internal  organisasi.  Peneliti yang  dilakukan  Petrovits,  Shakespeare  dan Shih  (2010)  ini  ingin  melihat  penyebab  dan dampak  dari  defisiensi  pengendalian  intern pada  sektor  nirlaba.  Dari  hasil  pengolahan data  statistik  di  dapatkan  hasil  bahwa masalah  pengendalian  intern  pada  organisasi memiliki  hubungan  positif  dengan  kondisi keuangan  lemah,  sedang  tumbuh,  lebih kompleks dan berukuran kecil.

## METODE PENELITIAN
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Unit  Analisis  dalam  penelitian  ini  adalah Pemda/Pemkot  di  wilayah  pemerintahan Provinsi Jawa barat. Populasi dalam penelitian  ini  adalah    Pejabat  Pengguna
barang, Bagian Keuangan, Pengurus
Barang/Aset,  BPK  RI  Perwakilan  jawa  barat dan  Auditor  Inspektorat  se  provinsi  Jabar.
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak  140  responden  dengan  metode teknik component  based  Structural  Equation
Modeling (CBSEM) dan diolah menggunakan program  Partial  Least  Square-Path  Modeling (PLS-PM).  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  empat  teknik yaitu Wawancara, Observasi, Kuesioner, dan Dokumentasi
Operasionalisasi Variabel
1) Manajemen Aset Tetap (X1)
Menurut  PP  no  27  tahun  2014  dimensi manajemen aset tetap sebagai berikut: 1) Perencanaan  dan  penganggaran    & pengadaan  aset  ,  2)  Penggunaan  dan pemanfaatan & penempatan, 3) penatausahaan,  4)  Pengamanan  dan pemeliharaan, 5) Penilaian, 6) Penghapusan,  7)  Pemindah  tanganan,  8) Pengendalian  ,  9)  Pencatatan  dan pelaporan
2) Pengendalian Internal ( X2 ) Coso 2013, PP 60 tahun 2008 komponen Pengendalian Internal adalah : 1)lingkungan pengendalian , 2)Penilaian resiko,  3)Aktivitas  pengendalian,  4) informasi dan komunikasi 5) Pemantauan. 3) Kualitas Pelaporan keuangan (y) Menurut PP 71 tahun 2010  karakteristik kualitas  pelaporan  keuangan  yaitu:  1) relevan , 2) andal, 3) dapat dibandingkan, 4) dapat dipahami

## HASIL PENELITIAN
Analisis Statisik Deskriptif Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha N of Items Nilai Kritis Kesimpulan Kriteria Manajemen Aset Tetap (X 1 ) 0,956 32 0,7 Reliabel Good Pengendalian Intern (X 2 ) 0,954 23 0,7 Reliabel Good Kualitas Pelaporan Keuangan (Y) 0,893 13 0,7 Reliabel Good
Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0
Pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  ketiga  variabel  memiliki  koefisien cronbach’s  alpha jauh  lebih  besar  dari  0,7 sehingga dinyatakan reliabel. Dengan
demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh pertanyaan  yang  digunakan  dalam  penelitian
sudah teruji kesahihan (validity) dan konsistensinya  (reliability)  untuk  dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Dipetakan kedalam garis kontinum, persentase  skor  tersebut  akan  tampak  sebagi berikut:

## Gambar 1

## Garis Kontinum Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Pemda/ Pemkot di Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Pada  gambar  garis  kontinum  di  atas, tampak  persentase  skor  sebesar  78%  berada pada  rentang  persentase  antara  68,1%-84% dan  terkategorikan  baik.  Hasil  tersebut menunjukan  jika  manajemen  aset  tetap  pada Pemda/  Pemkot  di  Wilayah  Pemerintahan Provinsi  Jawa  Barat  sudah  diimplemetasikan dengan baik.
Berikut  adalah  perhitungan  indeks yang  dilakukan  penulis  pada  opini  BPK  RI
selama kurun waktu lima tahun berturut-turut tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015 dengan    membandingkan  Implementasi Pengendalian Internal secara aktual olah data Kuesioner  dan  wawancara,  interval  nilai opini  WTP  di  berikan  skor  5,  WDP  di berikan  skor  4,  Discalimer  diberikan  skor  3 sehingga dapat diperoleh urutan Pemda/Pemkot  di  wilayah  pemerintahan Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik
Sangat Baik 78%
20%
36% 52% 68% 84% 100%
Provinsi jawa barat yang sering mendaptakan

## Opini WTP.
Tabel 3 indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 s.d.
2015 No. Nama Entitas 2011 2012 2013 2014 2015 Indek s 1 Provinsi Jawa Barat 5 5 5 5 5 25 2 Kabupaten Bandung 4 4 3 4 4 19 3 Kabupaten Bandung Barat 4 4 4 4 4 20 4 Kabupaten Bekasi 4 4 4 5 5 22 5 Kabupaten Bogor 4 4 4 4 5 21 6 Kabupaten Ciamis 4 4 5 5 5 23 7 Kabupaten Cianjur 4 4 4 5 5 22 8 Kabupaten Cirebon 4 4 4 4 5 21 9 Kabupaten Garut 4 4 4 4 5 21 10 Kabupaten Indramayu 4 4 3 4 5 20 11 Kabupaten Karawang 4 4 4 4 5 21 12 Kabupaten Kuningan 4 4 4 5 5 22 13 Kabupaten Majalengka 4 4 5 5 5 23 14 Kabupaten Purwakarta 4 4 4 4 5 21 15 Kabupaten Subang 4 4 4 3 3 18 16 Kabupaten Sukabumi 4 4 4 5 5 22 17 Kabupaten Sumedang 4 4 4 5 5 22 18 Kabupaten Tasikmalaya 4 4 4 5 5 22 19 Kota Bandung 4 4 4 4 4 20 20 Kota Banjar 5 5 5 5 5 25 21 Kota Bekasi 4 4 4 4 5 21 22 Kota Bogor 4 4 4 4 4 20 23 Kota Cimahi 4 4 5 5 5 23 24 Kota Cirebon 4 4 4 4 4 20 25 Kota Depok 5 5 5 5 5 25 26 Kota Sukabumi 4 4 4 5 5 22 27 Kota Tasikmalaya 4 4 4 4 4 20 28 Kabupaten Pangandaran 0 0 0 0 4 4
Sumber: Hasil olah data opini BPK RI, 2016
Berdasarkan fenomena tersebut diatas kualitas  pelaporan  keuangan  khususnya pemerintah  daerah  ternyata  dipengaruhi  oleh implementasi  manajemen  aset  meskipun manajemen  aset  berada  pada  skor  yang tinggi.    Berikut  presentase  yang  penulis lakukan  pada  Pemda/Pemkot  diwilayah
pemerintahan Provinsi Jawa Barat atas Opini BPK  RI  Tahun  Anggaran  2011  s.d.  2015. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada  responden,  diperoleh  tanggapan mengenai  pengendalian  intern  yang  diukur menggunakan  5  indikator  dengan  hasil sebagai berikut: Tabel 5 Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Pengendalian Intern No. Indikator Indeks Skor Persentase Skor Kriteria Aktual Ideal 1 Lingkungan Pengendalian 629 805 78,1% Baik
No. Indikator Indeks Skor Persentase Skor Kriteria Aktual Ideal 2 Penilain Risiko 355 460 77,2% Baik 3 Kegiatan Pengendalian 710 920 77,2% Baik 4 Informasi dan Komunikasi 183 230 79,6% Baik 5 Pemantauan 192 230 83,5% Baik Persentase Skor Dicapai 2069 2645 78,2% Baik Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2016
Tabel  di  atas  memberikan  informasi mengenai rekapitulasi skor tanggapan responden mengenai implementasi pengendalian intern. Pada tabel di atas, dapat
dilihat persentase skor yang diperoleh adalah 78,2%.  Jika dipetakan kedalam garis kontinum,  persentase  skor  tersebut  akan tampak sebagi berikut:

## Gambar 2

## Garis Kontinum Implementasi Pengendalian Intern pada Pemda/ Pemkot di Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Pada  gambar  garis  kontinum  di  atas, tampak  jika  persentase  skor  sebesar  78,2% berada pada rentang persentase antara 68,1%- 84%  dan  terkategorikan  baik.  Hasil  tersebut menunjukan bahwa pengendalian intern pada Pemda/  Pemkot  di  Wilayah  Pemerintahan
Provinsi  Jawa  Barat  sudah  diimplemetasikan dengan baik.
Berikut  tabel  indeks  skor  Implementasi Pengendalian  Internal  secara  aktual  pada Pemda  Pemkot  di  wilayah  Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat   sebagai berikut :

## Tabel 6  Indeks skor Implementasi Pengendalian Internal
No. Nama Entitas Indeks opini BPK RI Indeks Skor Pengendalian Intern % Aktual Ideal 1 Pemkab Bogor 21 109 115 95% 2 Provinsi jawa barat 25 108 115 94% 3 Pemkot Tasik malaya 22 105 115 91% 4 Pemkot Bekasi 21 103 115 90% 5 Pemkot Cirebon 20 102 115 89% 6 Pemkab Bandung 19 102 115 89% 7 Pemkot Sukabumi 22 102 115 89% 8 Pemkab Purwakarta 21 102 115 89% 9 Pemkab Bekasi 22 100 115 87% 10 Pemkab Ciamis 23 96 115 83% 11 Pemkot Cimahi 23 95 115 83% 12 Pemkot Depok 25 95 115 83% 13 Pemkot Bandung 20 95 115 83% 14 Pemkab Sukabumi 22 93 115 81% 15 Pemkab Bandung Barat 20 92 115 80% 16 Pemkab Garut 21 89 115 77% Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik Sangat Baik 78,2% 20% 36%
52%
68% 84% 100%
17 Pemkab Cirebon 21 87 115 76% 18 Pemkab Karawang 21 87 115 76% 19 Pemkab cianjur 22 82 115 71% 20 Pemkab Sumedang 22 76 115 66% 21 Pemkot tasikmalaya 20 73 115 63% 22 Pemkot bogor 20 65 115 57% 23 Pemkab subang 18 40 115 35%
Keterangan  :  Pemkot  Banjar,  Pemkab  Indramayu,  Pemkab  kuningan,  Kab.  Pangandaran  dan majalengka Kuesioner tidak kembali
Pemerintah  Daerah  yang  memperoleh WTP mempunyai tingkat penerapan pengendalian  internal  cenderung  tinggi. Begitu  juga  sebaliknya,  walapun  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  pemerintah daerah  yang  mempunyai  tingkat  penerapan pengendalian  internal  tinggi  tetapi  opininya WTP  baru  pada  tahun  2015,  seperti  pada
pemerintah  kabupaten  Bogor,  tingginya  skor penerapan  pengendalian  internal  dimasing masing  entitas pelaporan dan  akuntansi yang dipertegas  dengan  terbitnya  PP  nomor  60 tahun  2008  akan  tetapi  masih  banyak kelemahan  dalam  penerapannya  (IHPS  BPK RI semester II tahun 2015)
Tabel 7 Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelaporan Keuangan No. Indikator Indeks Skor Persentase Skor Kriteria Aktual Ideal 1 Relevan 483 575 84,0% Baik 2 Andal 261 345 75,7% Baik 3 Dapat Dibandingkan 283 345 82,0% Baik 4 Dapat Dipahami 190 230 82,6% Baik Persentase Skor Dicapai 1217 1495 81,4% Baik Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2016
Tabel  di  atas  memberikan  informasi mengenai rekapitulasi skor tanggapan responden  mengenai  pelaporan  keuangan. Pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  nilai
persentase skor yang diperoleh adalah 81,4%. Jika  dipetakan  kedalam  gambar  garis kontinum,  persentase  skor  tersebut  akan tampak sebagai berikut:

## Gambar 2
Garis Kontinum Kualitas Pelaporan Keuangan pada Pemda/ Pemkot di Wilayah

## Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Pada  gambar  garis  kontinum  di  atas, tampak  jika  persentase  skor  sebesar  81,4% berada pada rentang persentase antara 68,1%- 84%  dan  terkategorikan  baik.  Hasil  tersebut
menunjukan bahwa pelaporan keuangan pada Pemda/  Pemkot  di  Wilayah  Pemerintahan Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  kualitas  yang baik. Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik
Sangat Baik
81,4% 20%
36% 52% 68% 84% 100%

## SIMPULAN
1. Implementasi  manajemen  aset  memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap kualitas pelaporan keuangan pada
Pemda/Pemkot  di  Wilayah  Pemerintahan Provinsi  Jabar  dengan  kontribusi  yang diberikan  adalah  sebesar  33,8%,  namun dengan  tambahan  informasi  yang  peneliti lakukan di lapangan menemukan permasalahan lain yang menjadi kelemahan implementasi  manajemen  aset  tetap  yaitu kelemahan  dalam  proses  reklasifikasi  aset yang  terlambat  dilakukan  diatasi  dengan perbaikan  prosedur  yaitu  dokumen  berita acara  diberikan  kepada  Bidang  akuntansi sebagai dasar reklasifikasi.
2. Implementasi Pengendalian Internal memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  kualitas  pelaporan  pada  Pemda/
Pemkot  di  Wilayah  Pemerintahan  Prov Jabar  dengan  kontribusi  yang  diberikan adalah  sebesar  42%,  namun  dengan tambahan  informasi  yang  peneliti  lakukan di lapangan menemukan sumber permasalahan lain yang menjadi kelemahan bahwa  mayoritas  pemerintah  daerah  tidak memiliki  perangkat  hukum  yang  secara khusus mengatur sistem informasi manajemen  aset  tetap  untuk  meningkatkan pengendalian internal. Melakukan perbaikan  prosedur  dan  dokumen  yang dituangkan  dalam Standart  Operating Prosedure (SOP)  agar  dapat  digunakan
sebagai  acuan  dalam  pelaksanaannya. Solusi utama dalam permasalahan ini yaitu pengembangan  sistem  Informasi  tentang barang milik daerah khususnya manajemen aset  tetap  dilakukan  secara    terus  menerus oleh
Pemda/Pemkot di wilayah
pemerintahan Provinsi Jawa Barat 3. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis  perhitungan  statistik  pada  analisis model  struktural  dan  pengujian  hipotesis, maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa secara  simultan,  Implementasi  Manajemen aset  tetap  dan  Implementasi  pengendalian intern  memberikan  kontribusi  pengaruh sebesar  75,8%  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan  Pemda/Pemkot  di  Wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan sebanyak 24,2% sisanya merupakan  kontribusi  pengaruh  yang diberikan  oleh  faktor  lainnya  yang  tidak diteliti. Faktor lain yang memiliki kontribusi pengaruh diantara adalah kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan regulasi sehingga menciptakan rent seeking behavior. Salah satu contoh kasus pegawai yang  mutasi  ke  dinas  lain  Aset  yang dipinjam  pakai  tidak  diserahkan  kepada dinas  yang  melakukan  identifikasi  dan pencatatan  (dinas  asal)  karena  dianggap sudah  mengeluarkan  biaya  perawatan diluar anggaran yang disediakan.

## SARAN
1. Meningkatkan kompetensi akuntan manajemen  maupun  tenaga  akuntansi dengan  cara  mengikutsertakan  pelatihan bintek  atau  pengembangan  lainnya  yang bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan dan keterampilan dibidang akuntansi agar mereka  memahami  proses  penyusunan pelaporan keuangan mulai dari pencatatan transaksi  sampai  dengan  penyusunan laporan keuangan sesuai PP 71/2010
2. Meningkatkan kompetensi akuntan manajemen  dengan  memiliki  gelar  Ak, CA  dan  sertifikasi  lainnya  yang  terkait dengan akuntansi sektor publik.
3. Meningkatkan efektifitas penerapan sistem  pengendalian  intern  dengan  cara mematuhi PP No. 60 tahun 2008
4. Memberikan  wewenang  kepada  pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya
5. Pimpinan  perlu  menegakkan  tindakan disiplin  yang  tepat  atas  penyimpangan terhadap  kebijakan  dan  prosedur  serta pelanggaran aturan perilaku
6. Untuk  mengatasi  keterbatasan  sumber daya  yang  ada  dilakukan  penambahan
fungsi staff  fixed  asset pada  struktur organisasi  Bidang  Aset, Staff  fixed  asset bertugas  melakukan  pengelolaan  dan pengawasan aset tetap.
7. Untuk  pengawasan  aset  tetap  perlu dilakukan  rekonsiliasi  aset  tetap  secara berkala  dan  menempelkan  nomor  aset tetap  secara  rutin  (tag)  sesuai  dengan nomor aset yang ada di daftar aset tetap.
8. Membuat  perbaikan  prosedur  agar  bagian accounting ikut  menyaksikan  proses penjualan  aset  tetap.  Belum  ada  prosedur untuk  transaksi  pemusnahan  aset  tetap oleh  karena  itu  dilakukan  penambahan prosedur dan penambahan dokumen untuk pemusnahan  aset  tetap  agar  transaksi  ini tercatat. Dan kemudian prosedur depresiasi  aset  tetap,  dokumen  rekap depresiasi  ditambahkan  dengan  kolom otorisasi,  Untuk  pencocokkan  daftar depresiasi dengan akun depresiasi sebelumnya  dilakukan  satu  tahun  sekali, maka  dilakukan  perbaikan  prosedur  agar pencocokkan dilakukan satu bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens.  Alvin  A.,  Elder,  Randal  J.,  Beasley,
Mark S. 2006. Auditing And assurance  services:  An  Integrated Approach. Prentice Hall Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Edisi  Revisi  VI.  Penerbit Rineka Cipta. Jakarta Badan Pemeriksaan Keuangan. 2015. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI Nomor: 48.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015. Bertovic,  Kaganova,  Rutledge  2004, Aset Manajemen Model, Local GovernmentReformn Project, USAID Booz, Allen & Hamilton. 2013. Strategy and technology of management Bergmann,  Andreas.  2009. Public  Sector Financial Management. Pearson Education  Limited,  Prentice  Hall, Englad
Bellkaoui,  Ahmed  Riahi.,  2004, Accounting theory  5  Th  Edition, High  Holborn
House  50-51  Bedford  Row,  London WCIR 4 LR, Thomson Learning Bidgoli, Hossein., 2004, the Internet
Ensyclopedia  Volume  2,  Hoboiken, New Jersey : John Wiley & Sons Coraline,  Byant;  White  Louise,  1987,
Manajmenen  Pembangunan  untuk Negara  Berkembang, Terjemahan, Jakarta:LP3ES.
Dadson , james, and ebenezer, Kobina 2006. Optimizing  Land  asset  Management in Ghana a shared Responsibility and recipe for good Governance, Shaping in  change  XXIII  Congress ,  Munich, Germany.
Danylo,  N.H  and  Lemer. APWA  task  Force on Asset Management reveals reliminary  findings  to  members, APWA Reporter , December 1998/January 1999 Doli  D.  Siregar.  2004. Management  Aset  : Strategi Penataan Konsep Pembanguan  Berkelanjutan  Secara Nasional  Dalam  Konteks  Kpala Daerah  Sebagai  CEO’s  Pada  era
Globalisasi  dan  Otonomi  daerah. Satyagama  Graha  Tara.  Jakarta.  PT Gramedia Utama.
Darise,  Nurlan.  2008. Akuntansi  Keuangan Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik).
Cetakan I. Jakarta: PT Indeks.
Doyle, Ge, & Mcvay. 2007. Accruals Quality and  Internal  Control  Over  Financial
Reporting. The  Accounting  Review
Vol.82 No.5:1141-1170 Gelinas,  Jr  Ulrich  J.,  Dull,  Richard  B., Wheeler, Patrick R., 2012, Accounting Information System, 5191,  Natorp  Boulevard  Mason, USA  :  South  Western  Cengange Learning Hevesi, G. Alan. 2005. Standard for Internal Control in new York State Government. www.osc.state.ny.us.
Hall, James A. 2011. Accounting Information
Sistem, seven  edition,  South  – Western Publishing Co.p.11-14 Hidayat,  M.  D.  2011. Manajemen  Aset (Privat  dan  Publik). Yogyakarta:
Laksbang PRESSindo Yogyakarta.
Hadinata,  A.  2011.  Bahan  Ajar  Manajemen Aset . Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kieso, Weygandt, Warfied. 2002. Intermediate  Accounting. John  Wiley and son Local  Government  Victoria.  2004. Asset Management  Policy,  Strategy  and Plan. Melbourne:  Department  for Victorian Communities Lu,  Y.  2011. Public  Asset  Management  : Empirical  Evidence  from  the  State Governments  in  the  United  States. Florida: Florida Atlantic University M.  Grubisic,  M.  Nušinovic  and  G.  Roje. 2009.  Towards  Efficient  Public Sector  Asset  Management  Financial Theory  and  Practice  33  (3)  329-362 Portugal:  Comparative  International Governmental Accounting Research
Mardiasmo.  2004.  Akuntasi  Sektor  Publik. Andi: Jogyakarta Nunuy Nur Afiah. 2010. Tinjauan Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Indonesia: Telah Kritis Siklus
Pengelolaan Keuangan Daerah . Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Terapan Vo.6 No.2:68-81 Pemerintah Republik Indonesia. 2014.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014 . Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia
Petrovits,  Christine,  shakespearl  &  shih,
Aimee  2010. The  Causes  and
consequences  of  Internal  Control Problems In Nonprofit Organizations Public  Company  Accounting  Oversight Board  (PCAOB).  2004. An  audit  of internal  control  over  of  financial Reporting  Performed  in  Conjuction with an Audit Of Financial
Statements. Wasington  DC:  PCAOB Release.
Romney,Marshall.,  B  and  Steinbart,  Paul  J.,
2012, Accounting Information System Quality  as  the  Ground  for  quality Business Reporting , IADIS International Conference e- commerce, ISBN: 972-8924-23-2 Sekaran,  U.  (2006). Research  Method  for
Business ,  Metode  Penelitian  Bisnis. Salemba Empat: Jakarta.
Ulrich,  Dave,  1995, Human  Resources Champions  (the  Next  Agenda  for Adding Value)., Michigan: University Of Michigan. Shiper,  K.,  and  vincent,  L.,  2003, Earning Quality, Accounting    Horizons, Supplemen 97-110 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:
Bandung.
Sugiama,  A.  2012. Handout  Penilaian  aset . Bandung Polban Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.Edisi keiga. BPFE, Yogyakarta. Setiyawati.  2016. The  effect  Of  Management Accountant’s Competence, Organizational  Commitment,  The Implementation of the Asset Management and the Implementation of  the  Internal  Control  sistem  on  the quality  of  Financial  Reporting  and It’s  Impact  on  the  Financial Accountability. International  Journal Of Business and Management Invention Vo. 2 Iss.11:19-27
IAI.  2009. Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan No 1 . Jakarta The  Institute  of  Asset  Management.  2012.
Asset  Management  –  an  anatomy. London. www.theIAM.org/AMA . William S, Hopwood., & Bodnar, George H.,
2005, Accounting Informations System,  11  edition,  Upper  Saddle River New jersey 07458:Pearson/Prentice Hall