## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HADHANAH DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASAR KELAS IA
Andi Agung Mallongi 1 , Musyfika Ilyas 2 , Muhammad Anis 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: andiagungmallongi@gmail.com

## Abstrak
Pokok penelitian ini adalah analisis putusan hakim tentang penetapan hadhanah (Hak Asuh) di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA  dengan  objek  penelitian  nomor  putusan  1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. Pokok permasalahan pada peneltian ini terdiri dari pokok masalah dan 2 sub masalah  yakni:  1)  Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pembebanan hadhanah untuk menjamin  keberlangsungan  pendidikan  anak  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA?  2) Bagaimana  analisis  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  dalam menetapkan  pembebanan hadhanah dalam  menjamin  keberlangsungan  pendidikan  anak  di pengadilan  agama  makassar  kelas  IA?  Adapun  hasil  penelitian  yang  dihasilkan  oleh  peneliti menunjukan bahwa penetapan hadhanah oleh hakim setidaknya memiliki indikator pertimbangan- pertimbangan dalam menetapkannya yakni; Pertama, keadaan kesehatan, apakah orang tua (Ayah) tersebut tidak cacat dan tidak memiliki gangguan kejiawaan. Kedua, kondisi perekonomian yakni apakah orang tua (Ayah) tidak memiliki utang yang besar dan memiliki pekerjaan layak yang bisa memenuhi kebutuhan anak ( hadhanah). Hal ini selaras dengan keberadaan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melihat pada kesanggupan orang tua. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Putusan hakim haruslah memiliki konsep dan metode-metode yang jelas sehingga para pencari keadilan ( justiciabllen) dapat menerima dan melaksanakan putusan hakim. Sehingga hakim harus dituntut memiliki integritas, intelektual dan berkapabilitas dalam menjalani tugas dan bertanggung jawabnya. Hal ini diperlukan agar nantinya produk hukum yang dihasilkannya dapat kemudian sesuai  dengan  nilai  dari  tujuan  hukum  yakni  adanya  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian. Begitupula  dengan  kasus  penetapan hadhanah (Penguasaan  Anak)  hakim  haruslah  betul-betul dapat  melihat  kondisi  realitas  dari  kedua  orangtua  tidak  hanya  menekankan  pada  positivisme belaka. 2) Masyarakat jangan terlalu cepat menarik sebuah  kesimpulan terhadap putusan hakim yang  selalu  dianggap  tidak  adil  dan  bersifat  deskriminasi.  Karena  dalam  menyelesaikan  suatu perkara  bukanlah  hal  yang  mudah  tentunya  melalui  pembahasan,  penafsiran  pandangan  dan pertimbangan barulah hakim dapat kemudian memtusukan suatu perkara.
Kata Kunci: Hadhanah , Pendidikan Anak, Putusan Hakim.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis

## Abstract
The subject of this research is the analysis of the judge's decision regarding the determination of hadhanah (custodial rights) in the Makassar Religious Court Class 1A with the object of research decision number 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. The main problem in this research consists of the main problem and 2 sub-problems, namely: 1) How does Islamic law review the imposition of hadhanah to ensure the continuity of children's education in the Makassar Religious Court Class IA? 2) How is  the  analysis  of  the  judge's  considerations  in  the  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  decision  in determining  the  burden  of  hadhanah  in  ensuring  the  continuity  of  children's  education  in  the Makassar religious court class IA? The results of the research produced by the researcher show that  the  determination  of  hadhanah  by  the  judge  at  least  has  indicators  of  considerations  in determining it, namely; First, the state of health, whether the parent (father) is not disabled and does  not  have  a  mental  disorder.  Second,  economic  conditions,  namely  whether  the  parents (father) do not have large debts and have decent jobs that can meet the needs of their children (hadhanah). This is in line with the existence of Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI) by looking at the abilities of parents. The implications of this research are: 1) The judge's decision must have clear concepts and methods so that justice seekers (justiciable) can accept and implement the judge's decision. So that judges must be required to have integrity, intellectuality and capability in carrying out their duties and responsibilities. This is necessary so that later the legal products it produces can then be in accordance with the value of the legal objectives, namely the existence of justice, expediency and certainty. Likewise with the case of determining hadhanah (Child  Control)  the  judge  must  really  be  able  to  see  the  reality  of  the  two  parents,  not  only emphasizing mere positivism. 2) The public should not be too quick to draw a conclusion to the judge's  decision  which  is  always  considered  unfair  and  discriminatory.  Because  in  resolving  a case is not an easy thing, of course, through discussion, interpretation of views and considerations, then the judge can then decide on a case.
Keywords: Hadhanah , Children's Education, Judge's Decision.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis

## A. Pendahuluan
Agama  Islam  sangat  memandang  penting  adanya  perkawinan  dari  perkawinanlah  manusia dapat  melanjutkan  keturunan  dari  generasi-kegenerasi,  tentunya  dengan  prosedur-prosedur yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Pernikahan merupakan  sunnah dari Allah Swt dan  berlaku  untuk  semua  makhluk-Nya  dan  itu  merupakan  petunjuk  untuk  melanjutkan hidupnya. 1
Istilah perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Suatu ikatan perkawinan mempunyai suatu visi misi yang  sama,  satu  dengan  yang  lain  sebagai  unsur  perekat  dan  penyatu  dalam  membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 3 Sehingga tidak heran jika pernikahan dikatakan sebagai awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik. 4 Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bukanlah perkara yang mudah, tidak jarang perbedaan pendapat hingga pada pertengkaran antara suami istri sulit terelakkan, bahkan berakhir pada perceraian. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dalam perkawinan, sehingga perceraian pun menjadi salah satu solusi untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Perceraian  adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  disukai oleh  syari’ah.  perceraian  bisa  diakukan  kecuali  dalam  keadaan  yang  tidak  bisa  dihindari. dengan  demikian  suatu  perceraian  meskipun  diperbolehkan,tetapi  ajaran  Islam  tetap menganggap  bahwa  perceraian  merupakan  sesuatu  yang  berlawanan  dengan  asas  yang tercantum dalam undang undang perkawinan. 5
1 Muthayib  Amal  dan  Andi  Intan  Cahyani, Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Alasan  Cerai  Gugat  Di Pengadilan Agama Makasar Kelas I A Tahun2018, Jurnal Qadauna. Vol 1 Edisi Khusus Tahun 2020, h. 42.
2 Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , Pasal 1
3 Linda Azizah, “Analisis Perceraiaan  dalam Kompilasi Hukum Islam ”, dalam  Jurnal  Al-‘Adalah, Vol. X, No, 4 Juli 2012, h. 415.
4 Nur hidayati dan Hartini, Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Jurnal Qadauna Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, h. 2.
5 Muh. Fiqram dan Saleh Ridwan, Pembatalan Perkawinan  Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 220.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
Perceraian akan memiliki dampak negatif, mulai dari terputusnya hubungan silaturahmi antar keluarga, menjadi aib keluarga, hingga berdampak pada keturunan dalam hal ini anak. Tidak dapat  dipungkiri  anak  menjadi  pihak  yang  sangat  dirugikan  dari  akibat  perceraiaan  karena setelah perceraiaan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dari kedua orang tuanya  akan mudah diabaikan terkhususnya dalam masalah pemeliharaan anak.
Permasalahan  berkaitan  dengan hadhanah (pemeliharaan  anak)  menjadi  salah  satu  hal  yang  sering digugat  dalam  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama.   Pada  hakekatnya  anak  merupakan  amanah sekaligus  karunia  Allah  Swt  yang  senantiasa  kita  harus  menjaganya  karena  dalam  dirinya  melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 6
Sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anak walaupun  setelah  perceraian,  mengingat  perceraian  hanya  memutuskan  ikatan  perkawinan antara suami istri, namun tidak memutuskan ikatan antara orang tua dan anaknya, begitupula dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh kedua orang tuanya, terkhususnya masalah pendidikan.
Pendidikan anak merupakan salah satu bagian dari pada hadahanah itu sendiri. Sehingga tidak heran  bahwa  pendidikan  terhadap  anak  dimulai  sejak  anak  lahir  ke  dunia,  bukankah Rasulullah  Saw.  telah  menegaskan  bahwa  kewajiban  menuntut  ilmu  dimulai  sejak  masih kanak-kanak  hingga  masuk  ke  lianglahat.  Sedangkan  Pendidikan  dalam  keluarga  dalam perspektif  Islam  adalah  pendidikan  yang  didasarkan  pada  tuntutan  agama  Islam  yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  serta  berakhlak  mulia  yang mencakup  etika,  moral,  budi  pekerti,  spiritual  atau  pemahaman  dan  pengalaman  nilai-nilai keagamaan  dalam  kehidupan  sehari-hari. 7 Oleh  karena  anak  yang  baru  lahir  belum  bisa mencari ilmu sendiri, maka orang tuanyalah yang berkewajiban memberi informasi. 8
Namun,  pada  kenyataanya masih  banyak  didapati anak-anak  yang  tidak  dapat  melanjutkan
6 Nur  Ilma  and  Muammar  Bakry, “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami ;  Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 2, No. 2 Tahun 2020. h. 212–230.
7 Risky Sari, Purnama Suci  Asni  dan Rahmiati. Tanggung Jawab Kepala  Keluarga Terhadap Anak Pada Usia Remaja Desa Bontoala Kabupaten Gowa (Di Tinjau Dari Hukum Islam). Jurnal Qadauna Vol. 2 Edisi Khusus Tahun 2021. h. 1157.
8 Ihsan dan Muhammad Anis, Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di  Panti Asuhan Amrillah  Kab. Gowa . Jurnal  Shatauna Vol.1 No.2 Tahun 2021. h. 399.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
pendidikan  diakibatkan  karena  masalah  perceraian  kedua  orang  orangtuanya,  walaupun didalam  gugatan  perceraian  yang  sering  diputuskan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  pada umumnya  mencantumkan  masalah  berkaitan  pertanggung  jawaban  orang  tua  terhadap hadhanah terkhusus dalam penjaminan keberlangsungan  pendidikan anak. Akan tetapi, hal tesebut nyatanya belum dapat mengakomodir secara keseluruhan permasalahan pemenuhan hadhanah terkhususnya dalam penjaminan  pendidikan anak setelah perceraian.
Salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut.Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan perkawinan  antara  orang  tua  dan  anak  akan  tetap  berlanjut. 9 Pertimbangan-pertimbangan  yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan gugatan  menjadi salah satu faktor penentu agar sebuah putusan dapat dijalankan dan dipatuhi oleh kedua bela pihak sebagaimana semestinya. Dari  fenomena  diatas,  maka  diperlukan    peran  Pengadilan  Agama  terkhususnya  hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dan  pertimbangan-pertimbangan    yang  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  kepada  semua  pihak yang tentunya berdasarkan pada tuntunan agama Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  kualitatif  deskriptif  dalam  bentuk field reseracrh atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, yang dimana peneliti akan melaui  tahap-tahapan  mulai  dari  wawancara  dan  observasi  secara  langsung  terhadap  objek penelitian. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendektan syar’i dan  pendekatan  empiris.  Menurut  harfiahnya  bahwa  pendekatan  penelitian syar’i yaitu pendekatan  penelitian  yang  menelusuri  serta  mengkaji  secara  mendalam  berkaitan  dengan ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan empiris  lebih  menekankan  pada  pengalaman,  penemuan  dan  pengamatan  di  lokasi  tempat penelitian guna memperoleh data dan informasi yang mendukung proses penyusun penelitian. Dalam  proses  pengumpulan  data  setidaknya  ada  tahap-tahapan  yang  dilalui  peneliti  untuk
9 Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir. Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian  Dalam  Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  (Studi  Atas  Putusan  Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm) . Jurnal Qadauna Vol.3 No. 1 Tahun 2021. h. 4.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
dapat memperoleh dan merangkumkan sebuah data yang selanjutnya digunakan sebagai data pendukung dalam proses penyusunan skripsi. Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti tempuh yakni meliputi; Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. 10 Dalam observasi ini  peneliti  akan  langsung  turun  kelapangan  untuk  meninjau  secara  langsung  bagaimana realita  kondisi  di  lokasi  penelitian.  Wawancara  adalah  teknik    pengumpulan  data  dengan memberikan  beberapa  pertanyaan  kepada  informan  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  dari hasil  wawancara tersebut  seterusnya akan dikelolah oleh peneliti. Sehinga dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara merupakan metode yang akurat dalam memperoleh data dan infomasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan  cara melihat  terhadap  dokumen-dokumen    yang  bersifat  cetak (printed) dengan  tujuan  sebagai teknik terakhir dalam  proses mengumpulkan data skunder.
Analisis  data  penelitian  ini    menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  metode  yang  bahan informasinya berbentuk tertulis, maka pada tahap ini melalui pengelolahan data dikumpulkan kemudian  melalui  beberapa  tahap  yakni  pemeriksaan  data,  mengklasifikasi  data  dan memverikasi data sehingga berujung pada sebuah kesimpulan.

## a. Hasil dan Pembahasan
1. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembebanan  Hadhanah  Untuk  Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
Dalam hukum islam mengasuh anak itu wajib. Pasalnya anak adalah tanggung jawab orang tua. Mulai dari  nafkah,  pendidikan,  tempat  tinggal,  perawatan,  pengasuhan  semuanya  harus  dipenuhi.  Tidak boleh membiarkan. 11 Permasalahan hadhanah memiliki cangkupan yang cukup luas meliputi masalah  pemenuhan  kebutuhan  rohani  dan  jasmani  anak.  Kebutuhan  rohani    meliputi pemenuhan  kasih  sayang,  perlindungan,  dan  pendidikan  yang  diberikan  oleh  orang  tua. Sedangkan kebutuhan jasmani meliputi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, perawatan dan  obat-obatan  yang  perlu  dipenuhi  oleh  orang  tua.  Akan  tetapi,  pemenuhan hadhanah
10 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.
11 Andi Nita Fitriani Rum, Qadir Gassing . Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba. Jurnal  Qadauna Vol.2 Edisi Khusus Tahun 2021. h. 778.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
tersebut    akan  mudah  diabaikan  oleh  kedua  orang  tua  disebabkan  karena  terjadinya perceraiaan    seperti  pengabaian  pada  pengembangan emosi,  penelantaran  pada  pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan tempat tinggal, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan. 12
Salah  satu  fokus  pembahasan hadhanah pada  penelitian  ini  yakni  masalah  pemenuhan pendidikan anak yang merupakan kewajiban orang tua untuk diberikan kepada anak sehingga anak nantinya mempunyai kemampuan dan kecakapan agar ia mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut: QS At-Tahrim/66: 6.
ةاكِئ الَام ااهْ يالاع ُةارااجِْلْااو ُساَّنلا ااهُدوُقاو اًرانَ ْمُكيِلْهاأاو ْمُكاسُفْ ناأ اوُق اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ِغ انوُصْعا ي  الَ  داادِش  ظ الَ
انوُرامْؤُ ي اام انوُلاعْفا ياو ْمُهاراماأ اام اَّللَّا
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 13
Menurut peneliti pada ayat diatas Allah Swt secara tegas memerintahkan kepada orang orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan  batu,  dengan  taat  dan  patuh  melaksanakan  akan  perintah  Allah  Swt.  Ayat  ini  juga diperintahkan  untuk  mengajarkan  kepada  keluarganya  agar  taat  dan  patuh  kepada  perintah Allah Swt untuk menyalamatkan diri mereka dari api neraka. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari siksa api neraka salah satunya adalah  membekali  keluarga  dengan  ilmu.  Ilmu  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  dalam Islam tidak mengherankan ilmu begitu pentingnya sehingga beban kewajiban bagi orang tua dalam mendidik anak, hal ini sebagaimana didalam friman Allah Swt.
Q.S Luqman/31:13
اامْقُل  الااق ْذِإاو
ميِظاع  مْلُظال  اكْرِ شلا َّنِإ ۖ َِّللَِّبِ  ْكِرْشُت  الَ َّانَُب ايَ ُهُظِعاي اوُهاو ِهِنْب ِلَ ُن
12 Muhammad  Anis. “Pembinaan  Anak  Tanpa  Kekerasan  Menurut  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar).” Jurnal Al-Qadau :Peradilan dan Hukum Keluarga Islam  Vol. 5, No.1 Tahun 2018 ,h.137.
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 560.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
Terjemahnya:
Dan  (ingatlah)  ketika  Luqman  berkata  kepada  anaknya,  di  waktu  ia  memberi  pelajaran kepadanya:  "Hai  anakku,  janganlah  kamu  mempersekutukan  Allah,  sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 14
Ayat ini telah memberikan gambaran bagi setiap orang tua bahwa mendidik anak merupakan kewajiban dan akan tetap berlaku walaupun orang tua tersebut telah resmi bercerai. Hal ini bertujuan  agar  anak  tersebut  kelak  memiliki  masa  depan  yang  cerah  dan  terhindar  dari pergaulan-pergaulan yang salah, sehingga pendidikan menjadi sangatlah penting bagi anak terutama berkaitan dengan pendidikan Islam. Menurut Heri Noer Aly dan Munzier tentang telah  menjabarkan  berkaitan  tujuan  dari  pendidikan  Islam  yang  kemudian  dikategorikan menjadi  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus.  Secara  umum  tujuan  pendidikan  Islam  yakni berusaha  mendidik  individu  mukmin  agar  dapat  tunduk,  bertakwa,  dan  beribadah  dengan sebaik-baiknya  kepada  Allah  Swt,  sehingga  memperoleh  kebahagiaan  di  dunia  maupun diakhirat. 15 Secara khusus, yaitu:
a. Mendidik  individu  menjadi  saleh  dengan  memperhatikan  perkembangan,  meliputi rohaniah, emosional, sosial, intelektual dan fisik.
b. Mendidik anggota kelompok sosial menjadi saleh, baik dalam ruang lingkup keluarga, maupun masyarakat muslim.
c. Mendidik manusia yang saleh dalam ruang lingkup masyarakat. 16
2. Analisis  Putusan  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  dalam  menetapkan  pembebanan Hadhanah  untuk  menjamin  keberlangsungan  pendidikan  anak  di  Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

## a. Duduk Perkara
Pada  perkara  dengan  Nomor  Putusan  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  berkaitan  dengan  perkara perceraian  dan  penguasaan  anak  ( hadhanah ).  Setidaknya  memiliki  beberapa  pertimbangan
14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.412.
15 Heri Noer Aly dan Munzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), h. 142.
16 Heri Noer Aly dan Munzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), h. 143-144.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian dan memberikan pembebanan hadhahan kepada tergugat (Ayah) berkaitan dengan pembiayaan pendidikan anak atas nama.
Pertama, penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) memulai pernikahan pada tanggal 16 September 2009 dan bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa Makassar. Selama menjalani masa pernikahan antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) telah dikaruniai anak bernama Al Princes Balkqish yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2010. Namun, setelah masuk tahun 2013 kondisi rumah tangga antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) mulai tidak harmonis yang berujung pada pertengkaran  dan  pada  tanggal  10  November  2014    Penggugat  (Ayah)  menjatuhkan  “talak satu” kepada tergugat (Ibu). Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  menyatakan bahwa:
“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah.” 17
Maka dengan melihat kondisi rumah tangga antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) tidak dapat lagi untuk dipertahankan seperti sebelumnya.
Kedua,  pada  perkara  ini  pihak tergugat  (Ayah)  telah  berjanji  kepada  penggugat  (Ibu)  akan membiayai seluruh kebutuhan Al Princes Balkqish sampai dewasa dengan biaya hidup sebesar Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)    tiap  bulan  selama  dalam  asuhan  penggugat  dan  biaya pendidikan dan biaya lainnya akan dilakukan oleh tergugat (Ayah) beserta  bertanggung jawab atas nafkah Iddah penggugat selama 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani tergugat (Ayah) pada tanggal 11 November 2014.

## d. Putusan Akhir

## MENGADILI
- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
17 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
- Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  tergugat,  TERGUGAT  terhadap  penggugat, PENGGUGAT ;
- Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama ANAK berada pada penggugat;
- Menghukum tergugat menjamin nafkah anak ANAK  sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menghukum  tergugat  membayar  nafkah  iddah  kepada  pen  ggugat  sejumlah  Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan  panitera  Pengadilan  Agama  Makassar  untuk  mengirimkan  salinan Putusan  ini  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

## 3. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan
Setidaknya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim diatas, maka peneliti telah melakukan analisis putusan serta telah melakukan wawancara kepada Drs. H. Ahmad P., M.H. yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang mengemukakan bahwa setidaknya petimbangan hakim dalam mengabulkan pembebanan hadhanah anak berkaitan dengan masalah biaya kepada (tergugat) Ayah merujuk pada pasal  156 Kompilasi Hukum Islam pada Bab ke tiga tentang akibat perceraian:
a. Anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan  pemeliharaan  ( hadhanah )  dari ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia  maka  kedudukan  ibunya  dapat digantikan oleh ayah anak tersebut.
b. Apabila anak telah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila  pemegang  hak hadhanah tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani  dan rohani anak, maka dapat dialihkan hak hadhananya kepada ayah atau kerabat lain yang berhak.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
d. Semua  biaya hadhanah atau  pemeliharaan  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  dari anak tersebut sesuai kemampuannya juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Frasa  kata  “sesuai  kemampuannya”  yang  memiliki  makna  bahwa  dalam  pembebanan hadhanah yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada orang tua (Ayah) terkhsusnya berkaitan dengan masalah biaya dapat ditinjau daripada kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan orang  tua  (Ayah).  Pemberian  nafkah  kepada  anak,  tidak  hanya  dibatasi  oleh  umur  anak tersebut  karena  pada  dasarnya  nafkah  diberikan  kepada  anak  karena  anak  tersebut membutuhkan  bantuan  ayahnya  untuk  kelangsungan  hidupnya 18 yang  kemudian menyesuaikan dengan kemampuan orang tua (Ayah) dalam menyanggupinya yakni:
1) Orang tua (Ayah) dalam keadaan cacat.
Dalam  literatur fikih ,  ditemukan  beberapa  istilah  yang  menjelaskan  macam-macam penyandang  disabilitas  atau  difabel,  seperti syalal (kelumpuhan)  yaitu  kerusakan  atau ketidakberfungsian organ tubuh, al-a’ma (difabel netra), al-a’raj (difabel daksa kaki), dan al- aqtha’ (difabel daksa tangan). 19
Dalam  konteks  hukum  keluarga  sendiri,    dalam  bidang  pemenuhan  hak  nafkah  baik  nafka iddah  dan hadhanah setelah  perceraian,  mereka  yang  berstatus  difabel  atau  penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabannya.
Sudah  menjadi  hal  yang  wajar  bahwa menafkahi  keluarga  itu  merupakan  suatu  kewajiban. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja berubah ketika seorang ayah  mengalami disabilitas yang menyebabkannya kesulitan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi  ini,  seorang  penyandang  disabilitas  tersebut  tetap  diwajibkan  untuk  menjalankan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan  batas kemampuannya dan  betul-betul  ia  tidak  mampu  untuk  memberi  nafkah  lagi  sebab  tak  memiliki  harta  dan pekerjaan.
2) Orang tua (Ayah) dalam keadaaan gangguan jiwa.
18 Nurul Khaerani dan Supardin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan  Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan  Nomor:39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs). Jurnal Shatauna Vol 1 No 3 Tahun 2020. h.  685.
19 Syarf al-Nawawī, Taḥrīr Lughāt al-Tanbīh, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 199.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
Keadaan gangguan jiwa juga dikenal juga sebagai penyakit kesehatan psikis yang diamana menurut  Zakiah  Derajat  sebagaimana  dikutipoleh  In‟amuzzahidin  Masyhudi  dan  Nurul Wahyu Arvitasari adalah  keadaan seseorang yang memiliki gangguan-gangguan  jiwa  dan gejala-gejala penyakit jiwa, yang tidak mampu menyesuaikan diri, tidak sanggup menghadapi kesesuaian    fungsi-fungsi    jiwa  dan  tidak  dapat  menggunakan  potensi  yang  ada  padanya seoptimal mungkin. 20
Dalam  ajaran  agama  Islam  menempatkan  kondisi  gangguan  pisikis  atau  gila  bisa  menjadi salah alasan untuk dapat membatalkan pernikahan atau biasa dikenal dengan fasakh nikah. Istilah fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja nafkah, menganiaya,  murtad,  dan  sebagainya. Fasakh nikah  diartikan  sebagai memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. 21
Hal  ini  dikarenakan  gangguang  kejiwaan  (pisikis)  berujung  pada  seseorang  tidak  dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat membedahkan antara yang baik dan buruk.
3) Orang tua (Ayah) dalam keadaan terbelit utang.
Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan  kemampuannya.  Yang  menjadi  persoalan  bagaimana  kalau  di  dalam  kenyataannya suatu saat suami tidak mampu untuk mempertahankan usahanya, kemudian usaha suami jatuh pailit  dan mempunyai  banyak  hutang,  dan  kemudian  terjadi  perceraian  diantara  suami  istri tersebut. Apakah manta istri juga ikut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian, dan hutang- hutang  tersebut ?
Dalam hal ini manta istri juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian dan hutang- hutang suami tersebut karena suami melakukan usaha tersebut untuk menghidupi keluarganya (usaha bersama/ syirkah ), maka istri juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian, dan hutang-hutang tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 90, 93 ayat (2), dan ayat (4) KHI. Pasal 90 Kompilai Hukum Islam (KHI):
Istri  turut  bertanggung  jawab  menjaga  harta  bersama,  maupun  harta  suami  yang  ada
20 In‟amuzzahidin    Masyhudi    dan    Nurul    Wahyu    Arvitasari, Berdzikir    dan    Sehat    ala  Ustadz  H. Hariyono ,h.29.
21 Tihàmi, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat., h. 197.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
padanya. 22
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
(2)    Pertanggungjawaban  terhadap  hutang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
(4)  Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. 23
Berdasarakan uraian diatas maka seorang ayah dapat memperoleh bantuan dari mantan istri untuk dapat melunasi utang bersama saat masih berstatus suami istri. Dimana kondisi tersebut bisa  menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  biaya hadhanah yang ditanggung  ayah  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa pertimbangan-pertimbangan  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  wanprestasi (ingkar janji)  orang tua (Ayah) disebabkan karena ketidakmampuannya  dalam menjalankan putusan pengadilan. 24
4) Orang tua (Ayah) memiliki pekerjaan tidak tetap.
Kesanggupan  orang  tua  (Ayah)  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak  sangatlah  dipengaruhi dengan kondisi pekerjaan orang tua. Tentunya pendapatan orang tua terhadap pekerjaannya menjadi  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  membebankan hadhanah berkaitan  dengan masalah  biaya.  Hal  ini  bertujuan  agar  orang  tua  dalam  menjalankan  putusan  pengadilan nantinya tidak terbebani akan kewajiban tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H. menyatakan bahwa masalah pemenuhan hak nafkah baik orang tua (Ayah) apakah masih berstatus menikah ataupun telah bercerai  ia  tetap  memiliki  kewajiban  memberikan  nafkah  ke  mantan  istrinya  dan  kepada anaknya berkaitan pemenuhan dengan kebutuhan anaknya ( hadhanah ). 25
Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  Imam  Syafii  dan  pengikutnya  berpendapat  bahwa  yang dijadikan  standar  pijakan  batasan  nafkah kepada istri  dan  anaknya adalah  status  sosial  dan kemampuan ekonomi suami. Sebagaimana firman Allah Swt:
22 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 90.
23 Komp ilasi Hukum Islam, Pasal 93.
24 Hasil Wawncara Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
25 Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis

## QS At-Talaq/28:7.
َُّللَّا ُفِ لاكُي  الَ ۚ َُّللَّا ُهاتَآ اَِّمِ ْقِفْنُ يْلا ف ُهُقْزِر ِهْيالاع ارِدُق ْناماو ۖ ِهِتاعاس  ْنِم ٍةاعاس وُذ ْقِفْنُ يِل اًرْسُي ٍرْسُع ادْعا ب َُّللَّا ُلاعْجاياس ۚ ااهاتَآ اام  َّلَِإ اًسْفا ن
Terjemahnya :
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Jika  Seorang  suami  memang  memiliki  rezeki  yang  berkecukupan  maka  ia  wajib  memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah. 26 Selain  itu,  disebutkan  pula  oleh  Sayyid  Sabiq,  ulama Syafi’iyyah menjelaskan bahwa, dalam ayat ini Allah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Masing-masing diwajibkan memberi nafkah sesuai kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya, sehingga kadar tersebut harus ditentukan melalui ijtihad. 27

## D.  Penutup
Pada  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  merupakan  perkara mengenai masalah perceraian dan juga penentuan hak penguasaan atas anak (hadhanah) yang dimana amar putusannya menyatakan bahwa penggugat (Ibu) memiliki hak atas penguasaan anak tersebut dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (Mumayyiz) dan penggugat (Ibu) mau bertanggung jawab dan sanggup memenuhi atas segala kebutuhan anak yang dibantu oleh tergugat (Ayah).
Dalam  penentuan hadhanah, bahwa  tergugat  (Ayah)  dibebankan  untuk  memenuhi  seluruh biaya berkaitan dengan kebutuhan anak terkhsusnya masalah biaya pendidikan hingga anak tersebut  telah  menyelesaikan  pendidikan  S1  (Strata  1).  Dalam  putusan  Pengadilan  Agama
26 Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 3 Tahun 2021. h. 663.
27 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Penerjemah Mohammad Thalib (Jilid VIII; Bandung PT al- Ma’arif, 1980), h.350.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis
Makassar  Kelas  IA  dengan  Nomor  1850  Pdt.G/2014/PA.Mks  yang  telah  dianalisis  oleh peneliti dan kemudian dikomperasikan dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H.  yang  merupakan  salah  satu  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A,  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  hakim  setidaknya  memiliki  indikator  pertimbangan- pertimbangan  dalam  menetapkan  masalah  pembebanan  hadhanah  yakni  dikhususkan  pada masalah biaya pendidikan anak dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni;
Pertama, keadaan kesehatan, apakah orang tua (Ayah) tersebut tidak cacat dan tidak memiliki gangguan kejiawaan.
Kedua, kondisi perekonomian yakni apakah orang tua (Ayah) tidak memiliki utang yang besar dan memiliki pekerjaan layak yang bisa memenuhi kebutuhan anak (hadhanah).
Setidaknya  pertimbangan-pertimbangan  hakim  diatas  bertujuan  agar  dalam  proses pelaksanaan  (eksekusi)  putusan  oleh  tergugat  (Ayah)  dapat  dilaksanakan  dengan  penuh pertanggung jawaban, tidak memberikan beban yang melebihi kemampuannya, sehingga akan memperkecil kemudian terjadinya pengikaran terhadap putusan hakim.

## Daftar Pustaka

## Al-Qur’an
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

## Buku
Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif . Cet, I; Jakarta: Kencana, 2009.
In‟amuzzahidin  Masyhudi  dan  Nurul  Wahyu  Arvitasari, Berdzikir  dan  Sehat  Ala Ustadz H.
Hariyano. Semarang: Syifa Press, 2006.
Muhammad  Amin    Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2005.
Syarf al-Nawawī, Taḥrīr Lughāt al-Tanbīh, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010.
Tihàmi, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat . Jakarta :Rajawali Pers, 2010.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis

## Jurnal
Andriani, Dewi Sri Patimah, Rahma Amir. Perlindungan Hukum Hakim  Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm) . Jurnal Qadauna Vol.3 No. 1 Tahun 2021. Anis, Muhammad “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar).” Jurnal Al-Qadau :Peradilan dan Hukum Keluarga Islam  Vol. 5, No.1 Tahun 2018.
Eva Iryani, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia , Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
Fiqram,  Muh.  dan  Saleh  Ridwan, Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Kelainan  Fisik  Pada  Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 1 Tahun 2021. Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 3 Tahun 2021.
Fitriani, Andi Nita Rum dan Qadir Gassing . Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa  Hak Asuh  Anak  Di  Pengadilan Agama  Bulukumba. Jurnal    Qadauna  Vol.2  Edisi Khusus Tahun 2021.
Hidayanti,  Nur  dan  Hartini, Relevansi  Kafa’ah  Perspektif  Adat  Dan  Agama  Dalam  Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Jurnal Qadauna Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
Ihsan dan Muhammad Anis, Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa . Jurnal Shatauna Vol.1 No. 2 Tahun 2021.
Ilma,  Nur  dan  Muammar  Bakry, “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon Suami ;  Studi Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi,” Mazahibuna  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, No. 2 Tahun 2020.
Khaerani,  Nurul  dan  Supardin. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pertimbangan  Hakim Pengadilan  Agama  Maros  Dalam  Penetapan  Besaran  Minimal  Nafkah  Anak  (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs). Jurnal Shatauna Vol 1 No 3 Tahun 2020. Linda Azizah, Analisis Perceraiaan  dalam Kompilasi Hukum Islam , Dalam  Jurnal  Al-‘Adalah, Vol. 10, No, 4 Juli 2012.
Marlina,  Rosa,  Sobhan  Sobhan, Elfia  Elfia, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 dan Penerapannya Di Kota Padang. Dalam  Jurnal Al-Ta’lim. Vol. 22 Nomor 2, November 2021.
Muthayib Amal dan Andi Intan Cahyani, Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA Tahun 2018. Qadauna . Vol 1 Edisi Khusus Oktober 2020.
Sari,Risky, Purnama Suci Asni dan Rahmiati. Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Pada Usia Remaja Desa Bontoala Kabupaten Gowa (Di Tinjau Dari Hukum Islam). Jurnal Qadauna Vol. 2 Edisi Khusus Tahun 2021.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar Kelas
Andi Agung Mallongi, Musyfikah Ilyas, Muhammad Anis

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan .
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan anak.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.