## ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
No. 253/Pdt.G/2012/PN. MKS TENTANG KEWARISAN Marilang Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: marilang_s@yahoo.com Hasbi Email: Hasbi@yahoo.com

## UIN Alauddin Makassar

## Abstract
Case  position  in  Decision  Justice  of  Number  253/Pdt.G/2012/PN. Makassar  is  that  Tjiang  Junk  of  Tjeng  which  later;then    b]  him  become  Tony Chandra  (  Non-Islam)  at  its  life  spans  twice  marry.  First  marriage  of  him  with Mrs.  Yuliana  Baco  Pande  (  Kristen)  bearing  children  counted  6  people  ( Christian  all),  that  is:  Rico  Chandra,  Image  of  Chandra,  Hadianto  Chandra, Meinland  Chandra,  Rhirin  Cahndra,  and  Christian  Chandra.  Still  tied  to  marry validity with Mrs. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra remarry with Mrs. Zuliyati ( Islam) by Tony Chandra hide to Mrs. Zuliyati that there is barrier ( first wife) to x'self to remarry ( berpoligami) and bear a child ( so called Islam) of  Hendrawan Chandra.  And  so  do  Mrs.  Zuliyati,  before  marrying  with  Tony  Chandra,  he/she have  married  with  other  man  (  Agus  Kaswandi)  and  bear  a  so  called  child  of Yudhi Kaswandi (Islam). After Tony Chandra pass away, Tony leave 7 heir of first marriage that is first wife and its childs; 2 heir of both marriage that is both wife and  a  its  child.  Beside  that,  Tony  Chandra  also  leave  a  number  of  good  and chattel  as  heritage which have been divided pursuant to  Justice decision, but  its division  according  to  applicable  law  there  are  by  mistake,  good  in  the  balance and also its its his, so that open opportunity to be critical and analysed from the aspect of look into normatif yuridis with approach of legislation.
Keywords: Critical Analysis, Decision Justice, Division of Heritage

## Abstrak
Posisi  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  253/Pdt.G/2012/PN. Makassar  adalah  bahwa  Tjiang  Jong  Tjeng  yang  kemudian  diganti  namanya menjadi  Tony  Chandra  (Non-Islam)  pada  masa  hidupnya  dua  kali  kawin. Perkawinan  pertamanya  dengan  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  (Kristen)  yang melahirkan  anak  sebanyak  6  orang  (Kristen  semua),  yaitu:  Rico  Chandra,  Citra Chandra,  Hadianto  Chandra,  Meinland  Chandra,  Rhirin  Cahndra,  dan  Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra kawin  lagi  dengan  Ny.  Zuliyati  (Islam)  dengan  cara  Tony  Chandra menyembunyikan  kepada  Ny.  Zuliyati  bahwa  ada  halangan  (istri  pertama)  bagi dirinya  untuk  kawin  lagi  (berpoligami)  dan  melahirkan  seorang  anak  (Islam) bernama Hendrawan Chandra. Demikian juga Ny. Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony  Chandra,  dia  pernah  kawin  dengan  pria  lain  (Agus  Kaswandi)  dan melahirkan  seorang  anak  bernama  Yudhi  Kaswandi  (Islam).  Setelah  Tony Chandra  meninggal  dunia,  Tony  meninggalkan  7  ahli  waris  dari  perkawinan pertama yaitu istri pertama dan anak-anaknya; 2 ahli waris dari perkawinan kedua yaitu  istri  kedua  dan  seorang  anaknya.  Disamping  itu,  Tony  Chandra  juga meninggalkan  sejumlah  harta  benda  sebagai  harta  warisan  yang  telah  dibagi berdasarkan  putusan  Pengadilan  tersebut,  namun  pembagiannya  menurut  hukum yang  berlaku  terdapat  kekeliruan,  baik  dalam  pertimbangannya  maupun diktumnya,  sehingga  membuka  peluang  untuk  dikritisi  dan  dianalisis  dari  sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci : Analisis Kritis, Putusan Pengadilan, Pembagian Warisan

## PENDAHULUAN
ekalipun  hakim  sebagai  perwakilan  negara 1 telah  dipercaya  oleh  negara menjalankan  tugas,  kewajiban,  dan  kewenangan  dalam  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya  secara adil,  namun  hakim  sebagai  manusia  biasa  tidak  luput  dari  kekeliruan  dalam menimbang perkara yang mengakibatkan putusannya menjadi tidak adil (keliru).
Salah  satu  bukti  begitu  tingginya  kepercayaan  negara  terhadap  hakim, maka dalam peraturan hukum acara perdata ditegaskan bahwa hakim “tidak boleh menolak  perkara  untuk  diperiksa,  diadili,  dan  diputus”  hanya  dengan  alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas 2 yang oleh penganut doktrin Sens- clair ( la  doktrine  du  sensclair )  dikatakan  bahwa  hakim  harus  berupaya  keras menemukan hukum  apabila terjadi dua hal,  yaitu: 1. Terhadap kasus in  konkreto yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, peraturan hukumnya tidak jelas; 2. Apabila  kasus in  konkreto yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim, hukumnya tidak ada. 3
Mengapa  hakim  dilarang  menolak  memeriksa  dan  mengadili  perkara dengan  alasan  hukumnya  tidak  ada  atau  hukumnya  tidak  jelas  karena  hakim dianggap  mengetahui  hukumnya  dan  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan ilmu  pengetahuannya  sendiri  dan  keyakinannya  sendiri  sebagaimana  dikenal dalam  doktrin  ilmu  hukum  “ curia  ius  novit ”    yang  artinya  hakim  dianggap mengetahui hukum. 4
Pertanyaan adalah bagaimana caranya hakim mengetahui dan menemukan hukum apabila sedang memeriksa perkara in konkreto yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada? Jawaban atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Achmad Ali bahwa apabila hukumnya tidak jelas terhadap kasus in konkreto yang sedang diperiksa  oleh  hakim,  maka  hakim  harus  menemukan  hukum  dengan menggunakan  metode  penafsiran  atau  interpretasi.  Sementara  jika  hukumnya tidak  ada  terhadap  kasus in  konkreto yang  sedang  diadili,  maka  hakim  harus menggunakan metode konstruksi. 5
Metode  penafsiran  atau  interpretasi  hukum  adalah  suatu  upaya menerangkan,  menjelaskan,  menegaskan  baik  dalam  arti  memperluas  maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka
1 Pasal 2 (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2 Pasal 10 (1) Undang Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ( Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ),  Chandra Pratama, TT, Cet I, 1996, 156.
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Alumni,  Bandung,  1986,  h. 38-39.
5 Ibid , h. 155.
S
penggunaannya  untuk  memecahkan  masalah  atau  persoalan  yang  sedang dihadapi 6 . Singkatnya, metode penafsiran atau interpretasi dalam hukum diartikan sebagai  upaya  keras  hakim  menemukan  makna  sebenarnya  yang  terkandung dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian diterapkan terhadap kasus in konkreto yang sedang diperiksa dan diadili.
Dalam  upaya  keras  tersebut,  hakim  dapat  menggunakan  sembilan  jenis metode penafsiran atau interpretasi  yang dikenal dan berlaku di  Indonesia, yaitu: Metode  subsumptif,  interpretasi  gramatikal,  interpretasi  historis,  interpretasi sistematik,  interpretasi  sosiologis  atau  teleologis,  interpretasi  komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restiktif, dan interpretasi ekstensif. 7
Kemudian apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimana hukumnya  tidak  ada,  maka  hakim  harus  menggunakan  metode  konstruksi  yang oleh  Paul  Scholten  dikatakan  bahwa  konstruksi  adalah  suatu  cara  untuk mengembangkan  masa  hukum  atau  hukum  positif  melalui  penalaran  logis, sehingga  dapat  dicapai  hasil  yang  dikehendaki.  Dilihat  dari  sudut  masa  hukum, konstruksi  merupakan  penarikan  atau  pengembangan  lebih  lanjut  dari  bahan tersebut  dengan  menggunakan  penalaran  logis,  sedangkan  dari  sudut  konstruksi itu  sendiri,  hakim  tidak  boleh  melepaskan  diri  dan  mengabaikan  masa  hukum yang ada tersebut. 8
Maksud  Paul  Scholten  dalam  uraiannya  tentang  konstruksi  adalah  bahwa sekalipun menggunakan metode konstruksi karena kasus in konkreto yang sedang diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim,  hukumnya  tidak  ada  akan  tetapi  hakim  dalam menggunakan  nalar  logisnya  tidak  boleh  mengabaikan  hukum  sebagai  suatu sistem  atau  dengan  kata  lain  nalar  logis  tidak  boleh  keluar  dari  hukum  sebagai suatu sistem yang logis.
Norma/kaidah hukum tentang larangan bagi hakim menolak perkara untuk diperiksa  dan  diadili  hanya  karena  kedua  alasan  tersebut  pada  hakikatnya mengandung makna bahwa suatu perkara wajib diselesaikan secara adil dan tuntas oleh  hakim  pengadilan,  sekalipun  hukum  yang  dijadikan  dasar  untuk  memutus perkara tersebut tidak jelas atau bahkan hukumnya tidak ada sama sekali.
Dimaksudkan  memutus  perkara  secara  adil  adalah  hakim  melalui putusannya  wajib  memberikan  haknya  kepada  pihak  yang  terbukti  berhak (memenangkan perkara)  atas objek sengketa dan  sebaliknya menghukum  kepada pihak  yang  terbukti  tidak  berhak  (kalah  dalam  perkara)  menyerahkan  objek sengketa  kepada  pihak  yang  terbukti  berhak.  Sedangkan  yang  dimaksud menyelesaikan  sengketa  secara  tuntas  adalah  hakim  melalui  putusannya  harus menuntaskan  sengketa  antara  kedua  belah  pihak  sehingga  melalui  putusannya
6 Ensikloblogia,http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran-hukum-dan- macam.html, diakses, 4 Juli 2018.
7 Achmad Ali, Menguak Tabir.........Op-cit , h. 174.
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1982, h. 134-135.
tersebut tidak menimbulkan sengketa atau perkara baru antara kedua pihak dalam perkara yang sama (pihak dan objek yang sama).
Berdasarkan berbagai injeksi kaidah dan norma tersebut kaitannya dengan perkara kewarisan sebagaimana dalam putusan Pengadilan No.
253/Pdt.G/2012/PN.  Mks.  dilihat  dari  sudut  pandang  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan,  ternyata  secara  substantif,  di  dalamnya mengandung  kekeliruan  sehingga  masih  terbuka  peluang  untuk  dilanjutkan  pada proses selanjutnya (banding hingga peninjauan kembali) sekiranya ada pihak yang merasa  tidak  puas  terhadap  putusan  pengadilan  tersebut.  Demikian  juga  bagi akademisi terbuka peluang yang luas baginya untuk menkritisi secara cermat dan mendalam.
Kekeliruan-kekeliruan  yang  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  tersebut, khususnya  mengenai  pertimbangan  hukum  dan  diktumnya  yang  akan  menjadi fokus  analisis  secara  kritis  oleh  penulis,  utamanya  pada  tekanan:  Bagaimana kekeliruan-kekeliruan  pertimbangan  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor 253/Pdt.G/2012/PN.  Mks?  Bagaimana  kekeliruan  diktum/amar  putusan  dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Mks? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan  terjadinya  kekeliruan  pertimbangan  hukum  dan  diktum  putusan dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  253/Pdt.G/2012/PN.  Mks?  Permasalahan- permasalahan  tersebut  akan  dianalisis  secara  kritis  dari  sudut  pandang  yuridis- normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
A. Posisi Kasus/Duduk Perkara
Pada  masa  hidupnya,  Tony  Chandra  pertama  kali  kawin  dengan  Ny. Yuliana  Baco  Pande  (dibuktikan  dengan  Dokumen  Hukum)  dan  menghasilkan anak  sebanyak  6  orang  yaitu:  Rica  Chandra,  Citra  Chandra,  Hadianto  Chandra, Meiland  Chandra,  Rhirin  Chandra,  dan  Christian  Chandra.  Masih  terikat  kawin sah  dengan  Ny.  Yuliana  Baco  pande,  Tony  Chandara  kawin  lagi  (poligami) dengan  Ny.  Zuliyati  (dibuktikan  dengan  Akta  Nikah)  dan  juga  menghasilkan seorang  anak  bernama  Hendrawan  Chandra.  Sebelum  kawin  dengan  Tony Chandra,  Ny.  Zuliyati  pernah  kawin  sah  dengan  laki-laki  lain  (Agus  Kaswandi) yang  menghasilkan  seorang  anak  bernama  Yudhi  Kaswandi.  Apabila  struktur keluarga  yang  bersengketa  tersebut  digambarkan  dalam  bentuk  diagram,  maka akan terlihat secara seperti berikut.
Diagram 1 A B C D a b c d e f g h
Penjelasan:
A  adalah Ny. Yuliana Baco Pande (Istri I Tony Chandra) selaku Penggugat I
B  adalah Tony Chandar almarhum (Pewaris) C  adalah Ny. Zuliyati (Istri II Tony Chandra) selaku tergugat I
D  adalah  Agus  Kaswandi  (Suami  I  Ny.  Zuliyati)  sebelum  kawin  dengan  Tony Chandra
a   adalah anak sah I Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra b   adalah anak sah II Ny. Yuliana Baco pande dengan Tony Chandra c   adalah anak sah III Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra d   adalah anak sah IV Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra e   adalah anak sah V Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra f   adalah anak sah VI Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
g   adalah anak luar nikah  yang diakui  sah oleh Ny.  Zuliyati dan Tony Chandara dalam perkawinan mereka
h   adalah anak sah satu-satunya Ny. Zuliyati dengan Agus Kaswandi. Setelah  Tony  Chandra  meninggal  dunia,  Istri  pertama  bersama  anak- anaknya menggugat  Istri  kedua beserta  anak-anaknya melalui Pengadilan Negeri Makassar dengan permintaan ( petitum ) agar  Hakim Pengadilan Negeri  Makassar menyatakan  bahwa  para  penggugat  adalah  ahli  waris  sah  ( abs  intestato )  dari almarhum  Tony  Chandra  dan  mewajibakan  (menghukum)  para  tergugat menyerahkan semua harta benda miliknya (milik pribadi penggugat) yang selama ini  dikuasai  oleh  Tony  Chandra  (almarhum)  bersama  dengan  istri  keduanya bersama anak-anaknya dan membagi secara adil harta milik pribadi (boedel) yang ditinggalkan Tony Chandra. Harta benda yang ditinggalkan tony chandra berupa:
Harta Benda Tidak Bergerak berupa:
1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m 2 SHM No. 4682, Kl. Banta- Bantaeng,  Gambar  Situasi  No.  1517/1993  tanggal  10  April  1993  atas  nama Tony Chandra (jl. Landak). Berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/JB/Tamalate/IV/2005 tanggal 25/04/2005.
2. Sebidang tanah seluas 79 m 2 dan bangunan rumah toko  (ruko) 2 lantai  yang ada  di  atasnya,  SHM  No.  20222,  Kel.  Sambung  Jawa,  surat  Ukur  No. 00271/2006 tanggal 12 Mei 2006 (jl. Nuri-Tanjung Bunga) beserta perabotan
dan  fasilitad  yang  melekat  padanya.  Berdasarkan  akta  Jual  Beli  No. 315/VI/2008 tanggal 03/06/2008.
3. Sebidang tanah seluas 62 m 2 dan bangunan rumah toko  (ruko) 3 lantai  yang ada  di  atasnya,  SHM  No.  658,  Kel.  Pisang  Utara,  Gambar  Situasi  No. 5348/1996  tanggal  10  Juli  1996,  atas  nama  Tony  Chandra  dan  Ny.  Yuliyati (jl.  Bulusaraung)  beserta  perabotan  dan  fasilitas  yang  melekat  padanya. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 424/VI/2008 tanggal 24/06/2008. 9
Harta Benda Bergerak Berupa:
1. 2 (dua) unit excavator merek Hitachi Chacis 200 yang masih dalam cicilan.
2. 3 (tiga) unit mobil merek:
a. 1 (satu) unit Honda New CRV, No. Pol: DD 58 TC atas nama almarhum Tony Chandra.
b. 1 (satu) unit Toyota Avanza, No. Pol: DD 58 ZC atas nama Ny. Yuliyasti.
c. 1  (satu)  unit  Kijang  Pick  Up  Panther,  No.  Pol:  DD  8888  TC  atas  nama almarhum Tony Chandra.
3. 3 (tiga) unit motor berbagai merek.
4. Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank:
a. Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp. 200.200,- (dua ratus ribu rupiah).
b. Bank BCA kurang lebih Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).
c. Bank BII sebesar kurang lebih Rp. 26.000, (dua puluh enam ribu rupiah).
d. Bank Panin sebesar kurang lebih Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta  rupiah),  adalah  hak  sepenuhnya  para  penggugat  sebagai  ahli  waris abs int e stato dari almarhum Tony Chandra. 10

## B. Pertimbangan Hukum Pengadilan
Setelah  hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  membaca  gugatan,  replik, konklusi  dan  berbagai  alat  bukti  baik  berupa  surat/dokumen  hukum  maupun kesaksian  saksi-saksi  yang  diajukan  para  penggugat  ke  depan  sidang  serta membaca eksepsi,  jawaban, duplik, konklusi  dan berbagai  alat  bukti baik  berupa surat/dokumen hukum maupun kesaksian saksi-saksi yang diajukan para tergugat, maka hakim tersebut memaparkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Menimbang bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Yuliana
Baco Pande adalah sah sebagaimana dalam pertimbangan hukum pengadilan yang menyatakan  bahwa  (Penggugat  I)  dan  Tony  Chandra  menikah  secara  agama Kristen  di  gereja  Toraja  pada  tanggal  15  Juni  1982  berdasarkan  surat  nikah  No. 87-21/sn/gtid/19  yang  sebelumnya  telah  dicatat  oleh  pegawai  luar  biasa  catatan sipil  Warga  Negara  Asing  pada  tanggal  19  Pebruari  1980  berdasarkan  kutipan
9 Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks., h. 6.
10 Ibid , h. 6-7.
akte perkawinan No. 1/1980 dari kantor catatan sipil daerah Tk. II Palopo, maka perkawinan antara keduanya dinyatakan sah secara hukum. 11
Menimbang  bahwa  oleh  karena  terbukti  Penggugat  I  (Ny.  Yuliana  Baco Pande) adalah isteri sah dari almarhum Tony Chandra dan keenam anaknya adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Yuliana  Baco  Pande 12 .  Selanjutnya,  dalam  pertimbangan  hukumnya,  hakim menyatakan bahwa 6 (enam) anak yang dilahirkan oleh Ny. Yuliana Baco Pande yang  keenamnya  menjadi  penggugat  dalam  perkara  ini  oleh  hakim  dinyatakan sebagai  anak  sah  sekaligus  menjadi  ahli  waris  dari  Tony  Chandra  sebagaimana dalam  putusan  pengadilan  negeri  makassar  bahwa  para  penggugat  adalah  ahli waris  alamarhum  Tony  Chandra  berdasarkan  keterangan  waris  yang  diregister pada kantor lurah Masale dan kantor camat Panakukang berdasarkan kutipan akte kematian No. 7371 KM.250720120001 dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kota  Makassar  oleh  karenanya,  semua  harta  milik  yang  ditinggalkan  Tony Chandra  dapat  diwarisi  oleh  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  dan  keenam  anaknya sebagai ahli waris. 13
Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  berupa  kutipan  akta perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  catatan  sipil  makassar  menerangkan bahwa  pada  tanggal  20  Desember  2005  telah  tercatat  perkawinan  antara  Tony Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  No.  338/B/KCS/2005  yang  dinikahkan  di  depan pemuka  agama  Budha  Vihara  Cetya  Maha  Dharma  Makassar  pada  tanggal  11 Desember  2005,  sehingga  pelaksanaan  perkawinan  antara  keduanya  dinyatakana telah  dilaksanakan  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  oleh karenanya  perkawinan  tersebut  secara  hukum  dinyatakan  sah  sehingga  Ny. Zuliyati juga sah sebagai ahli waris dari Tony Chandra almarhum. 14
Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2006  yang  menerangkan  bahwa  Hendrawan  Chandra  dilahirkan  pada  tanggal  28 Januari  2000  telah  diakui  sebagai  anak  laki-laki  dari  pasangan  suami  istri  Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati dan juga telah diakui oleh Ny. Yuliana Baco Pande (istri I) almarhum Tony Chnadra bahwa anak tersebut adalah anak Tony Chandra bersama Ny. Zuliyati. Oleh karenanya Hendrawan Chandra juga adalah ahli waris sah dari almarhum Tony chandra. 15

## Diktum/Amar Putusan
Melalui putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar, hakim pengadilan tersebut menjatuhkan putusan berupa diktum/amar sebagai berikut:
11 Ibid , h. 31.
12 Ibid , h. 38.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.

## MENGADILI
DALAM KONPENSI:
I. Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
II. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra;
3. Menyatakan  harta  sengketa  berupa  tanah  dan  bangunan  dengan  sertifikat hak  mmilik  No.  4682  yang  terletak  di  Kel.  Rappocini  Kec.  Tamalate Makassar  adalah  harta  bersama  antara  Penggugat  (Ny.  Yuliana  Baco Pande)  dengan  almarhum  Tony  Chandra  yang  berhak  diwarisi  oleh  Ny. Yuliana Baco Pande bersama anak-anaknya.
4. Menghukum  Tergugat  I  (Ny.  Zuliyati)  untuk  menyerahkan  tanah  dengan sertifikat  hak  milik  No.  4682  seluas  781  m 2 yang  terletak  di  Kel. Rappocini  Kec.  Tamalate  Makassar  yang  merupakan  harta  benda  Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra kepada yang berhak mewarisi yaitu Ny. Yuliana Baco Pande beserta anak-anaknnya.
5. Menyatakan harta sengketa berupa:
a. Tanah dengan sertifikat hak milik No. 20222 dan bangunan ruko yang terletak  di  Ke,  Sambung  Jawa  jl.  Nuri  Tanjang  Bunga  dan  Tanah sertifikat hak milik No. 658 Kel. Pisang Utara yang terletak di jl. Bulu Saraung  Makassar  adalah  hartra  pencaharian/harta  bersama  antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (selaku Tergugat I);
b. 2  (dua)  unit  excavator  merk  Hitachi  yang  masih  cicilan  (liesing)  dan mobil Honda CRV DD 58 TC; Toyota Avanza DD 58 ZC dan Phanter pic  up  DD  8888  TC  adalah  harta  pencaharian/harta  bersama  antara Ny. Zuliyati (Tergugat I) dengan Tony Chandra;
c. Uang  tabungan  pada  Bank  Panin  sebesar  Rp.  315.157.716,  dan tabungan  pada  Bank  BCA  Makassar  sebesar  Rp.  27.345.974,  adalah harta  bersama  almarhum  Tonya  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati (Tergugat I).
6. Menyatakan  seperdua/setengah  bahagian  dari  harta  bersama/gono- gini/harta pencaharian dari almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati sebagaimana  pada  angka  5  huruf  A,  B,  C  tersebut,  menjadi  hak  dan bagian  dari  Ny.  Zuliyati  selaku  istri  II,  sedangkan  seperdua/setengah bahagiannya  menjadi  hak  para  ahli  waris  dari  almarhum  Tony  Chandra yaitu  Ny.  Yuliana  Baco  Pande/istri  I  bersama  6  anaknya  beserta  Ny. Zuliyati/istri II dan 1 orang anknya selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra.
7. Menghukum  Ny.  Zuliyati  dan  1  orang  anknya  (tergugat  I  dan  II)  untuk menyerahkan  bahagian  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  bersama  anak-anaknya dari pembagian harta bersama pada angka 5 huruf A, B, C tersebut.
8. Menolak gugatan Ny. Yuliana Baco Pande dan anak-anaknya untuk  yang lainnya dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSI:
Menolak  gugatan  rekonvensi  Penggugat  (Ny.  Yuliana  Baco  Pande  dan  ank- anaknya untuk seluruhnya).

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
Menghukum  Ny.  Zuliyati  dan  anknya  (Tergugat  I  dan  II)  secara  tanggung renteng  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini  yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## C. Analisis Kritis Penulis Dalam Kasus Tersebut
1. Terhadap Pertimbangan Hukum
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  tersebut  ditengarai  terdapat kekeliruan  sehingga  membuka  peluang  untuk  dianalisis  secara  kritis,  baik menyangkut  pertimbangan  hukumnya  maupun  diktum/amar  putusannya,  hingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dimaksud.
a. Menyangkut Status Poligami Tony Chandra
Fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  bahwa  Tony  Chandra  kawin dengan  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  yang  beragama  Kristen  (Penggugat  I) berdasarkan  ketentuan  agama  Kristen  maka  perkawinan  mereka  dinyatakan  sah sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  (1)  Undang  Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Di samping itu, perkawinan  mereka  juga  sesuai  dengan  Pasal  2  (2)  yang  menegaskan  bahwa “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku” dan hal ini telah dibuktikan dengan perkawinan mereka telah dicatat di catatan sipil, bahkan telah dibuatkan akta nikah.
Oleh karena mereka kawin berdasarkan ketentuan agama  Kristen 16 , maka segala  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perkawinan  mereka  otomatis  tunduk  pada BW ( Burgerlijk  Wetboek ),  baik  terhadap  perkawinannya  maupun  menyangkut harta bendanya, baik yang merupakan harta bawaan masing-masing maupun harta yang diperoleh mereka selama perkawinan berlangsung.
Khusus  akibat  hukum  menyangkut  perkawinan  mereka,  Tony  Chandra tidak diperbolehkan melakukan poligami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 BW atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Dalam waktu  yang sama seorang laki  hanya diperbolehkan mempunyai  satu  orang  perempuan  sebagai  istrinya,  seorang  perempuan  hanya
16 Baca ketentuan Pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
satu  orang  laki  sebagai  suaminya”.  Pasal  27 BW ini  menunjukkan  bahwa BW menganut  asas  monogami  mutlak  (laki-laki  dalam  hal  ini  suami  mutlak  tidak boleh berpoligami).
Asas monogami mutlak yang dianut BW berbeda dengan Undang Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menganut  asas  poligami  yang diperketat  (syaratnya)  sebagaimana  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  3  (1)  dan  (2). Pasal 1 (1) berbunyi bahwa “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang  suami”.  Kemudian,  Pasal  3  (2)  berbunyi  bahwa  “Pengadilan,  dapat memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.
Kata  “apabila  dikehendeaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan” mengandung  arti  bahwa  suami  boleh  berpoligami  dengan  syarat  disetujui (dikehendaki)  oleh  istri  pertama  atau  istri  terdahulu  yang  ditunjukkan  dengan surat izin tertulis. Ketentuan bolehnya berpoligami dengan syarat yang diperketat hanya  berlaku  bagi  suami  yang  menurut  ketentuan  agamanya  diperbolehkan berpoligami  seperti  yang  beragama  Islam,  sedangkan  suami  yang  menurut ketentuan agamanya dilarang berpoligami seperti yang beragama Kristen, ia harus tunduk pada ketentuan Pasal 27 BW yaitu asas monogamo mutlak. Oleh  karena  itu,  perkawinan  antara  Tony  Chndra  dengan  Ny.  Zuliyati
(Tergugat I) dalam kasus tersebut dapat dibatalkan, sekalipun perkawinan mereka telah dibuatkan akta perkawinan oleh catatan sipil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan”.  Syarat- syarat  yang  tidak  terpenuhi  dalam  perkawinan  mereka  tersebut  adalah  Pasal  27 BW yang mengharuskan suami yang beragama Kristen tidak boleh berpoligami. Bahkan  seorang  suami  yang  berpoligami  tanpa  izin  dari  istri  atau  istri terdahulu  dan  menyembunyi  kepada  perempuan  (calon  istrinya)  diancam  pidana penjara  maksimum  7  (tujuh)  tahun  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  279  (2) KUHP  bahwa  “Yang  melakukan  tindakan  yang  dirumuskan  pada  ayat  1  ke-1 menyembunyikan  kepada  pihak  lain  (calon  istrinya)  bahwa  perkawinannya  atau perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk itu diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun).
Selain  ancaman  pidana  tujuh  tahun  penjara  bagi  suami  yang  melanggar Pasal  279  (2)  KUHP,  perkawinan  suami  dengan  perempuan  lain  tanpa dikehendaki  (tanpa  isin)  istri  terdahulu,  maka  haknya  sebagai  suami  pada perkawinan  berikutnya  dapat  dicabut  (dibatalkan).  Ketentuan  ini  sejalan  dengan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pertanyaannya  kemudian,  mengapa  hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar sebagaimana  dalam  Putusannya  tersebut  menimbang  dengan  menyatakan  bahwa perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan  Zuliyati  (Tergugat  I)  dinyatakan  sah karena  beberapa  perimbangan  sebagai  berikut:  “Menimbang  bahwa  perkawinan
tersebut  telah  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  sampai  saat  Tony Chandra meninggal dunia tidak ada yang keberatan dan perkawinan tersebut tidak pernah  dibatalkan  sehingga  secara  hukum  tetap  sah”.  Selanjutnya,  pertimbangan hakim  menyatakan  bahwa  “Menimbang  bahwa  oleh  karena  perkawinan  Ny. Zuliyati  (Tergugat  I)  dengan  Tony  Chandra  dilakukan  menurut  ketentuan  yang diatur  undang  undang,  sekalipun  tidak  ada  perceraian  atau  izin  dari  istri pertamanya  Ny.  Yuliana  Baco  Pande,  namun  perkawinan  tersebut  belum  pernah dibatalkan  sampai  Tony  Chandra  meninggal  dunia  sehingga  Ny.  Zuliyati  selaku istri II (Tergugat I) sah sebagai istrinya dan juga sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra”. 17
Kemudian,  mengapa  hakim  keliru  memberikan  pertimbangan  tentang  sah tidaknya  perkawinan  tersebut,  disebabkan  karena  dua  faktor,  yaitu:  1.  Hakim tersebut tidak menimbang perkara tersebut dari sudut normatif hukum, utamanya Pasal 27 BW yang melarang suami yang beragama Kristen untuk berpoligami; 2. Karena  istri  I  selaku  Penggugat  I  (Ny.  Yuliana  Baco  Pande)  dan  anak-anaknya (Penggugat  I  s/d  VII)  tidak  menggugat  dan  meminta  kepada  hakim  pengadilan agar perkawinan antara Suaminya Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I) dibatalkan.
Gugatan  pembatalan  perkawinan  kedua  (Poligami)  dari  suami  yang beragama  Kristen  dan  tunduk  pada  Pasal  27 BW ditegaskan  dalam  Pasal  86 BW bahwa “Kebatalan suatu perkawinan yang diperlangsungkan bertentangan dengan Pasal  27  BW,  dapat  dituntut  oleh  orang  yang  karena  perkawinan  lebih  dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh si suami-istri itu sendiri, oleh para  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas,  oleh  segala  mereka  yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksaan.
Sayangnya, istri I (Ny. Yuliana Baco Pande) selaku Penggugat I dan anak- anaknya  selaku  Penggugat  II  s/d  VI  tidak  mengajukan  gugatan  pembatalan terhadap  perkawinan  Tony  Chandra  (suaminya)  dengan  Ny.  Zuliyati  (istri  II) selaku Tergugat  II. Hal ini menyebabkan hakim pengadilan  yang memeriksa dan mengadili  perkara  tersebut  tidak  menimbang  dan  menyatakan  perkawinan  Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati selaku istri II dinyatakan batal.
Pertimbangan  hakim  pengadilan  menyatakan  perkawinan  antara  Tony Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  (Tergugat  I)  sebagaimana  kedua  faktor  tersebut menjadi  penyebab  sehingga  hakim  pengadilan  tidak  menimbang  sah  tidaknya perkawinan kedua Tony Chandra karena menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa hakim tidak boleh memeriksa, mengadili dan mengadili perkara yang tidak diminta  oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak.  Bahkan  hakim  sangat dilarang mengabulkan lebih dari apa yang diminta pihak-pihak dalam perkara.
b. Menyangkut Status Ahli Waris Istri Kedua dan Anaknya
Dalam  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar  melalui putusannya  No.  253/Pdt.G/2012/PN.  Mks.  menyatakan  bahwa  istri  kedua  (Ny.
17 Ibid , h. 38.
Zuliyati) selaku Tergugat I dan anaknya (Hendrawan Chandra) selaku Tergugat II dinyatakan  sebagai  ahli  waris  dari  almarhum  Tony  Chandara  dengan  alasan bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati sah menurut hukum karena dilangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah dibuktikan dengan  akta  nikah,  dan  tidak  pernah  dibatalkan,  sehingga  dengan  alasan  itu, hakim  menimbang  bahwa  Istri  II  sah  sebagai  ahli  waris  dari  almarhum  Tony Chandra sebagaimana telah dikutip pada kutipan 16 di atas.
Kemudian  khusus  mengenai  anak  dari  Zuliyati  (Handrawan  Chandra) selaku  Tergugat  II  juga  dalam  petimbangan  hakim  dinyatakan  sah  sebagai  ahli waris dari almarhum Tony Chandra sebagaimana dinyatakan “Menimbang bahwa sekalipun  Tergugat  II  lahir  sebelum  kedua  orang  tuanya  menikah  secara  sah, namun telah diakui oleh keduanya sebagai anaknya sebagaimana tercantum dalam akta  kelahiran,  maka  Tergugat  II  menurut  menurut  hukum  juga  sah  sebagai  ahli waris  almarhum  Tony  Chandra” 18 .  Petimbangan  hakim  tersebut  dipertegas kembali  dalam  amar/diktum  putusannya  pada  nomor  2  dengan  pernyataaannya bahwa  “Menyatakan  para  penggugat  (istri  I)  dan  anak-anaknya  serta  Tergugat  I (istri  II)  dan  anaknya  Hendrawan  Chandra  (tergugat  II)  adalah  sebagai  ahli waris”. 19
Menurut  penulis,  pertimbangan  hukum  hakim  mengesahkan  Hermawan Chandra  selaku  Tergugat  II  (anak  kandung  Zuliyati/Istri  II  adalah  pertimbangan hukum  yang  keliru,  karena  sejak  awal  perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan Ny. Zuliyati secara hukum memang tidak sah karena Tony Chandra tunduk pada Pasal  27 BW yang  melarang  seorang  suami  untuk  berpoligami.  Karena  Tony Chandra  masih  terikat  kawin  sah  dengan  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  selaku  istri  I menghalangi  Tony  Chandra  untuk  kawin  dengan  Ny.  Zuliyati.  Oleh  karenanya, hakim  dalam  pertimbangannya  menjadikan  Ny.  Zuliyati  (istri  II)  dan  anaknya Hermawan  Chandra  memasukkan  sebagai  ahli  waris  sah  dari  almarhum  Tony Chandra, dilihat dari sudut normatif hukum merupakan pertimbangan yang keliru. Pernyataan  hakim  melalui  diktum/amar  putusannya  memasukkan  Ny.
Zuliyati (istri II) dan anaknya sebagai ahli waris sah menjadi keliru karena hakim tidak  menimbang  gugatan  para  penggugat,  utamanya  menyangkut  status  agama Islam  yang  dianut  para  tergugat  sehingga  menurut  para  penggugat  para  tergugat tidak  dilarang  menerima  warisan  dari  almarhum  Tony  Chandra  yang  beragama Kristen.
Adapun  gugatan  para  penggugat  menyangkut  dilarangnya  para  tergugat menerima warisan dari almarhum Tony Chandra sebagaimana dalam gugatannya yang  berbunyi  “Bahwa  meskipun  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  ada hubungan hukum dengan almarhum Tony Chandra, tetapi karena Tergugat I (istri II),  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  beragama  Islam,  maka  menurut  hukum  Islam tidak  berhak  atas  budel  warisan  almarhum  Tony  Chandra,  karena  berlainan
18 Ibid.
19 Ibid , h. 47.
agama.  Selain  itu,  menurut  ketentuan  hukum,  seorang  beragama  Kristen  tidak dapat memiliki istri lebih dari seorang kecuali dapat dibuktikan bahwa almarhum Tony  Chandra  telah  bercerai  dengan  istri  I  (Ny.  Yuliana  Baco  Pande)  baik  cerai hidup  ataupun  cerai  mati” 20 .  Tetapi  mengapa  hakim  tidak  menimbang  gugatan tersebut, karena para penggugat tidak mencantumkan dalam Petitum Gugatannya.
2. Terhadap Diktum/Amar Putusan (Pembagian Harta Warisan) Sebagaimana dalam diktum/amar putusan pengadilan tersebut, khususnya pada No. 5 huruf A, B, dan C, hakim menyatakan bahwa harta berupa: A . Tanah dengan  sertifikat  hak  milik  No.  20222  dan  bangunan  ruko  yang  terletak  di  Ke, Sambung  Jawa  jl.  Nuri  Tanjang  Bunga  dan  Tanah  sertifikat  hak  milik  No.  658 Kel.  Pisang  Utara  yang  terletak  di  jl.  Bulu  Saraung  Makassar  adalah  hartra pencaharian/harta  bersama  antara  almarhum  Tony  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati (selaku  Tergugat  I); B .  2  (dua)  unit  excavator  merk  Hitachi  yang  masih  cicilan (liesing)  dan  mobil  Honda  CRV  DD  58  TC;  Toyota  Avanza  DD  58  ZC  dan Phanter  pic  up  DD  8888  TC  adalah  harta  pencaharian/harta  bersama  antara  Ny. Zuliyati (Tergugat  I) dengan Tony Chandra; C . Uang tabungan pada Bank Panin sebesar  Rp.  315.157.716,  dan  tabungan  pada  Bank  BCA  Makassar  sebesar  Rp. 27.345.974, adalah harta bersama almarhum Tonya Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I) 21 merupakan harta gono-gini antara almarhum Tony Chandra dengan Ny.  Zuliyati  (Tergugat  I).  Oleh  karena  itu  harta  gono-gini  dibagi  dua,  yaitu setengahnya  untuk  suami  (almarhum Tony Chandra) dan setengahnya lagi  untuk istri dalam hal ini Ny. Zuliyati (tergugat I). Kemudian, setengahnya yang menjadi bagian almarhum Tony Chandra dibagi lagi para ahli waris sah yaitu: Ny. Yuliana Baco Pande beserta 6 anaknya serta Ny. Zuliyati beserta 1 orang anknya. Harta seperti pada nomor 5 huruf A, B, dan C tersebut, oleh hakim dalam pertimbangannya  dinyatakan  sebagai  harta  gono-gino  antara  almarhum  Tony Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  (Istri  II)  karena  sejak  awal  hakim  menyatakan perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  adalah  sah  sekaligus menyatakan sebagai ahli waris sah. Padahal pada analisis kritis penulis, khususnya pada  sub  tentang  status  perkawinan  antara  kedua  dan  analisis  kritis  terhadap penetuan  status  ahli  waris,  penulis  menyatakan  bahwa  perkawinan  antara  Tony chandra dengan Ny. Zuliyati (istri II) tidak sah karena mereka tunduk pada Pasal 27 BW yang melarang suami beragama Kristen untuk berpoligami. Karena status perkawinannya tidak sah, akibat hukumnya istri kedua juga tidak sah sebagai  ali waris  dari  almarhum  suaminya,  demikian  juga  dengan  anak  yang  dilahirkannya, sehingga  dengan  demikian  Ny.  Zuliyati  (istri  II)  selaku  tergugat  I  dan  anknya Hermawan  Chandra  selaku  tergugat  II  tidak  sah  dimasukkan  sebagai  ahli  waris almarhum Tony Chandra.
Dengan demikian, harta yang ditinggalkan Tony Chandra yang diperoleh selama  bersama  dengan  Ny.  Zuliaty  berupa  harta  sebagaimana  pada  nomor  5
20 Ibid , h. 5.
21 Ibid , h. 47.
huruf  A,  B,  C  diktum  putusan  tersebut  hanya  dapat  dibagi  berdasarkan hasil kerjasama  dalam  hubungan  kerja (bukan  harta  gono-gini),  sehingga  setengah bagian diberikan kepada Ny. Zuliyati dan setengahnya menjadi harta warisan bagi para  ahli  warisnya  yang  sah  yaitu  Ny.  Yuliana  Baco  Pande  bersama  6  anaknya, sedangkan  Ny.  Zuliyati  dan  anknya  Hendrawan  Chandra  tidak  boleh  lagi mendapat  bagian  sebagai  ahli  waris  dari  harta  peninggalan  almarhum  Tony Chandra karena keduanya secara hukum bukan sebagai ahli waris. Bahkan dalam Hukum  Islam,  Ny.  Zuliyati  dan  anknya  Hendrawan  Chandra  yang  keduanya beragama  Islam,  maka  menurut  ketentuan  ajaran  Agama  Islam  tidak  berhak menerima warisan dari almarhum Tony Chandra yang beragama Kristen.
Jika  struktur  kekeluargaan  kaitannya  dengan  status  kewarisan  ahli  waris setiap  anggota  yang  berhak  menerima  warisan  dari  almarhum  Tony  Chandra, maka dapat dilihat secara jelas dalam diagram berikut.
Diagram 2
A                            B                         C                            D
a       b       c     d     e      f             g                            h Penjelasan:
A adalah  istri  pertama  (Ny.  Yuliana  Baco  Pande)  yang  masih  terikat  kawin  sah dengan Tony Chandra ( B ) sampai Tony Chandra meninggal dunia
C adalah istri kedua (Ny. Zuliyati) yang secara hukum tidak sah perkawinannya dengan Tony ( B ) sampai Tony Chandra meninggal dunia.
D adalah suami pertama Ny. Zuliaty ( C ) yang telah cerai sebelum kawin dengan Tony Chandra ( B ).
a, b, c, d, e, dan f adalah anak-anak sah dari perkawinan sah antara Ny. Yuliana Baco Pande dengan almarhum Tony Chandra.
g adalah  anak  hasil  hubungan  biologis  antara  Ny.  Zuliyati  dengan  almarhum Tony Chandra.
h adalah  anak  sah  dari  perkawinan  sah  antara  Ny.  Zulyati  dengan  Agus Kaswandi ( D )
Berdasarkan  diagram  struktur  keluarga  kaitannya  dengan  pewarisan terhadap harta peninggalan almarhum Tony Chandra ( B ) dapat  dijelaskan  bahwa karena  Tony  Chandra  yang  semasa  hidupnya  tidak  pernah  cerai  dengan  Ny. Yuliana Baco Pande (A) lalu Tony Chandra kawin lagi (berpoligami dengan Ny. Zuliyati ( C ) dan melahirkan seorang anak bernama Hermawan Chandra ( g ), maka
berdasarkan Pasal 27 BW , perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati tetap  tdak  sah  secara  hukum  karena  Tony  Chandra  (sebagai  suami  dari  Ny. Yuliana  Baco  Pande)  tidak  diperbolehkan  berpoligami.  Mengapa?  Karena  suami yang beragama Kristen mutlak tunduk pada Pasal 27 BW yang melarang seorang suami  berpoligami,  sehingga  walaupun  perkawinan  antara  Tony  Chandra memiliki  akta  nikah  dengan  Ny.  Zuliyati  (sebagai  istri  kedua),  secara  hukum tetapi  tidak  sah.  Bahkan  Tony  Chandara  diancam  pidana  penjara  sebagai  pelaku kejahatan perkawinan.
Oleh  karena  perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati dinyatakan  tidak  sah,  maka  otomatis  anak  yang  dilahirkannya  juga  tidak  sah. Konsekuensi  hukumnya  adalah  Ny.  Zuliyati  dan  anaknya  Hermawan  Chandra tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra.
Dengan  demikian  pembagian  harta  yang  ditinggalkan  almarhum  Tony Chandra  (jika  diibaratkan  harta  yang  ditinggalkan  bersama  dengan  Ny.  Zuliyati sebesar  1  (satu),  maka  pembagiannya  adalah  ½  (setengahnya)  diberikan  kepada Ny.  Zuliyati  sebagai hasil  kerja  dari  hubungan  kerja antara  almarhum  Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati dan ½ bagian lainnya merupakan harta peninggalan (warisan)  almarhum  Tony  Chandra.  Bagian  Tony  Chandra  yang  ½  (setengah) itulah  yang  harus  dibagi  antara  para  ahli  waris  Tony  Chandra  yaitu A (Ny. Yuliana Baco Pande) selaku istri dan anak-anaknya yaitu a, b, c, d, e , dan f yang ditinggalkan.  Sehingga  pembagiannya  didasarkan  pada  Pasal  852a BW bahwa “Dalam  hal  mengenai  warisan  seorang  suami  atau  istri  yang  meninggal  terlebih dahulu,  si  istri  atau  suami  yang  hidup  terlama,  dalam  melakukan  ketentuan- ketentuan  dalam  bab  ini,  dipersamakan  dengan  seorang  anak  yang  sah  dari  si meninggal.........”.  Maksud  Pasal  852a BW dipertegas  oleh  J.  Satrio  bahwa menurut  Pasal  852a BW bahwa  hak  bagian  istri  atas  warisan  suaminya  adalah sebesar hak seorang anak. 22
Berdasarkan  Pasal  852a BW ,  maka  pembagian  harta  peninggalan almarhum Tony Chandra dapat diuraikan sebagaimana berikut.
a. Harta  hasil  kerja  sama  dalam  hubungan  kerja  antara  Tony  Chandra  ( B ) dengan Ny. Zuliyati ( C ) sebesar 1 (satu).
b. Setelah Tony Chandra meninggal dunia, maka Tony Chandra ( B ) mendapat ½ x 1 = ½ dan Ny. Zuliyati ( C ) mendapat 1/ x 1 = ½.
c. Sisa ½ (bagian almarhum Tony Chandra yang dibagi oleh para ahli warisnya, yaitu Ny. Yuliana Baco Pande selaku istri dan keeanam anak-anaknya yaitu a, b, c, d, e, dan f dengan sebagai berikut:
1) A selaku Istri mendapat ½ x 1/7 = 1/14
2) a mendapat ½ x 1/7 = 1/14
3) b mendapat ½ x 1/7 = 1/4
4) c mendapat ½ x 1/7 = 1/14
5) d mendapat ½ x 1/7 = 1/14
22 J. Satrio, Hukum Waris , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 98.
6) e mendapat ½ x 1/7 = 1/14
7) f mendapat ½ x 1/7 = 1/14
Berdasarkan  rumus  pembagian  warisan  tersebut  yang  seharusnya digunakan  membagi  harta  warisan  yang  ditinggalkan  almarhum  Tony  Chandra sebagaimana  posisi  kasus/duduk  perkara  yang  tercantum  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri Makassar  No.  253/Pdt.G/2012/PN.  Makassar  agar pembagiannya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata  atau BW .  Tidak  seperti  cara  pembagian  yang  digunakan  oleh  hakim Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagaimana  dalam  diktum/amar  putusannya tersebut yang menurut penulis keliru karena mengabaikan ketentuan dalam BW .
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekeliruan dalam Putusan
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  kekeliruan hakim  dalam  menimbang  dan  menjatuhkan  putusan  dalam  bentuk  diktum/amar putusan, yaitu:
a. Mengabaikan Ketentuan dalam BW
Hakim  dalam  menimbang  status  perkawinan  Tony  Cndra  dengan  Ny.
Zuliyati (Tergugat II) selaku istri II tidak memperhatikan dan menimbang bahwa Tony  Chandra  adalah  beragama  Kristen  yang  sangat  dilarang  berpoligami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 BW , sehingga hanya dengan adanya akta perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  membuat  hakim mengambil  kesimpulan bahwa perkawinan  antara keduanya sah menurut hukum, padahal  dalam  pertimbangan  hukumnya,  hakim  juga  menyatakan  bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Penggugat  I) selaku  istri  I  juga  sah  menurut  hukum  karena  dilangsungkan  menurut  peraturan hukum yang berlaku dan telah dibuktikan dengan akta nikah.
Selain  kekeliruan  hakim  dalam  pertimbangannya  tersebut,  hakim  juga tidak menimbang gugatan para penggugat bahwa Ny. Zuliyati dan anaknya selaku tergugat-tergugat  beragama  Islam.  Seandainya,  hakim  menimbang  status  agama Islam  yang  dianut  kedua  tergugat,  maka  dengan  sendirinya,  kedua  tergugat tersebut  tidak  bisa  dinyatakan  sah  sebagai  ahli  waris  dari  almarhum  Tony Chandra.
Akibat  dari  pernyataan  sahnya  perkawinan  kedua  Tony  Chandra  dengan Ny.  Zuliyati  (istri  II)  mengakibatkan  hakim  menimbang  bahwa  anak  yang dilahirkan  istri  II  juga  sebagai  anak  sah  (yang  diakui  sah  dalm  perkawinan) sehingga  dengan  demikian  istri  II  dan  anaknya  juga  sah  sebagai  ahli  waris  yang juga  berhak  atas  budel  warisan  yang  ditinggalkan  almarhum  Tony  Chandra sebagaimana ditegaskan dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut.
b. Tidak Adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan Istri II
Latar  belakang  yang  menjadi  penyebab  sehingga  hakim  keliru  dalam menimbang kasus tersebut adalah para Penggugat (pihak istri I) tidak mengajukan gugatan  pembatalan  terhadap  perkawinan  antara  Tony  Chandra  dengan  Ny. Zuliyati  (istri  II),  padahal  secara  hukum  bisa  dimintakan  pembatalan  karena
melanggar asas monogami mutlak, khususnya bagi suami yang beragama Kristen (non-Islam).
Sekiranya para penggugat menggugat dan meminta agar perkawinan kedua Tony  Chandra  dibatalkan,  maka  hakim  pasti  menimbangnya.  Oleh  karena  itu, tidak adanya gugatan pembatalan tersebut menyebabkan hakim tidak menimbang dan  membatalkan  perkawinan  kedua  (poligami)  yang  berakibat  hukum  terhadap status  ahli  waris  istri  II  dan  anaknya  yang  oleh  hakim  menyatakan  keduanya berhak mendapat warisan dari bodel yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra.
Sekalipun  para  Penggugat  menyatakan  dalam  gugatannya  bahwa  para tergugat  beragama  Islam  sehingga  tidak  bisa  dinyatakan  sah  sebagai  ahli  waris dan tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra, tetapi kekurangan  gugatan  tersebut  adalah  tidak  dicantumkan  dalam  petitum  gugatan (apa  yang  diminta)  oleh  penggugat  sehingga  hakim  tidak  menimbangnya. Alasannya adalah hakim dilarang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di luar  apa  yang  diminta  oleh  para  penggugat  atau  tergugat  dalam  gugatan rekonpensi.
c. Hakim Keliru Menggunakan Ikhtiar Hukum
Sebagaimana  penulis  telah  kemukakan  pada  bagian  pendahuluan  bahwa “hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  untuk  diperiksa  dan  diadili  hanya  dengan alasan ‘hukumnya tidak ada’ atau ‘hukumnya tidak jelas” (baca pasal 10 (1) UU No.  48  Tahun  2009).  Penegasan  pasal  tersebut  dijustifrikasi  oleh  doktrin sens- clair ( la doktrine du sensclair ).
Apabila  hakim  memeriksa  dan  mengadili  perkara  in konkreto ,  sementara hukumnya  tidak  ada,  maka  hakim  harus  menggunakan  metode  konstruksi  dalam menemukan hukumnya melalui penggunaan nalar logisnya sendiri dalam bingkai hukum sebagai sistem. Kemudian apabila hukumnya tidak jelas (sudah ada hanya kurang  jelas),  maka  hakim  harus  menggunakan  metode  penafsiran  atau interpretasi untuk memperjelas hukumnya.
Kaitan  antara  kedua  metode  tersebut  dengan  posisi  kasus/duduk  perkara, ternyata hukumnya jelas. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengkonstruksi atau menginterpretasi hukum dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang dipersengketakan  para  penggugat  dengan  para  tergugat.  Namun,  kenyataannya, hakim  melalui  putusannya  tersebut  melakukan  ikhtiar  sendiri  dalam  memutus perkara  yang  terbukti  dari  mengabaikan  ketentuan-ketentuan  pasal-pasal  dalam BW dan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  secara  tersurat/jelas mengatur tentang sengketa kewarisan tersebut.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Nomor  253/Pdt.G/2012/PN.  Mks terdapat  kekeliruan pada bagian status  perkawinan Tony  Chandra dengan Ny. Zuliyati; status Ny. Suliyati dan anaknya Handrawan Chandra sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra, dan pembagian harta peninggalan Tony Chandra.
2. Kekeliruan dalam amar/diktum putusan pengadilan tersebut adalah hakim menyatakan perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati adalah sah, Status Ny. Zuliyati dan anaknya Hendrawan Chandra sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra, Ny. Zuliyati dan anknya Hendrawan Chandra  mendapat  bagian  sebagai  ahli  warsi  sah  dari  harta  peninggalan Tony Chandra.
3. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kekeliruan  petimbangan hakim dalam putusan dan diktumnya tersebut adalah:
a. Hakim  meninggalkan  ketentuan  pasal-pasal BW dan  pasal-pasal  UU No.  1  Tahun  1974  yang  jelas  mengatur  tentang  kasus/sengketa  antara kedua belah pihak;
b. Para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap status perkawinan antara  Tony  Chandra  dengan  Ny.  Zuliyati  agar  hakim  menyatakan perkawinan mereka dibatalkan.

## B. Saran
1. Hakim dalam menimbang suatu  kasus seyogyanya memperhatikan secara cermat  pasal-pasal  UU  yang  mengatur  tentang  kasus  yang  sedang diperiksa dan diadilinya.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam wujud amar/diktum seyogyanya emndasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat. Agar suatu putusan berfungsi  mengakhiri  dan  menuntaskan  suatu  perkara  dalam  suatu putusannya,  maka  seyogyanya  penggugat  mengajukan  gugatan  dengan cermat pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir  Muhammad,  1986, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Alumni,
Bandung.
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis ), Chandra Pratama, TT.
J. Satrio, 1990, Hukum Waris , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung.
Sumber Lain:
Ensikloblogia,http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran- hukum-dan-macam.html, diakses, 4 Juli 2018.
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks., h. 6.

## Undang-undang:
Burgerlijke Wetboek ( BW ) atau Kitab Undang-Undang Hukum Oerdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan