## PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS
Brilian Pratama a , Happy Warsito a , Herman Adriansyah a
a Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: beribrilian@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640

## Abstrak:
Notaris  merupakan  Pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  dalam  membuat  akta  otentik.  Dalam melaksakanan  kewenanganya  notaris  seringkali  mendapatkan  masalah  bail  dipengadilam  maupun diluar pengadilan terkait akta yang di buatnya. Sehingga notaris dituntut haru lebih berhati-hati dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Sehingga  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana  Implementasi  prinsip  kehati-hatian    Notaris  dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta? Bagaimana    akibat  hukum  terhadap  notaris  yang  lalai  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam membuat  akta?  dengan  metode  penelitian  empiris  penelitian  ini  akan  meleliti  berdasarkan  keadaan yang pernah terjadi dan dialami langsung oleh notaris secara langsung dan bersumber dari narasumber yang berbeda pula. Dari hasil penelitian bahwasnaya notaris menerapkan prinsip hati-hati dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang ada pada saat penghadap atau clien notaris berhdapan. Selain itu  penempatan sidik  jari  pada minuta juga  merupakan salah satu langkah  bagi  notaris  dalam melakukan penandatangan dan pentuk tindakan hati-hati untuk melaksanakan pembuatan akta. selain itu  dalam  menjalankan  tugasnya  notaris  harus  selalu  melakukan  pemeriksaan  terhadap  akta  yang  di buat,  pemeriksaan  pertama  dilakukan  oleh  staff  yang  membuat,  lalu  notaris  akan  mengkoreksi redaksi-redaksi lainnya serta isi akta. langkah selanjutnya notaris membacakan akta di depan hadapan penghadapsecara  langsung  sehingga  penghadap  mengerti  isi  akta  dan  saling  terbuka  maksud  dan tujuannya di buatkan perjanjian menggunakan akta tersebut. Era digital saat ini sebgaian notaris juga telah menambahkan foto sebagai lampiran pada minuta bahwa telah melakukan transasi sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dapat menjadi bukti pendukung apabila terjadi permasalahan di kemudian. Kata Kunci: Implementasi; Notaris; Akta

## Abstract:
Notary is a public official who is given the authority to make an authentic deed. In exercising their authority,  the  notary  often  gets  bail  problems  in  court  or  outside  the  court  related  to  the  deed  he made. So that notaries are required to be more careful in carrying out their duties and authorities. So that the problem is formulated as follows: How is the implementation of the notary prudence principle in the implementation of the deed? What are the legal consequences for a notary who fails to apply the  precautionary  principle  in  making  a  deed?  with  empirical  research  methods,  this  research  will examine based on circumstances that have occurred and experienced directly by the notary directly and sourced from different sources. From the results of the research, it is clear that notaries apply the precautionary principle by checking the authenticity of the data and letters that exist when the notary public or client meets. In addition, the placement of fingerprints on the minutes is also one of the steps for  a  notary  in  signing  and  taking  careful  action  to  carry  out  the  making  of  a  deed.  In  addition, in carrying out their duties, the notary must always check the deed made, the first   inspection is carried out by the staff who made it, then the notary will correct other editors and the contents of the deed. The  next  step  is  the  notary  reads  the  deed  in  front  of  the  appearer  directly  so  that  the  appearer understands  the  contents  of  the  deed  and  is  mutually  open  to  the  intent  and  purpose  of  making  an
agreement using the deed. In the current digital era, notaries have also added photos as attachments to  the  minutes  that  the  transaction  has  been  carried  out  as  it  should.  So  that  it  can  be  supporting evidence if problems occur in the future.
Keywords: Authentic deed; Credit; Mortgage right; Land deed maker’s office

## LATAR BELAKANG
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik,  mengingat  seringnya  terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang  melakukan  kejahatan  seperti  memberikan  surat  palsu  dan  keterangan  palsu  kedalam akta  yang  dibuat  notaris.  Sehingga  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan-kejahatan  yang dapat  menjerumuskan  notaris  terlibat  dalam  permasalahan  hukum,  perlu  diatur  kembali dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tentang  pedoman  dan  tuntunan  notaris  untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik. 1
Disamping  itu,  pentingnya  peran  notaris  juga  dapat  dilihat  dari  kapasitasnya memberikan penyuluhan hukum dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah  perjanjian,  telah  dibuat  sesuai  dengan  kaidah  pembuatan  perjanjian  yang  benar  dan tidak  merugikan  salah  satu  pihak  atau  perjanjian  tersebut  dibuatd  engan  memenuhi  syarat. Sebaliknya  apabila  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  notaris  tidak dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  dan  setepat-tepatnya,  maka  kekeliruan  dan penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat  menimbulkan  terganggunya  kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 2
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan pengertian notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”.  Bahwa  berdasarkan  bunyi pasal  tersebut  notaris  berperan  melaksanakan  sebagian  tugas  Negara  dalam  bidang  hukum keperdataan  dan  notaris  dikualifikasikan  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat perjanjian dalam akta autentik yang merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming)  dari  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  akta  notaris  dan  dibuat  dihadapan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 3
Jabatan  Notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Namun pada saat ini  akta  autentik  yang  dibuat  notaris  sering  terindikasi  tindak  pidana  karena  dalam  proses pembuatannya  notaris  tidak  melakukan  prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta autentik  yang  dibuatnya  apakah  mengandung  unsur-unsur  kejahatan  atau  tidak.  Hal  ini menyebabkan  notaris  sering  terlibat  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  kliennya karena notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa lebih jauh dokumen- dokumen subyek maupun obyek yang dibawa oleh para pihak dalam proses pembuatan akta. 4
1 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia jakarta: sinar grafika, 2008. Hal. 29
2 Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Surabaya, hlm 7
3 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris
4 Grace Novika Grace Novika Rasta, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar),” Premise Law Jurnal Vol 7 (2015): 1–24. Premise Law Jurnal . Vol 7 (2015).  1-24
Terdapatnya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik disebabkan  karena  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  secara  jelas prinsip-prinsip  atau  langkah-langkah  notaris  untuk  bekerja  lebih  berhati-hati  dalam  proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah  terjadinya  kejahatan  dalam  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris.  Kekaburan norma dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 5
Penjelasan  kewajiban  notaris  diatas  menyebutkan  bahwa,  notaris  dalam  menjalankan kewajibannya  membuat  akta  autentik  berkewajiban  untuk  bertindak  secara  saksama,  namun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a  Undang-undang Jabatan Notaris tidak dijelaskan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari pasal tersebut. Kondisi norma  yang  demikian  disebut  sebagai  kekaburan  norma  atau  “vague  van  normen” 6 Aarnio mengatakan  bahwa  “interpretation  in  turn  has  been  understood  as  a  linguistic  matter”  atau penafsiran  disebabkan  karena  faktor  bahasa.  Oleh  karena  itu,  penting  pula  dicatat  bahwa dalam  ilmu  hukum  dikenal  adagium  yang  berbunyi  “in  claris  non  fit  interpretation”  yang artinya  kalau  undang-undang  sudah  jelas  tidak  perlu  dilakukan  interpretasi.  Jika  berpikir secara acontrario, maka justru adagium inilah yang sesungguhnya merupakan landasan pokok bagi relevansi interpretasi bila undang-undang tidak jelas. 7
Di  dalam  pekerjaannya,  Notaris  juga  dituntut  adanya  akuntabilitas  atas  pekerjannya kepada masyarakat di mana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan  dokumen  hukum  (akta)  otentik  dalam  bidang  hukum  perdata  sehingga  Notaris mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melayani  masyarakat.  Dan  masyarakat  dapat  menggugat secara perdata kepada Notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. 8
Pasal  65  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  menentukan bahwa  Notaris,  Notaris  pengganti,  Notaris  pengganti  khusus  dan  pejabat  sementara bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskpun  protokol  Notaris  telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyim-pan protokol. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal  1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah pejabat umum yang diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Jadi, PPAT merupakan pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan rumah Susun 9
Akta  notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang
5 Habib  Adjie,  2015,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris),  PT.  Refika  Aditama, Surabaya, ( Selanjutnya disebut Habib Adjie II ), hal. 1.
6 I  Made  Pasek  Diantha,  2015,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum), Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar, hal. 118
7 Ibid , hlm . 119-120
8 Ibid.
9 Rudi  Indrajaya  dan  Ika  Ikamassari,  2015,  Kedudukan  Akta  Izin  Roya  Hak  Tanggungan  sebagai  Pengganti Sertifikat Yang Hilang, Bandung: Visimedia, hlm.16
menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan  dalam  pembuatan  akta.  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak) 10
Namun  demikian,  terlepas  dari  kejujuran,  ketelitian  dan  ketidakberpihakan  dari  segi notaris,  dokumen  palsu  dan  keterangan  palsu  dari  para  penghadap  masih  tetap  menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. 11
Ketika  terjadi  sengketa  Notaris  akan  dipanggil  dan  dimintai  keterangan  sebagai  saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang  menarik  untuk  dikaji,  terkait  dampak  bagi  Notaris  yang  bersangkutan  atas  dokumen palsu  dan  keterangan  palsu  yang  diberikan  oleh  para  penghadap  tersebut,  yang  kemudian merujuk  kepada  pentingnya  bagi  Notaris  dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam mengenal  para  penghadap.  Berangkat  dari  pemikiran  tersebut,  penulis  bermaksud  untuk memaparkan  pembahasannya  di  dalam  tulisan  ini.  Permasalahan  hukum  yang  timbul disebabkan  karena  didalam  Pasal  16  ayat  (1)huruf  a  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang menyebutkan Notaris dalam menjalankan Jabatannya berkewajiban bertindak saksama dalam proses pembuatan akta autentik masih belum jelas dan menimbulkan multitafsir dalam pasal tersebut.  Penulis  dapat  memberikan  masukan  bahwa  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya berkewajiban  untuk  melakukan  prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik terkait  identitas  para  pihak  yang  membuat  akta  autentik  merupakan  pihak  yang  memiliki tujuan  baik  atau  memiliki  niat  jahat,  sehingga  notaris  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta autentik  dapat  mencegah  timbulnya  kejahatan  yang  terjadi  terhadap  pihak-pihak  yang menghadap notaris agar nantinya akta autentik yang dibuat tidak berimplikasi terhadap tindak pidana.
Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam  melakukan  usahanya  wajib  melakukan  usahanya  berasaskan  Demokrasi  Ekonomi dengan menggunakan Prinsip kehati-hatian. 12
Apabila  dilihat  dari  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  berlaku  sekarang  belum mengatur  adanya  kewajiban  Notaris  untuk  melakukan  prinsip  kehati-hatian  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan  sehingga  sering  terjadi  dalam  proses  pembuatan akta autentik, notaris mendapatkan permasalahan hukum dikarenakan notaris kurang berhati- hati  dan  teliti  dalam  memeriksa  setiap  dokumen  subyek  dan  obyek  yang  akan  dimasukan dalam akta autentik sehingga dalam melakukan tugasnya notaris sering terlibat tindak pidana
10 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2010, hlm. 19
11 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press. 2009), 6
12 Hermansyah,  2013,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Kencana  Prena  Media  Group,  Cetakan  ke-7, Jakarta, (Selanjutnya disebut Hermansyah I), hlm. 7.
keterangan  palsu  dan  surat  palsu  yang  dilakukan  kliennya.  Notaris  yang  terlibat  dalam permasalahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  kliennya  mengakibatkan  kerugian  baik  materil maupun  inmateril  karena  sudah  banyak  waktu  yang  terbuang  dalam  permasalahan  hukum yang melibatkan akta yang dibuatnya karena salah satu pihak melakukan tindak pidana surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam akta yang dibuatnya. 13 Berdasarkan latar belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  untuk  lebih  memfokuskan  penelitian  ini dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana  Implementasi  prinsip  kehati-hatian Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta? Bagaimana  akibat hukum terhadap noaris yang lalai  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  akta?  Bagaimana  solusi  agar  agar notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta?

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  dengan  adanya  data-data lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan  observasi.  Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  artinya  adalah  penelitian berupaya  untuk  menggambarkan,  memaparkan  dan  menganalisa  permasalahan  yang  timbul untuk  kemudian  dicari  jawaban  yang  benar  sebagai  solusi  dalam  menjawab  permasalahan yang  ada.  Soerjono  Soekanto,  menerangkan  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  suatu penelitian  yang  dimaksud  untuk  memberikan  data  yang  akurat  mungkin  tentang  manusia, keadaan,  gejala-gejalan  lainya.  Artinya  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  guna  membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru. 8
Sumber-sumber  hukum  atau  literatur  hukum  yang  digunakan  untuk  melakukan penelitian  ini  adalah  sumber  hukum  primer  yang  meliputi  peraturan  perundang-  undangan, serta  sumber  sekunder  yang  meliputi  makalah,  buku  dan  lain-lain.  Pada  penelitian  hukum yuridis  normatif,  dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang didukung  dengan  data  primer.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  di  lakukan  dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan studi dokumen mempelajari data sekunder serta melakukan wawancara terhadap informan.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Peran Implementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  yang  harus  selaras  dengan  mereka  yang menjalankan  tugas  jabatan  notaris  sebagai  orang  yang  dipercaya.  Notaris  sebagai  jabatan yang  kepercayaan  tidak  berarti  apa-apa  jika  ternyata  mereka  menjalankan  tugas  jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan 14
Jabatan  notaris  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan  maksud untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini
13 13 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983),hlm 37
14 Habib  Adjie,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik,  Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83
mereka  yang  diangkat  sebagai  notaris  harus  mempunyai  semangat  untuk  melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu  notaris  tidak  berarti  apaapa  jika  masyarakat  tidak  membutuhkannya.  Asas  kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  masyarakat yang  dipercayakan  padanya.  Tujuan  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  tidak  lain  adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati- hatian  diharapkan  agar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  notaris  tetap  tinggi,  sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.
Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian  notaris  dalam  membuat  akta  autentik  terhadap  data  para  pihak  terkait  subyek ataupun  obyek  yang  dibawa  oleh  para  pihak  untuk  membuat  akta  autentik  sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik,  mengingat  seringnya  terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang  melakukan  kejahatan  seperti  memberikan  surat  palsu  dan  keterangan  palsu  ke  dalam akta  yang  dibuat  notaris.  Sehingga  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan-kejahatan  yang dapat  menjerumuskan  notaris  terlibat  dalam  permasalahan  hukum,  perlu  diatur  kembali dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tentang  pedoman  dan  tuntunan  notaris  untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik. 15
Bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  (prudentiality  principle)  yang  seharusnya dilakukan  notaris  dalam  proses  pembuatan  akta  yaitu,  melakukan  pengenalan  terhadap identitas  penghadap,  memverifikasi  secara  cermat  data  subyek  dan  obyek  penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses  pengerjaan  akta,  memenuhi  segala  teknik  syarat  pembuatan  akta  dan  melaporkan apabila  terjadi  indikasi  pencucian  uang  (money  laundering)  dalam  transaksi  di  notaris, bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  seperti  ini  sudah  seharusnya  wajib  dilaksanakan  notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.
Notaris  dan  para  pihak  agar  terhindar  dari  segala  risiko  baik  berupa  sanksi  maupun pembatalan  akta  autentik  maka  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  di  hadapan  Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehatihatian dengan cara lebih teliti dan  memiliki  itikad  baik  dalam  pembuatan  akta  autentik  serta  mematuhi  ketentuan  hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
Dalam  wawancara  pertama,  penulis  bertemu  langsung  dengan  Notaris  Kabupaten Banyuasin Elly Srigustini SH., MK.N Jalan Palembang-Betung KM 13 , mengatakan bahwa Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Mengenal  Para  Penghadap  dimulai  dari Memberikan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan  para  penghadap  dalam  akta  autentik,  dalam  pembuatan  akta  tidak  boleh bertentangan  dengan  aturan  yang  belaku,  semua  persyaratan  harus  dipenuhi  oleh  para
15 Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba,  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Autentitk, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
penghadap,  kemudian  harus  diteliti,  diperiksa,  melakukan  pengecekan  dokumen  dengan instansi  yang  terkait.  Mengecek  langsung  secara  online  dokumen  ke  sistem  instansi pemerintahan.  Seperti  dalam  hal  mengecek  Kartu  Identitas  Penduduk  melalui  sistem  online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata,  seperti  tanggal  dan  alamat  di  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  kepada  para penghadap. 16
Cara  tersebut  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam  mengenal  para  penghadap.  Jika  yang  menghadap  bukan  merupakan  penghadap  yang sesuai  di  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk,  maka  akan  terlihat  secara  fisik  dan  perilaku  yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan  hal  yang  harus  dimiliki  Notaris,  Notaris  harus  paham  semua  perbuatan  hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika  notaris  tidak  memahami  perbuatan  hukum  yang  akan  diinginkan  para  penghadap, maka  Notaris  tersebut  tidak  paham  akan  keilmuan  yang  harus  dimilikinya.  Apabila  Notaris memiliki  kemampuan  dalam  hal  perbuatan  hukum  yang  diinginkan  para  penghadap, memperkecil  risiko  kerugian  dan  sengketa  yang  akan  dialami  para  penghadap  atau  Notaris sendiri.
Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  diinginkan  para  penghadap.  Notaris  tidak dibebani  untuk  mencari  kebenaran  secara  materil,  tetapi  ketika  ada  keraguan  dan  keanehan dari  dokumen-dokumen  yang  menjadi  syarat  untuk  pembuatan  akta  para  penghadap.  Maka notaris  hendaknya  mencari  kebenaran  secara  materiil  atas  dokumen  penghadap.  Demi tercapainya  prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam  mengenal  para  penghadap.  Jika  terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk  membuat  akta  autentik,  untuk  tercapainya  prinsip  kehati-hatian  mengenal  para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

## Akibat  hukum  terhadap  noaris  yang  lalai  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam membuat akta
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dalam  membuat  akta  tidak  luput  dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  Notaris  seringkali  bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum,  baik  dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum  perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat  akta autentik  memberikan  dokumen  palsu  ataupun  memberikan  keterangan  palsu  kepada  notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.
Tanggung  jawab  (responsibility)  merupakan  suatu  refleksi  tingkah  laku  manusia. Penampilan  tingkah  laku  manusia  terkait  dengan  kontrol  jiwanya,  merupakan  bagian  dari bentuk  pertimbangan  intelektual  atau  mentalnya.  Bilamana  suatu  keputusan  telah  diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan  lain  mengapa  hal  itu  dilakukan  atau  ditinggalkan.  Keputusan  tersebut  dianggap  telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.
Apabila terjadi  pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat  (1) (a) secara profesional notaris yang  bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  atas  tidak  sempurnanya  akta  yang  dibuat.
16 Hasil wawancara dengan Notaris Elly Srigustini Sh.Mkn pada tanggal 12 Maret 2021
Bermacam-macam  bentuk  tanggung  jawab  dari  seorang  notaris  dalam  melaksanakan  tugas dan jabatannya ternasuk tanggung jawab secara moral. Permasalahan berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas Notaris di antaranya:
1 Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
2 Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu;
3 Data  mengenai  obyek  yang  diperjanjikan  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang sebenarnya;
4 Data  yang  diberikan  oleh  salah  satu  atau  kedua  pihak  tidak  benar,  sehingga  akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
5 Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
6 Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan; atau
7 Penghadap menggunakan identitas orang lain.
Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari  sanksi-sanksi  yang  ada.  Sanksi  dapat  berupa  sanksi  pidana  maupun  sanksi  perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keauntetikannya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Notaris Elly Srigustini SH.,Mkn  yang berkedudukan wilayah kerja Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa akibat hukum notaris tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengenal  para  penghadap  yaitu  harus  dilihat dari  perbuatan  hukumnya  terlebih  dahulu,  Kesalahan  datang  dari  penghadap  seperti pemalsuan  dokumen  dan  yang  hadir  bukan  penghadap  sesungguhnya,  Notaris  tidak bertanggung  jawab  untuk  hal  itu.  Hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  dari  pihak penghadap sendiri. Sedangkan jika kesalahan itu datang dari Notaris, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Terhadap aktanya dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan. 17
Selain  itu  notaris  juga  mengatakan  bahwa  akibat  hukum  notaris  tidak  menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap yaitu melihat terlebih dahulu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadap. Jika yang mengatakan hadir bukan orang yang  sesungguhnya  menghadap  ke  kantor  Notaris,  maka  aktanya  dapat  didegradasi.  Notaris tidak  bertanggungjawab  terhadap  dokumen  palsu  dan  kekeliruan  yang  diperlihatkan  oleh penghadap Akta autentik menjadi degradasi menjadi akta di bawah tangan yaitu akta autentik mengalami  penurunan mutu  atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih  rendah  dalam  kekuatan  sebagai  alat  bukti,  dari  kekuatan  bukti  lengkap  dan  sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang  menyebabkan  kebatalan  atau  ketidakabsahannya  akta  tersebut.  Perbedaan  degradasi dengan pembatalan akta autentik adalah jika dinyatakan batal oleh hakim, maka akta autentik dinyatakan tidak perdah ada.
Akibat  hukum  perlu  dibedakan  antara  dinyatakan  dapat  dibatalkan  yaitu  syarat subyektif  yang  dinyatakan  tidak  sah  atau  batal  demi  hukum  yaitu  syarat  objektif  yang dinyatakan  tidak  sah.  Akta  Notaris  Batal  Demi  Hukum  yaitu  akibatnya  perbuatan  hukum yang  dilakukan  tidak  mempunyai  akibat  sejak  terjadinya  hukum  tersebut  atau  surut,  batal demi  hukum  didasarkan  pada  Putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  Sedangkan  dapat  dibatalkan  akibatnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak
17 Hasil wawancara dengan Notaris Elly Srigustini SH mkn Pada tanggal 13 Maret 2021
mempunyai  akibat  hukum  sejak  terjadinya  pembatalan  dan  di  mana  pembatalan  atau perbuatan  hukum  tersebut  tergantung  pada  pihak  tertentu,  yang  menyebabkan  perbuatan hukum  tersebut  dapat  dibatalkan.  Akta  yang  sanksinya  dapat  dibatalkan,  tetap  berlaku  dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
Notaris  yang  melakukan  kesalah  dalam  mengenal  identitas  para  penghadap  yaitu kepatutan,  ketelitian  dan  sikap  hati-hati  mewajibkan  setiap  orang  dalam  memenuhi kepentingannya  memperhatikan  kepentingan  orang  lain.  Pemenuhan  kepentingan  seseorang haruslah  dilaksanakan  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  berbahaya  bagi  kepentingan  para penghadap. Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para  pengahadap  sebagaimana  yang  ada  dalam  akta  notaris.  Sanksinya  yaitu  hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika  ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  bagi  seorang  Notaris  sangatlah  penting,  sebab  jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan prinsip kehati- hatian  yang  berakibat  menyalahi  aturan  hukum  yang  ada,  hal  ini  dapat  menimbulkan  suatu kerugian  baik  bagi  para  pihak  terkait  dengan  akta,  maupun  bagi  Notaris  sendiri.  Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan  hukum  kepada  para  pihak  yang  akan  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian atau perbuatan hukum tertentu, sehingga akta yang dibuatnya dapat menjamin kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihaknya.  Apabila  seorang  Notaris  terbukti  telah  melakukan tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  dan  mengakibatkan  akta otentik  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  kemudian  dapat  dibatalkan  atau  dinyatakan  batal demi hukum karena dianggap telah mengakibatkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak atau pihak ketiga, maka Notaris tersebut dapat dituntut ke muka pengadilan dengan ancaman pidana,  perdata,  administrasi  ataupun  dengan  sanksi-sanksi  pelanggaran  kode  etik  Notaris selaku pejabat umum, karena dianggap telah mengakomodir perjanjian yang tidak seharusnya terjadi atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam perjanjian.
Akibat  dari  tidak  diindahkannya  prinsip  kehati-hatian  oleh  Notaris  sebagai perwujudan  dari  pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun 2014  mengenai  kewajibannya  untuk  bersikap  seksama,  selain  dari  akta  Notaris  yang  dapat dilakukan  pembatalan  atau  batal  demi  hukum,  Notaris  dapat  diancam  dengan  sanksi-sanksi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  seorang  Notaris  atas  segala  tindakannya.  Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dibagi kedalam tiga aspek, yaitu aspek tanggung gugat keperdataan, aspek tanggung jawab pidana, dan aspek tanggung jawab administratif.

## KESIMPULAN
Notaris  mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  akta  dengan  cara melihat  semua  identitas  para  pihak  dan  melakukan  fotocopy  identitas  dan  menyimnnya sebagai bagian dari minuta untuk menyimpan berkas apabila kedepan memiliki suatu kendala ataupun permasalahan. Selain itu notaris juga bertindak berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Noataris yang menambahkan sidik jari para pihak untuk dilampirkan dalam minuta akta yang dibuat oleh notaris.
Notaris  yang  lalai  dalam  melakukan  pembuatan  akta  atau  lalai  dalam  menjalankan jabatannya  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Berdasarkan  hasil  penelitian penulis  terdapat  tiga  (3)  akibat  yang  akan  dipertanggung  jawabkan  oleh  notaris  yang  lalai dalam melakukan pembuatan akta yaitu pertanggung jawaban pidana, penrtanggung jawaban Perdata dan pertanggung jawaban secara Administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Rasta,  Grace  Novika.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Untuk  Menjaga  Kerahasiaan  Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar).” Premise Law Jurnal Vol 7 (2015): 1–24.
Supriadi. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia . jakarta: sinar grafika, 2008. Sjaifurrahchman  dan  Habib  Adjie,  2011,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Surabaya.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Grace  Novika  Grace  Novika  Rasta,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Untuk  Menjaga
Kerahasiaan  Isi  Akta  Yang  Dibuatnya  Dalam  Perkara  Pidana  (Studi  Di Pematangsiantar),” Premise Law Jurnal Vol 7 (2015): 1–24. Premise Law Jurnal. Vol 7 (2015).
Habib Adjie, 2015, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Surabaya.
I  Made  Pasek  Diantha,  2015,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Dalam  Justifikasi Teori Hukum), Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar.
Rudi  Indrajaya  dan  Ika  Ikamassari,  2015,  Kedudukan  Akta  Izin  Roya  Hak  Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat yang Hilang, Bandung: Visimedia.
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2010.
Abdul  Ghofur  Ansori,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika,
Yogyakarta: UII Press. 2009.
Hermansyah,  2013,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Kencana  Prena  Media  Group, Cetakan ke-7, Jakarta.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
Habib  Adjie,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba,  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Membuat  Akta Autentitk, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
Hasil wawancara dengan Notaris Elly Srigustini SH.Mkn pada tanggal 12 Maret 2021.