## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI LEGISLASI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGLI
I Kadek Dede Junaedy 1 , I Wayan Sedia 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai Email : dedejunaedy55@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta; Email : wayansedia11@gmail.com
Abstrak - Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  tatanan  hukum  nasional  dan kepentingan  umum.  DPRD  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  Pemerintah Daerah  dalam  membangun  dan  mengusahakan  dukungan  dalam  penetapan  kebijakan Pemerintah  Daerah,  yang  dapat  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat sehingga  dapat  diterima  dengan  baik.  Legislasi  atau  Pembentukkan  Peraturan  Daerah merupakan salah satu fungsi DPRD
pada tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah, faktor-faktor yang mendukung efektivitas fungsi legislasi  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengefektivkan  fungsi  Legislasi.  Metode yang  digunakan  deskriptif  kualitatif  dan  dianalisis  dengan  Teori  efektivitas  oleh Siagian.   Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Badung  telah  menjalankannya  fungsi  legislasinya  atau Pembentukkan  Peraturan  Daerah  kurang  efektiv.  Efektivitas  dari  fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bangli  ini  dapat  dilihat  dari  capaian kinerja atas Perda yang dihasilkan dan ditetapkan pada akhir tahun tidak sesuai dengan target  yang  ditetapkan.  Ada  tiga  faktor  internal  yang  menghambat  efektivitas  fungsi legislasi  DPRD  Bangli  yaitu  persepsi,  orientasi  sikap  dan  kepribadian. Sedangkan  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengefektivkan  fungsi  Legislasi  atau Pembentukkan  Peraturan  Daerah  DPRD  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan  staf  ahli  dan  pengesahan  tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli
Kata kunci : efektivitas, legislasi, peraturan daerah,DPRD
Abstract - The region as a legal community unit that has autonomy has the authority to regulate  and  manage  its  own  region  according  to  the  aspirations  and  interests  of  its people as long as it does not conflict with the national legal order and public interest. The DPRD has the same position as the regional government in developing and seeking support  in  determining  regional  government  policies,  which  can  accommodate  and channel the aspirations of the community so that they can be well received. Legislation or The Establishment Of Regional Regulations is one of the functions of DPRD at the regional level. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the legislative function or the formation of regional regulations, the factors that support
the effectiveness of the legislative function and the efforts made to make the legislative function effective. The method used is descriptive qualitative and analyzed with the theory of effectiveness by Siagian. From the results of the study, it was found that the Regional House  of  Representatives  (DPRD)  of  Badung  Regency  had  carried  out  its  legislative function or the formation of regional regulations was less effective. The effectiveness of the function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Bangli Regency can be seen from the performance achievements of the Perda produced and stipulated at the end of the year that are not in accordance with the set targets. There are three internal factors that hinder the effectiveness of the legislative function of the Bangli DPRD, namely perception, orientation attitude and personality. Meanwhile, the efforts made to streamline the function of Legislation or the Establishment of Regional Regulations of the DPRD in the implementation of regional autonomy in Badung Regency are by conducting training, making supervision strategies, appointing expert staff and ratifying the rules of the Regional House of Representatives (DPRD) of Bangli Regency.
Keywords : effectiveness, legislation, local regulations, DPRD

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan dalam  suatu  negara  tidak  hanya  terdapat di  pusat  pemerintahan  saja.  Pemerintah Pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.  Berbagai  dinamika  dalam perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah  tersebut  mulai  dari  arah sentralisitik sampai
desentralistik.
Sebagai Negara Kesatuan Indonesia tentu menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah  dengan  tetap  mengacu  pada  pola desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan. berlakunya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  Daerah diberikan  pemberian  otonomi  yang seluas-luasnya  kepada  daerah  dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat.  Di  samping  itu,  melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis
globalisasi  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah  sebagai  satu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai otonomi  berwenang  mengatur  dan mengurus  daerahnya  sendiri  sesuai aspirasi  dan  kepentingan  masyarakatnya sepanjang  tidak  bertentangan  dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk
kebijakan harus
memperhatikan  kearifan  lokal  dan sebaliknya  daerah  ketika  membentuk kebijakan  daerah  baik  dalam  bentuk peraturan  daerah  maupun  kebijakan lainnya  hendaknya  juga  memperhatikan kepentingan nasional.
Tujuan  otonomi  daerah  pada hakekatnya  adalah  sebagai  perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  yang  diberikan  oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, alasannya  bahwa  Pemerintah  Daerah yang  lebih  mengetahui  keadaan  dan kondisi  di  daerahnya.  Dengan  adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan  di  daerah  membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan  roda  pemerintahan  di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah  (Perda)  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Uraian  dalam  Pasal  149  ayat  (1)
DPRD  mempunyai  Fungsi  Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.Dalam pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  oleh anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, merupakan wujud dari kedaulatan  Rakyat.  Karena  prinsip kedaulatan  rakyat  berasal  dari  rakyat  itu sendiri. Menurut Gusfadillah (2013 :14), “Tujuan  negara  itu  adalah  untuk menegakan  hukum  dan  menjamin kebebesan dari warga negaranya”.
Sebagai  lembaga  perwakilan rakyat di daerah yang anggotanya dipilih oleh  rakyat  dalam  kurun  waktu  tertentu, DPRD mempunyai hubungan yang sangat erat  dengan  rakyat,  karena  DPRD merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.  Oleh  karena  itu  segala
tindakan  dalam  pengambilan  keputusan DPRD  harus  mempertimbangkan  dan memperhatikan  kepentingan  aspirasi publik  secara  keseluruhan  sehingga  bisa menghasilkan  kebijakan  yang  tepat  bagi rakyatnya.  Dengan  diberlakukannya Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  secara langsung Undang – Undang tersebut telah melimpahkan  kekuasaan  baik  secara politik  maupun  secara  administratif kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan  sesuai  dengan  prakarsa  dan inisiatif masyarakat di daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan  dengan  pemberian  kekuasaan yang  lebih  besar  bagi  DPRD  dalam menjalankan  fungsi  legislasi.  Dasar hukum  fungsi  legislasi  yang  dilakukan oleh  DPRD  diatur  dalam  :  1.  Undang  – undang  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  42 ayat  (1)  huruf  a  dan  b;  2.  Undang  – undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD, dan  DPRD  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  a;  3. Fungsi  pembentukan  perda  dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat (1) huruf a.
Permendagri  Nomor  57  Tahun 2011  Tentang  Pedoman  Orientasi  dan Pendalaman  Tugas  Anggota  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota bahwa  dalam  rangka  meningkatkan pemahaman  anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah,
berhak mengikuti orientasi dan
pendalaman  tugas.  Sehingga,  fenomena
empiris  dilapangan  intensitas  DPRD belajar  keluar  daerah  baik  dalam  bentuk studi  banding  maupun  bimbingan  teknis semakin banyak.
Dari berbagai fakta yang diuraikan  diatas  menunjukkan  DPRD mempunyai  posisi  yang  penting  dalam pembentukan  hukum  di  daerah,  baik menurut  UU  No.12  Tahun  2011  tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  UU  No.17  Tahun  2014 tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD, maupun  UU  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, namun pada kenyataanya  dilihat  dari  produk  hukum yang dihasilkan sangatlah minim sehingga perlu adanya pemberdayaan.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas, DPRD kabupaten Bangli setiap tahunnya melaksanakan  orientasi  dan  pendalaman tugas/bimtek  untuk  anggota  DPRD Kabupaten  Bangli.  Hal  ini  ditempuh mengingat  sumber  daya  manusia  atau pegawai merupakan aset utama dari setiap organisasi  yang  dalam  hal  ini  adalah DPRD  Kabupaten  Bangli.  Mengingat berhasil  tidaknya  organisasi  akan  sangat menentukan  dalam  mencapai  tujuan organisasi, maka melalui orientasi/pendalaman  tugas  atau  yang dalam  penelitian  ini  disebut  dengan bimbingan  teknis  (Bimtek)  yang  salah
satunya  adalah  untuk  mengembangkan kualitas  sumber  daya  manusia  yang sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  dari kinerja  terutama  dalam  penelitian  ini terfokus  pada  kinerja  legislasi  DPRD sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang maksimal  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi.  Dengan  demikian  yang menjadi  latar  belakang  masalah  dalam penelitian ini adalah Efektivitas
Kebijakan  Bimbingan  Teknis  Terhadap Peningkatan  Fungsi  Legislasi  Pada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli dalam bentuk keputusan atau peraturan daerah. Banyaknya  aspirasi  masyarakat  yang masuk ke DPRD Kabupaten Bangli yang perlu  diperjuangkan  aspirasinya  dalam bentuk suatu keputusan maka diperlukan adanya  Bimtek  yang  mengarah  kepada proses  legislasi  agar  tercapai  persamaan persepsi  mengingat  beragamnya  latar belakang  anggota  DPRD  di  Kabupaten Bangli  sehingga  dapat  menghasilkan peraturan  yang  tepat  untuk  kepentingan publik.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  Berdasarkan  masalah yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yang ditekankan  pada  masalah  dan  makna persepsi,  maka  bentuk  penelitian  ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan metode wawancara, angket,  observasi,  dan  laporan  kegiatan bimtek.  Pemeriksaan  keabsahan  data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang berfungsi
memberikan  gambaran  umum  tentang data yang telah diperoleh.

## PEMBAHASAN
A.  Efektivitas  Fungsi  Legislasi  Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Badung
Efektivitas  adalah  hasil  yang  dicapai sesuai dengan keinginan, dengan kata lain Efektivitas  merupakan  pencapaian  hasil sesuai  harapan  secara  efektiv  dan efisien.Pada penyelenggaraan organisasi, senantiasa  tujuan  diarahkan  untuk mencapai  hasil  secara  efektiv  dan efisien.Jadi  Efektivitas  fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Badung  dapat  dilihat  dari kinerja  yang  dicapainya.Antara  lain sebagai  berikut:  1.  Kualitas  Kualitas kinerja  dapat  dilihat  atau  dinilai  dari pekerjaan  yang  dihasilkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Badung  dalam  menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya haruslah  disertai  kesempurnaan  terhadap keterampilan  dan  kemampuan  pelaku organisasi.  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Badung  dalam  penelitian  ini  merupakan pelaku organisasi.Dalam rangka mencapai  kualitas  dalam  menjalankan fungsinya maka anggota perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan.Oleh  karena  itu  anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Badung  telah memiliki  program  pelatihan  103  seperti Bimtek  yang  dilakukan  secara  rutin. Program semacam ini dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dari
pelaksanaan  fungsi  anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Dari  sisi  kualitas  maka  fungsi  DPRD dalam penyelenggaran otonomi daerah di Kabupaten  Badung  berjalan  kurang efektiv.yang  ditandai  dengan  Raperda yang  ditetapkan  pada  awal  tahun  tidak dapat  ditetapkan  secara  maksimal  pada akhir  tahun  berkenan  dan  Raperda tersebut diluncurkan pada tahun berikutnya.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Badung  merupakan bagian  dari  dua  fungsi  lainnya  yaitu fungsi legislasi dan fungsi
anggaran.Setelah  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Badung berhasil mengesahkan Perda dan menetapkan  anggaran  maka  mereka memiliki tugas lanjutan yaitu mengawasi penggunaan  anggaran  dan  mengawasi pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan. 2.  Kuantitas  Secara  sederhana  kuantitas merupakan banyaknya jumlah Perda yang dihasilkan.Dengan  demikian  berkaitan dengan  kuantitas  tidak  lagi  berbicara kualitas,  karena  yang  dilihat  adalah jumlahnya.Dalam  konteks  penelitian  ini fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten  Badung  dari  sisi legislasi dapat dilihat dari jumlah Raperda yang  dijadikan  prioritas  pembahasan sehingga menjadi Perda.Secara kuantitas dari  sisi  fungsinya  sebagai  legislator anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Badung belum  104  melaksanakan  fungsinya secara  efektiv  dimana  Perda  yang
ditetapkan  pada  akhir  tahun  tidak  sesuai rencana. 3. Ketepatan Waktu Selain harus berkualitas  kinerja  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Badung  dalam  menjalankan fungsinya adalah ketepatan waktu.Dalam pembahasan  dan  pengesahan  Perda misalnya,  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Badung  menyusun  dan  mengesahkannya tidak sesuai dengan target dan tepat pada waktunya.Ketepatan  waktu  merupakan hal  yang  mutlak  harus  diperhatikan  oleh anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Badung dalam  menjalankan  fungsinya  baik  dari sisi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan. Waktu  yang  tepat  akan  menentukan efektiv  ataukah  tidak  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Badung  dalam  menjalankan fungsinya.  4.  Efektivitas  Efektivitas secara  ringkas  dapat  diartikan  dapat mengarahkan  pada  penggunaan  sumber daya  organisasi  baik  finansial  dan  non finansial  untuk  meningkatkan  output. Efektivitas  merupakan  salah  satu  cara agar  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dapat melaksanakan  fungsinya  dengan  baik. Semakin  efektiv  maka  akan  semakin efektiv  pula  kinerja  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Badung  dalam  menjalankan fungsinya.  Dari  sisi  legislasi  efektivitas dapat  dinilai  melalui  penyelesaian PropemPerda  menjadi  Perda.Semakin banyak  PropemPerda  yang  berhasil diselesaiakan  menjadi  Perda  maka kinerjanya dapat efektiv
B.  Efektivitas  Kebijakan  Bimbingan Teknis  Terhadap  Peningkatan Fungsi  Legislasi  Pada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## (DPRD) Kabupaten Bangli
Dari  hasil  analisis  menunjukkan bahwa  Bimtek  berpengaruh  positif terhadap  kinerja,  dan  hubungan  tersebut signifikan.  Hasil  data  tersebut  diperkuat dengan hasil data kinerja legislasi DPRD Kabupaten  Bangli  belum  menghasilkan Peraturan Daerah inisiatif Dewan, namun rancangan  peraturan  daerah  tentang perlindungan  anak  masih  menjadi prolegda dan disetujui DPRD Kabupaten Bangli  sehingga  menghasilkan  satu Ranperda inisiatif dewan yaitu Rancangan peraturan daerah perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan  dikarenakan  banyaknya  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang  selama  ini  terjadi  di  Kabupaten Bangli,  sesuai  dari  data  yang  dihimpun dari pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.  Namun,  melihat  hasil  rata  – rata dari setiap konstruk dapat disimpulkan  bahwa  bimtek  berpengaruh positif  dan  signifikan  namun  hasilnya belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil analisis  dimana  beberapa  indikator bimtek  belum  berjalan  dengan  optimal. Ini  sesuai  dengan  pendapat  Wirawan (2012:  5),  bahwa  kinerja  juga  dapat dipandang  sebagai  sesuatu  output  atau suatu keluaran yang dapat dihasilkan oleh fungsifungsi  atau  indikator-indikator  di dalam suatu pekerjaan atau profesi, dalam kurun waktu tertentu. Pendapat ini sejalan dengan Hamzah dan Lamatenggo (2012:
63),  yang  menyatakan  bahwa  kinerja merupakan  pelaksanaan  fungsi-fungsi yang  dituntut  dari  seseorang  dalam organisasi  untuk  menghasilkan  sesuatu keluaran  Indikator  ketepatan  waktu  dan keberhasilan  kerja  pada  variabel  kinerja menunjukkan hasil berada dibawah rata – rata,  hal  tersebut  dikarenakan  anggota DPRD  yang  harus  melaksanakan  tugas lain  saat  akan  melaksanakan  fungsinya sebagai  anggota  Dewan.  Tugas  lain tersebut  bukan  hanya  tugas  mendesak sebagai anggota DPRD namun juga tugas lain  sebagai  anggota  Parpol.  Namun apabila  dilihat  dari  segi  keberhasilan kerja,  legislasi  berupa  peraturan  daerah yang  menjadi  hak  inisiatif  dewan  tidak hanya  dapat  dilihat  dari  berapa  Perda inisiatif  yang  telah  dihasilkan,  namun bagaimana  pelaksanaan  dari  Perda tersebut  dan  dampak  bagi  masyarakat
Kabupaten Bangli. Evaluasi dari peraturan daerah tersebutlah yang sangat penting  untuk  melihat  keberhasilan  dari kinerja  Dewan.  Karena  legislasi  bukan hanya  sekedar  membuat  Perda  namun bagaimana kaitannya dengan
implementasi  dan  hasil  dari  kebijakan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dapat di simpulkan  dua  hal  sebagai  berikut Mengingat pelaksanaan bimtek berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja legislasi  DPRD  kabupaten  Bangli,  dapat disarankan  :  (1)Sebaiknya  program Bimtek di laksanakan lebih dari dua kali
dalam setahun, agar peningkatan kompetensi,  dan  pengembangan  profesi
menjadi  lebih  baik  sehingga  pencapaian keberhasilan  kerja  dalam  mengemban tugas dan fungsi pun semakin meningkat; (2)Regulasi  yang  ada  sebaiknya  ditinjau kembali, sehingga aturan yang ada dapat lebih tegas dan jelas lagi baik dari aspek penyelenggara,  anggaran,  materi,  dan prosedur  pelaksanaan  bimtek,  sehingga bimtek  yang  dilaksanakan  berdampak efektif dan efisien; (3)Sekwan sebaiknya bekerjasama langsung dengan Perguruan Tinggi dan Badan Diklat, sehingga dapat menekan penyelenggara bimtek lain yaitu EO  (event  organizer),  yang  selama  ini tidak  melaksanakan  bimtek  sesuai prosedur sehingga bimtek berjalan kurang optimal; (4)Materi yang di berikan dalam setiap  pelaksanaan  bimtek  sebaiknya fokus  kepada  salah  satu  fungsi  DPRD sehingga peserta lebih paham akan tugas dan  fungsinya,  prosedur  pre  –  test  dan post  –  test  dalam  bimtek  tetap dilaksanakan, sehingga hasil dari bimtek; (5)Narasumber  dalam  bimtek  sebaiknya narasumber yang bukan hanya mempunyai  pengetahuan  di  bidangnya saja,  namun  mempunyai  pengalaman  di bidang  teknis  maupun  non  teknis; (6)Monitoring  dari  Badan  Diklat  dan Kemendagri  terhadap  setiap  kegiatan bimtek sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga setiap tahapan dalam pelaksanaan bimtek dapat berjalan sesuai aturan  dan  hasil  (output)  dari  bimtek dapat  dirasakan  secara  nyata  dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  S  Ruky;  2002.  Sistem Manejemen  Kinerja.  Jakarta:
Gramedia.
Asshiddiqie,  Jimly;  2007. Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia .
Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
Bratakusumah  D.S  &  Dadang  S; 2001.Otonomi  Daerah  Sebagai Sistem Penyelenggaraan. Alumni. Bandung
UUD  1945  Dengan  Delapan  Negara Maju.  Jakarta  :  Prenada  Media Group.
Gomes,  F.C;  2003.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia.  Yogyakarta:  CV Andi Offset. Harahap,Krisna;2004. Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi.Bandung :Grafari Budi Utama. Hartoyo,  Soemardji;  2000.  Pengantar
Ilmu  Administrasi.  Surakarta  : UNS Press. Hasibuan, Malayu S. P;  2003.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia.  Jakarta.  Bumi
Aksara.
Thaib,Dahlan,  Jazim  Hamidi,  dan Ni’matul  Huda;  2004.  Teori  dan Hukum  Konstitusi.Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada.
Thoha, M; 2008.llmu Administrasi Publik Kontemporer.
Jakarta: Fajar
Interpratama  Offset  Zainal,  N.H; 2008.Tugas  dan  Fungsi  Pegawai. Jakarta: PT Rajawali
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah Undang  –  undang  No.  17  Tahun  2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PP  No.  16  tahun  2010  tentang  Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Orientasi dan  Pendalaman  Tugas  Anggota  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.