Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian: Studi Kasus PT Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara
1 Aulia Syahrani Hafiza, 2 M. Rizal 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1 auliasyahrani46@gmail.com, 2 mrizal6000@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  current  era  of  globalization,  there  are  more  crimes  that  occur  and  cases  that occur in people’s lives, this has a direct effect on the increasing typses of crime rates which are forms of social deviation that are often found insociety. An increasingly widespread crime is the theft of goods, especially electronic goods such as handphone, laptops, televisions, speakers, and others so that the perpetrators can sell or pawn these items in order to remove traces of the victim and gain profit. The purpose of this study is to find out by analyzing how criminal law and Islamic criminal law work in cases of receipt of pawned good resulting from the crime of theft. The method used by researchers is normative legal research, namely legal research based on surves of book materials and secondary sources. The basic of criminal law is used, including articles related to theft, which are regulated in article 362 of the Criminal Code and article 480 of  the  Criminal  Code  regarding  collection,  while  in  the  review  of  fiqh  jinaiyah  it  was  decided that  Ta’zir  punishment  where  the  judge  is  the  one  who  is  empowered  to  sentence  the perpetrator  with  the  aim  of  providing  a  deterrent  and  educational  effect  so  that  criminal behavior does not occur again.
Keywords: criminal law, Islamic criminal law, pawning, theft.

## ABSTRAK
Pada era zaman globalisasi sekarang ini semakin banyak kejahatan yang terjadi dan kasus  yang  terjadi  didalam  kehidupan  masyarakat,  hal  ini  berpengaruh  secara  langsung dengan  meningkatnya  jenis  tingkat  tindak  pidana  yang  merupakan  bentuk  dari penyimpangan  sosial  yang  kerap  ditemukan  di  setiap  lapisan  masyarakat.  Kejahatan  yang kian  marak  yaitu  pencurian  barang  terkhususnya  barang  elektronik  seperti handphone , laptop, televisi, speaker dan lain-lain agar pelaku dapat menjual atau menggadaikan barang tersebut  guna  menghilangkan  jejak  terhadap  korban  dan  mendapatkan  keuntungan. Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  dengan  menganalisis  bagaimana  hukum  pidana dan hukum pidana Islam bekerja dalam kasus penerimaan barang gadai hasil tindak pidana pencurian. Dalam proses penelitian, peneliti memanfaatkan metode yang penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan sebagai sebuah penelitian hukum yang didasarkan pada survei bahan  buku  dan  sumber  sekunder  belaka.  Digunakan  landasan  hukum  pidana  antara  lain pasal  terkait  pencurian  yaitu  terikat  pada  Pasal  362  KUHP  dan  pasal  480  KUHP  terkait penadahan,  sedangkan  dalam  tinjauan fiqh  jinaiyah diputuskan  hukuman ta’zir dimana
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
hakimlah yang diberi kuasa atas putusan hukuman bagi pelaku guna memberi efek jera dan pendidikan sehingga perilaku kejahatan tidak terjadi lagi.
Kata Kunci: hukum pidana, hukum pidana Islam, gadai, pencurian.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  taat  akan  hukum.  Untuk  tercapainya sebuah  negara  hukum  oleh  karenanya  perlu  diterapkan  di  kehidupan  masyarakat sehari-hari  terkait  hukum  itu  sendiri.  Hukum  memiliki  fungsi  antara  lain  untuk mengendalikan  sesuatu  yang  sifatnya  sosial  ( tool  of  social  control) di  dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu sendiri diikiutsertakan dengan adanya sanksi sehingga memiliki sifat yang memaksa dan harus dipatuhi. (Soesilo, 1998). Hukum pidana  memiliki  peran  penting  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yaitu  sebagai alat pengatur semua interaksi antar manusia. Hukum pidana memiliki maksud agar tercapainya  sebuah  interaksi  yang  berdasarkan  peraturan  yang  diatur  di  dalam hukum  itu  sendiri.  Tindak  pidana  merupakan  sebuah  tindakan  yang  berdasarkan tempat,  waktu,  dan  situasi  tertentu  yang  mengharuskan  seseorang  dikenakan pidana  yang  termuat  dalam  Undang-Undang,  dan  memiliki  sifat  melanggar  hukum yang diikutsertai dengan perbuatan yang lawan hukum.
Kejahatan  ialah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  aturan-aturan  kehidupan di  dalam  masyarakat.  Ada  dua  perspektif  tentang  kejahatan, pertama perspektif hukum ialah sebuah aksi yang melanggar hukum pidana. Hal ini merupakan batasan kejahatan  dari  sudut  pandang  hukum, kedua kejahatan  dari  segi  sosial,  batasan kejahatan  dari  segi  ini  memberi  petunjuk  bahwa  perbuatan  akan  tetap  salah  jika perbuatan  tersebut  melanggar  standar  hidup  bermasyarakat.  Pada  era  zaman globalisasi  sekarang  ini  semakin  banyak  kejahatan  yang  terjadi  dan  kasus  yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, hal ini berpengaruh secara langsung dengan meningkatnya  jenis  tingkat  tindak  pidana  yang  merupakan  bentuk  dari penyimpangan  sosial  yang  kerap  ditemukan  di  setiap  lapisan  masyarakat. Belakangan ini lagi marak-maraknya tindak pidana pencurian barang terkhususnya barang elektronik seperti handphone , laptop, televisi, speaker dan beraneka barang yang  targetnya  pelaku  bisa  menjual  atau  menggadaikan  barang  tersebut  guna menghilangkan jejak terhadap korban.
Pelakunya juga beraneka ragam tidak dibatasi oleh usia dan status mereka dalam  masyarakat,  dimana  mereka  melihat  adanya  kesempatan  maka  mereka sebagai  pelaku  akan  memulai  aksinya.  Pelaku  bisa  saja  menggadai  barang  curian tadi  ke  suatu  tempat  pegadaian  swasta  yang  menerima  barang  elektronik  untuk menghilangkan jejak dan cepat untuk mendapatkan uang dengan mudah. Bisa saja pihak pegadaian disebut sebagai oknum penadah karena telah menampung dengan sembarang barang hasil curian yang dimana itu suatu tindakan kriminal. Kejahatan berupa penadahan diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 480,
yakni seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  penadahan  barang  curian  yaitu membeli,  menyewa,  menukar,  menerima  gadai,  menerima  hadiah,  atau  menarik keuntungan,  menjual,  menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan,  mengangkut,
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu . Sedangkan seseorang yang dengan unsur kesengajaan melakukan kejahatan mencuri terikat pada Undang-Undang Pasal 362, yakni barang  siapapun  melakukan  tindakan  mencuri,  diancam  pidana  penjara selama-lamanya  lima  tahun  penjara  ataupun  denda  sebanyak-banyaknya  sembilan ratus rupiah . Dalam perspektif hukum pidana dikenal ada beberapa jenis pencurian, ketentuan  serta  pidananya,  antara  lain  pencurian  dengan  skala  biasa,  pencurian skala  ringan,  tindakan  mencuri  dengan  skala  berat,  tindakan  mencuri  dengan menggunakan kekerasan, dan pidana hukuman maksimal lima belas tahun apabila kejahatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang.
Tidak  hanya  itu,  Islam  merupakan  salah  satu  agama  yang  melarang  keras tindak pencurian. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW, “Wahai manusia sesungguhnya  telah  binasa  umat  manusia  sebelum  kamu,  dimana  apabila  orang bangsawan  mencuri  mereka  membiarkan  begitu  saja,  dan  apabila  dilakukian  oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman potong tangan (had), demi Allah  andaikan  Fatimah  Binti  Muhammad  mencuri,  niscaya  aku  akan  potong tangannya” . (H.R. Bukhari dan Muslim).
Dalam  hukum  pidana  Islam,  mengenai  pengenaan  sanksi  potong  tangan, ulama-ulama  berpendapat  bahwasanya  harta  curian  memiliki  nilai  yang  sah,  tetap harus  disimpan  di  tempat  penyimpanan  umum  dan  telah  mencapai  nisab.  Namun, ketika belum mencapai nisab, tidak ada sanksi potong tangan, melainkan hukuman ta’zir . Terkait ini dapat dilihat pada klasifikasi tindak pidana pencurian yang perlu dipidana hudud meliputi  dua  hal,  antara  lain  mencuri  skala  kecil (sariqah  sughra) dan juga mencuri dengan skala besar (sariqah kubra) . (Abdul Qadir Awdah, 1997)
Didorong  dengan  sistem  teknologi  yang  semakin  canggih  dengan  tingkat kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  meningkat,  membuat  masyarakat  berlomba- lomba  untuk  mempertahankan  hidup  dengan  memenuhi  kebutuhan  yang  semakin kompleks.  Ketika  mereka  gagal,  kegagalan  tersebut  dijadikan  motif  untuk melakukan  tindak  pidana  kejahatan  seperti  melakukan  pencurian.  Mereka melakukannya  dengan  sangat  baik,  apik,  dan  seakan  terencana.  Kasus  yang  akhir- akhir  ini  muncul  dan  seketika  marak  di  masyarakat  adalah  menggadaikan  barang hasil  dari  tindak  pidana  pencurian.  Hasil  curian  tersebut  mereka  gadaikan  lagi  di perusahaan-perusahaan  yang  menyediakan  layanan  jasa  gadai  dengan  barang curian  tersebut  sebagai  jaminan  ketika  pelaku  ingin  mendapatkan  uang  secara instan. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan jasa gadai adalah PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. William Iskandar No. 149.
Gadai  merupakan  perjanjian  riil,  dimana  ketika  kedua  belah  pihak  yaitu pihak  penggadai  dan  perusahaan  telah  melakukan  kesepakatan,  maka  disitulah dibutuhkan  suatu  perbuatan  nyata,  yaitu  menyerahkan  seluruh  kuasa  terhadap barang jaminan gadai kepada pihak penggadai. Di dalam keputusan terkait hutang piutang  antara  pihak  penggadai  (debitur)  dan  perusahaan  (kreditur)  terdapat beberapa  klausul-klausul  yang  memuat  ketentuan  pelunasan  pinjaman  yang  tidak tepat  waktunya  maka  dari  itu  pihak  kreditur  memiliki  hak  untuk  melelang  atau menjual  barang  jaminan  gadai  sebagai  ganti  rugi  pinjaman  yang  diberikan  kepada pihak penggadai.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengizinkan  perusahaan pegadaian  terhadap  PT.  Dotri  Gadai  Jaya  sesuai  dengan  KEP-169/NB.1/2020  pada 21  Desember  2020.  Penerbitan  izin  perusahaan  diberlakukan  sejak  tanggal keanggotaan  direksi  memutuskan  perusahaan.  Sejak  diberlakukannya  izin  usaha tersebut,  PT  Dotri  Gadai  Jaya  dituntut  untuk  selalu  berpegang  pada  praktik  bisnis yang sehat, dan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka dari itu, berdasar pada paparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam menerima barang gadai yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara. Peneliti juga ingin menganalisis peran perusahaan terkait penanganan dan pencegahan kasus pencurian barang lalu menggadaikannya kepada perusahaan gadai.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pencurian
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  maka  asal  muasal  kata pencurian  yaitu  dari  kata  “curi”  yang  berarti  tindakan  merampas  hak  milik  orang lain  dengan  tidak  diketahui  pemilik  sebenarnya  atau  dengan  sembunyi-sembunyi. Pencurian  didefenisikan  sebagai  metode,  sistem,  prosedur.  Berdasarkan  UU  Pasal 362 KUHP, pencurian dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun.”  Tindakan  mencuri  berarti  apabila  seseorang  melakukan  suatu kejahatan  melawan  hukum  guna  memperoleh  harta  benda  ataupun  hal-hal  yang dikehendaki  atau  yang  dilihat,  milik  orang  lain  dan  hendak  menguasainya seluruhnya  untuk  melanggar  hak  milik  hukum.  Jadi,  ketika  ada  yang  tertangkap, maka  sanksinya  seperti  yang  dimuat  dalam  ketentuan  KUHP  dalam  KUHP  dan KUHAP yang bersifat formil dan materiil.
Berdasar pada pasal 362 KUHP diketahui bahwa komponen-komponen yang merupakan tindakan mencuri harta benda, antara lain:
1. Merampas  barang  atau  harta  milik  orang  lain,  dalam  artian  memindah tempatkan  barang  atau  harta  tersebut  menggunakan  tangan  dan  membuat barang  atau  harta  tersebut  tidak  dalam  lingkup  kekuasaan  pemilik sebenarnya (Moh. Anwar, 1997).
2. Harus  ada  barang  atau  harta  yang  dirampas,  dalam  artian  barang  tersebut pasti dianggap berharga dan nilainya tidak selalu ekonomis melainkan dapat dinikmati dan digunakan oleh orang lain.
3. Barang  atau  harta  yang  dirampas  merupakan  kepemilikan  orang  lain  baik seluruh atau sebagiannya.
4. Perampasan  barang  atau  harta  dilakukan  dengan  tujuan  dapat  memiliki sepenuhnya  dengan  tindakan  melawan  hukum  yang  berlaku,  dalam  artian bahwasanya  pelaku  memang  menginginkan  barang  atau  harta  tersebut
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
untuk dinikmati dan digunakan sesuai kebutuhan, namun dengan cara yang melanggar  aturan  hukum  yaitu  tidak  dengan  izin  pemilik  sebenarnya. Adapun dibedakan macam-macam pencurian di dalam kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHP)  dalam  Buku  II,  yaitu  tentang  Tindakan  pencurian diikat dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP antara lain sebagai berikut:
1. Dalam  pasal  362  KUHP  mengenai  tindakan  pencurian,  disebutkan  oleh beberapa  ahli  hukum  pidana  bahwasanya  pencurian  biasa  dapat  disebut dengan  penncurian  pokok  dan  untuk  mengetahui  apakah  dapat dikategorikan  sebagai  pencurian  biasa  dilihat  dari  setiap  unsur  dalam melakukan kejahatan tersebut yang terkandung dalam pasal 362 KUHP.
2. Tindakan  mencuri  melalui  pertimbangan  atau  tindakan  mencuri  dengan kualifikasi  tertentu  yang  diatur  dalam  pasal  362  KUHP,  ditambahi  dengan unsur  lain  serta  situasi  kondisi  yang  dapat  membuat  sanksi  hukum  lebih berat.
3. Tindakan  mencuri  skala  ringan,  dalam  artian  terdapat  unsur-unsur  yang dapat meringankan sanksi hukum sesuai dengan pasal 364 KUHP.
4. Tindakan  mencuri  dengan  menggunakan  kekerasan  yang  dimuat  dalam pasal  365  KUHP.  Tindakan  dengan  didapatinya  unsur-unsur  yang  dapat memberatkan dan menambah hukuman pelaku, misalnya pelaku melakukan pencurian dan tindakan menyakiti orang lain secara bersamaan.
5. Tindakan  mencuri  ruang  lingkup  keluarga  yang  dimuat  dalam  pasal  367 KUHP  tentang  tindak  mencuri  antar  anggota  keluarga.  Dalam  artian tersangka dan juga korban masih terikat dalam satu tali persuadaraan.

## Gadai
Menurut  bahasa,  kata  gadai  dapat  dimaknai  sebagai  kekal,  tetap,  dan  juga jaminan.  Dalam  hukum  positif  yang  berlaku  gadai  dimaksudkan  sebagai  segala sesuatu  yang  dijadikan  sebagai  barang  jaminan,  barang  untuk  agunan,  ataupun tanggungan. Gadai juga disebut sebagai penyerahan sesuatu yang umumnya bersifat barang milik seseorang untuk dijadikan agunan daripada fasilitas pembiayaan yang telah  disepakati.  Sedangkan  menurut  istilah,  gadai  dikategorika  memuat  unsur- unsur pokok berikut, antara lain:
1. Gadai  muncul  sebagai  akibat  dari  perjanjian  antara  pihak  penggadai  atau debitur dan pihak perusahaan gadai atau kreditur untuk menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atau agunan.
2. Tidak  harus  pihak  debitur  yang  menyerahkan  barang  jaminan  tersebut melainkan  dapat  diwakilkan  oleh  orang  lain  namun  tetap  atas  nama  pihak debitur.
3. Kualifikasi  benda  bergerak,  benda  yang  bertumbuh  atau  tidak  bertumbuh yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
4. Pihak  perusahaan  gadai  memiliki  hak  untuk  memutuskan  melunasi  barang jaminan  terlebih  dahulu  dibandingkan  dengan  kreditur  lain  (Parik  dan Kashadi, 2003).
Gadai  merupakan  kegiatan  mendapatkan  sesuatu  barang  atau  benda  yang sifatnya  bergerak  oleh  pihak  pemberi  hutang  dari  pihak  yang  berutang,  dengan perjanjian barang tersebut dapat sewaktu-waktu dijual atau dilelang untuk menebus pinjaman  yang  belum  dilunaskan  sampai  pada  tempo  waktu  yang  telah  dijanjikan dan  tanpa  ada  itikad  baik  pihak  yang  berhutang  untuk  melunasi  hutangnya. Tindakan  yang  dapat  dilakukan  pihak  berpiutang  adalah  dengan  melelang  barang jaminan dan hal tersebut sudah menjadi perjanjian sebelum disahkannya kegiatan gadai  tersebut  diantara  kedua  belah  pihak.  Diberikannya  hak  atas  barang  jaminan gadai  kepada  pihak  perusahaan  gadai  dengan  tujuan  agar  debitur  tidak  dapat mengubah barang atau menukar barang dimana hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan gadai (Sulesteni dan Erwin, 2009).
Berdasar  pada  syari’at  Islam  terdapat  rukun  serta  syarat  sehingga  sah  dan benarnya suatu perjanjian akad gadai, antara lain:
1. Rukun gadai dirumuskan sebagai berikut:
a. Pihak  penggadai  atau Ar-Rahin yang  telah  dewasa,  memiliki  akal  dan pikiran, amanah, dan mempunyai barang gadai.
b. Pihak  penerima  gadai  atau Al-Murtahin berupa  sebuah  lembaga  atau bank  yang  dianggap  amanah  untuk  mendapat  modal  menggunakan barang gadai sebagai jaminan atau agunan.
c. Barang  yang  dijadikan  jaminan  gadai  atau Al-Marhun . Marhun dikategorikan  dalam  beberapa  syarat  yaitu  bias  diperjualbelikan, barang atau harta yang memiliki nilai, dapat digunakan secara syariah, kondisi fisiknya dapat dilihat jelas, merupakan barang kepunyaan ranin .
d. Utang  atau Al-Marhun  bih ,  berupa  dana  atau  materi  yang  diberi  pihak perusahaan  gadai  kepada  penggadai  berdasarkan  besaran  tafsiran marhun. Terdapat syarat-syarat mahrun bih yaitu hak yang harus diberi kepada pemilik, dapat dimanfaatkan, terhitung jumlahnya.
e. Sighat,  Ijab  dan  Qabul,  berupa  kesepakatan  antara  pihak  perusahaan gadai dan penggadai pada proses gadai.
2. Syarat gadai diantara syarat sahnya aqad rahn (Muh. Turnudi, 2016) antara lain:
a. Memiliki akal
b. Telah dapat dikatakan dewasa atau baligh
c. Terdapat barang yang akan dijadikan jaminan gadai
d. Barang jaminan gadai diserahkan kepada perusahaan gadai atau dapat diwakili.

## Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
Hukum  pidana  merupakan  seperangkat  aturan  atau  undang-undang  yang mengikat semua jenis perilaku kejahatan dan perilaku yang melanggar kepentingan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
masyarakat,  dan  pelakunya  dapat  dihukum  dalam  bentuk  penderitaan  ataupun siksaan.  Hukum  pidana  dianggap  sebagai  jenis  hukum  di  Indonesia  yang  memuat aturan-aturan  terkait  norma  berkehidupan  dan  sanksi-sanksi.  Hukum  erat kaitannya dengan segala bentuk aktivitas manusia karena hukum membatasi semua aktivitas mereka. Oleh karenanya mengacu pada sistem yang paling penting untuk penegakan hukum dan untuk melaksanakan haknya. Adapun para ahli memberikan defenisi terkait hukum pidana yaitu:
1. Mezger  mendefenisikan  hukum  pidana  merupakan  sebuah  aturan  yang mengikat  pada  semua  bentuk  perilaku  manusia  sebagaimana  masuk  dalam kategori tertentu dan perilaku tersebut dapat mengakibatkan adanya sanksi pidana.
2. Simons mendefenisikan hukum pidana merupakan seluruh bentuk larangan ataupun  perintah  yang  diancam  oleh  Negara  jika  tidak  dipatuhi  berdasar pada persyaratannya dan terdapat dasar agar sanksi dapat dijatuhkan.
3. Van  Hamel  mendefenisikan  hukum  pidana  merupakan  seluruh  ketentuan atau  aturan  yang  digunakan  Negara  guna  penegakan  hukum,  dengan membuat  larangan  atau  perintah  tentang  apa  yang  bertentangan  dengan hukum.
Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum pidana adalah seluruh aturan-aturan  yang  didalamnya  terdapat  peraturan  mengenai  perilaku  yang dilarang  dan  diperintahkan  (termuat  pada  KUHP  Buku  II  mengenai  Kejahatan  dan Buku  III  Tentang  Pelanggaran),  persyaratan  jatuhnya  sanksi  pidana,  serta  sanksi- sanksi pidana (termuat dalam Buku II KUHP).
Sedangkan  hukum  pidana  Islam  menurut  pandangan fiqh yang  disamakan dengan  istilah “jarimah” yang  dimaknakan  sebagai  larangan syara’ dan  diberikan hukuman oleh pembuat syari’at dengan hukuman had ataupun ta’zir. Kata jinaiyah merupakan  bentuk  verbal noun  (masdar) dari  kata “jana” .  Secara  etimologi “jana” berarti dosa atau kesalahan, jinaiyah dimaknai sebagai perilaku dosa ataupun salah. (Mahkrus Munajat, 2004). Secara istilah kata jinaiyah dikatakan sebagai delik atau tindak  pidana.  Sedangkan  secara  terminologi  kata jinaiyah memiliki  makna  yaitu perilaku yang dilarang agama (syara’) dan dapat diancam dengan hukuman had atau ta’zir . Para fuqaha memberikan  pengertian  terkait  dengan  hukum  pidana  Islam yaitu dimaksudkan sebagai segala perilaku yang dianggap melanggar hukum Islam, baik  perilaku  terkait  jiwa,  harta,  benda,  dan  lain-lain.  Adapun  Sayyid  Sabiq mendefenisikan tentang jinaiyah yaitu segala perilaku atau perbuatan yang dilarang, dimana perilaku tersebut dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research) ,  yaitu  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  survei bahan buku dan sumber sekunder belaka. Serta penulis juga melakukan penelitian
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
bersifat  observasi  yang  nantinya  tentu  mendapatkan  data  langsung,  pengamatan secara  langsung  pada  objek  penelitian  terkait  kasus  ini  berada  di  kantor  tempat bekerja penulis. Pendekatan yang digunakan adalah:
a. Pendekatan  hukum (statue  approach). Pendekatan  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan dengan masalah hukum yang akan ditangani (Mahmud Marzuki, 2011).
b. Pendekatan  kasus (case  approach) .  Dilakukan  dengan  memeriksa  kasus- kasus  terkait  dengan  permasalahan  yang  bersangkutan  dan  yang  telah mengarah  pada  keputusan  pengadilan  yang  memiliki  efek  tetap.  Penelitian utama  dalam  mendekati  suatu  perkara  adalah  penentuan  hubungan  atau resonansi atau musyawarah pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.
c. Pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Pendekatan  konseptual menyimpang dari pandangan dan prinsip yang terdapat dalam fikih. Dengan mempelajari  pandangan  dan  doktrin  fikih,  peneliti  akan  menemukan gagasan-gagasan  yang  memperoleh  paham  akan  hukum,  konsep  hukum, serta  prinsip-prinsip  hukum  terkait  dengan  pokok  bahasan  yang bersangkutan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  dan  penelitian kepustakaan (library  research). Studi  literatur  dilakukan  untuk  memperjelas permasalahan yang  akan  diteliti.  Adapun  materi  hukum  yang  digunakan  adalah materi hukum pokok atau primer dan juga materi hukum sekunder. Lalu dijabarkan dan  disinkronkan  untuk  dilihat  dalam  penelusuran  yang  lebih  sistematis  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan.  Setelah  melewati  proses pengumpulan data yang dilakukan dalam beberapa metode terpilih, data yang ada diolah dan dianalisis untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  teori  dan  asas hukum pidana dan hukum Islam.

## HASIL PEMBAHASAN

## Profil PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara
PT.  Dotri  Gadai  Jaya  Sumatera  Utara  merupakan  perusahaan  atau  lembaga usaha  yang  sejatinya  memberikan  penawaran  kepada  masyarakat  dalam  bentuk bantuan finansial dengan proses yang sederhana dan waktu yang relatif singkat. PT. Dotri  Gadai  Jaya  juga  dikenal  sebagai  perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  bidang usaha  gadai  yang  memiliki  perizinan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Oleh  sebab  itu, perusahaan  ini  mendapat  perhatian  dan  pengawasan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  PT.  Dotri  Gadai  Jaya  Sumatera  Utara  bertempat  di  Jalan  William  Iskandar No.149,  Kelurahan  Sidorejo,  Kecamatan  Medan  Tembung,  Kota  Medan,  Provinsi Sumatera  Utara.  Tepatnya  pada  Desember  2020,  OJK  mengeluarkan  keputusan tentang pemberian perizinan usaha gadai kepada perusahaan ini. Adapun Visi Misi PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara yaitu:
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
“Menjadikan perusahaan gadai yang memberikan pelayanan serta pinjaman terbaik kepada setiap nasabah yang tentunya aman, cepat dan, tepat.”
Saat ini, banyak ditemui usaha gadai di berbagai tempat yang tidak berizin dan  tidak  terdapat  legalitas  hukumnya,  maka  dari  itu  masyarakat  dihimbau  untuk berhati-hati  dan  melakukan  riset  terlebih  dahulu  terkait  informasi  perusahaan- perusahaan di bidang usaha gadai ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2016  tentang  Usaha  Pergadaian,  PT Dotri  Gadai  Jaya  diwajibkan  untuk  memberi  keterangan  secara  detail  pada  setiap unit layanan, antara lain:
1. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian
2. Nomor  dan  tanggal  izin  usaha  dan  pernyataan  bahwa  Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK
3. Hari dan jam operasional
4. Tingkat  bunga  pinjaman  atau  imbal  jasa  atau  imbal  hasil  bagi  Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

## Uraian Kasus Terkait Menerima Barang Gadai Hasil Curian di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara
Berdasarkan data yang diterima dari pihak perusahaan, terdapat satu kasus yang  peneliti  gunakan  sebagai  acuan  untuk  mendapatkan  hasil  analisis permasalahan penelitian, antara lain:
Dimulai dari seorang warga negara Indonesia yang bernama Bapak Waluyo Desus,  dimana  Bapak  Waluyo  Desus  yang  beralamat  di  Jl.  M.  Yakub  Gg.  Belimbing No.  15  A  diketahui  telah  menggadaikan  satu  unit  barang  elektronik  berupa handphone di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara. Jenis handphone yang digadaikan yaitu handphone dengan  merek  Realme  C33  4/64.  Seiring  dengan  berjalannya waktu,  diketahui  bahwasanya  perusahaan  didatangi  oleh  pihak  polisi  setempat dengan  membawa  surat  tugas  penyitaan  barang  gadai  sebagai  barang  bukti  yang dilakukan  oleh  Bapak  Waluyo  Desus.  Dari  situlah,  terkuak  bahwasanya  Bapak Waluyo  Desus  menggadaikan  barang  yang  diduga  hasil  pencurian.  Sebelumnya kejadian terjadi di Provinsi Riau, dimana tersangka
melakukan  tindak  pidana  pencurian  uang  untuk  dibelikan  berbagai  barang elektronik, salah satunya adalah handphone. Lalu, untuk menutupi jejak, tersangka pulang  ke  Medan  dengan  membawa  barang-barang  elektronik  yang  dibelinya  di Riau.  Sesampai  di  Medan,  tersangka  menggadaikan  barang  elektronik  berupa handphone ke PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara ini.
Berdasarkan keterangan, sebelumnya perusahaan tidak mengetahui barang tersebut  merupakan  hasil  tindak  pidana  pencurian,  dikarenakan  tersangka menggadaikan barang sesuai dengan persyaratan atau standar operasional prosedur (SOP)  penerimaan  barang  jaminan  yang  ada  di  PT.  Gadai  Jaya  Sumatera  Utara. Tersangka  menunjukkan  barang  dilengkapi  kotak  dan  bukti  pembelian  sehingga tidak  menaruh  curiga  perusahaan.  Dikarenakan  kasus  ini,  pihak  perusahaan  rugi materi  berupa  uang  sebesar  Rp.  2.000.000  yaitu  jumlah  pinjaman  yang  diberikan perusahaan kepada tersangka.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295

## Analisis Hukum Pidana dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian
Saat  ini,  Indonesia  sedang  dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan- permasalahan  kompleks,  salah  satunya  adalah  masalah  kejahatan.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  kejahatan  telah  merebak  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan setiap lapisan masyarakat. Berkembangnya permasalahan kejahatan ini dipengaruhi oleh struktur sosial dan juga lingkungan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penentu  perilaku  masyarakat.  Kejahatan  tidak  dapat hilang  dengan  sendirinya,  salah  satu  kejahatan  yang  kerap  terjadi  antara  lain mengambil hak milik orang lain tanpa izin serta memperjualbelikan hak milik orang lain dengan tanpa izin. Kejahatan ini disebut dengan pencurian.
Sanksi  pidana  dianggap  sebagai  sanksi  terberat  jika  dibandingkan  dengan jenis sanksi berbagai bidang hukum lain. Fungsi hukum pidana disebut pula fungsi subsidiaritas, dimana dalam proses penetapan hukum pidana seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan melalui analisis serta pertimbangan yang menyeluruh (Mahrus Ali,  2011).  Tindak  pidana  pencurian  kerap  terjadi  diakibatkan  ketidaktahuan  dan minimnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  pidana  pencurian.  Pencurian sebagaimana  yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Indonesia, terkait pencurian dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap harta benda yaitu diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” (R. Soesilo, 1976).
Sedangkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia dalam pasal 480 (Moeljatno, 2012), yaitu: “ Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:
1. Terbukti bersalah telah melakukan penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan  akan  memperoleh  keuntungan,  menjual,  menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.”
Berdasarkan  kasus  yang  diuraikan  sebelumnya,  bahwasanya  perusahaan dapat  dijerat  dengan  pasal  480  KUHP  tentang  penadahan,  jika  secara  sah  dan terbukti telah menerima barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana pencurian. Dalam  praktik  yang  secara  umum  dianggap  terbukti  adalah  ketika  pelaku penadahan dapat menyangka barang tersebut berasal dari kejahatan. Adapun unsur yang terkandung dalam pasal 480 ayat 2 tentang suatu barang yang secara langsung didapatkan  dari  pencurian  atau  penggelapan  dan  sebagainya  sudah  dijual  atau
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
ditukarkan  dengan  barang  lain  atau  uang  curian  yang  telah  digunakan  untuk membeli  suatu  barang.  Maka  barang  siapa  yang  mengambil  keuntungan  dari  uang atau  barang  hasil  curian  tersebut  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang termuat dalam pasal 480 ayat 2. Adapun dua jenis perbuatan penadah:
1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah.
2. Yang  melepaskan  barang  dari  tangannya  yaitu  menjual,  menyewakan, menukarkan,  menggadaikan,  memberi  sebagai  hadiah,  ditambah  dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.
Bagi  perbuatan  jenis  kedua  ditambah  unsur  dengan  maksud  untuk mendapatkan keuntungan merupakan unsur penadahan. Karena sudah jelas dalam ayat  1  KUHP  tersebut,  bahwa  unsur  kesengajaan  merupakan  unsur  tindak  pidana penadahan.  Berdasarkan  kasus  yang  diuraikan  sebelumnya,  dapat  diketahui bahwasanya PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara telah menerima barang gadai yang terbukti  hasil  curian  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  “menerima  sebagai gadai”.  Unsur  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  unsur  penadahan. Unsur  lain  yang  dapat  menyatakan  bahwa  perusahaan  tersebut  telah  melakukan tindak  pidana  dan  dapat  dijerat  hukum  adalah  unsur  kesengajaan  atau  unsur menyembunyikan  suatu  benda  hasil  tindak  pidana.  Berdasarkan  keterangan  dari perusahaan,  bahwasanya  perusahaan  tidak  mengetahui  sedikitpun  tentang  asal muasal  barang  jaminan  gadai  tersebut.  Hal  ini  dapat  ditelaah  kembali  dan membutuhkan informasi yang akurat, baik dari tersangka dan terkhusus dari pihak perusahaan  gadai.  Dijelaskan  dalam  KUHP  Pasal  480  ayat  1  dan  2  diatas bahwasanya  perusahaan  dapat  dijerat  hukum  jika  mereka  mengetahui  atau sedikitnya  mencurigai  asal  muasal  barang  tersebut  merupakan  hasil  dari  tindak pidana pencurian.
Berdasarkan prosedur atau SOP penerimaan barang jaminan pada PT. Dotri Gadai Jaya terdapat poin-poin berikut:
1. Nasabah datang ke outlet dengan membawa barang jaminan dan membawa bukti identitas asli yang masih aktif atau bukti lain.
2. Perusahaan hanya menerima barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
3. Perusahaan  harus  menanyakan  sumber  barang  jaminan  tersebut  apakah milik sendiri atau dikuasakan.
4. Apabila  barang  jaminan  bukan  milik  sendiri,  maka  harus  disertai  bukti lainnya seperti surat kuasa dari pemilik barang.
Terkait dengan SOP penerimaan barang jaminan pada perusahaan tersebut, diketahui  bahwasanya  perusahaan  tidak  sembarangan  mengambil  atau  menerima barang  jaminan  gadai.  Terdapat  ketentuan  bahwa  perusahaan  harus  mengetahui apakah barang jaminan gadai tersebut milik pribadi atau tidak. Dalam kasus diatas, aktivitas gadai sudah sesuai dengan prosedur, dimana tersangka membawa barang jaminan gadai dilengkapi dengan bukti pembelian secara sah atas nama tersangka sendiri.  Sehingga  perusahaan  tidak  harus  menaruh  curiga  terhadap  barang  hasil tindak pidana pencurian tersebut.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
Terkait  hal  ini,  kedudukan  barang  jaminan  yang  dianggap  barang  hasil kejahatan  tetap  dianggap  sah  apabila  tidak  ada  tuntutan  dari  pemilik  barang sebenarnya.  Jika  terdapat  tuntutan  kepada  pihak  berwajib  maka  barang  jaminan tersebut tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Pada akhirnya, perjanjian gadai  akan  batal  demi  hukum  sesuai  dengan  keputusan  hakim.  Barang  jaminan tersebut  akan  dikembalikan,  sedangkan  pinjaman  kredit  yang  diberikan  menjadi konsekuensi atau kerugian kreditur.
Menurut  ketentuan  hukum,  pihak  penggadai  dan  kreditur  (perusahaan gadai)  dapat  dipidana  menurut  pasal  480  KUHP  tentang  penadahan.  Namun, berdasarkan  keterangan  dari  pihak  perusahaan,  mereka  sama  sekali  tidak mengetahui dan tanpa sengaja menerima barang hasil curian tersebut. Hal tersebut dapat menjadi hal-hal yang dapat meringankan beban hukum perusahaan. Diketahui lebih  lanjut  bahwa  kasus  ini  diakhiri  dengan  jalan  damai  antara  aparat  penegak hukum  dan  perusahaan  gadai.  Pihak  perusahaan  memilih  jalan  damai  dengan konsekuensi  kerugian  materi  sebesar  Rp.  2.000.000,00  yaitu  uang  yang  dipinjam tersangka melalui aktivitas gadai tersebut.
Elemen terpenting dalam KUHP pasal 480 ayat 1 dan 2 yaitu tersangka harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan.  Tersangka  tidak  perlu  mengetahui  detail  asal  barang  tersebut  apakah hasil pencurian, penggelapan, penipuan, uang palsu, dan lain-lain, akan tetapi cukup dengan ia dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang tersebut bukan barang “terang”.  Untuk  membuktikan  elemen  ini  memang  sulit,  akan  tetapi  dapat  dilihat dalam praktiknya yaitu keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan  di  bawah  harga  atau  dibeli  secara  sembunyi-sembunyi  pada  malam  hari yang  menurut  ukuran  di  tempat  itu  memang  mencurigakan.  Meskipun  pihak penggadai juga merupakan korban yang tidak mengetahui barang yang digadaikan tersebut adalah barang hasil tindak kejahatan, minimnya pengetahuan akan hukum, dapat  saja  menyebabkan  pihak  penggadai  menjadi  tersangka  penadahan sebagaimana yang dimaksud pasal 480. Dikarenakan terdapat delik kelalaian (culpa) yang awalnya tidak menyadari hal tersebut.

## Analisis Hukum Pidana Islam dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian
Menurut bahasa, mencuri (sariqah) yaitu tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan hal milik pribadi secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut istilah, mencuri adalah tindakan mengambil harta yang dijaga dan dikeluarkan dari tempat  penyimpanan  dengan  tidak  ada  kerancuan (shubhat) dan  dilakukan  secara sembunyi atau tertutup (Djazuli, 1997). Dalam Al-Qur’an Allah Subhanahu Wata’ala berfirman yaitu Surah Al-Ma’idah ayat 38:
َّ َّ َٰ
َ ً◌ ۢ◌ َ◌ ۟◌ َ ََُْ ُ اََ َٓ ﻟ - ﱠو ◌ۗ ﻟ - ﱠ ھَ ﻢ ﻟً ﻜ ﻮ اﺑ ﺴ ﻚ ا ﻣ ﺐ ء ا ز ج ا ﻣُ ﮫ دَْأ اﯨ ﻌُ ﻄ ﻘﭑ ف ةﻗ ﺮ ا ﺳ ﻨﭑﱠ و ﻗ ﺮ ا ﺳ ﻨﭑﱠ و ُ َ ِ ِّ ََ َ◌ ِ◌ ا َ َ َِ ٓ ِ َ ِ َ ﻣٌُ ﻜِ ﺢَ زٌَ ز عَ ِ
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai  siksaan  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.” (Surah Al-Ma’idah ayat 38) (Quraish Shihab, 2010).
Berdasarkan hukum Islam, pencurian terbagi atas dua yaitu pencurian yang hukumannya had ,  dan  pencurian  yang  hukumannya ta’zir .  Adapun  yang  termasuk dalam  pencurian  yang  hukumannya had adalah  pencurian  ringan  dan  pencurian berat.  Pencurian  ringan  merupakan  tindakan  mengambil  harta  yang  bukan  milik kita  dengan  jalan  sembunyi-sembunyi,  sedangkan  pencurian  berat  merupakan tindakan  mengambil  harta  yang  bukan  milik  kita  dengan  jalan  kekerasan. Jarimah hudud dimaknai sebagai kejahatan yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan secara mutlak  oleh  Allah  di  dalam  Al-Qur’an  ataupun  hadits.  Dalam  hukum  pidana  Islam, hudud merupakan tindak pidana paling serius dan berat. Yang dimaksud dengan had yaitu hukuman yang telah ditetapkan dalam nas diganti dengan hukuman lain atau bahkan  dapat  dibatalkan  oleh  manusia.  Terdapat  alasan  para  fuqaha mengkategorikan jarimah  hudud sebagai  hak  Allah,  yaitu  karena  perilaku  tersebut dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an mendatangkan kemaslahatan bagi individu ataupun  orang  lain  dan  dari  jenis  pidana  maupun  sanksi  secara  jelas  disebutkan dalam Al-Qur’an sementara tindak kejahatan lainnya tidak (M. Munajat, 2004).
Ta’zir secara bahasa bermakna menolak atau mencegah, sedangkan menurut istilah merupakan suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu dengan maksud mencegah atau menjadikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak diulangi  kembali. Ta’zir disebut  juga  sebagai  hukuman  atas  tindak  perilaku kejahatan yang tidak dikum secara had atau kaffarat (Rahmat Hakim, 2000). Ta’zir adalah bentuk hukuman yang sifatnya mendidik atas perilaku maksiat yang belum ditetapkan  oleh shara’ atau  disebut  sebagai  hukuman  yang  diserahkan  kepada keputusan  hakim.  Dasar  hukum ta’zir merupakan  pertimbangan  kejahatan  yang mengacu  pada  prinsip  keadilan.  Pengimplementasiannya  pun  berbeda-beda  setiap keadaan. Hukuman ini dapat dikenakan untuk anak kecil karena bersifat mendidik.
Jarimah  ta’zir dapat  dibedakan  atas  tiga,  antara  lain:  (1) jarimah  ta’zir karena  berbuat  maksiat,  (2) jarimah  ta’zir karena  berbuat  yang  membahayakan umum, jarimah  ta’zir karena  melanggar.  Kemudian  jika  dilihat  dari  segi  hak  yang dilanggar terbagi atas dua, yaitu: (1) jarimah ta’zir mengenai hak Allah, (2) jarimah ta’zir mengenai hak perorangan. Bentuk sanksi dalam hukum ta’zir dapat berbeda sesuai  dengan  keputusan  hakim.  Bentuk  sanksi  dapat  berupa  hukuman  cambuk, hukuman  penjara,  pengasingan,  penyitaan  harta  benda,  denda,  peringatan  keras, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, publikasi, sampai pada hukuman mati.
Dalam  Islam,  sistem  gadai (rahn) diperbolehkan  sebagaimana  yang terkandung  dalam  Q.S  Al-Baqarah  ayat  282  yang  artinya: “Hai  orang-orang  yang beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” Dan hadits Rasulullah:
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
◌َ ◌َ ◌ْ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ْ ◌ٌ ◌ْ ◌ْ ◌َ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌َ ◌َ ِِ ◌ّ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ِ ◌ّ ◌َ ◌ُ ﻋَُْ ﺑد ﺣ دﺛ ﯨﺎ ﻣ ﺳ د د ﺣ دﺛ ﯨﺎ اﻧ ﯨﺎ ﺣ د ﺣ د ﺛﯨ ﺎ اْﻟ ﻌ ﻣ ش ُ ﻗﺎ ل ﺗ ذا ﻛ ز و اَْ ﻋ ﯨَد ◌ْ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ْ ◌َ ◌َ ◌َ ◌ْ ◌ُ ◌ْ ◌َ ◌َ ◌ِ ◌َ ◌ِ ◌َ ◌َ ◌ِ ◌َ ِ ◌َ ◌ِ ُ ◌ّ ◌َ ◌َ ◌ِ ◌ِ َ ِ ◌َ إﺑْ ز ا ھُ م ا ﻧ ز ھﱠَ ﮫ و اﻧ ﻘﺑُ م ف ٍ اﻧ ﺳ ﮭ ف ﱠ ﻓﻘ ﺎ ل إ ﺑْ ز ا ھُ م ﺣ د ﺛﯨ ﺎ اْﻟ س ْ ﯨ د ﻋَ ﮫ ﻋَ ﺎﺋ ﺷ ﺔ ◌َ ◌ِ ◌ّ ◌َ ◌ْ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌ّ ◌َ ◌َ ◌ِ ﱠَ ◌َ ◌ْ ◌ِ ◌ْ ◌َ ◌ِ ◌َ ا ◌ّ ◌َ ◌َ ◌َ ر ض ٍ ﱠﻟ ﻼ ُ ﻋَ ﯨ ﮭ ﺎ أ ن ا ﻧﯨ ب ٍ ﺻ ﮫً ﱠﻟ ﻼ ُ ﻋَ ﮭُْ ﮫ و ﺳ ﮭ م ا ﺷ ﺗ ز ي ﻣ ﮫ ھُ ﯨ دﱞٍ ط ﻌ ﺎ ﻣ ﺎ ◌َ ◌ِ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ د ر ﻋَْ ﮫُ إ نً أ ﺟ م و ر ھَ ﯨُ ﮫ ◌ِ ◌َ ٍ ◌َ َ ◌ِ
Artinya: “Telah  menceritakan  kepada  kami  Musaddad  telah  menceritakan  kepada kami  'Abdul  Wahid  telah  menceritakan  kepada  kami  Al  A'masy  berkata;  kami menceritakan  di  hadapan  Ibrahim  tentang  masalah  gadai  dan  pembayaran  tunda dalam  jual  beli.  Maka  Ibrahim  berkata;  telah  menceritakan  kepada  kami  Al  Aswad dari  'Aisyah  radliallahu  'anha  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan,  yang  Beliau  menggadaikan  (menjaminkan)  baju  besi  Beliau."  (H.R. Bukhari)
Dapat disimpulkan berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah diatas, bahwa Islam memperbolehkan gadai (rahn) dengan catatan tidak digunakan dalam tindak kejahatan. Dalam hal ini, kasus yang sebelumnya diuraikan telah dimasukkan ke  dalam  kategori  tindak  kejahatan  yang  dilarang  oleh  Islam.  Sehingga  terdapat hukum Islam yang mengikat beserta sanksi yang dapat diberikan kepada tersangka. Tindak  pidana  pencurian  dan  penadahan  merupakan  perilaku  melanggar  syari’at Islam  yang  mana  dapat  dikategorikan  sebagai jarimah  ta’zir .  Adapun  tujuan diterapkannya hukum bagi tersangka yaitu untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan pendapat ahli Fiqh menyatakan bahwa hukuman bagi orang- orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  hukumannya  tidak  diatur  dalam  Al-Qur’an dan Sunnah adalah hukuman ta’zir . Adapun bentuk hukuman ta’zir dibedakan atas tiga, yaitu: (1) hukuman yang berkaitan dengan badan, (2) hukuman yang berkaitan dengan  kemerdekaan  seseorang,  (3)  hukuman  yang  berkaitan  dengan  harta (Departemen Agama RI, 2011).
Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara  yaitu  menerima  gadai  dengan  barang  jaminan  terbukti  hasil  dari  tindak pidana pencurian, dengan tanpa diketahui sedikitpun oleh pihak perusahaan. Kasus ini perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum guna tujuan penyelesaian. Penyelesaian  yang  didapat  pada  akhirnya  adalah  jalan  damai  antara  perusahaan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   363-378   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295
gadai dengan aparat penegak hukum, dikarenakan tidak terdapat unsur kuat yang mendasari perusahaan telah melakukan penadahan, namun perusahaan harus rugi materi sebesar Rp. 2.000.000,00 yakni uang yang dipinjam tersangka. Konsekuensi ini dianggap sesuai karena bagaimanapun perusahaan dinilai kurang selektif dalam menerima barang jaminan gadai, dan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menerima  barang  jaminan  gadai.  Dalam  kasus  ini,  keputusan  yang  diambil  telah sesuai  dengan  hukum ta’zir, dimana  hukum ta’zir merupakan  hukum  yang seluruhnya  diserahkan  kepada  ulil  amri  atau  hakim.  Pada  dasarnya  Islam memperbolehkan  kegiatan  gadai  atau rahn. Akan  tetapi  jika  kegiatan  gadai dilakukan  dalam  tindak  kejahatan  atau  barang  yang  diterima  merupakan  hasil tindak kejahatan, maka kegiatan tersebut dangat dilarang oleh Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya hubungan  gadai  dengan  tindak  penadahan  harus  dibuktikan  secara  detail.  Dalam memutus  perkara  penadahan  digunakan  landasan  hukum  pidana  antara  lain  pasal 480 KUHP tentang penadahan yaitu tindak pidana diartikan sebagai perbuatan oleh seseorang  dengan  jalan  memberi,  menawarkan,  menukar,  menerima  gadai, menerima  hadiah,  atau  mencari  keuntungan,  menjual,  menyembunyikan  suatu benda  yang  sepatutnya  harus  diduga  perolehannya  dari  tindak  kejahatan.  Dalam tinjauan fiqh  jinaiyah terdapat  putusan  yang  didasarkan  pada  hukuman ta’zir dimana  hakimlah  yang  diberi  kuasa  atas  putusan  hukuman  bagi  pelaku  dengan tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  pendidikan  agar  perilaku  kejahatan  tidak terjadi lagi.
Dalam kasus PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara, terbukti secara sah bahwa barang  yang  dijadikan  jaminan  gadai  merupakan  barang  hasil  pencurian,  maka nasabah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian. Adapun perusahaan yang  tidak  mengetahui  asal  muasal  barang  tersebut  dikarenakan  barang  tersebut telah  memenuhi  SOP  penerimaan  barang  jaminan  gadai,  harus  menerima konsekuensi  berupa  kerugian  uang  sebesar  Rp.  2.000.000,00  yakni  uang  pinjaman nasabah. Pihak kreditur atau perusahaan gadai sangat dimungkinkan dalam peran penerimaan  barang  jaminan  hasil  kejahatan  yang  dalam  hukum  pidana  dapat terindikasi  melakukan  tindak  pidana  penadahan.  Pihak  kreditur  yang  menerima barang jaminan tanpa melakukan cek kelengkapan atau surat kepemilikan, padahal barang  tersebut  patut  untuk  diduga  sebagai  barang  hasil  kejahatan  dapat  juga dikatakan  penadahan.  Maka  dari  itu,  pihak  kreditur  atau  penggadai  lebih  hai-hati dan  selektif  dalam  menerima  barang  jaminan.  Walaupun  pihak  kreditur  dijadikan sebagai  korban,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dijerat  pasal  dan dikenakan hukuman. Diperlukan perhatian khusus juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  untuk  lebih  ketat  memberi  aturan,  serta  evaluasi  secara  berkala  agar  kasus seperti ini tidak terulang kembali, baik untuk pegadaian swasta maupun pegadaian milik pemerintah.
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4295

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana, Ed.1 Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. Andreansyah,  A.  (2016). Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Penadahan  Kendaraan Bermotor Hasil Curian Menurut Fiqh Jinaiyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1. A Palembang) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). Chazawi,  Adami.  (2002). Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1 .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Djazuli, A. (1997). Fiqh Jinaiyah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Effendy, H. (2008). Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dan Pihak Ke III Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan di Perum Pegadaian Kota  Semarang (Doctoral  dissertation,  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro).
Farizi,  C.  S.  (2022). Kedudukan  PT.  Pegadaian  sebagai  Korban  Tindak  Pidana Penadahan  Dihubungkan  dengan  Pasal  480  Jo  Pasal  263  KUHP (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Gunawan, H., & Habibi, A. (2021). Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 7 (1), 126-138. Hasari, F.  (2017). Pertimbangan  Hukum  Hakim  terhadap  Tindak  Pidana  Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
Salam, Faisal. 2001 . Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek . Bandung: Mandar Maju.
Shihab,  M.  Quraish.  2010. Al-Qur’an  dan  Maknanya .  Tanggerang:  Lentera  Hati. Soesilo,    R.    1976. Kitab    Undang-Undang    Hukum    Pidana    (KUHP)    serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia. Sudaryono  dan  Surbakti.  2005. Hukum  Pidana .  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Press.
Wildana, A. 2020. Percobaan Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 Jo pasal 53 KUHP  ditinjau  Menurut  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
Sumber Internet: https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan- pidananya/ (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 16.00 WIB). https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-38 (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB).