## UPAH MINIMUM DAN TINGKAT KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN DI INDONESIA

## MINIMUM WAGE AND POVERTY LEVEL: STUDY OF POLICY IN INDONESIA
A. Hasyim Asyari Amir Husni 1 , A.M Rusli 2 , Suhardiman Syamsu 3 , Muhammad Chaeroel Ansar 4
1 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin email: namehasyimasyari@gmail.com
2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin email: andimrusli@unhas.ac.id
3 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin email: suhardiman@unhas.ac.id
4 Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin email: mchaeroel@unhas.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk menyelidiki  hubungan antara  upah minimum  dan  tingkat  kemiskinan.  Upah minimum  adalah  topik  kebijakan  kontroversial  yang  memengaruhi  jutaan  pekerja  di  seluruh  dunia,  dan memahami  dampaknya  terhadap  tingkat  kemiskinan  sangat  penting  bagi  pembuat  kebijakan  dan  peneliti. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap literatur yang ada, data statistik, dan menggunakan model regresi  yang  lebih  kompleks.  Data  diolah  di  dalam  Microsoft  Excell,  kemudian  dianalisi  menggunakan perangkat lunak statistik R. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bhawa kebijakan upah minimum efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negative di Indonesia.

## Kata Kunci : Upah Minimum; Kemiskinan; Kebijakan

## Abstract
This study aims to investigate the relationship between minimum wages and poverty rates. Minimum wage is a controversial policy topic that affects millions of workers around the world, and understanding its impact on  poverty  rates  is  crucial  for  policymakers  and  researchers.  By  conducting  a  comprehensive  analysis  of existing literature, statistical data, and using more complex regression models. The data was processed in Microsoft Excell, and then analysed using R statistical software. The findings of this study show that minimum wage policy is effective in negatively affecting the poverty rate in Indonesia.
Keywords : Minimum Wage; Poverty; Policy

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298

## PENDAHULUAN
Upah  minimum  adalah  alat  kebijakan yang  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  menetapkan  dasar  upah  yang  sah  bagi pekerja, memastikan bahwa mereka menerima tingkat  pendapatan  minimum  (Jadoon  et  al., 2021).  Ini  sering  diterapkan  dengan  tujuan melindungi  pekerja  dari  praktik  eksploitatif dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi mereka. Secara bersamaan, kemiskinan adalah masalah  mendesak  yang  memengaruhi individu,  keluarga,  dan  komunitas  di  seluruh dunia,  menghambat  pembangunan  sosial- ekonomi  dan  memperburuk  ketidaksetaraan (Kis-Katos  &  Sparrow,  2015).  Memahami hubungan  antara  upah  minimum  dan  tingkat kemiskinan  sangat  penting  bagi  pembuat kebijakan  dan  peneliti  yang  mencari  strategi efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
Buruh dan upah merupakan dua hal yang saling terhubung, sebab dengan buruh sebagai individu yang  bekerja  berhak  mendapat  hasil dari kerjanya yang biasa disebut sebagai upah. Hal ini kemudian dipertegas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat 3: “Setiap  orang  yang  bekerja  berhak  atas pengupahan  yang  adil  dan  menguntungkan, yang  memberikan  jaminan  kehidupan  yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya,  dan  jika  perlu  ditambah  dengan perlindungan  sosial  lainnya”.    Jaminan  upah yang  dibayarkan  ini,  bukanlah  sebatas penjamin bagi keadilan buruh saja, melainkan
keadilan  bagi  kesejahteraan  buruh  dan keluarganya  juga  (Fellini,  2019;  Jadoon  et  al., 2021).  Apakah  dengan  pembayaran  upah  ini, buruh/pekerja  mampu  memenuhi  segala kebutuhan  kehidupannya,  terutama  kebutuhan dasar; sandang, pangan dan papan.
Di  dalam  upah  yang  diterima  buruh  ada banyak jenis upah, salah satunya yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah upah minimum. Penentuan  upah  minimum di daerah (Provinsi) adalah hal paling nyata bagi buruh, bukan hanya menjadi  kebutuhan  mendasar  dari  hubungan buruh  dengan  majikan,  upah  juga  merupakan persoalan  yang  paling  erat  kaitannya  dengan buruh  di  daerah,  khususnya  pascakebijakan otonomi daerah (Bird & Manning, 2008).
Hubungan  antara  upah  minimum  dan tingkat kemiskinan merupakan topik yang cukup menarik  dan  diperdebatkan  di  antara  para ekonom,  pembuat  kebijakan,  dan  kelompok advokasi  (Harjanto  et  al.,  2022).  Di  satu  sisi, para pendukung berpendapat bahwa menaikkan upah  minimum  dapat  secara  langsung mengangkat  pekerja  keluar  dari  kemiskinan dengan memberi mereka penghasilan yang lebih tinggi (Backhaus & Müller, 2023; Fellini, 2019). Mereka  berpendapat  bahwa  menaikkan  upah bagi  pekerja  berpenghasilan  rendah  dapat meningkatkan  standar  hidup  mereka  dan mengurangi ketergantungan mereka pada jaring pengaman sosial. Di sisi lain, orang-orang yang skeptis  mengungkapkan  kekhawatiran  tentang potensi konsekuensi negatif dari kebijakan upah

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
minimum,  seperti  berkurangnya  kesempatan kerja, meningkatnya biaya bisnis, dan potensi dampak  inflasi  (Harjanto  et  al.,  2022;  Hauf, 2017).
Mengingat  keragaman  sudut  pandang dan  tidak  adanya  konsensus,  penelitian  lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  tentang hubungan  antara  upah  minimum  dan  tingkat kemiskinan (Zhou et al., 2019). Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan  yang  ada  dengan  melakukan analisis  menyeluruh  terhadap  literatur  dan bukti  empiris  tentang  topik  ini.  Dengan menggunakan  metodologi  penelitian  dan analisis  statistik  yang  tepat,  penelitian  yang diusulkan  ini  berupaya  untuk  memberikan wawasan  yang  berharga  tentang  pengaruh kebijakan  upah  minimum  terhadap  tingkat kemiskinan (Wilson, 2017).
Dampak  kenaikan  upah  minimum terhadap  kemiskinan  berbeda-beda  untuk setiap Negara. Ini karena penegakan peraturan dan karakteristik tenaga kerja yang berbeda di masing-masing Negara. Karena tenaga kerja di Negara  maju  didominasi  oleh  tenaga  kerja terdidik  ( skilled  workers ),  yang  lebih  rentan terhadap  shocks  dan  memiliki  bargaining power yang lebih rendah, penduduk miskin di Negara-negara  berkembang  akan  merasakan manfaat  yang  berbeda  dari  kenaikan  upah minimum. Sangat menarik untuk menyelidiki
apakah  kenaikan  upah  minimum  benar-benar dapat  mengurangi  kemiskinan  karena  ada perbedaan  dampak  kenaikan  upah  minimum terhadap  kemiskinan.  Dengan  menggunakan data panel pada level provinsi  dari tahun  2014 hingga  2022,  studi  ini  akan  mengestimasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia.
Temuan  penelitian  ini  akan  sangat berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  membentuk kebijakan  pasar  tenaga  kerja  dan  strategi pengurangan  kemiskinan.  Mengidentifikasi kekuatan,  keterbatasan,  dan  potensi  pertukaran yang  terkait dengan  intervensi upah minimum, penelitian
ini bertujuan untuk
menginformasikan keputusan kebijakan berbasis  bukti  yang  bertujuan  mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah (Scalioni Brito & Lessa  Kerstenetzky,  2019).  Pada  akhirnya, memahami hubungan antara upah minimum dan tingkat  kemiskinan  sangat  penting  untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Nattrass, 2000).

## KAJIAN LITERATUR
Tinjauan  literatur bertujuan  untuk memberikan  gambaran  yang  komprehensif tentang penelitian yang ada dan wacana ilmiah tentang  hubungan  antara  upah  minimum  dan tingkat kemiskinan. Bagian ini akan memeriksa

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
teori  kunci,  konsep,  dan  studi  empiris  yang telah  menyelidiki  hubungan  ini.  Dengan menganalisis  literatur,  tinjauan  tersebut berupaya  mengidentifikasi  area  konsensus, temuan  yang  bertentangan,  dan  kesenjangan dalam pengetahuan.
Banyaknya  perspektif menjelaskan gagasan  tentang  pengaruh  upah  minimum terhadap  kemiskinan,  sehingga  menjelaskan potensi  perbedaan  dalam  interpretasinya. Meskipun  demikian,  terlepas  dari  perbedaan ini,  beberapa  pandangan  dan  prinsip fundamental  secara  intrinsik  terkait  dengan upah minimum dan kemiskinan diakui secara luas.

## Upah Minimum dan Kemiskinan
Upah  minimum  sering  kali  dilihat sebagai  alat  kebijakan  untuk  mengatasi kemiskinan  dengan  memastikan  bahwa pekerja  menerima  pendapatan  yang  layak (Fields & Kanbur, 2007). Para pendukungnya berpendapat bahwa menaikkan upah minimum dapat  secara  langsung  mengangkat  pekerja keluar  dari  kemiskinan,  karena  upah  yang lebih tinggi akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan  ekonomi  mereka.  Mereka berpendapat  bahwa  menaikkan  upah  bagi pekerja berpenghasilan rendah dapat mengurangi  ketimpangan  pendapatan  dan meningkatkan keadilan sosial (Malloy, 2020).
Studi  empiris  yang  mengkaji  pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan
memberikan hasil yang kontradiktif. Meskipun beberapa  penelitian  menunjukkan  hubungan positif  antara  upah  minimum  dan  penurunan angka  kemiskinan,  penelitian  lain  menemukan temuan  yang  beragam  atau  tidak  meyakinkan (Campos-Vazquez & Esquivel, 2023; del Carpio et  al.,  2019;  Lenhart,  2017;  Quinn  &  Cahill, 2017).  Hasil  yang  berbeda  dapat  disebabkan oleh  beberapa  faktor,  termasuk  variasi  dalam metodologi,  sumber  data,  periode  waktu,  dan faktor  kontekstual  antar  penelitian.    Tinjauan terhadap bukti empiris mengenai dampak upah minimum  menemukan  hasil  yang  beragam mengenai  dampaknya  terhadap  kemiskinan (Neumark  &  Wascher,  2007).  Beberapa penelitian  menunjukkan  penurunan  tingkat kemiskinan, sementara penelitian lainnya tidak menunjukkan  dampak  signifikan  atau  bahkan potensi  dampak  buruk  terhadap  dinamika lapangan kerja dan kemiskinan.
Sementara  itu,  Allegretto  dkk.,  (2017) mengenai kenaikan upah minimum Seattle dan menemukan sedikit penurunan tingkat kemiskinan  di  kalangan  pekerja  yang  terkena dampak  (Allegretto  et  al.,  2017).  Namun, penting  untuk  dicatat  bahwa  penelitian  ini mewakili  kasus  tertentu  dan  mungkin  tidak dapat  digeneralisasikan  secara  langsung  ke konteks  lain.  Di  sisi  lain,  Card  &  Krueger, (1994)  meneliti  dampaknya  terhadap  industri makanan  cepat  saji  di  New  Jersey  dan Pennsylvania  dan  tidak  menemukan  dampak

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
negatif  yang  signifikan  terhadap  lapangan kerja terkait dengan kenaikan upah minimum (Card & Krueger, 1994). Namun penelitian ini dikritik dan memicu perdebatan berkelanjutan di kalangan peneliti.
Dampak  upah  minimum  selama  Resesi Hebat dan menemukan  bukti adanya dampak negatif  yang  besar  terhadap  lapangan  kerja, terutama  bagi  kelompok  rentan.  Namun penelitian  ini  tidak  secara  langsung  berfokus pada hasil kemiskinan (Clemens, J., & Wither, 2019).  Dube  dkk.  (2018):  Studi  mereka meneliti  dampak  upah  minimum  lintas  batas negara dan menemukan dampak negatif yang minimal terhadap lapangan kerja (Dube et al., 2010). Meskipun studi ini tidak secara khusus berfokus  pada  tingkat  kemiskinan,  studi  ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih  luas  mengenai  hasil  ketenagakerjaan yang terkait dengan perubahan upah minimum. Meer  &  West,  (2016):  Studi  mereka menemukan bukti beragam mengenai dampak upah minimum terhadap dinamika ketenagakerjaan,  dengan  beberapa  bukti menunjukkan  dampak  negatif  terhadap ketenagakerjaan (Meer & West, 2016). Namun penelitian ini tidak secara langsung fokus pada dampak kemiskinan.
Sebagian  ekonom  melihat  kebijakan upah  minimum  sebagai  masalah  distribusi pendapatan,  di  mana  ada  orang  yang menguntungkan dan orang yang dirugikan dari
kenaikan upah minimum. Mengkaji bagaimana dampak upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia  menarik  karena  pasar  kerja  di Indonesia  didominasi  oleh  tenaga  kerja  tidak terlatih,  atau  tenaga  kerja  tidak  terlatih;  sektor informal, atau sektor yang tidak tertutup, lebih dominan  daripada  sektor  formal,  dan  sektor formal  mendapat  keuntungan  dari  peraturan tenaga kerja yang ada. Di tahun 2015, sebanyak 52%  orang  Indonesia  yang  bekerja  bekerja  di sektor resmi (Pusdatinaker, 2015).
Temuan  yang  bertentangan  mungkin berasal  dari  variasi  sumber  data,  desain penelitian,  ukuran  sampel,  dan  mekanisme spesifik yang mempengaruhi tingkat kemiskinan upah  minimum.  Selain  itu,  faktor  kontekstual, seperti  keadaan  perekonomian,  kondisi  pasar tenaga kerja, dan adanya kebijakan yang saling melengkapi, dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan antara upah minimum dan  tingkat  kemiskinan  (Buszkiewicz  et  al., 2019).  Untuk  merekonsiliasi  temuan-temuan yang kontradiktif ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan konteks  spesifik,  menggunakan  metodologi yang  kuat,  dan  mempertimbangkan  potensi faktor  perancu.  Studi  jangka  panjang  dan perbandingan  lintas  negara  juga  dapat memberikan  wawasan  tambahan  mengenai hubungan  antara  upah  minimum  dan  tingkat kemiskinan  (Reininger  &  Castro-Serrano, 2021).

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Secara  keseluruhan,  tinjauan  literatur mengungkapkan  adanya  hubungan  yang kompleks dan beragam antara upah minimum dan  tingkat  kemiskinan.  Meskipun  beberapa penelitian mendukung  gagasan bahwa peningkatan upah minimum dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,  masih  terdapat  perdebatan
mengenai potensi trade-off dan dampak yang beragam  di  berbagai  konteks.  Bagian selanjutnya dari penelitian ini akan menggunakan  metodologi  yang  sesuai  dan analisis  empiris  untuk  mengeksplorasi  lebih jauh hubungan-hubungan ini dan memberikan wawasan tambahan.
Keberhasilan pemanfaatan upah minimum sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan  mempunyai  beberapa  tantangan. Pada  awalnya,  sulit  untuk  mengantisipasi secara  akurat  dampak  langsung  dari  upah minimum terhadap gaji dan pekerjaan pekerja di  industri  yang  terkena  dampak  undang- undang tersebut.

## Kebijakan Upah Minimum Indonesia
Sebelum  tahun  1999,  upah  minimum merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat, dalam  hal  ini  Menteri  Tenaga  Kerja,  yang memutuskan  upah  minimum  tiap-tiap  daerah di seluruh Indonesia. Basisnya adalah Provinsi (Daerah Tingkat Pertama), dan disebut dengan “UMR”  (upah  minimum  regional).  Setelah diberlakukannya  UU  No.22/1999,  yang
kemudian diperbaiki lagi oleh UU No.32/2004, perbaikan  terjadi  lagi  dengan  UU  No.12/2008, dan  UU.23/2014,  yang  mengatur  tentang Pemerintahan  Daerah,  soal  desentralisasi  dan otonomi  daerah,  serta  perimbangan  keuangan antara  pusat  dan  daerah,  maka  soal  upah minimum menjadi kewenangan daerah sepenuhnya.
Selain  itu,  kebutuhan  hidup  yang  layak menjadi  dasar  kebijakan  upah  minimum Indonesia.  Di  Indonesia,  strategi  jaring pengaman  sosial  termasuk  upah  minimum. Sejak  Januari  2001,  Gubernur  memiliki wewenang untuk menetapkan upah minimum di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan masih bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  upah minimum.  Ini  termasuk  mengembangkan standar  komponen  Kebutuhan  Hidup  Layak, yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk menetapkan upah minimum.
Upah minimum di Indonesia tidak hanya bertujuan  untuk  meningkatkan  standar  hidup pekerja  yang  masih  menerima  upah  di  bawah standar  nasional,  tetapi  juga  untuk  melindungi pekerja  yang  tidak  memiliki  kekuatan bargaining  karena  adanya  tenaga  kerja  tidak terampil yang berlebihan. Inflasi dan pertumbuhan  ekonomi  menentukan  kenaikan upah  minimum  di  masa  mendatang  (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015).
Setelah  era  otonomi  daerah,  penentuan upah  minimum  menjadi  tanggung  jawab

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
sepenuhnya  Pemerintah  Daerah,  yang  mana Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  akan merekomendasikan  dan  kemudian  Gubernur yang  akan  memutuskan.  Hal  yang  mendasar menjadi  jaminan  hukum  atas  upah  layak sesungguhnya telah ada, UUD 1945 pasal 28D dan  pasal  27  ayat  (2)  menegaskan  bahawa setiap  orang  berhak  mendapatkan  upah  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. Juga  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  di  mana  dalam  pasal  88 menyebutkan  bahwa  setiap  buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang  layak  bagi kemanusiaan  dan  untuk  mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Meliputi antara  lain  upah  minimum  berdasarkan kebutuhan  hidup  layak  (KHL),  upah  lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan upah untuk pembayaran pesangon.
Upah buruh juga merupakan bagian dari Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dimana  dalam Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya PBB  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia disebutkan  bahwa  upah  buruh  harus  dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan buruh dan  keluarganya  secara  layak  dan  menjadi tanggung jawab Negara untuk mejaminnya.
Upah  minimum  di  Indonesia  dibuat untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan menyediakan  jaring  pengaman  sosial  bagi mereka  yang  bekerja  dengan  gaji  rendah.
Dampak  upah  minimum  terhadap  kemiskinan masih  menjadi  perselisihan.  Pendukungnya berpendapat  bahwa  aturan  upah  minimum mengenai  upah  minimum  dapat  memperbaiki kondisi  ekonomi  pekerja  dengan  gaji  rendah, sehingga mengurangi kemiskinan pekerja. Upah minimum,  di  sisi  lain,  dapat  menyebabkan kekakuan  upah  di  pasar  tenaga  kerja  dan mengurangi  daya  saing.  Kekakuan  upah  yang disebabkan  oleh  upah  minimum  juga  dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja, yang pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  tingkat pengangguran  dan  kemiskinan  (Varlitya  et  al., 2023).    Kenaikan  upah  minimum  dan dampaknya  terhadap  penurunan  kemiskinan akan sulit terwujud, sebab besaran upah berada pada  angka  minimum  taraf  hidup  pekerja.  Hal ini,  mengisyaratkan  pengusaha  memberikan nilai upah seminimum mungkin dan memberikan  kewenangan  dalam  menentukan besaran upah kepada setiap pekerja. Kemudian, besaran  upah  minimum  hanya  menghitung satuan  pekerja,  tanpa  mempertimbangkan anggota keluarga lain dalam tanggungan rumah tangganya.  Maka  itu,  kenaikan  upah,  akan menjadi  formula  dalam  penurunan  angka kemiskinan, jika nilai besaran upah memperhitungkan  indicator  hidup  yang  lebih dari taraf minimum. Sehingga, kemakmuran dan kesejahteraann hidup pekerja terwujud.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298

## Upah Minimum dan Kesejahteraan Pekerja
Dalam  model  buku  kompetitif  standar, kenaikan upah minimum efektif ceteris paribus akan  mengurangi  jumlah  pekerjaan  yang tersedia untuk karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Efek pengangguran  ini  menunjukkan  bahwa dampak  kenaikan  upah  minimum  terhadap distribusi pendapatan bagi pekerja berpendapatan rendah masih belum diketahui. Sebuah  bukti  bahwa  manfaat  kenaikan  upah minimum  tidak  didistribusikan  secara  merata kepada  pekerja  dengan  upah  rendah  adalah fakta  bahwa  beberapa  pekerja  menerima keuntungan,  sedangkan  yang  lain  mengalami kerugian. Selain itu, tidak jelas apakah pekerja berupah rendah akan memperoleh pendapatan yang  diharapkan  karena  dampaknya  terhadap pendapatan  rata-rata  bergantung  pada  skala efek  perpindahan  dan  seberapa  fleksibel pasokan  tenaga  kerja  di  sektor  yang  tidak terjangkau (Gramlich et  al., 1976). Jika tidak ada dampak pengangguran, dampak akan lebih jelas  karena  semua  pekerja  berpenghasilan rendah akan mendapatkan keuntungan.
Ambiguitas  teoretis  yang  serupa mengenai  konsekuensi  upah  minimum terhadap  distribusi  pendapatan  keluarga muncul  karena  fakta  bahwa  baik  pihak  yang dirugikan  maupun  pihak  yang  diuntungkan dari  kenaikan  upah  minimum  bersatu.  Selain itu,  jika  kita  berbicara  tentang  dampak
keluarga,  ada  banyak  masalah  lain  yang  tidak muncul  jika  kita  hanya  berbicara  tentang pendapatan. Pertama, perubahan upah minimum dapat berdampak pada penawaran tenaga kerja bagi  anggota  keluarga  pekerja  lainnya  yang terkena  dampak  langsung  dari  upah  minimum. Ini  sulit  diprediksi  karena  dampak  tersebut melibatkan  pendapatan  dan  efek  substitusi silang. Kedua, pekerja tidak selalu terfokus pada distribusi  pendapatan  keluarga  kelas  bawah. Akibatnya,  dampak  kenaikan  upah  minimum akan sangat bergantung pada posisi pendapatan keluarga  awal  pekerja  yang  pendapatannya meningkat  sebagai  akibat  dari  perubahan tersebut.  Ketiga,  hanya  ada  sedikit  pedoman teori  yang  dapat  membantu  kita  menemukan posisi  distribusi  pendapatan  keluarga  pekerja yang  mungkin  kehilangan  pekerjaan  saat  upah minimum  dinaikkan.  Apakah  kehilangan pekerjaan  lebih  banyak  terjadi  pada  keluarga dengan  tingkat  distribusi  rendah  atau  tinggi adalah  pertanyaan  penting  dalam  menentukan dampak  distribusi.  Yang  terakhir,  baik  mereka yang terkena dampak kenaikan upah minimum maupun  mereka  yang  mendapat  manfaat  dari kenaikan  tersebut  dapat  mempertimbangkan untuk  mengubah  gaya  hidup  mereka  sebagai akibat  dari  penurunan  atau  peningkatan pendapatan.  Komplikasi  ini  menyebabkan prediksi teoritis yang ambigu mengenai dampak kenaikan  upah  minimum  ketika  fokus  beralih dari  pendapatan  ke  distribusi  pendapatan

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel
Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
keluarga,  meskipun  tidak  ada  dampak pengangguran.
Penelitian  empiris  saat  ini  bertujuan untuk mensimulasikan dampak mandat aktual atau  hipotetis  terhadap  distribusi  pendapatan keluarga.  Ini  dilakukan  karena  tidak  ada prediksi teoretis yang jelas mengenai dampak kenaikan  upah  minimum  terhadap  distribusi pendapatan  keluarga.  Tingkat  kemiskinan (atau kesenjangan), rasio pendapatan terhadap kebutuhan,  dan  pembagian  kuintil  atau  desil adalah  pengukuran  hasil  yang  digunakan dalam kegiatan ini.
Dalam  kebanyakan  kasus,  latihan
simulasi
memungkinkan dampak pengangguran  dan  cakupan  yang  tidak lengkap.  Dampak  pengangguran  dapat dihitung  dengan  menggunakan  rentang elastisitas  yang  disarankan,  yang  didasarkan pada perkiraan studi jangka waktu. Salah satu masalah  dengan  prosedur  ini  adalah  bahwa penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan rangkaian  waktu  biasanya  menunjukkan bagaimana  upah  minimum  mempengaruhi lapangan kerja bagi semua remaja atau dewasa muda,  bukan  hanya  pekerja  yang  terkena dampak  langsung  kenaikan  upah  minimum. Oleh  karena  itu,  jika  diterapkan  pada sekelompok  pekerja  dengan  upah  minimum yang  sama,  dampak  akan  lebih  kecil.  Selain itu,  studi  simulasi  yang  dilakukan  oleh Horrigan  &  Mincy,  (1993),  Johnson  &
Browning,  (1983),  dan  Mincy,  (1990) tampaknya berasumsi bahwa dampak pengangguran  adalah  proporsi  jam  kerja  awal untuk  setiap  pekerja  yang  terkena  dampak. Dengan  demikian,  setiap  pekerja  mengalami dampak pengangguran pada jam kerja awalnya. Asumsi ini memastikan bahwa setiap karyawan dengan  upah  rendah  akan  memperoleh keuntungan  dari  simulasi  kenaikan  upah minimum  karena  elastisitas  yang  digunakan dalam studi ini tidak pernah melebihi satu.
Studi simulasi juga harus membuat asumsi tentang bagaimana upah minimum mempengaruhi pekerja yang awalnya bekerja di bawah upah minimum yang saat ini dibayarkan. Sebagian  besar  penelitian  pertama-tama berasumsi bahwa  karyawan ini  akan dinaikkan ke  tingkat  minimum  yang  baru.  Kemudian, dalam kasus cakupan parsial, asumsi ini diulangi dengan  asumsi  bahwa  karyawan  tidak  akan terpengaruh  oleh  perubahan  tersebut  (lihat Burkhauser  &  Finegan,  1989;  Horrigan  & Mincy,  1993;  Johnson  &  Browning,  1983; Mincy, 1990) Salah satunya adalah Johnson & Browning,  (1983),  yang  menaikkan  upah pekerja  yang  saat  ini  berada  di  bawah  upah minimum  dengan  proporsi  yang  sama  dengan kenaikan upah minimum. Simulasi memperkirakan  bahwa  upah  pekerja  akan dinaikkan  ke  upah  minimum  yang  baru  jika mereka  memiliki  penghasilan  antara  upah minimum yang baru dan yang lama.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel
Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Studi  sebelumnya  mengenai  pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan
menemukan bahwa upah minimum
mengurangi  kemiskinan,  yang  tampaknya menunjukkan dampak yang cukup kuat. Oleh karena  itu,  Burkhauser  &  Finegan,  (1989) menemukan bahwa jumlah pekerja berpendapatan  rendah  yang  termasuk  dalam kategori  kemiskinan  akan  turun  sebesar  21% karena kenaikan upah minimum sebesar 24% pada  tahun  1984,  mengurangi  tingkat kemiskinan  mereka  dari  14%  menjadi  11%. Namun,  mereka  juga  menemukan  bahwa peningkatan  pendapatan  kurang  dari  12% berasal dari kenaikan upah minimum. Mincy, (1990) melihat dampak yang tampaknya lebih besar pada pengentasan kemiskinan ketika dia memodelkan  efek  kenaikan  upah  minimum sebesar  27%  yang  diterapkan  pada  distribusi pendapatan tahun 1987. Ia menemukan secara khusus  bahwa  jumlah  keluarga  miskin—di antara semua keluarga, bukan hanya keluarga dengan  gaji  rendah—harus  turun  sebesar  6% pada  cakupan  parsial  dan  9%  pada  cakupan penuh.  Namun,  besaran  ini  cukup  sensitif terhadap  pilihan  fleksibel  untuk  permintaan karyawan dewasa minimum.
Sebuah simulasi yang melihat bagaimana  upah  minimum  mempengaruhi ketimpangan pendapatan keluarga
menunjukkan  dampak  yang  tidak  terlalu signifikan.  Johnson  &  Browning,  (1983),
dalam  sebuah  penelitian  yang  terkenal  karena upaya mereka untuk mendorong perubahan yang menyertai  pembayaran  pajak  dan  transfer, menemukan  bahwa  koefisien  Gini  untuk pendapatan  keluarga  hampir  tidak  terpengaruh oleh hipotesis kenaikan upah minimum sebesar 22  persen  pada  tahun  1976.  Di  sisi  lain, persentase pendapatan keluarga per kuintil tidak terpengaruh.  Sebaliknya,  simulasi  Horrigan  & Mincy,  (1993),  yang  didasarkan  pada  upah minimum $4,71 pada tahun 1987, menunjukkan sedikit penurunan dalam ketimpangan pendapatan.
Konsensus dari studi simulasi sebelumnya adalah  bahwa  upah  minimum  mengurangi kemiskinan,  terutama  dengan  meningkatkan pendapatan di seluruh distribusi, meskipun tidak signifikan.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa karyawan berpenghasilan rendah tersebar secara merata  di  seluruh  distribusi  pendapatan keluarga.  Tetapi  asumsi  penyederhanaan  yang tersirat  dalam  simulasi  ini  mungkin  sangat penting  untuk  hasilnya.  Ada  kemungkinan bahwa  asumsi-asumsi  tertentu  tentang  besaran dan kejadian dampak perpindahan menyebabkan  temuan  ini.  Selain  itu,  asumsi tentang cakupan kenaikan upah minimum bagi pekerja  yang  pada  awalnya  berada  di  bawah upah  minimum  yang  berlaku  saat  ini menyebabkan masalah. Selain itu, penelitian ini mengabaikan  masalah  yang  mungkin  muncul

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
dari  perubahan  dalam  unit  keluarga  dan pasokan  tenaga  kerja  bagi  anggota  keluarga lainnya.
Buku Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage karya Card &  Krueger,  (1994),  merupakan  satu-satunya penelitian empiris langsung tentang hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Mereka  memperkirakan  regresi,  di  mana perubahan  tingkat  kemiskinan  negara  bagian dari  tahun  1989  hingga  1991  mengalami regresi terhadap sebagian kecil angkatan kerja negara  bagian  (pada  tahun  1989).  Ini seharusnya  dipengaruhi  oleh  kenaikan  upah minimum federal pada tahun 1990 dan 1991, yaitu,  sebagian  kecil  dari  tingkat  upah minimum  tahun  1989  lebih  rendah  daripada tingkat upah minimum tahun 1991. Meskipun hasilnya  berbeda-beda  menurut  spesifikasi, hasilnya selalu memberikan perkiraan koefisien  negatif,  yang  menunjukkan  bahwa semakin  banyak  pekerja  yang  terkena dampaknya,  semakin  kecil  kemungkinan tingkat  kemiskinan  akan  turun.  Namun,  hasil yang  diperoleh  mengenai  tingkat  kemiskinan secara  keseluruhan  tidak  signifikan  secara statistik  dan  masih  sangat  kecil.  Selain  itu, mereka  memperkirakan  regresi  terpisah  yang menemukan  dampak  yang  lebih  kuat  dengan hanya  menggunakan  tingkat  kemiskinan pekerja  sebagai  variabel  terikatnya.  Namun, metode  ini  tidak  melihat  pengaruh  upah
minimum  terhadap  pengangguran.    Card  & Krueger, (1995, hal. 307) menyimpulkan bahwa analisis mereka "menunjukkan  adanya dampak upah  minimum  yang  tidak  terlalu  besar  dalam mengurangi kemiskinan", terlepas dari kekurangan  bukti  statistik  mereka  (Card  & Krueger, 1994).
Metode kami tidak memerlukan pembuatan model yang ketat, dan mungkin tidak realistis  untuk  mengevaluasi  dampak  upah minimum terhadap kemiskinan, berbeda dengan perlakuan simulasi. Kami malah mengkorelasikan  perubahan  dalam  kemiskinan (dan  ukuran  distribusi  lainnya)  dengan perubahan  dalam  upah  minimum.  Kami melakukan ini dengan berfokus pada kelompok pekerja tertentu yang dianggap paling mungkin terkena dampak undang-undang upah minimum, berdasarkan  literatur  mengenai  dampak  upah minimum  terhadap  lapangan  kerja.  Kami berbeda  dari  analisis  regresi  Card  &  Krueger, (1995)  dalam  dua  hal  utama.  Pertama,  kami berfokus  pada  dampak  di  antara  keluarga dengan penghasilan rendah daripada pada semua keluarga  (di  mana  dampak  mungkin  terjadi). menjadi  sangat  kecil);  dan  kedua,  kami mempertimbangkan  periode  yang  jauh  lebih lama daripada interval dua tahun sebelumnya.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298

## METODE PENELITIAN

## Model Analisis
Data  Kemiskinan  dan  Upah  Minimum tiap  Provinsi  diambil  dari  rilis  data  Badan Pusat  Statistik  Indonesia.  Sedangkan  angka kemiskinan  dihitung  dengan  menggunakan data  yang  bersumber  dari hasil  Survei  Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi  dan  Pengeluaran  (Modul  KP)
periode Maret dan September.
Pengumpulan  data  ketenagakerjaan nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik  Indonesia  dengan  sampel  yang tersebar  di  seluruh  provinsi  baik  di  daerah perkotaan  maupun  perdesaan.  Rumah  tangga korps  diplomatik, rumah  tangga  yang  tinggal dalam blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Pengumpulan data dari rumah  tangga  terpilih  dilakukan  dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden.
Merinci  teknik  statistik  dan  model regresi yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara upah minimum dan  tingkat  kemiskinan.  Dalam  analisis regresi,  hubungan  antara  upah  minimum (variabel  independen)  dan  angka  kemiskinan
(variabel  dependen)  dapat  direpresentasikan dengan  menggunakan  model  regresi  dengan data time series.
Dalam  model  ini,  memanfaatkan  data panel tahunan tingkat provinsi dikumpulkan dari 34  provinsi.  Data  kemiskinan  dicatat  secara tahunan yang mencakup bulan September 2014– 2022  sedangkan  data  upah  minimum  provinsi dicatat  secara  tahunan  yang  mencakup  bulan November  2014-2022  dan  mempertimbangkan hubungan linier antara variabel kemiskinan dan variabel upah minimum dalam konteks data time series.  Model  ini  memiliki  formulasi  seperti berikut:
𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝜒 + +𝜀 𝑦 adalah  nilai  variabel  kemiskinan  (%) untuk provinsi 𝑖 pada waktu 𝑡 .
𝜒 adalah  nilai  variabel  upah  minimum (Rp) pada waktu 2014-2022.
𝛽 adalah intercept (titik potong).
𝛽 adalah koefisien regresi yang mengukur hubungan linier antara variabel independen dan dependen.
𝜀 adalah komponen kesalahan pada waktu t.
Analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi  nilai  β₀  dan  β₁  berdasarkan  data yang tersedia untuk memahami hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Dengan memperkirakan  koefisien-koefisien  ini,  kita dapat menentukan dampak yang diharapkan dari perubahan  upah  minimum  terhadap  tingkat kemiskinan.    Pada  penelitian  ini  dengan meninjau  beberapa  literature  terkait,  seperti yang  diutarakan  oleh  (Card  &  Krueger,  1994;

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Gramlich  et  al.,  1976;  Varlitya  et  al.,  2023), upah  minimum  dan  kemiskinan  memang masih menjadi topic yang belum terselesaikan hari  ini.  Sebab,  kenaikan  angka  kemiskinan dan  pengaruh  upah  terhadap  penurunan kemiskinan  dibeberapa  penelitian  sebelunya berdampak sangat signifikan. Dengan memberikan  gambaran  terbarukan  terkait kondisi  upah  hari  ini,  serta  dengan  analisis regresi  yang  tidak  dilakukan  pada  penelitian sebelumnya  membuat  kajian  ini  lebih  dalam dan  memperhitungkan  formulasi  kebijakan upah  dalam  mengurai  kemiskinan  khususnya di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa formula ini merupakan  model  regresi  linier  sederhana, dengan  asumsi  hubungan  linier  antara  upah minimum  dan  tingkat  kemiskinan.  Dalam praktiknya,  model  regresi  yang  lebih kompleks,  seperti  regresi  berganda,  dapat digunakan  untuk  menggabungkan  variabel kontrol  tambahan  dan  memperhitungkan faktor  pembaur  potensial.  Data  mentah dimasukan  ke  dalam  Microsoft  Excell kemudian  untuk  melakukan  analisis  regresi dan  memperkirakan  koefisien  menggunakan perangkat lunak statistik R.

## HASIL PENELITIAN
Analisis  Deskriptif  Upah  Minimum  dan Kemiskinan
Hasil  analisis  tabel  1  menunjukkan deskripsi  upah  minimum  dan  kemiskinan dengan mean sebesar masing-masing, 2.279.642,00  dan  7,381.  Mengenai  upah minimum sepuluh tahun terakhir, nilai rata-rata mengindikasikan  upah  yang  minimum  rendah dengan  mempertimbangkan  nilai  minimum sebesar 1.359.064,00 dan maksimum 3.723.282,00.  Sedangkan,  kemiskinan  dari tahun  2014  sampai  2022  menunjukkan  angka yang  tinggi  dengan  nilai  minimum  3.10%  dan maksimum 16.67 % besaran nilainya.
Tabel 1. Indikator Upah Minimum dan Kemiskinan Tahun 2014-2022
Varable Mean  SD Minim um Maksim um Minimum Wage 22796 42 48957 5.6 13590 64 372328 2 Poverty 7,381 606 3,481 024 3,1005 16,675 5

## Sumber: BPS dan diolah oleh penulis
Rata-rata kenaikan upah minimum sebesai 7%  tiap  tahunnya,  tetapi  pada  tahun  2020 sampai 2022 mengalami kenaikan hanya sebesar 4%.  Lebih  lanjut  persentasi  kemiskinan cenderung stagnan pada angka rata-rata 7% dan mengalami  penurunan  di  tahun  2019.  Namun, kembali  meningkat  pada  tahun  selanjutnya sebesar 7.3%.
Gambar 1. Upah Minimum Indonesia

## Sumber: BPS dan diolah oleh penulis
Kenaikan upah minimum provinsi di 34 daerah  dari  tahun  ketahun,  jika  dilihat  dari pembagian dua wilayah Indonesia bagian barat dan  timur.  Sejak  tahun  2014  sampai  2023, tidak  terjadi  kenaikan  yang  signifikan  dalam sepuluh  tahun  terakhir.  Kenaikan  tertinggi berada pada wilayah timur, jika dibandingkan dari  wilayah  barat.  Tentunya,  hal  ini  tidak terlepas dari besaran jumlah wilayah masing- masing, timur Indonesia sebanyak 17 Provinsi dan barat Indonesia terdiri dari 16 Provinsi.
Upah  minimum  di  Indonesia  dapat berbeda-beda  berdasarkan  wilayah,  dengan wilayah  barat  dan  timur  Indonesia  memiliki perbedaan yang signifikan dalam tingkat biaya hidup.  Pemerintah  Indonesia  menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk setiap provinsi.  Oleh  karena  itu,  angka  upah minimum  dapat  berubah  dari  tahun  ke  tahun dan  antarprovinsi.  Wilayah  barat  Indonesia, seperti  Provinsi  DKI  Jakarta,  seringkali memiliki UMP yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, UMP di DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp 4.901.798. Ini mencerminkan tingkat biaya
hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan. Sebaliknya, di wilayah timur Indonesia, seperti Provinsi  Papua,  UMP  juga  tinggi,  mencapai lebih dari Rp 3.864.696 pada tahun yang sama. Biaya hidup yang tinggi di Papua dan jarak yang jauh  dari perdagangan  pusat  nasional berkontribusi  pada  UMR  yang  lebih  tinggi  di wilayah ini.
Namun, ada juga wilayah-wilayah di timur Indonesia,  seperti  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  (NTT),  di  mana  UMR  cenderung  lebih rendah  dibandingkan  dengan  wilayah  barat. Pada  tahun  2023,  UMP  di  NTT  sekitar  Rp 2.000.000  setiap  bulannya,  menggambarkan perbedaan signifikan dalam biaya hidup antara wilayah barat dan timur.
Pemerintah  Indonesia  secara  berkala meninjau  dan  menyesuaikan  UMP  sesuai dengan  perubahan  biaya  hidup  dan  tingkat inflasi di setiap wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan  bahwa  pekerja  di  seluruh  negeri menerima  upah  yang  sesuai  dengan  kondisi ekonomi setempat. Perbedaan ini mencerminkan tantangan  bagi  pemerintah  dalam  mencapai kesejahteraan  ekonomi  yang  merata  di  seluruh Indonesia.
Berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan Indonesia,  pada  gambar  2,  terlihat  adanya perbedaan  persantasi  angka  kemiskinan  di wilayah timur dan barat Indonesia.
0 1000000 2000000 3000000 4000000

## UMP Tahun 2014-2023
Indonesia Barat Indonesia Timur

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Gambar 2. Persentasi Kemiskinan di Perkotaan Indonesia
Sumber: BPS dan diolah oleh penulis
Perbedaan  kemiskinan  di  perkotaan antara  wilayah  barat  dan  timur  Indonesia merupakan  fenomena  yang  menggambarkan ketidaksetaraan  dalam  hal  perekonomian  dan kesejahteraan  masyarakat  di  berbagai  bagian negara.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan ketidaksetaraan  ini  sangat  kompleks  dan bervariasi  dari  satu  wilayah  ke  wilayah lainnya.  Wilayah  barat  Indonesia,  yang mencakup  pulau-pulau  seperti  Sumatera, Jawa, dan Bali, memiliki akses yang lebih baik ke  pusat  ekonomi  dan  infrastruktur  nasional. Hal ini menciptakan peluang yang lebih besar bagi  pertumbuhan ekonomi  dan  pengurangan kemiskinan.  Pulau-pulau  ini  juga  sering  kali diberkahi  dengan  sumber  daya  alam  yang melimpah, seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatera,  yang  memberikan  kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Di  sisi  lain,  wilayah  timur  Indonesia, yang melibatkan pulau-pulau seperti Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,
Maluku,  dan  Papua,  seringkali  menghadapi tantangan  yang  berbeda.  Terdapat  perbedaan yang signifikan dalam hal aksesibilitas, dengan banyaknya  daerah  yang  terpencil  dan  sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang berkembang,  seperti  jalan,  pelabuhan,  dan bandara,  menghambat  pertumbuhan  ekonomi dan distribusi barang. Perbedaan dalam struktur demografi juga mempengaruhi tingkat kemiskinan.  Wilayah  barat,  dengan  populasi yang lebih besar dan lebih heterogen secara etnis dan  budaya,  memiliki  lebih  banyak  peluang ekonomi  dan  akses  ke  pasar  yang  besar. Sementara  itu,  wilayah  timur  seringkali memiliki  populasi  yang  lebih  homogen  secara etnis  dan  budaya,  yang  mungkin  menghambat pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah ke dalam  perekonomian  nasional.  Selain  itu, beberapa  wilayah  di  timur  Indonesia,  terutama Papua,  telah  mengalami  konflik  politik  dan keamanan  yang  menghambat  pembangunan ekonomi  dan  sosial.  Konflik  ini  menimbulkan gangguan  dan  gangguan  yang  mengganggu kondisi  ekonomi  dan  sosial.    Untuk  mengatasi perbedaan kemiskinan ini, pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang
mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat setempat. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan,  kesehatan,  dan  pemberdayaan ekonomi  lokal  menjadi  langkah-langkah  yang krusial.
0 2 4 6 8 10 Kemiskinan Tahun 2014-2023 Indonesia Barat Indonesia Timur

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Selain  itu,  pengelolaan  sumber  daya alam  wilayah  timur  juga  harus  ditekankan untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  alam wilayah  timur  dapat  memberikan  manfaat ekonomi  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang
komprehensif dan inklusif, diharapkan bahwa perbedaan  kemiskinan  antara  wilayah  barat dan  timur  Indonesia  dapat  dikurangi  seiring berjalannya  waktu,  yang  akan  membantu mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan di seluruh negara.
Analisis Inferensial Pengaruh Upah

## Minimum dan Kemiskinan
Melalui  proses  analisis  regresi  yang dijalankan,  berhasil  menganalisis  hubungan yang  melibatkan  faktor  upah  minimum  dan dampaknya terhadap variabel tingkat kemiskinan  di  seluruh  Provinsi  di  Indonesia. Temuan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan  dan  terukur  antara  variabel  upah minimum  dan  tingkat  kemiskinan.  Hasil  ini diperkuat oleh koefisien regresi (b) untuk upah minimum  yang  tercatat  sebesar  -0.001,  yang disertai dengan nilai p-value yang menunjukkan  signifikansi  statistik  pada tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya yaitu 0.001. Tabel 2. Indikator Upah Minimum & Kemiskinan Variables Poverty_Status Coefficient P-Value UMP -0.001 *** 0.003 Constant 8.767 ***      0.001 F -statistic (d.f.) p -value R 2 16.57 (1,8) 0.003 0.633
***,  **,  and  *  indicate  p  <  0.01,  0.05,  and  0.10, respectively.
Sumber: BPS dan diolah oleh penulis
Besaran  pengaruh  upah  minimum  dan kemiskinan  di  Indonesia  sebesar  0.001  secara negatif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap kenaikan  satuan  dalam  upah  minimum menurunkan kemiskikan sebesar 0.001 ( p-value 0.03),  berdasarkan p-value mengindikasikan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Lebih  lanjut,  berdasarkan  R-Square  terdapat 27%  variable  lainnya  yang  berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dengan  kata  lain,  ketika  upah  minimum dinaikkan  sebesar  1  rupiah,  maka  akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,001%.

## PEMBAHASAN
Jika  melihat  data  yang  disajikan  oleh Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  sebaran kemiskinan  di  Indonesia  untuk  wilayah  Timur dan  barat  Indonesia  ada  perbedaan  signifikan untuk  kedua  wilayah  tersebut,  dihitung  dari persentasi rata-rata di 17 provinsi wilayah timur

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel
Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Indonesia,  yakni  sebesar  2.637.000  angka kemiskinan. Sedangkan wilayah barat Indonesia  dengan  persentasi  kemiskinan sebesar  6.769.000  penduduk.  Wilayah  barat Indonesia,  seperti  Jawa,  Bali,  dan  Sumatera, cenderung  memiliki  tingkat  pembangunan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan wilayah  timur,  seperti  Papua,  Maluku,  dan Nusa  Tenggara.  Ketersediaan  infrastruktur yang  lebih  baik,  aksesibilitas  yang  lebih mudah,  dan  kepadatan  penduduk  yang  lebih tinggi di wilayah barat dapat memberikan lebih banyak  peluang  ekonomi  bagi  penduduknya. Di  sisi  lain,  wilayah  timur  Indonesia  sering menghadapi tantangan geografis dan demografis  yang  berdampak  pada  tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
Dalam  PDRB  per  kapita  daerah-daerah tersebut,  yang  berkisar  antara,  1.363.206,00 sampai  3.723.282,00  yang  menunjukkan kesenjangan ekonomi antar daerah. Data Upah Minimum  Provinsi  untuk  beberapa  daerah  di Indonesia.  Jumlah  upah  minimum  provinsi, secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun untuk setiap wilayah, menunjukkan kecenderungan  pertumbuhan  yang  potensial. Untuk  upah  minimum  terendah  ada  pada provinsi  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.
Secara historis, upah minimum provinsi di Indonesia cenderung mengalami
peningkatan dari tahun  ke tahun. Pertumbuhan upah minimum provinsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas, serta kebijakan pemerintah  dan  perundingan  antara  pekerja, perusahaan,  dan  pemerintah.  Untuk  Upah minimum  wilayah  barat  Indonesia,  seperti Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Banten,  cenderung memiliki  upah  minimum  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan  wilayah  timur Indonesia. Hal  ini  terkait  dengan  tingkat  perkembangan ekonomi,  tingkat  urbanisasi,  serta  tingkat kehidupan yang lebih mahal di wilayah tersebut. Namun,  tidak  semua  provinsi  yang  berada  di wilayah  barat  berada  pada  tingkat  upah minimum  yang  tinggi,  seperti  Jawa  Tengah 1.359.064, Yogyakarta 1.363.206, yang memiliki besaran upah dari 10 tahun terakhir ini lebih  rendah  dibandingkan  provinsi-provinsi yang  berada  pada  wilayah  timur  Indonesia, seperti  Sulawesi  Selatan  dengan  total  besaran upah  2.681.447,  Papua  3.003.257,  Bali 2.157.187,  sedangkan  Nusa  Tenggara  Barat 1.843.819  Nusa  Tenggara  Timur  sedikit  lebih rendah 1.680.399.
Implikasi  dari  temuan  ini  relevan  dalam konteks pengembangan kebijakan (Feriyanto et al., 2020). Dalam situasi di mana upah minimum ditingkatkan,  dapat  diantisipasi  bahwa  potensi pengurangan  kemiskinan  akan  menjadi  lebih nyata  (Gindling  &  Terrell,  2010).  Meskipun demikian,  penting  untuk  memahami  bahwa

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
temuan  ini mungkin terpengaruh  oleh  faktor- faktor  tambahan  seperti  kondisi  ekonomi makro  dan  mikro,  kebijakan  sosial,  serta variabel  regional  yang  tidak  dimasukkan dalam  model  analisis  (Levanon  et  al.,  2021; Zhou et al., 2019).
Temuan  ini  didukung  oleh  berbagai penelitian  sebelumnya,  seperti  del  Carpio  et al.,  (2019)  yang  menunjukkan  adanya pengaruh  signifikan  upah  minimum  terhadap pengurangan  kemiskinan  di  Thailand  (del Carpio et al., 2019). Upah minimum yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan niat kerja dan pendapatan  petani  di  negara-negara  industri, seperti  yang  ditunjukkan  oleh  temuan  Liu  et al., (2023) di Tiongkok, dan memiliki dampak yang  lebih  signifikan  terhadap  petani berpenghasilan rendah (Liu et al., 2023).
Hal  ini  tentu  saja  menjadi  perdebatan, baik  dalam  model  analisis  yang  digunakan, maupun  perbedaan  variabelnya.  Pertama, fokus  analisis  hanya  mencakup  hubungan antara  dua  variabel  yaitu upah minimum  dan tingkat kemiskinan, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti variabel kontrol pendidikan yang  dalam  penelitiannya  Begitu  pula  di negara  maju,  seperti  temuan  Stevans  & Sessions,  (2001)  di  AS  dengan  hasil  yang sangat  signifikan.  Temuan  empiris  ini  juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diarahkan  untuk  menaikkan  upah  minimum, meningkatkan  partisipasi  angkatan  kerja,
memberikan  subsidi  pendidikan  tinggi,  dan meningkatkan  cakupan  upah  minimum  adalah cara  yang  paling  efisien  untuk  membantu keluarga  keluar  dari  kemiskinan  (Stevans  & Sessions, 2001).
Penelitian yang lain mengatakan peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan  pengangguran (Sotomayor, 2021). Dapat dilihat bagaimana pengusaha, terutama di sektor-sektor dengan profitabilitas yang rendah, mungkin merasa terbebani oleh biaya tambahan yang terkait dengan upah minimum yang lebih tinggi,  dan  akibatnya,  mereka  mungkin merumahkan  pekerja  atau  berhenti  merekrut pekerja baru (Marinda et al., 2017).
Peningkatan pengangguran sebagai dampak  dari peningkatan  upah  minimum yang lebih tinggi adalah salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan upah minimum. Pemerintah  dan  pembuat  kebijakan  harus memahami  bahwa  sementara  upah  minimum yang  lebih  tinggi  mungkin  meningkatkan pendapatan bagi beberapa pekerja,  hal ini juga dapat  memiliki  dampak  negatif  pada  tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor dengan margin  keuntungan  yang  rendah.  Oleh  karena itu,  perlu dilakukan  analisis menyeluruh untuk memahami dampak-dampak ini dan menentukan  kebijakan  yang  seimbang  untuk mengatasi masalah kemiskinan tanpa mengorbankan lapangan kerja.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Kemudian besaran nilai upah minimum di beberapa wilayah Indonesia, memiliki nilai berbeda. Hal ini mengacu pada regulasi yang berlaku di masing-masing wilayah. Perbedaan nilai  upah  ini  memiliki  pengaruh  terhadap perpindahan  pekerja  ke  satu  wilayah  tertentu yang  memiliki  besaran  nilai  yang  tinggi (Feriyanto et al., 2020). Migrasi pekerja adalah respons terhadap peningkatan upah minimum yang  signifikan.  Pekerja  yang  kehilangan pekerjaan  di  Kota  asal  mungkin  merasa terdorong untuk mencari peluang pekerjaan di wilayah  tetangga,  di  mana  upah  minimum tetap  rendah.  Dalam  pencarian  pekerjaan dengan  upah  yang  lebih  tinggi,  pekerja bermigrasi  ke  Kota  lain,  yang  menyebabkan perubahan dalam dinamika pasar tenaga kerja di kedua wilayah tersebut.
Namun,  kejadian  migrasi  pekerja  yang disebabkan  oleh  peningkatan  upah  minimum memiliki implikasi terhadap tingkat kemiskinan. Di satu sisi, pekerja yang berhasil menemukan  pekerjaan  dengan  upah  lebih tinggi  di  wilayah  lain  mungkin  dapat meningkatkan  pendapatan  mereka  dan mengurangi  tingkat  kemiskinan  mereka (Susanto & Sulaiman, 2022). Namun, pada sisi lain,  migrasi  pekerja  dapat  meningkatkan persaingan  di  wilayah  tujuan  dan  dapat membuat  pekerja  lokal  lebih  sulit  untuk mendapatkan pekerjaan (Gries et al., 2016).
Berdasarkan  temuan  tersebut,  disarankan agar  langkah  selanjutnya  melibatkan  analisis yang lebih rinci, melibatkan variabel tambahan dan  data  empiris  dari  berbagai  negara. Pendekatan ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika  hubungan  antara  upah  minimum dan tingkat kemiskinan.
Melalui analisis regresi ini, kami berhasil mengidentifikasi  hubungan  yang  signifikan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan di berbagai  negara.  Namun,  untuk  memahami dinamika  tersebut  secara  lebih  komprehensif, diperlukan  analisis  yang  lebih  mendalam  dan melibatkan  faktor-faktor  yang  lebih  kompleks. Temuan ini memberikan dasar untuk mempertimbangkan kebijakan yang berorientasi pada  pengurangan  kemiskinan  melalui  strategi pengaturan  upah  minimum.  Permasalahan kebijakan  upah  minimum  seringkali  kompleks dan  memerlukan  pendekatan  yang  beragam. Salah satu temuan yang terlihat dalam penelitian ini  yang  dapat  dipertimbangkan  adalah diferensiasi upah minimum berdasarkan wilayah atau  sektor  ekonomi.  Dengan  mengakui perbedaan  biaya  hidup  di  setiap  wilayah  atau sektor, kebijakan upah dapat disesuaikan untuk mencerminkan  realitas  ekonomi  setempat. Selain itu, pengindeksan upah minimum dengan tingkat  inflasi  atau  produktivitas  juga  dapat dijadikan solusi untuk menjaga daya beli pekerja seiring waktu. Pemantauan dan evaluasi berkala

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
kebijakan  upah  minimum  menjadi  langkah penting,  memberikan  kesempatan  untuk mengidentifikasi  dampak  dan  melakukan penyesuaian  jika  diperlukan.  Selain  itu, melibatkan  pihak-pihak  terkait seperti serikat pekerja,  pengusaha,  dan  akademisi,  dapat membantu  mencapai  kebijakan  yang  lebih seimbang.

## KESIMPULAN
Dalam analisis regresi, kami
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan  antara  upah  minimum  dan  tingkat kemiskinan  di  berbagai  negara.  Koefisien negatif  sebesar  -0,01  menunjukkan  bahwa, ketika  upah  minimum  dinaikkan  sebesar  1 rupiah,  maka  akan  menurunkan  kemiskinan sebesar 0,001%. Temuan-temuan ini
menyiratkan bahwa menaikkan upah minimum dapat menjadi instrumen kebijakan yang relevan untuk mengurangi kemiskinan.
Upah  Minimum  Provinsi  (UMP) merupakan  salah  satu  instrumen  kebijakan yang  signifikan  dalam  upaya  mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. UMP adalah standar  upah  minimum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah untuk setiap provinsi di Indonesia, yang  mencerminkan  perbedaan  biaya  hidup, inflasi, dan pertimbangan sosial-ekonomi yang beragam di seluruh negeri.
Penelitian empiris menunjukkan adanya perbedaan  yang  substansial  antara  UMP  di
wilayah  barat  dan  timur Indonesia. Di wilayah barat,  seperti  DKI  Jakarta,  UMP  secara konsisten  mencapai  tingkat  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan wilayah timur. Pada tahun 2021, UMP di DKI Jakarta melampaui angka Rp 4.000.000,  sementara  di  wilayah  timur  seperti Papua, UMP juga tinggi dengan angka lebih dari Rp 3.000.000 setiap bulannya.
Perbedaan  ini  tercermin  dari  perbedaan dalam  biaya  hidup  yang  signifikan  antara wilayah  barat  dan  timur.  DKI  Jakarta,  sebagai pusat ekonomi dan perkotaan, memiliki tingkat biaya  hidup  yang  tinggi,  sementara  Papua menghadapi  tingkat  biaya  hidup  yang  juga tinggi,  sebagian  disebabkan  oleh  isolasi geografis dan infrastruktur yang terbatas. Di sisi lain,  wilayah  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  di timur  Indonesia  memiliki  UMP  yang  lebih rendah,  yakni  sekitar  Rp  2.000.000  setiap bulannya  pada  tahun  2021,  mencerminkan tantangan  yang  dihadapi  oleh  wilayah  dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan biaya hidup yang lebih rendah.
Penentuan UMP ini juga bergantung pada faktor-faktor inflasi dan pertimbangan ekonomi lokal.  Wilayah-wilayah  dengan  inflasi  yang lebih  tinggi  cenderung  memiliki  peningkatan UMP yang lebih signifikan.
Perbedaan UMP antarwilayah mencerminkan kompleksitas masalah
kemiskinan  di  Indonesia.  Perbedaan  ini mengakibatkan tantangan yang beragam dalam

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
upaya  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di negara ini. Sebuah pendekatan kebijakan yang beragam  dan  terfokus  pada  setiap  wilayah dapat menjadi solusi yang efektif. Pemerintah perlu  terus  melakukan  peninjauan  dan penyesuaian  UMP  untuk  mencapai  tujuan kesetaraan  ekonomi  yang  lebih  besar  di seluruh  negeri  dan  mengatasi  perbedaan ekonomi yang signifikan antara wilayah barat dan timur.
Namun,  penting  untuk  menyadari keterbatasan penelitian ini, termasuk fokusnya pada hubungan dua variabel yang disederhanakan  dan  sifat  sintetik  dari  data yang  digunakan  dalam  simulasi.  Penelitian lebih  lanjut  yang  melibatkan  analisis  yang lebih komprehensif dengan variabel tambahan dan  data  empiris  dari  berbagai  negara disarankan  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  lebih  mendalam  mengenai  dinamika kompleks antara kebijakan upah minimum dan kemiskinan.
Analisis  ini  memberikan  wawasan
berharga mengenai potensi dampak
penyesuaian upah minimum terhadap pengentasan kemiskinan. Namun pengambilan kebijakan  harus  didasarkan  pada  pemahaman yang  lebih  mendalam  terhadap  konteks ekonomi  dan  sosial  yang  lebih  luas,  serta mempertimbangkan  potensi  dampak  yang tidak diinginkan.

## REFERENSI
Allegretto,  A.,  Reich,  M.,  Allegretto,  S.,  & Godoey, A. (2017). Chairs Sylvia Seattle’s Minimum  Wage  Experience  2015-16 . June .
Backhaus,  T.,  &  Müller,  K.-U.  (2023).  Can  a federal  minimum  wage  alleviate  poverty and  income  inequality?  Ex-post  and simulation  evidence  from  Germany.
Journal of European Social Policy , 33 (2),
216–232.
https://doi.org/10.1177/09589287221144 233
Bird,  K.,  &  Manning,  C.  (2008).  Minimum Wages  and  Poverty  in  a  Developing Country:  Simulations  from  Indonesia’s Household  Survey. World  Development ,
36 (5), 916–933. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.0 5.012 Burkhauser, R. V, & Finegan, T. A. (1989). The minimum wage and the poor: The end of a relationship. Journal  of  Policy  Analysis and Management , 8 (1), 53–71.
Buszkiewicz, J., House, C., Aggarwal, A., Long, M., Drewnowski, A., & Otten, J. J. (2019). The impact of a city-level minimum wage policy on supermarket food prices by food quality  metrics:  A  two-year  follow  up study.
International Journal of Environmental  Research  and  Public Health , 16 (1). https://doi.org/10.3390/ijerph16010102
Campos-Vazquez, R. M., & Esquivel, G. (2023).
The  Effect  of  the  Minimum  Wage  on Poverty:  Evidence  from  a  Quasi- Experiment  in  Mexico. Journal  of Development  Studies , 59 (3),  360–380. https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2
130056 Card,  D.,  &  Krueger,  A.  B.  (1994).  Card Krueger, Minimum Wages and Employment. American Economic Review , 90 (5), 1397–1420.
Card,  D.,  &  Krueger,  A.  B.  (1995). Myth  and
Measurement: The New Economics of the Minimum Wage . HeinOnline.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Clemens,  J.,  &  Wither,  M.  (2019). the Minimum  Wage  and  the  Great Recession : del  Carpio,  X.  V,  Messina,  J.,  &  Sanz-de- Galdeano,  A.  (2019).  Minimum  Wage: Does  it  Improve  Welfare  in  Thailand? Review  of  Income  and  Wealth , 65 (2),
358–382.
https://doi.org/10.1111/roiw.12360 Dube, A., Lester, T. W., & Reich, M. (2010). MINIMUM WAGE EFFECTS ACROSS STATE BORDERS: ESTIMATES  USING  CONTIGUOUS COUNTIES. The Review  of  Economics and Statistics , 92 (4), 945–964. http://www.jstor.org/stable/40985804 Fellini,  I.  (2019).  Minimum  wage:  The  only priority  for  the  italian  labour  market? Politiche  Sociali , 6 (3),  537–541. https://www.scopus.com/inward/record. uri?eid=2-s2.0- 85089076828&partnerID=40&md5=bc 399d654ae3ed6b256c6fef39a45e51
Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). THE IMPACT of UNEMPLOYMENT, MINIMUM WAGE, and REAL GROSS REGIONAL  DOMESTIC  PRODUCT on  POVERTY REDUCTION  in PROVINCES  of  INDONESIA. Asian
Economic and Financial Review , 10 (10), 1088–1099. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.20 20.1010.1088.1099
Fields, G. S., & Kanbur, R. (2007). Minimum wages and poverty with income-sharing. Journal  of  Economic  Inequality , 5 (2),
135–147. https://doi.org/10.1007/s10888-006-
9037-5
Gindling,  T.  H.,  &  Terrell,  K.  (2010).
Minimum  Wages,  Globalization,  and Poverty in Honduras. World Development , 38 (6), 908–918. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010 .02.013
Gramlich, E. M., Flanagan, R. J., & Wachter, M.  L.  (1976).  Impact  of  Minimum
Wages on Other Wages, Employment, and
Family  Incomes. Brookings  Papers  on Economic Activity , 1976 (2), 409.
https://doi.org/10.2307/2534380 Gries,  T.,  Kraft,  M.,  &  Simon,  M.  (2016). Explaining  inter-provincial  migration  in China. Papers in Regional Science , 95 (4), 709–731. https://doi.org/10.1111/pirs.12156 Harjanto,  N.,  Chandra,  A.  M.,  Nurim,  Y., Wijaya,  N.  R.,  &  Susilowati,  I.  (2022). Analysis  of  the  Effect  of  Wages  and Reduction of Working Hours on Poverty in  Indonesia  with  Gross  Regional Domestic Product as Moderator. Review of Integrative  Business  and  Economics
Research , 11 (4), 143–153. https://www.scopus.com/inward/record.ur i?eid=2-s2.0-
85149775342&partnerID=40&md5=a0a2 079580e3aae13e713317a82c1267 Hauf,  F.  (2017).  Paradoxes  of  Transnational Labour  Rights  Campaigns:  The  Case  of Play Fair in Indonesia. Development  and Change , 48 (5), 987–1006. https://doi.org/10.1111/dech.12321 Horrigan, M. W., & Mincy, R. B. (1993). The minimum wage and earnings and income inequality. Uneven Tides: Rising
Inequality in America , 251–275.
Jadoon,  A.  K.,  Tanveer,  A.,  Javed,  M.  F.,  & Sarwar,  A.  (2021).  Minimum  wages  and poverty:  A  cross-country  analysis. Asian Economic  and  Financial  Review , 11 (8),
632–643.
https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEF R.2021.118.632.643
Johnson, W. R., & Browning, E. K. (1983). The Distributional  and  Efficiency  Effects  of Increasing  the  Minimum  Wage:  A Simulation. The  American  Economic Review , 73 (1), 204–211. http://www.jstor.org/stable/1803938
Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Poverty,
labor  markets  and  trade  liberalization  in Indonesia. Journal  of  Development Economics , 117 , 94–106. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.07.

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
005
Lenhart,  O.  (2017).  The  impact  of  minimum wages  on  population  health:  evidence from  24  OECD  countries. European Journal  of  Health  Economics , 18 (8),
1031–1039. https://doi.org/10.1007/s10198-016- 0847-5
Levanon,  A.,  Lavee,  E.,  &  Strier,  R.  (2021). Explaining  the  Factors  Shaping  the Likelihood of Poverty Among Working Families  by  Using  a  Concurrent  Mixed
Method  Design. Social  Indicators Research , 157 (3), 1089–1109. https://doi.org/10.1007/s11205-021- 02689-5 Liu, E., Jiang, Y., Zhang, Q., Yan, L., & Liu, J.  (2023).  A  study  of  the  anti-poverty effect of minimum wage in
underdeveloped  areas:  based  on  the perspective  of  farmers’  employment choices and income. Journal of the Asia Pacific Economy . https://doi.org/10.1080/13547860.2023. 2186024
Malloy,  L.  C.  (2020).  The  minimum  wage, bargaining  power,  and  the  top  income share. Forum  for  Social  Economics ,
49 (1), 75–98. https://doi.org/10.1080/07360932.2016.
1155468
Marinda,  A.,  Mukhlis,  I.,  Witjaksono,  M., Utomo, S. H., Wahyono, H., Soesilo, Y. H., & Santoso, S. (2017). The analysis of the  economic  growth,  minimum  wage, and  unemployment  rate  to  the  poverty level in East Java. International Journal of Economic Research , 14 (13), 127–138. https://www.scopus.com/inward/record. uri?eid=2-s2.0- 85036580835&partnerID=40&md5=32 c2b17a2809162e0b19a15f64c32e82 Meer,  J.,  &  West,  J.  (2016).  Effects  of  the
minimum wage on employment dynamics. Journal of Human Resources ,
51 (2), 500–522. https://doi.org/10.3368/jhr.51.2.0414- 6298R1
Mincy,  R.  B.  (1990). “Raising  the  Minimum Wage: Effects on Family Poverty.”
Nattrass,  N.  (2000).  Wage  strategies  and minimum wages in decentralized regions: The  case  of  the  clothing  industry  in Phuthaditjhaba, South Africa. International  Journal  of  Urban  and Regional  Research , 24 (4),  873–888. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00284
Neumark,  D.,  &  Wascher,  W.  L.  (2007). Minimum  wages  and  employment.
Foundations and Trends in Microeconomics , 3 (1), 1–182. https://doi.org/10.1561/0700000015 Quinn, J. F., & Cahill, K. E. (2017). The relative effectiveness  of  the  minimum  wage  and the  earned  income  tax  credit  as  anti- poverty tools. Religions , 8 (4). https://doi.org/10.3390/rel8040069
Reininger,  T.,  &  Castro-Serrano,  B.  (2021). Poverty and human  capital in  Chile:  The processes of subjectivation in conditional cash  transfer  programs. Critical  Social
Policy , 41 (2), 229–248. https://doi.org/10.1177/02610183209296 44
Scalioni  Brito,  A.,  &  Lessa  Kerstenetzky,  C. (2019).  Has  the  minimum  wage  policy been  important  for  reducing  poverty  in Brazil? A decomposition analysis for the period  from  2002  to  2013. EconomiA ,
20 (1),
27–43. https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.02.00 2 Sotomayor,  O.  J.  (2021).  Can  the  minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world? Evidence from Brazil. World Development , 138 .
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.1 05182
Stevans,  L.  K.,  &  Sessions,  D.  N.  (2001). Minimum wage policy and poverty in the United  States. International  Review  of Applied  Economics , 15 (1),  65–75. https://doi.org/10.1080/02692170120013 358
Susanto,  J.,  &  Sulaiman,  N.  F.  C.  (2022). Economic  Prospects  and  International

## A. Hasyim Asyari Amir Husni dan A.M Rusli dan Suhardiman Syamsu dan Muhammad Chaeroel
Ansar / Jurnal Administrasi Negara V29 - 03 (2023) / 275 – 298
Labor  Migration. International  Journal of  Sustainable  Development  and Planning , 17 (8), 2475–2483. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170815 Varlitya, C. R., Masbar, R., Jamal, A., & Nasir, M. (2023). DO REGIONAL MACROECONOMIC VARIABLES INFLUENCE THE INCOME INEQUALITY IN INDONESIA? Ikonomicheski  Izsledvania , 32 (1),  180–
199. https://www.scopus.com/inward/record.
uri?eid=2-s2.0- 85147314274&partnerID=40&md5=e7f
c53971d0e1afe35c24050883f150b
Wilson,  S.  (2017).  The  Politics  of  ‘Minimum Wage’  Welfare  States:  The  Changing Significance of the Minimum Wage in the Liberal  Welfare  Regime. Social  Policy and  Administration , 51 (2),  244–264. https://doi.org/10.1111/spol.12286
Zhou, R., Peng, P., Zhou, G., Tang, C., & Liu,
X. (2019). Analysis of poverty characteristics  and  poverty  influencing factors  in  different  terrain  areas. Nongye
Gongcheng  Xuebao/Transactions  of  the
Chinese Society of Agricultural Engineering , 35 (20), 253–261. https://doi.org/10.11975/j.issn.1002- 6819.2019.20.031