Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim
Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan
Anang Fajrul Ukhwaluddin 1 , Valina Singka Subekti 2 Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Corresponding Author: anang.fajrul@ui.ac.id
Keyword: Village head election; Symbolic capital; Social capital.
Kata Kunci: Pilkades; Modal simbolik; Modal sosial.
Abstract: This journal article discusses the occurrence of the candidacy of a husband and wife pari in the village head election that took place in Sekaran village and Lembor village. With the focus of the discussion on the causes of the candidacy of husband and wife in village head election. The results of this discussion indicate that the nomination of a husband and wife pair occurred beacuse there ware no people who were running to challenge the incumbent in the two villages. And the absence of people who nominate them, is due to the  strong  infuence  of  social  captial  and  symbolic  capital  owned  by incumbent candidates in Sekaran village, and also the strong influence of the NU group in Lembor village.
Abstrak: Artikel  jurnal  ini  membahas  mengenai  terjadinya  pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades yang terjadi di Desa Sekaran dan Desa Lembor. Dengan fokus pembahasan pada penyebab terjadinya pencalonan pasangan  suami-istri  pada  pilkades.  Hasil  dari  pembahasan  ini menunjukkan bahwa pencalonan pasangan suami-istri terjadi disebabkan tidak  adanya  masyarakat  yang  mencalonkan  diri  menjadi  penantang petahana  di  dua  desa  tersebut.  Dan  tidak  adanya  masyarakat  yang mencalonkan  tersebut,  disebabkan  kuatnya  pengaruh  modal  sosial  dan modal simbolik yang dimiliki  oleh calon petahana di Desa Sekaran, dan juga kuatnya pengaruh kelompok NU yang ada di Desa Lembor.

## PENDAHULUAN
Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  (pilkades)  di  Indonesia  telah  mengalami  berbagai perbaikan baik secara sistem, aturan dan tentu secara prinsip maupun nilai-nilainya. Pilkades telah  dijalankan  sesuai  dengan  aturan  tanpa  mendelegitimasi  kekhasan  desa  dan  hak-hak masyarakat  desa.  Jika  dibandingkan  dengan  pilkades  masa  Orde  Baru,  tentu  pelaksanaan pilkades saat ini sangat berbeda. Pilkades saat ini bisa dikatakan sebagai bentuk pilkades yang paling ideal dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai dalam demokrasi. Meskipun juga harus diakui, bahwa masih banyak masalah yang menyertai proses pilkades di desa-desa di Indonesia. Masalah-masalah tersebut diantaranya.
Pertama . Masih banyaknya calon kepala desa yang menggunakan politik uang. Menurut Halili  (2008)  praktik  politik  uang  tidak  hanya  terjadi  dari  calon  ke  pemilih  atau  melalui “ serangan fajar ” , tetapi juga dari calon kepada panitia penyelenggara dengan tujuan membeli surat  suara  untuk  digunakan  oleh  calon  kepala  desa  (Halili,  2009).  Praktik  politik  uang semakin tumbuh subur dalam pilkades apalagi sejak 2014 desa telah mendapatkan alokasi Dana  Desa  dari  pemerintah  pusat.  Sehingga  bagi  sebagian  calon  kepala  desa,  biaya  yang dihabiskan untuk politik uang dalam pilkades bisa dicarikan pengantinya baik melalui APBDes

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 4, No. 1, May 2022, pp. 22-32 Received 03 March 2022   Revised 20 April 2022   Accepted 13 May 2022
atau  melalui fee proyek  pembangunan desa,  yang  semua  tindakan  tersebut  adalah  bentuk tindakan yang melawan hukum.
Kedua. Masih dominannya elite dan oligarki desa dalam pilkades atau masih suburnya hubungan patron-klien . Pilkades sampai saat ini masih diwarnai oleh pertarungan antar elite desa baik yang memiliki modal sosial warisan dari Orde Baru ataupun yang memiliki modal sumber daya atau memiliki dua-duanya. Yuningsih & Subekti (2016) menjelaskan pengaruh tokoh  masyarakat  atau  elite  desa  ( sesepuh/kokolot) dan kuncen Kampung  Naga  dalam memberikan restu politiknya sebagai bentuk seleksi informal untuk masyarakat yang akan mencalonkankan diri dalam pilkades di Desa Neglasari. Masyarakat yang tidak lolos seleksi tersebut  otomatis  tidak  bisa  mencalonkankan  diri  dalam  pilkades  (Yuningsih  &  Subekti., 2016) . Pada  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Hidayat  et  al.  (2018)  menjelaskan  bahwa pengaruh oligarki dalam pilkades di Desa Sitimerto sangat kuat. Orang yang berstatus sebagai oligarki  tersebut  adalah  orang  tua  dari  salah  satu  calon  kepala  desa.  Orang  tua  tersebut menyatakan  akan  mengeluarkan  uang  berapapun  asalkan  anaknya  dapat  terpilih  sebagai kepala  desa,  atau  dengan  kata  lain  orang  tua  tersebut  bersedia  memberi  uang  kepada masyarakat  melebihi  uang  yang  diberikan  calon  lain  dengan  nominal  berapapun.  Proses pilkades dengan harapan memberikan hak dan kesempatan yang sama menjadi terkendala akibat dominannya pengaruh tokoh masyarakat/elite dan para oligarki desa.
Masalah  yang ketiga yakni  munculnya  fenomena  calon  suami-istri  dalam  pilkades. Fenomena  pilkades  dengan  calon  pasangan  suami-istri  merupakan  fenomena  baru  dalam konteks  politik  di  Indonesia.  Fenomena  tersebut  merupakan  salah  satu  konsekuensi  dari peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri pasal 24 ayat 2 tersebut disebutkan bahwa “Dalam hal bakal calon yang  memenuhi  persyaratan  tetap  kurang  dari  2  (dua)  setelah  perpanjangan  waktu pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  (satu),  Bupati/Walikota  menunda pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa  sampai  dengan  waktu  yang  ditetapkan  kemudian”. Artinya jika proses pendaftaran pilkades sampai batas waktu pendaftaran telah diperpanjang dan calon yang mendaftar kurang dari 2 berarti pelaksanaan pilkades di sebuah desa harus ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Atas dasar tersebut kemudian banyak masyarakat atau calon kepala desa yang maju atau mencalonkan istrinya sebagai calon kepala desa, agar proses pelaksanaan pilkades tidak ditunda. Berdasarkan data di beberapa Provinsi di Jawa Timur menunjukkan bahwa desa- desa yang melaksanakan pilkades pada tahun 2019 dengan calon pasangan suami-istri secara kuantitatif berjumlah cukup banyak.
Tabel 1.  Daerah di Jawa Timur dengan Pilkades Calon Pasangan Suami-Istri tahun 2019
No. Kabupaten Desa Calon Pasangan Suami-Istri 1 Lamongan 385 25 2 Bojonegoro 156 7 3 Gresik 265 27 4 Jombang 280 6 5 Nganjuk 232 7 6 Tuban (Kec-Montong) 13 2
Sumber: diolah dari berbagai berita di media online (BlokTuban, 2019; Detik, 2019b, 2019a; Kompas, 2019; Radar Bojonegoro, 2019; Times Indonesia, 2019)
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pilkades dengan calon pasangan suami- istri terjadi merata di beberapa daerah di Jawa Timur dengan jumlah yang variatif. Hal tersebut kemudian perlu untuk dilihat penyebabnya, mengapa kemudian hal tersebut terjadi. Apakah karena faktor rendahnya partisipasi masyarakat atau faktor lain terkait dengan dominasi sumber daya maupun dominasi politik yang hanya dikuasai oleh segelintir elite dan kelompok yang ada di desa, atau terdapat faktor lainnya. Pembahasan mengenai penyebab terjadinya
pencalonan pasangan suami-istri pada pelaksanaan pilkades tersebut kemudian menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan dijelaskan dengan berbasis pada teori, literatur, dan juga data yang telah penulis peroleh dari lapangan.
Beberapa  alasan  berupa  politik  uang,  keterlibatan  elite,  dan  juga  fenomena  kontestasi sepasang suami-istri dinilai saling memiliki fenomena yang terkait satu sama lain. Belum banyak penelitian  yang  memperdalam  bagaimana  hubungan  ketiga  fenomena  tersebut,  terlebih kontestasi sepasang suami istri dalam meraih kemenangan di Pilkades dapat melengkapi ceruk penelitian  mengenai  demokrasi  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab, alasan atau faktor terjadinya pencalonan suami-istri dalam pilkades di Desa Lembor Kabupaten Lamongan dan Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro. Beberapa faktor yang dapat menentukan terhadap pencalonan menjadi aspek penting untuk dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga lebih dalam mencoba untuk mengetahui penyebab, alasan atau faktor kemenangan suami (petahana) di  Desa  Lembor  Kabupaten  Lamongan  dan  kekalahan  suami  (petahana)  di  Desa  Sekaran Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  studi  kasus  ( case  study) . Maxfield mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Selain itu tujuan  dari  studi  kasus  adalah  untuk  memberikan  gambaran  secara  mendetail  tentang  latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas di atas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  dua  desa,  Desa  Lembor  Kecamatan  Brondong  Kabupaten Lamongan  dan  Desa  Sekaran  Kecamatan  Balen  Kabupaten  Bojonegoro.  Pemilihan  lokasi penelitian tersebut dikarenakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Sampel pada penelitian kualitatif disebut disebut informan atau subyek penelitian, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan penelitian (Kriyantono, 2009). Dalam penelitian ini subyek  penelitiannya yaitu  Kepala  Desa  Terpilih,  Anggota  BPD,  Tokoh  Masyarakat  dan  Tokoh Agama, Tim Sukses Calon Kepala Desa dan Masyarakat.
Pada penilitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dengan menggunakan pertanyaan  baku.  Wawancara  demikian  digunakan  jika dipandang sangat  perlu untuk  mengurangi  sedapat-dapatnya  variasi  yang  bisa  terjadi  antara  seorang  terwawancara dengan lainnya (Moleong, 2012). Selain wawancara juga dilakukan pengumpulan data berupa observasi,  pengumpulan  dokumen  dan  informasi  audiovisual  yang  tidak  bertumpu  pada  satu sumber  (Creswell,  2016).  Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  tidak  memerlukan  sampling melainkan langsung menentukan setting penelitian yaitu berupa lokasi, aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancara), peristiwa (kejadian apa saya yang dirasakan oleh aktor dan akan dijadikan  topik  wawancara  dan  observasi),  dan  terakhir  yakni  proses  (sifat  peristiwa  yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian) (Creswell, 2016).

## HASIL DAN DISKUSI
Pada  penelitian yang dilakukan  oleh  Astuti  et  al.  (2019)  mengenai pilkades suami-istri telah  memberikan dua kesimpulan  gambaran mengenai alasan  suami mengajak  istrinya  untuk berkontestasi  dalam  pilkades.  Pertama,  dengan  memilih  istrinya  tidak  ada  biaya  untuk kompensasi  dan  tidak  ada  kekhawatiran  tentang  konflik  kepentingan  dikemudian  hari  pasca pemilihan.  Dan  yang  ke  dua,  yakni  dengan  menjadikan  istri  sebagai  penantang,  maka  peluang untuk  menang  bagi  suami  lebih  besar.  Penelitian  di  atas  menurut  penulis  masih  terdapat kekosongan yang belum diuraikan, atau dengan kata lain masih terdapat pertanyaan mendasar

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 1, Mei 2022
yang perlu untuk dijelaskan yakni mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ajakan suami atau majunya istrinya  dalam  pilkades  merupakan  respon  yang  disebabkan  tidak  adanya  partisipasi  dari masyarakat lainnya untuk mencalonkan diri pada pilkades. Pertanyaannya kemudian mengapa masyarakat tidak bersedia atau tidak mau mencalonkan.
Pada  beberapa  literatur  dijelaskan  mengenai  berbagai  dinamika  politik  yang  terjadi  di desa,  termasuk  permasalahan  dalam  politik  desa  yang  kemudian  sangat  erat  kaitannya  yang menyebabkan  munculnya  pencalonan  suami-istri  pada  pilkades.  Padahal  dalam  semangat demokratisasi desa yang salah satu wujudnya yakni pilkades, secara tidak langsung mendorong warga untuk berpartisipasi dalam setiap gelaran pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Yuningsih  &  Subekti  (2016)  yang  menjelaskan  aktivitas pemilihan  kepala  desa  dengan  dilatar  belakangi  berbagai  tipologi  pedesaan  seperti  desa tradisional (desa neglasari), tansisional (desa cimekar), dan modern (desa cipacing).
Ada pun identifikasi desa tradisional ialah bertempat di desa neglasari dengan beberapa alasan seperti adanya kampong adat naga, manajemen pemerintahan belum terselenggara baik, dan  desa  tersebut  dinilai  belum  mandiri  dalam  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Sementara  desa transisional  diidentifikasikan  dengan  desa  cimekar  yang  terletak  di  daerah  perbatasan  antara kabupaten bandung, kota bandung, dan kabupaten sumedang. Dan identifikasi desa yang bersifat modern terletak pada desa cipacing yang berkarakter desa industri. Terdapat enam industri besar yang  berskala  nasional  dan  internasional  yang  berlokasi  di  desa  tersebut.  Pilkades  yang diselenggarakan  diketiga  desa  tersebut  dinilai  telah  memenuhi  sebagian  kriteria  ideal  dari demokrasi. Terdapat dua kriteria yang berlaku pada ketiga desa tersebut yakni kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda. Sementara itu, tiga kriteria lainnya yakni kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum sepenuhnya tercapai Yuningsih & Subekti (2016). Salah satunya yakni keterlibatan elite desa atau yang disebut kuncen dalam menyeleksi nama-nama yang berhak mencalonkan diri pada pilkades di desa neglasari.
Dinamika pemilihan kepala desa selalu dicirikan dengan adanya eksploitasi sumber daya materil yang  kemudian diterjemahkan sebagai  bentuk  pembelian suara  seperti dalam  literatur Aspinal  &  Rohman  (2017)  dan  Hidayat  et  al.  (2018).  Aspinal  &  Rohman  (2017)  menjelaskan adanya keterlibatan struktur negara yang memengaruhi individu dalam konteks pemilihan kepala desa. Individu dalam hal ini dimaksudkan sebagai elit pedesaan yang maju sebagai kontestan pada pemilihan  kepala desa di jawa  tengah. Lebih  lanjut  literatur  ini menjelaskan  bentuk patronase proyek  pemerintahan  terhadap  desa  dan  klientalisme  dengan  bentuk  jejaring  antara  desa  dan negara. Aspinal & Rohman (2017) juga menjelaskan terdapat fenomena pemberian suara yang terjadi pada pemilihan kepala desa. Pembelian suara terjadi dilakukan oleh para elit desa dalam beberapa metode kampanyenya. Di samping itu, hubungan desa dan negara juga mengindikasikan adanya dukungan politik melalui proyek pemerintahan desa.
Aspinal & Rohman (2017) menjelaskan bahwa otoritas negara dalam hal ini pemerintahan daerah memainkan perannya secara tidak langsung. Peran tidak langsung mereka cukup besar - dengan memutuskan desa atau individu mana yang akan dipilih dengan proyek atau sumber daya lainnya.  Namun  peran  tidak  langsungnya  ini  juga  merupakan  hal  yang  krusial  yang  mampu menentukan hasil suara pemilihan kepala desa. Pejabat desa dengan konektivitasnya terhadap pemerintahan daerah memiliki posis potensial untuk mencari proyek dan sumber daya lain untuk mengembangkan  desa  mereka  dan  meningkatkan  kondisi  materi  dan  politik  mereka  sendiri. Selain  itu,  tidak  hanya  desa  yang  membutuhkan  aparat  negara  dalam  pemerintahan  daerah, namun adanya hubungan timbal balik yang dimana aparat tersebut juga membutuhkan mitra di desa untuk mencapai kekuasaan dan patronase.
Sementara  itu  Hidayat  et  al.  (2018)  menjelaskan  fenomena  serupa  bahwasannya  ada aspek sumber daya material masih dominan dalam hal dinamika politik desa di sitimero. Adanya politik uang yang terjadi saat pemilihan kepala desa juga dinilai cukup memengaruhi suara pemilih desa dengan maknanya yang beragam; 1) sebagai rezeki, 2) ongkos datang ke tempat pemilihan, 3) bentuk keseriusan calon di pilkades, dan 4) sebagai uang rakyat. Dominasi oligarki desa yang memiliki sumber daya materil terbilang lebih mudah untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala  desa.  Dalam  literatur  ini  oligark  haji  mul  yang  mengutus  putranya  adit  berhasil
memenangkan  pemilihan  kepala  desa.  Selepas  menguasai  sumber  daya  material,  sumber  daya non-material menjadi upaya selanjutnya yang identik dengan sumber kekuasaan menurut budaya jawa yakni ‘ kesakten ’ untuk memengaruhi pemilih desa dengan pendekatan kultural.
Dua literatur sebelumnya menjelaskan terkait pengaruh aspek sumber daya material pada pemilihan  kepala  desa.  Berbeda  dengan  Hidayat  (2019)  yang  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa terdapat dua sumber daya efektif  sebagai strategi  pemenangan  pada  gelaran pemilihan kepala desa tanjung. Kedua sumber daya efektif tersebut terdiri dari sumber daya material dan sumber daya  spiritual.  Kendati  kekayaan  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  seorang  pemimpin  desa tanjung, namun itu bukan menjadi hal satu-satunya sumber kekuasaan bahkan faktor dominan pada gelaran pemilihan kepala desa. Meskipun memberikan uang dengan nominal kecil, namun para pemilih lebih cenderung tertuju pada tingkah laku yang bersifat kekuasaan spiritual jawa dari pada membeli suara.
Hidayat  (2019)  menjelaskan  terkait  strategi  budaya  jawa  yang  memengaruhi  pada kontestasi pemilihan kepala desa di desa tanjung, kecamatan pagu, kabupaten kediri. Literatur ini menjelaskan  seluruh  calon  dalam  pemilihan  kepala  desa  tanjung,  kecamatan  pagu,  kabupaten kediri memiliki strategi pendekatan budaya jawa yang didasari pada beberapa bentuk pendekatan spiritual seperti upacara slametan di makam pendiri desa, meminta doa dan lainnya yang berasal dari  kiai  dan  dukun,  kepemilikan  pusaka,  pulung  sebagai  tanda  kekuasaan,  petungan  dengan sistem penanggalan jawa, dan aliran luri kepala desa.
Dari  penjelasan  di  atas  tersebut  dapat  dismpulkan  terkait  dua  hal  yang  kemudian mempengaruhi proses politik pencalonan pada pilkades yang terjadi di beberapa desa. Pertama, yakni terkait dengan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ke dua, yakni pada kondisi struktur sosial politik yang ada di masyarakat.

## Pengaruh Modal
Teori modal dari Pierre Bourdieu berkaitan erat dengan kekuasaan. Bagi Bourdieu modal menjadi instrumen penting bagi individu untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan politiknya (Harker et al., 2009). Bourdieu melihat modal dalam berbagai macam; modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal simbolik (Halim, 2014). Modal ekonomi diartikan sebagai sumber daya produksi. Dengan kata lain bahwa sumber daya ekonomi merupakan sumber daya yang  mampu  untuk  dikonversikan  ke  dalam  bentuk  modal  lainnya  baik  barang  maupun  non- barang  dan  modal  ekonomi  juga  mudah  digunakan  untuk  segala  tujuan  (Halim,  2014).  Dalam konteks pilkades modal ekonomi bisa jadi menjadi penggerak tim untuk bekerja atau sebagai modal awal  untuk  mengenalkan  calon  kepada  pemilih  atau  masyarakat  melalui  berbagai  alat  peraga. Selain  itu  modal  ekonomi  juga  dapat  menjadi  modal  untuk  kemudian  melakukan  tindakan memberi uang kepada pemilih tentu dengan tujuan agar terpilih.
Modal  sosial  adalah  segala  jenis  hubungan  sebagai  sumber  daya  untuk  kedudukan sosial (Halim,  2014).  Dengan  kata  lain  modal  sosial  lebih  pada  sesuatu  yang  tidak  keliatan  karena menyangkut  hubungan  antar  individu  atau  antar  calon  dengan  tokoh  atau  elite  atau  dengan organisasi kemasyarakatan. Modal sosial juga bisa diartikan sebagai bentuk jaringan sosial, ketika calon memiliki banyak relasi dengan berbagai kalangan baik individu perseorangan atau kelompok dan mereka mampu menjadi bagian kolektif untuk mendukung maka kondisi tersebut merupakan salah satu modal penting dalam proses kontestasi.
Modal  kultural  merupakan  semua  kualifikasi  intelektual  yang  dapat  diproduksi  melalui pendidikan formal, non-formal dan warisan keluarga seperti kepemilikan benda  bernilai  tinggi, pengetahuan dan keahlian hasil pendidikan formal atau sertifikat, ijazah dan non-akademik (Halim, 2014). Modal kultural sederhananya diartikan sebagai representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek  logika,  etika dan estetika  (Halim,  2014).  Modal  kultural  hampir  sama dengan modal sosial karena menekankan pada aspek nilai-nilai yang ada pada diri calon atau hasil
dari  pengembangan  kemampuan  calon seperti  contoh  kemampuan  dalam  menghadapi  dan mengendalikan massa, kemampuan memimpin dan kemampuan lobbiying .
Sedangkan  modal  simbolik  merupakan  sumber  daya  yang  dioptimalkan  dalam  meraih kekuasaan simbolik, seperti jabatan, mobil mewah, status atau keturunan. Dengan kata lain modal simbolik diartikan sebagai sebuah pengakuan oleh individu, kelompok formal maupun non-formal, yang  akhirnya  akan  mampu  mengkonstruksi  realitas,  mengiring  individu  untuk  mengakui  dan mempercayai terhadap individu atau calon (Halim, 2014). Bagi individu yang akan mengajukan diri menjadi calon pejabat publik maka hal tersebut sangat penting dalam mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Hal ini terlihat dari banyaknya elite atau politisi yang kemudian melanjutkan studi atau  meminta  gelar-gelar  akademik  sebagai  bagian  dari  legitimasi  modal  kultural  untuk kepentingan politik atau kekuasaan.
Uraian dan penjelasan mengenai teori modal dari Bourdieu di atas tersebut dapat dijadikan instrumen  untuk  menganalisa,  menjelaskan  dan  memprediksi  mengenai  pencalonan  dan keterpilihan calon dalam kontestasi, termasuk pilkades. Bagi calon yang ikut kontestasi baik dalam pemilihan  umum  tingkat  desa  sampai  nasional  tentu  tujuan  utamanya  adalah  untuk  meraih kekuasaan  atau  mempertahankan  kekuasaan.  Untuk  itu  calon  membutuhkan  modal  sebagai instrumen untuk dikenal, untuk disukai dan untuk dipilih. Sehingga salah satu cara  yang  dapat digunakan  untuk  menganalisis  pencalonan  dan  keterpilihan  individu  atau  calon  yakni  dengan menganalisis modal yang dimiliki.
Dari yang disampaikan oleh Bourdieu tersebut di atas dapat dihubungan dengan data yang ada.  Pada  pelaksanaan  pilkades  di  Desa  Sekaran  Kabupaten  Bojonegoro  dapat  dilihat  betapa dominannya pengaruh modal yang dimiliki oleh calon petahana, sehingga mengakibatkan tidak adanya  masyarakat  yang  berani  untuk  mencalonkan  diri  pada  pilkades  tahun  2019.  Di  Desa Sekaran selama bertahun-tahun dipimpin oleh kepala desa dari keluarga yang sama, yakni dari keluarga  besar  Bambang  Harnowo.  Bahkan  menurut  Supriyadi  keluarga  dari  Bambang  telah berkuasa di Desa Sekaran sejak berpuluh-puluh tahun.
“ sudah sejak berpuluh-puluh tahun itu yang menjadi kepala desa selalu  keluarganya pak Bambang, mereka keluarga besar mas”. 1
Selain Supriyadi, Farokhah juga mengkonfirmasi mengenai keluarga besar dari Bambang.
“ ya  keluarganya  Pak  Bambang  itu  banyak  mas,  terus  di  tengah-tengah  masyarakat  ya terkenal (terpandang), mbah mbahnya dulu, jadi sudah sama sama tahu sudah sama sama kenal. Apalagi kepala desa sebelumnya yang lama itu ya pamannya pak Bambang”. 2
Modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh Bambang seperti yang disebutkan di atas juga dikonfirmasi oleh oleh Zaini.
“sumber daya saja. Kalau persaingan antar daerah itu tidak ada. Faktor sumber daya saja. Di sini banyak sumber daya yang pandai cukup, di sana faktor keluarga kuat. Jadi posisi keluarga secara kuantitatif kuat. Nah kalau di sini dari segi kualitatif kuat itu saja yang jadi persoalan.  Cuma  ya  memenangkan  secara  politik  kan  kualitatif  kan  itu  yang  penting memungkinkan itu. Jadi kalau persaingan antar daerah tidak. Jadi ya karena di sini banyak orang  yang  secara  kualifikasi  cukup,  di  sana  di  tempat  keluarganya  pak  Bambang  itu kuantitatif yang kuat jadi masih ada elektabilitasnya tinggi”. 3
1 Wawancara dengan Supriyadi Masyarakat Desa Sekaran.
2 Wawancara dengan Farokhah Ketua Muslimat Desa Sekaran.
3 Wawancara dengan Zaini Kepala Dusun Sekaran Desa Sekaran.
Selain  menyampaikan  bahwa  jumlah  keluarga  Bambang  yang  cukup  besar  di  salah  satu dusun di Desa Sekaran. Zaini juga menyampaikan mengenai kekuatan dari Khunafah, istri dari Bambang itu sendiri. Apalagi Zaini juga merupakan salah satu keluarga dari Khunafah.
“iya dari luar jadi ayahnya itu kan kawin ke Palang tapi saudar a ayahnya di sini ada 7 atau 8. Iya saudara ayahnya keluarganya di sini cukup banyak”. 4
Pernyataan yang disampaikan oleh Zaini tersebut menegaskan mengenai pengaruh dari ke dua  keluarga  besar,  baik  yang  berasal  dari  keluarga  Bambang  Harnowo  maupun  yang  dari keluarga  Khunafah.  Modal  merupakan  instrumen  penting  bagi  individu  atau  masyarakat  yang ingin meraih atau pun mempertahankan kekuasaan. Bagi Bambang Harnowo dan keluarganya, dengan modal sosial hubungan kekeluargaan yang begitu besar sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam mempertahankan kekuasaanya. Selain itu, Bambang juga memiliki modal lain yakni modal simbolik, dengan garis keturunan pada kepala desa-kepala desa sebelumnya yang telah  puluhan  tahun  berkuasa  di  Desa  Sekaran  menjadi  modal  bagi  Bambang  untuk  terus mempertahankan  kekuasaannya.Modal-modal  yang dimiliki  Bambang  tersebut  terbukti  sangat berpengaruh di Desa Sekaran. Pengaruh tersebut tidak hanya pada aspek politik atau lebih sempit pada pilkades. Lebih dari itu dalam pengisian pos-pos perangkat desa dan juga jabatan kepala dusun  juga  diisi  oleh  keluarga  dari  Bambang  dan  istrinya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Supriyadi.
“seng  sak  anak  e,  saiki  dadi  sak  omah  2  perangkat,  seng  carik  e  bojone  mbak  yu  ne  bu khunafah dadi sak keluarga lak pie. Terus pak kasun Zaini iku yo keluargae bu Khunafah” 5
Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pengaruh dari keluarga besar Bambang di Desa Sekaran sangat besar. Bahkan dalam beberapa kesempatan masyarakat kemudian menyebutnya dengan sebutan keluarga kerajaan. Besarnya modal yang dimiliki oleh satu individu atau dengan kata lain besarnya modal yang telah dimiliki oleh salah satu keluarga, apalagi telah mendominasi dan  berpengaruh  begitu  lama  dalam  politik  desa  tentu  berakibat  terhadap  keikutsertaan  atau partisipasi  masyarakat  pada  agenda-agenda  politik,  termasuk  pilkades.  Hal  tersebut  yang kemudian mendorong munculnya pilkades dengan calon pasangan suami-istri.

## Pengaruh Kelompok Masyarakat
Masyarakat desa di jawa dapat diidentifikasi seperti apa yang disampaikan oleh Clifford Geertz (2014) . Geertz melakukan pembagian masyarakat desa di jawa berdasarkan kepercayaan agama, preferensi  ideologis  dan  ideologi  politik  masyarakat,  yang  kemudian  menghasilkan  tiga  tipe kebudayaan masyarakat yakni, abangan, santri, dan priyayi. Geertz menegaskan bahwa dalam masyarakat  Jawa  terdapat  tiga  tipe  kebudayaan,  yaitu abangan,  santri dan priyayi, Menurutnya:
“Abangan yang mewakili sikap yang menitikbe ratkan pada segi-segi sinkretisme  Jawa  yang  menyeluruh  dan  secara  luas  berhubungan  dengan unsur-unsur  petani  di  antara  penduduk;  santri  yang  mewakili  sikap  yang menitikberatkan  pada  segi-segi  Islam  dalam  sinkretisme  tersebut  yang  pada umumnya  berhubungan  dengan  unsur  pedagang  (maupun  juga  dengan  unsur-unsur tertentu  di  antara  petani);  dan  priyayi  yang  sikapnya  menitikberatkan pada segi-segi Hindu dan berhubungan dengan unsur- unsur birokrasi.”
4 Ibid.,
5 Wawancara dengan Supriyadi Masyarakat Desa Sekaran.
Pada struktur sosialnya, abangan
adalah kelompok yang sebagian besar adalah para petani yang tinggal di pedesaan. Varian abangan ini secara umum diasosiasikan dengan masyarakat pedesaan di Jawa. Hal ini dikaitkan dengan tradisi masyarakat soal slametan dan ritual. Tradisi ini berkembang pada kultur masyarakat agraris dengan tujuan untuk perjamuan lingkungan  agar  selamat.  Adapun,  santri  juga  dimaksudkan  pada  persoalan  ritual  pokok keagamaan Islam seperti kewajiban salat lima kali sehari, salat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan  ramadhan, dan menunaikan  ibadah haji.  Artinya, dalam menjalankan  peribadatan  agama Islam,  kalangan  santri  tidak  mencampur  adukkan  unsur-unsur  lain  selain  agama  Islam  seperti kalangan abangan. Geertz juga membagi varian santri menjadi dua kategori: santri modernis dan tradisionalis.  Kalangan santri juga  teridentifikasi  sebagai  kelompok  yang  sebagian  besar  para pedagang  yang  tinggal  di  pasar.  Sementara  itu,  pada  kelompok priyayi ,  teridentifikasi  sebagai kelompok yang menempati birokrasi pemerintah. Kelompok ini cenderung berbeda dari klasifikasi sebelumnya karena varian priyayi terasosiasi sebagai kelompok kelas sosial dibandingkan dengan persoalan religiusitas.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Lembor.  Pelaksanaan  pilkades  dengan  calon  pasangan suami-istri  sangat  dominan  dipengaruhi  oleh  kondisi  struktur  sosial  politik  masyarakatnya. Meskipun hal tersebut telah berubah dari apa yang disampaikan oleh Geertz seperti di atas. Di Desa Lembor masyarakat terbagi menjadi dua kelompok atau arus besar yakni pada kelompok NU dan Muhamamdiyah,  atau  dalam  identifikasi  Geertz  disebut  dengan  istilah  santri  tradisionalis  dan santri modern. Dua kelompok atau dua arus besar tersebut yang kemudian saling berkontestasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pilkades. Bagi masyarakat untuk maju  sebagai  calon  kepala  desa  harus  mendapatkan  dukungan  dari  NU  atau  Muhammadiyah. Apalagi  ke dua kelompok tersebut secara terbuka  menyampaikan terlibat dalam proses-proses politik  yang  ada  di  Desa  Lembor,  termasuk  pada proses  pencalonan.  Hal tersebut seperti  yang disampaikan oleh H. M. Naim calon kepala desa petahana.
“iya, dan pencalonan kepala desa di sini itu agak unik, bukan mencalonkan atas keinginan pribadi. Biasanya ormas yang mendorong (mencalonkan). Jadi secara tidak langsung ada rekomendasi. Biasanya para tokoh kumpul-kumpul, lalu musyawarah, siapa yang akan kita dorong (calonkan) untuk maju. Jadi tidak ada dominasi pribadi dari dulu. Saya juga dulu seperti itu, saya dari awal agak, dulu kan saya terjun di pendidikan dan NU. Karena di minta tokoh-tokoh masyarakat hasil musyawarah itu akhirnya saya daftar. Yang ke dua kemarin juga seperti itu prosesnya”. 6
Dari  penjelasan  yang  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  NU  telah  terlibat  secara  aktif  untuk menentukan  dan  memutuskan  individu  atau  masyarakat  dari  kadernya  yang  akan  dicalonkan pada pilkades di Desa Lembor. Dengan mekanisme internal yang diikuti oleh tokoh-tokoh NU dan tentu para pengurus NU Ranting Desa Lembor. Pencalonan H. M. Naim oleh NU merupakan bentuk dari sikap organisasi NU dalam proses kontestasi politik yang terjadi di Desa Lembor. Hal tersebut juga secara langsung disampaikan oleh Parsiadi.
“iya  musyawarah  diinternal.  Yang  mempunyai  kapasitas  dan  kapabilitas,  sejak  dulu  ya termasuk saya dulu. Jadi silahkan ini sudah dinilai kinerjanya sudah bagus, membuktikan pengabdiannya  kepada  organisasi  dan  masyarakat,  sekarang  desa  membutuhkan.  Ya seperti itu, awal-wal itu seperti itu sejak dulu seperti itu. Zaman mulai pak darto, setelah pak Darto pak Hari, dan pak Naim”. 7
Disampaikan oleh Parsiadi bahwa sejak dulu  NU di  Desa Lembor selalu bermusyawarah untuk  menentukan  sikap  organisasi  terkait  dengan  siapa  nama-nama  yang  memenuhi  syarat untuk dicalonkan. Lebih lanjut Parsiadi juga menjelaskan bahwa NU juga memiliki mekanisme
6 Wawancara dengan H. M. Naim Calon Kepala Desa Petahan (suami).
7 Wawancara dengan Parsiadi Ketua Ranting NU Desa Lembor.
sendiri untuk melihat penilaian masyarakat terhadap nama yang akan dicalonkan atau diajukan oleh NU dalam setiap kontestasi.
“jadi dulu itu ada, bahkan sudah kita tanamkan politik ya, kita politik kita juga menggunakan sistem bandul. Jadi sistem bandul itu kita lempar nama-nama dari NU untuk dinilai oleh masyarakat yang kemudian nanti kita musyawarahkan diinternal”. 8
Sistem  bandul  yang  disampaikan  oleh  Parsiadi  merupakan  bentuk  atau  mekanisme  NU untuk  melihat  penilaian  masyarakat  terhadap  kader  NU  yang  akan  dicalonkan  pada  pilkades, sebelum  nantinya  diputuskan  melalui  musyawarah  oleh  kalangan  NU  struktural.  Penggunaan sistem  tersebut  telah  dilakukan  sejak  lama,  bahkan  sejak  orde  baru  seperti  yang  telah disampaikan oleh Parsiadi bahwa keterlibatan atau pengaruh NU dan penggunaan sistem bandul dalam setiap kontestasi tersebut telah dilakukan sejak era kepemimpinan kepala desa Sudarto. Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Ranting  NU  Desa  Lembor  tersebut  juga  diakui  oleh Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Lembor.
“dan  meman g  istilahnya  orang  NU  itu  ditargetlah,  punya  urutanlah  dari  ini,  setelah  ini, setelah ini, begitu. Tidak boleh bersaing, kalau dua duanya dari NU tidak mungkin”. 9
Sartam  melihat  dan  mengakui  bahwa  dalam  setiap  proses  pilkades  yang  terjadi  di  Desa Lembor,  NU  telah  mempersiapkan  kader-kadernya  untuk  ikut  serta.  Tetapi  tidak  boleh  ada persaingan di antara kader NU. Bagi Sartam hal tersebut akan sangat tidak mungkin, kalaupun mungkin itu karena ada sebagian kader NU kultural yang menginisiasi untuk tetap mencalonkan diri  dalam  pilkades.  Tetapi  lebih  lanjut  Sartam  menyatakan  kader  NU  tidak  berani  dan  tidak mungkin bersaing dengan nama yang sudah ada, dalam hal ini H. M. Naim.
“memang ngga ada, karena situasinya politik di Desa Lembor khususnya ya, kalau kader - kader pak Naim kan dari Nahdliyin kan. Nah, kader-kadernya Nahdliyin tidak berani untuk menyaingi pak Naim”. 10
Dari penjelasan di atas tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya pencalonan  pasangan  suami-istri  pada  pilkades  di  Desa  Lembor  tidak  dapat  dilepaskan  dari struktur  sosial  politik  yang  terbangun  di  tengah-tengah  masyarakat.  Masyarakat  tidak  berani mencalonkan  diri  disebabkan  ada  peran  dari  kelompok  keagamaan  yang  ada.  Bahkan  seperti yang telah disampaikan di atas bahwa jangan sampai terjadi pertarungan atau kontestasi antar kader baik dari NU maupun Muhammadiyah.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades yang terjadi di desa-desa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh modal dan pengaruh kelompok masyarakat  yang  ada  di  Desa.  Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Sekaran,  modal  sosial  dan  modal simbolik yang dimiliki oleh keluarga Bambang Harnowo sangat mendominasi dan berpengaruh, yang mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang berani untuk mencalonkan diri pada pilkades Desa  Sekaran  2019.  Sedangkan  yang  terjadi  di  Desa  Lembor  dipengaruhi  oleh  kekuataan kelompok keagamaan NU dan Muhammadiyah, yang telah sama-sama terlibat aktif dalam proses politik,  termasuk  pilkades.  Bahkan,  NU  secara  terbuka  mengakui  memiliki  mekanisme  untuk menentukan kadernya yang layak untuk dicalonkan dan tidak menginginkan adanya pertarungan
8 Ibid.,
9 Wawancara dengan Sartam Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Lembor.
10 Ibid.,

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 1, Mei 2022
di antara kader NU. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan diri pada pilkades, sehingga pelaksanaan pilkades kemudian diikuti oleh pasangan suami-istri.

## REFERENSI
Aspinal,  E.,  &  Rohman,  N.  (2017).  Village  Head  Election  in  Java:  Money  Politics  and Brokerage  in  The  Remaking  of  Indonesia’s  Rural  Elite. Journal  of  Southeast  Asian Studies , 48 (1), 31 – 52.
Astuti,  P.,  Sulistiyowati,  &  Astrika,  L.  (2019).  Kontestasi  Pasangan  Suami  Istri  dalam Pilkades. Jurnal Politik Walisongo , 1 (1).
BlokTuban.  (2019). Suami  Istri  di  Dua  Desa  Kecamatan  Montong  Berebut  Kursi  Kades . Bloktuban.Com. https://bloktuban.com/2019/07/10/suami-istri-di-dua-desa- kecamatan-montong-berebut-kursi-kades/?m=0
Creswell,  J.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran . PUSTAKA PELAJAR. Detik. (2019a). 50 Pasangan Suami Istri “Bertarung” di  Pilkades Lamongan . Detik.Com. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4615376/50-pasangan-suami-istri- bertarung-di-pilkades-lamongan
Detik.  (2019b). Unik,  Pasutri  Hingga  Bapak  Anak  Saling  Jegal  di  Pilkades  Nganjuk . Detik.Com.  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4425205/unik-pasutri- hingga-bapak-anak-saling-jegal-di-pilkades-nganjuk Geertz,  C.  (2014). Agama  Jawa:  Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam  Kebudayaan  Jawa . Komunitas Bambu.
Halili.  (2009).  Pola  Praktik  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  di Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura). Jurnal Penelitian Humaniora , 14 (2). Halim, A. (2014). Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikanya . LP2B. Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). (Habitus x Modal) + Ranah= Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Jalasutra. Hidayat, E. (2019). Proses Demokrasi Desa dan Strategi Pemenangan Berbasis Budaya Jawa di Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Jurnal Aplikasi Administrasi, 22(1), 2019. Jurnal Aplikasi Administrasi , 22 (1). Hidayat,  E.,  Prasetyo,  B.,  &  Yuwana,  S.  (2018).  Praktik  Politik  oligarki  dan  Mobilisasi Sumberdaya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimento Pada Tahun 2016. Jurnal Sospol , 4 (2).
Kompas.  (2019). Pasangan  Suami  Istri  hingga  Saudara  Kandung  Bersaing  di  Pilkades . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/10493491/pasangan-suami- istri-hingga-saudara-kandung-bersaing-di-pilkades Kriyantono, R. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Prenada Media Group. Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Nazir, M. (2011). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Radar  Bojonegoro.  (2019). Pilkades  Dinasti  7  Desa  Cakades  Pasutri .  JawaPos.Com. https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/06/26/143178/Pilkades- dinasti-7-desa-cakades-pasutri
Times  Indonesia.  (2019). Hari  Ini,  286  Desa  di  Jombang  Gelar  Pesta  Demokrasi .  Times Indonesia. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/237604/hari-ini-286- desa-di-jombang-gelar-pesta-demokrasi
Yuningsih, N. Y., & Subekti., V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik UI , 1 (2).