Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.1179 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Pengaruh Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Perkembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

## Baghas Budi Wicaksono
Manajemen, Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang, 15115 baghas.budi@ubd.ac.id
Abstrak — Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk melihat  perkembangan  sektor  pertanian  di  Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sangat besar  pada  sub-sektor  hortikultura  dan  tanaman  pangan. Adapun  beberapa  latar  belakang  yang  berkaitan  dengan isu pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Cianjur yaitu,  Kabupaten  Cianjur  memiliki  kontribusi  sebesar 37%  untuk  produksi  tanaman  pangan  palawija  dan hortikultura bagi kebutuhan pangan di Jawa Barat, Masih luasnya  lahan  yang  dapat  difungsikan  menjadikan  media pertanian  untuk  komoditas  tanaman  pangan,  serta topologi dan karakteristik tanah yang subur mengakibatkan  produktivitas  panen  tanaman  pangan mengalami  peningkatan  secara  signifikan.  Adapun penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  kuantitatif yang  menggunakan  proksi  variabel  jumlah  tenaga  kerja sektor  pertanian,  belanja  pemerintah  daerah  urusan pilihan (pertanian) serta produktivitas sektor pertanian di Kabupaten  Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian membuktikan  variabel  tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan belanja  pemerintah  daerah  memiliki  pengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  produktivitas  sektor  pertanian  di Kabupaten  Cianjur dengan p-value dibawah 0,05. Model regresi juga  menunjukkan bahwa data penelitian terlepas dari  masalah  asumsi  klasik  dengan  kriteria  BLUE  ( Best Linear Unbiased Estimation) yakni,  terdistribusi normal, homoskedastisitas,  non-multikolinieritas,  serta  non- autokorelasi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dua  faktor produksi  tersebut  merupakan  hal  yang  vital  bagi pengembangan  sektor  pertanian,  khususnya  di  daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Jawa Barat.
Kata  Kunci — Belanja  Pemerintah,  OLS,  Produktivitas Pertanian, Sosial Ekonomi, Tenaga Kerja

## I. P ENDAHULUAN
Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di pulau jawa Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan  secara  demografis  dan  ekonomi  selama beberapa dekade terakhir. Hal ini diindikasikan oleh rata- rata  pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jawa  Barat  yang berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi 33 provinsi di Indonesia,  yakni  sebesar 5,7%. Adapun Provinsi Jawa Barat  berpenduduk  49,94  juta  jiwa  yang  didominasi 70,68% usia produktif menjadikan Jawa Barat menyandang predikat salah satu provinsi yang menikmati
bonus  demografi  lebih  awal  dibanding  provinsi  lainnya. Beberapa  fakta  pendukung  tersebut  seharusnya  dapat membuat  Provinsi  Jawa  Barat  lepas  dari  berbagai  isu ekonomi regional seperti meningkatnya angka pengangguran,  ketimpangan  pendapatan,  serta  rasio  gini yang semakin memburuk. Namun dari segi perekonomian secara riil, Jawa Barat belum mampu untuk menciptakan ekonomi  secara  inklusif  yang  dapat  mensejahterakan seluruh  masyarakat.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik,  perekonomian  Provinsi  Jawa  Barat  hanya didukung oleh dua sektor vital yakni industri pengolahan /  manufaktur  sebesar  45%  serta  pertanian  dengan kontribusi  sebanyak  39%  dan  sisanya  disumbang  oleh sektor riil lainnya.
Jika  ditinjau  berdasarkan  data  pada  penelitian terdahulu,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  eskalasi produktivitas  sektor  pertanian  sejak  tahun  2011  hingga tahun 2016 namun mengalami tren penurunan pada tahun 2017.  Rata-rata  produktivitas  sektor  pertanian  di Kabupaten  Cianjur  yakni  sebesar  7,4  milliar  rupiah. Berdasarkan  data  tersebut  maka  dapat  dilihat  bahwa terjadi tren penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian di  Kabupaten  Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat  sejak  2012 hingga 2017. Hal ini didukung oleh  fakta empiris bahwa nilai  tukar  petani  yang  semakin  rendah  mengakibatkan tenaga  kerja  sektor  pertanian  kurang  memiliki  insentif untuk  tetap  bertahan  dan  berkiprah  di  sektor  pertanian sebagai  pengelola  lahan  ataupun  petani  (Royda  and Melvani,  2016).  Pemerintah  harus  mengambil  langkah progresif untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian  demi  ketahanan  pangan  bagi  seluruh  rakyat Jawa  Barat  yakni  dengan  cara  :  membuka  lapangan pekerjaan  sektor  pertanian  baik  bermitra  dengan  swasta atau  melalui rekrutmen pegawai BUMN sektor pertanian dan  perekrutan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  bidang pertanian,  memberikan  insentif  yang  layak  bagi  petani berupa  barang  dan  jasa,  modal,  serta  bantuan  likuiditas, meminimalisir  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan sektor  ekonomi  non-pertanian  seperti  industri  ataupun jasa,  serta  membuat  regulasi  atau  peraturan  mengenai pengembangan  pertanian  di  wilayah-wilayah  yang memiliki  potensi  sektor  pertanian  tinggi  secara  inklusif baik  bagi  petani  ataupun  masyarakat  secara  umum (Ogboru  et  al.,  2018).  Selain  pentingnya  faktor  produksi tenaga  kerja  pertanian,  belanja  pemerintah  daerah  pada urusan  pertanian  juga  menjadi  isu  dalam  peningkatan produktivitas pertanian.
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.1179 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Dapat  diketahui  bahwa  setiap  tahun  belanja pemerintah daerah urusan pertanian di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan rata-rata sebesar 45,6%. Pengembangan  sektor  pertanian  tidak  terlepas  dari dukungan  kebijakan  fiskal  sektor  riil  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah  pusat  dan  daerah.  maka  dari  itu, Pemangku  kebijakan  perlu  menyelaraskan  pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata dengan memprioritaskan  sektor  pertanian  sebagai  media  utama dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  (Chandio  et al., 2016).
Jika  ditinjau  berdasarkan  belanja  pemerintah  sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas  ekonomi  sektor  riil,  adapun  beberapa tinjauan  yuridisnya  yakni  Belanja  Daerah  berdasarkan Permendagri  pasal 31 No. 13 Tahun 2006 bahwa belanja daerah  dapat  dipakai  untuk pembiayaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau Kota/Kabupaten  yang  terdiri  dari  urusan  pilihan  dan urusan  wajib.  Adapun  pembagian  belanja  daerah diklasifikasi  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu  belanja  urusan wajib menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomer 13 Tahun 2006 pasal 32 ada 20 fungsi belanja urusan  wajib yaitu kesehatan, perumahan rakyat dan pekerjaan umum, penataan  ruang,  catatan  sipil,  UKM,  pemudan  olahraga, serta  sosial  dan  tenaga  kerja.    Belanja  urusan  pilihan menurut  pasal  24  pada  Permendagri  nomer  13  tahun 2006,  komponen  belanja  urusan  pilihan  yakni  adalah perikanan,  pertanian,  kehutanan,  pariwisata,  kelautan, energi  dan  sumber  daya  mineral  serta  perdagangan. Adapun  berdasarkan  pasal  24  pada  Permendagri  Nomer 13  Tahun  2006,  ada  beberapa  variabel  yang  muncul dalam  masing-masing  belanja  urusan  pilihan  dan  urusan wajib  yaitu  :  pertanian,  perikanan,  pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
Adapun  belanja  langsung  menurut  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 2, belanja langsung memiliki  komponen,  yakni  :  (1)  Belanja  Modal,  (2) Belanja  barang  dan  jasa,  (3)  Belanja  Pegawai.    Belanja tidak  langsung  menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006  pasal  36  ayat  2,  belanja  tidak  langsung  memiliki komponen,  yaitu  :  Belanja  keuangan,  subsidi,  bantuan sosial  kepada  masyarakat,  tidak  terduga  dan  hibah  / unilateral.
Dari beberapa data pendahuluan, dapat diketahui bahwa  isu  yang  terjadi  pada  pertanian  di  Kabupaten Cianjur  yakni  semakin  menurunnya  jumlah  tenaga  kerja sektor pertanian dan produktivitas pertanian. Berdasarkan fenomena  ini  jika  ditinjau  pada  penelitian  sebelumnya terjadi  beberapa  penyebab,  yakni  terjadi  perubahan struktur  ekonomi  sejak  pembangunan  di  era  Presiden Soeharto dengan prioritas pengembangan sektor pertanian untuk  kemandirian  pangan  yang  digantikan  dengan industrialisasi  manufaktur  serta  energi.  Perubahan struktur  ekonomi  seperti  ini  akan  mengubah  serapan tenaga kerja pada sektor pertanian secara lebih signifikan maka  rumah  tangga  konsumen  sebagai  penghasil  faktor produksi  tenaga  kerja  akan  memilih  alternatif  lain  untuk dapat  mendapatkan  pekerjaan (Aina  &  Omojola,2017) . Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuan  (2015) memaparkan  bahwa kebijakan fiskal  dalam hal pengeluaran  pemerintah  juga  memiliki  peranan  penting dalam  memajukan  sektor  riil  di  Indonesia,  salah  satunya adalah  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  urusan pertanian.  Secara  empiris,  terjadi  peningkatan  belanja pemerintah  pada  sektor  pertanian  namun  produktivitas pertanian  mengalami  penurunan  di  beberapa  tahun terakhir.  Hal  ini  mengindikasikan  pentingnya  untuk mengetahui  penyebab  produktivitas  pertanian  menurun ditinjau  dari  faktor  produksi  asli  yakni  tenaga  kerja  dan modal.  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan melalui  data  pendahuluan,  peneliti  tertarik  untuk mengidentifikasi  pengaruh  faktor  produksi  tenaga  kerja dan belanja pemerintah daerah urusan pertanian terhadap produktivitas  pertanian  di  Kabupaten  Cianjur  Provinsi Jawa Barat.

## II. METODOLOGI

## A. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang didapatkan  dari  instansi  pemerintah  yang  relevan  yakni seperti  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia  (DJPK  Kemenkeu  RI)  selama  tahun  2010 hingga  tahun  2017  dengan  lingkup  penelitian  di Kabupaten  Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat.  Data  dalam penelitian  ini  juga  didapatkan  dari  tinjauan  pustaka berupa literature  review ,  tulisan  ilmiah  maupun  artikel yang berkaitan dengan topik pengembangan produktivitas sektor pertanian.
B. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data sekunder melalui statistik deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Secara  teoritis,  model penelitian  ini  merupakan  model  teori  produksi Cobb- Douglass  yang  mendefinisikan  bahwa  produksi  adalah proses transformasi dari  beberapa faktor produksi / input produksi  menjadi  barang  dan  jasa.  Menurut  (Mankiw, 2022), produksi  merupakan  salah satu aktivitas produsen dalam  perusahaan  dengan  proses  pengolahan  beberapa input.  Analisis  pengaruh  masukan  /  input  terhadap keluaran/output  produksi  dideskripsikan  dalam  fungsi produksi.  Adapun  fungsi  produksi  yang  secara  umum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
digunakan  dalam  analisis  sektor  riil  adalah Cobb- Douglas .  Menurut  (Mankiw,  2022),  Fungsi  produksi Cobb-Douglas  adalah  suatu  fungsi  matematis  yang menggambarkan  hubungan  antara  masukkan/input  yang digunakan  untuk  menghasilkan  produk  barang/jasa dengan jumlah tertentu. Untuk ilustrasi antara output dan input.  Secara  matematika,  fungsi  ini  dapat  dijelaskan dalam persamaan (1)
Q = A L α K β ………………. (1)
Keterangan (1):
Q = Quantity of Output / Barang dan Jasa
L = Labour / Tenaga Kerja
K = Capital / Modal
Nilai α dan nilai β pada fungsi produksi menunjukkan elastisitas  faktor  produksi  (L  dan  K).  Sehingga,  jumlah dari derajat kepekaan / sensitivitas faktor produksi dapat menggambarkan  tambahan  produksi  dengan  syarat tertentu.
1. Jika  α  +  β  >  1,  maka  terdapat  tambahan  produksi yang  meningkat  karena  perubahan  produksi, ( Increasing return to scale ).
2. Jika  α  +  β  =  1,  maka  terdapat  tambahan  produksi yang konstan karena perubahan produksi, ( Constant return to scale )
3. Jika  α  +  β  <1,  maka  terdapat  tambahan  produksi menurun  karena  perubahan  produksi,  ( Decreasing return to scale ).
Adapun model regresi (2) yang digunakan mengacu pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masru  et  al.  (2018), Octaviani  dan  Juliprijanto  (2021)  ,  Usman  (2018)  serta Yuan  (2015)  mengenai  pengaruh  tenaga  kerja  sektor pertanian dan belanja pemerintah daerah urusan pertanian terhadap  produktivitas  sektor  pertanian  yakni  dalam persamaan (2).
Prod_Tani t = ß 0 + ß 1 Taker it + ß2XPND it +  u it ….. (2) Keterangan (2) : Prod_Tani : Produktivitas sektor pertanian (output per tenaga kerja Taker : Tenaga kerja sektor pertanian XPND : Belanja pemerintah daerah urusan pertanian

## C. Sumber Data
Data  yang  dipakai  dalam  model  penelitian  ini didapatkan dari lembaga pemerintah yang relevan seperti Badan  Pusat  Statistik,  Kementerian  Pertanian  RI,  serta Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Republik Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder dikarenakan  beberapa  alasan,  yakni  :  (1)  data  sekunder lebih  aktual  dalam  menggambarkan  pengaruh  variabel yang  diteliti,  (2)  data  sekunder  lebih  mudah  diperoleh secara  daring,  (3)  data  sekunder  mengenai  variabel  yang
diteliti  sangat  lengkap  dan  kredibel  karena  dirilis  oleh instansi resmi pemerintah masing-masing.

## D. Teknik Pengolahan Data
Peneliti  menggunakan  model  regresi  linier  berganda dengan dua variabel bebas yakni tenaga kerja dan belanja pemerintah  daerah  serta  satu  variabel  terikat    yaitu Produktivitas  sektor  pertanian.  Regresi  yang  dilakukan dilengkapi  dengan  beberapa  uji  statistik,  yakni  :  uji asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  autokorelasi, heteroskesdastisitas, distribusi normal dan uji multikolinieritas.  Selain  itu,  uji  Hipotesis  secara  parsial dengan  menggunakan  uji-t  dan  secara  simultan  atau bersama-sama yakni dengan menggunakan uji-F (Usman, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  1  menampilkan  model  penelitian  yang  sudah dirumuskan, dapat dianalisis dengan tabel hasil regresi.
Tabel 1.  Hasil Estimasi Model Regresi linier berganda
Variabel Equation Coefficient t- statistic Prob. C 0.5965 4.37 0.007 TK 0.018 4.73 0.051 BJ_PD 0.049 2.77 0.04 R-Squared 0.7611 F-statistic 7.96 Prob (F- statistic) 0.0279

## A. Pengaruh  Tenaga  Kerja  Terhadap  Produktivitas
Sektor  Pertanian  di  Kabupaten  Cianjur  Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  tabel  1,  hasil  regresi  dapat diketahui  bahwa  tenaga  kerja  memiliki  pengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  produktivitas  sektor pertanian dengan koefisien regresi sebesar 0.018. Artinya jika  variabel  tenaga  kerja  memiliki  peningkatan  output sebesar 1 % maka, produktivitas akan meningkat sebesar 0,018  atau  sebesar  1,8  %.  Hal  ini  senada  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rompas  et  al.,  (2015), Yakub et al., (2021), Marlin et al., (2015), dan Takashima (2020)  mengenai  pengaruh  tenaga  kerja  terhadap produktivitas pertanian. Adapun pengaruh signifikan juga diindikasi  dari  t-statistik  sebesar  4.73  dengan p-value < 0,05.

## B.  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah  terhadap Produktivitas  Sektor  Pertanian  di  Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  Bab  tiga diperoleh hasil regresi  yang  menunjukkan bahwa belanja
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
pemerintah  daerah  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  produktivitas  pertanian  dengan koefisien  sebesar  0,04.  Artinya  jika  variabel  belanja pemerintah  daerah  urusan  pertanian  meningkat  sebesar 1%,  maka  produktivitas  pertanian  akan  meningkat sebesar  0,04  atau  4%.  Hal  ini  relevan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Masru  et  al.,  (2018), Ebenezer et al., 2019) dan Kristiana (2015) serta Suwardi (2015)  mengenai  pengaruh  kebijakan  fiskal  terhadap pembangunan  pertanian.  Pengaruh  signifikan  diketahui berdasarkan t-statistik variabel belanja pemerintah daerah sebesar 2.77 dengan p-value < 0,05.

## C. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Distribusi Normal
Gambar  1  menampilkan  merupakan  model regresi  yang  sudah  di  interpretasikan  harus  memiliki distribusi  data  yang  relevan  dengan  kaidah  statistika, yaitu  berdistribusi  secara  normal.  Adapun  uji  normalitas yang digunakan yakni menggunakan scatterplot .
Gambar 1. Uji Normalitas menggunakan Grafik

## Scatterplot
Jika  ditinjau  berdasarkan  gambar  1,  dapat diketahui  bahwa  data  pada  model  regresi  memiliki  tren linier  disepanjang  garis  yang  melintang.  Hal  ini mengindikasikan  data  berdistribusi  secara  normal  dan simetris (Pakapon, 2017).
2. Uji Multikolinieritas Tabel dua mengilustrasikan merupakan interpretasi  uji  multikolinieritas  atas  model  regresi  yang sudah  dilakukan.  Adapun  tujuan  dari  uji  ini  yakni  untuk mengetahui  pola  hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu tenaga  kerja  sektor  pertanian  dan  belanja  pemerintah daerah urusan pertanian.
Tabel 2. Uji Multikolinieritas dengan metode Variance Inflation Factor Variabel VIF Tenaga Kerja 3.3 Belanja Pemerintah Daerah 3.3
Berdasarkan uji multikolinieritas dengan metode VIF  pada  tabel  dua,  dapat  diketahui  bahwa  dua  variabel bebas  terlepas  dari  masalah  heteroskesdastisitas  karena nilai  VIF  <  5.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada hubungan  antar  variabel  bebas  yakni  tenaga  kerja  dan belanja pemerintah daerah. Adapun tabel tiga mengilustrasikan  uji  heteroskesdastisitas  pada  model regresi. Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians yang ada konsisten atau tidak. Sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 3.
3 . Uji Heteroskesdastisitas
Adapun  tabel  3  menunjukkan  kecenderungan heteroskesdastisitas  pada  variabel  bebas  yang  diteliti, yaitu  kecenderungan  varians  dari  setiap  residual  yang tidak konsisten dalam setiap observasi.
Tabel 3. Uji Heteroskesdastisitas Metode Glejser Variabel p-value Tenaga Kerja 0.849 Belanja Pemerintah Daerah 0.774 Berdasarkan tabel 3 mengenai uji
heteroskesdatisitas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value dari variabel bebas > 0,05 yang menandakan bahwa tidak terjadi  heteroskesdatisitas  atau  dengan  kata  lain  regresi penelitian  ini  bersifat  homoskesdastisitas  yakni  dalam model  regresi  tidak  terjadi  inkonsistensi  varians  dari berbagai residual.
4. Uji Autokorelasi
Diketahui  berdasarkan  hasil runtest untuk  uji autokorelasi memiliki p-value diatas 0,05 yakni sebesar 1. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persamaan  regresi  tidak memiliki  hubungan  sebab  akibat  antar error  term atau residual  pada  antar  periode  t  dengan  periode  t-1 (sebelumnya).
5. Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan hasil pengolahan data model regresi linier  berganda,  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi pada persamaan bernilai 0.7611 yang memiliki arti bahwa sebanyak  76%  variasi  perubahan  produktivitas  pertanian dipengaruhi  oleh  variabel  tenaga  kerja  dan  belanja pemerintah  daerah,  sedangkan  sebanyak  sisa  24% memiliki  makna  bahwa  variabel  produktivitas  pertanian dijelaskan  oleh  variabel  bebas  lain  diluar  model  yang diteliti.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  model regresi  linier  berganda  pada  persamaan  satu  dan  dua, maka  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  pengaruh  positif dan signifikan antara tenaga kerja dan belanja pemerintah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
daerah  urusan  pertanian  terhadap  produktivitas  sektor pertanian  di  Kabupaten  Cianjur  selama  tahun  2010 hingga  tahun  2017.  Model  regresi  yang  digunakan terbukti  memiliki goodness  of  fit karena  telah  lolos  dari semua  uji  asumsi  klasik  dan  uji  hipotesis.  Menurut (Shanmugan  &  Baria,  2019),  tenaga  kerja  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  produktivitas  pertanian dikarenakan  produksi  komoditas  pertanian  di  Kabupaten Cianjur  masih  bersifat  padat  karya  yang  memiliki karakteristik  produksi  tradisional,  jam  kerja  tidak menentu, musiman, serta rawan untuk gagal panen karena mengandalkan  sawah  tadah  hujan  atau  non-irigasi (Carson,  2018).  Beberapa  hal  tersebut  membuat penurunan  partisipasi  tenaga  kerja  terhadap  output pertanian akan  semakin besar, terlebih lagi belum terlalu banyak industri pertanian  melalui investasi sektor swasta yang  mengolah  komoditas  pertanian  di  Kabupaten Cianjur  (Suphannachart,  2017).  Selain  itu,  belanja pemerintah  pertanian  juga  menjadi  penting  jika mengingat  program  pemerintah  di  wilayah  Jawa  Barat berfokus  pada  pengembangan  sektor  pertanian.  Rasio belanja  pemerintah  pertanian  terhadap  total  APBD  akan berdampak besar bagi peningkatan produktivitas pertanian,  terlebih  lagi  jika  dialokasikan  dalam  belanja barang  dan  jasa  seperti  pengadaan  pupuk, fertilizer, benih,  traktor,  dan  lain-lain  (Bhushan,  2021).  Belanja pertanian yang besar juga akan meningkatkan kesejahteraan sumber daya  manusia seperti aparatur sipil negara,  petani,  pelaku  usaha  di  bidang  pertanian  secara riil.  Maka,  diharapkan  pemerintah  daerah  khususnya Provinsi  Jawa  Barat  dapat  memperhatikan  daerah potensial  dengan  baik  dan  benar  dalam  hal  kebijakan fiskal  melalui  pengeluaran  pemerintah  dalam  sektor pertanian.
Adapun  beberapa  saran  yang  relevan  bagi penelitian  selanjutnya,  dapat  menggunakan  data  panel dengan  beberapa  kabupaten/kota  pada  tahun  penelitian yang  lebih  panjang  untuk  mengetahui  perbedaan pengaruh  faktor  produksi  pertanian  antar  daerah  di Provinsi  Jawa  Barat.  Pemerintah  dan  akademisi  harus bisa  mensinergikan  kebijakan  pengembangan  sektor pertanian  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  didasari  atas temuan penelitian terbaru.

## D AFTAR P USTAKA
Aina,  G.  O.  &,  &  Omojola,  J.  T.  (2017). Assessment  of the  Effect  of  Government  Expenditure  on Agricultural  Output  in  Nigeria  (1980-2013) . www.seahipaj.org
Bhushan,  S.  (2021).  Labour  Productivity  Dynamics  in Indian  Agriculture:  2000–2016. Indian  Journal  of Labour Economics , 64 (2), 371–388. https://doi.org/10.1007/s41027-021-00318-w
Carson, K. I. (2018). Agricultural training and the labour productivity  challenge. International  Journal  of Agricultural Management , 6 (3–4), 131–133. https://doi.org/10.5836/ijam/2017-06-131
Chandio,  A.  A.,  Jiang,  Y.,  Rehman,  A.,  Jingdong,  L.,  &
Dean, D. (2016). Impact of Government
Expenditure  on  Agricultural  Sector  and  Economic Growth  in  Pakistan. International  Journal  of Advanced  Biotechnology  and  Research  (IJBR) ,
7 (3), 1046–1053. http://www.bipublication.com Ebenezer,  M.,  Ngarava,  S.,  Etim,  N.-A.,  &  Popoola,  O. (2019).  Impact  of  Government  Expenditure  on Agricultural  Productivity  in  South  Africa. The Journal  of  Social  Sciences  Research , 512 ,  1734– 1742. https://doi.org/10.32861/jssr.512.1734.1742
Mankiw,  G. Macroeconomics (2022).  McGraw  Hill Publisher
Marlin,  H.,  Universitas,  A.,  Artha,  K.,  &  Kupang,  W. (2015).  Pengaruh  Belanja  Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertanian Terhadap  IPM  (Studi  Kasus  Pada  Kabupaten/Kota Propinsi NTT). In WAHANA (Vol. 18, Issue 2).
Masru,  D.,  dan  Ady  Soejoto  Fakultas  Ekonomi,  ah,
Negeri  Surabaya,  U.,  &  Ketintang  Surabaya  Jl Ketintang Surabaya, K. (2018a). Pengaruh Tenaga Kerja  dan  Investasi  di  Sektor  Pertanian  Terhadap Pertumbuhan  sektor  Pertanian  di  Provinsi  Jawa Timur .
Masru,  D.,  dan  Ady  Soejoto  Fakultas  Ekonomi,  ah, Negeri  Surabaya,  U.,  &  Ketintang  Surabaya  Jl Ketintang Surabaya, K. (2018b). Pengaruh Tenaga Kerja  dan  Investasi  di  Sektor  Pertanian  Terhadap Pertumbuhan  sektor  Pertanian  di  Provinsi  Jawa Timur .
Octaviani, D., & Juliprijanto, W. (2021). Analysis of The Effect  of  Agriculture  Sector  Towards  Employment Absorption  in  Central  Java  (2010-2019) (Vol.  2, Issue 1).
Ogboru,  I.,  Abdulmalik,  F.  A.,  &  Park,  I.  O.  (2018). Licensed  under  Creative  Common  Government Expenditure  on  Agriculture  and  Its  Impact  on Unemplyoment Reduction in Nigeria : 1999 - 2015. In International  Journal  of  Economics,  Commerce and  Management  United  Kingdom:  Vol.  VI . http://ijecm.co.uk/
Puspita  Kristiana,  Y.,  &  Central  Asia,  B.  (2015). Economics Development Analysis Journal Analisis Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga  Kerja  dan Kebijakan  RENSTRA  Terhadap  PDRB  Sektor Pertanian. EDAJ , 4 (4). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj Rompas,  J.,  Engka  Dan,  D.,  Tolosang,  K.,  Ilmu,  J., Pembangunan,  E.,  Ekonomi,  F.,  &  Bisnis,  D. (2020). Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan .
Royda,  P.,  &  Melvani,  F.  N.  (2018). Pengaruh  Belanja Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Serta Pertanian Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan .
Settsu, T., & Takashima, M. (2020). Labour Productivity Growth  in  The  Long  Run  :  Japan,  1606-1909. Australian  Economic  History  Review , 60 (1),  5–26. https://doi.org/10.1111/aehr.12188
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Shanmugan,  K.,  &  Baria,  B.  P.  (2019).  Agricultural Labour  Productivity  and  Its  Determinants  in  India. Indian  Journal  of  Labour  Economics , 62 (3),  431– 449. https://doi.org/10.1007/s41027-019-00180-x Suphannachart,  W.  (2017).  What  Drives  Labour Productivity in the Ageing Agriculture of Thailand? In Advances in Management & Applied Economics (Vol. 7, Issue 1). online) Scienpress Ltd. Suwardi,  A.  (2011).  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah,
Produktivitas  Pertanian,  dan  Kemiskinan  di
Indonesia Local
Government
Spending,
Agricultural Productivity and Poverty in Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 12 (1), 39–55.
Usman,  U.  (2018).  Pengaruh  Luas  Lahan,  Pupuk,  dan Jumlah  Tenaga  Kerja  Terhadap  Produksi  Padi Gampong  Matang  Baloi.  In Jurnal  Ekonomi Pertanian Unimal (Vol. 01). Yakub,  Y.,  Siti,  S.,  &  Khotijah,  A.  (2021). Penerapan Anggaran  Belanja  Terhadap  Kinerja  Operasional di  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kota  Magelang . 2 (2), 205–220. https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta Yuan, Y., & Domai, T. (2017). Analisis Belanja Daerah Sektor  Pertanian  Terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Sektor  Pertanian  Dan Kinerja Sektor Pertanian Di Kota Malang . 17 (4).