## Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

## F.A. Satria Putra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia E-Mail : Faisalsatria996@gmail.com

## Abstract
Indonesia as a democratic country that has a system of state regulation that divides power into three,  namely  the  legislature,  executive,  and  judiciary  to  realize  the  principle  of  checks  and balances.  The  form  of  control  is  owned  by  judicial  institutions  (judiciary)  through  judicial institutions that have the authority to provide legal certainty. The State Administrative Court as a judicial institution was formed based on Law No. 5 of 1986 to realize the state and national life system that is prosperous, safe, peaceful after order that can guarantee the position of citizens in law and become maintained a harmonious, balanced and harmonious relationship between the apparatus in the field of state administration and the citizens. This research uses normative legal research  made  with  descriptive  methods  of  analysis  and  using  approaches  qualitative.  The implementation  of  the  judicial  process  has  systematic  problems  in  the  framework  of  the implementation  of  the  judge's  decision.  In  the  case  of  the  decision  of  the  judges  of  the  State Administrative  Court,  the  problems  that  occur  are  the  application  of  executions  through  the revocation  of  state  administrative  decisions  (KTUN),  the  problem  of  execution  through  forced money, administrative sanctions, and the problem of delivering decisions posted on social media. The execution of the PTUN judge's decision is still experiencing various problems that occurred because  the  efforts  to  implement  the  verdict  were  handed  over  to  TUN  officials.  Some  of  the problems that occur have not been regulated and have a definite legal umbrella.
Keywords : Authority PTUN, Judge's Verdict PTUN , Problematic execution.

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  demokratis  yang  memiliki  sistem  ketatanegaraan  yang  membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan prinsip check and  balances.  Bentuk  kontrol  yang  dimiliki  lembaga  yudisial  (kehakiman)  melalui  lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memberikan pengayoman dan kepastian hukum. Pengadilan Tata  Usaha  Negara  sebagai  lembaga  peradilan  dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1986 dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram seta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjadi terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang yang dibuat  dengan  metode  deskriptif  analisis  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pelaksanaan proses peradilan memiliki problematika yang sistematis dalam rangka pelaksanaan putusan hakim. Dalam  hal  putusan  hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Problematika  yang  terjadi  yaitu penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha Negara (KTUN), Problem eksekusi melalui uang paksa, sanksi administrasi dan problem penyampaian putusan yang diumumkan di media  sosial.  Eksekusi  putusan  hakim  PTUN  saat  ini  masih  mengalami  berbagai  problematika
yang  terjadi  karena  upaya  pelaksanaan  putusan  diserahkan  kepada  pejabat  TUN.  Beberapa problematika yang terjadi belum diatur secara jelas dan memiliki payung hukum yang pasti.
Kata Kunci : Kewenangan PTUN, Putusan Hakim PTUN, Problematika eksekusi.

## PENDAHULUAN
Sebagai  Negara  demokratis,  Indonesia  memiliki  sistem  ketatanegaraan  yang  membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga  tersebut  memiliki  keterkaitan  dan  saling  kontrol  guna  memenuhi  prinsip  “ check  and balances”. Peran  kontrol  yang  dimiliki  oleh  lembaga  yudisial  (kehakiman)  adalah  melalui lembaga peradilan. Kaitan dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan bahwa “Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yag diatur dalam Undang-undang Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  TUN.  UU  PTUN  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  peradilan  bagi masyarakat  yang  mencari  keadilan  pada sengketa tata usaha Negara. Masyarakat yang mencari keadilan dimaksud adalah orang perorangan atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  Keputusan  TUN ( beschikking )  sehingga  mengajukan  gugatan  ke  PTUN,  yang  berisi  tentang  tuntutan  atas Keputusan TUN yang disengketakan, PTUN dapat membatalkan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap  hak-hak  perseorangan  dan  hak-hak  masyarakat,  secara  serasi,  seimbang,  dan  selaras antara  kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan  masyarakat  atau  kepentingan  umum. Menurut Sjachran Basah, Tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi adalah untuk memberikan pengayoman  hukum  dan  kepastian  hukum,  baik  bagi  rakyat  maupun  bagi  administrasi  Negara dalam  arti  terjaganya  keseimbangan  kepentingan  masyarakat  dengan  kepentingan  individu. Sedangkan  Menurut    S.F.  Marbun  tujuan  Peradilan  TUN  adalah  untuk  mencegah  tindakan
administrasi Negara yang melawan hukum penjatuhan sanksi bagi pejabat negara yang merugikan masyarakat.
Dalam  UU  PTUN  diatur  mengenai  objek  sengketa  yang  diberikan  wewenang penyelesaiannya pada PTUN, yaitu adalah Keputusan TUN ( beschikking ) yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata”. Namun  dalam  UU  No  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  terdapat  perluasan  makna  Keputusan  TUN  yaitu “a)  Penetapan tertulis  yang  juga  mencakup  tindakan  faktual;  b)  Keputusan  badan  dan/atau  pejabat  TUN  di lingkungan  eksekutif,  legislatif,  yudikatif  dan  penyelenggara  negara  lainnya;  c)  berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; d) bersifat final dalam arti lebih luas; e) keputusan yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum;  dan  f)  keputusan  yang  berlaku  bagi  warga masyarakat.” Sedangkan PTUN berwenang menyelesaikan sengketa Keputusan TUN yang timbul dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Artinya  bahwa  setiap  warga  negara  atau  badan  hukum  yang  bersengketa  di  PTUN mengharapkan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ada penyelesaian yang diperoleh dari gugatan yang diberikan kepada pengadilan dalam eksekusi putusan tersebut. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan putusan adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pemaparan di atas, yang difokuskan pada penelitian ini  adalah  apa  saja  kompetensi  PTUN  dan  muatan  putusan  hakim  PTUN  ?  Apa  saja problematika putusan hakim PTUN ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  problem  eksekutorial  putusan  hakim  pengadilan tata usaha Negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  Aprroach )  dalam  level  dogmatik hukum  yang  memfokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  dan  norma-norma  dalam  peraturan
perundang-undangan  serta  sumber  hukum  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dan diuraikan secara deskriptif analisis dengan metode penyajian kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan  institusi  hukum  yang  seperti  berada  di tengah “keawaman”  masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  belum mengetahui  PTUN  sebagai sebuah  pengadilan  yang  dapat  memutuskan  sebuah  sengketa.  Masyarakat  belum  banyak memahami  PTUN  memiliki  kewenangan  mengadili  sengketa  antara  warga  atau  kelompok masyarakat  dengan  pemerintah akibat  adanya  Keputusan  Pemerintah  yang  dianggap  melanggar undang-undang atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kompetensi  pengadilan  dibedakan menjadi  dua  yaitu Pertama: Kompetensi  relatif  adalah kewenangan  yang  dimiliki  lembaga  peradilan  yang  mengatur  tentang  wilayah  hukum  yang mencakup  wilayah  kewenangannya.  Pengadilan  berwenang  memeriksa  suatu  sengketa  apabila salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  berkediaman  di  wilayah  hukumnya. Kompetensi  relatif  wilayah  hukum  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara, dibedakan atas tiga daerah atau wilayah hukum, masing-masing meliputi wilayah kota madya atau kabupaten dan provinsi. dan Kedua : Kompetensi Absolute adalah kewenangan yang berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun badan/pejabat tata usaha negara dapat digugat di PTUN, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili. Tindakan badan/pejabat yang dapat digugat di  PTUN  yaitu  hanya  melalui  sengketa  Keputusan  TUN  ( beschikking ),  bahkan  untuk  masalah pembuatan  peraturan  ( regeling )  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  bersifat  umum,  kewenangan untuk mengadili berada pada Mahkamah Agung melalui uji materiil. Kewenangan Absolute PTUN tidak hanya menangani Keputusan TUN saja, namun dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara  tidak  mengeluarkan  suatu  keputusan  yang  dimohonkan  kepadanya,  sedangkan  hal  itu adalah kewajiban.
Menurut  Sjahran  Basah,  PTUN  memiliki  pembatasan  dalam  kewenangannya,  yaitu Pembatasan langsung yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

## Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan Hakim ( vonnis ) adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan Pengadilan dibedakan atas dua macam, yaitu Pertama : putusan akhir  ( lind  vonnis )  Putusan  Akhir  ( lind  vonnis )  adalah  putusan  yang  sifatnya  mengakhiri  suatu sengketa. Putusan akhir adalah putusan yang bersifat hukum ( condemnatoir ), bersifat menciptakan ( constitutif )  dan  bersifat  menerangkan  ( declaratif ). Kedua  : Bukan  putusan  akhir  (putusan sela/ tussen  vonnis/schorsing )  adalah  putusan  oleh  Hakim  sebelum  mengeluarkan  putusan  akhir dengan  maksud  mempermudah  pemeriksaan  perkara  selanjutnya  dalam  rangka  memberikan putusan akhir. Putusan sela dibedakan menjadi dua macam, yaitu putusan praeparatoir , misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu atau putusan untuk menetapkan tenggang waktu di mana para pihak harus bertindak. Putusan interlocutoir adalah putusan berisi perintah kepada salah satu pihak untuk membuktikan suatu hal.
Jika dicermati lebih dalam, pada Pasal 97 UU PTUN menjelaskan tentang Putusan yang lebih eksplisit, pada ayat (7) menjelaskan bahwa putusan pengadilan dapat berupa “a) gugatan ditolak; b) gugatan dikabulkan; c) gugatan tidak diterima; dan d) gugatan gugur.” setelah dijatuhi putusan dan  perkara  dikabulkan,  maka  selanjutya  diatur  pada  ayat  (8)  yaitu “Dalam  hal  gugatan dikabulkan,  maka  dalam  putusan  Pengadilan  tersebut  dapat  ditetapkan  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  Tata Usaha Negara.” Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dibuat diatur dalam ayat (9) yaitu “a)  pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan;  atau  b)  pencabutan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang baru; atau c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.”
Dalam  penjelasan  pasal  97  di  atas  detail  tentang  putusan,  artinya  bahwa  putusan  tersebut memuat apa yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara terhadap isi putusan sebagai langkah eksekutorial.
Isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi dasar bagi pejabat atau lembaga  tata  usaha  negara  dalam  melaksanakan  keputusan  yang  telah  menjadi  “kewajiban” baginya. Namun dalam  pelaksanaan putusannya ternyata masih terdapat beberapa problematika yang terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

## Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  badan  peradilan  yang  mempunyai  kewenangan menghasilkan  putusan  yang  memiliki  kekuatan tergantung  pada implementasi  putusan  tersebut. Proses eksekusi putusan menjadi tolak ukur sarana penting dalam penyelesaian sebuah sengketa. Eksekusi putusan merupakan realisasi dari tindakan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi masih terdapat problem yang terjadi  atas  ketidakpatuhan  para  pihak  dalam  melaksanakan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama perihal sanksi yang diterima oleh pejabat negara yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya. Beberapa problemnya ialah :
1. Problem penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan TUN.
Putusan  Pengadilan  TUN  yang  berisi  kewajiban  sebagaimana  dimaksudkan  dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116  ayat  (2)  UU  TUN,  yaitu  “ empat  bulan  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1) dikirimkan,  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maka  KTUN  yang  bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.”
Berkaitan dengan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN, maka permasalahan yang muncul kapan suatu  KTUN yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai  kekuatan  mengikat lagi  ?  Apakah terhadap  KTUN  yang  dinyatakan  tidak  sah tersebut  harus  memerlukan  eksekusi  ?  Terhadap  permasalahan  tersebut  dikaitkan  dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah, dalam hal ini KTUN terkait dengan batas kepatuhan pejabat TUN kepada hukum, maka keputusan hukum yang tidak sah, dengan sendirinya tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  dan  dengan  demikian  pula  tidak  perlu  adanya  eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya keputusan TUN. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi otomatis”.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  116  ayat  (2)  UU  PTUN,  dalam  kaitannya  dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, justru menimbulkan hambatan dalam praktik eksekusi  putusan  pada  Pengadilan  TUN  itu  sendiri  maupun  penggugat  selaku  pencari keadilan,  hambatan  itu  dapat  terjadi  apabila  putusan  Pengadilan  TUN  telah  berkekuatan hukum tetap, tetapi tergugat tidak mau mencabut keputusan TUN yang bersangkutan dengan
mengambil sikap diam, tidak merealisasikan eksekusi putusan Pengadilan TUN sehubungan dengan amar putusan menurut ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, maka menurut ketentuan  Pasal  116  ayat  (2)  UU  PTUN,  harus  menunggu  empat  bulan  setelah  keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
2. Problem Eksekusi melalui Uang Paksa.
Penerapan uang paksa dalam konsep hukum administrasi merupakan bagian dari sanksi administrasi  yang  dikenakan  sebagai  alternatif  untuk  paksa  nyata  ( besturdwang )  yang dilakukan  organ  atau  pejabat  pemerintahan  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan. Pengenaan sanksi uang paksa pemerintah ( dwangsom ) dianggap sebagai putusan repatoir . Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan diterbitkannya  Keputusan  TUN  yang  menguntungkan,  Pemohon  izin  diisyaratkan memberikan  uang  jaminan.  Jika  terjadi  pelanggaran  atau  pelanggar  tidak  segera mengakhirinya, maka uang jaminan dipotong sebagai dwangsom . Organ pemerintah dalam menetapkan  uang  paksa,  menentukan  apakah  uang  paksa  itu  dibayar  dengan  cara mengangsur ataupun harus sekali bayar berdasarkan waktu tertentu. Organ pemerintah juga harus menetapkan jumlah maksimum uang paksa serta memperhatikan kesesuaian dengan beratnya  kepentingan  yang  dilanggar  dan  harus  sesuai  dengan  tujuan  ditetapkannya penetapan uang paksa.
Dalam ketentuan pasal 116 ayat 4 UU PTUN yang berbunyi “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”. terdapat karakter yuridis penerapan uang paksa sebagai  akibat  dipenuhinya  putusan  Pengadilan  TUN.  Eksekusi  putusan  ini  melalui pembayaran  sejumlah  uang  paksa  lazim  diterapkan  dalam  putusan  yang  dikenakan  dalam lingkup peradilan umum (Perdata). Dalam putusan pengadilan memutuskan penghukuman terhadap yang kalah untuk suatu prestasi, maka dapatlah ditentukan dalamnya bahwa apabila yang terhukum tidak/belum memenuhi keputusan itu, yang sebagaimana disebut uang paksa. Dengan demikian uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.
Permasalahan  yang  sering  muncul  dengan  mekanisme  pembayaran  sejumlah  uang paksa dalam hubungannya terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan ? Apakah pada keuangan instansi pejabat TUN yang bersangkutan atau kepada keuangan/harta pejabat TUN
tersebut secara pribadi yang tidak melaksanakan putusan Peradilan TUN, dan berapa besar nominal yang harus dibayar ?
Pembebanan  uang  paksa  tersebut  harus  dibebankan  kepada  instansi  atau  badan  dari pejabat TUN tersebut karena jabatannya. Namun faktanya pembayaran sejumlah uang paksa tidak menyelesaikan masalah substansial yang sebenarnya terjadi terhadap sengketa TUN. Karena  sebagian  besar  penggugat  menghendaki  untuk  adanya  perubahan  atas  Keputusan TUN  yang  merugikan  dirinya.  Permasalahan  tersebut  terkait  dengan  penerapan  sanksi pembayaran sejumlah uang paksa menyebabkan tidak berjalannya putusan pengadilan TUN karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan sanksi berupa uang paksa.
3. Eksekusi melalui Penerapan Sanksi Administrasi
Sanksi  merupakan  alat  kekuasaan  yang  digunakan  penguasa  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  norma  hukum  administrasi.  Penerapan  sanksi  administrasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  116  ayat  (4)  UU  PTUN  merupakan  sanksi  yang dikenakan  oleh  Pengadilan  TUN  sebagai pelaksana  fungsi  yudisial  terhadap  pejabat  TUN sehubungan tidak patuhnya dengan Putusan Pengadilan TUN.
Dalam kaitannya penerapan sanksi administrasi terhadap pejabat TUN dalam kaitannya dengan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  TUN  yang  tidak  ditaati  pejabat  TUN,  masih menimbulkan permasalahan siapa yang berwenang menerapkan sanksi, misalnya terhadap Presiden,  Gubernur,  Bupati,  Walikota  dan  lainnya.    Putusan  hakim  bersifat deklaratoir , sebatas  menyatakan  bahwa  keputusan  TUN  yang  disengketakan  itu  tidak  sah  atau  batal. Kewenangan Pengadilan TUN hanya terbatas pada menetapkan sanksi administrasi apa yang akan  dikenakan  terhadap  pejabat  TUN.  Namun  dalam  menjalankan  penerapan  sanksi administrasi  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  adalah  pejabat/organ pemerintahan melalui penerapan perundang-undangan.
4. Diumumkan di Media Massa
Dalam pasal 116 ayat (5) disebutkan bahwa “pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan maka diumumkan pada mesia massa cetak setempat oleh panitera.” Sanksi ini bertujuan guna memberikan tekanan psikis  kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan tersebut tidak ada kejelasan tentang detail data pejabat yang diumumkan, seperti nama pejabat dan jabatannya. Karena dalam  mengeluarkan  Keputusan  TUN  pejabat  tersebut  bukan  sebagai  pribadi  melainkan
sebagai pejabat. Permasalahan lain yang kemungkinan timbul terkait pengumuman di media massa  yaitu  rentan  dituduhnya  sebagai  pencemaran  nama  baik  dan  dimungkinkan  untuk terjadinya pelaporan balik.
Berdasarkan tidak rincinya ketentuan tersebut dalam UU No 5 Tahun 1986 dan UU No 9  tahun  2004  tentang  PTUN,  maka  seharusnya  dilakukan  revisi  terhadap  peraturan perundang-undangan  tersebut  atau  ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan  yang  di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan secara rinci sanksi tersebut.
Jika  melihat  problem  di  atas,  Menurut  Irfan  Fachrudin,  Problem  yang  terjadi  pada pelaksanaan  putusan  peradilan  TUN  telah  terjadi  sejak  peradilan  TUN  berdiri,  hingga  saat  ini belum  ditemukan  mekanisme  bagaimana  eksekusi  dilakukan  sesuai  dengan  materi  putusan. Artinya  bahwa  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  tidak  dilaksanakan eksekusinya  maka  tidak  bermanfaat  dan  tidak  memiliki  ketetapan  hukum.  Seyogianya  putusan hakim adalah hukum atau undang-undang yang mengikat pihak yang bersengketa, karenanya para pihak seharusnya melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.

## SIMPULAN
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi mengadili sengketa antara warga negara atau  kelompok  masyarakat  dengan  pemerintah  akibat  adanya  Keputusan  TUN  ( beschikking ) sebagai hukum tertulis dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis. Dalam  melaksanakan  fungsi  peradilan,  PTUN  diberi  wewenang  untuk  memberikan  Putusan ( Vonnis ) untuk menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa antara warga negara dan pemerintah. Eksekusi putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pejabat TUN tidak  sepenuhnya  efektif,  seperti  eksekusi  melalui  pembayaran  uang  paksa,  eksekusi  putusan sanksi administrasi dan sampai pada pengumuman lewat media massa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang tidak berjalan maksimal karena upaya  eksekusi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pejabat  TUN.  Beberapa  problem  yang  terjadi terhadap  eksekusi  Pengadilan  TUN  belum  diatur  secara  jelas  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. Karenanya warga negara dan pejabat/organ pemerintahan banyak yang tidak mematuhi putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Irvan Mawardi, 2016, Paradigma Baru PTUN , Yogyakarta : Thafa Media.
Ismail Rumadan, 2012, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1 No 3, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462
Ivan Fauzani Raharja, 2014, Penenegakan Hukum Sanksi Administrasi , Jurnal Inovatif, Vol 7 No 2.
Nico  Utama  Handoko,  2020, Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  PTUN  dan  Implikasi  Dalam Pelaksanaannya , Jurnal Pakuan Law Review, Vol 6 No 02, DOI : 10.33751/palar.v6i2.2140 R. Wiyono, 2009, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika.

## Rechtreglement voor de Buitengewesten
Ridwan, dkk, 2018, Perluasan Kompetensi Absolute PTUN , Yogyakarta : Kreasi Total Media. __________, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta : FH UII Press.
S.F. Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia , Cet-3, Yogyakarta : FH UII Press.
___________, 2018, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta : FH UII Press.
Sjahran  Basah,  1984, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia , Bandung : Alumni.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Yahya Harahap,  2009, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta : Sinar Grafika.