## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 2, 2023 ( ISSN2721-8325)

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya
Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, Erwin Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: dennysmegasarinababan@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap
penyalahgunaan  data  pribadi  pada  tindak  pidana  dunia  maya dan juga bagaimana perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut masih belum  dijelaskan  secara  eksplisit  jika  terjadinya  kegagalan dalam  melindungi  data  dari  subjek  data  pertanggungjawaban pidana yang didapatkan oleh Pengelola Data Pribadi berupa apa saja dan juga terdapat di Pasal 56 bahwa tidak dijelaskan dalam pengelolaan  data  pribadi  subjek  data  pribadi  harus mendapatkan  perijinan  dalam  pengelolaan  data  tersebut. Saran:  hendaknya  dilakukan  pembaharuan  hukum  terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memperjelas pertanggungjawaban pidana apa  yang  didapatkan  oleh  pengelola  data  pribadi  dan  juga perijinan yang harus eksplisit dijelaskan dalam pengelolaan data pribadi  agar  tidak  menimbulkan  pemahaman  dimasyarakat bahwa hak mereka diabaikan.

## Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana; Data Pribadi; Tindak Pidana Dunia Maya

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-08 Accepted: 2023-07-08 Publish: 2023-07-31
KEYWORDS: Criminal Liability;
Personal Data; Cyber Crime

## ABSTRACT
This article is to find out and analyze how criminal responsibility is for misuse of personal data in cybercrimes and also how legal protection is from misuse of personal data. The research method used is Normative Juridical with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The research results show that in Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection it is still not explicitly explained if there is a failure to protect data from criminal  liability  data  subjects  obtained  by  the  Personal  Data Manager in any form and it is also contained in Article 56 that not explained in the management of personal data the subject of personal  data  must  obtain  permission  in  the  management  of such data. Suggestion: law reform should be carried out against Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection by clarifying  what  criminal  liability  is  obtained  by  personal  data managers and also the permits that must be explicitly explained in  the  management  of  personal  data  so  as  not  to  create  an understanding  in  the  community  that  their  rights  are  being ignored.

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  merupakan  alat  berupa  berbagai  jenis  peralatan  atau  sistem  yang berperan  dalam  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  semua  orang.  Di tengah revolusi industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dari industri 1.0 hingga sekarang Industri 4.0, berkolaborasi antara teknologi siber dan teknologi outomasi. Menurut Hanan Widiasmara dalam Sinta Dewi
“Transformasi digital mempunyai berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Jepang  beri  nama  sebagai Society  5.0 ,  di  Eropa  dinamai  dengan Industrial Revolution  4.0, di  Cina  dikenal  dengan  nama Made  in  Cina  2025 ,  di  Amerika disebut Industrial Internet , dan di Asia dicanangkan dengan Smart Cities .” 1
Transformasi  digital  yang  berevolusi  sudah  dan  akan  terus  merubah  segala sesuatunya,  mulai  dari  dasar  tanpa  teknologi  menjadi  serba  teknologi.  Revolusi Industri 4.0 dan peningkatan hubungan antara bisnis dengan kehidupan sehari-hari kini  mendorong  perubahan  dibidang  bisnis  yang  membuat  para  karyawan  dan pelanggan di seluruh dunia menjadi lebih praktis dalam menjalankan aktivitasnya. Pertumbuhan industri ini telah menyebabkan pengumpulan data secara kohesif, baik pemerintah  maupun  perusahaan  swasta  berlomba-lomba  untuk  meningkatkan muatan penyimpanan data mereka. Ditambah dengan munculnya era big data dan artificial intelligence sehingga data menjadi sebuah objek yang berwujud. Ed Dumbill memberikan pendapat yaitu:
“Big data is data that exceeds the processing capacity of conventional database systems. The data is too big, moves too fast, or doesn’t fit the structures of your database  architectures.  To  gain  value  from  this  data,  you  must  choose  an alternative way to process it.” 2
Yang  mana  dapat  diartikan  Big  data  adalah  data  yang  melebihi  kapasitas pengolahan sistem dari database konvensional. Data terlalu besar, bergerak terlalu cepat,  atau  tidak  sesuai  dengan  struktur  arsitektur  database  yang  dimiliki.  Untuk mendapatkan  nilai  dari  data  ini,  pemilik  harus  memilih  cara  alternatif  untuk memprosesnya. Keunggulan Revolusi Industri 4.0 adalah penyediaan dan pertukaran informasi  dapat  disampaikan  dengan  cepat,  mudah  dan  kapan  saja  menggunakan semua  perangkat  elektronik,  terutama  koneksi  Internet  yang  hanya  terhubung dengan keberadaan Big Data .
Pada  era  Revolusi  Industri  4.0  mulai  menggabungkan  teknologi  komputer dengan telekomunikasi untuk mengubah desain sistem informasi dan merubah pola kerja jaman dahulu. Awalnya, perlu waktu berhari-hari untuk mentransfer data atau data yang harus dikerjakan sebelum dikirim ke bagian lain dunia (dunia maya), yang saat ini dapat terjadi dalam hitungan detik. Oleh karena itu tidak dapat dihindari lagi bahwa  hampir  setiap  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  era  digital  sangat membutuhkan data pribadi.
Data  pribadi  terkait  erat  dengan  konsep  kerahasiaan  pribadi  dimana  bahwa seseorang memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam hidupnya. Ini membuat  Data  Pribadi  semakin  penting  untuk  dijaga  kerahasiaanya.  Bahkan  di
1 Sinta  Dewi  Rosadi. Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional,  Regional,  dan Nasional, Cet. 2.PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 2.
2 Irhamni Ali, “ Big Data: Apa dan pengaruhnya pada perpustakaan? (what is Big Data and its Influnce to Library)”, Media pustakawan, Vol 22 No. 4, 2015, hlm. 19.
Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  dan memberikan  jaminan  keamanan  privasi  data.  Menurut  Pasal  1  angka  22  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah  data  perseorangan  tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran serta  dilindungi  kerahasiaannya”.  Kemudian,  peraturan  delegasi  dari  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  memuat  tentang  kewajiban  dari  penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang menyatakan bahwa:
“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga  rahasia,  keutuhan,  dan  ketersediaan  Data  Pribadi  yang dikelolanya;
b. menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  Data Pribadi  berdasarkan  persetujuan  pemilik  Data  Pribadi,  kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. menjamin  penggunaan  atau  pengungkapan  data  dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.” 3
Dalam  Penjelasan  Pemerintah  Mengenai  Rancangan  Undang-Undang  tentang Perlindungan Data Pribadi yang dapat dilihat dalam website resmi DPR menyatakan bahwa  di  skala  internasional  telah  melihat  bahwa  pentingnya  peraturan perlindungan data pribadi, baik secara regional maupun nasional sebagai hal yang mendesak. Saat ini, setidaknya ada 132 negara yang memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Misalnya, Malaysia pada 2010, Filipina  pada  2012,  Singapura  pada  2012,  dan  Thailand  pada  2019. 4 Di  banyak negara,  perlindungan  Data  Pribadi  berfokus  pada  jangkauan  keberlakukan penggunaan  data  pribadi  secara  ekstrateritoreial,  jenis  pembagian  data  pribadi, prinsip-prinsip  perlindungan  data  pribadi,  hak-hak  pemilik  data  pribadi,  kondisi hukum untuk pemrosesan data pribadi dan sanksi untuk pelanggaran data pribadi.
Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur secara sektoral dan parsial di 31 peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
6. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
3 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
4 “Penjelasan  Pemerintah  Mengenai  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Data Pribadi”, hlm. 4.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Anas Aditya Wijarnako Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan data pribadi memiliki dua efek yang berbeda tergantung pada penggunaannya. Ini adalah  aspek  positif  dan  negatif  yang  memiliki  dampak  signifikan  pada perkembangan  kejahatan. 5 Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT) mengatakan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi berbagai layanan. Namun, juga membawa risiko penyalahgunaan teknologi informasi dari ancaman siber terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengerusakan atau membahayakan teknologi informasi  dan  komunikasi.  Retensi  data  yang  terintegrasi  dan  terhubung  dalam sistem  kontrol  melalui  otomatisasi  sistem,  sistem  komunikasi,  pengawasan  dan kecerdasan  buatan,  keamanan  digital  atau  keamanan  internet  harus  menjadi perhatian utama.
Dalam melakukan pengamanan Penyelenggara juga haruslah menyiapkan suatu tindakan  yang  dapat  menjamin  seseorang  bahwa  kerahasian  datanya  tersimpan dengan  aman  tanpa  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan  apabila  terjadinya  suatu kegagalan  dalam  melakukan  pengamanan  yang  dapat  menyababkan  sebuah  Data terbongkar ke Dunia Maya (jejaring internet). Apabila sistem keamanan digital ini diabaikan  dan  tidak  adanya  solusi  terhadap  terjadinya  sebuah  kegagalan  dalam melakuan pengamanan maka akan menimbulkan suatu kesalahan yang dimana harus dipertanggungjawabkan oleh si penyelenggara sistem elektronik tersebut.
Indonesia  dalam  penjagaan  informasi  pribadi  masih  kurang  kesadaran  diri seseorang yang mana dapat menyebabkan kurangnya security digital saat ini, yang mana  dalam  memberikan  suatu  infromasi/identitas  pribadi  haruslah  berhati-hati baik dalam membuka situs tertentu ataupun yang lainnya. Berikut merupakan kasus- kasus yang pernah terjadi di Indonesia:
1. Dalam jurnal Hanif Nurwa Rochman yang dikutip dalam buku Sinta Dewi Rosadi menuliskan bahwa di Indonesia sejumlah kasus tentang kebocoran data pribadi konsumen dan juga penyalahgunaan data pribadi 13 juta data akun pengguna Bukalapak dijual di Dream Market dengan harga US $5000 dan  pada  4  Mei  2020,  mencuat  kasus  tentang  bocornya  91  juta  data pengguna marketplace Tokopedia yang diperjualbelikan di dark web dengan harga US $50005.
2. Menurut  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  konsultan  McKinsey, kasus-kasus kebocoran data selalu mencuri data pribadi pengguna, seperti data  identitas  diri  seperti  NIK  (KTP),  SIM,  NPWP,  Paspor,  user  ID  dan password ¸ pin ATM, kode verifikasi, kode respon/OTP, nomor kartu kredit dan CVV atau data informasi lainnya.
5 Anas  Aditya  Wjanarko,  Ridwan,  Aliyth  Prakarsa,  “Peran  Digital  Forensik  dalam Pembuktian Tempus Deliscti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembutan Video Pornografi”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol 2 No. 2, 2011, hlm. 70.
3. Diawal tahun 2021 lebih dari 98,2 juta orang terkena dampak dari sepuluh pelanggaran data terbesar di dunia, dengan tiga dari sepuluh pelanggaran terbesar terjadi di perusahaan teknologi. 6
Hendri mengemukakan bahwa perkembangan teknologi ini merupakan akibat dari pola-pola prilaku dan kebutuhan di masyarakat, karena perilaku dan keinginan masyarakatlah, teknologi semakin maju dan mereka juga yang telah mengembangkan cara  untuk  melakukan  kejahatan,  sebagaimana  adigium  “dimana  ada  masyarakat disitu ada kejahatan”. 7 Kesalahan juga diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara  objektif  tidak  patut,  karena  perbuatan  itu  setidak-tidaknya  dapat  dicela. Sehingga  dengan  demikian  dikatakan  sebagai  suatu  kesalahan  haruslah  memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
b. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dengan  perbuatannya  yang  berupa sengaja (dolus) atau Kealpaan (culpa);
c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf; 8
Oleh  karena  itu  kesalahan  yang  dimaksudkan  adalah  sengaja (intention/dolus/opzet) dan kealpaan (negligence/culpa) artinya kesengajaan (dolus) yang  diartikan  sebagai  suatu  kesengajaan  dengan  maksud  dan  sengaja  sebagai kepastian  serta  kesengajaan  sebagai  kemungkinan  sedangkan  kealpaan (culpa) artinya kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan karena ketidak hati-hatian dan  tidak  menduga  bahwa  akibat  dari  terjadinya  perbuatan  kesalahan  tersebut merupakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan  batin  antara  si  pembuat dengan  perbuatannya  guna  mempertanggungjawabkan  pidana  yang  dilakukannya. Apabila  seseorang  telah  memenuhui  unsur-unsur  sebagaimana  yang  telah dikemukakan diatas maka orang tersebut berhak dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
Dalam  hukum  pidana  seseorang  yang  memiliki  kesalahan  dapat dipertanggungjawabkan  kesalahannya  berupa  tanggung  jawab  pidana  apabila kesalahannya tersebut mengandung unsur-unsur dari Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  menjelaskan  bahwa  apabila  dalam  Pelindungan  Data  Pribadi  mengalami kegagalan  maka  Pengendali  Data  Pribadi  haruslah  menyampaikan  pemberitahuan kepada  Subjek  Data  Pribadi  dan  adapun  pemberitahuannya  tersebut  berupa  data pribadi  apa  yang  terungkap,  kapan  dan  bagaimana  Data  pribadi  tersebut  dapat terungkap,  upaya  penanganan  dan  pemulihan  apa  yang  didapat  terkait  dengan kegagalan tersebut.
Apabila  dilihat  bahwa  kegagalan  dalam  pelindungan  data  pribadi  tersebut merupakan  suatu  kesalahan  yang  dimana  dapat  dipertanggungjawabkan. Kesalahannya  yaitu  berupa  ketidak  hati-hatian  Pengendali  Data  Pribadi  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  sebuah  data.  Apabila  dikaitkan  perbuatan  yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dengan unsur-unsur yang dari suatu kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  suatu  perbuatannya  tersebut
6 Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., hlm. 5. 7 Hendri  Diansah,  Usman,  Yulia  Monita,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Carding”, PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol 3 No. 1, 2022 , hlm. 16. 2022.
8 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 8, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 147-138.
telah  memenuhi  unsur-unsurnya  yang  dimana  pertama,  adanya  kemampuan bertanggung jawab dari pihak Pengendali data pribadi. Pihak pengendali data pribadi mampu bertanggung jawab dikarenakan perbuatannya tersebut telah diatur dalam Pasal  47  yang  berbunyi  “Pengendali  Data  Pribadi  wajib  bertanggung  jawab  atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban  pelaksanaan  prinsip  Pelindungan  Data  Pribadi.”  Kedua,  perbuatan Pengendali  Data  Pribadi  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dapat  dicela  karena kealpaannya dalam melakukan suatu pelindungan data pribadi yang mengakibatkan terjadinya suatu kegagalan dalam pelindungan data pribadi, kegagalan inilah yang dapat mengakibatkan suatu penyalahgunaan data pribadi yang mana juga akibat dari penyalahgunaannya tersebut seseorang yang disalahgunakan datanya mendapatkan kerugian. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat dimintai dari Pengendali  Data  Pribadi,  alasan  pembenar  dan  pemaaf  sendiri  dapat  dikenakan apabila  seseorang  yang  melakukannya  tidak  memiliki  kecakapan  hukum  seperti kurangnya  daya  perfikir  ataupun  ketidak  cakapan  mental.  Namun  jika  dilihat pengendali  data  pribadi  merupakan  suatu  badan  yang  dapat  dinyatakan  cakap hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.
Pada  Pasal  46  pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  Undang-undang Perlindungan  Data  Pribadi  ini  merupakan  pertanggungjawaban  administrasi  yang dimana  apabila  dilihat  dari  kesalahannya,  kesalahan  tersebut  seharusnya  sudah dikenakan  sanksi  pidana  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  suatu pertanggungjawaban. Kesalahan yang ditimbulkan dari kegagalan pelindungan data pribadi akan menimbulkan sebuah kejahatan yang dimana kejahatan tersebut salah satunya yaitu Penyalahgunaan data pribadi inilah yang membuat terjadinya sebuah tindak  pidana  dunia  maya (CyberCrime) .  Tindak  pidana  yang  dimaksudkan  yaitu melanggar sebuah peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam Dikdi M. Aried Mansur dan Elisatrus Gultom menuliskan bahwa
“Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya adalah  upaya  mamasuki  atau  menggunakan  fasilitas  komputer  atau  jaringan komputer  tanpa  ijin  dan  dengan  melawan  hukum  dengan  atau  tanpa menyebabkan  perubahan  dan  atau  kerusakan  pada  fasilitas  komputer  yang dimasuki atau digunakan tersebut.” 9
Dalam Anita Sinaga bahwa Suatu undang-undang tidak dapat ditegakkan apabila pasal  dalam  undang-undang  tersebut  memiliki  penafsiran  yang  berbeda-beda, peraturannya  tidak  jelas  atau  konsep  dalam  peraturan  tersebut  belum  ada “Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya  saja  tidak  jelas  dan  tegas”. 10 Hukum  harus  menjadi  jaminan  bagi masyarakat.  Tetapi  jika  sebuah  Pasal  dalam  peraturan  Perundang-undangan  saja tidak memiliki makna yang sah dalam hukum oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai  dasar  hukum,  atau  jika  hukum  tidak  dapat  diterapkan,  ini  dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
9 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  dan  Teknologi Informasi , Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 7.
10 Anita  Br  Sinaga,  Usman,  Dheny  Wahyudi,  “Perbuatan  Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol 2 No. 2, 2021, hlm. 18.

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  mengahasilkan  argumentasi,  teori,  atau konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menjawab  masalah  dihadapi.  Artikel  ini didasarkan  pada  penelitian  yuridis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Selanjutnya analisis terhadap permasalahan ini melalui berbagai tahap yaitu menginventarisir, melakukan sistematisasi, dan terakhir dilakukan interpretasi.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Pertanggungjawaban  Atas  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam konteks perlindungan data pribadi, istilah yang sering digunakan adalah informasi pribadi dan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan isu  yang  sudah  berkembang  dan  menjadi  perhatian  di  Indonesia.  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  akhirnya  telah  mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-undang dalam  rapat  Paripurna  yang  telah  dilakukan  pada  hari  selasa  tanggal  20 September 2022.
Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Perlindungan Data Pribadi membawa angin segar, Pasalnya selama ini ketentuan tentang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam peraturan yang terpisah-pisah, Berikut  merupakan  beberapa  peraturan  tentang  Data  Pribadi  yang  menjadi evalusi dan analisis terciptanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Dalam  industri  telekomunikasi  merupakan  industri  yang perkembangannya  dinilai  sangat  pesat  dengan  ekonomi  yang  tinggi  pula. Sejak  Indonesia  telah  aktif  dalam  idustri  telekomunikasi  disitu  pula Indonesia  mulai  mengembangkan  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan mengenai telekomunikasi dengan mengesahkan UU No. 3 Tahun
1989 tentang Telekomunikasi. Lalu, Undang-undang tersebut disempurnakan  serta  disesuaikan  lagi  dengan  kemajuan  telekomunikasi dengan  mengesahkan  Undang-undang  No.  36  Tahun  1999  tentang
Telekomunikasi  yang  dianggap  mampu  untuk  menyesuaikan  dengan perkembangan telekomunikasi.
Perpindahan  informasi  dan  data  pribadi  saat  ini  terjadi  dengan mudah dan sangat cepat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;”
Dilihat dari defenisi tersebut maka penyelenggaraan telekomunikasi sangat  berkaitan  dengan  interkoneksi,  transmisi,  serta  perpindahan  data dengan  sistem  elektromagnetik  dengan  sangat  cepat.  Penyalahgunaan jaringan  internet  yang  mengganggu  berjalannya  akses  jaringan, mengganggu ketertiban umum atau pribadi maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 yang dimana berbunyi Pasal 22
“Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  tanpa  hak,  tidak  sah  atau memanipulasi:
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.” 11
Pasal  tersebut  melarang  dilakukannya  tindakan  yang  dapat mengakses  kejaringan  telekomunikasi  dengan  tidak  sah.  Selain  itu penyadapan  atas  informasi  yang  disalurkan  melalui  jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal  40  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  penyadapan  atas informasi  yang  disalurkan  melalui  jaringan  telekomunikasi  dalam  bentuk apapun.”
Dalam  Sinta  Dewi  “informasi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  adalah hak  pribadi  yang  harus  dilindungi,  sehingga  penyadapan  haruslah dilarang.” 12 Pengaturan  sanksi  pidana  sebagaimana  dalam  memberikan kepastian hukum pada Pasal 22 dan Pasal 40 tertulis dalam Pasal 50 dan Pasal  56  dalam  Pasal  50  mengatakan  bahwa  “Barang  siapa  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah).”  Dan  pada  Pasal  56  ketentuan sanksinya  berupa  “Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Landasan  pemikiran  yang  mendasari  lahirnya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang diundangkan  pada  tanggal  21  April  2008  yakni  akibat  keberasaan  dunia maya  atau  dunia  siber  ( cyberspace )  bahwa  sebuah  konstruksi  maya  yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi  sebagai  aktualisasi  diri,  wadah  bertukar  gagasan,  dan  sarana penguatan demokrasi.
Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi  salah  satu  bagian  dari  hak  privasi.  Pengaturan  mengenai pertanggungjawaban  pidana  terhadap  perlindungan  data  pribadi  yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 32 yang dimana berbunyi Pasal 32
“(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
11 Pasal 22 Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
12 Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., hlm. 107.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawna  hukum dengan  cara  apa  pun  memindahkan  atau  mentransfer  Informasi Elektronik  dan/atu  Dokumen  Elektronik  kepada  Sistem  Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap  perbuatna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang mengakibatkan  terbukanya  satu  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.” 13
Adapun berkaitan dengan pengenaan dengan sanksi yang diberikan kepada pihak yang diketahui merupakan pelaku dari kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin yang tanpa hak ikut campur atas pribadi orang lain dan  telah  memenuhi  unsur  dari  tindak  pidana  pada  Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  dalam  Pasal  48  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008.
Pasal 48 “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana imaksud dalam Pasal 32  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Psal 32 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 14
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang  tentang  Administrasi  Kependudukan  mengatur tentang  kerahasiaan  dan  keamanan  data  peristiwa  kependudukan  dan peristiwa  penting  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 8 ayat (1)
“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
a. mendaftar  Peristiwa  Kependudukan  dan  mencatat  Peristiwa Penting; b. memberikan  pelayanan  yang  sama  dan  profesional  kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
13 Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
14 Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
c. mencetak,  menerbitkan,  dan  mendistribusikan  Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan  hasil  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil;
e. menjamin  kerahasiaan  dan  keamanan  data  atas  Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  informasi  yang disampaikan  oleh  Penduduk  dalam  pelayanan  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” 15
Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan menjadi penanggung jawab  dan  juga  diberikan  hak  akses  dalam    urusan  kerahasian  dan keamanan  data  bagi  penduduk.  Keamanan  data  yang  dimaksud sebagaimana dalam huruf e meliputi data pribadi penduduk yang dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) dimana Data Pribadi memuat nomor Kartu Keluarga (KK),  keterangan  tentang  catatan  fisik  dan/atau  mental,  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK),  NIK  ibu  kandung,  NIK    ayah,  tanggal/bulan/tahun lahir, dan beberapa isi catatan peristiwa penting.
Dalam  pengaksesan  sebuah  data  kependudukan  haruslah  sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila terjadi sebuah pelanggaran atau ilegal akses maka akan diberikan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana larangan yang terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 86. Pasal  77  berbunyi  “Setiap  orang  dilarang  memerintahkan  dan/atau memfasilitasi  dan/atau  melakukan  manipulasi  Data  Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.” Lalu pada Pasal 86 berbunyi:
Pasal 86
“(1)  Menteri  sebagai  penanggung  jawab  memberikan  hak  akses  Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instasi Pelaksana.
(1a)Petugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang menyebarluaskan  Data  Pribadi  yang  tidak  sesuai  dengan kewenangannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.” 16
Ancaman Pidana atas pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data pribadi dalam administrasi kependudukan selanjutnya diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 A Pasal 94 “Setiap  orang  yang  memerintahkan  dan/atau  memfasilitasi  dan/atau melakukan  manipulasi  Data  Kependudukan  dan/atau  elemen  data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” 17
15 Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2016  tentang Administrasi Kependudukan.
16 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
17 Pasal  94  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 95A “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  menyebarluaskan  Data  Kependudukan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  ayat  (3)  dan  Data  Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).” 18
Dalam  beberapa  peraturan  yang  telah  ditulis  diatas  dapat  dilihat bahwa selama ini peraturan tentang Data Pribadi masih diatur diberbagai peraturan  sesuai  dengan  konsentrasinya.  Sehingga,  pemerintahan Indonesia  menerbitkan  Peraturan  mengenai  Perlindungan  Data  Pribadi demi  mengisi  kekosongan  hukum  di  Indonesia.  Undang-undang  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  ini  selalu  dihubungkan  dengan  hak  privasi ( privacy  rights ).  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan defenisi dari Data Pribadi. Dimana Pasal 1 angka 1 berbunyi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”
Dilihat dari defenisi tersebut bahwa Data Pribadi digunakan sebagai tanda pengenal agar orang lain mampu mengidentifikasi kita sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  mengatur  tentang  pemrosesan  Data  Pribadi  yang  tercatat  dalam Pasal 16 yang dimana Pasal tersebut menjadi prinsip dari perlindungan Data Pribadi. Pasal 16 “(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
a. pemrolehan dan pengumpulan;
b. pengolahan dan penganalisisan;
c. penyimpanan;
d. perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan,  pengumuman,  transfer,  penyebarluasan,  atau pengungkapan; dan/atau
f. penghapusan atau pemusnahan.
(2)  Pemrosesan  Data  Pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1) dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi meliputi:
a. pengumpulan  Data  Pribadi  dilakukan  secara  terbatas  dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
c. pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  dengan  menjamin  hak
Subjek Data Pribadi;
18 Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
d. pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  secara  akurat,  lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  dengan  melindungi keamanan  Data  Pribadi  dari  pengaksesan  yang  tidak  sah, pengungkapan  yang  tidak  sah,  pengubahan  yang  tidak  sah, penyalahgunaan,  perusakan,  dan/atu  penghilangan  Data Pribadi;
f. pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  dengan  memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi;
g. Data  Pribadi  dimusnahkan  dan/atau  dihapus  setelah  masa retensi  berakhir  atau  berdasarkan  permintaan  Subjek  Data Pribadi,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan; dan
h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pemrosesan  Data Pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.” 19
Pemrosesan  Data  Pribadi  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas dapat  dilihat  bahwa  setiap  pergerakan  dalam  pemrosesan  sebuah  Data Pribadi  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  dan  dilakukan  dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari segala sesuatu akses yang dilakukan dengan cara tidak sah. Undang-Undang ini juga mengatur secara detail prihal siapa  saja  yang  dapat  memproses  Data  Pribadi  tersebut  yang  ditercantum dalam Pasal 18.
Pasal 18
“(1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi.
(2) Dalam  hal  Pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  oleh  2  (dua)  atau lebih Pengendali Data Pribadi harus memenuhi syarat minimal:
a. terdapat  perjanjian  antara  para  Pengendali  Data  Pribadi  yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.” 20
Undang-undang mensyaratkan bahwa jika pemrosesan data pribadi dilakukan dua atau lebih, pengontrol data juga harus mematuhi persyaratan minimumnya,  masing-masing  harus  ada  perjanjian  antara  pengontrol  data pribadi yang harus mencakup peran tanggung jawab, dan hubungan antara pengontrol  data.  Dalam  melakukan  sebuah  pemrosesan  Data  Pribadi
20 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
pengendali Data Pribadi juga harus melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 35. Pasal 35
“Pengendali  Data  Pribadi  wajib  melindungi  dan  memastikan  kemanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan :
a. penyusunan  dan  penerapan  langkah  teknis  operasional  untuk melindungi  Data  Pribadi  dari  gangguan  pemrosesan  Data  Pribadi yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
b. penentuan  tingkat  keamanan  Data  Pribadi  dengan  memperhatikan sifat  dan  risiko  dari  Data  Pribadi  yang  harus  dilindungi  dalam pemrosesan Data Pribadi.” 21
Sehingga  Pengendali  Data  Pribadi  memiliki  tanggung  jawab  untuk meningkatkan keamanan Data Pribadi. Apabila Pengendali Data Pribadi tidak dapat memastikan dan melindungi sebua kemananan Data Pribadi atau jika terjadinya  sebuah  kegagalan  dalam  melindungi  sebuah  Data  Pribadi  maka Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah  terjadi  kegagalan  dalam  melindungi  Data  Pribadi  sebagaimana  yang telah diatur dalam Pasal 46.
Pasal 46
“(1) Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data  Pribadi  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis paling lambar 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a. subjek Data Pribadi; dan
b. lembaga.
(2) Pemberitahuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya  penanganan  dan  pemulihan  atas  terungkapnya  Data Pribadi oleh Pegendali Data Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada  masyarakat  mengenai  kegagalan  Perlindungan  Data Pribadi.” 22
Di  Indonesia,  seringkali  ada  kekurangan  dalam  penerapan  sanksi perdata,  administratif  dan  pidana  terhadap  tindakan  peradilan.  Secara khusus,  dilihat  dalam  undang-undang  ini,  tidak  ada  ketentuan  yang  secara jelas  menyimpulkan  bahwa  penerapan  sanksi  perdata  atau  administratif harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan sengketa atas penanganan data pribadi, dari pada sanksi pidana.
Apabila  dilihat  dari  Pasal  46  tersebut  kegagalan  Perlindungan  Data Pribadi merupakan suatu kesalahan yang dimana dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari pertanggungjawaban administrasi saja namun juga dapat dipertanggungjawabkan pidananya.
21 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
22 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
Pertanggungjawaban  Pidana  dapat  diberikan  apabila  memenuhi  syarat- syarat  dari  sebuah  kesalahan  yang  dimana  kesalahannya  terdapat  dalam kegagalan  melindungi  sebuah  Data  Pribadi,  jika  dilihat  kesalahan  tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari sebuah kesalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 2 tentang Pertanggungjawaban Pidana.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data  Pribadi  ini  jika  terjadinya  sebuah  kegagalan  dalam  melindungi  Data Pribadi hanya dikenakan sebuah sanksi administrasi saja sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 57.
Pasal 57 “(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi  administratif  sebagaiamana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif. (3) Sanksi  administratif  berupa  denda  administratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d  paling  tinggi  2  (dua)  persen  dari pendapatan  tahunan  atau  penerimaan  tahunan  terhadap  variabel pelanggaran.
(4) Penjatuhan  sanski  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diberikan oleh lembaga.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.” 23
Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, ini harus menjadi titik kritis/poin  penting  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi. Kegagalan  dalam  melindungi  Data  Pribadi  ini  seharusnya  juga  diberikan sanksi pidana karena sebuah kesalahan haruslah dapat
dipertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dalam  ketentuan  pidana  pada Undang-undang ini diatur dalam Pasal 67 Pasal 67
“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang buka miliknya dengan maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
23 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
5 (lima) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum mengungkapkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 24
Ketentuan  pidana  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  diberikan  bagi orang  yang  secara  sadar  dan  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  Data  Pribadi,  mengungkapkan  Data  Pribadi,  menggunakan Data Pribadi milik orang lain. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menyebabkan  sebuah  kesalahan  yang  dimana  orang  lain  dapat  dengan sengaja  menggunakan  Data  Pribadi  orang  lain  dengan  sembarangan  yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.
Sehingga  perlu  diperhatikan  lagi  bahwa  masih  terdapat  ketentuan yang tidak tegas dalam memberikan sanksi dari pertanggungjawaban pidana terhadap Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi karena dalam Pasal 46 tidak mengatur bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana jika terjadinya sebuah kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi.
2. Perlindungan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.
Perlindungan  Hukum  terhadap  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan Undang-undang yang yuridiksi  hukumnya  bersifat  transnasional  baik  dari  keperdataan, administratif  dan  pidana.  Jaminan  perlindungan  Hukum  yang  diberikan undang-undang  ini  kepada  pemilik  Data  Pribadi  di  Indonesia  dalam menempuh  penyelesaian  sengketa  dengan  pengendali  Data  Pribadi  di  luar negara  Indonesia  memiliki  kelemahan  dalam  penerapan  pada  Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi ini.
Pada Bab VII Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengemukakan bahwa Pengendali Data Pribadi  dapat  melaksanakan  proses  pentransferan  Data  Pribadi  untuk Pengendali  dan/atau  prosesor  Data  Pribadi  di  luar  wilayah  hukum  Negara Indonesia.
Pasal 56 “(1)  Pengendali  Data  Pribadi  dapat  melakukan  transfer  Data  Pribadi kepada  Pengendali  Data  Pribadi  dan/atau  Prosesor  Data  Pribadi  di
24 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
luar  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  memastikan  negara  tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Perlindungan Data  Pribadi  yang  setara  atau  lebih  tinggi  dari  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam  hal  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak terpenuhi,  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  memastikan  terdapat Perlindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)  tidak  terpenuhi,  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
(5) Kentuan  lebih  lanjut  mengenai  transfer  Data  Pribadi  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.” 25
Pada  ayat  (1)  dalam  Pasal  tersebut  tidak  secara  tegas  memberikan frasa  “dengan  persetujuan  pemilik  Data  Pribadi”  setelah  frasa  “Pengendali Data  Pribadi.....kepada  Pengendali  Data  Pribadi”  di  luar  wilayah  hukum Indonesia.  Sehingga  ketetapan  yang  telah  dibuat  tersebut  dapat mengakibatkan hak absolut ( absolute rights ) pemilik Data Pribadi diabaikan dan  ketentuan  tersebut  hasilnya  akan  bertentangan  dengan  tujuan  utama dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini.
Dalam  Pasal  tersebut  seolah-olah  tidak  mementingkan  hak  Pemilik Data dalam mendapatkan pemberitahuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  Undang-Undang  tersebut  bahwa  Subjek  Data  Pribadi  memilik  hak untuk dimintai persetujuan apabila Pengendali Data Pribadi melalukan suatu pemrosesan  terhadap  sebuah  Data  Pribadi  dari  Subjek  Data  Pribadi sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Pasal  20  dan  Pasal  21  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pasal 20
“(1)  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  memiliki  dasar  pemrosesan  Data
Pribadi.
(2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk  1  (satu)  atau  beberapa  tujuan  tertentu  yang  telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan  kewajiban  perjanjian  dalam  hal  Subjek  Data Pribadi  merupakan  salah  satu  pihak  atau  untuk  memenuhi permintaan  Subjek  Data  Pribadi  pada  saat  akan  melakukan perjanjian;
c. pemenuhan  kewajiban  hukum  dari  Pengendali  Data  Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemenuhan  pelindungan  kepentingan  vital  Subjek  Data Pribadi; e. pelaksanaan  tugas  dalam  rangka  kepentingan  umum, pelayanan  publik,  atau  pelaksanaan  kewenangan  Pengendali Data  Pribadi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan  kepentingan  yang  sah  lainnya  dengan memperhatikan  tujuan,  kebutuhan,  dan  keseimbangan kepentingan  Pengendali  Data  Pribadi  dan  hak  Subjek  Data
Pribadi.” 26 Pasal 21 “(1)  Dalam  hal  pemrosesan  Data  Pribadi  berdasarkan  persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:
a. osesan Data Pribadi;
b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
g. hal Subjek Data Pribadi.
(2) Dalam  hal  terdapat  perubahan  Informasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.” 27
Dalam Pasal diatas dapat dilihat bahwa dalam Pemrosesan Data Pribadi Pengendali  Data  Pribadi  haruslah  meminta  persetujuan  kepada  Subjek  Data Pribadi  secara  sah  dan  juga  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  menyampaikan informasi  mengenai  tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  pemrosesan  Data Pribadi. Hal ini jelas bahwa Pasal 56 ayat (1) bertentangan dengan tujuan utama dari Perlindungan Data Pribadi.
Pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi harus meminta persetujuan secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dan juga dijelaskan  pada  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  a  apabila  Pengendali  melakukan pemrosesan  Data  Pribadi  harus  memberitahukan  kepada  Subjek  Data  Pribadi mengenai  informasi  untuk  apa  digunakannya  Data  Pribadi  tersebut.  Pasal  56 ayat  (4)  dijelaskan  bahwa  “Pengendali  Data  Pribadi  wajib  mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi jika ketentuan dari kewajiban Pengendali Data Pribadi  untuk  memastikan  negara  penerima  transfer  Data  Pribadi  memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan ini dan memastikan Pelindungan Data Pribadi memadai dan bersifat mengikat”. Dalam Pasal ini dapat diartikan bahwa Pengendali Data
26 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi . 27 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
Pribadi  hanya  akan  meminta  persetujuan  kepada  Subjek  Data  Pribadi  apabila hal-hal  tersebut  terpenuhi.  Sedangkan,  sudah  dijelaskan  bahwa  setiap Pengendali  Data  Pribadi  melakukan  pemrosesan  haruslah  ada  ijin  terlebih dahulu dari Subjek Data Pribadi.
Perlindungan  terhadap  Data  Pribadi  adalah  bagian  dari penghormatan atas hak privasi ( the right of privacy ) harus di mulai dengan memberikan  kepastian  hukum.Oleh  karena  itu,  jaminan  atas  perlindungan terhadap Data Pribadi harus dimuat dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan  tertinggi  yaitu  konstitusi  dan  juga  instrumen  hukum  tersebut haruslah bersifat tegas agar dapat memberikan perlindungan yang eksplisit terhadap  masyarakat.  Kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keamanan  dan ketertiban suatu negara dan pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.
Bertolak  dari  uraian  diatas  maka  dalam  melakukan  perlindungan hukum  terhadap  Data  Pribadi  haruslah  sebuah  peraturan  tersebut  bersifat tegas agar masyarakat dapat merasa terlindungi haknya. Ketiadaan bentuk kepastian  hukum  yang  jelas  terhadap  penyalahgunaan  data  pribadi  akan berakibat terhadap kesejahteraan masyarakat.

## D. SIMPULAN
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  masih  belum  mengatur secara  tegas  tentang  pemidanaan  terhadap  apabila  terjadinya  kegagalan  dalam melindungi Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 46 dalam terjadinya sebuah  kegagalan  Perlindungan  Data  Pribadi  dikenakan  sanksi  Administratif  saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya kegagalan  Perlindungan  Data  Pribadi  pada  Tindak  Pidana  Dunia  Maya  ini menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  Subjek  Hukum  dalam  mendapatkan Perlindungan akan Data Pribadinya.
Tidak hanya dalam Pasal 46 saja, pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  tidak  secara  eksplisit menjelaskan tentang Perijinan dalam pengelolaan Data Pribadi yang dilakukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Ketidaktegasan yang terdapat pada Pasal 56  tersebut  dapat  menyebabkan  Perlindungan  akan  Data  Pribadi  menjadi  rentan terjadinya sebuah Penyalahgunaan Data Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Telekomunikasi. UU  Nomor  36  Tahun 1999. LNRI 154, TLNRI 3881.
________. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .UU Nomor 19 Tahun 2016. LNRI 251, TLNRI 5952.
________. Undang-Undang TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 24 Tahun 2016. LNRI 120, TLNRI 5893.
________. Undang-Undang Tentang Perubahan atas   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan. UU  Nomor  24  Tahun  2013.  LNRI Nomor 232, TLNRI Nomor 5375.
________. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi . UUNomor 27 Tahun 2022, LNRI 196, TLNRI 6820.
________. Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik .
PPNomor 82 Tahun 2012, LNRI 189, TLNRI 5348.

## Buku
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  dan  Teknologi Informasi , Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
Sinta  Dewi  Rosadi. Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional,  Regional,  dan Nasional, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2022

## Jurnal
Irhamni Ali, “ Big Data: Apa dan pengaruhnya pada perpustakaan? (what is Big Data and its Influnce to Library)”, Media pustakawan, Vol 22 No. 4, (2015).
Anas  Aditya  Wjanarko,  Ridwan,  Aliyth  Prakarsa,  “Peran  Digital  Forensik  dalam Pembuktian  Tempus  Deliscti  Sebagai  Upaya  Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku Pembutan Video Pornografi”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol 2 No. 2, (2011).
Hendri  Diansah,  Usman,  Yulia  Monita,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Carding”, PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol 3 No. 1, (2022).
Anita  Br  Sinaga,  Usman,  Dheny  Wahyudi,  “Perbuatan  Menguntit (Stalking) dalam Perspektif  Kebijakan  Hukum  Pidana  Indonesia”, PAMPAS:Journal  Of Criminal, Vol 2 No. 2, (2021).