## PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH

## Mochammad Dja’is,  Etty Susilowati,  Suradi.  Dessy Pintoko Nirmolo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro mochammaddjais73@gmail.com

## Abstract
There is a deviation from the agreement using the sale and purchase agreement with the right to buy back. Buy back rights are lost if until the specified time the debtor (seller) does not buy back the object of the sale and purchase agreement, and the object of the sale and purchase agreement becomes the property of the buyer (creditor). This is called claim execution carried out in violation of pawn provisions. OJK must make POJK (Financial Services Authority Regulation which states null and void the concept of buying and selling with the right to buy back and oblige the buyer (the creditor  /  seller  converts  into  a  loan  debt  agreement  with  the  guarantee  of  a  movable  object mortgage).

## Keywords: claim execution; OJK; POJK

## Abstrak
Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali.  Hak  membeli  kembali  hilang  apabila  sampai  waktu  yang  ditentukan  debitor  (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini  disebut  eksekusi  mendaku  yang  dilakukan  dengan  melanggar  ketentuan  gadai.  OJK  harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  dan  mewajibkan  pembeli  (kreditor/penjual  mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak.
Kata kunci: eksekusi mendaku; OJK; POJK

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Dalam  upaya  meningkatkan  inklusi keuangan  bagi  masyarakat  menengah  ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah  memandang  perlu  memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pergadaian.
Hukum  positif  tentang  gadai  masih plural.  Hal  ini  belum  memberi  kepastian hukum, apabila dibiarkan dapat menimbulkan  chaos.Untuk  mencegah  chaos diperlukan  tindakan  yang  tegas  yaitu  pada Surat  Bukti  Gadai  para  pihak  (pemberi  dan penerima  gadai)  menentukan  hukum  positif yang  digunakan  pada  perjanjian  gadai tersebut. Selain itu, pada pra survai diketahui adanya pergadaian yang membuat perjanjian
gadai dengan perjanjiaan jual beli dengan hak membeli  kembali.  Hak  membeli  kembali debitor  (penjual)  hapus  (hilang)  apabila tenggang waktu habis, debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli.
Selanjutnya  obyek  jual  beli  menjadi  milik kraeditor (pembeli) Cara perolehan hak milik demikian  dinamakan eksekusi  mendaku yang  melanggar  hukum  positif  tentang perjanjian jaminan (gadai).
2. Perumusan Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemasalahan yang akan diteliti meliputi:
a. Hukum Positif apakah yang berlaku bagi perjanjian gadai?
b. Pluralisme  ketentuan  hukum  positif tentang  gadai,  dapat  menimbulkan
ketidakpastian  hukum,  Bagaimana  cara menjamin kepastian hukum?
c. Bagaimana  praktek  Perjanjian  Gadai  di Jawa Tengah?
d. Dalam  hal  Praktek  perjanjian  gadai  di Jawa  Tengah  tidak  sesuai  dengan ketentuan hukum positif, langkah apakah yang  harus  diambil  agar  praktek perjanjian gadai sesuai dengan ketentuan hukum positif?
e. Dalam  hal  eksekusi  obyek  gadai  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  positif, upaya apakah yang harus dilakukan agar eksekusi  obyek  gadai  sesuai  dengan ketentuan hukum positif?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk menentukan ketentuan gadai yang berlaku  sebagai  hukum  positif.  Dengan diketahuinya  ketentuan  gadai  yang menjadi hukum positif, maka tercpailah kepastian hukum.
b. Untuk mengetahui Eksekusi atas benda elektronik  oleh  pegadaian  profesi  jika debitor wanprestasi.
Selanjutnya dilakukan  tindakan  yang  harus  diambil pemerintah  guna  mengatasi  praktek gadai profesi yang merugikan konsumen.
4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis
b. Secara Praktis
B. Tinjauan Pustaka
1. Istilah Dan Perumusan Gadai Istilah lembaga hak jaminan "Gadai" ini merupakan  terjemahan  kata pand atau vuitspand (bahasa Belanda) pledge atau pawn (bahasa  Inggris) pfand atau faurt  pfand (bahasa  Jerman).  Dalam  hukum  adat  istilah gadai ini disebut cekelan .
Perumusan  pengertian  gadai  diberikan dalam  Pasal  1150  KUH  Perdata  sebagai berikut:
Benda,(Yogyakarta:Liberty,2008),hlm 97 dalam Rachmadi
Dari  perumusan  Pasal  1150  KUH Perdata  tersebut dapat diketahui, bahwa: a. Gadai  merupakan  suatu  hak  jaminan kebendaan  atas  kebendaan  bergerak tertentu milik debitor atau seseorang lain atas  nama  debitor  untuk  dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
b. Gadai  memberikan  hak  didahulukan ( voorrang,preferensi,droit de preference ) kepada pemegang hak gadai terhadap  kreditor-kreditor  lainnya  atas piutangnya.
c. Gadai  memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang gadai untuk mengambil  pelunasan  terlebih  dahulu dari  hasil  penjualan  melalui  pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang  dan  biaya  lainnya  yang  terkait dengan proses lelang.dan biaya penyelamatan benda. 1

## 2. Sifat-Sifat Gadai
Ternyata  dari  defisi  gadai  belum terungkap  semua  sifat-sifat  gadai.  Untuk mengetahui sifat-sifat gadai dapat ditemukan dalam  ketentuan-ketentuan  lain  dari  KUH Perdata.
Adapun sifat-sifat dari gadai adalah:
a. Gadai adalah hak kebendaan Pemegang  gadai  mempunyai  hak revindikasi  dari  Pasal  1977  Ayat  (2) KUH  Perdata  apabila  barang  gadai hilang  atau  dicuri.  Hak  kebendaan  dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak  pakai  dan  sebagainya.  Memang benda  gadai  harus  diserahkan  kepada kreditor  tetapi  tidak  untuk  dinikmati, melainkan  untuk  menjamin  terlunasi piutangnya dengan mengambil
(Jsman,Hukum Kebendaan,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),hlm
penggantian  dari  benda  tersebut  guna mambayar piutangnya. 2
b. Hak Gadai bersifat Accesoir
Hak  gadai  merupakan  hak  ikutan atau accessoir yang  ada  dan  tidak tergantung atau accessoir , yang ada dan tidaknya  tergantung  dari  ada  dan tidaknya  piutang yang  merupakan perjanjian  pokoknya.  dengan  demikian perjanjian  hak  gadai  akan  hapus  jika perjanjian pokoknya hapus.
c. Hak  gadai  tidak  dapat  dibagi- bagi Karena hak gadai tidak dapat dibagi- bagi  maka  dengan  dibayarnya  sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari  benda  gadai.  Hak  gadai  tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.
d. Hak  gadai  adalah  hak  yang didahulukan Hak gadai adalah hak yang
didahulukan  ini  dapat  diketahui  dari ketentuan  Pasal  1133  dan  1150  KUH Perdata.
e. Benda  yang  menjadi  obyek gadai  adalah  benda  bergerak, baik  yang  bertubuh  maupun tidak bertubuh.
Dalam  Pasal  1140  KUH  Perdata disebutkan  bahwa  gadai  diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak  yang diserahkan  keapadanya  oleh  seorang debitor atau orang lain atas nama debitor.
f. Hak  gadai  adalah  hak  yang  kuat  dan mudah penyitaannya.
Dalam  Pasal  1134  Ayat  (2)  KUH Perdata dinyatakan bahwa:
Hak  gadai  dan  hipotik  lebih diutamakan  daripada privilege ,  kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.
3. Objek Gadai
Ada  dua  faktor  yang  membedakan jaminan  gadai  dibanding  jaminan  lainnya misalnya  Hak  Tanggungan  atau  Hipotek: Pertaina ,  yaitu  faktor  benda  objek  jaminan
2 Purwahid patrik dan Kashadi,Hukum Jaminan,(Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.2009),hlm 23
utang;  dan  kedua  berupa  penguasaan  atas benda objek jaminan utang tersebut.
Seperti  yang  telah  disebutkan,  ketika gadai dibuat maka barang objek gadai harus diserahkan  ke  dalam  kekuasaan  pihak kreditor, ketentuan ini berlaku mutlak.

## 4. Subjek Hukum Hak Gadai
Dan  ketentuan  dalam  Pasal  1150  KUH Perdata,  yang  antara  lain  kata-kata  nya menyatakan  "gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seorang  berpiutang  atas  suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh  seorang  berutang  atau  oleh  orang  lain atas namanya".
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.
a. Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut:
1) Hak  untuk  mengeksekusi  parat (Pasal 11155 KUH Perdata)
2) Hak  untuk  menahan  benda  gadai ( hak  retentie )  [Pasal  1159  Ayat  (1) KUH Perdata]
3) Hak  Kompensasi  (Pasal  1159  ayat (2) KUH Perdata)
4) Hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi atas  biaya  yang  telah  dikeluarkan untuk  menyelamatkan  benda  gadai.
(Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata) 5) Hak  menjual  dalam  kepailitan debitor(Pasal 56 peraturan kepailitan).
6) Hak Preferensi
7) Atas  izin  hakim  tetap  menguasai benda  gadai  (Pasal  1156  Ayat  (1) KUH Perdata).
8) Hak  menjual  benda  gadai  dengan perantara Hakim
9) Hak  untuk  memerima  bunga  gadai (Pasal 1158 KUH Perdata)
10) Hak untuk menagih piutang gadai
11) Hak  untuk  menahan  benda  gadai ( hak retentie )
12) Hak Kompensasi
13) Hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi atas  biaya  yang  telah  dikeluarkan untuk  menyelamatkan  benda  gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).
14) Hak  menjual  dalam  kepailitan debitor
15) Hak Preferensi
16) Atas  izin  hakim  tetap  menguasai benda gadai (Pasal
17) 1156 Ayat (1) KUH Perdata).
18) Hak  menjual  benda  gadai  dengan perantara Hakim
19) Hak  untuk  memerima  bunga  gadai (Pasal 1158 KUH Perdata)
20) Hak untuk menagih piutang gadai
b. Kewajiban  pemegang  gadai  adalah sebagai berilut:
1) Kewajiban  memberitahukan  kepada pemberi  gadai  jika benda gadai  akan dijual.
2) Kewajiban  memelihara  benda  gadai (Pasal 1157 Ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata) Adapun  kewajiban  pemegang  gadai
adalah sebagai berikut:
1) Kewajiban  memberitahukan  kepada pemberi  gadai  jika benda gadai  akan dijual.
2) Kewajiban memelihara benda gadai Kewajiban  memelihara  benda  gadai ini dapat disimpulkan dan bunyi Pasal 1157 Ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. Begitu pula pemegang gadai  tidak  boleh  menyalahgunakan benda  gadai  (Pasal  1159  ayat  (1)
KUH Perdata. 3) Kewajiban untuk memberikan perhitungan  antara  hasil  penjualan benda gadai dengan besarnya kewajiban pemberi gadai membayar.
4) Kewajiban  mengembalikan  benda gadai  (Pasal  1159  ayat  (1)  KUH Perdata)
5) Kewajiban  untuk  memperhitungkan hasil  penagihan  bunga  piutang  gadai dengan  besarnya  bunga  piutangnya kepada debitor.
6) Kewajiban  untuk  mengembalikan sisa  hasil  penagihan  piutang  gadai kepada pemberi gadai.
6. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai
a. Hak-hak pemberi gadai:
1) Hak  untuk  menerima  sisa  hasil pendapatan  penjualan  benda  gadai
setelah  dikurangi  dengan  piutang pokok, bunga dan biaya dan pemegang gadai.
2) Hak  untuk  menerima  penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang  dan  kekuasaan  si  pemegang gadai.
b. Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:
1) Demi keselamatan benda gadai dari bencana  alam  / force  majeur di dalam  praktek  sering  kali  pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai.
Kewajiban  ini  memang  efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
2) Apabila  yang  digadaikan  adalah piutang,  maka  selama  piutang  itu digadaikan,  pemberi  gadai  tidak boleh  melakukan  penagihan  atau menerima pembayaran dan debitornya (debitor piutang gadai).
7. Hapusnya Gadai
1. Karena  hapusnya  perikatan  pokok  Hak gadai  adalah  hak  accesoir,  dengan hapusnya  perikatan  pokok  membawa serta hapusnya hak gadai.
2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

## C. Metode Penelitian

## 1. Penelitian Dan Lokasi Penelitian
Sesuai  dengan  judul  penelitian  "Gadai Benda  Elektronik  di  Jawa  Tengah"  maka penelitian  dilakukan  di  daerah  yang  banyak dilakukan  penggadaian  benda  elektronik (Laptop,  Handphone,  Tablet  dll)  banyak dimiliki dan dibutuhkan oleh generasi muda khususnya  mahasiswa.  Sehubungan  dengan hal tersebut maka terdapat korelasi yang erat antara  jumlah  mahasiswa  dengan  perjanjian gadai benda elektronik. Berdasar pertimbangan tersebut maka pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada jumlah perguruan tinggi. Jawa  Tengah  terdiri  dai  35 kabupaten/Kota  (daftar  kabupaten/kota  se Jawa Tengah TERLAMPIR dengan berbagai perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta daftar  perguruan  tinggi  se  Jawa  Tengah TERLAMPIR)

## 2. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  dibedakan  antara istilah  Bahan  Hukum  dengan  Data.  Bahan Hukum  terdiri  dari  Norma-norma  hukum tentang  perjanjian  gadai  benda  elektronik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Sedangkan  data  adalah  praktik  hukum perjanjian  gadai  elektronik  yang  dilakukan oleh masyarakat. Terdiri dari data primer dan data sekunder.
I. Bahan Hukum
1. Bahan hukum Primer terdiri dari:
a. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  31IPOJK.05/2016  tentang Usaha Pegadaian.
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tabun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah  Pertanian  Presiden  Republik Indonesia
d. Staatsblad tahun 1928 nomor 81
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  51
Tahun  2011  tentang  perubahan Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero).
f. Hukum  gadai  atau  agunan  dalam islam (Rahn)
2. Bahan hukum sekunder
a. Hasil karya ilmiah para  sarjana  yang relevan dengan materi penelitian
b. Hasil-hasil  penelitian  yang  relevan dengan materi penelitian
3. Bahan hukum tersier
a. Bibiliografi  yang  relevan  dengan materi penelitian.
b. Kamus/  ensiklopedia  yang  relevan dengan materi penelitian.
II. Data
1. Data Primer
a. Data-data  yang  diperoleh  dari  hasil observasi di Lapangan kepada sejumlah pegadaian elektronik.
b. Praktik yang dilakukan antara pemberi gadai  dan  pemegang  gadai  pada pegadaian elektronik.
2. Data Sekunder Terdiri dari praktik hukum di pengadilan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Dalam  menentukan  sampel  penelitian, penulis menempuh  langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menentukan lokasi penelitian
b. Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kota Semarang dan Kota Surakarta.
c. Menentukan sampel dan responden. Penentuan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling, yaitu menunjuk secara langsung sampel yang akan  diteliti  sesuai  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai  karena  alasan  yang  terdapat pada populasi.
3. Metode Analisis Dan Penyajian Data
Setelah  semua  data  yang  diperlukan  itu sudah  dipilih  dan  dikumpulkan  yang representative  maka  tindakan  selanjutnya adalah menganalisisnya.
Untuk memudahkan penggarapan penulisan  hasil  penelitian,  maka  dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan  dan  penyajian  data  yang merupakan suatu metode, sebagai berikut:
a. Editing,  yaitu  memeriksa  atau  meneliti data-data  yang  telah  diperoleh  untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan ataukah belum.
b. Klasifikasi,  yaitu  mengidasifikasikan data-data yang telah diperoleh kemudian menggabung-gabungkannya  ke  dalam golongan yang sejenis.
c. Aplikasi,  yaitu  menerapkan  data-data yang telah dikiasifikasikan dan digolong-golongkan  tersebut  ke  dalam bab-bab  serta  sub-sub  bab  dari  laporan hasil penelitlan ini.
Khusus untuk peraturan perundang-
undangan,  langkah-langkah  yang  dilakukan sebagai berikut:
a. Memilih pasal-pasal yang berisi norma- norma hukum  yang mengatur mengenai praktik gadai elektronik
b. Menyusun  sistematika  dari  pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan kiasifikasi tertentu.
c. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan  asas-asas  hukum  yang ada.
d. Menyusun  konstruksi  yuridis  untuk mengatasi permasalahan yang
bersangkutan. Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Daftar Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Jawa Tengah I. Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Tengah II. Daftar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah

## 4. Metode Pendekatan
Penulisan  hukum  memerlukan  suatu penelitian  yang  mana  dengan  penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan..
5. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  dibedakan  antara istilah  Bahan  Hukum  dengan  Data.  Bahan Hukum  terdiri  dari  Norma-norma  hukum tentang  perjanjian  gadai  benda  elektronik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hukum  Positif  Yang  Berlaku  Bagi Perjanjian Gadai
e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Manusia  sebagai  makhluk  social menurut kodratnya selalu membutuhkan orang  lain  untuk  hidup  bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat perlu dijaga tata  tertib/  Tertib  masyaraakat  tercapai apabila selisih komponen dalam masyarakat  tersebut  tertib,  temasuk bidang  hukum.  Tertib  hukum  tercapai apabila terdapat  penegakan hukum  oleh aparat penegak hukum melalui prosedur yang benar (prosedur yang diatur dalam masyarakat yang bersangkutan).
Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan bearguna  untuk  mencegah  terjadinya kekosongan  hukum.  Ketentuan  yang serupa dengan Pasal II Aturan Peralihan, diatur  dalam  Pasal  192  Konstitusi  RIS, Pasal 102 UUD S1950.
f. Prinsip syariah Adalah  ketentuan  Hukum  Islam berdasarkan  fatwa  dan/  atau  pernyataan kesesuaian syariah  dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
g. Staatsblad 1928 Nomor 81
tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan  Pemerintah  nomor  51  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Bentuk  Badan Hukum  Perusahaan  Umum  (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan  (Persero).  Ketentuan  ini berlaku bagi Pegadaian Profesi
Pemerintah  yang semboyannya terkenal dengan  “mengatasi  masalah  tanpa masalah”.
h. Peraturan  atau  Ketentuan  Otoritas  Jasa
Keuangan (POJK) OJK adalah lembaga yang mengawasi  dan  membina  Perusahaan Pergadaian,  sehubungan  dengan  itu maka,  OJK  diberi  wewenang  untuk mengeluarkan peraturan atau ketentuan- ketentuan  yang  harus  ditaati  oleh perusahaan  pergadaian  baik  dalam  segi kelembagaan  maupun  dalam  aktivitas usahanya.
2. Cara  Menjamin  Kepastian  Hukum
Positif
Berdasarkan  uraian  tersebut  diketahui bahwa dalam pinjam-meminjam uang dengan  jaminan  gadai  terdapat  beberapa ketentuan  hukum  positif  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Prinsip  Syariah, Staatsblad 1928  Nomor  81,  Peraturan  atau Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ). Hal  itu  berarti  bahwa  dibidang  pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai telah terjadi Pluralisme Hukum.
3. Praktek  Perjanjian  Gadai  Di  Jawa Tengah
Pada umumnya praktek perjanjian gadai benda  elektronik  di  Jawa  Tengah  sesuai dengan Ketentuan Hukum Positif, namun ada perusahaan  pergadaian yang  membuat perjanjian  gadai  berupa  perjanjian  jual  beli dengan hak membeli kembali.
4. Langkah Yang Harus Diambil Dalam Hal  Praktek  Perjanjian  Gadai  Tidak Sesuai  Dengan  Ketentuan  Hukum Positif
Sebagai  Pengawas  dan  Pembina  usaha pergadaian  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan) membuat  POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan) yang isinya melarang perusahaan pergadaian  membuat  perjanjian  jual  beli dengan hak membeli kembali untuk perjanjian gadai dan menyatakan batal demi hukum  konsep  perjanjian  jual  beli  dengan hak  membeli  kembali  bagi  perjanjian  gadai serta memerintahkan kreditor (penjual) untuk mengganti konsep perjanjian jual beli dengan hak  membeli  kembali  dengan  perjanjian utang  piutang  uang  dengan  jaminan  gadai benda bergerak.
5. Ketidaksesuaian  Eksekusi  Dengan
Ketentuan Hukum Positif Bersumber
Pada Perjanjian Gadai Yang
Dirumuskan  Sebagai  Perjanjian  Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali.
Bertitik  tolak  pada  hal  tersebut,  maka langkah  yang  harus  diambil  agar  praktek eksekusi  sesuai  dengan  ketentuan  hukum positif adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membuat  POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan) yang isinya melarang perusahaan pergadaian  membuat  perjanjian  jual  beli dengan hak membeli kembali untuk perjanjian gadai dan menyatakan batal demi hukum  konsep  perjanjian  jual  beli  dengan hak  membeli  kembali  bagi  perjanjian  gadai serta memerintahkan kreditor (penjual) untuk mengganti konsep perjanjian jual beli dengan hak  membeli  kembali  dengan  perjanjian utang  piutang  uang  dengan  jaminan  gadai benda bergerak.

## E. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Praktik  gadai  benda  elektronik  di  Jawa Tengah  ada  perusahaan  yang  membuat perjanjian gadai tidak perjanjian jaminan utang,  melainkan  perjanjian  jual  beli dengan hak membeli kembali.
b. Pluralisme dalam perjanjian gadai dapat menimbulkan  keaatidakpastian  hukum,
bahkan menimbulkan keadaan chaos.
c. Terjadi penyimpangan prosedur eksekusi obyek gadai benda elektronik di
Jawa  Tengah,  yaitu  dengan  eksekusi mendaku.
d. Dalam  pengawasan  dan  pembinaan terhadap perusahaan pergadaian Otoritas Jasa Keuangan harus tetap menjaga agar perjanjian gadai memuat ketentuan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif.
e. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membuat
POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang isinya melarang
perusahaan pergadaian membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali  untuk  perjanjian  gadai  dan menyatakan  batal  demi  hukum  konsep perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali  bagi  perjanjian  gadai  serta memerintahkan kreditor (penjual) untuk mengganti  konsep  perjanjian  jual  beli dengan  hak  membeli  kembali  dengan perjanjian  utang  piutang  uang  dengan jaminan gadai benda bergerak.
2. Saran Disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didalam melakukan pengawasan dan pembinaan usaha pergadaian  dengan  mengeluarkan  peraturan yang  melarang  dan  menyatakan  batal  demi hukum  semua  ketentuan  atau  konsep perjanjian  yang  dibuat  oleh  perusahaan pergadaian yang tidak sesuai dengan hukum positif tentang gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU :
Achmad  Busro, Hukum  Perikatan  berdasar Buku II KUH Perdata, (Yogyakarta:Pohon
Cahaya,2011)
H.F.A  Vollmar, Pengantar  Studi  Hukum Perdata, (Jakarta:CV Rajawali,1983) Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek,( jakarta:Prenanda Media, 2005)
Ko  Tjay  Sing, Hukum  Benda, (  Semarang: tanpapenerbit,tanpa tahun)
Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab-bab tentang  Credietverband,  Gadai & Fiducia, (Bandung:Alumni,1981) Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung:Alumni,2012) Munir Fuady, hukum jaminan hutang,( Jakarta:Erlangga,2013)
P.S.  Atiyah, An  Introduction  to  the  Law  of Contract,  5 th edition, (Oxford:Clarendon Press,1955)
Purwahid  Patrik  dan  kashadi, Hukum Jaminan,  ( Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro,2009) RA  Van  der  Poll, Hak-hak  Jaminan, compedium Hukum Belanda, (Jakarta:Intermasa,1977) Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan,( Jakarta: Sinar Grafika,2008) Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung:PT.Fresco,1987)
Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Peneitian
Hukum  dan  jurimetri. (Jakarta  :  Ghalia Indonesia,1990) Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di Indonesia ,(Jakarta:Raja Grafino,2005) Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan Praktik, (Jakarta:Sinar Grafika,2011) Sri  Soederwi  masjchoen  sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda (Yogyakarta:Liberty,1981) Yahya Harahap, Ruang
LingkupPermasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika,2005)

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pertauran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016
tentang Usaha
Pergadaian.