## PENGEMBANGAN  USAHA  PERIKANAN  TANGKAP  SKALA  KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA
Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South Sulawesi
Ramlah S 1 , *Hasan Eldin Adimu 1 , Asni 1 , dan Latifa Fekri 2
1 Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka Jl. Pemuda No. 339, Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia
2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Halu Oleo Jl. Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Diterima tanggal: 17 Nopember 2021; Diterima setelah perbaikan: 14 Maret 2022; Disetujui terbit: 21 Juni 2022

## ABSTRAK
Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal  dan  bagan  dengan  nilai  profitabilitas,  yaitu  40%  dan  50%.  Secara  umum,  perikanan  skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil .
Kata Kunci: alat tangkap; nelayan; usaha perikanan; perikanan skala kecil

## ABSTRACT
The capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one  of  which  is  the  development  of  small-scale  fishing  businesses.  This  study  aims  to  determine  the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The  research  location  is  in  Kolaka  Regency,  Southeast  Sulawesi  Province,  the  data  used  is  primary data  based  on  the  results  of  direct  interviews  in  the  field  and  secondary  data  collected  from  relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic  longlines,  have  low-efficiency  values    seen  from  their  profitability  values,  namely  20%,  and  30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values   of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.
Keywords: fishing gear; fisherman; fishery business; small-scale fisheries
* Korespondensi Penulis: email: hasan_adimu@usn.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573

## PENDAHULUAN
Sektor perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang penting bagi perekonomian. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku utama di sektor ini (Stacey et al ., 2021). Kawasan timur Indonesia (KTI) terkenal memiliki potensi perikanan dan
merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di wilayah pesisir dan laut (Manurung, 2016). Perikanan tangkap merupakan suatu sistem yang memiliki peran penting dalam perekonomian, penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan, dan kesejahteraan, serta rekreasi (Halim et  al. , 2018; Kusdiantoro et  al. , 2019;
Zulham, et  al. , 2020). Pengelolaan perikanan skala kecil lebih ditujukan pada tingkatan rumah tangga nelayan, penangkapan ikan tanpa atau  dengan  kapal  ikan  berukuran  <  5GT,  dan penggunaan alat tangkap yang dioprasikan hanya oleh tenaga manusia (Halim et  al. , 2018). Sebagian besar rumah tangga nelayan  hidup di wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota. Jika merujuk  pada  definisi  pada  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan skala kecil adalah nelayan yang dalam aktivitas kesehariannya melakukan penangkapan ikan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari dengan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT).
Kabupaten Kolaka merupakan pintu gerbang ekonomi sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan  (laut)  seluas  sekitar  15.000  km 2 dengan panjang garis pantai ±295.855 km 2 serta memiliki 13 gugusan pulau kecil (BPS, 2020). Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kolaka cukup besar, baik potensi sumber daya perikanan laut, darat, maupun perikanan budi daya (Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019). Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap pada  tahun  2015  sebesar  21.423,9  ton  dengan nilai potensi lestari maksimum ( maximum sustainable  yield )  sekitar  37.500  ton  per  tahun. Dari  produksi  yang  dicapai  tersebut,  65% merupakan produksi ikan pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, teri, layang, tembang, peperek) dan ikan campuran. Daerah penangkapan ( fishing  ground ) nelayan sebagian besar berada pada kawasan Teluk Bone yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Berdasarkan prediksi potensi perikanan di Teluk Bone khususnya cakalang ( K. Pelamis ) untuk dimanfaatkan sebesar 22.561,4  ton  per  upaya,  penangkapan  optimum 1.730 unit/tahun dengan hasil tangkapan yang diperbolehkan sebesar 18.049,2 ton per tahun (Umar et al. , 2019). Potensi ini jika ditingkatkan akan membawa dampak positif bagi industri perikanan.
Permasalahan krusial dalam pengelolaan usaha perikanan tangkap adalah penangkapan berlebih ( overfishing ), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Anwar & Wahyuni, 2019; Kusdiantoro et al. , 2019; Wahyudi & Sutisna, 2021).
Masalah kemiskinan pada nelayan skala kecil makin diperparah oleh penurunan
produktivitas perikanan tangkap dan adanya konflik antarnelayan. Terdapat tiga kelompok nelayan miskin  yang  teridentifikasi,  yaitu  sebagian  besar merupakan buruh kapal ikan, pemilik perahu skala kecil, dan pedagang kecil hasil dari penangkapan ikan (Vatria, 2021).
Masalah utama yang ditemukan dalam pembangunan perikanan skala kecil adalah karakteristiknya  yang  berbeda-beda  dan  masalah kelembagaan (Vatria, et  al. , 2019)  Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kapasitas pelaku usaha masih menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap (Kusdiantoro et  al. , 2019). Penangkapan ikan berlebih tak terlepas dari masalah ekonomi nelayan. Selain itu, kemiskinan masih dialami oleh kelompok nelayan skala kecil, tidak terkecuali di Kabupaten Kolaka. Kemiskinan nelayan skala kecil dapat diukur dari pendapatan, pengeluaran, dan penerimaan (Yonvitner et  al. , 2021). Selain itu, terdapat masalah tingkat pendidikan, minimnya pencatatan data, dan kurangnya pemahaman terkait penggunaan geografis  position  system (GPS)  pada  saat  melaut  (Wahyudi  &  Sutisna, 2021). Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengelolaan perikanan tangkap merupakan hal yang penting dan perlu perhatian semua pemangku kepentingan ( stakeholder ). Menurut Irham & Iksan (2021), perikanan tangkap dapat menjadi salah satu komoditas unggulan bagi setiap daerah kepulauan. Perlu pula adanya pendekatan analisis keberlanjutan untuk melihat semua dimensi terkait perikanan tangkap skala kecil (Nababan et  al. , 2007). Peran pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan tangkap perlu ditingkatkan, khususnya dalam ekonomi, agar kesejahteraan nelayan kecil dapat meningkat. Masalah tingkat kesejahteraan nelayan merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Kolaka. Oleh sebab itu, perlu ada kajian terkait pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil mengingat sebagian kawasan Kabupaten Kolaka merupakan wilayah pesisir dan terdapat aktivitas perikanan di mana-mana. Hal serupa terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Indramayu (Triyanti & Firdaus, 2016).
Menurut Yusuf & Muhartono (2018), strategi pengembangan usaha perikanan tangkap dilakukan dengan pembangunan transportasi dan pembangunan pabrik es dan kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, nelayan juga dapat melakukan strategi coping dengan mencari pekerjaan sampingan (Yuniarti, 2021).
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil  dan  (2)  menganalisis  tingkat  efisiensi  jenis alat tangkap nelayan di Kabupaten Kolaka. Dalam menunjang tujuan tersebut dilakukan penilaian aspek ekonomi seperti permodalan, pembiayaan, penerimaan, dan keuntungan dalam periode produksi tertentu.
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksanaan selama bulan Juni hingga November 2021 dan dengan fokus utama pada nelayan skala kecil. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data mengacu pada teknik yang dilakukan oleh Sangadji & Sopiah (2010), yaitu penyebaran kuesioner yang dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner tersebut digunakan sebagai pedoman wawancara dengan bertanya langsung kepada responden atau informan kunci. Jumlah responden terdiri atas tiga puluh nelayan dan empat dari instansi dinas perikanan Kabupaten Kolaka. Informan dipilih berdasarkan teknik purposive  sampling yang dalam hal ini peneliti menentukan informan dengan pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangannya adalah informan telah lama bermukim lebih dari 20 tahun di Kabupaten Kolaka dan memiliki pengetahuan terkait perikanan skala kecil. Komponen pertanyaan difokuskan pada jumlah kapal/perahu, jumlah alat tangkap, produksi ikan, dan biaya yang dikeluarkan setiap melakukan penangkapan ikan. Selain itu, data diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, berupa penelusuran dokumen laporan, arsip data serta kebijakan perikanan. Analisis yang digunakan terdiri atas analisis  pendapatan  dan  analisis  efisiensi  usaha
(Soekartawi,  2002)  serta  analisis  MSY  Gordon Schaefer. Selain itu, dilakukan analisis kebijakan yang merujuk pada analisis sebagaimana yang dilakukan  Patton,  Sawicki,  &  Clark  (2015),  yaitu dengan menyintesis informasi melalui penelusuran laporan,  artikel  ilmiah,  dan  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan skala kecil.

## Definisi  dan  Permasalahan  Perikanan  Skala Kecil
Perikanan skala kecil dapat diartikan sebagai aktivitas yang dinamis untuk memanfaatkan sumber daya perikanan laut yang dapat dilakukan penuh waktu, paruh waktu, atau musiman. Produksi perikanan pada skala ini ditargetkan untuk memasok produk ikan ke pasar lokal dan domestik atau untuk konsumsi keseharian. Namun, pada beberapa dekade terakhir ini, produksi ekspor perikanan skala kecil telah meningkat akibat globalisasi dan permintaan pasar (FAO, 2006). Perikanan skala kecil atau perikanan tradisional lebih banyak dikerjakan oleh rumah tangga nelayan dengan teknologi penangkapan yang masih rendah dan minimnya modal serta kegiatan produksi hingga pemasaran dilakukan secara mandiri. Aktivitas kegiatan perikanan relatif kecil dengan kegiatan penangkapan dilakukan di sekitar pantai yang terjangkau. Fokus area adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dengan peralatan penangkapan yang minim. Di berbagai negara, kegiatan perikanan skala kecil berkontribusi terhadap ketersediaan pangan serta membantu dalam pengurangan kemiskinan.
Dalam upaya meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil pada sektor perikanan, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti penangkapan berlebih ( over eksploitasi)
serta kebijakan perikanan. Analisis yang digunakan terdiri atas analisis pendapatan dan analisis efisiensi  usaha  (Soekartawi,  2002)  serta  analisis  MSY  Gordon  Schaefer.  Selain  itu,  dilakukan analisis kebijakan yang merujuk pada analisis sebagaimana yang dilakukan Patton, Sawicki, & Clark  (2015),  yaitu  dengan  menyintesis  informasi  melalui  penelusuran  laporan,  artikel  ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan skala kecil.

## Gambar 1 Lokasi Penelitian Figure 2 Research Location

## Definisi dan Permasalahan Perikanan Skala Kecil
Perikanan  skala  kecil  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  yang  dinamis  untuk memanfaatkan  sumber  daya  perikanan  laut  yang  dapat  dilakukan  penuh  waktu,  paruh  waktu, atau  musiman.  Produksi  perikanan  pada  skala  ini  ditargetkan  untuk  memasok  produk  ikan  ke pasar  lokal  dan  domestik  atau  untuk  konsumsi  keseharian.  Namun,  pada  beberapa  dekade terakhir  ini,  produksi  ekspor  perikanan  skala  kecil  telah  meningkat  akibat  globalisasi  dan permintaan  pasar  (FAO,  2006).  Perikanan  skala  kecil  atau  perikanan  tradisional  lebih  banyak dikerjakan oleh rumah tangga nelayan dengan teknologi penangkapan yang masih rendah dan minimnya modal serta kegiatan produksi hingga pemasaran dilakukan secara mandiri. Aktivitas kegiatan perikanan relatif kecil dengan kegiatan penangkapan dilakukan di sekitar pantai yang terjangkau.  Fokus  area  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  lokal  dengan  peralatan penangkapan  yang  minim.  Di  berbagai  negara,  kegiatan  perikanan  skala  kecil  berkontribusi terhadap ketersediaan pangan serta membantu dalam pengurangan kemiskinan.
Gambar 1 Lokasi Penelitian. Figure 2 Research Location.
sumber daya perikanan, ancaman terhadap ekologi dan ekosistem, perubahan sistem kebijakan pengelolaan perikanan, perkembangan teknologi  yang  pesat,  dan  perubahan  demografi wilayah. Kurangnya waktu dan akses ke sumber informasi yang diperlukan merupakan kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi nelayan. Kebutuhan informasi yang paling penting antara lain informasi tentang alat tangkap, harga ikan, dan cuaca (Rachman et al., 2019). Permasalahan lain yang menghambat kelangsungan perikanan skala kecil adalah pencemaran, degradasi lingkungan, dampak perubahan iklim, dan bencana alam. Seluruh faktor ini mengakibatkan nelayan skala kecil dan nelayan buruh serta komunitasnya sulit menyampaikan aspirasi, mempertahankan hak-hak kemanusiaan dan hak kepemilikan, serta sulit memperoleh jaminan dalam kelangsungan pemanfaatan sumber daya perikanan di tempat mereka bergantung (FAO, 2006).

## Kondisi Umum Perikanan Skala Kecil di Kolaka
Secara umum perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat bergantung kepada pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah. Ketergantungan kepada pemilik modal atau pinjaman lebih sering digunakan untuk membeli perahu dan alat tangkap. Kegiatan keseharian masih tradisional dengan jangkauan teknologi yang masih minim. Jika memiliki modal sendiri, sebagian pelaku perikanan skala kecil mendapatkan modal tersebut dari hasil kegiatan sampingan seperti berdagang atau memiliki keterampilan lainnya selain menangkap ikan. Upaya pengelolaan dan pendampingan terus dilakukan pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka untuk keberlanjutan perikanan skala kecil yang lebih baik.
Potensi sumber daya perikanan di Kolaka cukup besar bagi pengembangan usaha perikanan.
Jika potensi ini dimanfaatkan dengan optimal, tidak menutup kemungkinan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Tingkat pemanfaatan dan potensi secara umum sumber daya perikanan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Tabel 1.
Perubahan jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan akan berubah seiring dengan pendapatan yang diperoleh. Makin tinggi pendapatan alat tangkap yang digunakan, jenis alat tangkap makin bervariasi. Selain itu, perubahan pola musim akan menentukan jenis alat tangkap yang akan digunakan. Namun, di sisi lain, ketidakmampuan ekonomi membuat nelayan tidak dapat mengganti kelengkapan peralatan yang digunakan. Jumlah unit menurut jenis alat tangkap disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1 Potensi Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Kolaka. Table 1 Potential of Fishery Resources in Kolaka District.
No Potensi Perikanan/ Fishery Potential Dugaan Potensi/ Alleged Potential Tingkat Pemanfaatan/ Utilization Rate Jumlah/ Total Satuan/ Unit Tampung/ Volume (%) 1 Perikanan laut / Marine fishery 27.500 Ton/Thn 14.271,96 51,89 2 Budi daya air payau/ Brackish water cultivation ) 8.500 ha 4.970,55 58,47 3 Budi daya air tawar/ Fresh water cultivation ) 500 ha 94,2 18,83 4 Budi daya laut/ Marine cultivation ) 7.000 ha 2.105 30,0
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019/ Source: Kolaka Fishery Departement, 2019.
Tabel 2 .  Alat Tangkap Ikan di Perairan Kabupaten Kolaka, 2020.
Table . 2. . Fishing  Equipment  in  the  Waters  of Kolaka, 2020. No Jenis Alat/ Tool type Jumlah/ Total 1 Pukat pantai/ Beach trawler 10 2 Pukat cincin/ Trawl ring 1 3 Jaring insan hanyut/ The human web is drifting 15 4 Jaring isan tetap/ Fixed human web 298 5 Bagan perahu/ Floating chart/drum 18 6 Rawai dasar/ Basic longline 558 7 Huhate/ Huhate 12 8 Pancing tonda Fishing rod 24 9 Pancing ulur ( hand fishing ) 627 10 Pancing cumi/S quid fishing 39 11 Pancing berjoran/ Fishing rod 46 12 Sero/ Sero 40 13 Bubu/ Bubu 72 14 Muro ami/ Muro ami 5 15 Jala jatuh berkapal/ Mesh falling ship 27 16 Tombak/ Spear 4 17 Ladung/ Stagnant 6 18 Payang/ Payang 19 Total 1.850
Alat tangkap pancing, rawai dasar, dan jaring insan lebih dominan digunakan jika dibandingkan dengan jenis alat tangkap lainnya. Jaring insang yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Kolaka berukuran mesh  size 1,3--1,4  inci. Alat tangkap jaring insang dengan mesh  size 1,4  inci  memiliki  nilai  efisiensi  paling  tinggi jika dibandingkan dengan ukuran lainnya (Putri et  al. , 2018). Nelayan yang berada di Kabupaten Kolaka tersebar di setiap kecamatan. Data lengkap jumlah nelayan dapat dilihat pada Tabel 3. Kecamatan  Pomalaa  merupakan penyumbang terbesar jumlah nelayan di Kabupaten Kolaka. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pomalaa hidup sebagai nelayan, termasuk komunitas Bajau yang telah lama ikut bermukim.

## Pengelolaan Usaha Perikanan Nelayan Skala Kecil
Selain usaha perikanan pembangunan fisik  berupa  sarana  dan  prasarana  dasar  bidang perikanan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan permintaan. Selain itu, kegiatan pembangunan  nonfisik  juga  digalakkan,  seperti pembinaan kelembagaan berbasis perikanan melalui  diversifikasi  bahan  pangan  lokal, sosialisasi metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pemahaman tentang pelestarian sumber daya ikan, dan pengolahan ikan akan terus dikembangkan. Penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,
Tabel 3 Jumlah Nelayan yang Tersebar di Kabupaten Kolaka, 2020. Table 3 Number of Fishermen Scattered in Kolaka District, 2020.
No Kecamatan/ Subdistric Jumlah Nelayan/ Number of Fishermen Jenis Nelayan/ Type of Fisherman Penuh/ Full Sambilan Utama/ Main Side Sambilan Tambahan/ Extra Part Time 1 Iwoimendaa 340 289 34 17 2 Wolo 428 364 43 21 3 Samaturu 637 541 64 32 4 Latambaga 542 461 54 27 5 Kolaka 57 48 6 3 6 Wundulako 16 14 2 0 7 Baula 0 0 0 0 8 Pomalaa 1.238 1.052 124 62 9 Tanggetada 714 607 71 36 10 Polinggona 0 0 0 0 11 Watubangga 194 165 19 10 12 Toari 131 111 13 7 Total 4.297 3.652 430 215
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019/ Source: Kolaka Fishery Departement., 2019.
khususnya di bidang teknologi sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usahanya serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Berbagai metode penyuluhan yang dilakukan, seperti ceramah, pameran, poster, dan selebaran ( leafleat ), dilaksanakan dengan pendekatan perseorangan ataupun kelompok.
Keadaan usaha penangkapan ikan nelayan skala kecil di Kabupaten Kolaka dilihat dari beberapa aspek, seperti modal usaha, biaya tetap, biaya tidak tepat, usaha penangkapan, hasil tangkapan, sistem bagi hasil, dan upah tenaga kerja. Modal usaha menjadi salah satu aspek yang menggambarkan keadaan usaha penangkapan ikan, contohnya ikan cakalang dari para nelayan di Kabupaten Kolaka sebagai bentuk nilai yang bergerak yang dimiliki oleh nelayan dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah data besar modal usaha dari para nelayan yang diintervalkan mulai <Rp1.000.000,00 sampai dengan >Rp4.000.000,00. Modal usaha nelayan dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Modal Usaha Nelayan di Kabupaten Kolaka.
Table 4.   Fishermen’s Business Capital in Kolaka District.
Interval Modal Usaha Nelayan
(Rp) /Fisherman Business Capital Interval (IDR) Frekuensi Nelayan/ Fisherman Frequency (%) < 1.000.000 39 27,1 1.000.000 - 2.000.000 55 38,2 3.000.000 - 4.000.000 35 24,3 > 4.000.000 15 10,4 Total 144 100
Umumnya nelayan di Kabupaten Kolaka memiliki modal usaha antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00. Modal yang dimiliki tersebut para nelayan memulai usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraannya. Modal usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang didirikan. Modal dapat dibagi menjadi (1) modal tetap, yaitu modal yang memberikan jasa untuk proses usaha dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya usaha dan (2) modal lancar, yaitu modal yang memberikan jasa hanya sekali dalam usaha yang dijalankan, bisa dalam  bentuk  bahan-bahan  baku  dan  kebutuhan lain sebagai penunjang usaha tersebut.
Faktor yang menyebabkan rendahnya pembentukan modal usaha adalah rendahnya pendapatan nelayan yang menyebabkan rendahnya tabungan yang sangat penting dalam pembentukan modal. Rendahnya produktivitas yang berakibat pada laju pertumbuhan pendapatan, tabungan, dan pembentukan modal menjadi rendah, serta alasan kependudukan yang sangat tinggi akan menyebabkan pendapatan per kapita yang menurun. Dengan demikian, akan terjadi kekurangan dana dan akumulasi modal dalam pembiayaan pembangunan dan kekurangan peralatan modal serta keterbelakangan teknologi.

## Pengembangan Usaha Perikanan
Pengembangan usaha perikanan skala kecil adalah penilaian tentang usaha yang berkelanjutan
yang dapat dikelola nelayan dan pengusaha perikanan.  Aspek  yang  diamati  adalah  efisiensi usaha berdasarkan pendapatan, rasio R/C. Salah satu aspek untuk melihat pengembangan perikanan adalah dengan mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh nelayan (Sari & Rauf, 2020). Analisis pendapatan usaha dilakukan untuk menghitung besarnya total pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha (Wijayanto & Yulianto, 2013).  Rata-rata  total  biaya  usaha  per  bulan untuk penangkapan ikan nelayan skala kecil berdasarkan alat tangkap dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan  data  Tabel  5,  hasil  analisis pendapatan berdasarkan alat tangkap nelayan skala kecil yang tertinggi adalah alat tangkap bagan,  yaitu  Rp8.567.343,75  per  bulan,  dan terendah adalah alat tangkap pancing tonda, yaitu Rp1,397,946,91 per bulan. Untuk mengetahui sejauh mana efesiensi dari modal yang dilaksanakan dalam kegiatan usaha penangkapan cakalang, dilanjutkan dengan analisis R/C.  Makin besar R/C berarti makin tinggi  efisiensi  modal  yang  digunakan  dalam menentukan usaha tersebut. R/C juga menunjukkan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari setiap satuan  investasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Analisis aspek teknis dan ekonomis dilakukan juga pada jaring insang dan layak secara ekonomis.

## Tabel 5.  Penerimaan dan Pendapatan Perbulan Berdasarkan Alat Tangkap Nelayan Skala Kecil di Kabupaten Kolaka Tahun 2021.
Table 5.  Monthly Revenue and Income Based on Small Scale Fishing Equipment in Kolaka Regency in 2021.
Alat Penangkapan/ Catch Tool Penerimaan/ Reception Biaya Oprasional/ Operational Cost Pendapatan Bulanan/ Monthly Income Pancing tonda/ Fishing rod 6.384.090.,91 4.986.144,00 1.397.946,91 Bagan/ Chart ) 30.187.500,00 21,620,156,00 8.567.343,75 Jala jatuh berkapal/ Don't fall ship 10.553.636,36 7.433.365,79 3.120.270,57 Pancing rawai/ Rawai fishing ) 7.800.000,00 5.848.074,00 1.951.926,00
Tabel 6. Kelayakan Usaha Berdasarkan Alat Tangkap, 2021.

## Table 6. Business Feasibility Based on Fishing Equipment, 2021.
Alat Penangkapan/ Catch Tool TR TC R/C Pancing tonda/ Fishing rod 6.384.090,91 4.986.144,00 1,2 Bagan/ Chart ) 30.187.500,00 21.620.156,00 1,5 Jala jatuh berkapal/ Don't fall ship 10.553.636,36 7.433.365,79 1,4 Pancing rawai/ Rawai fishing 7.800.000,00 5.848.074,00 1,3
Berdasarkan hasil analisis R/C, efesiensi usaha penangkapan berkisar antara nelayan skala kecil 1,2 sampai dengan 1,5. Dalam hal ini, bagan dan jala jatuh berkapal merupakan alat tangkap yang  paling  efisien  dengan  nilai  R/C  sebesar  1,5 dan  1,4,  sedangkan  yang  terendah  efisiensinya adalah pancing tonda dan pancing rawai.  Nilai R/C sebesar  1,1  nilai  R/C  =  1,5  berarti  bahwa  setiap C  =  1  maka  R  =  1,5  berarti  dari  setiap  1 rupiah biaya ( cost )  =  1,5  –  1  =  0,5.  Dengan demikian,  profitabilitas  usaha  bagan  adalah 0,5/1  x  100  =  50%.  Sementara  itu,  R/C  pancing tonda adalah sebesar 1,2. Artinya, setiap C = 1 maka R = 1,2 yang artinya dari 1 rupiah biaya ( cost )  =  1,2  –  1  =  0,2  sehingga  profitabilitas usaha  pancing  tonda  adalah  0,2  /1  x100  = 20%.  Strategi  peningkatan  dalam  produktivitas perikanan skala kecil dapat diperkuat dengan dukungan kebijakan melalui peraturan daerah (perda) serta peningkatan penyuluhan (Amarullah, 2017). Musim juga merupakan faktor yang  memengaruhi  efisensi  usaha  penangkapan ikan (Cahya et al. , 2016).
Kebijakan Pemerintah pada Perikanan Skala Kecil: Pengalaman dari Beberapa Negara
Kebijakan perikanan skala kecil saat ini di Indonesia adalah mendukung kembali kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sistem dari beberapa bentuk kearifan lokal yang ada saat ini diadopsi sebagai model untuk memperkuat kebijakan perikanan skala kecil, seperti pencadangan lokasi untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut dan berbagai kegiatan lainnya. Kondisi berbeda saat ini terjadi di Kolaka, yaitu bentuk kearifan lokal untuk melindungi sumber daya belum ada. Perlu upaya pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung kegiatan perikanan, tetapi juga dari sisi perlindungan ekosistem. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan untuk membangun sektor perikanan.
Terdapat pengalaman dari berbagai negara dalam kebijakan perikanan skala kecil seperti di Filipina, Pulau Solomon, dan Tanzani. Bentuk kebijakan perikanan skala kecil dilakukan melalui pemerintah daerah dengan lebih difokuskan pada daerah inshore atau dekat dengan pantai, tempat terdapatnya industri penangkapan. Selain itu, beberapa sektor yang saling berdamping dengan perikanan skala kecil adalah perikanan budi daya. Pulau Solomon menerapkan kebijakan
perikanan skala kecil melalui akses terbuka dengan terpeliharanya sistem lembaga adat yang kuat dalam melindungi sumber daya pesisir dan laut. Sementara itu, di Tanzania, bentuk kebijakan akses terbuka dalam perikanan skala kecil adalah dengan pengelolaan co-management dengan melibatkan semua unsur lembaga yang ada di wilayah tersebut (Eriksson et  al. , 2016). Praktik pengelolaan perikanan skala kecil di India sangat heterogen sehingga dalam merumuskan kebijakan melibatkan unsur lembaga masyarakat di tingkat bawah untuk mencapai keberhasilan tata kelola perikanan (Baiju et al. , 2022).
Kebijakan perikanan skala kecil di Eropa, yaitu di Denmark sebagai anggota Uni Eropa (UE), dilakukan dengan pengelolaan perikanan terpusat atau centralized. Di sana diterapkan bentuk kebijakan bersama Common  Fisheries  Policy (CFP), yaitu sistem yang sebagian besar keputusan mengenai langkah-langkah pengelolaan perikanan dibuat secara kolektif di tingkat UE dengan penerapan  langsung  di  perairan  negara-negara anggota berdasarkan Total  Allowable  Catches (TACs) yang diadakan setiap tahun (Autzen & Hegland, 2021). Namun, sistem kebijakan yang dikembangkan di Eropa itu berbeda dengan di Asia atau Indonesia. Kebijakan CFP hanyalah contoh penerapan pengelolaan perikanan yang ada di beberapa negara. Dalam kaitannya dengan kebijakan perikanan yang ada di Kolaka, yaitu dalam hal upaya peningkatan pengelolaan, diperlukan keterlibatan semua unsur lembaga dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Pemahaman terkait perikanan skala kecil telah diuraikan berdasarkan FAO. Dalam hal ini, perikanan skala kecil difokuskan pada rumah tangga nelayan yang aktivitas kesehariannya masih tradisional, lokasi penangkapan ikan yang tidak jauh dari wilayah pesisir atau permukiman, serta kemampuan modal dalam usaha masih sangat minim. Permasalahan yang umumnya dijumpai pada perikanan skala kecil merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Rachman et  al. (2019), yaitu bahwa akses informasi nelayan kecil yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan yang masih rendah, seperti dampak alat tangkap terhadap sumber daya, harga ikan yang rendah di nelayan, dan informasi keberadaan cuaca yang cepat berubah. Permasalahan utama pada nelayan skala kecil di Kabupaten Kolaka adalah akses modal serta tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih rendah.
Upaya pengembangan usaha perlu dilakukan agar tingkat pendapatan meningkat dan dirasakan oleh nelayan sehingga akses modal lebih mudah dan tidak lagi bergantung pada pihak lain. Salah satunya adalah dengan melihat keberadaan alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hasil hitungan tingkat efisiensi, alat tangkap bagan dan jala jatuh berkapal tertinggi, sedangkan pancing tonda dan rawai terendah. Artinya, dari empat alat tangkap yang dinilai, nelayan yang menggunakan alat  tangkap  dengan  efisiensi  terendah  perlu melakukan pengembangan usaha. Bentuk pengembangan usaha yang dilakukan dapat berupa peralihan alat tangkap yang digunakan ke bagan atau jala jatuh berkapal atau dengan meningkatkan armada tangkap yang digunakan.
Bentuk kebijakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dengan demikian, UPTD perlu diberikan saran dalam upaya pengembangan usaha perikanan skala kecil. Jika melihat pengalaman di berbagai tempat dan di beberapa negara, pengelolaan perikanan skala kecil melibatkan semua komponen elemen dalam upaya peningkatan ekonomi, seperti lembaga lokal/adat dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Hal ini perlu diterapkan sebagai upaya pengembangan usaha perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka. Namun, dalam penerapannya tetap harus disesuaikan dengan sistem kebijakan yang sudah berjalan saat ini di Indonesia. Analisis struktural sistem di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat peubah yang sangat berpengaruh, yaitu produksi perikanan tangkap, IUU fishing , kebijakan perikanan tangkap, dan biaya melaut, sedangkan yang memiliki  tingkat ketergantungan paling tinggi adalah stok ikan dan industri perikanan (Megawanto, Fauzi, Adrianto, & Hidayat, 2020). Selain itu, pengembangan sektor perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut (Adam & Surya, 2013).

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Perikanan tangkap skala kecil merupakan kegiatan penangkapan ikan yang paling besar di Kabupaten Kolaka selain budi daya perikanan. Sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi ekonomi untuk pembangunan daerah dan sebagai mata pencaharian utama
masyarakat di wilayah pesisir. Penangkapan ikan menggunakan beberapa alat tangkap. Jika dilihat kontribusi terhadap pendapatan, empat alat tangkap yang sering digunakan sebagai pembanding adalah pancing tonda, bagan, jala jatuh berkapal, dan  rawai.  Efisiensi  tertinggi  berdasarkan  nilai profitabilitas adalah pada alat tangkap bagan dan jala jatuh berkapal, sedangkan yang rendah adala pada alat tangkap pancing tonda dan pancing rawai. Pengembangan usaha perikanan khususnya pada  alat  tangkap  yang  memiliki  nilai  efisiensi rendah perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya.
Usaha perikanan akan memberi dampak yang baik apabila segala aspek pengembangan usaha dapat dipenuhi. Penerimaan dan pendapatan akan ditentukan berdasarkan modal yang diperoleh serta alat tangkap yang digunakan. Implikasi kebijakan saat ini yang diterapkan kepada nelayan skala kecil masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam  pemberian modal usaha. Modal usaha dapat diberikan secara langsung kepada nelayan dengan tidak melalui perantara. Sebagai alternatif kebijakan, pemerintah memberikan bantuan modal langsung kepada nelayan sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Namun, pemerintah dapat juga menyiapkan bantuan lain seperti menyiapkan  alat  tangkap  yang  memiliki  efisiensi tertinggi agar nelayan dapat langsung merasakan manfaatnya.
Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pemahaman terkait iptek dan informasi nelayan kecil, pembinaan kelembagaan nelayan kecil, dan pendampingan nelayan kecil. Jika merujuk pada pengalaman berbagai negara, kebijakan perikanan skala kecil di Kabutaen Kolaka memerlukan lembaga nonpemerintah bentukan masyarakat/komunitas untuk mendukung atau memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sembilan Belas November Kolaka atas dana penelitian tahun 2021 yang diberikan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Ramlah S. sebagai kontributor utama serta Hasan Eldin Adimu, Asni, dan Latifa Fekri sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, L., & Surya, T. A. (2013). Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , 4 (2),  195–211.
Diakses dari https://dprexternal3.dpr.go.id/index. php/ekp/article/view/53.
Amarullah, T. (2017). Strategy of productivity improvement of sustainable small. Jurnal  Perikanan  Tropis , 4 (1), 11–21.
Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin di laut yang kaya : Nelayan Indonesia. Sosioreligius , 1 (4), 52–60.
Autzen, M. H., & Hegland, T. J. (2021). When ‘sustain - ability’ becomes the norm: power dynamics in the  making  of  a  new  eco-label  for  low-environ- mental-impact,  small-scale  fisheries. Marine
Policy , 133 (June). https://doi.org/10.1016/j. marpol.2021.104742.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Data  Statistik Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik. Kolaka (ID): BPS.
Baiju, K. K., Parappurathu, S., Abhilash, S., Ramachandran, C., Swathi Lekshmi, P. S., Padmajan, P., … Kaleekal, T. (2022). Achieving governance synergies through institutional interactions  among  non-state  and  state  actors in  small-scale  marine  fisheries  in  India. Marine Policy , 138 (February). https://doi.org/10.1016/j. marpol.2022.104990
Cahya, C. N., Setyohadi, D., & Surinati, D. (2016). Pengaruh  parameter  oseanografi  terhadap distribusi ikan. Oseana , 41 (4), 1–14.
Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka. (2019) .  Data Statistik Perikanan Tahun 2019. Kolaka.
Eriksson, H., Adhuri, D. S., Adrianto, L., Andrew, N. L., Apriliani, T., Daw, T., … Beare, D. J.
(2016).  An  ecosystem  approach  to  small-scale fisheries  through  participatory  diagnosis  in four tropical countries. Global  Environmental Change , 36 ,  56–66.  https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2015.11.005
FAO. (2006). Small-scale  fisheries:  Assessing  their contribution  to  rural  livelihoods  in  developing countries . Rome.
Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., … Yuni, C. (2018). Developing a functional de fi nition of small-scale
fi sheries in support of marine capture fi sheries management in Indonesia. Marine Policy , (April), 0–1. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.044
Irham, & Iksan, K. H. (2021). Pengembangan perikanan tangkap berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan , 4 (2), 435–445.
Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia potret dan tantangan keberlanjutan. J.Sosek  KP ,
14 (02),  145–162.  https://doi.org/10.15578/jsekp. v14i2.8056 145
Manurung, V. T. (2016). Keragaan dan kelembagaan perkreditan usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di kawasan Indonesia Timur. Forum Penelitian  Agro  Ekonomi , 16 (2), 60. https://doi. org/10.21082/fae.v16n2.1998.60-74.
Megawanto, R., Fauzi, A., Adrianto, L., & Hidayat, A. (2020).  Varibel-variabel  yang  berperan  penting dalam sistem perikanan tangkap nasional. Jurnal  Ilmu  Dan  Teknologi  Kelautan  Tropis , 12 (2),  519–542.  https://doi.org/10.29244/jitkt. v12i2.28513.
Nababan, B. O., Dewita, Y., & Hermawan, M. (2007).
Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil  di  Kabupaten  Tegal  Jawa  Tengah  (Teknik Pendekatan Rapfish) . 2 (2), 137–158.
Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In Basic
Methods of Policy Analysis and Planning . https:// doi.org/10.4324/9781315664736
Rachman, Y. B., Mutiarani, H., Imaman, K. B., Rachman, M. A., & Salim, T. A. (2019). Information needs and sources of small scale traditional fishermen in Kaliadem Village, North Jakarta Indonesia. Library  Philosophy  and  Practice  (e-Journal). ,
1 (25), 2291.
Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). Metodologi  Peneli- tian-Pendekatan  Praktis  dalam  Penelitian (I). Yogyakarta: ANDI.
Sari, P. T. I., & Rauf, A. I. M. (2020). Analisis pendapatan usaha perikanan tangkap: Pengalaman dari nelayan  Kabupaten  Garut  Jawa  Barat. Ekono Insentif , 14 (1),  12–27.  https://doi.org/10.36787/ jei.v14i1.200.
Soekartawi. (2002). Prinsip  Dasar  Ekonomi  Pertanian: Teori dan Aplikasi . Jakarta.
Stacey,  N.,  Gibson,  E.,  Loneragan,  N.  R.,  Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., … Fitriana, R.  (2021).  Developing  sustainable  small-scale fisheries  livelihoods  in  Indonesia:  Trends  , enabling and constraining factors, and future opportunities. Marine Policy , 132 , 104654. https:// doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654.
Triyanti, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan
penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan
Perikanan , 11 (1),  29.  https://doi.org/10.15578/ jsekp.v11i1.3170.
Umar, M. T., Safruddin, & Zainuddin, M. (2019). Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) di Perairan Teluk Bone Potencial utilization of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis ) in Bone Bay Abtrak Pendahuluan Sumber daya ikan yang berada di perairan Indonesia cenderung mengalami. Torani: JFMarSci , 2 (2), 58–68.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4433.  Tahun  2004,  Jakarta. (No. Tahun 2004). (n.d.). Jakarta.
Vatria, B. (2021). FAO SSF Guidelines: Pedoman sukarela untuk menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil di Indonesia. Jurnal  Vokasi , 15 (2),  88–98. https://doi.org/10.31573/vokasi.v15i2.174.
Vatria, B., Wiryawan, B., Wiyono, E. S., & Baskoro, M.
S. (2019). Klasterisasi karakteristik perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Kayong Utara. Marine  Fisheries:  Journal  of  Marine  Fisheries Technology  and  Management , 10 (1),  95–106. https://doi.org/10.29244/jmf.10.1.
Wahyudi, A., & Sutisna, D. (2021). Analisis perikanan tangkap skala kecil di TPI Pasir studi kasus: Nelayan KUB Mina Jaya. Jurnal  Penyuluhan Perikanan dan Kelautan , 15 (1), 85–100. https:// doi.org/10.33378/jppik.v15i1.246.
Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2013). Analisis kelayakan usaha  perikanan  laut  Kabupaten  Kendal . 8 (2), 52–56.
Yonvitner, Y., Wafi, H., Yulianto, G., Boer, M., & Kurnia, R.  (2021).  Small-scale  fishermen:  Poverty  as  a challenge to achieve Sustainable Development Goals  (SDGs)  in  Sunda  Strait. Masyarakat, Kebudayaan,  dan  Politik , 34 (1), 81. https://doi. org/10.20473/mkp.v34i12021.81--92.
Yuniarti, D. (2021). Strategy coping dan pendapatan nelayan: Sebuah kajian empirik. J.Sosek  Kp ,
16 (1), 1–11.
Yusuf, R., & Muhartono, R. (2018). Strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Jurnal  Kebijakan Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan , 7 (2),
103. https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6459
Zulham, A., Hafsaridewi, R., Hikmah, Soejarwo, P. A., &
Indah,  B.  V.  (2020).  Kesenjangan  Gender  pada pemanfaatan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 6 (2), 159–168. https:// doi.org/10.15578/marina.v6i2.8960.