## UUGD dan Dampaknya bagi Peningkatan Kualitas Guru
Abd. Madjid*

## Abstrak
Dalam  konteks  pendidikan,  guru  sebagai  salah  satu komponen mikrosistem  pendidikan  yang  sangat strategis  dan banyak  mengambil  peran  di dalam  proses  pendidikan  secara luas.  Bahkan guru  merupakan penentu  paling  besar  terhadap prestasi belajar siswa. Tidak ada usaha inovatif dalam pendidikan yang  dapat  mengabaikan  peran guru,  lebih-lebih  bagi  negara berkembang seperti Indonesia yang sarana prasarananya terbatas dan secara geografis wilayahnya sangat luas.
Artikel  ini  mencoba  untuk  memaparkan  persoalan kompetensi, sertifikasi dan prospek Fak. Tarbiyah pasca UUGD. Karena  begitu  urgen  dan  strategisnya  peran  guru,  maka penanganan guru  harus dilakukan  secara sistematik,  sistemik, kelembagaan  dan  terpadu  antara  pihak  lembaga  penghasil (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan Menjamin mutu guru. Oleh karena itu,  menarik  untuk  didiskusikan  bagaimana  dampak  UUGD terhadap peningkatan kualitas guru.
Kata Kunci: sertifikasi, sistematik, sistemik, kualitas guru

## A. Pendahuluan
Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi strategis dan peran kontributif yang signifikan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan  sumber  daya  lainnya  dalam  menunjang  keberhasilan pembangunan untuk rneningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf  hidup  umat  manusia.  Berbagai  upaya  dan  kajian  mendalam (in depth  studies) dilakukan  untuk  mengembangkan  SDM  secara  optimal sehingga  pemanfaatan  dan  pemberdayaannya (empowerment) dalam pembangunan  dapat  ditingkatkan. 1 Dalam  konteks  pendidikan—
*Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1 Contoh beberapa kajian mendalam tentang hal ini bisa dilihat karya Cohn, Elchanan,  (1978),  The  Economics  of  Education,  Cambridge:  Ballinger  Publishing
utamanya  pendidikan  sekolah—  guru  sebagai  salah  satu  komponen mikrosistem pendidikan yang sangat  strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas. Bahkan, dalam kaitannya dengan  peningkatan  mutu,  dari  hasil  kajian  terhadap  29  negara ditemukan fakta; bahwa guru merupakan penentu paling besar terhadap prestasi belajar siswa. 2 Tidak ada usaha inovatif dalam pendidikan yang dapat  mengabaikan  peran  guru,  lebih-lebih  bagi  negara  berkembang seperti Indonesia yang sarana prasarananya terbatas dan secara geografis wilayahnya sangat luas. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai aspek kehidupan, utamanya kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi  menuntut  profesionalisme.  Sesuai  dengan  tuntutan masyarakat  yang  berdasarkan  pada merit  system, profesionalisme merupakan  syarat  mutlak,  tidak  terkecuali  profesi  guru. 3 Guru  yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi juga mentransformasikan kebudayaan ini ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing.
Guru  sebagai  pendidik  merupakan  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  setiap  upaya  pendidikan.  Itulah  sebabnya  setiap  adanya inovasi  pendidikan,  khususnya  dalam  perubahan  kurikulum  dan peningkatan  SDM  yang  dihasilkan  dari  upaya  pendidikan  selalu bermuara pada faktor guru. hal ini menunjukkan betapa eksistensi peran guru  dalam  dunia  pendidikan  sangat  diperhitungkan.  Guru  menjadi figur manusia yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Untuk itulah, guru memang terus dituntut memiliki profesionalitas. Untuk menjadi guru yang profesional harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta harus meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri agar saat mengemban tugas selalu sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Guru profesional harus mampu
Company. Atau karya Castetter, William B., (1996), The Human Resource Function in
Educational Administration, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
2 Dedi Supriadi, (1999), Hengungkcrt Citru dun Murtuhat Guru, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, p. 42.
3 Penjelasan lebih detail tentang tuntutan profesionalisme profesi guru dapat dilihat pada resolusi mengeizai Teacher Education dalam Second Wordl Congress of education Internasional, “Highlights from the Second Wordl Congress of Educational International”, p. 111-112.
mengelola  dirinya  sendiri  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehari  -hari, memiliki pengetahuan luas dalam bidang pendidikan, kematangan yang tinggi, kemandirian, komitmen, visioner, kreatif dan rnotivatif.
Begitu urgen dan strategisnya peran guru, maka penanganan guru harus dilakukan secara sistematik, sistemik, kelembagaan dan terpadu antara pihak lembaga penghasil (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang  berkewajiban untuk  membina,  mengawasi  dan Menjamin  mutu guru. Oleh karena itu, menarik untuk didiskusikan bagaimana dampak UUGD  terhadap  peningkatan  kualitas  guru.  Mengingat  terbatasnya waktu Dan pengetahuan penulis, maka makalah inI akan fokus pada persoalan kompetensi, sertifikasi dan prospek tarbiyah pasca UUGD.

## B. Kondisi Guru saat ini
Apabila kita mencermaii kondisi obyektif kualitas gur - u saat ini, maka setidak-tidaknya bisa dilihat dari sisi ke(ayakan yetigajar dan ijazah yang  dimiliki.  Dari  sekitar  2,6  juta  guru  di  Indonesia  ternyata  masih cukup banyak guru yang termasuk kategori tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai (Kompas, 9/12/2005). Jumlah guru  yang  tidak  layak  mengajar  tercatat  916.505  orang,  terdiri  dari 609.217 guru SD/MI, 167.643 guru SMP/MTs, dan 75.684 guru SMA/ MA, serta 63.961 guru SMK. Bahkan persentase guru yang mengajar tidak  sesuai  dengan  keahliannya  mencapai  15  persen,  padahal  mutu guru  yang  mengajar  sesuai  kompetensinya  saja,  ketika  diberi  tes kompetensi, hasilnya masih amat sangat memprihatinkan. Secara rinci kelayakan mengajar guru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Kondisi Guru Menurut Kelayakan Mengajar
100.0 147,559 67.0 98,914 33.0 48,645 Jumlah 5 43.3 63,961 29.3 43,283 14.0 20,678 b. Tidak Layak 56.7 83,598 37.7 55,631 19.0 27,967 a. Layak SMK 4 100.0 230,114 46.6 107,311 53.4 122,803 Jumlah 32.9 75,684 17.5 40,260 15.4 35,424 b. Tidak Layak 67.1 154,430 29.1 67,051 38.0 87,379 a. Layak SMA 3 100.0 466,748 33,3 155,217 66.7 311,531 Jumlah 35.9 167,643 12.6 58,832 23.3 108,811 b. Tidak Layak 64,1 299,105 20.7 96,385 43.4. 202,720 a. Layak SMP 2 100.0 1,234,927 7,4 91,857 92.6 1,143,070 Jumlah 49,3 609,217 4.1 50,542 45.2 558,675 b. Tidak Layak 50.7 625,710 3.3 41,315 47.3 584,395 a. Layak SD 1 % Jumlah % Swasta % Negeri Jenjang Pendidikan No.
Sedangkan dari sisi ijazah yang dimiliki; dari 1.234.927 guru SD hanya sekitar 8,30 % yang berkualifkasi S1 dan 0,05 % berkualifikasi S2.  Untuk  tingkat  SMP;  dari  466.748  guru,  hanya  42,03  %  yang berkualifikasi S 1 dan 0,31 % berkualifikasi S2. Sedangkan untuk SMA; dari 230.114 orang guru. 72.75 % berkualifkasi S1 dan 0.33 % S2. Untuk SMK; dari 147.559 guru, 64,16 % S1 dan 0,33 % S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Kondisi Guru Menurut Ijazah
43.46 56,54 - - - 236,286 PT 8 0.33 64.16 30.18 1.79 354.00 147,559 SMK 7
0.33 72,75 23,92 1.89 1.10 230,114 SMA 6 0,33 69,39 26.37 1.86 2.06 452,255 SM 5
0,31 42.03 25.10 21.33 11,23 466,748 SMP 4
0.05 8.30 2,17 40.14 49.33 1,234,927 SD
3
0,45 46.35 5.62 - 47,58 8,304
SLB 2 - 3,88 - 5.55 90,57 137,069 TK 1 S2/S3 Sarjana D3 D2 <D1 Ijazah Tertinggi Jumlah Guru Jenjang Pendidikan No
Kondisi guru seperti ini tentu masih jauh dari tuntutan UUGD. Sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  8  bahwa  guru  wajib  memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan  nasional.  Kualifikasi  akademik  yang  harus  dipenuhi  oleh guru minimal berpendidikan D4/S 1 (pasal 9 UUGD). Selain kualifikasi akademik, seorang guru juga dituntut memiliki kompetensi (pasal 10), serta memiliki sertifikasi pendidik (pasal 11).

## C. Konsep Dasar Kompetensi dalam Konteks Keprofesian
Dalam bahasa Inggris, setidaknya terdapat tiga peristilahan 4 yang mengandung  akna  kompetensi,  yaitu:  (1) “Competence  (n)  is  being competent,  ability  (to  do  the  work)”. Definisi  ini  menunjukkan  bahwa kompetensi  itu  pada  dasarnya  menunjukkan  kepada  kecakapan  atau kemampuan  untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan,  (2) “competent  (adj) refers to (person) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what  is  needed)”. Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  pada dasarnya  merupakan  sifat  (karakteristik)  orang-orang  yang  kompeten,
4 Hoover, K.H., (1976), The Professional Teacher’s Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today’s Middle and Secondary Schools, Sedney: Allyn and Bacon, p. 192-193
yaitu  memiliki  kecakapan,  kemampuan,  otoritas  ketrampilan, pengetahuan,  dsb.,  untuk  mengerjakan  apa  yang  diperlukan. (3) “competency is a rational performance which satisfactorily meets the objectives
. for  desired  condition”. Defnisi  ini  menjelaskan  bahwa  kompetensi  itu berkaitan dengan tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.
Berdasarkan  pemaknaan  tersebut  jelaslah  bahwa  kompetensi merupakan  pilar  utama  suatu  profesi.  Implikasi  lebih  lanjut,  seorang profesional  yang  kompeten,  menurut  Abin  Syamsudin 5 harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.
Seorang profesional harus mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa yang ia lakukan. Apapun pekerjaan dan keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada pertimbangan/analisis yang logis dan kritis. Singkatnya, “he is fully aware of why he is doing what he is doing”.
2. Menguasai perangkat pengetahuan (teori, konsep, prinsip, kaedah dan  data)  tentang  seluk-beluk  apa  yang  menjadi  bidang  tugas pekerjaannya.
3. Menguasai perangkat ketrampilan (strategi, taktik, metode, teknik, prosedur,  mekanisme,  sarana  dan  instrumen)  tentang  cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya.
4. Memahami perangkat persyaratan ambang (basic standarts) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan  dan  kriteria  keberhasilan  yang  dapat  diterima  dari apa yang dilakukannya.
5. Memiliki  daya  (motivasi)  dan  citra  (aspirasi)  unggulan  dalam melakukan tugas pekerjaannya. Seorang profesional tidak boleh puas dengan  persyaratan  minimal,  melainkan  secara  terus  menerus berusaha mencapai yang terbaik (profesiencies). Singkatnya, “he is doing the best with a high achievement motivation”.
6. Memiliki  kewenangan  (otoritas)  yang  memancar  atas  penguasaan perangkat  kompetensinya  yang  dalam  batas  tertentu  dapat didemonstrasikan (observable) dan  teruji (measurable), sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (certifiable).
5 Abin Syamsuddin Makmun, (1996), Pengembungun Profesi dan Kinerju Tenagu Kependidikan, Bandung: Program Pascasarjana IKIP.
Sesuai dengan tuntutan masyarakat era global, profesi guru juga menuntut  profesionalisme.  Menurut  jurnal  terkemuka Educational Leadership edisi Maret 1993, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu: 1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, 2) menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan dan cara mengajarkannya kepada para siswa, 3)  bertanggung  jawab  memantau  hasil  belajar  siswa  melalui  berbagai teknik  evaluasi,  mulai  dari  tes  hasil  belajar  sampai  pada  pengamatan perilaku siswa, 4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan, belajar  dari  pengalaman,  dan  selalu  melakukan  refleksi  serta  koreksi terhadap apa yang telah dilakukan, 5) merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 6
Senada dengan rumusan itu, dengan fokus yang agak berbeda, menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 (1) dikatakan bahwa kompetensi guru meliputi; (a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, (b) kompetensi kepribadian,  yaitu  kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  berakhlak mulia,  arif,  berwibawa,  dan  menjadi  teladan  bagi  peserta  didik,  (c) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta (d) kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang  berkaitan  dengan  kemampuan  guru  untuk  berkomunikasi  dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali peserta didik dan masyarakat luas. 7 Sedangkan menurut Direktorat P2TK kompetensi guru di Indonesia meliputi empat hal yaitu: (a)  penguasaan  materi,  yakni  penguasaan  substansi  kurikuler  yang mencakup  pemilihan,  penataan,  pengemasan  dan  presentasi  materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (b) pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman seluk-beluk kondisi awal pebelajar sebagai individu unik, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan  yang  disandang  dalam  konteks  sosio-kultural  keluarga  dan lingkungan masyarakat yang majemuk, (c) pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal serta pembentukan manusia sebagai rujukan  jangka  panjang,  bermuara  pada  pembentukan  kemampuan
6 Dedi Supriadi, op. cit., p. 98 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
belajar  mandiri  dalam  konteks  kepribadian  yang  utuh  dan  (d) pengembangan  kepribadian  dan  keprofesionalan. 8 Kecenderungan mengutamakan kemaslahatan peserta didik dalam setiap keputusan dan tindakan,  berprakarsa  dan  bertanggungjawab  mengembangkan, memutakhirkan kemampuan secara mandiri sebagai tenaga profesional maupun  pribadi,  serta  mengenali  sumber-sumber  yang  dapat dimanfaatkan  termasuk  yang  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan sejawat dan masyarakat untuk keperluan tersebut.
Untuk  dapat  menjadi  guru  yang  profesional  dalam  mengelola pembelajaran  (sebagai  representasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya) dituntut memiliki penguasaan isi bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, melakonkan pembelajaran yang mendidik, dan potensi pengembangan  profesionalisme  dan  kepribadian. 9 Keempat  rumpun standar kompetensi guru tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.
1 . Penguasaan  bidang  studi. Indikator  penguasaan  bidang  studi  ini meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan ajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang  lebih  luas,  penggunaan  metodologi  ilmu  yang  bersangkutan untuk  memverifikasikan  dan  memantapkan  pemahaman  konsep yang dipelajari, dan penyesuaian substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemahaman tata kerja  dan  cara  pengamanan  kegiatan  praktik.  Hal  ini  menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah. Dengan menguasai isi bidang studi yang diajarkan guru dapat memilih dan menetapkan alternatif strategi berinteraksi dari berbagai sumber belajar yang gayut dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran.
2 . Pemahaman  tentang  peserta  didik. Pemahaman  tentang karakteristik peserta didik meliputi pemahaman berbagai ciri peserta didik, pemahaman tahap-tahap perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek dan penerapannya (aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek  psikomotorik)  dalam  mengoptimalkan  perkembangan  dan
8 Direktorat P2TK dan KPT, (2002), Naskah Akadernik Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI- PGSD, p. 3 9 Depdiknas, (2004), Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta: P2TK Ditjen Uikti.
pembelajaran peserta didik. Guru  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada suatu komunitas individu yang memiliki variasi karakteristik yang sebanding dengan jumlah individu dalam komunitas  tersebut.  Komunitas  yang  dimaksud  dapat  berupa kelompok pebelajar (kelas). Pemahaman terhadap aspek ini oleh para guru  menjadi  prasyarat  dapat  melakukan  strategi  pembimbingan, pelatihan yang sesuai dengan karakateristik individu pebelajar yang difasilitasi.
3. Melakonkan pembelajaran yang mendidik. Penguasaan pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam  pelaksanaan  dan  pengembangan  proses  pembelajaran  yang mendidik. Ciri pembelajaran yang mendidik adalah guru dalam upaya memfasilitasi  perkembangan  potensi  individu  secara  optimal  dan bersinergi  antara  pengembangan  potensi  pada  ranah  tertentu (kognitif;  afektif,  psikomotorik).  Upaya  memfasilitasi  setiap  aspek tersebut  dalam  pembelajaran  selalu  mengacu  pada  pembentukan kemampuan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab.
4. Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan mencakup pengembangan intuisi keagamaan,  intuisi  kebangsaan  yang  berkepribadian,  sikap  dan kemampuan  mengaktualisasi  diri,  serta  sikap  dan  kemampuan mengembangkan  profesionalisme  kependidikan.  Guru  dalam melaksanakan tugasnya selalu bersikap terbuka, kritis, dan skeptis untuk  mengaktualisasi  pengusaan  isi  bidang  studi,  pemahaman karakterisitik  peserta  didik,  dan  melakonkan  pembelajaran  yang mendidik.  Di  samping  itu,  guru  dalam  melaksanakan  tugas  perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggungjawab atas profesi yang menjadi pilihan,  sehingga  berpotensi  menumbuhkan  kepribadian  yang tangguh dan memiliki jati diri. Guru yang bercirikan seperti terakhir ini,  dalam  penguasaan  dan  representasinya  dalam  mengelola pembelajaran dapat menjadi contoh dan tidak hanya sekedar pandai memberikan  contoh.
Kompetensi tersebut bisa diperoleh seorang calon guru melalui program  pendidikan  yang  diselenggarakan  secara  terintegrasi (concurrent) bagi mereka yang sejak awal berkeinginan menjadi guru,
atau bisa juga dalam bentuk consecutive , yakni lulusan dari universitas ilmu murni kemudian mengambil program Pembentukan Kemampuan Mengajar (PKM) atau akta mengajar.

## D. Sertifikasi sebagai Penjamin Mutu Guru
Dalam  beberapa  penggunaan  di  bidang  pendidikan,  istilah sertifikasi (certrfication) sering disamakan dengan lisensi (licensure), seperti yang dipakai oleh beberapa peraturan perundangan Dewan Pendidikan Amerika  Serikat  yang  diberlakukan  bagi  sekolah  negeri. 10 Sementara itu  menurut  Bahasa,  perbedaan  antara  sertifikasi  dan  lisensi  terletak pada  sifat  pemberlakuannya.  Sertifikasi  diberlakukan  secara  sukarela (volutarily) sedangkan lisensi bersifat keharusan (mandatory). 11
Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan pendidikan di  Indonesia, istilah  lisensi belum  dipergunakan.  Istilah yang  dipakai adalah  standar nasional,  akreditasi dan  sertitikasi 12 sebagaimana  yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35, 60 dan 61.
Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dari pasal dan ayat ini,  jelas  bahwa  guru  yang  bertugas  sebagai  pengelola  pembelajaran dituntut memenuhi standar kompetensi dan profesionalismenya. Hal ini  mengingat  betapa  penting  peran  guru  dalam  menata  isi,  menata sumber  belajar,  mengelola  proses  pembelajaran,  dan  melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terbangunnya sumber daya manusia (lulusan)  yang  memenuhi  standar  nasional  dan  standar  tuntutan  era global.  Pasal  61  menyatakan  bahwa  sertifikat  dapat  berbentuk  ijazah dan  sertitikat  kompetensi.  Sertilikat  dalam  hal  ini,  bukan diinterprestasikan sebagai sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, simposium. Namun,
1 0 h t t p : / / w w w . I s e . c o . u k / Financeglossary.asp?searchTerm=&ArticleID=474&deftnition=certification.
11 Balasa, Donald A. (2003), “Certification and Licensure: Fact You Should Know.” In Amirican Association of Medical Assistants, Cicago, p. 108.
sertifikat kompetensi dalam konteks ini diperoleh dari penyelenggara pendidikan  dan  lembaga  pelatihan  setelah  lulus  uji  kompetensi  yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.  Ketentuan  ini  bersifat  umum,  baik  untuk  tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi sebagai guru.
Khusus untuk tenaga kependidikan, Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Lebih spesifik lagi pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi  yang  rnemiliki  program  pengadaan  tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sementara itu, dengan istilah sertifikasi diartikan sebagai pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata certification yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang  untuk  memangku  sesuatu  jabatan  profesional.  Apabila dihubungkan  dengan  profesi  guru,  maka  sertifikasi  dapat  diartikan sebagai  surat  bukti  kemampuan  mengajar  yang  menunjukkan  bahwa pemegangnya  memiliki  kompetensi  mengajar  dalam  mata  pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  jelas  bahwa  sertifikasi  sangat penting bagi guru jika ingin memiliki bidang pekerjaan yang terlindungi, karena  tidak  mudah  diintervensi  oleh  siapapun  selain  pemilik  ijasah lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan akta mengajar. Tujuan sertifikasi menurut Suyanto adalah untuk memberikan jaminan akan  kinerja  dan  kemampuan  guru  dalam  melakukan  pekerjaan mengajar  dan  mendidik  secara  profesional. 13 Tanpa  sertifikasi  akan semakin  banyak  orang  merasa  bisa  menjadi  guru  tanpa  melalui
12 Undang-undang RI., Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13 Suyanto,  (2003),  Sertifikasi  Profesi  Guru:  Jaminan  Pengakuan  sekaligus Ancaman, Makalah Seminar , Semarang: UNNES. Lihat juga Nataamijaya, M.I, (2004), “Akreditasi Internasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”, Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan II , Jakarta, 12 Februari.
pendidikan  yang  disyaratkan.  Anggapan  bahwa  pekerjaan  guru  dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki bekal kemampuan materi yang diperlukan  harus  segera  diluruskan.  Hakekat  mengajar  tidak  sekedar transformasi ilmu semata tetapi ada unsure unsur paedagogis sehingga terjadi perubahan perilaku anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.
Selain itu, sertifikasi bagi guru merupakan cara yang efektif untuk menentukan kualitas guru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi mengajar. Sertifikasi bagi guru adalah sistem penilaian terpadu yang meliputi proses pengelolaan kinerja guru untuk menunjang  peluang  pengembangan  karier  profesionalnya.  Sertifikasi guru  diarahkan  untuk  menciptakan iklim  dan  lingkungan  kerja  yang berorientasi produktivitas, merit  system (pemberian  imbalan yang  baik bagi yang berprestasi), dan berkeadilan, dilakukan secara sistemik, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional.
Sertifikasi kompetensi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk  meningkatkan  kompetensi  profesional  guru.  Oleh  karena  itu, proses  sertifikasi  dipandang  sebagai  bagian  esensial  dalam  upaya memperoleh  sertifikat  kompetensi  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan. Dalam konteks ini sertifikasi kompetensi guru merupakan proses  uji  kompetensi  bagi  colon  atau  guru  yang  ingin  memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi atas bidang atau profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan  dalam  sertifikasi  kompetensi  adalah  sertifikat  kompetensi mengajar. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau colon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
Sertifikasi  kompetensi  guru  dikenakan  baik  pada  colon  guru lulusan LPTK, maupun calon guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nonkependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non kependidikan, sebelum  mengikuti  uji  sertifikasi  dipersyaratkan  mengikuti  program pembentukan  kemampuan  mengajar  di  LPTK.  Di  samping  itu,  agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, maka guru yang  sudah  bekerja  pada  interval  waktu  tertentu  (10-15)  tahun, dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.
Kerangka  pelaksanaan  sistem  sertifikasi  kompetensi  guru,  baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 nonkependidikan dapat  dijelaskan  sebagai  berikut. Pertama, lulusan  program  Sarjana kependidikan  sudah  mengalami  Pembentukan  Kompetensi  Mengajar (PKM).  Oleh  karena  itu,  mereka  hanya  memerlukan  uji  kompetensi yang  dilaksanakan  oleh  pendidikan  tinggi  yang  memiliki  Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas. 14
Kedua, lulusan program Sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu  mengikuti  proses  PKM  pada  perguruan  tinggi  yang  memiliki PPTK secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi  mengajar,  baru  lulusan  S1  non  kependidikan  boleh mengikuti  uji  sertifikasi.  Sedangkan  lulusan  program  Sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM), tetapi tetap diwajibkan rnengikuti uji kompetensi untuk memperoleh  sertifikat  kompetensi.
Kegita, penyelenggaraan  program  PKM  dipersyaratkan  adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru  harus  dilaksanakan  oleh  LPTK  terakreditasi  yang  ditunjuk  dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.
Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana kependidikan maupun sarjana non-kependidikan  diberikan  sertifikat  kompetensi  sebagai  bukti  yang bersangkutan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk  aktivitas  uji  kompetensi  untuk  kelompok  ini  adalah  dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang  ingin menambah kemampuan dan  kewenangan baru.
14 Depdiknas, op. cit.,
Resertifikasi ini penting mengingat berdasarkan data yang ada, ternyata masih cukup banyak guru yang termasuk kategori tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai (Kompas, 9/12/2005).
Kerangka pengembangan sertifikasi kompetensi guru yang telah diuraikan di atas dapat disajikan pada gambar di bawah ini. Pembentukan kompetensi  mengajar  dengan  uji  kompetensi  dilaksanakan  secara terpisah. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau  melalui  program  pembentukan  lainnya.  Uji  kompetensi  hanya dilakukan oleh PPTK terakreditasi dan penugasan dari Ditjen Dikti.

## Gambar Kerangka Sertifikasi Kompetensi Guru
S1 Non Kependidikan Lulusan PT S1 Kependidikan PKM LPTK
Terakreditasi Peserta Uji Kompetensi Guru Proses Uji Kompetensi Guru Guru Kelas Guru BS Keluaran Uji Kompetensi Guru Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  semakin  menyadarkan  kita bahwa pencapaian standar kompetensi profesi guru merupakan suatu kcharusan. Tanpa ada standar  maka jaminan kepada stakeholder tidak mungkin terpenuhi secara optimal. Penjaminan mutu lewat sertifikasi dan  resertifikasi  akan  mampu  memberikan  kepercayaan  kepada stakeholder. Jika  guru  memiliki  sertifikat  mengajar  yang  merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan tugas sebagai guru, stakeholder akan  percaya  bahwa  guru  yang  akan  mendidik,  mengajar, melatih  dan  membimbing  anak-anak  yang  mereka  percayakan  akan mendapat  pelayanan  optimal  baik  di  dalam  penyediaan  fasilitas pendidikan maupun dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

## E. Prospek Tarbiyah Pasca Lahirnya UUGD
Selama  ini,  Tarbiyah  merupakan  lembaga  fakultas  yang  paling bertanggung jawab dAlam menghasilkan tenaga-tenaga pendidik untuk mata pelajaran agama Islam, baik guru PAI (Pendidikan Agama Islam) untuk kepentingan sekolah-sekolah umum yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maupun guru-guru mata pelajaran agama Islam di madrasah yang berada di bawah kewenangan Departemen Agama.
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  tentu  merupakan  suatu  yang menggembirakan bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab  selain  undang-undang  ini  sangat  apresiatif  terhadap  persoalan kesejahteraan  guru,  yang  merupakan  faktor  diterminan  kualitas pendidikan, juga mengatur tentang kualifikasi dan profesionalitas guru.
Terkait dengan itu, maka proses sertifikasi dan pendidikan profesi guru agama, baik bagi para guru madrasah maupun para guru agama Islam  di  sekolah  umum  tentunya  akan  ditangani  oleh  lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) keagamaan, seperti Fakultas Tarbiyah di lingkungan UIN/IAIN/STAIN dan Fakultas Agama Islam yang mempunyai jurusan Tarbiyah (prodi PAI) di lingkungan Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Swasta  (PTAIS).  Dalam  konteks  inilah  Tarbiyah mempunyai  prospek  yang  cukup  menggembirakan  di  masa  depan sekaligus sebagai tantangan apakah LPTK Keagamaan cukup profesional sebagai lembaga  yang mengemban  misi melahirkan  sarjana di  bidang pendidikan Islam.
Beberapa  persoalan  kemudian  muncul  sehubungan  dengan kebijakan  ini,  yaitu  adanya  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Pertama, bahwa LPTK  keagamaan  yang  ditunjuk  harus  sudah  terakreditasi  A. Kedua, memiliki  sumber  daya  manusia,  yaitu  dosen  yang  berkualifikasi pendidikan S2 dan S3 yang memadai. Ketiga, memiliki sarana prasarana dan  teknis  operasional  lainnya  yang  memadai. Keempat, memiliki rancangan kurikulum pendidikan profesi dan model uji kompetensi yang akan digunakan untuk menguji guru.

## F. Penutup
Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru tentunya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar- benar  terwujud.  Pihak-pihak  yang  harus  memberikan  dukungannya tersebut  adalah  organisasi  profesi,  pemerintah  dan  juga  masyarakat. Sebagaimana profesi-profesi  lain guru  adalah profesi  yang kompetitif, untuk  itu  memang  guru  harus  dan  selalu  mau  meningkatkan profesionalismenya.
Sebagaimana yang diharapkan oleh UNESCO bahwa guru adalah agen  perubahan  yang  mampu mendorong  terhadap  pemahaman  dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik tetapi mampu  mengembangkan  kepribadian  yang  utuh,  berakhlak,  dan berkarakter. Untuk itu dibutuhkan guru yang mempunyai kemampuan yang memadai dan secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.
Profesionalisme  guru  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan, penguasaan terhadap bidang keilmuan ( mastery ) dan penguasaan terhadap strategi pembelajaran, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Selain itu juga ada beberapa dimensi lain sebagai tolok ukur profesionalisme guru. Untuk menilai keprofesionalan guru perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Di masa depan dapat dipastikan bahwa profit kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa,  dimulai  dari  menganalisis,  merencanakan  atau  merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.
Fakultas/Jurusan Tarbiyah sebagai institusi yang mengemban misi menghasilkan guru agama Islam, perlu selalu melakukan transformasi dirinya agar sesuai dengan tuntutan zaman dan era globalisasi. Selain itu,  sebagai  LPTK  keagamaan,  Fakultas/Jurusan  Tarbiyah  perlu mengembangkan  standar  kompetensi  guru  agama  Islam,  baik  dalam penguasaan  isi,  pemahaman  karakteristik  peserta  didik,  melakonkan pembelajaran yang mendidik, dan potensi pengembangan kepribadian dan profesionalisme yang berlandaskan pada konseptual dan empirik yang mapan. Dengan cara ini diharapkan rumpun standar kompetensi dan jabaran  indikator kompetensi  guru agama  Islam dapat  diberikan dengan tepat dan tervalidasi, termasuk instrumen pengukurannya.

## Daftar Pustaka
Abin  Syamsuddin  Makmun, Pengembangan  Profesi  dan  Kinerja  Tenaga Kependidikan, Bandung, Program Pasca Sarjana IKIP, 1996. Balasa, Donald A., Certification and Licensure: Fact You Should Know, in
American Association of Medical Assistants, Cicago, 2003.
Castetter,  William  B, The  Human  Resource  Function  in  Educational
Administration, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall Cohn,  Elchanan, The  Economics  of  Education, Cambridge,  Ballinger Publishing Company, 1978. Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
Depdiknas, Draft  Naskah  Akademik  Sertifikasi  Kompetensi  Pendidik  dan
Tenaga Kependidikan, Jakarta, P2TK Ditjen Dikti, 2004. Direktorat P2TK dan KPT, Naskah Akademik Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI-PGSD, 2002.
Hoover, K.H., The Proffesional Teacher’s Handbook: A Guide for Improving Instruction in Today’s Middle and Secondary Schools, Sedney: Allyn and Bacon, 1976.
h t t p : / / w w w . I s e . c o . u k / financeglossary.asp?searchTerm=&ArticleID=474&definition=certification. Nataamijaya,  M.I., Akreditasi  Internasional  Pendidikan  Teknologi  dan
Kejuruan, Makalah  pada  Konvensi  Nasional  Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan II, Jakarta, 2003.
Suyanto, Sertifikasi  Profesi  Guru:  Jaminan  pengakuan  sekaligus  Ancaman,
Makalah Seminar, Semarang, UNNES, 2003.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang  RI.,  Nomor  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.