http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya
Intan Febriyanti 1 , Dian Berkah 2 , Arin Setiyowati 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Surabaya e-mail: intanfebb080818@gmail.com 1 , dianberkah@um-surabaya.ac.id 2 arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id 3
Received: 06 Juni 2023; Revised: 29 Juni 2023; Published: 30 Juni 2023

## Abstrak
Praktik  Gadai  Emas  saat  ini  sudah  banyak  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Indonesia.  Salah  satu  produk  Bank  Islam  yang  menjadikan  prinsip  syariah sebagai  pedoman  dalam  pengoperasiannya,  maka  tingkat  kesesuaian sharia compliance pada  pelaksanaanya  harus  diukur  dan  disesuaikan  dengan sharia compliance . Penelitihan ini sebagai tolak ukur tingkat kesesuaian sharia compliance pada pelaksanaan gadai emas BSI. Peneliti memilih BSI KCP Surabaya Rungkut 1  sebagai  objek  penelitian  dengan  fokus  penelitian  terkait  kesesuaian Sharia Compliance pada pelaksanaan  gadai emas di BSI. Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan tiga  akad  yakni,  akad  rahn,  qardh  dan  ijarah  yang  pada  setiap  akadnya berpedomankan pada fatwa DSN-MUI, yang mana pada fatwa DSN ditegaskan terkait  pelaksanaan  setiap  akadnya  dan  biaya  ujroh  dibebankan  kepada Nasabah. Terkait pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan,  hingga  berakhirnya  akad  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Kata Kunci: Kepatuhan Syariah; Gadai Emas; BSI

## Abstract
The practice of Gold Pawn is currently widely carried out by Bank Syariah Indonesia. As one of the products of Bank Islam that makes sharia principles as a guideline in its operations, the level of sharia compliance in its implementation must be measured and adjusted to sharia compliance. With this research as a benchmark for the level of sharia compliance in the implementation of BSI gold pawns. The researcher chose Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Rungkut 1 as the object of research with a research focus related to the suitability of Sharia Compliance in the implementation of gold pawns at BSI. This research used a qualitative approach method with a case study type. The results showed that the BSI KCP Surabaya Rungkut 1 gold pawn used three contracts, namely, rahn,  qardh  and  ijarah  contracts.  Regarding  the  level  of  sharia  compliance  in  the implementation of gold pawns in terms of contracts. It was in accordance with sharia principles, because every detail of the implementation of the contract is adjusted to the points contained in the DSN-MUI fatwa. Likewise for the determination of collateral and maintenance costs. It was done as a benchmark to minimize the occurrence of deviations from sharia compliance with sharia principles in the implementation of gold pawns at BSI KCP Surabaya Rungkut 1 that can also increase trust for the Bank’s Customers.
Keywords : Sharia Compliance; Gold Lien; BSI.

## PENDAHULUAN
Tingkat perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen (Badan Pusat  Statistik,  2023).  Sedangkan  terkait  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah (Kemenkop UKM), total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta badan usaha, dan pada tahun 2019 sebanyak 3,79 juta UMKM. menggunakan platform online untuk pemasaran produk (Kemenkop, 2019).
Selain terjadinya perubahan pada tingkat perekonomian, harga emas juga mengalami  fluktuasi  harga  pada  emas  antam.  Berikut  grafik  fluktuasi  harga emas antam dalam 6 bulan terakhir (Harga-Emas.org, 2023).
Grafik 1.1 Fluktuasi Harga Emas dalam 6 Bulan Terakhir .

## Sumber : Harga-Emas.org
Dapat dilihat pada grafik  terkait fluktuasi harga emas di Indonesia dalam 6 bulan terakhir, yang mana pada tanggal 25 Oktober 2022 harga emas antam di Indonesia  mengalami  penurunan.  Kemudian  pada  tanggal  12  oktober  harga emas  antam  mengalami  peningkatan  yang  hampir  mencapai  harga  Rp. 992,095.17. Hingga pada tanggal 11 januari 2023 harga emas antam mengalami peningkatan yang sangat tinggi mencapai harga Rp. 1,043,000 (Harga-Emas.org, 2023). Dapat dilihat juga table dibawah terkait fluktuasi harga emas pada 4 tahun terakhir.
Tabel 1.1
Harga Emas Pada 4 Tahun Terakhir Tahun Harga Emas / Gram 2019 762.000 2020 966.000 2021 938.000 2022 1.026.000
Sumber : PT. Antam (https://www.anekalogam.co.id/id)
Fluktuasi harga emas dapat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pasar penawaran dan permintaan. Hal ini dikarenakan harga emas  mengikuti inflasi,  ketika  inflasi  mengalami  peningkatan  maka  harga  emas  juga  akan melambung tinggi, begitupun sebaliknya ketika inflasi mengalami penurunan maka harga emas juga akan ikut turun (Dewi Afriyani, 2021).
Mulai  beroperasinya  Bank  Indonesia  pada  tahun  1992,  dan  kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah adanya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada UU No. 7 tahun 1992 pasal 12, menyatakan bahwa  pembiayaan  syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  serupa berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak  antara  bank  dan  pihak  lain  yang mewajibkan pemodal untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  bagi  hasil.    (Peraturan  UU  Nomor  7  Pasal  12 Tahun  1992,  1998) . Perkembangan  Bank  Syariah  di  Indonesia  menjadi perwujudan dari permintaan masyarakat, yang mana masyarakat membutuhkan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya menawarkan layanan perbankan yang sehat tetapi juga prinsip syariah berdasarkan al-Qur’an dan hadis.  Bank syariah  termasuk  lembaga  keuangan  yang  bergerak  dibidang  penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan lainnya yang mana pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan usaha pada Bank Syariah Indonesia (BSI) meliputi, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, penyaluran pembiayaan dan jasa lainnya berdasarkan akad Syariah. (Syafawani, 2022). Berikut data pertumbuhan aset dan kinerja BSI dalam industri Perbankan  Syariah  dan  perbankan  Nasional  per  Desember  tahun  2022 berdasarkan data Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 : (BSI, 2022b)
Tabel 1.2 Tabel Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Bank Syariah Indonesia Indikator Bank Syariah Indonesia Perbankan Syariah Perbankan Nasional Aset 15,24 35,72 9,89 Pembiayan 21,26 19,93 11,36 Dana Pihak Ketiga 12,11 12,93 9,02 Ekuitas 33,95 35,72 9,35 Laba Bersih 40,69 46,43 42,89
Sumber : Laporan Tahunan BSI 2022
Berdasarkan  tabel  1.2  dapat  dilihat  perkembangan  aset  BSI  mencapai 15,24%, lebih rendah dibanding dengan perkembangan aset Perbankan Syariah yang  sebesar  35,72%.  Kemudian  pembiayaan  BSI  mencapai  21,26%. Perkembangan DPK sebesar 12,11% lebih rendah dari perkembangan perbankan syariah  sebesar  12,93%,  namun  lebih  tinggi  dari  perkembangan  perbankan Nasional sebesar 9,02%. Dan sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan laba  bersih  BSI  melonjak  hingga  mencapai  40,68%,  namun  berada  di  bawah Perbankan Syariah dan Perbankan Nasional. (BSI, 2022b)
Selain  memiliki  produk  yang  bergerak  di  bidang  penghimpunan  dana, BSI juga memiliki produk yang bergerak dibidang pembiayaan, yang mana salah satu  produk  pembiayaannya  yakni  produk  Gadai  Emas.  Produk  Gadai  Emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang diluncurkan BSI, diharapkan dapat menunjang  kebutuhan  hidup  masyarakat  salah  satunya  membantu  dalam pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Berikut data kinerja gadai/cicil emas di BSI pada tahun 2021; (BSI, 2021)
Tabel 1.3
Kinerja Gadai/Cicil Emas Bank Syariah Indonesia
URAIAN PAWNING 2021 2020 Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih 425.582 381.299 Pendapatan Usaha Lainnya 71.986 62.539 Beban Usaha (209.889) (179.173) Beban CKPN (2.545) (3.652) Pendapatan/(Beban) non Opr (1.091) (1.058) Piutang dan Pembiayaan Bersih 4.581.481 3.901.669 Sumber : Laporan Tahunan BSI 2021
Dapat dilihat bahwa BSI mencatat pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp.425.58 miliar, meningkat 11,61% dari Rp.381.29 miliar di tahun  2020,  Pendapatan  Operasional  Lainnya,  tercatat  meningkat  15,10% menjadi  Rp71.99  miliar.  Penerimaan  dan  pembiayaan  mencapai  Rp  4,6  triliun pada  tahun  2021,  naik  12,79%  dari  tahun  sebelumnya.    (BSI,  2021).  BSI  akan semakin meningkatkan penetrasi bisnis gadai emas dan membidik pertumbuhan hingga  Rp  700  miliar.  Salah  satunya  adalah  pengenalan top-up gadai  emas  di platform BSI Mobile. Berikut data profitabilitas gadai/cicil emas BSI pada tahun 2021; (BSI, 2021)
Tabel 1.4 Profitabilitas Gadai/Cicil Emas Bank Syariah Indonesia URAIAN 2021 2020 Laba SebelumZakan dan Beban Pajak Penghasilan 284.043 259.956 Zakat (7.110) (6.264) Beban Pajak (65.191) (69.015) Laba Tahunan Berjalan 211.742 184.676
Sumber : Laporan Tahunan BSI 2021
Berdasarkan data tabel 1.4, BSI mencatat Profitabilitas Produk Gadai/Cicil Emas  Pada  tahun  2021,  laba  bersih  sebesar  Rp.211,74  miliar,  naik  14,65%  dari Rp.184,68  miliar  pada  tahun  2020.    (BSI,  2021).  Pada  triwulan  I  2022,  BSI mencatatkan  pembayaran  sebesar  Rp.177,51  triliun,  meningkat  11,59% dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  lalu.  Pembiayaan  konsumen  tumbuh 20,73%,  keuangan  mikro  tumbuh  22,42%,  KPR  dan  emas  tumbuh  8,96%. Keberhasilan ini juga didukung oleh pendanaan yang solid dengan rasio net non- performing finance (NPF) sebesar 0,90%. (BSI, 2022a).
Sebagai  salah  satu  produk  bank  syariah,  produk  gadai  emas  harus menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaan produknya yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Yang mana akad dan setiap kegiatannya tidak mengandung riba  (Qaiyim  Asy’ari,  Istiqwamah,  2022).  Prinsip  syariah  digunakan  sebagai aturan kontraktual berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan usaha atau kegiatan hukum Syariah lainnya. (Wiroso, 2005) Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan syariah.
Adanya  kesesuaian Sharia  Compliance pada  Bank  Syariah  dapat mendukung  kepercayaan  nasabah  pada  Bank  dan  produknya.Yang  mana Kepatuhan  sebagai  nilai,  perilaku  dan  tindakan  yang  mendukung  terciptanya
bank syariah untuk mematuhi semua ketentuan Bank Indonesia (Ansori, 2013). Pemenuhan  nilai  kepatuhan  syariah  dapat  dilakukan  dengan  mentaati  dan menyesuaikan pelaksanaan setiap produk mulai dari akad hingga pelaksannya yang  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  mana  suatu produk belum dapat dijalankan apabila belum adanya fatwa DSN terkait produk tersebut  (Karnaen  Perwaatmadja,  Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih,  2005). Pelanggaran  terhadap  Kepatuhan  Prinsip  Syariah  ( Sharia  Compliance )  dapat merusak  reputasi,  citra  dan  kredibilitas  lembaga  keuangan  syariah  di  mata masyarakat, sehingga merusak kepercayaan masyarakat. (Wulpiah, 2017). Pada UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa terjadi pemindahan wewenang MUI dalam  mengeluarkan  fatwa  kesesuaian  syariah  terhadap  suatu  produk  bank kepada DSN-MUI (Mahkamah Konstitusi RI, 2022).
Penelitian Essa Rahayu, Sandy Rizky dan Eva Misfah (2021) menunjukkan bahwa dalam prakteknya Bank BJB telah menerapkan ketentuan dan syarat serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dan SEOJK  Nomor  36/SEOJK.03/2015  secara  keseluruhan  telah  selesai.”(Essa Rahayu,  2021).  Kemudian  penelitian  Masni  H  (2019)  menunjukkan  bahwa  : (Masni,  2019)  (1).  Implementasi Sharia  Compliance pada  produk  BSM  KCP Polewali  telah  sesuai  dengan  aturan  perbankan  Syariah  yaitu  mencegah kemungkinan  adanya  unsur  Riba,  Gharar,  Maisir  dan  Haram.  (2).  Dampak Pemantauan Kepatuhan Syariah terhadap produk BSM oleh Dewan Pengawas Syariah  (DPS)  berdampak  sangat  positif  terhadap  kepatuhan  Syariah  karena produk  yang  ditawarkan  oleh  pengawasan  tersebut  didasarkan  pada  aturan berbasis fatwa. DSN-MUI sehingga bisa dikukuhkan secara syariah.
Lebih  lanjut,  penelitian  Mohammad  Ghufron  (2020)  bahwa  dari  segi hukum  formal,  undang-undang  perbankan  syariah  menetapkan  bahwa  bank syariah harus tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam secara kaffah dan konsisten (istiqamah) dalam kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian bank syariah harus dipatuhi  agar  tidak  menyimpang  dari  prinsip  syariah  yang  seharusnya dianut    (Ghufron  Az,  2020).  Penelitian  Iqbal  Fathan  (2020)  bahwa  operasional produk gadai emas di pegadaian syariah pasar babakan terdapat tiga akad, yaitu akad  Qardh,  Rahn  dan  akad  Ijarah  (Iqbal  Fathan,  2020).  Sementara  penelitian Slamet  Indah  (2019)  bahwa  gadai  emas  syariah  di  BSM  Cabang  Sukoharjo dilaksanakan  dengan  menggunkan  akad  rahn  dan  ijaroh,  kemudian  terkait kesesuaian  gadai  emas  syariah  dengan  kaidah  hukum  Islam  terletak  pada pemenuhan rukun gadai (Slamet Indah, 2019).
Sehingga,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait Syariah Compliance dalam pelaksanaan produk Gadai Emas di BSI khususnya BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sebagai salah satu produk BSI yang berpedomankan prinsip syariah, maka pelaksanaan gadai emas harus sesuai dengan prinsip syariah, agar tidak  terjadinya  penyimpangan  dari  prinsip  syariah  maka  diperlukan pengukuran sharia compliance pada pelaksanaan gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1.  Diharapkan dengan adanya penelitian  ini dapat dijadikan sebagai tolak  ukur  bagi  produk  gadai  emas  dalam  menjalankan  kepatuhan  prinsip syariah pada pelaksanaannya.

## METODO PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi  kasus.  Penelitian  ini  berlokasi  di  BSI  KCP  Surabaya  Rungkut  1.  Fokus penelitian  yaitu  terkait  kesesuaian sharia  compliance pada  pelaksanaan  gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Sumber data yang digunakan berupa data primer  dan  sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari  hasil  wawancara  kepada rsponden,  dan  data  sekunder  didapatkan  dari  laporan  tahunan  BSI  yang dipublikasikan dilaman resmi BSI. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai Implementasi juga kesesuaian sharia Compliance pada  produk  gadai  emas  di  BSI  KCP  Surabaya  Rungkut  1  kepada  beberapa responden yakni Bapak Efendi dan Ibu Dwita yang merupakan pihak dari BSI KCP Surabaya Rungkut 1 serta mengamati secara langsung terkait pelaksanaan gadai  emas  di  BSI.  Analisis  data  dilakukan  dengna  reduksi  data  dengan menyederhanakan hasil wawancara maupun hasil bacaan dari berbagai sumber dengan mengelompokkan menjadi beberapa jenis,  kemudian menyajikan  data yang sudah disederhanakan untuk lebih mudah dalam mengambil kesimpulan data,  dan  tahap  yang  terakhir  yakni  penarikan  kesimpulan  dengan membandingkan  data  yang  sudah  didapat  dan  sudah  disederhanakan  yang kemudian mendeskripsikan dengan lebih jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Produk Gadai Emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1
Bank  Syariah  Indonesia  menyediakan  banyak  produk  gadai  dan  juga pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan  social seperti, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah dan sebagai pembiayaan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Adanya produk gadai emas yang ada di BSI KCP
Surabaya Rungkut 1 sangat didukung oleh masyarakat, karena dapat membantu masyarakat  dalam  pembiayaan  untuk  kebutuhan  mendesak.  Gadai  termasuk salah  satu  jenis  perjanjian  hutang–piutang  yang  diperlukan  adanya  barang sebagai  jaminan  terhadap  hutang  atau  pinjaman  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Efendi bahwa “Akad di gadai BSI Rungkut itu rahn, qard sama ijarah dan terkait barang yang dijadikan sebagai agunan harus berupa emas perhiasan ataupun LM” (Efendi, 2022) yang mana pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad rahn, qard dan akad ijarah.
Rahn  adalah  perjanjian  penyerahan  barang  yang  dijadikan  sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak bank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  hak  milik  atas  barang  tersebut.  (Nanik Arifatina, Yuni Rohmahb, 2022). Ketika pelaksanaan gadai dilangsungkan maka agunan berupa emas milik peminjam akan diserahkan kepada pihak gadai emas tanpa  disertai  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  tersebut,  dan peminjam  diwajibkan  melakukan  pembayaran  atas  pinjaman  yang  telah diajukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.
Fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  tentang  rahn  terkait ketentuan  pelaksanaan  gadai  emas  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  salah satunya  adalah  “besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  marhun  tidak boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman”  melainkan  Penetapan  biaya penyimpanan  dan  pemeliharaan  agunan  emas  berdasarkan  pada  taksiran agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman  (DSN MUI, 2002). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 26/ DSNMUI/III/2002 ketentuan umum pada Gadai Emas berdasarkan prinsip rahn : (DSN MUI, 2002) Menurut fatwa tersebut rahn dibolehkan. Yang mana Murtahin sebagai penerima barang berhak untuk  menahan  marhun  sampai  semua  hutang  Rahin  lunas.  Marhun  dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada umumnya dapat digunakan oleh  murtahin  hanya  dengan  izin  rahin  tanpa  mengurangi  nilai  marhun,  dan penggunaannya  hanya  sebagai  penggantian  biaya  pemeliharaan  dan pemeliharaan. biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman.  Penjualan  marhun  dilakukan  pada  saat  jatuh  tempo  dan  nasabah belum mampu mengembalikannya.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Efendi bahwa “Untuk pengajuan gadai  harus  membawa  emas  yang  mau  digadai,  KTP,  NPWP,  Mengisi  Formulir Permohonan gadai dan membawa buku tabungan BSI”. (Efendi, 2022) Artinya bahwa
sebelum nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas di BSI, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut; (BSI, 2022c)

## 1.1 Prosedur Pengajuan
Beberapa  prosedur  harus  dilakukan  oleh  nasabah  sebelum  melakukan pengajuan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 antara lain,
Barang  yang  boleh  dijadikan  sebagai  agunan  hanya  berupa  emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), Menunjukkan kartu identitas berupa KTP,  NPWP,  memiliki  buku  rekening  BSI  yang  mana  pencairan  dana tidak diberikan secara tunai melainkan pembiayaan tersebut akan masuk ke  dalam  buku  rekening  nasabah,  batas  minimal  usia  nasabah  yang ditentukan di perbankan dalam syarat pengajuan gadai emas adalah dari umur 21 tahun sampai 55 tahun, dan Jangka waktu 4 bulan (8 periode) dan  dapat  diperpanjang  atau  dapat  digadai  ulang  (setelah  dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). (BSI, 2022c)
1.2 Penaksiran
Penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas baik emas  lantakan  atau  emas  perhiasan  yang  akan  digadaikan.  Tingkatan karat  (emas)  tersebut  yang  nantinya  akan  menentukan  jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, selain itu juga untuk menentukan biaya ujrah atau besarnya biaya penyimpanan. Dalam tarif ujroh atau jasa penyimpanan sesuai dengan taksiran Nominal pinjaman yang  dihitung  berdasarkan  taksiran  emas.  Berdasarkan  wawancara dengan Efendi “Gadai di BSI Rungkut ada ujrohnya, besar ujroh tergantung nominal  pinjaman  dari  hasil  taksiran  emas.  Kalau  dibawah  20  juta  ujrohnya 1,8%, diatas 20 juta ujrohnya 1,5% / 1,44%, kalau diatas 100 juta itu 1,2%” (Efendi,  2022)  Jadi  terkait  besar  ujroh  berdasarkan  dengan  nominal pinjaman yang sesuai dengan taksiran emas, apabila nominal pinjaman diawah 20 juta maka besar ujroh atau biaya penyimpanan sebesar 1,8% perbulan.  Apabila  nominal  pinjaman  diatas  20  juta  maka  besar  ujroh sebesar 1,5% atau 1,44% perbulan. Dan apabila nominal pinjaman diatas 100  juta  maka  dikenakan  biaya  ujroh  sebesar  1,2%  perbulan.  Dari persentase biaya ujrah dan bank dalam maksimal pembiayaan yang bisa diambil  oleh  nasabah  yaitu  sebesar  80%  dari  nilai  taksiran.  Dan berdasarkan  hasil  wawancara terhadap  Dwita  Rakhma  Febriana  terkait perhitungan taksiran “Untuk perhitungan taksiran berat emas itu berat emas x Harga Dasar Emas, dan untuk pembiayaannya dihitung berat emas x Harga Dasar Emas x 80%. Dan kalau untuk perhitungan ujrohnya (presentase ujroh
perbulan  sesuai  nominal  pinjaman)  x  taksiran” (Dwita  Rakhma  Febriana, 2022). Contoh :
Pada tanggal 5 November 2022 Nasabah mendatangi bank untuk mengajukan gadai emas berupa kalung emas perhiasan dengan kadar 16 karat dan berat 30 gram. Berikut taksiran Pembiayaan yang diterima dan biaya titip atau ujrah yang harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: (Rio erismen & Aries hermawan, 2022)
Diketahui  waktu  (periode)  gadai  adalah  dari  5  November  2022 sampai 1 Maret 2023 yaitu selama 4 bulan atau 8 periode.   Perhitungan taksiran  yaitu  berat  emas  x  HDE  (harga  dasar  emas),  sedangkan perhitungan pembiayaannya yaitu berat emas x HDE x 80%, dan untuk perhitungan ujrah atau biaya titipnya yaitu 1,8% x taksiran :
Taksiran = 30 gram x 597.000 = 17.910.000 Pembiayaan yang diterima oleh nasabah = 30 gram x 597.000 x 80% = 17.910.000 x 80% = 14.328.000 Biaya pemeliharaan atau ujrah = 1,8% x taksiran x 1 bulan = 1,8% x 17.910.000 x 1 = 322.380 dalam 1 bulan
Berdasarkan  contoh  dari  hasil  perhitungan  gadai  emas  di  BSI  KCP Surabaya Rungkut 1. Pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang yang  akan  digadaikan  oleh  nasabah  dengan  berat  30  gram  yaitu  jatuh penaksiran yang diberikan oleh pihak bank sebesar 17.910.000, Setelah itu, pihak  bank  menghitung  jumlah  pembiayaan  atau  pinjaman  yang  bisa didapatkan  nasabah.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  nasabah menerima  pembiayaan  sejumlah  14.328.000.  Dengan  besar  biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sebesar 322.380 perbulan.

## Penerapan  Syariah  Compliance  Dalam  Produk  Gadai  Emas  di  BSI  KCP Surabaya Rungkut 1
Permintaan  terhadap  produk  pada  suatu  bank  dapat  ditentukan  oleh kebutuhan masyarakat melalui keinginan maupun permintaan dari nasabah. BSI sendiri saat ini sudah memiliki berbagai produk dengan prinsip syariah, yang salah  satunya  adalah  gadai  emas  yang  menggunakan  akad  rahn,  qardh  dan ijaroh.  Rahn  adalah  perjanjian  penyerahan  barang  yang  dijadikan  sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak
bank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  hak  milik  atas  barang  tersebut  (Nanik Arifatina, Yuni Rohmahb, 2022). Pada Gadai Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 juga menggunakan akad qardh, rahn dan akad ijarah.
Pada  pelaksanaan  produk  gadai  emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  sesui dengan  pedoman  fatwa  DSN  MUI  No.  26/DSN-MUI/III/2002  terkait  rahn; (DSN  MUI,  2002) Pertama ,  berdasarkan  prinsipnya  rahn  diperbolehkan,  yang mana Murtahin sebagai penerima barang mempunyai hak untuk membekukan marhun sampai semua utang rahin diselesaikan. Pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 ketika nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas, nasabah menyerahkan emas miliknya kepada pihak gadai emas BSI untuk dijadikan  sebagai  agunan/jaminan  dan  pihak  gadai  emas  BSI  berhak  untuk menahan  emas  tersebut  sampai  semua  hutang  nasabah  dilunasi. Kedua ,  biaya ujroh   ditanggung oleh rahin. Yang dimaksud biaya penyimpanan yakni biaya ujroh yang mana pada prakteknya di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 biaya ujroh ditanggung oleh rahin. Ketiga , ujroh sebagaimana dimaksud ayat 2 jumlahnya didasarkan  pada  pengeluaran  yang  benar-benar  diperlukan. Keempat, Biaya ujroh  pada  marhun  dilakukan  berdasarkan  akad  Ijarah.  Artinya,  Pada pelaksanaannya  penetapan  biaya  penyimpanan/ujroh  tidak  berdasarkan dengan nominal pinjaman melainkan pada besar taksiran dari kadar emas. Besar kecilnya nominal pinjaman didasarkan pada taksiran berat emas yang dijadikan agunan,  yang  mana  biaya  ujroh  yang  harus  dibayar  sesuai  dengan  hasil  dari taksiran emas dan nominal pinjaman.
Berdasarkan pada pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 memakai akad rahn, qard dan akad ijarah. Hukum akad rahn sendiri dibolehkan,  berdasarkan  fatwa  DSN  No.  92  Tahun  2014  tentang  pembiayaan rahn disebutkan bahwasannya akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang diatur fatwa DSN MUI (DSN-MUI No 92, 2014). Oleh karena itu dalam pelaksanaan  gadai emas di Bank Syariah KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan  akad  rahn.  Terkait  akad  qard  menurut  Fatwa  DSN  MUI  No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh pada tiga poin; (DSN-MUI No 19, 2001) Pertama ,  menyatakan  bahwa  al-Qardh  merupakan  pinjaman  yang  disalurkan kepada nasabah yang lolos screening dari bank. Kedua , Nasabah wajib melunasi pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketiga , biaya administrasi dilimpahkan kepada nasabah.
Berdasarkan  dengan  fatwa  DSN  MUI  tersebut  pada  pelaksanaan  gadai emas  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Surabaya  Rugkut  1  menggunakan  akad qardh  yang  juga  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan  terkait  akad  ijarah  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  112/DSN- MUI/IX/2017 pada poin 11 yang mana ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang  sewa  kepada  penyewa.  Pelaksanaan  gadai  emas  di  BSI  KCP  Surabaya Rungkut  1  menggunakan  akad  ijarah,  nasabah  menyerahkan  emas  untuk dijadikan sebagai agunan kepada pihak bank tanpa disertai dengan pemindahan hak milik pada barang tersebut sampai nasabah melunasi semua hutangnya.
Pada prakteknya, produk BSI dituangkan dalam bentuk akad. Setiap akad yang diajukan harus lolos dari pemeriksaan DPS, agar tidak menyimpang dari ketentuan  syariah.  Apabila  terdapat  akad  yang  belum  difatwakan,  maka menunggu fatwa DSN-MUI disahkan. Sebelum adanya persetujuan dari DSN- MUI, akad tersebut belum dapat dikeluarkan ataupun dipergunakan. Maka dari itu  perlu  adanya  batasan  waktu  bagi  DSN-MUI  untuk  memutuskan  produk tersebut sudah sesuai atau tidak menurut kepatuhan syariah demi kelancaran dan perkembangan Perbankan Syariah (Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, 2005) Pada pelaksanaan akad, produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ada, baik terkait akad rahn, akad qardh dan juga akad ijarah.
Sharia  Compliance atau  kepatuhan  syariah  merupakan  aspek  penting  di dunia perbankan syariah yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan  konvensional.  Oleh  karena  itu  setiap  produk  diperbankan  syariah harus dipastikan sudah sesuai atau tidaknya dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan sharia  compliance pada  produk  gadai  emas  baik  dari  segi  akad  dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan sharia compliance .
Akad  yang  digunakan  pada  produk  gadai  emas  di  BSI  KCP  Surabaya Rungkut 1 sudah berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Terkait pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia mulai dari prosedur pengajuan, akad, pencairan dana  pembiayaan,  penyerahan  barang  agunan  (berupa  emas),  biaya pemeliharaan  hingga  pelunasan  hutang  dan  pengembalian  agunan  (berupa emas) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya pengukuran kepatuhan syariah diharapkan agar setiap transaksi pada produk gadai emas yang ada di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Pengawasan  DPS  dilakukan  sejak  produk  tersebut  akan  berjalan  hingga  akad tersebut selesai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya penyimpangan pada pelaksanaan akad.
Berdasarkan analisa tersebut, berikut tabel kesesuaian penerapan sharia compliance pada pelaksanaan produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1
Tabel 2.1
Check List Kesesuaian Sharia Compliance pada Pelaksanaan Produk Gadai Emas di
Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 Ketentuan Sharia Compliance Fatwa DSN MUI Implementasi Sesuai Tidak Sesuai Keterangan Aka d Rahn Fatwa  DSN MUI  terkait hak penahanan barang  dan marhun  serta manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada  pelaksanaanya di  BSI  KCP  Surabaya Rungkut  1  pegawai Gadai Emas BSI memiliki  hak  dalam menahan barang yang dijadikan agunan sampai hutang dilunasi dan hak milik barang  tersebut  tetap menjadi  milik  rahin. (Efendi, 2022) √ Karena dalam prakteknya, pada produk Gadai  Emas  BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sesuai dengan yang tertera pada fatwa  DSN  MUI yang ada. Qard h Fatwa  DSN MUI  Terkait pinjaman yang diberikan kepada nasabah serta ewajiban nasabah dalam melunasi hutangnya, dan biaya administrasi dibebankan pada nasabah Pada pelaksanaanya di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 pihak bank memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan terkait biaya ujroh
ditanggung oleh nasabah. (Efendi, 2022) √ Karena dalam pelaksanaanya sesuai dengan poin yang disampaikan pada  fatwa  DSN MUI Ijarah  Fatwa  DSN MUI  terkait manfaat barang  yang tidak  disertai hak kepemilikan Pada pelaksanaan akad ijarah di BSI KCP Surabaya  Rungkut  1, pihak  bank  hanya berhak menahan barang dan kepemilikan  barang tetap hak milik √ Karena, baik dalam fatwa DSN ataupun pada pelaksanaan  di BSI KCP Surabaya
nasabah/peminjam. (Efendi, 2022) Rungkut 1 terkait  hak  milik barang tetap menjadi milik nasabah Biaya Penyimpana n / Ujroh Fatwa  DSN terkait  biaya Ujroh  tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman” Pada pelaksanaan Gadai  Emas  BSI  KCP Surabaya  Rungkut  1 terkait Penetapan biaya  penyimpanan  / ujroh berdasarkan dengan nominal pinjaman  yang  sesuai dengan  taksiran  berat emas. (Efendi, 2022) √ Karena pada pelaksanaan gadai  emas  BSI KCP Surabaya Rungkut 1 terkait ujroh ditetapkan berdasarkan nominal hasil taksiran berat emas
Dapat  dilihat  dari  tabel  diatas  terkait  kesesuaian  dan  penerapan  fatwa DSN MUI pada pelaksanaan akad dan penetapan biaya ujroh produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1, bahwasannya setiap akad yang digunakan pada produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 didasarkan pada fatwa DSN MUI. Dan berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari pelaksanaan produk gadai  emas  dan  penerapan  akad  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  pada  produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sudah sesuai dengan  kepatuhan  syariah.  Baik  dari  segi  akad  maupun  dalam  pelaksanaan produk gadai emas tersebut.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  produk  gadai  emas  di  BSI  KCP  Surabaya  Rungkut  1 menggunakan  tiga  akad  yakni  akad  rahn,  qardh  dan  ijaroh.  Terkait  prosedur pengajuan  gadai  emas  terdapat  beberapa  syarat  dan  dokumen  yang  harus dilengkapi oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan gadai. Usia minimal 21 tahun, agunan harus berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), memiliki rekening BSI dan melengkapi formulir pengajuan beserta dokumen lain seperti KTP  dan  NPWP.  Pada  penaksiran  produk  gadai  emas  di  BSI  KCP  Surabaya Rungkut  1,  besarnya  pinjaman  ditentukan  berdasarkan  kadar  emas.  Terkait
besarnya ujroh ditentukan berdasarkan taksiran emas. Sebagai salah satu produk bank  syariah  tentunya  gadai  emas  syariah  harus  menerapkan  prinsip  syariah pada  pelaksanaan  produknya  yang  mana  sesuai  dengan  kepatuhan  syariah. Terkait penerapan sharia compliance dalam pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, dari awal akad hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori. (2013). Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 3.
Badan  Pusat  Statistik.  (2023).  Ekonomi  Indonesia  Tahun  2022. https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi- indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia  tahun  2022  tumbuh  sebesar  5%2C31  persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.
BSI.  (2021).  Laporan  Tahunan  Bank  Syariah  Indonesia  Tahun  2021. https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/206/
BSI. (2022a). Kinerja Pembiayaan Emas Tumbuh Positif, BSI Perkuat Produk Cicil
Emas. Website Bank Syariah Indonesia. https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-pembiayaan- emas-tumbuh-positif-bsi-perkuat-produk-cicil-emas
BSI.  (2022b).  Laporan  Tahunan  Bank  Syariah  Indonesia  Tahun  2022. https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/198/#zoom=true
BSI.  (2022c).  Layanan  Produk  Gadai  Emas  Bank  Syariah  Indonesia. https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori /emas?s=14
Cresswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Pelajar.
Dewi Afriyani. (2021). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah  Dan  Produk  Safe  Deposit  Box  Terhadap  Profitabilitas  Bank Syariah Mandiri Tahun 2018–2020. Skripsi.
DSN-MUI No 19. (2001). Al - Qardh. Akad Qardh.
DSN-MUI  No  92.  (2014).  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  92/DSN-
MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al- Mautsuq Bi Al-Rahn). 19, 1–7.
DSN  MUI.  (2002).  Fatwa  DSN  MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002.  Direktorasi Putusan MA RI.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced4 2b52e508679313432333535.html#:~:text=1.,manfaatnya  tetap  menjadi milik Rahin
Essa  Rahayu,  S.  R.  dan  E.  M.  (2021).  Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7(No.2), 355–359.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/ article/view/27984
Ghufron Az, M. (2020). Kepatuhan bank syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan  usahanya  terhadap  ketentuan  syariah  compliance.  Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 187–193. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4396
Harga-Emas.org. (2023). Grafik Harga Emas Antam di Indonesia. https://harga- emas.org/grafik/
Iqbal  Fathan.  (2020).  Analisis  Manajemen  Operasional  Produk  Gadai  Emas Dengan  Perspektif  Fatwa  Dsn  Mui  (Studi  Kasus  Di  Pegadaian  Pasar Babakan).
Pdfs.Semanticscholar.Org. https://pdfs.semanticscholar.org/cbd9/6896c50c8e77002e5152b869bd2 8569de4b1.pdf
Karnaen  Perwaatmadja,  Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih,  Y.  S.  (2005).  Bank  dan Asuransi  Islam  Indonesia  (Wirdyaningsih  (ed.);  Cetakan  1).  Prenada media.
Kemenkop.  (2019).  Kemenkop  UKM:  3,79  Juta  UMKM  Sudah  Go  Online. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm- 379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media
Mahkamah Konstitusi RI. (2022). DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18030&menu=
2
Masni,  H.  (2019).  Analisis  Penerapa  Shariah  Compliance  Dalam  Produk  Bank
Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3 No 2(2), 118–137.
Miles dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. In Buku Sumber tentang metode - metode Baru. UIP.
Nanik  Arifatina,  Yuni  Rohmahb,  E.  L.  (2022).  Implementasi  Akuntansi  Gadai Syariah (Rahn) Dengan Akad Qardh Dan Ijarah Di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera  Cabang  Kranji  Sesuai  Psak  No.  107.  In  AT  TARIIZ:  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Vol. 1, Issue 01, pp. 59–76).
Peraturan UU Nomor 7 Pasal 12 Tahun 1992. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. In Bank Indonesia (pp. 1–65).
Qaiyim  Asy’ari,  Istiqwamah,  Z.  M.  (2022).  Implementasi  Gadai  Emas  Dengan Sistem  Syariah.  In  Jurnal  Ngejha  (Vol.  1,  Issue  2,  pp.  99–104). https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.188
Rio  erismen  &  Aries  hermawan.  (2022).  Implementasi  Gadai  Emas  Di  Bank Syariah  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.pdf.  Al  Masbalih ; Journal Of Islamic Law.
Slamet Indah. (2019).  Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah ( Studi Kasus  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Sukoharjo  ).  Skripsi.  (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit. http://eprints.perbanas.ac.id/9714/
Wiroso. (2005). Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (p.
h. 2). PT. Gramedia.
Wulpiah. (2017). Urgensi penerapan kepatuhan syariah pada perbankan syariah.
Asy-Syariyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam, 2(1), 1–23.