Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1

## MASALAH DAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL : STUDI KASUS PROGRAM BANTUAN SOSIAL KOMPENSASI BBM DI KABUPATEN JEMBER
PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS FOR SOCIAL ASSISTANCE: CASE STUDY OF THE FUEL COMPENSATION SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN JEMBER DISTRICT
Franciscus Adi Prasetyo 1 , Nur Dyah Gianawati 2 , Kusuma Wulandari 3 , Wahyuni Mayangsari 4 , Saridewi Purwantini 5
Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember adirosari@gmail.com 1 , nurdyahgianawati@yahoo.co.id 2 , kusuma.wulandari@unej.ac.id 3 , w.mayangsari@gmail.com 4 , saridewi.fisip@unej.ac.id 5

## ABSTRAK
Bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak adalah bantuan sosial pemerintah yang ditujukan bagi keluarga miskin untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari potensi inflasi pasca kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi bantuan sosial di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilaksanakan di 25 desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah, pertama , terkait dengan data ditemukan ketidaksinkronan antara data desa dengan data pemerintah pusat, sebab walaupun pihak desa telah melakukan pembaharuan data, namun yang dikirimkan adalah data DTKS lama; kedua , masalah terkait distribusi bantuan sosial ditemukan adanya penerima bantuan sosial ganda, keluarga yang namanya tercantum pada sistem DTKS, tetapi tidak menerima undangan, keluarga mampu menjadi penerima manfaat, perubahan domisili akibat pemekaran wilayah, warga yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima manfaat, dan pemotongan uang bantuan; dan, ketiga , rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya dilakukan pembaharuan data berkesinambungan serta penetapan kritera yang tegas bahwa prioritas utama penerima bantuan sosial adalah warga tidak mampu yang belum pernah menjadi penerima manfaat. Kesimpulan yang diperoleh bahwa akurasi data penerima bantuan sosial menjadi elemen utama untuk memastikan setiap keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama sebagai penerima manfaat.
Kata kunci : BLT-BBM, Penerima Manfaat, Bantuan Sosial, Inflasi, DTKS.

## ABSTRACT
Direct cash assistance to compensate for rising fuel prices is government social assistance aimed at poor families. The main focus of this research is to identify problems and provide recommendations for improving the implementation of social assistance in the future. This research uses a qualitative method with a type of case study conducted in 25 villages in Jember Regency, East Java. The results of this study are, first, related to the data found to be out of sync between village data and central government data, because even though the village has updated the data, what was sent was the old DTKS data; secondly, problems related to the distribution of social assistance found that there were multiple social assistance recipients, families whose names were listed in the DTKS system, but did not receive invitations, families who were able to become beneficiaries, changes  of domicile due to regional expansion, residents who died were still registered as beneficiaries, and deduction of aid money. The recommendations are periodic data updating and priority on new beneficiaries. The conclusion obtained is that the accuracy of social assistance recipient data is the main element to ensure that every less fortunate family gets the same opportunities as beneficiaries.
Keywords : BLT-BBM, Beneficieries, Social Assisstence, Inflation, DTKS.
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720

## PENDAHULUAN (Introduction)
Kebijakan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, aktivitas, dan kerangka kerja yang diadopsi oleh pemerintah untuk melindungi kesejahteraan sosial baik individu, keluarga, mapun komunitas (Blau & Abramovitz, 2003). Salah satu bentuknya adalah program bantuan sosial ( public assistance programs ) yang ditujukan secara khusus bagi keluarga- keluarga miskin, termasuk juga di dalamnya bagi individu-individu yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas melalui bantuan uang tunai (Ambrosino, dkk., 2008). Upaya perlindungan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak individu dan keluarga yang berlatar belakang miskin untuk memastikan bahwa ketika terjadi krisis finansial,  ekonomi, dan politik pada tingkat nasional maupun global (Sumarto, Suryahadi, & Bazzi, 2008), kondisi ekonominya tetap berada pada garis kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan (Maydell, dkk., 2006), termasuk juga dalam hal ini dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Yusri & Syafri, 2021). Kebijakan kesejahteraan sosial tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program bantuan sosial sebagai salah satu pendekatan untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada kelompok masyarakat miskin agar terjadi pemerataan kesejahteraan sosial. Pada saat ini, Indonesia  telah  menjadi salah satu negara berkembang yang terus menerus mengembangkan  program asistensi sosial dan bantuan sosial bagi keluarga-keluarga miskin, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.  Khusus untuk bantuan sosial selama pandemik Covid-19 lalu, pemerintah tetap mendistribusikan beberapa jenis bantuan sosial seperti bantuan sembako, uang tunai, dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan bantuan usaha mikro kecil (Ramadhani & Megawati, 2021).
Pada perkembangannya terkini, salah satu
program bantuan sosial yang dikembangkan pemerintah  adalah pengalokasian uang tunai dalam jumlah tertentu bagi keluarga-keluarga miskin. Dana tunai tersebut dipergunakan oleh penerima bantuan sosial untuk memenuhi ke butuhan makanan bagi keluarganya (Puspitawati, Herawati, & Sarma, 2008). Namun, merujuk pada  berbagai  pengalaman praktek  distribusi bantuan sosial tersebut, ditemukan  beberapa permasalahan pada proses penyelenggaraannya, seperti sebagian masyarakat mengeluhkan permasalahan distribusi bantuan sosial (Akhmad, 2014), ketidakefektifan komunikasi dan koordinasi perangkat desa (Marta & Nurlitasari, 2021; Rumbewas, 2022), terdapat beberapa nama warga berhak yang tidak tercantum pada daftar penerima bantuan (Agustina & Hendra, 2021), masalah sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi (Hafiz, 2022). Ketidakakuratan distribusi bantuan sosial tersebut,  pada akhirnya berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (Fathimah & Nulhaqim, 2021) ini tentu saja mendapatkan reaksi dari masyarakat yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil. Salah satu bentuk reaksi tersebut adalah dengan cara mendatangi kantor desa untuk melakukan protes (Nuranisyah & Firtiah, 2021).
Pihak pemerintah sendiri pun sejak awal telah memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program bantuan sosial tersebut. Mulai dari pengalokasian anggaran yang tumpang tindih pada beberapa kementerian seperti yang terjadi di tingkat kementerian, tidak transparan dan akuntabilitas,  serta tidak tepat sasaran, serta tidak adanya pedoman pelaksanaan yang jelas, tidak dipublikasikan, serta data penerima bantuan sosial yang tidak dipublikasikan secara terbuka (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Pemerintah selaku pihak penyelenggara program bantuan sosial tentu saja telah mengambil langkah- langkah strategis agar permasalahan yang berkaitan dengan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan distribusi dapat terselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka  penelitian ini menetapkan  kasus
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720
program bantuan langsung tunai Kompenasi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) pada tahun 2022 lalu  sebagai fokus kajiannya. Program ini dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia akibat terhambatnya jalur distribusi seiring dengan terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melindungi masyarakat miskin yang berpotensi terdampak inflasi harga kebutuhan bahan pokok di pasaran agar dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi terkait dengan implementasi program bantuan sosial.

## METODE (Methods),
Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus.  Lokasi penelitian ini adalah   10  desa di Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan jumlah penerima bantuan sosial minimal 400 penerima manfaat. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan telah melakukan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara mendalam ( in-depth interview ) kepada 10 orang pengurus desa, 10 orang warga penerima BLT-BBM, dan 10 orang petugas lapangan. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan dengan mewawancarai kepala desa, petugas lapangan, dan penerima manfaat. Teknik analisa data menggunakan tahapan koding data dan kategorisasi data (Newman, 2006). Peningkatan kualitas penelitian dilaksanakan dengan menerapkan standar kredibilitas dengan cara melakukan triangulasi sumber data, transferabilitas  dilaksanakan dengan membaca jurnal penelitian untuk memperkaya deskripsi atas konteks penelitian, dependabilitas  dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk melakukan pengecekan atas data penelitian, dan konfirmabilitas dilakukan dengan meminta seluruh tim peneliti melakukan review atas laporan penelitian (Faisal, 1990)   .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Penyusunan hasil penelitian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan serangkaian proses yang ketat sesuai kaidah metode penelitian kualitatif  yang dimulai dengan  menyusun transkrip wawancara, audit transkrip wawancara,  menyusun tabel koding data ( open coding , axial coding , dan selective coding ), meyusun kategorisasi data, menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan.  Berdasarkan proses penelitian tersebut, maka hasil-hasil penting yang diperoleh disusun menjadi beberapa kategori sebagai berikut :
1. Permasalahan terkait dengan akurasi data BLT-BBM Berdasarkan hasil temuan lapangan, diketahui bahwa dalam penyaluran bantuan sosial, pihak desa tidak mengetahui kriteria sasaran penerima manfaat karena data yang digunakan adalah data milik dinas sosial, sehingga peran dari pihak desa hanyalah menyampaikan surat undangan saja kepada pihak penerima manfaat sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum di dalam surat undangan tersebut. Disebutkan bahwa ketidaktahuan pihak desa tersebut karena desa tidak pernah dilibatkan dalam proses awalnya dan secara tiba-tiba telah menerima daftar penerima bantuan sosial yang dikirimkan dari pusat untuk beberapa warga di desanya.  Berdasarkan penjelasan dari pihak desa bahwa data yang digunakan oleh Dinas Sosial adalah data Dispenduk yang sudah lama dan belum diperbaharui. Memang ada juga  pihak desa ada yang mengetahui bahwa kriteria penetapan daftar nama penerima bantuan sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ditetapkan dari pusat. Beberapa persoalan yang juga muncul terkait dengan pembaharuan data, pertama ,  ditinjau dari pihak desa yang belum sepenuhnya secara berkala dilakukan sesuai arahan dari Kementerian Sosial yang menganjurkan untuk dilakukan pembaharuan data satu
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720
bulan dua kali. Sedangkan kemampuan pihak desa untuk melakukan pembaharuan adalah satu tahun sekali. Situasi ini disebabkan karena pihak desa kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan tugas pembaharuan data DTKS. Kedua, sistem pembaharuan data menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) dengan menempatkan satu orang operator di setiap desa untuk memasukkan data kemiskinan per desa adalah langkah yang baik. Namun, terkendala dengan daya pendukung  seperti dana dan tenaga pendata  untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat, sebab, apabila hanya menunggu kedatangan masyarakat untuk memperbaharui data, kurang efektif. Pihak pemerintah desa sesungguhnya pun telah mengupayakan untuk melakukan pembaharuan data penerima manfaat bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, terutama sekali bagi masyarakat yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Hasil pembaharuan data tersebut telah diajukan melalui aplikasi DTKS. Namun, ketika data yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan peneriman bantuan adalah data lama,  maka munculah permasalahan antara pihak desa dengan warga yang tidak mendapatkan. Memang ditemukan juga terdapat desa yang belum melakukan pembaharuan data. Hal tersebut terjadi karena kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembaharuan data. Terkait dengan permasalahan data tersebut, memang sejak awal ketika pihak desa mengindikasikan akan terjadi masalah dengan warga yang tidak menerima BLT- BBM. Pihak desa menduga akan dituduh telah bersikap tidak adil, walaupun sesungguhnya, sumber permasalahan tersebut terletak pada tidak sinkronnya antara data pemerintah pusat dengan data desa. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terbukanya konflik dengan warga desa, maka pihak desa sepakat untuk tidak memberikan undangan
apabila diketahui bahwa warga yang namanya tercantum tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.  Pihak desa lantas berkoordinasi dengan kantor pos untuk menghapus nama yang bersangkutan dari daftar penerima bantuan sosial.    Langkah lain yang ditempuh adalah mengirimkan pesan singkat kepada penerima manfaat secara langsung.
Pihak desa hanya berusaha untuk memaksimalkan program BLT-BBM ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat  saja.  Salah satu bentuk tanggung jawab desa yang menjadi tugasnya adalah pada penyediaan tempat yang representatif untuk proses pengambilan bantuan sosial. Selain itu, pemerintah desa setelah mendapatkan arahan dari pihak kecamatan, pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan akan adanya bantuan sosial tersebut. Satu persoalan di lapangan yang menjadi permasalahan pihak desa adalah jarak waktu yang hanya dua hari sebelum batas waktu dimulainya pengambilan BLT-BBM. Oleh karena itu, waktu yang tersedia sangatlah kurang, sebab pihak desa masih memerlukan waktu  untuk memeriksa kembali ketepatan sasaran penerima manfaat yang akan menerima BLT-BBM. Kelemahan akurasi data inilah yang menyebabkan salah satu pihak desa secara terpaksa menyepakati untuk mendistribusikan undangan dengan cara diam-diam, sebab ditemukan  terdapat nama-nama warga masyarakat di desanya yang tidak tercantum namanya di dalam daftar undangan sebagai penerima BLT- BBM. Namun demikian, di tengah permasalahan data penerima manfaat BLT-BBM tersebut, pihak desa telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses distribusi BLT-BBM sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Permasalahan Berkaitan Distribusi BLT- BBM
Distribusi BLT-BBM sebagaimana telah disebutkan di atas adalah
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e)
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720
menggunakan mekanisme undangan. Dijelaskan bahwa undangan distribusikan di balai desa secara langsung  membawa bukti identitas diri yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), dan apabila terdapat warga yang berhalangan mengambil undangan karena sakit, dapat mengambilnya secara langsung ke kantor pos dengan membawa fotokopi KTP dan KK.  Namun, ada pula pihak desa yang mendatangi warganya satu per satu sesuai dengan daftar nama yang tercantum di dalam undangan, sehingga membutuhkan waktu cukup lama.  Persoalan yang muncul dalam mendistribusiskan undangan adalah tidak serentak dalam satu waktu, melainkan bergelombang, sehingga menyebabkan terjadinya kebingungan di antara warga penerima manfaat. Terkait dengan undangan kepada penerima manfaat BLT- BBM,  ditemukan ada salah seorang informan yang telah mengecek data dirinya sebagai penerima secara langsung melalui laman cekbansos.kemensos.go.id, dan memang namanya tercantum sebagai penerima BLT-BBM, tetapi pada saat akan pendistribusian BLT-BBM, ternyata namanya tidak tercantum pada surat undangan yang dibagikan oleh pihak desa. Permasalahan ikutan lain yang turut mengiringi berkaitan dengan permasalahan distribusi tersebut adalah,; kedua , penerima manfaat yang telah meninggal dunia, namanya masih tetap tercantum di dalam daftar dan undangan penerima bantuan sosial, walaupun pada data kependudukan statusnya telah dirubah menjadi meninggal; Ketiga , adanya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mengundurkan diri, masih mendapatkan BLT-BBM, sedangkan penerima PKH lain yang masih terdaftar justru tidak mendapatkan BLT- BBM; Keempat , kurang akuratnya data, ditemukan adanya warga yang menjadi penerima ganda bantuan sosial, sebab selain menerima PKH, juga menerima BLT-BBM; Kelima , menurut penjelasan salah  seorang pihak desa, terdapat salah
satu warganya yang terhitung mampu, namun namanya tercantum sebagai salah seorang peneriman BLT-BBM. Akibatnya, pihak desa mengambil sikap untuk tidak mendistribusikan bantuan sebab dinilai tidak layak. Sementara itu, dana BLT-BBM juga tidak dapat dialihkan kepada warga lain yang menurut pihak desa sesungguhnya lebih layak dijadikan sebagai penerima manfaat BLT-BBM. Pertimbangan pihak desa untuk tidak mengalihkan pada warga lain karena tidak memiliki otoritas sehingga otomatis dana tunai tersebut dikembalikan ke pemerintah pusat; dan, keenam, ditemukan juga ada salah satu keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa dan termasuk pada kategori mampu justru menjadi penerima BLT-BBM.
Ketidaksinkronan data penerima manfaat ini berdasarkan penjelasan dari pihak masyarakat sendiri pun mengakui, bahwa pihak desa memang tidak melakukan pendataan kepada setiap warganya, sebab menurut warga, data yang dipergunakan untuk distribusi BLT BMM adalah data PKH. Bahkan, menurut salah seorang pengurus desa, data DTKS yang dipergunakan adalah data tahun 2011 sehingga tidak mengherankan apabila terdapat perbedaan antara nama penerima dengan fakta di lapangan karena telah terjadi banyak sekali perubahan. Menurut salah seorang warga lainnya, memang diakui bahwa dirinya adalah penerima PKH dan sekaligus juga menjadi penerima BLT-BBM yang baru saja diterimanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, memang dirinya tidak pernah didatangi oleh petugas desa untuk di data ulang terkait dengan adanya rencana distribusi BLT- BBM. Respon warga yang mendapat dua jenis bantuan sosial itu, dijelaskan merasa senang karena sangat membantu. Namun, pada sisi lain juga merasa kurang nyaman sebab ada juga tetangganya yang masuk pada kategori penerima bantuan tetapi justru namanya tidak tercantum. Tetapi pada situasi tersebut, informan menyatakan tidak dapat berbuat apa-apa
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720
karena dirinya hanya sebatas penerima bantuan saja. Hal menarik yang ditemukan adalah adanya seorang informan yang dengan suka rela memberikan Rp. 50.000 kepada salah seorang tetangga dekatnya yang tidak menerima BLT-BBM sebagai bentuk solidaritas antar tetangga.
3. Respon masyarakat terhadap distribusi BLT-BBM
Pada umumnya, masyarakat yang menerima bantuan dalam bentuk uang tunai melalui program BLT-BBM merasa senang. Uang tersebut sangat dibutuhkan dan meringankan  untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Namun, bagi sebagian masyarakat yang  mengetahui ada  keluarga  yang menerima  dua jenis bantuan sosial, secara psikologis merasa cemburu, dan kecewa   karena menilai adanya ketidakadilan sebab meyakini bahwa  keluarganya lebih layak menjadi penerima manfaat, namun harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak terdapat pada daftar undangan yang dikirimkan kepada pihak desa. Salah satu masyarakat desa yang kecewa lantas menyampaikan kepada kepala desa bahwa dirinya termasuk salah seorang yang mendukung dan memilih pada saat pemilihan kepala desa, namun ternyata dirinya tidak dihitung sebagai penerima bantuan sosial. Pihak desa pun harus menerima protes warga yang dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat yang mempertanyakan alasan terkait dengan nama orang tuanya yang terdaftar di sistem, tetapi ternyata tidak menerima undangan. Protes juga datang dari  warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi Covid-19, sebab tidak mendapatkan undangan sebagai penerima bantuan sosial. Sejauh ini, pihak desa cukup kooperatif dalam menanggapi protes warga dan menyarankan kepada warga yang tidak menerima BLT-BBM agar menanyakan langsung kepada pihak kantor pos untuk mensinkronkan data dirinya dengan DTKS.

## Pembahasan
Akurasi data kependudukan sangat berkaitan dengan ketepatan distribusi BLT- BBM kepada penerima manfaat (Fathimah & Nulhaqim, 2021) yang sesuai dengan tujuan awal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM.  Ketidakakuratan data tersebut (Nuranisyah & Firtiah, 2021) menjadi pemicu terjadinya kecemburuan sosial serta kurang terpenuhinya prinsip keadilan pada sebagian masyarakt karena menemukan adanya kekurangtepatan dari sisi sebagian penerima manfaat yang dinilai termasuk dalam kategori mampu, menjadi penerima bantuan ganda, telah meninggal dunia, bahkan salah satu diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa. Keterpenuhian prinsip keadilan dalam konteks bantuan sosial ini menjadi elemen dasar yang sangat penting (Sumarto, Suryahadi, & Bazzi, 2008), sehingga ketika ditemukan adanya kesenjangan fakta yang  tidak sesuai dengan tujuan awal diimplementasikanya program bantuan sosial tersebut, secara psikologis, sebagian masyarakat merasa kecewa dan diaktualisasikan dalam bentuk protes kepada pihak desa untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan alasan rasional tentang situasi yang dihadapi sebagian masyarakat yang menilai dirinya berhak mendapatkan bantuan sosial sebab telah mengikuti prosedur seperti melengkapi data diri melalui aplikasi SIKS- NG, namun ternyata namanya tidak terdapat pada undangan. Permasalahan akurasi data dan distribusi BLT-BBM ini sekaligus juga merefleksikan tingkat kesulitan implementasi program bantuan sosial (Akhmad, 2014), sebab data kependudukan yang dipergunakan sebagai acuan, walaupun telah dilakukan pembaharuan, namun tetap memunculkan permasalahan seperti   warga yang namanya tidak tercantum pada undangan  (Agustina & Hendra, 2021).
Upaya strategis yang disiapkan oleh pemerintah untuk menyempurnakan implementasi BLT-BBM dilakukan melalui dua langkah. Pertama , dalam rangka  untuk meningkatkan kualitas akurasi data penerima manfaat bantuan sosial ini, pemerintah telah
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.45720
diupayakan dengan membangun sebuah aplikasi SIKS-NG  serta  menempatkan satu orang operator per desa dengan tugas utamanya adalah melakukan pembaharuan data kependudukan. Namun, apabila dibandingkan antara luasnya wilayah desa serta tantangan geografis dengan kemampuan satu orang petugas operator per desa tentu saja sangat timpang sehingga menjadi  isu  krusial yang sangat berhubungan dengan ketercukupan sumber daya (Hafiz, 2022). Selain itu, secara teknis, permasalahan koneksi jaringan internet dan kemampuan penguasaan teknologi juga perlu diperhitungkan sebagai komponen masalah yang berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas data penduduk penerima manfaat BLT-BBM.  Terdapat lokasi-lokasi tertentu yang belum terjangkau fasilitas jaringan internet dan tenaga operatornya cukup terliterasi dengan baik untuk menggunakan sistem aplikasi berbasiskan teknologi informasi. Kedua , Permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi  dan koordinasi selama proses persiapan hingga pelaksanaan distribusi bantuan sosial (Marta & Nurlitasari, 2021; Rumbewas, 2022) telah berupaya dilaksanakan  semaksimal mungkin dengan berkoordinasi  bersama  pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung seperti kecamatan dan desa untuk memastikan bahwa distribusi bantuan sosial tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Memang, pada saat eksekusi di lapangan, ditemukan beberapa kendala teknis seperti,  terlalu dekatnya jadwal waktu antara sosialisasi BLT- BBM kepada masyarakat dengan dimulainya pendistribusian BLT-BBM yang hanya berjarak dua hari, serta menghadapi  aksi protes sebagian warga yang merasa kecewa karena  tidak mendapatkan undangan BLT- BBM.
Di atas permasalahan tersebut di atas, memang secara teori, program bantuan sosial ini  mampu memberikan perlindungan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan kelompok individu yang memang apabila ditinjau dari kemampuan keuangan keluarga sangat membutuhkan melalui skema pemberian uang tunai (Ambrosino, dkk.,
2008). Ditinjau dari sudut kebermanfaatannya, bantuan sosial dalam bentuk uang tunai terbukti efektif mampu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan ketika terjadi inflasi di dalam negeri  yang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.  Oleh karena itu, dalam rangka semakin memenuhi azas keadilan tersebut di atas, maka, rekomendasi yang diajukan melalui penelitian ini, khususnya diperuntukan bagi Kabupaten Jember untuk mendukung upaya pembaharuan data  adalah melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Jember agar dapat memobilisasi mahasiswa-mahasiswa untuk terlibat di dalam prosesnya. Para mahasiswa tersebut dapat bekerja pada desa- desa tertentu yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan data segera berdasarkan kondisi geografis dan keterbatasan kemampuan operator desa. Peran utamanya adalah membantu petugas pendataan desa untuk melakukan verifikasi data dan mencatatkannya di dalam sistem SIKS-NG, sehingga data penerima manfaat di desa  pun dapat diperbaharui secara berkala.

## SIMPULAN DAN SARAN
Secara umum, BLT-BBM memang mampu mengurangi beban ekonomi para penerima manfaat dari keluarga miskin dan individu lain yang membutuhkan karena kondisinya. Namun, permasalahan utama yang masih ditemukan pada program BLT-BBM ini adalah  terletak pada akurasi data dan distribusinya. Pada sisi akurasi data terletak pada penggunaan DTKS sebagai basis data yang memiliki perbedaan dengan data desa dan masalah distribusi berkaitan dengan ketepatan keluarga yang menjadi penerima manfaat sebab masih ditemukan adanya penerima ganda, hubungan kekerabatan, telah meninggal, dan perbedaan alamat domisili. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang merasa berhak tetapi tidak menerima BLT- BBM, secara psikologis merasa kecewa, cemburu, marah, dan menilai BLT-BBM belum memenuhi prinsip keadilan.
Merujuk pada permasalahan terkait dengan implementasi program bantuan sosial tersebut
Share: Social Work Journal Volume: 13
Nomor: 1
di atas, maka, sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan, di masa yang akan datang, proses pembaharuan data kependudukan untuk kepentingan distribusi bantuan sosial dapat dikerjasamakan antara pihak pemerintah kabupaten dengan perguruan tinggi setempat agar dapat memobilisasi mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pembaharuan data penerima manfaat program bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, I., & Hendra, A. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik Vol. 8 No. 2 : 132- 144.
Akhmad. 2014. Dampak Kompensasi Kenaikan Harga BBM Terhadap Kemiskinan Di Indonesia . Jurnal Academica Vol. 6 No. 2 : 1235-1252. Ambrosino, R.,  dkk. 2008. Social Work and
Social Welfare : An Introduction. Belmont, USA : Brooks/Cole.
Blau, J. & Abramovitz, M. 2003. Social Welfare Policy . New York : Oxfrod University Press.
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Kementerian/Lembaga. Melalui https://anggaran.kemenkeu.go.id Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif,
Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang. YA3 Fathimah, K., & Nuhaqim, S. A. 2021.
Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Dan Strategi Penyelesaian Konflik Di Kota Bandung.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 3 No. 1 : 65-74.
Marta, F. Y. D., & Nurlitasari, R. 2021. Implementasi Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1 No. 1 : 47-59. Maydell, dkk. 2006. Enabling Social Policy . Berlin : Springer.
Neuman, W. L. 2006. Social Research Methods. Qualitative and Quantitave Approaches. Boston : Allyn & Bacon
Nuranisyah, E., & Firtiah, M. 2021. Analisis Manajemen Konflik Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Desa Bojong.
Melalui, https://garuda.kemendikbud.go.id Puspitawati, H., Herawati, T., & Sarma, M. 2008). Dampak Subdisi Langsung Tunai (SLT)  -  BBM Pada Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Bogor, Jawa Barat. Melalui,
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/ar ticle/view/10673/file%20pdf . Ramadhani, T., & Megawati, R. E. N. 2021. Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Magnus Opus Vol. 4 No. 2 : 147-158.
Rumbewas, O. K. P. 2022. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Koya Koso Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua. Melalui, https://eprints.ipdn.ac.id/11631/1/B3_27 %20ORIDEK%20KP%20RUMBEWAS %REPOT%20REVISI Sumarto, S., Suryahadi, A., & Bazzi, S. 2008.
Dalam Barrientos, A., & Hulme, D. (ed). “ Social Protection for the Poor and Poorest ”. Selected Reading, hlm. 121- 140. New York : Palgrave McMillian.
Yusri, M., & Syafri, S. 2021. Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia . Medan.
UMSU Press.