-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH

## Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : rezekialdilaaldila@gmail.com

## Abstract
Achieving  a  legal  certainty  requires  land  registration.  In  order  to  achieve  legal  certainty,  land registration  is  needed.  The  registration  of  land  carried  out  is  an  attempt  to  provide  legal  certainty and protection to  the holders of rights  over  a parcel  of land and other registered rights  so that the party  proving  is  the  party’s  owner  of  the  said  parcel  of  land.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  legal  certainty  of  ownership  of  land  rights  certificates  in  land  registration  based  on several existing laws and regulations. The research method used in this study is normative juridical. The result of this research is that to obtain legal certainty, a person must have a certificate as proof of  ownership  of  the  land  rights.  Certificate  as  a  strong  proof  in  this  case  as  long  as  it  cannot  be proven otherwise physical and juridical contained there in must be accepted as correct. If a dispute in the future occurs, the settlement of proof of land rights  certificate is  carried out in court by the judge’s judgment.

## Keywords: certificate; legal certainty ; land r

## egistration

## Abstract
Tercapainya suatu kepastian hukum maka diperlukannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan  merupakan  suatu  usaha  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  sehingga  pihak  yang membuktikan  adalah  benar  pemilik  atas  bidang  tanah  tersebut.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk mengetahui  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah  dalam  pendaftaran tanah  berdasarkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk memperoleh  kepastian  hukum  maka  seseorang  harus  memiliki  sertifikat  sebagai  alat  bukti  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut.  Sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  dalam  hal  ini selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya harus  diterima  sebagai  data  yang  benar.  Apabila  dikemudian  hari  terjadi  sengketa  maka penyelesaian  pembuktian  sertifikat  ha  katas  tanah  tersebut  dilakukan  di  pengadilan  oleh pertimbangan hakim.

## Kata kunci : sertifikat; kepastian hukum ; pendaftaran tanah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  D  Ayat  (1)  disebutkan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”(Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945,  1945).  Dalam  Pasal  3  Ayat  (3)  Undang-Undang  1945  kewenangan  pemerintah dalam  mengatur  bidang  pertanahan  menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  kemudian  hari  yang  dikukuhkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Hal  ini  dapat  dilihat  diberbagai  peraturan Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  peraturan  Presiden,  dan  peraturan  yang  diterbitkan  oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan. (Hadisiswati, 2014).
Ketentuan  dalam  Buku  II  KUH  Perdata  dalam  Pasal  506  menjelaskan  mengenai  barang tak  bergerak  yaitu  termasuk  di  dalam  nya  adalah  tanah.  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, 1937).
Dalam  bukunya  Adrian  Sutendi,  Jan  Michiel  Otto  berpendapat  bahwa  kepastian  hukum harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  Memiliki  aturan  hukum  yang  jelas  dan konsisten, dalam instansi pemerintah diterapkan aturan hukum yang konsisten, tunduk dan taat terhadapnya,  masyarakat  harus  menyesuaikan  kebiasaan  mereka  terhadap  aturan  hukum tersebut,  hakim  yang mandiri,  tidak berpihak dan menerapkan aturan hukum  secara konsisten serta jeli dalam menyelesaikan sengketa hukum dan putusan pengadilan secara konkrit.(Sutedi, 2011).  Kepastian  hukum  adalah  hal  yang  dapat  ditentukan  dari  hukum  dalam  hal-hal  yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui bahwa seperti apa hukum dalam suatu keadaan  atau  hal  tertentu,  sebelum  dimulainya  dengan  perkara.  Sehingga  keamanan  hukum berarti  melindungi  para  pihak  terhadap  kesewenang-wenangan  hakim  (Soerodjo,  2003). Sertifikat  merupakan  keterangan  tertulis  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  berwenang  digunakan sebagai alat pembuktian.
Awal  mula  pendaftaran  tanah  diadakan  menurut  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  10  Tahun  1961  tentang  pendaftaran  tanah.  Namun,  karena  PP  ini  belum  maksimal akibat beberapa kendala yaitu keterbatasan dana dan tenaga sehingga penguasaan tanah- tanah sebaian  besar  tidak  di  dukung  oleh  alat  pembuktian  yang  memadai.  Selain  itu  PP  ini  belum cukup  memberikan  kemungkinan  terlaksananya  pendaftaran  tanah  dalam  waktu  singkat  dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
hasil yang memuaskan. Dalam mendaftarkan tanah tidak ada batas waktu setelah peralihan hak, selain itu Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak harus mendaftar tetapi bisa juga pemilik baru dari hak atas tanah sehingga seringkali tanahnya tidak didaftarkan. Untuk memperbaiki kelemahan ini maka dikeluarkan peraturan mengenai pendaftaran tanah yang baru untuk menyempurnakan peraturan pendaftaran tanah sebelumnya (Aprini, 2007).
Dalam  Pasal  19  UUPA  ayat  (1)  dasar  pendaftaran  tanah  dinyatakan  yaitu  untuk memperoleh  kepastian  hukum  maka  Pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  sesuai  ketentuan  yang  diatur  oleh  peraturan  pemerintah  dan  ayat (2)  rangkaian  pendaftaran  tanah  yaitu  pengukuran,  pemetaan,  pembukuan  tanah,  pendaftaran hak-hak  atas  tanah  serta  peralihan  atas  adanya  hak  tersebut  dan  pemberian  surat-surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang otentik (Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, 1960).
Kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar akan diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah. Sertifikat merupakan satu lembar dokumen  yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  yang  diperlukan  dari  suatu  bidang  tanah yang didaftar sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Parhi & Kumar, 1997).
Di  Indonesia,  pendaftaran  tanah  menganut  sistem  negatif.  Tetapi  bukan  sistem pendaftaran negatif murni, ketentuan di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo Pasal 17 ayat (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  petugas  pendaftaran  tanah  (Kantor  Pertanahan)  dalam melakukan  pendaftaran  tanah  melakukan  pengukuran,  petugas  akan  mencari  informasi mengenai  subyek  dan  obyek  yang  didaftarkan.  Petugas  pendaftaran  tanah  bersikap  aktif, mereka  tidak  hanya  mempercayai  informasi  dari  pemohon  sertifikat.  Sehingga  dikatakan sebagai sistem pendaftaran tanah negative yang berunsur positif (Harsono, 1999).
Dalam  pendaftaran  tanah  pada  sistem  publikasi  negatif  yang  diperlukan  untuk  sahnya pelaksanaan  hukum  yaitu  untuk  menentukan  perpindahan  hak  kepada  pihak  lain  sebagai pembeli.
Di  dalam  sistem  ini  berlaku  asas nemo  plus  juris yaitu  seseorang  tidak  berhak menyerahkan  atau  memindahkan  hak  melebihi  apa  yang  ia  miliki.  Kebenaran  data  yang dilampirkan  tidak  boleh  dipercaya  langsung  karena  Negara  tidak  memberi  jaminan  atas kebenaran  atas  data  tersebut.  Sistem  publikasi  yang  digunakan  adalah  sistem  negatif  yang mengandung unsur positif, hal ini dituangkan di dalam sistem publikasi negatif berunsur positif
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
akan  menghasilkan  surat-surat  tanda  bukti  hak  seseorang  yang  berlaku  dan  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat,  hal  ini  diatur  di  dalam  UUPA  dan  PP  No.24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  (Harsono,  2004).  Kepemilikan  hak  atas  tanah  seseorang  dapat  dinikmati manfaatnya dan digunakan sesuai dengan peruntukkannya (Suhariningsih, 2009).
Di dalam prakteknya kasus  sertifikat  tanah masih  sering terjadi sengketa karena banyak masyarakat  yang  memiliki  cara  untuk  menyerobot  tanah  orang  lain  sehingga  kasus  tersebut sampai  ke  pengadilan.  Sehingga  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  di bidang  pertanahan  maka  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah  serta  hak-hak  lain  yang terdaftar  diberikan  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk  apabila  dikemudian  hari  terjadi  sengketa dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atas tanah tersebut.
Akibat  dari  kasus  sengketa  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan antar  masyarakat.  Yang  menjadi  pertanyaan  bahwa  siapakah  yang  lebih  berhak  atas  tanah tersebut  sehingga  para  pihak  yang  merasa  dirinya  sebagai  pemilih  kah  atas  tanah  masing- masing akan membuktikan bahwa mereka yang lebih berhak atas tanah tersebut.
Sehingga  untuk  tercapainya  jaminan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah, masyarakat  harus  mendaftarkan  tanahnya  untuk  memperoleh  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  bagaimana  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah  dalam pendaftaran  tanah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah, dan bagaimana  penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam penyelesaian pembuktian sertifikat hak atas tanah.
Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang  dilakukan  oleh  Fitrah  Oeloem  yang  membahas  permasalahan  mengenai  kekuatan sertifikat  sebagai  dasar  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  kepastian  hukum  setelah  terbitnya sertifikat bagi pemegang hak atas tanah (Oeloem, 2015). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh  Christiana  Tri  Budhayati  yang  membahas  permasalahan  mengenai  jaminan  kepastian hukum dan pemilikan ha katas tanah dan Lembaga rechtsverwerking sebagai sarana pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Budhayati, 2018). Selain dua penelitian tersebut, penulis memberikan salah satu contoh jurnal lain sebagai bentuk orisinalitas  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indri
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Hadisiswati  yang  membahas  mengenai  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  hak  atas tanah (Hadisiswati, 2014).

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dilakukan  dengan  menggunakan jenis  Studi Kepustakaan  dengan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  perundang-undangan  dan  putusan  hakim, selanjutnya bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum serta tulisan lainnya.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah
Kepemilikan  sertifikat  hak  atas  tanah  sangatlah  penting  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  rakyat  Indonesia  mengenai  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  serta untuk  menciptakan  tujuan  dari  pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yaitu meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum.  Dalam  hal  untuk  dapat mewujudkan  kepastian  hukum  tersebut  diselenggarakan  pendaftaran  tanah.  Hal  ini dipertegas  di  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  diadakan pendaftaran  tanah  oleh  pemerintah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah    untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan ayat  (2)  Pengukuran,  perpetaan  dan  pembukuan  tanah,  pendaftaran  atas  hk-hak  atas  tanah dan  peralihan  hak-hak  tersebut,  pemberian  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat bukti  yang  kuat  merupakan  rangkaian  dari  pendaftaran  tanah  (Harsono,  2011).  Tujuan pendaftaran  tanah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  yang  terdiri  dengan  obyek,  subyek  dan hukumnya  yang berkaitan dengan konstruksi hukum. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 (Budhayati, 2018)
Pendaftaran  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  sertifikat  sebagai  tanda  bukti kepemilikan hak tidak berlaku mutlak, dalam hal ini berarti bahwa sertifikat tanda bukti hak masih  dapat  dibatalkan  apabila  sertifikat  tersebut  cacat  hukum.  Sertifikat  merupakan  surat pembuktian  tertulis  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dapat  memberikan  jaminan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
hukum.  Dalam  hal  sertifikat  yang  diperoleh  dengan  biaya  cukup  tinggi  dan  prosedur  yang cukup  rumit  belum  bias  memberikan  sebuah  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Meskipun tanah  tersebut  telah  memperoleh  sertifikat  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah, pihak  yang  merasa  memiliki  atau  mengklaim  tanah  tersebut,  masih  dapat  mengajukan keberatan  hukum  dengan  melakukan  gugatan  atas  hak  kepemilikan  tanah  tersebut  serta dapat mengupayakan pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan atas dasar adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Oeloem, 2015)
Dalam menentukan jaminan bahwa seseorang berhak atas kepemilikan hak atas tanah dengan dilakukannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu sangat penting karena untuk memberikan kejelasan atau keterangan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam bidang pertanahan terutama terhadap status tanah.
Di  dalam  penjelasan  UUPA  No.  5  Tahun  1960  bahwa  kegiatan  pendaftaran  tanah disebut dengan istilah kadaster hak terdiri atas peta dan daftar mengenai bidang tanah yang menguraikan keadaan hukum bidang tanah tersebut, mengenai luas dan lokasinya, mengenai subyek  haknya,  riwayat  pemilik  tanah  serta  perbuatan  hukumnya.  Untuk  memberikan informasi  yang  lengkap  mengenai  bidang  tanah  yang  dipertegas  dan  dimungkinkannya pembukuan  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  belum  lengkap  atau  masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah demikian belum ada sertifikatnya sebagai tanda bukti haknya hal ini merupakan tujuan pendaftaran tanah (Thalib, 1985).
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dengan  adanya  peran  masyarakat  dalam kegiatan  pendaftaran  tanah  akan  membuka  banyak  kemudahan  sehingga  masyarakat  lebih bergairah  untuk  mendaftarkan  tanahnya,  hal  yang  paling  penting  untuk  membuktikan adanya  hak  atas  tanah  dengan  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dengan  meminta kepada  Kantor  Pertanahan  agar  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  seseorang  mapun badan hukum dicatat identitasnya di Kantor Pertanahan dan kepada pemegang hak yang sah.
Hal  yang  terpenting  dalam  pendaftaran  tanah  yaitu  apabila  tanah  yang  dikuasai tersebut  mempunyai  catatan  identitas  tanah  yang  memuat  mengenai  jenis  haknya,  luasnya, keadaanya,  batas  dan  letaknya,  serta  siapa  yang  memiliki  atau  menguasai  dan  mempunyai cri khas yang lain (Siahaan, 2003).
Dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  mempunyai  tujuan  yaitu untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.  Namun  dalam  hal  ini  terjadi  pertentangan  antara  Pasal  19  Undang-Undang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pokok Agraria (UUPA) dengan PP No.24 Tahun 1997 mengenai jaminan kepastian hukum, dimana  dikatakan  bahwa  di  dalam  Pasal  19  UUPA  untuk  menjamin  kepastian  hukum dengan  melakukan  pendaftaran  tanah  dan  hasil  dari  pendaftaran  tanah  inilah  yang  berupa sertifikat  yang  dapat  menjamin  suatu  hak  kepemilikan  seseorang  mengenai  suatu  bidang tanah. Tetapi, di  dalam  Pasal  32 PP No.24 Tahun 1997 dikatakan bahwa sertifikat  sebagai suatu  jaminan  kepastian  hukum  tersebut  masih  dapat  diganggu  gugat  oleh  pihak  lain  yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dan pihak lain tersebut bisa membuktikan sebaliknya. Maka dalam hal ini untuk tercapainya jaminan kepastian hukum tersebut setelah melakukan pendaftaran tanah dan hasil yang diperoleh dari pendaftaran tanah tersebut berupa sertifikat. Sertifikat  inilah  yang  sebenarnya  menjadi  alat  pembuktian  apabila  terjadi  suatu  sengketa. Sehingga  letak  dari  suatu  kepastian  hukum  tersebut  yaitu  dimana  Hakim  dapat  memeriksa dan  memutus  suatu  perkara  sengketa  dengan  melihat  bahwa  diantara  dua  pihak  yang bersengketa untuk membuktikan masing-masing di muka pengadilan. Yang dibuktikan oleh pihak-pihak  yang  bersengketa  tersebut  mengenai  obyek  pendaftaran  tanah  nya  yang  terdiri dari  jenis  hak  atas  tanah,  pemegang  haknya,  keterangan  fisik  tentang  tanah,  beban  diatas tanah, dan peristiwa hukum yang terjadi, maka Hakim dapat memutuskan siapa pemilik hak atas suatu tanah tersebut setelah membuktikan obyek pendaftaran tanah tersebut.
Untuk  membuktikan  siapa  yang  berhak  atas  suatu  bidang  tanah  tersebut  maka  yang berhak  memutus  yaitu  pengadilan.  Diadakannya  perubahan  dan  pembetulan  apabila  tidak sesuai nya pendaftaran tanah.
Pembuktian dari kepemilikan atas suatu kebendaan maka harus adanya alat bukti yang kongkrit, dan alat bukti yang lazim berlaku yaitu bukti administratif, bukti phisik, dan bukti yuridis,  termasuk  sebagai  kepemilikan  tanah.  Jika  tidak  ada  alat  bukti  yang  syah,  maka secara  bukti  administratif  dan  yuridis,  seseorang  yang  memiliki  tanah  dan  segala kebendaannya dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila terdapat alat bukti yang syah masih  dapat  diadakan  penyangkalan  atau  dianggap  tidak  sah  oleh  pihak  lain  selama  pihak yang  menyangkal  tersebut  bisa  menunjukkan  alat  bukti  yang  lengkap  atau  sebaliknya. Setelah diadu kekuatan pembuktiannya, maka pemegang alat bukti yang paling lengkap dan cara  peralihan  hak  serta  pembuatan  alat  bukti  inilah  sebagai  pemilik  sah  sebenarnya (Iskandar syah, 2015).
2. Penerapan  Pendaftaran  Tanah  Dalam  Penyelesaian  Permasalahan  Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  yang  kuat,  dalam  hal  ini  selama  tidak  dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai  data  yang  benar.  Apabila  selama  tidak  dapat  dibuktikan  kepada  pihak  yang menyangkal, maka data yang tercantum sebagai data fisik dan data yuridis dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik di dalam perbuatan hukum sehari-hari ataupun dalam  berperkara  di  pengadilan  hal  ini  terdapat  di  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  PP  No.  24 Tahun 1997 (Soerodjo, 2003b).
Maka  dari  hal  tersebut  sertifikat  bukan  sebagai  alat  bukti  yang  mutlak  karena  dalam pelaksanaannya  kemungkinan  masih  dapat  dinyatakan  batal  atau  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  disampaikan  oleh  putusan  pengadilan.  Sehingga  pihak  yang  mempunyai kepentingan  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  agar  pengadilan  dapat  memutuskan sertifikat hak atas tanah tertentu tidak memiliki kekuatan hukum.
Dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (2)  PP  No.24  Tahun  1997  diuraikan  lebih  lanjut bahwa  dalam  sistem  publikasi  negatif  memiliki  kelemahan  bahwa  apabila  pihak  yang Namanya  tercantum  sebagai  pemegang  hak  dalam  buku  tanah  dan  sertfikat  maka kemungkinan  menghadapi  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  tanah  itu.  Hal ini dimana pihak  yang satu tetap pada prinsipnya sedangkan pihak  yang lain menunjukkan itikad  baik  kepada  pihak  tersebut  bahwa  sebagai  pemegang  hak  dengan  adanya  sertifikat sebagai alat buktinya.
Untuk  mengatasi  kelemahan  hukum  tanah  Indonesia  maka  berdasakan  hukum  adat menggunakan lembaga “ rechtsverwerking ”. Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa batas waktu 5 tahun dapat berlaku apabila memenuhi 3 persyaratan yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah  dilakukan  secara  sah  dan  menghasilkan  produk  hukum  yaitu  sertifikat  yang  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pelaksanaan  pendaftaran  tanah pertama  dilakukan  pengumuman  terhadap  tanah  yang  telah  diteliti  sebelum  dibuatkannya pembukuan  hak  atas  tanah.  Jika  pengumuman  tidak  sesuai  dengan  aturan  atau  tidak dilakukan  maka  dikatakan  sebagai  cacat  hukum  dalam  proses  pensertifikatan.  Pemohon yang memiliki penguasaan tanah tersebut dengan itikad baik harus memenuhi syarat hukum mengenai  itikad baik  tersebut  serta penguasaan tanah secara fisik/ sporadik  oleh pemohon. Jika  semua  persyaratan  tersebut  tidak  dipenuhi  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  maka tidak dapat diterapkan.
Dalam  penerapan  Pasal  32  ayat  (2)  PP  No.24  Tahun  1997  terhadap  kasus-kasus konkrit  yang  akan  mempertimbangkan  adalah  hakim,  terpenuhinya  syarat-syarat  bagi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
penerapannya sebagaimana halnya penerapan lembaga “ rechtsverwerking ”pada tanah-tanah adat  karena  pengaturannya  masih  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah.  Untuk  menimbang berat  ringannya  kepentingan  pihak  yang  bersengketa  maka  Hakimlah  yang  mempunyai tugas  tersebut  serta  dalam  rangka  hukum  tanah  nasional  maka  ketentuan  ini  perlu  diatur dalam bentuk undang-undang (Harsono, 2005).
Dalam permasalahan pembuktian sertifikat hak atas tanah yang harus dibuktikan yaitu :  Pertama  Jenis  Hak. Dari  sertifikat  dapat  diketahui,  apakah  tanah  tertentu  yang  disebut didalamnya  berstatus  Hak  Milik  atau  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  atau  Hak Pengelolaan.  Dan  berapa  lama  hak  itu  diberikan  serta  kapan  berakhir  (selain  Hak  Milik). Untuk mengetahui jenis hak itu karena ditulis di bagian sampul dalam sertfikat dan dikolom pertama bagian atas dari buku tanah. Kedua Pemegang Hak, di dalam kolom kedua di atas dari  buku  tanah  dapat  dibaca  Nama  pemegang  hak.  Apabila  pemegang  hak  berganti,  dan adanya  pembagian  waris,  adanya  hibah  maka  harus  ditulis  data  yang  baru  dan  data  yang lama dicoret.
Ketiga,  Keterangan  Fisik.  Dalam  sertifikat  terdapat  surat  ukur,  maka  untuk mengetahui  sertifikat  kita  tahu  bahwa  tentang  luas,  panjang,  lebar  tanah.  Selain  itu  dalam surat  ukur juga digambarkan bentuk  fisik  tanah,  apakah berupa segi  enam  atau segi  empat dan  sebagainya.  Letak  dan  batas-batas  tanah  juga  dijelaskan  dalam  sertifikat,  dan  keadaan tanah (misalnya : gunung atau rawa) dan bangunan yang berada di atas tanah itu, atau seperti ada  Hak  Sewa  atau  Hak  Guna  Bangunan.  Dan  kemungkinan  di  catat  di  dalam  sertifikat dengan adanya sitaan atas perintah pengadilan.
Kelima, Peristiwa  yang berhubungan dengan  tanah. Hal  yang berkaitan dengan tanah tertentu  juga  dicatat  oleh  KPT  dalam  sertifikat,  Misalnya  hibah  atau  jual  beli  atau  lelang maupun  inbreng  (pemasukan)  ke  dalam  suatu  PT  atau  jika  terjadi  penyitaan  maupun terjadinya  pewarisan  serta  beban-beban  yang  disebutkan  diatas  dan  penghapusannya (Perangin, 1986) .
Dengan  memperhatikan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  telah  ditegaskan  mengenai instansi  mana  yang  berwenang  membatalkan  sertifikat,  yaitu  :  Putusan  Mahkamah  Agung No.  350K/Sip/1968  tanggal  3  Mei  1969.  (Putusan  Mahkamah  Agung  No.350K/Sip/1968, 1969). Untuk  menyatakan  bahwa  batal  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  agrarian secara sah bukan termasuk weweang dari pengadilan, melainkan semata-mata wewenangnya hanya  administrasi,  sehingga  pihak  yang  dimenangkan  oleh  pengadilan  wajib  meminta
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pembatalan  sertifikat  itu  kepada  instansi  Agraria  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang diperolehnya itu.
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  716K/Sip/1973  tanggal  5  September  1973  (Putusan Mahkamah  Agung  No.716/Sip/1973,  1973)  adalah  Pengeluaran  atau  pencabutan  dan pembatalan sertifikat merupakan wewenang dari kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri (Abdurrahman, 1983).
Dari  dua  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  pengadilan  harus  menilai  dari  semua sudut  pandang  bukan  hanya  pada  siapakah  yang  berhak  atas  sertifikat  tersebut.  Dalam meneliti,  memeriksa  dan  membuktikan  asal  usul  pemilikan  tanah  yang  tercantum  dalam sertifikat maka terlebih dahulu hakim melihat bahwa apakah keterangan dalam sertifikat itu benar  atau  tidak,  serta  dalam  sertifikat  tersebut  apakah  mempunyai  kekuatan  hukum  atau tidak.  Hakim  dapat  menganggap  keterangan  yang  dituangkan  dalam  sertifikat  sebagai  hal yang benar, dan jika fakta nya benar maka  akan  mempunyai  kekuatan hukum,  dan adanya alat pembuktian lain yang lebih kuat yang dapat memberikan pembuktian (Ruchiyat, 1989).

## D. Simpulan
Pembuktian  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  harus  dibuktikan  yaitu  :  Pertama  Jenis  Hak. Dari  sertifikat  dapat  diketahui,  apakah  tanah  tertentu  yang  disebut  didalamnya  berstatus  Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Dan berapa lama hak itu diberikan  serta  kapan  berakhir  (selain  Hak  Milik).  Untuk  mengetahui  jenis  hak  itu  karena ditulis  di  bagian  sampul  dalam  sertfikat  dan  dikolom  pertama  bagian  atas  dari  buku  tanah. Kedua  Pemegang  Hak,  di  dalam  kolom  kedua  di  atas  dari  buku  tanah  dapat  dibaca  Nama pemegang  hak.  Apabila  pemegang  hak  berganti,  dan  adanya  pembagian  waris,  adanya  hibah maka harus ditulis data yang baru dan data yang lama dicoret.Ketiga, Keterangan Fisik. Dalam sertifikat  terdapat  surat  ukur,  maka  untuk  mengetahui  sertifikat  kita  tahu  bahwa  tentang  luas, panjang, lebar tanah. Selain itu dalam surat ukur juga digambarkan bentuk fisik tanah, apakah berupa segi enam atau segi empat dan sebagainya. Letak dan batas-batas tanah juga dijelaskan dalam sertifikat, dan keadaan tanah (misalnya : gunung atau rawa) dan bangunan yang berada di  atas  tanah  itu,  atau  seperti  ada  Hak  Sewa  atau  Hak  Guna  Bangunan.  Dan  kemungkinan  di catat di dalam sertifikat dengan adanya sitaan atas perintah pengadilan.Kelima, Peristiwa yang berhubungan  dengan  tanah.  Hal  yang  berkaitan  dengan  tanah  tertentu  juga  dicatat  oleh  KPT dalam  sertifikat,  Misalnya  hibah  atau  jual  beli  atau  lelang  maupun  inbreng  (pemasukan)  ke
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dalam  suatu  PT  atau  jika  terjadi  penyitaan  maupun  terjadinya  pewarisan  serta  beban-beban yang disebutkan diatas dan penghapusannya

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman.  (1983). Aspek  tentang  Hukum  Agraria  Seri  Hukum  Agraria  V (Cetakan  Ke). Bandung: Alumni.
Harsono,  B.  (1999). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya . Djambatan.
Harsono,  B.  (2004). Hukum  Agraria  Indonesia  (Himpunan  Peraturan  Peraturan  Hukum  Tanah . Jakarta: Djambatan.
Harsono,  B.  (2005). Hukum  AgrariaIndonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Cetakan Ke). Jakarta: Djambatan.
Harsono,  B.  (2011). Hukum  Agraria  Indonesia :  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah (Cetakan Ke). Jakarta: Djambatan.
Iskandar  syah,  M.  (2015). Pembebasan  Tanah  untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum .  Jakarta: Permata Aksara.
Perangin,  E.  (1986). Praktek  Pengurusan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah (Cetakan  Ke).  Jakarta: CV.Rajawali.
Ruchiyat, E. (1989). Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (Cetakan Ke). Bandung: Armico.
Siahaan, M. (2003). Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soerodjo, I. (2003a). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia . Surabaya: Arkola.
Soerodjo, I. (2003b). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia . Surabaya: Arkola.
Suhariningsih.  (2009). Tanah  Terlantar  (Asas  dan  Pembaharuan  Konsep  Menuju  Pernerbitan) .
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Jakarta: Prestasi Pusaka.
Sutedi, A. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sina Grafika.
Suteki., & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum( Filsafat, Teori dan Praktik) . Dpeok: PT. Raja Granfindo.
Thalib,  S.  (1985). Hubungan  Tanah  Adat  dengan  Hukum  Agraria  di  Minangkabau .  Jakarta:  Bina Aksara.

## Artikel Jurnal
Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA . 2 (April), 125–138.
Hadisiswati,  I.  (2014).  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 2 (1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146
Oeloem, F. (2015).  Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Sistem  Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif. 0–21.

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . , (1945).
Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 . , (1960).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . , (1937).
Parhi, D. R., & Kumar, B. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 . , 21 § (1997).
Putusan Mahkamah Agung No.350K/Sip/1968 . , (1969).
Putusan Mahkamah Agung No.716/Sip/1973 . , (1973).

## Tesis
Aprini, E. (2007). Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . Univeristas Diponegoro.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702