Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147
Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional
Dewi Prastiwi a *, Alifiah Nurul Walidah b a Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia; dewiprastiwi@unesa.ac.id*
b Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia; alifiyah@mhs.unesa.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 20-11-2019 Revisi 15-03-2020 Artikel diterima 18-06-2020

## Keywords:
Tax aggressiveness, firms’value, transparency, institutional ownership

## Kata Kunci:
Agresivitas pajak, nilai perusahaan, transparansi, kepemilikan institusional

## A B S T R A C T
This study seeks to examine the effect of tax aggressiveness on firms’ value. In the analysis, two moderating variables are added, namely transparency and institutional ownership. The sample of this study is  manufacturing  firms  that  were  listed  on  the  Indonesian  Stock Exchange (IDX) in 2014-2016. The sample is selected by using the purposive  sampling  technique.  The  multiple  regression  analysis empirically  demonstrates  that  tax  aggressiveness  reduces  firms’ values.  However,  the  hypothesis  that  predicts  that  institutional ownership will mitigate the negative impact of tax aggressiveness is not empirically supported. The finding on the insignificant role of institutional  ownership  in  moderating  the  negative  effect  of  tax aggressiveness on firms’  value  indicates that institutional owners do  not  have  significant  commitment,  willingness,  or  ability  to monitor  firms’  tax  aggressiveness.  In  general,  this  research supports the argument that suggests that firms’ tax aggressiveness negatively affects their values because tax aggressiveness increases firms’  risks.  This  study  expectedly  contributes  to  the  tax aggressiveness  literature  and  inform  economic  actors  such  as managers and investors to make appropriate decisions.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  agresivitas pajak  terhadap  nilai  perusahaan.    Dalam  analisis  tersebut,  dua variabel  pemoderasi  ditambahkan,  yaitu  transparansi  dan kepemilikan  institusional.  Sampel  penelitian  adalah  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  periode  2014- 2016 yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling . Dengan  tehnik  analisis  data  regresi  berganda,  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  agresivitas  pajak  dapat  menurunkan  nilai perusahaan. Selain itu, dengan adanya transparansi informasi dapat mengurangi penurunan nilai perusahaan akibat aktivitas agresivitas pajak. Akan tetapi, kepemilikan institusional yang diprediksi dapat melakukan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan
yang  baik,  ternyata  tidak  dapat  mengurangi  dampak  negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pemilik  institusional  tidak  memiliki komitmen,  kesediaan,  ataupun  kemampuan  yang  signifikan  untuk memantau  agresivitas  pajak  perusahaan.  Secara  umum,  penelitian ini mendukung pendapat yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berdampak negatif terhadap perusahaan karena meningkatkan risiko perusahaan.  Penelitian  ini  diharapkan  berkontribusi  menambah literatur tentang agresivitas pajak sehingga pelaku ekonomi seperti manajer, investor dapat mengambil keputusan yang tepat.

## PENDAHULUAN
Nilai  perusahaan  merupakan  merupakan  persepsi  investor  terhadap  kinerja manajemen  perusahaan.  Banyak  upaya  kinerja  yang  dilakukan  oleh  manajemen perusahaan  untuk  meningkatkan nilai  perusahaan, diantaranya dengan penghematan arus kas keluar melalui pembayaran pajak yang efektif dan efisien. Pajak merupakan transfer kekayaan atas sebagian penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai wajib  pajak  kepada negara  yang  dapat  dipaksakan  menurut  undang-undang  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung.  Akibatnya,  bagi  perusahaan  pajak merupakan  beban  yang  tidak  memiliki  implikasi  secara  langsung  (Damayanti  & Prastiwi, 2017).
Penghematan  arus  kas  keluar  melalui  pembayaran  pajak  yang  efektif  dan efisien  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  kesejahteraan pemegang  saham,  sehingga  tindakan  manajerial  yang  dirancang  fokus  pada meminimalkan  kewajiban  pajak  perusahaan  (Desai  &  Dharmapala,  2009). Dampaknya,  pemilik  perusahaan  berusaha  meminimalkan  beban  pajak  untuk mengoptimalkan profit perusahaan (Dyreng et al ., 2013). Segala upaya minimalisasi jumlah  pajak  perusahaan  tersebut  dikenal  dengan  konsep tax  aggresiveness atau agresivitas pajak (Richardson & Taylor, 2015).
Agresivitas pajak adalah tindakan yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak secara legal maupun ilegal (Frank et al ., 2009; Taylor & Richardson, 2013). Namun, di sisi lain strategi agresivitas pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham.  Agresivitas pajak  justru  dipandang  dapat  menurunkan  nilai  perusahaan  karena  adanya  risiko deteksi  serta  peningkatan  biaya  akibat  agresivitas  pajak  seperti  biaya  pengawasan, perencanaan pajak, kehilangan reputasi dan potensi hukum (Chen et al ., 2014; Desai & Dharmapala, 2009; Wang, 2010).
Dalam agresivitas pajak, diduga ada informasi yang dikaburkan dari pemegang saham  yang  menimbulkan  asimetri  informasi  (Chen et  al .,  2014).  Hal  ini  dapat memfasilitasi  manajer  untuk  bertindak  mengejar  tujuan  pribadi  dan  mengabaikan kepentingan  pemilik  atau  pemegang  saham  (Desai  &  Dharmapala,  2009).  Masalah
keagenan tersebut dapat diminimalisir dengan Good Corporate Governance atau tata kelola  perusahaan.  Tata  kelola  perusahaan ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak pemegang  saham  dari  kepentingan  pribadi  manajer  yang  bisa  merugikan  pemegang saham.    Tata  kelola  perusahaan dapat  menjadi  suatu  mekanisme  untuk  mengurangi kekhawatiran  investor  terhadap  tindakan  manajer  yang  dapat  menurunkan  nilai perusahaan (Chen et al ., 2014; Desai & Dharmapala, 2009; Wang, 2010).
Transparansi  sebagai  salah  satu  prinsip  tata  kelola  perusahaan  didefinisikan sebagai  ketersediaan  informasi  bagi  pihak  luar  guna  pengambilan  keputusan  bisnis (Wang, 2010; Chen et al ., 2014). Transparansi dapat mengurangi asimetri informasi antara  manajer  dan  pemegang  saham  dengan  mengurangi  konflik  keagenan  dan menjadi  sinyal  positif  di  pasar  bagi  pengambilan  keputusan  bisnis  dan  peningkatan nilai perusahaan (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Selain transparansi, menurut Desai dan Dharmapala  (2009),  pengawasan  investor  luar  melalui  kepemilikan  institusional dianggap  dapat  memantau  kinerja  manajer  secara  lebih  intensif.  Keahlian  dan  hak suara yang dimiliki investor luar dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan  diambil  manajer  perusahaan  (Desai  &  Dharmapala,  2009),  sehingga  dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan.
Penelitian  agresivitas  pajak  terhadap  nilai  perusahaan  sebelumnya menunjukkan hasil inkonsisten. Penelitian Wahab dan Holland (2012),  menunjukkan bahwa  perencanaan  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  nilai  perusahaan,  dan  tata kelola perusahaan tidak mampu memoderasi keduanya. Menurut Chen et al . (2014), penghindaran  pajak berpengaruh  negatif  terhadap  nilai  perusahaan.  Akan  tetapi, transparansi  informasi  dapat  memperbaiki reaksi negatif tersebut  dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Chasbiandani dan Martani (2012), penghindaran pajak dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu,  Desai  dan  Dharmapala  (2009)  menunjukkan  bahwa  penghindaran  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  nilai  perusahaan,  namun  terdapat  arah  positif  pada  nilai moderasi  kepemilikan  institusional.  Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  teori agensi bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Berdasarkan  inkonsistensi  hasil  penelitian  terdahulu, maka  penelitian  ini  bertujuan  menguji  kembali  pengaruh  agresivitas  pajak  terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur Indonesia dengan moderasi transparansi dan kepemilikan institusional.
Konflik keagenan yang tinggi antara manajer dan fiskus maupun manajer dan pemegang  saham  serta  rendahnya  implementasi  tata  kelola  perusahaan  pada perusahaan  di  Indonesia  membuat  topik  ini  menarik  untuk  diteliti.  Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di  BEI. Objek ini dipilih karena indeks harga saham sektoral  manufaktur  mengalami  tren  peningkatan  dari  tahun  2011  -  2016  dibanding sektor lain. Selain itu, sektor ini memiliki kompleksitas operasi dari pra hingga pasca produksi dengan intensitas permintaan yang tinggi, sehingga tingkat persaingan antar perusahaan menarik investor dan berpotensi perusahaan melakukan strategi agresivitas
pajak.
Periode penelitian dipilih pada tahun 2014 – 2016, karena fenomena fluktuasi harga saham sektor manufaktur yang terjadi pada periode tersebut. Variabel kontrol seperti leverage dan  ukuran  perusahaan  digunakan  karena  penelitian  terdahulu menunjukkan  adanya  keterkaitan  antara  variabel  ini  dengan  nilai  perusahaan  serta untuk mengontrol pengaruh variabel lain di luar variabel penelitian ini (Chen et al ., 2014).  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  literatur  tentang  agresivitas pajak, khususnya tentang pengaruh agresivitas pajak pada nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini menginformasikan pelaku ekonomi seperti manajer atau investor dalam mengevaluasi dampak agresivitas pajak perusahaan.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Hubungan  keagenan  didefinisikan  sebagai  kontrak  antara  prinsipal  dan  agen untuk  mengelola  sumber  daya  entitas  termasuk  pengambilan  keputusan  operasi  dan strategi terbaik bagi prinsipal dalam menjalankan operasi (Jensen & Meckling, 1976). Teori  agensi  dalam  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  hubungan  antara  pemilik  atau pemegang  saham  sebagai  prinsipal  dengan  manajer  sebagai  agen.  Manajer berkewajiban  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  perusahaan  kepada  pemegang saham. Faktanya, manajer tidak selalu bekerja untuk kepentingan  pemegang saham, melainkan  bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadi  (Jensen  &  Meckling, 1976). Manajer memiliki akses langsung dan menguasai informasi perusahaan lebih banyak  dibanding  pemegang  saham  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  aktivitas pengelolaan  perusahaan,  sehingga  terdapat  peluang  bagi  manajer  untuk  tidak mengungkapkan seluruhnya informasi penting yang dimiliki perusahaan.
Asimetri  informasi  tersebut  menimbulkan  konflik  keagenan  antara  manajer dan pemegang saham. Menurut Desai dan Dharmapala (2009), masalah agensi yang berkaitan dengan agresivitas pajak perusahaan disebabkan adanya asimetri informasi yang  memfasilitasi  manajer  untuk  bertindak  atas  kepentingan  pribadi  dan mengabaikan  kepentingan  pemegang  saham.  Perbedaan  kepentingan  tersebut  dapat menimbulkan  biaya  agensi  yang  dapat  membebani  pemegang  saham  (Chen et  al ., 2014).  Masalah  agensi  dalam  praktik  agresivitas  pajak  dapat  diminimalisir  dengan menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  seperti  transparansi  dan  kepemilikan institusional.

## Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan
Pajak  bagi  perusahaan  merupakan  beban  yang  tidak  berimplikasi  langsung terhadap  proses  produksi,  namun  justru  dapat  menurunkan  laba  perusahaan.  Oleh karena  itu,  upaya  minimalisasi  pajak  terutang  merupakan  fokus  pihak  manajemen untuk  mengoptimalkan  laba  perusahaan.  Upaya  ini  dilakukan  melalui  agresivitas
pajak.  Agresivitas  pajak  merupakan  upaya  penghematan  pajak  baik  secara  legal maupun  illegal.  Upaya  penghematan  pajak  secara  legal  dilakukan  dengan memanfaatkan  celah  dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sementara upaya  penghematan  pajak  secara  ilegal  dilakukan  dengan  melanggar  peraturan perpajakan seperti manupulasi data pendapatan dan biaya.
Penghematan pajak merupakan  arus kas masuk  yang dapat  digunakan untuk meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Strategi  agresivitas  pajak  dapat  memfasilitasi manajer untuk mengejar atau memenuhi kepentingan pribadi dengan memaksimalkan laba perusahaan. Namun agresivitas pajak tersebut meningkatkan risiko deteksi serta biaya  karena  agresivitas  pajak  seperti  biaya  pengawasan,  perencanaan  pajak, kehilangan reputasi dan potensi hukum (Chen et al ., 2014; Desai & Dharmapala, 2009; Wang,  2010).  Hal  tersebut  menyebabkan  agresivitas  pajak  perusahaan  tidak  selalu diinginkan  atau  didukung  oleh  para  pemegang  saham.  Agresivitas  pajak  dipandang dapat  menurunkan  reputasi  perusahaan  yang  berdampak  terhadap  nilai  perusahaan. Sependapat  dengan  pernyataan  tersebut,  Hanlon  dan  Slemrod  (2009)  menyebutkan bahwa  pasar  bereaksi  negatif  terhadap  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  perusahaan yang tercermin dengan turunnya harga saham. Menurut Wahab dan Holland (2012), perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan di Inggris dalam periode pengamatan tahun 2005 sampai 2007 berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena adanya asimetri  informasi  yang  memfasilitasi  manajer  untuk  melakukan  kecurangan  atau menimbulkan moral  hazard dan  potensi  peningkatan  biaya  serta  risiko  (seperti inspeksi atau penyelidikan oleh otoritas pajak) yang cukup tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:
H1: Agresivitas pajak dapat menurunkan nilai perusahaan.

## Tata Kelola Perusahaan
Perbedaan  penguasaan  informasi  antara  principal  dan  agen  berpotensi menimbulkan  masalah  keagenan.    Pihak  agen  dapat  memanfaatkan  penguasaan informasi  yang  lebih  baik  untuk  kepentingan  pribadi  yang  berbeda  dengan kepentingan pemegang saham. Dalam hal ini, manajemen lebih termotivasi terhadap tujuan  jangka  pendek  yaitu  kompensasi  kinerja,  sementara  pemegang  saham  lebih termotivasi  terhadap  tujuan  jangka  panjang  yaitu  nilai  perusahaan.  Lanis  dan Richardson  (2012)  menemukan  bahwa  pajak  merupakan  motivasi  utama  keputusan manajer. Motivasi manajemen mendorong mereka untuk melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang berdampak terhadap laba perusahaan baik  secara  legal  maupun  ilegal.  Tindakan  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  secara ilegal dapat berdampak terhadap nilai perusahaan di mata para stakeholders . Dalam agresivitas pajak diduga ada informasi yang dikaburkan dari pemegang saham yang menimbulkan asimetri informasi (Chen et al ., 2014). Potensi konflik kepentingan ini dapat diminimalisir dengan tata kelola perusahaan.
Tata  kelola  perusahaan  adalah  mekanisme  kontrol  perusahaan  agar  dapat berjalan  secara  efektif  dalam  memenuhi  kepentingan stakeholder eksternal  dan internal.  Tata  kelola  perusahaan  memainkan  peran  penting  dalam  memonitor  aktor yang  berbeda  dan  perencanaan  prosedur  perencanaan  pajak  (Boussaidi  &  Hamed, 2015).  Mekanisme  tata  kelola  perusahaan  dapat  mengurangi  biaya  pengawasan ( monitoring  cost )  dengan  meningkatkan  pengawasan  dan  pengawasan  (Mulyadi  & Anwar, 2015).
Pengawasan  atas  keputusan  manajerial  menjadi  penting  bagi dewan  direksi untuk  menjamin  bahwa  kepentingan  pemegang  saham  dilindungi.  Lanis  dan Richardson  (2012)  melaporkan  bahwa  ukuran  dewan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  perumusan  agresivitas  perpajakan.  Sebaliknya,  Khaoula  dan  Ali  (2012) melaporkan tidak terdapat hubungan antara ukuran dewan dan agresivitas pajak dalam konteks  Amerika.  Mereka  menemukan  bahwa  jumlah  direksi  tidak  mempengaruhi strategi  untuk  meminimalkan  beban  pajak.  Minnick  dan  Noga  (2010)  menunjukkan bahwa dewan direksi kecil memperkuat manajemen pajak yang baik, sementara dewan besar  terbukti  tidak  efektif  karena  kesulitan  dalam  pengambilan  keputusan  tentang kebijakan agresivitas pajak.

## Agresivitas Pajak, Transparansi dan Nilai Perusahaan
Risiko deteksi serta peningkatan biaya karena agresivitas pajak seperti biaya pengawasan, perencanaan pajak, kehilangan reputasi dan potensi hukum (Chen et al ., 2014;  Desai  &  Dharmapala,  2009;  Wang,  2010)  menyebabkan  agresivitas  pajak perusahaan  tidak  selalu  diinginkan  atau  didukung  oleh  para  pemegang  saham. Agresivitas pajak dipandang dapat menurunkan reputasi perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Kondisi ini terdukung apabila perusahaan menerapkan tata kelola  perusahaan  yang  lemah.  Implementasi  tata  kelola  perusahaan  yang  lemah meningkatkan peluang oportunistik manajer melakukan agresivitas pajak.
Agresivitas  pajak  dapat  dilakukan  karena  manajemen  lebih  menguasai  data perusahaan  dibanding  pihak  pemegang  saham,  sehingga  mereka  dapat  memilah informasi  yang  dapat  dilaporkan  dalam  perhitungan  pajak.  Tindakan  mengaburkan informasi dari pemegang saham ini dapat menimbulkan asimetri informasi (Chen et al .,  2014).  Untuk  mengatasi  ancaman  konflik  keagenan  tersebut  dibutuhkan transparansi  sebagai  salah  satu  prinsip  tata  kelola  perusahaan  (Chen et  al .,  2014). Transparansi  adalah  keterbukaan  dan  ketersediaan  informasi  bagi  pihak  di  luar perusahaan. Transparansi dapat mengurangi kekhawatiran pemegang saham terhadap konflik  keagenan  yang  terjadi  dalam  perusahaan  saat  memutuskan  implementasi strategi agresivitas pajak. Transparansi memfasilitasi pemegang saham maupun pihak di luar perusahaan untuk memantau kinerja manajer dan perusahaan, sehingga dapat memberikan sinyal positif yang berujung pada peningkatan nilai perusahaan.
Transparansi kinerja perusahaan perlu diungkap dalam laporan keuangan agar investor dapat menilai baik atau buruk perusahaan dan memberi keyakinan terhadap investasi  yang  dilakukan.  Pendapat  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  Wang  (2010) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan menghindari pajak lebih tinggi daripada  perusahaan  yang  tidak  transparan.  Wang  (2010)  juga  menunjukkan  bahwa investor  menempatkan  harga  tinggi  pada  perusahaan  yang  melakukan  strategi penghindaran  pajak.  Namun,  nilai  yang  tinggi  dapat  turun  jika  perusahaan  menjadi tidak  transparan.  Secara  keseluruhan,  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa penghindaran  pajak  meningkatkan  nilai  perusahaan  terutama  pada  perusahaan  yang transparan.  Serupa  dengan  Wang  (2010),  Chen et  al. (2014)  mengatakan  bahwa strategi  penghindaran  pajak  perusahaan  di  China  direspon  negatif  sebab  ada peningkatan  biaya  agensi.  Namun  dengan  adanya  transparansi  informasi  yang diberikan perusahaan mampu mengurangi reaksi negatif tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:
H2: Transparansi  mampu  memperlemah  pengaruh  negatif  agresivitas  pajak terhadap nilai perusahaan.

## Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan
Agresivitas  pajak  dapat  dilakukan  karena  manajemen  lebih  menguasai  data perusahaan  dibanding  pihak  pemegang  saham,  sehingga  dapat  memilah  informasi yang  dapat  dilaporkan  dalam  perhitungan  pajak.  Tindakan  mengaburkan  informasi dari pemegang saham ini dapat menimbulkan asimetri informasi (Chen et al ., 2014). Perusahaan harus mampu mengurangi  konflik keagenan yang berpotensi  merugikan perusahaan  di  masa  depan  dan  berujung  pada  penurunan  nilai  perusahaan  Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, perlu ada pengawasan pada perusahaan yang dilakukan  pihak  luar  seperti  kepemilikan  institusional  (Kusumayani  &  Suardana, 2017).
Kepemilikan  institusional  sebagai  pihak  eksternal  merupakan  salah  satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dianggap dapat mengurangi konflik keagenan dalam  perusahaan  melalui  kegiatan  pengawasan.  Sebagai  contoh,  kepemilikan institusional  dapat  memantau  kinerja  manajer  secara  lebih  intensif  dengan  keahlian dan  profesionalisme  yang  dimiliki.  Selain  itu,  investor  institusional  berkepentingan untuk  memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  membuat  keputusan  yang  akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Akibatnya, kepemilikan institusional  berkepentingan  memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  melakukan penghematan  pajak  secara  legal.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dirumuskan hipotesis:
H3: Kepemilikan  institusional  mampu  memperlemah  pengaruh  negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

## METODE PENELITIAN

## Pemilihan Sampel
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur tahun 2012 sampai dengan  tahun  2017.  Penelitian  ini  menggunakan  populasi  perusahaan  sektor manufaktur  yang  terdaftar  dalam  BEI.  Perusahaan  sektor  manufaktur  dipilih  karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar (paling banyak terdaftar di BEI), sehingga dianggap dapat mewakili dari keseluruhan emiten yang terdaftar di BEI. Selain itu, karakteristik perusahaan  manufaktur  yang  mengolah  bahan  baku  menjadi  barang  jadi  membuat kewajiban  perpajakan  perusahaan  manufaktur  lebih  luas,  tidak  hanya  pajak penghasilan , pajak potong pungut namun juga pajak pertambahan nilai. Sementara itu, sampel  dipilih  pada  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  (1) perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  hingga  tahun  2017;  (2)  perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember pada tahun 2012 sampai tahun 2017; (3) perusahaan yang melaporkan  laba  sebelum  pajak  yang  positif;  dan  (4)  perusahaan  yang  memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan seperti pembayaran pajak tunai, harga saham.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

## Variabel Independen
Agresivitas pajak adalah upaya mengurangi jumlah pembayaran pajak melalui kegiatan perencanaan pajak secara legal dan ilegal. Pengukuran agresivitas pajak pada penelitian  ini  menggunakan long  run  cash  effective  tax  rate ( LCETR )  karena  dapat menggambarkan kondisi pajak efektif yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan yang  sebenarnya  atau  secara  tunai  dibayarkan  perusahaan. LCETR adalah perbandingan total  cash  tax  paid dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan total  pre-tax income dalam jangka waktu yang sama. Penelitian ini membutuhkan setidaknya tiga tahun  berturut-turut  untuk  memperoleh  data  pembayaran  pajak  yang  tidak  banyak hilang. Mengacu pada Kim et al . (2011), rumusnya adalah sebagai berikut:
LCETR i,t-2 = ∑ 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑛 𝑡−2 ∑ 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑛 𝑡−2 .................................................................................................................  1 Keterangan: LCETR i,t-2
= long run cash effective tax rate perusahaan i pada tahun t sampai t-2 ∑ 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑛 𝑡−2 = jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan i secara kas pada tahun t sampai tahun t-2 (ada pada laporan arus kas perusahaan)
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑛 𝑡−2 = Jumlah laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t sampai tahun t-2

## Variabel Dependen
Nilai perusahaan adalah nilai yang diukur melalui nilai pasar harga saham yang
merefleksikan  penilaian  publik  terhadap  kinerja  perusahaan.  Pengukuran  nilai perusahaan  menggunakan  rasio  Tobin’s  Q  karena  menitikberatkan  pada  nilai perusahaan relatif saat ini terhadap biaya untuk menggantikan aset perusahaan. Selain itu, rasio ini juga memasukkan unsur utang dan seluruh aset perusahaan yang artinya perusahaan  tidak  hanya  terfokus  pada  satu  tipe  investor  saham  saja  namun  juga kreditur.  Hal  ini  penting  karena  pendanaan  perusahaan  tidak  hanya  menggunakan ekuitas  namun  mencakup  liabilitas.  Tobin’s  Q merupakan  perbandingan  nilai  pasar ekuitas  (harga  saham  penutupan  dikali  jumlah  saham  beredar)  ditambah  total  utang dan dibagi dengan total aset perusahaan. Dalam penelitian ini, tahun yang digunakan adalah t=t+1 karena pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan baru dapat dilihat pada periode berikutnya, yang mengacu pada pengukuran Chen et al . (2014).
Q i,t+1 = (𝑀𝑉𝐸+𝐷)𝑖,𝑡+1 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡+1 ..........................................................................................................................  2
Keterangan:
Q i,t+1 = Nilai Tobin’s Q perusahaan i pada tahun t+1
MVE
= Nilai pasar ekuitas (hasil perkalian jumlah saham beredar dan harga saham penutupan) perusahaan i pada tahun t+1
D = Jumlah utang perusahaan i pada tahun t+1 Total Assets = Jumlah aset perusahaan i pada tahun t+1

## Variabel Moderasi
Transparansi  sebagai  salah  satu  prinsip  tata  kelola  perusahaan  merupakan keterbukaan  dan  ketersediaan  informasi  bagi  pihak  di  luar  perusahaan.  Pengukuran transparansi  menggunakan  perbandingan  jumlah  item  informasi  yang  diungkapkan dengan jumlah keseluruhan  item  informasi minimal yang harus diungkapkan dalam laporan  tahunan  perusahaan  publik,  jika  diungkapkan  diberi  nilai  1  jika  tidak diungkapkan  diberi  nilai  0.  Item  transparansi  mengacu  pada  Keputusan  Ketua BAPEPAM  LK  Nomor  KEP-431/BL/2012  tentang  Penyampaian  Laporan  Tahunan Emiten  atau  Perusahaan  Publik  (Tabel  3  pada  Lampiran).  Hal  ini  dilakukan  karena sampel  merupakan  perusahaan  manufaktur  yang  telah  terdaftar  dan  sahamnya diperdagangkan  di  BEI,  sehingga  aturannya  juga  mengikuti  dari  otoritas  yang berwenang, rumusnya:
Trans i,t = ∑n𝑖,𝑡 ∑k𝑖,𝑡 ........................................................................................................................................  3
Keterangan: Trans i,t = Transparansi perusahaan i pada tahun t Σn i,t = Jumlah item transparansi yang diungkap perusahaan i dalam laporan tahunan tahun t Σk i,t = Jumlah keseluruhan item transparansi yang harus diungkapkan perusahaan i pada tahun t
Kepemilikan  institusional  merupakan  salah  satu  mekanisme  tata  kelola perusahaan sebagai pihak eksternal yang dianggap dapat mengurangi konflik keagenan dalam  perusahaan  melalui  kegiatan  pengawasan.  Kepemilikan  institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan maupun
institusi nonkeuangan lainnya. Mengacu pada pengukuran Kusumayani dan Suardana (2017),  pengukuran  kepemilikan  institusional  menggunakan  perbandingan  jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar,
KI i,t = ∑saham institusi𝑖,𝑡 ∑saham beredar𝑖,𝑡 ..........................................................................................................................  4 Keterangan: KI ,t
= Kepemilikan Institusional perusahaan i pada tahun t Σsaham institusi i,t = Jumlah saham yang dimiliki investor institusi perusahaan i pada tahun t Σsaham beredar i,t = Jumlah saham beredar perusahaan i pada tahun t

## Variabel Kontrol
Penelitian ini memakai dua variabel kontrol. Variabel kontrol pertama adalah leverage yang  diproksikan  dengan  rasio DAR yaitu  rasio  untuk  mengukur  seberapa besar  aset  dibiayai  oleh  utang.  Semakin  besar  nilai  rasio  ini  maka  pendanaan perusahaan  dengan  utang  juga  semakin  besar,  sehingga  dikhawatirkan  perusahaan tidak sanggup melunasinya. Oleh sebab itu, variabel ini perlu dikontrol pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang diukur melalui perbandingan antara total utang dengan total  aset.  Variabel  kontrol  kedua  adalah  ukuran  perusahaan  ( size )  yang  merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur bedasarkan nilai buku asetnya. Ukuran ini relatif stabil dibanding pengukuran lain. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin  besar  pula  nilai  perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  pengaruh  variabel  ini  perlu dikontrol  terhadap  nilai  perusahaan  yang  diukur  dengan  logaritma  natural  dari  total aset.

## Tehnik Analisis Data
Data penelitian yang telah dikumpulkan diuji dengan alat bantu software SPSS 23, lalu dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang memenuhi syarat uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis  yang  memenuhi  syarat  uji  koefisien  determinasi,  uji  F  dan  uji  t.  Berikut merupakan model regresi untuk menguji hipotesis:
Model 1 : analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjawab hipotesis 1:
Q i,t+1 = α + β 1 LCTER i,t-2 + β 2 DAR i,t+1 + β 3 SIZE i,t+1 + ε .......................................................................  5
Model 2 : analisis regresi linier moderasi digunakan untuk menjawab hipotesis 2:
Q i,t+1 = α + β 1 LCTER i,t-2 + β 2 (LCETR*TRANS) i,t + β 3 DAR i,t+1 + β 4 SIZE i,t+1 + ε ............................  6
Model 3 : analisis regresi linier moderasi digunakan untuk menjawab hipotesis 3: Q i,t+1 = α + β 1 LCTER i,t-2 + β 2 (LCETR*KI) i,t + β 3 DAR i,t+1 + β 4 SIZE i,t+1 + ε ......................................  7
Keterangan: Q i,t+1 = Nilai perusahaan i pada tahun t+1 α                               = Konstanta β 1-4 = Koefisien regresi LCETRi ,t-2 = Agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t sampai t-2 DAR i,t+1 = Debt to Assets Ratio perusahaan i pada tahun t+1 SIZE i,t+1 = Ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun t+1 LCETR*TRANS i,t =Interaksi antara agresivitas pajak dan transparansi LCETR*KI ,t =Interaksi antara agresivitas pajak dan kepemilikan institusional ε                               = error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan  kriteria  pemilihan  sampel  yang  telah  dijelaskan  pada  metode pemilihan sampel, digunakan 66 perusahaan manufaktur dengan 97 data pengamatan setelah  dikurangi  dengan  data outlier untuk  memenuhi  asumsi  uji  normalitas.  Hasil statistik  deskriptif  menunjukkan  nilai  minimum,  maksimum,  median  dan  standar deviasi variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Q 97 0,431 1,440 0,916 0,210 LCETR 97 0,139 0,457 0,298 0,07 TRANS 97 15,00 32,00 26,021 4,56 KI 97 0,225 0,994 0,720 0,186 DAR 97 0,098 0,82 0,418 0,176 SIZE 97 25,619 31,269 28,066 1,301 Valid N (listwise) 97 Sumber: Output SPSS 23, 2018
Keterangan:
Q
= Nilai Perusahaan LCETR = Long Run Cash Effective Tax Rate TRANS = Transparansi
KI =  Kepemilikan Institusional DAR = Debt to Assets Ratio SIZE = Ukuran Perusahaan
Berdasarkan  Tabel  1,  nilai  rata-rata  variabel  Q  yang  kurang  dari  satu menunjukkan  bahwa  nilai  pasar  lebih  kecil  dari  nilai  buku  aset  perusahaan.  Hal  ini menandakan  bahwa  manajemen  belum  berhasil  mengelola  aset  perusahaan  serta potensi  pertumbuhan  investasi  yang  masih  rendah  (Nainggolan  &  Listiadi,  2014). Kemudian, nilai  rata-rata variabel LCETR yang rendah menunjukkan bahwa tingkat pembayaran  pajak  tunai  yang  dilakukan  perusahaan  rata-rata  masih  rendah  yang membuat nilai LCETR juga rendah. Artinya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di  Indonesia masih tinggi. Kemudian  nilai rata-rata variabel tranparansi  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  dan  keterbukaan  informasi  yang
diungkap masing-masing perusahaan kepada masyarakat rata-rata sebesar 26 item dari total  34  item  yang  harus  diungkapkan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  semua perusahaan publik secara transparan menyajikan informasi yang lengkap pada laporan tahunannya sesuai pedoman BAPEPAM LK Nomor KEP-431/BL/2012. Namun setiap perusahaan  rata-rata  telah  berusaha  menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan stakeholders untuk pengambilan keputusan bisnis.
Kemudian,  nilai  rata-rata  variabel  kepemilikan  institusional  menunjukkan bahwa  saham  masing-masing  perusahaan  manufaktur  di  BEI  yang  dimiliki  oleh investor institusi sebesar 72 persen dari total keseluruhan saham beredar. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel DAR menunjukkan aset perusahaan yang didanai utang sebesar 42 persen Semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar pendanaan perusahaan oleh utang  yang  menyebabkan stakeholders khawatir  terhadap  kemampuan  perusahaan untuk  melunasi  utang  yang  jatuh  tempo  jika  aset  dilikuidasi  (Kasmir  2016). Berikutnya,  nilai  rata-rata  variabel  ukuran  perusahaan  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan  manufaktur  di  BEI  rata-rata  sebesar  28,0656584,  artinya  semakin  besar nilai total aset perusahaan maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Pada Tabel 1, terdapat beberapa variabel dengan nilai standar deviasi lebih kecil dibanding nilai rata- rata  yang  mengindikasikan  bahwa  data  telah  terdistribusi  dengan  baik  sebab penyimpangan (varian) data penelitian menjadi lebih kecil.

## Uji Regresi
Hasil  uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  pada  model  regresi  1, adjusted R 2 sebesar  0,066.  Artinya  sebesar  6,66  persen  variasi  dari  variabel  nilai perusahaan  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  agresivitas  pajak  bersama  dengan leverage dan  ukuran  perusahaan,  sedangkan  93,4  persen  sisanya  dijelaskan  oleh variabel  lain di  luar penelitian ini. Pada model regresi  2, adjusted R 2 sebesar 0,129 yang  artinya  sebesar  12,9  persen  variasi  dari  variabel  nilai  perusahaan  mampu dijelaskan oleh variabel agresivitas pajak, leverage , ukuran perusahaan serta interaksi antara  agresivitas  pajak  dan  transparansi  sedangkan  87.1  persen  sisanya  dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pada model regresi 3, adjusted R 2 sebesar 0,079 yang  artinya  sebesar  7,9  persen  variasi  dari  variabel  nilai  perusahaan  mampu dijelaskan  oleh  variabel aggresivitas pajak, leverage ,  ukuran  perusahaan  serta interaksi antara agresivitas pajak dan kepemilikan institusional sedangkan 92,1 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## Agresivitas Pajak Dapat Menurunkan Nilai Perusahaan
Hasil Uji F pada model regresi 1, 2, dan 3 pada Tabel 2 (Lampiran) masing- masing  menunjukkan  nilai  probabilitas  sebesar  0,024,  0,002,  dan  0,021  yang  lebih kecil  dari  0,05.  Artinya  data  yang  digunakan  sebagai  sampel  dalam  model  regresi memang layak untuk digunakan dalam penelitian sehingga bisa melanjutkan ke uji t. Hasil  uji  t  untuk  model  regresi  1  menunjukkan  bahwa LCETR berpengaruh  negatif terhadap Q sebab nilai sig. 0,030 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi -0,663. Artinya,
H1  diterima  yaitu  agresivitas  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  atau  menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chen et al . (2014); Ilmiani dan Sutrisno (2014); Kusumayani dan Suardana (2017); Wahab dan Holland (2012). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa agresivitas pajak perusahaan lebih dianggap sebagai  suatu  ketidakpatuhan  yang  dapat  meningkatkan  risiko  deteksi  oleh  fiskus (dapat menimbulkan potensi hukum) serta tambahan biaya seperti biaya pengawasan, biaya implementasi, dan biaya kehilangan reputasi.
Masalah  keagenan  terjadi  karena  adanya  asimetri  informasi  yang mengakibatkan  adanya  perbedaan  persepsi  antara  investor  dan  manajer  tentang kebijakan agresivitas pajak (Chen et al. , 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas  pajak  dapat  menurunkan  nilai  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  karena beberapa  hal.  Pertama,  investor  mempersepsikan  bahwa  kebijakan  agresivitas  pajak merupakan  tindakan  yang  tidak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Agresivitas pajak  dianggap  cara  manajemen  memanipulasi  informasi  laba  untuk  meminimalkan jumlah  pajak  terutang  yang  berpotensi  menimbulkan  biaya  tambahan  akibat pemeriksaan pajak di kemudian hari seperti sanksi dan denda perpajakan.  Informasi strategi  penghindaran  pajak  perusahaan  yang  ditemukan  oleh  fiskus  berdasarkan putusan  pengadilan  tersebar  ke  publik  sehingga  nilai  saham  perusahaan  akan  jatuh. Sanksi akan diberikan pada perusahaan, yang dapat menghambat kinerja perusahaan sebab jumlah laba dapat berkurang akibat pembayaran sanksi dan denda pajak, yang pada akhirnya berdampak terhadap deviden yang dibagikan.
Kedua, agresivitas pajak oleh investor tidak dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan laba melalui penghematan pajak, namun dipandang sebagai risiko bagi perusahaan. Hal ini didukung oleh deterrence theory yang menyatakan bahwa perilaku seseorang  dipengaruhi  oleh  paradigma  manfaat,  biaya  dan  risiko  yang  muncul  dari setiap  tindakan  yang  dipilih  (Syakura  &  Baridwan,  2014).  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa dalam pengambilan keputusan investor akan mempertimbangkan ketiga aspek, yaitu  apa  dan  seberapa  besar  manfaat  yang  didapat,  seberapa  besar  biaya  yang ditimbulkan,  dan  seberapa  besar  kemungkinan  risiko  yang  akan  ditanggung (Damayanti  &  Prastiwi,  2017).  Reputasi  buruk  perusahaan  akibat  agresivitas  pajak menyebabkan  investor  baru  akan  ragu  membeli  saham  perusahaan,  sehingga permintaan saham perusahaan akan berkurang dan terjadi penurunan nilai perusahaan di masa depan.
Penurunan harga saham dicontohkan pada perusahaan Bumi Resources setelah kasus pajaknya tersebar ke publik. Pada saat itu harga saham penutupan perusahaan mengalami penurunan tajam dari 2010 sebesar Rp3.025,00 turun menjadi Rp2.175,00 pada  tahun  2011,  lalu  hanya  sebesar  Rp590,00  pada  tahun  2012.  Selain  itu  dalam aktivitas  strategi  agresivitas  pajak  perusahaan  terdapat  asimetri  informasi  antara manajer  sebagai  agen  yang  lebih  banyak  mengetahui  informasi  riil  perusahaan daripada  pemilik  atau  pemegang  saham  sebagai  prinsipal  yang  hanya  memperoleh informasi kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang disusun oleh pihak agen.
Adanya  motivasi  manajer  untuk  memperoleh  kompensasi  besar  jika  berhasil mengelola pajak secara efektif sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau  pemegang  saham  dapat  mendasari  manajer  memberikan  informasi  yang menyesatkan  investor  yang  tidak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya.  Hal tersebut  dapat  memfasilitasi  manajer  untuk  melakukan  tindakan  oportunistik  untuk memenuhi  kepentingan  pribadi  yang  dapat  merugikan  pemegang  saham  dan perusahaan (Chen et al ., 2014).
Transparansi Memperlemah Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Penurunan Nilai Perusahaan
Hasil uji t model regresi 2 menunjukkan bahwa LCETR berpengaruh negatif terhadap  Q,  sedangkan  interaksi  moderasinya  berpengaruh  positif  sebab  nilai  Sig. 0,007 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,041.  Jika tanda koefisien dari variabel agresivitas pajak berbeda dengan variabel interaksinya maka variabel moderasi berupa transparansi  memperlemah  pengaruh  agresivitas  pajak  terhadap  nilai  perusahaan (Solimun et al .,  2017). Artinya, H2 diterima yaitu transparansi mampu memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap penurunan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chen et al . (2014) serta Ilmiani dan Sutrisno (2014).
Masalah  keagenan  yang  disebabkan  karena  adanya  asimetri  informasi  dapat diminimalisir  dengan  adanya  transparansi  informasi  (Armstrong et  al .,  2015). Transparansi  informasi  menjadikan  akses  informasi  menjadi  lebih  transparan  dan mudah untuk diakses oleh investor sehingga dapat meminimalisir perilaku oportunistik manajer  dalam  melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  dapat  mengurangi  risiko deteksi dan risiko lain yang diakibatkan oleh kebijakan agresivitas pajak perusahaan (Chen et al ., 2014). Transparansi dapat menjadi sarana perusahaan untuk memperoleh kepercayaan investor dengan memberikan informasi dan penjelasan mengenai kinerja dan  kesehatan  perusahaan  yang  baik  (Anggoro  &  Septiani,  2015).  Transparansi informasi  perusahaan  yang  lebih  luas  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  akan direspon baik oleh pasar.
Transparansi  informasi  menjadikan  pemegang  saham  maupun  pihak  luar memperoleh  informasi  lebih  rinci  terkait  pengelolaan  perusahaan  serta  pencapaian maupun  strategi  bisnis  yang  digunakan  perusahaan  di  masa  depan.  Hal  ini  dapat membantu  pihak  luar  untuk  memantau  kinerja  perusahaan  dengan  lebih  baik  dan mengurangi  kekhawatiran  terhadap  perilaku  oportunistik  manajer  karena  adanya asimetri  informasi.  Transparansi  informasi  meminimalisir  perbedaan  persepsi mengenai  kebijakan  agresivitas  pajak  antara  investor  dan  manajer.  Transparansi informasi  merupakan  cara  manajer  untuk  meyakinkan  investor  bahwa  kebijakan agresivitas  pajak  merupakan  cara  untuk  meminimumkan  beban  pajak  yang  dapat dilakukan secara legal dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan.
Para pemegang saham memberikan nilai tambah terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki tranparansi yang tinggi. Investor Indonesia lebih
mempertimbangkan cost dibanding benefit yang  diperoleh  dari  adanya  agresivitas pajak,  sehingga  mereka  merespon  negatif  atas  strategi  tersebut  yang  terlihat  dari penurunan  nilai  perusahaan.  Namun  dengan  transparansi  informasi  yang  diberikan oleh  perusahaan  yang  melakukan  agresivitas  pajak,  maka  nilai  perusahaan  dapat meningkat.  Sedangkan  apabila  agresivitas  pajak  diterapkan  pada  perusahaan  yang tidak transparan maka nilai perusahaan akan semakin menurun Chen et al . (2014).
Kepemilikan  Institusional  Tidak  Mampu  Memperlemah  Pengaruh  Agresivitas Pajak terhadap Penurunan Nilai Perusahaan
Hasil  uji  t  untuk  model  regresi  3  menunjukkan  bahwa LCETR berpengaruh negatif  terhadap  Q.  Interaksi  moderasinya  tidak  berpengaruh  signifikan  sebab  nilai Sig. 0,137 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,593, yang artinya menolak H3 . Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  mampu memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap penurunan nilai perusahaan. Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  Kusumayani  dan  Suardana  (2017);  Wahab  dan Holland (2012).
Masalah  keagenan  timbul  karena  manajemen  kemungkinan  memiliki  tujuan yang  berbeda  dengan  pemegang  saham.  Manajer  lebih  termotivasi  terhadap  tujuan jangka pendek yaitu kompensasi kinerja, sementara pemegang saham lebih termotivasi terhadap  tujuan  jangka  panjang  yaitu  nilai  perusahaan  (Prastiwi,  2018).  Motivasi jangka pendek manajemen mendorong mereka untuk melakukan tindakan pajak yang aggresive untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang berdampak terhadap laba perusahaan  baik  secara  legal  maupun  ilegal.  Tindakan  agresivitas  pajak  yang dilakukan  secara  ilegal  dapat  berdampak  terhadap  nilai  perusahaan  di  mata  para stakeholders . Potensi konflik kepentingan ini dapat diminimalisir dengan tata kelola perusahaan.
Tata  kelola  perusahaan  merupakan  mekanisme  yang  mengontrol  perusahaan sehingga  dapat  berjalan  efektif  untuk  memenuhi  kedua  kepentingan stakeholder eksternal dan internal. Mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan dapat dilakukan secara  internal  dan  eksternal.  Salah  satu  mekanisme  pengawasan  ekternal  adalah melalui  kepemilikan  institusional.  Adanya  kepemilikan  institusional  dalam perusahaan  akan  mendorong  peningkatan  pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen, karena  mewakili  suatu  sumber  kekuasaan.  Namun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  mampu  memperlemah  pengaruh  agresivitas pajak  terhadap  nilai  perusahaan,  yang  artinya  besar  kecilnya  proporsi  kepemilikan institusional  tidak  mampu  berperan  mengurangi  dampak  agresivitas  pajak  terhadap penurunan nilai perusahaan.
Ketidakmampuan  kepemilikan  institusional  dalam  mengurangi  pengaruh negatif  agresivitas  pajak  terhadap  nilai  perusahaan  kemungkinan  disebabkan  oleh beberapa  hal.  Pertama,  kepemilikan  institusional  mempercayakan  pengawasan  dan pengelolaan  perusahaan  kepada  dewan  komisaris.  Kedua,  kurangnya  informasi
strategi  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  oleh  kepemilikan  institusional serta pemantauan pasif yang dilakukan seperti dengan hanya melihat besar kecilnya laba perusahaan, dapat menjadi penyebab keberadaan kepemilikan institusional belum mampu memperlemah pengaruh negatif yang ditimbulkan agresivitas pajak terhadap nilai  perusahaan  (Wahab  &  Holland,  2012).  Ketiga,  kepemilikan  institusional  tidak secara  langsung  turun  tangan  dalam  mengurusi  masalah  perpajakan  perusahaan. Proses  pengawasan  hanya  sebatas  pada  kinerja  perusahaan  yang  berpengaruh  pada hasil investasi mereka seperti dividen (Kusumayani & Suardana, 2017). Oleh sebab itu, fungsi pengawasan yang diharapkan sebagaimana mestinya belum cukup efektif dalam  mengawasi  tindakan  manajer  sehingga  belum  mampu  secara  langsung mengurangi terjadinya konflik keagenan.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat menurunkan nilai perusahaan  karena  asimetri  informasi  memfasilitasi  manajer  untuk  memenuhi kepentingan  pribadi  serta  lebih  dipandang  sebagai  suatu  ketidakpatuhan  yang meningkatkan  risiko  deteksi  fiskus  yang  menimbulkan  potensi  rusaknya  reputasi perusahaan  dan  kerugian  bagi  perusahaan.  Transparansi  mampu  mengurangi penurunan nilai perusahaan pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak sebab semakin banyak informasi yang diungkap dan diketahui masyarakat dapat mengurangi motivasi  manajer  untuk  memenuhi  kepentingan  pribadi  dan  mempermudah  akses masyarakat untuk lebih memantau kondisi dan kinerja perusahaan.
Secara keseluruhan, investor di Indonesia lebih memperhatikan biaya (risiko) agresivitas  pajak  dibandingkan  manfaatnya.  Akibatnya,  tranparansi  informasi  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan.  Meski  demikian,  kepemilikan  institusional  yang diharapkan dapat melakukan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang  baik,  ternyata  tidak  mampu  memperlemah  penurunan  nilai  perusahaan  pada perusahaan  yang  melakukan  agresivitas  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia hanya sebagai pihak eksternal yang tidak turun  tangan  secara  langsung  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  manajer  terkait aktivitas  perpajakan  perusahaan.  Mereka  lebih  fokus  terhadap  pengembalian  yang optimal atas dana yang telah diinvestasikan pada perusahaan tersebut.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  penelitian  ini  hanya menggunakan  satu  pengukuran  untuk  variabel  agresivitas  pajak  serta  tidak menggunakan  semua  komponen  tata  kelola  perusahaan  sehingga  bagi  peneliti selanjutnya  disarankan  untuk  menggunakan  pengukuran  agresivitas  pajak  yang  lain yang  lebih  dapat  mencerminkan  kegiatan  penghindaran  pajak  secara  agresif  serta menggunakan  variabel  tata  kelola  perusahaan  lainnya. Kedua,  penelitian  ini  hanya berfokus  pada  satu  sektor  perusahaan  di  bursa  efek.  Untuk  itu  peneliti  selanjutnya
disarankan untuk menggunakan seluruh sektor perusahaan di BEI dan memperbarui periode penelitian agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.
Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  atau  alat  evaluasi  bagi  manajer perusahaan untuk: 1) lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan rencana strategi agresivitas pajak karena dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan;  dan  2)  lebih  fokus  meningkatkan  transparansi  informasi  untuk meningkatkan  kepercayaan  investor.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan referensi bagi para investor agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Investor dapat memperhatikan  histori  pemberitaan  maupun  strategi  penghindaraan  pajak  yang dilakukan  perusahaan  agar  tidak  dirugikan  di  masa  yang  akan  datang,  serta memperhatikan juga transparansi informasi yang diusahakan oleh perusahaan sebagai itikad baik dari perusahaan. Bagi DJP dan OJK, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi  bahwa  ternyata  masih  banyak  perusahaan  yang  melakukan  strategi penghindaran  pajak  dan  belum  menerapkan  transparansi  sesuai  peraturan.  Hal  ini menjadi masukan bagi lembaga yang bersangkutan untuk dapat memperbaiki regulasi perpajakan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menambah  literatur  faktor-faktor  yang mempengaruhi nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap  nilai  perusahaan  dengan  transparansi  sebagai  variabel  moderating. Diponegoro Journal of Accounting , 4 (4), 437–446.
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance,  incentives,  and  tax  avoidance. Journal  of  Accounting  and Economics , 60 (1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003
Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: Empirical  evidence  from  Tunisian context. Journal of  Asian Business Strategy , 5 (1), 1–12.
https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12
Chasbiandani,  T.,  &  Martani,  D.  (2012).  Pengaruh  tax  avoidance  jangka  panjang terhadap nilai perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV . Banjarmasin.
Chen,  X.,  Hu,  N.,  Wang,  X.,  &  Tang,  X.  (2014).  Tax  avoidance  and  firm  value: Evidence  from  China. Nankai  Business  Review  International , 5 (1),  25–42. https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037
Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam meminimalkan upaya tax  agresiveness  pada  perusahaan  multinationality. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 8 (2), 79–89. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7041
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2009).  Corporate  tax  avoidance  and  firm  value.
Review of Economics and Statistics , 91 (3), 537–546.
Dyreng, S. D., Lindsey, B. P., & Thornock, J. R. (2013). Exploring the role Delaware plays as a domestic tax haven. Journal of Financial Economics , 108 (3), 751– 772. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.01.004
Frank, M.  M.,  Lynch, L. J.,  &  Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness  to aggressive and its relation financial reporting. The Accounting Review , 84 (2), 467–496. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467
Hanlon,  M.,  &  Slemrod,  J.  (2009).  What  does  tax  aggressiveness  signal?  Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal of Public Economics , 93 (1–2), 126–141. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004
Ilmiani,  A.,  &  Sutrisno,  C.  R.  (2014).  Pengaruh  tax  avoidance  terhadap  nilai perusahaan  dengan  transparansi  perusahaan  sebagai  variabel  moderating. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan , 14 (1), 30–39.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4),
305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kasmir. (2016). Analisis laporan keuangan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Khaoula,  A.,  &  Mohamed  Ali,  Z.  (2012).  Demographic  diversity  in  the  board  and corporate tax planning in American firms. Business Management and Strategy ,
3 (1), 72–86. https://doi.org/10.5296/bms.v3i1.1851
Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk:  Firm-level  analysis. Journal of  Financial Economics , 100 (3), 639–662. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007
Kusumayani,  H.  A.,  &  Suardana,  K.  A.  (2017).  Kepemilikan  manajerial  dan kepemilikan  institusional  sebagai  pemoderasi  pengaruh  perencanaan  pajak pada nilai perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (1), 646– 673.
Lanis,  R.,  Richardson,  G.,  Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2012).  Corporate  social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 26 (1), 75–100.
https://doi.org/10.1108/09513571311285621
Minnick, K., &  Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax  management? Journal  of  Corporate  Finance , 6 (5),  703–718. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005
Mulyadi,  M.  S., &  Anwar, Y.  (2015). Corporate governance,  earnings management and  tax  management. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 177 (22),
363–366. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361
Nainggolan, S. D. A., & Listiadi, A. (2014). Pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Jurnal Ilmu Manajemen , 2 (3), 868–879.
Prastiwi,  D.  (2018).  Does  corporate  governance  moderate  the  effect  of  earnings management  on  tax  aggressiveness? Advances  in  Social  Science,  Education and  Humanities  Research , 108 ,  8–13.  https://doi.org/10.2991/soshec- 17.2018.2
Richardson,  G.,  &  Taylor,  G.  (2015).  Income  shifting  incentives  and  tax  haven utilization:  Evidence  from  multinational  US  firms. International  Journal  of Accounting , 50 (4), 458–485. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001
Solimun,  Fernandes,  A.  A.  R.,  &  Nurjannah.  (2017). Metode  statistika  multivariat pemodelan  persamaan struktural (SEM) pendekatan WarpPLS . Malang: UB Press.
Syakura,  M.  A.,  &  Baridwan,  Z.  (2014).  Determinan  perencanaan  dan  perilaku kepatuhan  wajib  pajak  badan. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 5 (2),  170– 344. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017
Taylor,  G.,  &  Richardson,  G.  (2013).  The  determinants  of  thinly  capitalized  tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 22 (1), 12–25.
https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.02.005
Wahab,  N.  S.  A.,  &  Holland,  K.  (2012).  Tax  planning,  corporate  governance  and
equity value. The British Accounting Review , 44 (2), 111–124. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005
Wang,  X.  (2010). Tax  avoidance,  corporate  transparency,  and  firm  value .  The University of Texas at Austin.

## LAMPIRAN
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t Keterangan Model 1 Model 2 Model 3 Koefisien Determinasi: Adjusted R 2 0,066 0,129 0,079 Uji t: (Constant) LCETR DAR SIZE Interaksi 1 Interaksi 2 0,754 0,030 0,672 0,041 - - 0,351 0,001 0,428 0,161 0,007 - 0,725 0,009 0,137 0,578 - 0,055 F 0,024 0,002 0,021 Sumber: SPSS, 23 (2018) Keterangan: Q = Nilai Perusahaan LCETR = Long Run Cash Effective Tax Rate DAR = Debt to Assets Ratio SIZE
= Ukuran Perusahaan Interaksi 1 = LCETR*TRANS Interaksi 2 = LCETR*KI
Tabel 3
Item Transparansi
A. Laporan Komisaris dan Direksi
1 Laporan dewan komisaris memuat penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
2 Laporan dewan komisaris memuat pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
3 Laporan direksi memuat kinerja perusahaan yang mencakup kebijakan strategis, perbandingan target dan hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi
4 Laporan direksi memuat gambaran tentang prospek usaha dan penerapan tata kelola perusahaan
5 Uraian tentang pemegang saham dan persentase kepemilikan saham 5% atau lebih, komisaris dan direktur yang memiliki saham pada perusahaan publik
6 Uraian  tentang pemegang saham dan persentase kepemilikan saham masyarakat atau kurang dari 5%
B. Analisis dan Pembahasan Manajemen
1 Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan dua tahun terakhir, serta penjelasan tentang penyebab atau dampak perubahan mengenai aset
2 Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan dua tahun terakhir, serta penjelasan tentang penyebab atau dampak perubahan mengenai liabilitas
3 Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan dua tahun terakhir, serta penjelasan tentang penyebab atau dampak perubahan mengenai ekuitas
4 Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan dua tahun terakhir, serta penjelasan tentang penyebab dan dampak perubahan mengenai (i) pendapatan, (ii) beban, (iii) laba (rugi)
5 nalisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan dua tahun terakhir, serta penjelasan tentang penyebab atau dampak perubahan mengenai arus kas
6 Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan
7 Tingkat kolektabilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan
8 Prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan
pasar internasional dapat secara kualitatif maupun kuantitatif
9 Perbandingan antara target/proyeksi awal tahun dengan realisasi tentang pendapatan, laba, struktur permodalan atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
10 Target/proyeksi yang ingin dicapai di tahun depan tentang pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan deviden atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
11 Deskripsi strategi pemasaran dan pangsa pasar
12 Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas), dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan dan dibayar selama 2 tahun terakhir
13 Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada akhir tahun
14 Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan dan dampaknya terhadap laporan keuangan
15 Perubahan kebijakan akuntansi, alasan, dan dampaknya terhadap perusahaan dan laporan keuangan
C. Informasi Tata Kelola Perusahaan
1 Struktur organisasi dalam bentuk bagan sampai satu tingkat di bawah direksi, visi dan misi perusahaan
2 Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat serta besarnya remunerasi anggota dewan komisaris
3 Uraian ruang lingkup pekerjaan dan tanggungjawab pekerjaan, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota direksi dalam rapat tersebut
4 Pengungkapan besarnya remunerasi anggota direksi
5 Uraian mengenai independensi komite audit, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut, dan pelaksanaan kegiatan komite audit
6 Deskripsi komite lain dalam rangka mendukung fungsi dan tugas direksi atau dewan komisaris seperti komite nominasi dan remunerasi
7 Uraian mengenai sistem pengendalian internal ( internal control ) terkait keberadaannya dalam organisasi dan uraian pelaksanaan tugas
8 Uraian sistem manajemen risiko yang diterapkan mengenai jenis risiko dan cara pengelolaannya.
9 Pengungkapan informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan atau tidak dikenakan kepada perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya
10 Uraian informasi mengenai kode etik dan atau budaya perusahaan
11 Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran ( whistleblowing system ) di Perusahaan Publik
12 Kemudahan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan melalui laman ( website) perusahaan
13 Ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir
Sumber: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-431/BL/2012