Copyright ©2020, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v6i2.31328

## Pusat Arsip di Era Digital: Dilema antara Urgensi dan Relevansi
Indah Novita Sari 1* ; Widiatmoko Adi Putranto 1 ; Lastria Nurtanzila 1
1 Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada *Korespondensi: indah.novita.s@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The problem of records centers in the digital era lies in the inadequate condition of records centers especially in public institutions. Moreover, the emergence of electronic records expose new challenge for many institutions.. This  research  focuses  on  the  issues  of  the  urgency  and  relevance  of  records  centers  in  the  digital  age.  This research is conducted as an effort to save the records and archives in various storage formats that will be useful as  historical  evidence  for  future  generations.  We  used  qualitative  method,  and  the  data  was  collected  from  21 government institutions in Yogyakarta.  The results show that there are security and retrieval issues from those observed government institutions.  Improper records storage management in general, where records are placed in inadequate warehouses was one of the main problems. On the other hand, technology developments pose new challenges  in  managing  storage,  so  archivists  need  to  plan  data  centers.  Thus,  archivists  are  in  a  difficult position  facing  conventional  records  management  issues  and  planning  electronic  data  storage.  Preserving archives  in  various  formats  needs  to  be  prepared,  both  the  records  center  and  the  data  center.  An  archive repository  that  can  accommodate various  formats  and  agencies'  needs  will  positively  impact  the  government's performance to deliver its services for the public.

## Keywords: archives management; records management; data center; government institutions

## Abstrak
Permasalahan pusat arsip di era digital menjadi menarik untuk diulas mengingat kondisi pusat arsip di instansi publik  yang  belum  memadai  dan  kemunculan  arsip  elektronik  sebagai  tantangan  baru  dalam  dunia  kearsipan. Tema  penelitian  yang  diangkat  memang  sedikit  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  lebih  banyak mengkaji sarana prasarana tempat penyimpanan arsip dinamis inaktif pada instansi. Penelitian ini berfokus pada dilema urgensi dan relevansi pusat arsip di era digital. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan arsip dalam  berbagai  format  penyimpanan  yang  akan  berguna  sebagai  bukti  historis  bagi  generasi  akan  datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan setting penelitian pada 21  instansi  publik  di  Yogyakarta.  Penulis  menemukan  bahwa  terdapat  masalah  keamanan  dan  temu  kembali arsip  pada  instansi  publik  yang  di  observasi.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari  kurang  sesuainya  manajemen penyimpanan arsip secara umum, dimana arsip diletakkan pada pusat arsip, gudang dan basement yang kurang memadai.  Di  sisi  lain,  perkembangan  teknologi  memunculkan  tantangan  baru  dalam  pengelolaan  tempat penyimpanan, sehingga arsiparis perlu merencanakan pusat data. Arsiparis berada dalam posisi sulit dikarenakan masih harus meneyelesaikan permasalahan arsip konvensional, sehingga perencanaan pusat data arsip elektronik. Pada  akhirnya,  penyelamatan  arsip  dalam  berbagai  format  perlu  dipersiapkan,  baik  pusat  arsip  maupun  pusat data.  Tempat  penyimpanan  arsip  yang  dapat  mengakomodir  berbagai  format  dan  kebutuhan  instansi,  akan berdampak positif bagi kelancaran tugas sehari-hari pada instansi pemerintah dan layanan kepada publik.
Kata Kunci: manajemen arsip; pusat data; instansi publik; tempat penyimpanan arsip

## PENDAHULUAN
Isu  mengenai  pusat  arsip  mengemuka  dan  menjadi  perbincangan  hangat  di  ruang  publik pada  akhir  tahun  2019  hingga  awal  tahun  2020.  Menteri  BUMN  membatalkan  rencana pembangunan  gedung  arsip  BUMN.  Beliau  menilai  bahwa  pembangunan  gedung  berpotensi membuang anggaran karena perubahan media simpan informasi yang dapat disimpan pada iCloud hingga  isu  pemindahan  ibu  kota  (Idris,  2019).  Permasalahan  mengenai  pusat  arsip  yang mengemuka  di  ruang  publik,  menarik  perhatian  sebagian  orang  dan  pemerhati  kearsipan.  Oleh karena itu, studi yang mengkaji tentang urgensi dan relevansi pusat arsip di era digital, khususnya instansi pemerintah, menjadi penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
Pertama,  karena  pusat  arsip  menjadi  bagian  krusial  dalam  usaha  pengelolaan  dan penyelamatan  arsip  secara  keseluruhan.  Kedua,  kebijakan  yang  mengatur  standar  sarana  dan
prasarana (termasuk pusat arsip) telah ada dan berlaku di Indonesia (Keputusan Kepala ANRI no. 3  tahun  2000)  serta  Internasional  ( International  Standard  Organization  15489:2016 ),  namun implementasinya  masih  menuai  permasalahan  tersendiri.  Ketiga,  studi  yang  mengkaji  dan memahami  infrastruktur  (pusat  arsip)  di  era  digital,  belum  banyak  dilakukan  di  Indonesia. Berbagai  studi  yang  berhubungan  dengan  pusat  arsip,  umumnya  membahas  sarana  prasarana, manajemen, dan proses temu kembali informasi pada arsip konvensional.
Beberapa  studi  terdahulu  terkait  pusat  arsip  dan  sarana  simpan  arsip  dilakukan  oleh (Jumiyati, 2011) dan (Ramanda & Indrahti, 2015). Peneliti membahas secara spesifik terkait pusat arsip dan sarana simpan arsip di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Pusat Arsip Politeknik Negeri  Semarang.  Hasil  dari  kajian  yang  dilakukan  oleh  (Jumiyati,  2011)  menemukan  bahwa sarana dan prasarana kearsipan yang ada di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir tergolong belum memadai.  Hal  ini  menimbulkan  dampak  dalam  proses  pencarian  arsip.  Hal  senada  juga diungkapkan  oleh  (Ramanda  &  Indrahti,  2015)  yang  menemukan  kendala  terkait  ruang penyimpanan  di  Pusat  Arsip  Politeknik  Negeri  Semarang.  Kajian  ini  mencoba  memahami  lebih mendalam  mengenai  permasalahan  pusat  arsip  dan  tantangan  yang  harus  dihadapi  kedepannya dalam penyelamatan arsip pada era digital.
Pusat arsip memiliki peran besar sebagai tempat penyimpanan yang aman, juga mendukung kelancaran arus arsip yang ada di organisasi. Hal ini karena arsip yang digunakan dalam frekuensi sering  (aktif)  akan  terpisah  dengan  arsip  yang  frekuensi  penggunaannya  menurun  (inaktif), sehingga mempermudah dan menghemat waktu dalam pencarian arsip aktif. Selain itu, arsip yang telah  habis  masa  retensinya  dapat  terkoordinir  dengan  baik  ketika  pemusnahan  maupun penyerahan  ke  lembaga  kearsipan.  (Patricia  C.  Franks,  2013)  menjelaskan  beberapa  kepentingan dari  pusat  arsip yaitu “memberikan ruang tambahan untuk arsip aktif, mengurangi kemungkinan kesalahan  pemberkasan,  meningkatkan  layanan  arsip  inaktif,  meningkatkan  efisiensi  dalam pemusnahan  arsip  dan  menghindari  pembelian  peralatan  penyimpanan  yang  mahal  (misalnya filing cabinet ).”
Berbagai kepentingan pusat arsip, memunculkan idealisme bahwa prasarana ini seharusnya dikelola dengan memadai oleh organisasi. Pada kenyataannya, terdapat pusat arsip yang dikelola dengan  seadanya.  Bahkan  terdapat  organisasi  yang  memilih  menanggung  resiko  dengan  tidak memiliki pusat arsip. Permasalahan yang berhubungan dengan pusat arsip, tidak hanya terjadi di Indonesia,  tetapi  juga  dihadapi  oleh  beberapa  negara  lainnya  termasuk  Korea  Selatan  dan Amerika.  Peneliti  yang  mengkaji masalah  pengelolaan  arsip  di  Korea  Selatan  yaitu  (Kwak  Kun- Hong,  2011)  mengungkapkan  bahwa  sumber  utama  masalah  pengelolaan  arsip  dinamis  adalah pusat arsip di lembaga pemerintah Korea Selatan gagal bekerja secara efisien akibat dikelola pada ruang  yang  tidak  memadai.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  (Mark  dalam  Sari,  2017)  bahwa arsip  dinamis  inaktif  biasanya  disimpan  dalam  lemari,  ruang  bawah  tanah,  loteng,  gudang penyimpanan,  unit  penyimpanan  sewaan  atau  dimana  saja  ruang  yang  tersedia.  Di  Indonesia, permasalahan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  pusat  arsip  sebagian  disebabkan  karena “… masih  banyak  instansi  pemerintah  maupun  swasta  yang  belum  menaruh  perhatian  secara proporsional  terhadap  penyimpanan  maupun  pengelolaan  arsip  inaktif.  Arsip  inaktif  sering dianggap  sebagai  barang  yang  sudah  tidak  bernilai  guna  lagi,  sehingga  ditumpuk  pada  gudang yang bercampur dengan barang-barang nonarsip” (Arsip Universitas Gadjah Mada, 2014).
Belum  usai  permasalahan  mengenai  pusat  arsip  untuk  arsip  konvensional,  manajemen aersip dihadapkan pada tantangan baru yang muncul akibat inovasi teknologi informasi. Rekaman informasi  mengalami  transisi  bentuk  yang  merubah  cara  orang  menciptakan,  mengelola  dan menyimpan informasi. Data dan arsip elektronik menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dan  penyediaan  infrastruktur  digital. International  Standard  Organization (ISO)  15489-1:2016 menyebutkan  bahwa  “ arsip,  yang  terdiri  dari  format  atau  media  apapun,  seharusnya  disimpan
dengan  cara  tertentu  yang  melindungi  arsip  dari  penyalahgunaan  akses,  perubahan,  kehilangan maupun  kerusakan,  termasuk  pencurian  dan  bencana .”  Arsip  dalam  bentuk  elektronik memerlukan  tempat  penyimpanan  khusus  yang  disebut  pusat  data.  Pada  akhirnya,  peran  baru perlu ditunjukkan oleh pusat arsip untuk mempertahankan relevansi di era digital. Disamping itu, arsiparis  perlu  mencari  solusi  untuk  pemeliharaan  arsip  pada  media  sebelumnya.  Hal  ini  juga diungkapkan  oleh  (Cox,  2011)  bahwa  arsiparis  harus melanjutkan  tugas  pengelolaan  arsip  di  era digital  dan  menemui  tantangan  baru  dalam  melakukan  preservasi  pada  dokumen  yang  bernilai sejarah.
Studi  ini  dilakukan  untuk  meneliti  dan  memahami  situasi  problematik  yang  dihadapi pengelola  informasi  di  pusat  arsip,  terutama  tentang  urgensi  dan  relevansi  di  era  digital.  Secara spesifik,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  pusat  arsip  pada lembaga publik yang ada di Yogyakarta, merefleksikan kepentingan pusat arsip di era digital dan memahami  elemen  yang  perlu  dipersiapkan  pengelola  informasi  untuk  menyongsong  perubahan pusat arsip di era digital.
Untuk mencapai ketersediaan infrastruktur dan pusat arsip yang ideal pada lembaga publik, tentu  bukanlah  hal  yang  mudah.  Kompleksitas  masalah  pengarsipan  di  Indonesia  menyumbang keraguan  akan  apa  yang  seharusnya  dilakukan.  Kajian  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk memahami  berbagai  masalah  pusat  arsip,  agar  kemudian  dapat  disusun  pemecahan  yang  konkrit untuk penyelamatan arsip pada berbagai media. Dari segi praktis, penelitian ini penting dilakukan karena  dua  alasan  pokok.  Pertama,  pengelolaan  kearsipan  telah  diamanatkan  oleh  Undang- Undang no. 43 tahun 2009, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap arsip perlu diminimalisir dan ditiadakan. Kedua, upaya penyelamatan arsip tidak dapat ditunda lagi mengingat volume arsip akan  terus  bertambah.  Fenomena  banjir  informasi,  ledakan  informasi  hingga big  data akan menambah  kompleksitas  masalah  penyimpanan  informasi.  Kajian  ini  diharapkan  memberikan kontribusi  lebih  luas  dalam  penyelamatan  arsip,  agar  tetap  dapat  terakses  dari  generasi  ke generasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pendekatan  ini dipilih karena dirasa cocok untuk menggambarkan pusat arsip, namun dapat mengkaji lebih dalam terhadap  topik  yang  spesifik  yaitu  pusat  arsip  di  era  digital.  (Bungin,  2015)  menjelaskan  bahwa deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,  atau berbagai fenomena realitas yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik  realitas  ke  permukaan  sebagai  suatu  ciri,  karakter,  sifat,  model,  tanda  atau  gambaran tentang  kondisi,  situasi  ataupun  fenomena  tertentu.  Gambaran  kondisi  pusat  arsip  secara  umum diharapkan dapat terungkap dengan menggunakan metode ini, namun tetap dapat mengeksplorasi topik spesifik yang menarik.
Obyek  penelitian  dilakukan  pada  21  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  tingkat  kota  dan Provinsi  yang  ada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  sistem  acak.  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah yang terpilih adalah sebagai berikut:
1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
3. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
4. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
5. Biro Organisasi Pemerintahan Provinsi DIY;
6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
7. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
8. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; 11. Sekretriat Daerah Provinsi DIY;
12. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta; 13. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
14. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda DIY; 15. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta; 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta; 18. Dinas Pariwisata DIY;
19. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; 21. Satuan Polisi Pamong Praja DIY
Instansi  yang  terpilih  diobservasi  secara  umum  terkait  pusat  arsip  dan  infrastruktur  yang digunakan.  Pendalaman  lanjutan  terhadap  topik  spesifik  yang  terkait  infrastruktur  digital dilakukan  pada  3  SKPD  terpilih  yaitu  Biro  Organisasi  Pemerintahan,  Sekretariat  Daerah  dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Pada proses  observasi  di  21  SKPD,  penulis  dibantu  oleh  mahasiswa  angkatan  2016  dan  2017  yang mengikuti mata kuliah “manajemen record center. ” Pengumpulan data dilakukan selama 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019. Informan dipilih secara purposive dimana informan yang dirasakan memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  akan  diwawancara  lebih  lanjut.  Jenis  data  dan  metode  yang digunakan terangkum dalam tabel 1.
Tabel 1 Jenis Data dan Metode Penelitian No. Sumber data Jenis data Metode Data yang dibutuhkan. 1. 21  SKPD  di  Provinsi Daerah Istimewa Primer Observasi lapangan, Wawancara. a. Data tentang pengelolaan  arsip  di SKPD b. Informasi kebutuhan pusat  arsip  di  SKPD terkait c. Informasi tentang program pelestarian arsip di SKPD tersebut. 2. BPS, Perpustakaan, Literatur yang berkaitan. Sekunder Analisis dan pengelompokan data matriks (tentang  data  yang dirasa dapat mendukung hasil penelitian) a. Pengelolaan arsip di instansi pemerintahan
b. Manajemen Record Center c. Program Pelestarian Arsip.
Data  primer  dan  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  berdasarkan  metode yang telah dipilih yaitu deskriptif kualitatif. (Seiddel dalam Bungin, 2015) menjelaskan 4 tahapan dalam  analisis  data  kualitatif.  “ Pertama, mencatat  dan  memberi  kode  agar  sumber  data  dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan,  memilah-milah,  mengklasifikasikan,  menyintesiskan, membuat  ikhtisar  dan  indeks. Ketiga, membuat  agar  kategori  data  mempunyai  makna,  mencari
dan  menemukan  pola  dan  hubungan. Keempat, membuat  temuan  umum.”  Penulis  melakukan beberapa  proses  yaitu  mencatat  dan  membuat  transkrip,  mereduksi  data  dan  mengelompokkan data yang akan dijadikan pembahasan serta menganalisis untuk menghasilkan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi dan Kondisi Pusat Arsip pada Lembaga Publik di Yogyakarta
Dilema  muncul  akibat  situasi  problematis  yang  harus  dihadapi  oleh  para  pengelola informasi  di  era  digital.  Di  satu  sisi,  pengelolaan  arsip  konvensional  masih  menemui  hambatan dan kendala yang belum terpecahkan. Disisi yang lain, pengelolaan arsip digital mendesak untuk dilakukan segera, mengingat kepentingan dan pertumbuhan arsipnya yang sangat cepat. Fakta ini dapat menjadi dilema bagi sebagian besar arsiparis dan pengelola informasi di Indonesia. Mereka berada  dalam  pilihan  antara  mengabaikan  pengelolaan  arsip  konvensional  dan  melakukan pengelolaan  arsip  elektronik  atau  berupaya  keras  menyelesaikan  permasalahan  pengelolaan  arsip konvensional  sembari  bersiap  menghadapi  tantangan  selanjutnya  dalam  pengelolaan  arsip elektronik.
Arsiparis  dan  pengelola  informasi  perlu  melakukan  refleksi  untuk  memahami  bagaimana posisi organisasi mereka dalam pengelolaan arsip secara keseluruhan. Ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, sistem, prosedur dan kebijakan menjadi indikator penting dalam penentuan langkah  strategis  dalam  pengelolaan  arsip  (baik  konvensional  maupun  elektronik).  Salah  satu prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan yaitu pusat arsip. Berdasarkan observasi mahasiswa pada  21  instansi  publik  di  Yogyakarta,  penulis  menyajikan  gambaran  ketersediaan  pusat  arsip pada gambar 1.

## Gambar 1 Ketersediaan Pusat Arsip di Instansi Publik Yogyakarta
Sumber: Data Observasi Mahasiswa D3 Kearsipan angkatan 2016 dan 2017
Pada  gambar  1  disajikan  gambaran  umum  terkait  ketersediaan  pusat  arsip  pada  instansi publik  yang  di  observasi.  Hasil  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  instansi  memiliki  tempat penyimpanan  arsip  inaktif  yaitu  pusat  arsip,  sedangkan  sisanya  menggunakan  gudang penyimpanan,  basement  dan  tidak  memiliki  pusat  arsip.  Instansi  yang  tidak memiliki  pusat  arsip
(sebanyak  3  organisasi)  mengungkapkan  bahwa  mereka  menganut  asas  pengorganisasian  secara desentralisasi.  Asas  desentralisasi  memungkinkan  pengelolaan  arsip  aktif  dan  inaktif  pada masing-masing unit kerja (pengolah). Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan ilustrasi dalam bagan 1 mengenai perbedaan asas desentralisasi dan kombinasi.

## Bagan 1

## Ilustrasi Asas Desentralisasi (kiri) dan Asas Kombinasi (kanan) dalam Contoh Struktur Organisasi
Ilustrasi  dalam  bagan  1  terkait  asas  pengorganisasian  arsip  menunjukkan  posisi  dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Sebenarnya terdapat satu asas lagi yang tidak  diilustrasikan  yaitu  asas  sentralisasi.  Asas  sentralisasi  tidak  penulis  temukan  dalam  objek penelitian. Asas sentralisasi merujuk pada pengelolaan arsip aktif dan inaktif pada satu unit kerja yang ditunjuk oleh organisasi. Sebagian besar instansi yang diobservasi menganut asas kombinasi, dimana  arsip  aktif  menjadi  tanggung  jawab  masing-masing  unit  kerja  (desentralisasi  arsip  aktif), sedangkan arsip inaktif dikoordinir oleh satu unit tersendiri (sentralisasi arsip inaktif). Posisi pusat arsip  akan  berada  dibawah  wewenang  dari  satu  unit  tersebut.  Beberapa  instansi  menggunakan istilah  yang  sama  dalam  menunjuk  koordinator  pusat  arsip,  namun  ada  pula  yang  menggunakan istilah  berbeda.  Pada  instansi  yang  di  observasi,  unit  kearsipan  diserahkan  pada  sekretariat  – bagian  umum,  subbagian  tata  usaha,  subbagian  umum,  bagian  pemerintahan  umum,  subbagian umum dan kepegawaian, serta Subbagian Tata Persuratan dan Arsip di Biro Umum, Humas, dan Protokol.
Di  bawah  naungan  unit  kearsipan  yang  telah  disebutkan  diatas,  kondisi  tempat penyimpanan arsip inaktif bervariasi. Penulis akan mengulas kondisi tempat penyimpanan sesuai dengan  kategori  hasil  observasi  yaitu  pusat  arsip,  gudang  dan basement (tempat  penyimpanan bawah  tanah).  Berikut  disajikan  tabel  2  mengenai  analisis  kondisi  tempat  penyimpanan  arsip inaktif.
Tabel 2 Analisis Kondisi Umum Tempat Penyimpanan Arsip Inaktif berdasarkan Prinsip ANRI Kondisi Prinsip Pusat Arsip Gudang Basement Murah Memenuhi Memenuhi Memenuhi Luas Memenuhi Cukup Memenuhi Memenuhi Keamanan Dipenuhi sarang laba-laba, cahaya masuk terlalu banyak, akses orang berlalu lalang, banjir, rayap, lembab Kelembaban, suhu, cahaya Kotor, cahaya, sirkulasi udara, lembab, bocor Mudah Diakses Tercampur dengan barang non arsip Berantakan Belum tertata Koordinator arsip inaktif
Penulis  melakukan  analisis  kondisi  tempat  penyimpanan  arsip  inaktif  pada  21  instansi publik  berdasarkan  prinsip  yang  disyaratkan  oleh  (Arsip  Nasional  Republik  Indonesia,  2000). Empat  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam  menyediakan  tempat  penyimpanan  arsip  inaktif meliputi  murah,  luas,  keamanan  dan  kemudahan  akses.  Ditinjau  dari  aspek  pembiayaan,  tempat penyimpanan  yang  telah  disediakan  oleh  instansi  publik  yang  di  observasi  memenuhi  kriteria murah (berbiaya rendah). Hal ini karena sebagian besar organisasi menggunakan ruang yang telah ada  baik  berupa  pusat  arsip,  gudang  maupun basement. Luas  ruang  yang  disediakan  juga  cukup untuk menampung arsip inaktif yang dimiliki oleh organisasi. Permasalahan muncul pada kriteria keamanan dan kemudahan akses. Dari segi keamanan, standar minimal gedung dan penyimpanan arsip inaktif (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2000) mensyaratkan “penyimpanan arsip inaktif harus  dapat  menjamin  keamanan  dari  gangguan  manusia  yang  tidak  berwenang,  gangguan binatang  dan  gangguan  alam  termasuk  iklim  tropis.”  Tempat  penyimpanan  yang  dipilih  (baik pusat  arsip,  gudang  dan  basement)  oleh  objek  penelitian  ternyata  belum  memenuhi  unsur keamanan.  Pada  pusat  arsip,  mahasiswa  menemukan  kondisi  pusat  arsip  yang  dipenuhi  sarang laba-laba, rayap, lembab, banjir hingga banyak orang dapat dengan mudah memasuki pusat arsip. Tempat penyimpanan di gudang juga memiliki permasalahan sendiri yang mengancam keamanan arsip meliputi kelembaban, suhu dan cahaya. Di basement, mahasiswa mendapati kondisi tempat penyimpanan yang kotor, lembab, bocor, sirkulasi udara dan cahaya yang tidak memadai.
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dipaparkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi  pusat  arsip secara  umum  pada  instansi  publik  yang  di  observasi  masih  belum  ideal.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  kecepatan  dan  ketepatan  instansi  publik  dalam  menyediakan  informasi  yang dibutuhkan  oleh  instansi  itu  sendiri  maupun  masyarakat.  Pada  tabel  2,  penulis  sajikan  hasil analisis  berdasarkan  prinsip  kemudahan  akses.  Hasil  menunjukkan  bahwa  akses  terhadap  arsip yang  dibutuhkan  menjadi  tidak  mudah  untuk  dilakukan  karena  kondisi  arsip  yang  belum  tertata, berantakan  dan  tercampur  dengan  barang  non-arsip.  Berikut  disajikan  pada  gambar  2  dan  3 mengenai kondisi tempat penyimpanan arsip inaktif.

## Gambar 2
Kondisi Tempat Penyimpanan Arsip pada Instansi X Sumber: Makalah Kelompok (Annissa, 2019)

## Gambar 3 Kondisi Tempat Penyimpanan pada Instansi Y Sumber: Makalah Kelompok (Yuniastriana, 2019)
Berdasarkan gambar 2 dan 3 dapat diketahui kondisi umum tempat penyimpanan arsip pada instansi yang telah di observasi cukup memprihatinkan. Permasalahan pengelolaan arsip yang ada pada pusat arsip dapat berdampak luas apabila tidak kunjung ada upaya perbaikan. Instansi publik memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyelamatan  aset  negara,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan beberapa  fungsi  krusial  lain  yang  melekat  pada  instansi  tersebut.  Hilangnya  informasi  yang dibutuhkan  negara  dan  masyarakat  dapat  merugikan  negara  dan  menghilangkan  hak  masyarakat sebagai warga negara.

## Tantangan Relevansi: Peralihan Pusat Arsip menjadi Pusat Data
Kondisi  pusat  arsip  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  meninggalkan  pertanyaan  besar apakah  pusat  arsip  dapat  menjadi  relevan  di  era  digital?  Para  pemerhati,  akademisi  dan  arsiparis memerlukan  upaya  tertentu  untuk  menjawab  tantangan  relevansi  pusat  arsip  dalam  dunia kearsipan  saat  ini.  Tidak  dapat  dipungkiri,  setiap  organisasi  saat  ini  telah  menghasilkan  arsip dengan media baru yaitu arsip elektronik. Hal ini ditengarai oleh massifnya penggunaan komputer dan  perangkat  teknologi  oleh  pengguna  perseorangan  maupun  instansi.  (Dhani  Sugiharto,  2010) mengungkapkan  bahwa  teknologi  informasi  menghadirkan  peluang  bagi  instansi  pemerintah dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik.  Peluang  ini  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh lembaga publik apabila instansi dapat melakukan pengolahan memadai pada beragam jenis arsip elektronik  yang  dimiliki.  Faktanya,  instansi  publik  saat  ini  tidak  bisa  lepas  dari  penggunaan teknologi  dan  menghasilkan  arsip  elektronik.  Hasil  interview  dengan  penanggung  jawab pengelolaan  informasi  di  Biro  Organisasi  Pemerintahan,  Sekretariat  Daerah  dan  Badan Kepegawaian  Daerah  tingkat  Provinsi  DIY,  menunjukkan  beberapa  jenis  arsip  elektronik  yang tersaji pada tabel 3.
Tabel 3 Arsip Elektronik yang dimiliki oleh Instansi Publik yang di Observasi Biro Organisasi BKD Biro Umum Database Ada Ada Ada Jurnal Akademik - - - Website Ada Ada Ada Email Ada Ada Ada Foto Digital Ada Ada Ada Arsip Audiovisual Ada - Ada
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  tabel  3,  menunjukkan  bahwa  instansi  publik  yang menjadi  objek  penelitian  telah  menghasilkan  arsip  elektronik  dalam  bentuk  database,  website, komunikasi email, foto dan media audiovisual lainnya. Jenis arsip elektronik yang dihasilkan oleh instansi  publik,  perlu  dijamin  ketersediaannya  agar  aktivitas  organisasi  dapat  berjalan  dengan lancar.  Ketersediaan  informasi  berarti  bahwa  orang  (pekerja,  pelanggan,  pemasok  dan  rekan bisnis)  dapat  mengakses  informasi  kapanpun  mereka  membutuhkannya  (EMC  Education Services, 2012).
Urgensi  ketersediaan  informasi  elektronik  inilah  yang  melahirkan  kebutuhan  khusus  akan tempat penyimpanan informasi. Selama beberapa dekade terakhir, tempat penyimpanan informasi dikembangkan  dengan  teknologi  yang  lebih  canggih,  menyediakan  bermacam  solusi  untuk menyimpan, mengelola, menghubungkan, melindungi, mengamankan, berbagi, dan mengoptimalisasikan informasi digital (EMC Education Services, 2012). Oleh karena itulah, pusat arsip  konvensional  yang  mulai  beralih  menjadi  pusat  data  menjadi  alternatif  untuk  menjawab tantangan relevansi. Pusat data ( data center ) merupakan fasilitas yang berisi tempat penyimpanan informasi dan sumber daya fisik teknologi informasi seperti komputer, jaringan dan penyimpanan informasi  (EMC  Education  Services,  2012). Pusat  data  ini  menjadi  pilar  penting  dalam  menjaga keamanan  dan  menjamin  ketersediaan  arsip  elektronik.  Dampak  yang  harus  dihadapi  oleh organisasi  apabila  informasi  yang  dibutuhkan  tidak  tersedia  yaitu  produktivitas,  pendapatan, berkurangnya kinerja keuangan dan merusak reputasi organisasi (EMC Education Services, 2012).
Pusat  data  memiliki  kontribusi  dalam  mendukung  ketersediaan  arsip  elektronik,  namun tempat  penyimpanan  ini  tidak  lepas  dari  resiko  yang  harus  dihadapi.  (Dhani  Sugiharto,  2010) mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa  resiko  dalam  penyimpanan  arsip  digital  yaitu  migrasi dan  keusangan  format  tempat  penyimpanan  informasi.  Resiko  ini  menghadirkan  tantangan  bagi pusat  data  dalam  pelestarian  fisik  dan  isi  informasi  arsip  elektronik  jangka  panjang.  Pengelola perlu memahami proses migrasi arsip sesuai dengan format penyimpanan informasi terbaru, tanpa kehilangan  isi  informasi  yang  ada  didalamnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan informan  (biro  organisasi,  BKD  dan  biro  umum),  ketiga  instansi  publik  ini  telah  memiliki  dan mempersiapkan tempat penyimpanan elektronik karena kepentingan pusat data bagi instansi.
Pusat  data  dan  pengelolaan  arsip  elektronik  secara  keseluruhan,  menjadi  elemen  penting untuk  meminimalisir  dampak  kerusakan  dan  hilangnya  akses  informasi.  Fungsi  pusat  data  yaitu menjadi back  up dalam  pemenuhan  kebutuhan  operasional  sehari-hari  (sesuai  dengan  retensi) serta recovery ketika terjadi bencana. Secara spesifik, back up memiliki 3 tujuan yaitu pemulihan pasca bencana, pemulihan operasional dan pengarsipan (EMC Education Services, 2012). Apabila terjadi  bencana  pada  lokasi  utama  penyimpanan, copy  back  up pada  lokasi  lain  dapat menyediakan  kembali  data  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  pada  kegiatan  operasional  sehari-hari terdapat kemungkinan data rusak atau hilang selama digunakan, back up dapat menjadi alternatif cadangan  data.  Yang  terakhir, back  up digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengarsipan  arsip elektronik sesuai dengan regulasi.
Pada  akhirnya,  relevan  atau  tidaknya  pusat  data  bagi  instansi  publik  di  era  digital,  dapat dilihat  dari  keberhasilan  pusat  data  mengakomodir  kebutuhan  manajemen  dan  menyediakan informasi  bagi  pengguna.  Indikator  keberhasilan  dalam  pemenuhan  informasi  terdiri  dari aksesbilitas,  realibilitas  dan  waktu  akses  informasi  (EMC  Education  Services,  2012). Aksesbililitas  berarti  informasi  dapat  diakses  pada  waktu  yang  tepat,  oleh  pengguna  yang  tepat dan di tempat yang tepat. Reabilitas merujuk pada informasi yang disimpan merupakan informasi yang  original  (tidak  terjadi  kerusakan  maupun  pergantian  isi  informasi).  Indikator  terakhir  yaitu waktu,  sehingga  informasi  dapat  disajikan  dengan  cepat.  Pusat  data  menjadi  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dalam  tata  kelola  informasi  elektronik.  Pengelola  informasi  di  era  digital, idealnya mempersiapkan pusat data yang dapat mengakomodir kebutuhan instansi dan pengguna.
Hal  ini  akan  berdampak  secara  luas  dalam  pelestarian  arsip  elektronik  agar  dapat  terakses  dari waktu ke waktu.

## Mengambil Langkah: Strategi dalam Menghadapi Tantangan Perubahan
Pengelola  arsip  di  era  digital  menghadapi  dilema  dalam  manajemen  pusat  arsip  sebagai upaya  penyelamatan  arsip  berbagai  format.  Pusat  arsip  konvensional  pada  instansi  publik  yang diobservasi  menemui  kendala  keamanan  arsip  dan  kesulitan  temu  kembali  arsip.  Hal  ini merupakan  dampak  dari  penggunaan  ruang  penyimpanan  arsip  yang  belum  memadai,  termasuk ditemukannya basement dan  gudang  pada  beberapa  instansi  publik.    Di  sisi  lain,  kemunculan teknologi  menghadirkan  tantangan  baru  berhubungan  dengan  kebutuhan  tempat  penyimpanan arsip elektronik yang umum disebut pusat data ( data center ).
Langkah  strategis  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  menjawab  tantangan,  harus penulis  akui  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  diberikan.  Pusat  arsip  yang  memiliki  keragaman media simpan informasi, perlu mendapat perhatian sebagai upaya pelestarian jangka panjang dari berbagai  arsip  yang  dimiliki.  Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  pada  instansi  publik  di Yogyakarta,  penulis  mengusulkan  pendekatan  manajemen  untuk  penyelesaian  masalah pengelolaan arsip konvensional yaitu evaluasi dan perencanaan.
Penulis menggunakan tahapan awal berupa evaluasi dengan memprioritaskan penyelamatan arsip  konvensional  pada  pusat  arsip.  Hal  ini  mengingat  permasalahan  penggunaan  sarana prasarana  yang  telah  ada  pada  instansi  publik  yang  diobservasi.  Instansi  publik  perlu  melakukan evaluasi  terhadap  pengelolaan  arsip  secara  keseluruhan  dan  mengidentifikasi  sumber permasalahan.  Evaluasi  dan  identifikasi  masalah  merupakan  upaya  refleksi  instansi,  sehingga dapat memahami dengan lebih dalam karakter instansi masing-masing beserta sumber daya yang dimiliki. Proses ini memang membutuhkan komitmen besar dari pejabat publik, namun bertujuan untuk  membangun  kesadaran  akan  pentingnya  pengelolaan  arsip  secara  keseluruhan.  Adapun beberapa  hal  yang  perlu  dijawab  dalam  proses  evaluasi  di  pusat  arsip  adalah:  (1)  Sejauh  mana pusat  arsip  yang  dimiliki  dapat  mengakomodir  kebutuhan  penyimpanan  arsip  dalam  beragam format? (2) Apakah pusat arsip telah memiliki infrastruktur memadai, sumber daya manusia yang kompeten,  kebijakan,  prosedur  pelaksanaan  kegiatan  dan  perangkat  pendukung  lainnya?  (3) Apakah  pusat  arsip  memiliki  sumber  daya  keuangan  yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugas pengelolaan  informasi  pada  instansi  publik?  (4)  Bagaimana  program  kerja  yang  ada  terlah terimplementasi di pusat arsip? (5) Elemen apa saja yang harus diperbaiki di masa mendatang?
Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi masalah yang ada di pusat arsip, instansi publik kemudian  dapat  menyusun  strategi  yang  tertuang  dalam  perencanaan  kegiatan  di  pusat  arsip konvensional  dan  pusat  data.  Dalam  proses  perencanaan,  instansi  publik  juga  perlu  merumuskan tujuan  dan  arah  pengembangan  dalam  pengelolaan  kearsipan  secara  keseluruhan.  Berikut  tersaji pada gambar 4 terkait elemen yang dapat dipersiapkan dalam pusat arsip dan pusat data.

## Gambar 4 Elemen Perencanaan dalam Pusat Arsip dan Pusat Data
Berdasarkan  gambar  4,  instansi  publik  membutuhkan  pusat  arsip  konvensional  dan  pusat data.  Hal  ini  mengingat  masih  terciptanya  arsip  yang  bermedia  kertas  disertai  dengan permasalahan yang ada pada pengelolaan arsip konvensional. Disamping itu, instansi publik juga sudah menciptakan arsip elektronik dalam berbagai bentuk yang perlu dikelola untuk kemudahan akses dan kelestarian dimasa yang akan datang. Oleh karena itulah, saat ini pengelola arsip perlu mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan oleh pusat arsip dan pusat data.
Pada  pusat  arsip  konvensional,  diperlukan  prosedur,  kebijakan,  sumber  daya  manusia, infrastruktur  dan  pendanaan. Pertama, prosedur  yang  jelas  dalam  manajemen  pusat  arsip  dapat disusun  agar  memudahkan  pengelola  arsip  dalam  menjalankan  tugas  dan  menjadi  acuan  kerja terstandar. Kedua, dukungan  manajemen  (tingkat  menengah  dan  atas)  yang  tertuang  dalam kebijakan  dapat  memberikan  sumbangsih  dalam  membangun  komitmen  dan  kesadaran  seluruh elemen  yang  ada  di  instansi  publik. Ketiga, sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dengan  latar belakang keilmuan dan pelatihan kearsipan menjadi elemen penting dalam perencanaan. Keempat, infrastruktur  yang  dibutuhkan  dalam  penyimpanan  arsip  konvensional  perlu  dirancang,  misalnya rak, boks, roll o’pact , meja pengolah, kursi pengolah, pengatur suhu (AC), pengatur kelembaban ( dehumidifier ),  alat  pengukur  suhu  dan  kelembaban  ( thermohygrometer )  hingga  peralatan penanganan  bencana  ( sprinkler,  fire  extinguisher dsb)  serta  pembasmi  serangga. Kelima, pendanaan  menjadi  elemen  krusial  dalam  proses  perencanaan  pada  instansi  publik.  Pendanaan diperlukan untuk menjalankan program, pembelian infrastruktur hingga honorarium sumber daya manusia  yang  ada  dalam  pusat  arsip  konvensional.  Apabila  dalam  pusat  arsip  ditemukan  format media  penyimpanan  arsip  selain  kertas,  maka  sarana  penyimpanan  yang  sesuai  perlu  diadakan. Misalnya,  arsip  kartografi  memerlukan vertical  plan dan horizontal  plan ,  arsip  foto  memerlukan amplop khusus foto, beserta media yang lain yaitu kaset, CD, microfilm, dsb.
Selaras  dengan  perencanaan  pada  pusat  arsip  konvensional,  arsiparis  juga  perlu  untuk membuat  perencanaan  pada  pusat  data.  Hal  ini  mengingat  perubahan  cara  kerja  arsiparis  dan tuntutan pengguna dalam layanan kearsipan. Para pengelola informasi dan arsip diharapkan dapat mempertimbangkan  tujuan  jangka  panjang  dan  layanan  yang  disajikan  (Phillips,  1993).
1. Prosedur
2. Kebijakan
3. Sumber Daya
Manusia
4. Infrastruktur 5. Pendanaan 1. Budaya Digital 2. Kebijakan dan Prosedur
3. Hardware
4. Brainware
5. Software
Pergesaran pusat arsip menjadi pusat data membutuhkan perencanaan matang dari instansi publik dengan  memperhatikan  budaya  digital,  kebijakan  dan  prosedur, hardware,  brainware serta software. Hal ini senada dengan (Phillips, 1993) bahwa instansi publik memerlukan prosedur, staf, peralatan  tambahan,  pelatihan  pegawai  untuk  merubah  secara  signifikan  fokus  layanan  dari organisasi. Pertama, instansi publik perlu mempersiapkan dukungan terhadap budaya digital bagi para  pegawai.  Pegawai  dibekali  dengan  kemampuan  teknis  dan  keilmuan  untuk  beradaptasi dilingkungan  digital  dan  memiliki  literasi  digital  yang  tinggi. Kedua, prosedur  dan  kebijakan dalam  manajemen  pusat  data  dirancang  berdasarkan  regulasi  yang  telah  ada  di  Indonesia (Undang-Undang  Informasi  dan  Tranksaksi  Elektronik,  Keterbukaan  Informasi  dan E- Government )  dan  Internasional  ( ISO  15489:  2016 ). Ketiga, instansi  publik  membutuhkan hardware berupa  perangkat  komputer,  perangkat  jaringan  dan  perangkat  penyimpanan  ( server ). Apabila infrastruktur fisik sulit untuk diakomodir, instansi publik dapat menggunakan cloud yang dirancang  oleh  BUMN  Indonesia. Keempat, perencanaan  pengelola  data  yang  handal  diperlukan oleh  instansi  publik  dengan  memperhatikan  latar  belakang  keilmuan  seperti  teknologi  informasi, sistem  informasi.  Pengelola  data  nantinya  akan  bekerja  sama  dengan  arsiparis  dan  pengelola informasi  dalam  manajemen  arsip  elektronik. Kelima, pusat  data  perlu  didukung  software  yang terus diupdate sesuai kebutuhan pengguna.
Pengelola pusat arsip pada lembaga publik di era digital menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan  kebutuhan  manajemen  arsip  berbagai  format.  Ketika  pusat  arsip  memiliki  media yang  beragam,  baik  bentuk  digital  maupun  analog,  pekerjaan  pelestarian  memerlukan  proses berkesinambungan dalam memindahkan konten dari media lama ke media baru (Dhani Sugiharto, 2010).  Resiko  tidak  dapat  teraksesnya  arsip  akan  lebih  besar  jika  pengelola  informasi  tidak melakukan  migrasi  format  penyimpanan  pada  media  penyimpanan  baru.  Di  luar  resiko  internal yang  muncul,  resiko  bencana,  penyalahgunaan  dan  kebocoran  informasi  juga  membayangi  pusat arsip  maupun  data.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  (Lowe,  Davis,  &  Green,  2016)  bahwa teknologi informasi berhadapan dengan resiko keamanan, kesesuaian dengan regulasi dan kontrol terhadap  bisnis  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itulah,  pusat  arsip  dan  pusat  data  membutuhkan dukungan dari setiap elemen yang ada di instansi publik disertai dengan kontrol lingkungan yang memadai.  Hal  ini  dijelaskan  pula  pada  (International  Standard  Organization,  2016)  bahwa penyimpanan  arsip,  termasuk  lingkungan  dan  media,  perlindungan  materi,  prosedur  penanganan dan  sistem  penyimpanan  seharusnya  dimonitor  dan  dievaluasi  secara  rutin  dalam  pemenuhan proses identifikasi resiko aksesbilitas atau integritas arsip dinamis.

## SIMPULAN
Tempat  penyimpanan  arsip  pada  21  lembaga  publik  yang  diobservasi  dalam  kondisi beragam.  Sebagian  besar  institusi  publik  telah  memiliki  pusat  arsip,  beberapa  lainnya menggunakan  gudang, basement dan  tidak  memiliki  tempat  penyimpanan  arsip  konvensional. Posisi pusat arsip yang kurang mendapat perhatian, berdampak pada keamanan dan temu kembali arsip.  Permasalahan  keamanan  ini  memiliki  resiko  kehilangan  dan  kerusakan  fisik  arsip  yang dimiliki  oleh  instansi  publik.  Begitupula  kesulitan  temu  kembali  arsip  akan  mempengaruhi layanan  instansi  kepada  publik.  Oleh  karena  itulah,  pusat  arsip  konvensional  perlu  mendapat perhatian dan upaya perbaikan secepatnya.
Fakta  bahwa  pusat  arsip  dalam  kondisi  kurang  “ideal”,  berbanding  terbalik  dengan kepentingannya di era digital. Instansi publik di era digital memerlukan pusat arsip dan pusat data untuk  memenuhi  tuntutan  pengguna  akan  kemudahan  dan  kecepatan  akses  informasi  publik. Relevansi  pusat  arsip  ditentukan  oleh  kemampuan  beradaptasi  dan  berubah  dalam  penyediaan tempat penyimpanan arsip elektronik. Peralihan pusat arsip menjadi pusat data menjadi suatu hal yang  tidak  dapat  dihindarkan  lagi.  Pusat  data  diharapkan  dapat  menyelamatkan  arsip  dalam
jangka waktu tertentu karena fungsinya sebagai back up dalam kegiatan operasional, pengarsipan dan pemulihan bencana.
Pengelola  arsip  perlu  mengambil  langkah  strategis  dalam  penyelamatan  arsip  dalam berbagai format yang dihasilkan lembaga publik. Saat ini, instansi publik menghasilkan informasi dalam  berbagai  format  dengan  media  penyimpanan  yang  beragam.  Posisi  pengelola  arsip  berada ditengah  antara  persiapan  rancangan  pusat  data  dan  penyelesaian  masalah  media  sebelumnya dipusat  arsip.  Pusat  arsip  konvensional  memerlukan  beberapa  hal  yaitu  prosedur,  kebijakan, sumberdaya manusia, infrastruktur dan pendanaan yang sesuai. Tak luput dari itu, arsip elektronik di  pusat  data  juga  menanti  perencanaan  yang  matang.  Instansi  publik  membutuhkan  dukungan budaya digital, kebijakan dan prosedur, hardware, brainware, dan software yang memadai dalam pengembangannya.  Langkah  strategis  ini  dapat  dilakukan  untuk  penyediaan  penyimpanan  arsip sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Berbagai  resiko  dalam  penyediaan  akses  informasi diharapkan  dapat  berkurang  sebagai  upaya  mendukung  tata  kelola  informasi  publik  yang  baik ( good government ).
Pada  ranah  praktis,  instansi  publik  diharapkan  membangun  komitmen  dan  mempersiapkan sumberdaya  yang  memadai  untuk  pusat  arsip  dan  pusat  data.  Komitmen  dan  kesadaran  yang dibangun  bersama  oleh  semua  elemen  instansi  akan  berpengaruh  pada  tata  kelola  pusat  arsip maupun pusat data. Penyediaan infrastruktur penyimpanan, prosedur, kebijakan dan sumber daya manusia  perlu  diupayakan  untuk  meminimalisir  kesalahan  dan  dampak  yang  timbul  dikemudian hari. Pada ranah akademis, kajian ini membahas permasalahan umum yang dihadapi pusat arsip di lembaga  publik.  Beberapa  hal  lebih  mendalam  terkait  dengan  upaya  mengungkap  permasalahan belum  dapat  ditemukan.  Penelitian  lebih  lanjut  diharapkan  dapat  menemukan  lebih  lanjut permasalahan  produktivitas  arsiparis,  dukungan  pimpinan  dan  sistem  birokrasi  pemerintahan. Selain itu, setting penelitian pada lokasi yang berbeda kemungkinan akan memperkaya kajian ini, misalnya pusat arsip dan data pada instansi swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Annissa, A. (2019). Laporan Evaluasi Record Center di Instansi X . Yogyakarta.
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2000). Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor  03  Tahun  2000  Tentang  Standar  Minimal  Gedung  Dan  Ruang  Penyimpanan  Arsip Inaktif .
Arsip  Universitas  Gadjah  Mada.  (2014).  Manajemen  Arsip  Inaktif  sebagai  Solusi  Permasalahan
Arsip Inaktif Tidak Teratur. Retrieved March 5, 2020, from
http://arsip.ugm.ac.id/2014/08/18/manajemen-arsip-inaktif-sebagai-solusi-permasalahan- arsip-inaktif-tidak-teratur/
Bungin, B. (2015). Penelitian Kualitatif (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
Cox, R. J. (2011). Archival Anxiety and the Vocational Calling . Duluth: Litwin Books.
Dhani  Sugiharto.  (2010).  Penyelamatan  Informasi  Dokumen/Arsip  Di  Era  Teknologi  Digital.
Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi , 31 (1), 51–64.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v31i1.96
EMC Education Services. (2012). Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting  Digital  Information  in  Classic,  Virtualized,  and  Cloud  Environment.  In  S. Gnanasundaram & A. Shrivastava (Eds.), 經濟研究 (2nd ed.). United States: Wiley.
Idris, M. (2019). Gedung Arsip BUMN, Digagas Rini Soemarno, Dikubur Erick Thohir. Retrieved
April 4, 2020, from Kompas website:
https://money.kompas.com/read/2019/12/14/180000826/gedung-arsip-bumn-digagas-rini- soemarno-dikubur-erick-thohir
International  Standard  Organization.  (2016). ISO  15489-1:  Information,  documentation  and Records Management . 2016 .
Jumiyati, E. (2011). Sarana dan prasarana kearsipan di pusat teknologi bahan bakar nuklir batan.
Majalah Ilmiah Pengelolaan Instalasi Nuklir , (07), 60–69.
Kwak Kun-Hong. (2011). Revaluation of the Records Center System in Korea. Korean Journal of Archival Studies , (27), 3–33. https://doi.org/10.20923/KJAS.2011.27.003
Lowe, S. D., Davis, D. M., & Green, J. (2016). Building a Modern Data Center:  Principles and Strategies  of  Design (1st  ed.;  H.  Kirchner  &  Dream  Write  Creative,  Eds.).  United  States: ActualTech Media.
Patricia  C.  Franks.  (2013). Records  &  Information  Management .  US:  American  Library Association.
Phillips,  J.  T.  (1993,  January).  Electronic  vaulting  and  records  centers. ARMA  Records Management Quarterly , 38–49.
Ramanda,  R.  S.,  &  Indrahti,  S.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Arsip  Inaktif  Terhadap  Temu Kembali  Arsip  Di  Pusat  Arsip  (Record  Center)  Politeknik  Negeri  Semarang. Jurnal  Ilmu Perpustakaan , 4 (3).
Sari,  I.  N.  (2017).  Perencanaan  Record  Center  Sekolah  Vokasi  UGM  (Analisis  Kebutuhan, Rancangan dan Desain Untuk Teaching Industry). Diplomatika , 1 , 12–23. Yuniastriana, K. (2019). Laporan Observasi di Instansi Y (Vol. 1). Yogyakarta.