How to cite: Refa  Swinta  Maharani,    Busyra  Azheri,  Rembrandt,  Hasbi,  Yasniwati,  Yussy  Adelina  Mannas  (2023) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  (Fintech)  Indonesia, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (8)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11093
E-ISSN:
2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PARA  PIHAK  DALAM  PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH) INDONESIA
Refa Swinta Maharani, Busyra Azheri, Rembrandt, Hasbi, Yasniwati, Yussy Adelina Mannas
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: refaswintamaharani@gmail.com

## Abstrak
Pada  saat  dewasa  ini,  perkembangan  teknologi  telah  memberikan  pengaruh  yang sangat  besar  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  sekaligus  juga  telah  mengubah  sistem interaksi  masyarakat,  salah  satunya  yaitu  dengan  hadirnya  fintech  sebagai  salah  satu inovasi  dalam  sektor  layanan  jasa  di  bidang  keuangan  berbasis  teknologi  untuk memudahkan  masyarakat  melakukan  transaksi  kapanpun  dan  dimanapun  dengan memberikan  sistem  layanan  berupa  e-money,  crowfunding,  lending  dan  transaksi- transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang  berwenang  dalam  hal  keuangan,  membuat  suatu  alternatif  pendanaan  berbasis fintech  tersebut  namun  tetap  memberikan  perlindungan  juga  bagi  masyarakat,  yaitu dengan  membuat  suatu  platform  online  pendanaan  yang  dinamakan  dengan  Fintech Lending,  yaitu  suatu  platform  online  yang  menyediakan  fasilitas  bagi  pemberi  dana untuk  memberikan  pinjaman  secara  langsung  kepada  penerima  dana.  Dalam praktiknya,  terdapat  praktik  pelaksanaan  fintech  lending  oleh  penyelenggara  fintech yang  telah  berizin  dan  terdaftar  di  OJK.  Namun,  terdapat  pula  contoh  praktik pelaksanaan  fintech  lending  oleh  penyelenggara  yang  beroperasi  secara  ilegal  atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (fintech) berdasarkan Hukum Positif Indonesia; 2)  Perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian  fintech.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk meneliti  asas-asas  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan hukum  dalam  rangka  mengumpulkan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa  peraturan  atau  regulasi  terkait  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  pengaturan  dan pengawasan  fintech  sebagai  bentuk  penerapan  teori  kepastian  hukum  demi  tetap berlangsungnya  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten,  dan  konsekuen dalam  pelaksanaan  perjanjian  fintech  antara  kedua  belah  pihak;  2)  Saat  ini, pelaksanaan  transaksi  yang  berujung  pada  terjadinya  suatu  perjanjian  yang  tertuang dalam  kontrak  elektronik  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  para  pihak
selayaknya  perjanjian  atau  kontrak-kontrak  pada  umumnya  dan  juga  melindungi  hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak, Fintech.

## Abstract
At  the  present  time,  technological  developments  have  had  a  very  large  influence  on people's lives and at the same time have changed the system of community interaction, one of which is the presence of fintech as one of the innovations in the service sector in technology-based finance to make it easier for people to make transactions at any time. and  anywhere  by  providing  a  service  system  in  the  form  of  e-money,  crowdfunding, lending  and  other  transactions  in  the  financial  sector.  The  Financial  Services Authority  (OJK)  as  an  authorized  institution  in  financial  matters,  has  created  an alternative to fintech-based funding but still provides protection for the public, namely by  creating  an  online  funding  platform  called  Fintech  Lending,  which  is  an  online platform that provides facilities for lenders to provide loans directly to the beneficiary. In  practice,  there  is  a  practice  of  implementing  fintech  lending  by  fintech  operators who are licensed and registered with the OJK. However, there are also examples of the practice of implementing fintech lending by operators operating illegally or unlicensed or  registered  with  the  OJK.  The  formulation  of  the  problems  that  arise  are:  1) Regulations  on  financial  technology  based  on  Indonesian  Positive  Law;  2)  Legal protection of the parties in the fintech agreement. This study uses a normative research method, namely research that aims to examine legal principles, legal synchronization, legal  history,  and  legal  comparisons  in  order  to  collect  legal  materials  carried  out with several approaches. Based on the results of the research, the following results are obtained: 1) Until now, there are several related regulations or regulations issued by Bank  Indonesia  and  the  Financial  Services  Authority  as  the  authorized  institution  in terms  of  regulating  and  supervising  fintech  as  a  form  of  application  of  the  theory  of legal  certainty  in  order  to  continue  to  enforce  the  law  clearly,  permanent  and consistent in the implementation of the fintech agreement between the two parties; 2) Currently,  the  implementation  of  transactions  that  lead  to  the  occurrence  of  an agreement  contained  in  an  electronic  contract  that  has  the  legal  force  to  bind  the parties  like  an  agreement  or  contracts  in  general  and  also  protects  the  rights  and obligations of the parties involved in the fintech agreement.
Keywords : Legal Protection, Parties, Fintech.

## Pendahuluan
Adanya  kecanggihan  teknologi  saat  ini,  fintech  lending  atau  sederhananya  disebut dengan pinjaman online memberikan banyak kemudahan, terutama bagi para pelaku usaha menengah  kebawah  yang  membutuhkan  pinjaman  dana  untuk  mempertahankan  usahanya (Yudha,  2021).  Mengingat  di  tengah  situasi  pandemi  ini  memang  tidak  dapat  dipungkiri banyak  usaha  yang  terancam  gulung  tikar  karena  perekonomian  masyarakat  di  Indonesia
terkena  imbas  dari  pandemi  ini  yang  mengakibatkan  hilangnya  daya  beli  sebagian  besar masyarakat (Lestari et al., 2021).
Keuntungan utama dari fintech lending bagi debitur (borrower) adalah memperoleh pinjaman pada tingkat  yang lebih rendah tanpa agunan, sementara penyedia dana  (lender) dapat  memperoleh  pengembalian  investasi  yang  lebih  tinggi  (Pakpahan  et  al.,  2022). Namun, tetap harus di ingat bahwa tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di fintech  lending.  Jika  terjadi  kredit  bermasalah  maka  sepenuhnya  ditanggung  oleh  lender (bukan  perusahaan  fintech  lending),  berbeda  dengan  sistem  perbankan  yang  akan ditanggung  oleh  pihak  bank.  Adanya  kesalahan  gagal  bayar  atau  dikenal  dengan  kredit macet  oleh  borrower  merupakan  resiko  yang  harus  ditanggung  oleh  lender  (Wardhani  & Apriandini, 2020).
Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya,  fintech  lending  berkaitan  erat  dengan  data  atau informasi  pribadi  para  pihak.  Data  pribadi  tersebut  diperlukan  agar  dapat  terlaksananya perjanjian pinjaman antara pemilik dana dengan debitur. Untuk mengetahui batasan-batasan dalam  penggunaan  data  pribadi,  ditetapkan  beberapa  tindakan  yang  termasuk  dalam kategori  perbuatan  yang  dilarang  dalam  hal  penggunaan  data  pribadi  yang  diatur  dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  [(Satria  & Handoyo, 2022).
Salah satu contoh bentuk implementasi fintech lending di  Indonesia adalah adanya aplikasi Easycash, yaitu platform peer-to-peer lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberi nama PT. Indonesia Fintopia Technology secara resmi pada tanggal 13 November 2017 (Syamil et al., 2020). Sebagai platform peer-to-peer lending,  Easycash  menyediakan  layanan  bagi  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman(Armuji,  2019).  Dalam  hal  ini,  penulis  melakukan  penelitian  partisipatif  di aplikasi Easycash tersebut.
Contoh  praktik  fintech  lending  yang  dilakukan  penulis  termasuk  dalam  contoh praktik fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK (Al Habsyi et al., 2022). Namun, terdapat pula contoh praktik fintech lending ilegal atau tidak terdaftar dan berizin di OJK. Salah  satunya  yaitu  kasus  aplikasi  fintech  lending  'INCASH'  di  Solo,  Jawa  Tengah  pada tahun  2019  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Dalam Bisnis Fintech (Pinjaman Online) Ilegal (Bretawa et al., 2020).
Dalam  aturannya  OJK  memastikan  setiap  perusahaan  INCASH  yang  terindikasi melakukan  penipuan  atau  fitnah  kepada  nasabah  illegal.  Menurut  aturan  yang  berlaku, untuk  melakukan  akses  kontak  kepada  nasabah  tidak  dibenarkan  bagi  setiap  fintech  yang terdaftar.  "Terkait  viralnya  berita  nasabah  di  Solo  yang  sempat  dilecehkan  oleh  debt collector salah satu perusahaan fintech, jelas itu tidak dibenarkan oleh OJK," jelas Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro. Tito juga memastikan bahwa status dari perusahaan fintech yang bersangkutan (INCASH)
ilegal. Setiap perusahaan fintech resmi atau yang terdaftar di OJK hanya dapat mengakses kamera,  lokasi  dan  mikrofon  milik  nasabah.  Untuk  pengaksesan  lainnya  tidak diperbolehkan [28].
Sebab  itulah,  untuk  mengungkap  persoalan  dalam  pembiayaan  berbasis  teknologi (fintech),  penulis  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaturan tentang  pembiayaan  berbasis  teknologi  (fintech)  berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia; serta  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  pihak  peminjam  dan  penyedia dana sebagai para pihak dalam perjanjian fintech.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normative (normative legal  research)  yang bertujuan  untuk  meneliti  yang  berkaitan  dengan  asas-asas,  sejarah,  sinkronisasi  serta perbandingan hukum dalam menegumpulkan bahan hokum (Hermawan, 2019). Untuk jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  (Wahyuni  &  Yokhebed,  2019) dengan  memaparkan  hasil-hasil  penelitian  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan terkait,  yaitu dari Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  terhadap  Debitur  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Berbasis Teknologi ( Fintech )
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen."
Dalam  hal  perjanjian fintech, yang  dimaksud  dengan  konsumen  adalah  para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech , yakni pihak penerima pinjaman (debitur) dan  pihak  pemberi  pinjaman  (kreditur).  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  1745 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  pinjam  meminjam  melibatkan  dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak  memiliki  hubungan  hukum  secara  langsung  yang  dimana  perjanjian  tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran juga  mengatur  dan  mengawasi  perlindungan  nasabah  sebagai  pengguna  sistem pembayaran, termasuk pengguna fintech .
Aplikasi  Easycash  merupakan  salah  satu  aplikasi fintech  lending yang  telah berizin  dan  terdaftar  di  OJK  [24,35,36].  Dalam  kontrak  elektronik  yang  diterbitkan oleh  Easycash,  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dilindungi  dengan  dicantumkan  secara detil  dan  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat  sah
perjanjian. Terlebih lagi, berdasarkan perhitungan yang telah dijabarkan diatas, bunga yang  dipatok  oleh  aplikasi  Easycash  juga  tidak  melebihi  batas  yang  telah  diberikan oleh OJK, yaitu jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari,  juga  jumlah  total  biaya,  biaya  keterlabatan,  dan  seluruh  biaya  lain  maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdapat perlindungan  hukum  terhadap  pihak  debitur  dalam  pelaksanaan  perjanjian finteh tersebut,  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  berada  diluar kesepakatan kontrak terjadi.
Sedangkan  perlindungan  hukum  kuratif  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan yang  diadopsi  dari  salah  satu  jenis  pengendalian  sosial  berdasarkan  sifatnya,  yaitu pengendalian  sosial  kuratif.  Pengendalian  sosial  kuratif  didefinisikan  sebagai  bentuk pengendalian  sosial  yang  dilakukan  melalui  berbagai  pembinaan  serta  penyembuhan kepada  pelaku  penyimpangan  sosial  untuk  mengubah  nilai  dan  norma  yang  ada  pada dirinya.  Salah  satu  contoh  dari  pengendalian  sosial  kuratif  yaitu  rehabilitasi  yang diberikan  kepada  pengguna  obat  terlarang  atau  narkoba  serta  minuman  keras beralkohol (Madjid et al., 2019).
Dari  uraian  diatas,  perlindungan  hukum  kuratif  dapat  didefinisikan  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  setelah  adanya  suatu  kejadian  yang menyimpang  dari  ketentuan  hukum.  Dalam  hal  perjanjian fintech, apabila  terdapat suatu  hal  yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  syarat  yang  telah  tertera  dalam  kontrak, upaya  perlindungan  hukum  kuratif  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  adanya pembatalan  melalui  pengadilan.  Dasar  hukumnya  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  1266 KUHPerdata
B. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian  Pembiayaan Berbasis Teknologi ( Fintech )
Apabila  dikaitkan  dengan  Teori  Kepastian  Hukum,  setiap  orang  berhak  untuk memperoleh  hak  dan  kewajibannya  (Burlian,  2022).  Kepastian  hukum  menunjuk  kepada pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang  pelaksanaannya tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  bersifat  subjektif.  Kepastian  bukan hanya  berbicara  tentang  tuntutan  moral  belaka,  melainkan  mencirikan  bagaimana  hukum itu berlangsung secara factual (Heriyanto, 2022).
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian  (Remaja,  2014). Pertama, adanya  aturan  yang bersifat  umum membuat individu  mengetahui  perbuatan  apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu.
Dalam hal  ini, para pihak dalam perjanjian fintech harus patuh  dan tunduk kepada isi perjanjian yang bersifat mengikat layaknya undang-undang untuk dapat memenuhi prestasi
masing-masing  dan  menghindari  hal-hal  yang  dilarang  dalam  perjanjian,  terlebih  disini tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  pihak  kreditur  nantinya  akan  menjadi  pihak  yang paling  dirugikan  apabila  terjadi  hal-hal  yang  melanggar  prestasi,  terlebih  pihak penyelenggara fintech tidak akan bertanggung jawab apabila pelanggaran itu terjadi diluar dari  adanya  kesalahan  penggunaan  aplikasi  dari  penyedia fintech itu  sendiri,  seperti wanprestasi dari pihak debitur.
Selain  itu,  apabila  dikaji  sekilas  dari  Teori  Perlindungan  Hukum,  sejauh  ini perlindungan  hukum  represifnya  hanya  sebatas  sanksi  atas  adanya  pelanggaran  kewajiban dan  larangan  oleh  pihak  penyelenggara  (Wahyuni  &  Yokhebed,  2019)  saja  yang  diatur dalam  Pasal  47  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi:
"(1)  Atas  pelanggaran  kewajiban  dan  larangan  dalam  peraturan  OJK  ini,  OJK  berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin;
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat  dikenakan  dengan  atau  tanpa  didahului  pengenaan  sanksi  administratif  berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
(3)  Sanksi  administratif  berupa  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat dikenakan  secara  tersendiri  atau  secara  bersama-sama  dengan  pengenaan  sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d."

## Kesimpulan
Saat ini, terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur fintech di Indonesia yaitu Bank  Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Dalam  perkembangan  fintech  di Indonesia tetap berada dalam pengawasan BI selaku bank sentral Indonesia.
Adanya perjanjian fintech dapat menjadi wujud dari penyelenggaraan perlindungan hukum para pihak  yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut. Selain itu, terdapat pula lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan,  dimana  perlindungan  konsumen  menerapkan  prinsip  transparansi,  perlakuan yang  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan  data  /  informasi  konsumen,  serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

## BIBLIOGRAFI
Al Habsyi, M. A. H., Alfandy, M. D., & Mahdi, W. L. (2022). Urgensi Pembentukan UU Teknologi  Finansial  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dari  Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending. Recht Studiosum Law Review , 1 (2), 28–41.
Armuji, A. (2019). Mekanisme Investasi peer to peer lending di Indonesia . IAIN Palangka Raya.
Bretawa, R. A., Mutiari, Y. L., & Novera, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Pada Pinjaman Berbasis Online (Peer To Peer Lending) Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam Uang . Sriwijaya University.
Burlian, P. (2022). Patologi sosial . Bumi Aksara.
Heriyanto, B. (2022). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian. Transparansi Hukum , 5 (2).
Hermawan,  H.  (2019). Riset  Hospitalitas  Metode  Kuantitatif  untuk  Riset  Bidang Kepariwisataan . https://doi.org/10.31227/osf.io/fcnzh
Lestari,  A.  Y.  U.,  Rafidah,  R.,  &  Khairiyani,  K.  (2021). Analisis  Kondisi  Usaha  Kecil  di Masa  Pandemi  Covid-19  dan  Strategi  Pengembangan  Usaha  Kecil  di  Kota  Jambi . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Madjid,  D.  Z.,  Meilindari,  A.,  Handayani,  L.,  Agustinus,  E.,  &  Maulana,  A.  F.  (2019). Student  as  Online  Prostitution  Crime  Offender  (Study  in  Semarang  City). Law Research Review Quarterly , 5 (2), 201–232.
Pakpahan,  M.  E.,  Zulkifli,  S.,  &  Sunarto,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech). JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana , 5 (1), 120–137.
Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. Kertha Widya , 2 (1).
Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal de Facto , 8 (2), 108– 121.
Syamil, A., Heriyati, P., & Hermawan, M. (2020). Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia. Jawa Timur: Qiara Media .
Wahyuni,  E.  S.,  &  Yokhebed,  Y.  (2019).  Deskripsi  media  pembelajaran  yang  digunakan guru  biologi  SMA  Negeri  di  Kota  Pontianak. Jurnal  Pendidikan  Informatika  Dan
Sains , 8 (1), 32–40.
Wardhani,  I.  K.,  &  Apriandini,  F.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman Atas  Risiko  Kredit  Dalam  Pelaksanaan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 6 (2), 129–152.
Yudha,  A.  T.  R.  C.  (2021). Fintech  Syariah  dalam  Sistem  Industri  Halal:  Teori  dan Praktik . Syiah Kuala University Press.

## Copyright holder:
Refa Swinta Maharani,  Busyra Azheri, Rembrandt, Hasbi, Yasniwati, Yussy Adelina Mannas (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under:
Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)