(Kajian Tehadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 tahun 2018)
Roslaini Ramli, Afini

## PENAFSIRAN HUKUM TENTANG KEBERSIHAN DAN PENCEMARAN
(KAJIAN TERHADAP PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 72 TAHUN 2018)
Roslaini Ramli 1 , Afini 2
Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia
E-mail: rosramli@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  72  Tahun  2018  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  dari  Unit  Pelaksakan  Teknis  Daerah  ((UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo pasal 5 huruf (m) menyatakan bahwa UPTD  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Kutaraja  Lampulo  memiliki  tugas  sebagai pengendalian  lingkungan  yang  meliputi,  kebersihan,  pencemaran,  ketertiban  dan keamanan.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  makna  kebersihan  dan  pencemaran  dengan menggunakan  teori  penafsiran  hukum  dari  Ronald  Dworkin.  Dengan  menggunakan jenis metode penelitian limited style atau gaya terbatas hanya pada teks atau dokumen dari suatu peraturan perundang-undangan. Kebersihan dan pencemaran berdasarkan dari tujuan  UPTD  adalah  menjaga  kawasan  pelabuhan  dari  sampah  yang  menumpuk, terhindar dari bau yang tidak sedap.
Kata kunci: Interprestasi, Kebersihan, Pencemaran, UPTD, Pelabuhan.
(Kajian Tehadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 tahun 2018)
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini

## ABSTRACT
Based on Governor Aceh Regulation Number 72 of 2018 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions of the UPTD of the Samudera Kutaraja Lampulo Fishing Port, article 5 letter (m) states that the UPTD of the Kutaraja Lampulo Samudera Fishery Port has a duty as environmental control which includes, cleanliness, pollution,  and  order.  and  security.  This  study  wanted  to  find  out  the  meaning  of cleanliness  and  pollution  by  using  Ronald  Dworkin's  theory  of  legal  interpretation.  By using this type of research method limited style or style limited only to text or documents of a statutory regulation. Cleanliness and pollution based on the purpose of the UPTD is to protect the port area from accumulated garbage, avoiding unpleasant odors.
Keywords: Interpretation, Cleanliness, Pollution, Grammatical, Port.
(Kajian Tehadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 tahun 2018)
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Aceh No 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelabuhan  Perikanan Samudera  Kutaraja  Pada  Dinas  Kelautan  Dan Perikanan  Aceh  pasal  5  huruf  (m)  menyatakan bahwa  pelaksanaan  pengendalian  lingkungan meliputi  kebersihan,  keamanan,  ketertiban  dan pencemaran  merupakan  salah  satu  tugas  dari UPTD PPS Kutaraja Lampulo. Hasil wawancara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  (DKP  Aceh)  Pengelolaan  Pelabuhan Perikanan  belum  memberikan  kenyaman  bagi masyarakat  yang  ingin  membeli  ikan  karena kotor,  sampah  yang  menumpuk,  aroma  yang tidak  sedap  tercium  dari  lokasi  penjualan  ikan (Aceh Tribunnews,2019).  Hasil penelitian awal ditemukan sejumlah masalah khususnya tentang kebersihan dan pencemaran. (Afini,2020:3).
Kebersihan  dan  pencemaran  sering terjadi  karena  kebiasaan  nelayan,  pembeli  dan penjual  yang  membuang  sampah  sembarangan. Menurut  beberapa  penjual  yang  ada  di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo  ada  petugas  yang  membersihkan kawasan pelabuhan tetapi walau sudah dibersihkan kebersihan yang ada diarea pelabuhan  masih  kurang  bersih  karena  sampah terlihat  bertebaran  di  beberapa  area  kawasan pelabuhan. Sedangkan untuk masalah pencemaran  di  kawasan  Pelabuhan  Perikanan Samudera  Lampulo  beberapa  orang  nelayan
terlihat  membuang  ikan  yang  sudah  mati  ke dalam  laut  atau  kolam  pelabuhan,  sehingga udara yang tercium ketika memasuki Pelabuhan Perikanan  Samudera  Kutaraja  Lampulo  bau yang  tidak  sedap,  selain  itu  darah-darah  ikan yang ada di dalam tong-tong penyimpanan ikan juga kadang-kadang dibuang langsung ke dalam kolam pelabuhan. Berdasarkan uraian permasalahan  diatas penelitian  ini  ingin mengetahui  apakah  makna  dari  pengendalian lingkungan khususnya pencemaran dan kebersihan  berdasarkan  Peraturan  Gubernur Nomor 72 Tahun 2018. (Afini, 2020:3).
Penelitian ini menggunakan konsep teori Ronald Dworkin khususnya tentang interprestasi  hukum.  Dworkin  mengatakan bahwa  hukum  merupakan  dimensi  interpretatif. Interprestasi merujuk pada suatu  proses mengembangkan  suatu  metode  penafsiran  atau teori  yang  paling  baik  menjelaskan  apa hukumnya  yang  sebenarnya  dalam  situasi tertentu ( what is the law actually in a particular situation) .(Diah  Imaningrum  Susanti,  2015:51- 52)  Interprestasi  konstruktif  yang  mendasari teori  hukumnya.  (Diah  Imaningrum  Susatnti, 2015:  51-52). Dworkin  mengatakan  seseorang harus  membebankan  tujuan  dan  koherensi  pada objek interprestasi  untuk membuat contoh  yang terbaik.  Tujuan  dari  hukum  mendesakkan  agar kekuatan  tidak  digunakan,  dipangkas  kecuali atas  izin  atau  dibutuhkan  oleh  hak-hak  dan tanggung  jawab  individual  yang  berasal  dari
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini
keputusan-keputusan  politik  di  masa  lalu tentang kapankah kolektif itu dijustifikasi. (Diah Imaningrum Susanti 2015:56-58).
Ada  beberapa  kajian  yang  meneliti tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera  Lampulo  sebagai  bahan  rujukan  bagi penulis  dalam  penelitian  ini.  ada  beberapa persamaan  dan  perbedaan  peneliti  dengan bahan-bahan rujukan, adapun persamaan penulis dengan  Afini  tentang  objek  penelitian  dan  teori yang  digunakan  adalah  Ronald  Dworkin, sedangkan  perbedaan  penulis  dengan  Afini adalah Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera  Kutaraja  Lampulo  pada Tahun  2020, Afini melihat apakah pelaksanaan pengendalian lingkungan  meliputi:  kebersihan,  keamanan, ketertiban  dan  pencemaran  di  Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo memenuhi  unsur-unsur  keadilan  berdasarkan teori Ronald
Dworkin dan melihat bagaimanakah pelaksanaan pengendalian lingkungan yang meliputi kebersihan, keamanan,  ketertiban  dan  pencemaran  dalam law  in  the  books  and  law  in  action. Selain  itu perbedaannya  adalah  dalam  menggunakan metode  Afini  menggunakan  jenis  penelitian Board  Style, sedangkan  penulis  menggunakan jenis penelitian Limited Style atau gaya terbatas.

## METODE PENELITIAN
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk menafsirkan kata kebersihan dan pencemaran di
dalam  Peraturan  Gubernur  No  72  Tahun  2018. Penelitian  ini  menggunakan  jenis Limited  Style atau  gaya  terbatas,  penelitian  ini  hanya berkaitan dengan teks-teks peraturan perundangan-undangan atau biasa  disebut sebagai  penelitian  studi  doktrinal  (Ronald Dworkin, 1973). Adapun teknik yang digunakan hanya  membandingkan  proposisi-proposisi  dari teks  dan  teori.  Bahan-bahan  yang  digunakan kamus,enksiklopedia, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Objek  penelitian  ini  tentang  Peraturan Gubernur  Aceh  No  72  Tahun  2018  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi UPTD  PPS  Kutaraja  Lampulo  pasal  (5)  ayat  2 huruf  (m)  yaitu  melaksankan  tugas  dalam mengendalikan kebersihan, pencemaran, ketertiban dan keamanan.
Berdasarkan hasil penelitian di
Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo,  menyatakan  puas  dengan  kebersihan yang  ada  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Lampulo  dan  beberapa  menjawab  tidak  puas. Peneliti  kemudian  menanyakan  lagi  alasan kenapa  mereka  puas  dan  tidak  puas.  Bebarapa subjek  yang  bernama  Marco  menjawab  karena ini wilayah pelabuhan perikanan maka siapapun akan  mengerti  dan  merasa  puas  dengan  kondisi kebersihan  yang  ada  di  Pelabuhan  Perikanan Samudera  Lampulo.  Sedangkan  jawaban  dari
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini
subjek  yang  bernama  Iwan  mengatakan  bahwa beliau  tidak  puas  akan  kondisi  yang  ada  di Pelabuhan Perikanan Lampulo. (Afini,2020:24).
Pengertian pencemaran berdasarkan gramatikal  adalah  proses,  cara  perbuatan  yang mencemari lingkungan, seperti udara, air, tanah dan laut.  Pencemaran  yang terjadi di pelabuhan Perikanan  di  Indonesia  mengalami  banyak permasalahan  terutama  terkait  sanitasi  dan higienitas  yang  masih  buruk.  Lubis  (2012) mengatakan  secara  umum  kondisi  pelabuhan perikanan  di  Indonesia  selama  ini  masih dipandang  kurang  baik  karena  kotoran  dan kekumuhan  masih  terlihat  di  area  sekitar pelabuhan (Aris Wahyudi dkk, 2017:140).
Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo  merupakan  pelabuhan  tipe  A  atau Samudera yang tujuan kegiatannya untuk ekspor ikan  dan  hasil  pemasaran  ikannya  sekurang- kurangnya  50  Ton  perhari.  Berdasarkan  data Perkembangan Produksi Ikan yang didaratkan di PPS  Kutaraja  Lampulo  pada  tahun  2014-2019 Produksi ikan yang jumlah volumenya menunjukan  peningakatan  produksi  setiap tahunnya  dimana  pada  tahun  2019  sebesar 20.033,24  ton  meningakat  hingga  mencapai 2.12,6  ton  atau  12,2%  dari  produksi  tahun sebelumnya (Afini,2020:25).
Aktivitas  pendaratan,  pengolahan  dan pemasaran  ikan  di  Pelabuhan  Perikanan Samudera Lampulo dalam pengelolaanya belum memperhatikan  kondisi  lingkungan.  Sehingga Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo
terlihat  kotor,  kumuh  dan  bau,  yang  terindikasi dari  limbah,  seperti  oli  yang  dibuang  oleh  para nelayan  atau  ABK  (anak  buah  kapal)  ke  kolam pelabuhan, potongan-potongan ikan  yang sudah busuk,  air  bekas  pencucian  ikan,  darah  ikan, ceceran minyak pada saat pengisian bahan bakar kapal.  Pane  (2008)  mengatakan  keberadaan potongan-potongan  ikan,  ikan  yang  busuk, genangan  cairan  dan  lender  baik  di  dermaga pendaratan atau dermaga bongkar muat ikan dan di  tempat  pelelangan  ikan  menjadi  pertanda sanitasi  dan  higienitas  di  lingkungan  pelabuhan perikanan. (Afini, 2020:25).
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui pengamatan dan wawancara dengan koordinator Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo mengatakan bahwa di dalam mengatasi pencemaran  yang  ada  di  Pelabuhan  Perikanan Samudera  Lampulo,  UPTD  memiliki  fasilitas pengolahan  air  limbah  yaitu  penyulingan  air limbah  sebelum  masuk  kelautan,  tetapi  beliau mengatakan  bahwa  perilaku  masyarakat  yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo masih  sangat  tidak  bisa  diatasi,  karena  banyak faktor  yang  mempengaruhinya  salah  satunya menurut  beliau  adalah  kurangnya  pendidikan, kebiasaan  dan  kurangnya  kepedulian  terhadap lingkungan (Afini,2020:26).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  subjek  seperti  nelayan,  ABK  dan pengunjung  yang  ada  di  Pelabuhan  Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo mereka mengatakan  bahwa  kondisi  kawasan  pelabuhan
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini
perikanan  nyaman  dan  bersih  tetapi  ada beberapa  subjek  yang  lain  mengatakan  bahwa kawasan  pelabuhan  perikanan  kurang  nyaman dan  tidak  bersih.  Jika  mengacu  pada  Peraturan Gubernur  Nomor 72 Tahun 2018 pasal (5) ayat 2  huruf  (m)  tugas  dari  UPTD  PPS  Kutaraja Lampulo melaksanakan kebersihan, pencemaran,  ketertiban  dan  keamanan.  UPTD membuat  himbauan  seperti  dilarang  membuang sampah  sembarang,  dilarang  menjual  makan dan  minuman  di  sekitar  kawasan  pelabuhan perikanan  tetapi  pada  kenyataannya  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mendengar  dan tidak  peduli  terhadap  terhadap  peringatan  dan himbauan  yang  di  buat  oleh  UPTD  PPS Kutaraja Lampulo (Afini,2020:27-28).
Ada  beberapa  jenis  interprestasi  hukum sebagaimana ditulis dalam Black’s  Law Dictionary mengidentifikasi jenis-jenis penafsiran,  namun  ilmu  hukum  membagi sistem-sistem  interprestasi  yang  berlaku  untuk berbagai  jenis  teks  hukum,  seperti  sistem interprestasi  yang  berlaku  untuk  konstitusi, interprestasi  yang  berlaku  untuk  Undang- Undang,  kontrak,  dan  wasiat.  Dalam  ilmu hukum ada 9 jenis penafsiran hukum, yaitu: (1) penafsiran  otentik,  penafsiran  yang  dilakukan dengan  dengan  bertanya  pada  perancang Undang-Undang  atau  badan  pembuat  Undang- Undang tentang apa makna yang dimaksudkannya;  (2)  Penafsiran  kebiasaan adalah  penafsiran  yang  didasarkan  pada
pengaturan-pengaturan  sebelumnya  atas  objek yang  sama;  (3)  Penafsiran  Ekstensif  adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan pada suatu kasus yang  tidak  dapat  dilingkupi  oleh  kata-kata harfiah dalam ketentuan tersebut; (4) penafsiran gramtikal  penafsiran  yang  didasarkan  semata- mata  pada  kata-kata  itu  sendiri;(5)  penafsiran liberal adalah penafsiran apa yang diyakini oleh pembaca,  bahwa  apa  yang  masuk  akal  itulah sebenarnya yang dimaksudkan walau peracangnya  sendiri  pun  tidak  memikirkan  hal itu;  (6)  penafsiran  terbatas  adalah  penafsiran yang  terikat  pada  prinsip-prinsip  yang  terdapat di  luar  teks;  (7)  penafsiran  logis  adalah penafsiran  yang  memisahkan  diri  dari  kata-kata harafiah  berdasarkan  bukti  lain  yang  lebih menyakinkan dari maksud penulis; (8) penafsiran  ketat  adalah  penafsiran  menurut  apa yang  diyakini  pembaca  sebagai  yang  mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskanya;  (9)  penafsiran  longgar  adalah penafsiran  yang  berdasarkan  itikad  baik,  tanpa merujuk  pada  prinsip-prinsip  tertentu  manapun (Diah Imaningrum Susanti, 2015:74-77).
Sedangkan  teori  Intensionalisme    yang mengatakan  bahwa  makna  teks  adalah  makna yang  dimaksudkan  oleh  si  ‘pembicara’. intensionalisme berpusat pada maksud pembuatnya  pada  saat  ditulisnya  teks  hukum. Aspek  yang  seringkali  ditinjau  dalam  teori interprestasi  adalah  sejauh  mana  mendasarkan
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini
gagasan  tentang  maksud  yang  dianggapkan ( counterfactual/intention/hipotesis). Intensional melihat  pada  penalaran  counterfactual  yaitu penalaran  tentang  maksud  yang  semestinya dimiliki  oleh  penulis  dalam  kondisi  yang  lebih optimal  daripada  kondisi  yang  sebenarnya diperoleh  (Diah  Imaningrum  Susanti,2015:83- 104).
Sedangkan interprestasi value maximizing adalah interprestasi yang berkorespondensi  dengan  nilai-nilai  moral. Teori  inteprestasi  ini  mengklaim  bahwa interprestasi  adalah  proses  dipromosikannya seperangkat nilai yang sesuai, pantas, patut pada teks atau masalah yang dihadapi. Dalam hukum, nilai-nilai  yang  memadai  adalah  nilai-nilai moral  dan  nilai-nilai  hukum.  Penganut  teori  ini adalah  Ronald  Dworkin  dengan  interprestasi konstruktifnya  yaitu  penafsir  membebankan nilai  atau  tujuan  pada  praktik  atau  teks  agar membuatnya  menjadi  contoh  yang  baik  dalam genre  yang  dimilikinya.  Dworkin  mengatakan ketika menafsir, penafsir memiliki latar pengalaman,  yaitu  fenomenologisnya.  Latar pengalaman ini menyediakan penjelasan tentang ‘sikap  interpestasi’  atau interpretatif  attitude dari  para  penafsir.  Dworkin  menyarankan  agar penafsir  berusaha  untuk  melihat  praktik  dan merestrukturkannya  berdasarkan  basis  itu. Penafsir  bertanggung  jawab  untuk  untuk mempromosikan  nilai  itu  dengan  menempelkan apa  yang  dianggap  sebagai  tujuan  sepatutnya
yaitu  nilai  yang  ada  dan  seharusnya  ada  (Diah Imaningrum Susanti, 2015:125).
Penafsiran  konstruktif  Dworkin  adalah usaha  untuk  memberi  makna  pada  suatu  objek, teks atau praktik, jadi Dworkin tidak membedakan  penafsir  itu  hakim  atau  bukan hakim,  sejauh  seseorang  bisa  memberikan makna.  Ketika  suatu  objek  adalah  suatu aktivitas  atau  praktik,  penafsir  berusaha  untuk memberlakukan  makna  praktisnya  yang  berarti membongkar  nilai-nilai  konkret  dan  abstrak yang  mengatur  interaksi  dan  menjalaskan wacanannya, sehingga ada alasan bagi partisipasi  untuk  bertindak  dalam  cara-cara tertentu (Diah Imaningrum Susanti, 2015:126).
Sikap interpretative dicirikan  oleh  dua asumsi.  Pertama,  praktik  harus  melayani  suatu kepentingan,  prinsip  atau  tujuan  yang  dapat dinyatakan  tanpa  menguraikan  aturan  dari praktik itu. Kedua, syarat dari praktik peka pada hal  yang  penting  yaitu  syarat-syarat  yang dipahami  untuk  melayani  hal  yang  penting  dan bertanggung jawwab untuk memodifikasi pemahaman untuk memperdalam dan mengubah.  Dworkin  mengatakan  ada  dua interprestasi konstruktif, yaitu: a. Suatu interprestasi harus sesuai/cocok/mencocoki dengan sejarah dan praktik; b. Suatu interprestasi  harus  dibenarkan  oleh  nilai-nilai yang  sesuai  dengan  wilayah  untuk  mana  yang praktik  atau  teks,  atau  memahami  hubungan antara fit dan justification dalam  berbagai  cara.
Misalnya  satu  pendekatan  mengatakan  bahwa
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini
penafsir  harus  melaksanakan  yang fit dulu, setelah  itu  jika  ada  lebih  dari  satu  interprestasi yang secara moral terbaik ( morally best) adalah yang benar (Diah Imaningrum Susanti, 2015:127).
Pendekatan  yang  kedua  menyiratkan bahwa  sejarah  dan  prinsip-prinsp  moral  yang mendasarinya  seharusnya  dibawa  ke  dalam keseimbangan reflektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan interprestasi yang dihadapi  saat  ini.  Nilai-nilai  moral  yang  paling penting  untuk  dimensi  pembenaran  dapat dipahami  sebagai  nilai-nilai  moral  yang  tersirat dalam  sejarah  praktik  atau  semua  hal  yang dianggap  sebagai  nilai  (Diah  Imaningrum Susanti, 2015:128).
Selanjutnya  menurut  Dworkin  bentuk interprestasi bergantung pada kemampuan untuk menempatkan suatu nilai atau tujuan yang khas/ pada objek ketika objek itu adalah suatu praktik sosial,  sebanyak  kita  menempatkan  nilai  atau tujuan  yang  khas  suatu  karya  seni.  Dworkin juga mengatakan untuk memahami suatu praktik sosial,  seorang  ilmuwan  sosial  harus  menjadi partisipan,  tetapi  sebagian  orang  perlu  melihat apa  maksud  di  balik  intensi  dari  partisipan praktik  itu  dan  menafsirkan  secara  konstruktif. Dworkin  mengidentifikasi  tiga  tahap  dalam interprestasi  suatu  praktik  yang  melibatkan suatu  elemen  preskriptif  dan  deskriptif  (Diah Imaningrum Susanti, 2015:129).
Pertama harus ada tahap pra- interprestasi  ( pra-interpretatif  stage )  di  mana aturan  dan  standar  diambil  untuk  menyediakan suatu  muatan  tentatif  dari  suatu  praktik  muatan tentatif dari suatu praktik yang diidentifikasi. Selanjutnya  ada  tahap  di  mana  penafsir menetapkan/menyepakati suatu pembenaran/justifikasi  umum  untuk  elemen- elemen  utama  dari  praktik  yang  diidentifikasi tersebut, yang mensyaratkan suatu elemen  yang “cocok”dengan detail-detail praktik.
Selanjutnya suatu tahap pasca- interprestasi  di  mana  penafsir  menyesuaikan sensenya  tentang  apa  yang  sungguh-sungguh dibutuhkan praktik dalam memberikan pembenaran yang baik pada tahap interpretative itu.  Pendekatan  Dworkin  bisa  dibandingkan dengan  model  intensionalis  dalam  interprestasi. Untuk  mendapatkan  makna  suatu  tindakan, praktik  atau  teks,  sebelumnya  kita  harus berusaha memastikan apa yang ada dalam benak si  creator  ketika  membuatnya,  yaitu  apa  yang dimaksud  sang  creator  untuk  diungkpakan. Untuk  mengambil  simpulan  makna  dari  suatu teks  hukum  adalah  dari  tindakan  manusia  yang terlibat dalam dalam penciptaanya atau cerminan  dari  penulisnya  (Diah  Imaningrum Susanti, 2015:130).
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 538-546.
Roslaini Ramli, Afini

## SIMPULAN
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  72  Tahun  2018  Tentang  Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dari  UPTD  PPS Kutaraja Lampulo pasal 5 huruf (m) menyatakan  bahwa  UPTD  PPS  Kutaraja Lampulo  memiliki  tugas  sebagai  pengendalian lingkungan yang meliputi: kebersihan, keamanan,  ketertiban  dan  pencemaran.  Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  secara  tekstual
makna kebersihan dari pembuat undang-undang adalah  untuk  merawat  dan  menjaga  kebersihan di  area  pelabuhan  atas  dasar  dari  cita-cita  dari program  pemerintah  yang  ingin  menjadikan Kota  Banda  Aceh  bersih  sehingga  UPTD bekerja  sama  dengan  pihak  Dinas  Lingkungan dan  Kebersihan  Aceh,  dan  mempekerjakan beberapa  orang  untuk  membersihkan  kawasan area pelabuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afini,  2020, Pengelolaan  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Kutaraja  Lampulo  Ditinjau  Dari Perspektif  Keadilan Ronald Dworkin , Unpublished ETD Unsyiah, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Diah  Imaningrum  Susanti,  2015,  Penafsiran  Hukum  Yang  Kompherensif  Berbasis  Lingkar Hermenutika, , Malang , iphils.
Ronald  Dworkin,  1986, Law  Empire,  Cambridge,  Massachusetts ,  The  Press  Belknap  of  Harvad University Press.
Ronald Dworkin, 2013, Justice For Hedgehogs, Cambridge, Masscahusetts, The Press Belknap of Harvad University Press.