## REFORMULASI TINDAK PIDANA ZINA DALAM RUU KUHP INDONESIA DAN SUMBANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP-

## NYA

## Oleh : Zul Anwar Ajim Harahap
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

## Abstract
This  paper  begins  with  a  fact  that  the  presence  of  Islamic  law  in  the Indonesian legal system if the terms of the theory of existence proves that Islamic  law  actually  become  a  source  of  material  for the  rule  of  law  in Indonesia legislation with some form as the provisions of the theory. The fact is solely to respond to the development of science and the progress of  time.  This  paper  is  focused  on  the  formulation  of  the  Bill  Criminal Code provisions on the crime of adultery, and highlights the contribution of Islamic criminal law against him. From the search for the sources are found,  that  the  formulation  of  the  crime  of  adultery  in  the  Draft  Bill  is found  that  that  provision  is  derived  from  the  Islamic  legal  code  that  is submitted through the results of a seminar held Islamic jurists. This fact proves that Islamic law becomes material for the formation of a national law. It can be concluded that Islamic law be a source of national law.

## Key Word : Zina, KUHP, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  memiliki  prospek  dan
potensi yang sangat besar dalam pembangunan  hukum  nasional.  beberapa contoh  hukum  Islam  yang  sudah  menjadi hukum nasional antara lain: UU Perkawinan,  UU  Peradilan  Agama,  UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU
Pengelolaan  Zakat,  dan  UU  Otonomi Khusus  Nanggroe  Aceh  Darussalam  serta beberapa  undang-undang  lain,  baik  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung
memuat  hukum  Islam  seperti  UU  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  perbankan  yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin  memperluas  kewenangannya,  dan
UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Untuk lebih mempertegas
keberadaan  hukum  Islam  dalam  konstalasi hukum  nasional  dapat  dilihat  dari  Teori eksistensi  tentang  adanya  hukum  Islam  di
dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan  bahwa  bentuk eksistensi hukum  Islam  di  dalam  hukum  nasional lndonesia ialah:
1. Ada  dalam  arti  sebagai  bagian integral dari hukum nasional lndonesia.
2. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan  dan  wibawanya  diakui adanya  oleh  hukum  nasional  dan diberi status sebagai hukum
nasional.
3. Ada  dalam  hukum  nasional  dalam arti  norma  hukum  Islam  (agama) berfungsi  sebagai  penyaring  bahan- bahan hukum nasional lndonesia.
4. Ada  dalam  arti  sebagai  bahan  utama dan  unsur  utama  hukum  nasional Indonesia. 1
Dalam perjalanan Kodifikasi Hukum Nasional  Indonesia,  keberadaan  hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi  penyusunan  hukum  nasional,  hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator  dalam  pengembangan  hukum nasional.  Hukum  Islam  sangat  dekat dengan sosioantropologis
bangsa
Indonesia,  sehingga  kehadirannya  dapat dengan  mudah  diterima  oleh  masyarakat luas.
Tulisan ini mencoba mengulas formulasi  tindak  pidana  zina  yang  ada dalam  RUU  KUHP  dan  mengungkapkan sumbangan  hukum  Islam  terhadapnya. Ditelusuri  pula  bagaimana  hukum  Islam memberi  sumbangan  dalam  formulasi
1 Teori  ini  dikembangkan  oleh  Sayuti Thalib,  seorang  ahli  hukum    muridnya  Hazairin pencetus teori receptive exit.
aturan  tersebut.  Dalam  tulisan  ini  coba membuktikan  keberadaan  adanya  hukum Islam  dalam  aturan-aturan  tersebut  yang digali  dari  hukum  Islam  yang  berkembang secara  normative  menjadi  hukum  yang positif.

## B. FORMULASI  TINDAK  PIDANA ZINA
DALAM RUU

## KUHP INDONESIA

## 1. Pembaruan KUHP di Indonesia
Hukum pidana yang berlaku di Indo- nesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak  awal  abad  ke-19  Hindia  Belanda memberlakukan  kodifikasi  hukum  pidana yang pada mulanya masih pluralistis , yakni Undang-undang  Hukum  Pidana  untuk orang-orang  Eropa  dan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  untuk  orang-orang Bumiputra  serta  yang  dipersamakan  ( in- landers ).  Mulai  tahun  1918  di  Indonesia diberlakukan  satu  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  untuk  seluruh  golongan yang  ada  di  Hindia  Belanda  (unifikasi  hu- kum pidana) hingga sekarang. 2
KUHP tersebut berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Pera- lihan  UUD  1945  dengan  Undang-undang No.  1  tahun  1946.  Dalam  pasal  III  dis- ebutkan  bahwa  perkataan  Nederlansch- Indie  atau  Nederlandsch-Indisch  (e)  (en) harus dibaca dengan  “Indonesie”  atau  “In- donesche”, yang selanjutnya menjadi Indo-
2 Bustanul Arifin. 2001. “Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah)”. Dalam  Jaenal Aripin  dan  M.  Arskal  Salim  GP  (Ed.) Pidana Islam  di  Indonesia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tan- tangan , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 46.
nesia.  Dalam  pasal  VI  dinyatakan  bahwa Wetboek  van  Strafrecht  voor  Neder- landsch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht .  Kemudian  dalam  ayat  (2)  kitab hukum  itu  diterjemahkan  menjadi  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Inilah  yang  menjadi  dasar  sehingga UU  No.  1  tahun  1946  disebut  dengan  Un- dang-undang  KUHP.  Undang-undang  ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah  Indonesia  dengan  UU  No. 73 tahun 1958. 3
Pada saat  ini, KUHP sebagai sebuah produk  hukum  kolonial  sudah  dirasa  tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Pembaruan  hukum  yang  lebih  menjamin keadilan dan ketenteraman hidup masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Untuk  itu selayaknya  RUU  KUHP  di  mana  di dalamnya  sudah  tercermin  adanya  nilai- nilai hukum Islam yang terakomodir dalam bentuk  formulasi  pasal  yang  memiliki substansi  yang  lebih  mengarah  pada idealisme sebuah produk hukum.
Usaha  pembaruan  KUHP  secara menyeluruh/total  dimulai  dengan  adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional  secepat  mungkin  diselesaikan. Kemudian  pada  tahun  1964  dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep  KUHP  1968,  1971/1972,  Konsep
3 Abdul  Gani  Abdullah,  “ Eksistensi  Hu- kum  Pidana  Islam  dalam  Reformasi  Sistem  Hu- kum  Nasional” .  Dalam  Jaenal  Aripin  dan  M. Arskal  Salim  GP  (Ed.) Pidana  Islam  di  Indone- sia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 246.
Basaroedin  (Konsep  BAS)  1977,  Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987. Konsep ini diprakarsai  oleh  tim  yang  diketuai  oleh Prof.  Sudarto 4 ,  kemudian  dilanjutkan dengan  Konsep  1989/1990  yang  diketuai oleh Prof. Ruslan Saleh sampai dikeluarkannya Konsep 1991/1992 sebagai hasil dari tim yang diketuai Prof. Mardjono Reksodiputro. 5 Konsep  ini  selanjutnya yang direvisi sampai 1997/1998.
Kemudian dilanjutkan dengan Konsep/Rancangan KUHP yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Hukum  dan Perundang-undangan RI pada tahun 1999/2000.  Rancangan  KUHP  1999/2000 ini  telah  masuk  di  DPR  RI  dan  telah dibahas akan tetapi tidak selesai.
Kemudian  pembaruan  Konsep  RUU KUHP  dilanjutkan  dengan  dikeluarkannya Konsep  RUU  KUHP  Tahun  2004  oleh Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI tahun 2004 sebagai revisi RUU KUHP 1999/2000. Dengan demikian dapat dilihat  bahwa  para  pakar  hukum  di Indonesia  paling  tidak  telah  membuat Rancangan  KUHP  sebanyak  14  kali (termasuk  revisinya)  selama  40  tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2004).
Konsep RUU KUHP 2004
merupakan  hasil  kajian  akademis  dari  tim pakar hukum. Pakar hukum yang tergabung dalam  Tim  Perumus  RUU  KUHP  Tahun
4 Barda  Nawawi  Arief,  SH, Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  Baru), (Jakarta:  Kencana,  Cet. Ke-4), h.. 28-29.
5 Ibid.
2004 6 ini  yang  diketuai  oleh  Prof.  Muladi, seorang  guru  besar  hukum  pidana  dan mantan  Rektor  Universitas  Diponegoro
Semarang serta mantan Menteri Kehakiman  pada  masa  pemerintahan  BJ. Habibie. 7 Tim Perumus ini di bawah koordinasi  Dirjen  Peraturan  Perundang- undangan  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Dan  berlanjut  pada  RUU 2008  dan  RUU  2013  dengan  tidak  banyak perubahan yang ada.
Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan
peninjauan  dan  pembentukan  kembali ( reorientasi dan reformasi )  hukum  pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio- politik , sosio-filosofik , dan nilai-nilai sosio-
kultural masyarakat Indonesia yang melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan kriminal,  dan  kebijakan  penegakan  hukum di Indonesia . Barda Nawawi Arief
menekankan  bahwa  pembaruan  hukum pidana  harus  ditempuh  dengan  pendekatan yang  beriorientasi  pada  kebijakan  dan orientasi nilai (value oriented approach) . 8
6 Tim  Perumus  ini  dibawah  koordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menyerahkan  RUU  KUHP  Tahun  2004  pada pertengahan  bulan  Mei  2005.  Dari  Departemen Hukum dan HAM, RUU KUHP Tahun 2004 akan diserahkan  kepada  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  kemudian  diserahkan  ke  DPR untuk dilakukan pembahasan.
7 Barda Nawawi Arief, op. cit., h. 47
8 Barda  Nawawi  Arief,  SH, Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP  Baru), (Jakarta:  Kencana,  Cet. Ke-4), h.. 28-29.
Oleh  karena  itu,  penggalian  nilai- nilai  yang  ada  dalam  bangsa  Indonesia dalam  usaha  pembaruan  hukum  pidana Indonesia  harus  dilakukan  agar  hukum pidana  Indonesia  masa  depan  sesuai dengan sosiopolitik,  sosiofilosofik ,  dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat,  hukum  pidana  positif  (KUHP), hukum  agama,  hukum  pidana  negara  lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional  mengenai  materi  hukum pidana. 9 Adapun alasan-alasan yang mendasari  perlunya  pembaruan  hukum pidana  nasional  pernah  diungkapkan  oleh Sudarto, yaitu: a. Alasan yang bersifat politik Bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka harus memiliki KUHP yang bersifat
nasional,  yang  dihasilkan  sendiri.  Ini merupakan  kebanggaan  nasional  yang inherent dengan  kedudukan  sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan  ini  harus  didasarkan  kepada Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
b. Alasan yang bersifat sosiologis
KUHP  pada  dasarnya  adalah pencerminan dari nilai-nilai
9 Ibid.
kebudayaan  dari  suatu  bangsa,  karena ia  memuat  perbuatan-perbuatan  yang tidak  dikehendaki  dan  mengikatkan pada  perbuatan-perbuatan  itu  suatu sanksi  yang  bersifat  negatif  berupa pidana.  Ukuran  untuk  menentukan perbuatan  mana  yang  dilarang  itu tentunya  bergantung  pada  pandangan kolektif yang terdapat dalam
masyarakat  tentang  apa  yang  baik, yang benar dan sebaliknya. c. Alasan yang bersifat praktis Teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda, meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat  disebut  secara  resmi  sebagai
KUHP.  Dapat  diperhatikan  bahwa jumlah penegak hukum yang memahami  bahasa  asing  semakin sedikit.  Di  lain  pihak,  terdapat berbagai  ragam  terjemahan  KUHP yang beredar. Sehingga dapat
dimungkinkan  akan  terjadi  penafsiran yang  menyimpang  dari  teks  aslinya yang  disebabkan  karena  terjemahan yang kurang tepat.
Di  samping  mengganti  judul  bab, RUU KUHP Tahun 2013 juga mengurangi beberapa bab tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam KUHP seperti perkelahian tanding (Bab VI), dan pengulangan  ( recidive )  dalam  Bab  XXXI, serta  menambah  bab  baru  yaitu  Bab  VI tentang
Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan  Pengadilan,  Bab  VII tentang  Tindak  Pidana  terhadap  Agama dan  Kehidupan  Beragama,  Bab  IX  tentang Tindak  Pidana  terhadap  Hak Asasi
Manusia,  dan  Bab  XXXI  tentang  Tindak Pidana Korupsi.
Tindak  pidana  -  tindak  pidana  yang diatur  dalam  RUU  KUHP  Tahun  2013 bersumber dari:
(1) Penyeleksian  Buku  II  dan  Buku  III KUHP,
(2) Hasil  pengintegrasian  delik-delik  di luar KUHP,
(3) Hasil  kajian  penelitian,  seminar,  dan lokakarya,  baik  nasional  maupun internasional.
Sebagai bagian dari kebijakan kriminal,  pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan masyarakat (Khususnya upaya penanggulangan  kejahatan). Sebagai bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum, pembaruan  hukum  pidana  yang  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya memperbaharui  substansi  hukum  ( legal substance )  dalam  rangka  mengefektifkan penegakan hukum.
2. Formulasi  Tindak  Pidana  Zina Dalam Ruu Kuhp Indonesia
Berikut ini akan diungkapkan tentang formulasi tindak pidana zina dalam dalam  pasal  RUU  KUHP  tersebut,  yakni masalah tindak pidana perzinaan. 10
Dalam  KUHP,  tindak  pidana  zina hanya bisa  dikenakan  kepada  mereka  yang salah satunya sudah menikah. KUHP tidak bisa  menjerat  perzinahan  yang  dilakukan oleh  pasangan  muda  mudi  atas  dasar  suka
10 Dalam  KUHP  perzinaan  disebut  dengan melakukan  gendak  ( overspel ).  KUHP  dan KUHAP, (Bandung, Citra Umbara, tt), h.. 90-91.
sama  suka. 11 Tetapi  dalam  RUU  KUHP pada  pasal  486,  dengan  masuknya  pasal baru,  pasangan  muda-mudi  tadi  bisa dipidana. Pasal tersebut berbunyi :
a. Dipidana karena  zina,  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
(1) Laki-laki  yang  berada  dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan  dengan  perempuan yang bukan istrinya;
(2) Perempuan  yang  berada  dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan  dengan    laki-laki yang bukan suaminya;
(3) Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan perkawinan melakukan persetubuhan  dengan  perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan  tersebut  berada  dalam ikatan perkawinan; (4) Perempuan  yang  tidak  dalam
ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan  dengan laki-laki, padahal diketahui  bahwa  laki-laki tersebut  berada  dalam  ikatan perkawinan; atau
(5) Laki-laki  dan  perempuan  yang masing-masing tidak terikat dalam
perkawinan  yang  sah  melakukan persetubuhan.
b. Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
penuntutan  kecuali  atas  pengaduan suami,  istri,  atau  pihak  ketiga  yang tercemar.
11 Ketentuan  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal 284  KUHP.
c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku ketentuan  Pasal    25,  Pasal  26,  dan
Pasal 28.
d. Pengaduan  dapat  ditarik  kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. 12
RUU  KUHP  melengkapi  pasal  284 KUHP  sekarang  yang  hanya  mengancam pidana  bagi  pelaku  persenggamaan  di  luar nikah,  hanya  jika  salah  satu  atau  kedua pelakunya sudah terikat dengan
perkawinan  yang  sah  dengan  pihak  lain. RUU  KUHP  mengancam  sanksi  pidana bagi  setiap  persenggamaan  di  luar  nikah, siapapun pelakunya.
Dalam  pasal  ini  terjadi  perluasan pengertian  “zina”  setelah  mendengarkan aspirasi  tokoh-tokoh  agama  Islam.  Dalam KUHP  (WvS)  Pasal  284  KUHP,  yang dikatakan  zina  adalah  persetubuhan  yang dilakukan  laki-laki    atau  perempuan    yang telah  kawin    dengan  perempuan  atau  laki- laki  yang  bukan  isteri  atau  suaminya. Persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama  suka,  tidak  boleh  ada  paksaan  dari salah  satu  pihak;  dalam  Pasal  483  RUU KUHP    pengertian  “zina”  diperluas mencakup  “laki-laki  dan  perempuan  yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan
persetubuhan” (fornication).
Baik  KUHP  maupun  RUU  KUHP mengkategorikan  perzinahan  sebagai  delik aduan ( klacktdelict) . Apabila dalam KUHP yang  berhak  mengadukan  adalah  suami/ isteri yang merasa tercemar atau dirugikan,
maka  dalam  RUU  KUHP  ditambahkan “pihak ketiga yang tercemar” sebagai pihak yang  boleh  mengadu.  Di  sini  terjadi pergeseran pemahaman “ Victimless Crimes” mencakup  korban  dalam  arti
social.
Revisi  mengenai  tindak  pidana perzinaan tersebut sebagai berikut:
Pertama ,  revisi  terhadap  sanksi pidana  penjara  yaitu  yang  semula  paling lama  9  (sembilan)  bulan  menjadi  paling lama 5 (lima) tahun.
Kedua , revisi terhadap pelaku perzinaan  yaitu  yang  semula  pelaku perzinaan  adalah  hanya  laki-laki  menikah dan  perempuan  menikah  yang  melakukan hubungan  seks  bukan  dengan  istri  atau suaminya  maka  dalam  Rancangan  KUHP juga meliputi laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.
Selanjutnya  pada  Pasal  490  RUU KUHP Tahun 2013 disebutkan: (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan  dengan  seseorang  yang diketahuinya  bahwa  orang  tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus  atau  ke  samping  sampai  derajat ketiga, dipidana dengan pidana
penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki  terhadap  perempuan  yang belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Menurut penulis, ketentuan ini merupakan adopsi pandangan Islam mengenai zina. Ketentuan ini juga merupakan  tindakan  yang  lebih  maslahat, untuk menghindarkan tindakan muda-mudi melakukan  perzinahan.    Kemaslahatan yang ingin diraih dalam hal ini terpeliharanya kejelasan keturunan manusia ( hifz al-nasl ) adalah Tim penyusun memasukkan aturan ini,
sebagaimana  diakui  Prof.  Muladi,  melihat dampak banyaknya muda-mudi yang hamil di luar nikah.
3. Sumbangan Hukum Islam Terhadap Formulasi Tindak

## Pidana  Zina  dalam  Dalam RUU KUHP
Dari  paparan  tentang  formulasi tindak  pidana  zina  yang  telah  dirumuskan dalam  RUU  KUHP,  selanjutnya  akan diuraikan lebih lanjut bagaimana sumbangan hukum Islam khususnya hukum  pidana  Islam  terhadap  formulasi tersebut.
Masalah  kesusilaan  lain  yang  dinilai terpengaruh Islam adalah  pasal-pasal tentang  larangan  kumpul  kebo,  homoseks, perkawinan sejenis dan pornografi.
Pengaruh  hukum  Islam  tampaknya bukan  hanya  berkutat  pada  pasal  susila, melainkan  juga  pembunuhan.  Menurut RUU  KUHP  sekarang,  seorang  pelaku pembunuhan  berat  praktis  dihukum  karena dianggap  merugikan  seluruh  masyarakat. Tetapi di  Indonesia,  kerugian  lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggota  keluarga  korban  pembunuhan
punya  andil  menentukan  hukuman  kepada pelaku, atau memberikan maaf.
Tentu  saja,  konsep  KUHP  mengenai pemidanaan berbeda dengan hukum  Islam. Dalam  pidana  Islam,  demikian  Topo Santoso dalam bukunya Menggagas Hukum  Pidana  Islam ,  hukuman  tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga  memiliki  fungsi  pencegahan  dan perbaikan  serta  pendidikan.  Antara  lain untuk  menjamin  kebutuhan  dan  kebaikan hidup manusia. 13
Dalam hukum pidana Islam, hukuman  untuk  perbuatan  zina  ditegaskan dalam  Al-Quran  dan  Sunnah.  Hukuman bagi  pelaku  zina  yang  belum  menikah (ghoiru muhshan) didasarkan pada ayat Al- Qur‟an  Surah al-Nuur ayat (2), yaitu:
“Perempuan  yang  berzina  dan  laki- laki  yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap orang  dari  mereka  seratus  kali  dera,  dan janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya mencegah  kalian  dari  menjalankan  agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari  akhir,  dan  hendaklah  (pelaksanaan) hukuman  disaksikan  oleh  sekumpulan  dari orang-orang yang beriman.”
Sedangkan  bagi  orang  yang  sudah menikah (muhshan) hukumannya  menurut para  ahli  hukum  Islam  adalah  rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan  pada  hadits  Nabi  Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim dari „Ubadah bin Shamit, yang berbunyi:
13 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum Pidana  Islam, (Gema  Insani;Jakarta:2003),  hal. 21.
ُ هاللَّ َلَعَج ْدَق يِّنَع اوُذُخ يِّنَع اوُذُخ
ُيْفَنَو ٍةَئاِم ُدْلَج ِرْكِبْلاِب ُرْكِبْلا  الًيِبَس هنُهَل ُدْلَج ِ ِّيهللاِب  ُ ِّيهللاَو ٍةَنَس

## ُ  ْجهرلاَوٍةَئاِم
14
Ambillah  dariku,  ambillah  dariku. Sesungguhnya  Allah  telah  memberi  jalan yang lain kepada mereka,  yaitu orang yang belum  menikah  (berzina)  dengan  orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang  sudah  menikah  (berzina)  dengan orang  yang  sudah  menikah  (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.
Sesuatu yang menarik juga dalam hal eksekusi  rajam  atas  pelaku  zina  yang muhsan adalah apabila pembuktian didasarkan  pada  pengakuannya  sendiri. Apabila  kemudian  ia  melarikan  diri  pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas  ahli  hukum,  ia  tidak  perlu dikerjar. 15 Pengintegrasian
Hukum Islam, antara  lain  nilai-nilai  maqâsid  al-syarî‟ah ke  dalam  hukum  pidana  nasional,  seperti yang  terlihat  pada  beberapa  pasal  dalam RUU  KUHP,  merupakan  suatu  pemikiran yang  cukup  bijak.  Jika  secara  eksplisit  hal ini  tidak  bisa  dilakukan,  minimal  prinsip- prinsip  utamanya  dapat  terwujud  dalam hukum pidana kita.
Di samping contoh yang
dikemukakan  di  atas,  banyak  pasal  yang
14 HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu  Majah,  dari  „Ubadah  bin  Ash  Shamit
15 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda), (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.. 25.
menurut  penulis  perancangannya  dibuat dengan  mempertimbangkan  manfaat  yang dalam  hukum  Islam berbagai delik  tentang agama  ataupun  yang  berkaitan  dengan agama  mulai  dirumuskan  dalam  RUU tersebut,  misalnya  tentang  penghinaan agama,  merintangi  ibadah  atau  upacara keagamaan,  perusakan  bangunan  ibadah, penghinaan  terhadap  Tuhan,  penodaan terhadap  agama  dan  kepercayaan,  dan  lain sebagainya. 16
Selanjutnya  pada  Pasal  495  RUU KUHP 2013 disebutkan:
“Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut  diduga  belum  berumur  18  (delapan belas)  tahun,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”
Pasal tersebut sejalan dengan konsep Islam, di mana Islam memandang perbuatan cabul dengan orang sesama jenis atau  yang  disebut  dengan  Liwath  atau homoseksual  merupakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  syara‟  dan  merupakan perbuatan  yang  lebih  keji  dari  pada  zina. Homoseksual  ini  bentuknya  sama  dengan zina  dalam  segi  memasukkan  kelamin dengan  syahwat  dan  kenikmatan.  Dengan demikian,  perbuatan  ini  termasuk  kepada
16 A.  Malik  Fajar, Potret  Hukum  Pidana Islam,  Deskripsi,  Analisis  Perbandingan  dan Kritik  Konstruktif ,  editor  Jaenal  Aripin  dan  M. Arskal  Salim  GP, Pidana  Islam  di  Indonesia: Peluang,  Prospek  dan  Tantangan ,  (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2001), h.. 18.
kelompok  zina  dengan  hukuman-hukuman yang sudah dicantumkan dalam nash. 17
Dalam perjalanan Kodifikasi Hukum Nasional  Indonesia,  keberadaan  hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi  penyusunan  hukum  nasional,  hukum Islam  yang  lebih  khusus  pada  hukum Pidana  Islam, 18 juga  menjadi  inspirator dan  dinamisator  dalam  pengembangan hukum  nasional. Untuk  lebih mempertegas keberadaan  hukum  Islam  dalam  konstalasi hukum  nasional  dapat  dilihat  dari  Teori eksistensi  tentang  adanya  hukum  Islam  di dalam hukum nasional Indonesia.
17 Abd al-Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh „ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, Jus V, (Beirut: Dar Al-Fikr,  1980),  h..  140,  dalam    Ahmad  Wardi Muslich, Ibid, h.. 13
18 Hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber  dari  Allah  dan  Nabi  Muhammad SAW,  untuk  mengatur  kejahatan  manusia  di tengah-tengah  masyarakatnya.  Dengan  kalimat yang  lebih  singkat,  hukum  pidana  Islam  dapat diartikan  sebagai  hukum  tentang  kejahatan  yang bersumber  dari  ajaran  Islam.  Hukum  Pidana Islam    dalam  khazanah  literatur  Islam  biasa disebut al-ahkam al-jinaiyyah ,  yang  mengatur pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh orang  mukallaf  dan  hukuman-hukuman  baginya. Abd  al-Wahhab  Khallaf, Ilm  Ushul  al  Fiqh, (Al- Qahirah:  Dar  al-Ilm  li  al-Thiba‟ah  wa  al-Nasyr wa  al-Tawzi,  1978),  h..  32.  Lebih  lanjut  Para ulama  menggunakan  istilah  hukum  pidana  Islam dengan  istilah jinayah yang  memiliki  dua  arti, yakni  arti  luas  dan  arti  sempit.  Dalam  arti  luas, jinayah merupkan  perbuatan-perbuatan  yang dilarang  oleh  Syara‟  dan  dapat  mengakibatkan hukuman had (hukuman  yang  ada  ketentuan nash -nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh,  dll), atau ta‟zir (hukuman  yang  tidak ada  ketentuan nash- nya  seperti  pelanggaran  lalu lintas,  percobaan  melakukan  tindak  pidana,  dll) . Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  Syara‟  dan  dapat menimbulkan  hukuman had, bukan ta‟zir. A. Jazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Cetakan Ke-3, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2000), h.. 2.
Hal-hal  baru  tersebut  sebagiannya adalah  Usulan  hasil  lokakarya  “Kontribusi syariah  terhadap  RUU  KUHP”  yang dilaksanakan  tanggal  1-2  Oktober  2001 oleh Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Direktorat Perundang-undangan Kemenkumham  RI 19 yang  disampaikan dan diterima/diakomodir  oleh tim perumus RUU KUHP.
Contoh  yang  diterima  ialah  semisal penempatan  alasan  pemaafan  yang  kini termuat  dalam  Bab  II  bagian  Kedua
(Pertanggungjawaban Pidana)
pada
paragraf 5. 20 Perumusan tentang delik zina. Dalam hukum  pidana  Islam,  zina  didefinisikan dengan hubungan
kelamin
(persenggamaan)  antara  seorang  pria  dan wanita  yang  bukan  suami  istri,  itu dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun belum  dewasa,  dan  apakah  itu  dilakukan atas  dasar  suka  sama  suka  maupun  atas dasar  paksaan  (perkosaan),  dan  apakah pelaku  zina  itu  memiliki  suami  atau  istri atau tidak bersuami/tidak beristri.
Pendeknya, setiap persetubuhan/ persenggamaan  yang  dilakukan  seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar hubungan  perkawinan  yang  sah,  maka tergolong  ke  dalam  zina.  Ketentuan  ini tertuang  dalam  RUU  KUHP  Pasal  486 terlihat sudah mengadopsi aturan perbuatan
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  (Bandung:  Alumni,
1998), h. 16
20 Amin Suma, op.cit. ,  h. 106
zina menurut definisi yang telah dirumuskan di atas. 21

## C. PENUTUP
Dalam  uraian-uraian  yang  terdahulu tergambar bahwa  ada aturan-aturan  hukum Islam  tentang  Tindak  pidana  zina  telah memberi  sumbangan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yakni  RUU  KUHP Indonesia. Hukum Islam telah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap perumusan  aturan-aturan  hukum  pidana  di Indonesia.  Hukum  Islam  telah  direspon oleh  masyarakat  dan  pemerintah  serta diadopsi dengan berbagai modifikasi dalam legislasi di Indonesia.
21 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  (Bandung:    Citra Aditya Bakti, 2008) cet 8, h. 109

## DAFTAR BACAAN
„Abd al-Qadir „Audah, al-Tasyri‟ al-Janaiy al-Islamy, Beirut:Muassasah al-Risalah, 1992.
A.  Jazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam), Cetakan  Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Abd al-Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh „ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, Jus V , Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
Abd  al-Wahhab  Khallaf, Ilm  Ushul  al  Fiqh,  Al-Qahirah :  Dar  al-Ilm  li  al-Thiba‟ah  wa  al- Nasyr wa al-Tawzi, 1978.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2008.
_________________, Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru) , Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4.
Bustanul  Arifin. 2001. “Hukum Pidana  (Islam) dalam Lintasan Sejarah)”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
KUHP dan KUHAP, Bandung, Citra Umbara, tt.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Bandung:  Alumni,
1998.
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam , Gema Insani;Jakarta:2003.
RUU KUHP 2012, Dirjen Perundang-undangan, KemenkumHAM RI