283
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitan Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {niputueka962@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com}

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,  dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konsepsual. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  tidak  terlepas  dari  aturan  yang  ada  pada  hukum  internasional  dengan mengkhususkan  pada  peraturan  yang  mengatur  tentang  Hukum  Humaniter  Internasional.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum  yang  membahas  mengenai  teori-teori  hukum  humaniter  internasional  khususnya Konvensi  Jenewa  1949 .  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa:  (1)  Status  hukum  tentara  bayaran  diakui  secara  sah  keberadaannya  sesuai  dengan Konvensi  Jenewa  1949  dan  dipertegas  dalam  Protokol  Tambahan  1  Tahun  1977  Pasal  47  ayat  (1)  bahwa:  “ Seorang tentara  bayaran  tidak  berhak  atas  status  kombatan  atau  tawanan  perang” ,  (2)  Sanksi  yang  bisa  diterapkan  dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi. Kata Kunci : Tentara Bayaran, Sengketa Bersenjata, Konvensi Jenewa 1949.

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  (1)  The  Legal  Status  of  Mercenaries  In  Dispute  Armed  Views  from  the  Perspective  of International  Humanitarian  Law  (2)  Sanctions  or  Law  Enforcement  That  Can  Be  Taken  Against  Countries  Using Mercenary  Services  In  Armed  Disputes.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research,  with  statutory approaches,  case  approaches  and  conceptual  approaches. The  source  of  the  legal  materials  used  is  inseparable  from the  existing  rules  in  international  law  by  specifying  the  regulations  governing  international  humanitarian  law.  The technique of collecting legal materials is by exploring normative frameworks and document study techniques using legal materials  that  discuss  theories  of  international  humanitarian  law,  especially  the  1949  Geneva  Conventions.  The research  results  show  that:  (1)  The  legal  status  of  mercenaries  is  legally  recognized  in  accordance  with  the  1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary has no right to the status of a combatant or prisoner of war", (2) Sanctions that can be applied in violation of mercenary law are  Complaint,  Reprisal,  Compensation  Payment  or  Compensation.  Of  the  three  forms  of  sanctions  that  have  been mentioned, the most appropriate for law enforcement for a country that violates international humanitarian law is the payment of compensation or compensation Keywords : Mercenaries, Armed Disputes, Geneva Conventions 1949.
284
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PENDAHULUAN
Hukum  Internasional  merupakan  suatu aturan  yang  mengatur  hubungan  antar  negara yang  bersifat  lintas  batas  negara.  Menurut Mochtar  Kusumaatmadja  Hukum  Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas- asas  yang  mengatur  hubungan  atau  persoalan yang  melintasi  batas  negara-negara  (hubungan internasional)  yang  bukan  bersifat  perdata. Hukum  Internasional  mempunyai  istilah-istilah yang  digunakan  saat  ini  atau  dengan  kata  lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional ( international law) dan/atau
Hukum Internasional Publik ( publik international law). Hukum
Internasional dapat di definisikan  juga  sebagai  “keseluruhan  aturan hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  dari  prinsip- prinsip  dan  kaidah-kaidah  perilaku  terhadap negara-negara  yang  terikat  untuk  mentaati,  dan melaksanakannya,  benar-benar  ditaati  secara umum  dalam  hubungan-hubungan  mereka  satu sama  lain”.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Hukum  Internasional  merupakan  sebuah  hukum yang  diakui  oleh  dunia.  Hukum  Internasional sudah  membentuk  hukum  yang  secara  khusus mengatur  terkait  dengan  perang,  terkait  dengan tata  cara  perang,  alat  yang  digunakan  saat perang  dan  hal-hal  yang  tidak  boleh  di  serang pada  saat  perang  berlangsung.  Hukum  tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.
Pembahasan  Hukum  Internasional  tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan  internasional)  saja  Tetapi  Hukum Internasional  juga  membahas  tentang  Hukum Humaniter  Internasional.  Hukum  Humaniter Intenasional  (yang  selanjutnya  disebut  HHI) sebagai  bagian  dari  Hukum  Internasional, merupakan  salah  satu  alat  dan  cara  yang  dapat digunakan  oleh  setiap  negara,  termasuk  oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi  penderitaan  yang  dialami  oleh masyarakat  maupun  anggota  militer  akibat perang  yang  terjadi  di  berbagai  negara.  Terkait
dengan istilah dari Hukum Humaniter
Internasional  secara  lengkap  didalam  Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai International Humanitarian  Law  Applicable  In  Armed Conflict.
Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian  atau  cabang  dari  Hukum  Internasional Publik, mulai di formulasikan pada  tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perawatan terhadap  orang-orang  angkatan  bersenjata  yang terluka  sakit  di  medan  perang.  Konvensi- konvensi  Jenewa  1949  telah  dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu:
a. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional b. Protokol II (1977), mengenai
Perlindungan  Konflik  Bersenjata  Non- internasional
c. Protokol  III  (2005),  mengenai  Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.
Di  dalam  Protokol  Tambahan  I  1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa  bersenjata  internasional.  Penggunaan tentara  bayaran  dalam  sengketa  bersenjata  yang semakin  marak  membuat  keresahan  masyarakat internasional. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering  juga  disebut  oleh  masyarakat  umum sebagai istilah “ soldrier of fortune”.
Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini  timbul  karena  adanya  kesulitan  untuk membentuk  atau  memiliki  suatu  angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan  biaya  yang  tinggi.    Motivasi  seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang  bukan  karena  kesetiaan  pada  negara  atau kerajaan  yang  merekrut  dan  membayarnya. Mereka  tidak  memperdulikan  apakah  perang yang  mereka  lakukan  itu  perang  yang  adil  atau tidak. Pengertian dari tentara bayaran itu sendiri adalah  tentara  yang  bertempur  dan  melakukan berbagai  operasi  militer  lainnya  dalam  sebuah pertempuran  demi  uang,  dan  biasanya  tidak terlalu  memperdulikan  ideologi,  kebangsaan atau  paham  politik  atas  peperangan  yang dilakukannya  ( is  a  soldier  who  fights,  or engages in warfare primarily for money, usually
285
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
with  little  regard  for  ideological,  national  or political considerations ).
Munculnya  tentara  bayaran  umumnya karena    adanya    konflik-konflik  bersenjata terutama  di  negara  dunia  ketiga  yang  biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan,  sumber  daya  alam  dan  kepentingan ekonomi,  serta  masalah  agama  dan  etnis, sehingga  menyebabkan  penguasa    atau    pihak- pihak    yang    terlibat    didalamnya    meminta bantuan    negara-negara    lain    terutama    negara- negara    maju.  Salah  satu  negara  yang mengembangkan tentara bayaran adalah  negara Amerika  Serikat.
Hal  ini  mengakibatkan  AS  memiliki personel Private Military Company (IES) (untuk selanjutnya  akan  disingkat  menjadi  PMCs) terbesar  di  dunia  saat  ini.  PMCs  umumnya bergerak  dalam  bidang  jasa  suplai  dan  logistik militer serta pelatihan dan pengamanan.  Dalam aktifitasnya,  ternyata    PMCs    juga    sering terlibat  dalam  konflik  bersenjata  dan  operasi militer.  Pengguna  jasa  PMCs  ini  berasal  dari berbagai    pihak,    seperti    pemerintah    suatu negara  atau  bahkan  pihak  swasta  dan  pihak asing    lainnya    yang    memiliki    kepentingan dalam suatu konflik bersenjata
Personel  private    militery    company pada    umumnya    adalah    mereka    yang    masih dianggap    layak    untuk    berdinas    di    dalam kemiliteran,    juga    memiliki    keahlian    khusus dalam    dunia    ketentaraan    misalnya    mantan anggota    pasukan    khusus    yang    umumnya disukai  karena  keterampilannya  dan  kebiasaan berada    dalam    unit-unit    tempur    kecil  yang mandiri,    atau    karena    keinginan    atau    jiwa militer  yang  masih  melekat  dalam  diri  para mantan    anggota    militer,  atau  karena  bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih  berdinas  dalam    institusi    militer. Kemampuan    mereka    terkadang    lebih dibandingkan  tentara    reguler    bahkan    anggota pasukan    khusus,  dengan    perlengkapan    dan senjata    yang    lebih    lengkap    dan    canggih, mereka  justru  mampu  menembus  garis  depan pertempuran  dan  menyelesaikan  misi  dengan sukses.
Keberadaan    tentara    bayaran    yang terlibat    dalam    suatu    konflik,    mengundang opini    negatif  bahkan  kecaman  dari  organisasi- organisasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sering kali  keberadaan  mereka  justru  terlibat  dalam dunia  kriminalitas  seperti  mafia  dan  triad  yang umumnya  terlibat  kejahatan    lintas    negara seperti  kasus  mafia  obat  bius  atau  narkotika.
Dibawah  protokol  tambahan  I  tahun 1977  dan  konvensi  jenewa  tahun  1949, menjadikan  tentara  bayaran  bukanlah  kejahatan secara  khusus.  Mereka  tidak  dapat  dijadikan sasaran  serangan  militer  karena  tidak  termasuk dalam  kelompok  kombatan  jika  ditangkap karena  tentara  bayaran  tidak  berhak  atas tawanan  perang.  Mereka  dapat  dituntut  hanya dibawah  hukum  nasional  kekuasaan  kehakiman jika  memang  terdapat  ketentuan  hukum  yang menyatakan tentara bayaran (mercenaris) sebagai kejatahan yang berbeda ( distinct crime ). Salah satu contoh kasus tentara bayaran yaitu  kasus  tentara  bayaran  dalam  konflik  di Angola. Pada tahun 1976, diadakan persidangan terhadap  13  anggota  tentara  bayaran  yang terlibat  dalam  konflik  bersenjata  di  Angola.  13 orang  tersebut  terdiri  dari  10  orang  Inggris,  2 orang  Amerika  dan  1  orang  Argentina,  Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan Crime  of  mercenarism,  Crime against  peace,  Murder,  Brutality  and  looting. Pada  akhir  persidangan  tiga  orang  Inggris  dan seorang  Amerika  dijatuhi  hukuman  mati,  dan yang  lainnya  diadili  dan  mendapat  hukuman penjara mulai dari 16 sampai 30 tahun.
Dari  permasalahan  tersebut,  penulis mencoba  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai “ Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum Humaniter Internasional ”. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata  di  lihat  dari  perspektif  hukum humaniter  internasional.  2)  Untuk  mengetahui bagaimana  sanksi  atau  penegakan  hukum  yang bisa  dilakukan  terhadap  negara  pengguna  jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

## METODE PENELITIAN
286
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  jenis  pendekatan hukum  normatif,  penelitian  hukum  normatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif  sering  disebut  dengan  penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek  kajiannya adalah  dokumen  peraturan  perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.,
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian yang  digunakan,  yaitu  penelitian  hukum normatif,  maka  pendekatan  yang  digunakan dapat  dibagi  menjadi  3  yaitu:  (1)  Pendekatan Uerundang-undangan, Undang-undang yang menjadi  rujukan  /  acuan  dalam  penelitian  ini adalah Konvensi Jenewa  1949,  beserta  Protokol Tambahan I dan  II Tahun 1977. (2) Pendekatan Kasus, Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui  kronologi  maupun  akibat  akibat yang timbul oleh tentra bayaran dalam sengketa bersenjata tersebut, sehingga penulis mengetahui memang  benar  telah  terjadi  kasus  tentara bayaran dalam sengketa bersenjata. (3) Pendekatan Konsepsual, pendeketan yang bertujuan untuk  memahami berbagai pandangan atau  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.
Dalam hukum normatif penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis, meneliti  dan  mengkaji  data  sekunder  yang didapatkan oleh penulis dari sumber kepustakaan  yang  terdiri  dari,  (1)bahan  hukum primer  penulis  mengkaji  ketentuan-ketentuan yang  berasal  dari  hukum  internasional  yang berkaitan  dengan  pengaturan  tentara  bayaran, khususnya  Konvensi Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan I dan II 1977 yang mengatur tentang perlindungan  korban  petikaian  bersenjata.  (2) Bahan hukum skunder mengenai buku-buku atau literatur,  pendapat  ahli,  tulisan  dari  para  ahli. (3)Bahan  hukum  tersier  mengenai  kamus hukum.  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  teknik  studi dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Teknik Analisis  Bahan  Hukum  yang  digunakan  yaitu teknik deskripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana  Status  Hukum  Tentara  Bayaran Dalam  Sengketa  Bersenjata  Dilihat  Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dalam  Protokol  Tambahan  I  Pasal  47 Konvensi Jenewa 1977, tentara bayaran didefinsikan  secara  individual  dan  bersifat khusus.  Definisi  tentara  bayaran  ini  berlaku terhadap  konflik  bersenjata  dalam  dan  luar negeri.  Definisi  tersebut  juga  berlaku  di  situasi lain  dimana  terjadi  situasi  tindak  kekerasan massal ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan  atau  mengancam  konstitusi,  hukum, perekonomian  atau  tatanan  finansial  atau kekayaan  alam  yang  berharga  dari  sebuah negara.
Tentara  bayaran  atau  dengan  istilah yuridis  disebut mercenary ,  adalah  tentara  yang bertempur  dan  melakukan  berbagai  operasi militer  lainnya  dalam  sebuah  pertempuran  demi uang,  dan  biasanya  tidak  memperdulikan ideologi,  kebangsaan  atau  paham  politik  atas peperangan yang dilakukan. Umumnya munculnya  tentara  bayaran  karena  adanya konlfik-konflik  suatu  negara  biasanya  selalu berkaitan  dengan  masalah  politik,  kekuasaan, sumber  daya  alam  dan  kepentingan  ekonomi, serta  masalah  agama  dan  etnis,  sehingga menyebabkan  penguasa  atau  pihak-pihak  yang terlibat  didalamnya  meminta  bantuan  dari negara-negara lain terutama negara-negara maju.
Protokol  Tambahan  Pasal  47  Konvensi Jenewa  mendefinisikan  tentara  bayaran  dalam poin-poin berikut:
1. Seorang  tentara  bayaran  tidak  boleh memiliki  hak  untuk  menjadi  kombatan atau tahanan perang.
2. Seorang  tentara  bayaran  adalah  orang yang:
a. Direkrut  secara  khusus  dari  wilayah lokal atau luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata.
b. Melakukan, dengan sebenarnya, mengambil  bagian  langsung  dalam pertempuran
c. Termotivasi  untuk  ambil  bagian dalam  pertempuran  yang  didasari
287
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
oleh keinginan mendapat keuntungan pribadi,  yang  dijanjikan,  dari  pihak yang  berkonflik,  kompensasi  materi secara  substansi  termasuk  dari  yang telah  disepakati  atau  dibayarkan kepada  kombatan  berdasarkan  dari jenjang  perpangkatan  yang  serupa dan fungsi-fungsinya dalam angkatan bersenjata dari pihak tersebut. d. Bukan merupakan seseorang
warganegara dari Pihak yang
berkonflik atau penduduk darI wilayah  yang  dikuasai  oleh  Pihak yang bertikai
e. Bukan  bagian  dari  anggota  angkatan bersenjata dari Pihak yang
berkonflik; dan
f. Tidak  sedang  dikirim  oleh  Negara yang  menjadi  bagian  Pihak  yang berkonflik dalam tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata.
Protokol  Tambahan  Pasal  47  Konvensi Jenewa  mendefinisikan  tentara  bayaran  secara individual.  Poin-poin  definsi  tentara  bayaran dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  tentang  asal tentara  bayaran  seperti  yang  tercantum  dalam poin  2  (a),(d),(e).  Pasal  47  dalam  Protokol Tambahan  ini  juga  mendefinisikan  tentara bayaran  berdasarkan  motivasi  dalam  partisipasi mereka di pertempuran yaitu.
Keuntungan  pribadi  dalam  poin  2  (c). Definisi tentara bayaran dalam Protokol Tambahan  Pasal  47  ini  dianggap  usang mengingat  bahwa  definisi  tersebut  ditulis  pada tahun  1949  dan  perkembangan  jasa  persewaan senjata  sangat  pesat  di  era  moderen.  Publik internasional  juga  sulit  mendalami  faktor motivasi  tentara  bayaran  dalam  definisi  Pasal  7 karena motivasi individu dalam berpartisipasi di peperangan tidak dapat diukur dengan jelas.
Pada  abad  ke-16,  para  ahli  berpendapat mengenai tentara bayaran sebagai berikut:
a. Ayala
Ayala  berpendapat  bahwa  sebaiknya suatu kerajaan yang akan berperang menggunakan  warga  negaranya  sendiri,  karena tentara asing yang mengabdi pada Negara hanya disebabkan  karena  demi  kekayaan  pribadi,
bukan  karena  kejayaan  dari  Negara  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  Ayala  tidak mempersoalkan  apakah  perang  yang  dilakukan bersifat  adil  atau  tidak  adil,  melainkan  yang menjadi keutamaan adalah keselamatan raja.
b. Victoria Victoria,  pendapatnya  berbeda  dengan Ayala, karena menurutnya bahwa yang menentukan  keabsahan  untuk  berperan  serta dalam  suatu  pertempuran  adalah  sifat  adil  atau tidaknya  suatu  peperangan,  karena  apabila perangnya adalah perang yang tidak adil ( unjust war )  maka  tentara  bayaran  tidak  boleh  ikut dalam peperangan.
c. Grotius Grotius berpendapat bahwa beliau sependapat  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Victoria,  bahwa  dia  juga  mempermasalahkan apabila  tentara  bayaran  berperang  dengan  tanpa memperdulikan  sifat  adil  tidaknya  peperangan tersebut.
d. Vattel
Dalam Bahasa Indonesia Vattel mengatakan: Mereka  yang  masuk  kontrak  tanpa  izin  dari kedaulatan  mereka  yang  menunggu  tugas mereka  sebagai  warga  Negara.  Tapi  ketika sultan  membuat  mereka  kebebasan  untuk mengikuti  kecenderungan  mereka  untuk  profesi bersenjata mereka menjadi bebas dalam menghormati (Joseph, Vol 6: 2017).
Di  dunia umumnya  dikenal  dua  terminologi terkait perusahaan militer dan keamanan swasta: Private  Security  Company (PSC)  dan Private Military  Company (PMC).  Keduanya  sering disebut  PMSC.  PSC  didefinisikan  sebagai perusahaan-perusahaan  yang  mengkhususkan dirinya  pada  menyediakan  jasa  keamanan  dan perlindungan  personil  dan  harta  benda,  yang mencakup  aset  kemanusiaan  dan  industri. Sedangkan, PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang
mengkhususkan  dirinya  pada  keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan  strategis,  pengumpulan  intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan. Organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan  komite  bantuan  pembangunan
288
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
(OECD-DAC) juga memberikan definisi terhadap  PMSC  sebagai  perusahaan  komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan  militer  atau  jasa  yang  berkaitan dengan  keamanan  untuk  mendapat  keuntungan, apakah secara domestik atau secara internasional.
Kondisi ini berarti jasa layanan mereka tidak harus  bersenjata,  operasi  mereka  bersifat defensif (bertahan)  dari  pada ofensif (serangan), dan mereka mengakomodasi berbagai pelanggan,  termasuk  para  pemerintah,  badan- badan  internasional,  organisasi-organisasi  non- pemerintah  (LSM),  dan  organisasi-organisasi komersial.  Klien-klien  mereka  biasanya  para pemerintah,  tetapi  dapat  terdiri  dari  para pemberontak,  kelompok-kelompok  milisi  dan fraksi-fraksi bersenjata lainnya. PMSC memberikan  pelayanan  untuk  menggantikan, membantu, atau meningkatkan efektivitas militer atau kelompok bersenjata.
Dalam  perkembangannya,  PMSC  terbagi menjadi  dua  kategori,  yaitu  PMSC  aktif  dan pasif.  PMSC  aktif  bersedia  membawa  senjata dalam  pertempuran,  dan  PMSC  pasif  hanya fokus  pada  pelatihan  dan  masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan  melindungi  bisnis  atau  harta  benda seseorang  dari  tindakan  kejahatan,  sedangkan akhir-akhir  ini  PMSC  mulai  banyak  terlibat  di wilayah-wilayah konflik.
Bisnis privatisasi keamanan memang menyediakan  peluang-peluang  besar  dan  juga menimbulkan  resiko-resiko  berat,  terutama  dari perspektif keamanan manusia. PMSC berpotensi meningkatkan keadaan keamanan apabila layanannya  disampaikan  secara  profesional  dan akuntabel,  khususnya  apabila  lembaga  negara yang  demokratis  terlibat  dalam  pengendalian dan  pengawasan.  Tetapi,  keamanan  swasta  bisa juga  memperburuk  ketegangan  sosial  yang  ada apabila  keamanan  menjadi  komoditi  yang  dapat diunduh  oleh  kaum  kaya  saja,  hingga  sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses manfaatnya.  Terlebih,  memang  statusnya  di mata  hukum  internasional,  berkenaan  dengan keterlibatan  mereka  dalam  konflik  bersenjata. Lagi pula, para PMSC yang mempunyai koneksi
dengan lembaga-lembaga negara bisa memperburuk  dan  menguatkan  praktek  dan struktur  yang  menindas  dari  sektor  keamanan suatu  negara,  apalagi  negara  yang  sedang berkonflik  Sebelum  PMSC  diatur  dalam konvensi-konvensi internasional, penjelasan tentang  tentara  bayaran  terlebih  dahulu  dibahas dalam  dua  konvensi  internasional  yang  secara khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui  kriminalisasi  kegiatan  tentara  bayaran (di  luar  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol Tambahan  yang  sudah  dibahas  sebelumnya). Dua konvensi itu adalah: Konvensi Internasional anti  Perekrutan,  Penggunaan,  Pembiayaan  dan Pelatihan Tentara Bayaran ( International Convention  against  the  Recruitment,  Use, Financing  and  Training  of  Mercenaries ), kemudian  Konvensi  Organisasi  Afrika  Bersatu untuk  Penghapusan  Segala  Bentuk  Tentara Bayaran  di  Afrika (Organization  of  African Unity  Convention  for  the  Elimination  of Mercenarism in Africa).
Satu  hal  yang  penting  dicermati  adalah menyamakan  istilah  “Tentara  Bayaran”  dengan PMC  dalam  perspektif  legal  tidaklah  tepat, karena  seorang  harus  memenuhi  enam  kriteria menurut  Pasal  47  Protokol  Tambahan.  Kriteria- kriteria  ini  mengecualikan  personil  PMC  dari kategori  tentara  bayaran,  sebagaimana  yang didefiniskan  dalam  hukum  humaniter.  Hal  ini karena umumnya personik PMC tidak dikontrak secara  khusus  untuk  bertempur  dan  terlibat langsung  dalam  sebuah  konflik  bersenjata. Mereka umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan,  seperti  pelatihan,  keamanan  individu atau  kegiatan  intelijen.  Selain  itu,  dengan menggabungkan  PMC  ke  dalam  angkatan bersenjata  sebuah  negara,  negara  tersebut  dapat menghindari  personilnya  dikategorikan  sebagai tentara bayaran, walaupun semua kriteria di atas tadi terpenuhi.
Perbedaan  peran  antara  tentara  bayaran dengan PMSc terletak pada keikutsertaan dalam sebuah konflik bersenjata. Orang yang tergolong kedalam  tentara  bayaran  sesuai  dengan  yang tertuang  dalam  pasal  47  ayat  (2)  Protokol Tambahan  I  Tahun  1977,  disebutkan  bahwa: “ Seorang  tentara  bayaran  ikut  serta  secara
289
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
langsung  didalam  konflik  bersenjata,  yang berarti  seseorang  dapat  dikatakan  termasuk kedalam golongan tersebut apabila direkrut dan ditugaskan  untuk  melawan,  menghancurkan atau membunuh musuh ”.
Sementara tugas PMSc meliputi:
1. Transportation ,  termasuk  di  dalamnya Escorting People, Supplies and Equipment.
2. Engineering and Construction , termasuk di dalamnya  perbaikan  dan  pembangunan markas,  jembatan,  jalan  raya,  jalur  kereta dan sistem komunikasi.
3. Maintenance , termasuk di dalamnya menyediakan dukungan teknis untuk meningkatkan berbagai peralatan.
4. Base  Operations ,  termasuk  di  dalamnya menyediakan makanan dan berbagai
pelayanan kegiatan rumah tangga ( housekeeping ) di markas.
5. Medical , termasuk di dalamnya penggunaan ahli bedah sipil ( civilian surgeons ), perawat
( nurses )  beserta  pembantu  atau  pembantu dokter ( attendants ). 6. Keamanan ( security ).
Perkembangan zaman  yang  begitu  pesat menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai  status  dan  definisi  dari  tentara bayaran,  hingga  akhirnya  dikeluarkan  suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai  tentara  bayaran  yaitu  Protokol Tambahan  I  Tahun  1977.  Dalam  Protocol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) diatur mengenai status tentara bayaran, yaitu bahwa: “Seorang  tentara  bayaran  tidak  berhak atas status kombatan atau tawanan perang.”
Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) diatur mengenai kriteria-kriteria tentara bayaran, yaitu:
a. Secara  khusus  direkrut  di  dalam  negeri atau  di  luar  negeri  dalam  rangka  untuk berperang dalam suatu sengketa bersenjata.
b. Secara  nyata  ikut  serta  secara  langsung dalam permusuhan.
c. Motivasinya  adalah  untuk  memperoleh keuntungan pribadi, dan dijanjikan kompensasi  materi,  atau  jabatan  dalam angkatan bersenjata.
d. Bukan  warga  negara  dari  negara  yang bersengketa,  bukan  pula  orang  yang berdiam di daerah yang bersengketa.
e. Bukan  anggota  dari  angkatan  bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa.
f. Tidak  dikirim  oleh  negara  yang  bukan pihak-pihak yang bersengketa.
Berikut adalah contoh dari negara pengguna jasa tentara bayaran:
1. Penggunaan Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata di Irak
Akademi atau yang lebih dikenal dikenal dengan Blackwater,  merupakan  salah  PMCs  terbesar dengan  memiliki  fasilitas  pelatihan  militer swasta  seluas  7.000  ha  di  California  bagian utara.  Perusahaan  ini  didirikan  oleh  mantan anggota Navy SEAL, Erick Prince dan Al Clark pada  tahun  1997.  Pada  tahun  2009  Blackwater berubah nama menjadi Xe Services LLC. Tidak lama  setelah  itu,  pada  tahun  2010  sekelompok investor  swasta  membeli  Xe  dan  mambangun perusahaan baru bernama Academi dan dibawahi  oleh  CEO  mantan  Brigadir  Jendral Craig Nixon. Pada tanggal 16 September 2007, 4 orang anggota Akademi terlibat kasus penembakan di Baghdad, Irak yang menewaskan 17 warga sipil tak bersenjata dan 18 warga sipil lainnya  terluka.  Pada  bulan  Oktober  2014 Pengadilan  Federal  AS,  3  orang  anggota Akademi  yaitu  Paul  Slough  (35),  Dustin  Heard (33), dan Evan Liberty (32) dinyatakan bersalah atas  kasus  penembakan  tersebut,  sementara Nicholas  Slatten  (30)  didakwa  karena  memicu tembakan pertama dan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup.
Bagaimana  sanksi  atau  penegakan  hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna  jasa  tentara  bayaran  dalam sengketa bersenjata
Hukum  humaniter  sebagaimana  hukum internasional  publik,  juga  memiliki  aspek penting dalam kaidah hukumnya, yaitu penegakan  hukum  apabila  terjadi  pelanggaran. Mekanisme  penegakan  hukum  humaniter  dapat ditemukan  dalam  Konvensi  Jenewa  1949, Protokol  Tambahan  I  1977  serta  aturan-aturan lain  yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum terhadap kejahatan perang dalam suatu
290
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
mahkamah baik yang bersifat sementara maupun yang permanen. Pengaturan terhadap pelanggaran  dan  penyalahgunaan  wewenang yang terjadi selama perang berdasarkan Konvensi  Jenewa  1949  terdapat  dalam  pasal  49 Konvensi Jenewa I.
Ketentuan  dalam  konvensi  tersebut, dimana  negara  pengirim  diwajibkan  untuk melakukan  penegakan  hukum  pada  tentara bayaran yang melakukan pelanggaran, sangatlah bertolak  belakang  dengan  apa  yang  menjadi bagian  dari  kedaulatan  suatu  negara,  dimana segala tindakan kriminal yang terjadi di wilayah suatu negara diatur berdasarkan hukum nasional negara  yang  bersangkutan.  Hal  itu  dikarenakan pelanggaran  yang  terjadi  selama  perang  yang dilakukan oleh tentara bayaran, baik yang berada di  dalam  naungan  suatu  perusahaan  yang  legal, maupun pasukan yang bekerja secara independen  yang  tidak  bergabung  dalam  suatu PMCs,  seharusnya  bisa  diklasifikasikan  sebagai tindakan  kriminal  biasa.  Penegakan  hukum terhadap  mereka,  bisa  dilakukan  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  di  dalam  negara  dimana mereka  melakukan  perbuatan  pidana  dan peradilannya dilaksanakan sesuai hukum nasional negara yang bersangkutan.
Ketentuan  yang  menyatakan  bahwa tentara  bayaran  bisa  diadili  berdasarkan  hukum yang  berlaku  di  negara  tempat  mereka melakukan pelanggaran, berdasarkan pada suatu kebiasaan  internasional  bahwa  bila  tentara bayaran tertangkap, maka yuridiksi yang berlaku adalah  yuridiksi  negara  dimana  tentara  bayaran tersebut  ditangkap.  Hal  itu  dikarenakan  tentara bayaran, berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 Pasal  47  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  apabila tentara bayaran tertangkap musuh, maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi tawanan perang, sehingga  negara-negara  menganggap  tentara bayaran  yang melakukan  suatu  tindakan kriminal  atau  pidana  di  wilayah  suatu  negara, maka  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum nasional negara tempat ( locus delicti ) terjadi.
Perlu  ditekankan  disini  bahwa  hanya terdapat  dua  puluh  dua  negara  di  dunia  yan meratifikasi  Protokol  Tambahan  I  1977,  antara lain  Azerbaijan,  Barbados,  Belarusia,  Kamerun,
Kroasia, Siprus, Georgia, Italia, Libya, Maldives,  Mauritania,  Qatar,  Arab  Saudi, Senegal,
Scychelles, Suriname,
Togo,
Tukmenistan,  Ukraina,  Uruguay,  Uzbekistan, Costa  Rica.  Sehingga  aturan  tentang  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  pada  hukum humaniter yang terdapat pada Protokol Tambahan  I  1977  hanya  sebatas  sebagai  suatu kesepakatan,  dan  pelaksanaannya  di  lapangan tergantung  pada  masing-masing  pihak,  apakah bersedia mentaati atau tidak.
Suatu  peraturan  agar  dapat  terjamin pelaksanaannya maka diperlukan sanksi sebagai alat  untuk  menegakan  hukum  tersebut.  Dalam hukum  internasional  juga  terdapat  sanksi-sanksi yang  timbul  ketika  terdapat  pihak  yang melanggar  suatu  aturan  internasional  baik  yang berupa  perjanjian  maupun  konvensi-konvensi. Berikut merupakan sanksi yang timbul terhadap suatu pelanggaran hukum internasional:
1. Sanksi Kepada Negara
a. Complaint
Complaint  atau  protes  dapat  diajukan  oleh suatu  negara  melalui  parlementer,  negara netral,  dan  juga protecting  power apabila negara  lawan  dianggap  melakukan  suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum humaiter internasional.
b. Reprisal
Reprisal  atau  pembalasan  merupakan  salah satu  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada negara  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku. Dalam  kaitannya  dengan  Reprisal,  Starke menyatakan bahwa reprisal bersifat kasar dan sewenang-wenang.  Pendapat  Starke  tersebut didukung oleh Haryomataram yang menyimpulkan  bahwa  reprisal  sebenarnya merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  walaupun  tujuannya  agar pihak lawan mentaati kaidah hukum humaniter  internasional.  Pemberian  atau pengenaan reprisal juga harus memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam konvensi-konvensi
internasional.
c. Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi
291
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Sanksi  berupa  pembayaran  ganti  rugi merupakan  bentuk  sanksi  yang  dibebankan kepada  negara  apabila  negara  tersebut melakukan  pelanggaran  terhadap  kaidah hukum  humniter  internasional.  Ketentuan terhadap  sanksi  berupa  pembayaran  ganti rugi  ini  diatur  dalam  Pasal  3 The  Hague Conventions tahun  1907.  Dalam  Pasal tersebut  disebutkan  bahwa  negara  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum humaniter  internasional  harus  membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas semua tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota angkatan bersenjatanya dan jumlah ganti rugi tersebut  ditentukan  pada  saat  pembentukan traktat perdamaian.
Sanksi Kepada Individu
Dalam bukunya, Haryomataram
mengungkapkan  bahwa  pelanggaran  terhadap hukum  perang  dapat  disebut  sebagai  suatu kejahatan perang ( war crime ). Beliau menyatakan  bahwa  istilah  kejahatan  perang dapat  dipakai  dalam  2  arti,  arti  luas  dan  arti sempit.  Kejahatan  perang  dalam  arti  luas mencakup 4 hal yaitu:
- Pelanggaran terhadap hukum
- Pelanggaran terhadap kebiasaan perang
- Kejahatan  terhadap  perdamaian  ( crimes against peace )
- Kejahatan  terhadap  peri-kemanusiaan ( crimes against humanity ), dan genosida. Selain itu Pihak Peserta Agung juga berkewajiban  untuk  mencari  orang  yang melakukan atau memerintahkan untuk dilakukannya pelanggaran terhadap konvensi ini. Kemudian  Pihak  Peserta  Agung  berkewajiban untuk mengadili pelanggar-pelanggar atas konvensi  ini.  Dari  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  dalam  penal  sanction  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  atas  pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap Konvensi Jenewa 1949 diserahkan kepada suatu peradilan nasional  negara  yang  bersangkutan.  Selain orang,  negara  juga  merupakan  subyek  hukum internasional.
Sebagai  subyek  hukum  internasional, maka  negara  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban
sesuai  dengan  ketentuan  hukum  internasional. Dari  dasar  inilah  timbul  sebuah  konsep  yaitu pertanggungjawaban  negara  atau  tanggung jawab  negara  ( State  Responsibility ).  Konsep tanggung  jawab  negara  muncul  dikarenakan sebuah  pemikiran  bahwa  tidak  ada  negara  yang dapat  menikmati  haknya  tanpa  menghormati negara lain.
Berdasarkan  konsep  tanggung  jawab negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melakukan suatu pelanggaran terhadap kewajiban  dalam  hukum  internasional.  Dalam Hukum  Humaniter  Internasional,  pelanggaran terhadap  kewajiban  dan  ketentuan  hukum internasional  bersinggungan  dengan  apa  yang disebut  sebagai  kejahatan  perang  ( War  Crime ). Menurut  Statuta,  kejahatan  perang  adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap
Konvensi  Jenewa  1949  mencakup  3  segmen yaitu:
- Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau  harta  benda  yang  dilindungi  oleh ketentuan-ketentuan  dari  konvensi  yang relevan.
- Pelanggaran-pelanggaran  serius  lainnya terhadap hukum kebiasaan yang berlaku dalam  konflik  besenjata  internasional dalam kerangka hukum internasional.
- Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap  Pasal  3  yang  berlaku  bagi keempat Konvensi Jenewa dalam sengketa  bersenjata  yang  bukan  bersifat internasional Dikaitkan dengan fenomena penggunaan jasa tentara bayaran, terdapat ketentuan pada Pasal  1  angka  (1) Protocol  I  Additional  to the Geneva Conventions 1977 yang menyatakan  bahwa  setiap  pihak-pihak Peserta  Agung  wajib  menghormati  dan menjamin  dihormatinya  segala  ketentuan dalam  protokol  tersebut.  Dalam  protokol tersebut,  pada  Pasal  47  mengatur  tentang tentara bayaran.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka penggunaan  jasa  tentara  bayaran  dapat digolongkan  sebagai  pelanggaran  terhadap kewajiban  Hukum  Humaniter  Internasional. Dalam  artikel  49 Konvensi  Jenewa  I  Tahun
292
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
1949  juga  meyatakan  bahwa  Pihak  Peserta Agung  harus  mengambil  tindakan  yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat dan segala perbuatan yang bertentangan  dengan  konvensi  ini.  Hal tersebut  juga  selaras  dengan  pendapat Kushartoyo yang mengatakan bahwa tentara bayaran  tidak  memenuhi  syarat  sebagai kombatan  yang  sah  sehingga  digolongkan sebagai unlawful  combatant ,  karena  mereka berperang  bukan  atas  nama  suatu  negara melainkan  berorientasi  pada  bayaran  yang mereka terima. Ketententuan-ketentuan tersebut  pada  akhirnya  berujung  pada sebuah  pernyataan  untuk  menolak  sahnya penggunaan  dalam  penggunaan  tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata.
Penegakan  hukum  bagi  negara  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan hukum humaniter internasional dapat
diajukan  melalui Internatinal  Court  of
Justice (ICJ). ICJ atau Mahkamah Internasional  merupakan  suatu  Lembaga peradilan  internasional  yang  digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Ketentuan  tersebut  terdapat  pada  Pasal  34 ayat  (1)  Statuta  Mahkamah  Internasional yang mengatur bahwa hanya negaralah yang boleh  menjadi  pihak  dalam  perkara-perkara di muka Mahkamah.
Mahkamah
Internasional  akan  mengadili  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  negara  dan  kemudian menetukan sanksi
Dari  ketiga  bentuk  sanksi  yang  telah disebutkan, yang paling tepat untuk penegkan  hukum  bagi  suatu  negara  yang melanggar  Hukum  Humaniter  Internasional adalah pembayaran ganti rugi atau kompensasi.  Complaint  dikatakan  kurang tepat  karena  hanya  sebatas  mengajukan protes  atau  kecaman  terhadap  negara pengguna  kecuali  apabila  ditambahkan dengan  wujud  tindakan  pengucilan  maka sanksi  tersebut  bersifat  cukup  tegas. Tindakan  reprisal  juga  dikatakan  kurang tepat  kecenderungannya  yang  bersifat  kasar dan sewenangwenang. Pendapat serupa juga didukung oleh Haryomataram yang
menyatakan  bahwa  sebenarnya  reprisal bertentangan  dengan  hukum.  Penuntutan tanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut dapat  diajukan  melalui  parlementer,  Negara netral, juga protecting power apabila negara lawan dianggap melakukan suatu
pelanggaran terhadap kaidah Hukum Humaniter Internasional.

## SIMPULAN
1. Status  hukum  tentara  bayaran  dalam sengketa  bersenjata  diakui  secara  sah keberadaannya  sesuai  dengan  Konvensi Jenewa  1949  dan  dipertegas  dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47  ayat  (1)  bahwa:  “ Seorang  tentara bayaran  tidak  berhak  atas  status kombatan  atau  tawanan  perang”. Jika seorang  tentara  bayaran  ditangkap  oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Penegakan  hukum  terhadap  tentara bayaran  yang  melakukan  pelanggaran hukum  disesuaikan  dengan  apa  yang dilakukannya, apakah termasuk
kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan  kriminal  yang  terjadi  dalam perang. Apabila termasuk kejatan perang, maka dilakukan upaya penegakan  hukum  berdasarkan  hukum humaniter  internasional,  dan  apabila termasuk kejahatan dalam perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum  posif  Negara  dimana  tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum internasional juga terdapat sanksi-sanksi yang  timbul  ketika  terdapat  pihak  yang melanggar  suatu  aturan  internasional baik  yang  berupa  perjanjian  maupun konvensi-konvensi  adapun  sanksi  yang timbul  terhadap  suatu  pelanggaran hukum internasional yaitu:
- Sanksi kepada negara
- Sanski kepada individu
- Sanksi terhadap negara pengguna tentara bayaran
293
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
SARAN Setiap negara perlu meratifikasi
Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  beserta  Protokol Tambahan Tahun 1977. Sehingga akan terciptanya  kedamaian  dan  dicapainya  suatu kesepakatan internasional tentang tentara bayaran dalam sudut pandang yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ambarwati,  Denny  Ramdhany,  Dkk.,  2012, Cetakan  ke-3,  Hukum  Humaniter Internasional  dalam  Studi  Hubungan Internasional,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm.
Adolf,  Huala.  2012.  Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional.  Jakarta.  Sinar Grafika Abrisketa, Joana., 2007. Blackwater :mercenaries  and  international  law ,
FRIDE, Madrid.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta

## JURNAL
Charles  B.MacDonald.  2005. “The  Mighty Endeavor”, Encyclopedia  Ameriana, Vol.  1.  Emmy  Latifah.  PERAN  PMI DALAM DISEMINASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Jurnal  Hukum  YUSTISIA  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Edisi 70.
Herbert  H.  Rowen.  2014. “Rutgers-The  State University” ,  Encyclopedia  Americana, Vol. Geraldy Diandra Aditya, Peran dan Status Private Military Company. Major, Marie-France. Mercenaries and International Law, Vol. 22 . Georgia Cameron,  Lindsay.  2006.  “Perusahaan  Militer
Swasta:  Status  mereka  berdasarkan
Hukum  Humaniter  Internasional  dan
Dampaknya
terhadap
Peraturan
tentangnya”. International Review of the
Red Cross. Vol. 88.
Carney,  Heather.  2006.  “Prosecuting  the
lawless:  Human  rights  abuses  and private military firms”. George
Washington Law Review. Vol. 74.
Diponegoro  Law  Journal  Volume  6,  Nomor  1,
Tahun  2017,  Peran  Dan  Status  Private Military  Companies  Dalam  Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,
Hanung  Hasibullah  Hamda,  2005.  “Konsep
Perlindungan  Tawanan  Perang  Menurut Hukum  Humaniter  Internasional  dan Hukum Islam”. Hlm 175.
ICRC, 2012. Summary of Geneva Convention of 12  August  1949  and  Their  additional protocols

## INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
Konvensi  Jenewa  tentang  Perlindungan  Korban Perang dalam Konflik Bersenjata
Internasional.
Protokol  I  (1977),  mengenai  Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional Protokol  II  (1977),  mengenai  Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional Protokol  III  (2005),  mengenai  Adopsi  Lambang Pembeda Tambahan Resolusi-resolusi  Majelis  Umum  PBB,  a.l,  no. 545  (VI),  no.  637  (VIII),  1514  (xv), 2125  (XX)  sebagaimana  disebut  dalam Yves  Sandoz,  Christophe  Swinarski, Bruno  Zimmerman  (eds),  Commentary on  the  Additional  Protocols  of  8  June 1977  to  the  Geneva  Conventions  of  12 August  1949,  ICRC  –  Martinus  Nijhoff Publisers, Geneva 1987.
294
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312