Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4850/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Serikat Pekerja Nasional (Spn) Di Dewan Pengupahan Dalam Pengawalan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Dan Kota
1 Asep Saepulloh, 2 April Laksana
1 STIE Dwi Mulya 2 Universitas Bina Bangsa Article Info Abstract
Article history:
Received : 10 February 2023 Publish : 02 March 2023 The phenomenon that occurs from year to year is that the determination of the Minimum Wage is always a hot topic of discussion between governments, employers and labor unions. Indonesian society is faced with the polemic of the suffocating price hike of oil and gasoline, which has resulted in scarcity that has caused changes in public behavior. Serang Regency as part of Banten Province also relies on industry. The issue of wages has always been a hot one and until now, the determination of minimum wages in the regions (regencies/cities) is the most obvious battlefield for workers/laborers. The determination of the City District
Minimum Wage (UMK) is carried out by the Governor based on the Decent Living Needs (KHL)  by  taking  into  account  economic  growth  and  directed  at  achieving  KHL  in accordance with the components and stages of achieving KHL and taking into account the conditions of the business world's ability. The purpose of this research is to observe the role of  the  National  Workers  Union  organization  in  overseeing  wage  determination.  Trade unions have a role and function as a legal umbrella for workers who are active in industrial companies. The National Workers Union as a proponent in determining the minimum wage in the Wage Council. This research method uses a qualitative approach, while this type of research  is  juridical-empirical.  Where  researchers  conducted  direct  research  on  the Minimum Wage negotiation process with stakeholders and elements of the Serang Regency Wage Board. The National Labor Union in this case has always been at the forefront of several unions that are members of the Alliance of Trade Unions (ASPSB). Any decision made  by  the  Governor  of  Banten  Province  is  followed  by  all  unions  and  employers. Whatever the increase and percentage set by the government. Escorting the determination of the Minimum Wage cannot be separated from the role of the National Labor Union (SPN) in fighting for the rights sought for the welfare of workers.
Keywords:
Role of SPN Wage Council Minimum Wage
Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 10 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun penetapan UMK selalu menjadi perbincangan panas  diantara  pemerintah,  pengusaha  dan  serikat  pekerja.  Masyarakat  Indonesia dihadapkan  dengan  polemik  kenaikan  harga  minyak  dan  bensin  yang  mencekik,  hingga berdampak  pada  kelangkaan  yang  menyebabkan  perubahan  perilaku  publik.  Kabupaten Serang sebagai bagian dari Provinsi Banten juga mengandalkan Industri. Isu upah memang isu  yang  selalu  panas  sejak  dulu  dan  hingga  kini,  penentuan  upah  minimum  di  daerah (Kabupaten/Kota) adalah medan perang yang paling nyata bagi pekerja/buruh. Penetapan Upah  Minimum  Kabupaten  Kota  (UMK)  dilakukan  Gubernur  yang  didasarkan  pada Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  dengan  memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi  serta diarahkan  pada  pencapaian  KHL  sesuai  dengan  komponen  maupun  tahapan  pencapaian KHL dan memperhatikan kondisi kemampuan dunia usaha. Tujuan penelitian ini peneliti mengamati  daripada  peran  dari  organisasi  Serikat  Pekerja  Nasional  dalam  pengawalan penetapan upah. Serikat pekerja memiliki peranan dan fungsi sebagai payung hukum para pekerja  yang  beraktifitas  di  perusahaan-perusahaan  industri.  Serikat  Pekerja  Nasional sebagai  pengusung  dalam  penetapan  upah  minimum  di  Dewan  Pengupahan.  Metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  sedangkan  jenis  penelitian  ini  secara yuridis-empiris. Dimana peneliti melakukan penelitian langsung pada proses perundingan Upah  Minimum  bersama stakeholder dan  unsur  Dewan  Pengupahan  Kabupaten  Serang. Serikat Pekerja Nasional dalam hal ini selalu menjadi garda terdepan dari beberapa serikat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB). Keputusan apapun yang di dapat dari keputusan Gubernur Provinsi Banten tetap diikuti oleh semua serikat dan pengusaha.  Berapa  pun  kenaikan  dan  prosentase  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Pengawalan  penetapan  Upah  Minimum  tidak  lepas  dari  peran  Serikat  Pekerja  Nasional (SPN) dalam memperjuangkan hak yang diupayakan demi kesejahteraan pekerja.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: April Laksana Universitas Bina Bangsa Email : riskalaksana87@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  selalu  membutuhkan  biaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja yang dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain/ perusahaan (swasta) sebagai pekerja/ buruh (Marpaung et al., 2019). Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, merupakan mimpi buruk bagi seluruh sektor industri (Laksana et al., 2022). Oleh sebab itu, pekerja menjadi salah satu modal utama selain uang yang merupakan prioritas perusahaan untuk menjalankan produktifitas dalam menghasil produk. Tenaga  kerja  adalah  objek,  yaitu  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat (Fariana, 2012). Pekerja merupakan sebuah mitra dari perusahaan yang menjadi kunci utama dari proses produksi, dengan itu pekerja melakukan kewajiban dan hak atas apa yang sudah dikerjakan  dari  hasil  produksi  yang  dihasilkan.  Peran  tenaga  kerja  terkait  kemampuan  pekerja untuk  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang/jasa  (Milano,  2015).  Pekerja  atau karyawan berhak atas namanya hak upah yang dimana sudah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Dampak Covid-19 yang mampu melumpuhkan perekonomian masyarakat serta dampak sosial yang besar di masyarakat luas (Laksana et al., 2022). Fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun  penetapan  UMK  selalu  menjadi  perbincangan  panas  diantara  pemerintah,  pengusaha  dan serikat pekerja. Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan polemik kenaikan harga minyak goreng dan  bensin  (BBM)  Pertalite  yang  mencekik,  hingga  berdampak  pada  kelangkaan  yang menyebabkan perubahan perilaku publik (Fitrianti & Laksana, 2022). Kabupaten Serang sebagai bagian dari Provinsi Banten juga mengandalkan Industri (Kenedi et al., 2022). Isu upah memang isu  yang  selalu  panas  sejak  dulu  dan  hingga  kini,  penentuan  upah  minimum  di  daerah (Kabupaten/Kota)  adalah  medan  perang  yang  paling  nyata  bagi  pekerja/buruh  (Affan,  2015). Beberapa hak-hak tenaga kerja yang diatur menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah hak upah (Syarief et al., 2015). Bagi pekerja/buruh, upah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya  (Junaedi, 2018). Upah merupakan imbalan yang diperoleh pekerja atas pekerjaan yang mereka kerjakan (Ananda et al., 2022). Upah merupakan hak normatif pekerja/buruh, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan memuat pula  sanksi  pidana  bagi  pengusaha  yang  mengabaikan  peraturan  perundangan  terkait  dengan masalah pengupahan dan perlindungan upah (Thamrins, 2017).
Penetapan  Upah  Minimum  Kabupaten  Kota  (UMK)  dilakukan  Gubernur  yang  didasarkan pada  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  dengan  memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi  serta diarahkan pada pencapaian KHL sesuai dengan komponen maupun tahapan pencapaian KHL dan memperhatikan kondisi kemampuan dunia usaha  (Milano, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan  pendapatan  masyarakat  secara  keseluruhan  yang  terjadi  di  wilayah tersebut,  yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Asyhadie, 2007). Kebijakan dalam penetapan upah minimum dapat jadi acuan sesuai dari pertumbuhan ekonomi dengan melakukan survei pasar oleh beberapa pihak dari unsur pemerintah, serikat, dan pekerja dalam perubahan harga ekonomi. Prosentase kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan ditetapkan tiap tahunnya, adalah kenaikan yang  berdasarkan  perhitungan  yang  sangat  rumit  dan  diyakini  telah  diperhitungkan  mampu mencukupi  kebutuhan  minimum  pekerja  (Purnomo,  2016).  Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh terhadap  kelancaran  jalannya  perusahaan  adalah  masalah  kesejahteraan  dari  para  karyawannya (Laksana & Fajarwati, 2021)
Pertimbangan ini dilakukan oleh unsur-unsur organisasi serikat yang menjadi satu kesatuan dalam  penetapan  upah  minimum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  dari  hasil  perundingan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Organisasi terbentuk dari berbagai perspektif para  pemikir  kritis  didalamnya,  yang  menjadikan  organisasi  terus  berkembang  dalam  setiap pergerakannya  (Saepulloh  &  Laksana,  2022).  Dewan  pengupahan  adalah  suatu  lembaga  non struktural  yang  bersifat  tripatrit,  yang  keanggotanyaan  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dan pakar akademisi (Asyhadie, 2007). Sebab itu beberapa unsur  organisasi  dan  aliansi  melakukan  konsolidasi  bersama  dewan  pengupahan  untuk
merumuskan upah minimum diluar Peraturan Pemerintah No. 36 yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai  dari  PP  No.36  Pasal  26  ayat  3  dengan  bunyi  “Rata-rata  konsumsi  per  kapita,  rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  menggunakan  data  di  wilayah  yang bersangkutan”  (Patricia,  2021).  Segala  ketetapan  yang  ada  pada  kenaikan  upah  tetap  menjadi keputusan  Gubernur  dalam  menetapkan  prosentase  kenaikan  UMK  Provinsi  Banten.  Serikat Pekerja  hanya  menjadi  fasilitator  pekerja  untuk  bernegosiasi  untuk  kepentingan  kesejahteraan pekerja.
Tujuan  penelitian  ini  peneliti  mengamati  daripada  peran  dari  organisasi  Serikat  Pekerja Nasional dalam pengawalan penetapan upah. Serikat pekerja memiliki peranan dan fungsi sebagai payung  hukum  para  pekerja  yang  beraktifitas  di  perusahaan-perusahaan  industri  (Saepulloh  & Laksana, 2022). Serikat Pekerja Nasional sebagai pengusung dalam penetapan upah minimum di Dewan Pengupahan, dalam mempersiapkan konsolidasi bersama para aliansi serikat dan pimpinan konfederasi buruh untuk melakukan perundingan antara Dewan Pengupahan dengan Pemerintah, APINDO dan jajaran instansi yang masuk dalam unsur perundingan. Komitmen antara stakeholder (pemerintah,  pengusaha  dan  masyarakat)  di  dalam  merumuskan,  mensosialisasikan  dan mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  khususnya,  misalnya  penetapan  Upah  Minimum Kabupaten (Putra, 2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  sedangkan  jenis  penelitian  ini  secara yuridis-empiris  (Rakasiwi,  2014).  Dimana  peneliti  melakukan  penelitian  langsung  pada  proses perundingan  Upah  Minimum  bersama stakeholder dan  unsur  Dewan  Pengupahan  Kabupaten Serang. Informan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat yang terkait dengan penelitian sehingga hasil dari penelitian dapat diakui keabsahannya (Kenedi et al., 2022). Metode kualitatif adalah metode penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat postpositivisme yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2016). Segala hasil dari keputusan yang ditentukan sesuai dari hasil beberapa hasil perundingan dari aspek yang terlibat dalam kebijakan penetapan upah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan perundang-undangan tentang Omnibuslaw yang telah ditetapkan oleh pemerintah, banyak memicu permasalahan yang memberatkan bagi pekerja dan serikat. Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  disahkan,  dilatarbelakangi  oleh  sejumlah  hal  penting,  yakni pertama  tentang  lapangan  kerja  yang  berpindah  ke  luar  negeri,  kedua  daya  saing  yang  relative rendah  bagi  pekerja  bila  dibandingkan  dengan  negara  lain,  ketiga  semakin  tingginya  penduduk yang  tidak  ataupun  juga  belum  bekerja,  keempat  terjebaknya  Indonesia  pada  pendapatan menengah  (Manika,  2022).  Dalam  penetapan  kebijakan  tentang  upah  minimum  selalu menghadirkan dinamika dalam dua sisi, dimana satu sisi akan menerima dan sisi lain akan menolak dengan berbagai macam alasan logis, dari penetapan upah minimum adalah menjamin kedudukan pekerja/buruh sebagai bagian dari penegasan hak-hak pekerja dan kewajiban-kewajiban pekerja (Putra, 2019).
Segala hak yang di dapat oleh pekerja yaitu upah dalam bekerja, akan tetapi kesejahteraan yang  di  dapat  terkadang  selalu  upah  pekerja  yang  selalu  menjadi  ukuran  bagi  para  pekerja, pengusaha  memberikan  upah  sesuai  dari  apa  yang  dikerjakan  oleh  pekerja.  Perselisihan  selalu terjadi  oleh  pengusaha  dan  serikat  pekerja  karena  kesejahteraan  yang  di  dapat  oleh  pekerja disesuaikan  dengan    apa  yang  dikerjakan  serta  beban  hidup  yang  tidak  layak  secara  ekonomi. Pekerja  menjadi  bagian  terpenting  yang  mesti  di  jaga  akan  keberlangsungan  hidup  dan kesejahteraannya di dalam perusahaan tempat mereka bekerja (Pertiwi et al., 2022). Seperti yang telah diuraikan diatas, upah menjadi salah satu faktor determinan yang seringkali menyebabkan terjadinya  perselisihan  antara  serikat  pekerja  dan  pengusaha  (Suparjan  &  Suyatno,  2002). Pengusaha sebagai pemilik modal menjadi sangat dominan sementara buruh menjadi subordinasi
dari pengusaha, berbagai kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, akhirnya dimanipulasi untuk  kepentingan  pengusaha  sendiri.  Penetapan  upah  minimum  dilihat  daripada  pertumbuhan ekonomi  secara  nasional,  dimana  acuan  kenaikan  yang  diformulasikan  untuk  penetapan  upah terkait  pendapatan  daerah  naik  maka  pengeluaran  investasi  juga  akan  naik  sehingga mengakibatkan inflasi. Ukuran pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatannya  yang  tercermin  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  investasi merupakan  salah  satu  bagian  dari  pendapatan  daerah  sehingga  bila  satu  bagian  meningkat (Anggrainy,  2013).  Terkait  dalam  penetapan  upah  minimum  yang  dilakukan  oleh  unsur pemerintah  terkait  yang  merupakan  dari  instansi  Badan  Pengelola  Statistik  akan  segala pertumbuhan  ekonomi  di  tahun  2022  mengalami  peningkatan  dan  secara  perhitungan  yang dilakukan  mendapatkan  kenaikan  pendapatan  serta  kenaikan  secara  prosentase  yang mengakibatkan beberapa bahan pokok menjadi naik, serta mengalami inflasi secara perkembangan pada  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami perubahan, dengan perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap salah satu permasalahan yang sedang dihadapi (Zuliadi, 2016).
Beberapa  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  Instansi  Badan  Pengelola Statistik (BPS) dalam penetapan upah minimum di lihat dari pada data dan prosentase yang sudah dikaji, sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan formulasi rumusan yang menjadi acuan untuk pertimbangan  kenaikan  upah  minimum menurut  Undang-Undang.  Ketentuan  Kebutuhan  Hidup Layak  (KHL),  lebih  lanjut  diatur  dalam  keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 17 tahun 2005, dengan revisi keputusan Kepmenakertrans No.13 tahun 2012, tentang komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Thamrins, 2017). Adapun data prosentase yang dibuat oleh Badan Pengelola Statistik, sebagai berikut:
Gambar 1. Data Inflasi dari Tahun 2021-2022
Sumber: Badan Pengelola Statistik ( https://jakarta.bps.go.id ).
Data tersebut bisa dilihat dan ditafsir secara prosentase pada kenaikan inflasi yang terjadi di tahun  2022  mencapai  5,  42  %-  6  %.  Sehingga  kenaikan tersebut membuat  penetapan  kenaikan upah  minimum mengalami  pertumbuhan ekonomi  secara  prosentase.  Dilihat  dari  bahan  pokok, serta kebutuhan-kebutuhan sandang dan papan masyarakat dan pekerja secara umum mengalami perubahan  dasar  harga  pokok  dipasar.  Dengan  didapatkanya  angka  prosentase  perbandingan tersebut  diharapkan  untuk  kemudian  dapat  ditetapkan  untuk  penetapan  angka  upah  (Purnomo, 2016).

## Konsolidasi SPN Pada ASP/SB
Serikat Pekerja Nasional merupakan bagian Aliansi Serilat Buruh Serikat Pekerja (ASB/SP), menjadi  sebuah  wadah  daripada  beberapa  organisasi  serikat  lainnya  termasuk  SPN  itu  sendiri. Serikat  pekerja  yang  tergabung  dalam  ASPSB  berperan  dalam  menyusun  beberapa  komponen untuk  rumusan  penetapan  upah  minimum,  yang  dimana  aliansi  serikat  tersebut  melakukan pembahasan survei pasar yang menjadi kajian mereka untuk penetapan upah minimum.

## Gambar 2.  Konsolidasi SPN di ASP/SB
Konsolidasi  yang  dilakukan  oleh  Serikat  Pekerja  Nasional  dan  beberapa  serikat  pekerja lainnya dalam tergabung Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh, melakukan perundingan kepada Dewan Pengupahan Kab. Serang untuk membahas pengkajian dari hasil survei pasar yang diambil data oleh Serikat Pekerja Nasional untuk materi perbandingan dari prosentase Kebutuhan Hidup Layak  (KHL),  dengan  melihat  beberapa  pertimbangan  sesuai  yang  ada  pada  Undang-Undang. UMP & UMK serta UMSProv dan UMSKab ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Kebutuhan; 2) Indeks Harga Konsumen (IHK); 3) Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; 4) Upah pada minimum yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 5) Kondisi pasar kerja; 6) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita; 7) Khusus UMS Provinsi  dan  tingkat  UMS  Kabupaten  juga  mempertimbangkan  kemampuan  perusahaan  secara sektoral (Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011).
Dilihat  dari  Upah  Minimum  Kabupaten  Serang  sebelumnya  dari  lima  tahun  ke  belakang besarannya yang telah dicapai oleh pekerja, sebagai berikut:
Tabel 1.  Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2018-2022 No Upah Minimum Kabupaten Tahun Persentase 1 Rp. 3.542.714,00 2018 2 Rp. 3.827.193,00 2019 3 Rp. 4.152.181,00 2020 4 Rp. 4.215.181,00 2021 5 Rp. 4.215.181,00 2022
Sumber:https://banten.bps.go.id/indicator/19/185/1/upah-minimum-kabupaten -kota-per- bulan.html (BPS Provinsi Banten, 2022)
Secara  prosentase  kenaikan  yang  dilihat  dari  lima  tahun  sebelumnya,  Upah  Minimum Kabupaten (UMK) sangat kecil. Dalam hal ini Usulan kenaikan yang diajukan SPN untuk UMK 10%  itu,  karena  memang  Menaker  (Menteri  Ketenagakerjaan)  membatasi  kenaikan  Upah Minimum  sebesar  10%  (Humas,  2022).  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  dan  Aliansi  Serikat Pekerja  dan  Serikat  Buruh  (ASPSB),  mengharapkan  dari  prosentase  kenaikan tahun  2023  yang telah  dikaji  dari  hasil  survie  pasar  untuk Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  sebesar 10%.  Karena prosentase yang di dapat dihitung dari beberapa realita harga pangan pokok yang sudah terdapat kenaikan yang signifikan dipasar-pasar, serta kebutuhan lainnya seperti kenaikan BBM dan adanya program  masyarakat  akan  penggunaan Set  top  box baru-baru  ini.  Sehingga  ada  pengeluaran tambahan  terjadi  pada  kebutuhan  hidup  di  masyarakat.  Dalam  Kepmenaker  mengatur  tentang standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang terdiri dari kelompok dan 60 komponen kebutuhan, sebagai berikut: 1) Makanan dan minuman 11 komponen; 2) Sandang 13 komponen; 3) Perumahan 26  komponen;  4)  Pendidikan  2  komponen;  5)  Kesehatan  5  komponen;  6)  Transportasi  1 komponen; 7) Rekreasi dan Tabungan 2 komponen (Thamrins, 2017).

## Rekomendasi UMK Dewan Pengupahan Pada Bupati
Perekonomian  nasional  upah  memliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  baik  bagi  pekerja, pengusaha maupun pemerintah (Junaedi, 2018). Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga non
struktural  yang  bersifat  tripatrit,  yang  keanggotaanya  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/ buruh dan pakar akademisi (Asyhadie, 2007). Keanggotaan Dewan Pengupahan  tingkat  Kabupaten  dan  Kota  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Bupati/Walikota (Thamrins, 2017). Fenomena yang terjadi setiap tahun dalam menghadapi kenaikan upah semua stakeholder terkait  dan  Dewan  Pengupahan  mulai  melakukan  perumusan  dan  melakukan  suvei pasar  dalam  memberikan  beberapa  sumber  pasar  yang  menjadi  kajian  perundingan  upah  sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).
Dewan Pengupahan berkewajiban memberikan saran dan masukan serta melaksanakan survei pasar  untuk  menetapkan  besaran  pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  (Hendrawanto  & Fatkhurohman,  2011).  Dalam  menjalankan  tugasnya  Dewan  Pengupahan  bekerja  sama  dengan instansi  pemerintah  maupun  swasta  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait,  antara  lain  susunan keanggotaan Dewan Pengupahan nasional terdiri dari: 1) Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah; 2) Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota masing- masing  dari  unsur  serikat  pekerja  dan  organisasi  pengusaha;  3)  Sekretaris,  merangkap  sebagai anggota  dari  unsur  pemerintah  yang  mewakili  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang ketenagakerjaan; 4) Unsur Akademisi dan anggota dari para instansi terkait (Thamrins, 2017).

## Gambar 3. Rekomendasi Jajaran Pemerintah & Bupati Kabupaten Serang
Dewan Pengupahan ini mengajukan kepada kepada Bupati/Walikota setelah dari pada kajian hasiil  survei  lapangan  berlandaskan  dasar  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  yang  sudah didiskusikan  oleh  para  Aliansi  Serikat  Pekerja  dan  Serikat  Buruh  (ASPSB)  Bersama  Dewan Pengupahan.  Rumusan  yang  disampaikan  oleh  Dewan  Pengupahan  daerah  tersebut  biasanya dikonsultasikan kepada dinas-dinas yang terkait seperti dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, dinas perdagangan, dinas pendapatan, sehingga Bupati/Walikota bisa mengambil sebuah Langkah yang  strategis  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  dijadikan  rekomendasi  kepada  Gubernur (Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011).
Berikut  Aliansi  Serikat  Pekerja  dan  Serikat  Buruh  serta  Dewan  Pengupahan  Kabupaten Serang melakukan perundingan dalam memberikan rekomendasi  kepada jajaran Pemerintah dan Bupati  Kabupaten  Serang  dalam  pengajuan  nilai  angka  kenaikan  upah  minimum  yang  akan diajukan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Gubernur yang dimana sudah dilakukan konsolidasi bersama dengan Aliansi Serikat Pekerja Serika Buruh (ASPSB) yang menjadi acuan rekomendasi saran penetapan upah minimum.

## Perjuangan SPN Dalam Pengawalan Penetapan Upah Ke Gubernur
Proses dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Serang belum selesai sampai disini atau keputusan  rekomendasi  daripada  Bupati/Walikota,  akan  tetapi  kenaikan  upah  minimum  akan diajukan  kepada  Gubernur  Banten  dan  dikaji  ulang  oleh  beberapa  jajaran  Pemerintah  Provinsi Banten untuk mendapatkan prosentase kenaikan yang diharapkan oleh pekerja di Upah Minimum Kabupaten  Serang  tahun  2023.  Upah  minimum  tersebut  ditetapkan  oleh  Gubernur  dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  berdasarkan  usulan  komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan Provinsi Banten (Kepmenaker, 2000).

## Gambar 4. Aksi dan Orasi Pengawalan UMK Pada Gubernur Banten
Serikat Pekerja Nasional terus melakukan pengawalan dalam penetapan Upah Minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur, karena semua rekomendasi dan perundingan yang dilakukan oleh unsur  Pekerja,  Pengusaha  (APINDO),  Serikat  Pekerja,  Pemerintah  dan  Para  akademisi  telah disepakati  secara  perundingan  dan  diskusi  penetapan  kenaikan  upah  yang  akan  ditetapkan  oleh Gubernur Banten. Pengawalan Serikat Pekerja Nasional dilakukan dengan melakukan orasi dan aksi penetapan upah di depan kantor Gubernur Banten, untuk menetapkan sebuah kebijakan yang sudah  ditetapkan  oleh  semua  kalangan  instansi  yang  mengikuti  perundingan.  Aksi  demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut  haknya  secara  kolektif,  menyatakan  pendapat  kelompok  tersebut  tentang  kebijakan (Rahardian, 2007). Berharap Gubernur Banten menetapkan Upah Minimum tahun 2023 ditetapkan dan  di  tanda  tangan  secara  sah  di  depan para  Serikat  Pekerja  dan  Dewan  Pengupahan  Provinsi Banten. Aksi dan orasi yang dilakukan oleh SPN semata-mata ingin melakukan pengawalan dalam penegasan  kepada  kepala  daerah  yaitu  Gubernur  Provinsi  Banten  dalam  penetapan  serta menandatangani Upah Minimum yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Bupati.

## Gambar 5. SK UMK Gubernur Banten
Berdasarkan  SK  Gubernur  Banten  tahun  2022  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor 561/Kep.318-Huk/2022  Tentang  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Provisnsi  Banten  Tahun 2022.  Bahwa  Untuk  memenuhi  penghidupan  yang  layak  dan  meningkatkan  kesejahteraan  para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan nilai yang proporsional berdasarkan  hasil  survei  Badan  Pusat  Statistik,  melalui  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  beserta
variable  terkait  lainnya  dan  saran/pertimbangan  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Banten,  maka ditetapkan Upah ZMinimum Kabupaten/Kota tahun 2023 berdasarkan formulasi perhitungan upah sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun  2022  tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 ( SK UMK Banten , 2022).
Serikat Pekerja Nasional dalam hal ini selalu menjadi garda terdepan dari beberapa serikat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB). Keputusan apapun yang di dapat dari keputusan Gubernur Provinsi Banten tetap diikuti oleh semua serikat dan pengusaha. Berapapun kenaikan dan prosentase yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk Upah Minimum, tidak lepas  dari  andil  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  dalam  memperjuangkan  hak  yang  diupayakan demi kesejahteraan pekerja.

## 4. KESIMPULAN
Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  menjadi serikat  yang  dominan  dalam  melakukan gebrakan demi kesejahteraan pekerja, dari peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan, perlindungan terhadap pekerja sampai peningkatan kualitas pekerja dalam dunia pendidikan. Disini pula Serikat Pekerja Nasional selalu menjadi promotor pergerakan dalam pengembangan permasalahan Upah Minimum, sehingga Serikat Pekerja Nasional menjadi serikat yang terdepan dalam menyuarakan aspirasi pada penetapan Upah Minimum. Pergerakan yang dilakukan SPN selalu menjadi cerminan serikat  lainnya  dalam  segala  aksi  demi  kepentingan  pekerja,  entah  dalam  bipatrit  atau  tripatrit sekaligus. Serikat Pekerja Nasional mengedepankan konsolidasi serta kordinasi dan komunikasi bersama dalam mencapai kesepakatan yang menjadi tujuan bersama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Serikat Pekerja Nasional menjadi pelopor serikat yang sering diajak berunding dalam segala kebijakan yang ada.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Affan, I. (2015). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Jurnal Hukum Kaidah , 19 (2), 12–22.
Ananda, S. B., Yuliana, Y., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Deli Serdang. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 5 (1), 103–112. https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2159 Anggrainy,  K.  (2013).  Analisis  Dampak  Kenaikan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  terhadap Kesemptan Kerja (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang .
Asyhadie, Z. (2007). Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerj. In PT. Raja Grafindo Persada . PT. Rajagrafindo Persada. BPS, P. B. (n.d.). Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Banten (Rupiah), 2019- 2021 . https://banten.bps.go.id/indicator/19/185/1/upah-minimum-kabupaten-kota-per- bulan.html
Fariana, A. (2012). Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan: Vol. VI (Issue 2). Mitra Wacana Media. https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/ Fitrianti,  R.,  &  Laksana,  A.  (2022). Public  Opinion  on  The  Postponing  the  2024  Election  on Twitter Social Media by Online Media of Koran Tempo . 11 (3), 1705–1713.
Hendrawanto,  A.  F.  (2011).  ANALISIS  YURIDIS  MENGENAI  UPAH  MINIMUM KABUPATEN/KOTA  YANG  DITETAPKAN  PERATURAN  GUBERNUR  DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEKERJA DAN PERUSAHAAN (WILAYAH KAJIAN DI KABUPATEN MALANG). Jurnal Konstitusi , 4 (1), 175–198. Humas,  B.  (2022,  November). Kliping  Berita  Ketenagakerjaan  23  november  2022 .  1–404. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_kliping/E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2022.pdf
Junaedi,  A.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pengupahan  Pada  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Jurnal Ketenagakerjaan , 13 (1), 41–56.
Kenedi,  Sukmawan,  I.,  &  Laksana,  A.  (2022).  EVALUATION  OF  THE  ECONOMIC POTENTIAL  OF  COASTAL  TOURISM  STRATEGIC  AREA  OF  ANYER  TOURISM  – CINANGKA. SEAN Institute Jurnal Ekonomi , 11 (01), 611–618.
Laksana,April;  Fitrianti,  Rizqi;  Humadi,  A.  (2022).  Sosialisasi  pengembangan  media  dalam pemanfaatan  tv  digital  di  desa  banyumas. Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (3), 153–158. https://doi.org/doi.org/10.55883/jipam.v1i3.2
Laksana, A., & Fajarwati, N. K. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Serikat Pekerja Nasional Pt. Parkland World Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan …. … Journal of Law … , 1 (2), 81–91.
https://bureaucracy.gapenas-
publisher.org/index.php/home/article/view/28%0Ahttps://bureaucracy.gapenas- publisher.org/index.php/home/article/download/28/35
Laksana, A., Kenedi, & Permana, B. R. S. (2022). Digital Tourism Development Strategy as A Promotion of Creative Economy Tourism In Banten Province. Jurnal Ekonomi , 11 (01), 631– 638.
Manika, S. . (2022). Jurnal komunikasi hukum. Jurnal Komunikasi Hukum , 8 (2), 628–639. Marpaung,Parlindungan.Silalahi,  Madin.  Daeli,Wirawan,  P.  (2019).  PENERAPAN  UPAH MINIMUM PROPINSI ( UMP ) DARI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA  TERHADAP  PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  SWASTA. Jurnal  Governance Opinion , 4 (1), 164–176.
Milano,  A.  (2015).  Politik  Hukum  Pengupahan :  Suatu  Kajian  Terhadap  Penetapan  Upah
Minimum Kabupaten (UMK). Rechtidee , 10 (1), 60–77. https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139
Patricia, C. O. S. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 .
Pertiwi, D. S., Toni, A., Laksana, A., & Luhur, U. B. (2022). THE ROLE OF THE SPN TRADE UNION  LEADER  IN  RESOLVINGAN  CONFLICT  BETWEEN  WORKERS  AND  THE LEADER  OF  PT  .  PARKLAND  WORLD  INDONESIA. SEAN  Institute Jurnal  Ekonomi , 11 (03), 792–796.
Purnomo, A. (2016). Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) dengan Nilai Upah  Pekerja  Borong  dalam  Kegiatan  Konstruksi  Bangunan  Gedung. Jurnal  Teknisia Universitas Islam Indonesia , 21 (1), 180–188.
Rahardian, A. (2007). polemik RUU KUHP dan KPK [Universitas Muhammadiyah Palembang].
In Universitas Muhammadiyah Palembang (Vol. 4).
http://repository.binadarma.ac.id/1276/2/BAB 1.pdf
Rakasiwi,  F.  (2014).  PENETAPAN  UPAH  MINIMUM  DI  WILAYAH  PROVINSI  JAWA TENGAH Figur Rakasiwi Abstrak “ Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan Upah. Journal, Unnes L A W , 3 (2), 42–50. Saepulloh, Asep & Laksana, A. (2022). DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING PROGRAM  DPC  SPN  DNATURE  IMPROVES  HUMAN  RESOURCES  ON  THE QUALITY  OF  JOB  LIFE  FOR  TRADE  UNION  MEMBERS  IN  SERANG  REGENCY COMPANIES. SEAN Institute Jurnal Ekonomi , 11 (2), 995–1000.
Saepulloh,  A.,  &  Laksana,  A.  (2022).  INTERNAL  CONFLICT  MANAGEMENT  OF NATIONAL TRADE UNION ORGANIZATION WITH INTERPERSONAL APPROACH IN DPC SPN SERANG REGENCY. Jurnal Ekonomi SEAN , 11 (03), 224–228. Satya, Putra, P. (2019). Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang). ADIL: Jurnal Hukum , 6 (2),
224. https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.823 SK UMK Banten tahun 2023 . (2022).
https://disnakertrans.bantenprov.go.id/uploads/topics/16706200964927.pdf Sugiyono, D. (2016). Metode penelitian pendidikan kuantitatif , kualitatif dan R&D / Sugiyono. In Bandung: Alfabeta . Alfabeta.
Suparjan, & Suyatno, H. (2002). Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif. Jurna Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik , 5 (3), 295–313.
Syarief,  Elza.  Situmeang,  A.  S.  (2015).  Pemenuhan  Hak  Upah  Tenaga  Kerja  Dalam  Rangka Mendukung Investasi di Kota Batam. Journal Of Judicia Review , 17 (2).
Tenaga,  M.,  Dan,  K.,  &  Republik,  T.  (2000). Menteri  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  republik indonesia (Vol. 1).
Thamrins, T. (2017). Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum. UIR Law Review , 1 (1), 39–48.
Zuliadi,  A.  R.  I.  (2016).  Analisis  pengaruh  upah  minimum  terhadap  tingkat  pengangguran  di kabupaten aceh barat. Jurnal Ekonomi Universitas Teuku Umar .