## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desember 2018 (hlm. 109-122)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522
ANAK DAN TERORISME:

## SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
CHILDREN AND TERRORISM:

## SANCTION AND LEGAL PROTECTION IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM

## Hirda Rahmah & Iqbal Kamalludin
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia Jalan Imam Bardjo No.1-3 Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 e-mail: hirdaoctavia@gmail.com
Abstract: The aim of this article is to discuss the criminal penalties of terrorism actions in Indonesian’s system of law as well as discussing the legal protection against children actor terrorism. In doing so, this paper uses a normative juridical method. The primary legal material used consisting of Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This paper concludes that the children’s participation in acts of terrorism is a victim of a series of terrorism processes. As a protection measure, in Article 16 A which discusses the defense that makes children involved as acts of terrorism, the criminal threat is added to 1/3 (one third) of the sentences imposed. Is a life sentence of 12-18 years) is a maximum of 10 years in prison.
Keywords: Terrorism, Child Criminal Law, Legal Protection
Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya per- lindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyim- pulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kata Kunci : Terorisme, Hukum Pidana Anak, Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  beberapa  kasus  terorisme  me- libatkan  anak-anak  sebagai  pelakunya.  Mis- alnya,  pada  Mei  2018, 1 Dita  Oepriarto  dan Puji Kuswati, sepasang suami istri, mengajak keempat anaknya untuk melakukan pengebo- man  terhadap  tiga  gereja  di  Surabaya. 2 Se- lain itu, Haft Saiful Rasul (anak dari Syaiful Anam,  terpidana  kasus Terorisme  peledakan bom di Poso 2005) berumur 13 tahun, tewas di Suriah karena menjadi pejuang ISIS pada tahun 2015.
Keterlibatan  anak-anak  dalam  aksi  teror- isme  merupakan  modus  baru  dalam  kasus terorisme di Indonesia. 3 Hal ini karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif  yang  kuat  dan  cenderung  bereaksi secara  reseptif,  atau  lebih  banyak  menerima sehingga  mereka  lebih  mudah  didoktrinasi. 4
Guna menanggulangi berbagai permasalahan ini, maka hukum pidana hadir sebagai salah satu usaha pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang pelakunya ada- lah anak-anak.
Kajian  ini  akan  membahas  bagaimana kebijakan  hukum  pidana  terkait  sanksi  pi- dana  yang  dapat  dijatuhkan  bagi  anak  yang melakukan tindak pidana terorisme di Indone- sia, serta kebijakan formulasi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme
1 http://www.dw.com/id/pelibatan-keluarga-s - bagai-pelaku-pengeboman-modus-baru-Teror- isme-di-indonesia/a-43772845diakses  pada  25 Mei 2018 pukul 09:46.
2  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 44097913
3   Naufal Mamduh, “KPAI: Pelibatan Anak dalam Aksi  Terorisme Adalah  Modus  Baru”,  https:// tirto.id/kpai-pelibatan-anak-dalam-aksi-teror- isme-adalah-modus-baru-cKtz, diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.
4 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 41228071 diakses pada 25 Mei 2018
sebagai  usaha  perlindungan  terhadap  anak. Dengan  demikian,  permasalahan  yang  dapat diambil  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana sanksi pidana sebagai upaya perlindungan hu- kum bagi anak pelaku tindak pidana terorisme dan bagaimana perlindungan anak pelaku da- lam tindak pidana terorisme di Indonesia.
Kajian ini menggunakan metode penulisan yuridis  normatif.  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  kajian  ini  ialah  deskriptif analitis yang mendeskripsikan hukum positif yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hu- kum yang bersesuaian dengan tema penelitian ini.  Sementara  pendekatan  dalam  kajian  ini adalah  menggunakan  pendekatan legal  ap- proach (pendekatan Undang-Undang).

## Sanksi Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Sejarah  mencatat  pemerintah  Indonesia bertekad  untuk  segera  bertindak  guna  men- gungkap  peristiwa  peledakan  bom  di  Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan  terjadi  yang  sekarang  telah  berubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2018. 5 Menurut  Romli  Atmasasmita,  tujuan pembentukan  Undang-Undang  Pemberan- tasan Tindak Pidana terorisme adalah sebagai landasan  hukum,  menciptakan  suasa  aman, mencegah dampak negatif yang dapat meluas, transparansi dan akuntabilitas dalam penega- kan hukum serta melindungi kedaulatan neg- ara. 6 Undang-Undang yang baru, diharapkan
5  Ganewati  Wuryandari,  “Politik  Luar  Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme In- ternasional”, Jurnal Penelitian Politik , Vol. 11, No. 2 (2014), 73.
6  Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Te - orisme Dan Perspektif Indonesia , (Jakarta: Ba- dan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 9-10.
bisa menjadi payung hukum dalam melaku- kan pemberantasan tindak pidana terorisme. 7
Dalam revisi Undang-Undang ini terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni:
Kriminalisasi  baru  terhadap  berbagai a.
rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis  bahan  peledak,  mengikuti  pelatihan militer  atau  paramiliter  atau  latihan  lain baik  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak b.
pidana Terorisme baik permufakatan jahat, persiapan,  percobaan  dan  pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Perluasan  sanksi  pidana  terhadap c.
korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin,  pengurus,  atau  orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
Penjatuhan  pidana  tambahan  berupa d.
pencabutan  hak  untuk  memiliki  paspor dalam jangka waktu tertentu. 8
Selain  itu,  terdapat  rumusan  fundamental yang strategis terkait sanksi lainnya yaitu.
Menghapus sanksi pidana pencabutan status a. kewarganegaraan.  Hal  ini  dikarenakan sesuai universal declaration  of  human right 1948 adalah hak bagi setiap orang atas
7  Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Tero - isme dalam Perspektif Barat dan Islam”, Jurnal Sulesana , Vol. 8, No. 2 (2013), 128.
8  Analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pen- etapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Un- dang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme men- jadi Undang-Undang.
kewarganegaraan  dan  tidak  seorang  pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang  atau  ditolak  haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
Menghapus  pasal  yang  dikenal  oleh b. masyarakat  sebagai  pasal  Guantanamo yang  menempatkan  seseorang  sebagai terduga  terorisme  di  tempat  atau  lokasi tertentu  yang  tidak  dapat  diketahui  oleh publik.
Menambah  pasal  yang  memberikan c. sanksi  terhadap  aparat  negara  yang melakukan abuse of power .
Setelah  adanya  perubahan,  terdapat  be- berapa  jenis  sanksi  pidana  ( strasfsoort )  da- lam  ketentuan  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal 24  Undang-Undang  Terorisme  yaitu  pidana penjara dan pidana mati. Dilihat dari rumusan Pasal-pasal yang terdapat didalamnya, sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Un- dang Terorisme menggunakan sistem perumu - san  jenis  pidana  tunggal.  Hal  tersebut  karna didalamnya  hanya  dapat  dijatuhkan  pidana penjara dan terberat adalah mati tanpa adanya alternatif .
Sementara  untuk  lamanya  pidana  ( Straf- maat ) yang ditentukan dalam Undang-Undang Terorisme ialah pidana penjara yang berkisar antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh  tahun).  Undang-Undang  Terorisme menggunakan  sistem  pemidanaan  maksimal khusus.  Walaupun  demikian,  khusus  untuk delik terorisme ini diadakan pengaturan pem- beratan yang terdapat pada Pasal 16 A, yaitu penambahan sebesar 1/3 (satu per tiga).
Dapatlah  diketahui  bahwa  setiap  pelaku yang melibatkan anak dalam kasus terorisme, akan mendapat penambahan pidana sebanyak 1/3. Selain sebagai pemberatan, hukuman ini hakikatnya adalah merupakan upaya perlind-
ungan terhadap anak. Berbicara anak, sanksi tersebut  diatas  ternyata  tidak  berlaku  pada penjara  seumur  hidup  dan  pidana  mati. Ac- uannya terdapat pada Pasal 19 yang menen- tukan:
Ketentuan  penjatuhan  pídana  minimum  khusus dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pelaku  tindak  pidana  Terorisme  yang  berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan yang berhubungan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk anak yang belum mencapai umur 18 tahun,  sebenarnya  tidak  perlu  mengingat  dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  adalah  pidana  penjara paling lama 10 tahun. 9
Apabila seorang anak menjadi pelaku da- lam  tindak  pidana  terorisme  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Undang-Undang Terorisme yang telah dijelaskan diatas maka diberlakukan  Undang-Undang  Sistem  Pera - dilan Anak  sebagai  dasar  pemidanaan  anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur  tentang  Peradilan  Anak  mendefi - nisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 10 Apabila  seorang  anak  yang  belum  berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan  tindak  pidana  maka,  diserahkan
9  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Un- dang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi Undang-Undang
10  Pasal  1  angka  3  Ketentuan  Umum  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
kembali  pada  orangtua/wali  atau  mengikuti program  pendidikan,  pembinaan  dan  pem- bimbingan di instansi pemerintah/LPSK di in - stansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012). 11
Sementara  itu,  ketentuan  sanksi  pidana yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi - dana Anak memiliki perbedaan dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa dalam keten- tuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pi- dana (KUHP) yakni sebagai berikut:
Pidana  mati  dan  pidana  seumur  hidup a. tidak  dapat  dijatuhkan  pada  anak  yang melakukan tindak pidana (Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)
Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh b. seorang anak diancam dengan pidana mati atau  penjara  seumur  hidup  maka  diganti dengan pidana paling lama 10 tahun penjara (pasal 81 ayat (6) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012);
Sanksi  pidana  penjara  yang  boleh c. dijatuhkan  bagi  anak  yang  melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimal  ancaman  pidana  penjara  orang dewasa;
Bagi anak tidak berlaku ketentuan pidana d. minimum khusus (pasal 79 ayat (3) Undang- Undang. No. 11 Tahun 2012);
Mengenai  pidana  anak  terdapat  pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok bagi anak terdiri atas:
pidana peringatan;
a.
pidana dengan syarat:
b.
11  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Te - tang Sistem Peradilan Pidana Anak.
1). pembinaan di luar lembaga;
2). pelayanan masyarakat; atau
3). pengawasan.
pelatihan kerja; c.
pembinaan dalam lembaga; dan d. penjara.
e.
12
Sedangkan  sanksi  pidana  tambahan  beru- pa:
Perampasan  keuntungan  yang  diperoleh a. dari tindak pidana; atau
Pemenuhan  kewajiban  adat  berupa b. denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan  norma  adat  setempat  yang tetap  menghormati  harkat  dan  martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. 13

## Perlindungan Anak Pelaku dalam Tindak Pidana Terorisme
Dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga mengutamakan ke- pentingan masa depan dari anak, sehingga da- lam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diatur mengenai penyelesaian masalah mela- lui  proses  Diversi  guna  mencapai  keadilan Restorative Justice. Proses diversi dilakukan guna  mencapai  Keadilan restorative  justice baik bagi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Namun sayangnya, penerapan diversi dalam perkara-perkara pidana yang di- lakukan oleh anak hanya dapat dilaksanakan dengan  syarat  tertentu  yakni  jika  tindak  pi- dana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan
12  Pasal  71  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak 13  Pasal  71  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
merupakan pengulangan tindak pidana. Seh- ingga tidak semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan mela- lui proses Diversi.
Sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indone - sia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Un- dang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pem- bimbingan setelah menjalani pidana.
Terdapat gagasan baru dalam Undang-un- dang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak  yaitu  prinsip Restor - ative  Justice yang  diimplementasikan  dalam bentuk Diversi. Restorative Justice atau kea- dilan  restorative  diartikan  sebagai  suatu  pe - nyelesaian perkara tindak pidana dengan meli- batkan para pihak baik pelaku maupun korban dan pihak lain yang berkaitan guna mencapai keadilan  dengan  mengutamakan  pemulihan keadaan semula.
Dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Anak selain harus mengedepankan pendeka- tan keadilan Restorative juga harus menjun - jung  tinggi  asas-asas  dalam  Sistem  Peradi - lan  Pidana Anak. Adapun  asas-asas  tersebut antara lain Asas perlindungan; Asas keadilan; Asas nondiskriminasi 14 ; Asas kepentingan ter- baik  bagi  anak;  Asas  penghargaan  terhadap pendapat  anak;  Asas  kelangsungan  hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi
14  Sidratahta  Mukhtar,  “Strategi  Pemerintah  I - donesia  Menghadapi  Terorisme  dalam  Era Demokratisasi”, Jurnal Reformasi , Vol. 6, No. 2  (2016),  150.  Lihat  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
yang paling mendasar bagi anak yang dilind- ungi  oleh  negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga dan orang tua; Asas pembinaan dan pembimbingan anak; Asas proporsional; Asas perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir;  Asas  penghindaran pembalasan.  Dengan  demikian  penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dengan serta merta dit- erapkan  begitu  saja  terhadap  anak,  melaink- an  harus  mempertimbangkan  pula  ketentuan sanksi pidana bagi anak yang ada dalam Un- dang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 15
Selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi tindakan yang  dapat  dijatuhkan  bagi  anak  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  82  dan  Pasal  83 Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak. Tindakan tersebut berupa pengembalian  anak  pada  orangtua,  penyerahan anak kepada seseorang, perawatan di Rumah sakit jiwa atau LPKS, mengikuti pendidikan formal baik yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun pihak swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. 16
Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus  Anak  (LPKA)  apabila  keadaan  dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana  penjara  ini  digunakan  sebagai  upaya terakhir.  Adapun  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang dewasa.  Sementara  itu,  jika  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  merupakan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur  hidup,  pidana  yang  dijatuhkan  adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. 17

## Bagi  anak  pelaku  terorisme,  selama  per-
15   Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkoika Anak (Malang: Setara Press, 2014), 40.
16  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
17  M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Catatan  Pembahasan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 142-143.
buatan  tersebut  tidak  menimbulkan  korban kecuali terhadap dirinya sendiri, maka wajib diupayakan  Diversi  sebagaimana  yang  dise- butkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pera - dilan  Pidana  Anak. 18 Selain  sebagai  pelaku tindak  pidana,  anak  juga  sekaligus  menjadi korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan- nya  sendiri.  Maka  dari  itu,  proses  diversi wajib dilakukan dalarn kasus ini. Sementara bentuk dari diversi dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 10 sebagai berikut:
Kesepakatan  Diversi  untuk  menyelesaikan 1. tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari  nilaiupah  minimum  provinsi  setempat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat (2)  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  bersama pelaku  dan/atau  keluarganya,  Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Kesepakatan  Diversi  sebagaimana  dimaksud 1. pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Penyidik  atas rekomendasi PembimbingKemasyarakatan dapat berbentuk:
pengembalian  kerugian  dalam  hal  ada a.
korban;
rehabilitasi medis dan psikososial.
b.
penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/ c. Wali;
keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau d. pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau LPKS paling lama 3 (tiga)bulan, atau; pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) e.
bulan. 19
Diversi dapat dilakukan oleh penyidik ber- sama  dengan  pelaku  dan/atau  keluarganya, pembimbing  kemasyarakatan,  serta  tokoh
18  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
19  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10 ayat (1) 20 . Hasil kesepakatan diver- si  dalam  kasus  anak  pelaku  terorisme  dapat berupa rehabilitasi medis dan psikososial, pe- nyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelati- han  di  lembaga  pendidikan  atau  LPKS  pal- ing lama 3 bulan sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, c, dan d. 21 Ketiga tindakan tersebut sudah tepat apabila dituju- kan bagi anak pelaku terorisme. Ketiga tinda- kan tersebut dimaksudkan agar kondisi anak pelaku terorisme dapat pulih kembali seperti sedia kala serta menghindarkan anak terhadap trauma  atas  tindakan  terorisme  yang  pernah dilakukannya.
Anak pelaku terorisme, selain sebagai anak yang berkonfik dengan hukum sekaligus juga merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana.  Untuk  itu,  memberikan  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta memberi- kan  jaminan  keselamatan  baik  fisik,  mental, maupun sosial merupakan tindakan tepat yang ditujukan  bagi  anak  pelaku  terorisme.  Ber- dasarkan penjelasan Pasal 91 ayat (3) 22 ,yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban,  dan/atau  Anak  Saksi.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  “rehabiltasi  social” adalah proses kegiatan pemulihan secara ter- padu  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar Anak, Anak Korban dan atau Anak Saksi dap- at kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

## Adanya prinsip keadilan Restoratif dalam
20  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
21  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
22  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dimaksudkan untuk  memulihkan  keadaan  seperti  semula dan tidak ditujukan sebagai bentuk pembala- san, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan Diversi seba- gai  bentuk  penyelesaian  masalah.  Menghin- darkan anakdari sanksi pidana penjara dengan mengalihkannya pada proses diversi merupa- kan pilihan terbaik. Proses diversi yang dapat dilakukan  melalui  pembinaan  yang  berupa rehabilitasi ini diharapkan dapat memulíhkan anak  pelaku  terorisme  pada  keadaan  semula serta dapat menghindarkan anak dari trauma terorisme yang telah ia lakukan.
Selain itu pengaturan mengenai perlindun- gan  hukum  terhadap  anak  pelaku  terorisme dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  tercantum  dalam  pasal-pasal  berikut ini:
Pasal 59
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara  lainnyaberkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus kepada Anak. 23
Kemudian  di  dalam  ayat  2  disebutkan bahwa perlindungan khusus kepada anak sep- erti disebut dalam ayat (1) diatas adalah pada: a.) Anak dalam situasi darurat; b) Anak yang berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kel- ompok minoritas dan terisolasi; d) Anak yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  sek- sual; e) Anak yang menjadi korban penyalah- gunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f) Anak yang menjadi kor- ban pornografi; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak  korban  penculikan,  penjualan,  dan/
23  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2002 tentang Perlindungan Anak
atau perdagangan; i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j) Anak korban kejahatan seksual; k) Anak korban jaringan Terorisme; l)  Anak  Penyandang  Disabilitas;  m)  Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n) Anak  dengan  perilaku  sosial  menyimpang; dan o) Anak yang menjadi korban stigmatisa - si dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
Anak  pelaku  terorisme  selain  dia  sebagai pelaku  kejahatan,  juga  merupakan  korban dari kejahatan yang dia lakukan sendiri. Hen- daknya  anak  pelaku  terorisme  mendapatkan jaminan berupa rehabilitasi medis dan sosial tanpa  dikuti  dengan  sanksi  pidina.  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  yakni  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah meru- muskan  aturan  yang  tepat  bagi  anak  pelaku terorisme.
Upaya perlindungan khusus bagi anak terse- but  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  59A, 69B, Pasal 71 A. Upaya perlindungan tersebut berupa, penanganan, pengobatan, rehabilitasi baik  secara  fisik,  psikis  maupun  sosial  yang dilakukan  secara  cepat,  pendampingan  pada saat  masa  pemulihan,  pendampingan  pada saat proses peradilan, dan pemberian bantuan sosial  bagi  anak  yang  berasal  dari  keluarga yang  kurang  mampu.  Sementara  itu  khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme wajib diberikan upaya perlindungan khusus berupa, edukasi pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme, konseling, reha- bilitasi dan pendampingan sosial.
Pasal  59A  dan  71A  menguraikan  secara jelas upaya perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada anak korban lingkungan ter- orisme.  Kedua  pasal  tersebut  mengutarakan bahwa  anak  korban  lingkungan  terorisme. wajib  menjalani  pembinaan  berupa  rehabili- tasi medis dan sosial.
Pasal 44:
Pertanggungjawaban  pidana  Tidak  dapat Dikenakan  Terhadap  Anak  yang  pada  waktu melakukan  Tindak  Pidana  belum  mencapai umur12  (dua  belas)  tahun.  11  Pasal  45  Dalam hal  anak  yang  belum  berumur  12  (dua  belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana,  penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan, dan  pekerja  sosial  profesional  mengambil keputusan untuk:
menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/ a. wali; atau mengikutsertakannya dalam program b. pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan di  instansi  pemerintah  atau  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan. 24
Penjatuhan pidana harus diimbangi dengan upaya deradikalisasi, dan pemisahan secara te- gas dari tahanan dewasa. Hal ini dimaksudkan agar dapat terwujudnya hak-hak bagi anak

## Sanksi  dan  Perlindungan  Hukum  dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia di Masa yang Akan Datang
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  teror- isme  dinilai  sebagai  suatu  kejahatan  serius yang  perlu  ditangani  serius  pula.  Saat  ini, Undang-Undang  Terorisme  belum  mengatur secara  khusus  mengenai  anak  yang  terlibat dalam terorisme. Pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana masih merujuk pada  ketentuan  Undang-Undang  Perlindun- gan Anak dan Undang-Undang Sistem Pera - dilan Anak. Namun keikutsertaan anak dalam kejahatan  terorisme  sangat  dimungkinkan, karena melihat perkembangan infiltrasi nilai- nilai yang tidak bersesuaian dengan ideologi
24  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pancasila yang dilakukan kepada anak-anak, sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah guna  mencegah  dan  memberantas  kejahatan terorisme yang pelakunya adalah anak-anak.
Pertanggungjawaban  anak  yang  melaku- kan  tindakan  kejahatan  di  bidang  bersenjata atau  militer  dapat  dikatakan  sulit,  yang  da- lam  tingkat  Internasional  karena  dua  alasan karena:  Pertama,  perkembangan  psikologis bervariasi  dari  satu  anak  ke  anak  lain,  yang mengarah pada kesulitan dalam menentukan kapan  elemen mens  rea diperoleh.  Seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan apabila adanya actus reus dan dilakukan dengan niat. 25
Hal Ini disebut sebagai mens rea. Suatu aspek penting untuk dipertimbangkan dalam diskusi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah kemampuan seorang anak untuk bertindak dengan niat yang diperlukan seba- gai syarat pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi permasalahan jika seorang anak yang dipengaruhi  atau  diajak  oleh  orangtuanya untuk  melakukan  tindakan  terror,  sehingga anak tersebut melakukan dengan tanpa mens rea atau niat jahat didalam dirinya, yang ber- dampak secara hukum anak tersebut tidak da- pat dipidana. 26
Kedua, tidak ada usia minimum untuk per- tanggungjawaban pidana anak yang diatur di bawah  hukum  internasional  karena  negara- negara bertikai mengenai hal ini. Namun da- lam The  United  Nations  Standard  Minimum Rules for the Administration of Juvenile Jus - tice memberikan  pedoman  bahwa  sistem hukum yang mengakui konsep usia pertang- gungjawaban pidana untuk remaja, usia tidak boleh ditetapkan pada batas usia yang terlalu
25  Rome Statute, Supra Note 1, art 30.
26  Fanny Leveau, “Liability of Child Soldiers U - der International Criminal Law”, Osgoode Hall Review of Law and Policy Journal , Vol. 04, No. 01 (2013), 37.
rendah,  sesuai  ketentuan  pikiran  fakta-fakta emosional, mental dan intelektual. 27
Permasalahan mengenai usia pertanggung- jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana  terorisme  mendapat  dukungan  dari Komisi Hak Asasi Manusia pada 2002. Lapo- ran  komisaris  tinggi  untuk  hak  asasi  manu- sia  menyatakan bahwa , “orang  yang  berusia di  bawah  18  tahun  menikmati  berbagai  hak yang disediakan dalam Konvensi tentang Hak Anak. Konvensi ini, yang telah diratifikasi oleh hampir setiap negara bagian, di Indonesia dan dunia, tidak memungkinkan untuk penguran- gan hak. Sebagaimana pasal 38 dengan jelas menyatakan, Konvensi berlaku dalam situasi darurat.  Semua  hak  anak  diwujudkan  dalam Konvensi harus dilindungi bahkan di saat dar- urat. Yang  sangat  penting  adalah  pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak bawaan untuk hidup.  Ini  termasuk  larangan  terhadap  men- jatuhkan hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah 18 tahun, yang tidak boleh diabaikan kapan saja”. Pernyataan ini juga relevan dengan T he United Nations Standard Minimum Rules for the Administra - tion of Juvenile Justice The Beijing Rules . 28
Meminjam  istilah  dari  Lawrence  Fried - man, bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Substansi Hukum, Struktur Hu - kum  dan  Kultur  Hukum.  Substansi  hukum memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam hal  penegakan  hukum,  karena  substansi  hu - kum berisi materi/substansi dari aturan yang hendak  ditegakkan.  Struktur  hukum  meru- pakan  cara  bagaimana  suatu  aturan  ditega- kan  melalui  aparat  penegak  hukum,  instansi
27  Fanny Leveau, “Liability of Child Soldiers U - der International Criminal Law”…, 37.
28  Rachel Brett , “Juvenile justice, counter-terro - ism and children ” , Dissarmament Forum Jour- nal , Vol. 1, No. 03 (2002), 34.
pemerintah,  dan  termaksud  pula  sarana  dan prasaran yang mendukung penegakan hukum. Sedangkan Kultur hukum ialah budaya hukum masyarakat, bagaimana masyarakat mentaati hukum,  bagaimana  peran  masyarakat  dalam menyikapi anak yang terlibat dalam tindak pi- dana terorisme, dan peran masyarakat dalam turut serta mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

## 1.  Reformulasi Diversi
Diversi  memang  dimungkinkan  dalam sistem peradilan pidana anak. Tetapi pelaksa - naan diversi dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang  Sistem  Peradilan Anak  hanya  dapat dilakukan  dalam  beberapa  hal  khusus  saja yakni, hanya dilakukan dalam hal pidana pen- jara  yang  diancam  dibawah  7  (tujuh)  tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pi- dana. Sementara itu delik yang diatur dalam Undang-Undang  Terorisme  justru  diancam paling tinggi dengan pidana penjara berkisar 20 (dua puluh) tahu, dan 15 (lima belas) ta- hun.  Perlu  adanya  revisi  terkait  pengaturan diversi,  agar  diversi  dapat  diterapkan  pada seluruh  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak. Pengaturan mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga perlu dia- tur  secara  khusus  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Terorisme,  karena treatment yang diberikan pada anak pelaku terorisme dengan anak  yang  melakukan  tindak  pidana  umum seperti  pencurian  juga  berbeda.  Keterlibatan anak yang melakukan tindak pidana terorisme haruslah dipandang sebagai korban.
2.  Children Hearing System
PBB dalam United Nation Standard Min- imun Rules For The Administration Of Jouve - nile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, menyatakan  bahwa  peradilan  anak  memiliki
tujuan berikut:
The  juvenile  justice  shall  emphasize  the  well- being of the jouvenile and shall ensure that any reaction  to  jouvenile  offenders  shal  awalys  be in  proportion  to  the  circumstances  of  both  the offenders and thr offence. 29
Children  Hearing  System dirasa  tepat, mengingat sistem ini memiliki orientasi yang sama  dengan  tujuan  peradilan  pidana  anak, yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  ( The Promotion  Of  The  Well  Being  Of  The  Juve - nile) dan memperhatikan prinsip Proporsion- alitas (The Principle Of Proportionality). 30
Children Hearing System merupakan sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia yang diselenggarakan  bagi  anak-anak  dan  remaja akibat ketiadaan pengadilan khusus bagi anak delinkuen.  Pengaturannya  terdapat  dalam Children  Hearing  System  Act  2011  Scotlan - dia . Proses pengajuan Children Hearing Sys- tem yaitu dengan merujuk seorang anak atau remaja  kepada  reporter  anak.  Reporter  anak memutuskan  apakah  mereka  dapat  pergi  ke Children Hearing System atau tidak.
Pada  tahap Children’s  Hearing, diadakan sidang anak-anak atau yang biasanya disebut panel  anak-anak  dan  merupakan  pertemuan hukum yang diatur untuk mempertimbangkan dan  membuat  keputusan  tentang  anak-anak dan remaja yang mungkin mengalami masalah dalam  kehidupan  mereka. Children  Hearing diadakan  secara  pribadi  dan  hanya  orang- orang yang memiliki hak hukum untuk berada
29  United  Nations  Standard  Minimun  Rules  for the  Administration  of  Juvenile  Justice  (“The Beijing Rules”) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 Part one p.3.
30  Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pe - baharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di In- donesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011),
2.
di sana, atau atas izin oleh anggota ketua yang hadir. Hal yang hendak dicapai adalah:
Perlu  atau  tidaknya  langkah-langkah a. pengawasan  resmi  dan  wajib  dalam menyelesaikan kasus
Anggota  panel  membutuhkan  lebih b.
banyak informasi guna membantu mereka menyusun  keputusan  terbaik  untuk  anak- anak dan remaja dan melakukan penundaan sidang.
Langkah-langkah  wajib  pengawasan c. diperlukan  guna  membantu  anak- anak  atau  remaja  dengan  membuat perintah  pengawasan  wajib.  Hal  ini  bisa dilaksanakan  dengan  cara  menempatkan anak  atau  remaja  untuk  tinggal  bersama pengasuh angkat atau kerabat. 31
Children’s Hearing System ini adalah upa- ya menggali setiap informasi dari pihak anak. Hal ini dimaksudkan agar anggota panel da- pat  mempertanyakan  hal  apapun  guna  me- mutuskan bantuan yang tepat bagi anak. Jika anggota  panel  khawatir  tentang  anak,  mer- eka mungkin membuat ‘Perintah Pengawasan Wajib’.  Perintah  pengawasan  wajib  adalah suatu pengawasan yang melibatkan Departe- men Pekerja Sosial dan Otoritas Lokal dalam hidup  anak  dan  meraka  harus  menjaga  dan membantu anak. 32
31  Fifid Bramita dan Irma Cahyaningtyas, “Chi - drean Hearing System sebagai Ide Pembaharu- an Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 4 (2018), 537.
32  Disarikan  dari  Children’s  Hearing  Skotland. How  Does  The  Childrens  Hearing  System Work.  Retrieved  from  www.chscotland.go.uk/ the-childrens-hearings-system/how-does-the- childrens-system-work/

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  di- tarik  beberapa  kesimpulan  bahwa  mengacu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Un- dang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, anak pelaku tindak pidana  terorisme  tidak  dapat  dijatuhi  sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 6, 8 sam- pai  13  dan  15.  Sedangkan  pidana  mati  atau seumur hidup juga tidak dapat diberlakukan, melainkan diganti dengan pidana penjara pal- ing  lama  10  tahun. Aturan  tersebut  menjadi perlakuan  khusus  terhadap  anak  pelaku.  Se- lain itu upaya perlindungan lain adalah den- gan dimasukkannya Pasal 16A yang mengatur pemberatan 1/3 bagi pelaku yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme.
Dalam kasus terorisme, anak pelaku sejat- inya  merupakan  korban.  Keterlibatan  anak- anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari rangkaian proses terorisme. Sebagai up- aya perlindungan, di masa yang akan datang, perlu  di  formulasikan  ulang  pelaksanaan  di- versi yang ada saat ini. Selain itu, upaya pem- baharuan dengan dapat dilaksanakan dengan mempraktikkan Children Hearing System dari Skotlandia  sebagai  upaya  pendekatan  agar bantuan  yang  paling  tepat  dapat  diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

## Bibliography

## Journals
Bramita, Fifid & Cahyaningtyas, Irma. “Chil - drean Hearing System sebagai Ide Pem - baharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Hukum Udayana , Vol. 7 No. 4, 2018.
Brett , Rachel. “Juvenile Justice, Counter-Ter - rorism and Children.” Dissarmament Fo- rum Journal, Vol. 1, No. 3, 2002.
Junaid,  Hamzah.  “Pergerakan  Kelompok Terorisme  dalam  Perspektif  Barat  dan Islam.” Jurnal  Sulesana , Vol.  8,  No.  2,
2013.
Leveau,  Fanny.  “Liability  of  Child  Soldiers Under International Criminal Law.” Os- goode  Hall  Review  of  Law  and  Policy Journal , Vol. 04, No. 01, 2013.
Mukhtar,  Sidratahta.  “Strategi  Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era  Demokratisasi.” Jurnal  Reformasi ,
Vol. 6 No. 2, 2016.
Wuryandari, Ganewati. “Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Teror- isme  Internasional.” Jurnal  Penelitian Politik , Vol 11 No. 2, 2014.

## Books
Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narko- tika Anak . Malang: Setara Press, 2014.
Atmasasmita,  Romli. Masalah  Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia . Ja- karta: Badan Pembinaan Hukum Nasion- al Departemen Kehakiman dan HAM RI,
2002.
Jamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan  Pembahasan  UNDANG-UN - DANG  Sistem  Peradilan  Pidana Anak). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
S. Wahyudi. Implementasi Ide Diversi dalam
Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

## Laws
Rome Statute, Supra Note 1, art 30. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  ten- tang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  Peraturan  pemerintah  Peng- ganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Ten- tang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten- tang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002  tentang Perlind- ungan Anak
United Nations Standard Minimun Rules for the  Administration  of  Juvenile  Justice (“The Beijing Rules”) Adopted by Gen- eral Assembly resolution 40/33 of 29 No- vember 1985.

## Website & Internet
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 41228071 diakses pada 25 Mei 2018 http://www.chscotland.go.uk/the-childrens- hearings- system /how-does-the-chil- drens- system -work/
http://www.dw.com/id/pelibatan-keluarga- sebagai-pelaku-pengeboman-modus-ba- ru-Terorisme-di-indonesia/a43772845- diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 44097913
Naufal Mamduh, “KPAI: Pelibatan Anak da- lam Aksi Terorisme Adalah Modus Baru”, https://tirto.id/kpai-pelibatan-anak-da- lam-aksi-terorisme-adalah-modus-baru- cKtz,  diakses  pada  25  Mei  2018  pukul 09:46.