FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019 DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU) (Widya Arisza Septyaningtyas, Taufeni Taufik, M. Rasuli)

## FACTORS INFLUENCING THE LOCAL GOVERNMENT’S READINESS
IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 12 YEAR 2019 WITH LEADERSHIP STYLE AS MODERATING VARIABLE (EMPIRICAL STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS IN RIAU PROVINCE)
Widya Arisza Septyaningtyas 1 , Taufeni Taufik 2 , M. Rasuli 3 1,2,&3 Universitas Riau Email: widyariszasept@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  to  identify  and  analyze  the  influence  of  human  resource  competence, communication, information technology, organizational commitment, organizational culture, and professionalism on local government’s readiness in the implementation  of Government Regulation Number 12 Year 2019 with Leadership Style as   moderating variable. The population in this research was all 33 Regional Apparatus Organizations in Riau Province. This research used the Census Sampling method with total number of  165  respondents.  The  data  was  analysis  using    SEM-PLS  with  WarpPLS  software.  The  results  showed  that that  the  competence  of  human  resources,  communication, information  technology,  organizational  commitment, and  professionalism  have  influence  on  local  government’s  readiness  in  the  implementation  of  Government Regulation  Number  12  Year  2019,  while  organizational  culture  has  no  influence  on  local  government’s readiness  in  the  implementation of  Government  Regulation  Number  12  Year  2019.  Another  result  showed  that leadership style strengthens the relationship between human resource competence, communication, information technology, organizational culture, and professionalism  on local government’s readiness in the implementation of  Government  Regulation  Number  12  Year  2019,  while  leadership  style  does  not  strengthen  the  effect  of organizational  commitment  on  local  government’s  readiness  in  the  implementation  of  Government  Regulation Number 12 Year 2019.
Keywords:  Local  Government’s  Readiness;  Human  Resource  Competence;  Communication;  Information Technology;  Organizational  Commitment;  Organizational  Culture;  Professionalism;  Leadership Style

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019 DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(STUDI EMPIRIS PADA O R GANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  terkait  pengaruh  kompetensi  sumber    daya manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  komitmen  organisasi,  budaya  organisasi,  dan  profesionalisme terhadap kesiapan  pemerintah  daerah  dalam penerapan  PP Nomor 12  Tahun  2019 dengan  gaya  kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  yang  berjumlah 33 Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD).  Pada  penelitian ini, peneliti menggunakan metode Sampling Jenuh dengan jumlah  responden sebanyak 165 responden. Analisis Data  menggunakan  SEM-PLS  dengan software WarpPLS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan profesionalisme berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Hasil lain menunjukkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  memperkuat  hubungan  antara  kompetensi  sumber  daya  manusia, komunikasi,  teknologi  informasi,  budaya organisasi,  dan  profesionalisme  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, sedangkan gaya kepemimpinan tidak memperkuat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Kata Kunci  : Kesiapan  Pemerintah  Daerah;  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia;  Komunikasi;  Teknologi Informasi; Komitmen Organisasi; Budaya Organisasi; Profesionalisme; Gaya Kepemimpinan

## PENDAHULUAN
PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  dalamnya  mencakup  aturan-aturan mengenai  perencanaan  dan  penganggaran, pelaksanaan  dan  penatausahaan, dan  pertanggungjawaban  keuangan Daerah.  Peraturan  Pemerintah  ini  disusun  untuk  menyempurnakan  aturan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di  dalam  perubahan  peraturan  tersebut  terdapat  beberapa  poin  penting.  Pertama,  penentuan  Kebijakan  Umum Anggaran-Plafon  Prioritas  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS)  dapat  disahkan  oleh  kepala  daerah,  tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. Kedua, ihwal Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) yang diperluas, dan dipertegas yang sebelumnya hanya berada di tingkat provinsi, selanjutnya  akan  ada  di  tingkat  kabupaten  dan  kotamadya  untuk  beberapa  satuan  perangkat  kerja  daerah. Perubahan yang ketiga,  mengenai  soal  struktur  APBD,  Misalnya  pendapatan  dana  perimbangan yang  jadi  satu dari  tiga  sumber  pendapatan  daerah  akan  berubah  menjadi  pendapatan  dana  transfer.  Kemudian,  akan  ada penyesuaian  dengan  sistem  laporan  keuangan  menurut  PP  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan terkait aspek belanja daerah yang sebelumnya hanya ada dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak  langsung,  akan  berubah  menjadi  empat  alokasi  sesuai  PP  71  Tahun  2010.  Perubahan  struktur  ini  akan mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan. Perubahan keempat terkait  penganggaran,  di  mana  pemerintah  daerah  wajib  melaksanakan  penganggarannya  melalui  e-budgeting. (nasional.kontan.co.id).
Pemerintah  Daerah  diminta  menerapkan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE),  paling lambat  tahun  2021.  Penerapan  ini  merupakan  amanat  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  tahun 2019  tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah,  dan  nomor  90  tahun  2019  serta  Surat  Edaran  Mendagri Nomor  137/736/SJ  tanggal  27  Januari  2020  tentang  Percepatan  Implementasi  Sistem  SIPD.  Dimana  dalam aturan  dan  edaran  itu  menginstruksikan  Pemda  untuk  memakai  SIPD  untuk  proses  pengelolaan  keuangan (termasuk  sistem  penggajian  dan  seluruh  tata  kelola  keuangan  daerah).  SIPD  sebagai  sebuah  platform Information  Technology  (IT)  tentu  saja  semangat  awalnya  untuk  mempermudah,  mempercepat  dan memperlancar  pekerjaan.  Namun,  terjadi  kendala  teknis  dan  belum  siapnya  pemerintah  daerah  merespons perubahan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. (kompasiana.com).
Gubernur  Riau,  Syamsuar  mengaku  masih  banyak  kendala  dialami  Pemerintah  Provinsi  Riau  terkait kebijakan  baru  Kemendagri  yang  merupakan  peraturan  turunan  dari  PP  Nomor  12  Tahun  2019  yaitu Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah (SIPD). Melihat hal ini, Syamsuar menyebutkan belum dapat memastikan kapan penggunaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah (SIPD)  ini  dapat  berjalan  secara  maksimal.  Namun  ia  menyebut  hal  ini  juga  terjadi  secara  nasional  dan  tidak hanya di daerah tak hanya Riau saja. (riauonline.co.id)
Hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  penerapan  PP  12  Tahun  2019  adalah  pemerintah  daerah wajib  mengimplementasikan  PP  12  Tahun  2019  paling  lambat  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  Peraturan Pemerintah  ini  diundangkan.  Kemudian  hal  ini  dipertegas  dalam  peraturan  turunan  PP  12  Tahun  2019  yaitu Permendagri  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pasal  3  yang  berbunyi: “Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku:  (a)  Perda  yang  mengatur  mengenai  Pengelolaan  Keuangan Daerah; (b) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (c)  Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; (d)  Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi  pemerintah  daerah;  dan  (e)  Perkada  yang  mengatur  mengenai  analisis  standar  belanja,  ditetapkan paling lama tahun 2022.
Pala (2013) mendefiniskan kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu  badan  dalam  mempersiapkan  diri  baik  secara  mental,  maupun  fisik  untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki. Holt et al. (2007) menyatakan kesiapan untuk menghadapi perubahan pada dasarnya adalah suatu sikap komprehensif yang secara bersamaan dipengaruhi  oleh isi (apa yang sedang di ubah), proses (bagaimana perubahan dapat  diimplementasikan),  konteks (keadaan di mana  perubahan  terjadi),  dan individu  (karakteristik orang/individu yang diminta untuk berubah) yang terlibat.
Beberapa  Penelitian  yang  sudah  pernah  dilakukan  peneliti  terdahulu  menunjukkan  adanya  perbedaan hasil.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azlina,  Naza  and  Julita  (2020)  menunjukkan  bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah terhadap implementansi PP 12  Tahun  2019,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Suaryana,  Merkusiwati  and  Damayanthi  (2017) menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  kesiapan  implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual.  Selanjutnya,  Penelitian  Hifni  (2017)  menyatakan  bahwa  komunikasi berpengaruh langsung terhadap implementasi sistem akuntansi dalam kesiapan menyukseskan laporan keuangan berbasis  akrual,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Hasri,  Akram  and  Husnan  (2017)    yang  menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah.
Selanjutnya,  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Azlina  et  al.  (2020)  menunjukkan  bahwa Teknologi  Informasi  berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  terhadap  implementansi  PP  12  Tahun
2019, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukamdaru, Subroto and Mardiati (2017) yang menunjukkan  bahwa  kualitas  teknologi  informasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pemahaman  aparat pemerintah  daerah  terhadap  laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Kemudian,penelitian  yang  dilakukan  oleh Alghizzawi and Masruki (2019) menyatakan komitmen organisasi memiliki hubungan positif signifikan terhadap kesiapan  pegawai  pemerintah  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual.  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Ayem  dan  Saputri  (2017)  menunjukkan  Budaya  Organisasi  berpengaruh  positif  pada  penerapan  SAP berbasis  akrual.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustia,  Sudaryati  and  Mohamed (2017)  menyatakan  Budaya  Organisasi  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kesiapan  dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustia,  Sudaryati  and  Mohamed  (2017)  menyatakan  Profisionalisme berpengaruh  terhadap  kesiapan  dalam    implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual,  hal  ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Putra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  profesionalisme  tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan PP 71 Tahun 2010. Berdasarkan  Penelitian yang dilakukan oleh Azlina et al. (2020) menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah terhadap implementansi PP 12 Tahun 2019, hal ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Arih,  Rahayu  and  Nurbaiti  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  tidak  berpengaruh  terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  kita  lihat masih  ditemukannya gap  yang  terjadi pada  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya  sehingga  menimbulkan  perbedaan  hasil  dari  variabel  yang  diteliti.  Berdasarkan  hal tersebut,  dan  dengan  melihat fenomena yang  terjadi  saat  ini  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terkait  pengaruh  kompetensi  sumber    daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  komitmen  organisasi, budaya  organisasi,  dan  profesionalisme  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Stewardship (Stewardship Theory)
Teori Stewardship adalah teori yang mendefinisikan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan tujuannya selaras dengan tujuan organisasi. Teori ini didasarkan pada seorang manajer yang tidak akan menyimpang dari kepentingan organisasinya, serta memiliki perilaku pro-organisasi daripada perilaku yang mementingkan diri sendiri dan individualistik (Davis, Schoorman and Donaldson, 1997). Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Van Slyke, 2006; Thornton, 2009) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  hubungan  antara  stewards  dengan  principals.  Manajemen pemerintahan  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  (bertindak  sebagai steward /pelayan)  bagi  kepentingan principal .

## Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP 12 Tahun 2019
Kesiapan untuk menghadapi perubahan pada dasarnya adalah suatu sikap komprehensif yang secara bersamaan dipengaruhi oleh isi (apa yang sedang di ubah), proses (bagaimana perubahan dapat diimplementasikan), konteks (keadaan  di  mana  perubahan  terjadi),  dan  individu  (karakteristik  orang/individu  yang  diminta  untuk  berubah) yang  terlibat  (Holt  et  al.,  2007).  Menurut  Holt  et  al.  (2007)  terdapat  4  (empat)  faktor  yang  mempengaruhi kesiapan untuk menghadapi perubahan, yaitu: (1). Appropriateness (Kelayakan). Dimaksudkan untuk mengukur sejauh  mana  anggota  merasa  bahwa  perubahan  diperlukan,  anggota  merasa  perubahan  akan  bermanfaat  bagi organisasi  yang  berfokus pada  manfaat  perubahan,  efisiensi,  dan  keselarasan  tujuan. (2). Management Support (Dukungan  Manajemen).  Faktor  ini  mewakili  sejauh  mana  anggota  organisasi  merasa  pemimpin  senior mendukung  perubahan.  (3). hange  Efficacy (Keberhasilan  Perubahan).  Mencerminkan  sejauh  mana  anggota organisasi  merasa  yakin  bahwa  perubahan  yang  terjadi  berhasil  dan  meningkatkan  kinerja  organisasi.  (4). Personal Valence / Personal Benefit (Keuantungan Personal). Dimaksudkan untuk mengukur apakah perubahan itu dirasakan bermanfaat secara pribadi.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013,  Kompetensi  adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya,  sehingga  individu  tersebut  dapat  melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.  Karakteristik Kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008) terbagi 3  (tiga), yaitu: (1).  Pengetahuan ( knowledge ) adalah informasi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan  tanggungjawab  sesuai  bidang  yang  digelutinya.  Pengetahuan  turut  menentukan  berhasil  tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Anggota organisasi yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan  efisiensi  organisasi.  (2).  Keterampilan  ( skill) merupakan  suatu  upaya  untuk  melaksanakan  tugas dan  tanggungjawab  yang  telah  diberikan  dengan  baik  dan  maksimal.  Misalnya  keterampilan  bekerja  sama
dengan  memahami  dan  memotivasi  orang  lain,  baik  secara  individu  atau  kelompok.  (3).  Sikap  ( attitude ) merupakan pola tingkah seseorang dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan organisasi. apabila anggota organisasi mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan sebaik-baiknya. Komponen.

## Komunikasi
Menurut  Simamora  (2021)  komunikasi  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  penyampaian  pesan baik  verbal  maupun  non  verbal  yang  di  dalamnya  mengandung  arti  atau  maksud  tertentu  atau  lebih  tepatnya penyampaian    informasi  atau  gagasan  dari  individu  satu  ke  individu  lain  baik  berupa  pikiran  atau  perasaan- perasaan  melaui  sarana  tertentu.  Komunikasi  merupakan  elemen  penting  dalam  organisasi.  Komunikasi kebijakan  yang  efektif  adalah  para  pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang  mereka  kerjakan,  hal  ini menyangkut  proses  penyampaian  informasi,  kejelasan  informasi  dan  konsistensi  informasi  yang  disampaikan (Adventana,  2014).  Komunikasi  merupakan  aktivitas  dasar  manusia.  Komunikasi  menentukan  arah  baik  dan buruk bagi suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi komunikasi dalam suatu organisasi, apabila komunikasi dalam suatu organisasi baik maka organisasi dapat berjalan dengan baik pula, begitu juga sebaliknya jika  komunikasi  dalam  suatu  organisasi  buruk  maka  organisasi  tersebut  akan  menjadi  kacau.  Komunikasi Organisasi diterapkan dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan organisasi.

## Teknologi Informasi
Teknologi  dalam  organisasi  memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan  organisasi,  dalam  penerapannya penggunaan  teknologi  informasi  harus  didasarkan  karakteristik  dari  organisasi  tersebut.  Penerapan  teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang siginifikan, serta dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing  bagi  organisasi,  karena  teknologi  informasi  memberikan  kemudahan  dalam  berbagai  aspek.  Teknologi informasi juga memberikan kemudahan pada pengumpulan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis  dalam  organisasi,  sehingga  organisasi  dapat  berjalan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien. Information Technology  Association  of  America (ITAA)    menyatakan  Teknologi  Informasi  (TI)  adalah  suatu  studi, perancangan,  implementasi,  pengembangan,  dukungan  atau  manajemen  sistem  informasi  terkhususnya  pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware  dan  software)  untuk  pemerosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi  sebagai  teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari and Nahartyo, 2008).

## Komitmen Organisasi
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013, Komitmen  untuk  Organisasi  adalah  Kemampuan  untuk  menyelaraskan  sikap  dan  perilaku  dengan mengutamakan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Menurut Allen and Meyer  (1996)  Komitmen  Organisasi  adalah  Keadaan  psikologis  yang  merupakan  ciri  hubungan  anggota organisasi  dengan  organisasi,  dan  memiliki  implikasi  terhadap  pengambilan  keputusan  untuk  melanjutkan keanggotaan  dalam  organisasi.  Seiring  dengan  dengan  berjalannya  waktu  dan  dilakukannya  penelitian,  telah menghasilkan  pandangan  terkait  komitmen  yang  terbagi  atas  tiga  pandangan    (Allen  and  Meyer,  1990;  Meyer and  Allen, 1991).  Berdasarkan  perspektif  ini  hubungan psikologis  antara  anggota  organisasi  dengan  organisasi terbagi  atas  tiga  komponen  berbeda,  yaitu affective  commitment,  continuance  commitment,  dan  normative commitment.

## Budaya Organisasi
Robbins (1998) mendefinisikan budaya organisasi (organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang  dianut  oleh  anggota-anggota  yang  membedakan  organisasi  tersebut    dengan  organisasi  yang  lain.  Setiap organisasi  selalu  mengharapkan  budaya  organisasi  yang  baik,  karena  berhasil  atau  tidaknya  suatu  organisasi mencapai tujuannya dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang diterapkan pada organisasi tersebut. Menurut Robbins  (1998)  terdapat  beberapa  karakteristik  yang  apabila  digabungkan  maka  akan  menjadi  budaya  internal yaitu:  (1).  Inisiatif  individu.  (2).  Toleransi  terhadap  tindakan  beresiko.  (3).  Pengarahan.  (4).  Integrasi.  (5). Dukungan manajemen. (6). Kontrol. (7). Sistem imbalan. (8). Toleransi terhadap konflik. (9). Pola komunikasi

## Profesionalisme
Profesionalisme  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  dan  ketrampilan  individu  dalam  melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang dan jenjang (Agustia, Sudaryati and Mohamed, 2017). Menurut Siagian (2000) Profesionalisme  adalah  keandalan  dan  keahlian  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  diukur  dari  segi  kecermatan, kecepatan waktu dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur  yang telah disederhanakan. Menurut pendapat  tersebut,  konsep  profesionalisme  dalam  diri  aparat  dilihat  dari  segi  Kreativitas  ( Creativity) ,  Inovasi ( Innovation) , dan Responsifitas (Responsivity ).

## Gaya Kepemimpinan
Gaya  Kepemimpinan  merupakan  sekumpulan  perilaku  yang  digunakan  manajer  berkaitan  dengan  pemenuhan tugas,  dan  membangun  hubungan  dengan  bawahan  (Yeh,  1996).  Menurut  Yeh  (1996),  dalam  Mas’ud  (2004) gaya  kepemimpinan  dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator,  yaitu:  (1).  Biasanya  atasan  langsung  saya  hanya mengajukan tujuan yang ingin dicapai dan menyerahkan kepada saya bagaimana cara mencapainya. (2). Atasan langsung  saya  sering  menekankan  pentingnya  tugas  dan  meminta  saya  melaksanakan  tugas  dengan  sebaik- baiknya. (3). Ketika memberi tugas, atasan saya sering menekankan pentingnya efisiensi dan meminta anak buah untuk  menyelesaikan  tugas  sesegera  mungkin.  (4).  Ketika  memberikan  tugas,  atasan  saya  sering  memberitahu anak  buah  untuk  tidak  merusak  hubungan  dengan  orang-orang  tertentu.  (5).  Ketika  memberi  tugas,  atasan langsung  saya  biasanya  berdiskusi  dengan  saya,  dan  jarang  memberikan  perintah  secara  kaku.  (6).  Atasan langsung saya menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan bawahan.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019
Kompetensi  menekankan  pada  keterampilan  atau  pengetahuan  pada  diri  individu  yang  dicirikan  dengan  sikap profesionalitas  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  termasuk  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan. Terbitnya  PP  Nomor  12  Tahun  2019  untuk  menggantikan  PP  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  menuntut  sumber  daya  manusia  untuk  mampu  mempelajari  kembali  terkait  perubahan peraturan  yang  berlaku  agar  dapat  diterapkan  dengan  baik.  Dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  dan  berkualitas,  kelemahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan  regulasi terbaru  yaitu  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat  dihindari,  sehingga  kesiapan  pemerintah  dalam  penerapan  PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H1 : Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

## Pengaruh  Komunikasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun 2019
Komunikasi Organisasi diterapkan dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Komunikasi yang  baik  selama  perubahan dapat  menumbuhkan pemahaman,  menyelaraskan   antara   tujuan   organisasi    dan individu-individu    dalam    organisasi  tersebut,  dan  mempermudah  interaksi  diantara  yang  terlibat  dalam perubahan.  Terbitnya  PP  Nomor  12  Tahun  2019  untuk  menggantikan  PP  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal ini fungsi komunikasi adalah untuk menjembatani berbagai informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbagai bentuk komunikasi dapat dilaksanakan, dalam hal ini komunikasi dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi dalam hal ini menjadi faktor penting dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, dengan adanya sosialisasi informasi-informasi penting terkait perubahan regulasi  dapat  tersampaikan  dengan  baik,  sehingga  pemerintah  dapat  siap  dan  penerapan  dari  peraturan  yang baru dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H2 : Komunikasi  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019

## Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019
Teknologi  Informasi  merupakan  faktor  penting  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019,  hal  ini  tertuang dalam  PP  Nomor  12  Tahun  2019  Pasal  222  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “Pemerintah  Daerah  menerapkan  sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Sistem pemerintah berbasis elektronik dapat dilaksanakan dengan adanya Teknologi Informasi yang mendukung berjalannya aturan tersebut, sehingga penerapan PP  Nomor 12 Tahun 2019 dapat diterapkan secara maksimal. Untuk itu teknologi informasi menjadi salah  satu  faktor  kunci  dalam  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H3 : Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

## Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019
Dalam  menerapkan  perubahan,  kurangnya  komitmen  organisasi  yang  dimiliki  oleh  individu  dalam  organisasi tersebut  dapat  mengakibatkan  proses  perubahan  yang  akan  dilakukan  menjadi  terhambat,  oleh  karena  itu
perubahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  disertai  dengan  komitmen  yang  kuat  di  dalam  diri  masing- masing  individu  dalam  organisasi.  Berdasarkan  hal  tersebut  kita  dapat  bahwa  memastikan  bahwa  Kesiapan pemerintah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat terlaksana dan diterapkan secara maksimal dengan adanya  komitmen  organisasi,  dan  tentunya  tahap-tahap  dalam  melakukan  perubahan  tersebut  haruslah  selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H4 : Komitmen  Organisasi  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP Nomor 12 Tahun 2019

## Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019
Budaya  organisasi  yang  positif  dapat  membawa  dampak  bagi  organisasi  kearah  yang  lebih  baik,  begitu  juga dengan  budaya  organisasi  yang  negatif  dapat  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  bagi  organisasi.  Budaya organisasi  berpengaruh  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dikarekan  budaya  organisasi  menentukan arah  dari  organisasi  tersebut.  Maka  dari  itu,  kesiapan  pemerintah  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019 dapat  terlaksana  secara  maksimal  dengan  adanya  budaya  organisasi  yang  baik  dan  positif  dalam  organisasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H5 : Budaya  Organisasi  Berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor 12 Tahun 2019

## Pengaruh  Profesionalisme  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019
Profesional  dapat  diartikan  sebagai  individu  yang  mempunyai  kesesuaian  antara  latar  belakang  pendidikan dengan  tempat  dan  posisi  dia  bekerja.  Hal  ini  dikarenakan  pekerjaan  yang  diberikan  akan  terlaksana  secara maksimal  jika  individu  tersebut  profesional  dalam  pekerjaannya  dibandingkan  dengan  yang  tidak  memiliki kompetensi  dalam  bidang  tersebut.  Begitu  juga  dengan  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019,  dalam penerapannya  dibutuhkan  individu  yang  profesional  agar  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat  berjalan dengan  baik  dan  dapat  diterapkan  secara  maksimal.  Selain  itu  dengan  adanya  individu  yang  profesional  dapat dengan  cepat  mengantisipasi  dan  mengatasi  setiap  kendala  dan  hambatan  yang  akan  terjadi  karena  kesesuaian latar  belakang  pendidikan  dengan  bidang  profesi  yang  dijalaninya.  Sehingga  dengan  adanya  profesionalisme dapat membantu pemerintah daerah agar lebih siap dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H6 : Profesionalisme Berpengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Kepemimpinan,  digambarkan  sebagai  gaya  kepemimpinan  yang  dapat  membangkitkan  atau  memotivasi pegawai,  sehingga  dapat  berkembang  dan  meningkatkan  kompetensi  mereka  untuk  mencapai  kinerja  pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebelumnya (Hijriah, 2016). Kompetensi dari tiap individu dapat tersalurkan dengan baik dengan lingkungan kerja yang baik dan mendukung. Selain itu pemimpin yang  baik  akan  mendukung  bawahannya  dalam  meningkatkan  kompetensi  dari  anggota  organisasi,  seperti dengan  mengikuti  pelatihan  demi  meningkatkan  kompetensi  baik  dari  segi  pengetahuan  dan  keterampilan anggota  organisasi  terutama  dalam  hal  yang  mendukung  pengelolaan  keuangan  daerah,  karena  dengan kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  telah  siap  membantu  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat diterapkan  secara  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut  menunjukkan  bahwa  Gaya Kepemimpinan  yang  tepat  dapat  mempengaruhi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H7 : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Pengaruh  Komunikasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Menurut  Wahyu  Eko  Handayani  (Widyaiswara  Ahli  Madya  BPSDM  Provinsi  Kalimantan  Utara),  di  dalam sebuah  organisasi  pemimpin  adalah  sebagai  seorang  komunikator.    Sehingga  gaya  kepemimpin  yang  efektif haruslah  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  efektif,  hal  ini  bertujuan  agar  mampu  merangsang  partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi dengan penerima informasi pada semua tingkatan/level dalam organisasi. Pemimpin yang baik akan selalu menjaga komunikasi dengan anggota organisasi  agar  tidak  terjadi  kesalahan  penyampaian  dalam  setiap  informasi  yang  disampaikan,  karena
komunikasi  adalah  salah  satu  kunci  kelancaran  dalam  organisasi.  Gaya  Kepemimpinan  yang  tepat  dapat mempengaruhi  komunikasi  dalam  suatu  organisasi,  karena  apabila  suasana  dalam  organisasi  tidak  kondusif, segala  komunikasi  dapat  terhambat.  Selain  itu,  dalam  persiapan  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  yang melibatkan banyak entitas, komunikasi sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan tepat sasaran, hal ini dapat  dilakukan  dengan  sosialisasi,  karena  dengan  sosialisasi  komunikasi  dapat  tersampaikan  secara  langsung tanpa  ada  perantara,  sehingga  kesalahan  informasi  yang  disampaikan  dapat  diminimalisir.  Hal  ini  dapat terlaksana  dengan  baik  apabila  ada  dukungan  dari  pemimpin  organisasi.  Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut menunjukkan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  dapat  Mempengaruhi  Komunikasi  dalam  suatu  organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H8 : Pengaruh Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Pengaruh  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Menurut  Prihyanti  et  al.  (2015)  Gaya  Kepemimpinan  yang  tepat  menyediakan  visi  dan  arah  bagi  keberhasilan organisasi.  Pemimpin  organisasi  memerlukan  keterampilan  dan  alat  untuk  menyusun  strategi  dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Mengelola perubahan sangat penting bagi organisasi dan karenanya ada kebutuhan yang berkembang bagi para pemimpin organisasi terkait Teknologi Informasi yang tidak hanya memberikan arah, tetapi yang juga dapat membangun keselarasan dalam organisasi untuk  mendorong  dan  menerapkan  perubahan.  Menjadi  pemimpin  mengharuskan  Anda  memahami  prioritas organisasi tentang bagaimana Teknologi Informasi dapat berkontribusi dan menjadi nilai tambah bagi organisasi. Penerapan Teknologi Informasi dapat berjalan apabila ada dukungan dari pemimpin organisasi. Selain itu dalam PP  Nomor  12  Tahun  2019  Pasal  222  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “Pemerintah  Daerah  menerapkan  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah”.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  kita simpulkan  bahwa  pemerintah  harus  menerapkan  teknologi  informasi  demi  mendukung  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Hal  ini  tidak  lepas  dari  pengaruh  seorang  pemimpin dalam  organisasi  untuk  menegaskan  penerapan  teknologi  informasi  dalam  setiap  kegiatan  organisasi  terutama dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut  menunjukkan  bahwa  Gaya Kepemimpinan dapat Mempengaruhi Penerapan Teknologi Informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H9 : Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Gaya kepemimpin melalui stimulasi intelektual menyebabkan pengikut menjadi terikat pada organisasi mereka dan mendorong mereka untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan bekerja menuju tujuan kelompok yang  mengarah  ke  komitmen  jangka  panjang  pada  organisasi  (Bass,  1998).  Untuk  mencapai  tujuan  organisasi diperlukan  Gaya  kepemimpinan  yang  tepat  dan  komitmen  organisasi  yang  kuat.  Kuat  atau  tidaknya  suatu komitmen  dalam organisasi  dapat  dipengaruhi  oleh  Gaya Kepemimpinan  dalam  organisasi  tersebut.  Pemimpin harus dapat mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang tepat untuk organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat akan  membuat  lingkungan  kerja  dalam  organisasi  semakin  kondusif  sehingga  komitmen  dari  setiap  anggota organisasi  akan  semakin  meningkat.  Dalam  menerapkan  perubahan,  kurangnya  komitmen  organisasi  yang dimiliki  oleh  individu  dalam  organisasi  tersebut  dapat  mengakibatkan  proses  perubahan  yang  akan  dilakukan menjadi  terhambat.  Begitu  juga  dengan  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dibutuhkan  komitmen  kuat  dari setiap  anggota  organisasi  untuk  menerapkan  perubahan.  Dengan  komitmen  yang  kuat  dari  para  anggota organisasi dan didukung dengan gaya kepemimpinan yang tepat, pemerintah akan lebih siap dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut tersebut menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan dapat Mempengaruhi Komitmen Organisasi pada setiap anggota organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu :
H10  : Pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor 12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Gaya  Kepemimpinan dan  budaya  organisasi  merupakan fenomena  yang  sangat  bergantung,  sebab  setiap  aspek dari kepemimpinan akhirnya membentuk budaya organisasi. Sehingga dikatakan bahwa melihat kepemimpinan suatu  organisasi  itu  sama  dengan  melihat  budaya yang  ada  dalam  organisasi  tersebut  (Amin,  2017).  Pemilihan
gaya  kepemimpinan  yang  tepat  akan  membentuk  budaya  yang  baik  pula  dalam  suatu  organisasi,  begitu  juga sebaliknya jika gaya kepemimpinan yang diterapkan salah akan membentuk budaya organisasi yang tidak baik. Budaya  organisasi  mempengaruhi  pemecahan  masalah  dan  pengambilan  keputusan  dalam  suatu  organisasi. Budaya  organisasi  menjadi  salah  satu  poin  penting  dalam  menerapkan  perubahan,  karena  penyelesaian  setiap kendala  dan  hambatan  yang  akan  ditemukan  dalam  menerapkan  perubahan  nantinya  bergantung  pada  budaya organisasi tersebut. Begitu juga dengan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, setiap hambatan dan kendala yang ditemui dalam perjalanan penerapan, dapat diatasi apabila budaya organisasi telah terbentuk dengan baik. Selain itu  dengan  budaya  organisasi  yang  baik  diharapkan  dapat  meminimalisir  dan  membuat  pemerintah  lebih  siap dengan  kendala  dan  hambatan  yang  akan  ditemui.  Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut  menunjukkan  bahwa Gaya  Kepemimpinan  dapat  Mempengaruhi  Budaya  Organisasi  dalam  suatu  organisasi.  Berdasarkan  uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H11  : Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Pengaruh  Profesionalisme  Terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi
Gaya  Kepemimpinan  berhubungan  langsung  dengan  Pengembangan  profesionalme  karena  pengembangan  ini dipahami sebagai pertumbuhan dan pematangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh sepanjang hidup  pekerja,  sebagai  hasil  dari  tindakan  belajar  di  tempat  kerja  baik  melalui  serangkaian  tindakan  pelatihan dan  pengembangan  yang  luas,  termasuk  persiapan  untuk  posisi  baru  di  masa  depan.    Dan  tindakan  belajar  di tempat kerja bergantung pada keputusan kepemimpinan (Mourão, 2018). Dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019  profesionalisme  menjadi  salah  satu  kunci  agar  pemerintah  lebih  siap  dalam  menjalankan  perubahan. Apabila  anggota  organisasi  telah  bekerja  sesuai  dengan  keahlian  masing-masing  dan  profesional  dalam pekerjaannya  maka  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  bidang  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien sehingga  pemerintah  akan  lebih  siap  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  agar  dapat  berjalan  secara maksimal.  Hal  ini  didukung  dengan  keputusan  oleh  pemimpin  organisasi  dan  gaya  kepemimpinan  yang  tepat. Berdasarkan  uraian  tersebut  tersebut  menunjukkan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  dapat  Mempengaruhi Profesionalisme dalam suatu organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : H12  : Pengaruh  Profesionalisme  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12 Tahun 2019 dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

## Model Penelitian

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data pada penelitian ini adalah dari penyebaran kuisioner. Kuesioner
H12 H11 H10 H9 H8 H7 H5 H4 H3 H2 H1 (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) Gaya Kepemimpinan (X2) Komunikasi (X3) Teknologi Informasi (X4) Komitmen Organisasi (X5) Budaya Organisasi (X6) Profesionalisme (Y) Kesiapan Pemerintah
Daerah
H6
merupakan  instrumen  untuk  pengumpulan  data,  dimana  partisipan  atau  responden  mengisi  pertanyaan  atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Populasi yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini adalah seluruh Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  yang  berjumlah  33  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  Sampling  Jenuh.  Jumlah  sampel dalam penelitian ini berjumlah 165 responden.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019
Holt  et  al.,  (2007)  menyatakan  kesiapan  untuk  menghadapi  perubahan  pada  dasarnya  adalah  suatu  sikap komprehensif  yang  secara  bersamaan  dipengaruhi  oleh  isi  (apa  yang  sedang  di  ubah),  proses  (bagaimana perubahan dapat  diimplementasikan),  konteks (keadaan di mana  perubahan  terjadi),  dan individu  (karakteristik orang/individu yang diminta untuk berubah) yang terlibat. Menurut Holt et al. (2007) terdapat 4 (empat) faktor yang  mempengaruhi  kesiapan  untuk  menghadapi  perubahan,  yaitu Appropriateness (kelayakan), Change Efficacy (Keberhasilan  Perubahan), Management  Support (Dukungan  Manajemen),  dan Personal  Benefit (Keuntungan  Personal).  Variabel  Kesiapan  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  diukur  menggunakan instrument  dari  Holt.  Et  al  (2007).  Variabel  diukur  menggunakan  skala  ordinal  dari  1  (satu)  sampai  5  (lima). Adapun  indikator  pengukuran  Variabel  Kesiapan  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  adalah:  1) Appropriateness (Kelayakan), 2) Change efficacy (Keberhasilan Perubahan), 3) Management Support (Dukungan Manajemen), dan 4) Personal Benefit (Keuantungan Personal)

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013, Kompetensi  adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  individu  berupa  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya,  sehingga  individu tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur menggunakan instrument dari Keputusan Kepala Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  7  Tahun  2013.  Variabel  diukur  menggunakan  skala  ordinal  dari  1  (satu)  sampai  5  (lima).  Adapun indikator pengukuran Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah: 1) Pengetahuan, 2) Keterampilan, dan 3) Sikap Perilaku

## Komunikasi
Menurut Adventana (2014) Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang  mereka kerjakan,  hal  ini  menyangkut  proses  penyampaian  informasi,  kejelasan  informasi  dan  konsistensi informasi  yang  disampaikan.  Variabel  Komunikasi  diukur  menggunakan  instrument  dari  Adventana  (2014). Variabel diukur menggunakan skala ordinal dari 1 (satu) sampai 5 (lima). Adapun indikator pengukuran Variabel Komunikasi adalah: 1) Kejelasan komunikasi, 2) Konsistensi komunikasi, dan 3) Media Penyebaran Informasi.

## Teknologi Informasi
Teknologi  informasi  selain  sebagai  teknologi  komputer  (hardware  dan  software)  untuk  pemerosesan  dan penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi  sebagai  teknologi  komunikasi  untuk  penyebaran  informasi.  Teknologi informasi  dapat  diukur  dengan  ketersediaan  perangkat,  pengelolaan  data,  dan  perawatan  perangkat  (Indriasari and  Nahartyo,  2008).  Variabel  Teknologi  Informasi  diukur  menggunakan  instrument  dari  Indriasari,  dan Nahartayo (2008). Variabel diukur menggunakan skala ordinal dari 1 (satu) sampai 5 (lima). Adapun indikator pengukuran Variabel Teknologi Informasi adalah: 1) Perangkat, 2) Pengelolaan data keuangan, dan 3)Perawatan.

## Komitmen Organisasi
Meyer  &  Allen  (1991)  mendefinisikan  Komitmen  Organisasi  adalah  Keadaan  psikologis  yang  merupakan  ciri hubungan karyawan dengan organisasi, dan memiliki implikasi bagi keputusan untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi. Pengaplikasian definisi komitmen menurut Meyer & Allen terbagi atas tiga komponen, yaitu affective,  continuance,  dan  normative .  Variabel  Komitmen  Organisasi  diukur  menggunakan  instrument  dari Wibowo  (2016).  Variabel  diukur  menggunakan  skala  ordinal  dari  1  (satu)  sampai  5  (lima).  Adapun  indikator pengukuran  Variabel  Komitmen  Organisasi  adalah:  1) Affective  Commitment (Komitmen  Afektif),  2) Continuance Commitment (Komitmen Berkelanjutan), dan 3) Normative Commitment (Komitmen Normatif).

## Budaya Organisasi
Robbins (1998) mendefinisikan budaya organisasi (organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut  dengan organisasi yang lain. Menurut Robbins  terdapat  beberapa  karakteristik  yang  apabila  digabungkan  maka  akan  menjadi  budaya  internal,  yaitu Inisiatif  Individu,  Toleransi  Terhadap  Tindakan  Beresiko,  Pengarahan,  Integrasi,  Dukungan  Manajemen, Kontrol, Sistem Imbalan, Toleransi Terhadap Konflik, dan Pola Komunikasi.Variabel Budaya Organisasi diukur
menggunakan instrument dari Robbins (1998). Variabel diukur menggunakan skala ordinal dari 1 (satu) sampai 5  (lima).  Adapun  indikator  pengukuran  Variabel  Budaya    Organisasi  adalah:  1)  Inisiatif  individual,  2) Pengarahan, 3) Integrasi, 4)Dukungan Manajemen, 5) Kontrol, 6) Sistem Imbalan, dan 7) Pola Komunikasi.

## Profesionalisme
Siagian  (2000)  menyatakan  Profesionalisme  diukur  dari  segi  kecepatannya  dalam  menjalankan  fungsi  dan mengacu  kepada  prosedur    yang  telah  disederhanakan.  Menurut  pendapat  tersebut,  konsep  profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi Kreativitas ( Creativity ), Inovasi ( Innovation ), dan Responsifitas ( Responsivity ). Variabel Profesionalisme diukur menggunakan instrument Zamzami (2013). Variabel diukur menggunakan skala ordinal  dari  1  (satu)  sampai  5  (lima).  Adapun  indikator  pengukuran  Variabel  Profesionalisme  adalah: 1)Kreativitas ( Creativity ), 2) Inovasi ( Innovation ), dan 3) Responsifitas ( Responsivity ).

## Gaya Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan perilaku yang digunakan manajer berkaitan dengan pemenuhan tugas, dan  membangun  hubungan  dengan  bawahan  (Yeh,  1996).  Menurut  Yeh  (1996),  dalam  Mas’ud  (2004)  gaya kepemimpinan  dapat  diukur melalui  beberapa  indikator,  yaitu  Pengajuan  tujuan  yang  akan  dicapai,  Penekanan atas pentingnya tugas, Penekanan atas pentingnya efisiensi kerja, Menjalin hubungan baik dengan orang tertentu ketika  melaksanakan  tugas,  Pendiskusian  tugas  dengan  fleksibel,  Menjalin  hubungan  baik  dengan  bawahan. Variabel Gaya Kepemimpinan diukur menggunakan instrument Khikmah (2013). Variabel diukur menggunakan skala ordinal dari 1 (satu) sampai 5 (lima). Adapun indikator pengukuran Variabel Gaya Kepemimpinan  adalah: 1)  Pengajuan  tujuan  yang  akan  dicapai,  2)  Penekanan  atas  pentingnya  tugas,  3)  Penekanan  atas  pentingnya efisiensi  kerja,  4)  Menjalin  hubungan  baik  dengan  orang  tertentu  ketika  melaksanakan  tugas,  5)  Pendiskusian tugas dengan fleksibel, dan 6) Menjalin hubungan baik dengan bawahan

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Structural  Equation  Model  – Partial  Least  Square  (SEM-PLS).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jumlah  sampel  relatif  kecil  dan memiliki beberapa variabel dengan indikator yang bersifat nominal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS dengan software WarpPLS.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tingkat Pengembalian Kuesioner
penelitian  ini  telah  menyebarkan  165  kuesioner  kepada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Riau.  Jumlah  keseluruhan  kuesioner  yang  diisi  dan  kembali  berjumlah  134  kuesioner. Sehingga kuesioner yang memenuhi syarat untuk diteliti berjumlah 134 kuesioner atau sebanyak 81,21%.

## Hasil Statistik Deskriptif Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 134 14 35 28.80 3.422 Kompetensi SDM 134 11 25 20.48 2.722 Komunikasi 134 22 44 36.16 4.831 Teknologi Informasi 134 14 35 28.81 3.645 Komitmen Organisasi 134 10 30 23.31 3.475 Budaya Organisasi 134 15 35 28.16 4.049 Profesionalisme 134 14 30 25.31 3.395 Gaya Kepemimpinan 134 8 30 23.66 3.399

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  variabel  Kesiapan  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019 dikategorikan baik karena rata-rata 28,80 lebih tinggi dari standar deviasi 3,422. Variabel Kompetensi Sumber Daya  Manusia  dikategorikan  baik  karena  rata-rata  20,48  lebih  tinggi  dari  standar  deviasi  2,722.  Variabel Komunikasi dikategorikan baik karena rata-rata 36,16 lebih tinggi dari standar deviasi 4,831. Variabel Teknologi Informasi  dikategorikan  baik  karena  rata-rata  28,81  lebih  tinggi  dari  standar  deviasi  3,645.  Variabel  Budaya Organisasi  dikategorikan  baik  karena  rata-rata  28,16  lebih  tinggi  dari  standar  deviasi  4,049.  Variabel Profesionalisme  dikategorikan  baik  karena  rata-rata  25,31 lebih  tinggi  dari  standar  deviasi  3,395.  Dan  variabel Gaya Kepemimpinan dikategorikan baik karena rata-rata 23,66 lebih tinggi dari standar deviasi 3,399.
Pengukuran Model (Outer Model) Hasil Pengujian Bias Metode Umum Tabel 2. Hasil Pengujian Bias Metode Umum
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z
Full collinearity VIFs  1.551  1.896  2.543  2.761  2.350  2.461  2.399  2.095
Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  semua  konstruk  memiliki  nilai full  collinearity VIF dibawah 3,3, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kontruk bebas dari kolinearitas atau atau common method bias.

## Hasil Pengujian Validitas
Validitas  convergent  dihitung  dengan  melihat  skor Average  Variance  Extracted (AVE).  Nilai  validitas convergent dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler, Ringle, and Sinkovics, 2009).
Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas
Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.621 0.596 0.586 0.589 0.660 0.555 0.773 0.607
Sumber: Data Olahan
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  masing-masing  variabel  konstruk  memiliki  nilai  di  atas  0,50 (50%),  artinya  seluruh  variabel  dari  indikator–indikator dapat  dijelaskan,  serta  memenuhi  persyaratan validitas convergent .
Hasil Pengujian Reliabilitas Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.920 0.880 0.894 0.851 0.920 0.896 0.953 0.902
Sumber: Data Olahan
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai Internal  Consistency  Reliability  (Composite  Reliability) seluruh variabel konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk  memiliki  rata-rata  korelasi  antar  item-item  dalam  pengujian  model  yang  reliabel.  Dapat  disimpulkan bahwa seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

## Evaluasi Model Struktural (Inner Model) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menggunakan R-squared yang menunjukkan berapa persentase variasi konstruk endogen/ kriterion dapat dijelaskan  oleh  konstruk yang  dihipotesiskan  memengaruhinya  (eksogen/  prediktor).  Hasil  nilai R-squared dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 5. Koefisien Determinasi
Variable Latents Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z Nilai 0.426 Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai R-squared konstruk  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Komunikasi,  Teknologi  Informasi,  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi,  Profesionalisme,  dan Gaya  Kepemimpinan  dapat  mempengaruhi  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  sebesar  0,426  atau  42,6%. Sisanya 0,574 (57,4%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini.

## Model Fit dan Quality Indices
Tabel 6. Nilai Indikator Model Fit dan Quality Indices Average path coefficient (APC) = 0.196, P = 0.005 Average R-squared (ARS) = 0.426, P < 0.001 Average adjusted R-squared (AARS) = 0.369, P < 0.001 Average block VIF (AVIF) = 2.149, acceptable if < = 5, ideally < = 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF) = 3.087, acceptable if < = 5, ideally < = 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.573, small > = 0.1, medium > = 0.25, large > = 0.36 Sympson's paradox ratio (SPR) = 0.767, acceptable if  > = 0.7, ideally = 1 R-squared contribution ratio (RSCR) = 0.935, acceptable if  > = 0.9, ideally = 1 Statistical suppression ratio (SSR) = 0.767, acceptable if  > = 0.7 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) = 0.767, acceptable if  > = 0.7 Sumber: Data Olahan

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil  penelitian  dalam  model  persamaan  struktural  (structural  equation  model)  dapat  dilihat  pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Model Persamaan Struktural dengan Path Coefficients dan P-value
Berdasarkan gambar diatas hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil Pengujian Hipotesis 1
Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 1 Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Kompetensi Sumber Daya → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,178 0,017 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  sebesar  0,017.  Nilai P-value 0,017  lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019.  Untuk  melihat  arah pengaruh  antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat nilai koefisien jalur ( path coefficient ). Nilai koefisien jalur memiliki tanda positif  sebesar  0,178,  artinya  semakin  tinggi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  maka  semakin  besar  juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 2 Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Komunikasi → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,274 0,001 Hipotesis Diterima Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value Komunikasi sebesar 0,001. Nilai P-value 0,001 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Komunikasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019.  Untuk  melihat  arah  pengaruh  antara  Komunikasi  dan  Kesiapan Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat  dilihat  nilai  koefisien  jalur  ( path coefficient ). Nilai koefisien jalur memiliki tanda positif sebesar 0,274, artinya semakin tinggi Komunikasi maka semakin besar juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Hasil Pengujian Hipotesis 3
Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis 3 Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Teknologi Informasi → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,151 0,036 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value Teknologi  Informasi  sebesar  0,036.  Nilai P-value 0,036  lebih  rendah  dari  0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk melihat arah pengaruh antara  Teknologi Informasi dan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat nilai koefisien jalur ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,151,  artinya  semakin  tinggi  Teknologi Informasi maka semakin besar juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 4
Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Komitmen Organisasi → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,320 0,001 Hipotesis Diterima Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value Komitmen Organisasi sebesar 0,001. Nilai P-value 0,001 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap  Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk melihat arah pengaruh antara Komitmen Organisasi  dan  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat  dilihat  nilai koefisien  jalur  ( path  coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,320,  artinya  semakin tinggi Komitmen Organisasi maka semakin besar juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis 5
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Budaya Organisasi → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,130 0,061 Hipotesis Ditolak Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value Budaya Organisasi sebesar 0,061. Nilai P-value 0,061 lebih besar dari 0,05 (level alpha 5%),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Budaya  Organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk melihat arah pengaruh antara Budaya Organisasi dan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat nilai koefisien jalur ( path coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,130,  artinya  semakin  rendah  Budaya Organisasi maka semakin rendah juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 6 Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis 6
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Profesionalisme → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,184 0,001 Hipotesis Diterima Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value Profesionalisme sebesar 0,001. Nilai P-value 0,001 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Profesionalisme  berpengaruh  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk melihat arah pengaruh antara Profesionalisme dan Kesiapan Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  dapat  dilihat  nilai  koefisien  jalur  ( path coefficient ).  Nilai  koefisien  jalur  memiliki  tanda  positif  sebesar  0,284,  artinya  semakin  tinggi  Profesionalisme maka semakin tinggi juga Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Hasil Pengujian Hipotesis 7 Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis 7
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Kompetensi Sumber Daya* Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,197 0,009 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dengan  Gaya    Kepemimpinan (X1*Z) sebesar 0,009. Nilai P-value 0,009 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar  0,197,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  memperkuat  pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedelapan membuktikan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan akan  meningkatkan  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 8 Tabel 14. Hasil Pengujian Hipotesis 8
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Komunikasi*Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,189 0,012 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value interaksi Komunikasi dengan Gaya  Kepemimpinan (X2*Z) sebesar 0,012. Nilai P-value 0,012 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,189, maka dapat dikatakan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  memperkuat  pengaruh  Komunikasi  terhadap  Kesiapan  Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedelapan  membuktikan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  akan  meningkatkan  pengaruh  komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 9 Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis 9
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Teknologi Informasi*Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,157 0,031 Hipotesis Diterima

## Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi  Teknologi  Informasi  dengan  Gaya    Kepemimpinan  (X3*Z)  sebesar 0,031. Nilai P-value 0,031 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,157, maka  dapat  dikatakan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  memperkuat  pengaruh  Teknologi  Informasi  terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian  hipotesis  kesembilan  membuktikan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  akan  meningkatkan pengaruh  teknologi  informasi  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun 2019.
Hasil Pengujian Hipotesis 10 Tabel 16. Hasil Pengujian Hipotesis 10
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Komitmen Organisasi*Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,036 0,336 Hipotesis Ditolak
Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi  Komitmen  Organisasi  dengan  Gaya    Kepemimpinan  (X4*Z)  sebesar 0,336. Nilai P-value 0,336 lebih besar dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,036,
maka dapat dikatakan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian  hipotesis  kesebelas  membuktikan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  tidak  akan  memperkuat pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 11 Tabel 17. Hasil Pengujian Hipotesis 11
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Budaya Organisasi*Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,164 0,025 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui bahwa nilai p-value interaksi Budaya Organisasi dengan Gaya  Kepemimpinan (X5*Z) sebesar 0,025. Nilai P-value 0,025 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,164, maka dapat  dikatakan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  memperkuat  pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kesiapan Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari pengujian  hipotesisi  kesebelas  membuktikan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  akan  meningkatkan pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## Hasil Pengujian Hipotesis 12 Tabel 18. Hasil Pengujian Hipotesis 12
Hipotesis Path Coef P-value Keterangan Profesionalisme*Gaya Kepemimpinan → Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 0,168 0,001 Hipotesis Diterima
Sumber: Data Olahan
Diketahui  bahwa  nilai p-value interaksi  Profesionalisme  dengan  Gaya    Kepemimpinan  (X6*Z)  sebesar  0,001. Nilai P-value 0,001 lebih rendah dari 0,05 (level alpha 5%) dan memiliki koefisien positif sebesar 0,268, maka dapat  dikatakan  bahwa  Gaya  Kepemimpinan  memperkuat  pengaruh  Profesionalisme  terhadap  Kesiapan Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari pengujian  hipotesis  kedua  belas  membuktikan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  akan  meningkatkan pengaruh Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan profesionalisme berpengaruh  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019,  sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.  Hasil  lain  menunjukkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  memperkuat  hubungan  antara  kompetensi  sumber daya  manusia,  komunikasi,  teknologi  informasi,  budaya  organisasi,  dan  profesionalisme  terhadap  kesiapan pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP  Nomor  12  Tahun  2019,  sedangkan  gaya  kepemimpinan  tidak memperkuat  pengaruh  antara  komitmen  organisasi  terhadap  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  PP Nomor 12 Tahun 2019.
Untuk  Pemerintah  Daerah.  Pertama,  masih  diperlukannya  banyak  pelatihan  atau workshop tentang penerapan  PP  Nomor 12  Tahun 2019, hal  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  kompetensi  terutama  pada  bidang pengelolaan  keuangan  daearah  sesuai  dengan  perubahan  peraturan  yang  berlaku.  Sehingga  pemerintah  dapat melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  lebih  profesional,  efektif,  dan  efisien.  Kedua, memberlakukan dan meningkatkan fungsi pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penerapan peraturan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  bertujuan  dengan  adanya  fungsi  pengawasan diharapkan dapat membantu  mengantisipasi dan meminimalisir kendala yang akan ditemui serta dengan cepat mengatasi kendala terkait penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Ketiga, Membentuk tim sosialisasi PP Nomor 12  Tahun  2019  yang  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  antara  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dan sebagai  sarana  pemecahan  masalah  yang  tidak  dapat  diselesaikan  pada  masing-masing  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) yang telah melewati fungsi pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  metode  lainnya  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih lengkap,  seperti  dengan  menggunakan  metode interview agar  mendapatkan  komunikasi  dua  arah  dengan responden penelitian. Sehingga hasil dan kesimpulan yang didapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Adventana,  G.  A.  (2014)  ‘Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pemerintah  Provinsi  DIY  dalam Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  Menurut  PP  No  71  Tahun  2010’, Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta , (71).
Agustia,  D.,  Sudaryati,  E.  and  Mohamed,  N.  (2017)  ‘Effect  of  Organizational  Culture,  Competence  and Professionalism  Forces  Readiness  for  Implementation  of  Accrual  Accounting,  Malang,  East  Java’, Advanced Science Letters , 23(8), pp. 7874–7877. doi: 10.1166/asl.2017.9598.
Alghizzawi, M. A. and Masruki, R. B. (2019) ‘Organizational Commitment and the Readiness towards Accrual Accounting: The Moderating Role of Job Satisfaction’, International Journal of Asian Social Science , 9(2), pp. 169–178. doi: 10.18488/journal.1.2019.92.169.178.
Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1990) ‘The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization.’, Journal of Occupational Psychology ., 63, pp. 1–18.
Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1996) ‘Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity’, Journal of Vocational Behavior , 49(0043), pp. 252–276.
Amin,  A.  A.  G.  (2017) Pengaruh  Kepemimpinan  Terhadap  Komitmen  Organisasi  Melaui  Budaya  Organisasi pada Perusahaan Industri Kreatif CV. Cipta Gelegar di Makasar . Universitas Hasanuddin. Arih,  T.  N.,  Rahayu,  S.  and  Nurbaiti,  A.  (2017)  ‘Analisa  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi Standar  Akuntansi  “Pemerintahan”  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Kota  Bandung’, Jurnal Manajemen Indonesia , 17(1), p. 67. doi: 10.25124/jmi.v17i1.864.
Ayem,  S.  and  Saputri,  N.  F.  (2017)  ‘Komunikasi  Organisasi  Vertikal  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Kualitas Sumber  Daya  Manusia,  Budaya  Organisasi  Dan  Teknologi  Informasi  Pada  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual’, 5(2), pp. 165–179. doi: 10.24964/ja.v6i2.690.
Azlina, N. et al. (2020) ‘Analysis of Local Governments Readiness in Implementation PP Number 12 Year 2019
(An  Empirical  Study  on  the  Rokan  Hulu  Regency)’,  in 5th  Comparative  Asia  Africa  Governmental Accounting Conference , pp. 88–104.
Bass,  B.  M.  (1998) Transformational  Leadership:  Industry,  Military,  and  Educational  Impact .  Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.  and  Donaldson,  L.  (1997)  ‘Toward  a  stewardship  theory  of  management’, Business Ethics and Strategy , Volumes I and II, 22(1), pp. 20–47. doi: 10.4324/9781315261102-29.
Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sinkovics,  R.  R.  (2009).  The  Use  of  Partial  Least  Squares  Path  Modeling  in International Marketing. Advances in International Marketing , 20, 277–319
Hijriah  (2016)  ‘Pengaruh  Kepemimpinan  Terhadap  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Di  Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara’, Katalogis , 4(5), pp. 37–50.
Holt,  D.  T.  et  al.  (2007)  ‘Readiness  for  Organizational  Change’, The  Journal  of  Applied  Behavioral  Science , 43(2), pp. 232–255. doi: 10.1
Hutapea, P., Thoha, N. (2008) Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Indriasari,  D.  and  Nahartyo,  E.  (2008)  ‘Pengaruh  Kapasitas  Sumberdaya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan  Ilir)’, Simposium Nasional Akuntansi IX .177/0021886306295295. Mas’ud,  F.  (2004) Survai  Diagnosis  Organisasional,  Konsep  dan  Aplikasi .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Meyer,  J.  P.  and  Allen,  N.  J.  (1991)  ‘A  three-component  conceptualization  of  organizational  commitment’, Human Resource Management Review , 1(1), pp. 61–89. doi: 10.1016/1053-4822(91)90011-Z.
Mourão, L. (2018) ‘The Role of Leadership in the Professional Development of Subordinates’, in Leadership . InTech. doi: 10.5772/intechopen.76056.
Pala,  R.  (2013)  ‘Studi  Kesiapan  Pemerintah  Kabupaten  Maros  dalam  Pengimplementasian  Sistem  Informasi Kehadiran Pegawai Berbasis Elektronik’, Jurnal Perkommas , 16(3), pp. 169–176.
Prihyanti,  C.  C.  et  al.  (2015)  ‘Implementasi  Kepemimpinan  dalam  teknologi  informasi’, Universitas  Bina Nusantara (BINUS) , pp. 1–14.
Putra,  N.  P.  (2017)  ‘Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Kualitas  Teknologi Informasi,  Motivasi  Aparat  Dan  Profesionalisme  Aparat  Terhadap  Kesesuaian  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Magetan’, Universitas Airlangga . Robbins, S. P. (1998) Organizational Behaviour . New Jersey: Prentice Hall International Inc.
Siagian, S. P. (2000) Administrasi Pembangunan . Jakarta: Bumi Aksara.
Simamora, P. R. T. (2021) Komunikasi Organisasi . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Sukamdaru,  H.,  Subroto,  B.  and  Mardiati,  E.  (2017)  ‘Understanding  Factors  Affecting  Local  Administration Reform on Accrual- Based Financial Statements’, Journal of Accounting and Business Education , 2(1), pp. 54–77. Thornton, D. D. (2009) ‘Stewardship in government spending: Accountability, transparency, earmarks, and competition’, Public Interest Institute Policy Study, 09(1), pp. 09–1.
Van  Slyke,  D.  M.  (2006)  ‘Agents  or  stewards:  Using  theory  to  understand  the  government-nonprofit  social service  contracting  relationship’, Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory ,  17(2),  pp. 157–187. doi: 10.1093/jopart/mul012.
Wibowo (2007) Manajemen Kinerja . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yeh, Q. J. (1996) ‘The link between managerial style and the job characteristics of R&D professionals’, R and D Management , 26(2), pp. 127–140. doi: 10.1111/j.1467-9310.1996.tb00937.x.
Zamzami  (2013)  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  (Studi  Kasus  Pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe). Universitas Terbuka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-poin-revisi-pp-keuangan-daerah https://koran.tempo.co/read/opini/462159/opini-lampu-kuning-keuangan-pemerintah-daerah-oleh-dadang- suwanda?
https://korankaltara.com/pentingnya-komunikasi-dalam-kepemimpinan-organisasi/ https://www.kompasiana.com/katapublik/60659e8a8ede48065a736742/sipd-dan- tantangannya?page=2&page_images=1
https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/03/23/sipd-kemendagri-banyak-masalah-perjalanan-dinas-sampai- kegiatan-rutin-terkendala