## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  8  No.  1 – Januari  2024 E-ISSN  2580-9695
Keterlibatan  Indonesia  Melalui Annual  South  East  Asia Forum-Sustainable Capture Fisheries dalam Mengembangkan Industri Perikanan Berkelanjutan Tahun 2022
Calvin Fritz Anthony¹*, Triesanto Romulo Simanjuntak², Novriest Umbu W. Nau³
¹ * ²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Corresponding Author: Calvin Fritz Anthony calvinanthonyyy@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  examine  the  background  of  Indonesia's  involvement  in  cooperation  with countries in the Southeast Asian region through the Annual South East Asia Forum  - Sustainable Capture Fisheries in 2022 in response to the European Union policy that requires every company in the  fisheries  sector  to  conduct  human  rights  due  diligence  in  their  company  operations.  This cooperation  aims  to  serve  as  a  platform  for  governments  to  exchange  information,  capacity building,  take  collaborative  actions,  in  promoting  sustainable  fisheries  products.  Human  rights violations that include modern slavery of fisheries workers still occur frequently in Indonesia. This research  uses  descriptive  qualitative  methods  with  data  collection  using  literature.  The  results  of this study show that attention to the welfare of fisheries workers is important in the development of a sustainable fisheries industry. In conclusion, Indonesia's involvement in this cooperation forum is motivated by Indonesia's national interest in realizing a sustainable fisheries industry to make it a source of national development.
Keywords: ASEAF-SCF; Human Rights; HRDD; National Interest; Sustainable Fisheries

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  latar  belakang  keterlibatan  Indonesia  dalam  kerjasama dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  melalui  Annual  South  East  Asia  Forum  - Sustainable Capture Fisheries tahun 2022 dalam merespon kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan setiap  perusahaan  di  sektor  perikanan  untuk  melakukan  uji  tuntas  hak  asasi  manusia  dalam operasi  perusahaan  mereka.  Kerjasama  ini  bertujuan  sebagai  platform  bagi  pemerintah  untuk bertukar informasi, peningkatan kapasitas, mengambil tindakan kolaboratif, dalam mempromosikan  produk  perikanan  yang  berkelanjutan.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang meliputi perbudakan modern pada pekerja perikanan masih kerap terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan literatur. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  perhatian  pada  kesejahteraan  pekerja  perikanan merupakan hal yang penting dalam pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan. Dalam kesimpulannya,  keterlibatan  Indonesia  dalam  forum  kerjasama  ini  dilatarbelakangi  oleh kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan industri perikanan yang berkelanjutan untuk menjadikannya sebagai sumber pembangunan nasional.
Kata Kunci: ASEAF-SCF;  Hak  Asasi  Manusia;  HRDD;  Kepentingan  Nasional;  Perikanan Berkelanjutan

## A. PENDAHULUAN
Melihat  perkembangan  dunia  yang  terpengaruh  adanya  globalisasi telah  membuat  negara-negara  saling  menjalin  hubungan  lintas  batas. Kerjasama  antar  negara  merupakan  bukti  dari  adanya  peningkatan hubungan  antar  negara.  Hubungan  internasional  yang  awalnya  hanya terfokus  pada  perang  dan  perdamaian,  kini  dengan  adanya  globalisasi dinamika  hubungan  internasional  semakin  meluas. Meluasnya ruang lingkup  hubungan  internasional  meningkatkan  persebaran  isu-isu  global seperti, isu lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi, dan juga keamanan yang masing-masing membawa dampak yang baik dan buruk. Meluasnya studi  hubungan  internasional  juga  melibatkan  pemahaman  terkait  batas- batas  negara  yang  dimana  salah  satunya  dapat  dilihat  pada  kerjasama antar  negara.  Kerjasama  antar  negara  ini  bertujuan  untuk  mencapai stabilitas  dan  pembangunan  regional  baik  dari  segi  ekonomi,  politik, lingkungan,  dan  keamanan.  Meskipun  demikian,  perubahan  batas-batas antar  negara  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  setiap  konsekuensinya, sehingga  setiap  aktor  dalam  hubungan  internasional  perlu  dengan  bijak memainkan perannya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.
Meluasnya  ruang  lingkup hubungan internasional  tidak  selalu membawa  dampak  baik,  namun  juga  membawa  dampak  buruk  bagi setiap  aktor  internasional.  Dampak  buruk  tersebut  dibuktikan  dengan adanya kejahatan-kejahatan lintas batas yang memberikan tantangan bagi setiap  negara  untuk  mencegah  sekaligus  mengatasi  kejahatan  tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang saat ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia secara alamiah memiliki hak yang  melekat  pada  jati  dirinya  (Campbell,  2001).  Hak  tersebut  meliputi kebebasan  dan  kesejahteraan  hidup  setiap  manusia  baik  dalam  bidang ekonomi,  politik,  dan  sosial,  sehingga  sudah  seharusnya  setiap  negara menjamin  hak  asasi  dari  setiap  warga  negaranya.  Meskipun  aturan mengenai  perlindungan  hak  asasi  manusia  telah  diatur  oleh  berbagai instrumen  internasional  yang  salah  satunya  adalah  PBB,  praktik pelanggaran  hak  asasi  manusia  masih  sering  dijumpai  dalam  berbagai
sektor yang salah satunya adalah sektor perikanan di setiap negara, yang salah satunya adalah Indonesia.
Pada  tahun  2015  tepatnya  di  wilayah  Asia  Tenggara,  pelanggaran hak  asasi  manusia  pada  nelayan  sempat  terjadi  di  wilayah  Maluku Indonesia,  dimana  terdapat  anak  buah  kapal  (ABK)  sebanyak  332  yang terdiri  dari  warga  negara  Myanmar  dan  Laos  terdampar.  Kasus  tersebut melibatkan  perusahaan  PT  Pusaka  Benjina  Resources  yang  diketahui bahwa  perusahaan  tersebut  melakukan  perbudakan  yang berupa penjualan  manusia  terhadap  para  nelayan  dan  kegiatan Illegal  Fishing .
Diketahui di Indonesia sendiri kejahatan di sektor perikanan telah terjadi sejak  tahun  1970-an.  Kejadian  kejahatan  pada  sektor  perikanan  di Indonesia meliputi penangkapan ikan secara ilegal, perbudakan nelayan, perdagangan manusia, hingga penggunaan bahan bakar kapal yang tidak ramah  lingkungan.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  (KKP),  sepanjang  tahun  2022  terdapat setidaknya  137  kasus  pelanggaran  di  sektor  kelautan  dan  perikanan Indonesia yang meliputi kasus penggelaran sistem komunikasi kabel laut (skkl),  penambangan  dan  pengangkutan  pasir  laut,  yang  dimana  kasus- kasus tersebut terkait dengan pemanfaatan ruang laut secara tidak resmi.
Selain  itu,  berdasarkan  data  KKP  tahun  2021  mengenai  kejahatan  di  laut terdapat  213  kasus  yang  meliputi  kapal  tanpa  dokumen  resmi, menggunakan  bahan  peledak,  menggunakan  alat  tangkap  terlarang, menggunakan  setrum  ikan,  hingga  tindakan  yang  merusak  terumbu karang.  Hingga  pada  tahun  2023,  sebanyak  17  Anak  Buah  Perikanan (AKP) berkebangsaan Indonesia menjadi korban dari tenggelamnya kapal ikan Lu Peng  Yuan Yu 028 milik salah satu perusahaan perikanan China di  wilayah  Samudera  Hindia.  Selain  yang  telah  disebutkan,  nelayan  di Indonesia juga menghadapi berbagai kendala yang berhubungan dengan hak  asasi  mereka.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kesatuan Nelayan  Tradisional  Indonesia  (KNTI),  setidaknya  terdapat  78%  nelayan tidak memiliki akses kepada BBM bersubsidi pada tahun 2020 hingga 2021 yang  dikarenakan  sulitnya  akses  nelayan  untuk  memiliki  surat rekomendasi  untuk  digunakan  para  nelayan  mengakses  BBM  bersubsidi (KKP, 2020). Selain sulitnya akses BBM bersubsidi, para nelayan terutama pada  sektor  kecil  di  Indonesia  juga  dihadapkan  dengan  kondisi  seperti sulitnya  bantuan  kapal,  ketidakmerataan  asuransi  jiwa  pada  nelayan,
kondisi  ekonomi  nelayan  yang  sulit,  hingga  penggunaan  bahan  bakar kapal yang tidak ramah lingkungan.
Salah  satu  cara  untuk  mengembangkan  industri  perikanan  yang berkelanjutan  adalah  dengan  menjawab  segala  permasalahan  yang berkaitan  dengan  hak asasi para  nelayan.  Pengawasan  pada  pekerja perikanan memerlukan inovasi dan kebijakan yang terpadu, sehingga hal tersebut  harus  mendapat  perhatian  penuh  dari  pemerintah  (ILO,  2021).
Industri  perikanan  berkelanjutan  berarti  mewujudkan  ketahanan  pangan di masa  sekarang dan masa yang akan datang dengan menyeimbangkan kepentingan  dari  berbagai  aspek  seperti  sosial,  lingkungan,  keamanan, dan  ekonomi  (KKP,  2021).  Konsep  perikanan  berkelanjutan  di  Indonesia telah  ada  sebelumnya  dan  berdasarkan  data  dari  Badan  Karantina  Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) pada tahun 2022  hingga  2023,  industri  perikanan  berkelanjutan  di  Indonesia  selama ini  menunjukan  hasil  yang  positif  yang  ditandai  dengan  peningkatan produk  ekspor  dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun  demikian,  pengelolaan industri  perikanan  berkelanjutan  perlu  dikelola  dengan  penuh  perhatian agar  tidak  membawa  dampak  negatif  bagi  Indonesia.  Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang juga menjadi penghambat  perkembangan  industri  perikanan  berkelanjutan  seperti penangkapan  berlebih  atau overfishing ,  permasalahan  pada  sarana produksi, illegal  fishing ,  hingga  kemiskinan  pada  nelayan  di  Indonesia sendiri  masih  kerap  terjadi  (Greenpeace,  2021).  Pengembangan  industri perikanan juga tidak jauh dari adanya isu keamanan di dalamnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan hasil laut, Indonesia dihadapkan  dengan  adanya  kegiatan illegal  Fishing ,  penyelundupan, hingga  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  tidak  teratur  dan  tidak dilaporkan.  Letak  geografis  Indonesia  yang  strategis  membuat  Indonesia menjadi  jalur  dari  pelayaran  dunia  baik  dari  timur  ke  barat  maupun sebaliknya  yang  dimana  kegiatan  tersebut  memiliki  potensi  yang  dapat mengancam  keamanan  Indonesia  dan  juga  penghambat  dalam pengembangan industri perikanan berkelanjutan di Indonesia (IOJI, 2022).
Untuk dapat mengembangkan industri perikanan yang
berkelanjutan,  Indonesia  sebagai  negara  maritim  dengan  wilayah  laut yang  luas  sudah  seharusnya  dapat  menaruh  perhatian  penuh  pada  hak
asasi nelayan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka . Sistem dan  sertifikasi  hak  asasi  manusia  pada  nelayan  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 35/PERMEN-KP/2015.  Dengan  latar  belakang  Indonesia  yang  memiliki tujuan  untuk  mengembangkan  industri  perikanan  berkelanjutan  dengan mengatasi  permasalahan  hak  asasi  pada  nelayan,  Indonesia  tergabung dalam Annual South East Asia Forum - Sustainable Capture Fisheries (ASEAF -  SCF  )  bersama  negara-negara  kawasan  Asia  Tenggara  yang  lainnya. ASEAF-SCF  merupakan  pertemuan  yang  diadakan  oleh  Kementerian Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  (Menko  Marves)  dengan Foundation  for  International  Human  Rights  Reporting  Standards (FIHRRST) yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini bertujuan  sebagai  platform  bagi  pemerintah,  perusahaan  perikanan,  dan asosiasi  perikanan  untuk  bertukar  informasi,  meningkatkan  peningkatan kapasitas,  dan  mengambil  tindakan  kolaboratif  dalam  mempromosikan produk perikanan yang berkelanjutan serta mempromosikan standar yang berkaitan  dengan  perikanan  tangkap  berkelanjutan,  dan  uji  tuntas  hak asasi  manusia  yang  bersifat  wajib  untuk  bisnis  di  sektor  maritim. Pertemuan  ASEAF-SCF  yang  pertama kali  diadakan  pada  tahun  2022  ini diadakan  dalam  rangka  merespon  kebijakan Directive  on  Corporate Sustainability  Due  Diligence  oleh  The  European  Commission  pada  23  Februari 2022 yang  dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa.  Kebijakan  tersebut  bertujuan untuk  mewajibkan  setiap  perusahaan  di  segala  sektor  termasuk  industri perikanan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mendorong  perlindungan HAM  dengan  melakukan  uji  tuntas  hak  asasi  manusia  yang  melibatkan operasi perusahaan mereka.
Pertemuan  ASEAF-SCF  pada  tahun  2022  lalu  mengusung  tema Leveraging  Southeast  Asia  Business  Competitiveness  through  Combating  IUU Fishing  and  Protecting  Human  Rights  in  Fisheries yang  diadakan  di  Bali, Indonesia.  Berbagai  hal  dibahas  melalui  ASEAF-SCF  mulai  dari  upaya negara-negara  menghadapi IUU Fishing ,  uji  tuntas  hak  asasi  manusia dalam  sektor  perikanan  atau Human  Rights  Due  Diligence (HRDD), permasalahan nelayan kecil, hingga tren kenaikan permintaan konsumen terhadap kualitas produk perikanan yang meliputi lingkungan, sosial, dan tata  kelola  yang  baik.  Dengan  kerjasama  yang  telah  dilakukan  oleh negara-negara  Asia  Tenggara  melalui  ASEAF-SCF,  berarti  bahwa permasalahan  hak  asasi  manusia  pada  nelayan  telah  menjadi  isu  yang
serius  dan  mendapat  perhatian  penuh  dari  setiap  negara  yang  terlibat. Dengan  menaruh  perhatian  pada  kesejahteraan  hidup  para  pekerja perikanan, tujuan untuk mengembangkan industri perikanan berkelanjutan  memiliki  peluang  yang  luas  untuk  direalisasikan.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  memiliki  signifikansi  pada  latar  belakang keterlibatan  Indonesia  melalui  ASEAF-SCF  dalam  mengembangkan industri  perikanan  berkelanjutan  tahun  2022,  terkait  permasalahan  pada hak  asasi  manusia,  sekaligus  sebagai  tindakan  merespon  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  uni  eropa  pada  tahun  2022  dengan  menggunakan  teori liberalisme dan konsep keamanan manusia ( Human Security ).
Untuk  dapat  memahami  kerjasama  Indonesia  melalui Annual South East  Asia  Forum  -  Sustainable  Capture  Fisheries (ASEAF-SCF)  dan permasalahan  pada  nelayan  di  Indonesia,  peneliti  menggunakan  teori liberalisme  sebagai  kerangka  teori  penelitian  ini.  John  Locke  sebagai pencetus  pertama  teori  liberalisme  menjawab  kelemahan  dari  teori realisme  yang  memandang  bahwa  politik  internasional  bersifat  anarki. Teori ini menganggap bahwa setiap manusia memiliki sifat rasional dalam mencapai  kepentingannya,  sehingga  dapat  terjalin  kerjasama  dalam mencapai  suatu  kepentingan  termasuk  menciptakan  perdamaian internasional.  Kerjasama  internasional  akan  meningkatkan  rasa  percaya dan  hormat  antara  aktor internasional yang  dimana  hal  tersebut  akan membawa  keuntungan  bagi  satu  sama  lain.  Berbeda  dengan  neo- liberalisme yang berfokus pada ekonomi, liberalisme memiliki fokus pada kebebasan  individu  terkait  kelangsungan  hidup,  beragama,  berpikir, hingga  kepemilikan  properti.  Prinsip  dasar  dari  teori  liberalisme  adalah individualisme,  rasionalisme,  kebebasan,  tanggung  jawab,  keadilan,  dan toleransi. Kepercayaan pada sisi positif manusia, demokrasi, dan hak asasi manusia  menjadikan  pemikiran  liberalisme  ini  memiliki  pengaruh  yang besar  terhadap  studi  hubungan  internasional  (Vinsensio  Dugis,  2016). Meskipun  fokus  utama  dari  teori  liberalisme  ini  adalah  kebebasan individu, negara sebagai lembaga konstitusional sudah seharusnya dapat melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya. Kebebasan individu  ini  bukan  berarti  kebebasan  yang  anarki  melainkan  kebebasan yang bertanggung jawab dan membawa kemajuan sesuai dengan prinsip dasar  teori  liberalisme.  Kemajuan  individu  akan  menciptakan  kerjasama
internasional  yang  lebih  besar,  sehingga  dapat  membawa  individu  pada taraf kehidupan yang lebih baik (Jackson & Sorensen, 1999).
Pandangan  kebebasan  individu  menurut  liberalisme  berkaitan  erat dengan  kehidupan  yang  demokratis.  Menurut  John  Locke,  hak  asasi manusia menjadi salah satu nilai dalam kehidupan yang demokratis. Jika dikaitkan  dengan  teori  liberalisme,  maka  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia sebagai lembaga institusional sudah seharusnya menjamin hak asasi manusia yang dimana dalam konteks penelitian ini adalah nelayan. Jaminan hak asasi manusia yang diberikan Indonesia kepada para nelayan akan  membawa  kehidupan  nelayan  ke  taraf  yang  lebih  baik.  Dengan kehidupan nelayan yang lebih baik, maka Indonesia akan dengan mudah menjawab  isu  kenaikan  permintaan  konsumen  terhadap  produk perikanan,  sekaligus  menjadi  langkah  Indonesia  untuk  mengembangkan industri  perikanan  yang  berkelanjutan  melalui  peranan  Indonesia  dalam Annual South East Asia Forum - Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF). Selain  dengan  teori  liberalisme,  untuk  dapat  memahami  dan menganalisis  bagaimana  peranan  Indonesia  dalam  mengembangkan sektor perikanan berkelanjutan, peneliti menggunakan konsep keamanan manusia.  Perkembangan  studi  hubungan  internasional  menyebabkan meluasnya  pandangan  mengenai  konsep  keamanan  yang  dimana  pada awalnya  hanya  berfokus  pada  ancaman  dari  konflik  militer,  namun  saat ini  konsep  keamanan  melibatkan  berbagai  aspek  dalam  kehidupan masyarakat  internasional.  Pendekatan  keamanan  manusia  merupakan respon  dari  perkembangan  studi  hubungan  internasional  yang  semakin meluas (Sudiar, 2019). Keamanan tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan ancaman dari konflik melainkan juga berkaitan dengan segala kebutuhan manusia.  Perkembangan keamanan manusia  menunjukan  bahwa meningkatnya kesadaran dari masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan  (Mumtazinur,  Wahyuni,  2021).  Dalam  rumusan United Nation  Development  Programme (UNDP),  setidaknya  cakupan  dari keamanan  manusia  terbagi  dalam  7  ancaman,  seperti Food  Security,
Economic  Security,  Health  Security,  Environmental  Security,  Community Security, Personal Security, dan Political Security .
Untuk  menghadapi  ancaman  yang  bersifat  non-militer,  konsep keamanan  manusia  diperlukan  sekaligus  menjadi  pendekatan  yang bersifat  komprehensif  atau  menyeluruh  dengan  memanfaatkan pembangunan  nasional,  hak  asasi  manusia,  dan  keamanan nasional
(Kusuma,  2021).  Singkatnya  individu  atau  manusia  menjadi  nilai  utama dalam mengatasi segala ancaman keamanan. Hak asasi manusia  menjadi salah  satu  hal  yang  berkaitan  erat  dengan  pandangan  konsep  keamanan manusia.  Dalam  konsep  keamanan  manusia,  individu  menjadi  objek utama dari suatu analisis (Nishikawa, 2010). Meskipun demikian, negara sebagai  lembaga  institusional  sudah  seharusnya  menjamin  keamanan manusia dari setiap masyarakatnya. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada pada nelayan di Indonesia, keamanan manusia menjadi konsep yang  relevan  untuk  menganalisis  peranan  Indonesia  melalui  kerjasama Annual  South  East  Asia  Forum  -  Sustainable  Capture  Fisheries (ASEAF-SCF) dalam mengembangkan sektor perikanan yang berkelanjutan.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  pembahasan  berfokus  pada identifikasi  faktor-faktor  penting  kekuatan  dan  kelemahan  dalam kerangka  mempromosikan  perikanan  berkelanjutan  dan  analisis  pada dampak  kebijakan  pemberantasan  kejahatan  perikanan  terhadap keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  dan  kesejahteraan  nelayan,  serta memberikan  rumusan  rekomendasi  bagi  pengelolaan  sumber  daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh rakyat. Hasil- hasil dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa kebijakan pemberantasan kejahatan  perikanan  di  Indonesia  belum  berjalan  secara  optimal  karena implementasi pada tataran nasional masih menimbulkan resistensi. Hasil penelitian  sebelumnya  menunjukan  pada  kenyataannya  masih  terjadi pelanggaran  terhadap  wilayah  tangkapan  yang  diperuntukan  bagi nelayan  tradisional  dimana  undang-undang  perikanan  nomor  23  tahun 2009  belum  menyangkut  aspek  penting  yang  terkait  dengan  hak-hak nelayan di bidang sosial ekonomi, terkait dengan standar hidup minimal dan  keuntungan  dari  hasil  tangkapan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup. Dari  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya,  peneliti  menggunakan penelitian  terdahulu  untuk  mengisi  beberapa  bagian  pada  penelitian terdahulu  yang  belum  dibahas  sebelumnya  dan  melanjutkan  tahun penelitian  sebelumnya,  sehingga  keaslian  penelitian  ini  akan  jelas  jika dibandingkan  dengan  berbagai  penelitian  serupa  yang  membahas mengenai  upaya  Indonesia  dalam  mengembangkan  sektor  perikanan yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  memiliki  signifikansi pada  kebaruan  tahun  penelitian,  kerjasama  ASEAF-SCF,  dan  uji  tuntas
hak  asasi  manusia  atau Human  Rights  Due  Diligence (HRDD).  Dengan demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  meninjau  apa  yang  menjadi keterlibatan  Indonesia  dalam  forum  ASEAF-SCF  dalam  mempromosikan industri perikanan yang berkelanjutan.

## B. METODE PENELITIAN
Peneliti  dalam  proses  kajian  studi  menggunakan  penelitian  dengan jenis  kualitatif.  Menurut  Erickson  (1968)  penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif  kegiatan  yang  dilakukan  dan  dampak  dari  tindakan  yang dilakukan  terhadap  kehidupan  mereka.  Selain  itu,  menurut  Denzin  & Lincoln  (1994)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang menggunakan  latar  ilmiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbeda  dengan  penelitian  kuantitatif,  mekanisme  penelitian  kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan dilakukan dengan menginterpretasikan  data  yang  diperoleh  dan  dianalisis.  Tujuan  dari penelitian  kualitatif  sendiri  adalah  menggambarkan  dan  menjelaskan suatu  fenomena  yang  terjadi.  Unit  amatan  dalam  penelitian  ini  adalah Indonesia  sebagai  negara  yang  tergabung  dalam  forum  ASEAF-SCF. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  studi  literatur.  Studi  literatur  merupakan  proses  pencarian  studi atau  kajian  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap  penelitian  ini.  Jenis  data yang  diperoleh  peneliti  adalah  data  sekunder,  dimana  data  tersebut diperoleh  dari  berbagai  buku-buku,  jurnal,  artikel  ilmiah,  dan  berita- berita.  Peneliti  menyajikan  data  dengan  menyusun  data  yang  ada  secara sistematik  dalam  bentuk  narasi  yang  deskriptif  sehingga  data  yang disajikan  dalam  penelitian  ini  teratur  analisisnya.  Analisis  data  yang terakhir  adalah  kesimpulan  dimana  data-data  yang  direduksi  dan kemudian  disajikan  akan  dibandingkan  dan  dicocokkan  kembali  untuk melihat kelanjutan data-data tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Nelayan di Indonesia
Sebagai  negara  dengan  wilayah  laut  yang  luas,  Indonesia  memiliki kesempatan  yang  terbuka  luas  untuk  menjadikan  ekosistem  laut  sebagai sumber  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Untuk  dapat  memanfaatkan
kesempatan tersebut, Indonesia harus menghadapi segala tantangan yang menyangkut  ekosistem  laut  mulai  dari  kelestarian  laut  hingga kesejahteraan  para  nelayan  migran  dan  nelayan  skala  kecil.  Nelayan migran merupakan nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di  suatu  perusahaan  di  luar  wilayah  suatu  negara.  Sedangkan  nelayan skala  kecil  merupakan  seseorang  yang  melakukan  penangkapan  ikan sebagai  mata  pencahariannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Pelanggaran  terhadap  hak  asasi  nelayan  yang  meliputi  perbudakan  di wilayah  perairan  Asia  Tenggara  sendiri  tercatat  setidaknya  sebanyak 17.000  nelayan  (LEIP,  2022).  Dalam  industri  perikanan  di  Indonesia, masalah  hak  asasi  manusia  pada  nelayan  baik  yang  bekerja  sebagai imigran  hingga  nelayan  skala  kecil  menjadi  permasalahan  utama  yang belum  terselesaikan  secara tuntas .  Hal  tersebut  ditandai  dengan  masih adanya  eksploitasi  pada  nelayan  yang  meliputi  perbudakan  modern, perdagangan  manusia,  jerat  hutang,  kerja  ijon,  dan  kerja  paksa. Perbudakan  modern  pada  nelayan  yang  dimaksudkan  adalah  segala bentuk  jasa  yang  diminta  oleh  individu  atau  perusahaan  dengan mengeksploitasi  nelayan  dalam  bentuk  mempekerjakan  anak-anak, praktik-praktik  perbudakan,  hingga  menjerat  nelayan  dengan  hutang- hutang.  Hutang  tersebut  terjadi  ketika  nelayan  menyerahkan  dirinya sebagai  budak  kepada  individu  atau  perusahaan  yang  mempekerjakan mereka untuk jaminan atas pinjaman dalam bentuk uang yang dilakukan oleh nelayan itu sendiri (LEIP, 2022).
Pada pertemuan ASEAF-SCF, perwakilan dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI),  Dr.  Mas  Achmad  Santosa,  S.H.  LL.M.  menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia pada pekerja migran terutama nelayan yang meliputi kerja paksa dan perdagangan manusia. Berdasarkan data dari BP2MI, kasus tertinggi merupakan pelanggaran ketenagakerjaan dengan persentase 48,48%, yang kemudian  diikuti  oleh  penyelundupan  manusia  sebesar  35,18%, perdagangan manusia 12,12%, penangkapan ikan secara ilegal 3,97%, dan penyelundupan  narkoba  dan  obat-obatan  terlarang  sebanyak  0,25%. Alasan pengaduan paling umum oleh Anak Buah Kapal (ABK) dari kasus pelanggaran ketenagakerjaan adalah gaji yang belum dibayarkan (BP2MI, 2020).  Selain  itu,  Serikat  Pekerja  Migran  Indonesia  (SBMI)  melaporkan
bahwa  terdapat  338  kasus  kerja  paksa  di  sektor  perikanan  sepanjang September  2014  hingga  Juli  2020  (SBMI,  2020).  Terdapat  beberapa indikator  dari  adanya  kasus  kerja  paksa  pada  nelayan  yang  telah diidentifikasi  oleh  Greenpeace  Asia  Tenggara  bersama  dengan  SBMI dalam  kurun  waktu  Mei  2019  sampai  Juni  2020.  Pertama,  sebanyak  87% nelayan mengalami pemotongan upah, dimana gaji bulanan tertunda dan tunjangan  tidak  diberikan  di  kapal.  Kedua,  sebanyak  82%  nelayan dihadapkan pada kondisi kerja dan kehidupan yang kejam. Para nelayan dihadapkan  dengan  situasi  ruang  tidur  yang  tidak  layak,  air  minum  di bawah  standar  aman,  kurangnya  fasilitas  keamanan  kerja,  makanan  dan akses  terhadap  pasokan  medis  tidak  memadai.  Indikator  ketiga  adalah penipuan  kerja,  dimana  sebanyak  80%  nelayan  dipindahkan  dari  satu kapal ke kapal lainnya dengan menjanjikan gaji tertentu, tetapi menerima gaji lebih rendah dari apa yang telah disepakati. Keempat, sebanyak 67% nelayan  dipaksa  menandatangani  dokumen  dalam  bahasa  asing  yang maksud dan tujuannya tidak mereka mengerti. Kemudian sebanyak 49% para nelayan memiliki jam kerja yang berlebihan dan tidak diperbolehkan keluar  atau  turun  dari  kapal  ketika  berlabuh  di  pelabuhan.  44%  nelayan juga  mendapat  ancaman  dengan  menggunakan  bahasa  asing  dan penahanan  dokumen  serta  paspor  milik  nelayan  sebanyak  36%. Kemudian  jaminan  pembayaran  dipotong  dari  para  nelayan  atas  klaim yang  akan  dikembalikan  setelah  menyelesaikan  kontrak  dua  tahun sebanyak  33%,  kekerasan  fisik  dalam  bentuk  penganiayaan  kepada nelayan sebanyak 24%, dimana dalam beberapa kasus para nelayan tidak segera  mendapat  pertolongan  medis  yang  menyebabkan  kematian,  serta sebanyak  9%  nelayan  terisolasi  di  laut  dan  tidak  diperkenankan  untuk berkomunikasi  dengan  keluarga. Sepanjang tahun  2021  hingga  2022, presentasi  aduan  kasus  oleh  ABK  kepada  SBMI  dan  National  Fishers Center  (NFC)  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  menjadi  188 kasus  di  tahun  2021  dan  77  kasus  pada  tahun  2022  dengan  alasan pengaduan  yang  masih  sama  dengan  tahun  sebelumnya  (Greenpeace, 2022).
Perlindungan  kepada  para  nelayan  migran  harus  diberikan  melalui ketentuan  peraturan  internasional,  khususnya  ILO  C-188, Standard  of Training  Certification  and  Watchkeeping  for  Seafarers (STCW-F), Cape  Town Agreement (CTA)  2012,  dan  Konvensi  Internasional  yang  menyangkut perlindungan  hak  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya
(FIHRRST,  2020).  Ketentuan  peraturan  internasional  sendiri  dibentuk dengan  tujuan  untuk  memastikan  keselamatan  kerja  dan  kondisi  kerja yang  baik  pada  nelayan  migran.  Sedangkan  akar  permasalahan pelanggaran  hak  asasi  manusia  pada  nelayan  migran  merujuk  pada beberapa isu yang menyangkut ketentuan peraturan internasional hingga perhatian  pemerintah  terhadap  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia pada nelayan migran itu sendiri. Pertama, ketentuan internasional belum diratifikasi  secara  luas.  Adanya  ketidakseimbangan  kerangka  hukum pada  tingkat  internasional  hingga  nasional,  dimana  Indonesia  sebagai negara  yang  banyak  mengirimkan  nelayan  migran  justru  belum meratifikasi  ketentuan  peraturan  internasional.  Selama  ini  peraturan mengenai  hak-hak  dan  perlindungan  pada  pekerja  migran  hanya menyasar  pada  kategori  pekerja  di  darat  ( land-based ),  sehingga  tidak adanya  peraturan  dan  perlindungan  yang  sesuai  dengan  karakteristik nelayan  migran  yang  diberlakukan  oleh  Indonesia  (IOJI,  2022).  Kedua, adanya  kendala  dalam  anggaran  untuk  mengimplementasikan  program perlindungan  termasuk  pelatihan  nelayan  migran  yang  sesuai  dengan STCW-F.  Ketiga,  tidak  adanya  kesempatan  bagi  nelayan  migran  untuk melakukan  negosiasi  dengan  perusahaan  perikanan  yang  dikarenakan tidak  adanya  perjanjian  perlindungan  bersama  antara  pekerja  dan perusahaan  sehingga  menyebabkan  ketimpangan  kekuasaan  antara pekerja dan perusahaan perikanan. Keempat, kurangnya pengawasan dari pemerintah  terhadap  penempatan  kerja  para  nelayan  migran,  minimnya pemantauan terhadap proses kerja nelayan, kurangnya upaya penegakan hukum,  dan  kapabilitas  penanggung  jawab  yang  belum  memadai  untuk menangani pelanggaran HAM secara internasional (FIHRRST, 2022). Isu- isu  tersebut  menjadi  akar  dari  terjadinya  kasus-kasus  pelanggaran  hak asasi  manusia  pada  nelayan  migran,  yang  kemudian  menyebabkan  para nelayan rentan terhadap perbudakan modern.
Dalam  pertemuan  ASEAF-SCF,  dikemukakan  juga  bahwa  nelayan skala  kecil  masih  menghadapi  beberapa  kendala  dalam  proses  kerja mereka.  Kendala  pertama  yang  dihadapi  adalah  masih  banyak  nelayan skala  kecil  yang  tidak  tercatat  di  administrasi  perikanan.  Pencatatan administrasi  telah  dilakukan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia (KKP) melalui adanya kartu KUSUKA dengan tujuan
memudahkan  perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi  para  nelayan. Namun pada faktanya, hasil survei yang dilakukan oleh KNTI pada 5.292 responden  pada  1  April  -  21  Mei  2021  terdapat  69%  responden  tidak memiliki  satupun  kartu  KUSUKA.  Sebanyak  72%  dari  3.696  responden ketidakpemilikan  kartu  KUSUKA  beralasan  tidak  mengerti  cara penggunaan dari kartu KUSUKA tersebut. Lebih parah lagi, sebanyak 8% responden  baru  mengerti  jika  ada  kartu  KUSUKA,  padahal  program tersebut telah ada dari 5 September 2017. Itu artinya dalam kurun waktu 4 tahun, program KUSUKA belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal tersebut dapat  terjadi karena kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  dan  juga karena  ketidakmampuan  nelayan  skala  kecil  untuk  mencari  informasi terkait.  Kendala  kedua  adalah  akses  bahan  bakar  yang  sulit.  BBM bersubsidi  sudah  seharusnya  menjadi  hak  dari  para  nelayan  dalam bekerja,  namun  hasil  dari  survei  tersebut  menunjukan  bahwa  sebanyak 82,08% nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi, 21,7% sulit mengakses  pasar,  dan  2%  memiliki  kendala  dalam  ekonomi  mereka. Kendala ketiga adalah ketidakpastian harga produk perikanan. Sebanyak 78,43%  hasil  tangkap  responden  terjual  seluruhnya  ke  pasar  maupun pabrik dengan tidak adanya kepastian harga produk perikanan. Kendala berikutnya  adalah  para  nelayan  skala  kecil  kesulitan  untuk  mengakses permodalan  dimana  rata-rata  mereka  melakukan  pinjaman  kepada perusahaan  perikanan  dan  terjebak  dengan bunga  yang  tinggi.  Pinjaman tersebutlah yang kemudian menjadi jerat perbudakan yang dihadapi oleh para nelayan (FIHRRST, 2022).
Kesejahteraan  hidup  nelayan  skala  kecil  perlu  menjadi  perhatian negara,  karena  dengan  demikian  mereka  akan  terhindar  dari  adanya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan kendala yang dihadapi para nelayan  skala  kecil,  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  masih  banyak nelayan  yang  hidup  dalam  kondisi  yang  sulit,  baik  dari  segi  ekonomi maupun  informasi  yang  diterima.  Berdasarkan  data  dari  Pensasaran Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem  (P3KE)  tahun  2022 menunjukan  bahwa  8,8%  dari  kemiskinan  keluarga  di  Indonesia  berasal dari  keluarga  nelayan.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  fakta bahwa  wilayah  geografis  Indonesia  yang  kaya  akan  sumber  daya  laut, dimana  para  pekerja  perikanan  justru  mengalami  kesulitan  dalam perekonomian  mereka.  Meskipun  statistik  BKIPM  menunjukan  kenaikan jumlah  ekspor  produk  perikanan,  kesejahteraan  hidup  nelayan  tidak
menunjukan  hal  yang  positif.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi pengaruh  kemiskinan  pada  nelayan  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya menyebabkan mereka rentan terhadap adanya eksploitasi kerja. Pertama, sektor  perikanan  di  Indonesia  didominasi  oleh  nelayan  skala  kecil  atau nelayan  tradisional  yang  memiliki  ciri-ciri  menggunakan  alat  tangkap tradisional atau sederhana dalam proses penangkapan ikan. Alat tangkap sederhana  tersebut  meliputi  ukuran  perahu  atau  sampan  yang  kecil, dayung,  jaring,  tombak,  dan  alat  tradisional  lainnya  (Aruna,  2020). Berbeda  dengan  nelayan  modern  yang  dapat  menjelajah  wilayah  laut dengan  cakupan  yang  luas  dan  waktu  yang  tak  terbatas,  peralatan sederhana  yang  dimiliki  nelayan  tradisional  justru  membatasi  wilayah tangkap  dan  waktu  kerja  yang  mereka  miliki.  Rata-rata  nelayan tradisional memiliki sistem kerja harian atau One Day Fishing dimana para nelayan berangkat pagi lalu pulang di sore hari (KNTI, 2022). Sistem kerja tersebut  jauh  dari  kata  produktif  karena  hasil  tangkap  pun  tidak  akan maksimal. One  Day  Fishing juga  sangat  bergantung  pada  cuaca  di  hari mereka  melakukan  penangkapan  ikan,  hal  tersebut  dikarenakan  fasilitas yang  digunakan  para  nelayan  tidak  memadai  untuk  segala  jenis  cuaca, sehingga keamanan mereka dalam kerja pun menjadi taruhan. Meskipun penggunaan alat tangkap tradisional bersifat ramah lingkungan, kuantitas dan  kualitas  tangkap  dari  penggunaan  alat  modern  akan  jauh  lebih maksimal daripada alat tradisional (Yusron, 2021). Adanya perkembangan zaman  pada  sektor  perikanan  jika  dimanfaatkan  dengan  baik  akan membawa  dampak  yang  baik  pula,    namun  modal  usaha  yang  terbatas menyulitkan  para  nelayan  untuk  mengembangkan  kegiatan  perikanan mereka  di  era  modern  saat  ini.  Hal  tersebutlah  yang  kemudian menyebabkan  ketidakmampuan  nelayan  kecil  untuk  bersaing  dengan nelayan  skala  besar  atau  nelayan  modern  dalam  proses  mencari  ikan. Nelayan skala kecil yang masih menggunakan teknologi tradisional dalam mencari  ikan  menyebabkan  produktivitas  mereka  menurun  dan menyebabkan  pendapatan  nelayan  yang  rendah  pula.  Eksploitasi  pada nelayan seringkali terjadi ketika individu atau perusahaan perikanan yang memiliki fasilitas lebih maju atau modern memanfaatkan taraf hidup para nelayan  yang  rendah  untuk  memperoleh  jasa  mereka  (Anwar  dan Wahyuni, 2019).
Faktor  kedua  yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  pada  nelayan adalah  taraf  pendidikan  yang  rendah.  Adanya  modernisasi  di  bidang pendidikan  memudahkan  setiap  masyarakat  untuk  mengakses  setiap informasi.  Namun berdasarkan data  dari  Kesatuan  Nelayan  Tradisional Indonesia  (KNTI)  sebanyak  80%  nelayan  kecil  hanya  menempuh pendidikan  sampai  jenjang  SMP  (KNTI,  2022).  Pendidikan  merupakan faktor  yang  berpengaruh  pada  kualitas  sumber  daya  pekerja  perikanan. Salah  satu  cara  mensejahterakan  kehidupan  nelayan  adalah  dengan meningkatkan  kapabilitas  nelayan  kecil  melalui  pendidikan.  Pada dasarnya  pendidikan  yang  baik  akan  menjadi  “pintu”  untuk mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  (Achmadi,  2005). Pengembangan  pengetahuan  dan  wawasan  penting  diberikan  kepada para nelayan karena pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu, melainkan juga sebagai pembentuk kepribadian para nelayan (Nurkholis, 2013). Pendidikan yang baik akan melatih pola pikir para nelayan secara jangka  panjang  yang  dimana  hal  tersebut  bermanfaat  untuk  merespon kemajuan  teknologi  pada  sektor  perikanan,  karena  kemajuan  teknologi akan sia-sia jika kualitas sumber daya manusianya rendah.    Dengan taraf pendidikan yang rendah, para nelayan tidak memiliki pengetahuan dasar seperti  penggunaan  teknologi  modern  dalam  menangkap  ikan,  cara merawat tambak, hingga pemasaran produk (IOJI, 2022). Dari penelitian- penelitian  terdahulu,  ditemukan  bahwa  penyebab  pendidikan  yang rendah di kalangan nelayan selain karena faktor ekonomi juga disebabkan oleh kesadaran atau persepsi nelayan akan pentingnya suatu pendidikan. Budaya  yang  berkembang  pada  masyarakat  pesisir  terutama  yang berorientasi  sebagai  nelayan  memiliki  persepsi  bahwa  sekolah  tidak menjamin masa depan mereka karena sekolah maupun tidak mereka akan tetap  mencari  ikan  (Siregar,  N.S.S,  2016).  Pemikiran  yang  salah  kaprah tersebut  berkembang  di  kalangan  nelayan  dan  menyulitkan  mereka sendiri. Karena kondisi ekonomi yang sulit dan pendidikan yang rendah, para  nelayan  terpaksa  untuk  menjadi  buruh  atau  anak  buah  kapal  bagi perusahaan-perusahaan  perikanan  dan  tidak  sedikit  para  nelayan  yang kemudian menjadi korban dari praktik eksploitasi kerja.

## Human Rights Due Diligence (HRDD) dalam Industri Perikanan
Sebagai  negara  dengan  penghasil  produk  perikanan  terbesar  kedua di  dunia,  Indonesia  memanfaatkan  sumber  daya  laut  sebagai  penggerak perekonomian  nasional.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  dilakukannya ekspor produk perikanan  oleh  Indonesia  kepada  negara-negara  anggota Uni  Eropa.  Kegiatan  ekspor  produk  perikanan  Indonesia  kepada  Uni Eropa  merupakan  terbesar  kelima  setelah  Amerika  Serikat,  Cina,  Jepang, dan  ASEAN,  dengan  produk  ekspor  terbanyak  adalah  udang,  tuna, tongkol, dan cakalang (BKIPM, 2022). Sepanjang tahun 2022, nilai ekspor produk  perikanan  Indonesia  ke  27  negara  anggota  Uni  Eropa  tercatat senilai  378,12  juta  US  dollar  atau  6,05%  dari  total  keseluruhan  ekspor produk  perikanan  sebanyak  6,4  miliar  US  dollar  (KKP,  2022).  Melihat presentasi  ekspor  produk  perikanan  ke  Uni  Eropa  yang  cukup  tinggi, berbagai  kebijakan  dibentuk  oleh  Uni  Eropa  untuk  mengontrol  import mereka  terkait  produk  perikanan  di  luar  Uni  Eropa  agar  tidak  ada ancaman  yang  menyangkut  kelestarian  laut  dan  kesejahteraan  pekerja perikanan dari produk yang mereka import. Sebelumnya, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di sektor perikanan telah dilakukan oleh setiap  perusahaan,  namun  hal  tersebut  belum  cukup  berhasil  untuk mencegah isu-isu pelanggaran hak asasi manusia (PASPI, 2022).
Sebagai  bentuk  respon  terhadap  ancaman  pelanggaran  hak  asasi manusia di sektor perikanan dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak  asasi  manusia,  Uni  Eropa  menciptakan  kebijakan Human Rights Due Diligence (HRDD)  atau  uji  tuntas  hak  asasi  manusia  untuk  setiap perusahaan di segala sektor termasuk industri perikanan untuk memiliki tanggung  jawab  terhadap  perlindungan  HAM  dengan  melakukan  uji tuntas  hak  asasi  manusia  di  setiap  operasi  mereka.  Berdasarkan  Prinsip Panduan  PBB  mengenai  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia  (UNGP),  semua perusahaan  bisnis  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak asasi  manusia.  HRDD  merupakan  persyaratan  inti  bagi  bisnis  dalam memenuhi  tanggung  jawab  tersebut.  Kebijakan  HRDD  tersebut  bersifat mandatory atau wajib bagi setiap perusahaan Uni Eropa maupun di luar Uni  Eropa  yang  melibatkan  rantai  pasok  ( Supply Chain )  dan  sistem  nilai ( Value Chain )  baik  barang  maupun  jasa.  Perusahaan  yang  tercakup  wajib melakukan  uji  tuntas  hak  asasi  manusia  untuk  mengidentifikasi  dampak negatif yang ada dan potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia
yang  terjadi  dalam  operasi  mereka  dari  hubungan  bisnis  yang  sudah terjalin  sebelumnya,  serta  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah, mengakhiri, dan meminimalkan dampak buruk tersebut. Hal ini termasuk kegiatan  konsultasi  dengan  pemangku  kepentingan  yang  terkena dampak,  menjalankan  kode  etik  dan  kebijakan  uji  tuntas  hak  asasi manusia,  dan  berinvestasi  pada  infrastruktur  internal  untuk  memastikan setiap perusahaan memiliki kepatuhan akan HRDD (Investor Alliance For Human  Rights,  2022).  Dengan  adanya  HRDD,  setiap  perusahaan  dapat mengidentifikasi informasi terkait isu-isu pelanggaran HAM pada operasi mereka, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan  terkait  risiko  pelanggaran  HAM  pada  nelayan.  Risiko yang  dimaksudkan  bukan  hanya  mengacu  pada  perusahaan  secara langsung,  namun  juga  mengacu  terhadap  pekerja  perikanan  (UNDP, 2022).
Uji  tuntas  hak  asasi  manusia  bukanlah  kebijakan  yang  bersifat preskriptif  tunggal.  Perbedaan  ukuran  perusahaan,  industri  perusahaan, struktur  perusahaan,  dan  kondisi  operasional  perusahaan  yang  berbeda perlu menyesuaikan proses mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun,  kunci  dari  uji  tuntas  hak  asasi  manusia  adalah  menilai, mengintegrasikan dan mengambil tindakan, melacak, dan mengkomunikasikan.  Kebijakan  HRDD  telah  dirancang  sedemikian  rupa untuk  menerapkan  persyaratan  uji  tuntas environmental , social ,  dan corporate governance (ESG) yang mencakup seluruh rantai nilai perusahaan yang  didirikan  atau  beroperasi  di  Uni  Eropa.  Maka  dari  itu,  kebijakan yang  baru  dibentuk  ini  dapat  berlaku  baik  bagi  perusahaan  Uni  Eropa maupun non Uni Eropa, dan akan berdampak pada perusahaan non Uni Eropa yang berurusan dengan perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa. Dengan  pertimbangan  adanya  isu-isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia pada  nelayan  di  Indonesia,  perlu  bagi  Indonesia  untuk  memanfaatkan kebijakan  HRDD  sebagai  dorongan  untuk  segera  memberikan perhatiannya  pada  isu-isu  hak  asasi  manusia  pada  nelayan.  Mekanisme HRDD  di  ASEAN  seperti  yang  tertuang  dalam  deklarasi  Phnom  Penh belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan negara-negara ASEAN  lebih  memilih  jalur  bilateral  daripada  melalui  mekanisme regional,  sehingga  beberapa  negara  anggota  ASEAN  seperti  Indonesia, Malaysia,  Filipina,  Singapura,  dan  Thailand  lebih  memilih untuk menggunakan  kerangka  kebijakan  nasional  yang  sejalan  dengan
penerapan  HRDD.  Adopsi  kebijakan  HRDD  dapat  menjadi  kerangka hukum  dalam  meningkatkan  kinerja  negara-negara  ASEAN  yang  juga selaras dengan implementasi UNGPs dan Agenda SDGs PBB 2030 karena kerangka  ini  secara  khusus  menekankan  bahwa  pembangunan  adalah tentang manusia dan hak-hak mereka serta menghargai hak asasi manusia sebagai pendorong pembangunan.

## Upaya  dan  Tantangan  Indonesia  dalam  Menangani  Pelanggaran  HAM pada Nelayan
Dalam  era  modernisasi  seperti  sekarang  ini,  kunci  utama  dari pembangunan  nasional  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  kualitas  sumber daya manusia yang profesional. Karena itu kualitas sumber daya manusia yang  ada  dalam  suatu  negara  perlu  diberi  perhatian  penuh,  sehingga kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  dapat  menjadi  aset  bagi suatu  negara  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  negara  yang  sesuai. Sebagai  bentuk  dari  tanggung  jawab  Indonesia  pada  berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di kalangan pekerja perikanan, Indonesia tergabung  dalam  pertemuan  ASEAF-SCF.  Melalui  pertemuan  tersebut, Indonesia  perlu  mengambil  beberapa  langkah  untuk  meningkatkan kapasitas  para  nelayan  agar  mendapatkan  taraf  hidup  yang  lebih  baik. Pertama,  untuk  menjawab  tantangan  dalam  implementasinya,  perlu dilakukannya  peningkatan  kapasitas  literasi  keuangan  bagi  nelayan, sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  posisi  tawar  menawar  dalam hubungan  kerja  mereka,  kemudian  memberikan  akses  yang  lebih  besar terhadap pinjaman dari lembaga keuangan resmi sehingga nelayan tidak perlu  meminjam  uang  kepada  pemilik  kapal  yang  dimana  hal tersebut membuka  peluang  terjadinya  perbudakan  modern,  serta  pengembangan dan  pemberlakuan  peraturan  yang  mewajibkan  uji  tuntas  hak  asasi manusia  di  setiap  industri  perikanan.  Kedua,  mengisi  kesenjangan kerjasama  regional  dengan  memberlakukan  praktik  pengelolaan perikanan  regional  untuk  mencatat  kemungkinan  pelanggaran  kapal  di ZEE dan laut lepas, kemudian Indonesia bersama negara-negara kawasan Asia Tenggara perlu memiliki kontrol yang lebih baik terhadap tata kelola perikanan  tangkap  di  kawasan  dibandingkan  hanya  mengandalkan tekanan  dari  negara-negara  pasar  untuk  memperbaiki  situasi  tata  kelola,
dan  memperkuat  dialog  hak  asasi  manusia  dengan  melibatkan  lebih banyak  pakar  dan  jajaran  lembaga  terkait  sehingga  dapat  dipastikan bahwa  berbagai  macam  peraturan  tepat  digunakan  untuk  mencegah pelanggaran.  Ketiga,  mengingat  bahwa  pekerja  perikanan  di  Indonesia didominasi  oleh  nelayan  skala  kecil,  perlu  bagi  pemerintah  untuk memberdayakan  perikanan  skala  kecil  untuk  menjamin  perikanan  yang berkelanjutan  dengan  menekankan  pemerintah  untuk  meningkatkan kapasitas pemasaran bagi nelayan skala kecil. Langkah berikutnya adalah penyediaan  prasarana  usaha  perikanan,  kemudahan  akses  dalam memperoleh  sarana  usaha  perikanan,  jaminan  kepastian  pengusaha, jaminan  resiko  penangkapan  ikan,  penghapusan  praktik  biaya  ekonomi tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan,  serta  bantuan  hukum  terhadap  nelayan  terutama  nelayan yang bekerja sebagai imigran (FIHRRST, 2022).
Terlepas  dari  segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia, implementasi  dari  upaya-upaya  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari tantangan-tantangan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kendala dalam upaya menanggulangi pelanggaran HAM pada pekerja  perikanan  yang  sesuai  dengan  kebijakan  HRDD  di  Indonesia adalah  belum  diratifikasinya  ketentuan-ketentuan  internasional  terkait perlindungan HAM. Menurut Berridge (2023) kegagalan suatu perjanjian atau  ketentuan  internasional  sering  terjadi  pada  tahap  ratifikasi.  Proses ratifikasi  suatu  peraturan  internasional  kedalam  suatu  negara  sulit dilakukan karena umumnya ratifikasi bersifat perjanjian yang formal dan mengikat  dimana  terkadang  pemerintah  berusaha  untuk  menghindari kompleksitas  suatu  ketentuan.  Proses  ratifikasi  memerlukan  konfirmasi dari  para  pemerintah  serta  pihak-pihak  terkait  bahwa  mereka  perlu menghormati  perjanjian  yang  dinegosiasikan  dan  ditandatangani  atas nama  negara  (Berridge,  2023).  Kemudian,  di  Indonesia  sendiri  masih terdapat otoritas yang tumpang tindih, dimana masih terdapat peraturan mengenai kewenangan pengelolaan industri perikanan yang tidak selaras dengan  kebijakan  HRDD.  Peraturan  mengenai  perlindungan  pekerja perikanan  di  Indonesia juga masih  belum  tepat  sasaran  sesuai  dengan karakteristik  nelayan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  menimbulkan kebingungan  bagi  pihak-pihak  terkait  dan  tidak  sedikit  berujung  pada ketidakpatuhan negara pada suatu peraturan. Selain itu, Indonesia masih sulit untuk melakukan pemantauan penangkapan ikan dalam skala besar
yang  tidak  dilaporkan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  lemahnya pengawasan  hukum  terhadap  proses  pemantauan  penangkapan  ikan, yang  kemudian  dapat  menyebabkan  kerugian  ekonomi  secara  masif  dan meningkatkan  risiko  pelanggaran  hak  asasi  manusia  pada  pekerja perikanan (FIHRRST, 2022). Jika Indonesia tidak segera menjawab segala tantangan  yang  ada,  kekayaan  hasil  laut  yang  dimiliki  Indonesia  akan mati  perlahan  dengan  tidak  disadari  terjadi  selangkah  demi  selangkah. Oleh karena itu, Indonesia perlu menindaklanjuti isu-isu pelanggaran hak asasi  manusia  pada  pekerja  perikanan,  karena  tidak  cukup  jika  hanya memberikan  hal-hal  awal,  arah,  atau  dorongan  saja  karena  hal  tersebut nantinya hanya akan menciptakan kepatuhan yang sementara.

## Latar Belakang Keterlibatan Indonesia dalam ASEAF-SCF
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan luas  laut  mencapai  3.257.357  km².  Wilayah  laut  sudah  menjadi  sumber mata  pencaharian  yang  penting  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dengan keanekaragaman  hayati  laut,  Indonesia  menjadi  negara  kedua  penghasil produk perikanan terbesar di dunia setelah Cina dengan jumlah produksi 24 juta ton pertahun (KKP, 2020). Berdasarkan data dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) pada tahun  2022  hingga  2023,  rumput  laut  menjadi  produk  ekspor  terbesar Indonesia  dengan  negara  tujuan  ekspor  terbesar  adalah  Cina  yang kemudian  diikuti  oleh  produk  ekspor  lainnya  seperti  udang,  tuna, cakalang, dan lain sebagainya. Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan laut  yang  melimpah,  Indonesia  menjadikannya sebagai sumber pembangunan  nasional.  Pada  dasarnya  pembangunan  nasional merupakan  proses  perubahan  sosial  yang  terencana  untuk  mencapai kepentingan  nasional  suatu  negara.  Melalui  pertemuan  ASEAF-SCF, Indonesia  menunjukan  tanggung  jawab  dan  perhatiannya  terhadap permasalahan  yang  ada  dalam  industri  perikanan  yang  salah  satunya menyangkut isu pelanggaran hak asasi manusia. ASEAF-SCF merupakan forum  yang  memfasilitasi  pertukaran  informasi  terkait  isu-isu  perikanan berkelanjutan  dan  bisnis  serta  hak  asasi  manusia  bagi  pemerintah  dan pemangku kepentingan yang bersangkutan. Peran Indonesia sebagai salah satu  negara  kelautan,  produsen  ikan,  dan  keanekaragaman  hayati  laut
terbesar  sangat  penting  untuk  mewujudkan  industri  perikanan  yang berkelanjutan.  Sehingga  dengan  bergabungnya  Indonesia  dalam  forum tersebut,  Indonesia  dapat  mempromosikan  standar  ekonomi  kelautan yang  berkelanjutan  dan  berbasis  pada  hak  asasi  manusia  bagi  Indonesia dan  negara-negara  ASEAN.  Penting  bagi  Indonesia  untuk  tergabung dalam  pertemuan  ASEAF-SCF  karena  dengan  demikian  Indonesia  dapat memanfaatkannya  sebagai  pendorong  pembangunan  ekonomi  nasional, perlindungan  keanekaragaman  hayati  laut,  sebagai  modal  alam  yang berharga,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap  kelautan  dan perikanan  khususnya  masyarakat  pesisir  yang  rentan  terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia  (FIHRRST,  2022). Berdasarkan  apa  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  timbul  pertanyaan  mengenai  apa  yang melatarbelakangi  Indonesia  terlibat  dalam  forum  ASEAF-SCF  dan mengapa  Indonesia  perlu  untuk  membangun  industri  perikanan berkelanjutan yang berbasis pada penegakan hak asasi manusia di sektor perikanan.  Untuk  dapat  menjelaskannya,  perlu  untuk  melihatnya  dari sudut  pandang  teori  liberalisme  dan  konsep  keamanan  manusia  karena pada  dasarnya  perspektif  liberalisme  berkaitan  erat  dengan  adanya  isu keamanan manusia.
Untuk  dapat  memahami  apa  yang  menjadi  latar  belakang keterlibatan Indonesia, perlu terlebih dahulu memahami bagaimana kaum liberalis memandang suatu negara. Menurut konsepsi salah satu pencetus teori  liberalisme  yaitu  John  Locke,  ia  melihat  bahwa  negara  diciptakan untuk  tujuan  membebaskan  hak-hak  dasar  manusia  dari  segala  isu-isu yang  mengganggunya.  Pembentukan  suatu  negara  dilatarbelakangi  oleh adanya  kontrak  sosial  dari  setiap  individu  di  dalamnya.  Kontrak  sosial menurut  Locke  dibagi  menjadi  beberapa  ciri,  pertama  kontrak  sosial dilandasi  keinginan  untuk  menghindari  gangguan  terhadap  hak-hak dasar manusia. Kedua, negara hanya memiliki otoritas untuk menegakan hak-hak  manusia  bukan  untuk  menekannya.  Dari  dua  kontrak  sosial tersebut,  terciptalah  konsep  negara  dengan  pemerintahan  yang demokrasi.  Sebagai  negara  demokrasi,  pemerintah  Indonesia  sudah seharusnya  melaksanakan  apa  yang  sudah  dipercayakan  oleh  individu atau  masyarakat  kepada  negara,  yang  dimana  dalam  hal  ini  adalah menjamin kebebasan hak-hak mereka sebagai manusia. Sebelumnya pada tahun  2019  Indonesia  memiliki  cita-cita  untuk  membangun  industri perikanan  yang  berkelanjutan  di  tahun  2025  mendatang.  Namun  dalam
praktiknya,  untuk  dapat  mewujudkan  impian  tersebut  perlu  disadari bahwa setiap pembangunan nasional di sektor perikanan memiliki banyak potensi  gangguan,  yang  salah  satunya  menyangkut  keamanan  manusia berupa  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pelanggaran  hak  asasi manusia  pada  pekerja  perikanan  merupakan  tindakan  yang  melanggar kebebasan setiap manusia. Sedangkan akar pemikiran liberalisme terletak pada  gagasan  bahwa  kebebasan  manusia  harus  dijunjung  tinggi (Rosyidin, 2022). Dari kedua hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fakta di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi dasar pemikiran dari  liberalisme.  Adam  Smith  sebagai  salah  satu  tokoh  dalam  teori liberalisme  berpendapat  bahwa  pemerintah  memiliki  tugas  untuk melindungi masyarakatnya dari kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lainnya  agar  tercipta sistem  negara  yang  kondusif.  Negara  yang  demokrasi  berarti  kekuasaan sepenuhnya  ada  di  tangan  masyarakat,  sedangkan  otoritas  pemerintah hanya sementara. Ketika negara gagal dalam menjalankan apa yang telah dipercayakan  warganya,  maka  kepercayaan  itu  harus  dicabut,  dengan kata  lain  kekuasaan  kembali  pada  warga  negara  yang  telah memberikannya.  Salah  satu  sumber  kekuatan  atau power dari  negara adalah  tingkat  kepercayaan  masyarakatnya  kepada  pemerintah.  Ketika negara dirasa gagal dalam menjaga keamanan manusia setiap warganya, maka negara kehilangan kepercayaan dari warganya, sehingga power dari negara tersebut hilang, yang kemudian kondisi seperti itu rentan terhadap intervensi  pihak-pihak  eksternal  untuk  mengambil  alih  kekuasaan  suatu negara.  Kejadian  seperti  itu  tentu  selalu  dihindari  oleh  setiap  negara demokrasi,  sehingga  negara  akan  berupaya  melakukan  apa  saja  untuk menjaga  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjaga  tingkat  kepercayaan warga negaranya agar kepentingan nasional dapat tercapai.
Liberalisme hadir sebagai teori yang membantah pemikiran realisme yang  melihat  politik  internasional  bersifat  anarki  dan  kepentingan nasional  hanya  dapat  tercapai  ketika  melakukan  perang.  Pemikiran liberalisme  berasumsi  bahwa  kerjasama  antar  negara  dapat  dilakukan untuk  mewujudkan  kepentingan  nasional  melalui  wadah  kerjasama internasional.  Negara  dari  sudut  pandang  liberalisme  merupakan representasi dari individu, sehingga negara bukanlah aktor yang bersifat
tunggal,  melainkan  individu  itu  sendiri.  Jika  dikaitkan  dengan  teori liberalisme,  Indonesia  sejatinya  bukanlah  aktor,  namun  aktor sesungguhnya  adalah  warga  negara  Indonesia. Indonesia diibaratkan sebagai ‘kendaraan’ yang dikendarai oleh warga negaranya untuk menuju kepentingan  bersama.  Kepentingan  nasional  bagi  kaum  liberalis hakikatnya  adalah  kepentingan  dari  individu-individu  itu  sendiri, sehingga kepentingan nasional suatu negara merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan  individu  yang  diciptakan  oleh  individu  pula. Ibarat  kendaraan,  Indonesia  menjadi  transportasi  yang  efektif  bagi individu  yang  disini  adalah  warga  negara  untuk  mencapai  kepentingan mereka. Kepentingan nasional merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh suatu negara, sementara untuk mencapai kepentingan tersebut diperlukan strategi, taktik, dan kebijakan luar negeri (Rosyidin, 2022). Jika Indonesia ingin  mencapai  pembangunan  industri  perikanan  yang  berkelanjutan  di tahun  2025  mendatang,  maka  kerjasama  merupakan  cara  terbaik  untuk mewujudkannya.  Kerjasama  tidak  berarti  negara  sepenuhnya  menaruh kepentingan  bersama  diatas  kepentingan  pribadi,  namun  negara  tetap berpedoman  pada  kepentingan  nasionalnya  (Rosyidin,  2022).  Kerjasama Indonesia  melalui  ASEAF-SCF  berangkat  dari  kepentingan-kepentingan warga negara untuk mensejahterakan kehidupannya dengan membangun industri  perikanan  yang  berkelanjutan  dan  mempercayakannya  kepada pemerintah  untuk  berkolaborasi  dengan  mengedepankan  kerjasama melalui  forum  ASEAF-SCF.  Teori  liberalisme  menjelaskan  bahwa kerjasama  merupakan  cara  untuk  memenuhi  tujuan  masing-masing negara. Liberalisme percaya bahwa dengan adanya kerjasama, maka akan tercipta absolute  gain atau  kepuasan  dari  masing-masing  negara. Kerjasama tersebutlah yang kemudian dilakukan Indonesia melalui forum ASEAF-SCF dengan memusatkan pikiran pada isu pelanggaran hak asasi manusia  di  sektor  perikanan  bersama  negara-negara  kawasan  Asia Tenggara  lainnya  yang  idealnya  memiliki  latar  belakang  permasalahan yang sama. Dari kerjasama ASEAF-SCF berarti menyatukan semua pihak yang kesepakatannya diperlukan untuk merespon kebijakan HRDD yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.
Dari  penjelasan  diatas,  kerjasama  internasional  berangkat  dari kepentingan-kepentingan  individu  yang  direpresentasikan  melalui negara,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  keterlibatan  Indonesia  dalam forum  ASEAF-SCF  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  nasional  untuk
membangun  industri perikanan yang berkelanjutan dengan  memusatkan perhatian  pada  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  nelayan Indonesia.  Kesejahteraan  warga  negara  Indonesia  berpengaruh  pada keamanan  nasional  Indonesia,  sedangkan  pembangunan  nasional  selalu berkaitan  erat  dengan  kesejahteraan  warga  negaranya.  Oleh  karena  itu, hak  asasi  manusia  menjadi  salah  satu  hal  yang  berkaitan  erat  dengan pandangan  konsep  keamanan  manusia,  karena  individu  atau  warga negara  menjadi  nilai  utama  dalam  mengatasi  segala  ancaman  keamanan nasional.  Seiring  bertambahnya  populasi  di  dunia,  kebutuhan  akan pangan  semakin  meningkat.  Berdasarkan  Food  and  Agriculture Organization  (2020)  sebanyak  88%  produk  ikan  menjadi  konsumsi  dari manusia.  Karena  negara  harus  memenuhi  hak-hak  warganya,  maka negara  perlu  menjamin  ketersediaan  pangan  untuk  masyarakatnya dengan  menjamin  ketersediaan  sumber  daya  dan  mutu  gizi.  Maka  dari itu,  pembangunan  perikanan  yang  berkelanjutan  merupakan  cara pemerintah  untuk  menjamin  ketahanan  pangan  dan  mengantisipasi terjadinya  kelaparan  yang  dikarenakan  oleh  kurangnya  berkurangnya sumber daya. Selain itu, mengingat bahwa pekerja perikanan di Indonesia didominasi  oleh  nelayan  skala  kecil,  maka  dengan  dikembangkannya perikanan  yang  berkelanjutan  dapat  mendukung  kesejahteraan  nelayan skala  kecil  dengan  menciptakan  lapangan-lapangan  kerja  baru  bagi mereka.  Kemudian,  Indonesia  dengan  aset  wilayah  laut  yang  luas memiliki  kesempatan  pembangunan  ekonomi  yang  besar,  sehingga pengembangan  perikanan  yang  berkelanjutan  dapat  melindungi  aset besar  ekonomi  negara  (FIHRRST,  2022).  Dengan  mewujudkan  perikanan yang  berkelanjutan,  Indonesia  dapat  menjadi  negara  eksportir  produk perikanan  terbesar  di  dunia.  Meskipun  terkesan  terlalu  berambisi,  poin terpentingnya  adalah  Indonesia  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  laut sebagai  sumber  kekuatan  nasionalnya,  dengan  demikian  kepentingan- kepentingan individu atau kepentingan nasional tadi dapat terjamin.
Masa depan perikanan berkelanjutan di Indonesia bergantung pada bagaimana  pemerintah  dapat  mengelolanya.  Kembali  pada  pandangan liberalisme,  dimana  kepentingan  nasional  berangkat  dari  kepentingan warga negara. Ketika warga negara telah memberikan kepercayaan pada pemerintah  untuk  membangun  industri  perikanan  yang  berkelanjutan
dan  mengatasi  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia  pada  nelayan, pemerintah  sudah  seharusnya  sungguh-sungguh  memenuhi  apa  yang menjadi  kepentingan  warga  negaranya  agar  keterlibatan  tersebut  dapat efektif. Kesungguhan Indonesia  dapat  dimulai  dari  tahap  ratifikasi ketentuan  internasional  yang  belum  terlaksana  hingga  saat  ini.  Proses ratifikasi  dimulai  dengan  mengubah  regulasi  dan  peraturan  agar  tidak terjadi  kebijakan  yang  tumpang  tindih.  Indonesia  juga  perlu  untuk meningkatkan  pengawasan  hukum  di  sektor  perikanan  dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam  bidangnya  agar  tidak  merugikan  kepentingan  warga  negara. Dengan  demikian,  kepentingan  warga  negara  yang  tercapai  akan meningkatkan  rasa  kepercayaan  warga  negara  terhadap  pemerintah, sehingga Indonesia sebagai negara tidak akan kehilangan kedaulatannya. Hak asasi manusia sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sederhananya, jalur pembangunan yang tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia tidak akan berkelanjutan dan  menjadikan  gagasan  pembangunan  berkelanjutan  menjadi  tidak berarti.

## D. SIMPULAN
Indonesia  sebagai  negara  maritim  dengan  wilayah  laut  yang  luas sudah  seharusnya  dapat  menaruh  perhatian  penuh  pada  hak  asasi nelayan  dan  memenuhi  apa  yang  menjadi  kebutuhan  mereka.  Industri perikanan  berkelanjutan  berarti  mewujudkan  ketahanan  pangan  di  masa sekarang  dan  masa  yang  akan  datang  dengan  menyeimbangkan kepentingan  dari  berbagai  aspek  seperti  sosial,  lingkungan,  keamanan, dan ekonomi. Salah satu cara untuk mengembangkan industri perikanan yang  berkelanjutan  adalah  dengan  menjawab  segala  permasalahan  yang berkaitan  dengan  hak  asasi  para  nelayan.  Pengawasan  pada  pekerja perikanan memerlukan inovasi dan kebijakan yang terpadu, sehingga hal tersebut  harus  mendapat  perhatian  penuh  dari  pemerintah.  Jaminan  hak asasi  manusia  yang  diberikan  Indonesia  kepada  para  nelayan  akan membawa  kehidupan  nelayan  ke  taraf  yang  lebih  baik.  Dengan kehidupan  nelayan  yang  lebih  baik,  maka  Indonesia  akan  mencapai kepentingan  nasionalnya  untuk  mewujudkan  industri  perikanan  yang berkelanjutan.  Dengan  latar  belakang  kepentingan  nasional  untuk menjadikan  industri  perikanan  sebagai  sumber  pembangunan  nasional,
Indonesia  terlibat  dalam  kerjasama Annual  SouthEast  Asia  Forum  - Sustainable Capture Fisheries sebagai respon terhadap kebijakan HRDD oleh Uni  Eropa  yang  mewajibkan  setiap  perusahaan  di  industri  perikanan menghormati hak asasi manusia setiap pekerja perikanan. Oleh karena itu, pembangunan  industri  perikanan  yang  berkelanjutan  tidak  dapat dipisahkan dari hak asasi para pekerja perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Lukman.  &  Surya  T.  Ade  (2013).  Kebijakan  Pengembangan Perikanan  Berkelanjutan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Kebijakan Publik, 4 .
Achmad  Sani  Alhusain,  A.  T.  (2019). Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi Kelautan  Indonesia:  Quo  Vadis? Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Ambari,  M.  (2022,  July  26). Mongabay (Situs Berita Lingkungan) .  Retrieved from Perjanjian Kerja Laut dan Ancaman Eksploitasi Kerja di Kapal Perikanan: https://www.mongabay.co.id/2022/07/26/perjanjian- kerja-laut-dan-ancaman-eksploitasi-kerja-di-kapal-perikanan/
Antonie  Gilbert,  A.  P.  (2022).  Apa  arti  Arahan  Uji  Tuntas  Keberlanjutan Perusahaan  (CSDD)  usulan  Komisi  Eropa  bagi  hak  asasi  manusia masyarakat  adat  dan  komunitas  lokal? Forest  people  Programme ,  1- 12.
Arumingtyas, L. (2022, June 8). Mongabay Situs Berita lingkungan . Retrieved from  Uji  Tuntas  Uni  Eropa:  Momentum  Perbaiki  Tata  Kelola  dan Perhatikan Petani Swadaya: https://www.mongabay.co.id/2022/06/08/uji-tuntas-uni-eropa- momentum-perbaiki-tata-kelola-dan-perhatikan-petani-swadaya/ Asia, G. S. (2019, December 9). Greenpeace . Retrieved from Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas:
https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3428/seabou nd-the-journey-to-modern-slavery-on-the-high-seas/
Asia,  G.  S.  (2021,  May  31). Greenpeace .  Retrieved  from  Forced  Labour  at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fisher:
https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/44492/force d-labour-at-sea-the-case-of-indonesian-migrant-fisher/
Azmila  Newsletter .  (n.d.).  Retrieved  from  New  EU  Mandatory  Due
Diligence  Regime  on  Human  Rights,  the  Environment  and  Good Governance: https://www.azmilaw.com/insights/new-eu- mandatory-due-diligence-regime-on-human-rights-the- environment-and-good-governance/
Badan  karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan . (2020,  November  4).  Retrieved  from  Peringkat  Kedua  produsen Hasil  Perikanan,  pemerintah  Indonesia  Upayakan  Peningkatan Ekspor: https://kkp.go.id/bkipm/artikel/25535-peringkat-kedua- produsen-hasil-perikanan-pemerintah-indonesia-upayakan- peningkatan-ekspor
Bahdad,  e.  Y.  (n.d.). Permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia.
Universitas Terbuka.
Berridge,  G.  (2023). Diplomasi  (Teori  dan  Praktik). Yogyakarta:  penerbit ANDI
Batubara,  Nury.  Ulfah.  (2021).  Liberalisme  John  Locke  dan  Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. Jurnal Education and Development , 9.
Campbell,  Tom.  (2001). Human  Rights  and  The  Partial  Eclipse  of  Justice. Kluwer: Academy Publisher.
Dugis,  Vinsensio.  (2016). Teori hubungan internasional : (perspektif-perspektif klasik). Cakra Studi Global Strategis: CSGS Publisher.
darusman, M. (2022). Human Rights at Sea: Protecting the Workers at the Fishing  Industries  through  International  Collaboration. Annual South-East Asian forum on Sustainable Capture Fisheries , (pp. 1-17).
Destructive  Fishing  Watch  Indonesia .  (023,  February  26).  Retrieved  from Forced Labour Trap in Indonesian Fishing Vessel:
https://dfw.or.id/forced-labour-trap-in-indonesian-fishing-vessel/
Destructive  Fishing  Watch  Indonesia .  (2022,  October  1).  Retrieved  from Partisipasi publik Melindungi Awak Kapal Perikanan:
https://dfw.or.id/partisipasi-publik-melindungi-awak-kapal- perikanan/
Dugis,  V.  (2016). Teori  Hubungan  Internasional. Surabaya:  Cakra  Studi Global Strategis.
Dung,  H.  D.  (2021). Human  Resource  Development  Readliness  in  ASEAN. Jakarta: ASEAN Labour Study Report.
Fadilla  Octaviani,  D.  R.  (2022). Potret  Kerawanan  Kerja  Pelaut  Perikanan  di Kapal  Asing:Tinjauan  Hukum,  HAM,  dan  Kelembagaan. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative.
Forum, I. L. (2018). labor Exploitation, Illegal Fishing and Brand Responsibility in  the  Seafood  Industry. Washington:  International  Labor  Rights Forum.
Greenpeace.  (2021,  September).  Forced  Labour  at  Sea:  The  Case  of Indonesian Migrant Fisher. Retrieved September 7, 2023 .
Gearhart,  J.  (2022). Human  rights  and  Environmental  Due  Diligence  in  the Seafood Industry. Washingston DC: School of International Service.
GreeanPeace.  (2021). Forced  labour  at  sea:  The  Case  of  Indonesian  Migrant Fishers. Jakarta: Greenpeace.
GreenPeace.  (2022). A  Study  on  human  Rights  Violations  of  Vessel  Crews  in Southeast Asia: Omission of Modern Slavery. Jakarta: GreeanPeace.
Helwa,  N.  N.  (2017).  Analisis  Peran  Sektor  Perikanan  Terhadap  Produk Domestik Bruto di Indonesia. Universitas Islam Indonesia .
Jackson,  R.  (2005). Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indonesia  Ocean  Justice  Initiative.  (2022).  Maritime  Security  Threat  Map (Hotspot Areas-Natuna). September 7, 2023 .
Indonesia  Ocean  Justice  Initiative .  (2022,  September  25).  Retrieved  from Potret  Kerawanan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pelaut  Perikanan:
https://oceanjusticeinitiative.org/2022/09/25/potret-kerawanan- pekerja-migran-indonesia-pelaut-perikanan/
International  Labour  Organization .  (2021,  December  20).  Retrieved  from Migrant fishers prone to modern slavery:
https://www.ilo.org/jakarta/info/public/fs/WCMS_832460/lang-- en/index.htm
Integrity  Indonesia.  (2022).  Dampak  arahan  uji  tuntas  HAM  Uni  Eropa terhadap bisnis di luar Eropa. Retrieved Agustus 31, 2023 .
International  Labour  Organization.  (2021).  Migrant  fishers  prone  to modern slavery. Retrieved September 7, 2023 .
Kusdiantoro, Fahrudin. Ahmad.  (2019). Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret  dan  Tantangan  Keberlanjutannya. Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 14.
Kusuma,  Ayusia  Shabita.  (2021). Human  Security  dalam  Hubungan Internasional. Yogyakarta: Ilmu.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia .  (2020,  Agustus  19).  Retrieved  from Mengadu  Ke  KSP,  nelayan  Keluhkan  Sulit  Akses  BBm  Bersubsidi: https://knti.or.id/mengadu-ke-ksp-nelayan-keluhkan-sulit-akses- bbm-bersubsidi/
Kezia  Eka  Sari  Dewi,  A.  A.  (2021). Merespon Potensi Ekonomi Pasar Produk Perikanan  Eropa  dan  Tuntutan  Perlindungan  Lingkungan;Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan. Jakarta: KBRI Brussel.
Koral.  (2022,  June  4).  Retrieved  from  Nelayan  tenggelam  Dalam Problematika Bahan Bakar: https://koral.info/id/nelayan-tenggelam- dalam-problematika-bahan-bakar/
Kusdiantoro,  A.  F.  (2019).  Perikanan  Tangkap  di  Indonesia:  Potret  dan Tantangan Keberlanjutan. Jurnal Sosial Ekonomi , 145-162.
Kusuma, A. S. (2022). Human Security Dalam hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Liandi, A. (2023, June 16). Lautsehat.id . Retrieved from Overfishing sebagai Isu  Kontroversial  dalam  Industri  Perikanan  Indonesia:  Fakta  dan Dampaknya:  https://lautsehat.id/flora-fauna/andryan/overfishing- sebagai-isu-kontroversial-dalam-industri-perikanan-indonesia- fakta-dan-dampaknya/
Lukman  Adam,  T.  A.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik .
Luthfiana,  N.  (2022). Kementerian Kelautan  dan  perikana  Republik  Indonesia . Retrieved  from  Refleksi  2022:  Tegasnya  KKP  Tindak  Pelanggaran Kelautan  dan  Perikanan:  https://kkp.go.id/artikel/48008-refleksi- 2022-tegasnya-kkp-tindak-pelanggaran-kelautan-dan-perikanan
McGlinchey, Stephen. (2017). International Relations Theory. Jakarta: Takdir, Trans.
Mumtazinur, &. Yenny Sri Wahyuni. (2021). Keamanan Individu (Personal Security)  dan  Qanun  Hukum  Keluarga:  TInjauan  Konsep Keamanan Manusia (Human Security). Jurnal Hukum Keluarga , 4.
Maritim News . (2023, October 19). Retrieved from National Fishers Center Catat Ada 232 Korban Awak Kapal Perikanan Sepanjang 2020-2022: http://maritimnews.com/2022/04/national-fishers-center-catat-ada- 232-korban-awak-kapal-perikanan-sepanjang-2020-2022/
Muamar,  A.  (2022,  October  31). Green  Network .  Retrieved  from Perbudakan Modern di Kapal Ikan: https://greennetwork.id/unggulan/perbudakan-modern-di-kapal- ikan/
Mukti,  T.  A.  (2017). Dasar-Dasar  Kajian  Teori  Hubungan  Internasional. Bristol: Michael Tang.
Nishikawa, Yukiko. (2010). Human Security in Southeast Asia. Routledge.
Nurhakim, R. (2021). Rekapitulasi Data Tindak Pidana Kelautan dan perikanan Tahun 2021. Jakarta: Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia.
Organisation,  I.  L.  (2019,  June).  Indonesia's  Fisheries  Human  Rights Certification System: Assesment,
Commentary and
Recommendation. pp. 9-56.
PASPI.  (2022).  MANDATORY  EUROPEAN  DUE  DILIGENCE  DAN DAMPAK  PADA  INDUSTRI  SAWIT  NASIONAL. Palm  Journal , 586-588.
Pasuhuk,  H.  (2015,  April  14). DW .  Retrieved  from  Indonesia  Usut Perdagangan Manusia di Benjina: https://www.dw.com/id/komnas- ham-selidiki-kasus-perbudakan-nelayan-di-benjina/a-18380337
PPID  Kabupaten  Bengkalis .  (2018,  April  30).  Retrieved  from  Problematika Nelayan Indonesia:
https://ppid.bengkaliskab.go.id/web/detailberitafoto/112/problemat ika-nelayan-indonesia
Publik,  K.  K.  (2021,  January  16). Universitas  Padjadjaran .  Retrieved  from Sektor  perikanan  Tangkap  Indonesia  Punya  Polemik  yang Kompleks: https://www.unpad.ac.id/2021/01/sektor-perikanan- tangkap-indonesia-punya-polemik-yang-kompleks/
Putri.  (n.d.). Integrity  of  Indonesia .  Retrieved  from  Dampak  Arahan  Uji Tuntas  HAM  Uni  Eropa  terhadap  Bisnis  diluar  Eropa: https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/04/25/dampak- arahan-uji-tuntas-ham-uni-eropa-terhadap-bisnis-di-luar-eropa/
Retnowati,  E.  (2011).  Nelayan  Indonesia  dalam  Pusaran  Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). Perspektif , 149- 159.
Robert,  Soresen.  Georg.  (1999). Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Belajar.
Rosyidin,  M.  (2022). Teori  Hubungan  Internasional:  Dari  Perspektif  Klasik sampai Non-Barat/. Depok: Rajawali Pers.
Republika.  (2022).  Kemenko  Marves  dan  FIHRRST  Gelar  ASEAF-SCF. Agustus 12, 202 .
Sonny, Sudiar. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara.
Sari,  E.  V.  (2015,  April  07). CNN Indonesia .  Retrieved  from  Benjina,  Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-
44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur- indonesia
Sudiar, S. (2019). Pendekatan keamanan manusia dalam Studi Perbatasan Negara. Jurnal Hubungan Internasional , 152-160.
The  Bali  Sun .  (2022,  June  25).  Retrieved  from  Fishing  Industry  Raises Concerns About Slavery During Bali Conference: https://thebalisun.com/fishing-industry-raises-concerns-about- slavery-during-bali-conference/
The  Foundation  For  International  Human  Rights  Reporting  Standards .  (n.d.). Retrieved  from  Human  Rights  Policy  Development  and  Human Rights Due Diligence (HRDD) Implementation: https://fihrrst.org/human-rights-policy-development-and-human- rights-due-diligence-hrdd-implementation
Ulfah  Nury  Batubara,  R.  S.  (2021).  Liberalisme  John  Locke  dan pengaruhnya  Dalam  Tatanan  Kehidupan. Jurnal  Education  and Development , 485-491.
United  Nations  Responsible  Business  and  Human  Rights  Forum  Asia-Pacific . (n.d.).  Retrieved  from  Bigger  Fish  to  Fry:  Human  Rights  Due Diligence in the Seafood Sector: https://www.rbhrforum.com/hrdd- seafood