## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI TERORIS
(Kajian Politik Hukum dan  Islam)

## Siti Marwiyah
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email : sitimarwiyah@gmail.com

## Hairus
Politeknik Negeri Malang Email : hairus1991@gmail.com
M. Syahrul Borman Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email : syharulborman@gmail.com

## Abstrak
Model  pembelajaran  di  dunia  Pendidikan,  baik  pendidikan  formal  maupun tidak,  sangatlah  menentukan  terbentuknya  anak-anak  atau  subyek  didik. Mereka    akan  memiliki  ketahanan  mentalitas  dan  spiritualitas  yang  kuat ataukah  tidak,  akan  dipengaruhi  oleh  penyelenggaraan  pembelajaran  yang diterima atau ditransformasikan kepadanya. Dirinya akan jadi subyek yang dapat    mencegah  atau  dicegah  dari  kemungkinan  menjadi  kader-kader terorisme  diantaranya  berkat  pengaruh  nilai-nilai  secara  yuridis  maupun agama  yang  diinternalisasikannya  secara  edukatif.  Keterjerumusan  anak menjadi  kader  terorisme  merupakan  bagian  dari  kritik  serius  terhadap ketidakseriusan penyelenggaran Pendidikan.
Kata Kunci: terorisme, Pendidikan, hukum, agama.

## Abstract
The learning model in the world of education, whether formal education or not, really determines the formation of children or students. They will have a  strong  mentality  and  spirituality  resilience  or  not,  will  be  influenced  by the organization of learning that is received or transformed to them. He will be  a  subject  who  can  prevent  or  be  prevented  from  becoming  terrorism cadres,  including  thanks  to  the  influence  of  juridical  and  religious  values which he internalizes educatively. The fall of children into terrorism cadres is  part  of  a  serious  criticism  of  the  lack  of  seriousness  in  providing education.
Keywords: terrorism, education, law, religion.

## PENDAHULUAN
Julukan  sebagai  “negeri  teroris”  sudah  demikian  sering  diberikan oleh  masyarakat  internasional  pada  Indonesia.  Negeri  ini  tidak  pernah  sepi dari setumpuk persoalan tindak kekerasan yang datang silih berganti muncul terutama  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini.  Repotnya  lagi  belum  satu masalah  selesai  dipecahkan,  kemudian  muncul  lagi  masalah  yang  baru. Salah  satu  kasus  yang  muncul  (terjadi)  adalah  peledakan  bom  yang dilakukan  oleh  teroris  di  berbagai  tempat  di  Indonesia,  Diantara  peladakan bom ini,  ditengarai ada beberapa yang melibatkan anak-anak dibawah umur atau  berstatus  remaja.  Mereka  dijumpai  di  tempat  kejadian  perkara  atau mempunyai hubungan dekat dengan tersangka/terdakwa terorisme. 1
Terorisme telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan  negara.  Bagi  keluarga  korban  kebiadaban  teroris  membawa  dampak psikologis  yang  berat,  rasa  kehilangan  orang  –  orang  tercinta  merupakan beban  psikologis  yang  sulit  dihadapi.  Bagi  Negara  aksi  –  aksi  kekerasan yang  dilakukan  oleh  teroris  berakibat  buruk  pada  citra  keamanan  dan kenyamanan. 2
Perkembangan kejahatan internasional ( international crime ) di abad ke-21  ini  tampak  semakin  meningkat  dan  sudah  merupakan  pembahasan umum di kalangan masyarakat internasional, bahkan telah dijadikan agenda Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB).  Perkembangan  tersebut  membuktikan setiap  kejahatan  lokal  atau  nasional  yang  memiliki  aspek  internasional selalu  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional,  baik  melalui  PBB maupun melalui lembaga–lembaga internasional non-PBB.
Abad  21  merupakan  abad  globalisasi,  baik  dalam  perkembangan  di bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  hukum  dan  penegakan  hukum  maupun dalam perkembangan di bidang teknologi. Kecanggihan teknologi informasi saat  ini telah menjadikan kehidupan manusia tidak lagi dibatasi  oleh ruang dan  waktu.  Dapat  dikatakan  bahwa  jarum  yang  jatuh  di  satu  negara  atau bahkan di satu wilayah tertentu dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan akan segera diketahui oleh seluruh bangsa di dunia, sehingga tidak ada lagi yang  tersisa  sekecil  apapun  informasi  mengenai  kejadian–kejadian  lokal, apalagi  kejadian  lokal  atau  nasional  yang  bermuatan  aspek  internasional. Banyak  peristiwa  dan  kejadian  di  Indonesia  yang  telah  membuktikan pernyataan di atas. 3
1 Aminah, Anak dan Terorisme , (Malang: Permata Hati, 2010), hlm. 15 2 Reni  Windiani, Peran  Indonesia  Dalam  Memerangi  Terorisme .  Jurnal  Ilmu Sosial Vol. 16|No. 2|Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
3 Romli  Atmasasmita, State  Trrorism,  Perspektif  HAM,  Hukum,  dan  Sosiologis , (Malang: Fakultas Hukum, Unisma, 2003), hlm. 55.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Terorisme  telah  menjadi  ancaman  nyata  masyarakat  global. Kelompok  teroris  dalam  melancarkan  aksinya  telah  menimbulkan  korban harta  dan  nyawa  manusia-manusia  tidak  berdosa.  Mereka  telah menyampaikan  pesan  melalui  teror  disebar  agar  masyarakat  dan  dunia memperhitungkan  eksistensinya.  Dengan  ancaman  yang  ditebar  dan  akibat makronya bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka logis kalau terorisme ditempatkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa),
Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tidak terlepas dari dampak  teknologi  canggih  di  bidang  komunikasi  dan  informasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kiranya sudah tidak patut dan tidak layak  lagi  jika  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  selalu  mengedepankan sikap  “ inward  looking ”  dengan  filosofi  yang  cenderung chauvinistic . Namun  demikian,  di  sisi  lain  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  juga  tidak perlu harus menjelek–jelekan kedaulatan negara dan kehormatannya sebagai bangsa  yang  beradab  dan  hidup  di  tengah–tengah  pasang  surut  kehidupan masyarakat  internasional  yang  serba  tidak  menentu  seperti  layaknya kehidupan di antara siang dan malam yang kadang diselingi gerhana, 4
Kejahatan  terorisme  dipandang  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak asasi  manusia,  karena  seringkali  korbannya  adalah  masyarakat  yang  tidak berdosa. Fenomena baru yang muncul sebagai tindak kriminal di Indonesia adalah anak-anak yang dijadikan kader oleh para teroris. 5

## PEMBAHASAN Anatomi Terorisme
Menurut Rikard, teror dan terorisme tidak identik dengan kekerasan, terorisme adalah puncak aksi kekerasan ( terorisem is the apex of violence ). Bisa  saja  kekerasan  terjadi  tanpa  teror,  tetapi  tidak  ada  teror  tanpa kekerasan.  Praktik  teror  termasuk  ekspresi  watak  dasar  manusia  yang  ingi berkuasa  ( will  to  power ).  Mengenai  definisi  terorisme  itu  sendiri, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Resolusi  Majelis  Umum  PBB No. 51/210 Tahun 1999, menyebutkan: a) Dengan tegas menghukum semua perbuatan,  metode  dan  praktek  terorisme  sebagi  sebuah  kejahatan  dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun yang melakukannya., b)  Menegaskan  sekali  lagi  perbuatan  kejahatan  yang  direncanakan  untuk menimbulakan kegoncangan dan ketakutan negara secara umum, kelompok individu  atau  person  tertentu  untuk  tujuan  politik  dalam  segala  keadaan yang  tidak  dapat  dibenarkan,  apapun  pertimbangannya,  baik  itu  politis,
4 Ibid.
5 Hari Harjanto Setiawan, Adhani Wardianti, Iyus Yusuf, Andi Azikin , Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Ekologi Sosial
Sosio Informa , Vol 6, No 3 (2020) , hlm. 1.
filosofis,  ideologi,  ras,  etnik,  agama,  atau  alasan  lain  yang  dapat  menjadi dasar pembenar perbuatan terorisme. 6
Terorisme  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  luar  biasa  yang  menjadi perhatian  dunia  dewasa  ini  yang  digolongan  terhadap  kejahatan  kemanusiaan ( crime  against  humanity ),  serta  merupakan  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan setiap  negara  karena  terorisme  sudah  merupakan  kejahatan  yang  bersifat internasional  yang  menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat  perlu  dilakukan  pemberantasan  secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. 7
Jika  terorisme  diartikan  sebagai  kekerasan  dalam  memperjuangkan suatu  tujuan politik, maka kemerdekaan bangsa  Indonesia adalah hasil dari kegiatan terorisme. Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh sebagian besar para  pejuang  kemerdekaan  Indonesia  untuk  mengusir  penjajah  dari  negeri ini. Mereka melakukan 'teror'. Selanjutnya, mengapa melakukan 'teror' yang sama sekarang menjadi kegiatan terlarang. Tentu saja karena konteks sosial dan  politik  di  Indonesia  sudah  berubah.  Kemerdekaan  sudah  tercapai  dan kedaulatan  sudah  di  tangan.  Namun,  jika  bangsa  Indonesia  telah  berhasil menggunakan  nilai  agama  sebagai  alat  untuk  mencapai  kemerdekaan, mengapa bangsa lain tidak boleh?.
Menolak  terorisme  adalah  wajib  tetapi  menyelesaikan  akar permasalahan  merupakan  kunci  utama  dari  sikap  penolakan  terhadap terorisme. Amerika Serikat hanya mengejar pelaku teror tetapi belum pernah memberi jawaban secara resmi dan lengkap terhadap tuntutan dan motivasi para teroris (baca Osama bin Laden dkk.). Mengurai, mengidentifikasi, dan menyelesaikan  akar  permasalahan  merupakan  sikap  penolakan  terhadap terorisme yang paling penting untuk mencegah terjadinya terorisme di masa mendatang.  Terorisme  bukan  problem  lokal  tetapi  problem  internaional, playground -nya berskala international. Terorisme dapat terjadi dimana saja, kapan  saja  dan  targetnya  pun  siapa  saja.(Ong  Yen  Nee,  2002).  Terorisme bukan  problem  Amerika  semata  tatapi  manjadi  masalah  seluruh  umat manusia. (Santoso, 2007). 8
Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan extraordinary crime dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang extraordinary crime inilah hampir semua negara mengunakan undang- undang khusus dalam menanggulangi tindak pidan terorisme. Akan tetapi, Kent Roach (Canada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum
6 Wahyidi Djafar, dalam Aminah, Op.Cit , hlm. 23,
7 Mamay  Komariah,  Kajian  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Presfektif  Hukum Pidana Internasional, Galuh Yustisi , Vpl 5. No. 1, 2017, hlm. 2.
8 Aminah, op.cit , hlm. 21.
pidana dan HAM (antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil) menolak pandangan demikian. Bagii mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penangganannyapun cukup dengan aturan perundang- undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya. Dalam kontek sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan KUHP dan KUHAP saja tidak perlu menggunakan UU Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (Internal scurity act). Namun demikian, tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagia mala per se bukan termasuk mala prohibita. Hal ini karena terorisme merupakan crime against concience, menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela. 9

## Konstruksi Doktrin Terorisme
Wahyudi  Djakfar  menyebut,  Terorisme  telah  memiliki  sejarah panjang, sebagai sebuah model kejahatan yang ada di permukaan bumi ini. Hakekat  terorisme  itu  sendiri  adalah  kejahatan  dengan  pemberatan,  karena beberapa  delik  kejahatan  diakumulasikan  dalam  satu  tindakan  perbuatan melawan hukum. Disebut juga sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia  ( gros  violence  of  human  rights ),  karena  terorisme  merampas  hak- hak  paling  dasar  umat  manusia.  Disebut  kejahatan  transnasional  karena terorisme  melampaui  batas-batas  yurisdiksi  nasional  suatu  negara.  Secara umum,  terorisme  adalah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  terorisme direncanakan  secara  sistematik  untuk  memusnahkan  peradaban  manusia. 10 Terorisme  telah  terbukti  mendestruksi  banyak  kepentingan  asasi  dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. 11
Sejak jaman Yunani kuno, manusia telah mengenal metode teror lewat praktek kekerasan, hal ini setidaknya bisa dilihat dari kata terrere yang menginduk dari bahasa Yunani. Penggunaan terorisme sebagi alat tujuan politik dimulai pada kurun waktu 66-70 M. Gerakan Yahudi Zealot menempatkan taktik terorisme sebagai alat perlawanan atas kekejaman dan penindasan pemerintahan Romawi. Jaman Revolusi Perancis sangat dikenal adanya model pemerintahan teror pimpinan Robespierre. Terorisme modern dimulai pada abad 19, yang ditandai dengan penghancuran dan pembunuhan terhadap simbol-simbol negara. Tercatat enam kepala negara tewas oleh aksi teroris.
Doktrin terorisme terus dikembangkan dengan berusaha menunjukan sisi  baik  teror  sebagai  legalisasi  kekerasan,  teroris  disandingkan  dengan
9 Ibid,
10 Ibid 11 Khudzaifah, Terorisme  dari  Masa  Kemasa  (Kajian  Multidimensi) ,  (Jakarta: Gema, 2019), hlm. 5,

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
pejuang  revolusi.  Terorisme  berekembang  cepat,  globalisasi  menjadi  salah satu  alasan  mengapa  terorisme  kini  sangat  mungkin  ditemui  diseluruh belahan  dunia.  Modelnya  pun  kian  bervariasi.  Pelaku  teroris  tidak  hanya terpaku  pada  peledakan  bom,  mereka  juga  mulai  mengembangkan  aksi lewat penculikan dan pembajakan. 12
Muladi  menyebut,  bahwa  terorisme  merupakan  tindakan  kekerasan atau  ancaman  tendakan  kekerasan    terlepas  dari  motif  atau  niat  yang  ada untuk  menjalankan  rencana  tindak  kejahatan  individu  atau  kolektif  dengan tujuan meneror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka tau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik,  atau  menguasainya  atau  merampasnya,  membahayakan  sumber nasional,  atau  fasilitas  internasional,  atau  mengancam  stabilitas,  integritas territorial, kesatuan politis  atau kedaulatan negara-negara yang merdeka. 13
Tindakan  dalam  bentuk  terorisme  terbagi  dalam  beberapa  kategori: a) penggunanaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu secara  sistematis  atau  tindakan  perorangan  maupun  kampanye  kekerasan yang  dirancang  untuk  menciptakan  ketakutan,  b)  menggunakan  ancaman kekerasan  atau  melakukan  kekerasan  tanpa  pandang  bulu,  baik  terhadap musuh  atau  sekutu,  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politik,  c)  sengaja bertujuan  menciptakan  dampak  psikologis  atau  pisik  terhadap  kelompok masyarakat atau korban tertentu, dalam rangka mengubah sikap dan perilaku politik  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pelaku  teror,  d)  meliputi  kaum revolusioner,  ekstrimis  politik,  penjahat  yang  bertujuan  politik  dan  para lunatik sejati, e) pelakunya dapat beroperasi sendiri ataupun sebagai anggota kelompok yang terorganisasi, bahkan pemerintah tertentu, f) motifnya dapat bersifat pribadi, atau destruksi atas pemerintahan, atau kekuasaan kelompok. Sedang ambisinya dapat terbatas (lokal) seperti penggulingan rezim tertentu dan  global  seperti  revolusi  simultan  di  seluruh  dunia,  g)  odusnya  dapat berupa penculikan untuk mendapat tebusan, pembajakan, atau pembunuhan kejam  yang  tidak  dapat  dikehendaki  oleh  para  pelakunya,  h)  aksi-aksinya dirancang  untuk  menarik  perhatian  dunia  atas  eksistensinya,  sehingga korban  dan  yargetnya  dapat  saja  tidak  berkaitan  sama  sekali  dengan perjuangan  para  pelakunya,  i)  aksi-aksi  teror  dilakukan  karena  termotivasi secara politik, atau karena keyakinan kebenaran yang melatarbelakanginya, sehingga  cara-cara  kekerasan  ditempuh  untuk  mencapai  tujuannya,  j) kegiatan  terorisme  ditujukan  pada  suatu  pemerintahan,  kelompok,  kelas,
12 Ibid.
13 Abdullah  Hafidz, Anak  dan  Terorisme, makalah  disampaikan  dalam  Diskusi tentang Anak dalam Terorisme Global,  LKLAI, 15 Agustus 2018, hlm. 3,

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
atau  partai  politik  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membuat  kekacauan  di bidang politik, ekonomi atau sosial. 14
Pendapat  lain  menyebutkan,  bahwa    karakteristik  terorisme  dapat ditinjau  dari  empat  macam  pengelompokkan  yaitu:  a)  karakteristik Organisasi, yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan Internasional,  b)  karakterisik  operasi,  yang  meliputi:  perencanaan,  taktik, waktu  kolusi,  c)  karakteristik  Perilaku,  yang  meliputi:  motivasi,  dedikasi, disiplin,  keinginan  membunuh  dan  keinginan  menyerah  hidup–hidup,  d) karakteristik  sumber  daya,  yang  meliputi:  latihan/kemampuan,  pengalaman perorangan  di  bidang  teknologi,  persenjataan,  perlengkapan  dan transportasi. (Paulus, 2008)

## Keberhasilan Terorisme
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  tumbuh  dan  berkembangnya terorisme,  beberapa  faktor  dominan  yang  mempengaruhinya  antara  lain  : Ideologi,  agama  dan  kepercayaan,  gerakan  perjuangan  pembebasan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, kebijakan politi, negara, rezim dan bentuk pemerintahan, media, teknologi dan informasi.
Terlepas  dari  asal-muasal  lahir  dan  berkembangnya  terorisme,  yang  pasti Indonesia  juga  sudah  terkena  imbas  dari  model  kejahatan  terorisme. Terorisme  pertama  di  Indonesia  terjadi  pada  1957,  metodenya  adalah peledakan  granat  pada  saat  acara  kepresidenan.  Selanjutnya  berkembang berbagai  macam  teror di tengah masyarakat  Indonesia. Akan tetapi,  negara ternyata  tidak  segera  tanggap  dengan  model  kejahatan  ini.  Penegakan hukum  kejahatan  terorisme  masih  disandarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang  Darurat  No.  12  Tahun  1951.  Negera tidak  dengan  segera  mengatur  kejahatan  ini  dalam  aturan  tersendiri. Akibatnya, model kejahatan terorisme tetap disamakan dengan pidana biasa, tidak ada perlakuan khusus terhadapnya. Baru setelah meletusnya peristiwa bom  Bali  pada  12  Oktober  2002,  yang  menewaskan  184  orang,  negara segera  tersentak  kaget.  Enam  hari  setelah  peristiwa  bom  Bali,  pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tidak  Pidana  Terorisme,  dan diberlakukan  surut  dengan  Perpu  No.  2  Tahun  2002.  Selanjutnya  pada  4 April  2003  Perpu  tersebut  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  No.  15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 menjadi  undang- undang,  serta  Perpu  No.2  Tahun  2002  ditetapkan  menjadi  undang-undang
14 Ria  Fitria, Informasi  Inteljen  dalam  Hubungannya  dengan  Pembuktian  Tindak Pidana Terorisme , (Malang: Kaukus Press, 2015), hlm. 14.

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
dengan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2003.  Artinya  undang-undang tersebut tetap diberlakukan surut. Perdebatan yang muncul kemudian adalah bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945  pascaamandemen.  Pasal  28  I  ayat  (1)  menyebutkan: “…, hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun .”  Ini  berarti Undang-Undang  Dasar  1945,  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  asas legalitas, serta menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  kedaan  apapun.  Berarti  disini  ada  penegasan dari UUD 1945, bahwa pasal tersebut termasuk dalam non derogable rights –hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 15
Terorisme  bukanlah  wacana  melainkan  sebuah  gerakan,  juga  bukan sekedar  menyebarkan  ketakutan  akan  tetapi  juga  meluluhlantakkan peradaban.  Beberapa  pakar  dan  analisis  menyebut  terorisme  bukan  hanya sebuah act  of  violence tetapi  sudah  menjadi criminal  conduct .  Implikasi yang ditimbulkan baik dari segi materiil maupun psikis menunjukkan bahwa betapa berbahayanya terorisme sebagai sebuah perbuatan kriminil.
Sebagai  sebuah  gerakan,  tentu  saja  terorisme  bukan  begitu  saja gampang  menjalankan  aksinya,  melainkan  dilakukan  dengan  perencanaan yang  matang  dan  dukungan  dari  kekuatan  yang  diprediksi  dengan  cermat akan  mampu  terlaksana.  Perencanaan  matang  atau  sistematis  dan berdasarkan  rekayasa  intelektualitas  dilakukan  oleh  teroris  untuk menyukseskan  aksinya.  Kalau  bukan  dilakukan  dengan  perencanaan demikian,  bukan  hanya  target  bisa  gagal  dipenuhi,  tetapi  juga  gagal menguatkan  penciptaan  opini  publik  kalau  gerakannya  sudah  eksis  dan menghadirkan suatu horor di masyarakat dan negara. 16
Salah satu bukti keberhasilan kaderisasi teroris adalah meningkatnya gejala  anak-anak  dibawah  umur  yang  terlibat  terorisme,  setidak-tidaknya masuk  dalam  jaringan  radikalisme  dan  ekstrimisme,  yang  disinyalir  bertali temali dengan masalah eskalasi terorisme.
Terorisme  seperti  tidak  pernah  kekurangan  generasi,  ibarat  pepatah mati  satu  tumbuh  seribu.  Terorisme  menjadi  semacam  magnet  doktrinal yang  bisa  menarik  kader  dengan  mudah  untuk  mempercai  dan mengkiblatinya.  Jaringan  terorganisasi  yang  disebut  publik  dan  negara sebagai terorisme ini menjual ideologi  perjuangan  atau mengemas gerakan radikalnya  dengan  dalih  demi  menegakkan  keyakinan,  kebenaran  ajaran, atau sakralitas berjihad.
15 Aminah, Op. cit, hlm. 41.
16 Ahmad Muqoddas, Membaca Teror untuk Negara , (Jakarta: Bentangjaya, 2008)

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Mereka  yang  masih  dalam  jaringan  itu  tak  kehilangan  nyali,  meski disebut  atau  dapat  stigma  teroris  atau  kader-kader  radikal.  Mereka berasumsi,  bahwa  perjuangan  yang  dilakukannya  mesti  akan  menghadapi tantangan  berat.  Mereka  meyakini,  bahwa  dari  kelompok  kecil  yang dibangunnya akan mampu memtivasi dan mendatangkan pegiat-pegiat baru untuk diyakinkan hingga menjadi bagian dari kekuatan terorganisirnya.
Kasus adanya anak-anak dibawah umur yang menjadi teroris adalah bagian  dari  bukti  keberhasilan  jaringan  teroris  dalam  menerapkan  model pembelajaran  ideologi.    Anak-anak  dibawah  umur  dipengaruhi,  digiring, dicekoki, atau dimasukkan dalam “kawahcandradimuka” dengan tema-tema ideologi  yang    menggairahkan  dan  membanggakan  dirinya    untuk  menjadi pegiat atas nama amar makruf nahi munkar.
Ajaran  a mar  makruf  nahi  munkar diposisikan  sebagai  ruh  dalam berjihad  yang  digunakan  mengisi  dan  membiaskan  wacana  anak-anak dibawah  umur,  supaya  dalam  ranah  berfikir,  bersikap,  dan  berperilakunya terfokus pada target mendekonstruksi apa dan siapa saja yang bertentangan dengannya.    Mereka  akhirnya  menjadi  semacam  “mesin”  ideologi  yang mencari  dan  berburu  obyek  yang  dikalkulasi  sebagai    target  berjihadnya. (Hafidz, 2008)
Tema  utama  ideologi  yang  digunakan  untuk  membangun  terorisme menjadi semacam parasit adalah klaim kebenaran ( truth claims ), sementara apa  dan  siapa  saja  yang  sedang    mengisi  ranah  bernegara  dan bermasyarakat, yang berbeda dengan garis ideologinya adalah “orang lain”, pembangkang kebenaran, dan pihak-pihak yang dinilainya bertanggungjawab  terhadap  maraknya  praktik  ketidak-adilan  yang  absah, sehingga pantas dilawan, dimusuhi,  dan dihabisi.
Misalnya  sejak  kematian  Dr.  Azhari,  banyak  yang  menilai,  bahwa Azahari  hanya  merupakan  salah  satu  elemen  dari  konstruksi  terorisme. Azahari  boleh  saja  mati  atau  ditembak  oleh  polisi,  akan  tetapi  Azahari- Azahari yang lain masih banyak bertebaran di tengah masyarakat, dan akan terus bermunculan.
Kaderisasi  terorisme  tidak  mengenal  putus  atau  tidak  pernah bercerai.  Ada  kekuatan  strategis  dan sistemik  yang terus menerus mencari bibit-bibit  unggul  yang  diharapkan  sekali  waktu  bisa  mengisi  kekosongan kursi  pimpinan  dikemudian  hari.    Model  demikian  layak  digolongkan sebagai  bentuk  jaringan  profesionalisme,  karena  di  dalam  organisasi  ini diikuti pola pembinaan atau pengaderan. 17
17 Abdul  Halim, Teroris    diantara  Ideologi  dan  Ketidakadilan  Global ,  (Jakarta: Nirmana Media, 2007), hlm. 54.

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
Nurdin  M.  Top  dan  Dr.  Azahari  (ketika  belum  ditembak  aparat kepolisian)  memang  dipopulerkan  sebagai  tokoh  utamanya  teroris,  tetapi yang  melebihi  Nurdin  bisa  jadi  sudah  lebih  banyak  bermunculan  di masyarakat.  Nurdin  hanya  dibesar-besarkan  oleh  jaringan  terorisme,  yang sebenarnya  bertujuan  untuk  menutupi  jaringan  kaderisasi  yang  sebenarnya. Nurdin  sebatas  umpan  yang  dipersiapkan  oleh  teroris,  padahal  kekuatan radikal ini mencoba memproduk kade-kader yang diharapkan kemampuannya melebihi Nurdin.

## Apologi Interpretaso Amar Makruf Nahi Munkar
Ungkapan  Taher  (2006)  berikut  dapat  dijadikan  pertimbangan, bahwa Tidak mudah mengetahui berapa jumlah orang yang telah dibina oleh Azahari  dan  Nurdin  M  Top.  Proses  kaderisasi  tersebut  bergerak  di  bawah permukaan dan sangat  rahasia. Berbeda halnya  dengan dakwah  Islam  pada umumnya  yang  sporadis  dan  tidak  terukur  secara  baik,  pembinaan  para kader  teroris  ini  sangat  sistematis  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama.  Sebab  proses brain  washing itu  memerlukan  tahapan  yang  perlahan. Maka tidak mengherankan jika hasil produk binaan itu, sebagaimana dapat kita  saksikan  dalam  rekaman  dokumentasi  para  teroris  di  rumah  Wakil Presiden,  Jusuf  Kalla,  memiliki  keberanian  untuk  melakukan  bom  bunuh diri. Hal  ini hanya bisa terjadi  jika seseorang telah mempunyai world  view (pandangan dunia) yang ''berbeda''.
Barangkali masyarakat  dan aparat  sekalipun tidak akan pernah tahu kuantitas  teroris  baru,  sebab  gerakan  para  teroris  itu  cukup  rapi.  Buktinya, Polri memerlukan waktu kurang lebih empat tahun untuk dapat menangkap Azahari.  Padahal,  dapat  dipastikan  bahwa  masih  ada  tokoh-tokoh  lain  di atas  Azahari.  Hal  ini  menunjukkan,  Polri  baru  menangkap  teroris  yang teridentifikasi,  karena  mereka  terlibat  langsung  dalam  perencanaan. Sedangkan  tokoh-tokoh  elitenya  atau  aktor  intelektual  yang  mengkader Azahari, belum teridentifikasi.
Hal  itu  menunjukkan,  bahwa  kaderisasi  terorisme  terbilang  sukses. Mereka telah membangun jaringan kekuatannya dengan  doktrin truth claim atau atas nama amar  makruf  nahi  munkar . Masyarakat  atau suatu  keluarga barangkali  bisa  dikejutkan  oleh  kehadiran  serombongan  polisi  yang mengobrak-abrik  rumahnya,  yang  dianggap  ada  salah  satu  anggota keluarganya (anak-anak) yang menjadi kader teroris, padahal anak-anak ini masih berusia belasan tahun atau duduk di bangku SMP.
Kalau  sudah  begitu,  tugas  penanggulangan  terorisme  bukan  hanya dari aparat Polri, tetapi juga melibatkan sekolah, pesantren, masyarakat, dan keluarga.  Mereka ini berkewajiban menciptakan suasana edukatif di bidang
keagamaan  yang  secara  demokratis,  progresif  dan  humanistik,  supaya mereka  bisa  meluaskan  pandangannya,  bahwa  agama  dan  kebenaran tidaklah absah jika dipaksakan ditegakkan dengan darah
Santoso  menyebut,  hrus  ada  keyakinan  dalam  membedakan terorisme  dengan  balas  dendam  ( revege). Gagasan  yang  tampak  sama, tetapi  memiliki  motivasi  yang  berbeda.  Meskipun  tindakan  balas  dendam, atau  ancaman  melakukan  balas  dendam  bisa  menimbulkan  teror,  namun tindak  balas  dendam  merupakan  pertalian  kesalahan  masa  lalu,  sedangkan maksud  daripada  terorisme  adalah  menimbulkan  ketakutan  akan  bahaya yang  terjadi  di  masa  depan.    Unsur    penting    mengenai  terorisme,  yang membuatnya  menjadi  suatu  strategi  yang  deemikian  kuat  dalam  situasi tertentu  adalah  efektifitasnya  dalam  menimbulkan  ketakutan  yang  sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang tidak secara langsung atau secara kebetulan menjadi obyek serangan teroris 18
Unsur  penting  tersebut  layak  dijadikan  bahan  refleksi  oleh  aparat maupun  masyarakat,  bahwa  gerakan  terorisme    berunsurkan  pada pembentukan  opini  atau  penciptaan  kondisi  psikologis  publik,  yang membuat  publik  dihinggapi  oleh  ketakutan  akibat  berbagai  gerakan  yang dilakukannya,  termasuk  kekuatan  yang  diandalkan  membangun  dan mewujudkan, serta menyebarkan gerakan, ideologi, atau doktrin-doktrinnya.
Dalam  kondisi  seperti  itu,  langkah  kaderisasi  jelas  menentukan kemapanan  organisasi.  Sementara  kemapanan  organisasi  atau  jaringan terorisme  tidak  gampang  hanya  dilawan  oleh  aparat  dan  masyarakat  yang tidak  mempunyai  modal  yang  memadai.  Minimnya  pemahaman  tentang ideologi dan gerakan terorisme  akan semakin membuat terorisme layaknya hantu  yang  tidak  diketahui  rimbanya.  Kondisi  inilah  yang  seharusnya menjadi pekerjaan serius setiap anggota masyarakat, khususnya pemerintah dan  keluarga,  padahal  kondisi  ini  masih  didukung  dengan  nasib  anak-anak Indonesia yang tidak sedikit diantaranya yang menghadapi banyak masalah.
Suatu  catatan  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk pengaduan langsung maupun tidak  langsung  telah  menunjukkan  ragam  dan  angka  yang  sangat membutuhkan  penyikapan  secara  politis  dan  yuridis  dari  semua  pihak terutama  pemerintah.  Derita  dan  berbagai  persoalan  anak-anak  kita teriliminasi  dari  lingkungan  sosial  kita  yang  agamais,  di  mana  kita senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan.  Seharusnya pula negara dalam  tanggung jawabnya secara politis  dan  yuridis  yang  diamanatkan  konstitusi,  tidak  membiarkan  dan menyerahkan  begitu  saja  tanggung  jawab  perlindungan,  pemenuhan,  dan
18 Iskandar, Keluarga: Pondasi Anak Indonesia ,  (Yogyakarta: Qpres. 2007), hlm.
17.

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
penghormatan  hak  anak  terhadap  masyarakat  dan  keluarga.  Sementara negara  masih  enggan  menempatkan  posisi  anak-anak  dalam  kebijakan pembangunan  sejajar  dengan  isu  politik  juga  ekonomi.  Akibatnya,  posisi anak-anak kita berada di persimpangan lost generation . (Sirait, 2007) Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya  anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus,  seringkali menempatkan  anak  sebagai  persoalan  domestik.  Padahal  berdasarkan Ratifikasi  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak,  Indonesia  sebagai  negara, berkewajiban  bahkan  terikat  secara  yuridis  dan  politis  untuk  melakukan langkah-langkah  strategis  guna  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kebijakan pemerintah  ini  sebenarnya  bisa  berpengaruh  besar  terhadap  masa  depan rakyatnya, termasuk  hak-hak anak, namun  ketika pemerintah kurang serius dalam  melaksanakan  produknya  sendiri  dalam  realitas,  akhirnya  banyak pihak  yang  merasa  dikorbankan  atau    dikecewakan.  Dengan  banyaknya pihak yang dikecewakan ini, bukan tidak mungkin akan terjadi reaksi yang bercorak merugikan negara. 19
Kondisi  anak-anak  yang  sedang  dalam  kondisi  ketidakberdayaan ( empowerless )  atau  berstatus  ”bermasalah”  itulah  yang  bukan  tidak mungkin  menjadi  korban  dan  sekaligus  sasaran  jaringan  terorisme. Kekuatan  teroris  menjadikannya  (anak-anak)  sebagai  bagian  dari  upaya membangun  dan  membesarkan  organisasi.  Mereka  bisa  dididik,  diarahkan, atau  didoktrin  sebagai  kader  yang  secara  gradualitas  dapat  diarahkan  dan dibentuk  menjadi  generasi  militan.  Mereka  (anak-anak)  ini  bisa dijerumuskan  sebaagi  bagian  dari  mesin  jaringan  terorisme  dengan  cara ”menyuci” daya rasionalitasnya menjadi generasi yang berbeda haluan atau ideologis  dengan  kepentingan  negara.  Negara  dijadikannya  sebagai  bagian dari obyek yang layak atau berhak untuk  dilawan dan ditempatkan sebagai sasaran utama.

## Menerjemahkan Negara secara Inklusif
Deny  Suito  menyebut,  Para  pemuda  dan  pemudi  adalah  generasi masa  depan  bangsa.  Mereka  harus  kita  didik  dan  siapkan  menjadi  penerus perjuangan  yang  tengah  kita  rintis.  Anak-anak  yang  kini  tumbuh  dengan berbagai  bakat  dan  kecerderungan  masing-masing  adalah  karunia  yang sangat  berharga.  Itulah  perhiasan  dunia.   “Harta  dan  anak-anak  adalah perhiasan  kehidupan  dunia,  tetapi  amalan-amalan  yang  kekal  lagi  saleh
19 Ahmad  Muqoddas, Mengajarkan  pada  Generasi  tentang  Cara  Melawan Terorisme , Jakarta: Bentangjaya, 2016), hlm. 40.
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS.Al-Kahfi: 46). 20
Ayat  tersebut  paling  tidak  mengandung  dua  isyarat.  Pertama, mencintai  harta  dan  anak  merupakan  fitrah  manusia,  karena  keduanya perhiasan dunia yang dianugerahkan Sang Pencipta. Jika perhiasan dunia ini tidak  diarahkan  pada  kebaikan,  maka  akan  menjadi  fitnah  dan  musibah. Kedua, hanya harta dan anak yang saleh yang bisa kita petik manfaatnya. Itu semua merupakan tabungan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Harta yang  disedekahkan  dan  anak-anak  yang  didik  menjadi  saleh  akan  menjadi kebajikan yang sangat istimewa. Keistimewaan anak saleh terletak pada doa dan permohonan ampun mereka untuk kedua orangtuanya. Sedangkan anak yang  durhaka,  mereka  bukannya  mengangkat  kedudukan  orangtua,  malah jadi beban pertanggungjawaban kelak di dunia dan akhirat. 21
Keluarga  adalah  madrasah  fundamental  atau  sekolah  pertama  dan istimewa  bagi  anak-anaknya.  Bahasa  ibu  adalah  bahasa  pertama  yang didengar  anak  dan  bahasa  itu  pula  yang  akan  menjadi  alat  atau  instrumen komunikasi  sehari-hari  dalam  bergaul.  Oleh  karena  itu,  orangtua  harus menjadi  teladan bagi  anak-anaknya, baik  dalam  tingkah laku maupun tutur kata. Dalam ranah ini, sikap dan perilaku anak dimanapun tidak akan lebih dari  orangtuanya.  Dalam  posisi  sebagai  kepala  keluarga,  orang  tua  jelas benar-benar  dituntut  untuk  menjaga  diri  atau  mengedukasikan  keluargnya secara totalitas. 22
Sebagai kepala keluarga, seorang suami tidak hanya memelihara diri, tetapi  juga  istri  dan  anaknya.  Jika  secara  individu  ia  mampu  menjaga  diri, maka sebagai kepala keluarga pun kemungkinan besar mampu. Begitu pula sebaliknya. Seorang kepala keluarga akan sulit mendidik dan mengarahkan istri  dan  anaknya,  jika  ia  sendiri  tidak  bisa  menjaga  diri.  Seorang  suami menempati posisi tertinggi dalam keluarga dengan sejumlah tanggung jawab yang  ada  di  pundaknya.  Tanggung  jawab  terbesar  dalam  keluarga  adalah mengarahkan  anak  pada pemahaman  agama  yang  benar .  Di  samping  taat beribadah  menunaikan  syariat,  juga  mampu  membina  hubungan  sesama manusia dan menjadi rahmad bagi semesta alam, bukan menjadi laknat dan menumbuhkan  kebencian  orang  lain.  Karena  besarnya  tanggung  jawabnya itu,  seakan  keselamatan  anak  dan  istrinya  berada  di  tangan  kepala keluarga. 23
Atas  dasar  tanggung  jawab  itu,  Allah  SWT  memberikan  peringatan yang  khusus  ditujukan  kepada  suami,  bahwa  anak  dan  istri  adalah  fitnah
20 Ibid, hlm. 18. 21 Ibid 22 Khudzaifah, op.cit , hlm. 11, 23 Ibid, hlm. 23

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
(cobaan).  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  di  antara  istri- istrimu  dan  anak-anakmu  ada  yang  menjadi  musuh  bagimu,  maka  berhati- hatilah  kamu  terhadap  mereka;  dan  jika  kamu  memaafkan  dan  tidak memarahi  serta  mengampuni  (mereka),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS .At-Taghabun: 14).  Istri dan anak tidak  hanya  sebagai  karunia  yang  tak  ternilai  harganya,  tetapi  juga  sebagai cobaan.  Mereka  tidak  saja  akan  memberikan  akibat  yang  baik  tetapi  juga akibat yang buruk. Mereka yang kini kita cintai, suatu ketika akan menjadi musuh.  Bahkan  di  akhirat  kelak,  semua  perhiasan  dunia  itu  akan  menjadi musuh. Kenapa demikian?. 24
Pertama ,  karena  kecintaan  yang  berlebihan  yang  pada  gilirannya dapat  melalaikan  zikir.  Kelalaian  dalam  zikir  itu  bukan  hanya  karena  istri dan anak, juga karena kesibukan oleh kegiatan-kegiatan duniawi. Hai orang- orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu  dari  mengingat  Allah.  Barangsiapa  yang  membuat  demikian  maka mereka itulah orang-orang yang rugi,” (QS Al-Munafiqun [63]: 9). Kedua , ketidakberhasilan dalam mendidik. Di antara nabi yang mendapat cobaan ini adalah  Nabi  Nuh  as.  Ia  mempunyai  seorang  anak,  yang  menurut  para mufassir  bernama  Kan’an,  yang  terkenal  dengan pembangkangannya terhadap seruan ayahnya. Nuh telah berupaya maksimal membujuk anaknya untuk mengikuti ajarannya. Namun, Kan’an tak bergeming.
Ketidaksalehannya mengubah statusnya: Kan’an tidak lagi dianggap sebagai keluarga. “Hai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan  akan  diselamatkan)  sesungguhnya  (perbuatannya)  yang  tidak baik.  Sebab  itu  janganlah  kamu  memohon  kepada-Ku  sesuatu  yang  kamu tidak  ketahui  (hakekat)-nya.  Sesungguhnya  aku  peringatkan  kepadamu supaya  kamu  jangan  termasuk  orang-orang  yang  tidak  berpengetahuan,” (QS.Hud:45-46).
Oleh  sebab  itu,  upaya  pertama  dalam  menyelamatkan  keluarga  dari ancaman  kekerasan  dan  terorisme  adalah  mendidik  anak  dan  keluarga dengan  pendidikan  aqidah  yang  benar  dan  penguasaan  ilmu  yang  dalam. Aqidah yang salah membuat seseorang merasa paling benar dan hanya taklik buta  terhadap  guru  dan  kelompoknya.  Di  luar  jamaahnya  adalah  sesat  dan tidak  lagi  diperlakukan  layaknya  saudara.  Sementara,  ilmu  yang  dangkal membuat seseorang berhati sempit dan berpikiran picik. Mereka tidak sabar dan  mudah  disulut  emosi.  Pada  akhirnya  mereka  menjadi  egois  dan  tak peduli dengan penderitaan orang lain. Di sinilah anak-anak terdidik menjadi sosok manusia yang hanya emosional menunjukkan klaim kebenaran ( truth claims ),  yang  merasa  kalau  yang  dipelajarinya  adalah  paling  benar,
sementara  yang  lainnya  sesat,  bertentangan  dengan  Islam  atau  tidak  lagi layak menyandang prediket sebagai muslim, sehingga berhak  disingkirkan atau ”divonis mati”. 25
Tuntutan  perlindungan  anak  juga  didasarkan  Konvensi  Hak-hak Anak,  bahwa    anak  bukanlah  manusia  dalam  bentuk  kecil,  tetapi  ia dipandang  sebagai  manusia  yang  membutuhkan  perlindungan  dan penanganan  khusus  ( special  safeguard  and  care ),  termasuk  perlindungan hukum ( legal protection ), baik setelah maupun sebelum dilahirkan”. 26
Penanganan  secara  khusus  ini  diantaranya  dalam  bidang pembelajaran  di  pesantren.  Pada  saat  mengikuti  proses  pembelajaran  di pesantren, proses tranformasi doktrin (fiqih) Islam ini, mereka (anak) bukan hanya  dikenalkan  doktrin  perlindungan  HAM,  tetapi  juga  dididik  untuk menjadi pelindung HAM.

## Rekonstruksi Model Pembelajaran
Kelahiran  UU  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak, diantaranya  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang kemudian diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 diantaranya secara general juga didasari pertimbangan strategis dan sakralitas, bahwa  (b) anak adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya;    (c)  bahwa  anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; (d) bahwa  agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Produk negara tersebut sebenarnya sejalan dengan yang dikehendaki oleh  ajaran  Islam,  bahwa  anak  merupakan  amanat  yang  menguji  bukan hanya  kepada  orang  tua  atau  keluarganya,  tetapi  juga  negara.      Sebagai organisasi terbesar, negara mempunyai tanggungjawab dalam memperhatikan  dan  merespon  perkembangan  institusi  pendidikan  yang tersebar  di  tanah  air,  termasuk  pesantren  di  berbagai  pelosok  desa.  Di pesantren  ini,  terdapat  banyak  sumberdaya  manusia  (anak)  yang
25 Iskandar, op.cit, hlm. 36.
26 Abdul Halim, op.cit , hlm. 11.

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
dipercayakan  pendidikan  atau  pembentukan olah pikir  dan olah  okol kepadanya, yang tidak bisa diabaikan oleh negara.
Kasus terorisme yang diantaranya berelasi dengan masalah pendidikan tersebut, setidaknya bisa dijadikan pijakan memperingatkan setiap pengelola atau penyelenggara pendidikan di negeri ini, bahwa model pembelajaran di lembaga  sekolah  maupun  pesantren,  memegang  peranan  penting  dalam proses  transformasi  keilmuan  atau  pemahaman  keagamaan  dan  problem global.
Pesantren,  yang  dalam  perjalanan  sejarah  negeri  ini  tidak  ternilai jasanya,  merupakan  pengawal  moral  bangsa  melalui  jalur  proses pembelajaran.  Meski  jasanya  terbilang  istimewa,  tetapi  akibat  banyaknya problem  terorisme  yang  di  setiap  tahun  terjadi  di  negara  ini,  yang  diantara diantara pelakunya diduga sebagai lulusan pesantren, maka logis kalau salah satu  aspek  yang  “digugat”  atau  diminta  oleh  sebagian  orang  untuk didiskusikan ulang adalah proses pembelajarannya.
Pesantren tertentu yang dalam tahun 2010 dan awal 2011 masih sering dikaitkan  dengan  masalah  akar  penyebab  terorisme,  selayaknya  mulai membuka  diri  atau  menerapkan  managemen  keterbukaan  baik  dengan  cara memperbanyak  dialektika  atau  membangun  hubungan  kemitraan  dengan dunia luar, juga di beberapa aspek, berusaha mengemas model pembelajaran inklusif dengan tidak meninggalkan tradisi kepesantrenan.
Model proses pembelajaran inklusif di pesantren yang bertemakan anti terorisme tidak sekedar diarahkan pada bagaimana kekerasan tidak dijadikan sebagai  opsi  dalam  berdakwah  dan  mengonstruksi  jalannya  pemerintahan, tetapi juga memasukkkan berbagai bentuk akar masalah bangsa yang selama ini  mengakibatkan  ketidakberdayaan  public  ( public  empowerless ),  seperti kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  tidak  mempercepat  pemerataan kesejahteraan,  ketidakadilan  yang  tersumbat  disana-sini,  penanganan kemaksiatan  kultural  dan  “kezaliman  structural”  yang  tidak  sungguh- sungguh, praktik konsumerisme keuangan negara, dan lain sebagainya. Jika model  ini  dilaksanakan,  setidaknya  out  put  lembaga  keislaman  akan mempunyai  benteng  yang  ampuh  menghadapi  serbuan  para  perekrut  kader terorisme. Hal imi adalah satu model yang bisa diikuti Lembaga Pendidikan lainnya.

## KESIMPULAN
Suatu hasil yang berpengaruh terhadap subyek didik dapat  dikaitkan dengan  pfroses  yang  dilakukan  atau  dialaminya.  Model  pembelajaran  di dunia  pendidikan,  baik  pendidikan  formal  maupun  tidak,  sangatlah menentukan  terbentuknya  anak-anak  atau  subyek  didik.  Mereka    akan memiliki  ketahanan  mentalitas  dan  spiritualitas  yang  kuat  ataukah  tidak,

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
akan  dipengaruhi  oleh  penyelenggaraan  pembelajaran  yang  diterima  atau ditransformasikan  kepadanya.  Dirinya  akan  jadi  subyek  yang  dapat mencegah  atau  dicegah  dari  kemungkinan  menjadi  kader-kader  terorisme diantaranya  berkat  pengaruh  nilai-nilai  secara  yuridis  maupun  agama  yang diinternalisasikannya  secara  edukatif.  Keterjerumusan  anak  menjadi  kader terorisme  merupakan  bagian  dari  kritik  serius  terhadap  ketidakseriusan penyelenggaran Pendidikan
Dapat  dipelajari,  bahwa  Jaringan  terorisme  tergolong  terorganisir, dan  canggih.  Peran-peran  yang  dilakukannya  mencerminkan  kalau  sosok (teroris)  yang  diberi  kepercayaan  sangatlah  terlatih  dan  terbentuk  melalui proses  kaderisasi    Proses  kaderisasi  teroris  dilakukan  guna  menjaga kehidupan  dan  keberlanjutan  atau  masa  depan  jaringan  organisasinya. Keberlanjutan  jaringan  identik  dengan  tidak  matinya  ideologi  dan  target yang sudah dirumuskan, termasuk paham amar makruf nahi munkar secara sempit.  Ketika  kaderisasi  ini  dikaitkan  dengan out  put pesantren  atau membawa  nama  pessantren,  maka  otomatis  menyentuh  problem pembelajaran yang berhubungan dengan doktrin Islam.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Aminah, 2010, Anak dan Terorisme , Malang: Permata Hati. Atmasasmita,  Romli,  2003, State  Trrorism,  Perspektif  HAM,  Hukum,  dan Sosiologis ,  Malang: Fakultas Hukum Unisma. Fitria,  Ria,  202015, Informasi  Inteljen  dalam  Hubungannya  dengan Pembuktian Tindak Pidana Terorisme , Malang: Kaukus Press.
Halim, Abdul, 2007, Teroris  diantara Ideologi dan Ketidakadilan Global ,
Nirmana Media, Jakarta.
Khudzaifah,  2019, Terorisme  dari  Masa  Kemasa  (Kajian  Multidimensi) , Jakarta: Gema, 2019.
Iskandar, 2007, Keluarga: Pondasi Anak Indonesia ,  Yogyakarta: Qpres Muqoddas,  Ahmad,  2016, Mengajarkan  pada  Generasi  tentang  Cara
Melawan Terorisme , Jakarta: Bentangjaya.

## Jurnal
Harjanto, Hari, Setiawan, Wardianti Adhani, Yusuf , Iyus, Andi Azikin , Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Ekologi Sosial, Sosio Informa , Vol 6, No 3 (2020).
Komariah . Mamay, Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum Pidana Internasional, Galuh Yustisi , Vpl 5. No. 1, 2017.

## REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan  Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)
Windiani , Reni, Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme . Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16|No. 2|Edisi Juli - Desember 2017.

## Makalah
Hafidz,  Abdullah, Anak  dan  Terorisme, makalah  disampaikan  dalam Diskusi  tentang  Anak  dalam  Terorisme  dan  Politik  Global,    Malang: LKLAI, 17 Agustus 201