## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN
Sucy Delyarahmi 1* , Abdhy Walid Siagian 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 sucydelyarahmi@law.unand.ac.id , 2 abdhy.walid11@gmail.com
Corresponding Author: sucydelyarahmi@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 02/03/2023 Direvisi, 19/03/2023 Dipublikasi, 08/04/2023 Hak melekat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup persamaan  hak  dan  hak  kebebasan  antar  individu  atau  lembaga.  Hak  ini melahirkan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yaitu  hak  yang  telah  dimiliki  sejak manusia  lahir  dan  kodrat  sebagai  manusia  dan  bukan  karena  pemberian  dari masyarakat  atau  negara.  Pelanggaran  HAM  adalah  perbuatan  pelanggaran HAM  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  lembaga  negara  atau  lembaga  lain terhadap  HAM  individu  lain  tanpa  ada  dasar  atau  alasan  yuridis  atau  alasan yang rasional. Salah satu contoh pelanggaran yang saat ini mendapat perhatian terhadap  pelanggaran  HAM  dalam  tragedi  Stadion  Kanjuruhan  yang menewaskan ratusan korban. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki arti penting dalam sejarah sepak bola Indonesia  dan mendapat sorotan dari media nasional bahkan  internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif, dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  yang diperoleh  bahwa  tragedi  Kanjuruhan  sejatinya  harus  memberikan  kejelasan terlebih  kedudukan  hukum dan  tanggung  jawab  dari  negara,  sebagaimana  atas asas  negara  hukum  demi  memberikan  keadilan  atas  terjadinya  pelanggaran HAM bagi suporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di  tragedi  Stadion  Kanjuruhan  harus  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan yang  diberikan  oleh  negara.  Pelanggaran  HAM  berkaitan  langsung  dengan subjek  hukum  itu  sendiri,  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  termasuk  dalam lingkup nasional. Kata Kunci: Perlindungan; Suporter
Sepak Bola; Hak Asasi Manusia; Kanjuruhan
Abstract Keywords: Protection; Football Supporter; Human Rights; Kanjuruhan Rights are inherent in every human being whose application is within the scope of  equal  rights  and  freedom  rights  between  individuals  or  institutions.  This right gave birth to Human Rights (HAM), namely rights owned by humans since birth and nature as humans and not because of gifts from society or the state. Human  rights  violations  are  acts  of  human  rights  violations  committed  by individuals, state institutions, or other institutions against the human rights of other individuals without any basis or juridical or rational reasons. One of the examples of violations currently receiving attention is human rights violations in  the  Kanjuruhan  Stadium  tragedy,  which  killed  hundreds  of  victims.  The Kanjuruhan  Stadium  tragedy  has  an  essential  meaning  in  the  history  of Indonesian  football  and  has  received  attention  from  national  and  even international  media.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  with  a statutory  and  conceptual  approach.  The  results  obtained  are  that  the Kanjuruhan  tragedy  must  provide  clarity  in  addition  to  the  legal  position  and responsibility  of  the  state,  as  based  on  the  principle  of  the  rule  of  law,  to provide justice for the occurrence of human rights violations for football fans in the Kanjuruhan tragedy. Football fans in the Kanjuruhan Stadium tragedy must
receive  protection  and  guarantees  provided  by  the  state.  Human  rights violations are directly related to the legal subject, and the violations committed are included in the national scope.

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri seseorang,  yang  mana  hak  tersebut  harus  di  hormati  dan  dilindungi  oleh  negara.  Bentuk perlindungan  yang  diberikan  negara  sejatinya  merupakan  bagian  dari  penghormatan  harkat dan  martabat  dari  manusia.  HAM  diperoleh  dari  sang  pencipta  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan merupakan  hak  yang  tidak  dapat  diabaikan  sebagai  manusia.  HAM  ada  dan  melekat  pada setiap  manusia,  hal  ini  yang  kemudian  membuat  HAM  memilki  sifat  universal,  artinya berlaku  dimana  saja  dan  untuk  siapa  saja  serta  tidak  dapat  diambil  oleh  siapapun.  Hak  ini dibutuhkan  manusia  selain  untuk  melindungi  diri  dan  martabat  kemanusiaanya,  serta  juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan berhubungan antar manusia. 1
HAM  memiliki  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  demi  tegaknya  HAM  tersebut, sebagaimana dilaksanakan untuk  memperhatikan, menghormati  dan menghargai  HAM yang dimiliki orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat, mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. 2 Secara historis, persoalan kemanusiaan atau HAM telah dilaksanakan  sejak  lama.  Seluruh  pemikiran  yang  berkembang  menguatkan  pendirian  akan pentingnya  citra  diri  seorang  manusia,  yaitu  kemerdekaan  dan  kebebasanya.  Konsep penegakan HAM yang diakui secara yuridis formal diawali dengan munculnya Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215, yang selanjutnya Petition of Right di Inggis tahun 1628 dengan memperkenalkan The  Great  of  the  Liberties  of  England ,  Deklarasi  kemerdekaan  Amerika Serikat  pada  6  Juli  1776,  Deklarasi  hak-hak  asasi  manusia  dan  negara  ( Declaration  des Droits  de  I’Homme  et  du  Citoyen/Declaration  of  the  Rights  of  Man  and  of  the  Citizen )  di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia ( Universal Declaration of Human Rights /UDHR). 3
Dalam  hukun  Dalam  hukum  dasar  negara  Indonesia  yaitu  dalam  UUD  RI  1945 (sebelum diamandemen), istilah HAM tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun  Penjelasannya,  tetapi  tercantum  Hak  Warga  Negara  dan  Hak  Penduduk  yang dikaitkan  dengan  kewajibannya,  antara  lain  tercantum  dalam  pasal  27,  28,  29,  30,  dan  31. Meskipun  demikian,  bukan  berarti  HAM  kurang  mendapat  perhatian,  karena  susunan peraturan UUD RI 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:
1. Kesamaan  kedudukan  dan  kewajiban  warga  negara  di  dalam  hukum  dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
1 Susani  Triwahyuningsih,  2018, Perlindungan  dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Di Indonesia ., Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, hlm. 113.
2 Farid  Wajdi  dan  Imran.  2021. Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  Tanggung  Jawab  Negara Terhadap  Korban  Human  Rights  Violations  and  State  Responsibility  to  The  Victims. Jurnal  Yudisial,  Vol.  14 No. 2, hlm. 230.
3 Majda El Muhtaj. 2013. Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya , Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8-10.
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lesan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).
UUD  RI  1945  (sesudah  diamandemen),  HAM  tercantum  di  dalam  pasal  28  a  sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut menusia tidak dapat hidup sebagai manusia. 4
Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah  suatu  keharusan  peranan  terhadap  sesuatu  tertentu  yang  disyaratkan  hukum  atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD RI 1945, yakni hak dan kewajiban  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam  pembelaan  negara. 5 Sebagaimana  pasal  1 angka  2  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa;  “Kewajiban  dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. 6 Untuk melindungi HAM negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk  dipilih,  dan  hak  memberikan  pendapat. 7 Sebelum  dibahas  mendalam  mengenai  hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas perkembangan HAM di dunia.
Secara  teoritik,  hak  asasi  manusia  pada  dasarnya  mengatur  hubungan  antara  individu- individu  dengan  negara.  Hak  asasi  manusia  telah  disepakati  sebagai  hukum  internasional yang  telah  menjadi  standar  yang  kuat  bagaimana  negara  harus  memberlakukan  indivdu- individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum  kepada  individu-individu  setiap  manusia  untuk  melakukan  kontrol  dan  mendorong aturan-aturan  dan  praktik-praktik  kekuasaan  yang  menghormati,  memastikan  adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan  hak-hak  dasar  individu  dalam  yurisdiksinya. 8 Oleh  karena  itu  individu  dalam yurisdiksi  suatu  negara  wajib  untuk  dilindungi  dan  dihormati  hak  asasinya,  apapun  kondisi individu yang bersangkutan. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM. 9
Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu  maupun institusi negara atau institusi  lainnya terhadap hak asasi  individu  lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. 10 Menurut UU
4 Susani Triwahyuningsih. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia , Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 2, No. 2, hlm. 114.
5 Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49-50.
6 Ibid.
7 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8 Syafi’i.  M.,  2012, Intrumentasi  hukum  HAM,  pembentukan  lembaga perlindungan  HAM  di  Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi , Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hlm. 684
9 Farid Wajdi dan Imran, 2021, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Loc. Cit.
10 A.  Ubadillah  dkk., Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  ICCE  UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.
No.  26  Tahun  2000  tentang  pengadilan  HAM,  pelanggaran  hak  asasi  manusia  perbuatan seseorang  atau  kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  ataupun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi  dan  atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  undang- undang,  dan  tidak  didapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan  mekanisme  hukum  yang  berlaku.  Pelanggaran terhadap hak asasi aanusia dapat berupa tindakan ( by commission ) dan karena pembiaran ( by omission ). Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik yang bersifat by commission dan by omission dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 11
1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk  tidak  bertindak  apapun  yang  melanggar  integritas  individu  atau  kelompok  atau pelanggaran  pada  kebebasan  mereka,  seperti;  (a)  pembunuhan  di  luar  hukum;  (b) penahanan  serampangan;  (c)  pelarangan  serikat  buruh;  (d)  pembatasan  terhadap  praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang  memadai  guna  melindungi  pelanggaran  hak-hak  individu  atau  kelompok,  termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat  kebebasan mereka, contoh  jenis pelanggaran ini  adalah by  omission dalam  bentuk:  (a)  kegagalan  untuk  bertindak,  ketika  suatu kelompok etnis  tertentu menyerang kelompok etnis  tertentu lainnya;  (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada  mereka  yang  memerlukan,  yang  telah  dikenal  di  dalam  instrumen  hak  asasi  dan tidak  dapat  dipenuhi  oleh  upaya  pribadi,  contoh  jenis  ini  adalah by  omission seperti:  (a) kegagalan  untuk  memenuhi  sistem  perawatan  kesehatan  dasar;  (b)  kegagalan  untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. 12
Berbagai  pelanggaran  HAM  yang  mucul  di  Indonesia,  dan  salah  satu  yang  menarik mata publik adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya  pada  hari  sabtu,  tanggal  1  Oktober  2022. 13 Tragedi  Kanjuruhan  menewaskan hampir  200  orang  pasca  pertandingan  sepak  bola  tersebut.  Direktur  Eksekutif  Amnesty International  Indonesia  Usman  Hamid  mengatakan:  “Hak  hidup  ratusan  orang  melayang begitu saja pasca pertandingan bola, ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus  memilukan.  Perempuan  dan  laki-laki  dewasa,  remaja  dan  anak  di  bawah  umur, menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. Kami sampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban,  pun  kepada  korban  luka  yang  saat  ini  sedang  dirawat,  kami  berharap  pemulihan kondisi  yang  segera”. 14 Kronologi  yang  terjadi  pada  tragedi  Kanjuruhan  diawali  setelah pertandingan  antara  Arema  FC  melawan  Persebaya  Surabaya  usai,  suporter  Arema
11 Farid  Wajdi  dan  Imran,  2021, Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  Tanggung  Jawab  Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims, Loc. Cit.
12 Marzuki, S, 2012, Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity , Jakarta: Erlangga.
13 Widhia  Arum  Wibawana,  2022 ,  Tragedi  Kanjuruhan:  Kronologi,  Penyebab  dan  Jumlah  Korban , diakses  pada  tanggal  28  Maret  2023  dari https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan- kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban .
14 Amnesty  International  Indonesia,  2022, Tragedi  kemanusiaan  menyeramkan,  kematian  orang  pasca pertandingan  bola  di  Malang, diakses  pada  tanggal  28  Maret  2023  dari https://www.amnesty.id/tragedi- kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/
melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun. 15
Begitu  pula  saat  pemain  dan  official  Arema  berjalan  masuk  menuju  kamar  ganti pemain,  suporter  Arema  turun  ke  lapangan  dan  diduga  menyerang  pemain  dan  official Arema.  Suporter  Arema  yang  turun  ke  lapangan  semakin  banyak  dan  diduga  menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah  tribun  suporter  Arema,  dan  membuat  suporter  di  tribun  itu  berdesakan  membubarkan diri  keluar  stadion  lalu  terjadi  penumpukan  massa.  Insiden  penembakan  gas  air  mata  juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan official Persebaya yang  hendak  meninggalkan  Stadion  Kanjuruhan,  tempat  pertandingan  berlangsung.  Aparat keamanan  membubarkan  suporter  dengan  menembakkan  gas  air  mata.  Akibat  kejadian tersebut,  129  orang  termasuk  dua  anggota  polisi  meninggal  dunia.  Sebanyak  180  orang lainnya  menjadi  korban  luka  dan  gangguan  medis  seperti  sesak  nafas  dan  saat  ini  tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang. 16
Berdasarkan  FIFA Stadium Safety and Security  Regulation Pasal  19  menyebutkan bahwa penggunaan gas  air mata dan senjata  api  dilarang untuk  mengamankan massa  dalam stadion.  Bahkan  dalam  aturan  itu  juga  disebutkan  bahwa  kedua  benda  tersebut  dilarang dibawa  masuk  dalam  stadion. 17 Paparan  gas  air  mata  menyebabkan  sensasi  terbakar  dan memicu  mata  berair,  batuk,  rasa  sesak  di  dada  dan  gangguan  pernafasan  serta  iritasi  kulit. Dalam  banyak  kasus,  efek  gas  air  mata  mulai  terasa  dalam  10  hingga  20  menit.  Namun demikian,  efek  gas  air  mata  memiliki  dampak  yang  berbeda  ke  tiap  orang.  Anak-anak, perempuan hamil dan lansia lebih rentan terhadap efeknya. Tingkat keracunan dapat berbeda pula bergantung dari spesifikasi produk, kuantitas yang digunakan, dan lingkungan di mana gas  air  mata  ditembakkan.  Kontak  dalam  jangka  waktu  lama  dapat  menimbulkan  beberapa risiko  kesehatan. 18 Penggunaan  kekuatan  yang  berlebihan  oleh  aparat  negara  berdampak langsung pada hak untuk hidup, yang dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR),  yang  wajib  dipatuhi  Indonesia  sebagai  negara  pihak.  Oleh karena itu, penggunaan  kekuatan harus sesuai  dengan perlindungan hak asasi  manusia yang ketat  sebagaimana  diatur  secara  lebih  rinci  dalam  Kode  Etik  PBB  untuk  Pejabat  Penegak Hukum  (1979)  dan  Prinsip  Dasar  PBB  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dan  Senjata  Api  oleh Pejabat  Penegak  Hukum  (1990).  Penggunaan  kekuatan  oleh  aparat  penegak  hukum  di Indonesia  diatur  lebih  lanjut  oleh  UU  Nomor  39/1999  Tentang  HAM  hingga  Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009). 19
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  melalui  penelitian  ini  menganalisis  bagaimana perlindungan terhadap  suporter sepak bola ditinjau dari perspektif HAM  pada kasus  tragedi Kanjuruhan.  Sejatinya  suporter  sepak  bola  telah  mendapatkan  perlindungan  dalam melaksanakan kegiatan  pada penyelenggaraan sepak bola, melihat hal  ini kemudian peneliti akan  mengkaji  dengan  membagi  atas  dua  permasalahan  utama.  Pertama,  bagaimana  upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan bagi suporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan dari perspektif hak asasi manusia.
15 I bid.
16 Ibid.
17 FIFA, FIFA Stadium Safety and Security Rgulation , Switzerland: FIFA.
18 Amnesty International Indonesia, Loc. Cit.
19 Ibid.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  normatif  yaitu penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep  yang  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan.  Digunakannya  pendekatan  yuridis  normatif, dikarenakan melalui pendekatan ini hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah- kaidah saja. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang berupaya  untuk  menggambarkan  secara  rinci  fenomena  hukum  yang  menjadi  pokok permasalahan  tanpa  melakukan  hipotesa  dan  perhitungan  secara  statistik.  Fakta-fakta  yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam  pendekatan  kualitatif  memusatkan  perhatiannya  pada  prinsip-prinsip  umum  yang mendasari  perwujudan  satuan  gejala-gejala  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia  untuk menghasilkan  pola-pola  yang  berlaku.  Bahwa  penelitian  hukum  senantiasa  harus  didahului dengan  penggunaan  studi  dokumen,  atau  bahan  pustaka,  karena  fungsinya,  yaitu:  “ Written evidence  has  the  straightforward  function  of  providing  fact  and  figure,  and  the  indirect function of helping us to project our understanding into other times and other places ”. 20
Peneliti  menggunakan  metode  utama  berupa  studi  dokumen  atau  kepustakaan.  Studi kepustakaan  didapatkan  melalui  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan  ilmiah  yang  baru  dan  mutakhir,  ataupun  pengertian  baru  tentang  data  yang diketahui  mengenai  sesuatu  gagasan/ide.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## A. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Bangsa  Indonesia  lahir  dari  upaya  memperjuangkan  HAM  yang  paling  dasar  yakni melalui  hak  untuk  merdeka. 21 Pendiri  bangsa  Indonesia  telah  sepakat,  bahwa  negara Indonesia  berlandaskan  pada  hukum  yang  diartikan  sebagai  Konstitusi  dan  hukum  tertulis yang  mencerminkan  pernghormatan  kepada  HAM.  UUD  RI  1945  memberikan  penegasan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechstaat ), dan tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( maachstaat ).  Melalui  gagasan  negara  yang  berlandskan konstitusi  dan  hukum  dengan  secara  jelas  terekam  dalam  perdebatan  didalam  sidang  pleno konstituante pada saat membahas falsafah negara atau dasar negara, HAM, dan pemberlakuan kembali UUD RI 1945 antara kurun waktu tahun 1956- 1959. 22 Dasar filosofi HAM bukanlah
20 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Huku m, Jakarta: UI Press, hlm. 68.
21 Yeni  Handayani,  2014, Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  dan  Konstitusi Amerika Serikat , Jurnal Rechtsvinding Online, hlm. 1.
22 Ibid. hlm. 2.
kebebasan individualis, melaikan menempatkan manusa dalam hubungannya dengan makluk sosial sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Hal ini tertuang didalam alania ketiga pembukaan UUD RI 1945, “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa  dan  dengan  didorong  oleh  keinginan  yang  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”.

## 1. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Secara obycktif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi  secara subyektif dalam pelaksanannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. 23 Keadaan ini  lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang  ideologi,  politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. 24
Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan  untuk  penegakan  HAM  lebih  memberikan  harapan.  Berbagai  upaya  baik  yang dilakukan  pemerintah,  organisasi  kemasyarakatan  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  meskipun  hasilnya  masih  jauh  dari  yang  diharapkan  bangsa  Indonesia,  tapi  sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak. 25 Berbagai upaya perlindungan  HAM  yang  sudah  mulai  dirintis  dan  sedang  berjalan  hingga  sekarang  perlu diapresiasi.  HAM  di  Indonesia  yang  pernah  carut  marut  bahkan  dianggap  sebagai  yang terberat  dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  dibandingkan  dengan  perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh. 26
a. Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:
b. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
c. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
d. Mepelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.
e. Memasyarakatkan  tentang  pentingnya  memahami  dan  melaksanakan  HAM  agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing- masing.
f. Menghormati hak orang lain.
g. Mematuhi peraturan yang berlaku.
h. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
i. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.
Mendorong  negara  untuk  mencegah  kegiatan  yang  dapat  menimbulkan  kesengsaraan rakyat.  Kemajuan  dalam  perlindungan  HAM  telah  menjadi  salah  satu  program  pemerintah sejalan  dengan  proses  reformasi  dan  pemantapan  kehidupan  berdemokrasi  yang  sedang berlangsung,  upaya  perlindungan  terhadap  HAM  di  Indonesia  di  antaranya  adanya  bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:
a. Dalam konstitusi;
b. Dalam Ketetapan MPR;
23 Muhammad Amin Putra, 2015, Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia . Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3, hlm. 4.
24 Susani Triwahyuningsih. 2018. Op. cit. hlm. 115.
25 Ibid.
26 Satya  Arinanto,  2008, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia ,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.
c. Dalam Undang Undang;
d. Dalam  peraturan  pelaksanaan  Undang  Undang  seperti  Peraturan  Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.
Kelebihan  Pengaturan  HAM  dalam  konstitusi  memberikan  jaminan  yang  sangat  erat karena  perubahan  dan  atau  penghapusan  satu  pasal  dalam  konstitusi  seperti  dalam ketatanegaraan  Indonesia  mengalami  proses  yang  sangat  berat  dan  panjang  antara  lain melalui  amandemen  dan  referendum.  Sedangkan  kelemahannya  karena  yang  diatur  dalam konstitusi  hanya  memuat  aturan-aturan  yang  masih  global  seperti  ketentuan  tentang  HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global.
Upaya  perlindungan  HAM  penekanannya  pada  berbagai  tindakan  penegakan  terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen- instrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya  pencegahan  HAM  yang  dilakukan  individu  maupun  masyarakat  dan  negara. Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yang pada intinya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Di  dalam  UUD  RI  1945  yang  sudah  diamandemen  yang  mengatur  tentang  HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, untuk selanjutnya rakyat Indonesia melalui  wakil-wakilnya  di  MPR  telah  mengambil  sikap  yang  lebih  tegas  dalam  rangka kemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai  HAM.  Untuk  lebih  melindungi  dan  memajukan  HAM,  pemerintah  telah mengesahkan  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan Undang  Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Peradilan  HAM. 27 Meskipun  di  Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi  belum  menjamin  bahwa  HAM  dilaksanakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Di  bidang hukum  masih  terlihat  lembaga  penegakan  hukum,  banyak  pejabat  yang  melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya. 28

## 2. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Penegakan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  tidak  dapat  di  tegakkan  selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Sebab penegakan  terhadap  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  dalam  setiap  wilayah  negara  akan berbeda-beda  karena  dipengaruhi  oleh  kultur  budaya,  sosial  dan  religius  suatu  bangsa,  jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia berdiri di negara ini serta harus sesuai dengan nilai  kaidah  yang  ada  di  dalam  jiwa  bangsa  Indonesia,  selama  itu  belum  dipahami  nilai
27 A. Patra M. Zen, 2005 , Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Jakarta: Yayasan YLBHI, hlm. 75.
28 Bambang  Heri  Supriyanto,  2016, Penegakan  Mengenai  HAM  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia . Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2. No. 3, Hal 22.
penegakan Hak Asasi Manusia hanya sebagai plaform belaka. 29 Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan Hak Asasi  Manusia. Jika tidak terbukti terjadi  pelanggaran Hak Asasi  Manusia yang berat  maka perkara  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dilakukan  di  pengadilan  umum  dimana  terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1999  tentang  pengadilan  Hak  Asasi  Manusia. Sarana  penyelesaian  terhadap  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  berat  adalah  sebagai berikut:
a). Pasal  7 Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2000 pengganti  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia; Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.
b). Pasal  9  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia;
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah  satu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang  meluas  atau sistematik  yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut  ditujukan  secara  langsung terhadap penduduk sipil berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan  kebebasan  fisik  lain  secara  sewenang-wenang  yang  melanggar  (asas- asas) ketentuan pokok hukum internasional;
e. penyiksaan;
f. perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan  kehamilan, pemandulan atau sterilisasi  secara paksa atau bentuk-bentuk  kekerasan seksual  lain yang setara;
g. penganiayaan  terhadap  suatu  kelompok  tertentu  atau  perkumpulan  yang  didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan  lain  yang  telah  diakui  secara  universal  sebagai  hal  yang  dilarang  menurut hukum internasional;
h. penghilangan orang secara paksa; atau
i. kejahatan apartheid.
Upaya  penegakan  HAM  di  Indonesia  harus  diapresiasi  oleh  setiap  elemen  bangsa, mengapa demikian: 30
a) Karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia;
b) Pelanggaran  terhadap  HAM  ditentang  oleh  ajaran  agama  manapun,  HAM mendapatkan perhatian serius;
c) Tujuan  bangsa  Indonesia  akan  dapat  dicapai  kalau  nilai-nilai  kemanusiaan  ini  juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai;
Penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain: 31
29 Bambang  Heri  Supriyanto,  2014, Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Menurut Hukum Positif di Indonesia , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, hlm. 163.
30 Susani Triwahyuningsih. 2018. Loc. Cit.
31 Tim  IDKI  (Ikatan  Dosen  Kewarganegaraan  Indonesia),  Pendidikan  Kewarganegaraan,  2008, Membangun  Kesadaran  Berbangsa  dan  Bernegara  Berdasarkan  Pancasila ,  Jakarta:  Universitas  Taman Yogyakarta, hlm. 28.
a) Memasukkan  HAM  ke  dalam  berbagai  perundang-undangan.  Berbagai  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  sebenarnya  telah  sangat  akomodatif  terhadap HAM.  Sebut  saja  di  dalam  Pancasila,  Pembukaan  UUD  RI  1945,  dalam  batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan undang undang produk penguasa.
b) Meratifikasi  dan  mengadopsi  instrumen-instrumen  HAM  Internasional  Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum-hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.
c) Menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  masalah  HAM.  Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai  kemanusiaan  yang  memang  harus  dilindungi  dan  diperjuangkan. Membangun  kesadaran  dapat  pula  diartikan  dengan  membudayakan  penghormatan terhadap  nilai-nilai  dasar  kemanusiaan.  Pemberdayaan  tidak  sekedar  menjadikan HAM sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong  agar penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata.

## B. Perlindungan  Bagi  Suporter  Sepak  Bola  pada  Tragedi  Kanjuruhan  dilihat  dari Persfektif Hak Asasi Manusia
Hukum sebagai norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang, serta petunjuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk  berprilaku  dalam  menjaga  ketertiban  atau  keteraturan  dalam  masyarakat.  Hukum sebagai  perwujudan  perintah  dan  kehendak  negara  diberlakukan  oleh  pemerintah  untuk menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat di dalam dan di luar wilayahnya. Negara Indonesia  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ideologi Indonesia  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan,  ketertiban,  keadilan,  dan  kesejahteraan dalam kehidupan warga  negaranya dan menghendaki hukum itu dipatuhi, artinya hukum itu harus  dihormati  dan  dipatuhi  oleh  semua  orang  tanpa  kecuali.  Sebagai  negara  kesatuan, Indonesia  memiliki  landasan  negara  hukum  yang  kuat,  di  mana  segala  kegiatan  harus berdasarkan hukum dan negara harus ikut serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk rasa aman kepada semua warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber hukum tertinggi  untuk  menghormati,  melindungi  dan  mewujudkan  hak  atas  keadilan.  Setiap  warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintah.
Negara  juga  menjamin  hak  setiap  orang  atas  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  28D  (1)  Perubahan  Keempat  UUD  1945  yang  menyatakan: “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu, juga diatur didalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi”.
Namun,  seringkali  kita  melihat  adanya  ketimpangan  dalam  pembelaan  terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kadang-kadang  hukum  ditegakkan  tetapi  di  lain  waktu  hak  asasi  manusia  diabaikan  dan sebaliknya hak asasi manusia dihormati tetapi hukum yang berlaku diabaikan.
kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober  2022  di  Stadion  Kanjuruhan  Malang  menelan  712  korban,  dengan  data  132 meninggal  dunia,  96  luka  berat,  dan  484  luka  ringan.  Kejadian  ini  merupakan  tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari  oleh  sebagian  besar  masyarakat  di  dunia  dan  juga  di  Indonesia,  namun  tidak  ada pertandingan sepak bola di mana pun yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Aksi aparat  keamanan  yang  menembakkan  gas  air  mata  untuk  membubarkan  suporter  yang berkumpul  baik  ke  arah  tengah  lapangan  maupun  ke  arah  tribun  stadion  menjadi  penyebab pertama kericuhan dan kepanikan yang menyebabkan suporter berlarian ke arah Keluar untuk menghindari  efek  gas  air  mata  Pintu  keluar  stadion  tidak  ideal  untuk  akses  ribuan  suporter, yang telah menyebabkan banyak kematian, luka berat dan ringan. 32 Kejadian ini juga karena PSSI  dan  stakeholder  Liga  Sepakbola  Indonesia  tidak  profesional,  tidak  saling  memahami tanggung  jawab  dan  peran  masing-masing,  cenderung  mengabaikan  berbagai  aturan  dan standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  serta  mengalihkan  tanggung  jawab  kepada  pihak lain. Sikap dan praktik seperti itulah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola. 33
Padahal  seharusnya  dalam  menjamin    hak  asasi  manusia  dan  kepastian  hukum,  polisi sebagai  penegak  hukum  dan  panitia  (panel)  memegang  peranan  penting  dalam  kelancaran pertandingan  sepak  bola  untuk  memberikan  rasa  aman,  nyaman,  tertib  terhadap  kalangan masyarakat, masing-masing tim sepak bola peserta, tim resmi, suporter baik tim tuan rumah maupun tim  asing  sebagai  tim  lawan pertandingan dan pihak-pihak lain yang terlibat  dalam pertandingan tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menimbang:
a. Bahwa  keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya masyarakat  madani  yang  adil,  makmur,  dan  beradab  berasarkan  pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri  mempunyai  upaya  penyelenggaraan fungsi  kepolisian  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegak  hukum  perlindungan  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selaku  alat  negara  yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Jadi  setidaknya  UU  No  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian,  dari  sini  dapat  dikatakan bahwa peran polisi adalah melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, dan sebagai  bagian  dari  sistem  keamanan,  yang  fungsinya  harus  mengembangkan  keamanan untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Potensi  dan  peran  kepolisian  merupakan sebagai  wujud  kesejahteraan  dan  ketertiban  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Selain  itu, kepastian  penindakan  hukum  dibentuk  pula  untuk  melindungi  hak-hak  setiap  masyarakat warga  negara  Indonesia,  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Undang-undang  No.  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi :
32 Kemenkopolhukam,  2022, Laporan  Tim  Gabungan  Independen  Pencari  Fakta  Tragedi  Stadion Kanjuruhan Malang , Jakarta: Kemenko Polhukam, hlm. 3.
33 Ibid . hlm. 123.
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dari  persamaan  dihadapkan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  menjamin  hak  asasi  setiap  individu  merupakan perlindungan  bagi  setiap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pertandingan sepak bola di Indonesia, karena peristiwa seperti kerusuhan pada pertandingan sepak bola di Kanjuruhan  seringkali  merupakan  akibat  dari  perilaku  kekerasan  dan  kesewenangan  aparat penegak hukum.
Kemungkinan  terjadinya  kerusuhan  yang  disebabkan  oleh  perilaku  atau  fenomena massa memerlukan suatu  mekanisme keamanan yang dapat  mereduksi  terjadinya kerusuhan untuk  mengantisipasi  apa  yang  disebut  dengan  psikologi  massa  atau crowd  psychology. Pengamanan  stadion  dalam  konteks  pertandingan  sepak  bola  secara  umum  mengacu  pada FIFA Stadium  Safety  and  Security Regulasi  yang  bertujuan  sebagai  pedoman  bagi penyelenggara  event  FIFA  khususnya  terkait  dengan  tugas  dan  kewenangan,  baik  sebelum, selama  dan  setelah  pertandingan  usai.  Salah  satu  unsur  yang  diatur  dalam  aturan  tersebut adalah  keberadaan  Stewards  atau  Panitia  Pengamanan  Pertandingan.  Berdasarkan  Pasal  13 ayat  1  FIFA Stadium  Safety  and  Security  Regulation ,  steward  merujuk  kepada  orang  yang dipekerjakan,  disewa,  dikontrak  atau  sukarelawan  yang  membantu  manajemen  pengamanan dan keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion. 34
Kehadiran polisi dan militer dalam pengamanan pertandingan sepak bola diatur dalam Pasal  13  ayat  2  FIFA Stadium  Safety  and  Security  Regulation yang  berbunyi  dalam terjemahannya  sebagai  berikut  “Dalam  event  tertentu,  personel  polisi  atau  militer  dapat dipekerjakan sebagai Steward sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut, seluruh  personil  yang  ditugaskan  untuk  bertugas  sebagai  Steward  harus  mengikuti  prinsip- prinsip  dan  peraturan  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  ketika  menjalankan  tugas  sebagai Steward. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan  oleh  pihak  Militer  tidak  selaras  dengan  peraturan  FIFA  tersebut  dalam  peristiwa Kanjuruhan, sehingga muncul pelanggaran HAM hingga penyalagunaan wewenang.
Oleh  karena  itu  atas  terjadinya  peristiwa  Kanjuruhan  tersebut,  negara  secara  hukum merupakan  pihak  yang  wajib  melindungi,  menjamin,  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia. Negara  yang  memiliki  kekuasaan  dituntut  untuk  tidak  menyalahgunakan  kekuasaannya ( abuse of power ). Salah satu tugas negara dipenuhi dengan melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia setiap individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, dengan menjamin keberadaan hak asasi manusia setiap individu oleh undang-undang dan dalam pemenuhannya. Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  melindungi pelaksanaan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  sangat dibutuhkan. Menurut Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  merupakan  tugas  negara,  khususnya  pemerintah.  Kemudian Pasal  71  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39  Tahun  1999  menegaskan  bahwa
34 Kartika  Widya  Utama,  Yudhitiya  Dyah  Sukmadewi,  Retno  Saraswati,  dan  Aju  Putrijanti,  2022, Tragedi  Kanjuruhan  Dan  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Pelaksanaan  Prosedur  Administrasi  Negara, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 4, hlm. 415.
pemerintah  berkewajiban  untuk  menghormati,  melindungi,  membela  dan  memajukan  hak asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  tersebut,  peraturan  perundang- undangan lain dan hukum internasional.
Hak atas keadilan dan hak untuk hidup dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan, sehingga setiap  supporter  sepak  bola harus memiliki hak  atas keadilan.  Hak  atas  keadilan adalah hak asasi  manusia  untuk  menjamin  persamaan,  kesetaraan  dan  penghormatan,  perlindungan  dan perwujudan hak setiap orang atas martabat di depan hukum. Hak untuk diadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (UU HAM), meliputi beberapa hak prosedural dan hak substantif, yaitu peradilan yang mandiri dan tidak memihak ( fair trial ) yang mengikuti asas kepatutan, proses hukum dan hak untuk menerima keputusan  hukum  yang  baik  dan  benar.  Hak  atas  keadilan  sebagai  implementasi  keadilan korektif  dalam  penegakan  hukum  untuk  lebih  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat, khususnya  korban  peristiwa  Kanjuruhan  untuk  mewujudkan  sila  kedua  Pancasila  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  dan  sila  kelima  yaitu  keadilan  sosial  untuk  seluruh rakyat  Indonesia.  UUD  RI  1945,  standar  hukum  tertinggi,  memuat  pasal-pasal  yang menjamin perwujudan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak atas keamanan. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD RI 1945 dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteksi integritas fisik maupun psikis.

## KESIMPULAN
Kesimpulan Pengakuan martabat manusia yang melekat pada setiap orang adalah dasar untuk  kebebasan,  keadilan  dan  perdamaian.  Martabat  manusia  menjadi  dasar  bagi berkembangnya  nilai  dan  norma  dalam  sistem  hak  asasi  manusia.  Selanjutnya,  sebagai makhluk  dengan  hati  nurani  dan  akal,  semua  memiliki  martabat  manusia  yang  sama.  Hak untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan  di depan hukum  dan hak tidak dituntut  atas dasar hukum  yang berlaku surut,  adalah  hak  asasi manusia, yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun.
Dalam  peristiwa  kanjuruhan  yang  memakan  banyak  korban,  diperlukan  Peran  Aparat Keamanan  dalam  Persepak  bolaan  Nasional  untuk  harus  memahami  peraturan  yang  berlaku dalam mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA dan menjalankan tahapan-tahapan pengamanan pertandingan sepak bola. Dalam rangka membangun persepak bolaan  nasional  yang  berperadaban  dan  bermakna  bagi  kepentingan  publik    perlu  pula didasarkan  pada  prinsip  menyelamatkan  kepentingan  publik/  keselamatan  rakyat  ( salus populi suprema lex esto ). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini  adalah  aturan  moral  dan  nilai-nilai  etik  yang  sudah  menjadi  budaya  dalam  kehidupan berbudaya untuk menjamin keberadaan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Patra M. Zen. (2005) . Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Jakarta: Yayasan YLBHI.
A.  Ubadillah  dkk.  (2006). Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Amnesty  International  Indonesia.  (2022).  Tragedi  kemanusiaan  menyeramkan,  kematian orang  pasca  pertandingan  bola  di  Malang . Amnesty  International  Indonesia .
https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca- pertandingan-bola-di-malang/
Anis Widyawati. (2014). Hukum Pidana Internasional . Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Heri Supriyanto. (2016). Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di
Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial . Vol 2. No. 3.
Farid  Wajdi  dan  Imran.  (2021).  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  Tanggung  Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Jurnal Yudisial . Vol. 14 No. 2.
FIFA, FIFA Stadium Safety and Security Rgulation , Switzerland: FIFA.
Kartika  Widya  Utama,  Yudhitiya  Dyah  Sukmadewi,  Retno  Saraswati,  dan  Aju  Putrijanti. (2022).  Tragedi  Kanjuruhan  Dan  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara . Jurnal Masalah-Masalah Hukum . Vol. 51, No. 4. Kemenkopolhukam.  (2022) Laporan  Tim  Gabungan  Independen  Pencari  Fakta  Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang . Jakarta: Kemenko Polhukam. Majda  El  Muhtaj.  (2013). Dimensi-dimensi  HAM  :  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Marzuki,  S.  (2012). Pengadilan  HAM  di  Indonesia:  Melanggengkan  impunity .  Jakarta: Erlangga.
Muhammad  Amin  Putra.  (2015).  Eksistensi  Lembaga  Negara  Dalam  penegakan  Ham  Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . Vol 9. No 3. Satya  Arinanto.  (2008). Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia .  Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Huku m, Jakarta: UI Press. Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing . Vol 2, No. 2.
Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing . Vol. 2. No. 2.
Syafi’i.  M. (2012). Intrumentasi  hukum  HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi . Vol. 9, No. 4. Tim  IDKI  (Ikatan  Dosen  Kewarganegaraan  Indonesia),  Pendidikan  Kewarganegaraan. (2008). Membangun  Kesadaran  Berbangsa  dan  Bernegara  Berdasarkan  Pancasila , Jakarta: Universitas Taman Yogyakarta.
Widhia  Arum  Wibawana.  (2022 ). Tragedi  Kanjuruhan:  Kronologi,  Penyebab  dan  Jumlah Korban, Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan- kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban .
Yeni  Handayani  (2014).  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  dan Konstitusi Amerika Serikat. Jurnal Rechtsvinding Online. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.