## PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA BARANG SAAT BERADA DI PEGADAIAN
Fanny Devi Widyaningrum Endang Presetyawati
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia Email : fanny.devi14@gmail.com

## Abstrak
Pegadaianyaitu Lembaga utang piutang dengan jmenaruh barang jaminan. Adanya Unsur penting terhadap hak gaadai yaitu kebendaan yang telah diserahkan kepada Lembaga pegadaian harus dalam kuasa penuh hak pemagang gadai. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdata adalah  apabila hak gadai hapus maka gadai keluar dari  kekuasaaan  pemegang  gadai  tetapi  kekuasaan  tersebut  tidak  dapat    menikmati,  memakai,  dan  atau memungut hasil tetapi hanya untuk jaminan pembayaran hutang. Hal yang perlu diperhatikan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk tanggung jaawab dari PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat masih berada dinpegadaian dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang di berikan PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat berada di pegadaian. Maka untuk menjawab penelitian ini maka metode yang akan digunakan untuk penelitian yaiti metode yuridis normative. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawab terhadap barang jaminan sesuai dengan pasal 1157 KUHPerdata  yang  memberikan  tanggung  jawab  kepada  pemegang  gadai  apabila  terjadi  kehilangan  dan kemrosotan  barang  jaminan  karena  kelalaian  pihak  gadai.  Dalam  hal  petanggungjawaban  pegadaian  atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam penguasaan pegadaian adalah memberikan ganti rugi 125 % dari nilai taksiran setelah dikurangi dan sewa modal dan pada asasnya bentuk ganti rugi yang lazim ialah uang.
Kata Kunci : Gadai,Tanggung Jawab,Ganti rugi

## Abstrac
Pawn is a guarantee against movable objects by controlling the object by the creditor holding the pledge. The most important element of a lien is that the object that has been handed over to the pawnshop must be in full power of the lieutenant's rights. Based on Article 1152 of the Civil Code, it is stated that the right of lien is nullified if the lien is out of the power of the pawnbroker, but that power does not mean enjoying, using, and or collecting results, but only to guarantee the payment of debts. Things that need to be considered from this research is about how the form of responsibility from PT. Pegadaian for the loss of pawned goods while still at the pawnshop and what form of compensation is given by PT. Pegadaian for the loss of pawned goods while at the pawnshop. To answer this research, the researcher used a normative juridical research method. The results obtained are that the pawnshop has taken responsibility for the collateral goods in accordance with article  1157  of  the  Civil  Code  which  gives  responsibility  to  the  pawnbroker  in  the  event  of  loss  and deterioration of the collateral due to the negligence of the pawnbroker .
Keywords : Pawn, Responsibility, Compensation

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  hakikatnya  manusia  mempunyai  sifat  selalu  brusahan  dalam  mencukupi  apa  yang dperlukan. keperluan hidup manusia dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, anataranya primer,
kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan primer contohnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang dimana kebutuhan primer ini harus wajib dipenuhi setiap harinya dan manuisa tidak dapat menghindarinya, karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi untuk sehari-harinya, akan tetapi  manusia akan sangat perlu untuk  menuhinya,  diantaranya  seperti  peralatan  rumah  tangga,  kursi,  meja,  tempat  tidur,. Keperluan    tersier  mempunyai  arti  kemewahan  dimana  kebutuhan  tersier  ini  juga  merupakan kebutuhan  yang  paling  akhir  untuk  dapat  memenuhinya.  Kebutuhan  tersier  bertujuan  untuk kesenangan pribadi seseorang. Akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersier tersebut. 1
Di  dalam  hubungan  hukum  maka  dapat  menimbulkan  utang  piutang  yang  dimana  jaminan untuk sebagai melunasi yaitu dengan menggunakan benda berrgerak. Isi janji  gadai memicu suatu wewenang dari semua pihak. wewenag yang peminjam disini ialah memberikan barang yang akan di  gadaikan  dengan  baik 2 .  Kreditor  mempunyai  niat  sedikitpun  untuk  menghilangkan  barang gadai,  sehingga  pihak  peminjam  wajib  btanggunggjawaab  dari  barang  tersebut.  Yang  dijadikan sebagai  objek  untuk  diperjanjikan  pada  umumnya  yaitu  berupa  uang.  Akan  tetapi  uang  yang dipinjamkan harus di bayarkan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh dua pihakk.. 3
Di  dalam  kehidupan  uang  akan  selalu  hal  hal  apapun  ataupun  untuk  membayar  berbagai keperluan. Akan tetapi terkadang yang menjadi masalah ialah kebutuhan yang di inginkan untuk membeli berbagai keperluan tidak dapat terpenuhi atau tidak tercukupi dengan uang yang dimiliki. Oleh karenanya mau tidak mau kita di tuntut untuk bisa lebih berfikir cerdas dalam menentukan keperluan apa yang lebih menjadi prioritas dan alangkah sebaiknya memnunda keperluan lainnya yang  dia  anggap  kurang  penting.  Tetapi  apabila  ada  keperluan  yang  sangat  penting  maupun mendadak dan terpaksa harus dipenuhi maka dengan melakukan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada..
Tiap  manusia  mempunyai  berbagai  cara  yang  depruntukan  mencukupi  sebuat kebutuhanpokok hari harinya yang sudah tepat dengan berkembangnya hidup pada situasi seperti ini. Bisa juga di sebut gadaii yang mempunyai fungsi dalam pinjam meinjam uang dengan menaruh barang  jaminan  menurut  khalayak  ramai  seseuatu  yang  simple  dalm  mendapatkan  uang  yang membuat  khalayak  umum  senang  dengan  aturan  pinjma  yang  tidak  begitu  rumit    dan  tidak memerlukan dating ke kediaman peminjam untuk suvey tempak ataupun lokasinya.
Berdasarkan  pasal  1133  KUHP  Perdata  yang  berisi  "Hal-hal  yang  akan  diutamakan  antara orang-orang yang berhutang terbit dari hak khusus hipotik dan gadai. Berbicara mengenai hipotik dan gadai telah diatur dalam Bab 20 dan 21 KUHP Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUHP Perdata menjelaskan bahwa: " Gadai merupakan suatu hak yang didapat individu yang berhutang (debitur) yang dijadikan  sebagai  jaminan atas  hutangnya,  dan  yang  memberi  kewenangan  pada  individu yang berhutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang tersebut dimana akan diutamakan dibandingkan kreditur lain, kecuali biaya untuk lelang barang tersebut sebagai perwujudan putusan atas tuntutan tentang penguasaan ataupun kepemilikan, dan biaya yang telah keluar  untuk  penyelamatan  barang  tersebut  seusai  barang  digadai,  dan  biaya  lain  yang  wajib diutamakan.  Dari  ketentuan  diatas  maka  debitur  wajib  memberikan  barang  bergerak  sebagai jaminan  pelunasan  utang  dengan  diberikan  oada  debitur  ,  dalam  perihal  tersebut  pegadaian
1 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang , jakarta, KENCANA, 2013.h 1.
2 Rachmadi Usman, 2009 , Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta, h.106.
3 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus , jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004, h. 9.
mempunyai hak untuk menjual. Apabila debitur belum sanggup untuk melunasi kembali barang yang  dimaksud  dalam  jangka  waktu  tertentu  maka  barang  ini  akan  dilelang.  Dengan  kata  lain, keharusan untuk memberikan barang bergerak debitur kepada pegadaian sebagai jaminan, dengan syarat memberikan hak untuk pegadaian dalam melaksanakan pendagangan (pelelangan) dalam keadaan tertentu.. 4
Berdasarkan pasal 1133 KUHPerdata yang berisi “Hal -hal yang akan didahulukan di antara orang- orang yang berpiutang yang terbit dari hak istimewa gadai dan hipotik”. Berbiacara mengenai gadai dan hipotik telah di atur dalam Bab ke20 dan ke21 KUHPerdata. Pasal 1150 KUH Perdatayan yang isinya gadai yaitu hak didapat ketia seorang hendak melakuakn peminjaman uangan dengan memberi jaminan , dengan diberikan langsung oleh pemilik pada yang meminjami uang.kemudian mebuat perjanjian antara peminjam dengan pihak yang meminjami dengan waktu jatuh tempom yang telak ditentukan oleh keduamya. Dan didalam isi janji nya apabial tidak bisa melunasi benda yang di jaminjakan akan di lelang dengan dalih untuk melunasi hutangnya. 5 . Dari ketentuan-ketentuan di atas dalam hal pegadaian debitur wajib jaminann pada yang meminjamkan uangnya, dalam hal ini pegadaian mempunyai  hak hak menjual.  Apabila , jika enggan untuk membayar cicilan tiap bulanya maka yang terjadi yaitu pelelangan barang yang di jaminkan oleh yang meminjam uang 6 .
Pelaksanaan ketentuan penggadaian dilaksanakan pegadaian. Peggadaian adalah institusi tidak berkaitan  dengan  bank  tapi  sistemnya  sama dengan  bank.  Peraturan mengenai gadai  juga  telah diatur pada Pasal 1150-1161 KUHP Perdata, dan secara kelembagaan pada PP No 103 Tthn 2000 tentang  Pegadaian.  Peggadaian  pertamanya  merupakan  suati  perseroan  terbatas  (perum)  dan berdiri atas dukungan BUMN, tetapi sejak berlakunya PP No.52 Tahun 2011, lembaga pegadaian telah  berubah  dari  badan  hukum  menjadi  perseroan  terbatas,  tetapi  disertai  dengan  dukungan Menteri  BUMN.  Adanya  Pegadaian  ini  dirasakan  masyarakat  sangatlah  terbantu  oleh  upaya pemenuhan  kebutuhan.  Keuntungan  utama    masyarakat  (nasabah)  yang  meinjam  di  Pegadaian adalah ketersediaan dana dapat digunakan lebih cepat dari dengan langkah yang relatif sederhana, apabila  jika  dibandingkan  dengan  pinjaman  bank.  Karena  jasa  layanan  yang  di  suguhkan  di pegadaian bukan saja sebatas pada jasa pegadaian,  tetapi nasabahjuga mendapatkan keuntungan antaranya : 7
1. Penilaian  barang  bergerak  oleh  organisasi  atau  lembaga  yang    professional  dan  juga diandalkan .
2. Penyimpanan barangjaminan ditempat yang jarang dijangkau dan juga  terpercaya. tidak tahu di mana harus meletakkan barang bergerak di tempat yang lebih aman, ataupun tidak ada  fasilitas  penyimpanan  untuk  barang  bergeraknya.  Maka  dapat  menitipkan  barang bergeraknya barang di pegadaian.
Penjelasan tentang gadai itu sendiri ialah menurut pasal 1150 KUHPerdata ialah jaminan bisa dikatakan  Hak   dari  seorang  yang menghutang  dengan  jaminan  suatu  barang  bergerak  yang  di jaminkan kepada yang meminjami untuk dijadikan jaminan dengan atas nama barang sendiri. dan
4 Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia ,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 117
5 Kitab Undang-uandang Hukum Perdata, Penerbit Gama Press, 2010, h.234.
6 Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus , Jakarta, Kencana PMG, 2005, h. 38-39.
7 Veithza Rivai, Andria Pemata dan Ferry , Bank and financial Institution Managemen , Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2007 h. 1326 .
yang memberikan kuasa kepada seorang yang menghutang untuk menuntuk pengembalian barang itu kepada yang menghutang lain.
Kata  kreditur  sendiri    berasal  dari  bahsa  italia  yaitu credere dengan  arti  kata  dalam  bahasa indonesia  adalah  kepercayaan.  Pada  aturan gadai  di  buat  untuk  meberi  jaminan  dari  penagihan hutang itu diberikan kepada yang berhutang atau debitur. Maka dari itu dengan latar belakang dari yang  meminjam  akan  memunculkan  rasa  kepercayaan  dari  yang  meminjamkan/  kreditur  yang dimana dilihat dari jaminan itu bahwa mampu untuk melakukan pelunasanya. Tetapi sisi lain yang tidak bisa di lupakan kekayaan yang meminjam (debitur) yang berguna dalam saat menentukan saat pelunasan di kemudian hari. Yang dimana biasanya dari yang memberi hutang akan minta jaminan pada yang meminjam. 8
Pasal 1155 KUHPerdata yang isinya sudah mengatur tentang hak-hak dan kewijiban dari semua pihak yang menjadi peminjam atau kreditur dan pihak yang meminjami atau kreditur. Hak -hak  yang didapatkan dari  yang  meminjamkan  uang  nya atau  rumah gadai  nya yaitu  angsuran setiap  bulanya  dan  bunga  pinjaman  dengan  waktu  yang  telah  disepakati  dan  jika  peminjam mengalami kendala yang meminjamkan uang berhak menjual barang jaminan-nya. Dan sebaliknya hak-hak dari yang meminjamkan yaitu  penerimaan uang dari hasil jaminan. Dari keduua belah pihak memiliki keterkaiatan hukum yang terikat dalam gadai.(Pasal 1156 KUHPerdata). 9
Sebagai contoh kasus perampokan di toko penggadain. Pusat gadai di indonesisa tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin, Batu Ceper, Kota Tanggerang. Yang di ketahui pelakunya adalah mantan dari karyawan  PT  pegadaian  tersebut  di  karenakan  sakit  hati  atas  kebijakan  kantor  yang memberhentikan  dia  dari  pekerjaannya.  Dari  kejahatan  yang  dilakukan  pelaku  berhasil mengambial  beberapa  barang  gadai  berupa  1  unit  motor,  1  unit  printer,  5  unit  handphone. 10 Pegadaian memberikan kemudahan tetapi tidak akan ada masalah, karena segala sesuatu memiliki segi  plus  minusnya.  makin  bertambahnya  orang  yang  menitipkan  barangnya  pada  pegadaian, maikn tinggi pula resiko yang di terima pihak gadai. Dalam hal barang yang dijamin nasabah rusak atau hilang, maka pegadaian harus menanggung resikonya.  Apapun kedepanya bakal keajadian entah  itu  lalai  ataupun  rusak  berlebihan  (situasi  terpaksa),  seperti  bencana  alam  seperti  banjir, gempa bumi, dan candaan alam lainnya. Oleh karenanya mengacu kepada Pasal 1157 KUHPerdata: “Pihak  kreditur  bertanggung  jawab  atas  kehilangan  atau  penyusutan  barang  yang  digadaikan karena kesalahannya. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi.” biaya kreditur yang  bermanfaat  guna  dalam  penyelamatan  barang  gadaii  yang  telah  di  jaminkan .”  Seperti contoh  kasus  yang  penyusun  mau  observasi  pada  pusat  gadai  di  Indonesia  yang  salah  satunya berada  di  kota  Tangerang  tentang  hilangnya  barang  jaminan  milik  nasabah  Ketika  berada  di pegadaian sesuai data penelitian yang akan di teliti penulis terdapat beberapa barang gadai yang hilang di antaranya satu unit motor, satu unit printer, dan lima unit handphone. Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian pegawai peggadaian didalam mengelola barang milik peminjam, hingga barang punya  pembeli  peggadaian  menjadi  hilang.  Kemudian  ada  masalah  yang  bentuk pertanggungjawaban dan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang dari klien. Padahal pihak  pegadaian  mengatasi  tantangan  tersebut  agar  pembeli  tidak  merasa  bingung.  Apa  yang dialami  pembeli  adalah  tidak  mau  merasa  tersinggung  dengan  kejadian  tersebut,  dan  pembeli
8 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, h. 8.
9 Salim HS, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 47-48.
10 Di publikasikan Wartakotalive.com, Https://Wartakota.Tribunnews.Com/Amp/2020/08/25/Sakit-Hati-Tak- Pernah-Dipinjami-Uang-Mantan-Karyawan-Pegadaian-Merampok-Di-Tempat-Kerjanya?Page=3 . 25 agustus 2020 pada jam 22.20
menuntut agar pegadaian mengganti kerugian pembeli. Hal ini sangat penting karena PT Pegadaian didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dan bentuk ganti rugi pegadaian jika barang gadai hilang di tangan kreditur ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  metode  metode  dalam  penelitian,  anatara  nya.  penelitian  yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normative merupakan system dalam memilih peraturan hukum, ajaran ajaran yang diterapkan untuk meberi jawaban atas kasus hukum . 11 Dan  menggunakan  Pendekatan  Undang  undang (statue  approach) ,  Pendekatan  Konseptual,. 12 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  hasil  penelitian  berdasarkan  penulis kemukakan. Bahan hukum yang di gunakan . Bahan hukum sekunder , Bahan Hukum Tersier, dan bahan hukum primer . Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Dokumen dan Kepustakaan .

## PEMBAHASAN

## Pertanggung Jawaban
Dalam bahasa Inggris, responsibility berarti "tanggung jawab". Dalam arti dan penggunaannya yang  sebenarnya,  istilah  kewajiban  mengacu  pada  kewajiban  (akibat  hukum),  yaitu  kewajiban karena kesalahan subjek hukum, sedangkan istilah kewajiban mengacu pada kewajiban politik atau tugas pihak kewenangan. 13 Tanggungijawab lebih mengedepankan kepada rasa bertanggungjawab yang timbul atas ketetapan Undang-undang, menjadiakn teori tanggun jawab dipahami makna dari rasa  tanggung  jawab . 14 .  Secara  etimologis,  liability  atau  tanggung  jawab  seringkali  dibalikkan dengan liability. Kamus Hukum Hitam dengan jelas menyatakan bahwa istilah kewajiban memiliki arti  yang  luas.  Definisi  tanggung  jawab  adalah  salah  satu  yang  diakui  dan  diterapkan  oleh pengadilan di antara para pihak 15 .
Konsep  tanggung  jawab  mengacu  pada  konsep  tanggung  jawab,  bahwa  seorang  bertanggung jawaab atas tindakan tertentu atau bertanggung jawab berarti bahwa dia bertanggung jawab atas pemulihan  jika  dia  bertindak  bertentangan  satu  sama  lain.  Tanggungjawab  perdata  bisa diklasifikasiakn menjadi kewajiban sendiri dan kewajiban bersama. Tanggung jawab sendiri ialah tanggun  jawab  seorang  atas  pelanggarannya  sendiri,  sedangkan  tanggung  jawab  Bersama  ialah tangung jawab senidiri atas pelanggaran pihak lainnya. 16 . Konsep kewajiban secara fundamental terkait,  tetapi  tidak  identik,  dengan  konsep  kewajiban.  Seorang  secara  hukum  terikat  untuk berperilaku  tertentu,  jika  perilaku  sebaliknya  merupakan  syarat  untuk  pelaksanaan  paksaan. Namun  tindakan  pemaksaan  ini  tidak  serta  merta  ditujukan  kepada  individu  yang  menjadi “pelanggar”, tetapi dapat ditujukan kepada seseorang lain yang terkait dengan seorang pertama
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2007, h. 73.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta , kencana Prenada grup, 2016, h. 119.
13 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.
14 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary , Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54.
15 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.
16 Ibid., h. 49.
yang  ditentukan  oleh  proses  hukum  yang  berlaku.  Individu  yang  terkena  sanksi  dikatakan "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab di depan hukum atas pelanggaran 17 . Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan  hak-hak  gadai  sebagai  hak  atas  satu  barang  yang  didapatkan    oleh  seorang peminjam. Itu dialihkan oleh debitur atau  orang lain atas nama debitur dan membayar kembali barang-barang  kepada  kreditur  dengan  mengutamakan  kreditur  lainnya.  Yang  menerima  gadai adalah orang yang menerima benda yang telah dijaminkan atas peminnjaman uang  diberikan oleh debitur .Di Indonesia badan usaha yang bertanggung jawab mengelola pegadaian adalah persahaan peggadaian. Tujuan dari perum ini adalah untuk melindungi khalayak umum dari pegadaian ilegal, praktek riba, dan kredit tidak sah lainnya (Perum) Pegadaian, Pasal 7 (2) PP Nomor 103 Tahun 2000. Karena adanya perjanjian gadai berdasarkan penyerahan barang yang dijaminkan kepada penerima (kreditur),  debitur  berkewajiban  untuk  tidak  memiliki  sesuatu  jika  dijaminkandalam  berhutang menurut  Pasal  1154  KUH  perdata  wanprestasi  dan  wajib  memelihara  barang  gadai.  Selain  itu, pialang gadai akan memberi tahu pialang gadai (debitur) tentang pengiriman barang gadai sesuai dengan Bagian 1156 KUH Perdata . 18 .
Berdasarkan    kewajian  kreditur  kreditur  ertanggung  jawa  atas  kehilangan  hipotek.  Hal  ini diturunkan  dari  ketentuan  Pasal  1157  Ayat  (1)  KUHPerdata  ahwa:  “Pihak  kreditur  harus ertanggung jawa atas  kehilangan atau kerusakan harta endanya karena kelalaiannya. Kerusakan akan diganti dengan 125%  dari nilai perkiraan setelah dikurangi  pinjaman dan sewa dari modal. Pegadaian tidak ertanggung jawa atas kerugian yang diseakan oleh force majeure termasuk encana alam gejolak dan perang.” 19 .
Sebaliknya, jika peminjam dapat membuktikan benda yang digadaikan itu hilang atau dicuri, itu bukan karena kelalaiannya akan tetapi suatu keadaan yang sangat mendesak. Peristiwa forcemajeure ini berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur:
Jikalau  terdapat  sanggahan  diperuntukan  ini, debitur  akan  bertanggung  jawab  untuk  bayar ongkos, rugi dan bunga jikalau belums bisa meyakinkan bahwa kualitasnya itu tidak benar atau pada saat komitmen karena 'kejadian yang tidak terduga, hanya tidak mungkin. bertanggung jawab untuk  itu  semua,  jika  itikad  buruk  tidak  berpihak  padanya.  Selain  itu,  Pasal  1245  KUHPerdata mengatur:  “Biaya  kerugian  dan  bunga  diganti  ji ka  karena  keadaan  yang  memaksa  atau  suatu kejadian  yang  tidak  disengaja,  debitur  tidak  dapat  mengalihkan  atau  melakukan  sesuatu kepadanya, permintaan atau sejenisnya. melakukan perbuatan yang dilarang".   Namun, Pasal 1244 KUH  Perdata  dan  Pasal  1245  KUH  Perdata  hanya  mengatur  jika  debitur  dalam  keadaan force majeure. Dengan demikian, kontrak kredit standar menetapkan bahwa kreditur tidak bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh force  majeure .  Kita  dapat  melihat  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  bahwa:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  adalah  sah  menurut  hukum  bagi  para penandatangan”.  Setiap  subjek  hukum  bebas  untuk  membuat  perjanjian.  Perjanjian  model  ini dibuat oleh subjek hukum yang aturan-aturannya tidak terdapat dalam KUHPerdata.
17 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136
18 H. Salim HS, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.
19 Ibid ., h. 45.

## Prinsip prinsip TanggungJawab Berdasarkan Hukum Perdata.
Menurut  ketentuan  hukum  Perdata  tanggungjawab  hukum  ialah  seorang  melakukan pelawananpada  hukum mempunyai  cakupan  yang  sangat menyeluruh  dari  . melanggar  hukum buakn saja melanggar pidana saja  tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang  dan ketetapan dari  hukum  belum  ditulis.  Ketetapan  hukum  terkait  pelanggaran  hukum  wajib  gantikerugian terhadap pihak yang dirugikan. 20
perilaku yang bertolakbelang oleh undang undang bukan soal  ketentuan undang undang, akan tapi  iya  tidaknya  perbuatan  itu    melakukanakan  tetapi  juga  serta  kehati-hatian  dan  kesusilaan. Melakukan perlawanan kepada hukum yang ada bisa didefinisikan i seperangkat prinsip hukum yang bertujuan  mengendalikan atau memperngati perilaku berbahaya, tangung jawab atas rugian sosial, dan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang sesuai. Perlawan terhadap hukum yang ada  berada didalam pasal 1365 sampai dengan 1369 KUH Perdata.
Tanggung  jawab  ini  dimulai  sejak  pemegang  gadai  menyerahkan  barang  jaminan  sampai dengan berakhirnya perjanjian, yaitu jika pemakai gadai membeli kembali barang gadai atau jika barang gadai telah lama dan jaminannya dilelang. Dalam Pegadaian selaku pihak pemegang gadai biasanya memberikan ganti rugi atas rusaknya barang jaminan dalam bentuk uang Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 5 6/UI.1.00211/2005 yang mengatur tentang ganti rugi agunan (“SK DPP”).Dalam  SK  DPP  tersebut  diatur  secara  teknis  mengen ai  bentuk  pertanggungjawaban  atas hilang atau rusaknya barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pegadaian.
A. Secara  umum  asas  pertanggungjawaban  dapat  dibedakan  sebagai  berikut:
Asas pertanggungjawaban kesalahan (responsibility for fault) Asas pertanggungjawaban belandaskan dari salah merupakan asas sangat mendasar jikalau dipakai didalam KUH perdata/pidana. Dalam KUHP,  terkhususnya Pasal 1365, 1366 dan  1367.  Asas  ini  mengemukakan  perrnyataan  bahwasanya  seorang    hanya  boleh dimintai  tanggungjawab  apabila  ada  letak  kealahn  .  Pasal  1365  KUHP  yang  biasa disebut  dengan  Klausul  Perbuatan  Melawan  Hukum,  mensyaratkan  pemenuhan terhadap 4 syarat inti, yaitu:
1. Ada faktor perlakuan
2. terdapat faktor salah
3. terdapat tindakan menerima
4. terdapat hubungan timbal balik.
B. Memperkirakan  TanggungJawab  pendirian  meberikan  pernyataan  terdakwa  akan bertanggunjawab sampai terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, rsa yang ada berada pada yang dilaporkan Menurut prinsip ini,  beban pembuktian dibalik dan argumen teoretis  dihukum  sampai  seseorang    dapat  membuktikan    bahwa  bukan  salahnya. Menurut  asas  ini,  barang  bukti  berada  yang  terlapor.  Berdasarkan  prinsip  ini,  agen komersial dapat melepaskan tanggung jawabnya jika ia dapat menunjukkannya.:
1. Rugi karena haldi luar kendalinya.
2. para ekonom telah memutuskan untuk terhindar dari kerusakan.
3. Rugian yang terjadi tanpa alasan.
4. Kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh agen komersial.
20 Komariah , Edisi Revisi Hukum Perdata , Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, h. 12

## C. Prinsip Kelalaian
Prinsip ini bertentangan dengan akuntabilitas ini hanyalah diketahui oleh aktivitas yang dilakukan para costumer sangatlah minim, dan batasan seperti itu sering dibenarkan dengan akal sehat. Contoh  penerapan asas tentang pengangkutan, kehilangan ataupun krurusakan mobil.
D. TanggungJawab yang pasti
Tanggunjawab  dengan  rasa  tidak  bersalah    adalah  ketentuan  pertanggungjawaban  di  mana ketiadaan  salah  merupakan  faktor  penentu.    Di  sisi  lain,  tanggungjawab  mutlak  adalah  prinsip tanggung jawab tanpa salah dan tanpaterkecuali. 21

## E. Tangung Jawab dengan Pembatasaan
Brtanggungjawab terbatas diapresiasi oleh para ekonom karena memasukkan klausul pengabaian dalam perjanjian standar yang mereka tandatangani. Dalam kontrak percetakan, misalnya, jika film yang akan dibersihkan  hilangg ataupun rusak,  konsumen hanya diberi ganti rugi 10 kali lipat dari price beli yang baru 22 .
Muncul  pada  didalam  hukum  perdata,  mempunyai  sanksi  hukum    yang  di  taungkan  guna didalam  melaksanakan. Bertanggungjawab secara Keperdata adalah bertanggunghjawab hukum yang  didasarkan  pada  hubungan  keperdataan  para  pihak.  Dalam  hal  terjadi  kehilangan  barang yang  digadaikan  karena  gagalnya  pelayanan  penerimaan  pemberi  jaminan/kreditur,  rasa bertanggung  jawab  yang  di  sampaikan oleh  penerima  barang  dengan  cara malakukan gantirugi dengan dasar kelalaian atau kecerobohan yang dilakuak oleh yang memimnjamkan uangnya. Sesuai isi  yang  ada  didalam  pasal  1365  KHU  perdata  yang  menyatakan “ Barang  siapa  yang  melawan hukumi  dan  membuat  orang  lain  kehilangan  barangnya,  maka  pelaku  yang  menyebabkan kerusakan  tersebut  harus  memberi  uang  gantirugi.  Rekapan  pasal  tersebut  ialah  bahwa  tiap individu terluka akibat suatu kejadian/kelalaian, kecerobohan, berhak atas ganti rugi atas kerugian tersebut.  Akan  teetapi,  dalam  memperoleh  gantikerugian  itu,  undang  undang  menempatkan tanggung  jawab  membutktikan  apa  yang  dilakuak  pealku  didalam  kasus  tersebut  pada  para penggugat.. 23
Diundangkannya  PP  Nomor 51ITHN  2011  mengenai    PT,Pegadaian  (Perseero)  Pasal  2  ayat1 mengenai    Peggadaian    menjalankan  usaaha  di  bidang  pegadaian  serta  perwalian  yang  biasa ataupun  berbasis  jasa  lain  lain  yang  beroperasi  dibidang  pinjma  menimjam  uang,  ada  subjek kontrak kredit dijamin, yaitu PT. Pegadaian (Persero) dan Klien. Menunggu penyelesaian kontrak meminjam  menggunakan    komitmen  yang  di  terapkan  dengan  bukti  surat  Pemberian  Kredit memuat  kontrak  baku  tentang  prinsip  kebebasan  berkontrak  (pasal  1338  ayat  1  Kementerian Keuangan). hukum perdata). Setelah itu, pelanggan setuju untuk mengembalikan barang ke garansi dan pegadaian terima objek gadai kemudia di taruh di ruang simpan milik pegadaiann dan barang merupak dalam kuasa yang meminjamkan uangnya oleh dari itu penyelesaiannya akan didasarkan pada keseimbangan keseimbangan, berpusat berdasarkan pasall 1338 (3) dan 1339 KUH perdata. Kode  menngkapkan  isi  yang  dipertanggungjawabkan  kedua  belah  kubu  prinsip  rasa tanggungjawab    menyelesaikannya  sesuai  prinsip  kepemilikan,  khususnya  bagi  pelanggan  dari pegadaian yang tertuang didalam Pasal 13 (2) ADP  bersama dengan Pasali 6 didalamnya berisikan melakukan  gantikerugian  kepada  pihak  yang  dipinjami  uang  dari  pegadaian.  Halhal  yang
21 Ibid ., h. 63.
22 Ibid ., h. 65.
23 Nasution, Konsumen dan Hukum , Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 171.
mendasisari niali kerugian kontrak hipotek di  Pegadaian yaitu (Stb. 81 Tahun 1928) dan juga  Buku Surat Perintah Kerja Pegadaian  dengan memberi putusan (No Pr.2/4/45/1981) yang sekarang ini mengalami tambahan dari induk 24 .
Penyelesaian  kontrak  penerbitan  surat  yang  biasanya  di  juluki  SBK.  Penerimaan  peerjanjian tertulis dipahami sebagai persetujuan yang mengikuti kerangka acuan teoritis tentang kesesuaian kehendak. Adanya akad hipotek antara Lembaga pegadaian merupakan  pinjam meminjam yang didasarkan oleh kebutuhan merupakan perbuatan yang sah dimata hukum. didaalam aturan yang di  sahkan  oleh  kepimpinan  pegadaian  No.  5  Tahun  2014  berisikan  Unit  Usaha  Perusahaan Pegadaian Terjamin , ditetapkan bahwasanya buukti hak milik atas agunan  dibagi menjadi:
1. Pmebuktian  hak atas  barang  jaminan dicatat  dalam  daftar  hak atas  suatau  jaminan  yang telah  ditetapkan  dari  pemilik  kuasa  berdasarkan  peraturan  perundang  undangan  masih dijalankan seperti halnya kendaraan bermesin yang dilangkapi demgan surat bahwa motor tersebut milik sendiri dan juga pembuktian lainya.
2. Surat-surat  yang  membuktikan  kepemilikan  suatu  BJ  yang  tidak  dicatat  dalam  Daftar Negara,  Ditetapkan    pasal  1977  KUH  Perdata  berlaku  pada  barangbergerak  yang  bukan utang tanpa membayar kepada pembawa, maka barangsiapa memiliki kuasa penuh disebtu pemilik.  Kreditur  (pihak  hipotek)  yaitu  para  pihak-pihak  yang  memilik pertanggungjawaban penuh atas hilangnya barang gadai, sebaliknya debitur berkewajiban untuk mengganti kreditur untuk setiap pengeluaran terakhir. jaminan barang-barang yang digadaikan, berdaarkanundang undang diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata .
Landasan  hukum  yang  mengatur  ganti  rugi  pada  kontrak  hipotek  di  PT.  Pegadaian  (Persero) sehubungan dengan konsekuensi yang ditetapkan Peraturan Dasar Pegadaian (Stb.81 Tahun 1928) serta  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pegadaian  No.Pr.2/  /5/1981)  dan  saat  ini  pun  memiliki penambahan  surat  Decusuon  Center.  Pasal  13 ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  Persero  menanggung rusaknya barang jaminan akibat kebakaran atau faktor lain yang bisa menyebabkan rugi atau rusak, tetapi  apabila  barang  tersebut  harganya  menurun  akibat  tidak  terawat  dengan  baik,  maka pegadaian tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Penentuan ganti rugi juga dapat dinilai dari 125% dari tafsiran nilai harga barang gadai yang bersangkutan hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat  (3)  Peraturan  Pokok  Pegadaian  dan  Buku  Kerja  Pegadaian.  Besaran  ganti  rugi  yang  telah ditentukan  adalah  125%  dari  tafsiran  harga.  Batas  waktu  penyerahan  ganti  rugi  dihitung  sejak diterimanya barai gadai dari pemberi gadai untuk penerima gadai, sementara itu penebusan ganti rugi hanya berdasarkan pada rusaknya barang gadai, oleh karena besarnya ganti rugi sebanding dengan  tafsiran  harga  suku  barang  yg  rusak.  Dengan  dibentuknya  aturan  tersebut,  maka Perusahaan  Gadai  dapat  membuat  aturan  operasional  sendiri  tetapi  tidak  boleh  bertentangan dengan  aturan  yang  telah  ditentukan  Pemerintah.  Untuk  menjamin  agar  barang  jaminan  tidak hilang  ataupun  rusak,  maka  pihak  gadai  telah  menetapkan  keputusan:  Pada  Pasalb13  ayat  (1) Aturan  Dasar  Pegadaian,  menjelaskan  bahwa  pihak  pegadaian  harus  bertanggungjawab  untuk menyimpan dan merawat barang jaminan sebaik mungkin, sehingga harganya tidak tueun ataupun rusak.
Berdasarkan Pasal 13 ADP menyatakan, tanggung jawab Pegadaian atas benda jaminan adalah sebagai berikut :
1. Benda gadai disimpan baik-baik, jangan sampai rusak/berkurang harganya;
24 RIZKI SUKMA HAPSARI, MAGISTER HUKUM
2. Negara  menanggung  segala  kerusakan,  terbakar,  hilang,  kecuali  turun  harganya  karena tidak dirawat tiap hari, tidak diganti;
3. Uang  ganti  rugi  =  125  %  x  nilai  taksiran  benda  jaminan  Sebagian  rusak  =  125  %  x  nilai taksiran kerusakan benda jaminan;
4. Ganti rugi ditentukan oleh kepala cabang Pegadaian;
5. Uang ganti rugi akan kadaluarsa apabila tidak diambil dalam jangkawaktu 12 bulan sejak pengumuman;
6. Ganti rugi akan dibayar kepada SBK 25 .
Mengenai barang jaminan yang rusak yang diakibatkan oleh force majeure, maka nasabah bisa mendapatkan keuntungan dari PT. Pertanggungjawaban kepada Pegadaian. Dalam hal ini Tuntutan kerugian ini sendiri  diatur dalam Pasal 1152, Ayat 3 KUHPerdata, dan menyatakan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai . Dicuri dari pegadaian atau dia, dia memiliki hak untuk memulihkan Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai  atau  dicuri  dari  padanya  , maka  berhaklah  ia  menuntut  kembali  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak akan hilang 26 .
Rumusan Pasal 1152 (3) dapat dianalogikan bahwa pegadaian wajib menjaga barang jaminan secara baik  yang  berada  dalam  penguasanya.  Hal  ini  barang  jaminan  rusak  yang  di  sebabkan  oleh penguasaan pegadaian, maka sudah selayaknya pengguna jasa gadai menuntut kerugian kepada pegadaian atas hal yanag terjadi. Ketika pelunasan utang kepada pegadaian merupakan salah satu masalah yang mungkin terjadi dan berkaitan dengan barang gadai yang tidak sesuai dengan wujud aslinya.  Apabila  barang  gadai  dikembalikan  ke  pegadaian  kepada  pengguna  jasagadai  dalam keadaan rusak atau hilang, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pada umumnya akan di ikuti dengan pemberian ganti rugi oleh pegadaian kepada pengguna jasa gadai sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Hal ini karena salah satu pihak pegadaian memenuhi kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian gadai  ini, berupa pengembalian  atau  menyerahkan  kembali  barang  yang  akan  dijaminkan  kepada  pengguna  jasa gadai dalam bentuk aslinya yang dimana pengguna jasa gadai telah melunasi hutangnya. Dengan demikan dapatlah dinyatakan bahwa pegadaian melakukan perbuatan melanggar apa yang telah menjadi kewajiabnnya 27 .
Dalam  pegadaian  selaku  pihak  pemegang  gadai  biasanya  memberikan  ganti  rugi  mengenai kehilangan  atau  rusaknya  barang  jaminan  dalam  bentuk  uang  dengan  berpedoman  pada  surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang  Jaminan.  Dalam  SK  DPP  tersebut  diatur  secara  teknis  mengenai  bentuk pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pegadaian. Dalam Pasal 1 ayat 3 SK DPP tersebut, di jelaskan bahwa ganti rugi ialah nilai tukar yang diberikan kepada pengguna jasa gadai atas barang yang digadaikan karena rusak atu hilang yng diakibatkan peristiwa yang luar biasa seperti pencurian, perampokan,  banjir,  gempa  bumi,  dan  lain  sebagianya 28 .  Selain  itu  pegadaian  akan  memberikan
25 KUH Perdata, Pasal 1157
26 KUH Perdata, Pasal 1152 ayat 3
27 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek , Jakarta, Kencana, 2007, h. 199.
28 SK DPP, Pasal 1 ayat 3
ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang tidak di sebabkan oleh suatu bencana alam ( force mejeure ) 29 .
PT.Pegadaian sebelum memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pegadaian yang dimana mengalami kerugian atas hilangnya maupun kerusakan barang jaminan, maka pegadaian melalui panitia pemeriksa barang jaminan hilang atau rusak melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap barang jaminanya. Barang jaminan yang rusak tidak di anggap sebagai bukan kerusakan fisik (hal hal yang mengeanai rusak kepada barang yang di jaminkan yang rusaknya tidak disebakan rasa lupa ingatan dari pihak yang meberikan pinjaman, yang menjadikan rusaknya barang diakbatkan brang yang dijaminkan itu sendiri oleh sebab itu tidak bisa dikatakan untuk mendapatkan gantikerugian. 30 .
Besarnya  nilai  penggantian  terhadap  barang  jaminan  yang  hilang  atau  rusak  seluruhnya, ditentukan dalam Pasal 2 SK DPP sebagai berikut :
1) Untuk barang jaminan yang berupa emas adalah sebesar 100% dibagi presentase Standart Taksiran Logam (STL) kali nilai taksiran. Atau harga emas setempat (HPS) kali berat barang. HPS tersebut harus dengan persetujuan kantor pusat;
2) Untuk barang jaminan yang berupa berlian adalah sebesar 100% dibagi presentase Standart Taksiran Pertama (STP) kali nilai taksiran;
3) Untuk barang jaminan yang berupa barang gudang sebesar 100% dibagi presentase plafon nilai taksiran kali nilai taksiran
Untuk  barang  gadai  yang  hilang  sebagian,  nilai  penggantian  sesuai  dengan  ketentuan tersebut  di  atas,  selanjutnya  barang  jaminan  yang  sebagian  masih  ada  tersebut  diberikan kepada pengguna jasa gadai setelah melalui proses pelunasan terhadap uang pinjaman dan sewa modalnya terlebih dahulu 31 .

## 3.1.12  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Terhadap  Hilang  atau  Rusaknya  Barang  Jaminan  yang Dilakukan PT. Pegadaian (Persero)
Tuntutan  ganti  rugi  diatur dalam  Pasal 1152 ayat 3  KUHPerdata,  yang  menyatakan: Hak  untuk menggadaikan batal, jika barang yang digadaikan berada di luar kemampuan si pemberi hipotek. Jika barang itu hilang dari pegadaian atau dicuri, orang itu berhak menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, Pasal 1977, dan jika barang yang digadaikan itu diperoleh kembali, gadai itu dianggap sebagai gadai, tidak pernah hilang  Menurut pasal 1152 ayat 3 dapat diasimilasi untuk menjaga dengan baik barang-barang jaminan yang dimilikinya 32 .
Dalam  hal  Pegadaian  kehilangan  jaminannya,  pengguna  jasa  gadai  harus  mengklaim  bahwa Pegadaian kehilangan jaminannya karena apa yang telah terjadi. Masalah yang dapat timbul adalah pelunasan pegadaian terkait dengan hipotek tidak dalam bentuk aslinya. Apabila barang tersebut dikembalikan  oleh  Pegadaian  kepada  pengguna  Pegadaian  dalam  keadaan  rusak  atau  kurang sebagian atau seluruhnya, maka Pegadaian pada umumnya akan memberikan ganti rugi kepada pemakai Pegadaian. 33 . Memang salah satu pihak (pegadaian) telah lalai melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya gadai ini, yaitu mengembalikan atau mengembalikan barang gadai kepada pemakai pegadaian dalam bentuk aslinya, sedangkan pemakai pegadaian telah melunasi utangnya.
29 Salim HS I, Op.cit., h. 45
30 SK DPP, op.cit. , Pasal 2 ayat 1
31 Ibid ., Pasal 2 ayat 2
32 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, op.cit., hal. 199
33 Ibid ., h. 200.
Dengan demikian, dapat dikatakan pegadaian default. Kesalahan yang bervariasi tergantung pada Subjek adalah:
1. Bukan menjalankan yang seharusnya dijalankan
2. Melakukan ingkar janji
3. Mperelambat janji
4. menjalankan yang tidak sesuai kesepakatan.
Mengenai  tanggung  jawab  atas  kehilangan  barang  jaminan,  dalam  Pasal  1157  Ayat  1 KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  “Pihak  kreditur  hanya  bertanggung  jawab  atas  kehilangan  atau kerusakan  harta  benda  karena  kelalaiannya ” 34 Proses  pemberian  ganti  rugi  atas  hilang  atau rusaknya barang jaminan merujuk pada aturan SK DPP yakni :

## 1. Pemberitahuan dan batas waktu klaim
Setelah dilakukan inventarisasi atas barang jaminan yang hilang atau rusak oleh pegawai pemeriksa  barang  jaminan  hilang  atau  rusak,  maka  setiap  Cabang  Pegadaian  wajib memberitahukan kepada pengguna jasa gadai yang barang jaminannya rusak atau hilang. Pemberitahuan  ini  harus  diberitahukan  kepada  pengguna  jasa  gadai  sehari  setelah inventarisasi  barang  jaminan  yang  hilang  atau  rusak  agar  pengguna  jasa  gadai  tidak kecewa 35 .  Setelah  menerima  pemberitahuan  tersebut,  pengguna  jasa  gadai  dapat mengajukan klaim ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan mereka. Pengajuan klaim ganti rugi ini mempunyai batas waktu, yaitu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selambat-lambatnya  sehari  sebelum  tanggal  lelang  yang  tercantum  dalam  SBK  Dalam pengajuan klaim ganti rugi, pengguna jasa gadai harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 SK DPP, yaitu:
a. Membawa kartu identitas diri asli, baik KTP/SIM/Paspor;
b. Membawa SBK atas namanya sendiri atau yang dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik barang
c. Mengisi formulir klaim ganti rugi yang telah disediakan di kantor cabang Pegadaian;
d. Melampirkan bukti pelunasan kewajiban uang pinjaman dan sea modal jika barang tersebut telah dilunasi;
e. Barang jaminan yang dimintakan ganti rugi karena hilang atau rusak tersebut, hanya diberikan terhadap barang jaminan yang masih berstatus aktif dan belum dilelang, kecuali barang jaminan tersebut dengan uang pinjaman “Permintaan”
2. Pembayaran nilai pengganti Ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan dapat dibayarkan jika pengguna jasa gadai telah melunasi uang pinjaman dan sewa modal terlebih dahulu.Tetapi apabila uang pinjaman dan sewa modal belum dilunasi, maka ganti rugi akan dibayarkan sebesar nilai penggantian dikurangi uang pinjaman dan sewa modal usaha yang belum terbayar. Adapun sewa  modal  sendiri  dihitung  sejak  barang  jaminan  tersebut  digadaikan  sampai  dengan tanggal pelunasan atau sampai dengan saat penerimaan ganti rugi, dengan maksimum sewa modal  sesuai  ketentuan  yang  berlaku 36 .    Yang  ada    dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata disebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  merugikan  orang  lain, mensyaratkan  orang  yang  menyebabkan  kerugian  itu  karena  kegagalannya  mengganti
34 Subekti , op.cit. , hal. 45
35 Lihat Indonesia (SK DPP), op.cit ., Pasal 4.
36 Lihat Indonesia (SK DPP), op.cit ., Pasal 6.
kerugian  itu.    Berdasarkan  apa  yang  telah  di  sepakati  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan apabila  Pasal 1365 KUH Perdata memiliki unsur unsur diantaranya :
1) Adanya berbuat perlawanan pada hukum.
2) Terjadi salah.
3) Ada rugi.
4) Ada aliran sebab akibat.
Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak  saja  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya,  tetapi  juga  atas  kerugian  yang diakibatkan oleh kecerobohan dan kecerobohan. Klausula ini mengatur kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, baik dengan berbuat (aktif = bertindak dalam komitendo) maupun dengan tidak berbuat (pasif = melanggar hukum dalam ommitendo). Pasal ini lebih  diarahkan  pada  tuntutan  pertanggungjawaban  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatigenalaten).  Perlu  dibedakan  antara  perbuatan  yang  tersirat  dan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum.  Seseorang  dianggap  pailit  jika  ia  melanggar  kontrak  yang  dibuat dengan pihak lain. Sementara itu, dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain, melawan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.  Dengan kata lain, jika pelanggaran hukum adalah kewajiban  kontraktual  sedangkan  pelanggaran  hukum  adalah  kewajiban  hukum  atau  hukum. Perbuatan  melawan  hukum  mempunyai  akibat  hukum  bagi  pencipta  dan  orang-orang  yang mempunyai  hubungan  hukum  berupa  karya  yang  menimbulkan  perbuatan  melawan  hukum. Biarlah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dilakukan berupa ganti kerugian bagi yang menderita  kerugian.  Ganti  rugi  karena  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  di  atas dapat diubah menjadi ganti rugi materiil dan immateriil. Biasanya dalam prakteknya ganti rugi itu dihitung  secara  tunai,  atau  dihitung  secara  tunai  di  samping  tuntutan  penggantian  benda  atau barang yang dianggap rusak atau disita akibat kesalahan pencipta. Jika mempertimbangkan kata- kata seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, asas hukumnya adalah paksaan untuk mengganti  kerugian  dalam  hal  perbuatan  melawan  hukum.  Bahkan,  dalam  berbagai  kasus  di pengadilan, hakim seringkali menentukan ganti rugi meskipun korban tidak menuntut ganti rugi. Secara teoritis, ganti rugi tort dibagi menjadi dua bagian, yaitu actual loss dan future loss. Dikatakan bahwa kerugian nyata adalah kerugian yang dapat dengan mudah dilihat dalam kenyataan atau materi, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal tertentu sebagai akibat dari perilaku kriminal pelaku.  Sedangkan kerugian yang akan datang adalah kerugian  yang  dapat  diperkirakan  dan  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang  seagai  akiat  dari peruatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  seaiknya pengadilan  menguah  sistem  pemuktian  yaitu  melalui  kreditur  yang  ertanggung  jawa  untuk memuktikan dengan memalikkan sistem pemuktian di pengadilan tinggi sehingga hutang memiliki ean pemuktian. Memuktikan ahwa deitur telah melalaikan kewajiannya dalam arti elum tercapai. Bahkan dalam kondisi ekonomi rendah hingga sedang perolehan ukti di pengadilan tetap dapat erjalan  lancar tanpa menimulkan kesulitan agi deitur  deitur tidak  lagi harus menanggung iaya yang  esar  dan  deitur  juga  tidak  memuang  waktu  untuk  mencari.  untuk  data  ukti  yang  dapat digunakan seagai alat ukti. Pengadilan Negeri. Masalah lain muncul misalnya jika deitur dituntut oleh oligee atas dasar kewajian tidak tertulis maka sesuai dengan keadilan jika pengadilan dapat memuktikan adanya potensi cacat  atau ketidaksesuaian. diseut keadilan. Meskipun kelalaian  atau kesengajaan seorang deitur merupakan akiat  keadaan atau keniscayaan namun perlindungan harus
dierikan kepada kreditur yang diwajikan oleh undang-undang untuk eruat leih. Termasuk dalam perjanjian.  Standar  yang  ditetapkan  oleh  kreditur  agar  dengan  upaya  hukum  untuk  melindungi deitur dari kesewenang-wenangan kreditur dapat digunakan gugatan kreditur melalui Pasal 1245 KUHPerdata seagai berikut::
Pasal 1245 Tidak ada  kerugian dan unga maka harus diganti jika karena keadaan terpaksa atau karena  kesengajaan  deitur  tidak  dapat  memerikan  atau  melakukan  apa  saja  yang  diminta  atau karena demikian melakukan sesuatu. melarangnya. Oleh karena itu langkah-langkah hukum yang dapat  digunakan  untuk  melindungi  deitur  dalam  pengaturan  standar  harus  diawasi  oleh pemerintah untuk mencapai keseimangan antara posisi deitur dan kreditur dan leih lanjut perlu untuk  memperkenalkan  undang-undang  untuk  mengatur  masalah  ini.  .  Perlindungan  agunan deitur  khususnya  di  pegadaian    erkemang  pesat  di  Indonesia.  Seelum  undang-undang  terseut diundangkan perlu adanya pencegahan dalam hal undang-undang kemudian dientuk suatu lemaga khusus  untuk  melindungi  jaminan  hipotek  deitur  dari  kelalaian  para  kreditur  khususnya  di pegadaian  di  Indonesia.    Pemberian  ganti  rugi,  apabila  pengguna  jasa  gadai  tidak  terima  atau kurang puas dengan nilai penggantian atas barang jaminan yang rusak, yang telah ditetapkan secara sepihak oleh panitia ganti rugi dari PT.Pegadaian, maka pengguna jasa gadai dan Pegadaian akan menyelesaikan  masalah  ini  dengan  musyawarah  untuk  mufakat  dan  jika  kesepakatan  belum tercapai, maka pengguna jasa gadai bisa menyampaikan tuntutan dan diselesaikan dengan jalur hukum  melalui  pengadilan  negeri  sekitar  Hal  tersebut  juga  diatur  dala  pasal  47  UU  tentang Perlingan  Konsumen  menerangkan  bahwa  :  Sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan  di  luar pengadilan melalui kesepakatan perihal bentuk dan berapa besar ganti rugi dan/atau perihal usaha tertentu  untuk  terjaminnya  tidak  ada  kerugian  konsumen  dikemudian  hari.  Pada  dasarnya penggantian ganti rugi yang umum digunakan adalah uang,dikarenakan berdasarkan ahli Hukum Yurisprudensi ataupun Perdata mengatakan bahwa uang adalah alat yg paling efektif dan jarang mengakibatkan selisih saat penyelesaian suatu sengketa. Bukan hanya uang, terdapat bentuk lain yang  dibutuhkan  sebagai  bentuk  ganti  rugi,  yakni  pengembalian  keadaan  awal  (in  nature)  dan dilarang  untuk  terjadi  kembali.Uang  paksa  dapat  digunakan  jika  kedua  hal  diatas  tidak  dapat ditepati.  Sehingga  perlu  kita  ingat  bahwa  uang  paksa  bukanlah  suatu  bentuk  ganti  rugi.  KUHP Perdata semata-mata mengatur tentang ganti rugi dari kerugian berupa imateril (tidak berbentuk) seperti ide dan moral dan materil (berbentuk) yang bisa dinilai dengan uang 37 . Dalam hal ini, atas rusaknya  jaminan  gadai  di  PT.Pegadaian,  maka  pihak  PT.Pegadaian  bertanggungjawab  akan memberikan  ganti  rugi  dalam  bentuk  material  yang  nominalnya  ditentukan  sendiri  oleh  pihak PT.Pegadaian  dan  mengenai  tata  cara  penyelesaian  perselisihan  akan  dilakukan  berdasarkan ketentuan yang ada.  Pada prinsipnya bentuk ganti rugi yang paling umum digunakan adalah uang, karena menurut para ahli hukum perdata dan yurisprudensi, uang adalah alat yang paling praktis sehingga  paling  sedikit  perbedaan  penyelesaian  sengketanya.  Selain  uang,  diperlukan  bentuk kompensasi  lain,  yaitu  mengembalikan  kondisi  semula  (dalam  bentuk  natura)  dan  melarang residivisme. Jika kedua faktor ini tidak terpenuhi, mereka dapat dipaksa oleh uang. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa uang paksa bukanlah suatu bentuk kompensasi. KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti kerugian materiil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, tidak mengatur tentang ganti kerugian materiil (tidak kelihatan) seperti dalam bentuk ideal.
37 Lihat Indonesia (UU PK), Op.cit., Pasal 47.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Perusahaan  peggadaian  beratngagungjawab  atas  resiko  dan  beban  rugi  yang  telah  kejadian dan mengakibatkan  salh  satu  dari  costumer  dari  pegadaian  sendiri.  Situasi  seperti  ini  patut  disebut resiko  pegadaian  dikarfenakan  sudah  menjadi  tenaggungjawab  apabila    barang  masuk  dalam kekuasaan pemberi pinjaman uang atau peggadaian.     Pasal 1245 Tidak ada  kerugian dan unga maka  harus  diganti  jika  karena  keadaan  terpaksa  atau  karena  kesengajaan  deitur  tidak  dapat memerikan  atau  melakukan  apa  saja  yang  diminta  atau  karena  demikian  melakukan  sesuatu. melarangnya. Oleh karena itu langkah-langkah hukum yang dapat digunakan untuk melindungi deitur  dalam  pengaturan  standar  harus  diawasi  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  keseimangan antara  posisi  deitur  dan  kreditur  dan  leih  lanjut  perlu  untuk  memperkenalkan  undang-undang untuk  mengatur masalah  ini.  .  Perlindungan  agunan  deitur khususnya  di  pegadaian    erkemang pesat di Indonesia. Seelum undang-undang terseut diundangkan perlu adanya pencegahan dalam hal undang-undang kemudian dientuk suatu lemaga khusus untuk melindungi jaminan hipotek deitur  dari  kelalaian  para  kreditur  khususnya  di  pegadaian  di  Indonesia.      Dari  ganti  ruginya berwujud uang yang telah di hitung dari nilai taksian yang saat awal mau menjaminkan barangnya dan memberi ganti ruginya 125% dari taksiran.

## SARAN
Saran  yang  tepat    pemaknaan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat  memberikan  saran  sebagai berikut.
1.  Untuk  menghindari  atau  menghindari  kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  digadaikan, penerima gadai harus lebih meningkatkan keamanan dan pemeliharaan barang gadai, dan pada saat yang sama barang gadai itu selalu dalam keadaan baik. janji barang. dibeli oleh konsumen. 2. Pegadaian sendiri memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat penyimpanan yang aman dan ekstra waspada selama penyimpanan agar barang jaminan nasabah lebih aman dan terjamin pada saat jatuh tempo.

## DAFTAR BACAAN
Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (jakarta: KENCANA, 2013). Rachmadi Usman, 2009 , Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta. Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus , jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004,
Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia ,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
Abdul  Rasyid  Saliman,  Hermansyah  dan  Ahmad  Jalis, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  & Contoh Kasus , Jakarta, Kencana PMG, 2005. Veithza Rivai, Andria Pemata dan Ferry , Bank and financial Institution Managemen , Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2007 .
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Salim HS, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , jakarta, Sinar Grafika, 2003, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2007,. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta , kencana Prenada grup, 2016
Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,. Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary , Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , Nusamedia, Bandung, 2008 H. Salim HS, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

## Internet
Di publikasikan Wartakotalive.com, Https://Wartakota.Tribunnews.Com/Amp/2020/08/25/Sakit-Hati- Tak-Pernah-Dipinjami-Uang-Mantan-Karyawan-Pegadaian-Merampok-Di-Tempat-Kerjanya?Page=3 . 25 agustus 2020 pada jam 22.20