…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Oleh Darma Prawira 1 , Achmad Fitrian 2
1,2 Program pascasarjana, Universitas Jayabaya Email: 1 dprw@kkpdarma.id , 2 fitrian.ahmad@gmail.com
Article History: Received: 08-05-2024 Revised: 24-06-2024 Accepted: 11-07-2024
Abstract: Tindak  pidana  perpajakan  adalah  tindakan yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang telah diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pajak.  Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239.K/PID.SUS/2012  menetapkan  bahwa  Tersangka dengan mengatas-namakan perseroan telah melakukan Penggelapan  Pajak  (Tax  Evation),  sehingga  dikenakan sanksi pidana bagi corporate dan bagi pemilik corporate. Tujuan  penelitian  adalah  pertama,  mengkaji  dan menganalisa  mekanisme  penegakan  hukum  dan pemberian  sanksi  hukum  bagi  Wajib  Pajak  Badan ditinjau  dari  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Kedua, mengkaji dan menganalisa penerapan kebijakan formulatif  hukum  pidana  sebagai  efek  jera  bagi  Wajib Pajak  Badan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tindak pidana perpajakan (penggelapan) oleh Perseroan dan/atau  Wajib  Pajak  Badan  PT.  AAG,  dijatuhi  pidana kurungan masing-masing 2 (dua) tahun penjara dengan masa  percobaan  3  (tiga)  tahun.  Untuk  mantan  Group Financial Controller, divonis 11 (sebelas) tahun penjara. Keduanya  melanggar  Pasal  39  ayat  (1)  huruf c juncto Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Tata  Cara  Prosedur Pembayaran  Pajak  juncto  Pasal  64  KUHP  dakwaan Primair,  atau  melanggar  Pasal  38  huruf b juncto  Pasal 43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000 juncto  Pasal  64  KUHP  dakwaan  Subsidair.  Kebijakan formulatif  yang  diselenggarakan  dalam  mendukung optimalnya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pajak yaitu rumusan delik dalam Pasal 38, 39 ayat 1, 2, 3, dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

## Keywords:
Kebijakan Formulatif, Hukum Pidana, Wajib Pajak Badan, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
PENDAHULUAN Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 huruf a. mengatur bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- undang, hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memungut  sebagian  kekayaan  rakyat,  sekalipun  itu  dipergunakan  untuk  kepentingan rakyat”. 1 Hal ini juga dimaksudkan supaya rakyat tidak menganggap bahwa negara sebagai perampok  karena  mengambil  kekayaan  rakyat  tanpa  persetujuan  pemilik,  bahkan  dalam beberapa literatur dapat dijumpai pendapat: “ No taxation without representation, Taxation without representation is robbery ”. Karenanya persetujuan rakyat sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya.
Seiring dengan pemungutan pajak yang berpedoman pada Pasal 23 huruf a Undang- Undang  Dasar  1945,  maka  pembangunan  dalam  suatu  negara  merupakan  keharusan, mengingat  negara  memerlukan  pembangunan  untuk  menciptakan  syarat  adanya  sebuah negara  yang  berkembang  atau  negara  maju  sekalipun.  Tujuan  pembangunan  untuk mewujudkan cita-cita masyarakat agar dapat berkembang dan sejajar dengan negara lain. Pembangunan sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto adalah “…merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan optimis, yang berwujud dalam usaha- usaha  untuk  mencapai  taraf  kehidupan  yang  lebih  baik  daripada  apa  yang  telah  dicapai. Artinya  pembangunan  merupakan  perubahan  berencana  dan  terarah  yang  antara  lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual, maupun teknologi.  Taraf  kehidupan  tadi  merupakan  tujuan  pembangunan,  mencakup  serangkaian cita- cita yang menjadi ciri suatu masyarakat modern”. 2 Pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjangka sehingga pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil  yang  maksimal.  Tujuan  pembangunan  dapat  tercapai  dengan  didukung  oleh pembiayaan yang maksimal.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara  dan  sumber  pembiayaan  belanja-belanja  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  guna menjalankan  roda  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  dengan  berbagai  cara melakukan  sosialisasi  agar  masyarakat  menyadari  pajak  itu  untuk  kepentingan  bersama. Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  sulitnya  negara  melakukan  pemungutan  pajak  karena banyaknya Wajib Pajak (perorangan dan/atau badan) yang tidak patuh  dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para Wajib Pajak (perorangan dan/atau badan) yang tidak taat hukum.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,  maka  sesuai  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  Direktorat  Jenderal  Pajak  berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakan peraturan perpajakan (law enforcement) melalui pemeriksaan pajak ( tax audit ), penyidikan pajak (tax investigation) dan penagihan  pajak (tax  collection). Namun  demikian,  upaya  meningkatkan kepatuhan  wajib pajak dinilai sia-sia belaka karena Wajib Pajak perorangan dan/ataupun Badan, masih saja berupaya  untuk  menghindari  pajak  dan/atau  penggelapan  pajak.  Salah  satu  contohnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Terdakwa pemilik perusahaan ASIAN AGRE GROUP (AAG)  sejak  tahun  pajak  2002,  2003,  2004,  2005  telah  diisi  secara  tidak  benar  dan  tidak lengkap,  di  dalam  semua  SPT  tertulis  belum  diaudit,  meskipun  fakta  sesungguhnya  telah
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf a.
2 Soerjono  Soekanto, Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2019), hlm.11.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
diaudit, akibatnya pendapatan Negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat  adanya  SPT  yang  isinya  tidak  benar  oleh  AAG,  dari  tiga  jenis  komponen  PPh,  WP Badan, PPh WP Orang/Pribadi dan PPh, WP Luar Negeri. 3 Mencermati modus operandi a quo dan fakta hukum di atas maka tentulah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan  terencana  adalah  salah  satu  bentuk  modus  operandi  penghindaran  pajak  " TAX EVATION ".

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  meliputi penelitian  terhadap  pengertian  pajak,  peradilan  dan  sanksi  pidana  pajak  dan  sistem peradilan di Indonesia. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini yaitu suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  yang  merupakan  doktrin,  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 4 Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  studi kepustakaan  bukan  saja  terhadap  Undang-Undang  Perpajakan  dan  putusan-putusan pengadilan  tentang  kasus  perpajakan  tetapi  juga  terhadap  buku-buku  literatur  yang membahas  tentang  perpajakan  yang  berkaitan  dengan  putusan  pidana  maupun  Undang- undang yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Hasil penelitian penulis yakni pada kasus ASIAN AGRE GROUP (AAG), hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012) telah menetapkan: 5
1. Tentang adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam ASIAN AGRE GROUP (AAG) pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, 2005 telah diisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT tertulis belum diaudit, meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit, akibatnya pendapatan Negara yang seharusnya diterima menjadi  berkurang,  sebagai  akibat  adanya  SPT  yang  isinya  tidak  benar  oleh  AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp.1.259.977.695.652,-  yang  rinciannya  adalah  dari  tiga  jenis  komponen  PPh,  WP Badan, PPh WP Orang/Pribadi dan PPh, WP Luar Negeri Tahun 2002, 2003, 2004, 2005 sebagai  berikut  yaitu  tahun  2002  Rp.276.145.706.827,-  +  tahun  2003  Rp. 296.172.548.868,-  +  tahun  2004  Rp.478.385.792.915,-  +tahun  2005  sebesar Rp.246.235.801.943,- ; Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak  sebesar  Rp.1.259.977.695.652,-  yang  dalam  hal  ini  jumlahnya  lebih  besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak;
2. Bahwa  hasil  pemeriksaan  bukti  permulaan  terhadap  apa  saja  yang  dilakukan  oleh Terdakwa atas 14 perusahaan yang tergabung di dalam ASIAN AGRE GROUP, dengan modus operandi yaitu telah melakukan penjualan di bawah pasar, melakukan Hedging fiktif ,  membebankan  biaya  yang  disebut  sebagai  biaya  Jakarta  dan Management  Fee . Dengan demikian maka pembuatan atau pengisian SPT tidak dilakukan berdasarkan laporan  hasil  audit  Kantor  Akuntan  PubIik,  padahal  perusahaan  sesungguhnya  telah
3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.35.
5 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
diaudit,  dan  telah  dibuat  laporan  hasil  audit  Kantor  Akuntan  Publik,  dengan mencantumkan tanda  "Tidak di audit" sekalipun sudah diaudit, bahkan kemudian SPT yang diajukan ke KPP ternyata berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
Dari  putusan  Mahkamah  Agung  di  atas,  menunjukkan  bahwa  perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan terencana merupakan salah satu modus operandi penghindaran pajak " TAX EVATION ".
2.  Pembahasan
a. Mekanisme Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi Hukum bagi Wajib Pajak Badan ditinjau dari sistem peradilan pidana di Indonesia
Sifat  khas  perpajakan  adalah  kewajiban  yang  bersanksi  atau  bersifat  memaksa sekalipun  dengan  sistem self-assessment seperti  Indonesia.  Namun,  dalam  praktik perpajakan di Indonesia tidak semua wajib pajak mematuhi persis apa yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Perubahan Keempat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 (UU KUP).
Ketidakpatuhan  wajib  pajak  pada  umumnya  disebabkan  karena  1)  ketidakjujuran wajib  pajak  dalam  mengisi  SPT;  2)  mekanisme  koreksi  dan  penyelesaian  melalui  model konferensi yang belum tersosialisasi secara merata dan menyeluruh serta terlaksana secara adil  dan  fair  kepada  wajib  pajak,  dan  3)  sistem  pengawasan  (termasuk  prosedur pemeriksaan) perpajakan yang belum tertata dengan sistem online terhadap seluruh kantor pajak yang tersebar di 34 propinsi dan lebih dari seratus kota/kabupaten; meliputi lima jenis pajak negara dan enam belas jenis pajak daerah.
Referensi perpajakan mengenal 3 (tiga) jenis pelanggaran pajak yaitu tax avoidance, tax evasion dan tax fraud . Ketiganya memiliki perbedaan besar satu sama lain secara hukum baik  mengenai  kualitas  perbuatan  maupun  mengenai  akibat  hukumnya.  Undang-Undang KUP  tidak  memiliki  arah  yang  jelas  mengenai  politik  (hukum)  perpajakan  nasional (Indonesia) karena telah melekatkan ancaman sanksi pidana ke dalam sanksi administrasi atau disebut ” low degree of differentiation ” antara keduanya seperti di Inggris, Swedia, da n Spanyol;  berbeda  dengan  Belanda,  Jerman,  dan  Portugal  yang  menerapkan  model  ” high degree of differentiation ” antara sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Ketidaktegasan politik hukum perpajakan dalam konteks pengaturan mengenai posisi kedua sanksi tersebut merupakan sumber masalah dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia.  Konsekuensi  logis  dari  masalah  tersebut,  dalam  praktik  perpajakan,  sanksi administrasi pajak juga diterapkan sanksi pidana pajak bahkan lebih jauh ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi (Pidsus).
Dampak dari kerancuan sistem sanksi (hukum) perpajakan nasional dalam praktik justru  bersifat  kontraproduktif  yaitu  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  bahkan ketidakadilan bagi wajib pajak apalagi wajib pajak yang kooperatif.
Undang-Undang KUP juga telah memberikan diskresi yang luas kepada Dirjen Pajak dan  jajaran  pemeriksa  untuk  menentukan  kepatuhan  wajib  pajak  sekalipun  standar akuntansi penilaian kewajiban membayar pajak masih belum jelas dan sering inkonsisten dalam implementasinya.
Di  sisi  lain,  secara  teoritik  dan  referensi  hukum  pajak  tentang  sifat  hukum administrasi  yang  merupakan  hukum  publik  pada  Undang-Undang  KUP  juga  tidak  jelas
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dengan  adanya  diskresi  tersebut.  Sifat  memaksa  dari  Undang-Undang  KUP  telah  tergerus oleh ketentuan Pasal 44B yang menegaskan:
(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan;
(2)  Penghentian  penyidikan  di  bidang  perpajakan  hanya  dilakukan  setelah  wajib  pajak melunasi  utang  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  yang  tidak  seharusnya dikembalikan  (restitusi)  dan  ditambah  dengan  sanksi  administrasi  berupa  denda  4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Dua ayat dari ketentuan Pasal 44B jelas menunjukkan bahwa arah politik (hukum) perpajakan  Indonesia  menganut  ” dual-track  policy ”,  di  satu  sisi,  bertujuan  menegakkan disiplin perpajakan sebagai sumber pendapatan negara, dan di sisi lain menggunakan ” sun- rise policy ” dengan tujuan memasukkan pendapatan negara secara optimal.
Dilihat  dari  sistem  pemisahan  kekuasaan,  ketentuan  Pasal  44B  dapat  merupakan bentuk  intervensi  eksekutif  terhadap  kekuasaan  yudikatif,  namun  dilihat  dari  sudut pendekatan analisis ekonomi, ketentuan tersebut merupakan salah satu cara efisien dalam mendukung perekonomian nasional.
Dari  sudut  teoritik  perpajakan,  ketentuan  Pasal  44B  Undang-Undang  KUP menegaskan  arti  penting  kategorisasi pelanggaran  perpajakan  ( tax  avoidance,  tax  evasion dan tax fraud ). Dari sudut hukum pidana, ketentuan Pasal 44B ayat (2) merupakan alasan pemaaf  yang  dapat  menghentikan  penyidikan  sekalipun  secara  bersyarat  (jangka  waktu enam bulan).
Mekanisme penegakan hukum dibidang perpajakan, lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagai berikut:
1)  Penegakan  Hukum  mengenai  Kewajiban  Wajib  Pajak  untuk  mendaftarkan  Diri dan Melaporkan Usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak mengatur lebih lanjut ketentuan tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan PKP secara jabatan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  UU  KUP  dan  kewenangan  menentukan  untuk berlaku surut NPWP dan PKP secara jabatan 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan PKP.
Kewajiban Wajib Pajak menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP sangat penting karena merupakan awal dari pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak dalam Self Assessment System yaitu Self Registerred. Penegakan hukum pajak secara dini akan lebih efektif sehingga pengaturan  yang  lebih  tegas  dan  jelas  dalam  Undang-undang  atau  dalam  Peraturan Pemerintah  akan  berdampak  positif  dalam  upaya  penegakan  hukum  pajak  dan menumbuhkan kesadaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.
2)  Penegakan  Hukum  mengenai  Kewajiban  Wajib  Pajak  untuk  Mengisi  dan Menyampaikan SPT.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, mengatur lebih lanjut hak Wajib Pajak dengan  kemauan  sendiri  mengungkapkan  dengan  pernyataan  tertulis  mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
a)  Tidak menyampaikan SPT; atau
b)  Menyampaikan  SPT  yang  isinya  tidak  bener  atau  tidak  lengkap,  atau  melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
Sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011). Hak  Wajib  Pajak  tersebut  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur dalam ayat (2) yaitu melampirkan:
a)  Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang dalam format SPT;
b)  Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak; dan
c)  Surat  Setoran  Pajak  sebagai  bukti  pembayaran  sanksi  administrasi  berupa  denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
Pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ini merupakan penegasan dari Pasal 8  ayat (3) UU KUP. Hal ini menurut penulis merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut yang juga disebut sebagai upaya perdamaian atau kebijakan Schikking tersebut tidak terlepas dari prinsip  SAS  ( Self  Assessment  System ) dalam  Pemungutan  pajak.  Prinsip  SAS  memberikan kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  secara  sukarela  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak  sendiri  berdasarkan  peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Dengan  demikian,  meskipun  terhadap  Wajib  Pajak  dengan  dilakukan  tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU KUP serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebenarnya merupakan jiwa dari SAS ( Self Assessment System ) karena kewajiban  Wajib  Pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  yang  utama  adalah menghitung  berapa  pajak  yang  terutangnya  atau Self  determine ,  membayar  jumlah  pajak yang  terutangnya  atau Self  Payment dan  melaporkan  pelaksanaan  kewajiban  Wajib  Pajak tersebut  dengan  mengisi  SPT,  dilampiri  keterangan  dan  dokumen  sesuai  peraturan perundang-undangan  perpajakan,  atau Self  Filling dan  menyampaikan  SPT  tersebut  ke kantor Pelayanan Pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. UU KUP dalam Pasal  12  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  jumlah  pajak  yang  terutang  menurut  SPT  yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Ketentuan  tersebutlah  yang  menunjukkan bahwa Indonesia menganut SAS.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011  tidak  ada  ketentuan  yang mengatur/memberikan  perintah  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  tentang  tindakan penegakan  hukum  lanjutan  apa  yang  harus  dilakukan  apabila  Wajib  Pajak  tidak melaksanakan  kewajiban  pajak  berupa  pengisian  SPT  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas. Keberadaan  ketentuan  lanjutan  tersebut  sangat  diperlukan  agar  hukum  benar-benar ditegakkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan tentang penetapan dan ketetapan pajak yang diatur  dalam  Pasal  13  UU  KUP  Ketentuan  Sanksi  Administrasi,  Sanksi  Pidana  Pajak,  dan Upaya Perdamaian.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
SPT adalah perangkat terpenting dalam SAS ( Self Assessment System ), apakah Wajib Pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  seperti  menghitung  dan  melaporkan  dasar  pengenaan pajaknya,  menghitung  Penghasilan  Kena  Pajak  dan  Pajak  Yang  Terutang,  menghitung penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dan sebagainya.
Semakin  baik  Direktur  Jenderal  Pajak  meng-administrasikan  pemungutan  pajak, maka Wajib Pajak akan semakin sadar dan patuh melaksanakan kewajiban per-pajakannya yang akan tergambarkan dari kuantitas dan kualitas SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Semakin  sadar  dan  patuh  Wajib  Pajak  berarti  Direktur  Jenderal  Pajak  berhasil  dalam melaksanakan  3  (tiga)  pilar  Direktorat  Jenderal  Pajak  yaitu  penyuluhan,  pelayanan  dan pengawasan/ pembinaan Wajib Pajak (khususnya penegakan hukum pajak).
3)  Penegakan  hukum  mengenai  kewajiban  Wajib  Pajak  menyelenggarakan pembukuan dan kewenangan Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemerikasaan.
UU  KUP  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011,  tidak  mengatur tentang upaya penegakan hukum dengan proses  pidana  pajak dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan/catatan, tidak kooperatif dalam pemeriksaan dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP Jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Materi muatan dalam  kedua  pasal  menurut  UU  KUP  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011 adalah sama-sama mengatur kewajiban bagi Wajib Pajak yang diperiksa yaitu wajib:
a)  Memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  buku  atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi dasarnya,  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penghasilan  yang  diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b)  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c)  Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
d)  Buku,  catatan,  dan  dokumen,  serta  data,  informasi,  dan  keterangan  lain  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UU KUP wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
Ketentuan tentang penyelenggaraan pembukuan dan kewajiban dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan apabila Wajib Pajak melanggar Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak-nya  dapat  dihitung  secara  jabatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  74  Tahun  2011  diatur  bahwa  apabila  pada  saat  pemerikasaan  ditemukan  adanya indikasi  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  pemeriksaan  ditindaklanjuti  dengan Pemeriksaan  Bukti  Permulaan,  dalam  hal  ini  berdasarkan  ayat  (2)  pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
a)  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  diselesaikan  karena  Wajib  Pajak  mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP;
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
b)  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  diselesaikan  dengan  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP;
c)  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  dihentikan  karena  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
d)  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  dihentikan  karena  tidak  ditemukan  adanya  bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
e)  Penyelidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang atau Pasal 44B UU KUP; atau
f)  Putusan  Pengadilan  atas  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  salinan  Putusan  Pengadilan  tersebut  telah  diterima  oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal  12  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011  mengatur  bahwa pemeriksaan yang ditangguhkan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dihentikan apabila: a)  Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidak- benaran perbuatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;
b)  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  diselesaikan  karena  terhadap  Wajib  Pajak  diterbitkan Surat ketatapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, atau
c)  Penyelidikan dihentikan karena Pasal 44B Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Ketentuan  dalam  Pasal  12  ayat  (4)  pada  dasarnya  merupakan  perintah  kepada Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  melaksanakan kebijakan Schikking atau  upaya  perdamaian yang  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (3)  dan  Pasal  13A  UU  KUP  yaitu  dalam  hal  Wajib  Pajak melakukan  pelanggaran  tindak  pidana  perpajakan  karena  alpa  dan  Pasal  44B  dalam  hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja.
Perintah untuk melaksanakan kebijakan Schikking dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak secara explicit tapi secara implisit. Menurut penulis perintah  dimaksud  harus  lebih  tegas,  jelas  atau  secara explisit. Oleh  karena  diatur  secara implisit kebijakan schikking sepertinya hanya dilakukan karena inisiatif Wajib Pajak.

## 4)  Penegakan Hukum berkaitan dengan Penetapan dan Ketetapan Pajak
Penerbitan SKPKB merupakan tindakan administratif sebagai kelanjutan dari upaya penegakan hukum pajak. Pasal 13 UU KUP juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 mengatur bahwa “dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
a)  Hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;
b)  Hasil Pemeriksaan terhadap:
1)  Surat Pemberitahuan; atau
2)  Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011,  dan  setelah  ditegur  secara  tertulis
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Surat  Pemberitahuan  tidak  disampaikan  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan dalam Surat Teguran.
c)  Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak  yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
Terdapat ketidaksinkronan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana pajak dalam hal  Wajib  Pajak  telah  melakukan  perbuatan  yang  substansinya  merupakan  tindak  pidana pajak. Menurut penulis perintah UU KUP untuk menerapkan kebijakan schikking dalam hal tersebut, haruslah dilaksanakan.
Apabila ketentuan Pasal 13 UU KUP juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 akan diterapkan harus dirumuskan atau diatur secara jelas  dalam ketentuan tersebut,  dalam  hal-hal  apa  saja  perbuatan  Wajib  Pajak  yang  dikategorikan  kesalahan administratif. Hanya dalam hal-hal itu sajalah penerbitan SKPKB dapat dilakukan.
Sedangkan terhadap perbuatan Wajib Pajak yang oleh Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP dikatergorikan sebagai tindak pidana pajak baik karena alpa ataupun dengan sengaja, harus diterapkan schikking atau upaya perdamaian menurut Pasal 8 ayat (3) UU KUP atau Pasal 44B UU KUP. Bila Wajib Pajak tidak memanfaatkan hak schikking , maka terhadap perbuatan Wajib  Pajak  tersebut  harus  ditindaklanjuti  dengan  pemeriksaan  bukti  permulaan, penyidikan  pajak,  dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  serta  pemeriksaan  dan putusan Hakim Pengadilan Negeri. Dalam hal ini harus ada instruksi yang jelas dan tegas untuk melarang penerbitan SKPKB.

## b. Penerapan Kebijakan Formulatif Hukum Pidana sebagai Efek Jera bagi Wajib Pajak Badan
Dalam  hukum  pajak,  disamping  sanksi  administratif  terdapat  juga  sanksi  pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana  merupakan  ancaman  bagi  wajib  pajak  yang  bertindak  tidak  jujur.  Adanya  tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pelanggaran  terhadap  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak sepanjang  menyangkut  tindakan  administrasi  perpajakan  dikenakan  sanksi  administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6 Dalam  perkembangan  hukum  pidana  secara  internasional,  khususnya  pola pemidanaan, wacana restorative justice dan penal mediation nampaknya turut memperkuat posisi  asas ultimum  remedium .  Bahwa  Negara  sebagai  korban,  dalam  tindak  pidana perpajakan,  maka  kepentingan  Negara  lebih  didahulukan  tanpa  harus  menghambat
6 Rahayu Hartini, Tindak Pidana dan Perdata Dalam Perpajakan , Sumber: http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/26/tindak-pidana-danperdata- dalam-perpajakan-bagian-i/.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
kepentingan  pelaku  usaha,  karena  sanksi  pidana  dalam  tindak  pidana  perpajakan  adalah pidana penjara dan bukan pidana denda.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  belum  terpenuhinya  tujuan  pemidanaan terakhir ( ultimum remedium ) atau belum adanya efek jera bagi tersangka tindak pidana di bidang perpajakan (dalam hal ini perkara PT. AAG), mengingat sanksi pidana penjara yang dikenakan terhadap tersangka (Suwir Laut) begitu ringan hanya 2 (dua) tahun penjara dan masa percobaan 3 (tiga) tahun penjara. Menurut penulis faktor-faktor dimaksud ialah :

## 1)  Kelemahan Sistem Pemungutan Pajak
Kelemahan pertama, pada sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban  perpajakan  di  Indonesia  menggunakan self  assesment . 7 Sistem  ini memberikan kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  mem-perhitungkan,  membayar,  dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  terutang.  Dalam  sistem  ini,  Wajib  Pajak  memiliki kewajiban antara lain: 8
a)  Mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
b)  Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
c)  Memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan apabila diperiksa;
d)  Memotong atau memungut pajak orang lain bagi mereka yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut;
e)  Membayar atau menyetorkan pajak terutang; dan
f)  Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
Berdasarkan  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  ( self  assessment ),  rendahnya tingkat  efisiensi  pajak  dan  tingginya  angka  calon  Wajib  Pajak  yang  potensial  dapat disebabkan,  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk  mendaftarkan dirinya ke kantor pajak.

## 2)  Dualisme Hukum Dalam Mengadili Tindak Pidana di bidang Perpajakan
Kelemahan lainnya bahwa Wajib Pajak dihadapkan pada kekuasaan dan kewenangan Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  memutuskan,  mengabulkan  seluruhnya,  sebagian  menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana Pasal 26 ayat (3) UU KUP bukan pada kewenangan dan kekuasaan hakim pada Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa pajak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Kelemahan  selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  adalah  tidak diintegrasikannya  Pengadilan  Pajak  di  bawah  Mahkamah  Agung  (MA).  Hal  ini  tentu  saja bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah MA. Kekuasaan MA hanya dibatasi  menyangkut  pembinaan  teknis  peradilan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak,  sedangkan  urusan  pembinaan  organisasi,
7 Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
8 Mochamad  Tjiptardjo,  “Ketentuan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpajakan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007”,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar Mengejar  Pelaku  Kejahatan  Perpajakan  Melalui Undang-Undang Anti Pencucian  Uang , Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, di Hotel Tiara Medan, tanggal 16 Agustus 2008.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
administrasi,  dan  keuangan  dilakukan  oleh  Departemen  Keuangan  yang  sekarang  telah menjadi  Kementerian  Keuangan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- Undang Pengadilan Pajak. 9
Posisi Pengadilan Pajak yang saat ini di bawah Kementerian Keuangan, sebenarnya dapat  melemahkan  fungsi  pengawasan  dan  independensi  hakim  dalam  Pengadilan  Pajak. Lembaga negara apapun dalam struktur pemerintahan suatu negara, memakai sistem checks and balances . Pengawasan internal tentu saja tidak cukup sehingga memerlukan pengawasan eksternal.  Untuk  itulah,  lingkaran  dan  praktik  mafia  kasus  dalam  Pengadilan  Pajak  sulit untuk diputuskan karena sulitnya MA dan pengawasan eksternal lainnya masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan pajak.
Untuk mendukung sukses dan optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di  bidang  perpajakan  yang  dilakukan  korporasi  dan/atau  pengurusnya  (dalam  tulisan  ini adalah PT.AAG), maka kebijakan formulatif yang diterapkan yakni rumusan delik dalam Pasal 38, 39 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 39A. Selain itu, perlu diterapkan juga PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Di dalam UU KUP, suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak diatur dalam rumusan delik yang dijabarkan dalam Pasal 38, 39 ayat 1, 2, 3, dan 39A. Pasal 38 mengatur tentang kealpaan atau kelalaian, sementara Pasal 39 dan 39A mengatur  tentang  kesengajaan.  Pasal  38  ini  pada  intinya  mengatur  delik  yang  dilakukan karena  kealpaan  dan  terbatas  pada  SPT  yang  tidak  disampaikan  atau  disampaikan  tidak lengkap  atau  tidak  benar.  Kealpaan  dalam  penjelasan  pasal  ini  diartikan  dengan  tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Beberapa  unsur  penting dalam Pasal 38 ini adalah Delik itu dilakukan oleh orang; Karena kealpaannya; Menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara;  dan  Perbuatan  itu  bukan  perbuatan  pertama  atau perbuatan ulangan.
Dari pasal ini ancaman pidananya adalah denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana alternatifnya adalah pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39A  mengatur  delik  yang  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan.  Pada  Pasal  39  ayat  (1) tampaknya lebih berfokus pada orang yang melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga unsur  penting  dalam  delik  ini  adalah:  Delik  itu  dilakukan  oleh  orang;  karena  dengan kesengajaan; Menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
Di sisi lain, Pasal 39A adalah delik kesengajaan yang berfokus pada kewajiban wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak (terkait dengan PPN dan PPh Pemotongan atau Pemungutan). Selain itu, delik sebagaimana diatur dalam Pasal 39A ini tidak mensyaratkan adanya pembuktian kerugian pada pendapatan Negara. Sejalan dengan rumusan Pasal 39 ayat (1), ini pada ayat (2) pasal ini tampaknya lebih mengarah pada pengulangan delik atau
9 Yustus Maturbongs, “Membedah Pengadilan Pajak”, Makalah pada Seminar Penanganan Keluhan Tentang Kasus  Perpajakan  dan  Kepabeanan ,  Medan  tanggal  13  s/d16  Oktober  2009,  hlm.  3.  disebutnya  bahwa  reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan bukan hanya dititikberatkan pada persoalan remunerasi, tetapi pembinaan mental aparaturnya, pelayanan yang prima, sehingga sebesar apapun gaji yang diterima, jika mentalnya seorang aparatur sudah bobrok, maka sama saja
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
recidive yang  juga  diancan  dengan  sanksi  pidana.  Di  lain  pihak,  Pasal  39  ayat  (3) dimaksudkan untuk mengatur tentang delik percobaan yang terbatas pada suatu tindakan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan/atau NPPKP.
Selanjutnya adalah PERMA,  dan mengingat tindak pidana di bidang perpajakan ini dilakukan  oleh  PT.AAG  atau  melibatkan  korporasi,  sehingga  dapat  dikategorikan  tindak pidana  tersebut  merupakan  kejahatan  korporasi.  Untuk  itu, kebijakan  formulatif  yang diterapkan dalam rangka memberikan efek jera bagi korporasi dan pengurusnya yaitu PERMA Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi . Penerapan PERMA ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan korporasi.
Hal  tersebut  sebagaimana  disampaikan  oleh  Prof.  Surya  Jaya  “Persoalan  aparat kesulitan menindak korporasi karena ketidakpahaman dan karena tidak ada aturan hukum acaranya. Kesulitan utama sering dihadapi ketika hendak memanggil/memeriksa korporasi, yang ma u dipanggil siapa”. 10
Untuk itu, PERMA Kejahatan Korporasi ini memuat prinsip-prinsip penting yang layak diketahui terutama bagi aparat penegak hukum saat menangani tindak pidana yang diduga dilakukan  pengurus  korporasi  sekaligus  korporasinya. Pertama, proses  pemanggilan  dan pemeriksaan terhadap korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka. Surat panggilan ini  memuat  nama  korporasi;  tempat  kedudukan;  kebangsaan  korporasi;  status  korporasi dalam  perkara  pidana  (saksi/tersangka/terdakwa);  waktu  dan  tempat  pemeriksaan;  dan ringkasan dugaan peristiwa pidana.

## KESIMPULAN
Mekanisme penegakan hukum atau proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya dalam perkara PT. AAG, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kebijakan formulatif yang diselenggarakan dalam mendukung optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yaitu rumusan delik dalam Pasal 38, 39 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 39A, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 38 mengatur tentang kealpaan atau kelalaian, sementara Pasal 39 dan 39A mengatur tentang kesengajaan.

## Saran
. Mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  sudah sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku,  namun  sebaiknya  penyelenggaraan mekanisme  penegakan  hukum  tersebut  dapat  memberikan  efek  jera  berupa  pemiskinan pelaku tindak pidana perpajakan dengan menambah beban pajak. Pemberian efek jera ini bertujuan agar kedepannya tidak ada lagi niat dan upaya seseorang untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Kebijakan formulatif yang perlu diterapkan dalam mendukung optimalnya penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  sebaiknya  perlu  adanya pertama ,
10 Menjerat  Korporasi  Jahat:  Prinsip  Penting  Dalam  Penanganan  Kejahatan  Korporasi”,  Berita Hukum.Online.com.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
reformulasi  pola  aturan  pemidanaan  korporasi  yang  mencakup  pengaturan  kapan  suatu korporasi melakukan tindak pidana dan kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Kedua ,  penghilangan  unsur  kesengajaan  atau  kealpaan  dalam  rumusan  delik.  Pengaturan dalam rumusan delik bahwa korporasi dan/atau manajemen puncak bagi wajib pajak badan dapat dianggap sebagai pelaku delik yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal:
[1] A. Ansari Ritonga, 2017, Kebijakan Fiskal di Akhir Orde Baru, Awal Era Reformasi dan Penghujung Dominasi IMF, Pustaka El Manar, Bandung.
[2] Abidin, Andi Zainal, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
[3] Adhyaksana,  M.  Yusfidli,  2018,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
[4] Ahmadi,  Wiratni,  2016,  Pajak  Tanah  Sebagai  Upaya  Sinkronisasi  Kebijaksanaan Pengenaan  Pajak  Tanah  dan  Kebijaksanaan  Pertanahan  di  Indonesia,  Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.
[5] Alim, Hifdzil, 2016, “Memotong Korupsi Pajak”, Suara Merdeka.
[6] Anwar, H. Yozar, (eds), 2020, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
[7] Marzuki,  Peter  Mahmud,  2017,  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
[8] Soekanto, Soerjono, 2019, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peraturan Perundang-undangan:
[9] Undang-Undang Dasar 1945.
[10] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999,  kemudian  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
[11] Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
[12] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
[13] Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (KUP).
[14] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012 Sumber lainnya:
[15] Menjerat  Korporasi  Jahat:  Prinsip  Penting  Dalam  Penanganan  Kejahatan  Korporasi”, Berita Hukum.Online.com.
[16] Mochamad Tjiptardjo, “Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007”, Makalah disampaikan pada Seminar Mengejar Pelaku Kejahatan Perpajakan Melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, di Hotel Tiara Medan, tanggal 16
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Agustus 2008.
[17] Rahayu  Hartini,  Tindak  Pidana  dan  Perdata  Dalam  Perpajakan,  Sumber: http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/26/tindak-pidana-danperdata- dalam-perpajakan-bagian-i/.
[18] Yustus Maturbongs, “Membedah Pengadilan Pajak”, Makalah pada Seminar Penanganan Keluhan Tentang Kasus Perpajakan dan Kepabeanan, Medan tanggal 13 s/d16 Oktober 2009, hlm. 3. disebutnya bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan bukan hanya  dititikberatkan  pada  persoalan  remunerasi,  tetapi  pembinaan  mental aparaturnya, pelayanan yang prima, sehingga sebesar apapun gaji yang  diterima, jika mentalnya seorang aparatur sudah bobrok, maka sama saja