PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

## Melly Aida

## Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unversitas Lampung

## Abstrak
Penangkapan  ikan  secara  tidak  sah  ( illegal  fishing )  oleh  kapal  ikan  asing  di wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (  ZEEI  )  semakin  tahun  semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan  hukum  oleh  negara  pantai    (  Indonesia  )  yang  terbatas  disebabkan ketentuan  yang  ada  di  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982  (  KHL  1982  ). Kemudian jika  dilihat dari segi  penegakan hukum  oleh pemerintah, penanganan illegal  fishing  nampaknya  masih  memprihatinkan.  Tulisan  ini  ingin  mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing  ini.  Data  dalam  tulisan  ini  dicari  dengan  cara  melakukan  studi kepustakaan,  artinya  dengan  cara  mempelajari  buku-buku,  naskah-naskah  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Data  yang  didapat  kemudian dikumpulkan  lalu  disistematisasi.    Data  yang  sudah  disistematisasi  itu  kemudian dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari  pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah:  Indonesia  berdasar  KHL  1982 mempunyai  kewenangan  yang  tegas  dalam  menindak  pelaku  illegal  fishing, namun  dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing  di  wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.
Kata-kata  Kunci  : Penanggulangan;  Illegal  Fishing;  Kewenangan;  Penegakan Hukum; Zona Ekonomi Eksklusif

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara
kepulauan,  wilayah  Indonesia  terdiri dari  pulau-pulau  besar  maupun pulau-pulau  kecil,  dan  hampir  dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut.  Kondisi  geografis  Indonesia yang  demikian,  membuat  Indonesia harus  turut  aktif  dalam  forum internasional  di  bidang  hukum  laut, hal  ini  menyangkut  kepentingan Indonesia baik politik, sosial,
ekonomi, serta
pertahanan
keamanan. Beberapa deklarasi  hukum  laut seperti Deklarasi Montevideo tentang hukum laut tahun 1970 dan deklarasi negara-negara Amerika Latin tentang hukum laut yang ditandatangani pada bulan  Agustus  di  Lima  menegaskan bahwa  secara  georafis,  ekonomi, sosial,  mempunyai  hubungan  yang erat  antara  tanah,  dan  orang-orang yang berdiam di darat, dan dibenarkan  pemberian  prioritas  bagi penduduk  dan  orang-orang  yang
berdiam tersebut untuk memanfaatkan  sumber  daya  alam  di laut  yang  berdekatan  pantainya.
Kondisi  seperti  ini  dialami  oleh Indonesia  yang  menanggap  bahwa daratan  dan  laut  yang  berada  di antara  dan  megelilingi  pulau-pulau adalah sebagai bagian dari kehidupan bangsa  Indonesia  dan  milik  seluruh bangsa Indonesia. 1
Sebagai  bangsa  yang  tinggal dan  hidup  pada  wilayah  yang sebagian  besar  terdiri  dari  wilayah laut, bangsa Indonesia perlu mengembangkan  konsep  geopolitik dan  geostrategi  sebagaimana  yang tertuang  dalam  wawasan  nusantara yang  memandang  seluruh  wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Segenap  penduduk  serta  seluruh sumber  daya  yang  terkandung  di dalamnya  sebagai  sesuatu  yang terpadu.  Laut  memberikan  peluang dan  keuntungan  yang  besar  bagi bangsa Indonesia dalm upaya memanfaatkan  dan  mendayagunakan secara optimal  sumber daya alam di laut  untuk  pembangunan  nasional Indonesia.
Konvensi  Hukum  Laut  1982 yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  16 Desember 1994 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985  melalui  Undang-  Undang Nomor.  17  Tahun  1985  Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap United Nations  Convention  on  the  Law  of the  Sea  1982 (  selanjutnya  disingkat UU  No.  17  Tahun  1985  ).  Konvensi ini  memberikan  kepada  Indonesia wewenang  yang  lebih  besar    untuk mendayagunakan  segenap  sumber daya  kelautan  di  wilayahnya  sampai ke  luar  batas-batas  wilayah  negara yaitu  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (
1 Frans  E.  Likadja, Bunga  Rampai  Hukum Laut  Internasional ,  Bina  Cipta,  Bandung, 1978,  hlm 63.
ZEE  )  dan  landas  kontinen.  Dengan UU  No.  17  Tahun  1985  ini  berarti Indonesia  telah  menundukkan  diri pada  konvensi    ini,  sehingga  segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan  konvensi  tersebut.  Selain itu,  dengan  diratifikasinya  Konvensi Hukum  Laut  1982,  maka  wilayah Indonesia menjadi semakin luas yaitu 8.193.250  km 2 yang  terdiri  dari 2.027.087 km 2 daratan dan 6.166.165.  km 2 wilayah  perairan. Dari  luas  perairan  tersebut,  meliputi 0,3  juta  km 2 laut  territorial  2,8  juta km 2 perairan  kepulauan  dan  ZEE seluas 2,7 juta km 2 . 2
Salah satu bagian dari konvensi ini adalah mengenai ZEE yang diatur pada  bagian  ke  5,  Pasal  55  sampai 75.  Adapun  hak-hak  negara  pantai pada ZEE adalah sebagai berikut : 3
1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non  hayati  dari  dasar  laut  dan tanah di bawahnya.
2. Hak  berdaulat  atas  kegiatan- kegiatan eksplorasi dan eksploitasi  seperti  produksi  air dan angin.
3. Yurisdiksi  untuk  pendirian  dan pemanfaatan pulau buatan,
instalasi  bangunan,  riset  ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan lingkungan maritim.
Di  dalam  melaksanankan  hak- hak  dan  kewajibannya  menurut konvensi di ZEE, negara pantai harus
2 Mustafa Abdullah, Aspek Hukum Penerapan  KUHAP  DI  Perairan  Indonesia dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif ,  BPHN, Jakarta, 1998, hlm 1-2.
3 Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Rhineka Cipta , Jakarta,  1988, hlm 45.
memperhatikan hak-hak dan kewajiban  negara  lain  dan  bertindak sesuai  dengan  ketentuan  konvensi. Negara pantai memiliki hak penegakan  hukum  dan  peraturan perundang-undangannya di ZEE sebagai berikut :
1. Menaiki,  melakukan  inspeksi, menahan,  dan  mengajukan  ke pengadilan  kapal  beserta  awak- awaknya.
2. Bahwa  kapal  beserta  awaknya yang ditahan akan segera dibebaskan setelah dilakukan pembayaran uang jaminan.
3. Negara  pantai  dalam  melakukan penahanan kapal-kapal asing
harus segera memberi tahu negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.
4. Dalam hal tidak terdapat perjanjian  internasional,  negara pantai  atas  pelanggaran  hukum atau perundang-undangan penangkapan ikan dari ZEE tidak dibenarkan  melakukan  hukuman penjara.
Peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan hak  berdaulat  di  Indonesia  di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
adalah  Undang-Undang  Nomor.  5 Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia (Undang- Undang  ZEEI)  dan  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan 4 (Undang-Undang Perikanan 2004), Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1984 Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya
Alam  Hayati  Di  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia.    Peraturan perundang-undangan  di  atas  memuat
4 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang  Perikanan  merupakan  pengganti dari  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1985 Tentang Perikanan.
pula  ketentuan  penegakan  hukum yang  berkaitan  dengan  pencurian ikan  oleh  pihak  asing  di  ZEEI. Menurut  pengamatan  penulis  semua ketentuan  tentang  penegakan  hukum di ZEEI telah sesuai dengan ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut 1982.
Peraturan  perundang-undangan di  atas  hanya  mencantumkan    satu sanksi  berupa  sanksi  pidana  denda, pidana denda ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Apabila timbul  permasalahan  bahwa  yang bersangkutan  tidak  mau  atau  tidak mempunyai  dana    untuk  membayar denda  yang  dibebankan  kepadanya, langkah  apa  yang  dapat  diambil untuk  dipenuhinya  denda  tersebut atau  sampai  kapan  batas  waktu  yang harus  ditentukan  untuk  memenuhi denda  tersebut,  hal  ini  menyangkut orang  asing  (terdakwa)  yang  harus tetap  berada  di  Indonesia  menunggu denda tersebut dipenuhi. 5 Ketentuan pidana dalam UU No. 5/1983 tentang ZEEI  tidak  sama  dengan  ketentuan perundang-undangan yang lain.
Dalam Undang-undang tentang ZEEI ini,  pidana  denda  yang  dijatuhkan oleh  hakim  tidak  dapat  diganti dengan hukuman kurungan. 6
Kasus  pencurian  ikan  oleh kapal  asing  di  ZEEI  semakin meningkat,  dan  hal  ini  secara ekonomis merugikan Indonesia. Menurut  laporan  penelitian  proyek kerjasama  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Masalah  Politik Luar
Negeri  Departemen  Luar  Negeri dengan Pusat Studi Wawasan
Nusantara  dan  Pembangunan  tahun 1993-1994  disebutkan  bahwa  untuk 5 P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut  Indonesia , Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 98.
6 Hotman  Sitorus, Mengkaji  Ulang  Sanksi Pidana  Di  Zona  Ekonomi  Eksklusif ,  dimuat dalam Harian Neraca, Kamis 4 Maret 1993.
di  ZEE  kerugian  yang  diderita  tiap tahunnya  paling  sedikit  mencapai satu triliun rupiah.
Hal  ini    menunjukkan  kepada kita  betapa  penanganan  terhadap kasus-kasus  perikanan  di  Indonesia sangat memprihatinkan. Padahal akibat  lumpuhnya  penegakan  hukum di bidang  perikanan  ini  telah mengakibatkan  kerugian  besar  bagi negara.  Kerugian  akibat  pencurian ikan  pada  tahun  2004  diperkirakan berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta ton per tahun atau setara dengan dua miliar dollar AS sampai empat miliar dollar  AS.  Kerugian  tersebut  belum termasuk kerusakan biota laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan  menggunakan  pukat  harimau dan berbagai alat tangkap berteknologi canggih lainnya. 7 Uraian-uraian  tersebut  di  atas menunjukkan terbatasnya kewenangan Indonesia dalam menanggulangi  penangkapan  ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal  ikan  asing  sebagaimana  diatur dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982, sehingga lemahnya penegakan hukum  yang  dilakukan  Indonesia sebagai  negara  peratifikasi  konvensi dalam  menanggulangi  illegal  fishing di  wilayah  ZEEI.  Berdasarkan  latar uraian  tersebut,  permasalahannya adalah  ”bagaimanakah  kewenangan dan  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh Indonesia sebagai negara peratifikasi KHL 1982 dalam menanggulangi  tindak  illegal  fishing oleh kapal ikan asing di ZEEI ?”

## II. PEMBAHASAN
2.1.  Ratifikasi  Konvensi  Hukum Laut 1982
7 Rusmana, Pengadilan Perikanan
Mampukah  Menjadi  Terobosan ,  Solusi hukum.com, 30 Oktober 2004.
Menurut  F.  Sugeng  Istanto ratifikasi    adalah  perbuatan  negara yang dalam taraf internasional menetapkan  persetujuannya  untuk terikat pada suatu perjanjian internasional  yang  ditandatangani oleh  perutusannya. 8 Konvensi  Wina 1969    memuat  definisi  mengenai ratifikasi,  menurut  Konvensi  Wina 1969  bahwa  ratifikasi,  penerimaan, pengesahan,  dan  aksesi  dalam  setiap kasus  diartikan  sebagai  tindakan internasional  apapun  namanya  di mana  suatu  negara  dalam  taraf internasional
membuat kesepakatannya  untuk  mengikatkan diri pada suatu perjanjian. 9 Pelaksanaan ratifikasi tergantung  hukum  nasional  negara yang bersangkutan. Dasar
pembenaran  adanya  ratifikasi  itu antara  lain  ialah  bahwa  negara berhak untuk meninjau kembali hasil perundingan  perutusannya  sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam  perjanjian  internasional  yang bersangkutan  dan  bahwa  negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya dengan  ketentuan-ketentuan  yang diperjanjikan. Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara, yang perutusannya  telah  menandatangani hasil  perundingan  yang  dilakukan, menurut  hukum  ataupun  moral, untuk meratifikasi persetujuan tersebut. Tidak adanya kewajiban itu disebabkan  karena  negara  adalah berdaulat. 10 Akibat  hukum  ratifikasi suatu  konvensi  internasional  adalah bahwa  negara  peratifikasi  terikat
8 F.  Sugeng  Istanto, Hukum  Internasional ,
Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 68.
9 Pasal  2  ayat  (1)  b  Konvensi  Wina  Tahun 1969.
10 F. Sugeng Istanto, Loc.cit.
kepada ketentuan-ketentuan konvensi yang  diratifikasi  tersebut,  sehingga peraturan perundang-undangan negara  tersebut  harus  disesuaikan dengan konvensi. Berkaitan  dengan  Konferensi Hukum Laut PBB III, yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982  (  KHL  1982  ).  Konvensi  ini terbuka untuk penandatanganan bukan  saja  oleh  negara,  namun  juga lembaga-lembaga  yang  diakui  PBB asal  saja  mereka  ikut  serta  dalam konperensi dan mampu melaksanakan perjanjian internasional,  yakni  negara-negara yang secara penuh telah berpemerintahan sendiri namun belum  merdeka  secara  penuh. 11
Annex IX Konvensi ini juga menyatakan    konvensi  dapat  juga ditandatangani oleh organisasi- organisasi  internasional.  Konvensi ini  membutuhkan  ratifikasi  dan terbuka untuk aksesi.
Sesuai  dengan  Pasal  308  KHL 1982,  bahwa  konvensi  akan  mulai berlaku  dua  belas  bulan  setelah dipenuhinya jumlah ratifikasi sebanyak  60  negara.  KHL  1982 mulai  berlaku  sejak  tanggal  16 Nopemeber 1994, karena syarat yang ditentukan  oleh  Pasal  308  tersebut telah  dipenuhi  oleh  negara  Guyana pada tanggal 16 Nopember 1993. 12 Keberadaan KHL 1982 mempunyai  pengaruh  bagi  negara pantai maupun negara lainnya.
11 Pasal  305  Konvensi  Hukum  Laut  PBB 1982.
12 Etty  R.  Agoes, Pemanfaatan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Tantangan  Liberalisasi Ekonomi  Dalam  Menghadapi  Perdagangan
Bebas, makalah  disampaikan  pada  seminar Konvensi  Nasional  Pembangunan  Benua Maritim Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan  Wawasan  Nusantara, Ujung  Pandang,  tanggal  18-19  Desember 1996.
Adapun  pengaruhnya  adalah  sebagai berikut : 13
1. Dapat  membantu  negara  pantai menjamin kepentingannya
2. Memberikan  kesempatan  kepada negara pantai melakukan perluasan wilayah laut 3. Memperluas tanggung jawab negara pantai terhadap lautan 4. Berkurangnya wilayah laut bebas, dan menjadi laut territorial 5. Mendukung pelestarian lingkungan laut yang harus dijaga oleh hukum nasional suatu negara 6. Mengurangi kebebasan yang
semula ada bagi pengelola lautan. Sebagai  akibat  dari  ratifikasi Indonesia terhadap KHL 1982, maka wilayah  perairan  yang  tunduk  di bawah kedaulatan Indonesia mendapat  pengakuan  internasional sebagai berikut : 14 1. Laut antara pulau-pulau Indonesia  yang  dikelilingi  oleh garis-garis pangkal nusantara dan wilayah  laut  selebar  12  mil  yang megelilinginya  diakui  sebagai wilayah Republik Indonesia.
2. Hak-hak berdaulat Indonesia atas kekayaan  alam  yang  terkandung dalam  perairan  ZEE  selebar  200 mil  dari  garis-garis  pangkal nusantara,  dan  atas  kekayaan alam  landas  kontinen  di  dasar laut  sampai  batas  terluar    batas kontinen Indonesia.
13 P. Joko Subagyo, Opcit, hlm 36.
14 Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  RI,
Kampanye  Kelautan  dan  Perikanan  ( Paradigma  Pembangunan  Kelautan  dan Perikanan  ), Edisi  Perdana,  Yayasan  Bina Mulia, Jakarta ,  2000, hlm 71.
2.2.  Ketentuan  Mengenai  Zona
Ekonomi  Eksklusif  Dalam
Konvensi Hukum Laut 1982

## a. Pengertian  Zona  Ekonomi Eksklusif
Di  dalam  KHL  1982  ZEE diatur  dalam  bagian  ke  -5  yang terdiri  dari  21  pasal,  yaitu  pasal  55 sampai  dengan  pasal  75.  Sebanyak 15 pasal mengatur masalah perikanan di ZEE negara pantai.
Menurut  KHL  1982,  yang dimaksud dengan ZEE adalah :
“The  Exclusive  Economic Zone  is  an  area  beyond  and adjacent  to  the  territorial  sea, subject  to  the  specific  legal regime esthablished in this part under  which  the  rights  and jurisdiction  of  the  coastal  state and  the  rights  and  freedoms  of other  States  are  governed  by the  relevant  provisions  of  this Convention”. 15
Maksudnya adalah ZEE adalah suatu  jalur  di  luar  dan  berbatasan dengan  laut  wilayah,  yang  tunduk kepada  regim  khusus    sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi yurisdiksi negara pantai dan hak-hak  serta  kebebasan-kebebasan negara-negara  lain  yang  ditentukan sesuai dengan konvensi ini.
Penenentuan  batas  dari  ZEE antara  negara-negara  yang  pantainya bersambungan atau berhadapan dapat dilakukan dengan perjanjian menurut hukum internasional guna memperoleh  pemecahan  yang  adil dan merata. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu  yang  layak,  negara-negara tersebut  dapat  memecahkan  hal  ini melalui prosedur penyelesaian
15 Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB.
perselisihan  konvensi  ini.  Di  dalam ZEE  diatur  hak-hak  negara  pantai  di satu pihak serta hak-hak dan kebebasan negara lain di lain pihak. 16
b. Konservasi  dan  Eksploitasi  di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasar  Pasal  56  KHL  1982, negara pantai dalam ZEE
mempunyai  hak-hak  berdaulat  untuk keperluan  eksplorasi  dan  eksploitasi, konservasi  dan  pengelolaan  sumebr kekayaan  alam,  baik  hayati  maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut  dan  tanah  di  bawahnya  dan berkenaan  dengan  kegiatan  lain untuk  keperluan  eksplorasi  dan eksploitasi  zona  tersebut,  seperti produksi  energi  dari  air,  arus  dan angin.
Yurisdiksi  di  ZEE  terbatas pada hak untuk melakukan eksploitasi  sumber  kekayaan  alam yang  dikandungnya,  dengan  tetap mengakui  adanya  status  lain  dari perairan  tersebut  sebagai  laut  bebas, untuk  kegiatan-kegiatan  yang  bukan termasuk  ke  dalam  pemanfaatn kekayaan  alam.  Dengan  perkataan lain,  yurisdiksi  yang  diberikan  oleh konvensi  hanya  terbatas  pada  hak- hak  ekonomi  negara  pantai  atas kekayaan  alamnya.  Sedangkan  di bidang  pelayaran  dan  pemasangan kabel  dan  pipa  di  bawah  laut,  tetap merupakan laut bebas.
Selain yurisdiksi terhadap kekayaan  alam  yang  dikandung  di ZEE, kegiatan-kegiatan
yang sesungguhnya  memiliki  keterkaitan dengan  eksistensi  dari  kekayaan tersebut,  konvensi  mengakui  adanya
16 Syahmin  A.K, Beberapa  Perkembangan dan  Masalah  Hukum  Laut  Internasional  ( Sekitar  Penegakan  Hukum  di  Perairan Yurisdiksi  Nasional  Dewasa  Ini  ), Bina Cipta, Bandung, hlm 57.
yurisdiksi yang berkaitan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan  yang  relevan  dengan konvensi  ini  berkenaan  dengan  :  (i) pembuatan  dan  pemakaian  pulau buatan,  instalasi  dan  bangunan,  (ii) riset  ilmiah  dan  kelautan;  dan  (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut ditambah dengan hak dan  kewajiban  lain  sebagaimana ditentukan  oleh  konvensi.  Namun dalam  melaksanakan  hak-hak  dan memenuhi
kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam ZEE, negara  pantai  harus  memperhatikan hak-hak  negara  lain,  dan  harus bertindak  sesuai  dengan  ketentuan konvensi.
Mengenai  hak-hak  negara  lain ditegaskan  dalam  pasal  58  yang menyatakan  bahwa  semua  negara, baik  negara  yang  berpantai  ( coastal state )  atau  negara  tidak  berpantai  ( landlocked  state )  dengan  tunduk pada ketentuan yang relevan  dengan konvensi menikmati kebebasan pelayaran  dan  penerbangan,  serta kebebasan  meletakkan  kabel  dan pipa  bawah  laut,  dan  penggunaan laut  lain  yang  sah  menurut  hukum internasional.
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sesungguhnya  yurisdiksi negara  pantai  yang  berlaku  di  ZEE sifatnya  terbatas,  dan  kebebasan- kebebasan yang berlaku di laut lepas masih melekat dalam hal-hal tertentu.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pemanfaatan  kekayaan  alam  di  ZEE jangan  sampai  merusak  lingkungan hidup  sumber  kekayaan  alam  hayati di  perairan  tersebut.  Mengingat sumber daya alam hayati seperti ikan sebenarnya  tidak  dapat  dibatasi  oleh suatu batasan tertentu dan mempunyai  sifat  berpindah-pindah, sehingga kepentingan eksploitasi sumber  tersebut  oleh  suatu  negara
lain,  terutama  negara-  negara  yang berdekatan  baik  berhadapan  maupun berdampingan.
Oleh  karena  itu,  konvensi mewajibkan negara pantai melakukan hal-hal sebagai berikut : 17 1. Negara  pantai  harus  menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan  ( Total    Allowable
Catch- TAC ) dalam ZEE nya.
2. Dengan  memperhatikan  bukti ilmiah terbaik dan tersedia baginya  harus  menjamin  dengan mengadakan  tindakan  koservasi dan  pengelolaan  yang  tepat sehingga  pemeliharaan  sumber kekayaan  alam  hayati  di  ZEE tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Perlu kerja  sama  antara  negara  pantai dan organisasi internasional untuk tujuan ini. 3. Tindakan demikian juga bertujuan  untuk  memelihara  dan memulihkan  populasi  jenis  yang dapat  dimanfaatkan  pada  tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor  ekonomi  dan  lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan  masyarakat  nelayan daerah  pantai  dan  kebutuhan khusus  negara  berkembang  dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan  persediaan  jenis ikan dan standar minimum internasional  yang  dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub regional, regional, maupun global.
4. Dalam mengambil tindakan demikian,  negara  pantai  harus
17 H.A.S.  Natabaya,et.  All, Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , BPHN, Jakarta, 1993, hlm 34.
memperhatikan akibat-akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada  jenis  yang  dimanfaatkan dengan  tujuan  untuk  memelihara atau  memulihkan  populasi  jenis yang berhubungan atau tergantung  demikian  di  atas tingkat reproduksinya dapat sangat terancam.
5. Keterangan  ilmiah  yang  tersedia, statistik  penagkapan  dan  usaha perikanan,  serta  data  lainnnya yang  relevan  dengan  konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan  dan  dipertukarkan secara  teratur  melalui  organisasi internasional  yang  berwenang dan  dengan  peran  serta  semua warga negara yang berkepentingan,  termasuk  warga negaranya diperbolehkan menangkap  ikan  di  ZEE  negara pantai yang bersangkutan. Pasal 62 mengaharuskan negara  pantai  untuk  menggalakkan pemanfaatan sumber kekayaan hayati di ZEE- nya. Untuk itu negara pantai diharuskan  menetapkan  kemampuan memanen  sumber  kekayaan  hayati tersebut,  dan  apabila  kemampuan tersebut tidak cukup untuk memanen jumlah  tangkapan  yang  dibolehkan, maka  kapal-kapal  ikan  asing  harus diberi  akses  di  ZEE-nya  agar  dapat mengeksploitasi    kelebihan  jumlah tangkapan  yang dibolehkan. Jaminan pemberian  akses  kepada  kapal-kapal ikan  asing  harus  dengan  perjanjian dan dengan memperhatikan beberapa faktor,  serta  khususnya  hak-hak negara  khusus  yang  tidak  berpantai dan secara geografis tidak beruntung
(untuk  yang  terakhir  ini  diartikan sebagai
negara-negara yang makanannya  tergantung  kepada  ZEE negara  tetangganya  dan  negara- negara  yang  tidak  memiliki  ZEE-
nya  sendiri).  Kapal-kapal  ikan  asing yang  mempunyai  hak  akses  pada ZEE  suatu  negara  pantai  harus mentaati    peraturan  perundang- undangan negara pantai yang bersangkutan,  yang  dapat  berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perijinan,  imbalan  keuangan,  kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan,  persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya. 18
Apabila  suatu  cadangan  ikan berada dalam dua ZEE negara pantai atau lebih, negara-negara yang bersangkutan harus membuat persetujuan  untuk  langkah-langkah konservasinya. Apabila suatu
cadangan ikan berada di ZEE dan di luar  itu,  negara  pantai  dan  negara- negara  yang  menangkap  cadangan ikan  yang  sama  di  luar  ZEE mempunyai kewajiban yang sama. 19
Di  dalam  ZEE  nya,  suatu negara  pantai  dapat  mengambil tindakan-tindakan  untuk  menjamin ditaatinya peraturan perundang- undangan yang telah dikeluarkannya,
termasuk untuk menghentikan, memeriksa, menahan dan
menuntutnya  secara  hukum.  Namun demikian,  kapal  yang  ditahan  harus dibebaskan  setelah  dibayarkan  uang jaminan.  Pada  dasarnya  negara pantai  tidak  boleh  mengenakan pemenjaraan  atau  hukuman  badan lainnya terhadap pelanggaran- pelanggaran  yang dilakukan di  ZEE- nya. 20
18 Albert  W.  Koers, Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut  Suatu Ringkasan ,  diterjemahkan  oleh  Rudi  M. Rizki  dan  Wahyuni  Bahar,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 36.
19 Pasal 63 KHL PBB 1982.
20 Pasal 73 KHL PBB 1982.
2.3.Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan  Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah ( Illegal Fishing  )  Oleh  Kapal  Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
a. Pengertian  Penangkapan  Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Penangkapan  ikan  secara  tidak sah  (illegal  fishing)  adalah  kapal perikanan yang melakukan penangkapan  ikan  tanpa  ijin  dari Pemeintah  Republik  Indonesia  di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasar pasal 5 Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan        (UU  Perikanan  2004), disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi :
1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI;
3. Sungai,  danau, waduk, rawa, dan genangan  air  lainnya  yang  dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial  di  wilayah  Republik Indonesia.
Sesuai  dengan  masalah  yang dibahas  dalam  tulisan  ini,  hanya terbatas  pada  penangkapan  ikan secara  tidak  sah  di  wilayah  ZEEI.
Maka yang dibahas adalah pengertian  penangkanp  ikan  yang disebutkan  dalam  UU    No.  5  tahun 1983 tentang ZEEI.
Dalam  pasal  16  ayat  (1)  UU No.  5  tahun  1983  disebutkan  bahwa “Melakukan  penangkapan  ikan  di ZEEI  tanpa  ijin  dipidana  dengan pidana  denda  setinggi-tingginya  Rp 225.000.000”.  Selanjutnya    pasal  5 ayat  (1)  menetapkan  bahwa  barang siapa  melakukan  eksplorasi  dan  atau eksploitasi  sumber  daya  alam  atau
kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi  dan  eksploitasi  ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air,
arus  dan  angin  di  ZEEI,  harus berdasarkan  izin  dari  Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut  syarat-syarat  perizinan  atau persetujuan internasional tersebut.
Sementara  itu,  penangkapan ikan  secara  tidak  sah  menurut International North Pacific Fisheries Comission (  INPC  )  adalah  sebagai berikut : 21
“Illegal  and  unetichal  fishing activity  included  (1)  under reporting  catch  and  by  catch and  keeping  double  sets  of fishing  logs,  (2)  misreporting the names, numbers, and location  of  fishing  vessels,  (3) unplugging, breaking or loosing  transponders  to  avoid location detection, (4) harassing monitoring personnel,  (5)  illegally  fishing in  the  EEZ  of  other  states,  (6) using  squid  driftnet  vessels  to illegally  catch  salmon  in  north pacific  in  violation  of  the  flag states  international  agreement as  well  as  customary  law,  (7) transshipping  illegal  catches  at sea or processing them into fish meal  at  sea  so  they  can  not  be identified,
(8) reflagging vessels  to  circumvent  treaty obligation”. Berdasarkan  uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan  ikan  secara  tidak  sah meliputi hal-hal  sebagai berikut : (1) tanpa ijin dari pemerintah negara, (2) memalsukan  serta  menggandakan buku  log  perikanan,  (3)  tidak melaporkan nama, jumlah dan posisi kapal,
(4) menyiksa petugas
pengawas, (5) di wilayah ZEE negara lain,  (6)  melanggar  persetujuan internasional tentang ketentuan bendera  kapal  dan  hukum  kebiasaan internasional,  (7)  mengganti  kapal atau  memproses  ikan  di  laut  agar tidak dapat diidentifikasi, (8)
mengganti bendera kapal guna menghindari kewajiban-kewajiban perjanjian. b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasar  Pasal  2  UU  No.  5 tahun  1983  Tentang  ZEEI,  yang dimaksud  dengan  ZEEI  adalah  suatu jalur  di  luar  dan  berbatasan  dengan laut  wilayah  Indonesia  sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan  Indoensia  yang  meliputi dasar  laut,  tanah  di  bawahnya,  dan air  di  atasnya  dengan  batas  terluar 200  mil  laut  diukur  dari  garis pangkal laut wilayah Indonesia.
KHL  1982  telah  memberikan kepada  Indonesia  hak  berdaulat untuk  eksploitasi  dan  eksplorasi sumber  daya  alam  yang  terdapat  di ZEE  dan  yurisdiksi  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  hak  berdaulat tersebut, selain itu Indonesia berkewajiban  untuk  menghormati hak-hak  negara  lain  antara  lain kebebasan pelayaran dan penerbangan,  serta  kebebasan  untuk pemasangan  kabel  dan  pipa  bawah laut  di  ZEEI  khususnya  yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber  daya  alam  hayati  di  ZEEI, maka  negara  lain  dapat  ikut  serta memanfaatkan  sumber  daya  alam hayati tersebut. Di Indonesia, sebagaimana telah  ditetapkan  dalam  UU  No.  5 Tahun  1983  bahwa  baik  perorangan maupun perusahaan, baik pemerintah
atau swasta yang melakukan kegiatan eksplorasi  atau  eksploitasi  sumber daya  alam  atau  kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan  tenaga  dari  air,  arus dan angina di ZEEI, harus berdasarkan  ijin  dari  Pemerintah Republik  Indonesia  atau  persetujuan internasional dengan pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut  syarat-syarat  perijinan  atau persetujuan  internasional  tersebut. Maksudnya  ialah  kegiatan  untuk eksplorasi  atau  eksploitasi  ekonomis tersebut  yang  dilakukan  oleh  Warga Negara  Indonesia  (  WNI  )  harus berdasarkan  ijin  dari  pemerintah
Republik Indonesia, sedangkan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan
persetujuan internasional  dan  dicantumkan  hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang harus  dipatuhi  oleh  mereka  yang melakukan  kegiatan  eksplorasi  atau eksploitasi  di  zona  tersebut,  antara lain  kewajiban  membayar  pungutan kepada pemerintah Republik Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang mempunyai  ZEE  yang  cukup  luas, memiliki  potensi  perikanan  yang melimpah. Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan berkaitan  dengan  hak-hak  Indonesia di bidang perikanan di wilayah ZEEI.

## c. Kebijakan  Perikanan  di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Sebagaimana  telah  disebutkan di  atas  bahwa  di  bidang  perikanan negara  pantai  mempunyai  hak  untuk mengatur tentang pengelolaan perikanan  dalam  rangka  eksploitasi dan  eksplorasi  sumber  kekayaan alam  di  ZEE  nya.  Oleh  karena  itu
sebagai implementasi dari hak berdaulat tersebut pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  perikanan  di ZEEI. Prinsip-prinsip yang dianut oleh  perundang-undangan  tentang perikanan  Indonesia  sebagai  wujud kebijakan  Indonesia  adalah  sebagai berikut : 1. ZEEI adalah wilayah pengelolaan perikanan  Indonesia.  Pasal  5  UU Perikanan 2004 menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi :
a. perairan Indonesia;
b. ZEEI;
c.  Sungai,  danau,  waduk,  rawa, dan  genangan  air  lainnya  yang dapat  diusahakan  serta  lahan pembudidayaan ikan yang potensial  di  wilayah  Republik Indonesia.
2. ZEEI  adalah  jalur  di  luar  dan berbatasan  dengan  laut  wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan    berdasarkan  undang- undang  yang  berlaku  tentang perairan  Indonesia  yang  meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air  di  atasnya  dengan  batas terluar  200  mil  laut  diukur  dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 22 3. Di  ZEEI,  Indonesia  mempunyai dan melaksanakan hak berdaulatnya  atas  pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati. 23
4. ZEEI adalah penting untuk mendukung perwujudan wawasan nusantara dalam rangka meningkatkan
22 Pasal  2  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1983.
23 Pasal  4  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1983.
kesejahteraan  bangsa  Indonesia dengan  memanfaatkan  segenap sumber  daya  alam  baik  hayati maupun  no  hayati  yang  terdapat di ZEEI.
5. ZEEI  merupakan  potensi  yang memberikan kemungkinan sangat besar  untuk  dapat  dimnafaatkan secara  langsung  dan  sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh perairan Indonesia. 24
6. Pemanfaatan yang sebesar-
besarnya  daripada  sumber  alam hayati  di  ZEEI  harus  diarahkan untuk  mengembangkan  usaha perikanan Indonesia. 25
7. Hak berdaulat tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dilaksanakan menurut persetujuan-persetujuan antara Indonesia  dengan  negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. 26
8. Usaha  perikanan  di  wilayah pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia  hanya  boleh  dilakukan oleh  WNI  atau  badan  hukum Indonesia. Pengecualian terhadap hal  ini  hanya  dapat  diberikan kepada  orang  atau  badan  hukum asing  yang  melakukan  usaha penangkapan  ikan  di  ZEEI,
sepanjang
hal tersebut menyangkut  kewajiban  Negara Republik  Indonesia  berdasarkan persetujan internasional atau ketentuan  hukum  internasional yang berlaku. 27
24 Konsiderans Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984.
25 Konsiderans Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984.
26 Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1983.
27 Pasal  29  Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004.
9. Dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di ZEEI, orang atau badan hukum  Indonesia  yang  bergerak di bidang usaha perikanan
Indonesia dapat mengadakan kerja  sama  dengan  orang  atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama  lainnya  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28 10. Orang  atau  badan  hukum  asing dapat diberi kesempatan melakukan  penangkapan  ikan  di ZEEI sepanjang orang atau badan hukum  Indonesia  yang  bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya  memanfaatkan  JTB (Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan ). 29 11. Pemberian ijin kepada orang atau badan hukum asing untuk menangkap  ikan  di  ZEEI  dapat diberikan setelah diadakan persetujuan  antara  pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing bersangkutan. Izin hanya diberikan  apabila  kebangsaan kapal perikanan atau yang dipergunakan sama dengan
kebangsaan  orang  atau  badan hukum asing yang bersangkutan.
12. Ijin penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing di ZEEI diberikan dalam bentuk Surat Ijin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Menteri
28 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984.
29 Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  15 Tahun 1984.
Pertanian  atau  pejabat  yang ditunjuk olehnya. 30
13. Orang  atau  badan  hukum  asing yang telah mendapat ijin menangkap ikan di ZEEI menurut ketentuan Peraturan Pemerintah  ini  wajib  menunjuki perusahaan yang berbadan hukum  Indonesia  yang  disetujui oleh  Menteri  Pertanian  atau pejabat  yang  ditunjuk  olehnya untuk mewakili kepentingan- kepentingannya. 31

## d.  Penegakan  Hukum  Di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Pada  umumnya  negara  pantai memandang  hal  yang  menyangkut pengawasan  kapal  perikanan  asing sebagai  masalah  penting.  Hal  ini biasanya dijelmakan di dalam perjanjian  bilateral  perikanan  yaitu pasal yang mengatur prosedur penegakan  hukum. 32 Ketentuan  dari Pasal  62  ayat  (4)  KHL  1982 menentukan  bahwa  warga  negara dari  negara  asing  harus  mernatuhi peraturan konservasi dan persyaratan yang  ditentukan  ncgara  pantai  atas ZEE mereka.
Dalam  kaitan  ini  Pasal  73  ayat (1)  KHL  1982  menentukan  bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan  hukum  dapat  menaiki, mengadakan  inspeksi,  melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan.  Namun  Pasal  73  ayat  (3) KHL  1982  tidak  membenarkan peraturan negara pantai yang
melaksanakan hukuman penjara
30 Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  No.  15 Tahun 1984.
31 Pasal  15  Peraturan  Pemerintah  No.  15 Tahun 1984.
32 Chairul  Anwar, ZEE  Di  Dalam  Hukum Internasional ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  1995, hlm 181.
(imprisonment) atau  hukurnan  badan (corporal punishment).
Baik  Undang-undang  No.  5
Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  serta  peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pernerintah  No.  15  Tahun  1984  dan Undang-undang  No.  31  Tahun  2004 tentang Perikanan mernuat ketentuan-ketentuan penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan penegakan hukum dari Undang-undang  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona.  Ekonomi  Eksklusif
Indonesia  di  dalam  Pasal  13,  Pasal 14,  Pasal  15,  Pasal  16  dan  Pasal  17 mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Penangkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran  di  ZEEI  meliputi tindakan penghentian kapal sampai  dengan  diserahkannya kapal  atau  orang-orang  tersebut di  pelabuhan  yang  di  tempat tersebut  perkara  bersangkutan dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan  kapal  atau  orang tersebut  harus  dilakukan  secepat mungkin dan tidak boleh melebihi  jangka  waktu  7  hari, kecuali  dalam,  keadaan force majeure.
3. Untuk  kepentingan  penahanan tindakan  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17 termasuk  dalarn  golongan  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b Undarig-undang  No.  8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  Hukurn  Acara Pidana. 4. Penegak hukum di bidang
penyidikan di ZEEI adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 5. Penuntut  umum  adalah  jaksa pada pengadilan negeri bersangkutan. 6. Pengadilan negeri yang mempunyai wewenang mengadili pelanggaran ter hadap ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan  negeri  yang  daerah hukumnya  meliputi  pelabuhan, pada pelabuhan tersebut dilakukan  penahanan  atas  kapal atau orang-orang.
7. Permohonan untuk membebaskan kapal  atau  orang-orang  yang ditangkap  dapat  dilakukan  setiap waktu  sebelum  ada  keputusan dari  pengadilan  negeri  yang berwenang.
8. Permohonan  untuk  pembebasan kapal  dan  orang  yang  ditangkap dapat  dikabulkan,  jika  telah dibayar  sejumlah  uang  jaminan yang  layak,  ditetapkan  oleh pengadilan negeri yang berwenang. 9. Pasal  16  ayat  (1)  mengancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 250.000.000  bagi  mereka  yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7. Kemudian Peraturan Pemerintah  No.  15  Tahun  1984  di dalam  Pasal  17  memuat  ketentuan pidana  tentang  penangkapan  ikan tanpa  izin  di  ZEEI  yang  menunjuk kepada ketentuan pidana dari
Undang-undang  No.  5  Tahun  1983 seperti telah diuraikan di atas. Berkaitan dengan politik hukum di bidang perikanan, Pemerintah  mengeluarkan  Undang- undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang- Undang  No.  9  Tahun  1985  tentang
Perikanan.  Dengan  diberlakukannya Undang-undang perikanan yang baru ini,  maka  ketentuan  tentang  pidana denda  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  khususnya  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  di  bidang perikanan,  dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku. 33 Hal  ini  merupakan suatu langkah maju dalam penanggulangan  illegal  fishing  di ZEEI karena denda yang diancamkan oleh undang-undang ini sangat besar. 34 Seperti  yang  telah  kita ketahui  denda  yang  selama  ini diancamkan jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan kerugian yang  diderita  oleh  negara  akibat tindakan illegal fishing di ZEEI.
Masalah  penegakan  hukum  di ZEEI juga berkaitan dengan masalah KAMLA  (Keamanan  Laut)  dalarn kaitan dengan pelaksanaan "constabulary function" . Dalam kaitan  dengan  KAMLA  khusus  di bidang perikanan di samping perwira TNI-AL  maka  pejabat  aparatur penegak hukum yang berwenang me- lakukan  penyidikan  adalah  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang bertugas  di  bidang  perikanan  dan Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia. 35 Pejabat  pegawai  negeri  sipil bidang perikanan tersebut mempunyai kewenangan: 1. Menerima laporan tentang adanya pelanggaran.
33 Pasal  110  (b)  Undang-Undang  No.  31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
34 Ancaman denda dalam undang-undang ini berkisar  antara  Rp.  250.000.000,00  (  dua ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan Rp.  20.000.000.000,00  (  dua  puluh  miliar rupiah ).
35 Pasal  72  Undang-Undang  No.  31  Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan  terhadap  tersangka pelaku pelanggar ketentuan Undang-undang  No.  31  Tahun 2004.
3. Menggeledah  kapal  perikanan, sarana  angkutan  dan  tempat menyimpan,  mendinginkan  dan mengawetkan  ikan  yang  diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat  melakukan  pelanggaran ketentuan  Undang-undang  No.31 Tahun 2004
4. Melakukan  penyitaan  ikan  yang dihasilkan, alat-alat serta surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar  ketentuan  Undang- undang No. 31 Tahun 2004. Selanjutnya  upaya-upaya  yang perlu ditempuh dalam rangka pengamanan perikanan ialah menerapkan prinsip-prinsip pengaturan sumber daya ikan dengan Pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif, kuratif  yang  dikenal  sebagai  sistem "Monitoring, Control and Surveillance" (MCS). Hingga dewasa  ini  yang  baru  dilakukan adalah  sebagian  dari “control” yang masih  memerlukan  penyempurnaan. Upaya-upaya “monitoring” yang meliputi  pengisian  formulir  tentang data  produksi,  alat  tangkap,  daerah operasi  dan  memberi  tanda  pada kapal  dengan  warna/  kode  tertentu, wajib  lapor  belum  berjalan  efektif. Kewajiban  untuk  memberikan  tanda pada  kapal  perikanan  asing  yang beroprasi  di  ZEEI  juga  belum sepenuhnya  dipatuhi.  Di  bidang perikanan  sudah  saatnya  diterapkan sistem  pengawasan  perikanan  yang lebih  intensif  dengan  penerapan sistem MCS. Adapun sasaran daripada "monitoring" ialah  untuk mengetahui  setiap  perubahan  di
dalam kepadatan pemanfaatan sumber perikanan dan untuk mencegah  penangkapan  ikan  yang berlebihan.  Di  ZEEI  asesmen  stok dan pengawasan atas kegiatan perikanan  akan  lebih  sulit  dan kompleks dibandingkan dengan bagian  bagian  lain  dari  perairan
Indonesia,  oleh  karena  ZEEI  adalah laut terbuka. 36
Sifat-sifat  stok  dan  seluruh kegiatan  yang  sudah  ada  di  ZEEI yang merupakan kawasan laut yurisdiksi  yang  baru,  menimbulkan beberapa  kesulitan  di  dalam evaluasi dari  sumber  perikanan.  Masalah  ini dapat  diatasi  dengan  melalui  upaya “monitoring" agar  dapat  mengikuti gerak-gerik  kegiatan  dan  keadaan yang  tidak  terduga  dari  sumber perikanan. 37
Data  Yang  diperoleh  dari  riset perikanan  dan  dari  survei  pada umumnya meliputi: 38 1. kepadatan stok 2. komposisi spesies 3. distribusi 4. tangkapan rata-rata 5. faktor lingkungan. Hasil riset dan survei diperlukan untuk mengadakan evaluasi  dari  sumber  perikanan  yang diamati untuk memperoleh kesimpulan  menyeluruh  dari  surnber perikanan. Selanjutnya control
adalah merupakan kunci dari manajemen  perikanan  yang  sukses. Dengan  mempergunakan  mekanisme "control" kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang sah dan yang tidak sah dapat dikenali dan diadakan deteksi. 39
36 Chairul  Anwar, ZEE  Di  Dalam  Hukum Internasional, Opcit , hlm 185.
37 Ibid. 38 Ibid. 39 Ibid .
"Control" juga merupakan upaya  untuk    implementasi  dari kebijaksanaan Perikanan. Kapal Perikanan diharuskan beroperasi sesuai dengan keadaan yang didasarkan pada kebijaksanaan tersebut. Dalam melakukan "control" terhadap  kapal  perikanan  asing  yang beroperasi  di  ZEEI,  lisensi  dapat digunakan  sebagai  alat  melakukan
" control ", dengan. menentukan persyaratan  dari  peraturan  perne- rintah  pada  lisensi  tersebut  yang harus dipatuhi oleh kapal perikanan. 40
Kemudian surveillance adalah suatu  komponen  pengumpulan  data intelijen  yang  penting  dari  rezim manajemen.  Dengan "surveillance" kegiatan-kegiatan  penangkapan  ikan tidak  sah (illegal  fishing) kapal perikanan  asing  akan  ditemukan. Dalam  kaitan  ini  "surveillance" adaIah  langkah  pertama  dari  proses penegakan  hukum.  Badan  yang bertanggung  jawab  adalah  Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)  yang  dibentuk dengan SK Menteri Per- tahanan/Keamanan, Menteri Perhubungan,  Menteri  Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung tanggal 19 Desember 1972. 41
Sasaran  dari "surveillance" di dalam  manajemen  perikanan  adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang  kegiatan  perikanan  di  dalam perairan  yang  berada  di  bawah yurisdiksi RI untuk memastikan agar kegiatan  kapal  perikanan  mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.
Fungsi dari "surveillance" adalah: 42
1. Mengamati kapal perikanan yang beroperasi secara tidak sah.
40 Ibid , hlm 186.
41 Ibid.
42 Ibid.
2. Mengamati  kapal  riset  yang bekerja secara tidak sah.
3. Melakukan  inspeksi  atas  alat tangkap  yang  dipakai  apakah sesuai dengan ketentuan lisensi.
4. Memberikan  bantuan  atas  kapal dalam musibah.
Di  dalam  kawasan  laut  ZEE yang luas, "surveillance " dan penegakan hukum perikanan meliputi  penetapan  JTB,  pembatasan kawasan laut, musim tangkapan ikan, penentuan  spesies  ikan  yang  bileh ditangkap,  jenis  dari  alat  tangkap yang  boleh  dipakai,  sistem  laporan hasil  tangkapan  ikan,  dan  laporan posisi kapal perikanan. "Control" dan "surveillance"  dari  kawasan  laut seluas  200  mil  menghendaki  negara pantai  harus  menyediakan  personil yang  terlatih  baik  serta  dana  yang diperlukan  untuk  pembelian  dan operasi  dari  kapal-kapal  patroli, pesawat  terbang  pengintai,  radar pantai  dan  peralatannya.  Kegiatan tersebut  akan  melindungi  nelayan lokal  terhadap  penangkapan  ikan tidak sah dari kapal perikanan asing.
Selain  hal-hal  tersebut  di  atas, sistem pengendalian dan pengawasan terhadap  kapal-kapal  perikanan  yang melakukan  kegiatan  penangkapan dan pengangkutan ikan adalah dengan  sistem  jasa  satelit  yang dikenal  dengan Vessel  Monitoring System (VMS) dan Teknologi Komunikasi Maju. Dengan implementasi MCS berbasis teknologi ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 43
1. Keberadaan kapal-kapal ikan yang berlayar di wilayah perairan Indonesia dapat terpantau.
43 Eddy  Prahasta, Monitoring  Controlling and  Surveillance  (  MCS  ), Disampaikan pada Seminar Nasional ( ITB Ocean Expo ) Pengembangan Infrastruktur Maritim Indonesia, Bandung, 2000. 2. Potensi  perikanan  laut  Indonesia dapat dimonitor dan digali secara optimal,  untuk  kebutuhan  yang lebih  jauh  lagi,  sistem  ini  dapat dimanfaatkan untuk program konservasi sumber daya perikanan laut. 3. Informasi penangkapan ikan dapat  segera  diperoleh  dengan cepat  melalui  teknologi  internet dari manapun.
4. Aktivitas-aktivitas  pelayaran  di perairan Indonesia dapat dipantau oleh institusi yang berwenang. Lebih  lanjut  berkaitan  dengan penegakan hukum ini Mochtar
Kusumaatmadja  meyetakan  bahwa aspek  penegakan  hukum  merupakan aspek  penting  di  ZEE,  karena  tanpa penegakan hukum, hak-hak berdaulat dan  yurisdiksi  yang dimiliki menjadi tidak  ada  artinya.  Berkaitan  dengan hal  ini  Mochtar  Kusumaatmadja memperinci kewenangan- kewenangan  yang  dimiliki  oleh aparat penegak hukum, yakni : 44
1. Menangkap  dan  menaiki  kapal- kapal  ikan  di  zona  200    mil, untuk  melakukan  pemeriksaan peralatan,  awak  kapal,  hasil tangkapan,  surat  ijin,  sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya.
2. Kapal  ikan  asing  yang  diduga telah  melakukan  pelanggaran  di zona  ini  aparat  penegak  hukum mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  pengejaran  seketika ( hot  pursuit ) 45 yang  dikenal
44 Mochtar  Kusumaatmadja, Beberapa Masalah Pokok Sekitar Pengumuman
Tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia , Majalah  Hukum  dan  Pembangunan,  Tahun X No. 4, 1990, hlm 389-390.
45 Hot  Pursuit  adalah  pengejaran  sacara  sah dari  kapal  asing  di  laut  lepas  sebagai  akibat pelanggaran  terhadap  perundang-undangan negara yang melakukan pengejaran. Menurut  D.P.  O’  Connel  dalam  bukunya  “ The  International  Law  of  The  Sea”,  istilah
dalam hukum internasional, untuk melakukan pengejaran seketika  secara  mutatis  mutandis di ZEE negara pantai. Pengejaran seketika berakhir jika kapal  yang
dikejar  memasuki  laut  lepas  atau ZEE negara ketiga.
3. Melakukan pengujian atau pemeriksaan  ikan  di  laut  atau  di darat. 4. Mengambil contoh hasil
tangkapan untuk pemeriksaan.
5. Menahan  kapal  ikan  berikut awaknya,  ataupun  orang  yang bertanggung  jawab  atau  yang terlibat  pelanggaran  di  ZEE,
penahanan dapat dibebaskan dengan  uang  jaminan  atau  cara pengamanan  lain  atau  harus diberitahukan kepada negara bendera  kapal  melalui  jalur diplomatic.
6. Tidak  diberlakukan  hukuman penjara.
7. Melakukan  penyitaan  terhadap kapal  ikan  dan  perlengkapannya termasuk  alat  tangkap  yang digunakan  dalam  pelanggaran tersebut.
8. Melakukan penyitaan hasil tangkapan  atau  muatan  kapal yang  merupakan  hasil  tindakan pelanggaran tersebut.
9. Melakukan  penyitaan  terhadap bahan  peledak  atau  alat  lainnya yang membahayakan, yang diduga digunakan dalam penangkapan  ikan  secara  tidak sah tersebut.
bahasa Inggris “hot” kadang-kadang mengacu  kepada  pengejaran  terus  menerus tetapi  akan  lebih  tepat  apabila  yang dimaksudkan adalah pengejaran segera.
e. Bentuk-bentuk Pelanggaran
Hukum  di  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia Indonesia dalam upaya menanggulangi  illegal  fishing  ini, nampaknya  lebih  mengedepankan pada aspek perijinan untuk menanggulangi  illegal  fishing  oleh kapla  ikan  asing  di  wilayah  ZEEI.
Dengan  demikian  tindakan-tindakan pelanggaran yang sering terjadi tentu saja  tindakan  pelanggaran  di  bidang perijinan. Berikut bentuk-bentuk tindak  pelanggaran  yang  sering terjadi di bidang perijinan : 46
1. Pelanggaran terhadap jalur penangkapan,  di  mana  jalur  atau posisi daerah operasi yang tertera dalam  dokumen  perijinan  tidak diindahkan atau ditepati. 2. Alat penangkapan yang digunakan  tidak  sesuai  dengan yang  tertera  dalam  dokumen perijinan. 3. Masih melakukan aktivitas
meskipun  dokumen  perijinannya sudah kadaluarsa.
4. Melakukan pendaratan atau bongkar  muat  di  tempat  yang bukan pangkalannya.
5. Tidak melakukan kewajiban
melapor  kepada  Dinas  Perikanan setempat  ataupun  melaporkan Bukti Pengiriman Ekspor.
Kemudian  bentuk  lain  dari pelanggaran  penangkapan  ikan  di wilayah  ZEEI  adalah  kapal  ikan asing yang sengaja melakukan penangkapan  ikan  di  ZEEI,  artinya kapal ikan asing yang sengaja masuk ke  wilayah  ZEEI  tanpa  membawa 46 Direktorat Jenderal Perikanan RI, Implementasi VMS Dalam Rangka
Pengelolaan  Laut  Lestari  Ditinjau  Dari Aspek Perijinan , Makalah disampaikan pada Seminar  Peringatan  Hari  Nusantara  Tahun 2000, tanggal 9 Nopember 2000, hlm 3.
Surat  Ijin Penangkapan  Ikan ( SIPI ) dari Pemerintah Republik Indonesia.
f. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi Oleh Indonesia Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan  Secara  Tidak  Sah  (Illegal Fishing)  oleh  Kapal  Ikan  Asing Di    Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia Berikut  kendala-kendala  yang dihadapi oleh Indonesia dalam menanggulangi  illegal  fishing  di wilayah ZEEI : 1. Luasnya  wilayah  ZEEI  yang membutuhkan sarana dan prasarana  yang  cukup  serta  dana yang besar.
2. Ketiadaaan  satu  garis  komando dalam  menegakkan  hukum  di wilayah laut Indonesia mengakibatkan potensi laut belum  bisa  dimanfaatkan  secara efektif.  Penegakan  hukum  oleh berbagai  instansi  pemerintah saat ini sangat sektoral sehingga perlu segera  dibentuk  undang-undang yang  mengatur  pengamanan  laut di bawah satu komando. meskipun  ada  Badan  Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) namun  kedudukannya  saat  ini tidak  kuat  karena  hanya  diatur oleh  surat  kesepakatan  bersama (SKB).  Padahal,  SKB  itu  tidak memiliki kedudukan yang kuat di dalam hukum. Pengamanan bersama  seperti  itu  perlu  diatur oleh  undang-undang  sehingga kedudukannya  benar-benar  kuat. pembagian  tugas  dan  wewenang antara  TNI  AL,  Polri,  dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil tidak  jelas,  hal  ini  menyebabkan Mereka  seolah  memiliki  hak
untuk menegakkan hukum di laut secara sendiri-sendiri. 47 3. Belum  efektifnya  pelaksanaan MCS  selama  ini,  karena  MCS baru dilakukan sebatas pengawasan terhadap ijin, sedangkan  kapal  ikan  asing  yang melakukan  penangkapan  ikan secara  tidak  sah  tidak  terpantau. Di  samping  itu  “  control”  dan “surveillance”  dari  kawasan  laut seluas  200  mil  menghendaki negara  untuk  harus  menyediakan personil  yang  terlatih  baik  serta dana  yang  diperlukan  untuk pembelian dan operasi dari kapal- kapal  patroli,  pesawat  terbang pengintai,  radar  pantai,  dan peralatan  lainnya. 48 Indonesia memiliki keterbatasan untuk menyediakan dan mempergunakan peralatan tersebut secara terus- menerus.

## III. PENUTUP
3.1. Simpulan
1. Indonesia  berdasarkan  KHL tahun 1982 mempunyai kewenangan yang tegas secara  hukum  internasional dalam  menanggulangi  tindak illegal fishing oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE.
Kewenangan tersebut, yakni :
47 Etty  Roesmaryati  Agoes, Sepuluh  Tahun Berlakunya  Konvensi  PBB  tentang  Hukum Laut  (Unclos)  1982:  Kewajiban  Negara
Peserta dan Implementasinya oleh
Indonesia , Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, tanggal 18 September 2004.
48 Berhubung  kapal  perikanan  selalu  dalam keadaan  bergerak,  hal  ini  menyebabkan tugas              “  surveillance”  dan  inspeksi merupakan  tugas  yang  berat.  Penegakan hukum  dari  peraturan  perikanan  pada kawasan  laut  200  mil  adalah  tugas  yang cukup sulit.
a. Menaiki, melakukan inspeksi,  menahan,  dan mengajukan ke pengadilan  kapal  beserta awak-awaknya. b. Bahwa kapal beserta awaknya  yang  ditahan akan  segera  dibebaskan setelah dilakukan pembayaran uang jaminan. c. Melakukan penahanan kapal-kapal  asing,  tetapi harus  segera  memberi tahu negara bendera kapal atas tindakan yang diambil  dan  denda  yang dikenakan. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya  tidak  dibenarkan untuk melaksanakan hukuman penjara ( imprisonment ) atau hukuman badan                        ( corporal punishment ), yang boleh dijatuhkan  hanyalah  pidana berupa denda. 2. Upaya-upaya dalam penanggulangan tindak illegal fishing di ZEEI masih mengalami  hambatan  yang disebabkan  oleh  beberapa faktor, yakni : a. Lemahnya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. b. Luasnya  wilayah  ZEEI sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup  untuk  mengadakan pengawasan      (dalam bidang polisional) di wilayah ZEEI.
c. Penanggulangan illegal fishing ini lebih ditekankan  pada  aspek
perijinan,  sehingga  kapal ikan  asing  yang  sengaja melakukan  tindak  illegal fishing  di  ZEEI  sulit untuk  dijangkau    atau luput  dari  pengawasan aparat  penegak  hukum Indonesia. Sedangkan khusus untuk sanksi yang  dijatuhkan,  yang  menurut banyak pihak tidak sebanding dengan jumlah  kerugian  yang  diderita  oleh negara  akibat  illegal  fishing,  sudah direspons  dalam  politik  hukum perikanan  Indonesia,  yaitu  dengan cara  mengganti  Undang-Undang  No. 9  Tahun  1985  tentang  Perikanan dengan Undang-Undang tentang Perikanan  yang  baru          (Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan). Lahirnya Undang-
undang  ini  selain  menggantikan Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985, juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku  ketentuan  tindak  pidana denda  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.  Namun  hal  ini  masih harus diperhatikan terus dalam tingkat pelaksanaannya.
3.2. Saran
Tindakan-tindakan  yang  dapat diambil dalam rangka menanggulangi  illegal  fishing  di wilayah ZEEI adalah : 1. Mengadakan perjanjian
perikanan  dengan  negara-negara yang  nelayannya  terbukti  banyak menangkap  ikan  secara  tidak  sah di  ZEEI.  Perjanjian  ini  diadakan dalam rangka bekerjasama dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap  pelaku  tindak  illegal fishing  di  ZEEI.  Di  samping  itu dengan adanya perjanjian dengan negara  yang  bersangkutan  maka
dapat dijatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku, sehingga  dapat  dijadikan  upaya preventif  dalam  hal  penegakan hukum di bidang perikanan. 2. Meningkatkan  kemampuan  TNI AL  dalam  rangka  menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan di wilayah laut. Peningkatan kemampuan tersebut,  baik  dari segi  aparatnya juga dari segi peralatannya. 3. Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengawasan  (  MCS  )  yang  lebih efektif  terutama  terhadap  kapal- kapal  yang  sengaja  melakukan tindak  illegal  fishing  di  ZEEI, sehingga  saat  ini  yang  penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan adalah sistem pengawasan yang dilakukan dengan bantuan satelit.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku,  orasi  ilmiah,  makalah, artikel Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang  Hukum  Laut    Suatu Ringkasan ,  diterjemahkan  oleh
Rudi  M.  Rizki  dan  Wahyuni Bahar,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, 1994. Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional , Djambatan, 1989. ………………, ZEE  Di  Dalam Hukum Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
D.  P.  O’  Connel, The  International Law  of  The  Sea, Volume  I,
Clarendon Press, London, 1988.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan RI,  Kampanye  Kelautan  dan
Perikanan (Paradigma Pembangunan Kelautan dan Perikanan), Yayasan Bina Mulia, Jakarta, 2000. Direktorat  Jenderal  Perikanan  RI, Implementasi VMS Dalam Rangka Pengelolaan  Laut  Lestari Ditinjau    Dari  Aspek  Perijinan, Makalah Disampaikan pada Seminar Peringatan Hari Nusantara  Tahun  2000,  Tanggal 9 Nopember 2000. Etty R. Agoes, Pemanfaatan Sumber Daya  Kelautan  dan  Tantangan Liberalisasi Ekonomi Dalam Menghadapi  Era  Perdagangan Bebas ,  Makalah  Disampaikan Pada Seminar Konvensi Nasional Pembangunan  Benua  Maritim Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Wawasan Nusantara,  Ujung  Pandang,  18- 19 Desember 1996 ………………..., Sepuluh Tahun Berlakunya Konvensi PBB tentang  Hukum  Laut  (Unclos) 1982: Kewajiban Negara Peserta dan Implementasinya oleh Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,  Bandung,  tanggal  18 September 2004. Eddy Prahasta, Monitoring Controlling and Surveillance (MCS), Disampaikan pada Seminar  Nasional  (  ITB  Ocean Expo  2000  )  Pengembangan
Infrastruktur  Maritim  Indonesia,
2000.
Frans  E.  Likadja, Bunga  Rampai
Hukum  Laut  Internasional ,  Bina
Cipta, Bandung, 1978. F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional , Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995.
H.A.S.  Natabaya,et.  All, Aspek- Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan  Di  Perairan  Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , BPHN, Jakarta, 1993. Hotman  Sitorus, Mengkaji  Ulang Sanksi  Pidana  Di  Zona  Ekonomi Eksklusif ,  dimuat  dalam  Harian
Neraca, Kamis 4 Maret 1993. Mochtar  Kusumaatmadja, Beberapa Masalah Pokok Sekitar Pengumuman Tentang Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia , Majalah Hukum dan Pembangunan,  Tahun  X  No.  4, 1990. Mustafa  Abdullah, Aspek  Hukum
Penerapan  KUHAP  di  Perairan
Indonesia  dan  Zona  Ekonomi Eksklusif , BPHN, Jakarta, 1998.
P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut Indonesia , Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 98. Rusmana, Pengadilan Perikanan Mampukah  Menjadi  Terobosan , Solusi  hukum.com,  30  Oktober 2004. Syahmin A.K, Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional (Sekitar  Penegakan  Hukum  di Perairan Yurisdiksi Nasional Dewasa Ini),
Bina Cipta,
Bandung.

## Konvensi-Konvensi Internasional
Vienna  Convention  on  The  Law  of Treaties 1969 United  Nations  Convention  on  the Law of the Sea 1982

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.
Undang-Undang No. 17  Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations  Convention  on  The  Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Undang-Undang  No.  9  Tahun  1985 tentang Perikanan.
Undang-Undang No. 31  Tahun 2004
tentang Perikanan. Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  Hayati  Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. SK  Menteri  Pertahanan/Keamanan, Menteri  Perhubungan,  Menteri
Keuangan,  Menteri  Kehakiman dan  Jaksa  Agung  tanggal  19 Desember 1972.