## NUANSA JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM
P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078
Volume 18 No. 1 January-June (2021)

## Published By:
Research Institute and Community Engagement State Islamic Institute of Madura

## NUANSA
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Vol. 18 No. 1 January-June (2021)
EDITOR IN CHIEF Moh Mashur Abadi
MANAGING EDITOR Moch. Cholid Wardi

## EDITORS
Taufikkurrahman Upik Agwin Degaf Fitriyatul Qomariyah
Khaerul Umam
Sri Rizqi Wahyuningrum Fajrian Yazdajir Iwanebel Faraniena Yunaeni Risdiana Fikri Mahzumi Aria Indah Susanti
Benny Afwadzi REVIEWERS Choirul Mahfud Mohammad Muchlis Solichin Muh. Nashiruddin Fadllan Achmad Muhlis Ade Sofyan Mulazid Siti Musawwamah Mohammad Subhan Zamzami Siswanto Syukron Affani Ulfa Muhayani Iskandar Ritonga Mohammad Kosim Eko Ariwidodo Sri Handayani Slamet Farahdilla Kutsiyah Erie Hariyanto Wahyudin Darmalaksana Khairunnisa Musari Moh Mufid Ainurrahman Hidayat Jonaedi Efendi Ahmad Chairul Rofiq Mukhammad Zamzami Sutan Emir Hidayat Baharuddin
Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam  is  a  journal  that publishes  scientific  articles  which  have  been  derivated  from  research  on  social sciences  and  islamic  studies.  This  journal  is  published  biannually  on  June  and December and published articles reviewed by experts on the related issues.
Jurnal  Nuansa's  scope  includes:  education,  culture,  politics,  law,  economy, theology, philosophy, communication, and history.
All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number
Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.
P-ISSN: 1907-7211 E-ISSN: 2442-8078
Editorial Office: Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  keagamaan  Islam, Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA
Jl.  Raya  Panglegur  KM.  4  Tlanakan  Pamekasan,  Jawa  Timur, Indonesia, 69371 Email: jurnalnuansa@gmail.com
Website: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa

## TABLE OF CONTENTS

## Moch. Shohid, Moch Mahsun
Konkretisasi Kultur Pesantren Madura Dalam Pembentukan Karakter Religius Era Disrupsi
1-13
Sri Rizqi Wahyuningrum, Anggi Pratama Putri, Muhammad Jamaluddin Pre-Experimental Design Bimbingan Kelompok dengan Teknik Assertive Training dalam Peningkatan
Keterampilan Komunikasi Siswa di SMK Kesehatan
Nusantara 14-28 Nopian Gustari, Abdullah Idi, Ahmad Suradi, Nilawati Konstruksi Penanaman Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Pondok Pesantren Provinsi Bengkulu 29-46 Fena Ulfa Aulia, Ira Hasti Priyadi Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Perbankan yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 47-67 Syamsul Kurniawan Problematika Pendidikan Karakter Generasi Z Pada Masyarakat Muslim Urban Pontianak 68-85 Dahlawi, Herizal, Saddam Rissanjani Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh 86-105

## nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 18 No. 1 January – June 2021

## Dahlawi
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Email: dahlawi@unsyiah.ac.id

## Herizal
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Email: herizal.ismail@unsyiah.ac.id

## Saddam Rassanjani
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Email: saddam.rassanjani@unsyiah.ac.id
Article History Submitted: 1 March 2021 Revised: 11 June 2021 Accepted: 14 June 2021
How to Cite: Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani. “ Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh .” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 18, no. 1 (2021): 86 – 105.

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh

## Abstrak:
Original Regional Revenue (PAD) originating from zakat actually has great potential to be utilized by  the  regions  if  it  is  managed  properly  and  optimally.  This  new  fiscal  resource  can  help  solve regional problems such as poverty and unemployment. This study aims to see concretely how the management of zakat as PAD and tries to explore what factors are the obstacles to managing Zakat as  PAD  by  Baitulmal  Aceh  based  on  Qanun  Number  10  of  2018.  In-depth  interviews  were conducted with 15 informants in Baitulmal Aceh who were selected using the method purposive sampling. While the data analysis uses the Miles and Huberman interactive model. The results show that  there  are  different  views  in  responding  to  the  implementation  of  zakat  as  PAD.  The  first response  is  supportive  because  it  is  in  accordance  with  the  specificities  of  Aceh  Province  as regulated  in  Act  no.  11  of  2006  concerning  the  Government  of  Aceh.  Another  response  was refused because it could be burdensome for Muslims if two obligations were to pay at once to pay taxes  and  zakat.  The  zakat  policy  as  PAD  itself  still  creates  multiple  interpretations  so  that  it becomes  an  obstacle  in  its  implementation.  Apart  from  the  facts  in  the  field  that  shows  the contribution of zakat in local revenue is still relatively small.
(Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bersumber  dari  zakat  sejatinya  memiliki  potensi  besar  untuk dimanfaatkan  oleh  daerah  jika  dikelola  secara  baik  dan  optimal.  Sumber  fiskal  baru  ini  dapat membantu  menyelesaikan  permasalahan  daerah  seperti  kemiskinan  dan  pengangguran.  Studi  ini bertujuan  melihat  secara  konkret  bagaimana  pengelolaan  zakat  sebagai  PAD  dan  berusaha mengeksplorasi  faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  pengelolaan  Zakat  sebagai  PAD  oleh Baitulmal Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. In-depth Interview dilakukan terhadap 15 orang informan di Baitulmal Aceh yang dipilih menggunakan metode purposive sampling . Sedangkan analisis  data  menggunakan  model  interaktif  Miles  and  Huberman.  Hasil  menunjukkan  ada perbedaan  pandangan  dalam  merespon  implementasi  zakat  sebagai  PAD.  Tanggapan  pertama mendukung  karena  sesuai  dengan  kekhususan  Provinsi  Aceh  yang  diatur  dalam  Undang-Undang No.  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Tanggapan  lainnya  menolak  karena  dapat memberatkan  umat  Islam  jika  dibebankan  dua  kewajiban  sekaligus  untuk  membayar  pajak  dan zakat.  Kebijakan  zakat  sebagai  PAD  sendiri  masih  menimbulkan  multi  tafsir  sehingga  menjadi kendala  dalam  pelaksanaannya.  Selain  fakta  lapangan  yang  menunjukkan  kontribusi  zakat  dalam pendapatan asli daerah masih relative kecil.)
Kata Kunci: PAD; Zakat; Baitulmal
Pendahuluan
Aceh menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai daerah  yang berlandaskan  pada  Syari’at  Islam,  hal tersebut  dilakukan  secara  sah  dengan berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh. 1 Segudang keistimewaan diperoleh Aceh berkat keberadaan aturan hukum tersebut. Adapun salah satu dari sekian banyak keistimewaan yang diperoleh  daerah ini adalah diberikannya keleluasaan  untuk  mengelola  dan  meningkatkan  penghasilan  daerah  melalui  pengelolaan zakat  sesuai  ketentuan,  namun  kenyataannya  harapan  tersebut  belum  memenuhi
1 Iman  Jauhari,  “Pelaksanaan  Dan  Penegakan  Syari’at  Islam  Di  Provinsi  Aceh,” Jurnal  Hukum  Pro  Justisia , 2010; Misran, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosi ol ogi Hukum,” LEGITIMASI 1, no.
2 (2012): 1 – 15.

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
sebagaimana mestinya. 2 Menyadari permasalahan dan peluang yang ada, pemerintah Aceh berusaha  untuk  menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menjadikannya  sebagai  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Zakat  merupakan  sumber  pendapatan  yang  memiliki  potensi  yang  besar.  Apabila dikelola secara baik dan optimal, zakat dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun kenyataannya pengelolaan zakat (perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengorganisasian,  dalam  pengumpulan,  pendistribusian  dan pendayagunaan)  masih  perlu  mendapat  perhatian  yang  konsisten. 3 Pengelolaan  zakat  di Negara-Negara  Islam  sangatlah  beragam.  Secara  umum  pengelolaan  zakat  dalam masyarakat muslim kontemporer dapat dibagi dua kelompok, pertama: sistem pembayaran zakat secara wajib ( obligatory system ), ini berlaku di Negara Muslim Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Kedua: sistem pembayaran zakat secara sukarela ( voluntary system ),  ini  berlaku  di  Negara  Muslim  Kuwait,  Bangladesh,  Yordania,  Indonesia,  Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara minoritas muslim. 4
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  telah memberi peluang yang cukup luas dalam penanganan zakat, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan bahw a “Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota” sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf (a). Pasal 191 ayat (1): Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Ayat (2): Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) diatur  dengan  Qanun,  dan  Pasal  192;  Zakat  yang  dibayar  menjadi  faktor  pengurang terhadap  jumlah  pajak  penghasilan  terhutang  dari  wajib  pajak.  Qanun  Nomor  10  Tahun 2007 tentang Baitul Mal selanjutnya diganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul  Mal  merupakan  amanah  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006.  Artinya Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan
2 Surya  Darma,  Hamid  Sarong,  and  Iman  Jauhari,  “Kewenangan  Baitul  Mal  Aceh  Dalam  Pendistribusian Zakat,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 2 (2017): 193 –214; Mursyid Djawas, “Implementasi Pengelolaan Zakat  Di  Aceh,” Mazahib 15,  no.  1  (2016):  90 –103;  Armiadi  Musa,  “Kontribusi  Pemerintah  Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh ( Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis ),” Media Syariah XVI, no. 2 (2014): 347 – 370.
3 M.  Z.  Hossain,  “Zakat  in  Islam :  A  Powerful  Poverty  Alleviating  Instrument  For  Islamic  Countries, ” International Journal of Economic Development Research and Investment 3, no. 1 (2012): 1 – 11; Farah Aida Ahmad Nazri,  Rashidah  Ab d  Rahman,  and  Normah  Omar,  “Zakat  and  Poverty  Alleviation :  Roles  of  Zakat Institutions in Malaysia, ” International Journal of Arts and Commerce 1, no. 7 (2012): 61 – 72.
4 Muharman  Lubis,  Arif  Ridho  Lu bis,  and  Ahmad  Almaarif,  “Comparison  of  the  Approach  in  the  Zakat Management System,” Journal of Physics: Conference Series 1235, no. 1 (2019); Dian Masyita, “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2018): 441 – 456.

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
harta  agama  dalam  Qanun  Aceh,  sebagaimana  telah  disebutkan  pada  Pasal  191  ayat  (1) tersebut di atas.
Penetapan  zakat  sebagai  PAD  dimulai  sejak  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam. 5 Ketentuan  ini  tidak  diberikan  untuk  pemerintahan  daerah lainnya  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah diberlakukan  di  Indonesia.  Disahkannya  Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  Keputusan  Gubernur  Provinsi  NAD  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Pembentukan  Badan  Baitul  Mal  Provinsi  NAD,  mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan  zakat,  pembinaan  muzakki  dan  mustahiq  serta  pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syari ’at Islam.
Sesungguhnya  permasalahan  zakat  yang  ditetapkan  sebagai  PAD  dalam  Undang Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  sudah diupayakan  agar  penyelesaian  pembukuan  pada  perhitungan  APBA  tahunan  melalui mekanisme  pos  transito.  Rancangan  Qanun  tentang  Baitul  Mal,  diusulkan  agar  zakat diperlakukan  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  bersifat  Khusus. 6 Usulan  tersebut ditolak  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  dengan  alasan  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  hanya  disebut  PAD  saja.  Demikian  juga  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Mekanisme  Pengelolaan  Zakat  juga menolak  mencantumkan  zakat  sebagai  PAD-Khusus,  karena  dalam  Qanun  Aceh  Nomor 10  Tahun  2007  tidak  menyebutkan  zakat  sebagai  PAD-Khusus,  padahal  dalam  usulan penetapan Qanun tersebut telah diambil alih menjadi usul inisiatif DPR-Aceh tetapi mereka menolak  usulan  zakat  sebagai  PAD-Khusus.  DPR-Aceh  juga  menghapus  keberadaan Dewan  Pertimbangan  Syariah  dari  bagian  Qanun,  dengan  pertimbangan  Dewan  tersebut dapat diembankan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. 7 Di samping itu dalam hubungannya dengan pemerintahan Aceh dibentuk Sekretariat dan merupakan salah satu  unsur  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  pemerintah  Aceh.  Dengan  demikian ada  tiga  unsur  pelaksana  yang  terbentuk  dalam  struktur  Baitul  Mal,  sehingga  struktur kelembagaan kurang responsive. 8
Pencantuman zakat sebagai salah satu penerimaan PAD, dalam berbagai ketentuan perundang-undangan  dengan  segala  akibat  hukum  yang  melekat,  khususnya  peraturan
5 Djawas,  “Implementasi  Pengelolaan  Zakat  Di  Aceh”;  Mukhsin  Nyak  Umar,  “Pengelolaan  Zakat  Di Indonesia:  Telaah Atas  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  7  Tahun  2004,” SOSIO- RELIGIA 5, no. 4 (2006): 643 – 657.
6 Baitulmal.acehprov.go.id, “Pengelolaan Zakat A ceh Perlu Regulasi Kuat,” 2016.
7 Dahlawi Dahlawi, “Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah,” Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 5, no. 1 (2019): 21 – 46.
8 Ristyana  Tri  Hastuti  and  Ahmad  Redi,  “Pelaksanaan  Penyaluran  Zakat  Oleh  Baitul  Mal  Aceh  Sebagai Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 1189.

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
pengelolaan  keuangan  daerah,  dianggap  bertentangan  dengan  esensi  zakat  yang  sudah ditetapkan dalam Al- Qur’an, disamping Al -Hadits dan penjabaran dalam fiqh zakat sesuai dengan  masanya.  Untuk  mempertemukan  kedua  prinsip  dasar  yang  saling  bertentangan tersebut, diperlukan solusi yang arif dan bijaksana melalui penetapan Zakat sebagai PAD- Khusus. 9
Penelitian  ini  difokuskan  pada  kebijakan  Pemerintah  Aceh  berkaitan  dengan penetapan  Zakat  sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Aceh  dan Kabupaten/Kota,  sebagaimana  pasal  180  ayat  (2)  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006, dan pengelolaannya Baitul Mal berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Adanya  kendala-kendala  dalam  pengelolaan  zakat  serta  koreksi  terhadap  faktor-faktor kendala tersebut. Dengan demikian, penelitian ini ingin menggali berbagai pandangan atau pendapat terhadap kebijakan Zakat sebagai PAD dan Baitul Mal sebagai lembaga Pengelola berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, sesuai Syari’at Islam serta tidak bertentang an dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah.
Baitul  Mal  Aceh,  merupakan  salah  satu  lembaga  keistimewaan  Aceh  yang ditugaskan  dan  diharapkan  indenpenden  untuk  mengelola Zakat,  Harta  Wakaf  dan  Harta Agama serta Harta Perwalian, merupakan tempat yang tepat untuk penelitian ini.  Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena zakat ditetapkan sebagai salah sumber PAD hanya dilakukan  di  Provinsi  Aceh  dan  dikelola  oleh  Pemerintah  Aceh  dengan  membentuk kelembagaan  khusus  melalui  Qanun  atau  Peraturan  Daerah,  mulai  dari  tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota,  Mukim  dan  Gampong  atau  Desa.  Secara  khusus  pengelolaan  zakat sebagai PAD terlaksana di Aceh, melibatkan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dewan Perwaki lan Rakyat Aceh (DPRA), Dinas Syari’at Islam, Biro Organisasi, Biro Hukum, Dewan Pertimbangan Syariah, Sekretariat Baitul Mal, Muzakki, dan Mustahik.
Berdasarkan uraian diatas, disini penulis ingin mendalami bagaimana implementasi pengelolaan  Zakat  sebagai  PAD  oleh  Baitul  Mal  Aceh  berdasarkan  Qanun  Nomor  10 Tahun 2018?, dan apa-apa saja faktor yang menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan Zakat  sebagai  PAD  oleh  Baitul  Mal  Aceh  berdasarkan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018?. Dengan  mengungkapkan  fakta  tersebut,  penulis  berharap  hasil  dialektika  ini  bisa memberikan  kontribusi  pemikiran  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  tentang  zakat  dan pengelolaannya.
9 Musa,  “Kontribusi  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Zakat  Di  Aceh  (  Kontestasi  Penerapan  A sas  Lex Specialis Dan Lex Generalis ).”

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh

## Metode Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif- Deskriptif ( Qualitative-Descriptive Research ). Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas  atau  fenomena  sosial  atau  interaksi  sosial  yang  bersifat  unik  dan  kompleks,  dan padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi. 10 Oleh karena itu, data atau informasi dalam penelitian ini ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin melalui  wawancara  mendalam  sesuai  dengan  variasi  yang  ada,  sehingga  deskripsi  tentang interaksi  yang  diteliti  dapat  berlangsung  secara  utuh  (holistic).  Terpenting  selanjutnya adalah bagaimana menemukan informan kunci (key informan) atau situasi interaksi tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. 11
Pada penelitian kualitatif  tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan ( purposive sampling ),  merupakan  salah  satu  teknik  sampling  yang  paling  banyak  digunakan  dalam penelitian  kualitatif,  dengan  tujuan  terpilihnya  sampel  guna  mendapatkan  informasi- informasi  dan  memilih  orang-orang  yang  memungkinkan  peneliti  mempelajari  isu-isu sentral sehingga memenuhi syarat good informants yakni menyampaikan data apa adanya, jujur,  enak  berbicara  dan  dapat  berkomunikasi  dengan  baik,  serta  disukai  orang  lain, bertanggung jawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya. 12
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  kualitatif Model Miles and Huberman, yaitu data reduction , data display , dan conclusion: drawing/verification , maka model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini: 13
Gambar 1. Alur Penelitian
10 Burhan  Bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  Dan  Metodologis  Ke  Arah  Penguasaan Model Aplikasi , (Jakarta: RajaGrafindo, 2012); Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2016).
11 Oliver  C.  Robinson,  “Sampling  in  Interview -Based  Qualitative  Research:  A  Theoretical  and  Practical Guide,” Qualitative Research in Psychology 11, no. 1 (2014): 25-41
12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2016).
13 A.  Huberman  and  Matthew  Miles, The  Qualitative  Researcher’s  Companion ,  (London:  SAGE  Publications, 2012).
Data Collection Data Display Data
Reduction
Conclusions: Drawing/Verifying

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
Untuk  memperoleh  keabsahan  ( trustworthiness )  hasil  penelitian  diperlukan  teknik pemeriksaan.  Pelaksanaan  teknik  pemeriksaan  didasarkan  atas  sejumlah  kriteria  tertentu. Sugiyono  mengemukakan  bahwa  ada  empat  kriteria  validitas  yang  digunakan,  guna menjamin  keabsahan  hasil  penelitian  kualitatif,  yaitu:  derajat  kepercayaan  ( credibility ), keteralihan ( transferability ), kebergantungan ( dependability ) dan kepastian ( confirmability ). Dalam penelitian  kualitatif,  uji  confirmability  mirip  dengan  uji  dependability,  sehingga pengujiannya  dapat  dilakukan  secara  bersamaan.  Menguji  confirmability  berarti  menguji hasil  penelitian,  dikaitkan  dengan  proses  yang  dilakukan.  Bila  hasil  penelitian  merupakan fungsi  dari  proses  penelitian  yang  dilakukan,  maka  penelitian  tersebut  telah  memenuhi standar  confirmability.  Dalam  penelitian,  jangan  sampai  proses  tidak  ada,  tetapi  hasilnya ada.  Teknik  pemeriksaan  menurut  kriteria  derajat  kepastian  ( confirmability )  adalah  audit kepastian. 14

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh Zakat  adalah  bagian  dari  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau badan  (koorporasi)  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam  untuk  disalurkan  kepada  yang berhak menerimanya (mustahiq). 15 Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ganda,  yaitu  sebagai  dimensi  ibadah  juga  sebagai  dimensi  sosial  (transidental  dan horizontal). 16 Sebagai  instrumen  ibadah  yang  diturunkan  Allah  SWT,  zakat  menjadi penyeimbang antara yang kaya dan yang miskin sebagai perwujudan dari solidaritas sosial. Menyempurnakan penuaian zakat dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian adalah di antara hikmah diwajibkannya zakat. Zakat juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan  dalam  pendistribusian  harta  umat  Islam,  dan  merupakan  kontribusi  umat Islam sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, zakat  harus  diimplementasikan  oleh  setiap  penganut  agama  Islam  di  manapun  berada, apalagi di Aceh yang merupakan mayoritas beragama Islam. 17 Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang
14 P.D. Sugiono, Metode  Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2014).
15 Yusuf Al Qardawi, Fiqh Al Zakah: A Comparative Stud y of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and  Sunnah  (Volume  I) , King  Abdulaziz  University ,  1999;  Abdulsalam  Ahmed  Sawmar  and  Mustafa  Omar Mohammed,  “How  Governance  Practices  Influence  Mandatory  Zak  ā  h  Payment  in  Saudi  How Governance P ractices Influence Mandatory Zakāh Payment in Saudi Arabia ?, ” no. January (2021): 2 – 23; Ahmad  Syafiq, “ Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Menunaikan  Zakar,  Infaq,  Sedekah  Dan Wakaf,” Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf (2018).
16 Abdul Karim, “Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat,” ZISWAF, Vol. 2, No. 1 (2015).
17 Mariatul Qibtiyah Harun AR and Edi Susanto, “Rekontekstualisasi Minat Muzakki Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris,” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 14, no. 2 (2018): 475.

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
berhak  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sedangkan  dalam  Qanun  Nomor  10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Zakat adalah bagian dari harta yang wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  (koorporasi)  sesuai  ketentuan  syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.
Potensi  zakat  sangat  besar  dan  menjadi  sumber  pendapatan  untuk  pembangunan ummat, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum sejalan dengan pemahaman tentang potensi dimaksud. 18 Momentum menggali potensi atau sumber-sumber baru harta zakat  semakin  menarik  untuk  ditelaah  secara  cermat  ketika  Pemerintah  Aceh  telah mendeklarasikan  Syari’at  Islam  secara  kaffah  di  bumi  Aceh .  Sehingga  kebangkitan  Aceh yang  selama  ini  terpuruk  akan  bergairah  kembali  dan  kesejahteraan  masyarakatnya meningkat. Para ulama harus membuka wawasan menyangkut potensi zakat dimaksud serta mendukung  Baitul  Mal  sebagai  lembaga  yang  mandiri  dan  profesional  dalam  mengelola zakat, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. 19
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap sumber pendapatan asli  daerah  lainnya  masih  relatif  kecil  karena  selama  ini  disalurkan  kepada  program pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan dan modal usaha. Di samping itu zakat merupakan ibadah  sosial  yang  memerlukan  keterlibatan  negara  dalam  mengurusnya.  Hal  ini  sudah berlaku  sejak  masa  Rasulullah  Muhammad  SAW  di  Madinah,  tepatnya sebagai  pemimpin negara  Beliau  juga  mengatur  tentang  pelaksanaan  zakat.  Demikian  juga  para  pengganti Beliau misalnya khalifah Usman bin Affan melanjutkan pelaksanaan zakat sebagai kebijakan Negara  yang  diorientasikan  untuk  kemakmuran  umat.  Dalam  Al- Qur’an  pun  dinyataka n zakat  diurus  oleh  amil,  dan  amil  ini  ditunjuk  resmi  oleh  Negara. 20 Keterlibatan  Negara mengatur pengelolaan zakat menjadi lebih penting pada zaman sekarang ini. Pertumbuhan populasi  umat  Islam  yang  begitu  besar,  merupakan  potensi  pengumpulan  zakat,  yang seharusnya merupakan kekuatan dahsyat bagi umat Islam untuk menuju kesejahteraan umat tetapi tidak tergarap optimal. Andai potensi ekonomi umat ini tergarap optimal maka tidak mustahil bangsa ini akan jaya. Jika semua umat muslim menunaikan zakat dan dikelola serta disalurkan  secara  benar,  maka  Indonesia  akan  menjadi  negara  makmur  yang  baldatun thayibatun warabbun ghafur (negeri yang subur, makmur, adil, dan aman).
18 Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” Al- Uqud : Journal of Islamic Economics (2017); M Shabri Abd Majid, “The Moti vation of Muzakki to Pay Zakah:
Study at The Baitul Mal Aceh,” Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 6, no. 1 (2017): 159 – 176; Yusuf Wibisono,
“Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan, ” in Jurnal PEBS FEUI , 2016.
19 Raynal  Yasni  and  Agam  Reynaldi  Reza  Erlanda,  “Challenges  of  Zakat  Integration  as  Source  of  State Revenue,” International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF) 3, no. 3 (2020): 175 – 204.
20 Nur AbuBakar and AbdulRahim AbdulRahman, “A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation,” Journal  of  King  Abdulaziz  University  -  Islamic  Economics 20,  no.  1  (2007):  25 – 40;  Abdullah  Al-Mamun  and Ahasanul  Haque,  “Tax  Deduction  Through Zakat:  An  Empirical  Investigation  on  Muslim  in  Malaysia,” Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4, no. 2 (2015): 105 – 132.

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
Nurlan  Darise 21 dalam  buku  pengelolaan  keuangan  daerah  mendefinisikan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  atau  disingkat  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  Daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, dan hasilnya dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan  pembangunan  dalam  rangka  mengisi  kemandirian  otonomi  Daerah.  Adapun beberapa hal yang membedakan Zakat dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, dapat dikemukakan  antara  lain:  (a)  Dasar  hukum  pemungutan  zakat  sebagai  salah  satu  Arkanul Islam ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, bukan dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah; (b) Subjek, objek serta persyaratan pemungutan zakat telah diatur secara baku dalam  nash- nash  yang  jelas,  selanjutnya  dikembangkan  berdasarkan  ijma’  para  ulama, sehingga  berkembang  menjadi  subjek  dan  objek  zakat  kontemporer  sesuai  dengan perkembangan zaman; (c) Arah penggunaan zakat sudah ditetapkan, tidak boleh keluar dari delapan  asnaf  sebagaimana  diatur  dalam  Al-Quran  (surah  At-Taubah:  60)  dan  Al-Hadits; (d)  Pelaksanaan  kewajiban  zakat  merupakan  bukti  kepatuhan  terhadap  perintah  Allah, sedangkan  manfaatnya  ditujukan  untuk  kemaslahatan  umat,  terutama  dalam  rangka tanggung jawab sosial, meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa; (e)  Zakat hanya dipungut terhadap  kaum  muslimin  dan/atau  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  orang  Islam  setelah memenuhi syarat- syarat tertentu sesuai ketentuan syari’at yang telah ditetapkan.
Implementasi pengaturan zakat sebagai PAD merupakan era baru pengelolaan zakat namun  diperlukan  perlakuan  khusus  dengan  tidak  mengabaikan  prinsip-prinsip  syariah. PAD  memiliki  peraturan  dan  objek  tersendiri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  dan regulasi lainnya. Pengalaman zakat sebagai PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh dan telah dirasakan kontribusinya oleh masyarakat yang berhak. Penetapan zakat sebagai PAD telah diberlakukan  di  Provinsi  Aceh  melalui  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta dijabarkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan diganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun  2018  tentang  Baitul  Mal.  Pasal 24  ayat  (2),  dinyatakan  bahwa  “s emua  penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh ” . Demikian juga Kabupaten/Kota, Pasal 25 ayat (2), dinyatakan bahwa  “S emua  penerimaan  zakat  yang  dikelola  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota  merupakan sumber  PAD  Kabupaten/Kota  yang  harus  disetor  ke  Kas  Umum  Daerah Kabupaten/Kota”.
Selain  itu  pemberlakuan  aturan  zakat  sebagai  PAD  merupakan  salah  satu  upaya untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Aceh yang telah mendeklarasikan berlakunya  syariat  Islam  secara  kaffah,  salah  satu  implementasinya  adalah  melalui pengelolaan  tentang  zakat,  maka  dirumuskanlah  pengelolaan  zakat  secara  kompehensif
21 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah (Jakarta: PT Indeks, 2006).

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006.  Kebijakan  ini  juga  didukung  dengan melihat  peluang  emas  pemanfaatan  potensi  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan ekonomi umat yang perlu diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merumuskan tentang perzakatan dalam tiga pasal yang bersifat saling mendukung dan  komprehensif,  yaitu  pasal  180,  191,  dan  192,  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam uraian sebelumnya.
Kebijakan  tersebut  telah  ditanggapi  secara  beragam,  baik  berupa  pandangan  yang positif maupun negatif. Seperti yang disampaikan seorang muzakki yang sudah 4 (empat) tahun bekerja di Baitul Mal Aceh yaitu informan SYAM menilai, “ Tanggapan masyarakat masih beragam terhadap penetapan Zakat sebagai PAD, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju”. 22 Pandangan positif diberikan karena menganggap negara telah ikut mengurus zakat dan seharusnya itu dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penetapan  kebijakan  tersebut  mendapat  respon  yang  bagus  dari  masyarakat  karena menyangkut ajaran agama Islam yang perlu dikuatkan. Terlebih lagi realisasinya sudah bisa dilihat dari jumlah penerimaan zakat yang setiap tahunnya terus meningkat. Di samping itu ada juga para pihak yang kurang sependapat, terutama dari kalangan dayah atau pesantren, karena menganggap zakat itu tidak boleh tertunda untuk pendistribusiannya, dan selama ini pendistribusiannya menunggu pengesahan APBA oleh DPR Aceh.  Komunitas dayah juga kurang sependapat jika diwajibkannya zakat penghasilan atau profesi. Sementara informan lain  menilai  masih  banyak  kalangan  masyarakat  yang  belum  mendukung  suksesnya  misi Baitul  Mal  Aceh  seperti  yang  dinyatakan  informan  ADE  bahwa, “ Masih  ada  pihak-pihak tertentu  yang  belum  mau  mendukung  zakat  dikelola  Baitul  Mal  Aceh,  seperti  masih  ada pihak  yang  belum  mau  menyerahkan  zakat  kepada  Baitul  Mal  Aceh  untuk  dikelola  dan disalurkan  kepada  Mustahik  sesuai  dengan  Asnaf  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  perlu mendapatkan  sosialisasi  agar  masyarakat  dan  pihak-pihak  tertentu  tidak  merasa  ragu membayar zakat kepada Baitul Mal Aceh ”. 23
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami tentang zakat sebagai PAD dalam  kaitannya  syariat  Islam,  diantaranya  kewenangan  Baitul  Mal  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  pasal  191  ayat  (1)  meliputi  pengelolaan  Zakat, harta  wakaf  dan  harta  agama.  Khusus  zakat  telah  ditetapkan  sebagai  PAD  sebagaimana pasal  180  ayat  (1)  huruf  d,  lalu  bagaimana  status  harta  wakaf  dan  harta  agama,  apakah sebagai PAD atau bukan. Hal ini juga tidak diatur dalam  Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Zakat  yang  dipungut  berdasarkan  ketentuan  Al- Qur’an  dan  Al -Hadits  tidak  dapat dikelompokkan sebagai PAD murni sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga dalam pasal 24 ayat (2) “ Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan
22 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh
23 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh ”. dan ayat (3) “ PAD Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disimpan  dalam  rekening  tersendiri Bendaharawan  Umum  Daerah  (BUD)  Aceh  yang  ditunjuk  Gubernur ” .  Dari  sisi  sumber masih  sangat  terbatas  yaitu  hanya  bersumber  dari  pendapatan  dan  jasa/honorarium Pegawai Negeri, tidak termasuk pimpinan dan anggota DPR Aceh, sebagaimana pasal 10 huruf (b) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 sedangkan zakat perusahaan dan sumber-sumber zakat lainnya belum dipungut. Walaupun zakat ditentukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun untuk pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syariat sehingga zakat hanya boleh dipergunakan untuk keperluan 8 (delapan) asnaf. Hal ini sebagaimana ayat (4) “Pengu mpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing- masing”.
Selain  itu  jika  ditinjau  dari  aspek  keuangan,  maka  dalam  peraturan  pengelolaan keuangan  daerah  disebutkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  harus  disetor  ke  Rekening Bendaharawan  Umum  Daerah  (BUD)  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah.  Selanjutnya pengeluaran  zakat  diatur  secara  khusus  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan keuangan daerah dan ketentuan syar’i yang menetapkan zakat disalurkan ke dalam delapan asnaf,  dan  di  Aceh  ditetapkan  hanya  7  (tujuh)  asnaf,  karena  asnaf  Riqah  (budak belian/hamba sahaya) tidak ada di Aceh, sehingga tidak ditetapkan sebagai asnaf penerima zakat. Penetapan ini dilakukan melalui keputusan Dewan Pertimbangan Syari’a h Baitul Mal Aceh  setiap  tahun.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, penetapan zakat sebagai PAD hanya berlaku di Aceh, karena Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  tidak  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  serta  Zakat  tidak  ditetapkan  sebagai  salah  satu  Sumber  Penerimaan  Daerah  atau Sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut di atas.
Secara  Nasional,  pemerintah  juga  mengelola  zakat,  menetapkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  baru,  namun  bukan  sebagai pendapatan Negara yang masuk ke dalam APBN. Khusus untuk Aceh, sumber penerimaan daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  atas  pendapatan  daerah  dan  pembiayaan adalah  ditetapkan  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  PAD  sebagaimana  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut di atas. Dari sisi penerimaan, salah satu upaya untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi PAD Aceh  adalah  penerapan  Zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan.  Pernyataan  Kepala Baitul  Mal  Aceh  pada  salah  satu  media  cetak  harian  mengatakan  bahwa  pihaknya

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
mewacanakan agar pembayaran zakat menjadi pengurang terhadap jumlah pajak dari setiap wajib zakat. Hal itu sesuai dengan pasal 192 UUPA yang menyebutkan zakat yang dibayar menjadi  pengurang  terhadap  jumlah  pajak  penghasilan  (PPh)  terhutang  dari  wajib  pajak. Kebijakan  seperti  itu,  menurutnya,  telah  dilakukan  di  Malaysia.  Sementara  di  Aceh,  hal tersebut  belum  dapat  diterapkan,  karena  belum  mendapat  persetujuan  dari  Direktorat Pajak.  Pengurangan  dari  jumlah  pajak  itu  akan  masuk  ke  kas  Baitul  Mal  yang  nanti  akan disalurkan  kepada  orang  yang  berhak.  Bila  sudah  ada  kesepakatan  dengan  pihak Kementerian Keuangan, wacana itu baru bisa dijalankan.
Baitul  Mal  Aceh  mempunyai  wewenang  untuk  mengumpulkan,  mengelola  dan menyalurkan  zakat  tingkat  Provinsi  sebagai  implementasi  penegasan  peran  Negara  dalam pengelolaan  zakat  dan  sebagai  bagian  pelaksanaan  syariat  Islam.  Pertimbangan  ini sependapat dengan informan AMR, karena sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2001,  pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  perseorangan  atau  tidak  terorganisir, maka  zakat  selama  ini  dikelola  oleh  masyarakat  secara  individu  termasuk  Lembaga  Amil Zakat (LAZ) swasta. Informan AMR juga menyatakan bahwa,
“ Pemerintah  Aceh  mempunyai  kewenangan  mengatur  pengelolaan  zakat,  yaitu ditetapkan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Baitul  Mal  yang  bertugas melakukan penertiban zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian meliputi Baitul Mal  Aceh,  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota,  Baitul  Mal  Mukim  dan  Baitul  Mal Gampong ” . 24
Sebagai lembaga yang dibentuk dan ditugasi untuk mengelola zakat sesuai ketentuan syariat Islam, sudah barang tentu ditempati oleh berbagai unsur dan latar belakang keilmuan yang  berbeda,  baik  sebagai  pengambil  kebijakan  ataupun  sebagai  pelaksana,  yang  sama- sama mempunyai kepentingan melalui Baitul Mal Aceh untuk merealisasikannya zakat yang telah  terhimpun  kepada  kemaslahatan  umat  Islam  khususnya.  Pemenuhan  kepentingan tersebut dilakukan melalui pengetahuan dan melaksanakan kebijakan yang sudah ada serta mengoptimalkan proses evaluasi.
Lebih  lanjut  informan  AMR  menyampaikan  pendapatnya  yang  berkaitan  Antara zakat  dan  pajak.  Menurutnya  zakat  dan  pajak  bagi umat  Islam  merupakan  dua  kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga beban bagi umat Islam akan berat. Karena itu, hendaknya Undang-Undang  tentang  zakat  bisa  menjadi stimulus  fiskal.  Menuruntnya  lagi  tidak  tepat jika  pemerintah  takut  bila  zakat  dapat  mempengaruhi  pemasukan  pajak.  Bahkan,  di beberapa  negara  seperti  Malaysia,  zakat  pengurang  pajak  ternyata  justru  meningkatkan perolehan  pajak  dan  zakat.  Di  Eropa  dan  Amerika,  yang  namanya  donasi  social  sebagai pengurang pajak merupakan hal biasa dan pemerintahpun menerapkannya. Jadi bukan hal luar biasa jika zakat menjadi pengurang pajak. Sebagai negara yang mayoritas muslim sudah
24 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
sepantasnya  pemerintah  membuka  jalan  bagi  masyarakatnya  untuk  lebih  peduli  dan prioritas menunaikan kewajiban zakat, karena sebagai seorang muslim yang mampu, akan merasa  berdosa  apabila  mengabaikan  kewajiban  rukun  Islam  keempat.  Zakat  merupakan pranata  keagamaan  yang  bertujuan  untuk  keadilan,  kesejahteraan  masyarakat,  dan penanggulangan kemiskinan. Apalagi penegasan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan telah ditetapkan dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun hingga kini belum terealisasi dan menjadi tugas Pemerintah Aceh untuk menindaklanjutinya, yang akan  memberi  kontribusi  besar  bagi  PAD  apabila  dapat  diimplementasikan.  Yang  sangat penting adalah dana zakat tidak dimasukkan ke dalam APBN, melainkan langsung ke dalam rekening  khusus  lembaga  zakat  yang  diawasi  secara  ketat  oleh  Pemerintah.  Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak  fleksibel,  sehingga  dikhawatirkan  dapat  mempersulit  mustahik  yang  berhak menerimanya. Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana  zakat  yang  transparan,  terukur,  dan  jelas,  sehingga  kepercayaan  pemerintah  dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

## Kontribusi Zakat terhadap PAD
Secara umum diketahui bahwa zakat sebagai salah satu Arkanul Islam, merupakan perintah  Allah  SWT  untuk  mengambil  sebagian  dari  harta  si  kaya 25 ,  dan  selanjutnya dibagikan  kepada  fakir,  miskin,  dan  lain-lain … 26 .  Pemahaman  masyarakat  secara  umum mengenai  penetapan  zakat  sebagai  PAD  masih  beragam  dan  cenderung  belum mengetahuinya  mungkin  akibat  kurangnya  sosialisasi.  Pemahaman  pegawai  Baitul  Mal mengenai zakat sebagai PAD relatif lebih baik dibandingkan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat umum terutama kontribusi Zakat bagi PAD lainnya dalam APBA.
Pendapat yang disampaikan Informan HAM bahwa zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang juga disebut dengan ibadah maliyah (harta) yang memiliki kontribusi bagi pendapatan  asli  daerah  dan  diperuntukan  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Di  sisi  lain, informan SMH menyampaikan,
“ Kontribusi  zakat sebagai  bagian  dari  pendapatan asli  daerah  dari  tahun  ke tahun terus meningkat, walaupun penerimaan zakat itu masih kecil, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah lainnya seperti pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli aceh  yang  sah,  dan  disalurkan  melalui  program  pendidikan,  kesehatan,  usaha produktif dan sosial keagamaan” . 27
Lebih  lanjut  informan  SMH  menjelaskan  tentang  kontribusi  zakat  terhadap  PAD Aceh,
25 Q.S. At-Taubah ayat 103
26 Q.S. At-Taubah ayat 60
27 Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
“ Besaran  pendapatan  asli  aceh  dari  zakat  selama  lima  tahun,  memang  meningkat, sebagai perbandingan tahun 2014 sebesar lebih kurang Rp.25 milyar dan tahun 2018 sebesar  Rp.54  milyar,  relative  sangat  kecil  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli daerah  tahun  2018  secara  keseluruhan  sebesar  lebih  kurang  Rp.  2,4  triliun  atau memberi  kontribusi  sebesar  2,29  persen  kepada  pendapatan  asli  daerah  aceh. Walaupun  kontribusinya  kecil  namun  telah  memberi  warna  tersendiri  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh ” . 28
Gambaran seutuhnya mengenai kontribusi penerimaan zakat oleh Baitul Mal Aceh terhadap besaran PAD tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Kontribusi Penerimaan Zakat Terhadap PAD Prov. Aceh Tahun 2014-2018 Tahun PAD Zakat Persentase 2014 1,7 triliun 25,2 miliar 1,45 2015 1,9 triliun 27,3 miliar 1,38 2016 2,0 triliun 28,0 miliar 1,36 2017 2,3 triliun 52,1 miliar 2,29 2018 2,4 triliun 54,0 miliar 2,29
Dari pendapatan dan alokasi dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh, walaupun relatif kecil, hanya memberi kontribusi rata-rata sebesar 1,5% (satu koma lima persen) lebih, dibandingkan  dengan  PAD  lain  selama  priode  3  (tiga)  tahunan,  kontribusi  dana  zakat tersebut  dipergunakan  untuk  menampung  sebagian  dari  program  pendidikan,  kesehatan, usaha produktif, dan sosial keagamaan. Dengan ditetapkan zakat sebagai salah satu sumber PAD,  maka  pemerintah  dengan  sendirinya  telah  terbantu  dalam  penanganan  masalah tersebut  di  atas,  karena  dari  sisi  anggaran  pemerintah  sudah  tersedia  untuk  mengurangi alokasi dana dan penanganannya.
Pengaturan pengelolaan zakat semakin berkembang karena melibatkan peran negara dalam  mengurusnya  yaitu  dengan  cara  menetapkan  dalam  peraturan  Negara  (Undang- Undang) dan menunjuk badan pengelola seperti BAZNAS atau Baitul Mal di Aceh untuk mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat agar tersalurkan pada pihak yang tepat. Jika  dikaitkan  dengan  aturan  zakat  sebagai  PAD  maka  pengaturan  mengenai  pengelolaan zakat  menurut  informan  HEN  masih  memerlukan  penanganan  yang  lebih  komprehensif mengenai  implementasinya  mengingat  masih  terdapat  peraturan  keuangan  lainnya  yang mengatur  tentang  PAD,  sehingga  tidak  terjadi  benturan  regulasi.  Zakat  sebagai  PAD sebenarnya  bukanlah  hal  yang  baru  karena  pada  masa  Rasulullah  dan  sahabat  juga diberlakukan zakat sebagai pemasukan Negara. Informan HEN menyatakan,
28 Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
“ Zakat  sebagai  PAD  hanya  berlaku  di  Aceh  sementara  pengelolaan  zakat  secara umum  di  Indonesia  tidak  mengatur  sama  sekali  mengenai  zakat  sebagai  PAD. Karena  zakat  masih  dianggap  sebagai  kewajiban  agama,  dan  dilaksanakan  secara sukarela, tidak ada paksaan apabila wajib zakat tidak melakukan. Dikatakan sebagai kewajiban,  karena  zakat  itu  adalah  kewajiban  agama  Islam  dan  merupakan  rukun Islam  keempat,  sesudah  kewajiban  mengucapkan  dua  kalimah  syahadat  dan kewajiban shalat, kemudian kewajiban ketiga puasa ramadhan dan kelima berhaji ke Baitullah. Dikatakan sukarela karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang paham agama  tentang  adanya  kewajiban  berzakat,  karena  ada  bagian  hak  orang  lain  dari harta  yang  dimiliki,  apabila  sudah  sampai  nisab  dan  haul,  dan  tidak  ada  paksaan apabila tidak dilakukan ” . 29
Keterangan  dari  informan  tersebut  diketahui  bahwa  belum  ada  kewenangan memaksa  terhadap  para  pihak  wajib  zakat.  Hal  tersebut  bisa  jadi  merupakan  suatu kelemahan dari aturan tentang zakat yang ada saat ini, sehingga kontribusi bagi daerah tidak mencapai target/minim, padahal potensi zakat sangat besar dan diperlukan kebijakan yang lebih optimal untuk pelaksanaannya.
Saat  ini  hanya  zakat  yang  dimasukan  sebagai  PAD,  sedangkan  wakaf  dan  harta agama tidak dimasukan dalam kategori PAD, dan dikelola langsung oleh Baitul Mal Aceh dari  sumber-sumber  yang  telah  ditetapkan,  seperti  pemotongan  langsung  0,5%  sebagai infaq  kepada  rekanan  yang  memperoleh  pekerjaan  pada  pemerintah  Aceh,  melalui  Bank pembayar.  Zakat  sebagai  PAD  juga  menemukan  kendala  lain  jika  belum  dipahami  secara baik  antar  lintas  lembaga  di  lingkungan  pemerintah  Aceh,  karena  selama  ini  PAD diinterpretasikan sebagai PAD murni, bukan PAD dalam aturan khusus. Hal ini disebabkan belum  tegasnya  Qanun  mengatur  secara  khusus  terkait  status  zakat  yang  dikelola  melalui keuangan  daerah,  namun  pengaturannya  masih  dalam  keputusan  DPS  Baitul  Mal  Aceh. Informan  SMH  menyinggung  tentang  ini  dengan  menyatakan  bahwa, “P enjabaran mengenai  zakat  sebagai  PAD  belum  memadai  sehingga  menimbulkan  multi  tafsir  yang berakibat pada implementasi yang tidak sesuai dengan tujuan ” . 30
Penjabaran  Zakat  sebagai  PAD  pada  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018  belumlah cukup memadai, sehingga masih menimbulkan tafsir yang berbeda dalam implementasinya. Mestinya  Qanun  mengatur  lebih  tegas  tentang  perlakukan  zakat  sebagai  PAD,  sehingga pengelolaan zakat tidak diberlakukan sama dengan PAD lainnya. Zakat adalah syariat Islam yang harus dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah yaitu 8 (delapan) asnaf. Pengelolaan zakat harus dikecualikan dari regulasi keuangan secara Nasional dan diberikan otoritas yang lebih besar kepada Baitul Mal untuk membuat regulasi keuangan zakat.
29 Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh
30 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
Pendapat untuk menemukan jalan keluar terhadap kendala-kendala yang dihadapai, informan  SMH  memberikan  ide  supaya  dilakukan  sosialisasi  yang  intensif.  Dengan seringnya  kegiatan  sosialisasi  dilakukan  baik  secara  internal  khususnya  maupun  eksternal, dan mengikutkan para aparatur Baitul Mal Aceh dalam pengelolaannya, maka pemahaman dan  motivasi  kerjanya  akan  meningkat  dibarengi  SDM  yang  baik  dan  mempunyai  latar belakang pengetahuan tentang zakat dan harta agama lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya  maksimal  agar  para  staf  dan  aparatur  Baitul  Mal  Aceh  dapat  bekerja  sinergi baik  secara  internal  maupun  eksternal  melalui  pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsinya berdasarkan apa yang telah digariskan dan memerlukan pemikiran lebih lanjut apakah visi dan  misi  Baitul  Mal  Aceh  sudah  sesuai  atau  belum.  Pernyataan  serupa  juga  disampaikan oleh Informan SYAM.
“ Peran para unsur staf di Baitul Mal Aceh, sebagaimana dikemukakan oleh SMH, menurut  hemat  kami  benar  adanya,  karena  belum  seluruh  substansi  materi peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain  kurangnya  sosialisasi  terhadap  aturan  yang  ada  tentang  zakat,  zakat  sebagai sumber PAD menurut saya belum maksimal dilakukannya ” . 31
Beberapa  upaya  sosialisasi  menurut  informan  UMI  sebenarnya  sudah  dijalankan oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  mengsukseskan  kebijakan  zakat  sebagai  PAD  misalnya dengan  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  melalui  pemerintah  Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan sampai kampung-kampung, melalui media massa dan juga melalui khutbah Jumat, dan kontribusinya bagi kemaslahatan ummat. Pada sisi lain, zakat menjadi potensi yang sangat besar apabila pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki, dapat menjadi pengurang  pajak,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  sampai  sekarang,  karena beberapa  alasan  seperti  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  mengenai penetapan zakat sebagai pengurang pajak. Informan HEN berpendapat bahwa,
“ Sebenarnya  isu  zakat  sebagai  pengurang  pajak  belum  dapat  terlaksana  karena dukungan pemerintah masih sangat minim terhadap isu tersebut. Pemerintah pusat belum  memberikan  dukungan  yang  maksimal  kepada  Aceh,  khususnya  mengenai zakat pengurang pajak penghasilan terhutang yang sama sekali belum terlaksana ” . 32 Walaupun  demikian,  ada  informan  yang  menyatakan  penetapan  zakat  sebagai pengurang  pajak  jika  dijalankan,  dapat  memberikan  suatu  solusi  untuk  dapat  mengurangi persentase pembayaran pajak penghasilan. Informan ADE menyatakan,
“ Pembayaran zakat 2.5 persen dapat mengurangi pajak dari 15 persen menjadi 12.5 persen.  Namun  sampai  saat  ini  belum  dapat  dijalankan,  belum  ada  PP.  dan  kalau mau  diberi  perhatian  sangat  kecil  kontribusi  pengurangannya,  namun  apabila
31 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh
32 Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
dilaksanakan ketentuan tersebut maka kontribusi terhadap peningkatan pajak akan lebih  besar  lagi.  Hal  ini  dikarenakan  kesadaran  ummat  Islam  akan  kewajiban membayar zakat lebih besar dibandingkan membayar pajak ” . 33
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  zakat  sebagai sumber PAD masih banyak menemukan kendala dalam pengimplementasiannya sehingga kontribusinya terhadap PAD pun masih sangat minim. Dari  pandangan masyarakat Aceh sendiri  mengenai  implementasi  pengelolaan  zakat  sebagai  PAD  dan  kontribusinya  juga masih  beragam.  Internal  Baitul  Mal  Aceh,  pandangan  mengenai  kontribusi  zakat  sebagai PAD,  zakat  merupakan  ibadah  wajib  dalam  Islam  adalah  untuk  kesejahteraan  masyarakat dan  memerlukan  perlakuan  khusus  (penetapan  PAD-khusus)  sesuai  prinsip  syariat  Islam. Demikian  juga  kontribusi  bagi  masyarakat  umum  adalah  beberapa  pihak  masyarakat menyatakan  bahwa  dengan  adanya  pengalokasian  dana  zakat  oleh  pemerintah  Aceh  yang ditangani oleh Baitul Mal Aceh, telah dapat dirasakan manfaatnya, seperti bantuan modal usaha, pembangunan rumah dhuafa, bantuan bea siswa, bantuan uzur, bantuan kesehatan, bantuan pembinaan muallaf, bantuan beasiswa tahfiz al- qur’an dan lain -lain. Namun belum mampu  keseluruhan  dapat  dipenuhi,  dikarenakan  terbatasnya  alokasi  dana  zakat  yang terkumpul serta pihak penerima belum mampu menyediakan/memenuhi persyaratan yang diperlukan  dalam  bantuan  tersebut.  Dari  sisi  sumber  zakat  masih  dari  gaji/honorarium pegawai  Negeri  yang  menjadi  andalan,  sedangkan  zakat  perusahaan  belum  dipungut  oleh Baitul Mal serta sumber-sumber zakat instansi vertikal.
Penutup
Zakat  yang  sesungguhnya  berasal  dari  perintah  agama  Islam  yang  diatur  dalam hukum  syariat,  dimana  kepada  setiap  umat  Islam  atau  perusahaan/badan  usaha  yang dimiliki umat Islam diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari harta/penghasilannya guna disalurkan kepada yang berhak (mustahik). Dilihat dari segi hukum pajak, zakat merupakan pajak penghasilan baik penghasilan orang maupun penghasilan badan sesuai dengan syarat- syarat  tertentu.  Karenanya  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  telah  diatur  sedemikian  rupa  untuk  menghindari  pembayaran kewajiban  ganda,  yaitu  membayar  zakat  dan  membayar  pajak,  sehingga  ditetapkan  zakat dapat  mengurangi  pajak  penghasilan  terhutang.  Apabila  dihubungkan  dengan  kedudukan zakat  sebagai  PAD  dan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Baitul  Mal,  memerlukan terobosan  pengelolaannya,  masih  ada  pihak  yang  belum  bisa  menerima  zakat  ditetapkan sebagai  PAD,  terutama  ulama  dayah/pesantren,  disamping  masih  minimnya  kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal. Zakat berasal dari perintah Agama Islam telah diatur arah penggunaannya kepada 8 (delapan) asnaf/mustahik  atau yang berhak menerima, sedangkan
33 Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
PAD  yang  diatur  dalam  peraturan  keuangan  Daerah  merupakan  bagian  dari  pendapatan Daerah  yang  dipergunakan  untuk  membiayai  belanja  Daerah  sebagaimana  diatur  dalam APBA dan APBK setiap tahun. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 belum menetapkan zakat sebagai  PAD  Khusus  (PAD-Sus),  walaupun  arah  penggunaannya  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  Syariat,  dan  berbeda  statusnya  dengan  ketentuan  PAD  yang  berlaku. Pengelolaan  zakat  oleh  Baitul  Mal  Aceh  menuai  beberapa  perbedaan  pendapat  terutama dari pihak Ulama Dayah atau Pesantren.
Adapun  saran  dan  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  bagi  penelitian  lanjutan adalah: (a) Melakukan penelitian lebih lanjut dan intensifikasi sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu instansi pemerintah, Akademisi, Ulama Dayah/Pesantren  dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan yang lebih bervariasi mengenai ketentuan zakat  sebagai  PAD  dan  pengelolaannya;  (b)  Memprioritaskan  fokus  penelitian  pada ketetapan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai zakat sebagai faktor pengurang  pajak  penghasilan  terhutang  dari  wajib  pajak.  (c)  Melakukan  revisi  Qanun, sebagai  upaya  perbaikan  dan  singkronisasi  fungsi  organisasi  dan  aturan  kerja,  dan menjadikan Baitul Mal dengan pola pengelolaan keuangan BLUD serta menetapkan zakat sebagai PAD Khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
AbuBakar, Nu r, and AbdulRahim AbdulRahman. “A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation.” Journal of King Abdulaziz University - Islamic Economics 20, no. 1 (2007): 25 – 40.
Al- Mamun, Abdullah, and Ahasanul Haque. “Tax Deductio n Through Zakat: An Empirical Investig ation on Muslim in Malaysia.” Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4, no. 2 (2015): 105 – 132. Baitulmal.acehprov.go.id. “Pengelolaan Zakat Aceh Perlu Regulasi Kuat,” 2016. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta: RajaGrafindo, 2012. Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. “ Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indones ia.” Al-Uqud : Journal of Islamic Economics (2017). Dahlawi, Dahlawi. “Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah.” Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 5, no. 1 (2019): 21 – 46. Darise, Nurlan. Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: PT Indeks, 2006. Darma, Surya, Hamid Sarong, and Iman Jauhari. “Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 2 (2017): 193 – 214. Djawas, Mursyid. “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh.” Mazahib 15, no. 1 (2016):
90 – 103.
Harun AR, Mariatul Qibtiyah, and Edi Susanto. “Rekontekstualisasi Minat Muzakki Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris.” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 14, no. 2 (2018): 475.

## Dahlawi, Herizal, Saddam Rassanjani
Hastuti, Ristyana Tri, and Ahmad Redi. “Pelaksanaan Penyaluran Za kat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 1189. Hossain, M. Z. “Zakat in Islam : A Powerful Poverty Alleviating Instrument For Islamic Countries.” International Journal of Economic Development Research and Investment 3, no. 1 (2012): 1 – 11. Huberman, A., and Matthew Miles. The Qualitative Researcher’s Companion . London: SAGE Publications, 2012.
Jauhari, Iman. “Pelaksanaan Dan Penegakan Syari’at Islam Di Provinsi Aceh.” Jurnal Hukum Pro Justisia , 2010. Karim, Abdul. “Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat.” ZISWAF, Vol. 2, No. 1 (2015).
Lubis, Muharman, Arif Ridho Lubis, and Ahmad A lmaarif. “Comparison of the Approach in the Zakat Management System.” Journal of Physics: Conference Series 1235, no. 1 (2019).
Majid, M Shabri Abd. “The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh.” Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 6, no. 1 (2017): 159 – 176. Masyita, Dian. “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries.” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2018): 441 – 456. Misran. “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum.” LEGITIMASI 1, no. 2 (2012): 1 – 15.
Mukhsin Nyak Umar. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Telaah Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004.” SOSIO-RELIGIA 5, no. 4
(2006): 643 – 657. Musa, Armiadi. “Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh ( Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis ).” Media Syariah XVI, no. 2 (2014): 347 – 370.
Nazri, Farah Aida Ahmad, Rashidah Abd Rahman, and Normah Omar. “Zakat and Poverty Alleviation : Roles of Zakat Institutions in Malaysia. ” International Journal of Arts and Commerce 1, no. 7 (2012): 61 – 72. Qardawi, Yusuf Al. Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah (Volume I) . King Abdulaziz University , 1999. Robinson, Oliver C. “Sampling in Interview -Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide.” Qualitative Research in Psychology 11, no. 1 (2014): 25-41 Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. “How Governance Practices Influence Mandatory Zak ā h Payment in Saudi How Governance Practices Influence Mandatory Zakāh Payment in Saudi Arabia ?,” no. January
(2021): 2 – 23. Sugiono, P.D. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2014.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2016. Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakar, Infaq,
Sedekah Dan Wakaf.” Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf (2018).
Wibisono, Yusuf. “Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan.” In Jurnal PEBS FEUI , 2016.

## Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh
Yasni,  Raynal,  and  Agam  Reynaldi  Reza  Erlanda.  “Challenges  of  Zakat  Integration  as Source of State Revenue.” International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF) 3, no. 3 (2020): 175 – 204.