## PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI ASPEK FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Hairan dan Hamdani
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

## Abstrak
Sesuai  kajian  teori  perundang-undangan,  sebuah  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah selaku  pemegang  kekuasaan,  agar  produk  hukum  tersebut  dapat  berlaku  secara  efektif  sesuai  tujuan pembentukannya,  maka  terlebih  dahulu  haruslah  dilakukan  pemenuhan  atas  landasan-landasan  yang terdiri  dari  pandangan  aspek  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis.  Berbagai  kemelut  dan  gelojak  yang terjadi  di  masyarakat  seiring  diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor36  Tahun  2005  tidaklah terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah akan rasa keadilan dan penghargaan hak-hak hukum dan asasi  masyarakat  yang  mestinya  dapat  diakomodasi  secara  arif  dan  bijak  oleh  penguasa  yang  juga merupakan sandaran pengayom masyarakat.
Kata kunci      :  pembangunan, kepentingan umum, ganti rugi, kebutuhan masyarakat

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  azasnya,  jika  diperlukan  tanah dan  atau  benda  lain  kepunyaan  orang  lain untuk  sesuatu  keperluan  haruslah  terlebih dahulu  diperoleh  dengan  persetujuan  dari pemilik atau pemegang hak itu. Penguasaan atas tanah diatur dalam perangkat peraturan Agraria  serta  peraturan  pelaksanaannya. Penguasaan  yang  diatur  itu  tidak  lain bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian  hukum  dan  hubungan  hukum antara  subyek  hukum  dengan  obyeknya (dalam  hal  ini  tanah  beserta  yang  ada  di atasnya).
Penguasaan  hak  atas  tanah  tidak bersifat  absolut  atau  mutlak,  melainkan  ada hal-hal  yang  sifatnya  sosial  dan  untuk kepentingan  umum.  Walau  pun  status penguasaan  hak  itu  adalah  hak  milik,  yaitu hak tertinggi (high of right) dari semua hak yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok  Agraria,  yang  selanjutnya  lebih dikenal  dengan  Undang-undang  Pokok Agraria  (UUPA).  Tetapi  semua  hak  yang ada  itu  di  atas  tanah  Negara  (Indonesia). Berarti  segala  suatu  yang  berkaitan  dengan kekayaan  alam  atas  tanah  (bumi),  air,  dan ruang  angkasa  dalam  penguasaan  Negara. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  2  ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, berbunyi : “atas  dasar  ketentuan  dalam  pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Pengertian  dikuasai  oleh  negara  ini adalah  memberi  wewenang  untuk  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan termasuk di dalamnya
menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  subyek  hukum  dan perbuatan  hukum  agraria.  Dari  pengertian ‘dikuasai oleh negara’ ini, maka tanah Negara dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian  yaitu  Tanah Negara Bebas dan Tanah Negara Tidak Bebas. (Herman Hermit, 2004 : 11)
Tanah  Negara  Bebas  adalah  tanah  yang belum ada haknya. Lebih lanjut, dalam konsep domein Negara  tersebut  menurut  Prof.  Maria S.W. Sumardjono adalah Tanah Negara Tidak Bebas,  maka  tanah-tanah  hak  milik  adat disebut sebagai tanah Negara tidak bebas atau onvrij landsdomein (karena  dilekati  dengan suatu  hak). (Maria  S.W.  Sumardjono,  2001  : 60)
Berkaitan  dengan  ‘dikuasai  oleh Negara’, setelah ada  pembagian tanah Negara itu.  Dan  untuk  memberikan  penghargaan berupa  ganti  rugi  bagi  pemegang  hak,  maka pemerintah  memberikan  perhatian  terhadap tanah-tanah yang karena peruntukannya digunakan untuk kepentingan umum.
Dilihat  dari  produk  hukum  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  pengadaan tanah  bagi  kepentingan  umum  diatur  dalam Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  55 Tahun  1993,  kemudian  diperbaharui  dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005.  Produk  hukum  ini  yang  mendasari pemerintah  dalam  mengatur  pengadaan  tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Disahkan  dan  diberlakukannya  Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ini ternyata menimbulkan  gejolak  di  kalangan sebagian masyarakat. Adanya  ketersinggungan  antara
kepentingan pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan umum dengan  ganti  rugi  dan  ketidaksediaan masyarakat  sebagai  pemegang  hak  untuk menyerahkan haknya.
Bila  dibandingkan  dengan  Keppres Nomor  55  Tahun  1993,  maka  Perpres Nomor  36  Tahun  2005  lebih  buruk  karena sejak  diberlakukan  selalu  menimbulkan gejolak  di  masyarakat.  Berbeda  dengan Keppres  Nomor  55  Tahun  1993  yang  sejak awal  diberlakukan  cukup  dapat  diterima masyarakat.

## B. Perumusan Masalah
Pentingnya kita kembali menganalisa berdasarkan sudut pandang landasan hukum perundang-undangan  berkaitan  disahkan dan  berlakunya  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum.  Dari  tema  yang diangkat dalam tulisan ini yaitu “Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  36  Tahun  2005  Tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum,  Ditinjau  Dari Aspek  Filosofis,  Sosiologis,  dan  Yuridis”, maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimana  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005  jika  ditinjau  dari  aspek  filosofis, sosiologis, dan yuridis, terhadap pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
b. Keefektifan dan dampak unsur memaksa  ganti  rugi  yang  dititipkan  ke pengadilan  sebagai            penyelesaian ganti  rugi  dengan  cara  pencabutan  hak atas  tanah  berdasar  UU  Nomor  20 Tahun  1961  bila  pemegang  hak  tetap keberatan ganti rugi dan lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan.

## PEMBAHASAN
Sebagai suatu kepentingan sosial, maka di sini terbentuknya dua kepentingan. Kepentingan pertama  ialah  pengakuan  terhadap  hak  atas perorangan  dan  badan  hukum.  Pengakuan tersebut kemudian lebih lanjut disahkan pendaftaran  tanah  PP  Nomor  24 Tahun  1997 jo PP  Nomor  10 Tahun  1961  hingga  akhirnya  alat bukti  yang  diakui  berupa  sertipikat  hak  atas tanah.  Sementara  itu  juga  terhadap  tanah  yang belum  terdaftar  juga  diakui  keberadaannya selama  dapat  dibuktikan  penguasaan  atas  tanah tersebut.
Berbeda dengan tanah adat, walaupun dalam
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diakui keberadaannya dan bahkan dalam proses pembuatan  UU  tersebut  juga  dijiwai  oleh  hukum adat  yang  ada  di  Indonesia.  Tapi  kenyataannya dalam  pendaftaran  tanah  hingga  keluarnya sertipikat yang secara hukum memperoleh pengakuan  dan  adanya  kepastian  hukum.  Apalagi sertipikat secara teori dapat diberikan kepada yang berhak  atas  tanah  dan  dipunyai  oleh  orang-orang, baik sendiri mau pun bersama-sama dengan orang- orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang-orang  lain  serta  badan  hukum,  yaitu  hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak  tersebut  di  atas  yang  akan  ditetapkan dengan  Undang-undang  serta  hak-hak  yang sifatnya  sementara  seperti  :  hak  gadai,  hak  usaha bagi  hasil,  hak  menumpang,  dan  hak  sewa  tanah pertanian. (Herman Hermit, 2004 : 30)
Dalam kepemilikan tanah adat dikuasai oleh masyarakat adat secara komunal dan juga lembaga adat, kepala adat dan tetua adat.
Kepentingan  kedua  adalah  demi  percepatan pembangunan,  maka  pihak  pemerintah  kita dituntut  untuk  mengejar  target.  Tentunya  hal  ini tidak lepas dari pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut. Dianggap begitu
pentingnya hal itu hingga pemerintah mengeluarkan  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005 sebagai pengganti Keppres Nomor 55 Tahun 1993. Tujuannya tidak lain adalah :
1) Menambah  besarnya  arus  investasi  dari luar  ke  dalam  negeri,  hingga  pergerakan pembangunan bisa cepat berkembang dan meningkat.
2) Mempercepat proses ganti rugi tanah bila musyawarah  tidak  dapat  memperoleh kata  mufakat.  Sehingga  ganti  rugi dititipkan ke pengadilan negeri setempat.
Dari  dua  hal  tersebut  muncul  kekwawatiran sebenarnya dari pemerintah kepada masyarakatnya untuk tidak menyerahkan tanahnya karena tuntutan yang  berlebihan.  Jadi  inilah  sebenarnya  inti substansi yang dibahas dalam tulisan ini dan perlu pembahasan lebih mendalam agar dari permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas diperoleh penjabaran yang kongkrit.
1. Tinjauan  Dari  Sudut  Pandang  Filosofis, Sosiologi,  Dan  Yuridis,  Terhadap  Perpres

## Nomor 36 Tahun 2005
Untuk  dapat  melihat  Perpres  Nomor36 Tahun 2005 ini, maka kita mesti melihat dari 3 (tiga)  sudut  pandang  landasan  perundang- undangan yang dianggap penting, yaitu : a. Aspek Filosofis
Kita  mengetahui  bahwa  hukum diciptakan  untuk  memperoleh  kedamaian dan  ketertiban.  Tapi  mengapa  perlu
diciptakan hukum. Menurut Prof.
Soedjono  Soekanto  mengatakan  bahwa secara  filosofi,  tujuan  hukum  adalah untuk  mencapai  kedamaian.  Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan  keteraturan  dan  keterikatan  atau disiplin, sedangakan
ketentraman didasarkan  pada  kebebasan.  (Soekanto, Soedjono, 1982 : 100) Perpres  Nomor  36  Tahun  2005  secara filosofi  dapat  atau  sudahkah  memenuhi tujuan  hukum  secara  hakiki.  Penulis berpendapat  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005  belum  memenuhi  kriteria  secara filosofi,  artinya  tujuan  hukum  yang diinginkan  adalah  adanya  kedamaian. Secara  yuridis  materiil  yang  ada  di dalamnya  dibuat  mengikat.  Tapi  yang tidak  kalah  pentingnya  setelah  disahkan dan  berlaku  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005 menimbulkan gejolak dan masalah. Belum  lagi  kaitannya  dengan  Panitia yang dibentuk untuk penyelesaian pengadaan  tanah  tersebut  dari  birokrasi.
Hal  ini  yang  mempengaruhi  tingkat kepercayaan masyarakat sangat berkurang kepada pemerintah. Masalah  yang  bisa  timbul  antara lain pihak panitia yang sengaja mengukur  waktu  lebih  dari  90  hari musyawarah  tidak  mencapai  mufakat. Adanya upaya untuk memutus
komunikasi  dengan  sebagian  pemegang hak tanah atau orang-orang tertentu yang bisa diajak bekerjasama dalam arti negatif (persekongkolan).
Kemudian dari hal-hal yang dianggap sebagai kepentingan umum itu salah satunya tidak mencari keuntungan. Di  sini  juga  perlu  kita  pikirkan  secara mendalam  dari  kalimat  ‘tidak  mencari keuntungan’.  karena  hampir  semua kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencari keuntungan.  Mulai  sistem  proyek  yang bertender  pada  pihak  kontraktor  sampai selesainya kegiatan pembangunan dilaksanakan.  Contoh  sederhana  dalam pasal  5  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005 kegiatan
pembangunan
untuk kepentingan umum ada 21 bidang, salah satunya  jalan  tol.  Jalan  tol  juga dinikmati  sebagian  masyarakat  kita. Tapi begitu memasukinya kita dikenakan  tarif,  dan  tarif  ini  dianggap sebagai  pengahasilan  di  bidang  pajak, sehingga  devisa  atau  pendapatan  akan mempengaruhi,  kecuali  bidang-bidang sosial dan peribadatan b. Aspek Sosiologis.
Peraturan dianggap sebagai suatu peraturan  yang  efektif  apabila  tidak melupakan sejauh mana tingkat kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap  peraturan  tersebut.  Reaksi yang  timbul  di  masyarakat  setelah lahirnya  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005  dinilai  cukup  keras.  Apalagi dalam  peraturan  ini  tidak  dijelaskan batasan pengertian ‘untuk kepentingan umum’. Tetapi hanya  membatasi pada 14  jenis  kegiatan  pembangunan  yang dikategorikan sebagai kepentingan umum.  Lalu  pertanyaannya  apakah cukup  hanya  dengan  batasan  14  jenis kegiatan pembangunan untuk
kepentingan  umum  tersebut,  sudah bisa  dikatakan  kepentingan  umum. Penulis coba mengutip kembali komentar Prof. Maria S.W. Sumardjono tentang batasan kepentingan umum itu. Bahwa pengertian ‘kepentingan umum’ tidaklah mudah untuk memberi definisi, tapi kepentingan umum
didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan  dan  selanjutnya  dimiliki pemerintah,  serta  tidak  digunakan untuk  mencari  keuntungan.  (Maria S.W. Sumardjono, 2001 : 73 ) Adanya Perpres Nomor 36 Tahun 2005  ini  telah  memberikan  batasan pada jenis-jenis kegiatan
pembangunan untuk kepentingan umum. Tapi mengapa mendapat reaksi atau tanggapan yang “negatif” di mata sebagian masyarakat kita ?
Karena  peraturan  tersebut  sah berlakunya  dan  penguasa  yang  juga diakui  oleh  masyarakat.  Sehingga memaksa masyarakat kita mentaatinya.  Hal  ini  sebagai  bentuk interaksi  sosial  peraturan  kepada masyarakat  dengan  pemerintah.  Kita telah  terbiasa  dengan  suatu  peraturan yang  telah  disahkan  dan  berlaku kepada
masyarakat baru
disosialisasikan.  Sehingga  reaksi  yang timbul kemudian atas keberatan menjadi  kurang  aspiratif.  Semestinya pemerintah mensosialisasikan
rancangannya untuk menghindari tidak terlalu  menimbulkan  reaksi  yang negatif.
Kegiatan  semacam  ini  telah melembaga yang  diciptakan  dari sistem  hukum  kita. Sebagaimana  yang
penulis  kutip,  apabila  cara-cara interaksi  sosial  tertentu  dilakukan secara ‘ajeg’ (yang  lebih  berarti teratur  atau  regelmating),  maka  ada suatu  kecenderungan  kuat,  untuk senantiasa mengikuti pola-pola interaksi  sosial  tersebut  di  dalam kehidupan  sehari-hari.  (Soekanto, Soedjono : 1982 : 47)
c. aspek yuridis. Bila  kita  berbicara  dari  aspek yuridis,  maka  yang  timbul  dalam benak  kita  adalah  soal  legalitas, hak  kewajiban,  sanksi  yang  akan diterapkan dari suatu peraturan. Secara  legalitas,  Perpres  Nomor 36  Tahun  2005  tidak  perlu  lagi dipertanyakan, karena sebagai pembaharuan dari Keppres Nomor 55 Tahun 1993. karena kewenangannya Presiden bisa mengeluarkannya.  Mengenai  hak dan kewajiban dapat kita perhatikan  dengan  adanya  ganti rugi. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan  dengan  musyawarah untuk mufakat. Pemerintah kemudian membentuk panitia.
Mengenai  pembentukan  panitia diserahkan pada pemerintah daerah,  seperti  pada  pasal  6  ayat
(1),  (2),  (3),  (4),  dan  (5).    Begitu pula tugas yang harus dilaksanakan panitia, yaitu : a) Mengadakan  penelitian  dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang ada kaitannya dengan  tanah  yang  haknya akan dilepaskan atau diserahkan; b) Mengadakan  penelitian  status hukum,  dan  dokumen  yang mendukungnya;
c) Menaksir  dan  mengusulkan besarnya ganti rugi; d) Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dalam bentuk konsultasi publik,  tatap  muka,  melalui media  cetak  maupun  media elektronik;
e) Mengadakan musyawarah dengan  pemegang  hak  atas tanah dan instansi atau pemerintah  yang  memerlukan tanah tersebut; f) Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi;
g) Membuat  berita  acara  pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; h) Mengadministrasikan dan mendokumenkan  semua  berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
Kemudian  yang  terpenting  adalah apabila  pelaksanaan  musyawarah yang  tidak  tercapainya  mufakat, maka  Pemerintah  berpegang  pada Undang-undang  Nomor  20  Tahun 1961  tentang  Pencabutan  Hak-hak Atas  Tanah  dan  Benda-benda  yang Ada di Atasnya. Penulis berpendapat Undang-undang  ini  sudah  cukup memberikan tekanan pada masyarakat.  Tapi  Perpres  ini  tidak melindungi hak-hak masyarakat seperti  adanya  penetapan  selama  90 hari untuk dapat diselesaikan musyawarah  mufakat.  Keleluasaan keberatan masyarakat yang menempuh jalur hukum
sebagaimana pasal 8 ayat 1 Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1961, hanya  pada  tingkat  banding  di Pengadilan  Tinggi  memutus  soal tersebut  dalam  tingkat  pertama  dan terakhir.
2. Keefektifan Dan Dampak Unsur
Memaksa  Ganti  Rugi  Yang  Dititipkan Ke  Pengadilan  Sebagai  Penyelesaian Ganti Rugi Tidak Ada Mufakat . Dalam  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005 termasuk Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyebutkan ganti kerugian diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman  dan  benda-benda  lain  yang berkaitan dengan tanah. Termasuk bentuk ganti rugi selain berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kaitan  dengan  ganti  rugi  ini  tentunya diawali dari pemetaan lokasi, pembentukan  panitia  hingga  musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan.
Seperti  penulis  ungkapkan  di  atas pada  aspek  filosofi,  mengenai  batasan waktu  90  hari.  Belum  hal  lainnya  yang juga  penulis  sampaikan  tadi.  Efektif  dan dampak  unsur  memaksa  ganti  rugi  ini akan  saling  ketergantungan.  Artinya apabila  musyawarah  panitia  dengan masyarakat  pemilik  lahan  tidak  berjalan secara  efektif  atau  sengaja  diciptakan demikian hingga jatuh tempo 90 hari. Bila jatuh  tempo,  maka  masyarakat  mau  tidak mau  menerima  ganti  rugi  yang  tidak sesuai,  apabila  nilainya  di  bawah  Nilai
Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  yang ditetapkan. Panitia yang melakukan pelaksanaan  ganti  rugi  secara mark  up
dapat dikenakan tindak pidana korupsi, tapi  bagaimana  bila  tanahnya  tidak sesuai  peruntukannya  apalagi  sampai dilakukan ruilslag atau  tukar-menukar dengan  swasta.  Masyarakat  walau  pun telah  menerima  ganti  rugi  tapi  bila kejadian  demikian  tidak  diatur  secara ekplisit  untuk  menuntut  peruntukan tanah untuk kepentingan umum.
Untuk  dapat  dikatakan  sebagai kepentingan  umum  pemerintah  harus berpedoman pada Undang-undang
Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Tata Ruang  dan  semua  berhak  mengetahui rencana  tata  ruang.  Walau  pun  telah sesuai  dengan  tata  ruang,  tapi  timbul lagi  pertanyaaan  dibenak  penulis.
Siapakah yang mempunyai kewenangan secara  khusus  untuk
mengawasi  pelaksanaan  ganti  rugi. Mulai  dari  penetapan  tata  ruang mengawasi  kinerja  panitia,  sampai pelaksanaan  ganti  rugi  dilaksanakan. Bahkan  lebih  dari  itu  bila  musyawarah tidak mencapai kata mufakat.
Singkatnya ganti rugi yang dititipkan  ke  pengadilan  dan  dalam penyerahan yang dilakukan oleh pengadilan.  tidak  ada  jaminan  tentang tidak  adanya  tekanan  yang  dilakukan oleh  pengadilan  yang  bersifat  yuridis dan  psikologi  termasuk  "penyunatan“ ganti  rugi  dalam  hal  ini  ganti  rugi berupa uang.
Selain  itu  sebagaimana  dalam pasal 10 ayat 2 berbunyi : “Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana  pada  ayat  (1)  tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan  tanah  menetapkan  bentuk dan  besarnya  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan menitipkan  ganti  rugi  uang  kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya  meliputi  lokasi  tanah  yang bersangkutan”.
Bila  masyarakat  menginginkan ganti rugi tidak hanya berupa uang tapi bisa  berupa  yang  lain  seperti  tanah pengganti  atau  yang  lain  secara bersamaan. Dan tidak ada kata mufakat,  maka  dapat  ditafsirkan  ganti rugi  berupa  uang  saja.  Walau  pun syarat  ganti  rugi  uang  sesuai  sesuai NJOP  telah  terpenuhi.  Tapi  dampak yang  akan  terjadi  adalah  serangkaian
peristiwa  yang  tidak  diinginkan  seperti hilangnya  hak-hak  tanah  masyarakat, hilangnya  pekerjaan  sebagai  sumber penghasilan, dan hilangnya tempat tinggal.
Ditambah  lagi  dengan  tanah  hak ulayat  yang  pengakuan  hanya  bersifat de facto ,  maka  ganti  rugi  yang  diberikan dalam bentuk  fasilitas  umum  atau bentuk lain  yang  bermanfaat,  seperti  pada  pasal 14 yang berbunyi : “Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai  dengan  hak  ulayat  diberikan dalam  bentuk  pembangunan  fasilitas umum  atau  bentuk  lain  yang  bermanfaat bagi masyarakat setempat”.
Tapi  lebih  lanjut  tidak  dijelaskan fasilitas  umum  itu  yang  bagaimana, bentuk  lain yang  bermanfaat  bagi masyarakat  itu  seperti  apa,  belum  lagi dari  segi  letak  lokasi  yang  tidak  sesuai atau  nilai  ganti  rugi  tersebut  jauh  lebih rendah  dari  tanah  hak  ulayat  tersebut. Karena  turut  mempengaruhi  besarnya ganti  rugi  dari  segi  pengakuan  tanah ulayat  tidak  dapat  diberikan  alat  bukti berupa  sertipikat  sebagai  suatu  bentuk pengakuan hukum.
Jadi  penulis  berpendapat  bahwa Perpres  Nomor  36  Tahun  2005  sangat tidak  berpijak  pada  masyarakat  pemilik lahan.  Karena  dari  materiilnya  begitu banyak kelemahan atau nantinya dijadikan sebagai alat untuk
menghilangkan  hak-hak  atas  tanah  dari pemegang hak.

## Penutup

## A.Kesimpulan
Dari  hal-hal  yang  penulis  ungkapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mempertibangkan  dari  ketiga  aspek filosofis,  sosiologi,  dan  yuridis  karena di  dalamnya  sangat  syarat  dengan  hak azasi manusia.
2. Bahwa Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ini  pemerintah  lebih  memprioritaskan pada  segi  prosedural  atau  formalitas daripada  esensi  musyawarah  untuk mencapai mufakat. Hal tersebut dengan  adanya  batas  waktu  90  hari yang mesti diselesaikan Panitia.
3. Tidak adanya kesetaraan antara pemilik lahan apalagi golongan
masyarakat  ekonomi  menengah  ke bawah sehingga jarak yang
ditimbulkan bukan dalam arti sosiologi  adanya  interaksi  antara panitia  dengan  masyarakat.  Tapi dalam  arti  jarak  yang  diciptakan Perpres  ini  karena  unsur  memaksa yang  didasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1961. Belum  lagi  persoalan  ganti  rugi tanah  hak ulayat  yang hanya  berupa fasilitas umum dan bentuk lain yang bermanfaat  bagi  masyarakat  tidak diberi  batasan  pengertian  tersendiri, sampai pengelolaan nantinya. B.Saran-saran.
1. Perlunya  kita  secara  arif  dan bijaksana melihat Perpres Nomor 36 Tahun  2005  ini  tidak  semata  untuk mengejar  percepatan  pembangunan saja.  Tapi  juga  memperhatikan  nilai esensi  hak-hak  masyarakat  atas tanah dan benda di atasnya. Sehingga keberadaannya bisa
dihargai atau dinilai secara manusiawi.  Karena  dipandang  3 (tiga) aspek yaitu filosofis, sosiologi, dan yuridis belum memenuhi  harapan  rasa  keadilan  di masyarakat  yang  berfungsi  sebagai “social control” . 2. Tentang  panitia  Pengadaan  Tanah sebaiknya  secara  khusus  diseleksi pada  orang-orang  yang  mempunyai prinsip  kejujuran  isinya  lembaga terkait ditambah anggota masyarakat baik  secara  khusus  masyarakat pemilik  lahan  melalui  perwakilan atau  masyarakat  umumnya.  Bahkan saran  yang  lain  berupa  perlu pemikiran ke depan untuk membentuk  Undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  tentang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum. Bahan berupa Perpres karena tindakan selanjutnya perlu peraturan pelaksanaan  menyangkut  berupa Peraturan Pemerintah yang diserasikan dengan peraturan
pemerintahan  lainnya  seperti  PP. Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendafataran  Tanah  termasuk  tanah yang dikuasai tapi belum terdaftar.

## Daftar Pustaka
Harsono,  Boedi,  2005. Hukum  Agraria Indonesia  (Sejarah  Pembentukan UUPA,  Isi  dan  Pelaksanaannya) , Jakarta : Djambatan. Hermit,  Herman,  2004. Cara  Memperoleh Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah
Negara  dan  Tanah  Pemda  (Teori  dan Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia) . Bandung : Mandar Maju. S.W.  Soemardjono,  Maria.  2001. Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi .  Jakarta  :  Penerbit  Buku Kompas. Soekanto, SoejoNomor 1982. Sosiologi
Hukum  Dalam  Masyarakat .  Jakarta  : Rajawali.