## AKSES DAN DAMPAK PENYALURAN DANA BERGULIR LPDB KEMENTERIAN KUMKM PADA KOPERASI DI KOTA TANGERANG SELATAN
Dewi Rohma Wati 1
1) Dosen Program Studi Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dewi.rohma.wati@uinjkt.ac.id

## ABSTRAK
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  penggerak  perekonomian  negara  yang  dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas ekonomi rakyat . Namun perkembangan UMKM tidak lepas dari peran lembaga keuangan yang menyediakan permodalan yakni koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengidentifikasi karakteristik lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan; (2) menganalisis aksesibilitas koperasi pada pembiayaan LPDB di Kota Tangerang Selatan;  (3)  menganalisis  dampak  pembiayaan  LPDB  terhadap  penyaluran  kredit  ke  UMKM  di  Kota Tangerang Selatan.  Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menjawab tujuan pertama  dan  Model  Seleksi  Heckman  untuk  menjawab  tujuan  kedua  dan  ketiga.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  koperasi  di  Kota  Tangerang  Selata n  didomi nasi  oleh  koperasi  konsumen  yakni sebanyak 69,5%. Dana bergulir dari LPDB KUMK M dapat diakses oleh koperasi di Kota Tangerang Selatan, namun  hanya  3  koperasi  yang  berhasil  menjadi  mitra  dari  LPDB  KUMKM.Faktor-faktor  yang mempengaruhinya yaitu lama berdirinya koperasi, jarak koperasi ke kantor LPDB, besaran dana bergulir yang disalurkan, dan jumlah modal milik koperasi sendiri. Dana bergulir dari LPDB KUMKM memberikan dampak  positif  bagi  peningkatan  usaha  koperasi yang dicerminkan  dari  nilai  aset dan sisa hasil usaha. D ampak  terhadap  sisa  hasil  usaha  dipengaruhi  oleh  jum lah anggota koperasi, modal luar  koperasi  da n modal koperasi.
Keyword  : akses, dana bergulir, koperasi, lembaga keuangan, pembiayaan

## ABSTRAK
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are drivers of the country's economy that can absorb labor and improve the quality of the people's economy. However, the development of MSMEs typically linked to the role of financial institutions that provide capital, namely cooperatives. The objectives of this study are: (1) to identify the characteristics of financial institutions incorporated as cooperatives in South Tangerang City;  (2)  analyze  the  accessibility  of  cooperatives  in  financing  Revolving  Fund  Management  Institution (LPDB) in South Tangerang City; (3) analyze the impact of LPDB financing on lending to MSMEs in South Tangerang City. The analytical method used to answer the first objective is qualitative descriptive, and the Heckman  Selection  Model  to  answer  the  second  and  third  goals.  The  results  of  the  study  showed  that consumer cooperatives, namely 69.5% dominated cooperatives in South Tangerang City. Cooperatives can access  revolving  funds  from  LPDB  KUMKM  in  South  Tangerang  City,  but  only  three  cooperatives  have succeeded in becoming partners of LPDB KUMKM. The factors that had influence are the length of time the cooperative  established,  the  distance  of  cooperatives  to  LPDB  offices,  the  amount  of  revolving  funds distributed, and the amount capital owned by the cooperative itself. Revolving funds from LPDB KUMKM have a positive impact on increasing cooperative business which showed in the value of assets and the remaining results of the business. The impact on the remaining business profit is affected by the number of cooperative members, cooperative capital, and cooperative capital.
Keyword: access, revolving funds, cooperatives, financial institutions, financing

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  menjadi  penggerak  perekonomian negara  karena  dapat  menyerap  tenaga  kerja
dan memberikan kesempatan pada
masyarakat  kecil  untuk  lebih  meningkatkan kualitas  ekonominya.  Struktur  perekonomian Indonesia  didominasi  oleh  UMKM  dengan proporsi  mencapai  99,99%  dari  total  unit usaha  yang  ada  (Kemenkop&UMKM,  2014). Tahun  2013,  jumlah  UMKM  sebanyak  57,90 juta  unit  dengan  proporsi  terbesar  adalah usaha  mikro  mencapai  98,77%,  usaha  kecil sebanyak  1,13%  da  usaha  menengah sebanyak  0,09%  (Kemenkop&UMKM,  2014). Penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor ekonomi  juga  didominasi  oleh  UMKM  yakni sebanyak 97,22% dan memberikan kontribusi terhadap  PDB  sebesar  60,34%  (Kemenperin,
2016).
Konsentrasi  Kementerian  Koperasi  dan UMKM  tidak  lain  adalah  mengembangkan
UMKM  sekaligus  memberdayakan  koperasi sebagai  lembaga  pembiayaan  yang  bisa diandalkan  karena  memiliki  prosedur  lebih mudah  dibandingkan  dengan  perbankan namun  bisa  menjangkau  sampai  ke  pelosok negeri.  Koperasi  dapat  menyelesaikan permasalahan  permodalan  yang  dihadapi oleh  UMKM  dengan  lebih  efektif  dan  efisien serta terjangkau di semua wilayah Indonesia. Dilihat  dari  sisi  permodalan,  secara keseluruhan  mencapai  Rp.115.174.190,15 juta  yang  terdiri  dari  modal  sendiri  sebesar Rp.35.794.284,  Rp.64.000.000,-  dan  modal luar/pinjaman  sebanyak  Rp.39.689.952,51 juta  (Kemenkop  dan  UMKM,  2016).  Seperti halnya  UMKM,  koperasi  juga  mengalami
kendala dalam perolehan modal, karena tidak semua perbankan mau memberikan pembiayaan kepada koperasi apalagi jika aset yang  dimiliki  tidak  memenuhi  syarat.  Ada banyak  sumber  pembiayaan  yang  dapat diperoleh  koperasi  selain  bank,  di  antaranya modal  ventura,  sewa  guna  usaha,  program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dari BUMN, dana CSR, zakat, dan sebagainya.
Untuk  lebih  memberi  dukungan  kepada koperasi  dan  UMKM  di  seluruh  Indonesia, sejak tahun 2006, Kementerian Koperasi dan UMKM  menyalurkan  dana  untuk  UMKM termasuk  di  dalamnya  koperasi  melalui sebuah  lembaga  khusus  yang  disebut Lembaga  Pengelola  Dana  Bergulir  Koperasi, Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (LPDB- KUMKM).  Lembaga  ini  bertugas  mengelola dana  bergulir  untuk  pembiayaan  KUMKM antara  lain  berupa  pinjaman  dan  bentuk pembiayaan  lainnya  yang  sesuai  dengan kebutuhan KUMKM. Melalui penyaluran dana bergulir  ini,  tidak  hanya  koperasi  yang  akan diuntungkan  tapi  semua  UMKM  yang tergabung  dalam  keanggotaan  koperasi  juga turut  menikmati  fasilitas  tersebut.  Koperasi diarahkan untuk sebanyak mungkin menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan menjadi  besar  bersama  koperasi  itu  sendiri karena sama-sama mengembangkan usaha.
Pemberdayaan  UMKM  dan  koperasi diutamakan  pada  daerah  yang  memiliki potensi tinggi secara ekonomi. Salah satunya Kota  Tangerang  Selatan  di  Provinsi  Banten.
Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  potensi pengembangan  UMKM  yang  sangat  besar, mengingat  lokasinya  yang  dekat  dengan ibukota negara, Jakarta.  Tabel 1 menyajikan data  jumlah  koperasi  yang  ada  di  Provinsi Banten baik yang aktif maupun tidak aktif. Tabel 1. Jumlah Koperasi di Provinsi Banten dengan Status
Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2011 – 2014 Tahun Status Koperasi Jumlah Aktif Tidak Aktif 2011 4.160 1.670 5.672 2012 3.787 2.163 5.950 2013 4.578 1.972 6.550 2014 3.897 2.439 6.336

## Sumber: BPS (2015)
Dapat  dilihat  pada  Tabel  1,  bahwa  jumlah koperasi  di  Provinsi  Banten  terus  mengalami peningkatan.  Tapi  dari  sisi  keaktifan,  jumlah koperasi  yang  tidak  aktif  juga  semakin  banyak. Sama  halnya  dengan  jumlah  UMKM  di  Provinsi Banten  juga  terus  meningkat  dan  bervariasi. Tahun 2014 tercatat terdapat 823.496 unit usaha mikro,  153.313  unit  usaha  kecil,  dan  7.309  unit usaha  menengah.  Sebagian  besar  UMKM bergerak  di  bidang  kuliner  (30%),  aksesoris  dan fashion (10-20%),  agroindustri,  dan  sebagainya (Bantenbangkit.com, 2016).
Akses permodalan untuk usaha produktif dapat  diperoleh  dari  lembaga  formal,  semi formal,  maupun  informal  (Nugroho  dan O’hara,  2008;  Wati,  2015).  Namun  bagi UMKM  dan  koperasi,  lembaga  keuangan formal  tidak  semuanya  dapat  dijangkau karena  proses  administrasi  yang  rumit  dan persyaratan  yang  banyak,  sehingga  pilihan jatuh  pada  lembaga  semi  formal  dan informal.
Otoritas Jasa Keuangan
menyebutkan  bahwa  jumlah  pembiayaan UMKM  yang  diakses  dari  perbankan  hanya mencapai 19,09% dari total pembiayaan yang disalurkan  (OJK,  2014).  Untuk  menutupi rendahnya  akses  terhadap  lembaga  formal, lembaga  semi  formal  seperti  koperasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan sehingga  bisa  menyalurkan  pembiayaan  ke semua  UMKM.  Dari  seluruh  koperasi  yang ada  di  Indonesia,  potensi  pembiayaan  untuk usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sangat tinggi. Melalui LPDB-KUMKM dari
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  banyak dana  disalurkan  untuk  meningkatkan kapasitas  koperasi  dalam  memberikan pembiayaan  bagi  UMKM.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  dapat  ditarik  beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :
1. Bagaimana karakteristik lembaga keuangan  berbadan  hukum  koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimana  aksesibilitas  koperasi  pada pembiayaan  dana  bergulir  LPDB  di  Kota Tangerang Selatan ?
3. Bagaimana  dampak  pembiayaan  LPDB terhadap Aset dan SHU koperasi di Kota
Tangerang Selatan ?
Menurut  UU  No  20  Tahun  2008  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  secara umum  dibedakan  dari  besaran  aset  yang dimiliki.  Usaha  mikro  umumnya  tidak memiliki  aset  tetap  yang  bisa  dijadikan agunan,  sehingga  tidak  semua  usaha  mikro dapat  dibiayai  oleh  perbankan  dan  mereka
membutuhkan  lembaga  lain  yang  dapat memfasilitasinya.  Lembaga  yang  sangat memungkinkan  adalah  badan  hukum koperasi  yang  didirikan  oleh  sekumpulan orang.
Sebuah usaha baik itu skala mikro maupun besar, akan berpengaruh jika diberikan tambahan modal.  Namun  dengan  tambahan  modal  yang sama, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedangkan  usaha  besar,  dampaknya  relatif  kecil (de  Aghion  dan  Murdoch,  2005).  Prinsip  dasar yang  digunakan  adalah  diminishing  of  marginal return to capital atau penurunan tambahan hasil (pendapatan/  output)  terhadap  modal  (Gambar 1).  Kondisi  seperti  ini  yang  ingin  dicapai  oleh Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  melalui penyaluran  dana  LPDB  yang  dilakukan  oleh koperasi,  lembaga  yang  lebih  fleksibel  dan berorientasi  pada  anggota.  Adanya  pembiayaan dengan  skema  yang  mudah  melalui  koperasi, diharapkan  dapat  memberikan  dampak  besar kepada UMKM yang ada di Indonesia.
Sumber : de Aghion dan Murdoch, 2005 Gambar 1. Hubungan Input Modal Dengan Marginal Return
Koperasi dibangun atas dasar
kepentingan bersama atas asas kekeluargaan antar  anggota  yang  tergabung  di  dalamnya.
Koperasi  memegang  peranan  penting  dalam menggerakkan  sektor  ekonomi  karena  dapat dikelola  sesuai  dengan  kebutuhan  dari anggota  dan  usaha  yang  dilakukan  (Agustia, 2016). Sebelum Indonesia merdeka, koperasi telah dirintis oleh para pendahulu sejak tahun 1986  dan  setelahnya  diperdalam  oleh proklamator,  Bapak  Mohammad  Hatta dengan mempelajarinya di berbagai negara di
Eropa. Akhirnya pada saat kemerdekaan telah diraih, Undang-undang Dasar 1945 memasukkan prinsip koperasi yang tercantum pada pasal 33 ayat (1). Lalu seiring berjalannya waktu, pemerintah mengesahkan Undang-undang  mengenai  koperasi  yang masih  terus  digunakan  sebagai  pedoman dalam mengembangkan koperasi di Indonesia,  yaitu  UU  No  25  tahun  1992  yang diperbaharui  kembali  menjadi  UU  No  17 Tahun  2012.  Menurut  undang-undang tersebut,  koperasi  diartikan  sebagai  suatu badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan asas  kekeluargaan.  Ciri  khas  yang  dimiliki anggota  koperasi  adalah  dualisme  identitas yakni  sebagai  pemilik  dan  pengguna.  Hal  ini menjadikan  koperasi  sebuah  organisasi  yang unik  karena  mengembangkan  dua  dimensi sekaligus, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial (Baga et al , 2009).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi
Banten  dengan  melibatkan  beberapa stakeholder  di  dalamnya,  yaitu  Lembaga Penyalur  Dana  Bergulir  (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UMKM,
Pemerintah  Provinsi  Banten  dan  Kota Tangerang  Selatan,  dan  Koperasi  penerima dana  LPDB.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Bulan  Juni  –  September  2017.  Populasi  dari penelitian  ini  adalah  semua  koperasi  yang sedang  menerima  dan  tidak  menerima bantuan  dana  bergulir  LPDB  Kementerian Koperasi  dan  UMKM  di  Kota  Tangerang Selatan.  Adapun  jumlah  dari  koperasi penerima Dana Bergulir sebanyak 3 koperasi selama tahun 2014 hingga 2017. Dikarenakan jumlah  populasi  koperasi  penerima  dana bergulir  hanya  3,  maka  semua  koperasi tersebut  dijadikan  sampel  penelitian. Sedangkan  sebagai  pembanding  koperasi yang  tidak  menerima  dana  bergulir,  hanya dipilih  8  koperasi  yang  sudah  terdaftar  dan memiliki sertifikat dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan kriteria tambahan adalah koperasi  dengan  nilai  aset  tertinggi  di  Kota Tangerang  Selatan.  Dengan  demikian, penelitian  ini  hanya  mengambil  sampel sebanyak  11  koperasi  (3  koperasi  penerima LPDB  dan  8  koperasi  yang  tidak  menerima dana dari LPDB).
Data  yang  digunakan  berupa  data  kerat lintang  ( cross  section )  dari  koperasi  yang menerima  dan  tidak  menerima  dana  bergulir LPDB di Kota Tangerang Selatan. Data diperoleh
dengan  cara  melihat  laporan  rapat  akhir  tahun (RAT)  dari  masing-masing  koperasi.  Berdasarkan tujuan  penelitian  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  untuk  menjawab  tujuan  pertama dilakukan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Untuk menjawab  tujuan  kedua  dan  ketiga  digunakan Heckman  Selection  Model (Heckman  1976;
Hopkins 2005; Ibrahim dan Bauer 2013). Model ini terdiri dari dua langkah yang terdiri dari dua persamaan yaitu outcome equation dan selection equation . Langkah pertama menggunakan model
Probit ( selection equation ) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi  koperasi  mengakses  dana  LPDB. Langkah  kedua  ( outcome  equation )  ditempuh untuk  menjawab  tujuan  kedua  yakni  melihat dampak yang ditimbulkan dari akses dana LPDB terhadap  penyaluran  pembiayaan  ke  UMKM  di Kota Tangerang Selatan. Model Seleksi Heckman ini memperbolehkan penggunaan informasi dari persamaan  seleksi  pada  tahap  pertama  yang diestimasi  dengan  menggunakan  metode estimasi  Likelihood  maksimum  (Ibrahim  dan Bauer, 2013). Model ini lebih konsisten, estimasi efisien secara asimtotik untuk semua parameter dalam  model.  Untuk  melihat  kesesuaian  model seleksi  Heckman  dilakukan  uji  parameter  secara parsial  dan  serentak.  Variabel-variabel  yang digunakan  adalah  variabel  yang  juga  digunakan pada  beberapa  studi  terdahulu  mengenai  akses pembiayaan  yaitu  Ibrahim  dan  Bauer  (2013) sebagai berikut :
𝑍 ∗ = 𝛼 % + 𝛼 ' 𝑤 ' + 𝛼 ) 𝑤 ) + 𝛼 * 𝑤 * + 𝛼 + 𝑤 + + 𝜀 - … (1)
Keterangan :
Z = Peluang akses dana bergulir LPDB (1 = akses; 0 = tidak akses)
𝛼 i = parameter estimasi
𝑤 1 = lama berdirinya koperasi (tahun) 𝑤 2 = jumlah anggota koperasi (orang)
𝑤 3 = jumlah modal sendiri koperasi (Rp) 𝑤 4 = jarak dari kantor LPDB (km)
𝑤 5 = Besar pembiayaan LPDB (Rp) ε i = variabel acak Tanda parameter : α 1 ,α 2 > 0 ; α 3 ,α 4 < 0
Dikarenakan  model  peluang  melibatkan variabel tidak bebas yang dikotomis, maka semua variabel  bebas  dikonversi  nilainya  dalam  bentuk logaritma untuk menghindari bias dan agar sesuai dengan metode estimasi yang digunakan. Seperti halnya  yang  dilakukan  oleh  Ibrahim  dan  Bauer (2013) dan Wati (2015). Untuk menjawab tujuan kedua  yakni  dampak  dana  bergulir  LPDB  ke koperasi  terhadap  aset  koperasi  dan  sisa  hasil usaha  (SHU)  koperasi  menggunakan outcome equation ,yaitu :
Y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + β 4 x 4 + β 5 x 5 + u   …….   (2) Dimana :
Y = Jumlah aset koperasi (Rp) x 1 = Pembiayaan LPDB (Rp) x 2 = Jumlah Anggota (orang) x 3 = Lama berdirinya koperasi (tahun) β 0 = konstanta β i = parameter estimasi u 1
= variabel acak Tanda parameter : β 1 , β 2 , β 3 > 0 Y = β 0 +β 1 x 1 +β 2 x 2 +β 3 x 3 +β 4 x 4 +β 5 x 5 +u        ……….  (3)
Dimana :
Y = Sisa Hasil Usaha koperasi (Rp)
x 1 = Pembiayaan LPDB (Rp)
x 2 = Jumlah Anggota (orang) x 3 = Lama berdirinya koperasi (tahun) β 0 = konstanta β i = parameter estimasi u 1 = variabel acak Tanda parameter: β 1 , β 2 , β 3 > 0

## HASIL PEMBAHASAN
Karakteristik  Lembaga  Keuangan  Berbadan Hukum Koperasi di Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan  UMKM,  koperasi  di  Tangerang  Selatan berjumlah  518  yang  terdata  aktif  dan memberikan  perannya  terhadap  masyarakat dalam  bentuk  pembiayaan  usaha  maupun bentuk jasa lainnya. Dari 518 koperasi yang aktif tersebut,  terdapat  sebanyak  63  koperasi  yang sudah  bersertifikat  dan  berkembang  seiring dengan  pemanfaatan  jasanya  bagi  masyarakat dan  UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan. Pentingnya koperasi memiliki sertifikat tidak lain menunjukkan kredibilitas dari koperasi itu sendiri dan  tingkat  perkembangan  usaha  yang  terus meningkat  serta  semakin  dipercaya  oleh anggotanya. Berdasarkan pembagian wilayahnya, koperai yang sudah bersertifikat berada di semua kecamatan  namun  belum  merata.  Tabel  berikut menunjukkan sebaran koperasi di Kota Tangerang Selatan yang sudah tersertifikasi :
Tabel 2. Sebaran Koperasi Bersertifikat di Kota  Tangerang Selatan
No Kecamatan Jumlah Koperasi % Anggota 1 Ciputat 10 15,87 755 2 Ciputat Timur 6 9,52 1087 3 Pamulang 18 28,57 4035 4 Pondok Aren 5 7,94 728 5 Serpong 13 20,64 960 6 Serpong Utara 5 7,94 1399 7 Setu 6 9,52 2153 Jumlah 63 100,00 11387
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)
Dilihat  dari  Tabel  2  di  atas,  koperasi yang  sudah  bersertifikat  paling  banyak berada di Kecamatan Pamulang dan Serpong. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  koperasi  di wilayah tersebut memiliki kinerja yang relatif baik  dan  memiliki  banyak  anggota  yang  juga aktif  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan
koperasi  dan  memanfaatkan  fasilitas  yang ada  di  koperasi.  Banyaknya  koperasi  yang bersertifikat  di  Kecamatan  Pamulang  seiring juga  dengan  banyaknya  anggota  aktif  yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan koperasi. Namun demikian, bukan berarti di kecamatan lain  tidak  aktif  dan  berkembang.  Data  juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Pamulang menjadi  salah  satu  pusat  pengembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan sejak dulu bahkan  sebelum  terjadi  pemekaran  menjadi wilayah administratif sendiri.
Selain  koperasi  yang  sudah  bersertifikat, koperasi  yang  belum  memiliki  sertifikat jumlahnya  lebih  banyak.  Hal  ini  bukan  berarti koperasi tersebut tidak memiliki kinerja yang baik atau tidak berkembang. Hanya saja masih dalam proses pengembangan dan membutuhkan waktu untuk bisa mengajukan sertifikasi ke Kementerian Koperasi  dan  UMKM.  Dari  518  koperasi  aktif  di Kota  Tangerang  Selatan,  sebanyak  63  koperasi sudah  bersertifikat,  berarti  selebihnya  yakni sebanyak 455 koperasi belum memiliki sertifikat. Berikut  sebaran  koperasi  di  Kota  Tangerang Selatan yang belum bersertifikat :
Tabel 4. Sebaran Koperasi yang Belum Bersertifikat di Kota
Tangerang Selatan No Kecamatan Jumlah Koperasi % 1 Ciputat 143 31,43 2 Ciputat Timur 13 2,86 3 Pamulang 98 21,54 4 Pondok Aren 55 12,09 5 Serpong 87 19,12 6 Serpong Utara 29 6,37 7 Setu 30 6,59 Jumlah 455 100,00 Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)
Karakteristik lembaga keuangan berbadan hukum  koperasi  yang  ada  di  Kota  Tangerang Selatan  tidak  hanya  terbagi  atas  yang  sudah bersertifikat maupun yang belum. Tapi dibagi juga ke  dalam  bentuk  dan  jenis  koperasi.  Adapun ragam  bentuk  dan  jenis  koperasi  di  Kota Tangerang Selatan ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel 5. Bentuk dan Jenis Koperasi di Kota Tangerang Selatan
No Bentuk Koperasi Jumlah % 1 Primer Kab/Kota 507 97,88 2 Primer Provinsi 1 0,19 3 Primer Nasional 9 1,74 4 Sekunder Nasional 1 0,19 Jumlah 518 100,00 No Jenis Koperasi Jumlah % 1 Konsumen 360 69,50 2 Produsen 69 13,32 3 Simpan Pinjam 69 13,32 4 Jasa 10 1,93 5 Pemasaran 10 1,93 Jumlah 518 100,00 Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)
Sebagian  besar  koperasi  di  Kota
Tangerang  Selatan  yakni  sebanyak  97,88 persen berbentuk primer tingkat
kabupaten/kota.  Bentuk  koperasi  yang demikian  menandakan  jangkauan  kerja  dan keberadaan  anggotanya  hanya  pada  wilayah Kota  Tangerang  Selatan.  Selebihnya,  koperasi di  kota  Tangerang  Selatan  berbentuk  Primer tingkat  Provinsi,  primer  nasional,  dan sekunder nasional yang masing-masing hanya berjumlah  0,19,  1,74,  dan  0,19  persen  dari total  koperasi  yang  terdaftar  di  Kementerian Koperasi dan UMKM.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  17 tahun  2012,  jenis  koperasi  hanya  terbagi menjadi  4,  yaitu  konsumsi,  produksi,  simpan
pinjam,  dan  jasa.  Namun  pemerintah  Kota Tangerang  Selatan  membaginya  menjadi  5 jenis,  yaitu  konsumen,  produsen,  jasa, pemasaran,  dan  simpan  pinjam.  Hal  ini karena  ada  pembedaan  pada  koperasi  yang khusus  bergerak  dalam  bidang  pemasaran yakni  koperasi  di  pasar-pasar  tradisional. Sebanyak  69,90  persen  koperasi  di  Kota Tangerang Selatan berjenis konsumsi. Dimana koperasi-koperasi  tersebut  memang  memiliki usaha  utama  menyediakan  kebutuhan konsumsi bagi anggotanya baik dalam bentuk barang maupun uang. Umumnya koperasi ini berada  di  bawah  instansi  tertentu  yang  bisa secara otomatis juga menjadi anggota karena telah menjadi bagian dari instansi tempatnya bekerja atau tinggal.
Untuk  mengakomodasi  kebutuhan  jasa keuangan bagi para produsen maupun usaha mikro,  kecil,  dan  menengah,  terdapat  juga koperasi  yang  diperuntukkan  bagi  produsen dan  juga  simpan  pinjam  dan  masing-masing berjumlah  13,32  persen.  Koperasi-koperasi tersebut  dikhususkan  bagi  para  anggota maupun  non-anggota  yang  membutuhkan modal  untuk  usahanya  dan  umumnya  tidak memiliki akses ke lembaga perbankan karena dianggap  tidak bankable .  Untuk  itu  koperasi dihadirkan  dalam  rangka  memberikan pelayanan  jasa  keuangan  terhadap  usaha- usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga,  kehadiran  koperasi  memberikan  jalan buntu  kepada  para  rentenir  agar  tidak memanfaatkan  masyarakat  kecil  yang
kesulitan akses jasa keuangan.
Selebihnya,  sebanyak  masing-masing 1,93  persen  koperasi  di  Kota  Tangerang Selatan  berjenis  jasa  dan  pemasaran. Koperasi jasa bisa bergerak dalam usaha apa saja, seperti jasa pembayaran, jasa penjualan, dan  sebagainya.  Berbeda  dengan  jenis koperasi pemasaran yang umumnya mengutamakan para pedagan pasar tradisional  yang  ada  di  Kota  Tangerang Selatan, umumnya menyediakan kelengkapan akomodasi  berupa  kendaraan,  penyewaan ruko/lapak,  dan  pembiayaan  usaha.  Namun karena  dikhususkan  untuk  pedagang  pasar, anggotanya  pun  harus  orang-orang  yang berjualan di pasar.
Semua koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan  memiliki  sumber  pembiayaan  yang berbeda-beda.  Tergantung  dari  kebijakan pengurus dan kesepakatan anggota berdasarkan hasil  Rapat  Akhit  Tahun  (RAT)  yang diselenggarakan setiap tahun untuk melaporkan kinerja pengurus dan pengawas serta membagi- bagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) ke semua anggota dan  pengurus.  Ada  koperasi  yang  hanya mengandalkan  dana  dari  simpanan  pokok, simpanan  wajib,  dan  simpanan  sukarela  dari semua  anggota.  Tapi  ada  juga  koperasi  yang mengambil  pembiayaan  dari  lembaga  lain  baik perbankan  maupun  dana  bantuan  dari pemerintah  yang  digulirkan  untuk  menjalankan usaha dari koperasi tersebut. Salah satu lembaga yang  memberikan  dana  bergulir  bagi  koperasi berasal  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM
melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Dari  sekian  banyak  koperasi  di  Kota  Tangerang Selatan,  terdapat  3  koperasi  yang  mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB KUMKM, yaitu Koperasi  Airo  Jaya  Bersama,  BMT  Al- Munawarrah,  dan  BMT  Al-Hurriyah.  Ketiga koperasi  tersebut  memperoleh  dana  bergulir dengan jumlah yang beragam mulai dari 1 hingga 4 miliar rupiah. Pembahasan mengenai akses dan dampak  dari  adanya  penyaluran  dana  bergulir dari LPDB dan perbandingannya dengan koperasi lain yang tidak memperoleh dana tersebut ada di sub bab berikutnya.
Akses Koperasi pada Pembiayaan dana bergulir LPDB KUKM di Kota Tangerang Selatan
Data  yang  digunakan  secara  deskriptif berdasarkan hasil analisis data menggunakan model  seleksi  Heckman  dengan  bantuan perangkat lunak STATA versi 13.0 ditampilkan dalam beberapa tabel. Tabel 6 memuat hasil analisis  deskriptif  variabel-variabel  dalam model  yang  dibedakan  pada  koperasi- koperasi  yang  mengakses  dan  tidak mengakses pembiayaan LPDB.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian yang dibagi ke dalam 2 kategori yaitu koperasi yang mengakses dan  yang  tidak  mengakses  pembiayaan  LPDB, diperoleh  rata-rata  lama  berdiri  koperasi  adalah 14  tahun  untuk  yang  tidak  mengakses  dan  10 tahun untuk yang mengakses. Variabel berikutnya mengenai jarak koperasi dari kantor LPDB, untuk yang tidak mengakses ternyata rata-rata jaraknya 30,625  km,  lebih  jauh  dibandingkan  dengan
koperasi  yang  mengakses  LPDB  yakni  hanya  23 km. Hal ini dapat dijadikan alasan juga mengapa mereka tidak mengakses LPDB.
Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Variabel dalam Model
Variabel Jumlah Obs Rata-rata Deviasi Standar Tidak Akses LPDB Lama berdiri koperasi (tahun) 8 14,000 5,099 Jarak koperasi ke LPDB (Km) 8 30,625 8,847 Jumlah anggota koperasi (Orang) 8 357,625 413,060 Modal sendiri (Juta Rp) 8 5224,246 6090,314 Modal luar (Juta Rp) 8 11132,560 8042,218 Pembiayaan LPDB (Juta Rp) 8 0,000 0,000 Aset koperasi (Juta Rp) 8 16356,810 7803,205 Sisa Hasil Usaha (Juta Rp) 8 832,678 732,504 Akses LPDB Lama berdiri koperasi (tahun) 3 9,667 14,000 Jarak koperasi ke LPDB (Km) 3 23,000 25,000 Jumlah anggota koperasi (Orang) 3 160,667 200,000 Modal sendiri (Juta Rp) 3 2582,877 3236,780 Modal luar (Juta Rp) 3 10247,270  19452,800 Pembiayaan LPDB (Juta Rp) 3 1833,333 2000,000 Aset koperasi (Juta Rp) 3 12830,160  22032,590 Sisa Hasil Usaha (Juta Rp) 3 358,697 505,270 Sumber : Data penelitian (diolah)
Jumlah  anggota  koperasi  yang  tidak
mengakses rata-rata hampir dua kali lipat dari koperasi yang mengakses. Seharusnya kondisi ini  lebih  memberi  kesempatan  kepada koperasi  tersebut  untuk  bisa  mengakses pembiayaan  LPDB  sehingga  dapat  lebih mengembangkan  layanannya  ke  anggota. Namun jika dilihat ke variabel modal dari luar koperasi,  lembaga  yang  tidak  mengakses justru  memiliki  banyak  permodalan  dari  luar yang mungkin diperoleh dari perbankan atau sumber lainnya. Begitu pula dengan aset dan SHU  yang  dimiliki  oleh  koperasi.  Koperasi yang tidak mengakses memiliki aset dan SHU lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  koperasi yang mengakses.
Hal  ini  bisa  memunculkan  argumentasi bahwa,  (1)  koperasi  yang  tidak  mengakses dana bergulir LPDB, lebih mampu mengakses permodalan  ke  perbankan  dengan  nilai  yang lebih tinggi dibandingkan dengan di LPDB. (2) koperasi  tersebut  belum  mau  mengajukan permodalan ke LPDB dan memilih menyelesaikan  pelunasan  modal  ke  lembaga lainnya.  (3)  Koperasi-koperasi  tersebut  telah mampu berdiri sendiri melalui partisipasi aktif anggotanya  dan  usaha  yang  dijalankan memberikan keuntungan yang banyak.
Untuk itu, lebih lanjut data yang diperoleh tersebut  dianalisis  menggunakan  model  seleksi Heckman dimana akan terlihat bagaimana akses permodalan  dari  LPDB  mempengaruhi  aset  dan juga SHU dari koperasi. Tabel 7 memperlihatkan hasil  analisis  menggunakan  perangkat  lunak STATA  13.0  mengenai  akses  dan  dampak  dana
bergulir  LPDB  terhadap  aset  koperasi  di  Kota Tangerang Selatan.
Tabel  7.   Aksesibilitas  Koperasi  di  Kota  Tangerang  Selatan
Pada Dana Bergulir LPDB KUMKM Variabel Koefisien Z P>|z| Lamanya koperasi berdiri (Tahun)* 0,72909 1,25  0,210 Jarak koperasi ke kantor LPDB (Km)** -1,92452  -3,09  0,002 Jumlah anggota koperasi (orang) 0,09387 0,67  0,504 Besarnya dana bergulir LPDB (juta Rp)** 0,32635 5,14  0,000 Jumlah modal sendiri (Juta Rp)** -0,97099  -6,41  0,000 Konstanta 2,47796 2,23  0,026 Wald chi 2 = 94,75 Prob > chi 2 =  0,0000
Log pseudolikelihood =  0,8991294 Sumber   : Data primer Keterangan  : * signifikan pada taraf nyata 0,25, ** signifikan pada taraf nyata 0,05
Hasil  analisis  Model  Seleksi  Heckman tahap  pertama  (model  Probit)  yang diterapkan  untuk  mengetahui  dampak  akses dana  bergulir  LPDB  terhadap  aset  koperasi dan  sisa  hasil  usaha  (SHU),  diperoleh  bahwa terdapat  4  faktor  yang  dapat  menentukan akses  koperasi  terhadap  dana  bergulir  LPDB (Tabel  7).  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis dimana  variabel  lamanya  koperasi  berdiri, jarak koperasi ke kantor LPDB, jumlah modal sendiri  yang  dimiliki  koperasi,  dan  besaran dana  bergulir  LPDB  dapat  menentukan peluang  petani  dalam  mengakses  kredit mikro,  sedangkan  variabel  jumlah  anggota koperasi  tidak  menentukan  akses  petani terhadap dana bergulir LPDB (tidak signifikan secara  statistik).  Di  antara  faktor-faktor tersebut terdapat 2 variabel yang
mempengaruhi  secara  negatif  untuk  akses terhadap dana bergulir LPDB, yaitu jarak dari koperasi  ke  kantor  LPDB  dan  kepemilikan modal sendiri, sedangkan dua variabel lainnya yaitu  lama  berdirinya  koperasi  dan  besaran dana  bergulir  LPDB  mempengaruhi  akses permodalan dana bergulir secara positif.
Analisis  regresi  probit  yang  merupakan tahap  pertama  dari  model  seleksi  Heckman dilakukan  dengan  bantuan  perangkat  lunak STATA  13.0,  secara  simultan  diperoleh  nilai rasio  Wald  Chi-square  (Wald  chi 2 )  yaitu sebesar  94,75  dan  nilai  prob>chi 2 =  0.000 (p<0.05).  Jika  H 0 =  variabel  bebas  tidak berpengaruh  nyata  terhadap  variabel  tak bebas dan H 1 = variabel penjelas berpengaruh nyata  terhadap  variabel  tak  bebas. Dikarenakan  0.000  <  0.05  maka  disimpulkan bahwa H 0 ditolak. Artinya setidaknya ada satu variabel  bebas  yang  berpengaruh  nyata terhadap  peluang  koperasi  untuk  mengakses dana  bergulir  LPDB.  Pengujian  parameter secara  parsial  dilakukan  dengan  uji  Wald, variabel  yang  berpengaruh  nyata  pada  taraf nyata  0,25  adalah  lama  koperasi  dibentuk, jarak koperasi dengan kantor LPDB, besarnya dana  bergulir  LPDB,  dan  besarnya  modal sendiri  milik  koperasi  seperti  yang  terlihat pada Tabel 7.
Terdapat  juga  nilai  Pseudo  Likelihood sebesar  0,89  atau  89  persen.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  akses  dana  bergulir LPDB  dapat  dipengaruhi  oleh  variabel- variabel yang ada dalam model namun masih
ada  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke dalam model yang mungkin dapat menentukan  akses  dana  bergulir  LPDB.  Di antara variabel yang diduga dapat mempengaruhi  akses  dana  bergulir  LPDB adalah lama koperasi dibentuk, jarak koperasi dengan  kantor  LPDB,  besarnya  dana  bergulir LPDB,  dan  besarnya  modal  sendiri  milik koperasi.  Tabel  7  berikut  menyajikan  hasil penghitungan  Modal  Seleksi  Heckman  tahap pertama.
Lama  berdirinya  koperasi  memiliki koefisien  positif  dan  signifikan  pada  taraf nyata  0,25.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  lama  koperasi  berdiri  dan beroperasi,  semakin  meningkatkan  peluang koperasi tersebut untuk mengakses permodalan  di  LPDB  KUMKM  karena  telah memiliki  pengelolaan  koperasi  yang  lebih stabil.  Selain  itu,  semakin  lama  koperasi berdiri, menurut pandangan dari LPDB sendiri akan  lebih  terpercaya  karena  diberlakukan persyaratan minimal telah beroperasi selama 3  tahun  sesuai  dengan  aturan  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan UKM.
Variabel  jarak  koperasi  ke  kantor  LPDB memiliki koefisien negatif dan signifikan pada taraf  0,05. Hal ini berarti jarak yang jauh akan menjadi  kendala  dalam  mengakses  dana bergulir  LPDB.  Semakin  jauh  jarak,  semakin rendah  aksesnya.  Walau  demikian,  LPDB tetap  memiliki  kewajiban  bagi  koperasi  di seluruh  Indonesia  agar  bisa  dibantu
permodalannya  sehingga  bisa  meningkatkan pelayanan  pada  semua  anggotanya.  Hal  ini menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  dari Kementerian Koperasi dan UKM secara umum bahwa  peningkatan  dan  pengembangan
koperasi dan UMKM di Indonesia, diamanatkan  kepada  instansi  pemerintah tersebut  bekerjasama  dengan  Pemerintah Daerah setempat.
Variabel berikutnya yang mempengaruhi akses  dana  bergulir  LDPB  adalah  besarnya dana  bergulir  yang  disalurkan  ke  koperasi. Semakin tinggi dana bergulir, semakin tertarik koperasi  untuk  mengaksesnya.  Hal  ini  jika sejalan dengan kemampuan dari koperasi itu sendiri  untuk  menyediakan  jaminan  yang sebanding.  Jika  tidak,  maka  akan  sulit  juga untuk  diberikan  akses.  Semakin  tinggi  dana bergulir,  maka  koperasi  akan  lebih  banyak menyalurkannya  kembali  ke  anggota  untuk membiayai  usaha-usaha  produktif  baik  skala mikro, kecil, dan menengah.
Kepemilikan  modal  sendiri  bagi  koperasi, akan  memberi  pertimbangan  untuk  mengambil tambahan  modal  dari  luar  atau  tidak. Berdasarkan  hasail  analisis  tersebut,  besarnya modal  yang  telah  dimiliki  koperasi  ternyata berpengaruh  secara  negatif  dalam  akses terhadap  dana  bergulir  LPDB.  Hal  ini  jelas demikian,  karena  jika  koperasi  sudah  memiliki cukup modal untuk menjalankan usahanya, akan lebih  aman  jika  mereka  hanya  fokus  pada perputaran  modal  tersebut  melalui  usaha  yang dijalankan oleh koperasi. Jika mereka mengambil
modal  dari  luar,  maka  dianggap  akan  memberi tambahan  beban  bagi  koperasi  karena  harus memikirkan pengembalian modal tersebut.

## Dampak Pembiayaan LPDB KUKM terhadap aset dan SHU koperasi di Kota Tangerang Selatan
Adanya  akses  terhadap  dana  bergulir tentunya  memberikan  dampak  bagi  koperasi yang menerimanya. Dalam penelitian ini dampak dari akses dana bergulir LPDB diperlihatkan dari jumlah aset dan sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Berdasarkan  hasil  analisis  menggunakan  model seleksi heckman tahap kedua yang diperlihatkan pada  Tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa  beberapa variabel yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh pada kedua variabel dependen.
Tabel 8   Dampak  Dana  Bergulir  terhadap  Aset  dan  SHU

## Koperasi
Variabel Koefisien Dampak terhadap Aset Koperasi Jumlah anggota koperasi (orang) -0,00934 Jumlah modal sendiri (juta Rp) -0,25772 Jumlah modal luar koperasi (juta Rp) 0,82545 Jumlah SHU (juta Rp) 1,00729 Konstanta 5,32035 Dampak terhadap SHU Koperasi Jumlah anggota koperasi (orang) 0,15518 Jumlah modal sendiri (juta Rp) 0,61434 Jumlah modal luar koperasi (juta Rp)* 1,13378 Konstanta 3,40026
Sumber   : Data penelitian (diolah)
Variabel  jumlah  anggota  koperasi berpengaruh  negatif  terhadap  aset  koperasi itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  semakin banyak  anggota,  maka  akan  banyak perputaran  dana  dalam  koperasi  yang menyebabkan pengumpulan aset tidak cepat jika ragam usaha koperasi tidak ditingkatkan. Namun  demikian,  aset  terbesar  dari  sebuah
koperasi  sebenarnya  adalah  anggota  itu sendiri.  Karena  asal  muasal  dibentuknya koperasi  adalah  untuk  menghimpun  orang yang  memiliki  niat  untuk  meningkatkan perekonomiannya  melalui  koperasi  yang mengelola dana bersama untuk dimanfaatkan bersama-sama pula.
Variabel  berikutnya  yang  signifikan adalah  modal  luar  koperasi.  Pengaruh variabel  ini  positif  karena  semakin  banyak koperasi  memperoleh  dana  dari  luar  untuk tambahan  modal,  maka  aset  koperasi  akan meningkat  seiring  dengan  peningkatan volume usaha yang akan dijalankan jika telah memperoleh  tambahan  modal.  Selama koperasi memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal dari luar tersebut dan usaha  yang  dijalankan  koperasi  memberikan banyak keuntungan, maka kekhawatiran akan mengancam  aset  koperasi  akan  semakin rendah.
Variabel  lainnya  yakni  sisa  hasil  usaha, dimana  semakin  tinggi  sisa  hasil  usaha  pada akhir periode 1 tahun, maka jumlah aset akan meningkat.  Sisa  hasil  usaha  akan  disisihkan untuk  menambahkan  modal  dan  atau digunakan untuk meningkatkan investasi dari usaha  koperasi  itu  sendiri.  Berdasarkan  hasil pengamatan  di  lapangan,  sisa  hasil  usaha yang  diperoleh  koperasi  di  akhir  tahun, sebagiannya pasti disisihkan untuk tambahan modal koperasi. Umumnya disisihkan sebesar 10  hingga  30  persen  dari  total  SHU.  Namun tidak  semuanya  menerapkan  demikian.
Karena  keputusan  dikembalikan  pada  forum Rapat  Akhir  Tahun  (RAT)  yang  dihadiri  oleh semua anggota koperasi. Lain halnya dengan dampak  terhadap  perolehan  sisa  hasil  usaha koperasi,  dana  bergulir  LPDB  secara  umum memberikan  dampak  positif  bagi  koperasi. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengaruh  variabel- variabel  yang  dimasukkan  ke  dalam  model.
Variabel  pertama  yakni  jumlah  anggota koperasi. Jumlah anggota koperasi memberikan dampak positif bagi
peningkatkan  sisa  hasil  usaha.  Hal  ini dikarenakan  jika  semakin  banyak  anggota koperasi  dan  pelayanan  usaha  dimanfaatkan secara  baik  oleh  anggota,  maka  perputaran dana di koperasi akan cepat dan memberikan keuntungan  bagi  koperasi  itu  sendiri.  Usaha koperasi  baik  itu  yang  bersifat  produktif maupun  konsumtif,  tetap  akan  memberikan keuntungan  bagi  koperasi  selama  dilakukan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  kesepakatan di awal. Demikian pula dengan koperasi yang menjadi  objek  penelitian  kali  ini,  memiliki fokus  pada  usaha-usaha  produktif  dimana para anggotanya memanfaatkan jasa keuangan  dari  koperasi  untuk  meningkatkan usaha  yang  dijalaninya.  Variabel  berikutnya yakni  banyaknya  modal  yang  dimiliki  oleh koperasi  baik  itu  modal  sendiri  maupun  dari luar. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh koperasi,  maka  akan  lebih  meningkatkan usaha  koperasi  itu  sendiri  sehingga  bisa memberikan  pelayanan  keuangan  kepada para anggotanya.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  hal-hal  berikut  ini  :  (1)  Koperasi  di Kota Tangerang Selatan memiliki keragaman yang relatif  tinggi  dilihat  dari  bentuk  dan  jenis  usaha yang  dijalankan  oleh  koperasi-koperasi  tersebut. Namun yang lebih mendominasi adalah koperasi konsumen dengan jumlah 69,5 persen dari total koperasi  yang  ada.;  (2)  dana  bergulir  dari  LPDB KUMK  dapat  diakses  oleh  koperasi  di  Kota Tangerang  Selatan,  namun  masih  dalam  jumlah yang  relatif  sedikit  jika  dibandingkan  dengan jumlah  seluruh  koperasi  yang  ada.  Sejauh  ini hanya 3 koperasi yang berhasil menjadi mitra dari LPDB  KUMKM;  (3)  Dana  bergulir  dari  LPDB KUMKM  memberikan  dampak  positif  bagi peningkatan usaha koperasi yang dilihat dari nilai aset dan sisa hasil usaha koperasi. Variabel yang mempengaruhi  aset  koperasi  sebagai  dampak dari  diaksesnya  dana  bergulir  adalah  jumlah anggota  koperasi,  modal  dari  luar  koperasi, jumlah  SHU.  Sedangkan  dampak  terhadap  sisa hasil  usaha  dipengaruhi  oleh  jumlah  anggota koperasi,  modal  dari  luar  koperasi  dan  modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Agustia,  Devi.  2016.  Perilaku  Usaha  Koperasi Pertanian  :  Kasus  Koperasi  di  Dataran Tinggi  Gayo  Provinsi  Aceh.  [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Statistik Indonesia 2016. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  2016.
Banten dalam Angka 2016. Banten.
Baga,  LM,  Yanuar  R,  Feriyanto,  Azis  K.  2009. Koperasi  dan  Kelembagaan  Agribisnis. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
De  Aghion,  BA  dan  J.  Morduch.  2005.  The Economics  of  Microfinance.  London (UK) : The MIT Press.
Hatta,  Mohammad.  2015.  Membangun Koperasi  dan  Koperasi  Membangun  : Gagasan dan Pemikiran Dr. Mohammad Hatta. Terbit Ulang. Jakarta : Kompas.
Hopkins D. 2005. Heckman Selection Models. [Bahan Ajar]. Massachusets (AS) : MIT.
Ibrahim  ALH  and  Bauer,  S.  2013.  Access  to Micro  credit  and  its  Impact  on  Farm Profit Among Rural Farmers in Dryland of  Sudan. Global  Advanced  Research Journal  of  Agricultural  Science. Vol.  2 No. 3, pp: 88-102.
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM.  2014. Blueprint  Pembiayaan  Koperasi,  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Tahun 2015-2019. Jakarta.
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM.  2014. Perkembangan  Data  Usaha  Mikro, Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan  Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013. Jakarta.
Kementerian  Perindustrian.  2016.  Kontribusi UMKM  Naik.  Jakarta.  Diunduh  pada tanggal 30 April 2017. www.kemenperin.go.id/artikel/14200/ kontribusi-UMKM-naik.
Nugroho,  AE  dan  P  A.  O’Hara.  2008. Microfinance Sustainability and Poverty Outreach  :  A  Case  Study  of Microfinance and Social Capital in Rural Java,  Indonesia .  [Working  Paper].
Perth  :  Global  Political  Economic Research Unit.
Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Perkembangan UMKM  dan  Akses  UMKM  terhadap Perbankan. Jakarta.
Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan.  2017. Visi  dan  Misi  Kota  Tangerang  Selatan. Diunduh  pada  1  November  2017  dari https://www.tangerangselatankota.go.i
d/main/content/index/visi_misi/3.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2012 Tentang Perkoperasian.
Wati, Dewi Rohma. 2015. Akses dan Dampak Pembiayaan  Mikro  terhadap  Produksi dan  Pendapatan  Usahatani  Padi Organik  di  Kabupaten  Bogor.  [Tesis]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.