Vol. 7 No. 1 (2023)
Sarip, Analisis Keterlibatan …

## ANALISIS KETERLIBATAN PELAJAR DALAM DEMONSTRASI DARI SISI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Sarip 1
1 Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: sarip@umc.ac.id

## Abstract
Embedded gray and white writing for High School students or equivalent, it is categorized as a beginner voter in Indonesia. In September 2019 there was a ban on demonstrations involving white and gray voices. The aim and study focuses on the discussion of white and gray voices in demonstrations seen from the substance of electoral law seen from the principle of lex specialis derogat legi generali. Its usefulness, it gives enlightenment to the minimum age limit to vote and can be legally accounted for and election justice. The arguments of politicians, bureaucracy, and education in the assessment of white and gray are still children and unstable. The gray-white voice opposes ordinary use to crank up the voice and anticipate abstentions. The substance of democratic elections, white and gray votes have the same rights and obligations, unstable age is politicized substance to prevent abstentions, making it a stepdaughter of democracy. Countries that want elections that are more mature than they exist revitalize elections on demonstrations. Keywords: Prohibition; Break; Unstable.

## Abstrak
Tulisan  meneliti  putih  abu-abu  sematan  bagi  pelajar  Sekolah  Menengah  Atas ataupun sederajat, masuk ketegori pemilih pemula di Indonesia. Bulan September 2019 adanya larangan terhadap demonstrasi yang melibatkan suara putih abu-abu. Tujuan  dan  kajian  memfokuskan  pada  keterlibatan  suara  putih  abu-abu  dalam demonstrasi dilihat dari subtansi hukum pemilu dilihat dari asas lex specialis derogat legi  generali .  Kegunaannya,  memberikan  pencerahan  akan  batas  usia  minimal memilih dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta keadilan pemilu. Argumentasi politisi, birokrasi, dan pendidikan menilai putih abu-abu masih anak- anak dan labil. Suara putih abu-abu justru digunakan sekedar mendongkrak suara dan antisipasi golput. Subtansi pemilu demokrasi, suara putih abu-abu memiliki hak  dan  kewajiban  sama,  usia  labil  dipolitisasi  secara  subtansi  untuk  mencegal golput, menjadikannya sebagai anak tiri demokrasi. Negara menginginkan pemilu yang  lebih  dewasa  ada  baiknya  melakukan  revitalisasi  pemilu  atas  kejadian demonstrasi.
Kata Kunci: Larangan; Keterlibatan; Labil.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …

## A. Pendahuluan
Hasil  penelitian  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  usia pemilih di setiap negara kisaran 16, 17, 18,  19,  20,  21,  25  tahun. 1 Ada  juga aturan  sudah  menikah,  pernah menikah,  dan  syarat  administrasi melakukan  tindakan  hukum. 2 Syarat administrasi dijadikan prinsip perlindungan hukum dan diakui dalam sistem hukum (Grundforderung rechtlicher
Ordnung). 3 Perlindungan hukum sebagai  tindakan  syah,  prinsip  misi negara  demokrasi,  dan  standar  dasar fungsi administrasi. 4 Sejalan pendapat CF.  Strong,  usia  pemilih  disesuaikan
1 Andi Nursaiful. “Perbedaan Sistem Pemilu
Di  Berbagai  Negara”,  last  mofied  2014. Accessed october 7, 2019, https://mensobsession.com/article/detail/5 04/perbedaan-sistem-pemilu-di-berbagai-
negara .  Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap  Hukum  Berdasarkan  Perundang- Undangan  dan  Hukum  Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, 8 no  1,  (2017),  75-76.  Agustinus  Danan  Suka
Dharma,  “Keberagamanan  Pengaturan  Usia
Dewasa  Seseorang  Untuk  Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia”, Jurnal
Repertorium II, no 2 (2015) 170. Sarip Sarip dan Reza Aristiwan, Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaharuan  Hukum  :  “Revitalisasi  Pemilu Atas  Keterlibatan  Suara  “Putih  Abu-Abu” Pada  Demonstrasi”.  Prosiding  Konferensi Ilmiah  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
(Jakarta:Balibangkumham 2019), 133.
2 Moh.  Ali  Wafa,  “Telaah  Kritis  Terhadap Perkawinan  Usia  Muda  Menurut  Hukum Islam”, Jurnal  Ilmu  Syariah  Ahkam 17,  no  2 (2017) 291-292. 3 Jerzy  Parchomiuk,  “The  Proctection  of Legitimate  Expectation  in  Administrative Law: A Horizontal Perspective”, Baltic Journal of Law & Politics 10, no 2 (2017), 3.
hukum positif masing-masing negara. 5 Usia  sebagai  aturan  hukum  memiliki hak, kewajiban, memilih, dan berpengaruh pada nilai sosial politik. 6 Pemilih  sebagai  subjek  hukum memilih  mendapatkan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  hukum positif pemilihan umum.
Pemilih menempati ‘ lex specialis’ hukum positif dan melarang diskriminasi, kenyataan sulit mengetahui  diskriminasi  atau  tidak. 7
‘ Lex  specialis’ melahirkan hak  beriring kewajiban,  pondasi  nilai  keadilan hukum, 8 syarat  memilih  ditentukan hukum  sekaligus  subtansi  kepastian
4 Ibid., 3  Sarip  Sarip,  and  Abdul  Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila  dalam  Misi  Negara  Hukum Indonesia”,  Jurnal  Refleksi  Hukum  2,  no  2
(2018) 114.
5 C.F. Strong, Modern Political Constitutional: An Introduction  to  the  Comparative  Study  of  Their History  and  Existing  Form. Terj.  Derta  Sri Widowatie, Kesepuluh. (Bandung: Nusamedia, 2015), 240. 6 Winarno  Narmoatmojo,  “Pemikiran
Aristoteles  Tentang  Kewarganegaraan  dan Konstitusi”, Jurnal Ketahanan Nasional XVIII, no 3 (2012): 23-34.
7 John  Klienberg,  Jens  Ludwig,  Sendhil Mullainathan,  and    Cas  R.  Suntein, “Discrimination  in  the  Age  of  Algorithms”, Journal of Legal Analysis 10, (2018), 113, 113– 174, https://doi.org/10.1093/jla/laz001 .
8 John  Gilissen  dan  Frits  Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Kelima. (Bandung: PT Refika  Aditama,  2011),  35.  Oki  Wahju Budijanto,  “Pemenuhan  Hak  Politik  Warga Negara  Dalam  Proses  Pemilihan  Kepala Daerah  Langsung”, Jurnal  De  Jure  16, no  3 (2016):  291-306.  Yustianus  Suhardi  Ruman,
“Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Peradilan”, Jurnal  Humaniora 3,  no  2,  (2012), 346, 345-353.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
hukum.  Perbedaan  argumentasi  di Indonesia  terjadi  pada  “putih  abu- abu”  dalam  demontrasi  bulan September  2019,  pemilih  kehilangan ‘ lex  specialis’ dalam  menyalurkan  hak dan  kewajiban  yang  sesuai  dengan hukum  positif.  Kegagalan  subtansi hukum  positif  Indonesia,  digiringnya “putih abu-abu” pada ‘ legi generali’ usia anak-anak.

## B. Rumusan Masalah
Tulisan  memfokuskan  pada  nilai filsafat  ‘ lex  specialis  derogat  legi  generali’ sebagai  pondasi  kepastian  dan keadilan.  Praktik  unik  di  Indonesia adanya  larangan  demontrasi  “putih abu-abu”, bertumpu  argumentasi ‘ legi generali’, mengesampingkan ‘ lex specialis’ .  Kepastian  dan  keadilan pemilih dinilai dengan kekuasaan dan kebijakan negara.

## C. Hasil dan Pembahasan
Nilai  Filsafat  Asas Lex  Specialis Derogat  Legi  Generali  Dasar Kepastian
Nilai  filsafat  sebagai  sumber ekspresi  untuk  mengungkap  atau mengetahui  rahasia  alam  semesta,
9 Sumabroto,  Sugihardjo,  Budiawan, Sejarah Peradaban  Barat  Klasik:  Dari  Sejarah  Hingga Runtuhnya  Romawi, (Yogyakarta:  Liberty, 1989), 78. 10 Misnal Munir, “Pengaruh Filsafat Nietzsche Terhadap  Perkembangan  Filsafat  Barat Kontemporer”, Jurnal Filsafat 21, no 2, (2011): 135, 134-146 https://doi.org/10.22146/jf.3113 .
Mohammad  Muslih,  “Konsep  Tuhan Niectzsche  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pemikiran  Liberal”, Kalimah:  Jurnal  Studi Agama-Agama  dan  Pemikiran  Islam 16,  no  2
berpangkal  pada  upacara  keagamaan yang  terkadang  memakan  korban. 9 Friedrich W. Nietzsche seorang filsuf yang  menjadi  korban  upacara keagamaan dengan semboyan ‘Tuhan telah  mati’. 10 Pembelaan  terhadap Nietzche  datang  dari  Eric  Steinhart, apa  yang  dimaksudkan  ‘Tuhan  telah mati’ sesungguhnya penolakan pemikiran  filsafat  Neoplatonisme. 11
Di  sisi  lain  pengadopsi  filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibn Sina berpandangan manusia yang sempurna  merupakan  manusia  yang mampu  melakukan  persambungan dengan Tuhan melalui akal. 12 Pernyataan Eric Steinhart sangat  beralasan,  sebab  kata  filsafat sendiri dipopulerkan oleh Phytagoras kemudian menjadi kata yang popular semasa Socrates dan Plato. 13 Rupanya Nietzshe  ingin  mengembalikan  ‘ lex specialis ’  terhadap  ajaran  Plato,  bukan tanpa  alasan,  sebab  Neoplatonisme melakukan ‘ legi generali ’ atau mengabungkan  aliran-aliran  yang medukung,  akibatnya  sering  terjadi benturan  antara  filsafat  Yunani dengan  agama  samawi,  termasuk didalamnya  nilai-nilai  kemanusiaan. 14
Apapun bentuk
perdebatan-
(2018): 136, 135-137 DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2870
11 Mohammad Muslih, Ibid, 145.
12 Iswahyudi,  “Implikasi  Neoplatonisme Dalam  Pemikiran  Islam  dan  Penelusuran Epistemologis  Paham  Pluralisme”, Teosofi: Jurnal  Taswuf  dan  Pemikiran  Islam 5,  no  2 (2015): 381, 337-403. 13 Sudrajat, “Yunani Sebagai Icon Peradaban Barat”, Jurnal Istoria VIII, no 1 (2010): 25.
14 Muhammad Sholikhin, Filsafat dan Metafisika dalam  Islam:  Sebuah  Penjelajahan  Nalar, Pengalaman  Mistik,  dan  Perjalanan  Aliran
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
perdebatan  akan  upacara  keagamaan yang terkadang memakan korban pada dasarnya  manusia  sendiri  merupakan mahluk  spiritual. 15 Terlepas  dari perdebatan-perdebatan  tentang  nilai filsafat  yang  dikatakan  berpangkal pada  upacara  keagamaan,  ada  nilai yang dapat dikemukakan yakni adanya ‘ lex  specialis ’  dan  ‘ legi  generali ’  sebagai bahan  untuk  memaknai  asas lex specialis derogat legi generali . Memaknai korban tidak semata- mata tertuju pada korban sebagaimana dipahami  pada  umumnya,  korban yang  dimaksudkan  dapat  berupa pemikiran yang menguras tenaga dan waktu  untuk  memecahkan  inti persoalan  yang  hendak  dipecahkan. Upacara keagamaan merupakan usaha manusia untuk mengungkapkan makna  dan  nilai  kehidupan,  ditengah yang  menimpa  wujud  kasat  yang terlihat secara nyata. 16 Perkembangannya,  filsafat  bukan hanya terletak pada nilai-nilai keagamaan  belaka,  melainkan  juga beriring  dengan  hukum.  Hal  ini membuktikan  antara  filsafat,  upacara keagamaan  atau  nilai  spritual,  dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perdeban-perdebatan nilai filsafat yang berpangkal pada upacara
Manunggaling Kawula Gusti, (Yogjakarta: Narasi, 2008), 161–168. 15 Karen Armstrong, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang- Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun, (Bandung: Mizan, 2002), 20. 16 Keren Armstrong, Ibid, 20.
17 A.  Dardiri,  “Sepintas  Tentang  Arti Kebebasan  Manusia  dan  Peranannya  Dalam
keagamaan  yang  terkadang  memakan korban,  rupanya  berlaku  juga  pada demonstrasi.  Sebuah  demonstrasi tentunya  juga  memiliki  nilai  spiritual dan  hukum  yang  tidak  dapat dipisahkan juga. Demontrasi memiliki akar  filsafat  kebebasan,  Hak  Asasi Manusia,  keadilan,  dan  kepastian hukum. Pusat perhatian akan demontrasi  yang  bertumpu  pada filsafat,  menjadi  sorotan  juga  bagi politik, hukum, sosial, dan ekonomi. 17 Dalam  demonstrasi  ada  dua  cara untuk  menerangkannya: Pertama; kebebasan  yang  berdasarkan  ‘ lex specialis ’ bertumpu pada hukum positif yang berifat khusus, Kedua; kebebasan secara  ‘ legi  generali ’  bertumpu  pada hukum yang berlaku umum.
Kebebasan  secara  ‘ legi  generali ’  harus mengalami  pengkesampingan  apabila adanya  kebebasan  secara  ‘ lex  specialis ’ yang  diterima  secara  luas  dalam interprestasi  hukum. 18 Pemahaman terhadap keduannya akan melahirkan kepastian dan keadilan hukum dalam demonstrasi.
Thomas Hobbes melihat secara filsafat,  demonstrasi  sebagai  model perwujudan  masyarakat  yang  khusus dan  merupakan  model  mengawal
Pertanggungjawaban  Moral”, Jurnal  Filsafat, seri 10, (1992), 17, 17-26. 18 Candidate  Number:7013  ,  International Humanitarian  Law  as Lex  Specialis and Convention  Refugee  Claims  in  Canada: Revisiting Canada’s 1996 Guidelines on Civilian Non-Combatants Fearing Persecution in Civil War Situations Given  Recent  Developments  in International  Law    (Canada:  University  of Olso, Faculty of Law, 2015), 9.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
ketentuan  yang  lebih  general. 19 Pemikirannya  bertumpu  pada  nilai spiritual  manusia  secara  alami memiliki  kesetaran,  digerakan  oleh model , kesetaran memunculkan semangat, semangat melahirkan harapan.  Pada  keadaan  alamiah manusia  memiliki  spirit  kebebasan. 20 Demonstrasi berada antara model dan harapan  pemilih  yang  tidak  sesuai dengan  jiwa  spritual.  Kekuatannya terletak  pada  keadaan  khusus,  moral, yang  bertumpu  pada  ‘ lex  specialis’, menjadi  ciri  moral  hukum. 21 Sebagai pertimbangan  moral  hukum,  harus memperhatikan asas ‘ lex specialis derogat legi generali’ . Argumentasi  Hobbes  sejalan dengan Kant akan pertentangan yang muncul  apabila  memaksakan  moral hukum  secara  pribadi,  tanpa  ada alasan  yang  tepat  untuk  melakukan tindakan.  Jika  ada  alasan  sebelumnya untuk menerapkan ‘ lex specialis’, harus diterapkan konsisten. 22 Hobbes maupun Kant pada dasarnya berbicara apa  yang  dilakukan  secara  khusus
19 Marcus P. Adam, “Hobbes’s Law of Nature in  Leviathan  as  a  Synthetic  Demonstration: Thought  Experiment  and  Knowing  the Causes”, Philosopher’  Imprint  Journal 19,  no  5 (2019), 1. 20 Ibid,. 18.
21 Pauline  Kliengeld  &  Marcus  Willaschek, “Autonomy  Without  Paradox:  Kant,  Self- Legislation  and  the  Moral  Law” Philosopher’ Imprint Journal 19, no 5 (2019), 2.
22 Ibid., 3.
23 Salman Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Persefektif Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no 19 (2012), 507, 506-523. 24 Bagir  Manan, Hukum  Positif  Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 58.
harus memberikan daya ikat dan tidak boleh keluar jalur dalam memberikan kepastian  dan  keadilan  secara  moral hukum. 23 Dasar  kepastian  dan keadilan  daya  ikat  moral  hukum, mengacu pada asas ‘ lex specialis derogat legi  generali’ memiliki  ciri: 24 Pertama ; Ketentuan  yang  didapati  dalam peraturan umum tetap berlaku, kecuali didapati pada ketentuan yang bersifat khusus, Kedua ;  Kedudukan  hukum harus sederajat atau sejajar atau tidak berkedudukan  di  atas  atau  di  bawah, Ketiga ; Harus berada dalam lingkungan hukum yang sama.
Di  Indonesia  asas  ‘ lex  specialis derogat legi generali’ sebagian besar selalu terpaku atau dinisbatkan pada hukum pidana. 25 Satjipto Rahardjo memberikan perluasan asas lex specialis derogat legi generali , hukum dibuat oleh dan  untuk  manusia,  hukum  harus dibuat  adil,  dan  membahagiakan rakyat. 26 Dasar asas ‘ lex specialis derogat legi generali’ sebagai asas hukum umum, bukan milik salah satu disiplin hukum belaka.  Kurangnya  perhatian  asas
25 Franky Satrio Darmawan, “Penerapan Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis Terhadap  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Dalam  Tindak  Pidana Perjudian  Togel  Secara  Online  Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara Nomor  599/PID.B/2018/PN.JKT.UTR”, Jurnal  Hukum  Adigama (2018).  Shinta Agustina,  “Implementasi  Asas  Lex  Specialis Derogat  Legi  Generali  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana”,  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum 44, no 4 (2015).
26 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 148. Lihat Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di  Indonesia, (Yogyakarta:  Fajar  Media  Press, 2011), 130.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
hukum umum, terjadi pada demonstrasi tanggal 23-25 September
2019  di  Indonesia  yang  melibatkan “putih  abu-abu”  merupakan  respon kurang  ilmiah. 27 Keadaan  melahirkan penyimpangan  terhadap  asas  ‘ lex specialis  derogat  legi  generali’ berkenaan dengan pemilihan umum. Bahkan ‘lex specialis’ dalam ruang lingkup peradilan internasional sendiri digunakan secara longgar. 28 Nilai filsafat untuk memahami  kenyataan  berkenaan dengan  asas  ‘ lex specialis  derogat  legi generali’ harus melihat ‘lex specialis’ dari kecamata interprestasi secara umum. Padahal  asas  ’ lex  specialis  derogat legi generali’ , ibarat hubungan orang tua dan  anak.  Keadaan  tersebut  dapat berubah dengan catatan anak mempercayai orang tua mereka untuk mendukung  dan  melindungi  mereka dengan  cara  tertentu,  dan  orang  tua mempercayai  anak  mereka  sampai tarap  tertentu,  menghindari  bahaya. 29 ‘lex  specialis’ ditentukan  undang- undang, harus menghindari kecenderungan masuk interprestasi di luar undang-undang khusus. Konsistensi terhdap ‘lex specialis’ ibarat masuknya  seorang  teman,  cenderung mengungkapkan  pikiran,  perasaan
27 Dalam  tulisan  ini  yang  dimaksud  “putih abu-abu”  adalah  mereka  yang  masih mengenyang  pendidikan  sekolah  menengah atas atau sederajat.
28 Candidate Number:7013, Op.Cit, 11.
29 Ryan  Preston-Roedder,  “  Civic  Trust”, Philosopher’ Imprint Journal 17, no 4 (2017), 4.
30 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017).
31 Harison Citrawan, “Pemilu, Ruang Publik, dan Ham”, Jurnal Humanis1, no x, (2014) 4.
pribadi, dan memaksakan kepentingannya. Masuknya pemikiran di  luar  ketentuan  khusus  pada dasarnya  akan  merusak  kententuan- ketentuan subtansi hukum khusus itu sendiri.
Subtansi  hukum  pemilihan umum  di  Indonesia,  syarat  minimal pemilih harus berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 30 Batasan usia minimal pemilih dalam  pemilihan  umum,  berkorelasi dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak Warga Negara. Hubungan keduannya, menandakan Hak Asasi Manusia dan Hak  Warga  Negara  tidak  dapat dipisahkan  ketika  bicara  pemilihan umum  Indonesia. 31 Bagi  Warga Negara  Indonesia  telah  memenuhi usia minimal dalam pemilihan umum, secara  otomatis  melekat  pada keduannya.
Usia  minimal  pemilih  telah didewasakan  melalui  subtansi  hukum pemilihan  umum  secara ‘lex  specialis’ , maka  sebagai  pemilih,  melekat kewajiban mengawal proses, penerapan,  dan  hasil  pemilihan umum,  termasuk  kebijakan  yang bersifat  umum. 32 Salah  satu  bentuk tanggungjawab  mengawal  proses,
Toni  Yuri  Rahmanto,  “Hak  Pilih  Bagi Penyandang Dishabilitas Mental Ditinjua Dari Persepektif  Hak  Asasi  Manusia”  10,  no  1 (2019), 29.
32 Raden Muhamad Ibnu Mazjah, “Pertanggungjawaban  Pers  Nasional  Sebagai Subjek  Hukum  Pidana  Dalam  Persepektif
Tanggungjawab  Korporasi”, Era  Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16, no 2 (2018): 192- 210.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
penerapan,  dan  hasil  dapat  juga dilakukan  dengan  cara  demonstrasi. Demonstrasi  sebagai  salah  satu bentuk  tanggungjawab  pemilih,  tidak sepantasnya  menuai  kritik  yang berlebihan  pada  “putih  abu-abu”. 33 Keterlibatannya  dalam  demonstrasi dimaknai  secara  negatif,  merupakan ketimpangan  hak  dan  kewajiban pemilih  yang  kurang  mencerminkan kepastian  hukum ‘lex  specialis’ .  Usia pemilih “putih abu-abu”, dinilai masih anak-anak,  dan  secara  psikologis masih labil. 34 Hilangnya kepastian dan keadilan  hukum  pemilihan  umum  di Indonesia  diakibatkan  masuknya ‘legi generali’ secara  berlebihan  pada ‘lex specialis’ .  Perhitungannya  didasarkan pada  usia  wajib  Sekolah  Dasar  (SD) sebagai  patokan. 35 Usia  tujuh  tahun (wajib  sekolah)  +  enam  tahun(waktu tempuh  SD)  +  tiga  tahun  (masa tempuh  SMP)  =  16  (enam  belas) tahun,  usia  Sekolah  Menengah Pertama  rata-rata  16  (enam  belas) tahun. 36 Maka  usia  ‘putih  abu-abu’ atau  Sekolah  Menengah  Atas  atau sederajat,  berusia  17  (tujuh  belas)
33 Y.  Hartono  dan  E.  Mery  Christian  Putri, “Pandangan  Pemilih  Pemula  Terhadap Pemilihan  Umum  di  Indonesia  (Kajian Terhadap  Pandangan  Siswa  SMA  Pangudi Luhur  Van  Lith  Muntilan  terhadap  Pemilu Legislatif  dan  Pemilu  Presiden)”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax 31, no 2 (2015): 87-106. 34 Basuki  Rahmat  dan  Esther,  “Perilaku Pemilih  Pemula  Dalam  Pilkada  Serentak  Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015”, Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widyapraja XLII, no 2 (2016): 25-35.
35 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, (Republik Indonesia, 2003).
tahun. 37 Keadaan  ini,  membuktikan bahwa  demokrasi  di  Indonesia  telah mati yang diakibatkan oleh pemahaman-pemahaman  yang  tidak konsisten  terhadap  asas ‘lex  specialis derogat legi generali’ . Di lihat dari sisi subjek hukum ‘puti abu-abu’ memiliki dua kententuan  utama  yakni  adanya  hak beriring  kewajiban. 38 Usia  minimal pemilih 17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah  atau  pernah  menikah, merupakan salah satu bentuk pendewasaan  secara ‘lex  specialis’ hukum  pemilu.  Bentuk  pendewasaan ‘putih  abu-abu’,  ada  dua  kriteria: Pertama; Proses pendewasaan menurut usia  yang  terdapat  pada  subtansi hukum  pemilihan  umum  Indonesia, Kedua; Proses  pendewasaan  melalui sosial  politik,  dilakukan  dengan  cara sosialisasi  untuk  pemilih.  Sejalan dengan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Martalena Pohan “ ...pendewasaan merupakan (hendelicting)  upaya  hukum  untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi  sama  dengan  orang  yang  telah dewasa ”. 39 Proses  pendewasaan
36 Sarip  Sarip  dan  Reza  Aristiawan, Op.Cit, 135. 37 Loina  Lalolo  Krina  Perangin  Angin  dan Munawaroh  Zainal,  “Partisipasi  Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di  Media  Sosial”, Jurnal  ASPIKOM  3, no  4 (2018): 737-753. 38 Dyah  Hapsari  Prananingrum,  “Telaah Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia dan Badan Hukum”, Jurnal Refleksi Hukum 8, no 1(2014): 73-92. 39 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarg, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 1991): 234.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
melalui subtansi hukum, sosial politik, melahirkan  hak  beriringan  dengan kewajiban  dan  merupakan  kepastian dan keadilan hukum. 40 Diperkuat K.C. Wheare, tentang  pembentukan  opini  publik, dasar  usia  masih  anak-anak  dan  labil dalam berfikir menjadikan keseimbangan  hak  dan  kewajiban hanya menjadi isapan jempol belaka. 41 Opini  publik  mengaburkan  subtansi hukum,  kepastian  hukum,  dan keadilan  hukum  pemilu.  Kajian tentang pendewasaan pernah dilakukan oleh M. Gufron menerapkannya  pada  perkawinan  di
Indonesia bukan pada syarat minimal memilih pada pemilu. 42 Adapun kajian tentang  pemilu  pemula  yang  ada korelasinya  dengan  suara  putih  abu- abu  dilakukan  juga  oleh  Adi Soeprapto  dan  kawan-kawan  pada komunikasi  politik  pemula  pada penggunaan media sosial. 43 Kemudian Sukma  mengkaji  usia  minimal  pada pemilih pemula pada penguatan nilai- nilai kebangsaan sebagai cara mencegah golput. 44 Penelitian sekarang memfokuskan  pada  suara  putih  abu- abu  sebagai  pemilih  pemula  dilihat dari subtansi pemilu, kepastian hukum dan mencoba menawarkan revitalisasi
40 Sarip Sarip dan Reza Aristiawan, Op.Cit 136. 41 K.C  Wherare, Modern  Constitution, Terj. Muhammad  Hardani,  Kesatu.  (Surabaya: Pustaka Eurika, 2003), 75.
42 M.  Gufron,  “Makna  Kedewasaan  Dalam Perkawinan”, Jurnal  Al-Hukma  06, no  2 (2016): 319-336. 43 Adi  Soeprapto,  Susilasti  DN,  dan  Basuki Agus  Suparno,  “Komunikasi  Dalam  Proses Pendidikan  Politik  Pemilih  Pemula  Dalam
subtansi  pemilu  atas  demonstrasi September  2019.  Harapannya,  antara negara  dan  warga  negara  tidak melakukan diskriminasi siapapun yang menjadi  subjek  hukum  pemilu, melakukan revitalisasi subtansi pemilu atas usia minimal memilih. Manfaatnya memberikan sumbangsih keilmuan atas carut marutnya subtansi hukum  pemilu  atas  demonstrasi September  2019  yang  melibatkan suara  putih  abu-abu,  sebagai  bahan pertimbangan  revitalisasi  subtansi pemilu ke depan.
Metode pendekatan perundang- undangan  digunakan  dengan  melihat undang-undang  bertumpu  pada  asas lex  specialis  derogat  legi  generali 45 dalam menentukan usia dewasa di Indonesia. Pendekatan tersebut mengindikasikan adanya  ketidaksamaan  bahkan  tidak konsisten  dalam  mempraktikannya, terutama  yang  berkenaan  batas  usia minimal  memilih.  Adapun  sumber data  yang  diperoleh  berasal  dari peundang-undangan  sebagai  sumber hukum primer, ditambah dengan fakta demonstrasi  yang  melibatkan  suara putih  abu-abu  sebagai  sumber  data sekunder. Sumber data tersier sendiri didapatkan dari pendapat ahli hukum dan sumber media untuk memperkuat argumentasi  akan  keseimbangan
Pemilihan  Umum  2014  di  DIY”, Jurnal Komunikasi 12, no 1 (2016): 39-54. 44 Primandha  Sukma  Nur  Wardhani, “Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no 1(2018): 57-62. 45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Kedua  belas  (Jakarta:  Prenadamedia,  2016): 141.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
subjek  hukum  untuk  mendapatkan penguatannya. Teknik prosedur pengumpulan data, dilakukan dengan mempelajari undang-undang berkenaan  dengan  pemilu  dan undang-undang  lain  terkait  dengan usia  dewasa,  fakta  demonstrasi  pada bulan September 2019 yang didapatkan dari lapangan, media cetak, maupun  media  elektonik,  membaca dan mempelajari teori hukum sebagai bahan pendukung untuk mendapatkan  pencerahan  penelitian. Pendapat  hukum  berkenaan  dengan pendewasan sendiri digunakan sebagai batu pijakan memperkuat argumentasi.  Setelah  data  terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan  tabel  pembanding tentang usia dewasa di Indonesia serta menganalisnya. Data-data juga digunakan  sebagai  dasar  argumentasi revitalisasi  subtansi  pemilu.  Analisi sendiri dilakukan dengan mendeskripsikan kata menjadi kalimat yang bersifat umum kemudian ditarik pada  kejadian  yang  bersifat  khusus untuk  menemukan  jawaban  yang menjadi kegelisahan. Praktik  Larangan  Demonstrasi Pelajar di Indonesia Stanley  mengungkapkan  elit sering  berlindung  pada  pemahaman keliru  dengan  menggunakan  sumber daya  psikologi  sosial  yang  dikenal
46 Amia  Srinivasan,  “Philosophy  and Ideology ”,    An  International  Journal  for  Theory, History and Foundations of Science, Theoria 31, no 3 (2016), 375. DOI: 10.1387/theoria.16446.
47 Allen Wood, “Propaganda and
Democracy”, An  International  Journal  for Theory, History and Foundations of Science, Theoria
sebagai ‘legitimasi perlindungan identitas’. 46 Padahal legitimasi perlindungan identitas yang dilakukan elite  tersebut  pada  dasarnya  dapat mengamcam  dirinya  sendiri,  bukan untuk  melindunginya.  Allen  Wood keadaan yang demikian dinamakannya sebagai  ‘propaganda  persuasi’,  elite berharap dengan propaganda persuasi dapat menemukan keadilan didalamnya,  karena  persuasi  dapat memperkuat sikap dan emosi, namun tanpa  disadari  akan  melahirkan penolakan. 47 Praktik unik dan menarik di Indonesia atas larangan demontrasi yang dilakukan oleh “putih abu-abu” dilakukan dengan bertumpu pada legi generali yang  mengkesampingan lex specialis .  Disadari  atau  tidak  disadari pada dasarnya negara telah melakukan kekeliruan dalam mengawal kekuasaan dan telah menutup hak yang idealnya berdampingan dengan kewajiban. Keadaan tersebut oleh Stanislav dan Alina merupakan bentuk korupsi yang berpusat pada pasar, khususnya dalam  analisis  masyarakat  Barat sebelumnya  atau  masyarakat  non- Barat  kontemporer  dimana  norma yang menetapkan petugas publik tidak cukup  diatur. 48 Apa  yang  dikatakan keduanya  dalam amandement ketiga Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal 22E  berkenaan  dengan  pemilihan umum,  tidak  ada  batas  usia  minimal
31, no 3 (2016), 382. DOI:
10.1387/theoria.16384. 48 stanislav  sheverdyaev  &  Alina  shenfeldt,
Evolution  of the Concept of Political Corruption in Western and Russian Political Science and Law , 7(2) Russian  Law  Journal  53–80  (2019).  56. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019- 7-2-53-80
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
pemilih  dalam  pemilihan  umum. Namun, Pasal 22E Ayat (6) Undang- Undang Dasar 1945 mengamanahkan harus  ada  undang-undang  organik tentang  pemilihan  umum. 49 Sebagai acuan  pemilihan  umum  di  Indonesia bertumpu  pada  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  secara  langsung diamanahkan  Undang-Undang  Dasar
1945. 50 Sebagai undang-undang organik,  menetapkan  usia  minimal memilih 17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah atau pernah menikah. 51 Secara subtansi hukum pemilihan  umum,  pemilih  yang  telah memenuhi ketentuan hukum pemilihan  umum  dianggap  dewasa, tentunya  hurus  disamakan  sebagai subjek hukum pemilihan umum pada umumnya.  Secara  teoritis  bentuk spesifik dari “putih abu-abu” memiliki hak  untuk  memilih  akan  berlaku sepihak  jika  tidak  mencerminkan norma  yang  sama  sebagai lex  specialis dalam peraturan perundang-undangan yang sejajar. “Putih abu-abu” sebagai subjek  hukum  pemilihan  umum memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  di
49 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945, (Republik  Indonesia, 1945).  Undang-undang  organik  sendiri pembentukannya  didasarkan  pada  perintah UUD atau konstitusi.
50 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017), menggantikan  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang
bawah norma-norma pemilihan umum,  yang  membentuk  hubungan untuk  mengekspresikan  pendapatnya yang  tentunya  sesuai  dengan  aturan untuk  menyampaikan  pendapat  yang berlaku  dalam  negara. 52 Sangat  jelas padaa saat “putih abu-abu” mengekspresikan pendapatnya melalui demonstrasi, apabila dihadapkan  pada  Undang-Undang Dasar  1945  tentunya  tidak  ada pertentangan-pertentangan.
Usia  tujuh  belas  tahun  inilah yang  menjadi  syarat  minimal  dewasa merupakan lex  specialis dari  aturan tentang  usia  dewasa  yang  berbeda dalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia.  Ketidakpuasan  dan kegelisaan  “putih  abu-abu”,  pada demonstrasi 23-23 September 2019 di Indonesia. Pada saat “putih abu-abu” pemerintah  melakukan  ‘legitimasi perlindungan  identitas’  atau  istilah lainnya  “propaganda  persuasi’  yang tujuannya  sangat  jelas  larangan terhadap  “putih  abu-abu”  untuk  ikut dalam  demonstrasi.  Praktik  unik  dan menarik  pihak  pemerintah  tidak melihat lex specialis sebagai
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Perlu  untuk disatukan dan disederhanakan.
51 Pasal  198  ayat  (1)  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (Republik
Indonesia, 2017). 52 Natalya  Letova  &  Igor  Kozhokar, Legal Status  of  a  Child  in  Family  Legislation  of  the Russian  Federation  and  CIS:  Comparative  Legal Analysis ,  7(3)  Russian  Law  Journal  82–106 (2019).  84.  https://doi.org/10.17589/2309- 8678-2019-7-3-82-106.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
argumentasinya,  justru  dilarikan  pad legi generali tentang perlindungan anak. Justifikasi masih anak-anak, labil, serta ‘legitimasi  perlindungan  identitas’ ‘propaganda  persuasi’  turut  dalam menjustifikasi
“putih abu-abu”. Justfikasi  tersebut  dilakukan  untuk mengantisipasi  tindakan  yang  tidak diharapkan saat terjadinya demonstrasi.  Sebetulnya  apa  yang terjadi  pada  keterlibatan  “putih  abu- abu”,  idealnya  jangan  dilihat  dari  sisi politik semata, melainkan harus dilihat dari  sisi  hukum  agar  tidak  terjadi konflik  aturan  hukum  itu  sendiri. 53 Sebab  pada  dasarnya  konflik  hukum tidak  ditunjukan  untuk  melindungi hak  dan  kepentingan  individu,  dan penerapannya  juga  tidak  ditunjukan untuk mengatur masalah pribadi atau individu. Masih
anak-anak, labil, ‘legitimasi  perlindungan  identitas’ ‘propaganda  persuasi’,  dibangun untuk  melarang  “putih  abu-abu”, mengaburkan subtansi hukum pemilihan umum yang merupakan lex
specialis dalam  menentukan  usia dewasa,    sebagaimana  harapan  A.V. Dicey. 54 Label  anak-anak,  labil,  dan opini publik dibangun, di sisi lain juga telah  menghilangkan  keseimbangan hukum  yang  harus  ada  pada  wilayah steril  sebagai  perwujudan  keadilan. Subtansi  hukum  pemilihan  umum Indonesia  akhirnya  kehilangan  sifat steril, di sisi lain publik secara umum
53 Ibid, 87.
54 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori  Hukum  Mengingat,  Mengunpulkan,  dan Membuka  Kembali, Kedelapan  (Bandung: Refika Aditama, 2015) , 4.
menerima  begitu  saja  atas  larangan keterlibatan  “putih  abu-abu”  dalam demonstrasi September 2019. Terlebih lagi justifikasi dilakukan oleh politisi,  birokrasi,  sampai  pada  dunia pendidikan,  tanpa  memperhatikan subtansi  hukum  pemilihan  umum terutama berkenaan dengan pendewasaan  hukum.  Padahal  secara pendewasan  hukum  sendiri  “putih abu-abu” telah dilakukan sebagaimana syarat memilih.
Pendewasaan  secara  subtansi hukum pemilihan umum di Indonesia, jelas merupakan bentuk pendewasaan setengah hati hanya untuk menyemarakan  pesta  demokrasi  lima tahunan  belaka.  Praktik  unik  dan menarik  melahirkan  pengingkaran terhadap  asas lex  specialis  derogat  legi generali .  Tidak  ada  alasan  kuat,  sebab secara  usia  “putih  abu-abu”  telah melalui  proses  pendewasaan  melalui subtansi  hukum  pemilihan  umum. Label  anak-anak  dan  labil,  digiring bukan  pada  ranah lex  specialis melainkan pada ranah legi generali yang dilakukan oleh politisi, birokrasi, dan dunia  pendidikan.  Contoh  dilakukan Muhajir  Effendy  selaku  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  dengan  menerbitkan  Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan  Keterlibatan  Peserta Didik  dalam  Aksi  Unjuk  Rasa  yang Berpotensi Kekerasan. 55 Surat edaran tersebut jelas merupakan ‘propaganda
55 CNN  Indonesia,  “Mendikbud  Terbitkan Surat  Edaran  Siswa  Ikut  Demo”,  last modified  2019.  Accessed  october  13,  2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20 190929154851-20-435127/mendikbud-
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
persuasi’  untuk  menghindari  prinsip lex  specialis dalam  undang-undang pemilu.  Tanpa  mempertimbangan subtansi  hukum  pemilihan  umum  di Indonesia  kemudian  menggunakan prinsip legi  generalis yang  ditunjukan pada semua pelajar. ‘Politisi  dan  birokrasi  juga  rasa enggan dilakukan oleh Nasrudin Aziz selaku  Wali  Kota  Cirebon  dan beberapa  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  untuk  mengatakan pelajar  pada  demonstrasi  di  Cirebon. Masih  beruntung  beberapa  pendemo mendorong  Nasrudin  Azis  untuk berkata  pelajar,  walaupun  sedikit merasa tertekan.
Rupanya  dunia  pendidikan dalam  melindungi  pelajar  sendiri, semakin tidak masuk akal, sebagaimana ungkapan Ade Erlangga sebagai Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan  Masyarakat  Kemendikbud yang  menyatakan: “...imbauan  mengacu pada Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak,  setiap  anak  berhak memperoleh  perlindungan  dari  pelibatan dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur kekerasa ”. 56 Tanpa disadari, justru para pemangku  kebijakanlah  melakukan blunder politik  berlindung  pada negara. 57 K.C. Wheare menamakannya kesucian  konstitusi  yang  diabaikan.
terbitkan-surat-edaran-larangan-siswa-ikut- demo.
56 Indra Komara, “Demo Ricuh, Kemendikbud  Minta  Pemda  Larang  Pelajar Terlibat  Unjuk  Rasa”,  last  modified  2019. Accessed october 13, 2019.
Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum,  merupakan  undang-undang organik,  mendapat  perlindungan khusus  dari  Undang-Undang  Dasar 1945.    Sangat  jelas  para  pemangku kebijkan melanggar kesucian Undang- Undang  Dasar  1945,  hanya  untuk mengamankan demonstrasi atas keterlibatan suara putih abu-abu. Berbeda dengan Imbauan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, bukan merupakan  undang-undang  organik. Suara  putih  abu-abu,  mengalami pengkebirian  secara  politik  dengan justifikasi  anak-anak,  labil,  jelas menghilangkan  subtansi  hukum. Pengkebirian  politik,  menjadikan pendewasaan  mengalami  kendala ditambah  lagi  adanya  opini  publik yang ikut menjustifikasi pengkebirian politik  tersebut. Ada  kemungkinan, kurang memahami makna pedewasaan subtansi hukum, dikibatkan syarat dewasa di Indonesia yang berbeda-beda. Menilai putih abu- abu masih anak-anak, labil, mengesampingkan pendewasaan yang telah diberikan dan mendapat jaminan hukum.  Adapun  usia  dewasa  secara hukum  berbeda-beda  dapat  dilihat pada  beberapa  aturan  hukum, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
https://news.detik.com/berita/d- 4722049/demo-ricuh-kemendikbud-minta- pemda-larang-pelajar-terlibat-unjuk-rasa.
57 Sarip,  “Memaknai  Delik  dan  Delik  Tata Negara”, Jurnal De Lega Lata 4, no 2 (2019): 189-210.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
Tabel 1. Batas Usia Dewasa di Indonesia 58 Peraturan Dewasa KUH Perdata Pasal 330  21 (duapuluh satu) tahun;  Sudah menikah KUHP Pasal 45  21 (dua puluh satu) tahun; Kompilasi Hk. Islam Pasal 9 Ayat (1)  21 (dua puluh satu) tahun;  Boleh belum menikah UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1)  16 (enam belas) tahun perempuan;  18 (delapan belas) tahun laki-laki UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dibubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
 Kurang dari 18 (delapan belas) tahun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu  17 (tujuh belas) tahun UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat (1)  17 (tujuh belas) tahun;  Sudah kawin UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaan Republik Indinesia  18 (delapan belas) tahun;  Boleh belum kawin
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  18 (delapan belas) tahun UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  18 (delapan belas) tahun. Catatan :  Penulis  hanya  menyajikan beberapa undang-undang saja,  kemungkinan  besar masih  banyak  perundang- undangan  yang  mematok syarat  dewasa  berbeda  di Indonesia.
Data  pada  Tabel  1,  ada  dua undang-undang  di  Indonesia  yang menetapkan  usia  dewas  17  (tujuh belas)  tahun,  yakni:  (1)  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013
58 Dihimpun  dari  beberapa  sumber  hukum formil.
59 Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  menyetujui  untuk  mematok  usia menikah  adalah  18  (delapan  belas)  tahun. CNN-Indonesia,  “Panja  UU  Perkawinan
tentang Administrasi Kependudukan; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum.
Walaupun ada yang menetapkan usia 16 (enam belas) tahun pada Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dinilai diskriminasi. 59 Tidak  heran  juga apabila  undang-undang  perkawinan saat sekarang mendapatkan perhatian secara khusus berkenaan dengan usia minimal  menikah  bagi  perempuan secara  subtansi  hukum  perkawinan.
Namun,  undang-undang  perkawinan tidak akan mendapatkan sorotan yang khusus  dalam  pembahasan,  hal  ini untuk menghindari melebarnya pembahasan. Setidaknya memberikan pembelajaran  berkenaan  usia  dewasa yang mematok usia minimal di bawah 18 tahun ternyata mengalami hal yang serupa. Begitu juga, kelak administrasi kependudukan akan mengalami dilema  apabila  tidak  konsisten  sesuai dengan perkembangan jaman. Selebihnya  mematok  usia  minimal dewasa 18 (delapan belas) tahun. Apa  yang  dilakukan  politisi,
birokrasi,  dan  pendidikan  bersandar pada  usia  anak  18  (delapan  belas) tahun  sebagaimana  undang-undang perlindungan anak, digunakan sebagai alat  untuk  menjustifikasi  suara  putih abu-abu  dalam  demonstrasi.  Kurang tepat juga apabila melihat usia minimal untuk  memilih  dalam  pemilu  secara
Sepakati Usia Minimal Nikah 18 Tahun”, last modified  2019.  Accessed  october  13,  2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20 190903160823-20-427169/panja-uu- perkawinan-sepakati-usia-minimal-nikah-18- tahun.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
subtansi  hukum  pemilu  17  (tujuh belas)  tahun  tidak  dijadikan  dasarnya atau  pertimbangan  bagi  politisi, birokrasi,  dan  dunia  pendidikan. Sandaran tersebut telah mengenarilisasi  suara  putih  abu-abu layaknya  sebagai  pelajar  yang  masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Generalisir  yang  diberlakukan  pada usia  putih  abu-abu  kurang  tepat, implikasi  akan  berdampak  pada  hasil pemilih.  Menilai  suara  putih  abu-abu masih  anak-anak,  labil,  kemudian tidak  mendudukan  selayaknya  subjek hukum pemilu. Sebagai prediksi, hasil pemilu baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  bahkan  Persiden,  jangan pernah tersinggung apabila dikatakan sebagai anak-anak dan labil. Sekaligus ancaman  serius  bagi  masa  depan demokrasi  Indonesia  bahkan  negara Indonesia sendiri. Sifat Kepastian Hukum Ideal Bagi Keterlibatan Pelajar Persoalan  besar  yang  harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan pemilu  demokrastis  dapat  dilakukan dengan  cara  revitalisasi  subtansi pemilu.  Jaminan  keadilan  subtansi dapat dilihat pada Pasal 28D Undang- Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan  hak  tiap  orang  untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Revitalisasi  subtansi  pemilu  sebagai cara  pandang  negara  demokratis
60 H.  Nihaya  M.,  “Demokrasi  dan Problematikanya  di  Indonesia”, Jurnal Wawasan Islam Selesana 10, no 2 (2016): 25-49.
menjadi  mendesak  setelah  adanya suara  putih  abu-abu  sumir  dalam demonstrasi September 2019. Revitalisasi  subtansi  pemilu  perlu dilakukan untuk memperkecil padangan-pandangan  yang  terkesan memarjinalkan  suara  putih  abu-abu, memberikan  kepastian  hukum,  dan harmonisasi  hukum  di  Indonesia.
Upaya  revitalisasi  subtansi  pemilu sendiri berarti menginternalkan kenyataan  fakta-fakta  demonstrasi sebagai  bahan  pertimbangan  muatan hukum  pemilu,  memiliki  kedudukan sama, hak politik sebagai warga negara yang telah didewasakan oleh undang- undang. Subtansi  hukum  ideal  harus memberikan kepastian hukum, proses pemilu  menghasilkan  pemimpin, keadilan  lahir  dari  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  dalam negara.  Indonesia  sebagai  negara demokrasi tentunya harus melaksanakan subtansi hukum pemilu dan menciptakan keadilan sebagaimana  tujuan  ideal  demokrasi itu  sendiri. 60 Negara  demokrasi  yang kurang memperhatikan ketiga komponen akan mengalami kesulitan- kesulitan  dalam  menjalankan  roda demokrasinya.  Persepsi  keterlibatkan suara putih abu-abu dalam demonstrasi,  bertumpu  pada  sifat yang  masih  anak-anak  dan  sifat  yang masih  labil.  Mengacu      Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dibubah dengan Undang-Undang
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
Nomor  35  Tahun  2014,  disandingkan dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Usia  putih  abu-abu  sendiri  merupakan usia tengah antara kedua undang-undang tersebut. Sebagaimana tabel 2. Tabel 2. Usia Dewasa Pemilu dan
Usia Anak 61 Nama Anak Dewa sa Keterangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014 -18 =18 ke atas
Dikatakan sebagai anak-anak apabila kurang dari 18 tahun dan dewasa 18 tahun ke atas
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum -17 =17 ke atas, sudah nikah, perna h nikah Dikatakan belum memiliki hak memili ketika belum 17 tahun, kurang dari 17 asalkan sudah nikah atau sudah pernah nikah Melihat  subtansi  hukum  anak dan  subtansi  hukum  pemilu,  suara putih abu-abu berada sebagian masih anak-anak dan sebagian telah dewasa.
Dikatakan  masih  sebagian  anak-anak apabila  memakai  subtansi  hukum perlindungan anak, apabila menggunakan subtansi hukum pemilu tentunya tidak demikian bahkan dapat dikatakan dewasa. Keadaan semacam ini  menjadikan  dilema  tersendiri  bagi pihak  keamanan  dalam  mengawal demonstrasi.  Setidaknya  ada  dua kemungkinan yang menjadikan pihak keamanan  menjadi  sasaran  amarah
61 Data  persandingan  dilakukan  untuk mengetahui keberadaan antara usia anak dan usia dewasa dalam dua undang-undang yang menimbulkan  dilema  pada  saat  demonstrasi yang melibatkan pelajar pada September 2019. 62 Hary  Aryanti,  “Temui  Pelajar  di  Polda Metro Jaya, Kak Seto Sebut Ada yang Demo Karena  Ikut-ikutan”,  last  modified  2019. Accessed
october 15, 2019.
para  demonstran:  (1)  Terpancing amarah suara putih abu-abu pada saat demonstrasi;  (2)  Anggapan  pihak keamanan bahwa suara putih abu-abu belum  saatnya  melakukan  aksi  turun ke  jalan.  Artinya  apa  yang  dilakukan pihak  keamanan  tidak  serta  merta dapat  disalahkan,  pihak  keamanan sendiri  mengalami  kesulitan  dalam mengendalikan  suara  putih  abu-abu. Apabila  dilakukan  penanganan  yang berlebih, akan ada anggapan terhadap pihak keamanan keras terhadap anak- anak  dan  tentunya  pembelaan  pun tidak  tanggung-tanggung  dari  para aktivis anak.
Seto  Mulyadi  sebagai  seorang aktivis perlindungan anak, menjenguk pelajar  di  Polda  Metro  Jaya,  setelah ratusan  anak  diamankan  karena  ikut demonstrasi. 62 Terlihat sangat jelas apa yang dilakukan Seto Mulyadi memandang bahwa usia pelajar masih anak-anak, pandangan tersebut tentunya  telah  mengesampingkan subtansi hukum pemilu sendiri. Selain itu juga pihak keamanan memandang usia  pelajar  masih  anak-anak  yang mengacu pada sistem peradilan anak.
Adapun  yang  menjadi  tumpuan peradilan  anak  sering  dinamakan sebagai restorative justice
yang mengedepankan  prinsip  musyawarah pada  perkara  pidana. 63 Sebagai
https://www.merdeka.com/peristiwa/temui -pelajar-di-polda-metro-jaya-kak-seto-sebut- ada-yang-demo-karena-ikut-ikutan.html.
63 Kementerian  Hukum  dan  HAN  Republik Indonesia, Penerapan  Restorative  Justice  Pada Tindak  Pidana  Anak, Kesatu  (Jakarta:  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan HAM, 2016), 2.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
harapannya  mengurangi  anak-anak yang  ditahan,  kemudian  divonis penjara,  kemudian  menghapuskan stigma  dan  mengembalikan  anak menjadi manusia normal. Pemahaman akan  anak  dan  pelajar  yang mengesampingkan  subtansi  hukum pemilu terjebak pada faktor penegakan  hukum  terhadap  anak, yakni: (1) Faktor perundang- undangan  pemilu  dan  anak  yang mematok  usia  dewasa  berbeda;  (2) Aparat penegak hukum yang mengalami  kesulitan  melihat  pelajar sendiri;  (3)  Dunia  pendidikan terutama  sekolah  yang  kurang  jeli dalam  melihat  kedua  undang-undang pemilu  dan  anak;  (4)  Masyarakat mudah digiring oleh opini untuk ikut serta  melakukan  justifikasi  terhadap pelajar;  (5)  Adanya  anggapan  apabila masih  pelajar  belum  layak  dikatakan dewasa.
Bahkan  ada  sekolah  yang  telah berani  mengambil  keputusan  untuk mengeluarkan  pelajar  yang  ikut demonstrasi dari
sekolahnya.
Sebagaimana  dilakukan  salah  satu Sekolah  Menengah  Kejuruan  di
Kabupaten  Purworejo. 64 Walaupun pihak sekolah sendiri membantah atas kejadian  dikeluarkan  pelajar  yang disebabkan karena ikut demonstrasi di Magelang.  Terlepas  dari  benar  atau tidaknya  kejadian  tersebut,  ada  hal
64 Riska  Farasonalia,  “2  Pelajar  Dikeluarkan Dari  Sekolah  kerena  ikut  Demo,  ini Penjelasan”, ”, last modified 2019. Accessed october 15, 2019. https://regional.kompas.com/read/2019/10 /02/18200081/2-pelajar-dikeluarkan-dari- sekolah-karena-ikut-demo-ini- penjelasannya?page=all.
yang  dapat  dijadikan  bahan  masukan bagi subtansi hukum pemilu ternyata, kedua  anak  tersebut  telah  mencapai usia  17  (tujuh  belas)  tahun.  Bahkan Muhajir Effendy telah melarang sanksi dalam  bentuk  mengeluarkan  siswa gara-gara  ikut  demo.  Begitu  juga dengan  Komis  Perlindungan  Anak Indonesia  tidak  setuju  apabila  anak yang  ikut  demo  dikeluarkan  dari sekolah.  Anies  Baswedan  selaku Guburnur  Jakarta  pelajar  ikut demonstrasi  tidak  akan  mencabut Kartu  Jakarta  Pintar,  justru  harus diselesaikan  secara  hukum.  Sangat terlihat  bahwa  dalam  menyelesaikan pelajar  yang  demonstrasi  belum  ada kesepakatan, tentunya hal inilah yang semakin  menguatkan  bahwa  harus dilakukan  revitalisasi  subtansi  pemilu terutama  berkenaan  dengan  usia minimal memilih dalam pemilu.
Batas  dewasa  antara  usia minimal  memilih  dan  usia  anak-anak sebagaimana  dalam  persandingan hukum,  merupakan  pengingkaran terhadap rambu-rambu pembangunan nasional.  Sejalan  dengan  pernyataan Moh.  Mahfud  MD,  setidaknya  ada empat  hal  yang  harus  diperhatikan dalam menjaga hukum nasional: 65 (1) Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi/keutuhan  kesatuan  ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan untuk  melindungi  segenap  bangsa
65 Muhammadi  Azil  Maksur,  Ridwan  Arifin, Aprilia  Nirawita,  Rahayu  Fery  Anita  Sari, Uyup  Surya  Ningsih,  eds., Revitalisasi  Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Persepektif Negara Hukum, (Semarang:  Fakultas  Hukum  Unes, 2016), 4.
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
Indonesia. (2) Hukum nasional harus dibangun  secara  demokratis  dan nomokratis dalam arti harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi  masyarakat  luas  melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. (3) Hukum nasional harus mampu  menciptakan  keadilan  sosial dalam arti harus mempu memperpendek  jurang  antara  yang kuat  dan  yang  lemah,  serta  memberi proteksi  yang  khusus  terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan  dengan  golongan  yang kuat baik dari luar maupun dari dalam.
Tanpa proteksi dari hukum golongan lemah  pasti  akan  selalu  kalah  jika dilepaskan  bersaing  atau  bertarung bebas dengan golongan yang kuat. (4) Hukum  harus  menjamin  toleransi beragama  yang  berkeadaban  antar pemeluknya. Sangat jelas suara putih abu-abu yang telah mendapatkan pendewasaannya  melalui  hukum pemilu,  telah  menuai  ketidakadilan terhadap hak-haknya untuk mengawal demokrasi.  Kegagalan  suara  putih abu-abu  dalam  mengawal  demokrasi pada  dasarnya  bertumpu  pada ketidakharmonisan  antara  penentuan usia dewasa antara usia anak dan usia dewa  dalam  undang-undang  pemilu.
Ketidakharmonisan inilah yang menyebabkan benturan-benturan yang dihadapi hukum nasional secara keseluruhan berkenaan dengan pemilu dan anak di Indonesia. Selain budaya masyarakat, para pengambil kebijakan akhirnya  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  yang  tidak  memiliki  dasar hukum  yang  jelas.  Melihat  kejadian-
kejadian demonstrasi yang melibatkan suara  putih  abu-abu  mengalami kesulitan tersendiri, selayaknya dilakukan  revitalisasi.  Revitalisasi subtansi  pemilu  sendiri  bukan bermaksud  untuk  memarjinalkan kembali suara putih abu-abu, melainkan  untuk  mengantisipasi  dari hal-hal  yang  tidak  diharapkan sebagaimana  yang  terjadi  pada demonstrasi September 2019.
D. Kesimpulan dan Saran
Penguatan  suara  putih  abu-abu sebagai  subjek  hukum  dalam  pemilu secara  subtansi  telah  melalui  proses pendewasaan  secara  hukum  yang berkenaan  dengan  pemilu.  Proses pendewasaan  secara  subtansi  pemilu telah  mematok  usia  17  (tujuh  belas) tahun, menjadikannya sebagai pemilih pemula.  Sebagai  subjek  hukum seharusnya diperlakukan sama, praktinya pada pengawalan demokrasi melalui sarana demonstrasi menjadikannya semakin tidak mendapatkan  tempat  yang  adil. Penilaian  sifat  yang  masih  anak-anak dan  labil,  kemudian  didorong  opini publik semakin melemahkan posisinya sebagai  subjek  hukum  pemilu. Anggapan  tersebut,  melahirkan  suara putih  abu-abu  hanya  digunakan sebagai  alat  untuk  mengantisipasi golput  dalam  pemilu  2019.  Proses beriringan  dengan  hasil  pemilu  akan melahirkan  suara anak-anak dan labil di  legislatif  maupun  eksekutif. Perbedaan-perbedaan pemahaman akan  demonstrasi  yang  melibatkan suara putih abu-abu tidak lain adanya dua peraturan hukum yang digunakan berbeda  yakni  aturan  pemilu  dan
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
aturan untuk anak-anak di Indonesia.
Respon  baik  dari  dunia  pendidikan maupun  aktivis  anak  sangat  jelas memberikan gambaran ketidakharmonisan  yang  disebabkan oleh aturan hukum. Bagitu juga kepala daerah  tidak  mau  mengambil  risiko atas  kejadian  demonstrasi  yang melibatkan  suara  putih  abu-abu  yang secara politik tentunya harus didudukan sama. Revitalisasi subtansi hukum  secara  otomatis  diperlukan untuk mencegah sekaligus melindungi suara putih abu-abu yang dinilai masih anak-anak dan labil. Sebagai  saran  negara  tetap mempertahankan usia minimal memilih adalah 17 (tujuh belas) tahun, maka  negara  harus  mengakui  suara putih  abu-abu  sebagai  subjek  hukum penuh  dalam  pemilu.  Kemudian apabila  negara  menganggap  suara putih  abu-abu  masih  anak-anak  dan labil ada baiknya melakukan revitalisasi  subtansi  pemilu,  sebagai bentuk harmonisisasi negara hukum.
DAFTAR PUSTAKA . A.  Dardiri,  “Sepintas  Tentang  Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya Dalam Pertanggungjawaban Moral”, Jurnal Filsafat, seri 10, (1992), 17, 17- Adi  Soeprapto,  Susilasti  DN,  dan Basuki Agus Suparno, “Komunikasi  Dalam  Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014  di  DIY”, Jurnal  Komunikasi 12, no 1 (2016): 39-54.
Agustinus  Danan  Suka  Dharma, “Keberagamanan Pengaturan Usia  Dewasa  Seseorang  Untuk Melakukan  Perbuatan  Hukum
Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia”, Jurnal Repertorium II, no 2 (2015) 170. Allen  Wood,  “Propaganda  and Democracy”, An  International Journal  for  Theory,  History  and Foundations  of  Science,  Theoria 31, no  3  (2016),  382.  DOI: 10.1387/theoria.16384. Amia  Srinivasan,  “Philosophy  and Ideology ”,  An International Journal for Theory, History and Foundations of Science,  Theoria 31,  no  3  (2016), 375. DOI: 10.1387/theoria.16446. Andi  Nursaiful.  “Perbedaan  Sistem Pemilu Di Berbagai Negara”, last mofied  2014.  Accessed  october 7, 2019, https://mensobsession.com/arti cle/detail/504/perbedaan- sistem-pemilu-di-berbagai-
negara . Bagir  Manan, Hukum  Positif  Indonesia, (Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2004), 58. Bahkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  menyetujui untuk  mematok  usia  menikah adalah  18  (delapan  belas)  tahun. CNN-Indonesia,  “Panja  UU Perkawinan Sepakati Usia Minimal  Nikah  18  Tahun”,  last modified 2019. Accessed october 13, 2019. https://www.cnnindonesia.com /nasional/20190903160823-20-
427169/panja-uu-perkawinan-
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
sepakati-usia-minimal-nikah-18- tahun . Basuki Rahmat dan Esther, “Perilaku Pemilih  Pemula  Dalam  Pilkada Serentak  Di  Kecamatan  Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015”,
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja
XLII, no 2 (2016): 25-35. C.F. Strong, Modern Political Constitutional: An Introduction to the Comparative  Study  of  Their  History and Existing Form. Terj. Derta Sri Widowatie, Kesepuluh. (Bandung:  Nusamedia,  2015), 240. Candidate Number:7013 , International  Humanitarian  Law as Lex  Specialis and  Convention Refugee  Claims  in  Canada: Revisiting Canada’s 1996 Guidelines  on  Civilian  Non- Combatants  Fearing  Persecution  in Civil War Situations Given Recent
Developments  in  International Law  (Canada: University of Olso, Faculty of Law, 2015). CNN Indonesia, “Mendikbud Terbitkan  Surat  Edaran  Siswa Ikut Demo”, last modified 2019.
Accessed  october  13,  2019. https://www.cnnindonesia.com /nasional/20190929154851-20- 435127/mendikbud-terbitkan- surat-edaran-larangan-siswa-ikut- demo . Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia  dan  Badan  Hukum”, Jurnal  Refleksi  Hukum  8, no 1(2014): 73-92.
Franky Satrio Darmawan, “Penerapan
Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi
Generalis  Terhadap  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana
Perjudian  Togel  Secara  Online Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT.UTR ”, Jurnal  Hukum  Adigama (2018). Shinta  Agustina,  “Implementasi Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 44, no 4 (2015).
H.  Nihaya  M.,  “Demokrasi  dan Problematikanya  di  Indonesia”,
Jurnal  Wawasan  Islam  Selesana  10, no 2 (2016): 25-49.
H.R.  Otje  Salman  dan  Anthon  F.
Susanto, Teori  Hukum  Mengingat, Mengunpulkan, dan Membuka Kembali, Kedelapan  (Bandung: Refika Aditama, 2015) , 4.
Harison  Citrawan,  “Pemilu,  Ruang Publik,  dan  Ham”,  Jurnal Humanis1, no x, (2014) 4. Hary Aryanti, “Temui Pelajar di Polda
Metro Jaya, Kak Seto Sebut Ada yang Demo Karena Ikut-ikutan”, last  modified  2019.  Accessed october 15, 2019. https://www.merdeka.com/peri stiwa/temui-pelajar-di-polda-
metro-jaya-kak-seto-sebut-ada- yang-demo-karena-ikut- ikutan.html . Indra  Komara,  “Demo  Ricuh, Kemendikbud  Minta  Pemda Larang  Pelajar  Terlibat  Unjuk Rasa”,  last  modified  2019. Accessed  october  13,  2019. https://news.detik.com/berita/ d-4722049/demo-ricuh-
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
kemendikbud-minta-pemda- larang-pelajar-terlibat-unjuk-rasa . Iswahyudi, “Implikasi Neoplatonisme Dalam  Pemikiran  Islam  dan Penelusuran Epistemologis Paham Pluralisme”, Teosofi: Jurnal Taswuf dan Pemikiran Islam 5, no 2 (2015): 381, 337-403. Jerzy  Parchomiuk,  “The  Proctection of  Legitimate  Expectation  in Administrative Law: A Horizontal  Perspective”, Baltic Journal of Law & Politics 10, no 2
(2017), 3. John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum  Suatu  Pengantar, Kelima.
(Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2011), 35. John Klienberg, Jens Ludwig, Sendhil
Mullainathan,  and    Cas  R.
Suntein,  “Discrimination  in  the Age  of  Algorithms”, Journal  of Legal  Analysis 10,  (2018),  113, 113–174, https://doi.org/10.1093/jla/laz0
01 .
K.C Wherare, Modern Constitution, Terj. Muhammad  Hardani,  Kesatu. (Surabaya: Pustaka Eurika, 2003), 75. Karen Armstrong, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian  Tuhan  Yang  Dilakukan Oleh  Orang-Orang  Yahudi,  Kristen, dan  Islam  Selama  4.000  Tahun, (Bandung: Mizan, 2002), 20. Kementerian  Hukum  dan  HAN Republik  Indonesia, Penerapan
Restorative  Justice  Pada  Tindak Pidana  Anak, Kesatu  (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum  dan HAM, 2016), 2. Loina  Lalolo  Krina  Perangin  Angin dan Munawaroh Zainal, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula  Dalam  Bingkai  Jejaring
Sosial  di  Media  Sosial”, Jurnal
ASPIKOM  3, no  4  (2018):  737- 753.
M.  Gufron,  “Makna  Kedewasaan
Dalam  Perkawinan”, Jurnal  Al- Hukma 06, no 2 (2016): 319-336. Marcus  P.  Adam,  “Hobbes’s  Law  of Nature  in  Leviathan  as  a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes”, Philosopher’ Imprint Journal 19, no 5 (2019), 1. Misnal  Munir,  “Pengaruh  Filsafat Nietzsche Terhadap Perkembangan  Filsafat  Barat Kontemporer”, Jurnal Filsafat 21, no  2,  (2011):  135,  134-146 https://doi.org/10.22146/jf.311 3 . Moh.  Ali  Wafa,  “Telaah  Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut  Hukum  Islam”, Jurnal Ilmu  Syariah  Ahkam 17,  no  2
(2017) 291-292. Mohammad Muslih, “Konsep Tuhan Niectzsche  dan  Pengaruhnya Terhadap  Pemikiran  Liberal”, Kalimah:  Jurnal  Studi  Agama- Agama dan Pemikiran Islam 16, no 2  (2018):  136,  135-137 DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm .v16i2.2870 Muhammad  Sholikhin,  Filsafat  dan
Metafisika  dalam  Islam:  Sebuah Penjelajahan  Nalar,  Pengalaman Mistik,  dan  Perjalanan  Aliran Manunggaling Kawula Gusti,
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
(Yogjakarta:  Narasi,  2008),  161– 168. Muhammadi  Azil  Maksur,  Ridwan Arifin,  Aprilia  Nirawita,  Rahayu
Fery  Anita  Sari,  Uyup  Surya Ningsih,  eds., Revitalisasi  Ideologi Pancasila  Dalam  Aras  Global Persepektif Negara Hukum, (Semarang:  Fakultas  Hukum Unes, 2016), 4. Natalya  Letova  &  Igor  Kozhokar, Legal  Status  of  a  Child  in  Family
Legislation of the Russian Federation and  CIS:  Comparative  Legal Analysis ,  7(3)  Russian  Law Journal  82–106  (2019).  84. https://doi.org/10.17589/2309- 8678-2019-7-3-82-106 . Nurcholis,  “Penetapan  Usia  Dewasa Cakap  Hukum  Berdasarkan Perundang-Undangan dan Hukum  Islam”, Jurnal  Pemikiran
Hukum dan Hukum Islam Yudisia, 8 no 1, (2017), 75-76. Oki  Wahju  Budijanto,  “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, Jurnal De Jure 16, no 3 (2016): 291-306. Yustianus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Peradilan”, Jurnal Humaniora 3,  no  2,  (2012),  346, 345-353. Pauline Kliengeld & Marcus Willaschek, “Autonomy Without Paradox:  Kant,  Self-Legislation and  the  Moral  Law” Philosopher’ Imprint Journal 19, no 5 (2019), 2. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum, Kedua  belas  (Jakarta: Prenadamedia, 2016): 141. Primandha  Sukma  Nur  Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”, Jurnal  Pendidikan  Ilmu-
Ilmu Sosial 10, no 1(2018): 57-62. R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan Martalena  Pohan, Hukum  Orang dan  Keluarg, (Surabaya:  Airlangga Universiti Press, 1991): 234. Raden  Muhamad  Ibnu  Mazjah, “Pertanggungjawaban Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Persepektif Tanggungjawab  Korporasi”, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16, no 2 (2018): 192-210. Riska Farasonalia, “2 Pelajar Dikeluarkan Dari Sekolah kerena ikut Demo, ini Penjelasan”, ”, last modified 2019. Accessed october 15, 2019. https://regional.kompas.com/re ad/2019/10/02/18200081/2- pelajar-dikeluarkan-dari-sekolah-
karena-ikut-demo-ini- penjelasannya?page=all . Ryan  Preston-Roedder,  “  Civic Trust”, Philosopher’ Imprint Journal 17, no 4 (2017), 4. Salman  Luthan,  “Dialektika  Hukum dan  Moral  dalam  Persefektif Filsafat  Hukum”, Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum 19, no 19 (2012),
507, 506 Sarip  Sarip  dan  Reza  Aristiwan, Pemikiran  Kritis  dan  Strategi Pembaharuan Hukum : “Revitalisasi Pemilu Atas Keterlibatan  Suara  “Putih  Abu- Abu” Pada Demonstrasi”. Prosiding  Konferensi  Ilmiah Badan Penelitian dan
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:Balibangkumham  2019), 133. Sarip  Sarip,  and  Abdul  Wahid,
“Kemajemukan  Visi  Negara Hukum  Pancasila  dalam  Misi Negara  Hukum  Indonesia”, Jurnal  Refleksi  Hukum  2,  no  2 (2018) 114. Sarip.S,  “Memaknai  Delik  dan  Delik Tata Negara”, Jurnal De Lega Lata
4, no 2 (2019): 189-210.
Stanislav  sheverdyaev  &  Alina shenfeldt, Evolution of the Concept of Political  Corruption  in  Western  and
Russian  Political  Science  and  Law , 7(2)  Russian  Law  Journal  53–80 (2019). 56. https://doi.org/10.17589/2309- 8678-2019-7-2-53-80 Sudrajat,  “Yunani  Sebagai  Icon
Peradaban  Barat”,  Jurnal  Istoria VIII, no 1 (2010): 25. Sumabroto,  Sugihardjo,  Budiawan, Sejarah  Peradaban  Barat  Klasik: Dari  Sejarah  Hingga  Runtuhnya Romawi, (Yogyakarta:  Liberty, 1989), 78. Toni Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang  Dishabilitas  Mental Ditinjua  Dari  Persepektif  Hak Asasi Manusia” 10, no 1  (2019), 29. Topo  Santoso, Tindak  Pidana  Pemilu, Cet-1  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006),  148.  Lihat  Nur  Hidayat Sardini, Restorasi  Penyelenggaraan Pemilu  di  Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 130.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945, (Republik
Indonesia, 1945). Undang- undang organik sendiri pembentukannya didasarkan pada  perintah  UUD  atau konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Republik Indonesia, 2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Republik Indonesia,  2017),  menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan  Umum,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu untuk disatukan dan disederhanakan. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017Tentang Pemilihan Umum (Republik Indonesia, 2017). Winarno  Narmoatmojo,  “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”, Jurnal  Ketahanan Nasional XVIII, no 3 (2012): 23- 34. Y.  Hartono  dan  E.  Mery  Christian Putri, “Pandangan Pemilih Pemula  Terhadap  Pemilihan Umum  di  Indonesia  (Kajian Terhadap Pandangan Siswa SMA
FH UM Cirebon
Sarip, Analisis Keterlibatan …
Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden)”, Jurnal  Hukum  Justitia  Et  Pax  31, no 2 (2015):