Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 1 (2021): 81-105
Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-

## Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan
Yudha Aji Pangestu*;Bernard Sipahutar; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: yudhapangestu1354@gmail.com Submission : 26 Agustus 2020 Revision : 03 Maret 2021 Publication : 18 Maret 2021

## Abstract
The purpose of this research is to find out how the implementation of the  principles  of  international  trade  of  General  Agreement  on  Tariffs and Trade (GATT) and Law Number 7 of 2014 concerning Trade and to find out how the harmonization of the principles of international trade of  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT)  in  Law  No.  7  of 2014  concerning  Trade.  This  type  of  research  is  normative  legal research. The results of the research that have been carried out are the implementation  of  the  principles  of  international  trade  of  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT ) and Law Number 7 of 2014 concerning  Trade,  based  on  Law  Number  7  of  1994  concerning Ratification  of  the  Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization. World Trade) contains content or material that contains GATT / WTO principle arrangements, namely in letters A, B, and C, as well  as  harmonization  of  the  principles  of  international  trade  of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  in Law Number 7 of 2014  concerning  Trade,  that  In  Law  Number  7  of  2014  concerning Trade,  there  are  several  legal  principles  in  international  trade arrangements.  The  conclusion  of  this  study  is  that  based  on  Law Number  7  of  1994  concerning  Ratification  of  the  Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization,  there  is  content  or material that contains the principles of GATT / WTO, namely in letters
A, B, and C, as well as harmonization of the principles of international trade  of  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT)  in  Law Number  7  of  2014  concerning  Trade,  that  in  Law  Number  7  of  2014 concerning  Trade  there  are  several  legal  principles  in  regulating international trade.
Keywords:  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade, International Trade Law.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah implementasi  prinsip-prinsip  perdagangan  internasional  pada General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT) i dan i Undang i - Undang  Nomor i 7  Tahun i 2014 i Tentang i Perdagangan  dan  untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.  Tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Adapun  hasil penelitian yang telah dilakukan adalah implementasi prinsip-prinsip perdagangan  internasional General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  dan  Undang i -Undang i Nomor i 7 i Tahun  2014 i tentang Perdagangan i , berdasarkan Undang i - i Undang Nomor i 7 i Tahun 1994 Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing i The i World i Trade Organization (Persetujuan  Pembentukan i Organisasi  Perdagangan Dunia)  terdapat  isi  atau  materi  yang  memuat  pengaturan  prinsip GATT/WTO,  yakni  pada  huruf i A, i B i , i dan i C, i serta i harmonisasi prinsip i -prinsip  perdagangan i internasional General  Agreement  on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang i - i Undang i Nomor i 7 Tahun 2014 i Tentang Perdagangan i , bahwa dalam Undang i - i Undang Nomor 7 i Tahun  2014  Tentang i Perdagangan i terdapat  beberapa  prinsip- prinsip  hukum  dalam  pengaturan  perdagangan  internasional. Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  Undang i - i Undang Nomor i 7 i Tahun i 1994 Tentang i Pengesahan Agreement Establishing The  World i Trade  Organization i (Persetujuan i Pembentukan Organisasi i Perdagangan  Dunia)  terdapat  isi  atau  materi  yang memuat  pengaturan  prinsip  GATT/WTO,  yakni  pada i huruf i A i ,  B i , dan i C, i serta i harmonisasi  prinsip- i prinsip ii perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) i dalam Undang i - i Undang  Nomor i 7 i Tahun  2014 i Tentang i Perdagangan i , bahwa i dalam i Undang i - i Undang  Nomor i 7 i Tahun i 2014  Tentang Perdagangan i terdapat  beberapa  prinsip-prinsip  hukum  dalam pengaturan perdagangan internasional.
Kata  Kunci: General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade,  Hukum Perdagangan Internasional.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)

## A. Pendahuluan
WTO  merupakan  metamorfosis  dari  Perjanjian  iUmum  Bea Masuk  dan  Perdagangan  iatau  GATT  ( General  Agreement  on Tarrifs and Trade ) yang didirikan tahun 1947, sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, Amerika. Sejak 1947 ada tujuh  perundingan  dagang  dimana  Putaran  Uruguay  adalah perundingan  paling  akhir  yang  terpanjang  (berlangsung  dari September  1986  hingga  April  1994),  rumit  dan  penuh kontroversi  sebelum  melahirkan  WTO. 1 Organisasi  ini memiliki  kedudukan  yang  unik  karena  organisasi  ini  berdiri sendiri  dan  terlepas  dari  badan  kekhususan  PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT  pertama  kali (1948). 2
Dewasa  ini  kegiatan  negara  di  bidang  perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup  rumit  yang  ketentuan-ketentuan  pokoknya  termuat dalam General  Agreement  On  Tariffs  and  Trade (GATT)  yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  hubungan  antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan  kerja  dan  meningkatkan  penghasilan  dan pemenuhan  kebutuhan,  pemanfaatan  sumber-sumber  daya dunia  sepenuhnya,  serta  memperluas  produksi  serta pertukaran barang.
Terbentuknya  WTO  mulai  1  Januari  1995  maka persoalan  tentang  apakah  GATT  sebuah  organisasi internasional atau bukan, kini telah berakhir. GATT 1947 kini diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan annex perjanjian WTO yakni Multilateral Agreement On Trade
1 Akbar Kurnia Putra, Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization . Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan .  Vol.  46,  No.  1,  5 Maret 2016, hal. 97.
2 Huala Adolf .  Hukum  Perdagangan  Internasional. PT  Raja  Grafindo Persada , 2006, hal. 37.
In Goods . Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan  tarif  secara  substansial  dan  juga  hambatan- hambatan  non-tarif  terhadap  perdagangan,  dan  untuk menghilangkan  perlakuan  diskriminatif  dalam  hubungan perdagangan internasional. 3
WTO  berfungsi  untuk  mengatur  dan  memfasilitasi perdagangan  internasional. 4 Perjanjian  yang  diatur  dalam WTO  iantara  lain  meliputi  Perjanjian  Pertanian  AOA), Perjanjian  sektor  Jasa  (GATS),  Perjanjian  HAKI  terkait Perdagangan  (TRIPS),  Perjanjian  Akses  Pasar  Non  Pertanian (NAMA) dan isu investasi termasuk Perjanjian Investasi terkait Perdagangan  (TRIMS).  Organisasi  perdagangan  dunia  atau WTO yang saat ini sudah tidak lagi mengenai soal perdagangan barang saja (sebagaimana yang ada di GATT, pendahulu WTO sebelumnya),  melainkan  telah  meluas  ke  berbagai  sektor ekonomi dan kehidupan manusia, seperti pada pertanian, hak atas  kekayaan  intelektual  (HAKI)  atau  ilmu  pengetahuan, investasi, sektor jasa-jasa dan lain-lainnya. 5
Fungsi  WTO  yang  terpenting  adalah  melancarkan pelaksanaan,  pengadministrasian  dan  lebih  meningkatkan tujuan  dari  perjanjian  pembentukan  WTO  sendiri  serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Di samping itu WTO merupakan forum negosiasi bagi para anggotanya di bidang-bidang  yang  menyangkut  perdagangan  multilateral, forum penyelesaian sengketa. 6 Cara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ini  adalah  dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling
3 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO , Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 87-88.
4 Revy S. M. Korah. Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs  And  Trade (GATT)  Dan World  Trade  Organization (WTO) Dalam  Era  Pasar  Bebas. Jurnal  Hukum  UNSRAT Vol.  22,  No.  7
Agustus 2016, hal. 49.
5 Dewi  Nurul  Musjtari.  Dampak  Liberalisasi  Perdagangan  Dalam
WTOAgreement Terhadap  Ketahanan  Pangan  Indonesia. Kanun
Jurnal Ilmu Hukum No. 63 Agustus 2014, hal. 224-225.
6 Hata, Perdagangan  Internasional  dalam  Sistem  GATT  dan  WTO , Loc. Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
menguntungkan  untuk  mengurangi  tarif  dan  hambatan- hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Sebagai bagian dari Final Act Putaran Uruguay, negara-inegara anggota GATT bersepakat untuk mengakui suatu realita, dan mulai 1 Januari 1995  membentuk  sebuah  organisasi  perdagangan  dunia bernama World Trade Organization (WTO). 7
Hadirnya organisasi dagang dunia yang dikenal sebagai WTO  melahirkan  berbagai  ketentuan  yang  mewarnai perdagangan  internasional,  menempatkan  organisasi  ini sebagai  organisasi  berpengaruh  dalam  perdagangan internasional.  Selanjutnya,  Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat  internasional  yang  ikut  bergabung  dalam organisasi  perdagangan  internasional  atau  WTO  harus mengikuti  aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah  yang  ada  di dalam  organisasi  tersebut.  Kaidah-kaidah  WTO  tersebut dituangkan  ke  dalam  hukum  nasional,  lalu  Indonesia  telah meratifikasi  (pengesahan)  persetujuan  pembentukan  WTO melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  Tentang
Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 8
Adanya perjanjian ini, negara-negara di dunia dapat ikut bergabung  dalam  WTO  dan  juga  tidak,  keikutsertaan  dalam WTO tergantung pada negara itu sendiri, pada kaidah-kaidah internasional  sebagaimana  diatur  oleh  WTO,  termasuk penyelesaian  perselisihan  perdagangan  internasional  yang lebih efektif. 9 Keanggotaan  Indonesia  pada  organisasi  internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional. 10 Prinsip pembentukan dan dasar WTO
7 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO , Loc. Cit . 8 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional , Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 133. 9 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , Cet. kedua, P.T. Alumni, Jakarta, 2018, hal. 10. 10 Jessi Garfield Sawy. Dampak Persetujuan World Trade Organization Terhadap Kebijakan Investasi dan Perdagangan (Studi Kasus: Keberatan
adalah  untuk  mengupayakan  keterbukaan  batas  wilayah, memberikan  jaminan  atas  “ most-favored-nation  principle ” (MFN)  dan  perlakuan  non-diskriminasi  oleh  dan  di  antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. 11
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dalam pelaksanaan berbagai  kebijaksanaan  di  sektor  perdagangan  internasional. Berbagai persetujuan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang  disepakati  di  Marrakesh  merupakan  kesepakatan  untuk memperbaiki  situasi  hubungan  perdagangan  internasional melalui  upaya  memperluas  akses  pasar  barang  dan  jasa, menyempurnakan berbagai peraturan
perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan GATT, dan memperbaiki kelembagaan  atau  institusi  perdagangan  multilateral.  Dengan demikian,  diharapkan  perekonomian  nasional  dengan perekonomian dunia semakin terintegrasi.
Tata  cara  perdagangan  dalam  negeri  berbeda  dengan perdagangan  internasional.  Hal  itu  disebabkan  oleh  faktor- faktor  tertentu  antara  lain  perbedaan  mata  uang,  mata  uang setiap  negara  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain,  faktor selanjutnya,  pembeli  dan  penjual  terpisah  oleh  batas-batas kenegaraan,  barang  harus  dikirim  atau  diangkut  dari  satu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan, seperti peraturan  pabean.  Peraturan-peraturan  ini  mengandung berbagai  pembatasan  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing pemerintah  sehingga  antara  satu  negara  dengan  negara lainnya  tidak  jarang  terdapat  perbedaan  dalam  hukum, takaran dan timbangan, mata uang dan lain sebagainya. 12 Perdagangan antar negara untuk melindungi
pertumbuhan  sektor  ekonomi  dalam  negeri,  misalnya  untuk melindungi  sektor  industri  dan  pertanian  atau  mungkin  juga untuk tujuan penghematan pemakaian devisa negara sehingga perdagangan  internasional  dibatasi  pada  barang  yang  sangat
Anggota WTO Terhadap Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 4/2009). Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 2.
11 Revy S. M. Korah, Op.Cit , hal. 50. 12 M. E. Retno Kadarukmi. Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap
Ekspor Impor Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9, No. 1, 2013, hal. 82.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
perlu  saja.  Pembatasan  semacam  ini  dapat  dianggap  sebagai pembatasan  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  ekonomi semata  dan  bukan  untuk  mencapai  tujuan  politik  luar  negeri tertentu.  Di  samping  itu,  masih  terdapat  pembatasan  yang dilakukan  secara  tidak  langsung,  misalnya  dengan  penetapan bea  masuk  yang  tinggi  ataupun  dengan  mempersulit pemberian izin untuk jenis barang tertentu. Cara semacam ini lebih tepat dikatakan sebagai cara mencapai tujuan fiskal. 13 Langkah  pemerintah  Indonesia  sebagai  salah  satu anggota World Trade Organization (WTO) antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,  menggantikan  produk  hukum  kolonial Bedrijfsregmenterings  Ordonanntie 1934  yang  lebih  banyak mengatur perizinan usaha. 14
Berdasarkan  tujuan  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  memuat  materi  pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam  negeri,  perdagangan  luar  negeri,  perdagangan perbatasan,  standardisasi,  perdagangan  melalui  sistem elektronik,  perlindungan  dan  pengamanan  perdagangan, pemberdayaan  koperasi  serta  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  pengembangan  ekspor,  kerja  sama  perdagangan internasional,  sistem  informasi  perdagangan,  tugas  dan wewenang  pemerintah  di  bidang  perdagangani,  komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan. 15 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan  dibuat  dengan  mengedepankan  kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk  dalam  negeri,  membuat  regulasi  perdagangan  dalam negeri  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen. 16
13 Ibid 14 Syukri Hidayatullah,. Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Arena Hukum Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hal. 272-273.
15 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
16 http://evitays.blogspot.com/2017/05/uu-no-7-tahun-2014-tentang- perdagangan.html?m=1.  Diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 22:37 WIB
Isi  Pasal  22  dan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  Tentang  Perdagangan,  memuat  materi  yang bertentangan  dengan  salah  satu  prinsip World  Trade Organization (WTO)  yakni  persaingan  bebas  ( asymmetric economic conditions, empowering, free competition ). Pasal  22 dan Pasal  25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  Tentang  Perdagangan,  menetapkan  pemerintah melakukan  keberpihakan  melalui  promosi,  sosialisasi,  atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam  negeri.  Sedangkan,  prinsip  persaingan  bebas ( asymerical economic conditionsi, empoweringi, free competition ) adalah gagasan tentang keharusan
memperhatikan  kondisi  asimetris  masyarakat  internasional, penyetaraan  daya  saingi,  dan  persaingan  bebas  iyang dikemukakan oleh Adam Smith. 17
Sangat  terlihat  jelas  bahwa  Undangi-Undang  tersebut dijadikan  sebagai  bentuk  protect  pemerintah  bagi  sistem perekonomian  nasional.  Lalu  ikemudian,  ibagaimana  dengan prinsip  perdagangan  internasional World  Trade  Organization (WTO)  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  tersebut. Apakah  Undang-Undang  tersebut  dapat  mempengaruhi keberadaan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik melakukan  penelitian  yang  dituangkan  dalam  suatu  karya ilmiah yang berjudul “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Perdagangan  Internasional World  Trade  Organization (WTO) Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan  sebelumnya  dan  dari  hasil  penelusuran  yang  telah dilakukan oleh penulis, bahwa di dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan, menetapkan  pemerintah  melakukan  keberpihakan  melalui promosi,  sosialisasi,  atau  pemasaran  dan  menerapkan kewajiban  menggunakan  produk  dalam  negeri.  Sedangkan, prinsip  persaingan  bebas  ( asymerical  economic  conditionsi, empowering,  free  competition )  adalah  gagasan  tentang
17 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
keharusan  memperhatikan  kondisi  asimetris  masyarakat internasional,  penyetaraan  daya  saing,  dan  persaingan  bebas yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith.  Oleh  sebab  itu,  adapun yang  menjadi  perumusan  masalah  dalam  penulisan  karya ilmiah skripsi ini adalah:
Bagaimanakah
implementasi prinsip-prinsip
perdagangan internasional (WTO) dan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
Bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional  World  Trade  Organization  (WTO)  dalam Undangi-Undang Nomor i7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

## B. Pembahasan dan Analisis
1.  Implementasi  Prinsip  Hukum  dalam  Pengaturan Perdagangan  Internasional  pada General  Agreement  on Tariffs and Trade i (GATT i ) i dan Undang i - i Undang i Nomor 7 i Tahun i 2014 i Tentang i Perdagangan. Penerapan  prinsip-prinsip i WTO  ditujukan i untuk i menghasilkan kondisi i - i kondisi i yang bersifat i timbal i balik dan ii saling  menguntungkan i sehingga i semua i negara  dapat i menarik i manfaatnya i . Melalui i WTO i , i diluncurkan suatu i model i perdagangan i dimana i kegiatan  perdagangan i antar i negara ii diharapkan  dapat i berjalan i dengan i lancar i .  Pada i prinsipnya i World  Trade i Organization i ( i WTO) i merupakan i suatu  sarana i untuk i mendorong i terjadinya i suatu perdagangan i bebas i yang i tertib  dan i adil i di  dunia i ini i . i Dalam  menjalankan i tugasnya i untuk i mendorong  terciptanya i perdagangan i bebas i tersebut i , World i Trade i Organization i ( i WTO) ii memberlakukan beberapa i prinsip i yang  menjadi i pilar i - i pilar i World i Trade  Organization i ( i WTO). 18
i Berdasarkan  Undang i -Undang i Nomor i 7 i Tahun  1994 i Tentang i Pengesahan i Agreement  Establishing i The i World i Trade  Organization i ( i Persetujuan i Pembentukan i Organisasi Perdagangan i Dunia i ) i terdapat i isi i atau  materi i yang i memuat i pengaturan i prinsip WTO i , i yakni i pada huruf i A i , B i , dan i C. Pada huruf A, B dan C berbunyi:
18 Revy S. M. Korah, Op.Cit , hal. 48.
a. i Bahwa
pembangunan
i nasional i bertujuan untuk
i memwujudkan  suatu i masyarakat i adil i dan  makmur i yang i merata i materiel  dan i spiritual i berdasarkan  Pancasila i dan i Undang i -Undang i Dasar i 1945 i dalam i wadah Negara i Kesatuan i Republik i Indonesia  yang i merdeka i , i bersatu, i berdaulat i dan i berkedaulatan  rakyat i dalam i suasana i perikehidupan  bangsa
i yang i aman i , i tenteram, i tertib, i dan i dinamis i dalam lingkungan i pergaulan i dunia i yang i merdeka i , adil i , i bersahabat i , i tertib i , i dan i damai;
b. i Bahwa dalam i pelaksanaan i pembangunan nasional i ,
i khususnya i di  bidang i ekonomi i ,  diperlukan i upaya i - i upaya i untuk i antara i lain i terus  meningkatkan i , i memperluas,
i memantapkan i dan i mengamankan  pasar i bagi i segala i produk baik i barang i maupun jasa i , i termasuk i aspek investasi i dan i hak i atas i kekayaan i intelektual  yang
i berkaitan i dengan i perdagangan i , i serta i meningkatkan  kemampuan i daya i saing i terutama dalam i perdagangan i internasional i ; c. i Bahwa  seiring i dengan i cita i -cita i sebagaimana i disebutkan i huruf a i dan i b i di i atas, i Indonesia i selalu i berusaha menegakkan
i prinsip i - i prinsip i pokok i yang  dikandung i dalam i General
i Agreement i on  Tariff i and i Trade i /  GATT i 1947 i ( i Persetujuan i Umum i mengenai i Tarif i dan i Perdagangan i Tahun  1947 i ) i berikut i persetujuan i susulan i yang i telah i dihasilkan  sebelum i Putaran i Uruguay. 19
i Penjelasan  atas i Undang i -Undang i Nomor i 7  Tahun i 1994 i Tentang Pengesahan i Agreement i Establishing The i World
i Trade i Organization i (Persetujuan i Pembentukan i Organisasi i Perdagangan  Dunia i ), i General  Agreement i on i Tariffs i and i Trade / i GATT i ( i Persetujuan i Umum  mengenai i Tarif i dan i Perdagangan) i merupakan i perjanjian
i perdagangan multilateral i dengan i tujuan i menciptakan perdagangan i bebas i , i adil i , i dan i membantu i menciptakan pertumbuhan i ekonomi i dan i pembangunan i guna i mewujudkan  kesejahteraan i umat i manusia.
19 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
91
i GATT dimaksudkan
i sebagai i upaya
untuk
i memperjuangkan i terciptanya i perdagangan  bebas i , i adil i ,  dan i menstabilkan i sistem i perdagangan i internasional i , i dan i memperjuangkan penurunan
i tarif i sebagai i tatanan multilateral i yang i memuat i prinsip i -prinsip i perdagangan
i internasional i , i GATT  menetapkan i kaidah i bahwa i hubungan perdagangan i antar i negara i dilakukan i tanpa  diskriminasi i ( i non i discrimination i ). i Hal i ini i berarti, i suatu i negara i yang i tergabung  dalam i GATT ii tidak  diperkenankan i untuk i memberikan  perlakuan i khusus i bagi i negara i tertentu. i Setiap i negara i harus memberikan i perlakuan i yang i sama dan i timbal
i balik i dalam i hubungan perdagangan i internasional i . GATT  berfungsi  sebagai  forum  konsultasi  negara- negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah- masalah  yang  timbul  di  bidang  perdagangan  internasional, GATT  juga  berfungsi  sebagai  forum  penyelesaian sengketa  di bidang perdagangan antara negara-negara peserta. GATT juga merupakan  forum  untuk  mengajukan  keberatan  dari  suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya,  masalah-masalah  yang timbul diselesaikan secara bilateral  antara  negara-negara  yang  terlibat  dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya diberitahukan kepada GATT. 20
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan  memuat  diantaranya  perdagangan dalam  negeri  dan  perdagangan  luar  negeri  yang  tidak membeda-bedakan  setiap  pelaku  usaha.  Setiap  pelaku  usaha wajib  mematuhi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang Perdagangan tersebut tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan. 21 Pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan  salah  satunya  juga  memuat  larangan dan  pembatasan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang
20 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Persetujuan  pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia)
21 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
berlaku  bagi  setiap  pelaku  usaha.  Di  samping  itu,  Undang- Undang  ini  memuat  standardisasi  yang  mana  ketentuan standardisasi di dalam Undang-Undang tersebut berlaku  bagi setiap pelaku usaha.
Undang-Undang  ini  pun  memuat  perlindungan  dan pengamanan perdagangan serta pemberdayaan koperasi serta usaha  mikro,  kecil  dan  menengah    yang  ketentuannya  harus dipatuhi setiap pelaku usaha tanpa membeda-bedakan pelaku usaha itu sendiri dalam hal ini berlaku menyeluruh. 22
2.Harmonisasi Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional pada General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade i (GATT i ) dengan i Undang i -Undang i Nomor i 7 i Tahun  2014 i Tentang i Perdagangan Pengaturan  Kedaulatan  Negara  ( Sovereignity )  dalam Prinsip Perdagangan Internasional WTO, sistem kelembagaan dan  sistem  hukum  WTO  menempatkan i prinsip i kedaulatan i negara  sebagai ii prinsip  utama i sistem i kelembagaan i dan i sistem  hukumnya i . i Undang- i Undang i Nomor  7 i Tahun i 2014 Tentang i Perdagangan i mengatur i , i secara  spesifik i tertuang i di dalam i Pasal i 5  ayat i ( i 1 i )  Undang i - i Undang i Nomor i 7 i Tahun 2014 i Tentang i Perdagangan i terletak pada i Bab i IV i Perdagangan i Dalam Negeri i , i bagian kesatu i mengenai i umum i : i Pemerintah  mengatur i kegiatan i Perdagangan  Dalam
i Negeri i melalui i kebijakan  dan i pengendalian. 23 Prinsip selanjutnya,  pengaturan  Kesederajatan  Negara  ( Equal  State ) dalam  Prinsip  Perdagangan  Internasional  WTO  mencakup  di dalam  paham  kedaulatan  ini  adalah  kemerdekaan  dan persamaan  derajat,  artinya  bahwa  negara-negara  yang berdaulat  itu  adalah  naegara  yang  merdeka  ( independence ) juga  memiliki  kesamaan  derajat  ( equality )  satu  dengan lainnya. 24 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan  mengatur,  secara  spesifik  tertuang  di  dalam Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014
22 Ibid 23 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 24 Siti Sumartini, Loc. Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
93
Tentang  Perdagangan  terletak  pada  Bab V Perdagangan  Luar Negeri,  bagian i keempat i mengenai  Perizinan i Ekspor i dan Impor i : i Untuk kegiatan i Ekspor i dan Impor i , i Menteri i mewajibkan i Eksportir i dan i Importir untuk i memiliki i perizinan i yang i dapat berupa i persetujuan i , i pendaftaran i ,  penetapan i , i dan i / i atau i pengakuan. 25
Pengaturan  prinsip  lainnya  yakni  Persaingan  Bebas ( Asymmetric  Economic  Conditions,  Empowering,  Free Competition )  dalam  Prinsip  Perdagangan  Internasional  WTO, gagasan tentang keharusan i memperhatikan kondisi i asimetris i masyarakat  internasional ii ,  penyetaraan i daya i saing, i dan i persaingan i bebas berasal i dari i Adam Smith i bahwa i persaingan i terbuka i dalam  liberalisasi i perdagangan i dapat i dilakukan i hanya  jika i persyaratan i untuk i persaingan  demikian  itu  telah dipenuhi.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan  mengatur,  secara  spesifik  tertuang  di  dalam Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  terletak  pada  Bab IV bagian  kelima  Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, menjelaskan bahwa: (1)  Dalam i rangka i pengembangan i , i pemberdayaan i dan penguatan i Perdagangan i Dalam  Negeri i , i Pemerintah i , i Pemerintah i Daerah i , i dan i /atau i pemangku i kepentingan i lainnya i secara i sendiri- i sendiri i atau i bersama- i sama i mengupayakan i peningkatan i penggunaan i Produk  Dalam i Negeri. (2)  Peningkatan  penggunaan i Produk i Dalam  Negeri
i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i ( i 1 i ) i dilakukan keberpihakan i melalui i promosi i , i sosialisasi  atau i pemasaran i dan i menerapkan  kewajiban i menggunakan i Produk i Dalam Negeri i sesuai i dengan i ketentuan i peraturan  perundang i - i undangan.
(3) Ketentuan i lebih i lanjut mengenai i peningkatan i penggunaan i Produk i Dalam i Negeri i diatur dengan i Peraturan i Menteri i . 26
25 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 26 Ibid
Prinsip utama dalam World Trade Organization (WTO) yaitu  Diskriminasi  dan  Non-Diskriminasi  ( Discriminationn Non-discrimination ) dalam Prinsip Perdagangan Internasional WTO,  Prinsip i non i -diskriminasi i yang i terdapat i dalam  GATS i jauh i lebih  spesifik i dan i berskala i global  yang ii meliputi i Most i Favoured i Nation i (MFN i ), i National  Treatment i . i Prinsip i MFN diatur i dalam i article i II i GATS  yang i pada i intinya i mengatur
i setiap i anggota i GATS harus i dengan i tanpa i syarat i memberikan perlakuan i yang i tidak i berbeda i ( no i less i favourable i )  kepada
i penyedia i jasa i dari  dalam i ataupun i luar  negeri i dengan
i secepatnya i .  Sedangkan i pengaturan ii prinsip National
i Treatment i terdapat i dalam Pasal i XVII i GATS yang
i mensyaratkan i negara i peserta  GATS i memberikan i perlakuan i yang  sama i antara i jasa i antara  negara i warga i negara i sendiri i ataupun  warga i negara i asing i . 27 i Undang- i Undang i Nomor i 7 Tahun i 2014 i Tentang i Perdagangan
i mengatur, i secara i spesifik tertuang i di i dalam i Pasal i 37 ayat i ( i 1 i ) i dan ( ii 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terletak pada Bab IV  Perdagangan  Dalam  Negeri,  bagiam  kesembilan  mengenai Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa, menjelaskan bahwa:
(1) Setiap i Pelaku i Usaha  wajib i memenuhi i ketentuan  penetapan i Barang i dan i /atau i Jasa i yang i dibatasi i Perdagangannya i sebagaimana dimaksud i dalam i Pasal i 35 i ayat ( i 2).
(2) i Setiap  Pelaku i Usaha  yang i melanggar i ketentuan i penetapan Barang i dan i /atau i Jasa i sebagaimana dimaksud i pada i ayat i ( i 1) i dikenai i sanksi i administratif berupa i pencabutan i perizinan i di bidang i Perdagangan i . 28 Prinsip selanjutnya yakni  Pengecualian dan Perlakuan Khusus  ( Exception,  Special  Treatment )  dalam  Prinsip Perdagangan Internasional WTO, pengecualian dan perlakuan khusus  dapat  dilakukan  dalam  memenuhi  kepentingan nasional,  seperti:  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat, mempertahankan keseimbangan
ekonomi, mengatasi kesulitan  ekonomi  dari  tekanan  ekonomi,  dan  lain-lain. 29
27 A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Loc. Cit .
28 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
29 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan mengatur, secara spesifik tertuang di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan terletak  pada  Bab V Perdagangan  Luar  Negeri  bagian  kelima mengenai  Larangan  Pembatasan  Ekspor  dan  Impor, menjelaskan bahwa:
Pemerintah  melarang  Impor  atau  Ekspor  Barang  untuk kepentingan nasional dengan alasan:
a. Untuk  melindungi  keamanan  nasional  atau  kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
c. Untuk  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. 30
Adapun  prinsip  Timbal-Balik  ( Reciprocity )  dalam Prinsip  Perdagangan  Internasional  WTO,  mewajibkan  setiap negara  anggota  yang  menikmati  konsesi  dari  negara  anggota yang lain (penerima konsesi), untuk memberikan konsesi yang sama  kepada  negara  anggota  pemberi  konsesi. 31 Hakikatnya, prinsip resiprositas memiliki keterkaitan erat dengan prinsip non  diskriminasi  sebagaimana  diatur  dalam World  Trade
Organization (WTO). Sistem WTO menentukan adanya kewajiban pemberian  perlakuan  secara  seimbang  antar  negara  anggota.
Pemberian  perlakuan  secara  seimbang  ini  menjadi  bagian tidak terpisahkan dari upaya perwujudan sistem perdagangan yang  lebih  bebas.  Perdagangan  dalam  konteks  ini  mencakup perdagangan  barang  dan  jasa.  Prinsip  resiprositas  dapat dilaksanakan  oleh  negara-negara  yang  telah  melakukan perjanjian bilateral.
Pemberlakuan prinsip resiprositas tidak bersifat serta- merta tanpa syarat. Berbeda dengan prinsip non diskriminasi sebagimana  diatur  dalam  WTO,  pemberlakuan  prinsip resiprositas  didasarkan  pada  terpenuhinya  dua  syarat. Pertama,  yakni  tercapainya  perjanjian  bilateral  antar  negara
30 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
31 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit .
anggota  atas  dasar  kesiapan.  Kedua,  terpenuhinya  kualifikasi bagi  negara-negara  anggota World  Trade  Organization (WTO). 32 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan  mengatur,  secara  spesifik  tertuang  di  dalam Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan  terletak  pada  Bab V Perdagangan  Luar  Negeri bagian ketiga mengenai impor, menjelaskan bahwa:
Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  ayat  (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang Kepabeanan. 33
Prinsip  yang  terakhir  yakni  Penyelesaian  Sengketa secara  Damai  ( Peaceful  Settlement  of  Dispute )  dalam  Prinsip Perdagangan Internasional WTO, setiap negara anggota wajib menyelesaikan  sengketa  di  antara  mereka  dengan  cara damai. 34 Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan dalam bentuk  diantaranya  negosiasi,  jasa-jasa  baik,  mediasi penengahan,  konsiliasi,  konperensi  internasional,  inkuiri komisi  pemeriksaan/pencari  fakta.  Penyelesaian  sengketa secra damai dalam WTO diatur dalam Understanding on Rules and  Procedures  Governing  the  Settlement  of  Disputes /DSU ( Disputes Settlement Understanding ). 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur, secara spesifik tertuang di dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  terletak  pada  Bab V Perdagangan  Luar  Negeri  bagian  kesatu  mengenai  umum, menjelaskan bahwa:
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
b. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
32 Inda Rahadiyan, Loc.Cit . 33 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 34 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit .
35 Imawan Dicky Prasudhi, Loc. Cit .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
e. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. 36
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional  memuat  isi  atau  materi pemberlakuan  asas-asas  hukum  internasional,  yakni  di  Pasal 10 menjelaskan bahwa:
Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
a. Masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan,  dan  keamanan negara;
b. Perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah  negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 37
Indonesia sebelum mengikatkan diri atau menyatakan persetujuan  terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional sebagaimana  lazimnya,  akan  mengkaji  secara  mendalam terlebih dahulu substansi dari perjanjian internasional itu.
Masuknya atau berlakunya suatu perjanjian internasional  ke  dalam  hukum  nasional  Indonesia  dapat menimbulkan  berbagai  dampak  terhadap  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Persoalan- persoalan  yang  terkait  dalam  hal  ini  adalah,  sejauh  manakah substansi  perjanjian  internasional  itu  sesuai  ataupun bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  ataupun  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  nasional  dalam  bidang yang  bersangkutan,  sejauh  manakah  peraturan  perundang- undangan  nasional  harus  diubah  dan  disesuaikan  dengan perjanjian  internasional  itu,  adakah  ketentuan  perjanjian internasional  itu  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan
36 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
37 Lihat Undang-Undang Nomor  24  Tahun 2000 Tentang  Perjanjian Internasional
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
kepentingan  nasional  atau  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  substansinya  sangat  fundamental  dan  karena itu  perlu  diajukan  pensyaratan  ( reservation ),  bagaimana penjabaran  substansi  perjanjian  internasional  itu  ke  dalam hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  nasional Indonesia. 38
Dalam  hukum  perjanjian  internasional,  kepentingan negara-negara  pihak/peserta  dengan  kedaulatannya  masing- masing  diakomodasi  dengan  memberikan  hak  pada  negara- negara  tersebut  untuk  menolak  ataupun  memberikan pengertian  lain  atas  ketentuan  tertentu  dari  perjanjian internasional  berdasarkan  atas  kepentingan  subyektif  dari negara  itu  sendiri.  Inilah  yang  dikenal  dengan  sebutan pensyaratan  ( reservation )  yang  pada  hakekatnya  merupakan tindakan sepihak ( unilateral act ).
Terhadap pensyaratan ini, negara-negara
pihak/peserta  lain  yang  juga  memiliki  kedaulatan,  juga diberikan  hak untuk menyetujui  ataupun menolak/keberatan terhadap  pensyaratan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  negara pihak/peserta.  Bahkan  semua  negara  pihak/peserta  yang memberikan/membuat  atau  menerima/menolak  pensyaratan juga  diberikan  hak  untuk  menarik  kembali  penolakan terhadap  pensyaratan  tersebut  dengan  segala  konsekuensi hukumnya.  Semua  itu  harus  dipandang  sebagai  manifestasi pengakuan  hukum  perjanjian  internasional  atas  kedaulatan negara. 39 Formulasi yang lebih bebas, pensyaratan itu dapat pula didefinisikan  sebagai  berikut,  Pernyataan  sepihak  yang dikemukakan  oleh  suatu  negara  pada  waktu  menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, yang isinya menyatakan:
38 I  Wayan  Parthiana.  Kajian  Akademis  (Teoritis  dan  Praktis)  atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional  Berdasarkan  Hukum  Perjanjian  Internasiona. Jurnal Hukum Internasional . Vol. 5, No. 3, April 2008, hal. 474-475.
39 I Wayan Parthiana. Beberapa Masalah dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional. Op. Cit , hal. 168.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
a) Menolak  untuk  menerima  atau  mengakui  atau  tidak  mau terikat  pada,  atau  tidak  mau  menerima  akibat  hukum  dari salah  satu  atau  beberapa  ketentuan  dari  perjanjian  tersebut dan/atau;
b) Mengubah  atau  menyesuaikan  isi  atau  memberikan  arti tersendiri  atas  salah  satu  atau  beberapa  ketentuan  dari perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  kepentingan  negara  yang bersangkutan. 40
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang Perjanjian  Internasional  pada  Pasal  8  ayat  (1),  (2),  dan  (3) mengatur  pensyaratan  perjanjian  internasional  bagi Indonesia:
(1)  Pemerintah  Republik  Indonesia  dapat  melakukan pensyaratan  dan  /  atau  pernyataan,  kecuali  ditentukan  lain dalam perjanjian internasional tersebut.
(2)  Pensyaratan  dan  pernyataan  yang  dilakukan  pada  saat penandatangan  perjanjian  internasional  harus  ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
(3)  Pensyaratan  dan  pernyataan  yang  ditetapkan Pemerintah Republik  Indonesia  dapat  ditarik  kembali  setiap  saat  melalui pernyataan  tertulis  atau  menurut  tata  cara  yang  ditetapkan dalam perjanjian internasional.
Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional  yang  bersifat  multilateral  dan  dapat  dilakukan atas  suatu  bagian  perjanjian  internasional  sepanjang pensyaratan  dan  pernyataan  tersebut  tidak  bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional tersebut. Dengan pensyaratan atau pernyataan terhadap suatu ketentuan  perjanjian  internasional,  Pemerintah  Republik Indonesia  secara  hukum  tidak  terikat  pada  ketentuan tersebut. 41
Ratifikasi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 Tentang  Pengesahan Agreement  on  Establishing  the  World
40 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional , Cet. Pertama,
CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 152.
41 Lihat Undang-Undang Nomor  24  Tahun 2000 Tentang  Perjanjian Internasional
Trade  Organization oleh  Indonesia  merupakan  langkah  yang menunjukkan  sikap  pemerintah  untuk  berpartisipasi  dalam perdagangan  global.  Terciptanya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan merupakan langkah konkrit Pemerintah  Indonesia  untuk  terjun  langsung  dalam menghadapi  ekonomi  global.  Lingkup  dari  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mencakup aspek- aspek  perdagangan  baik  luar  negeri  maupun  dalam  negeri tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan World Trade Organization (WTO).
Pasal  38  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  berbunyi:Kebijakan  perdagangan  Luar  Negeri  meliputi pengharmonisasian  standard  dan  prosedur  kegiatan perdagangan dengan mitra dagang. 42

## C. Penutup
Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas  dapat ditarik  kesimpulan  yaitu  bahwa  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan Dunia)  terdapat  isi atau materi  yang memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf  A, B,  dan  C.  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1994  Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia), General  Agreement  on  Tariffs  and Trade /GATT  (Persetujuan  Umum  mengenai  Tarif  dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan  tujuan  menciptakan  perdagangan  bebas,  adil,  dan membantu  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Perdagangan  terdapat  beberapa  prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional. Namun ada  pula  prinsip  hukum  dalam  pengaturan  perdagangan internasional yang tidak terdapat kesesuaian dengan Undang-
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  yakni prinsip  persaingan  bebas  ( Asymmetric  Economic  Conditions, Empowering, Free Competition ) dengan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3).
Referensi Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .  Undang-Undang  Tentang  Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512. _____________________  .  Undang-Undang  Tentang  Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. .  Undang-Undang  Tentang  Perjanjian
Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Agreement Establishing The World Trade Organization . The General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT 1947). Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).
Buku Adolf,  Huala. Hukum  Ekonomi  Internasional ,  Cet.  Ketiga,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
. Hukum  Perdagangan  Internasional , PT  Raja Grafindo Persada , 2006.
. Hukum  Perdagangan  Internasional ,  Cet.
Keenam, PT   Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law  Dictionary, Edisis  Revisi keempat, St. Paul, Minn: West Publishing Co , 1968. Daud, Abu Busroh. Ilmu Negara , Cet. Kesembilan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Hukum Dagang Internasional dalam,  Cet.  Pertama,  PT  Refika Aditama, Bandung, 2006.
Hata. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO , Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , Cet. kedua, P.T. Alumni, Jakarta, 2018.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cetakan  ke-13.
Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
Parthiana,  I  Wayan. Hukum  Perjanjian  Internasional .  Cetakan kesatu. CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.
Putra,  Ida  Bagus  dan  Dharmawan  Ni  Ketut  Supasti. Hukum Perdagangan  Internasional .  Cetakan  kesatu.  Refika Aditama, Bandung, 2017. Suherman,  Ade  Maman. HukumPerdagangan  Internasional , Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014.

## Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah
Anggraeni,  Nita.  “Negara  Berkembang  Perlindungan  Produk Dalam  Negeri  Dalam  Konteks  Hukum  Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO),” Jurnal UIN Banten , 2017.
Budoyo, Sapto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan perundang- Undangan.” Jurnal Ilmiah CIVIS ,Vol. 4, No. 2 Juli 2014. Butho,  Zulfikar  Ali.  “Ratifikasi  WTO  Dan  Dampaknya  Pada Pembangunan  Dan  Pembaharuan  Hukum  Ekonomi Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis),” Jurnal Advokat , 2017.
Hendi  Pia  Chandra  “H armonisasi  Pengaturan  Anti Dumping Antara GATT Dengan CEPT-AFTA Dan Implementasinya  Dalam  Pengaturan  Anti Dumping
Di  Indonesia  ”, Skripsi  Sarjana  Hukum ,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2017.

## Hidayatullah,  Syukri.  “Perbandingan  Hukum  Pengaturan
Standardisasi  Menurut Agreement TBT  dan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan,” Arena Hukum Vol. 9 No. 2 Agustus 2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
Hippy,  Karmila  “Praktik  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  di Indonesia,” Jurnal  Lex  Administratum ,Vol.  1,  No.  2,
April - Juni  2013. Kadarukmi,  M.  E.  Retno.  “Dampak  Implementasi  GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia,” Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9, No. 1, 2013.
Korah,  Revy  S.  M..  “Prinsip -Prinsip  Eksistensi General Agreement  On  Tariffs  And  Trade (GATT)  Dan World Trade  Organization (WTO)  Dalam  Era  Pasar  Bebas,” Jurnal  Hukum UNSRAT Vol. 22, No. 7 Agustus 2016. Mukti,  Takdir  Ali.  “Sistem  Pasca  Westphalia,Interaksi Transnasional  dan  Paradiplomacy,” Journal  Hubungan Internasional , Vol. 2, No. 2 Oktober  2013.
Musjtari,  Dewi  Nurul.  “Dampak  Liberalisasi  Perdagangan Dalam  WTO Agreement Terhadap  Ketahanan  Pangan Indonesia,” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum No.  63  Agustus
2014. Parthiana,  I  Wayan.  “Kajian  Akademis  (Teoritis  dan  Praktis) atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian  Internasiona,” Jurnal  Hukum  Internasional , Vol. 5, No. 3, April 2008. ____________________ “Beberapa Masalah dalam Pengimplementasian   Kewajiban  Negara  Indonesia  di  Bawah Perjanjian Internasional,” Jurnal  Hukum  Internasional ,Vol. 3, No.   1, 2017. Pebrianto,  Dony  Yusra.  “Implikasi Most  Favoured  Nation Terhadap  Pengaturan  Tarif  Impor  Di  Indonesia,” Journal Equitable Vol. 2, No. 1, 2018.
Prasudhi, Imawan Dicky. “Penanganan Sengketa Perda gangan Internasional Melalui WTO ( World Trade Organization ),” Jurnal Hukum Dan Dinamka Masyarakat Vol. 5, No. 1 2007.
Putra,  Akbar  Kurnia.  “ Agreement  on  Agriculture dalam World Trade Organization ,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 46, No. 1, 5 Maret  2016.
Rahadiyan,  Inda.  “Pemaknaan  Dan  Penerapan  Prinsip Resiprositas  Berdasarkan ASEAN  Banking  Integration
Framework ,” Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum  Faculty  Of Law Vol. 26, 2019.
Riyanto,  Sigit.  “Kedaulatan  Negara  Dalam  Kerangka  Hukum Internasional  Kon temporer,” Yustisia  Jurnal  Hukum Vol. 1, No. 3, 2012.
Rudi.  “Mencari  Bentuk  Kedaulatan  Dalam  UUD  Tahun  1945,” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, 2013. S,  Revy  M.  Korah.  “Prinsip -Prinsip  Eksistensi General Agreement  On  Tariffs  And  Trade (GATT)  Dan World Trade  Organization (WTO)  Dalam  Era  Pasar  Bebas,” Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 22, No. 7 Agustus, 2016. Sawy,  Jessi  Garfield.  “Dampak  Persetujuan World  Trade Organization Terhadap  Kebijakan  Investasi  dan Perdagangan  (Studi  Kasus:  Keberatan  Anggota  WTO Terhadap  Undang-Undang  Mineral  dan  Batu  Bara  No. 4/2009),” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.  2,  No.  1,
2018.
Sumartini,  Siti.  “Paham  Kedaulatan  Negara Ditinjau  Dari Sifat Universalitas  Hukum  Internasional,” Yustitia Vol.  5,
No. 1, 2019.
Suwardi, Sri Setianingsih. “Beberapa Catatan Tentang Undang - Undang  Perjanjian  Internasional,” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , 2017.
Wagiman.  “Nilai,  Asas,  Norma  dan  Fakta  Hukum:  Upaya Menjelaskan  dan  Menjernihkan  Pemahamannya,” Jurnal Filsafat Hukum , Vol. 1, No. 1, Jakarta: Universitas
17 Agustus 1945, 2016.
Yanti, A. A. Istri Eka Krisna. “Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja  Asing  Dalam  Kerangka  GATS,” Jurnal  Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 2 Juli, 2018. Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan  Pendekatan  Normatif  Sosiologis  dalam Penelitian  Ilmu  Hukum,” Pranata  Hukum Vol.  6, No.2, Edisi 2011.
Website http://evitays.blogspot.com/2017/05/uu-no-7-tahun-2014- tentang-perdagangan.html?m=1.    Diakses  pada  tanggal  10 Februari 2020, Pukul 22:37 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
https://www.google.com/amp/s/gunawansriguntoro.wordpr ess.com/2012/01/03/teori-teori-hukum/amp/.  Diakses  pada tanggal 13 Februari 2020, Pukul 07:38 WIB. https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014- perdagangan.  Diakses  pada  tanggal  10  Februari  2020,  Pukul 22:17 WIB. https://id.m.wikipwdia.org/wiki/Transnasionalisme.  Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 17:18 WIB.