## Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di Kota Prabumulih
Serli Novianti 1 , Reva Maria Valianti 2 , Nurmala 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, serlinoviantiii13@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

## ABSTRACT
Income Tax Article 21 is a tax in the form of wages,honorarium,allowances,other payments obtained by domestic taxpayers related to work and position.The purpose of this research was to find out how the mechanism for calculating, withholding Article 21 Income Tax on the Salaries of Health Office Employees at the Gunung Kemala Health Center in the City of Prabumulih. The type of data used in this study is secondary data in the form of Salaries for the Health Office of the Gunung Kemala Public Health Center in the city of Prabumulih in 2023, the method used is a qualitative method, the data collection technique used is documentation and interviews, the population in this study are Civil Servants, while the sample used is the Salary of Civil Servants. The data analysis used in this research is descriptive analysis. the research results of the calculation of Article 21 PPh deductions are in accordance with the provisions of the tax law where seen in the conclusions and suggestions in the calculation of Article 21 PPh already using the latest PTKP rates with the results of the calculation there is a difference in overpayment when reporting such as employees of the Mount Kemala Public Health Center in the city of Prabumulih.

## Keywords: Income Tax, Income Tax Article 21, PTKP

## ABSTRAK
Pajak Penghasilan 21 adalah pajak berkaitan dengan gaji,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang didapatkan Wajib Pajak dan berkaitan dengan pekerjaan maupun jabatan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Dikota Prabumulih, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih tahun 2023, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara, populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan sampel yang dipakai adalah Gaji Pegawai Negeri Sipil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif.Hasil penelitian perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dimana dilihat pada kesimpulan dan saran dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah menggunakan tarif PTKP terbaru dengan hasil perhitungan terdapat selisih lebih bayar saat pelaporan SPT Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih.
Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP.
A. PENDAHULUAN Kewajiban partisipasi Negara dan Warga Negara dalam sistem pajak dicontohkan oleh pembayaran pajak. Secara Umum Pajak adalah pungutan yang harus dibayar orang kepada pemerintah Negara dalam bentuk uang. Oleh karena itu semua orang diharuskan membayar pajak agar Negara menghasilkan pendapatan dan memajukan bangsa. Pajak adalah pembayaran Wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak dan pungutan resmi yang ditujukan kepada Warga Negara yang memiliki penghasilan dari tahun pajak untuk kepentingan Negara itu sendiri. Pajak
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
Penghasilan adalah Pajak Langsung yang dipungut dalam industry ataupun orang pribadi sehabis pemasukan yang didapatkan. Jika peranan pajak subjektif diawali ataupun selesai dalam tahun pajak. Wajib pajak diharuskan mengurangi Pajak Penghasilan dari upah, tunjangan, maupun pembayaran lain yang diterima dari pekerjaan, layanan, serta kegiatan.
Salah satu kewajiban yang dikenakan oleh perpajakan atas pembayar pajak adalah untuk mengumpulkan, menyetor, serta memberi tahu PPh Pasal 21 Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia yaitu Self Assessment System adalah pemungutan pajak melimpahkan wewenang untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan, Official Assessment System memberikan pihak ketiga wewenang untuk memastikan berapa banyak pajak yang wajib dibayarkan, dan Witholding System merupakan system pengumpulan pajak yang meresmikan determinasi jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak system ini merupakan system pengumpulan pajak.
Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada penelitian ini apakah sudah sesuai dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang, karena Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya pada PTKP sudah sebanyak 9 kali melakukan perubahan yang pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan yang berlangsung hingga saat ini adalah Undang-Undang PMK No.101/PMK 010/2016 begitu juga dengan peraturan perpajakan pada Tahun 2023 sekarang. Direktur Jendral Pajak mengesahkan peraturan baru yaitu pemerintah akan mengintergrasikan data Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP maka Wajib Pajak tidak perlu memiliki NPWP untuk membayar pajaknya tetapi bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan yang diwajibkan membayar pajak
Apakah dengan adanya peraturan terbaru sekarang juga berpengaruh pada perhitungannya. Maka harus dilakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 pada Instansi Dinas Kesehatan tersebut. Maka adanya penelitian ini akan menganalisis apakah perhitungannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini Apakah terjadi SPT lebih bayar pada perhitungannya karena jika terjadi PPh lebih bayar maka tidak sesuai dengan harapan pegawai pada Instansi Dinas Kesehatan tersebut serta bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Honorarium atau PHL apakah dikenakan pajak penghasilan juga.Tujuan adanya penelitian ini yaitu akan mengetahui perhitungan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di kota Prabumulih.

## B. KAJIAN TEORI
Pengertian Pajak
Menurut Mardiasmoo (2021) pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh individu kepada Negara dan masuk ke perbendaharaan Negara dan memenuhi Undang-Undang yang dapat dipenuhi tanpa menerima hadiah. Menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah suatu kewajiban membayar oleh pribadi atau masyarakat kepada Negara. merupakan suatu tindakan pemaksaan berdasarkan Undang-Undang, sehingga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan demi kepentingan Negara untuk kekayaan rakyat.

## Fungsi Pajak 1. Fungsi Anggaran
Artinya pajak merupakan basis pendapatan untuk penguasa untuk menandai pengeluaran, usaha ini hendak dilanjutkan dengan meluaskan pemungutan pajak serta lebih berdaya guna dengan meresmikan peraturan untuk berbagai macam pajak.
2. Fungsi Pengatur
Melalui fungsi ini diharapkan pajak bisa dijadikan suatu perlengkapan untuk menanggapi satu kesejahteraan masyarakat. Fungsi Regulasi yang artinya pajak bisa digunakan untuk mengekang ataupun mengurangi inflasi.

## Jenis Pajak
a) Berdasarkan Golongan
1. Pajak Langsung Pajak yang dibayar kepada Orang Pribadi serta tidak bisa diganti kepada orang lain dan wajib dibayarkan kepada yang berkaitan.
2. Pajak Tidak Langsung Pajak yang diberikan serta dialihkan untuk pihak ketiga. Pajak ini muncuk ketika aktivitas yang menimbulkan pembayaran pajak seperti penyediaan benda serta pelayanan.
b) Berdasarkan Sifatnya 1. Pajak Subjektif Pajak yang cara pemungutan nya memperhatikan kondisi individu WP.
2. Pajak Objektif Pajak yang pertimbangannya diberikan kepada objek pemungutan berbentuk Subjek,Kondisi, dan peristiwa yang bersangkutan dengan WP.

## Tata Cara Pemungutan Pajak Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata cara ini menyatakan bahwa pengenaan pajak sesuai subjek yang ada dan sebenarnya terjadi. sasarannya dalam Pajak Penghasilan sehingga pemungutan pajak terjadi pada akhir tahun pajak.
b. Stelsel Anggapan Cara ini menyatakan pemungutan pajak bersumber sesuai asumsi bagi hukum, misalnya pemasukkan satu tahun serupa dengan pemasukkan tahun sebelumnya. Sehingga pajak wajib dibayar sehabis satu tahun.
c. Stelsel Campuran Stelsel ini menyatakan bahwa terdapat stelsel nyata dan anggapan yang menimbulkan jumlah pajak dihitung bersumber pada kondisi sesungguhnya dalam akhir tahun setelah itu jumlah pajak dalam tahun dihitung.

## Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili Menurut Asas ini, Negara mempunyai hak dalam menggunakan pajak semua pemasukan pembayar pajak, baik untuk Negara ataupun global.
b. Asas sumber
Menurut Asas ini, Negara berhak memungut pajak penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa memandang tempat tinggal masing-masing Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan jika pemungutan pajak berkaitan dengan kebangsaan Negara itu. Misalnya di Indonesia Pajak luar Negeri dikenakan pada masing- masing orang luar yang bukan warga Negara Indonesia namun tinggal di Indonesia.

## Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Pengasilan merupakan pajak yang dilimpahkan untuk penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak, Penghasilan yang dimaksud antara lain bidang usaha, pendapatan, serta honoraria berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008.

## Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21
Pajak Penghasilan adalah pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak sehubungan pekerjaan.Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Siti Resmi (2021) “Biaya dan pembayaran lain berhubungan dan berkaitan dalam pekerjaan atau jasa serta kegiatan Wajib Pajak pribadi dalam bentuk apapun”
Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2019:205) Wajib Pajak yang menyambut pendapatan yang akan dipotong Pajak Penghasilan 21 merupakan orang individu adalah: 1. Karyawan
2. Pensiunan, tunjangan hari tua, JHT
3. Peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dalam keikutsertaannya pada kegiatan tersebut.
4. Wajib pajak bukan karyawan yang memperoleh pendapatan yang berkaitan dengan donator pelayanan, misalnya daya pakar, pemeran music, atlet, cerpenis, periset serta tipe profesi yang lain.

## Objek Pajak Penghasilan 21
Objek pajak Pajak Penghasilan adalah penghasilan, kemampuan ekonomi yang didapat Wajib Pajak dalam Negeri dan Luar Negeri yang digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, termasuk :
1. Hadiah
2. Laba Usaha
3. Pergantian Imbalan yang berkaitan dengan profesi ataupun pelayanan yang diperoleh tercantum pendapatan, Imbalan, serta bantuan dan bayaran ataupun balasan pada wujud yang lain.

## Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berikut sistematika perhitungan Untuk penghasilan yang dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulannya :
1. Penghasilan bruto penjumlahan dari Gaji Pokok dan Tunjangan- Tunjangan. 2. Pengurangan PPh 21 dari biaya jabatan dan sebesar 5% dari penghasilan bruto
3. Penghasilan bersih yaitu jumlah penghasilan kotor dikurangi Pajak Penghasilan 21
4. PTKP Rp. 54.000.000 per tahun untuk WP Rp. 4.500.000 per tahun lebih untuk WP yang menikah, dan Rp. 4.500.000 per tahun untuk setiap tanggungan sampai 3 tanggungan.
5. PKP diperoleh dari penghasilan netto tahun berjalan dikurang PTKP
6. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang yaitu jumlah penghasilan kena pajak dikalikan 12.
7. Untuk golongan I,II,III,dan IV masing masing besaran IWP 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga adalah 3.000,5.000,7.000,dan 16.000 IWP 10% terbagi atas 2,8% untuk tabungan hari tua dan 4,75% untuk premi pensiun.

## Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Seseorang yang memiliki status subjek pajak dan menerima penghasilan serta penerima uang akan dikurangi melalui PPh 21 dalam bentuk apapun,dan tidak dikecualikan dalam PER-16/PJ/2016. penerima penghasilan yang akan dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut :
1. Pengusaha meliputi : a. Individu dan Organisasi b. Unit, Perwakilan, cabang yang mengelola administrasi Gaji. c. Pemegang tunai pemerintah atau bendahara d. Dana pensiun, perorganisasian jaminan sosial, dan organisasi yang membayar pensiun THT, dan asuransi untuk pembayar pajak yang melakukan pekerjaan dan lembaga yang membayar :
1. Honoraria, komisi, biaya, atau pembayaran lain yang dilakukan untuk pembayar pajak yang dikenakan pajak status untuk layanan atau kegiatan yang dilakukan
2. Pembayaran dalam bentuk honorarium,komisi,dan biaya atau formulir lain dengan imbalan kegiatan dan layanan yang disediakan oleh pembayar pajak yang merupakan subjek pajak asing.
3. Honoraria,komisi,biaya atau hadiah lain untuk karyawan yang berpartisipasi dalam pendidikan,pelatihan, atau magang.
4. Pembuat kegiatan, lembaga pemerintah, yang membayar pembayaran, hadiah apapun kepada pembayar pajak dalam negeri untuk suatu kegiatan.
Tabel PTKP PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK STATUS PTKP SETAHUN TK/0 Rp. 54.000.000 TK/1 Rp. 58.500.000 TK/2 Rp. 63.000.000 TK/3 Rp. 67.500.000 K/0 Rp. 58.500.000 K/1 Rp. 63.000.000 K/2 Rp. 67.000.000 K/3 Rp. 72.000.000
Sumber:https://www.pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak
Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Pemerintah melaksankan pergantian peraturan perpajakan dengan konsep serta rancangan Undang-Undang (RUU HPP) yang telah disetujui pada 7 Oktober 2021 yaitu mengenai perubahan tarif pajak.
Tabel Tarif PPh Terbaru Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Rp. 0,- sampai dengan Rp. 60.000.000 5% Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% Diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5000.000.000,- 30% Diatas Rp. 5.000.000.000,- 35%
Sumberdata:https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/tariff-pph-21-2022 tarif.
Dari penjelasan diatas maka perubahan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru ada 5 sedangkan sebelumnya hanya ada 4. Pemerintah menambahkan tarif 35% penghasilan wajib pajak mencapai lebih dari Rp.5.000.000.000,- lapisan pertama yang tadinya Rp.0 - Rp.50.000.000 per tahun dikenakan tarif 5% kini diubah menjadi Rp.0 – Rp.60.000.000 dengan tarif yang sama yaitu tetap 5%.
Biaya Jabatan Pendapatan yang didapat merupakan salah satu pandangan dari Undang- Undang PPh 21 yang sudah diatur oleh hukum Pajak Penghasilan no.36 tahun 2008. Sesuai dengan pasal 21 (3) Undang-Undang PPh 21 yaitu PPh 21 adalah penghasilan bruto yang dipotong dari biaya jabatan serta biaya pensiun, besar biaya jabatan dikenakan 5%.
Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diserahkan untuk wajib pajak digunakan sebagai syarat administrasi pajak yang dipakai dan bukti identitas Wajib Pajak untuk melakukan hak serta peranan perpajakan. Kegunaan NPWP adalah petunjuk maupun pengenal dan individualitas Wajib Pajak serta untuk melindungi kedisiplinan dalam melakukan pemenuhan pajak serta administrasi pajak.
Surat Pemberitahuan ( SPT ) Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan untuk mengetahui perhitungan pajak, pendapatan pajak, asset, poin pajak dan kewajiban lainnya dalam peraturan undang- undang perpajakan. Untuk laporan pajak yang telat dilaporkan, Maka WP terkena sanksi yaitu denda. Dibawah ini denda yang akan dikenakan untuk WP jika terlambat membayar pajaknya:
a. Telat melaporkan pajak SPT Masa denda senilai Rp. 100.000 b. Telat melaporkan pajak SPT PPh Orang Pribadi denda senilai Rp. 100.000 c. Telat melaporkan pajak SPT PPh badan denda senilai Rp. 1.000.000.
Surat Setoran Pajak ( SSP ) Surat setoran Pajak merupakan keterangan pembayaran dan pemasukan pajak yang diisi pada blangko ataupun diinfromasikan perbendaharaan yang ditunjuk menteri finansial. Mardiasmo (2019:47) mengemukakan surat ketetapan pajak
dianggap bukti bayaran pajak jika pajak sudah disahkan oleh badan yang menerima pembayaran tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Objek dan Lokasi Penelitian Objek peneliti penulis yaitu Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih yang berlokasikan di Kota Prabumulih, Jalan Raya, Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Sumatera Selatan.
Metode Penelitian
Sugiyono (2018:213) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada hakikat dan pandangan dimana para peneliti lebih fokus pada penggunaan instrumen, metode pengumpulan data, dan analisis kualitatif. Metode dalam penelitian ini metode kualitatif.
Populasi
Handayani (2020) mengemukakan bahwa Populasi merupakan keseluruhan dari tiap bagian yang hendak diamati yang mempunyai karakteristik serupa, dapat berbentuk orang dari suatu golongan, insiden, ataupun suatu yang hendak diamati. pada penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih.
Sampel Tujuan dari sampel merupakan komponen dari seluruh objek adalah untuk menanggapi gambaran sebenarnya dari populasi sampel. Menurut Sugiyono (2018:81) populasi terdiri dari sejumlah karakteristik yang ada dalam populasi dan sampel merupakan komponen dari populasi yang merupakan sumber data penelitian, adapun sampel dalam riset ini adalah Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala diprabumulih periode Desember 2022.

## Sumber Data
1. Data Primer Menurut Sugiyono (2019:194) adalah sumber data yang langsung memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) adalah sumber data yang tidak dengan cara langsung memberikan informasi pada pengumpul data.sumber data pada penelitian ini adalah Data primer dan Sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2018:224) mengemukakan bahwa informasi mengenai Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Gunung Kemala dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.
1. Wawancara Sugiyono (2018:194) Menyatakan yaitu Wawancara digunakan dalam metode pengumpulan ketika peneliti akan melaksanakan penelitian pendahuluan agar menemukan masalah yang akan diteliti. Objek penelitian menggunakan metode wawancara yaitu pewawancara mengajukan persoalan mengenai kenyataan yang berhubungan dengan poin yang akan diamati. Dalam hal ini wawancara
dilakukan dengan bagian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala.
2. Dokumentasi Menurut Sugiyono ( 2018:476 ) dokumentasi adalah untuk memperoleh informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan angka tertulis dalam bentuk laporan dan data. Dokumentasi sebagai pendukung asli dari temuan penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Bendahara Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Teknik Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melalui wawancara dan dokumentasi.
Teknik Anlisis Data Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif ialah informasi yang didapat digabungkan, dianalisis, dipaparkan serta disimpulkan untuk memperoleh gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala berikut tahapan dalam analisis data penelitian ini :
1. Menganalisis Perhitungan,Pemotongan Pajak Penghasilan pada Gaji Pegawai PNS Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala berdasarkan dengan ketentuan UUD Pajak yang berlaku saat ini.
2. Menghitung besar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada Pegawai PNS Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala.
3. Menyimpulkan hasil analisis.

## D. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis ada 14 Pegawai Negeri Sipil pada instansi Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih 14 pegawai diatas masing-masing telah memiliki NPWP dan Status Pegawai maupun Golongan yang dimana pada Golongan IIa,IIb dan Golongan IIIa,IIIb,IIIc.IIId. pada Golongan IIa 1 orang, Golongan IIb 1 orang. Golongan IIIa 1 orang, Golongan IIIb 1 orang, Golongan IIIc 4 orang, dan Golongan IIId sebanyak 6 orang. Dengan masing- masing Gaji Pokok yang didapatkan setiap bulan secara teratur dan Tunjangan- Tunjangan seperti Tunjangan Eselon, Tunjangan Fungsional,Tunjangan Beras dan Potongan Iuran Pensiun pada setiap bulannya. Berikut dibawah ini Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Dikota Prabumulih:
1. Tn A PNS dengan status K/1 GOL 3D bekerja di Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih memperoleh Gaji Pokok Rp.4.237.500 dan Tunjangan Istri/Suami Rp.423.750, Tunjangan Anak Rp. 84.750, Tunjangan Eselon Rp. 490.000, Tunjangan pangan Rp. 217.260 Besar Pajak Penghasilan 21 adalah: Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Periode Pajak Januari sampai November 2022 (PTKP 2016)
Gaji Pokok Rp. 50.850.000 Tunjangan Istri/suami Rp. 5.085.000 Tunjangan Anak Rp. 1.017.000 Tunjangan Eselon Rp. 5.880.000 Tunjangan Pangan Rp. 2.607.120 ───────── Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 65.439.120 Pengurangan (disetahunkan) Biaya Jabatan : Rp. 3.271.956
Iuran pensiun : Rp. 628.320 JHT : Rp. 4.556.160 ───────── (Rp. 8.462.436) ───────── Penghasilan Netto yang disetahunkan Rp. 56.976.684 Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 63.000.000 ───────── Penghasilan Kena Pajak Rp. 6.023.316 PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun
5% × Rp. 6.023.316
: Rp. 301.165.8
PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan
Rp. 301.165.8 : 12 : Rp. 25.097.15
2. Tn B PNS dengan status K/1 GOL 3D bekerja di Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih memperoleh Gaji Pokok Rp.4.237.500 dan Tunjangan Istri/Suami Rp.423.750, Tunjangan Anak Rp. 84.750, Tunjangan Eselon Rp. 450.000, Tunjangan Pangan Rp. 217.260 Besar Pajak Penghasilan Pasal adalah:
Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Periode Pajak Januari sampai November 2022 ( PTKP 2016 ) Gaji Pokok Rp. 50.850.000 Tunjangan Istri/suami Rp. 5.085.000 Tunjangan Anak Rp. 1.017.000 Tunjangan Eselon Rp. 6.480.000 Tunjangan Pangan Rp. 2.607.120 ───────── Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 66.039.120 Pengurangan (disetahunkan) Biaya Jabatan : Rp. 3.302.004 Iuran pensiun : Rp. 634.320 JHT : Rp. 4.556.160 ───────── (Rp. 8.492.484) ───────── Penghasilan Netto yang disetahunkan Rp. 57.546.636 Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 63.000.000 ───────── Penghasilan Kena Pajak Rp. 5.453.364
PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun
5% × Rp. 5.453.364
: Rp. 272.668

## PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan
Rp. 272.668 : 12
:
Rp. 22.722.33
3. Tn C PNS dengan status K/2 GOL 3C bekerja di Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih memperoleh Gaji Pokok Rp.3.172.300 dan Tunjangan Istri/Suami Rp.317.230, Tunjangan Anak Rp. 126.892, Tunjangan Fungsional Rp.600.000,Tunjangan Pangan Rp.289.680. Besar Pajak Penghasilan 21 adalah:
Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Periode Pajak Januari sampai November 2022 ( PTKP 2016 ) Gaji Pokok Rp. 38.067.600 Tunjangan Istri/suami Rp. 3.806.760 Tunjangan Anak Rp. 1.522.704 Tunjangan Fungsional Rp. 7.200.000 Tunjangan Pangan Rp. 3.476.160 ───────── Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 54.073.224 Pengurangan (disetahunkan) Biaya Jabatan : Rp. 2.703.662 Iuran pensiun : Rp. 505.968 JHT : Rp. 3.471.768 ───────── (Rp. 6.681.398) ───────── Penghasilan Netto yang disetahunkan Rp. 47.391.826 Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 67.500.000 ───────── Penghasilan Kena Pajak Rp. 20.108.174 PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun
5% × Rp. 20.108.174
: Rp. 1.005.408
PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan
Rp. 1.005.408: 12 :
Rp. 83.784
4. Tn D PNS dengan status K/1 GOL 2A bekerja di Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih memperoleh Gaji Pokok Rp.2.474.100 dan Tunjangan Istri/Suami Rp.247.410, Tunjangan Anak Rp.49.482, Tunjangan Fungsional Rp.265.000, Tunjangan Pangan Rp.217.260 Besar Pajak Penghasilan 21 adalah:
Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Periode Pajak Januari sampai November 2022 ( PTKP 2016 )
Gaji Pokok Rp. 29.689.200 Tunjangan Istri/suami Rp. 2.968.920 Tunjangan Anak Rp. 593.784 Tunjangan Fungsional Rp. 3.180.000 Tunjangan Pangan Rp. 2.607.120 ───────── Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 39.039.024 Pengurangan (disetahunkan) Biaya Jabatan : Rp. 1.951.952 Iuran pensiun : Rp. 364.320 JHT :
Rp. 2.660.148 ───────── (Rp. 4.976.420) ───────── Penghasilan Netto yang disetahunkan Rp. 34.062.604 Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 63.000.000 ───────── Penghasilan Kena Pajak Rp. 28.937.396 PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun
5% × Rp. 28.937.396
: Rp. 1.446.868
PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan
Rp. 1.446.868: 12
: Rp. 120.573
Dibawah ini merupakan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Dikota Prabumulih

## Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan 21 PNS Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala November 2022 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
No Nama Pegawai/Golongan Status Penghasilan Netto PPh 21 ( PTKP 2022 ) 1. E/III.D K/1 Rp. 38.083.296 Rp. 1.245.835 2. E/III.D K/2 Rp. 34.179.348 Rp. 1.666.038 3. S/III.D K/1 Rp. 37.541.796 Rp. 1.272.912 4. H//III.D K/2 Rp. 362.159.676 Rp. 14.732.988 5. G/III.D K/2 Rp. 35.472.612 Rp. 1.601.369 6. A/III.D K/2 Rp. 32.476.128 Rp. 1.751.196 7. D/III.C K/2 Rp. 34.385.964 Rp. 1.655.708 8. M/III.C K/2 Rp. 34.385.964 Rp. 1.655.708 9. Dr/III.B K/1 Rp. 187.167.408 Rp. 6.208.374 10. Y/III.A K/0 Rp. 23.518.104 Rp. 1.524.898 11. M/II.B K/2 Rp. 18.377.784 Rp. 2.456.118
12. R/II.A K/1 Rp. 22.721.508 Rp. 2.013.926 13. E/III.D K/2 Rp. 36.840.552 Rp. 1.532.974 14. Y/III.C K/2 Rp. 34.277.964 Rp. 1.661.108

## Sumber: Data Diolah(2023)
Dari data diatas merupakan hasil perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kesehatan Puskemas Gunung Kemala dikota Prabumulih pada perhitungan masa pajak Januari sampai Desember 2022 ditambahkan dengan iwp 10%, 8% bagi tabungan hari tua dan 4,75% bagi premi pensiun setiap pegawai masing-masing mendapatkan Tunjangan yang berbeda-beda yaitu Tunjangan Eselon, Tunjangan Fungsional Umum, dan Tunjangan Fungsional.dan untuk Pegawai yang menikah belum memiliki tanggungan (K/0). maka untuk Tunjangan Beras yang didapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 72.420.000. dan untuk pegawai yang menikah dan mempunyai tanggungan maka tunjangan beras yang didapatkan pada setiap bulannya untuk Status pegawai (K/1) sebesar Rp.217.260.000 dan Status Pegawai (K/2) sebesar Rp. 289.000.000.
Dinas Kesehatan
Puskesmas Gunung
Kemala dikota Prabumulih melaksanakan pemotongan pada gaji pegawai ditanggung oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dengan memberi Subsidi pajak penghasilan sesuai pajak yang dikenakan bagi semua pegawai negeri sipil. dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Dinas Kesehatan Puskemas Gunung Kemala telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih pada pemotongan pajak penghasilan pada gaji pegawai ditanggung oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dengan membagikan Subsidi pajak penghasilan sesuai dengan pajak penghasilan yang di kenakan pada semua pegawai negeri sipil. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Dinas Kesehatan Puskemas Gunung Kemala sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi jika ada sedikit kelebihan pembayaran SPT wajib pajak perlu mengetahui berapa pajak yang dibayarkan, besarnya kredit pajak tergantung dari pajak penghasilan gaji yang dihitung oleh bendahara dinas kesehatan puskemas gunung kemala dikota prabumulih.
Pelaporan PPh Pasal 21 SPT adalah surat wajib yang memberitahukan bagaimana perhitungan dan pembayaran pajak, barang kena pajak dan bukan kena pajak, serta harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan. SPT wajib diisi dengan tepat, nyata dan lengkap serta harus dilaporkan ke kantor pajak. Wajib Pajak tahunan orang pribadi dilaporkan 3 bulan sehabis akhir tahun pajak serta SPT tahunan badan dilaporkan 4 bulan sehabis akhir tahun pajak.
Perhitungan Upah Harian/Honorarium yang diterima tenaga harian lepas yang dibayarkan Secara Bulanan.

## Tabel Perhitungan Upah Harian/Honorarium
No Nama Gaji Kotor Potongan Basnaz Gaji Bersih 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. Tn A, S.Kep Tn B, SKM Tn C, SH Tn D, SST
Tn E, SST
Tn F, Am.Keb
Tn G, S.Kep Tn H, S.Keb
Tn I, SKM
Tn J, Am.Keb Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 934.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000
Rp. 924.000 Rp. 924.000 Rp. 924.000
Sumber:Data Diolah(2023).
Tn A. ( Bekerja selama 30 hari, Gaji Perhari Rp.30.800, Menikah, Belum memiliki anak).
Perhitungan PPh Pasal 21 Upah November 2023 : 20 x Rp.30.800 : Rp. 924.000 Penghasilan netto setahun : 12 x Rp. 924.000 : Rp. 11.088.000 PTKP(K/0) Bagi WP Rp. 54.000.000 Status Pernikahan Rp. 4.500.000 Rp. 58.500.000
______________ Rp. 47.412.000
Tn B. ( Bekerja selama 30 hari, Gaji Perhari Rp.30.800, Menikah, dan Memiliki satu anak).
Perhitungan PPh Pasal 21 Upah November 2023 : 20 x Rp.30.800 : Rp. 924.000
Penghasilan netto setahun : 12 x Rp. 924.000 : Rp. 11.088.000
PTKP(K/1) Bagi WP Rp. 54.000.000 Status Pernikahan Rp. 4.500.000 1 tanggungan Rp. 4.500.000 Rp. 63.000.000 ______________
Rp. 51.912.000
Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Pegawai Honorarium pada Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih tidak dikenakan PPh 21 atau Pajak Penghasilan karena untuk Gaji yang diterima setiap tahunnya hanya Rp. 11.088.000 sedangkan PTKP WP adalah Rp. 54.000.000.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Menurut Hasil penelitian dan juga analisis yang dilaksanakan peneliti tentang PPh 21 untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih, maka penulis mengambil kesimpulan :
a) Bahwa dalam melakukan perhitungan gaji PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai sudah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlangsung saat ini dan telah menerapkan tarif PTKP sesuai peraturan menteri keuangan No.101/PMK.010/2016. Namun ada selisih lebih bayar pada saat pelaporan SPT Wajib Pajak, Hal ini bisa terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan bagian keuangan dalam perhitungannya seperti Wajib Pajak tidak mengisi kolom penghasilan netto dan hanya mengisi nilai bukti potong saja.
b) kelebihan pembayaran PPh final yang telah dipotong dapat dibuat permohonan pengembalian pajak kepada Wajib Pajak dengan melalui Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

## 2. Saran
Sesuai dengan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti pada Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih,serta Analisis dan kesimpulan yang diperoleh maka dari itu peneliti memaparkan saran yang diharapkan berguna dalam meningkatkan sistematis perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 :
a) Diharap pada bagian keuangan khususnya yang melakukan perhitungan pajak agar dapat mempedomani peraturan perpajakan tentang perhitungan dan tarif PPh Pasal 21.
b) Sebaiknya Wajib Pajak yang bersangkutan harus mengetahui jika terdapat kelebihan bayar dalam pemotongan Pajak Penghasilan.
c) Jika adalah selisih perhitungan sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang pemahaman Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan yang melaksanakan potongan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Citra Dewi Ramadhani. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Dita Laelatul Izza . (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SDN Dukuh Tengah 03 Kabupaten Brebes.
Haryanto. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademik Pariwisata Medan.
Jumaiyah. ADV. Wahidullah. (2023). Pajak Penghasilan. Teori, Kasus dan Praktik.
Khairani. (2018). Analisis Perhitungan,Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Petani Medan.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi Terbaru.
Peraturan Dirjen Pajak Republik Indonesia Nomor 16/PJ/2016. Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
Siti Resmi .(2017). Perpajakan Teori dan Kasus : Edisi 10-Buku I. Salemba Empat : Jakarta
Siti Resmi . (2019). Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono . (2018). Metode Penelitian Bisnis. Bandung, Alfabeta.