P-ISSN : 2089-8142 E-ISSN : 2654-4997
IPMAFA PRESS

## Susunan Redaksi ISLAMIC REVIEW
‘IR’ Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali‟ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah
Penanggungjawab Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

## Editorial Board
Syamsul Ma‟arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Khoirun  Niam,  (Scopus  ID:  57200652037;  h-index:  1)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sunan Ampel, Surabaya Moch  Nur  Ichwan,  (Scopus  ID:  39361628400;  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Al  makin, (Scopus  Author  ID:  38162109000,  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang A. Zaenurrosyid, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
A. Dimyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus
Editorial Team Editor In-Chief : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Managing Editor : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Editor : Isyrokh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Khabib Sholihin, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Asisten Editor : Moh. Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Penerbi t IPMAFA Press Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

## ALAMAT REDAKSI
Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: http://journal.ipmafa.ac.id/, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id
Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun book review pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

## DAFTAR ISI

## ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT
Khabib Solihin ............................................................................................................................................. 1-37

## MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA JIHAD
Fathimah Nadia Qurrota A’yun ...............................................................................................................38-64

## UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI  SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN
Tutik Nurul Janah  ................................................................................................................................... 65-85

## MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PESPEKTIF FARID ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Dewi Robiah ........................................................................................................................................... 86-114

## FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Aay Siti Raohatul Hayat ...................................................................................................................... 115-141

## AKSIOLOGI NILAI PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI
DALAM PENDDIKAN ISLAM (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab) Zuhri .................................................................................................................................................... 142- 165
Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. IX No.1 Tahun 2020
DOI: 10.35878/islamicreview.v9i1.186

## UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN

## Tutik Nurul Janah
Institut Pesantren Mathali‟ul Falah Email:tutik.nurul.janah@gmail.com

## Abstract
The purpose of consumer protection rules is to improve protection against consumers by avoiding the negative effects. Halal certification requirements on food products are also a country protection effort against  consumers.  Consumers  have  the  right  to  know  the  content  of  food  and  beverages  they  will consume.  During  this  time,  halal  certification  is  synonymous  with  Muslim  community  needs. However, it is not only Muslims who have religious rules regarding food. For example, Christians and  Hindus  also  have  rules  regarding  food.    Indonesia  as  a  multicultural-multireligious  country, should  attention  to  this  diversity.  If  the  certification  of  halal  products  only  targets  the  needs  of Muslims only, then how with non-Muslim consumer protection efforts related to their right to know the content of food, cosmetics and medicines are not contradictory Their religious. This research is a research  library  with  a  normative  juridical  approach.  This  research  aims  to  give  readers  an understanding of the principles related to halal certification, especially on food products. The research is  also  important  to  provide  an  understanding  of  the  relationship  between  halal  certification  and transparency of food product composition with the fulfillment of Muslim and non-Muslim consumer rights.
Keywords: Consumer Protection Rules, Halal Certification, Muslim and Non-Muslim Rights.

## Abstrak
Tujuan  dari  peraturan  perlindungan  konsumen  adalah  untuk  meningkatkan  perlindungan terhadap  konsumen  dengan  menghindari  efek  negatif.  Persyaratan  sertifikasi  halal  pada  produk makanan  juga  merupakan  upaya  perlindungan  negara  terhadap  konsumen.  Konsumen  berhak mengetahui  kandungan  makanan  dan  minuman  yang  akan  mereka  konsumsi.  Selama  ini, sertifikasi  halal  identik  dengan  kebutuhan  komunitas  Muslim.  Namun,  bukan  hanya  Muslim yang  memiliki  aturan  agama  tentang  makanan.  Sebagai  contoh,  orang  Kristen  dan  Hindu  juga memiliki  aturan  tentang  makanan.  Indonesia  sebagai  negara  multikultural-multireligius,  harus memperhatikan keanekaragaman ini. Jika sertifikasi produk halal hanya menargetkan kebutuhan umat  Islam  saja,  maka  bagaimana  dengan  upaya  perlindungan  konsumen  non-Muslim  terkait dengan hak mereka untuk mengetahui isi makanan, kosmetik dan obat-obatan tidak bertentangan

## Tutik Nurul Janah
dengan  agama  mereka.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada produk makanan. Penelitian ini juga penting untuk  memberikan  pemahaman  tentang  hubungan  antara  sertifikasi  halal  dan  transparansi komposisi  produk  makanan  dengan  pemenuhan  hak-hak  konsumen  Muslim  dan  non-Muslim
Kata  kunci: Peraturan  Perlindungan  Konsumen,  Sertifikasi  Halal,  Hak-hak  Muslim  dan Non-Muslim.

## A. Pendahuluan
Sertifikasi  halal  merupakan  proses  pemberian  sertifikat  halal  pada  produk makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan. Dalam proses pengajuan izin usaha, setiap  pemilik  calon  usaha  makanan,  minuman,  kosmetik  serta  obat-obatan  harus menyertakan  dokumen  sesuai  dengan  persyaratan  legalitas  usaha  yang  dimilikinya. Baik persyaratan berupa pemenuhan dokumen yang ditentukan oleh dinas kesehatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan sertifikasi halal.
Awalnya,  pemberian  sertifikasi  halal  merupakan  wewenang  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI).  Namun  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU No. 33/2014), pemberian  sertifikasi  halal  bukan  lagi  otoritas  MUI  semata.  Pelaksanaan  sertifikasi halal  terhitung  sejak  tanggal  17  Oktober  2019  dilakukan  pemerintah  melalui  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut  „BPJPH‟).  Berdasarkan Undang-undang  tersebut,  maka  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (selanjutnya  disebut  „LPPOM  MUI‟)  hanya berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 33/2014 dan diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa setelah diberlakukannya UU N0. 33/2014, LPPOM MUI bertugas  melakukan  kegiatan  pemeriksaan/pengujian  produk  halal.  Adapun wewenang sertifikasi halal menjadi domain BPJPH.
UU  No.  33/2014  berlaku  efektif  sejak  17  Oktober  2019.  Dengan  adanya peraturan  perundang-undangan  ini,  maka  semua  produk  yang  beredar  di  Indonesia wajib  bersertifikasi  halal.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  4  UU  No. 33/2014 yang intinya menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan  di  Indonesia  wajib  untuk  menyertakan  sertifikat  halal.  Adapun produk yang wajib disertifikasi halal menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 33/2014 dan Pasal  1  Ayat  2  PP  No.  31/2019  meliputi:  barang  dan/atau  jasa,  baik  yang  berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan atau produk lainnya yang digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Sesungguhnya,  persyaratan  sertifikasi  halal  pada  setiap  produk  pangan  dan kosmetik  merupakan  upaya  perlindungan  negara  terhadap  konsumen.  Konsumen memiliki  hak  untuk  mengetahui  kandungan  makanan  dan  minuman  yang  akan mereka konsumsi. Selama ini, sertifikasi halal identik dengan kebutuhan masyarakat muslim. Seolah-olah hanya umat muslim saja yang memiliki aturan agama mengenai makanan yang boleh dikonsumsi atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Aturan mengenai batasan makanan yang boleh dimakan  atau  tidak  boleh  dimakan  bukan  semata  dimiliki  oleh  umat  Islam.  Agama yang  lain  atau  bahkan  sebuah  kelompok  masyarakat  tertentu  juga  memiliki  aturan mengenai boleh atau tidak bolehnya suatu makanan dikonsumsi.
Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang mutikultural-multireligius, semestinya  juga  memperhatikan  fenomena  keberagaman  ini.  Jika  sertifikasi  produk halal  hanya  menyasar  kebutuhan  umat  Islam  saja,  lalu  bagaimana  dengan  upaya perlindungan  konsumen  non-muslim  terkait  dengan  hak  mereka  untuk  mengetahui kandungan  makanan,  minuman,  kosmetik  dan  obat-obatan  yang  tidak bertentangan dengan  ajaran  agama  mereka?bagaimana  dengan  masyarakat  non-muslim  yang memiliki kebutuhan pula dalam menjalankan ajarannya secara sempurna? Bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa makanan, minuman atau konsmetik yang dimaksud tidak berasal dari hewan-hewan yang mereka sucikan?
Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai, Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi  Halal  Dan  Transparansi  Komposisi  Produk  Makanan. Penelitian tersebut  akan  fokus  untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai,  adakah  korelasi  antara sertifikasi  halal  serta  transparansi  produk  makanan  dan  upaya  pemenuhan  hak konsumen muslim dan non-muslim di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai hal-

## Tutik Nurul Janah
hal prinsip terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada produk makanan. Selain itu, penelitian  ini  juga  penting  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  korelasi sertifikasi  halal  serta  transparansi  komposisi  produk  pangan  dan  pemenuhan  hak konsumen muslim dan non-muslim.

## B. Perlindungan Konsumen
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  No.  8/1999),  yang  dimaksud  dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum demi memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan konsumen  adalah  setiap  orang  yang  memakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  maupun  untuk  kepentingan orang lain.
Dalam  kegiatan  bisnis  terdapat  hubungan  yang  saling  membutuhkan  antara pelaku  usaha  dan  konsumen.  Kepentingan  pelaku  usaha  adalah  memperoleh keuntungan.  Sedangkan  kepentingan  konsumen  adalah  pemenuhan  kebutuhan terhadap produk tertentu. Hubungan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha seringkali tidak setara. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga menjadi  sasaran  eksploitasi  dari  pelaku  usaha.  Untuk  melindungi  atau memberdayakan  konsumen  diperlukan  seperangkat  aturan  hukum.  Dibutuhkan campur  tangan  negara  melalui  penetapan  sistem  perlindungan  hukum  terhadap konsumen. 1
Instrumen hukum yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia adalah UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Tujuan  pembangunan nasional  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  UUD  1945  ini  diwujudkan  melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
1 Abdul  R.  Saliman  dkk, Hukum  Bisnis  untuk  Perusahaan,  Teori  &  Contoh  Kasus ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.III, 2007), hlm. 219.
Selain  UUD  1945,  dasar  hukum  yang  memayungi  upaya  perlindungan konsumen  di  Indonesia  adalah  UU  No.  8/1999.  Lahirnya  Undang-undang  ini memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas  kerugian  yang  diderita  akibat  transaksi  suatu  barang  dan  jasa.  UU  No.  8/1999 sesungguhnya merupakan angin segar bagi upaya jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen.  Selain  itu,  dari  sisi  kepastian  hukum,  peraturan  perundang-undangan tersebut sesungguhnya juga bermanfaat bagi para produsen atau pelaku usaha dalam memperoleh  kepastian  hukum.  Hal  ini  dapat  dibaca  dari  tujuan  Perlindungan Konsumen menurut UU No. 8/1999.
Tujuan  utama  perlindungan  konsumen  adalah  meningkatkan  kesadaran  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  dengan  cara  menghindarkannya dari  ekses  negatif  pemakaian  barang  atau  jasa.  Selain  itu,  tujuan  perlindungan konsumen  adalah  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  menentukan  dan menuntut  haknya  sebagai  konsumen.  Pemberdayaan  di  sini  dapat  diartikan  sebagai upaya  menuju  terciptanya  konsumen  yang  cerdas  terhadap  pentingnya  kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi terutama terkait dengan transparansi kualitas barang sehingga tidak merugikan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 2 Perlindungan Konsumen Indonesia mendasarkan gerakannya  pada lima asas.  Yakni  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan,  asas  keamanan  dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.
Berdasarkan  asas  perlindungan  konsumen  di  atas,  maka  upaya  terhadap perlindungan  dan  pemenuhan  hak  konsumen  merupakan  sebuah  kesemestian.  Hak konsumen  yang  seharusnya  dipenuhi  ini  dapat  diminta  oleh  konsumen  yang  telah melakukan  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak yang  berkaitan  dengan  konsumen.  Menurut  UU  No.  8/1999  konsumen  memiliki sembilan  hak  yang  harus  dipenuhi.  Yakni  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan,  hak  untuk  memilih  serta  mendapatkan  barang  atau  jasa  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  yang  dijanjikan,  hak  atas  informasi  yang  benar,  hak  untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  patut,  hak  untuk  diperlakukan  secara  jujur
2 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan... , hlm. 221.

## Tutik Nurul Janah
dan  tidak  diskriminatif,  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  apabila  barang  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. 3
Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan. Hak tidak boleh begitu saja diminta sebelum konsumen melakukan kewajibannya. Adapun kewajiban konsumen  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  barang  atau jasa,  memiliki  iktikad  baik,  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. 4
Peringatan  sudah  seringkali  diberikan  kepada  konsumen  agar  tidak  mudah tertipu  atau  tergoda  untuk  membeli  produk  yang  merugikan  dirinya.  Karenanya, sudah  semestinya  konsumen  dapat  menggunakan  hak  dan  kewajibannya  secara cerdas.  Dalam  mempergunakan  hak  dan  melaksanakan  kewajibannya,  konsumen semestinya  bersikap  waspada  agar  tidak  terjebak  pada  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, konsumen semestinya bersikap kritis terhadap iklan yang menghampirinya. Baik iklan yang muncul di televisi ataupun media sosial.
Penting  pula  bagi  konsumen  untuk  membiasakan  diri  mencari  informasi  tambahan sebelum bertransaksi. Dengan demikian konsumen diharapkan dapat meminimalisir diri agar tidak terjebak pada penipuan. Apalagi jika terkait dengan produk makanan, minuman,  kosmetik  maupun  obat-obatan.  Faktor  keamanan,  kenyamanan  serta kesesuaian dengan prinsip dan tuntunan agama sangat penting untuk dikedepankan. Karenanya,  memperhatikan  label,  kemasan,  keterangan  komposisi  barang  dan  masa kadaluarsa  adalah  prilaku  minimal  yang  harus  dilakukan  oleh  konsumen  cerdas. Konsumen cerdas di sini adalah konsumen yang melakukan langkah-langkah waspada secara mandiri guna melindungi dirinya.
Selain  konsumen,  pelaku  usaha  merupakan  salah  satu  pihak  yang  tidak  bisa terlepas dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi barang/jasa memiliki kewajiban yang harus terpenuhi agar barang yang  diproduksinya  atau  jasa  yang  diberikannya  tidak  merugikan  konsumen. Kewajiban  yang  mesti  dipenuhi  oleh  para  pelaku  usaha  terkait  dengan  hukum
3 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis , (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 74-75.
4 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan… , hlm. 223.
perlindungan  konsumen  adalah  memiliki  iktikad  baik. 5 Iktikad  baik  ini  dapat ditunjukkan oleh para pelaku usaha melalui sikap jujur dalam memberikan informasi barang.  Baik  terkait  dengan  kondisi  saat  ini  maupun  kondisi  lain  yang  berkaitan dengan  penggunaan  atau  perawatan  suatu  produk.  Iktikad  baik  juga  dapat ditunjukkan  oleh para  pelaku  usaha  melalui  sikap  yang  jujur  dan  tidak  diskriminatif terhadap  setiap  konsumen  serta  menjamin  mutu  produksi.  Dalam  hal  ini,  penting bagi  pelaku  usaha  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk memastikan  barang  serta  memberi  kesempatan  konsumen  untuk  mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas risiko barang yang dibelinya.
Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pelaku  usaha.  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  juga  memiliki  peran yang  signifikan  dalam  upaya  terwujudkan  perlindungan  konsumen  Indonesia. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Karenanya,  dalam  rangka mengembangkan  upaya  perlindungan  konsumen  dibentuk  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  serta  lembaga  dan  regulasi  lainnya  yang  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen.  Selain  Undang-Undang Pelindungan  Konsumen,  regulasi  yang  cukup  penting  dalam  upaya  mengawal  hak konsumen  adalah  Undang-Undang  tentang  Jaminan  Produk  Halal  dan  Undang- Undang tentang Pangan.

## C.  Konsep Makanan Menurut Ajaran Islam, Kristen/Katholik dan Hindu.
Makanan yang boleh dan baik untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam adalah berpijak  pada  firma  Allah  SWT  dalam al-Qura’n surat al-Baqarah (2):168  yang berbunyi:
اَي
اَهُيَأ ُساَنّلا اىُلُك اَمِّم يِف ِضْرَأْلا اًلاَلَح اًبِيَّط اَلَو اىُعِبَتَّت ِتاَىُطُخ ِناَطْيَّشّلا ۚ ُهَنِّإ ْمُكَل ٌوُدَع ٌنيِّبُم
Artinya: “Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan,  karena  sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
5 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan…, hlm. 224

## Tutik Nurul Janah
Menurut Quraish Shihab, kata „halal‟ berasal dari akar kata yang berarti „lepas‟ atau „tidak terikat‟. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi . Karena itu, kata „halal‟ juga berarti „boleh‟. Dalam bahasa hukum kata ini mencakup  segala  sesuatu  yang  diperbolehkan  agama,  baik  kebolehan  itu  bersifat sunnah,  makruh maupun mubah . 6 Menurut  ajaran  Islam,  makanan  yang  halal dikonsumsi itu dibagi menjadi dua kategori. Yakni makanan halal menurut zatnya dan makanan halal dilihat dari cara mendapatkannya. Halal dari zatnya berarti halal karena makanan  itu  sendiri  yang  menurut  aturan  syariah  memang  diperbolehkan  untuk dikonsumsi. Makanan yang haram menurut zatnya ini contohnya adalah daging babi. Sedangkan  contoh  makanan  yang  haram  berdasarkan  cara  mendapatkannya  adalah makanan yang diperoleh dari mencuri.
Kata tayyib jika  dilihat  dari  segi  bahasa  berarti  lezat,  baik,  sehat, menentramkan dan paling utama. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata tayyib secara istilah  dapat  berarti  makanan  yang  tidak  kotor  dari  segi  zatnya,  tidak  rusak,  tidak kadaluwarsa,  serta  tidak  tercampur  dengan  benda  najis. Tayyib merupakan  jenis makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik  serta  akal  orang  yang  mengkonsumsinya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa tayyib adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman. 7
Dari  sini  lah  kemudian  ajaran  Islam  mengajarkan  mengenai  prinsip halalan tayyiban sebagai  prasyarat  makanan  yang  boleh  dimakan  atau  tidak  boleh  untuk dimakan.  Jika  halal  merujuk  pada  konsep  baku  mengenai  makanan  yang  dianggap melanggar  ajaran  agama  atau  tidak  melanggar  ajaran  agama  saat  mengkonsumsinya. Maka tayyib merujuk pada baik tidaknya suatu makanan dikonsumsi dilihat dari segi kemaslahatan  seseorang.  Sehingga  dapat  dicontohkan,  seseorang  yang  memiliki penyakit  diabetes,  maka  meminum  minuman  manis  adalah  halal  menurut  ajaran agama Islam. Namun minuman manis itu dianggap tidak tayyib karena membahayakan kesehatannya.
6 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al quran: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat , (Bandung: Penerbit Mizan, cet.xix, Februari 2007), hlm. 148.
7 Muhammad  Quraish  Shihab, Wawasan  al  quran:  Tafsir  Maudhu’I  Atas  Pelbagai  Persoalan Umat …, hlm. 148.
Mengenai  makanan  halal  ini,  Ma‟ruf  Amin,  menyatakan      bahwa    konsep makanan   halal dan haram  itu sesungguhnya bukan  hanya  masalah  umat  muslim saja,      melainkan      juga      berkaitan      dengan  masyarakat    luas    pada    umumnya. Karena itu,  agar   ibadah   dan   doa seseorang itu diterima oleh Sang Maha Kuasa, maka      sudah  seharusnya  seseorang  itu    berusaha  dengan  lebih  maksimal  sehingga makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsinya  terjamin  kehalalan  dan  kebaikannya. Halal  dan tayyib diyakini  sebagai  salah  satu  syarat      diterimanya  ibadah    dan    doa seseorang. 8
Berbeda dengan ajaran Islam yang mengajarkan tetang halalan tayyiban. Agama Kristen/Katholik  dan  Hindu  juga  memiliki  aturan  mengenai  makanan  yang  boleh dikonsumsi  dan  makanan  yang  tidak  boleh  dikonsumsi.  Dalam  sebuah  seminar dengan tema 'Halal Masuk Kampus' yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)  Provinsi  Bali  dan  Universitas  Udayana,  yang  berlangsung  pada  tanggal  10 Oktober  2019,  Prof.  Dr.  drh.  Iwan H.  Utama,  MS.  menyampaikan  bahwa  menurut ajaran  Kristen/Katholik  tidak  dikenal  istilah  halal-haram.  Namun,  ajaran Kristen/Katholik mengenal konsep makanan bersih dan makanan kotor. 9 Prof. Dr. drh. Iwan H. Utama, MS., akademisi sekaligus pemuka agama Kristen ini menyatakan bahwa menurut ajaran Kristen, makan itu penting dan berguna bagi makhluk hidup. Namun  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  tidak  semua  makanan  bermanfaat  bagi manusia. Makanan pun bisa memiliki potensi untuk menjadi pembunuh tersembunyi ( silent killer ), jika tidak dikonsumsi dengan cara yang benar dan bijaksana.
Ajaran  mengenai  bagaimana  seorang  kristiani  seharusnya  bersikap  bijaksana terhadap makanan yang dikonsumsinya ini diatur dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di antaranya dapat dilihat dalam Imamat Ps. 3 (3-10, 17), Ps. 10 (19, 20), Ps. 11 (2-47), Ps.  17  (3-15),  Ulangan  Ps.  14  (3-21),  Ps.  15  (19-23),  dan  Keluaran  Ps.  29  (13,  22). Menurut  Alkitab  yang  menjadi  tuntunan  bagi  penganut  agam  Kristen  ini,  makanan
8 Panji Adam Agus Putra, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam ,https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172/1421, diakses pada tanggal 18 November 2019, pukul 12.16 WIB.
9 https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun- punya-aturan-makanan-halal-dan-haram, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB.

## Tutik Nurul Janah
yang  tergolong  bersih  di  antaranya  adalah  (1)  Makanan  yang  berasal  dari  daging hewan berkuku belah dan memamah biak seperti sapi, kambing, domba, rusa, kijang. (2) Makanan dari binatang bersirip dan bersisik di dalam air, merayap, serta bersayap, dan melompat seperti ikan dan belalang. 10
Adapun makanan yang termasuk dalam  kategori makanan kotor antara lain: (1)  Hewan  yang  tidak  berkuku  belah  dan  memamah  biak  seperti  unta.  (2)  Hewan yang  berkuku  belah  dan  tidak  memamah  biak  seperti  babi,  babi  hutan.  (3)  Hewan yang  tidak  berkuku  belah  dan  tidak  memamah  biak  seperti  kuda.  (4)  Hewan  tidak bersirip dan bersisik seperti belut, lele, dsb. (5) Burung seperti burung hantu, gagak, dsb.  (6)  Hewan  merayap  dan  berkeriapan  seperti  tikus,  landak,  biawak,  dsb.  (7) Makanan yang dipersembahan kepada berhala. (8) Darah, bangkai, hewan yang mati dicekik, dsb. 11
Selain  konsep  makanan  dalam  ajaran  Islam  dan  Kristen/Katholik,  ada  pula konsep  makanan  menurut  ajaran  Hindu.  Menurut  Dr.  drh.  I  Ketut  Suatha,  MSi., akademisi  sekaligus  pemuka  agama  Hindu,  menyatakan  bahwa  dalam  ajaran  agama Hindu  juga  tidak  dikenal  istilah  'halal‟.  Namun,  ajaran  Hindu  memiliki  petunjuk mengenai makanan melalui ajaran 'Tatwa Triguna' . Adapun makanan terlarang dalam Bahasa Sansekerta disebut Amedhyam . Ajaran Hindu meyakini bahwa seluruh perilaku manusia itu pada hakekatnya saling mempengaruhi. Karena bagaimanapun juga, cara berpikir ( manah ), cara berkata ( wak ), cara bersikap ( solah pawerti ), dan cara berperilaku ( kaya )  manusia  itu  diyakini  sangat  dipengaruhi  oleh  makanan  yang  dikonsumsinya.
Makanan pun dapat mempengaruhi jasmani ( raga sarira ) dan rohani ( sukma sarira ). 12
Mengenai makanan ini, umat pemeluk agama Hindu berpedomana pada kitab Bhagavad  Gita  Sloka 17 Awu 7-10.  Menurut Bhagawad  Gita ,  makanan  itu dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah Satwikaguna , yakni makanan yang  jika  dikonsumsi  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup,  memanjangkan  umur, menambah  tenaga,  menghadirkan  rasa  nyaman,  mempertinggi  kecerdasan,  serta
10 https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun- punya-aturan-makanan-halal-dan-haram, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB.
11 https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun- punya-aturan-makanan-halal-dan-haram, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB.
12 https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun- punya-aturan-makanan-halal-dan-haram, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB.
menyehatkan.  Contohnya  adalah  makanan  yang  memiliki  banyak  sari,  bergizi,  dan menyenangkan hati. Kelompok kedua adalah Rajasikaguna, yakni jenis makanan yang jika  dikonsumsi,  maka  diyakini  dapat  menimbulkan  sakit  atau  duka  cita.  Misalnya, makanan yang terlalu pahit, pedas atau menyebabkan badan terasa panas. Kelompok ketiga disebut Tamasikaguna , yakni jenis makanan yang jika dikonsumsi, maka diyakini dapat  menyebabkan  malas  dan  bodoh.  Contohnya  adalah  makanan  yang  dimasak lebih dari tiga jam sebelum dimakan, makanan basi, dsb. 13
Selain  dalam Bhagavad  Gita petunjuk  tentang  makanan  bagi  pemeluk  Agama Hindu juga dapat ditemui dalam ajaran Manawa Dharmasastra (Atha Pancamo Dhyayah)
dan Niti Sastra . Pada dasarnya pemeluk agama Hindu tidak diperbolehkan memakan beberapa  jenis  makanan  yang  terlarang.  Makanan  tersebut  adalah  makanan  yang diyakini  akan  memberikan  dampak  buruk  kepada  orang  yang  mengkonsumsinya.
Dampak buruk itu misalnya menjadi tidak suci dan akan berumur pendek. Diantara jenis makanan yang dilarang menurut ajaran agama Hindu adalah sebagaimana yang tertera  dalam  Kitab Parasara  Dharmasastra XI.12.  Termasuk  makanan  yang  dilarang antara  lain:  kucing,  kera,  katak  dan  tikus.  Anjing  dengan  jenis  khusus  juga  dilarang untuk dikonsumsi. Dalam ajaran Hindu terdapat istilah Asu Bang Bungkem. Yakni jenis anjing  yang  memiliki  bulu  tubuh  berwarna  krem  dan  memiliki  moncong  berwarna hitam. Biasanya, anjing seperti ini digunakan untuk kepentingan upacara pecaruan bagi para  menganut  agama  Hindu  di  Bali.  Keyakinan  mengenai  pentingnya  memilih makanan bagi umat hindu ini dengan berpedoman pada Ayat yang tertera pada Kitab Atharva  Veda XV.14.24.  Ayat  tersebut  berbunyi: “Brahmana  annadena  annam  atti.” Artinya: “ Dia pilih makanannya dengan hati-hati kemudian di makanannya.” Adapun bagi umat  Hindu  yang  terlanjur  melanggar  aturan  tersebut,  maka  diwajibkan  untuk berpuasa selama satu hari satu malam tepat pada saat bulan purnama. 14

## B. Sertifikasi  Halal  dan  Tranparasi  Komposisi  Produk  Makanan  Sebagai Upaya Mengawal Hak Konsumen Muslim dan Nonmuslim
Wacana  mengenai  pentingnya  labelisasi  makanan  sebenarnya  baru  muncul sekitar tahun 1976. Sebelum tahun 1976 itu, belum ada wacana mengenai pentingnya
13 https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun- punya-aturan-makanan-halal-dan-haram, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB
14 https://doripos.com/makanan-yang-dilarang-dalam-agama-hindu, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.

## Tutik Nurul Janah
labelisasi  maupun  sertifikasi  halal  pada  produk  makanan,  minuman,  kosmetik maupun  obat-obatan.  Dalam  hal  ini,  pemikiran  mengenai  pentingnya  transparansi komposisi produk pangan lebih dahulu muncul dibanding wacana mengenai labelisasi maupun sertifikasi halal.
Sertifikasi  halal  penting bagi  umat  Islam  Indonesia  karena  hal  ini berkaitan dengan  harkat  hidup  dan  keyakinan  dalam  melaksanakan  perintah  agamanya. Pertanyaannya,  kenapa  sertifikasi  halal  diperlukan,  padahal  jika  ingin  memastikan produk  tersebut  boleh  dimakan  atau  tidak  boleh  dimakan  dapat  diputuskan  setelah melihat komposisi produk yang dimaksud? Bukankah saat seorang muslim berada di negara  yang  mayoritas  penduduknya  non-muslim  mereka  juga  melakukan  verifikasi produk  halal  dengan  bersikap  waspada  secara  mandiri.  Yakni  dengan  melihat komposisi  produk  pangan  yang  akan  dibeli.  Lalu  kenapa  muslim  Indonesia  merasa tidak  cukup  untuk  melakukan  sikap  waspada  secara  mandiri?  dan  justru  melibatkan negara  melalui  regulasi  yang  mengatur  tentang  sertifikasi  halal  untuk  setiap  produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang beredar di pasaran.
Menurut  penuturan  Sunarto  Prawirosujanto,  Dirjen  Pengawasan  Obat  dan Makanan Kementerian Kesehatan, pemberlakukan label halal pada makanan dimulai sejak adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
280/Men.Kes/Per/XI/1976  tanggal  10  November  1976  tentang  Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Konsep  Surat  Keputusan  mengenai  „lebel  haram‟  ini  awalnya  diajukan  kepada Menteri  Kesehatan  yang  waktu  itu  dijabat  oleh  Prof.  Dr.  GA  Siwabessy.  Prof.  Dr. GA  Siwabessy,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  yang  menjabat  sejak  tahun 1966  sampai  dengan  tahun  1978  itu  langsung  menyetujui  konsep  tersebut.  Hal  ini cukup  mengejutkan,  karena  seperti  yang  diketahui,  bahwa  sang  menteri  bukanlah seorang muslim. 15
Peraturan  yang  diteken  oleh  Menteri  Kesehatan  itu  pada  intinya mengharuskan  semua  makanan  dan  minuman  yang  mengandung  unsur  babi  diberi label  dengan  bertuliskan  „mengandung  babi‟.  Bukan  hanya  itu,  makanan  yang
` 15 https://doripos.com/makanan-yang-dilarang-dalam-agama-hindu, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.
mengandung  unsur  babi  juga  harus  memasang  gambar  seekor  babi  utuh  berwarna merah di atas dasar putih. Proses labelisasi ini dilakukan oleh kementerian kesehatan bekerjasama  dengan  Gabungan  Pengusaha  Makanan  dan  Minuman  Seluruh Indonesia (GAPMMI). „label babi‟ ini dibagikan secara gratis kepada perusahaan yang membutuhkan.
Pada awalnya labelisasi justru diberikan dengan memberi tanda pada makanan yang mengandung babi. Hal ini dengan pertimbangan karena konteks pada waktu itu, situasi  di  lapangan  didapati  hampir  99%  makanan  dan  minuman  yang  beredar  di Indonesia  adalah  halal  sehingga  untuk  lebih  praktisnya,  labelisasi  diberikan  kepada 1% makanan beredar yang diduga mengandung bahan yang tidak halal. 16
Sepuluh tahun kemudian, setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan  Peredaran  dan  Penandaan  pada  Makanan  yang  Mengandung  Bahan Berasal dari Babi, pencantuman label halal baru secara resmi diatur. Pengaturan label halal  ini  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri Agama  No.  427/Men.Kes/SKB/VIII/1985  tentang  Pencantuman  Tulisan  „Halal‟ pada Label Makanan. Dalam peraturan yang ditandatangai pada 12 Agustus 1985 ini, yang memiliki otoritas untuk menerbitkan label halal adalah produsen makanan dan minuman  setelah  melaporkan  komposisi  bahan  dan  proses  pengolahan  kepada Departemen Kesehatan. 17
Label  makanan  yang  semula  diberikan  hanya  pada  makanan  yang mengandung  „babi‟,  kemudian  berubah  menjadi  pemberian  label  „halal‟  untuk makanan yang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Perubahan kebijakan ini terjadi karena keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim yang dipicu oleh laporan  Buletin  Canopy edisi  Januari  tahun  1988.  Laporan  yang  cukup menghebohkan  kaum  muslim  Indonesia  ini,  pada  akhirnya  menjadi  momentum lahirnya  kebijakan  baru  mengenai  labelisasi  pada  produk  makanan,  minuman, kosmetik dan obat-obatan.
16 https://doripos.com/makanan-yang-dilarang-dalam-agama-hindu, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.
17 https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ,  diakses  pada  tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.

## Tutik Nurul Janah
Buletin Canopy adalah media yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan  Universitas  Brawijaya,  Malang.  Buletin  mahasiswa  ini  memuat  laporan penelitian  yang  menyatakan  bahwa  sejumlah  produk  makanan  dan  minuman  yang beredar  di  Indonesia  terindikasi  mengandung  lemak  babi.  Tulisan  tersebut menimbulkan  kepanikan,  baik  di  kalangan  konsumen  muslim  maupun  di  kalangan produsen  produk  pangan.  Bahkan  akibat  pemberitaan  tersebut,  sejumlah  produsen mengalami penurunan omset secara drastis. 18
Salah  satu  kasus  terkait  produk  halal-haram  ini  adalah  tentang  kasus  besar salah  satu  produk  penyedap  rasa  (MSG)  dari  PT.  Ajinomoto  Indonesia  (dan  PT. Ajinex  Internasional).  Kasus  ini  sangat  meresahkan  masyarakat.  Berawal  dari ditemukannya  dugaan  menggunakan  bahan  tidak  halal  dalam  proses  produksinya sejak  bulan  juni  1999  sampai  akhir  Nopember  2000,  yang  diketahui  telah menggunakan  bahan  penolong  berupa bactosoytone yang  ternyata  mengandung  unsur babi.  Produk  penyedap  rasa  (MSG)  dari  PT.  Ajinomoto  Indonesia  yang menggunakan  bactosoytone  dalam  proses  produksinya  adalah  haram.  Belajar  dari kasus  tersebut  maka  Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  berusaha  berperan  untuk menentramkan  umat  Islam  dalam  masalah  kehalalan  produk  pangan  dengan  cara mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI  (LPPOM MUI) untuk meletakkan pengkajian produk halal. 19
Peristiwa  ini  pada  akhirnya  menyadarkan  berbagai  fihak  bahwa  keberadaan jaminan halal menjadi kebutuhan bagi umat Islam. Peristiwa ini juga menjadi pemicu munculnya  wacana  pentingnya  sertifikasi  halal  di  Indonesia.  Kebutuhan  jaminan produk halal menjadi isu penting di Indonesia. Hal ini pada akhirnya menuntut sikap pemerintah.  MUI  sebagai  representasi  dari  organisasi  ulama  kemudian  mengambil inisiatif  untuk  melakukan  sejumlah  pertemuan  membahas  masalah  tersebut.  Dari pertemuan-pertemuan  yang  diselenggarakan  MUI  ini,  terbentuklah  Lembaga
18 https://minanews.net/lahirnya-sertifikasi-halal-di-indonesia/,  diakses  pada  tanggal  31 Oktober 2019, Pukul 6.20 WIB.
19 Musyfikah  Ilyas, Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat , http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/5682/4943, diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 12.02
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
LPPOM  MUI  berdiri  tanggal  6  Januari  1989  berdasarkan  Surat  Keputusan Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep./18/MUI/I/1989,  dengan  rencana  kegiatan utama  melaksanakan  pemeriksaan  produk  halal  yang  kemudian  disebut  sertifikasi halal.  Proses  sertifikasi  halal  dilakukan  dengan  cara  penelusuran  mendalam  untuk mengetahui secara pasti apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk pangan serta proses produksinya telah terjamin halal. Kendati LPPOM MUI telah  berdiri  sejak  tahun  1989,  namun  dalam  implementasinya  sertifikat  halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI, pada tahun  1994.  Sertifikasi  halal  yang  pertama  ini  baru  keluarkan  setelah  LPPOM  MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu. 20
Pada  kenyataannya,  sertifikasi  halal  dibutuhkan  oleh  konsumen  yang beragama  Islam  demi  memastikan  bahwa  makanan  yang  dikonsumsinya  tidak melanggar  ajaran  agama.  Dalam  hal  ini,  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang memproduksi makanan diharapkan untuk mengedukasi dirinya terkait dengan aturan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan  Produk  Halal,  pelaku  usaha  berhak  dan  berkewajiban  untuk  bersikap proaktif  dalam  memenuhi  izin  usahanya.  Pelaku  usaha  berhak  untuk  memperoleh informasi  serta  pembinaan  dalam  memproduksi  produk  halal.  Pelaku  usaha  juga berhak untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif.
Selanjutnya,  dalam  rangka  proses  pengajuan  sertifikasi  halal,  maka  pelaku usaha  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi  secara  benar,  jelas,  dan  jujur. Informasi  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen  tersebut  haruslah dibarengi  dengan  iktikad  baik  dalam  proses  produksi  maupun  pengemasan  produk yang akan dipasarkan. Oleh sebab itu, jika sebuah perusahaan memiliki produk halal dan  produk  tidak  halal,  maka  dalam  proses  produksi  pangan,  pelaku  usaha diharuskan  untuk  memisahkan  lokasi,  tempat  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penyajian  antara  produk  halal  dan
20 https://minanews.net/lahirnya-sertifikasi-halal-di-indonesia/,  diakses  pada  tanggal  31 Oktober 2019, pukul 6.20 WIB.

## Tutik Nurul Janah
produk yang tidak halal. Iktikad baik pelaku usaha dalam memproduksi produk halal juga mesti ditunjukkan melalui penyediaan penyelia halal serta melaporkan perubahan komposisi  bahan  kepada  BPJPH,  jika  sewaktu-waktu  pemilik  usaha  memutuskan untuk  mengubah  komposisi  produk  makanan  yang  berbada  dari  komposisi  produk pada saat sertifikasi halal diajukan untuk pertama kali.
Setelah sertifikasi halal diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah  mencantumkan  label  halal  terhadap  produk  yang  telah  mendapat  sertifikat halal.  Label  halal  yang  diperoleh  melalui  prosedur  panjang  ini  pada  akhirnya  akan menjadi informasi penting bagi konsumen muslim dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya.  Sertifikasi  halal  yang  diperoleh  juga  menimbulkan  kewajiban  bagi pelaku  usaha  untuk  senantiasa  menjaga  kehalalan  produk  yang  telah  memperoleh sertifikat  halal.  Perlu  dipahami  lebih  dalam  oleh  pelaku  usaha  adalah  sertifikat  halal yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH  ini  bukanlah  sesuatu  yang  sifatnya  formalitas  belaka. Pelaku  usaha  semestinya  memahami  bahwa  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  untuk suatu  produk  tertentu  mengandung  tanggungjawab  dan  dampak  sosial  yang  cukup luas  karena  ini  menyangkut  keyakinan  seseorang  dalam  melaksanakan  ajaran agamanya. Sekali saja sebuah perusahaan berbuat curang dalam persoalan sertifikasi halal,  maka  bisa  dipastikan  akan  sulit  baginya  mengembalikan  kepercayaan konsumen.
Menurut  Pasal  1  UU  No.  33/2014  yang  dimaksud  dengan  Sertifikat  Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI.  Jaminan  produk  halal  merupakan kepastian  hukum  yang  diberikan  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang  dibuktikan dengan  tanda  sertifikat  halal.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  label  produk  halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.  Proses  produk  halal  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  menjamin kehalalan suatu produk. Proses ini mencakup seluruh pejalanan sebuah produk.
Selama ini, sertifikasi halal hanya identik untuk kebutuhan masyarakat muslim semata. Padahal Islam bukan satu-satunya agama yang memiliki ajaran tentang aturan makanan yang boleh atau yang tidak boleh dikonsumsi oleh umatnya. Jika sertifikasi halal  diberikan  dengan  menggunakan  standarisasi  halal  menurut  ajaran  Islam,  lalu
bagaimana  dengan  ketentuan  makanan  yang  tidak  dianjurkan  bahkan  dilarang  oleh agama  lain?  Padahal  jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, maka  bukan  hanya  umat  Islam  saja  yang  semestinya  memiliki  hak  untuk  dilindungi atas  makanan  yang  dikonsumsinya.  Baik  dilindungi  agar  dapat  mengkonsumsi makanan  tanpa  melanggar  aturan  agama,  maupun  dilindungi  agar  dapat mengkonsumsi makanan tanpa melanggar aturan kesehatan.
Dalam  hal  ini,  Islam  sebagai  agama  mayoritas  mendapatkan  perhatian  lebih baik dibanding agama lain. Umat Islam mendapatkan perlindungan melalui Undang- Undang  yang  mengatur  tentang  jaminan  produk  halal.  Sedangkan  agama  lain  tidak mendapatkan perlindungan khusus terkait dengan makanan yang boleh atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi berdasarkan ajaran agamanya. Lalu, bagaimana pemeluk agama lain dapat menghindari larangan agamanya dalam hal makanan?
Selain  UU  Perlindungan  Konsumen,  agaknya  masyarakat  non-muslim  di Indonesia  dalam  mengusahakan  konsumsi  makanan  yang  sesuai  dengan  ajaran agamanya,  harus  puas  dengan  aturan  mengenai  transparansi  komposisi  produk pangan.  Aturan  tentang  labelisasi  komposisi  produk  pangan  ini  termaktub  dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU  No.  18/2012).  Menurut  Pasal  97  UU  No.  18/2012  Setiap  Orang  yang memproduksi pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan.
Pencantuman  label  pada  kemasan  pangan  ini  ditulis  dengan  menggunakan bahasa  Indonesia  serta  memuat  paling  sedikit  keterangan  mengenai  nama  produk, daftar  bahan  yang  digunakan,  berat  bersih,  nama  dan  alamat  pihak  yang memproduksi  atau  mengimpor,  halal  bagi  yang  dipersyaratkan,  tanggal  dan  kode produksi,  tanggal,  bulan,  dan  tahun  kedaluwarsa,  nomor  izin  edar  bagi  pangan olahan,  dan  asal-usul  bahan  pangan  tertentu.  Keterangan  yang  dicantumkan  pada label  haruslah  dicetak  dengan  jelas  sehingga  memudahkan  konsumen  dalam memahaminya.  Label  yang  telah  dicantumkan  secara  resmi  oleh  perusahaan  ini dilarang  untuk  dihapus,  diganti  atau  ditutupi.  Segala  perbuatan  yang  mengahalangi upaya  transparansi  produk  pangan  sekiranya  membuat  komposisi  yang  sudah ditampilkan  oleh  produsen  menjadi  tersamarkan  adalah  dilarang  menurut  Undang-

## Tutik Nurul Janah
Undangan.  Setiap  label  pangan  yang  diperdagangkan  memang  diwajibkan  memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
Undang-Undang  tentang  Pangan  ini  mengatur  berbagai  hal  terkait  dengan perencanaan  hingga  pengawasan  terhadap  ketersediaan  dan  distribusi  pangan. Termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai kewajiban menyertakan label pangan dan tranparansi komposisi produk pangan pada kemasan yang diedarkan di pasaran. Hal  ini  diatur  dengan  tujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  benar  dan  jelas kepada  masyarakat  mengenai  produk  pangan.  Terutama  produk  pangan  dalam kemasan.  Sehingga  konsumen  dapat  mengakses  informasi  tentang  kandungan  gizi pangan,  mutu  dan  tingkat  keamanan  pangan  bagi  kesehatan  serta  keterangan  lain yang diperlukan.
Transparansi komposisi makanan ini penting sebagai upaya untuk mengawal hak  konsumen  dalam  mengakses  informasi  produk-produk  yang  hendak dikonsumsinya. Dalam hal ini, transparansi komposisi produk makanan menjadi salah satu  pijakan  bagi  konsumen  non-muslim  untuk  mengetahui  apakah  kandungan produk  yang  hendak  dibelinya  itu  melanggar  ketentuan  bahan  makanan  yang diajarkan oleh agamanya ataukah tidak.
Jika  dilihat  dari  perspektif  asas equality  before  the  law (asas  persamaan  di hadapan  hukum),  maka  terdapat  ketidaksamaan  perlakuan  bagi  penduduk  yang beragama  Islam  dan  penduduk  yang  tidak  beragama  Islam.  Hal  ini  karena  prinsip equality  before  the  law semestinya  berpijak  pada  kepentingan  semua  pihak  untuk mendapatkan  perlindungan  yang  setara.  Baik  perlindungan  bagi  konsumen  muslim maupun konsumen non-muslim dalam memperoleh haknya agar dapat menghindari mengkonsumsi  makanan  yang  dilarang  menurut  ajaran  agama  maupun  dilarang menurut standar kesehatan dan keamanan yang berlaku.
Apa  yang  dilakukan  masyarakat  non-muslim  dengan  melakukan  upaya waspada  secara  mandiri  ini  sesungguhnya sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang muslim ketika berada di negara-negara dimana muslim menjadi minoritas. Di negara-negara  tersebut,  sertifikasi  halal  bukan  merupakan  keharusan.  Tidak  ada regulasi  yang  mengharuskan  otoritas  terkait  memberikan  sertifikasi  halal  ataupun label  haram  kepada  produk  yang  dipasarkan.  Karenanya,  demi  untuk  kehati-hatian
dalam  melaksanakan  ajaran  agama  yang  diyakininya,  umat  muslim  di  negara-negara tersebut biasanya melakukan upaya waspada konsumen secara mandiri.

## C. Penutup
Sertifikasi halal dalam hal ini hanya memenuhi hak masyarakat yang beragama Islam.  Sedangkan  perlindungan  konsumen  non-muslim  untuk  dapat  mengonsumsi makanan  sesuai  dengan  ajaran  agamanya  hanya  dapat  dipenuhi  melalui  ketentuan transparansi  komposisi  produk  pangan.  Waspada  konsumen  mandiri  melalui  akses informasi melalui penyantuman label komposisi produk pangan, kosmetik dan obat- obatan  ini  menjadi  bentuk  perlindungan  konsumen  bagi  non-muslim.  Adapun  bagi masyarakat muslim Indonesia, hak atas perlindungan konsumen ini diberikan melalui informasi sertifikasi halal dan transparansi komposisi produk makanan.
Sikap  waspada  konsemen  mandiri  semestinya  menjadi  dasar  pijakan konsumen  saat  pemerintah  belum  menerapkan  regulasi  mengenai  perlindungan secara  menyeluruh.  Hal  ini  berlaku  bagi  masyarakat  muslim  maupun  masyarakat muslim di mana pun berada.

## Tutik Nurul Janah

## Daftar Pustaka
Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
Panji  Adam  Agus  Putra, Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional
Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam , https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172/1421, diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 12.16 WIB.
Saliman, Abdul R. dkk. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007.
Shihab, Muhammad. Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat .
Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
Musyfikah  Ilyas, Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat , http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al- qadau/article/viewFile/5682/4943, diakses pada tanggal 18 November 2019,
Pukul 12.02 WIB.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.
Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Agama  No.
427/Men.Kes/SKB/VIII/1985  tahun  1985  tentang  Pencantuman  Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan- hindupun-punya-aturan-makanan-halal-dan-haram,  diakses  pada  tanggal  30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB.
https://doripos.com/makanan-yang-dilarang-dalam-agama-hindu, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.
https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ,  diakses  pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB.
https://minanews.net/lahirnya-sertifikasi-halal-di-indonesia/,  diakses  pada  tanggal 31 Oktober 2019, pukul 6.20 WIB.
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/29230/30/1, diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 6.16 WIB.