## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## HAK  ATAS  PENDIDIKAN  DALAM  SISTEM  PENERIMAAN  PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI DI INDONESIA
I Putu Andika Pratama 1 , Ketut Suardita 2
Universitas Ngurah Rai 1 Universitas Udayana 2
E-mail : pratamaiputuandika@gmail.com, ketut_suardita@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords : School, Zoning, Human Rights Education is the human’s right as the main fondation in the development of the nations. The school zoning system is implemented in the process of accepting new student in order to acess the education evenly. The problem of this research are related to the rules of accepting new students through  the  zoning  system  and  the  authority  in determining  their  zones.  This  research  is  aimed  to  be  a critic  related  to  school  zoning  process  which  is  still becoming an issue nowdays. This research was normative analyzed by using three methods such as statue approach, fact  approach  and  analytical  conceptual  aproach.  The results  in  this  research  showed  that  there  is  vagueness norm  in  determining  the  school  zone  which  has  caused some  problems  for  the  new  students.  Therefore,  the government’s  authority  is  needed  to  interpretation  this vagueness,  and  give  freedom  in  determining  the  zoning area for new student who cannot enter the school because of  the  long  distance.  It  should  be  done  in  order  to implement  the  educational  justice  and  enforcement  of human rights in Indonesia. Abstrak Kata kunci : Sekolah, Zonasi, Hak Asasi Manusia Pendidikan merupakan hak setiap orang yang berfungsi sebagai  pondasi  utama  dalam  pembangunan  suatu bangsa.  Untuk  pemerataan  akses  pendidikan  maka diberlakukannya  sistem  zonasi  sekolah  dalam  proses penerimaan  peserta  didik  baru  untuk  pemerataan sekolah.  Adapun  permasalahan  dalam  penulisan  ini yaitu  terkait  dengan  pengaturan  penerimaan  peserta
Corresponding Author: I Putu Andika Pratama,
E-mail : pratamaiputuandika@gmail.c om didik baru melalui sistem zonasi dan kewenangan dalam penentuan  zonasi  peserta  didik  baru.  Penelitian  ini bertujuan sebagai kritisi terhadap proses zonasi sekolah yang  sampai  saat  ini  menjadi  permasalahan.  Metode yang  digunakan  adalah  metode  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kekaburan norma dalam penentuan zonasi sekolah yang menimbulkan permasalahan bagi peserta didik  baru  sehingga  diperlukannya  kewenangan  dari pemerintah  daerah  guna  menginterpretasi  kekaburan dan  melakukan  kebebasan  penentuan  wilayah  zonasi apabila  terdapat  murid  yang  tidak  mendapat  sekolah karena terkendala jarak demi terwujudnya asas keadilan dan  penegakan  hak  asasi  manusia  dalam  dunia pendidikan di Indonesia.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak yang melekat pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  senantiasa wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan  setiap  orang  demi  mewujudkan  perlindungan  terhadap  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 1
Hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental dimana diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Adapun hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia salah satunya yaitu hak dalam hal pendidikan yang layak.
Pendidikan jika dikaji kedalam teori HAM menurut Karel Vassak tergolong kedalam HAM Generasi II (abad 19) yang menekankan pada prinsip persamaan di bidang  sosial  dan  ekonomi  yang  sangat  kental  dipengaruhi  oleh  pandangan positivisme  dan  pandangan  sosialisme. 2 Philipus  M.  Hadjon  mengemukakan terdapat  tiga  konsepsi  atau  pemikiran  hak  asasi  manusia  atas  ukuran  pemikiran idelogi  atau  politik  yaitu  konsepsi  negara  Barat,  konsepsi  Sosialis  dan  konsepsi Dunia Ketiga. 3
Salah  satu  konsepsi  Dunia  Ketiga  bahwa  Mahatma  Gandhi  menyatakan bahwa  dalam  pandangan  masyarakat  India,  segala  hak  individu  yang  patut memperoleh pengakuan dan dimiliki secara sah serta mendapat perlindungan ialah yang  timbul  dari  kewajiban  atau  tugas  yang  dilaksanakan  dengan  baik,  intinya
1 Atmasasmita,  R.  (2001). Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakan  Hukum . Bandung: Mandar Maju. h. 138.
2 Aspud, K.D, Marzuki, S dan Riyadi, E (Ed). (2008). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 11-17.
3 Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Peradaban, h. 43-47.
kewajiban terlebih dahulu, baru hak-hak. Terdapat 10 (sepuluh) macam hak yang dimaksud  yang  salah  satunya  yaitu  hak  perseorangan  berupa jnana  vidya (knowledge) atau pendidikan. 4
Dengan  demikian  pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  yang  bersifat mendasar bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap  orang  memiliki  hak  dalam  pengembangan  dirinya  sebagai  bentuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan  dalam  hal  memilih  pendidikan  dan  juga memilih pengajaran.
Pendidikan diibaratkan sebagai modal dasar dalam kebudayaan dan sebuah pondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebuah kesadaran akan pentingnya  pendidikan  akan  menentukan  kualitas  kesejahteraan  lahir  dan  batin serta  masa  depan  masyarakatnya.  Misi  pendidikan  yang  paling  utama  adalah mewariskan  ilmu  dari  generasi  ke  generasi  selanjutnya  dengan  harapan  jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang dalam hal ini ilmu  pengetahuan,  tradisi  dan  nilai-nilai  budaya  yang  dianut  oleh  Bangsa Indonesia. 5
Namun  eksistensi  dunia  pendidikan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih menjadi  permasalahan  dikarenakan  masih  terdapat  adanya  penyimpangan- penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  pemerintah  telah  berupaya  dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam sistem pendidikan untuk masyarakat sebagai implementasi “ Nawa Cita ” Presiden Republik Indonesia. 6
Salah satu kebijakan sebagai wujud perwujudan “ Nawa Cita ” yang ditempuh oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayan  (selanjutnya disebut Kemendikbud) sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta  pemerataan  kualitas  pendidikan  nasional  adalah  dengan  menerapkan kebijakan  baru  mengenai  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (selanjutnya  disebut PPDB)  dengan  menggunakan  sistem  zonasi  atau  wilayah  yaitu  dengan diundangkannya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (selanjutnya  disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2021).
Permendikbud  ini  mencabut  aturan  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2019  tentang
4 Ibid ., h. 46-47.
5 Ubaedillah, A dan Rozak, A. (2003). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media Group. h. 8-9.
6 Semua  Bisa  Sekolah,  Zonasi  Untuk  Pemerataan  yang  Berkualitas,  URL: https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang- berkualitas/0/artikel_gpr (diakses pada Tanggal 1 Maret 2023).
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bahwasanya  segala  bentuk  kebijakan  yang  dibentuk  dan  disusun  oleh pemerintah yang salah satunya adalah terkait PPDB pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan sutu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk  mencapai  tujuan  bersama. 7 Selain  itu  juga  sistem  pendidikan  yang diberlakukan saat ini harus sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia yang salah satunya  yaitu  hak  untuk  dapat  mengenyam  pendidikan.  Dengan  demikian  dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan terkait penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam konteks penegakan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif. 8 Metode normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan “ menggunakan:  (1)  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan, (2) bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur, ” jurnal maupun karya tulis ” yang  berkaitan  dengan  hukum  hak  asasi  manusia 9 ;  serta  (3)  bahan  hukum tersier  berupa  kamus. 10 Sedangkan  jenis  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam penulisan ini adalah: (1) pendekatan perundang-undangan (statue-approach), (2) pendekatan  fakta (fact  approach) ; dan  (3)  pendekatan  analisis  konseptual (analytical conseptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi
Sistem zonasi di dalam PPDB merupakan langkah upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh peserta didik yang mendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat. 11
Terkait dengan PPDB telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama  (SMP),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK). Terkait hal tersebut, PPDB dilakukan dengan cara objektif, transparan dan akuntabel dan juga dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
7 Rasjid,  M.R.  (1998). Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES, h. 139.
8 Diantha, I. M. P. (2019). Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group, h. 123.
9 Ibid. , h. 155.
10 Berlianty, T. (2018). Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. Kertha Patrika , 40 (2), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p04, p. 104.
11 Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  URL:  https://siap-ppdb.com/konsep#about (diakses pada tanggal 1 Maret 2023).
Pada  tahapan  prosesnya,  PPDB  mengacu  pada  saat  setelah  peserta  didik dinyatakan lulus berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh sebelumnya yang  dibuktikan  dengan  ijasah  atau  dokumen  lain  yang  menyatakan  kelulusan sebagaimana dimuat dalam pasal 8 huruf a dan b Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Dalam hal pendaftaran PPDB dilakukan ketika peserta didik telah dinyatakan lulus Ujian Nasional, dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan. Konsekuensinya yaitu sekolah-sekolah dilarang membuka jalur PPDB diluar dari apa yang diatur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Menurut Pasal 12 ayat (2) Permendikbud No. 1 Tahun 2021, PPDB dilakukan melalui  3  (tiga)  jalur  yang  dalam  hal  ini  setiap  peserta  didik  baru  hanya  dapat memilih 1 (satu) jalur dari apa yang telah disediakan, yaitu (1) jalur zonasi; (2) jalur afirmasi;  (3)  jalur  perpindahan  tugas  orang  tua/wali;  (4)  jalur  prestasi.  Terkait dengan jalur zonasi, ini merupakan ” jalur untuk peserta didik yang memprioritaskan pada  jarak  tempat  tinggal  terdekat  dengan  sekolah  dalam  zonasi  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimuat di dalam pasal 17 ayat (1) Permendikbud  No.  1  Tahun  2021. ” Dalam  hal  ini  penetapan  wilayah  zonasi dilakukan apabila merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 12 Penentuan  zonasi  sekolah  apabila  beranjak  pada  Pasal  13  ayat  (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021, terbagi menjadi beberapa klasifikasi persentase yaitu:
a. Jalur  zonasi  SD  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  daya tampung sekolah;
b. Jalur  zonasi  SMP  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari  daya tampung sekolah;
c. Jalur  zonasi  SMA  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari  daya tampung sekolah.
Jika dikaji lebih dalam mengenai isi dari Permendikbud No. 1 Tahun 2021, dalam pemberlakuannya, maka setiap orang dianggap tahu terkait keberlakuannya di  masyarakat  dan  aturan  tersebut  diberlakukan  kepada  seluruh  masyarakat  di seluruh  wilayah  di  Indonesia. 13 Sehingga  dengan  demikian  sistem  zonasi  PPDB merupakan salah satu persoalan yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap  sistem  pendidikan  di  Indonesia  yang  mengharuskan  masyarakat, khususnya calon peserta didik baru untuk mematuhi dan melaksanakannya.

## Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Dalam Konteks Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Terkait  dengan  perwujudan  HAM  dan  penegakannya  dalam  sistem pendidikan  di  Indonesia,  dikeluarkannya  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021 dimaksudkan  sebagai  upaya  penegakan  HAM  dalam  proses  pemerataan  peserta didik  antara  pendidikan  atau  sekolah  di  wilayah  kota  dengan  pendidikan  atau sekolah di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Dari sisi pembuatan kebijakan,
12 Ridwan HR. (2013). Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 101.
13 Jainuri, M. G. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:Studi Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journa l), 8 (3), doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04, p. 346.
terdapat  tujuan  positif  yaitu  agar  peserta  didik  dapat  bersekolah  dekat  dengan tempat tinggal tanpa melihat hasil dari Ujian Akhir Nasional sebagai syarat mencari sekolah pada sistem pendidikan di era sebelumnya.
Dampak positif lainnya dalam penerapan sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus stigma sekolah favorit yang pada saat itu memang paling diminati oleh masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena terdapat pandangan dualisme dalam sistem pendidikan terkait sekolah favorit dan sekolah non favorit.
Selain  itu  juga  penerapan  sistem  zonasi  terhadap  PPDB  didasarkan  oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan mumpuni bagi seluruh  warga  negaranya  sebagai  perwujudan  HAM  dalam  bidang  pendidikan. Dalam hal ini apabila beranjak pada UU HAM di dalam Pasal 12 dan Pasal 60, pada intinya  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pendidikan.  Dengan pernyataan  tersebut,  maka  pemerintah  melindungi  warga  negaranya  untuk memperoleh  hak-haknya  dalam  memperoleh  pendidikan  yang  setinggi-tingginya bagi dirinya.
Secara  internasional ,  Universal  Declaration  of  Human  Rights (selanjutnya disebut UDHR) juga mengatur mengenai hak dalam pendidikan di dalam Pasal 26 yang menyatakan pada intinya bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Selain  itu  juga  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural  dan  kemajemukan  bangsa.  Hal  ini  juga diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh pendidikan yang bermutu.
Diperlukannya  penegakan  HAM  yang  signifikan  demi  menjamin  adanya suatu kepastian, konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukum. 14 Selain itu juga diaturnya  sistem  pendidikan  sebagai  pengejewantahan  HAM  dalam  peraturan perundang-undangan  nasional  berfungsi  sebagai  pedoman  perilaku  masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 15 sehingga harus tetap memperhatikan kondisi-kondisi  masyarakat  dalam  suatu  wilayah  tertentu. 16 Hal  tersebut dimaksudkan  karena  urgensi  dari  sebuah  peraturan  perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 17
Namun disamping dampak positif dari dilaksanakannya sistem zonasi dalam PPDB  sebagai  upaya  penegakan  HAM  dalam bidang  pendidikan,  terdapat  adanya
14 Suantra, I. N. dan Nurmawati, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan  Perizinan  Toko  Swalayan  di  Wilayah  Provinsi  Bali,  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Magister Law Journa l), 8 (2), doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04, P. 198.
15 Soekanto,  S.  (2012). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Press. h. 5.
16 Prakoso, A. Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan Pelanggaran Lalu Lintas. Kertha Patrika , 41 (1), doi: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p02, p. 20.
17 Priyanta,  M.  (2019). Regulasi  Perizinan  Mendirikan  Bangunan  dalam  Mendukung Kemudahan  Berusaha  Menuju  Bangsa  Yang  Adil  dan  Makmur,  Jurnal  Magister  Hukumv  Udayana (Udayana Magister Law Journal) , 8 (3), doi:10.2483/JMHU.2019.v08.i03.p6, p. 379.
permasalahan  yaitu  banyak  peserta  didik  yang  tidak  mendapatkan  sekolah  dan terpaksa  bersekolah  di  swasta  yang  biayanya  jauh  lebih  mahal.  Hal  tersebut dikarenakan jarak yang jauh dari sekolah dan tidak ada sekolah terdekat di sekitar tempat  tinggal. 18 Hal  ini  dikarenakan  sistem  zonasi  mengutamakan  jarak  tempat tinggal terdekat sehingga menyebabkan adanya sistem “rebutan” oleh peserta didik baru yang dekat dengan sekolah sehingga terkadang terjadinya kuota penuh.
Kelemahan  lainnya  yaitu  sistem  zonasi  lebih  mengutamakan  penerimaan peserta didik yang zonasi atau jarak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Hal ini  menyebabkan  sekolah  tidak  melihat  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  peserta didik.  Selain  itu  juga  secara  proses  akademik  pembelajaran,  penerimaan  dengan jalur zonasi mengakibatkan tidak adanya ajang kompetisi atau persaingan dengan menggunakan  nilai  dan  kemampuan  akademik  antara  peserta  didik  yang  satu dengan peserta didik yang lain.
Persoalan lainnya yaitu adanya kekaburan norma dalam Pasal  33 ayat (1) sampai  dengan  ayat  (3)  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  kelebihan  daya  tampung  dalam  seleksi  PPDB, maka  Dinas  Pendidikan  wajib  menyalurkan  kelebihan  tersebut  pada  sekolah  lain dalam zonasi yang sama. Sedangkan apabila sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik disalurkan ke sekolah diluar wilayah zonasi atau  di  wilayah  Pemerintah  Daerah lain  yang  terdekat.  Ketentuan  Pasal  Pasal  33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut menjadi polemik sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kasus terkait zonasi PPDB di Indonesia.
Jika ditelaah menurut pernyataan Pasal 33 Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut,  permaknaan  kata  “sekolah  lain” memiliki  kekaburan  atau  tidak  jelas apakah dalam ruang lingkup sekolah negeri, sekolah PGRI atau sekolah swasta dan tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Permendikbud  tersebut.  Selain  itu  juga  frasa “… disalurkan ke sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat ” tersebut juga akan menimbulkan permasalahan karena peserta didik  baru  harus  keluar  wilayah  domisilinya  tinggal  untuk  bersekolah,  sehingga secara  otomatis  akan  adanya  pengeluaran  tambahan  terkait  mobilitas  dan  jarak tempuh peserta didik tersebut untuk menuju sekolah.
Disamping persoalan jarak tempuh, dalam frasa tersebut apabila ditafsirkan juga akan menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini, sekolah diluar wilayah zonasi atau  di  wilayah  pemerintah  daerah  lain  yang  terdekat  sudah  pasti  lebih memusatkan perhatian dalam ruang lingkup zonasinya, atau dengan kata lain lebih mengutamakan peserta didik di wilayahnya. Sehingga sangat tidak mungkin dapat memasukkan  peserta  didik  baru  diluar  zonasinya,  kecuali  peserta  didik  baru tersebut mengikuti proses PPDB melalui jalur prestasi.
Kekaburan  tersebut  juga  dipertegas  dengan  tidak  adanya  kewajiban  bagi sekolah diluar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat
18 Ayomi Amindoni. (2019). PPDB Sistem Zonasi: Banyak Problem di Lapangan,
Kemendikbud Bentuk Satgas , URL: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787 (diakses pada tanggal 1 Maret 2023).
untuk menerima peserta didik baru tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat  (3)  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  kasus peserta didik yang tidak mendapat sekolah di wilayah zonasinya, maupun di luar wilayah  zonasinya.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  peserta  didik  terpaksa bersekolah di sekolah swasta yang secara otomatis biayanya lebih mahal daripada sekolah negeri. 19
Dengan demikian sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru agar sejalan  dengan  penegakan  HAM  di  Indonesia  seharusnya  dapat  memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. 20 Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang khusus mengatur tentang HAM, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  sebagai  pemangku kebijakan  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  dalam  hal  pembuatan kebijakan-kebijakan  terkait  kekaburan  norma  tersebut. 21 Seperti  salah  satunya yaitu  dengan  melakukan  interpretasi  atau  penafsiran  hukum. 22 Meskipun Permendikbud  tersebut  sering  berubah  seiring  kebutuhan  dan  perkembangan jaman,  namun  harus  tetap  memperhatikan  aspek  kepastian  hukum  agar  tidak menimbulkan  penafsiran-penafsiran  yang  justru  akan  menyebabkan  kerugian  di masyarakat, khususnya peserta didik baru yang akan mencari sekolah.
Permendikbud No. 1 Tahun 2021 perlu dilakukannya pembenahan (revisi) agar pemberlakuannya senantiasa  sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang  baik  (AAUPB)  sehingga  dengan  demikian  penyelenggaraan  tersebut  tidak menimbulkan  kerugian  dan  mewujudkan  aspek  keadilan. 23 Selain  itu  juga pembenahan  (revisi)  tersebut  juga  merupakan  perwujudan  konkrit  bahwa Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mengedepankan  aturan  dalam  setiap aspek  kehidupan. 24 Dengan  demikian,  baik  buruknya  kualitas  pendidikan  di Indonesia  merupakan  cerminan  sistem  pendidikan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pendidikan  di  Indonesia  yaitu  berupa  pemberlakuan  zonasi  dalam  penerimaan peserta didik baru masih belum mencerminkan penegakan hak asasi manusia dalam
19 Pratama, I.P.A., & Suardita, I.K. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. Kertha Patrika, 41 (3), doi: 10.24843/KP.2019.v41.i03.p05, p. 245. 20 Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D. (2019). Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak  Atas  Pendidikan  dari  Perspektif  Hukum  Progresif.  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal), 8 (3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9, p. 414-432.
21 Rendrajaya,  K.  A.  B.  (2018). Pengaturan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Dialihkan  Untuk Kepentingan  Umum  Perspektif  Perlindungan  Pemilik.  Kertha  Patrika, 40 (01),  doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04, p. 43.
22 Susanti,  D.  O.,  &  Efendi,  A.  (2019). Memahami  Teks  Undang-Undang  Dengan  Metode Interpretasi Eksegetikal, Jurnal Kerta Patrika, 41(2) doi: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p05, p. 147.
23 Ridwan HR, Op.Cit. , h. 248.
24 Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah  Pancasila.  Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8 (3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03, p. 323.
bidang  sosial  budaya  atau  pendidikan.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak kasus  peserta  didik  yang  tidak  mendapatkan  sekolah  dikarenakan  terkendala jauhnya lokasi tempat  tinggal ke sekolah dan  adanya kekaburan norma di  dalam Permendikbud  No.  1  Tahun  2021    sehingga  menyebabkan  permasalahan  yang sampai saat ini belum dapat mencerminkan keadilan sebagai bentuk dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

## Saran
Diperlukan  adanya  perbaikan  terkait  sistem  pendidikan  berbasis  zonasi dengan memperhatikan konsep penegakan hak atas pendidikan demi mewujudkan keadilan. Selain itu juga sistem zonasi sekolah harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dengan konsep “zonasi yang berkompetisi”
DAFTAR PUSTAKA Aspud,  K.D,  Marzuki,  S  dan  Riyadi,  E  (Ed).  (2008). Hukum  Hak  Asasi  Manusia .
Yogyakarta: PUSHAM UII.
Atmasasmita, R. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Diantha, I. M. P. (2019). Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group.
Hadjon,  P.  M.  (2007). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: Peradaban.
Rasjid, M.R. (1998). Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Ridwan HR. (2013). Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor Yang G Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Ubaedillah,  A  dan  Rozak,  A.  (2003). Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media Group.
Berlianty, T. (2018). Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. Kertha Patrika , 40 (2), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p04.
Hakim, A. R., Setiyono, J., & Satriatama, D. (2019). Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Magister
Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8 (3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p9.
Jainuri,  M.  G.  (2019). Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor:Studi  Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journa l), 8 (3) doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04. Johan,  A.,  Hikmah,  F.,  &  Anditya,  A.  (2019). Perpajakan  Optimal  dalam  Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8 (3), doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03 . Prakoso, A. (2019). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan atau Penetapan
Pelanggaran Lalu Lintas.
Kertha Patrika , 41 (1), doi:
10.24843/KP.2019.v41.i01.p02 .
Pratama, I.P.A., & Suardita, I.K. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. Kertha Patrika, 41 (3), doi:
10.24843/KP.2019.v41.i03.p05, p. 245.
Priyanta,  M.  (2019). Regulasi  Perizinan  Mendirikan  Bangunan  dalam  Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil dan Makmur, Jurnal Magister Hukum v Udayana (Udayana Magister Law Journal) , 8 (3)
doi:10.2483/JMHU.2019.v08.i03.p6.
Rendrajaya, K. A. B. (2018). Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik.  Kertha Patrika, 40 (01), doi: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p04.
Suantra, I. N. dan Nurmawati, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas  Ketentuan  Perizinan  Toko  Swalayan  di  Wilayah  Provinsi  Bali,  Jurnal Magister  Hukum  Udayana G (Udayana  Magister  Law  Journa l),  8  (2) doi:10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04.
Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal, Jurnal Kerta Patrika, 41(2) doi:
10.24843/KP.2019.v41.i02.p05.
Ayomi Amindoni. (2019). PPDB Sistem Zonasi: Banyak Problem di Lapangan, Kemendikbud Bentuk Satgas ,
URL:https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787 (diakses pada 1 Maret 2023). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), URL: https://siap- ppdb.com/konsep#about (diakses pada 1 Maret 2023). Semua  Bisa  Sekolah,  Zonasi  Untuk  Pemerataan  yang  Berkualitas,  URL: https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi- untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr (diakses  pada  1  Maret 2023).

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Penjelasan  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4301).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6). ”