## HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA MAKAR

## -Hufron-

## ABSTRAK
Pada hakikatnya  tindak pidana makar  adalah suatu tindakan memenuhi dua unsur yakni niat di satu sisi  dan permulaan  pelaksanaan  di  sisi  yang  lain.  Permulaan  pelaksanaan  sendiri  menunjuk  pada  tindakan  untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, membunuh Presiden atau Wakil Presiden, dan untuk memisahkan sebagian atau seluruh dari wilayah Negara NKRI. Adapun kaitan antara hak kebebasan berpendapat dan tindak pidana makar adalah  kebebasan  berpendapat,  tepatnya  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  depan  umum,  tidak  dapat dikatakan makar sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, yaitu menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan  moral  yang  diakui  umum;  menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, dan sebaliknya,  kebebasan berpendapat dapat dikatakan sebagai makar apabila membawa benda-benda yang dapat membahayakan  kesalamatan  umum  yang  dimaksudkan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan  yang  sah,    untuk membunuh  Presiden  atau  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memisahkan  sebagian  atau  seluruh  dari  wilayah  Negara NKRI.
Kata Kunci : tindak pidana makar, kebebasan berpendapat.

## Abstract
Basically, the crime of treason is an act that fulfills two elements, namely the intention on one side and the beginning of the implementation on the other side. The beginning of the implementation itself refers to actions to bring down a legitimate government, kill the President or Vice President, and to separate part or all of the territory of the Republic of Indonesia. The link between the right to freedom of opinion and treason crimes is freedom of opinion, precisely freedom of expression in public, can not be said treason as long as it meets the provisions of Article 6 of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, namely respecting the rights and freedoms of others; respect for generally recognized moral rules; obey the laws and provisions of the applicable laws and regulations; maintain and respect public security and order; and maintaining the integrity and unity of the nation, and vice versa, freedom of opinion can be said as treason if carrying objects that can jeopardize public relations intended to bring down a legitimate government, to kill the President or Vice President, and to separate part or all of the territory of the State Homeland.
Keywords: treason crime, freedom of opinion.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya disingkat  UUD  NRI  1945),  yang  melindungi kehidupan  bersama  dan  untuk  melindungi masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang  harus dijauhkan  dari  segala  macam  bahaya  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri”. 1 Dalam  ketentuan Pasal  28    UUD  NRI  1945  disebutkan  : “Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  maupun
1 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33.
tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan Undang-Undang”.
Berkaitan
dengan kemerdekaan menyampaikan  pendapat  diatur  dalam  Pasal  25 dan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (yang selanjutnya disebut UU HAM), sebagai berikut :
Pasal 25 :
“Setiap  orang  berhak  untuk  menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan”.
Pasal 44 :
“Setiap orang baik sendiri maupun bersama- sama berhak mengajukan pendapat, permohonan,  pengaduan  dan/atau  usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan  pemerintahan  yang  bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan  tulisan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan  dan sebagainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  berlaku  di  hadapan  orang banyak”. 2 Di  samping  itu,  kemerdekaan  setiap warga  negara  untuk  menyampaikan  pendapat merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 3
Dalam  praktik  kemerdekaan  menyampaikan pendapat  di  depan  umum  dengan  mengkritik kebijakan  pemerintah    tidak  jarang  berhimpitan dengan tindak pidana makar. Hal ini juga ditopang oleh  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat  khususnya,    aparat  penegak  hukum sebagai  pihak  yang  menjalankan  peraturan perundang-undangan  menyebabkan  seringnya terjadi  kekeliruan  dalam  menafsirkan  tindak pidana makar tersebut.
Selama  ini  aparat  penegak  hukum  masih menerapkan pasal makar sesuai rezim pemerintahan yang berlaku. Dalam pemerintahan Orde  Lama,  pasal  makar  diterapkan  ketika  ada serangan.  Kemudian  pada  pemerintahan  Orde Baru,  pasal  makar  tidak  digunakan  dan  berganti Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang mengatur tentang  tindakan  merusak,  menggulingkan,  atau merongrong  kekuasaan  negara.  Sementara  pada pemerintahan saat ini, pasal makar kembali marak
2 Mochlisin,  Kewarganegaraan,  Inter  Plus,  Jakarta, hlm.67
3 Ibid .
4 CNN Indonesia, Jakarta, Selasa (22/5).
digunakan untuk menjerat warga yang melakukan kritik  kepada  pemerintah.  Maka  Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya mendefinisikan ulang makna  makar,  bukan  berarti  tidak concern pada kejahatan yang menyerang negara. Tapi bagaimana  menegakkan  negara  tanpa  melanggar hak asasi manusia. 4
Oleh karena itu dipandang penting merumuskan ulang tentang  definisi  makar dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Karena  selama  ini  tentang  definisi  tindak  pidana makar dalam KUHP bersifat multitafsir. Mengenai istilah  makar  dalam  KUHP  sendiri  dimulai penafsiran  secara  khusus  yang  dapat  ditemui dalam  Pasal  87,  yang  berbunyi:  “Dikatakan  ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”.
Pasal  53  KUHP  ini  mengenai  percobaan melakukan  kejahatan  yang  dapat  dihukum ( strafbare  poging )  dan  membatasi  tindak  pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan ( uitvoeringshandeling ),  sehingga  tidak  dapat dihukum  suatu  perbuatan  yang  baru  merupakan perbuatan persiapan ( voorbereidingshandeling ). 5 Suatu  tindakan  dapat  diartikan  makar  jika memenuhi  dua  unsur  yakni  niat  dan  permulaan pelaksanaan.  Permulaan  pelaksanaan  sendiri merujuk  pada  tindakan  yang  jelas  menunjukkan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Putusan  Mahkamah  Konsitutsi  Nomor  7/PUU- XV/2017 menjelaskan:
“bahwa  delik  makar  cukup  disyaratkan adanya  niat  dan  perbuatan  permulaan pelaksanaan,  sehingga  dengan  terpenuhinya syarat  itu  terhadap  pelaku  telah  dapat dilakukan  tindakan  penegakan  hukum  oleh penegak  hukum.  Demikian  pula  halnya dengan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa perbuatan  pelaksanaan  yang  tidak  sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri (delik percobaan).”
5 Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana Tertentu  di  Indonesia  Cetakan  Kedua,  Refika  Aditama, Bandung, 2008, hlm. 197
Namun,  dalam  hal  putusannya  Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang permulaan pelaksanaan itu, misalnya ada upaya beli senjata atau gerakan untuk bunuh presiden. Kalau sekadar mengobrol dan mengkritik pemerintahan, itu belum bisa dimaknai sebagai tindakan makar. 6
Pentingnya pembatasan definisi makar dalam KUHP, karena memiliki penafsiran yang luas dan beragam (vage  normen) .  Makar  memiliki multipurpose  act dan  tidak  memiliki lex  scripta (kejelasan  dalam  rumusan  delik). 7 Penggunaan kata makar seharusnya diartikan sebagai “serangan”  sesuai  dengan  istilah  aslinya  dalam Bahasa  Belanda  yaitu  “ aanslag ”,  karena  dengan diartikannya “aanslag” sebagai  “makar”  bukan sebagai “serangan”, maka telah timbul ketidakpastian  hukum  sebab  penegak  hukum dapat sesuka hati menafsirkan kata “makar”.
Penerapan  pasal  tindak  pidana    makar terhadap  pelaku  demonstrasi  di  Indonesia  sangat berkaitan dengan kebebasan berpendapat ( freedom of opinion ) dan kebebasan berekspresi ( freedom of expression ). Karena , kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28  E  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  :  “ Setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan  pendapat”. ,  sehingga  menjadi kewajiban  negara,  terutama  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  sebagaimana dimaksud Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas,  diajukan rumusan  masalah  sebagai  berikut  :  (1)  Apakah hakekat  tindak  pidana  makar  ?  (2)  Bagaimana kaitan  antara  hak  kebebasan  berpendapat  dengan tindak pidana makar di Indonesia ?
6 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170523161736- 12-216750/saksi-uji-materi-makar-harus-penuhi-unsur-niat- dan-tindakan, diakses pada tanggal 13 Desember 2019
7 Ahmad  Sofian,  Makar  Dalam  Hukum  Positif  di
Indonesia, diakses melalui business-
law.binus.ac.id/2017/05/31/makar-dalam-dalam-hukum- positif-indonesia/ pada tanggal 13 Desember 2019

## PEMBAHASAN 1.     Hakikat Tindak Pidana Makar
Istilah  tindak  pidana  adalah  berasal  dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu  “ strafbaar  feit ”.  Tim  penerjemah  Badan
Pembinaan Hukum Nasional dalam
menerjemahkan  KUHP  dari  bahasa  Belanda  ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai tindak pidana. 8 Makar berasal dari bahasa belanda “ aanslag ” yang berarti serangan atau “ aanval ” yang berarti suatu  penyerangan  dengan  maksud  tidak  baik ( misdadige  aanranding ). 9 Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  Kamus  Hukum Andi  Hamzah,  makar  yaitu:  akal  busuk;  tipu muslihat;  perbuatan  (usaha)  dengan  maksud hendak menyerang (membunuh) orang. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.
Dalam  beberapa  kamus  bahasa  Belanda, “aanslag ” diartikan sebagai gewelddadige aanval , yang dalam bahasa Inggris, violent attack . Aanslag memilik  arti  yang  sama  dengan onslaught dalam bahasa  inggris  yang  artinya  juga violent  attack , fierce  attack atau  segala  serangan  yang  bersifat kuat ( vigorious ). 10 Mengenai istilah makar dalam KUHP  sendiri  dimulai  penafsiran  secara  khusus yang  dapat  ditemui  dalam  Pasal  87,  yang berbunyi:
“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu  perbuatan,  apabila  niat  untuk  itu telah  ternyata  dari  adanya  permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”
Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum ( strafbare poging ) dan membatasi tindak pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan  ( uitvoeringshandeling ),  sehingga tidak  dapat  dihukum  suatu  perbuatan  yang  baru merupakan
perbuatan
persiapan
8 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 55
9 Made  Dewawarna,  Tindak  Pidana  Makar  Dalam Rancangan  KUHP,  Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP, Jakarta, 2016, hlm. 4
10 Ibid , hlm. 5
( voorbereidingshandeling ). 11 Nyatalah  bahwa sebenarnya  makar  itu  sendiri  adalah  suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat  (dua  syarat)  dari  3  syarat  yang  ada dalam  hal  untuk  dapat  dipidananya  suatu percobaan  melakukan  kejahatan  sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.
KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat di pidana, yaitu Pasal 53 ayat (1) berbunyi:
“Percobaan  untuk  melakukan  kejahatan terancam  hukuman,  bila  maksud  si  pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan  perbuatan  itu  tidak  jadi  sampai  selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”
Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus  ada  agar  seseorang  dapat  di  pidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu:
a. adanya niat;
b. adanya permulaan pelaksanaan;
c. pelaksanaan  itu  tidak  selesai  bukan  semata- mata disebabkan karena kehendaknya. 12
Percobaan  yang  dapat  dipidana  menurut sistem  hukum  KUHP  bukanlah  percobaan terhadap  semua  jenis  tindak  pidana.  Yang  dapat dipidana  hanyalah  percobaan  terhadap  tindak pidana  yang  berupa  kejahatan  saja,  sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana. 13
Ketentuan Pasal 87 KUHP hanya memberikan  suatu  penafsiran  tentang  istilah “makar”  dan  tidak  memberikan  definisinya. Berdasarkan  rumusan  pasal  87  tersebut,  adalah tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena makar itu sendiri pada dasarnya adalah bagian dari percobaan  (syarat-  syarat  untuk  dipidananya percobaan),  walaupun  pengertiannnya  lebih
11 Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana Tertentu  di  Indonesia  Cetakan  Kedua,  Refika  Aditama, Bandung, 2008, hlm. 197
12 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan  Negara,  Raja  Grafindo Persada,  Jakarta,  2002, hlm. 8
sempit  dari  pengertian  syarat  dapat  dipidananya melakukan percobaan kejahatan yang dirumuskan pada  Pasal  53  (1).  Berbeda  dengan  percobaan melakukan  kejahatan  yang  menurut  Pasal  53  (1) mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tapi pada makar telah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaan tidak  selesai  karena  atas  kehendaknya  sendiri secara sukarela.
Dengan  penjelasan  tersebut  diatas,  dapat diketahui  bahwa  makar  itu  adalah  suatu  wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama  dan  kedua  dari  asal  53  ayat  (1),  yang artinya untuk mempidana sesuatu pelaku/ pembuat ( dader )  yang  telah  melakukan  suatu  perbuatan yang masuk kualifikasi kejahatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat yang ternyata dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  beserta maksud  tertentu  yang  terlarang  oleh  Undang- undang,  tanpa  harus  dipenuhinya  syarat  tidak selesainya  pelaksanaan  perbuatan  bukan  semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 14
Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum.  Kata  makar  baru  memiliki  arti  apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh  pelakunya.  Jadi  yang  merupakan  konsep hukum  adalah  “makar”  dalam  kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden  atau  wakil  presiden”;  “makar  dengan maksud  memisahkan  sebagian  dari  wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”.  Hal  tersebut  diperjelas  pula dengan  adanya  ketentuan  Pasal  87  KUHP  yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar  yang  diatur  dalam  Pasal  104,  Pasal  106, Pasal  107,  dan  Pasal  140  KUHP,  baru  ada  atau baru  dapat  dikatakan  sebagai  makar  apabila  ada “permulaan  pelaksanaan”.  Sehingga  dari  pasal
13 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm. 1
14 Adami Chazawi, Op.Cit ., hlm. 10
tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru  dianggap  terjadi  apabila  telah  dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat  makar.  Tindak  pidana  makar  itu  sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus,  “makar”  yang  berhasil  maupun  “makar” yang  tidak  berhasil  diatur  oleh  pasal  yang  sama karena  tindak  pidana  tersebut  tergolong  menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan negara. 15
Makar  secara  umum  dipahami  sebagai perbuatan  jahat  atau  persekongkolan  jahat  yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia untuk  membahayakan  atau  mencelakakan  orang lain.  Dengan  demikian  perbuatan  makar  yaitu perbuatan jahat atau persengkokolan jahat dengan maksud hendak membunuh, perlawanan terhadap presiden  dan  wakil  presiden,  menjatuhkan pemerintah  yang  sah  dengan  maksud  menyerang atau menjatuhkan dan melakukan perlawanan. 16
Apabila  merujuk  pada  pasal-pasal  makar dalam  KUHP,    maka  pasal-pasal  tersebut  dapat digolongkan  sebagai  delik  formil.  Artinya,  tidak perlu  sampai  tergulingnya  pemerintahan  untuk dapat dipidana, tapi berencana saja sudah terkena tindak pidana makar. Ketentuan pasal-pasal makar ini  memang  sangat  luas  penafsirannya.  Orang yang  berunjuk  rasa  atau  mengadakan  rapat-rapat tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan  pemerintahan  yang  sah,  dapat terkena  delik  formil  ini  karena  makar  menurut KUHP tidak harus menunggu selesainya perbuatan, melainkan saat perbuatan pelaksanaan permulaan,  sudah  dianggap  sebagai  perbuatan yang selesai. 17
Tindak  pidana  makar  terdiri  dari  beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar  dengan  maksud  untuk  menghilangkan
15 Adami Chazawi, Op.Cit ., hlm. 10
16 Made Dewawarna, Op.Cit ., hlm. 5
17 Lidya  Suryani  Widayati,  Tindak  Pidana  Makar, Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII No. 23, Jakarta, 2013, hlm. 2-3
nyawa  Presiden  atau  Wakil  Presiden,  tindak pidana  makar  dengan  maksud  untuk  menjadikan seluruh  atau  sebagian  wilayah  negara  ke  bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. 18
Dalam hal ini, kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan  dan  keselamatan  Negara  Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk, yaitu:
1. Pasal  104  KUHP  yaitu  makar  yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau Wakilnya.
2. Pasal  106  KUHP  yaitu  makar  yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara.
3. Pasal  107  KUHP  yaitu  makar  yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara. 19

## 2.  Makar  yang  Menyerang  Kemerdekaan Presiden atau Wakilnya
Dalam Pasal 104 KUHP dirumuskan:
“Makar  dengan  maksud  untuk  membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden,  diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  sementara  paling  lama  dua  puluh tahun”.
Pasal  104  sebagai  pasal  pertama  yang memuat  tindak  pidana  berupa  makar  yang dilakukan  dengan  tujuan  akan  menghilangkan nyawa  atau  kemerdekaan  Presiden  atau  Wakil Presiden  Republik  Indonesia,  atau  dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan  sebagaimana  mestinya. 20 Di  dalam Pasal  104  KUHP  menjelaskan  bahwa  objeknya
18 Abdurisfa Adzan Trahjurendra, Jurnal Politik Hukum Pengaturan  Tindak  Pidana  Makar  di  Indonesia,  FH Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 3
19 Adam Chazawi, Op.Cit ., hlm. 11
20 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit ., hlm.
adalah  kepala  negara  yaitu  Presiden  atau  Wakil Presiden.
3.      Makar  Yang  Menyerang  Keamanan  Dan Keutuhan Wilayah Negara
Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk integritas suatu negara,  maka  keamanan  dan  keutuhan  wilayah negara  wajib  dipertahankan.  Kejahatan  yang mengancam  atau  menyerang  keamanan  dan keutuhan  wilayah  negara  merupakan  bentuk  dari kejahatan makar, kejahatan makar yang dimaksud adalah  kejahatan  makar  yang  dirumuskan  pada Pasal 106 KUHP, yang menyatakan:
“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian  dari  wilayah  negara,  diancam dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  sementara  paling  lama  dua puluh tahun”.
Dalam  kejahatan  makar  yang  dirumuskan pada  Pasal  106  KUHP  ini  yang  menjadi  obyek kejahatan  adalah  keutuhan  wilayah  Negara Republik Indonesia, yang dapat dilaksanakan dua cara:
a. Melakukan perbuatan dengan meletakkan/menyerahkan seluruh atau sebagai wilayah Republik Indonesia ke dalam kekuasaan musuh atau negara asing.
b. Melakukan  perbuatan  dengan  memisahkan sebagian  wilayah  dari  wilayah  Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. 21

## 4.  Makar  yang  Menyerang  Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara
Pasal  107  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa tindak  pidana  makar  dengan  maksud  untuk merobohkan/menggulingkan  pemerintahan  yang dirumuskan  dalam  Pasal  107  KUHP  yang menyatakan:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam  ayat  (1),  diancam  dengan  pidana
21 Abdurisfa Adzan Trahjurendra, Op.Cit ., hlm. 5
penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.
Rumusan dari Pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan)  tidaklah  harus  dilakukan  dengan kekerasan  (bersenjata),  namun  cukup  dengan segala  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sedangkat pada ayat (2), menentukan pidana yang lebih  berat  bagi  pimpinan  atau  orang  yang mengatur makar tersebut.
Dalam  KUHP  tindak  pidana  makar  tidak hanya  berupa  menjatuhkan  pemerintahan  yang sah, melainkan juga tindak pidana makar dengan maksud  untuk  menghilangkan  nyawa  Presiden atau  Wakil  Presiden,dan  tindak  pidana  makar dengan  maksud  untuk  menjadikan  seluruh  atau sebagian  wilayah  negara  ke  bawah  kekuasaan asing  atau  untuk  memisahkan  sebagian  wilayah negara.
Penulis sependapat dengan Mardjono Reksodiputro bahwa kata “makar” baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya, seperti “makar dengan maksud  untuk  membunuh  presiden  atau  wakil presiden”;  “makar  dengan  maksud  memisahkan sebagian  dari  wilayah  Negara”;  “makar  dengan maksud menggulingkan pemerintahan”.
Hal  tersebut  diperjelas  pula  dengan  adanya ketentuan  Pasal  87  KUHP  yang  dalam  pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal  140  KUHP,  baru  ada  atau  baru  dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”.
Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 menjelaskan: bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan  permulaan  pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu  terhadap  pelaku  telah  dapat
dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum. Demikian pula halnya dengan pendapat  yang  mengatakan  bahwa perbuatan  pelaksanaan  yang  tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri (delik percobaan).
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas, bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana makar  pada  hakikatnya  adalah  suatu  tindakan memenuhi  dua  unsur  yakni  niat  di  satu  sisi    dan permulaan  pelaksanaan  di  sisi  yang  lain. Permulaan  pelaksanaan  sendiri  menunjuk  pada tindakan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan  yang sah,    untuk  membunuh  Presiden  atau  Wakil Presiden,  dan  untuk  memisahkan  sebagian  atau seluruh dari wilayah Negara NKRI .
1.1. Kaitan Antara Hak Kebebasan Berpendapat  Dengan  Tindak  Pidana Makar
1.1.1. Konsep Hak Kebebasan Berpendapat
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  yang salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  adalah  adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan  jaminan  adanya  perlindungan  hak  asasi manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah  negara  hukum”.  Negara  hukum  disini, segala  tindakan  penguasa  dan  rakyat  harus berdasarkan  dengan  hukum.  Kegiatan  atau  aksi dari  demonstrasi  ini  merupakan  salah  satu  hak rakyat yang telah dilindungi oleh negara.
Kebebasan  berpendapat  ( freedom  of  speech ) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk  berbicara  secara  bebas  tanpa  adanya tindakan  sensor  atau  pembatasan,  akan  tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam menyebarkan
22 Peiroll  Gerard  Notanubun,  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Kebebasan  Berbicara  Dalam  Ketentuan  Pasal  27 ayat  (3)  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE  Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  Surabaya,  2014, hlm. 112
kebencian.  Dapat  diidentikan  dengan  istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan  berbicara  lisan,  akan  tetapi,  pada tindakan  pencarian,  penerimaan  dan  bagian  dari informasi  atau  ide  apapun  yang  sedang dipergunakan. 22
UUD  NRI  1945  memberikan  jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan  pendapat.  Dalam  Pasal  28  UUD NRI  1945,  dinyatakan  secara  tegas  bahwa “Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan, dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang- undang.”  Kemudian  dalam  Pasal  28E  Ayat  (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”  Kedua  pasal  tersebut  membuktikan bahwa  UUD  1945  memberikan  jaminan  bahwa mengemukakan  pendapat  adalah  hak  asasi  yang dijamin oleh undang-undang.
Terkait kebebasan, John Stuart Mill mengatakan  bahwa  semakin  luas  kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban,  maka  masyarakat  atau  peradaban tersebut  semakin  maju  dan  berkembang. 23 Kebebasan  secara  umum  dimasukan  kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana  individu  memiliki  kemampuan  untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. 24
Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia  (HAM)  yang  fundamental.  Selain memperoleh  pengakuan  secara  internasional melalui  Deklarasi  Universal  HAM  (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional Indonesia sangat tegas  mencantumkan  penghargaan  kebebasan berbicara  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 (UUD 1945).
23 Hamid  Basyaib,  Membela  Kebebasan,  Freedom Institute, Jakarta, 2006, hlm. 147
24 Rizki  Ariestandi  Irmansyah,  Hukum,  Hak  Asasi Manusia,  dan  Demokrasi,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta,  2013, hlm. 55
Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat  dicabut/dikurangi  pemenuhannya  dalam keadaan  apapun (non  derogable rights) dan  hak- hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (derogable rights). Hak-hak dalam jenis  ‘ non  derogable’ ,  merupakan  hak-hak  yang bersifat  absolut  yang  tidak  noleh  dikurangi  atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. 25
Dalam  buku  Etika,  menurut  Bertens,  istilah kebebasan  merupakan  hal  yang  dapat  dirasakan tetapi  sulit  dijawab  bila  ditanyakan  apa  yang dimaksud  atau  apa  definisi  dari  kebebasan tersebut. Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan,  paksaan,  hambatan,  kewajiban  dari  hal tertentu  atau  untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam hidup  manusia,  kebebasan  merupakan  suatu realitas  yang  kompleks.  Bahkan,  menurut  Dister, istilah  kebebasan  dimaknai  secara  berbeda-beda dan  bahkan  ketika  kita  menunjuk  pada  suatu peristiwa yang sama. Selanjutnya, Dister mengatakan  bahwa  bila  kata  “bebas”  hanya mempunyai satu arti saja, maka tentu saja apa yang dimaksud  Acton  dan  Roesseau  merupakan  hal yang  bertentangan.  Acton  mengatakan  bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan Roesseau mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna “bebas” ini  menjadi  sedikit  jelas  ketika  istilah  ini  harus dihubungkan  dengan  kata  lain  yaitu  “dari  atau untuk”. Oleh karena itu istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan,  paksaan,  hambatan,  kewajiban  dari  hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. 26
25 Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat, Kebebasan Berekspresi di Internet, Elsam, Jakarta, 2013, hlm. 1
26 Sartika,  Etika  Kebebasan  Beragama,  Jurnal  Filsafat Vol. 18 Nomor 3, 2008, hlm. 242-243
27 Lorenz  Bagus,  Kamus  Filsafat,  Gramedia,  Jakarta, 2002, hlm. 46
Lorenz Bagus dalam kamus filsafat mendefinisikan  kebebasan  sebagai  kualitas  tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang. 27
Menurut  John  W,  Johnson,  memberikan pengertian kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah  bagian  dari  kebebasan  individu  yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional. 28
Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa:
“ Freedom  of  expression  consist  of  two elements:  the  first  is  the  freedom  to  seek, receive and import information and ideas of all  kinds,  regardiess  of  frontiers  and  the second is the right to choose the means to do so. Thus, the freedom of expression protects not  only  the  subtance  of  ideas  and information,  but  also  their  from,  their carriers  and  the  means  of  transmission  and reception”. 29
Articles 10 (1) ketentuan Freedom of expression dalam ” The European Convention on Human Right” menyatakan :
”.... applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any restriction imposed on the means of transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interfes with the right to receive and import information”. 30
Pandangan Hebermas dalam bukunya Publik Space ,  sebuah  kebebasan  berpendapat  adalah bentuk  kebebasan  ekspresif  yang  menjadi  sarana bagi ruang ‘ public politis’ dalam kondisi-kondisi komunikasi  yang  memungkinkan  warga  negara membentuk  opini  dan  kehendak  bersama  secara diskursi Ruang Publik. 31
28 John  W.  Johnson,  Peran  Media  Bebas,  Demokrasi, Office  of  International  Information  Programs  U.S. Departement of States , 2001, hlm. 53
29 Jimly Ashiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran  Parta  Politik  dan  Mahkamah  Konstitusi, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 17
30 Ibid , hlm. 18
31 Habernas  Jurgen,  Ruang  Publik  dalam  Terjemahan Yudh Santoso, Kreasi Kencana, Yogyakarta, 2007, hlm. 286
Kebebasan  berpendapat  merupakan  salah satu  elemen  penting  dalam  demokrasi.  Bahkan, dalam  sidang  pertama  PBB  pada  tahun  1946, sebelum  disahkannya Universal  Declaration  on Human  Rights atau  Traktat-traktat  diadopsi, Majelis  Umum  PBB  melalui  Resolusi  Nomor  59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas  informasi  merupakan  hak  asasi  manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. 32
Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Pasal 19 yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.  Secara  internasional  hal  ini  diatur  di dalam  Universal  Declaration  of  Human  Rights pada  pasal  19  yang  berbunyi  “ Everyone  has  the right  to  freedom  of  opinion  and  expression,  this right  includes  freedom  to  hold  opinions  without interference  and  to  seek,  receive  and  impart information  and  ideas  through  any  media  and regardless of frontiers ”.
Ratifikasi  Indonesia  terhadap  konvensi internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya  mengharuskan Indonesia  untuk  menerapkan  aturan  tentang  hak- hak  tersebut  dalam  pemerintahannya.  Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak sipil  dan  poltik  yang  harus  mendapatkan  ruang pengaturan di masyarakat.
Peristilahan  yang  digunakan  dalam  UU Nomor  9  tahun  1998  adalah  kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  muka  umum. Sesungguhnya  yang  dimaksud  di  dalam  undang- undang  ini  adalah  berasal  dari  hak  kebebasan mengeluarkan  pendapat  yang  diatur  di  dalam DUHAM  ataupun  Kovenan  Sipil  dan  Politik (SIPOL)  khususnya  pasal  19  (Kovenan  disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi majelis umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1996). 33
32 Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan  Implementasinya  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Jurnal  Hak Asasi Manusia Vol. 7 Nomor 1, 2016, hlm. 48
Berangkat  dari  pasal  19  Kovenan  SIPOL, maka  UU  No.9  tahun  1998  dibentuk  selain bersumber  pada  pasal  28  UUD  1945  yang menjamin  hak  warga  negara.  Pembatasan  dalam pelaksanaannya  yang  dimungkinkan  pasal  19 kovenan  adalah;  (1)  Menghormati  hak-hak  dan nama  baik  orang  lain;  (2)  Menjaga  keamanan nasional atau kesehatan atau ketertiban umum atau kesusilaan umum.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:
Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  9  tahun  1998 disebutkan :
“Setiap  warga  negara  secara  perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat  sebagai  perwujudan  hak  dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara”
Tujuan  dari  kemerdekaan  mengemukakan pendapat  di  muka  umum  adalah  mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu  pelaksanaan  HAM  sesuai  dengan  Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang  konsisten  dan  berkesinambungan  dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif, bagi berkembangnya  partisipasi  dan  kreatifitas  setiap
33 Lies Soegondo, Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, Jurnal Komnas HAM Vol. 89, 2007, hlm. 4
warga  negara  sebagai  perwujudan  hak  dan tanggung  jawab  dalam  kehidupan  berdemokrasi, mendapatkan  tanggung  jawab  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.
Bahwa  dari  uraian  diatas,  yang  dimaksud dengan  hak  kebebasan  berpendapat  adalah  hak asasi  manusia  yang  fundamental  yang  mengacu pada sebuah hak untuk berpendapat secara bebas tanpa  adanya  tindakan  sensor  atau  pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu  pelaksanaan  HAM  sesuai  dengan  Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang  konsisten  dan  berkesinambungan  dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif, bagi berkembangnya  partisipasi  dan  kreatifitas  setiap warga  negara  sebagai  perwujudan  hak  dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

## 1.1.2. Hak  Kebebasan  Berpendapat  Yang
Dilakukan  Sesuai  Dengan  Peraturan Perundang-Undangan
Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan  adanya  perlindungan  hak  asasi manusia  sebagai  sarana  awal  berkembangnya paham  demokrasi.  Pendeklarasian  Indonesia sebagai negara hukum secara tegas terdapat dalam UUD  1945.  Sebagai  sebuah  negara  hukum terdapat 3 persyaratan mutlak yang harus dipenuhi diantaranya:  1)  Pemerintahan  yang  berdasarkan aturan  hukum;  2)  Adanya  pemisahan  di  masing- masing  bidang  kekuasaan  negara;  serta  3) Menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi segenap warga negara. 34
34 Antari,  Putu  Eva  Ditayani,  Tinjauan  Yuridis Pembatasan  Kebebasan  Berpendapat  Pada  Media  Sosial  di Indonesia, Jurnal Hukum Undiknas Vol. 04 Nomor 01, 2017, hlm. 16
Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi sejatinya  diakui  di  dunia  Internasional  sebagai salah  satu  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  terbukti dengan  tercantumnya  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  yang berbunyi:
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold  opinions  without  interference  and  to seek,  receive  and  impart  information  and ideas  through  any  media  and  regardless  of frontiers”.
Yang  bermakna  setiap  orang  berhak  atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan menganut  pendapat  tanpa  mendapat  gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa  pun  dan  dengan  tidak  memandang  batas- batas. 35
Secara  formal,  pengakuan  Indonesia  akan kebebasan berpendapat dan berekspresi tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Berikut isi pasal  28E  ayat  (3):  “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan beserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Selain itu, dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum dinyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan,  dan  sebagainya  secara  bebas  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selanjutnya, Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat  sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung
35 Rahayu,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 132
jawab berdemokrasi
dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat  dan  berekspresi,  pelaksanaan  hak tersebut  tidaklah  tak  terbatas.  Hak  tersebut dibatasi oleh pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya,  setiap  orang  harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi persyaratan  aspek  moralitas,  ketertiban  dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Pembatasan tersebut dapat dimungkinkan  karena  kebebasan  berpendapat tergolong sebagai derogable rights . 36
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum haruslah memenuhi apa yang diperintahkan oleh  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka  Umum.  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum menyatakan  hak  dan  kewajiban  warga  negara dalam menyampaikan pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 5 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a) mengeluarkan  pikiran  secara  bebas;  (b) memperoleh perlindungan hukum;
Pasal 6
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati  hak-hak  dan  kebebasan orang lain;
36 Siti Faridah, Relevansi  “Makar”  Dalam #2019GantiPresiden,  Seminar  Hukum  Nasional  Vol.  4
b. menghormati  aturan-aturan  moral  yang diakui umum;
c. menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Ketentuan  Pasal  6  di  atas  adalah memberi  batasan  atas  kebebasan  berpendapat dimana  warga  negara  yang  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  mempunyai  kewajiban dan tanggung jawab untuk :
a. menghormati  hak-hak  dan  kebebasan  orang lain;
b. menghormati  aturan-aturan  moral  yang diakui umum;
c. menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1998 disebutkan bahwa Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di rnuka umurn oleh warga Negara,  aparatur  pemerintah  berkewajiban    dan bertanggung jawab untuk :
a. melindungi hak asasi manusia;
b. rnenghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
dan
d. rnenyelenggarakan pengamanan.
Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “ Masyarakat berhak  berperan  serta  secara  bertanggung  jawab untuk  berupaya  agar  penyarnpaian  pendapat  di muka  umum  dapat  berlangsung  secara  aman, tertib, dan damai”.
Adapun bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  diatur
Nomor  2,  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang, 2018, hlm. 242
dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum,  yang menyatakan:
“Penyampaian  pendapat  di  muka  umum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilaksanakan  di  tempat-tempat  terbuka, kecuali:
a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,  instansi  militer,  rumah  sakit, pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta api,  terminal  angkutan  darat,  dan  obyek- obyek vital nasional;
b. pada hari besar nasional.
Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  1998  menyebutkan  bahwa  :  “Pelaku  atau peserta  penyampaian  pendapat  di  muka  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum”.
Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998  juga  menyebutkan  bahwa  penyampaian pendapat  di  muka  umum  wajib  diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian, disampaikan  oleh  pimpinan  atau  penanggung jawab kelompok, dan selambat-lambatnya diajukan  3  x  24  jam  sebelum  kegiatan  dimulai. Sehingga,  jika  terpenuhinya  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  5,  6,  9  ayat  (2),  dan  10
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,
penyampaian pendapat dianggap telah memenuhi apa  yang  menjadi  syarat  dalam  menyampaikan pendapat.  Selain  itu  pelaksanaan  penyampaian tersebut, membuat penyampaian pendapat tersebut tidak  dapat  dibubarkan  oleh  aparat  kepolisian kepolisian. 37
Pada
intinya kebebasan dalam menyampaikan  pendapat  dan  berekspresi  ini sendiri  dibatasi  oleh  hak-hak  orang  lain,  karena dalam  penegakan  HAM  tidak  boleh  juga  dengan
37 Raden  Fatah,  Implementasi  Hak  Kebebasan Berpendapat Pasca Orde Baru, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 81
melanggar HAM orang lain. Pembubaran terhadap penyampaian pendapat di muka umum juga dapat dilakukan  apabila  terdapat  ancaman  umum terhadap  masyarakat  dengan  membawa  alat-alat berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 9 ayat (3) tersebut di atas.
1.1.3. Hak  Kebebasan  Berpendapat  Yang Tidak  Memenuhi  Ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan dapat Merupakan Tindak Pidana Makar
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum haruslah memenuhi apa yang diperintahkan oleh  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka  Umum.  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum menyatakan  hak  dan  kewajiban  warga  negara dalam menyampaikan pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 5
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum;
Pasal 6
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati  hak-hak  dan  kebebasan orang lain;
b. menghormati  aturan-aturan  moral  yang diakui umum;
c. menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Uraian  Pasal  6  di  atas  adalah  batasan  dari kebebasan berpendapat dimana warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud.
Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum,  yang menyatakan:
“Penyampaian  pendapat  di  muka  umum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilaksanakan  di  tempat-tempat  terbuka, kecuali:
a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,  instansi  militer,  rumah  sakit, pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta api,  terminal  angkutan  darat,  dan  obyek- obyek vital nasional;
b. pada hari besar nasional.
Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998  juga  menyebutkan  bahwa  penyampaian pendapat  di  muka  umum  wajib  diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian, disampaikan  oleh  pimpinan  atau  penanggung jawab kelompok, dan selambat-lambatnya diajukan 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
Selain  itu,  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum, menyatakan:  “Pelaku  atau  peserta  penyampaian pendapat  di  muka  umum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilarang  membawa  benda-benda yang dapat membahayakan kesalamatan umum”.
Sehingga,  penyampaian  pendapat  di muka  umum  harus  dilaksanakan  berdasarkan
38 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan  Negara,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2002, hlm. 7
39 Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7
ketentuan-ketentuan yang diperintahkan di dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum.
Di lain sisi, makar berasal dari kata “ aanslag ” yang berarti serangan atau “ aanval ” yang berarti penyerangan dengan maksud tidak baik ( misdadige  aanrading ).  Sedangkan  makar  secara harfiah  bermakna  penyerangan  atau  serangan. 38 Makar  juga  diartikan  sebagai  akal  busuk;  tipu muslihat;  perbuatan  (usaha)  dengan  maksud hendak  menyerang  (membunuh)  orang  ataupun perbuatan  (usaha)  menjatuhkan  pemerintah  yang sah  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau  in- konstitusional. Pengertian dari istilah makar dalam KUHP terdapat dalam pasal 87 yang dalam naskah aslinya berbunyi:
“aanslag  tot  een  feit  bestaat,  zoodra  het voornemen  des  daders  zich  door  een  begin van  uitvoering,  in-den  zin  van  art.  53,  heeft geopenbaard”. 39
Kejahatan terhadap keamanan nasional dapat dikatakan  sebagai  suatu  hal  yang  relatif,  dapat dikatakan demikian karena delik ini menimbulkan penafsiran  yang  luas  dan  berbeda-beda,  dimana kejahatan  ini  tergantung  pada  persepsi  pimpinan suatu  pemerintah  dimana  didasarkan  pada pertimbangan  obyektif  dari  pandangan  dan kemampuan  musuh.  Juga  subyektif  tergantung pada  pribadi  dari  pimpinan  dan  moral  dari masyarakat. Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan  bahwa,  Inti  dari  perbuatan  yang  di larang dalam Bab I Buku II KUHP tersebut adalah, “Makar” ( treason; verraad ), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai “usaha pengkhianatan  terhadap  negara  dan  bangsa”. 40
Ditempatkannya  kejahatan  terhadap  keamanan negara  pada  Bab  I  hal  ini  menunjukkan  bahwa
40 Mardjono  Reksodiputro,  Pembaharuan  Hukum Pidana  (Kumpulan  Karangan)  Buku  Keempat,  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 115
kejahatan tersebut dinilai sebagai kejahatan yang paling serius.
Suatu  tindakan  dapat  diartikan  makar  jika memenuhi  dua  unsur  yakni  niat  dan  permulaan pelaksanaan.  Permulaan  pelaksanaan  sendiri merujuk  pada  tindakan  yang  jelas  menunjukkan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Putusan  Mahkamah  Konsitutsi  Nomor  7/PUU- XV/2017 menjelaskan:
bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat  dan  perbuatan  permulaan  pelaksanaan, sehingga  dengan  terpenuhinya  syarat  itu terhadap  pelaku  telah  dapat  dilakukan tindakan  penegakan  hukum  oleh  penegak hukum.  Demikian  pula  halnya  dengan pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri (delik percobaan).
Dari uraian penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa  hak  kebebasan  berpendapat  yang  tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  dapat  dikategorikan  tindak  pidana makar  adalah  penyampaian  pendapat  di  muka umum dengan membawa benda-benda yang dapat membahayakan kesalamatan umum dengan dapat dibuktikannya  adanya  niat  dan  permulaan pelaksanaan  dalam  rangka  upaya  menjatuhkan pemerintahan yang sah, memisahkan seluruh atau sebagian  wilayah  NKRI,  dan  menghilangkan kemerdekan Presiden dan Wakil Presiden.

## KESIMPULAN
Hakikat  tindak  pidana  makar    adalah  suatu tindakan  memenuhi  dua  unsur  yakni  niat  di  satu sisi  dan permulaan pelaksanaan di sisi yang lain. Permulaan  pelaksanaan  sendiri  menunjuk  pada tindakan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan  yang sah,    untuk  membunuh  Presiden  atau  Wakil Presiden,  dan  untuk  memisahkan  sebagian  atau seluruh dari wilayah Negara NKRI
Kaitan antara hak kebebasan berpendapat dan tindak pidana makar adalah kebebasan berpendapat, tepatnya
kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  depan  umum,  tidak
dapat  dikatakan  makar  sepanjang  memenuhi ketentuan  Pasal  6  Undang  Undang  No.  9  Tahun 1998  yaitu  menghormati  hak-hak  dan  kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui  umum;  menaati  hukum  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku; menjaga  dan  menghormati  keamanan  dan ketertiban  umum;  dan  menjaga  keutuhan  dan persatuan bangsa, dan sebaliknya  dapat dikatakan sebagai  makar  apabila  membawa  benda-benda yang  dapat  membahayakan  kesalamatan  umum yang dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan  yang  sah,    untuk  membunuh Presiden  atau  Wakil  Presiden,  dan  untuk memisahkan  sebagian  atau  seluruh  dari  wilayah Negara NKRI.

## SARAN
Kepada  DPR  dan  Presiden  sebagai  lembaga yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam melakukan  perancangan  peratuaran  perundang- undangan, diharapkan dapat melakukan perumusan  mendalam  tentang  tindak  pidana makar bahwa tindak pidana makar haruslah berupa penyerangan terhadap kesalamatan negara, bukan berupa  bentuk  kritik  sebagai  manifestasi  dari penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dalam kehidupan di negara demokrasi.
Salah satu faktor  pemicu  dari adanya tindak pidana makar, dikarenakan adanya ketidakpuasan warga negara di dalam penyelangaraan pemerintahan.  Hal  demikian  terjadi  di  dalam proses  demokrasi,  warga  negara  dapat  turut  aktif berpartisipasi  dalam  proses  berbangsa  dan bernegara.  Oleh  karena  itu,  warga  negara  bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat  dengan  tetap  memperhatikan  tertib hukum  yang  berlaku  sebagai  bagian  dari perwujudan  hak  kebebasan  berpendapat  yang dilindungi  oleh  UUD  NRI  1945  dan  tidak melakukan kebebasan berpendapat tersebut secara anarkis, melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain.

## REFRENSI
Buku-Buku:
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan  Keselamatan  Negara ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
-------------------, Pelajaran  Hukum  Pidana , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II , Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Habernas Jurgen, Ruang Publik dalam Terjemahan  Yudh  Santoso ,  Kreasi  Kencana, Yogyakarta, 2007.
Hamid  Basyaib, Membela  Kebebasan ,  Freedom Institute, Jakarta, 2006.
John  W.  Johnson, Peran  Media  Bebas, Demokrasi , Office of International
Information  Programs  U.S.  Departement  of States, 2001.
Jimly  Ashiddiqie, Kemerdekaan  Berserikat,
Pembubaran  Parta  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi , Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
Made Dewawarna, Tindak Pidana Makar Dalam
Rancangan KUHP , Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016.
Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat, Kebebasan  Berekspresi  di  Internet ,  Elsam, Jakarta, 2013.
Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 2002.
Mardjono  Reksodiputro, Pembaharuan  Hukum Pidana (Kumpulan Karangan) Buku
Keempat ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan
Pengabdian  Hukum  Jakarta,  Universitas Indonesia, 2007.
Rizki  Ariestandi  Irmansyah,  Hukum,  Hak  Asasi Manusia,  dan  Demokrasi,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2013.
Rahayu, Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang, 2010.
Raden  Fatah, Implementasi  Hak  Kebebasan Berpendapat  Pasca  Orde  Baru, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua , Refika Aditama, Bandung, 2008.
Jurnal /Makalah:
Abdurisfa  Adzan  Trahjurendra, Jurnal  Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia , FH Universitas Brawijaya, 2016. Antari,  Putu  Eva  Ditayani, Tinjauan  Yuridis Pembatasan  Kebebasan  Berpendapat  Pada Media  Sosial  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum Undiknas Vol. 04 Nomor 01, 2017.
Lidya  Suryani  Widayati, Tindak  Pidana  Makar , Majalah  Info  Singkat  Hukum  Vol.  VIII  No. 23, Jakarta, 2013.
Lies Soegondo , Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan  Pendapat ,  Jurnal  Komnas HAM Vol. 89, 2007.
Peiroll  Gerard  Notanubun, Tinjauan  Yuridis Terhadap  Kebebasan  Berbicara  Dalam Ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  ITE  Dalam  Hubungan Dengan  Pasal  28  UUD  1945, Jurnal  Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  17 Agustus Surabaya, 2014.
Siti Faridah, Relevansi  “Makar”  Dalam #2019GantiPresiden , Seminar Hukum
Nasional  Vol.  4  Nomor  2,  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
Sartika, Etika  Kebebasan  Beragama ,  Jurnal Filsafat Vol. 18 Nomor 3.
Tony  Yuri  Rahmanto, Kebebasan  Berekspresi Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia: Perlindungan,
Permasalahan, dan
Implementasinya  di  Provinsi  Jawa  Barat , Jurnal  Hak  Asasi  Manusia  Vol.  7  Nomor  1, 2016.

## Website:
Ahmad  Sofian, Makar  Dalam  Hukum  Positif  di Indonesia , diakses melalui business- law.binus.ac.id/2017/05/31/makar-dalam- dalam-hukum-positif-indonesia/ pada tanggal 13 Desember 2019.