## THE INFIDELITY AUTHORITY AND ENTREPRENEURS TOWARDS FORFEITURE OF PUBLIC RIGHTS

## PERSELINGKUHAN PENGUASA DAN PENGUSAHA TERHADAP PERAMPASAN HAK-HAK PUBLIK
Masriadi Email: patu.masriadi@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Inspite of the public policy cannot be dodged by various non-public interest, but the contain of its  public  importance  must  be  bigger  than  the  non-public  interest,  due  to  the  public  policy  is always moving between political and economy interest, the so called political economy in field of public policy.  The policy of Karebosi Field Revitalization of Makassar City is most inclined to  business  policy-oriented  rather  than  public  policy,  as  this  policy  exceptionally  beneficial business sector (private) than society. On the contrary, this policy describe “an affair” between state  (the  authority)  and  capitalist  (entrepreneur)  which  directly  and  undirectly  rob  public rights  away.    This  policy  revealed  how  strong  the  capitalist  grip  to  influence  public  policy undertaken  by  the  decision  makers  in  government  institution  (state),  whereas  in  fact  the  core duty of state (government) is provide public service for entire citizens including maintaining its public  rights  in  any  shape.  The  policy  of  Karebosi  Field  Revitalization  of  Makassar  City  is proven  as giving  nothing advantage  for  government  and  society  of  Makassar  City,  indeed  this policy carried out the public rights that should be protected by state.  Then the policy supposed to be evaluated immediately, because of policy period will exceed the decision maker period.
Keywords:  Public  policy,  public  interest,  authority-capitalist  affair,  robbery  of  public  rights, and capitalist grip.

## ABSTRAK
Meskipun  kebijakan  publik  tidak  bisa  dielakkan  oleh  berbagai  kepentingan  non-publik,  tapi kepentingan  publik  harus  lebih  utama  dari  kepentingan  non-publik,  karena  kebijakan  publik selalu bergerak antara kepentingan politik dan ekonomi, yang disebut politik ekonomi di bidang kebijakan  publik.  Kebijakan  Lapangan  Karebosi  Revitalisasi  Kota  Makassar  yang  paling cenderung  untuk  kebijakan  berorientasi  bisnis  daripada  kebijakan  publik,  karena  kebijakan  ini sektor  bisnis  yang  sangat  menguntungkan  (pribadi)  dari  masyarakat.  Sebaliknya,  kebijakan  ini menjelaskan  "affair"  antara  negara  (otoritas)  dan  kapitalis  (pengusaha)  yang  secara  langsung dan  tidak  langsung  merampok  hak-hak  masyarakat  pergi.  Kebijakan  ini  mengungkapkan seberapa  kuat  cengkeraman  kapitalis  untuk  mempengaruhi  kebijakan  publik  yang  dilakukan oleh  para  pengambil  keputusan  di  lembaga  pemerintah  (negara),  padahal  tugas  inti  negara (pemerintah)  adalah  memberikan  pelayanan  publik  bagi  seluruh  warga  negara  termasuk menjaga  hak  publik  dalam  bentuk  apapun.  Kebijakan  Lapangan  Karebosi  Revitalisasi  Kota Makassar  terbukti  sebagai  memberikan  keuntungan  apa-apa  bagi  pemerintah  dan  masyarakat Kota  Makassar,  memang  kebijakan  ini  dilakukan  hak-hak  publik  yang  harus  dilindungi  oleh negara.  Kemudian  kebijakan  seharusnya  dievaluasi  segera,  karena  periode  kebijakan  akan melebihi periode pembuat keputusan.
Kata kunci: Kebijakan Publik, Kepentingan Umum, Otoritas-Kapitalis Urusan, Perampokan Hak Publik, Pegangan Kapitalis.
Undang-Undang  Nomor  26  tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan
setiap kota untuk menyediakan ruang publik (public  space) yang  dapat  diakses  oleh
seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali. Public  space selain  dapat  berfungsi  debagai daerah  resapan  air  dan  kawasan  terbuka hijau,  juga  diharapkan  berfungsi  sebagai sarana  bagi  setiap  warga  negara  dalam melakukan  berbagai  aktifitas-altifitas  seperti berolah  raga,  bersantai  dan  lain  sebagainya. Oleh  karena  itu public  space bukan  hanya merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap pemerintah dalam menetapkan kebijakan  tata  ruang  wilayah  khususnya  di kota-kota  besar,  tetapi  juga  merupakan kebutuhan  dasar  bagi  setiap  masyarakat yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  (UU No.  26  tahun  2007).  Kota Makassar  sebagai salah  satu  kota  Metropolitan  dengan  visi menjadi  kota  Dunia (the  world  city) terus melakukan  pembenahan  berbagai  fasilitas dan  infrastruktur  yang  dapat  mendukung tercapainya visi tersebut.
Lapangan Karebosi sebagai salah satu ikon  kota  Makassar  yang  berfungsi  sebagai public  space yang  tentu  saja  statusnya sebagai  milik  publik (public  goods) karena memang  secara  historis  lapangan  karebosi
Makassar itu merupakan Alun-Alun Kerajaan  Gowa  –  Tallo,  bahkan  merupakan salah  satu  situs  sejarah  setelah  Balla’ Lompoa (Istana Raja) dan Tala’ Salapang (9 Pohon  Lontar),  karena  di  tengah-tengah lapangan  karebosi  itu  terdapat  Kuburan pitua (7  kuburan  keramat)  yang  dipercayai oleh  para  tokoh  masyarakat  dan  turunan kerajaan  Gowa  –  Tallo.  Lapangan  Karebosi merupakan  pusat  aktifitas  warga  Makassar seperti  berolah  raga  dan  bersantai,  sehingga mendapatkan  perhatian  pemerintah  kota Makassar  untuk  ditingkatkan  kualitasnya sebagai public  space agar  masyarakat  yang melakukan  aktifitas  di  areal  ini  semakin merasa nyaman.
Pada  tahun  2006  pemerintah  kota Makassar  membuat  kebijakan  Revitalisasi lapangan karebosi dengan melibatkan investor  swasta.  Kebijakan  ini  menuai  pro dan kontra di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan  khususnya  Kota  Makassar  dan sekitarnya,  status  lapangan  Karebosi  pun berubah  total,  dulunya  merupakan  milik publik (public  goods) sepenuhnya,  sekarang sebagian  besar  (60  %  public  space  :  40  % wilayah  pengembangan  bisnis  PT.  Tosan; sumber  data,  fajar  on-line,  9  April  2010)
itupun  yang  60  %  masih  dipasang  pagar pembatsa sehingga masyarakat kota Makassar  tidak  lagi  bebasa  mengakses public  space tersebut  seperti  sebelum direvitalisasi,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  status  lapangan  karebosi  tersebut telah  menjadi private  goods .  Pro  –  kontra terhadap  kebijakan  ini  bukan  karena revitalisasi  itu,  tetapi  karena  kebijakan  itu telah  merubah  status  lapangan  karebosi menjadi private  goods ,  karena  sebuah skenario  besar  yang  melibatkan  negara (kekuasaan)  di  satu  sisi  dan  pengusaha (kapitalisme)  di  sisi  yang  dengan  satu legitimasi  yakni  tuntutan Globalisasi ((de  le Dehesa, 2006).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka  paper  singkat  ini  mencoba  membahas beberapa  hal;  apakah  kebijakan  revitalisasi itu  kebijakan  publik  atau  kebijakan  bisnis? Kenapa  kebijakan  revitalisasi  itu  harus dilakukan dengan cara membangun persekongkolan antara penguasa dan pengusaha (Negara – Kapitalis)? Siapa aktor yang bersebunyi di balik di balik persekongkolan  itu  atas  nama  kebijakan publik?  Dan  yang  paling  penting  adalah bahwa  kebijakan  itu  menguntungkan  siapa dan  untuk  kepentingan  siapa,  sehingga kebijakan  revitalisasi  itu  melibatkan  pihak swasta?

## METODE
Penulis
mencoba mengeksplor berbagai permasalahan yang diajukan dalam paper  ini  sengan  menggunakan Sensitivity analysis, sebagai  salah  satu  alat  analisis kebijakan  publik  yang  melihat  proses pembangunan  model  yang  didasarkan  pada sistem dan dinamika perilaku aktor pengambil kebijakan.
Sensitivity  analysis  is  an  important tool in the model building process. By showin  that  the  system  does  not  react greatly  to  a  change  in  a  parameter value,  it  reduces  the  modeler’s uncertainty  in  the  behavior.  In addition, it gives an opportunity for a better  understanding  of  the  dynamic behavior  of  the  system.  The  use  of sensitivity  analysis  in  such  policy analysis  will  be  explored  in  a  later
paper  in  this  series. (Breierova  and Choudhari, 2001; p.66).
Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber-
sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Seterusnya disandingkan dan dibandingkan dengan teori atau  adjustment  para  ahli.  Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif
sebagai konsekwensi dari penggunaan pendekatan kualitatif.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  Kapitalisme  sebenarnya  telah ada  sejak  abad  ke  16  yang  kemudian diperkenalkan  secara  ilmiah  oleh  Adam Smith  pada  tahun  1776  yang  berdasar  pada individualime,  dimana  setiap  individu  akan selalu berusaha untuk mengejar dan mencari keuntungan materi sehingga dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial dalam  komunitasnya.  Maka  dalam  sistem kapitalime, hak kepemilikan individu memperoleh  tempat  yang  sangat  instimewa dan harus dilindungi oleh negara. (Harvey,2005; Lippit, 2005).
Perkembangan  kapitalisme  di  seluruh dunia  bergerak  sangat  cepat,  bahkan  sudah menjadi  sebuah  sistem  dunia  (Wallerstein) yang  memiliki  karakteristik  seperti  yang dikemukakan  oleh  Wallerstein  bahwa  the world  system  as  a  set  of  mechanisms  which redistributes resources from the periphery to the core .  In  his  terminology,  the core is  the developed,  industrialized  part  of  the  world, and  the periphery is  the  "underdeveloped", typically  raw  materials-exporting,  poor  part of the world; the market being the means by which the core exploits the periphery . Kapitalisme merupakan sebuah sistem dunia, maka Lippit (2005, 5) mengkalisifikasi  kapitalisme  sebagai  sistem dunia  itu  kedalam  tiga  tipe  dengan mengatakan bahwa:
In  the  contemporary  world,  we  can distinguish  three  primary  types  of models  of  capitalism.  First,  there  is the  Anglo-American  type,  a  form  of capitalism that emphasizes the role of markets  and  consequently  tends  to  be extremely  harsh  in  terms  of  its consequences  for  human  welfare.
Second,  there  is  the  continental
European  type  of  capitalism,  with  its emphasis  on  the  welfare  state  and social  democracy.  Third,  there  is  the East Asian model of state-led capitalism,  exemplified  especially  by the  form  capitalism  has  assumed  in Japan and South Korea (Lippit, 2005; 5)
Interaksi  ketiga  model  kapitalisme dalam sebush sistem dunia tersebut dilakukan dengan membangun dan mendorong  sebuah  institusi  baru  yang disebut  Globalisasi  (Lippit,  2005;  de  le Dehesa, 2006). Globalisasi merupakan suatu proses
liberalisasi yang dinamis,
keterbukaan,  dan  hubungan  internasional yang terbangun diatas institusi “pasar” yang sehat  dan  kompetitif  (de  le  Dehesa,  2006), oleh  Lippit  (2005)  disebut  sebagai  sebuah penomena  ekonomi  yang  menumbuhkan aktivitas  ekonomi  internasional  melalui penelitian  dan  pengembangan  produksi  dan distribusi.
Dengan demikian maka
globalisasi  merupakan  boster  atau  penyedia tenaga  yang  sangat  dahsyat  bagi  percepatan pembangunan  ekonomi  yang  berdasarkan pada  kapitalisme  –  neoliberalisme  itu (Solichin A. Wahab, 2010).
Sebagai sebuah boster yang terbangun diatas  pasar  yang  bebas  (liberalisasi),  maka globalisasi  membawa  slogan  perdagangan bebas (freedom to trade) dengan mendorong lahirnya  perusahaan  multinasional  yang merupakan  hasil  akuisisi  dan  merger  dari beberapa perusahaan lokal untuk bermain di pasar  bebas  ( Norbäck  and    Persson,  2008). Perusahaan multinasional inilah yang berfungsi  sebagai  penyangga  kapitalisme dunia  dan  memperoleh  keuntungan  yang lebih  besar  karena  selalu  memenangkan persaingan  yang  sehat  dalam  institusi  pasar itu.  (Harvey,  2005;  Lippit,  2005;  de  le Dehesa,  2006),  walaupun  pasar  itu  sendiri sering  tidak  fair  karena  persaingan  antara perusahaan  nasional  dan  multinasional  jelas terjadi ketidak seimbangan kekuatan terutama kekuatan kapital dalam memainkan peran dalam persaingan di pasar bebas itu. Neoliberalisme merupakan teori pertama dalam praktek ekonomi politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
manusia  yang  didorong  oleh  kemerdekaan berusaha  bagi  setiap  individu  secara  liberal dan  keterampilan  yang  disertai  kerangka kerja institusional yang memiliki karakteristik    dimana  hak  kepemilikan pribadi  yang  kuat,  pasar  bebas,  dan perdagangan  bebas.  Peran  negara  adalah memelihara  dan  menjamin  kebebasan  dan kemerdekaan  pribadi  itu  dalam  kerangka pasar  dan  perdagangan  bebas,  seperti menjaga  kualitas  dan  integritas  nilai  uang. Negara juga harus meningkatkan kemampuan  militer,  pertahanan,  kepolisian,
dan  struktur  dan  fungsi  –  fungsi  peradilan untuk menjamin keamanan hak-hak kepemilikan  itu,  oleh  kekuatan  diluar  pasar jika dibutuhkan demi berfungsinya kepemilikan  pribadi  itu  pada  mekanisme pasar (Harvey, 2005).
Keterkaitan  secara  teoritis  antara kapitalisme,  neoliberalisme,  globalisasi  dan peran negara diarahkan kepada terbentuknya sebuah institusi ekonomi baru yang mengarah  kepada  terbentuknya  perilaku homo  economicus (Nurmi  (2006)  yang merupakan  buah  dari  sistem  kapitalisme dunia  (Lippit,  2003,  p.  3  –  5).  Lippit  yakin bahwa  kapitalime  sebagai  sebuah  sistem dunia memiliki dua sisi yang sisi positif dan sisi  negatif.  Sisi  positif  kapitalisme  adalah memperbaiki standar hidup dimana kapitalisme  telah  membuat  kemungkinan untuk  memberikan  porsi  yang  lebih  besar bagi penduduk yang ada di bumi. Sedangkan sisi negatifnya adalah menghasilkan ketidakadilan  dan  ketidakseimbangan  sosial kepada  terbentuknya  budaya  komersial. Yang  terpenting,  bagaimanapun  kontradiksi lingkungan,  yang  dapat  mebuat  kekacauan yang  serius  dalam  kehidupan  manusia  di bumi  dan  dalam  kasus  yang  ekstrim  yang dapat berlangsung lama yang perlu mendapatkan perhatian. Victor  D.  Lippit  (2005,  71-72) Globalisasi dan perubahan teknologi
merupakan  elemen  inti  dari  kapitalisme. Sebagai  sebuh  fenomena  ekonomi,  maka globalisasi mengembangkan aktifitas ekonomi  internasional  termasuk  masalah produksi  dan  distribusi,  sehingga  berbagai konotasi  negatif  termasuk  perdagangan bebas/pasar  bebas  yang  merupakan  wujud dari neoliberalisme yang melahirkan
imperealisme  ekonomi  oleh  negara-negara kaya seperti AS, Inggris, Jerman, China dan perusahan-perusahaan
kapitalisme internasional.
Terciptanya  pasar  yang  bebas  dan kondusif,  berkurangnya  peran  pemerintah dalam  aktifitas  ekonomi  dan  tercapainya efisiensi  pada  sektor  publik  merupakan  pra- syarat yang harus dipenuhi untuk memuluskan jalannya kapitalisme, neoliberalisme  dan  globalisasi  itu.  Prasyarat ini  disebut  oleh  Killick  (1998)  sebagai conditionality, yang  menjadi  kekuatan  bagi pemerintah  khususnya  di  negara-negara berkembang untuk memperoleh bantuan dari kelompok  negara  donor  yang  tergabung dalam  kelompok  kapitalisme  dunia  seperti World  bank,  IMF,  CGI.  IFI  ADB  dan  lain sebaginya. Hal  ini  dipandang  oleh  Ghosh and  Halil  M.  Guv  (2006)  bahwa  globalisasi itu  (liberalisasi  ekonomi)  dapat  mengurangi kesenjangan  pendapatan  bagi  masyarakat, tetapi  pada  kenyataanya  berbagai  studi menunjukkan justru globalisasi telah membuat  kesenjangan  pendapatan  semakin menganga  lebar.  Dalam  bahasa  Ghosh  and Guv  (2006)  dikatakan  bahwa Globalization has  infact  increased  income  inequalities. Untuk  menghindari  dampak  negatif  dari globalisasi  ini,  Ghosh  and  Guv  (2006) menyarankan  adanya  kombinasi  (mixed) ekonomi  makro  antara  sektor  privat  dengan perencanaan  pemerintah  yang  didasarkan atas  demokratisasi  pada  pengelolaan  pasar dengan  intervensi  pemerintah (state) ,  yang dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya market failure.
Koalisi antara sektor publik (state/government) dengan  privat  tersebut merupakan sebuah bentuk dari teori permainan  Nurmi  (2006).  Ada  beberapa teori  permainan  yang  kita  kenal,  yakni zero sum-game,  constant  sum-game (Nurmi, 2006;  hal.  60)  dan dominance-solvable (Nurmi, 2006; hal. 62).
Lebih  umum,  solusi  yang  ditawarkan teori  permainan  bisa  dipahami  sebagai prediksi  mengenai  apa  yang  akan  terjadi dalam  permainan  yang  menganggap  bahwa para pemain dalam kondisi rasional.  Dalam beberapa  permainan,  para  pemain  memiliki strategi  dominan.    Solusinya  kemudian
ditemukan  pada  persimpangan  strategi- strategi tersebut.
Pada  permainan  yang  melibatkan  dua orang  misalnya,  solusi  yang  ditawarkan adalah Nash  equilibrum (Nurmi,  2006;  hal. 65),  lainnya  adalah subgame  perfect equilibrium (Nurmi,  2006;  hal.  73)  yang memberikan  penyelesaian  masalah  yang lebih  baik  sehubungan  dengan  beberapa masalah khusus yang tidak bisa diselesaikan oleh Nash equilibrium seperti pilihan-pilihan yang  tidak  rasional,  bentuk  representasi permainan yang luas.
Proses  bargaining  antara  pemerintah dan  swasta  dalam  menyediakan  layanan publik  memang  dimungkinkan  baik  dalam bentuk  desain  kelembagaan  maupun  pilihan strategi (Hood and Lodge. 2006). Jadi peran pemerintah  tidak  lepas  sama  sekali  dari kelembagaan  dan  pilihan  strategi  pelayanan publik yang terbangun dari kerjasama antara sektor  publik  dan  privat  itu.  Hubungan antara kapitalisme dalam institusi publik dan privat kemudian membentuk sistem ekonomi  setiap  negara  dengan  model  yang berbeda-beda.  Di  Korea  Utara  misalnya dikenal  dengan  tiga  model  ekonomi,  yaitu ekonomi pemerintah, militer dan privat (Lee and Yoon,  2004).

## PEMBAHASAN
Kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi  Makassar  dapat  dikaji  dengan menggunakan teori-teori yang telah
diuraikan  diatas.  Masalah  yang  diajukan dalam pendahuluan adalah apakah kebijakan revitalisasi  itu  kebijakan  publik  atau kebijakan bisnis? Kenapa kebijakan revitalisasi  itu  harus  dilakukan  dengan  cara membangun persekongkolan antara
penguasa dan pengusaha (Negara – Kapitalis)?  Siapa  aktor  yang  bersebunyi  di balik  di  balik  persekongkolan  itu  atas  nama kebijakan  publik?  Dan  yang  paling  penting adalah  bahwa  kebijakan  itu  menguntungkan siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga kebijakan  revitalisasi  itu  melibatkan  pihak swasta?
Beralihnya  status  Lapangan  Karebosi Makassar  (dari public  goods sebelum direvitalisasi  menjadi private  goods setelah direvitalisasi) jelas merupakan bentuk
perselingkuhan antara penguasa dan
pengusaha sebagai bentuk dominasi kapitalis terhadap  peminggiran  peran  pemerintah dalam  penyediaan public  space sekaligus perampasan hak-hak dan kepentingan masyarakat,  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Pelibatan  swasta  dalam  kebijakan revitasliasi ini memperlihatkan peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan fasilitas dalam bentuk
pengalihan  status  tersebut  yang  menjadi prasyarat  atau conditionality Killick  (1998), atau  mungkin  sebagai  bentuk    kebijakan ekonomi  makro  yang  “mixed”  antara  sektor privat  dengan  perencanaan  pemerintah  yang didasarkan atas demokratisasi pada pengelolaan pasar dengan intervensi pemerintah Ghosh and Guv (2006). Semakin mengecilnya peran
pemerintah  dan  terjaminnya  hak-hak  privat dan  individu  terhadap  penguasaan  sumber- sumber  daya  merupakan  lahan  subur  bagi tumbuh dan berkembangnya kapitalisme dan neoliberalisme  dalam  konteks  globalisasi ((Harvey,2005;  Lippit,  2005;  dan  de  le Dehesa, 2006). Kebijakan pemerintah semakin  sulit  menunjukkan warnanya, pemerintah  tidak  lagi  dapat  membedakan yang mana kebijakan publik dan yang mana kebijakan  bisnis,  itulah  neoliberalisme (Solichin  A.  Wahab,  2010).  Sama  halnya dengan  kebijakan  revitalisasi  lapangan karebosi  tersebut  kebijakan  bisnis  karena yang  memperoleh  keuntungan  lebih  besar adalah  kapitalis  (perbankan  Asing  dan  PT. Tosan Lestari).
Hasil  penelusuran  penulis  dari  tahun 2006  –  2008  diperoleh  data  bahwa  total investasi yang digunakan untuk
merevitalisasi  lapangan  Karebosi  80  % berasal  dari  pinjaman  dan  fasilitas  kredit perbankan. Berdasarkan data dari PT. Tosan Lestari  sebagai  pengembang  pada  tahun 2007  bahwa  bank-bank  yang  memberikan fasilitas  kredit  adalah  Bank  International Indonesia  (BII)  dan  Bank  Central  Asia (BCA)  dan  sebagian  bank  Mandiri  dengan menggunakan  Hak  Guna  Lahan  dan  Hak Guna Usaha atas Lapangan karebosi sebagai agunan  atau  jaminan.  Maka  dari  segi investasi,  sebenarnya  pihak  PT.  Tosan  ini tidak  mengeluarkan  investasi  yang  besar untuk  melakukan  revitalisasi  atas  lapangan
Karebosi,  karena  semuanya  dibiayai  dari kredit perbankan.
Kebijakan  revitalisasi  ini  merupakan bentuk  koalisi  kalau  tidak  mau  dikatakan sebagai  perselingkuhan  antara  pemerintah dengan  kelompok  kapitalis.  Dalam  dunia kapitalis  ini  adalah  hal  yang  wajar  dan normal,  ketika  salah  satu  dari  dua  individu atau  kelompok  yang  yang  hanya  menguasai satu  bentuk  kapital  saja  maka  jalan keluarnya  adalah  koalisi  (Nurmi,  2006; Solichin  A.  Wahab,  2010).  Secara  khusus, koalisis  yang  dibangun  oleh  dua  individu atau kelompok yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang spesifik disebut  sebagai  koalisi  model subgame perfect equilibrium (Nurmi, 2006).
Dari  sisi  pertumbuhan  pembangunan,
kebijakan
revitalisasi ini telah
memperlihatkan  hasil  yang  cemerlang, wajah  karebosi  telah  berubah  sedara  drastis dan dramatisir, kehadiran mall besar dengan berbagai  produk  infor  jelas  memperlihatkan adanya dominasi kapitalisme global, tersingkirnya  para  pedagang  kaki  lima (menurut hasil observasi penulis tahun 2006 berjumlah  50  orang)  tidak  satupun  dintara mereka  dapat  memperoleh  tempat  untuk melanjutkan  usahanya  di  dalam  mall tersebut dengan alasan tidak bisa berkompetisi  (Fajar,  9  November  2008).  Ini merupakan  bukti  bahwa  kapitalisme  dan neoliberalisme yang dibungkus oleh
globalisasi  telah  membuat  kesenjangan pendapatan (Ghosh and Guv, 2006; Norbäck
and  Persson, 2008) . Dalam kaitannya dengan status Lapangan  Karebosi  sebagai  barang  publik (public  goods) ,  maka  representasi  terpilih, dalam  hal  ini  pemerintah,  merupakan jawaban bagaimana kemunculan dan kelaziman mekanisme pembuatan keputusan politik  dalam  mengurangi  dan  mereduksi eksternalitas (konsekuensi kegiatan ekonomi yang  mempengaruhi  pihak  lain  tanpa diterapkan  melalui  harga  pasar)  yang  terkait dengan  produksi,  konsumsi,  dan  kegiatan lainnya  (Nurmi,  2006;  p.  165),  meskipun terkadang,  eksternalitas  itu  muncul  dari pemerintah sendiri.
Sebenarnya kebijakan revitalisasi
lapangan  Karebosi  Makassar  merupakan bentuk  implementasi  paradigma new  public
management dalam  penyediaan  layanan publik  oleh  pihak  swasta.  Tetapi  yang menjadi  sorotan  disini  adalah  bahwa pemerintah  dan  masyarakat  kota  Makassar tidak  memperoleh  keuntungan  apa-apa  dari kebijakan  revitalisasi  ini,  keuntungan  yang diperoleh  pemerintah  Kota  Makassar  secara resmi  selama  30  tahun  masa  kotrak  kurang lebih  5  Milyar  rupiah  (Fajar,  senin,  10 November  2008).  Sedangkan  masyarakat tidak  lagi  dapat  mengakses public  space itu sebagaimana  sebelumnya.  Demikian  halnya dengan pemerintah kota Makassar, tidak lagi terlibat dalam pengelolaan lapangan Karebosi ini setelah direvitalisasi.
Jadi  jelas  terlihat  bahwa  kebijakan revitalisasi ini bukan kebijakan publik tetapi merupakan  kebijakan  bisnis,  karena  tidak memberikan  keuntungan  secara  signifikan kepada  pemerintah  kota  dan  masyarakat Makassar.  Suatu  hal  yang  sangat  fantastis, areal  seluas  11  hektar  yang  diserahkan kepada  pihak  swasta  untuk  dikelola  dengan kepentingan bisnis yang tentu saja keuntungannya jelas sangat besar, pemerintah dan masyarakat tidak memperoleh  apa-apa  yang  sesungguhnya merupakan  hak-hak  mereka.  Justru  yang terjadi  adalah  perampasan  hak-hak  publik demi memenuhi permintaan
dan kepentingan kapitalist. Hal  ini  terbukti  dengan  munculnya berbagai  gerakan  demostrasi  dari  berbagai kalangan  masyarakt  dan  LSM  seperti  pada tanggal  3  November  2007,  tetapi  pada  hari berikutnya  meuncul  demo  tandingan  yang dilakukan  oleh  massa  yang  pro  revitalisasi dan  domotori  oleh  pemuda  Panca  Marga yang merupakan pendukung aktor pengambil kebijakan tersebut. Dalam
peristiwa ini terjadi situasi yang sangat kritis yang  hampir  menimbulkan  bentrok  fisik antara  massa  yang  pro  dan  yang  kotra terhadap kebijakan revitalisasi itu.
Selain menguntungkan kapitalist,
kebijakan revitalisasi karebosi jelas
menguntungkan  elit  yang  bertindak  sebagai aktor  dari  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  masuknya  salah  satu  elit PT.  Tosan  sebagai  salah  seorang  tim  sukses aktor  kebijakan  tersebut  dalam  melanjutkan kekuasaan  sebagai  Wali  Kota  Makassar periode  kedua  yaitu  (2008  –  2013)  dan
sekaligus  sebagai  donatur  dalam  kegiatan kampanye  pemilihan  langsung  wali  kota Makassar  tersebut.  Ini  adalah  bentuk perselingkuhan  yang  nyata  antara  negara (penguasa)  dengan  kapitalist  (pengusaha). nilah  wajah  kapitalisme,  neoliberalisme  dan globalisasi yang menyingkirkan peran negara  dalam  menyediakan  layanan  publik. Akibatnya  adalah  kesenjangan  pendapatan, penyingkiran  kaum  marginal  termasuk produksi  dan  distribusi  barang-barang  lokal serta konflik ketenagakerjaan.
Berbagai  alasan  teoritis  yang  sering digunakan  oleh  kelompok  yang  mendukung kebijakan revitalisasi tersebut bahwa pemerintah  kota  Makassar  tidak  memiliki kemampuan  untuk  mendanai  revitalisasi Karebosi itu, sehingga diperlukan kerjasama (partership)  antara  pemerintah  dan  swasta. Alasan  lainnya  adalah  mewujudkan  kota Makassar  sebagai the  world  city di  era Globalisasi  maka  pelibatan  sektor  privat dalam menyediakan layanan publik semakin dibutuhkan  yang  sering  disebut    dengan istulah privatisasi (Lipit, 2005) yang disebut oleh  Killik  (1998)  sebagai conditionality. Akibat  negatif  yang  ditimbulkan  dari kebijakan  revitalisasi  ini  adalah  tidak terdapatnya  public  space  yang  dapat digunakan oleh masyarakat
untuk melakukan  aktifitas  seperti  berolah  raga, sehingga  semakin  banyak  anak-anak  yang bermain  di  jalanan  yang  nyata-nyata mengganggu kepentingan umum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  bahwa kebijakan  revitalisasi  Lapangan  Karebosi Kota  Makassar  lebih  besar  orientasi  kepada kebijakan bisnis daripada kebijakan
publiknya.  Karena  kebijakan  ini  lebih banyak menguntungkan sektor bisnis (private) daripada menguntungkan masyarakat.  Bahkan  kebijakan  ini  telah menggambarkan adanya perselingkuhan antara  negara  (penguasa)  dengan  privat (pengusaha)  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  merampas  hak-hak  publik.
Kebijakan  ini  menggambarkan  kuatnya cengkeraman kapitalist dalam mempengaruhi kebijakan publik yang
diambil  oleh  para  pengambil  keputusan
dalam institusi pemerintah (negara), padahal tugas  utama  negara  (pemerintah)  adalah menyediakan  layanan  publik  bagi  seluruh warga  negara  termasuk  memelihara  hak-hak publik itu dalam bentuk apapun.
Kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi Makassar terbukti tidak memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah dan  masyarakat  kota  Makassar  paling  tidak dalam  kurung  waktu  selama  30  tahun kedepan. Maka seharusnya kebijakan tersebut  segera  dievaluasi,  karena  umur kebijakan  ini  jelas  akan  melampaui  umur masa  jabatan  pengambil  kebijakannya. Dengan  demikian  jelas,  jika  di  kemudian hari  ternyata  kebijakan  ini  salah  dan merugikan  pemerintah  dan  masyarakat  kota Makassar  jelas  siapa  yang  akan  dimintai pertanggungan jawab.

## DAFTAR RUJUKAN
Ghosh,  B.N  and  Halil  M.  Guven.  2006.
Globalization  And  The  Third  World  : A  Study  Of  Negative  Consequences .
Palgrave Macmillan. Houndmills, Basingstoke,  Hampshire  Rg21  6xs And  175  Fifth  Avenue,  New  York, N.Y. 10010 Companies And Representatives Throughout The World. Harvey, David.  2005. A Brief History of
Neoliberalism. Oxford University Press. New York. Killick,  Tony.  1998. Aid  And  The  Political Economy Of Policy Change. Overseas Development Institute, London Lippit, Victor D. 2005. Capitalism . Routledge,  2  Park  Square,  Milton Park,  Abingdon,  Oxon  OX14  4RN Simultaneously  published  in  the  USA and Canada.
de  le  Dehesa,  Guillermo.  2006. Winner  and Losers  in  Globalization. Blackwell Publishing Ltd. USA. Nurmi,  Hannu.  2006. Models  of  Political Economy .  Park  Square,  Milton  Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN. Simultaneously  published  in  the  USA and  Canada.  270  Madison  Ave,  New York, NY 10016.
Hood, Christopher and Martin Lodge. 2006.
The  Politics  of  Public  Service Bargains: Reward, Competency,
Loyalty—and Blame. Oxford University Press Inc., New York. Lee  ,  Young-Sun  and  Deok  Ryong  Yoon. 2004. The Structure of North Korea’s Political  Economy:  Changes  and Effects. Korea Institute for International Economic Policy (KIEP). Korea. Norbäck  ,  Pehr-Johan  and  Lars  Persson, 2008. Globalization  and  profitability of cross-border mergers and acquisitions. Research Article Economic Theory 35: 241–266, 2008. Breierova and Choudhari, 2001. An Introduction  to  Sensitivity  Analysis . The Massachusetts Institute of Technology,  Permission  granted  to distribute for non-commercial educational purposes.