## SANKSI PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG ANARKIS
Rizky Asydiqy Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Asyidiqyrizky@gmail.com
Fikrotul Jadidah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM fikrotuljadidah@iblam.ac.id

## Abstrak
Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang  berisikan  tuntutan  atas  keadaan,  kenyataan,  luapan  kesadaran  bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis  kebangsaan. Mengenai  demonstrasi  tanpa adanya  anarkis,  selain  memperbaiki  sistem  pelayanan  masyarakat  perlu adanya  kesadaran  dan  kontrol  dari  para  demonstran  serta  saling  pengertian dari  pihak  pengamanan  polisi  agar  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomer  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka Umum,  yang  dimaksudkan  dengan  Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan, tulisan,  dan  sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : Sanksi pidana; demonstran anarkis

## Abstract
Basically,  demonstration  is  a  form  of  expression  from  a  group  of  people  that contains demands for circumstances, reality, an overflow of awareness and even a form of critical national education. Regarding demonstrations without anarchy, in addition  to  improving  the public service system,  there needs  to be  awareness and  control  from  the  demonstrators  as  well  as  mutual  understanding  from  the police security so that no party feels disadvantaged and even becomes a victim of riots. According to the provisions of Article 1 of Law Number 9 of 1998 concerning

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Freedom  of  Expressing  Opinions  in  Public,  which  What  is  meant  by  freedom  of expression  is  the  right  of  every  citizen  to  express  his thoughts  orally,  in  writing, and  so  on  freely  and  responsibly  in  accordance  with  the  provisions  of  the applicable laws and regulations.

## Keywords: Criminal sanctions; anarchist demonstrators

## 1. Pendahuluan
Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengn tertib, sehingga tujuan hukum adalah untuk mencapai  kedamaian  dengan  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan didalam masyarakat. Namun saat ini, banyak perilaku melanggar hukum yang oleh  warga-warga  tertentu,  misalnya  kejahatan.  Semakin  banyak  yang merumuskan  tentang  perilaku  melanggar  hukum  merupakan  suatu  indikator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan (Soerjono Soekanto,2001).
Menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  merupakan  salah  satu  hak asasi manusia yang mana telah dijamin dalam Pasal 28  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan. Setiap  warga  negara  yang  diberikan  kebebas  untuk menyampaikan  pikiran secara  lisan,  tulisan  dan  sebagainya,  harus  tetap  menjaga  dan  memelihara seluruh  layanan  sosial  dan  kelembagaan  baik  infrastruktur  maupun suprastruktur  agar  tetap  terbebas  dari  penyimpangan  atau  pelanggaran hukum  yang  bertentangan  dengan  maksud,  tujuan  dan  arah  dari  proses keterbukaan  dalam  pembentukan  dan  penegakan  hukum.  Dengan  demikian, maka  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum  harus dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  sejalan  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ( Jefri
Martunas Oktavianus,2016).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  masyarakat  dapat  dengan  bebas mengeluarkan  aspirasi  mereka  di  muka  umum  baik  dengan  lisan  maupun tulisan  tanpa  ragu.  Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  tersebut  sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :  "Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan  mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan  keterangan  dan  pendapat  dengan  cara  apapun  juga  dan dengan tidak memandang batas-batas ( Jefri Martunas Oktavianus,2016). Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum,  yang  dimaksudkan dengan  Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga negara  untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  muka  umum  adalah dihadapan  orang banyak,  atau  orang  lain  termasuk  juga  di  tempat  yang  dapat  didatangi  dan atau dilihat setiap orang (Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998).
Demonstrasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara demonstratif di muka umum (Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998).
Jadi,  pada  dasarnya  aksi  demo  sendiri  adalah  wujud  aplikasi  dari  nilai Pancasila  sila  ke-4  yang  butir-butir  pengamalannya  mencakup  musyawarah
dalam  mengambil  keputusan  untuk  kepentingan  bersama.  Dengan  kata  lain demonstrasi  merupakan  suatu  yang  legal  untuk  dilakukan  oleh  berbagai elemen mayarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan  bentuk  ekspresi  yang  produktif  dari  sekelompok  orang  yang berisikan  tuntutan  atas  keadaan,  kenyataan,  luapan  kesadaran  dan  bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan (Maulida Fatimah,2017).
Pelaksanaan  demo  ini  sering  dilakukan  oleh  golongan  mahasiswa. Pelaksanaan  demo  tersebut  terjadi  diberbagai  tempat,  baik  di  tempat  publik hingga  di  depan  gedung  pemerintah  dan  aksi  demo  yang  dilakukan  sering berakhir  dengan  tindakan  anarkis.  Pada  dasarnya  demonstrasi  merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan,  luapan  kesadaran  bahkan  merupakan  bentuk  pendidikan  kritis kebangsaan  (Hariman  Siregar,2004).  Mengenai  demonstrasi  tanpa  adanya anarkis,  selain  memperbaiki  sistem  pelayanan  masyarakat  perlu  adanya kesadaran  dan  kontrol  dari  para  demonstran  serta  saling  pengertian  dari pihak  pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan.
Dalam  beberapa  kasus,  pihak  kepolisian  terpaksa  bertindak  tegas (represif)  demi  pihak  tertentu  yang  merasa  masih  punya  kepentingan  baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang  demonstrasi  yang  dilakukan,  dalam  upaya  mengatasi  massa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi (M.  Ryan  Syahbana,2013).
Membubarkan  atau  melarang  demonstran  saat  melakukan  unjuk  rasa yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  adalah  semata-mata  bukan  bermaksud untuk  membatasi  hak-hak  para  demonstran  dalam  menyampaikan  pendapat dimuka  umum,  melainkan  sikap  para  demosntran  yang  anarkis  yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil.
Menjadi  sangat  dilematis  ketika  kebebasan  mengeluarkan  pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Konstitusi ternyata dibatasi oleh Undang-Undang. Namun bukankah Undang-Undang  justru ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara  anarkis seperti apa yang  pernah  terjadi  pada  pertengahan  tahun  1998  dimana  demonstrasi berubah  menjadi  aksi  anarkis  yang  mengakibatkan  kerugian  harta  bahkan nyawa. 12
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah :  SANKSI PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG ANARKIS

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dimana  dalam  penelitian  normatif dikonsepsikan  sebagai  sesuatu  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  masyarakat  terhadap  apa  yang  dianggap pantas.  Penelitian  hukum  normatif  hanya  meneliti  peraturan  perundang- undangan,  dan  mempunyai  beberapa  konsekuensi,  dan  sumber  data  yang digunakan berasal data sekunder (Ronny Hanitijo  Soemitro,2003).
3. Pembahasan
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Demonstran Yang Anarkis Pada  dasarnya  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berbunyi: Kemerdekaan  berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Demo  yang dimaksud diasumsikan sebagai unjuk rasa  atau demonstrasi, yang merupakan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara  demonstratif  di  muka  umum  (Pasal  1 angka 8 Perkapolri 7/2012).
Pasal  23  huruf  e  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012) kemudian menyatakan  bahwa  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum dinyatakan  sebagai  bentuk  pelanggaran  apabila  berlangsung  anarkis,  yang disertai  dengan  tindak  pidana  atau  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.
Sedangkan  anarkis  yang  dimaksud  adalah  tindakan  yang  dilakukan dengan  sengaja  atau  terang-terangan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  mengakibatkan  kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa,  kerusakan  fasilitas  umum,  atau  hak  milik  orang  lain  Pasal  1  angka  8 Perkapolri 7/2012).
Prosedur  Penindakan  Pelaku  Anarkis  saat  Demonstrasi  Pelaku pelanggaran  dan  perbuatan  anarkis  dapat  ditindak  secara  hukum  (Pasal  24 ayat  (4)  Perkapolri  7/2012).  Tindakan-tindakan  yang  dapat  dilakukan mencakup:
a) menghentikan  tindakan  anarkis  melalui  himbauan,  persuasif,  dan edukatif;
b) menerapkan  upaya  paksa  sebagai  jalan  terakhir  setelah  upaya  persuasif gagal dilakukan;
c) menerapkan  penindakan  hukum  secara  profesional,  proporsional,  dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
d) dalam  hal  penindakan  hukum  tidak  dapat  dilakukan  seketika,  maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
e) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.
Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan  pertimbangan  kemungkinan  akan  terjadi  kerusuhan  yang  lebih  luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan. 18 Selanjutnya,  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  perlu  diperhatikan pihak  kepolisian  selama  melakukan  penanganan  tindakan  anarkis.  Pelaku pelanggaran  yang  telah  tertangkap  harus  diperlakukan  secara  manusiawi, tidak  dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual. 19 Sementara itu, polisi  yang  melakukan  tindakan  upaya  paksa  harus  menghindari  terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:
a) tindakan  aparat  yang  spontanitas  dan  emosional,  mengejar  pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
b) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c) tidak  patuh  dan  taat  kepada  perintah  penanggungjawab  pengamanan  di
lapangan sesuai tingkatannya;
d) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e) tindakan aparat  yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
f) melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penyidikan  perkara  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dapat dilakukan dengan prosedur:
1. penindakan langsung (tilang);
2. tindak pidana ringan;
3. penyidikan perkara cepat; dan
4. penyidikan perkara biasa.
Prosedur  penyidikan  perkara  biasa  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  terdapat  barang  bukti  terkait pelanggaran  berupa  demonstrasi  yang  anarkis,  prosedur  penyitaan  dilakukan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  29  ayat  (2)  dan  (3) Perkapolri 7/2012).
Sanksi Pidana Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23 Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP), yang selengkapnya  berbunyi: Barang  siapa  dengan  terang-terangan  dan  dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  enam bulan.
Tentang  pasal  ini,  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal , kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan  ini  memang  dimasukkan  ke  dalam  golongan  kejahatan  ketertiban umum (R. Soesilo2001).
Sebagai  informasi  tambahan,  seandainya  demonstrasi  dilakukan  di Jakarta,  di  samping  pelakunya  dapat  dijerat  pidana  berdasarkan  KUHP, perbuatan tersebut juga dilarang di dalam peraturan daerah. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum  (Perda  DKI Jakarta  8/2007).  Pasal  54 Perda DKI Jakarta 8/2007 berbunyi :
a) Setiap  orang  atau  badan  dilarang  merusak  prasarana  dan  sarana  umum pada  waktu  berlangsungnya  penyampaian  pendapat,  unjuk  rasa dan/atau pengerahan massa.
b) Setiap  orang  atau  badan  dilarang  membuang  benda-benda  dan/atau sarana yang digunakan pada, waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) di atas, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan. (Pasal 63 Perda DKI Jakarta 8/2007)

## 4. Kesimpulan
Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku demonstran yang anarkis, bahkan  jika  sampai  melakukan  perusakan  fasilitas  umum  adalah  Pasal  170
ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  selengkapnya berbunyi:  Barang  siapa  dengan  terang-terangan  dan  dengan  tenaga  bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  enam  bulan.  Tentang  penerapan  pasal  ini, menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal,  kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.
5. Daftar Pustaka
Buku Adrianus Meliala, Perilaku Kolektif dan  Tindakan Anarkis , (Jakarta: Indonesian Of Criminilogy, 2001)
Agus  M. Noor, Kewenangan  Satuan  Polisi, (Jambi:  Shultan  Thaha,  2009) Amir Syamsuddin, Intergritas Polisi Penegak Hukum , (Jakarta: Buku Kompas, 2008)
Barda  Nawawi, Masalah-Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , (Bandung: Citra Aditya, 2001) Bemmelen,  Mr.  J.M.  van, Hukum  Pidana  Hukum  Materiil,  Cet  ke-1, (Bandung: Bina Cipta, 2007)
Erma  Yulihastin, Sebagai  Polisi, (Jakarta:  PT.  Erlangga  Mahameru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016)
Hariman  Siregar, Hati  Nurani  Seorang  Demonstran ,  (Jakarta  :  Mantika media Utama, 2004)
Maulida  Fatimah, Demonstrasi  Menyampaikan  Pendapat  Terhadap Pemerintah,
(Depok: Uins Indonesia, 2017)
Nanang Mariono, Analisis Data Sekunder , (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010) Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2003)
R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . (Bogor: Politeia, 2001) Satjipto Raharjo. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia . (Jakarta :PT Kompas Media Nusantara. 2002)
------------, Penegak  Hukum  dan  Tinjauan  Sosiologis ,  (Yogyakarta:Genta Publishing, 2007)
Soerjono  Soekanto, Fungsi  Hukum  dan  Perubahan  Sosial .  (Bandung  :  Alumni,
2001)
Susanto  Priyohastono, Analisis  Data  Diskresi  Kepolisian  Republik Indonesia, (Depok: Aksara Prison, 2001)
Tri  Rahardjo, Kajian  Terhadap  Asas  Subsidiaritas  Dalam  Penegakan Hukum, (Semarang: Magister Hukum Soeghija Pranata, 2007) Vinny Nottrela, Tugas dan Wewenang Polisi , (Malang: Griya Pasca, 2009)

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang- Undang Nomor  9 Tahun 1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan,  dan  Penanganan  Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
M.  Ryan  Syahbana,  “ Penerapan  Prosedur Tetap  Polri  Dalam
Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki ”. Edisi 2 Vol. 1 Tahun 2013 Jefri  Martunas  Oktavianus,  “ Pencegahan  Tindak  Pidana  Dalam  Aksi  Unjuk Rasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan  Menyatakan  pendapat  Dimika  Umum  Diwilayah  Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru” .  Vol.III No.2 Tahun 2016. Wahyu  Hartanto  Gunawan,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Polisi  Yang Mengamankan  Para  Demonstran  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” . Vol.2 No.2 Tahun 2013.