## PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BERLOGO GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN)

## Agus Hariyanto
E-mail: agushariyanto030@gmail.com Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono E-mail: pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to examine the Legal Problems of Automated Teller Machine (ATM) Card Usage with National Payment Gateway (GPN) Logo. The research method used is normative legal research with the nature of prescriptive research. The research approach is the statute approach  and conceptual approach. The type of research data used is secondary data. The research data collection technique used is library research with deduction data analysis techniques.The results showed that the National Payment Gateway (GPN) which is a new product in Indonesian banking has several legal problems, that is creating potential fraud in the Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo and weak legal protection for customers in terms and conditions for making Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo. besides that the security system used in this interconnection card is unclear, and the potential for trade war.
Keyword: Legal Problems; Automated Teller Machines (ATM) card; National Payment Gateway (GPN)

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang problematika hukum penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data deduksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan produk baru di perbankan Indonesia mempunyai beberapa problematika hukum, yaitu menciptakan potensi fraud dalam transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan  lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), selain itu sistem keamanan yang digunakan dalam kartu interkoneksi ini belum jelas, dan yang adanya potensi perang dagang.
Kata Kunci: Problematika Hukum; Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi membawa dampak secara menyeluruh dalam kehidupan Indonesia, perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek termasuk dalam sistem perbankan yang melahirkan Anjungan Tunai Mandiri membuat segala transaksi menjadi semakin mudah, cepat, dan  efisien  tanpa  terhalang  ruang,  jarak,  dan  waktu  bagi  para  pealku  transaksi.  “ Technological advancement  has  not  only  affected  the  way  of  living  but  has  had  an  effect  on  the  way  people do their banking ”(Mwando, S. 2013:26). Saat ini kegiatan perbankan sudah demikian meluas dikalangan masyarakat, dalam menunjang peningkatan aktivitas perbankan ke arah yang lebih maju, tak terkecuali di Indonesia.
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
Anjungan Tunai Mandiri atau yang disingkat ATM merupakan salah satu perwujudan dari sistem komputerisasi yang merupakan bagian dari teknologi sistem informasi perbankan. “ ATM is an automated teller machine which is a computerized telecommunications device that provides the customers of a financial institution with access to financial transactions in a public space without the need for a human clerk or bank teller. In ATMs the customer is identified by inserting a plastic ATM card with a magnetic stripe or a plastic smartcard with a chip (that contains a unique card number and some security information).” (Kavita Hooda.2016:159).
Rasa nasionalisme tumbuh dan menghasilkan terobosan baru di bidang perbankan. Berbagai kerangka aturan dibuat oleh Bank Indonesia untuk merumuskan eksistensi perbankan menjadi lebih baik (Pujiyono, 2012: 2). Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional sebagai bentuk layanan ATM yang interkoneksi di Indonesia, Penggunaan kartu berlogo GPN merupakan terobosan dalam rangka menghilangkan fragmentasi layanan pembayaran ritel, sehingga  masyarakat  dapat  mengakses  layanan  sistem  pembayaran  yang  lebih  efisien  melalui interkoneksi dan interoperabilitas. Namun perlu disadari bahwa penggunaan kecanggihan teknologi tidak selamanya berjalan baik dan tanpa menimbulkan masalah, sebagai produk teknologi yang canggih, dengan semakin canggihnya sistem elektronik dalam penggunaan ATM itu ternyata tingkat hambatannya juga semakin canggih. begitu juga dengan penggunaan ATM berlogo GPN, selain banyak dirasakan manfaatnya tetapi juga menimbulkan problematika hukum yang muncul dari penggunaan ATM berlogo GPN tersebut, masalah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah bank pengguna layanan ATM ini.
Problematika merupakan suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah. Problem dalam kajian ilmu penelitian sering didefinisikan adanya kesenjangan antara harapan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang dihasilkan. ATM berlogo GPN yang merupakan produk baru di dunia perbankan di Indonesia, tentunya mempunya beberapa problematika, problematika hukum merupakan pengesahan suatu kasus karena adanya kekosongan hukum, yaitu adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut sehingga penulis ingin membahas problematika hukum penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah  penelitian  hukum  normatif. Sifat  penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif yang dapat terlihat permasalahan yang akan dibahas mengenai Problematika Hukum Nasionalisasi kartu Anjungan Tunai Mandiri di Indonesia. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deduksi.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
ATM berlogo GPN yang merupakan produk baru di dunia perbankan di Indonesia, tentunya mempunya beberapa problematika, Problematika selalu berbicara tentang efektif atau tidak pelaksanaan peraturan yang diterapkan, masalah dalam pelaksanaan hukum terjadi karena ada peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi. Hal tersebut tentunya penting untuk dibahas karena menyangkut kepentingan berbagai pihak, adapun Problematika hukum ATM berlogo GPN yaitu sebagai berikut:
1.  Menciptakan potensi fraud dalam transaksi ATM berlogo GPN
Kewajiban kepemilikan minimal satu kartu GPN untuk setiap nasabah akan berdampak pada banyaknya kartu ATM yang terbit di Indonesia, hal tersebut tentunya menyebabkan
banyaknya kartu yang dormant . Dijelaskan dalam pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional bahwa Setiap transaksi pembayaran domestik wajib diproses melalui GPN. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kartu yang beredar di Indonesia tentunya dengan dengan banyaknya kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif, selain itu juga menyebabkan kerawanan terjadinya fraud . fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bang dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan fraud menurut black law dictionary merupakan kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, yang biasanya berupa kesalahan namun dalam beberapa kasus merupakan suatu kejahatan.
Seseorang dapat melakukan fraud karena dilandasi tiga hal yaitu kesempatan atau insentif, dan rasionalisasi. Ketiganya saling mendukung satu sama lain dan membentuk pilar yang disebut segitiga fraud (Maylia Pramono Sari, Sukirman, 2013: 206), berikut penjelasan segitiga fraud :
a. Tekanan
Tekanan berasal dari keinginan seseorang untuk memuaskan diri sendiri, tekanan juga bisa diartikan untuk memperbaiki suatu keadaan yang dianggap telah merugikan dirinya ataupun perusahaannya. Hal tersebut yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud demi kepuasan pribadi maupun golongan.
b. Kesempatan
banyaknya kartu yang beredar membuat pengawasan internal terhadap pengguna ATM akan lemah serta pengelolaan manajemen yang kurang memadai memberikan peluang bagi pelaku fraud untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bang dan/atau menggunakan sarana ATM, tentunya hal tersebut membuat kerugian baik bagi nasabah. Kewajiban pemrosesan transaksi domestik secara eksklusif melalui GPN juga membatasi peran perusahaan switching di luar GPN hal tersbut juga menyebabkan switching lain tidak dapat memberikan keamanan terhadap nasabah pengguna ATM berlogo GPN.
c. Rasionalisasi Para pelaku fraud biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menutupi tindakan mereka, dengan banyaknya kartu yang beredar belum dilihat sebagi solusi efektif dan positif, justru hal tersebut menyebabkan peluang bagi pelaku fraud untuk memanipulasi kejahatan mereka, dengan terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN karena adanya kewajiban kepemilikan kartu tersebut sehingga membuat tindakanyang mereka lakukan seolah-olah tidak terlihat oleh perbankan.
2.  Lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu ATM berlogo GPN
Nasabah perbankan diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk
melindungi kepentingan nasabah dari penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian (Sri Magfirah Indriani,dkk, 2016:3).
Di dalam perjanjian pembuatan rekening ATM berlogo GPN, terdapat ketentuan dan syarat-syarat umum mengenai tabungan pada suatu bank, nasabah yang melakukan transaksi melalui ATM secara otomatis akan tunduk pada ketentuan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini setiap bank ada perbedaan dalam memberikan klausula syarat dan ketentuan pembuatan kartu ATM berlogo GPN namun syarat dan ketentuan yang berkisar sebagai berikut:
a.  Segala kerugian atas penyalahgunaan kartu ATM berlogo GPN dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan penabung termasuk akibat dari hilangnya kartu menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
b.  Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas transaksi yang dilaksanakn dengan menggunakan kartu ATM berlogo GPN.
c.  Penggunaan katu tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum pada ketentuan penggunaan kartu ATM.
d.  Kartu ATM tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun, kecuali ada phal yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
e.  Kewajiban untuk tidak memberitahukan PIN ( Personal Identification Number ) dan tidak memberitahukan kepada orang lain.
Problematika timbul ketika tidak tercantumnya tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah terkait kerugian dalam pemakaian produk ATM, sehingga dalam hal ini dapat membingungkan nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah (Hermansyah,2011:146). Munculnya problematika yang berkaitan dengan hak-hak nasabah sebagai nasabah perbankan dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu ATM berlogo GPN dapat dikatakan merupakan permasalahan kesenjangan antara apa yang diharapkan konsumen dengan kenyataan yang diberikan perbankan, Hal tersebut merupakan hambatan dalam penegakan perlindungan hak nasabah, karena posisi bank lebih kuat dibandingkan nasabahnya.
3.  Sistem keamanan yang belum jelas Sistem keamanan diartikan sebagai satu-kesatuan bagian yang membentuk suatu produk yang digunakan untuk mencegah, mengamankan, dan melindungi data didalamnya. Bank Indonesia menetapkan National Standard Indonesian Chip Specification (NSICCS) sebagai sistem keamanan kartu ATM berlogo GPN yang akan menggantikan magnetic strip yang selama ini tersemat dalam kartu ATM di Indonesia. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesoia nomor 13/22/DASP , National Standard Indonesian Chip Specification merupakan sistem keamanan baru berteknologi chip yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Meski teknologi Chip merupakan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan magnetic strip, namun Chip yang digunakan dalam GPN belum dipastikan keamanannya. Perusahaan yang saat ini bertanggungjawab terhadap sisitem keamanan GPN tidak memiliki spesialisasi terhadap keamanan informasi, penanggungjawab sistem keamanan di GPN adalah lembaga switching yang terdiri dari 4 perusahaan yaitu Artajasa, Rintis, Alto, dan Jalin tanpa bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, padahal BSSN merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk melindungi keamanan informasi dan siber.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  didefinisikan  sebagai  lembaga  non  kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan korrdinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan
bahwa BSSN memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
Masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga untuk kepentingan bank penyelenggara itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan (Nasser Atorf, 2002:34). Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu tentu suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh. Peningkatan standar keamanan ini belum disadari betul oleh pihak bank dan pemerintah terkait sehingga pengawasan keamanan informasi masih rendah, hal tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki tujuan yang tidak baik dengan cara-cara tertentu yang bertujuan mengambil keuntungan dari hadirnya ATM berlogo GPN yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah karena National Standard Indonesian Chip  Specification (NSICCS) belum memiliki stardarisasi yang artinya apa yang digunakan sebagai standar dan kejelasan standarisasi sistem keamanan data maupun sistem keamanan jaringannya hingga sumber daya manusia yang belum dijelaskan secara rinci.

## 4.  Potensi lahirnya perang dagang
Perang dagang merupakan keadaan ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat memberlakukan balasan terhadap Indonesia akibat belakunya Gerbang Pembayaran Nasional yang tentunya akan menggantikan dominasi Amerika Serikat dalam sektor Perbankan di Indonesia. “ When governments  meet  in  the  international  arena,  their  actions  reflect  the  political  situations  at home. Previous studies of trade relations have focused on governments that are immune from political pressures and that act as benevolent servants of the public interest” (Gene M. Grossman Elhanan Helpman. 1995:676).
GPN yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang kurang baik dari otoritas Amerika Serikat, ahkan pemerintah Amerika Serikat memberikan peringatan perang dagang terhadap Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengkajian ulang terhadap produk-produk ekspor dari Indonesia yang masuk dalam GSP (Generelized System of Preferences) . Generalized System Of Preferences (GSP) merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi potongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima, hal ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang. Kehadiran GPN dengan segala sistem dan aturannya memang membuat ruang gerak bisnis Visa dan Mastercard di Indonesia terbatas, terutama untuk transaksi kartu debit di dalam negeri. Namun, dari sisi jangkauan, jelas Visa dan Mastercard jauh lebih luas dibandingkan dengan GPN. Dalam pandangan pemerintah Amerika Serikat, sistem GPN dianggap sebagai ancaman bagi Visa dan Mastercard yang sebelumnya menjadi primadona layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Faktanya memang GPN merugikan dua provider jasa keuangan asal Amerika Serikat, yaitu Visa dan Mastercard.
Dampak adanya perang dagang yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia, dengan Amerika Serikat yang akan mengevaluasi 124 produk ekspor Indonesia yang menerima pemotongan bea masuk dalam Generalized System of Preferences (GSP) , hal tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap produsen di Indonesia yang menjual barangnya keluar negeri, dengan adanya dampak tersebut tentunya tidak selaras dengan harapan pemerintah Indonesia yang akan memasarkan produknya di tingkat internasional, dengan pemberlakuan tersebut otomatis perekonomian di Indonesia juga akan melambat. Dampak lain yang dirasakan Indonesia yaitu perang dagang akan mempengaruhi rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan harus menghitung jalur produksi, distribusi dan biayanya.

## D. Simpulan
ATM berlogo GPN yang merupakan produk baru di perbankan Indonesia mempunyai beberapa problematika hukum, diantaranya yaitu yang pertama, menciptakan potensi fraud dalam transaksi ATM berlogo GPN, yang kedua mengenai lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu ATM berlogo GPN, selain itu sistem keamanan yang digunakan dalam kartu interkoneksi ini belum jelas, dan yang terakhir adanya potensi perang dagang dengan pemberlakuan kartu interkoneksi ini.

## E. Saran
Kepada Bank Indonesia, hendaknya secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan ATM berlogo GPN yang akan beroprasi sebagai kartu transksi domestik di Indonesia. Problematika nasionalisasi kartu ATM di Indonesia membuktikan bahwa banyak yang harus dibenahi dalam upaya nasionalisasi kartu ATM di Indonesia.

## F.  Daftar Pustaka
Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Gene  M.  Grossman  Elhanan  Helpman.  1995.  “Trade  Wars  and  Trade  Talks”. Journal of Political Economy. vol. 103, no. 4. The University of Chicago.
Kavita  Hooda.  2016.  “ATM  Security” International  Journal  of  Scientific  and  Research  Publications,
Volume 6, Issue 4 , ISSN 2250-3153.
Nasser Atorf.  2002.  “Internet  Banking  di  Indonesia”. Jurnal Manajemen Teknologi, Vol I. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Maylia Pramono Sari, Sukirman. 2013. “Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle” . jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2 . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Mwando, S. 2013. “Contribution of agency banking on financial performance of commercial banks in Kenya”. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(20), 26-34.
Pujiyono. 2012. “Implementasi Single Presence Policy (SPP) bagi Dunia Perbankan dalam Perspektif Undang Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Yustisia Vol.1. Jurnal Yustisia Vol. 6 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Satrio Pradana Devanto. 2018. “Internet Banking (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk)”. Jurnal Privat Law Volume 6 Nomor 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sri  Magfirah  Indriani,  Budiharto,  Rinitami  Njatrijani.  2016.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah Bank dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka”. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4 .Semarang: Universitas Diponegoro.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ( National Payment Gateway ).
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.