## MANAJEMEN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS
Oleh:
Saraswati Ayudina Permana saraswatiayudina@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis
Berdasarkan  observasi  awal  yang  penulis  lakukan  di  Kecamatan  Sadananya  bahwa  manajemen bencana yang dilakukan  oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis belum cukup  efektif.Hal  ini  karena  BPBD  Kabupaten  Ciamis  kekurangan  sumber  daya  manusia kemudian  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  masih  kurang  dan  yang  terakhir  karena  tidak efektifnya  waktu  dalam  penanggulangan  bencana  yang  dilakukan.Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalahdeskriptif  kualitatif  yang  artinya  dimana  rangkaian  kegiatan  untuk memperoleh data itu bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu kemudian hasilnya lebih menekankan  makna.  Di  sini,  peneliti  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  karena penelitian  ini  mengeksplor  fenomena  proses  bagaimana  manajemen  bencana  itu  dilakukan  oleh BPBD  Kabupaten  Ciamis,  kemudian  bagaimana  hambatan  yang  dirasakannya  serta  upaya  yang telah  dilakukan  BPBD  Kabupaten  Ciamis  sendiri  guna  mengurangi  hambatannya.Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  manajemen  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Ciamis  pada  tahapan pra  bencana  dapat  terlaksana  cukup  baik  dikarenakan  adanya  kesiapsiagaan  petugas  sewaktu- waktu  terjadi  bencana  namun  bagian  mitigasi  dengan  memasang  spanduk-spanduk  himbauan belum  dapat  terlaksana,  kemudian  saat  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana  itu  semua  pekerjaan dilakukan  sesuai  dengan  alur  yang  ada  pada  Standar  Pelayanan  Publik  yang  ada  di  BPBD Kabupaten Ciamis, namun sayangnya walaupun pekerjaan dilakukan sesuai dengan alur SPP yang berlaku  pada  waktu  pelaksanaannya  tidak  dapat  sesuai  dengan  yang  dicantumkan  pada  SPP. Terakhir dalam hal SDM yang dimilki pun BPBD Kabupaten Ciamis masih kekurangan sehingga terkadang pekerjaan yang dilakukan para pegawai pun melebihi tupoksinya masing-masing.
Kata kunci: Manajemen Bencana, BPBD Kabupaten Ciamis

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Bencana    dapat  diartikan  sebagai  suatu kejadian  yang  secara  alami  maupun  karena  ulah manusia, terjadi secara mendadak atau berangsur- angsur, dan menimbulkan akibat yang merugikan,  sehingga  masyarakat  dipaksa  untuk melakukan  tindakan  penanggulangan.  Indonesia adalah  salah  satu  negara  di  dunia  yang  rawan akan  bencana.  Hal  ini  disebabkan  karena  secara geografis, Indonesia berada diantara dua
Samudera  yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera Pasifik,  sehingga  akibatnya  rawan  terkena bencana  Tsunami.  Wilayah  Indonesia  dikenal juga  sebagai  wilayah  tektonik  (lempeng)  aktif, hal  itu  disebabkan  karena  Indonesia  berada  di tiga lempeng tektonik aktif utama, yaitu “Eurasia di  sebelah  utara,  Samudera  Hindia-Australia  di sebelah  selatan  dan  lempeng  Pasifik  di  timur.” (Kusumasari,  2014:  74).  Beberapa  peristiwa bencana  yang  terjadi  di  Indonesia  diantaranya meliputi  gempabumidan  tsunami  di  Aceh padatahun  2004,  gempabumidan  tsunami  di PulauNiastahun 2005, gempabumi di Yogyakarta
tahun  2006.  Perisiwa  itu  cukup  menjadi  bukti bahwa  Indonesia  adalah  wilayah  yang  rawan akan  bencana.  Fakta  inilah  yang  kemudian mendasari  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  di Indonesia.
Di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana, dirumuskan tentang pengertian bencana dan  jenis-jenis  bencana  yang  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
1. Bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau faktor  non  alam  maupun  faktor  manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dalam  undang-undang  ini  dijabarkan  juga jenis-jenis bencana yang dikelompokan menjadi  3  (tiga)  jenis,  yaitu:  bencana  alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
3. Bencana  alam  didefinisikan  sebagai  bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin topan, dan tanah longsor.
4. Bencana  non  alam  adalah  bencana  yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa  non  alam  yang  antara  lain  berupa gagal  teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi  konflik  sosial  antar  kelompok  atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Dari  pengertian  dan  jenis-jenis  bencana diatas, bisa dikatakan bahwa bencana dapatmemiliki dampak yang serius dan menimbulkan  kerusakan  baik  itu  dibidang ekologi,  ekonomi,  dan  kerusakan–kerusakan lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan  manusia  dan lingkungannya.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  maka Pemerintah Indonesia berusaha melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana yang  terjadi,  dengan  cara  membuat  suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan  bencana  yang  diberi  nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  dan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan  Bencana,  yang  merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana. Pembentukan lembaga penanggulangan bencana  ini  diharapkan  dapat  melindungi masyarakat  dari  bencana  dan  juga  dapat mengurangi  resiko  bencana.  Selain  di  tingkat pusat,  lembaga  penanggulangan  bencana  juga dibentuk  di  daerah-daerah,  yang  diberi  nama Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  atau yang  disingkat  dengan  BPBD  yang  tersebar  di seluruh  daerah  di  Indonesia  dan  salah  satunya berada di Kabupaten Ciamis.
Kabupaten  Ciamis  merupakan  salah  satu daerah  yang  berada  di  Wilayah  Provinsi  Jawa barat,  yang  memiliki  karakteristik  geografis yaituberupa  pegunungan  terutama  di  wilayah utara dan di dikelilingi oleh aliran sungai terutam di wilayah selatan, sehingga menjadikan Kabupaten  Ciamis  menjadikan  daerah  yang rawan  akan bencana.   Hal inilah  yang  mendasari dibentuknya  Badan  Penanggulangan  Bencana
Daerah  Kabupaten  Ciamis  yang  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  3 Tahun  2010  tentang  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Ciamis.  Tugas  dan fungsi  dari  BPBD  adalah  melakukan  koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaksanakan komando penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dan pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Ciamis. Selanjutnya  potensi  ancaman  bencana  yang sering terjadi di Kabupaten Ciamis adalah berupa gempa  bumi,  tanah  longsor/keretakan  tanah, banjir, angin ribut/puting beliung, dan kebakaran.
Hal  ini  dikarenakan  letak  georgafis Kabupaten  Ciamis  yang  terdiri  dari  mayoritas pegunungan  dan  struktur  tanah  yang  labil, dimana  potensi  ancaman  bencana  ini  terdapat  di daerah Ciamis bagian utara. Dengan mempertimbangkan  potensi  ancaman  bencana yang  muncul  maka  diperlukan  manajemen bencana    yang  baik  dan  terencana  untuk meminimalkan  resiko  terjadinya  bencana.  Pada praktiknya  BPBD  yang  meliputi  kegiatan menganalisis  pra  bencana,  saat  bencana  dan pasca  bencana  yang  disesuaikan  dengan  keadaan lingkungan  di  sekitarnya.  Manajemen  bencana merupakan  proses  dinamis  tentang  bekerjanya fungsi-fungsi  manajemen  seperti  perencanaan, pengorganisasian,
aktuating (pengarahan/penggerakan), dan pengawasan. Dengan  kondisi  di  atas,  maka  Kecamatan
Sadananya berpotensi terhadap terjadinya bencana  seperti  tanah  longsor.  Adapun  bencana yang  pernah  terjadi  dalam  skala  yang  relatif cukup besar yaitu Gempa Bumi yang mengakibatkan  kerugian  baik  korban  nyawa  dan kerugian materi yang cukup besar.
Melihat  topografi  Kecamatan  Sadananya  ini maka  diperlukan suatu  manajemen bencana  yang baik  agar  dapat  meminimalisir  resiko  bencana yang  ditimbulkan.  Berdasarkan  hasil  observasi untuk penelitian di Wilayah Kecamatan Sadananya terlihat bahwa pelaksanaan manajemen  bencana  masih  belum  berjalan dengan efektif.

## B. LANDASAN TEORITIS
Mengenai  pengertian  manajemen  bencana, Nurjanah et  al .  (2013:  42)  mengemukakan bahwa: Manajemen bencana (disaster management) adalah  ilmu  pengetahuan yang  mempelajari  bencana  beserta  segala aspek  yang  berkaitan  dengan  bencana, terutama  risiko  bencana  dan  bagaimana menghindari  risiko  bencana.  Manajemen
bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya  fungsi-fungsi  manajemen  yang meliputi  dari  perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Sedangkan menurut W. Nick Carter (dalam Nurjanah et  al ,  2013:  44)  definisi  manajemen bencana  yaitu: ‘An  applied  science  which  seeks, by  the  systematic  observation  and  analysis  of disasters,  to  improve  measures  relaitng  to prevention,  mitigation,  preparedness,  emergency response and recovery.’
Dalam wikipedia, Emergency Management (2007) diartikan sebagai berikut:
Penanggulangan  bencana  adalah  proses yang terus menerusdimanasetiapindividu,kelompok,danmas yarakatberusahamengatasi risiko untuk menghindari  atau  memperbaiki  dampak  dari suatu  bencana  yang  dihasilkan  dari  suatu musibah. Shaluf   (Kusumasari, 2010:19)
mendefinisikan  manajemen  bencana  sebagai ‘Istilah  kolektif    yang    mencakupsemua  aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan  sebelum  bencana  dan  setelah bencana  yangmungkin  juga  merujuk  pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana.’ Kusumasari (2014: 19-20) mengungkapkan bahwa:
Manajemen  bencana  meliputi  rencana, struktur,  serta  pengaturan  yang  dibuat  dengan melibatkan  usaha  dari  pemerintah,  sukarelawan, dan  pihak-pihak  swasta  dengan  cara  yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh  kebutuhan  darurat.  Oleh  karena  itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan,  pengorganisasian,  dan  mobilitas sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  menangani semua  fase  bencana sebagai  peristiwa  alam  yang unik.
Sedangkan National Fire Protection Association (NFPA) 1600: Standard on Disaster/Emergency  Management  andBusiness Continuity Programs (Soehatman Ramli, 2010:10)  mendefinisikan  manajemen  bencana adalah  ‘Upaya  sistematis  komprehensif  untuk menanggulangi  semua  kejadian  bencana  secara cepat,  tepat,  dan  akurat  untuk  menekan  korban dan kerugian yang ditimbulkannya.’
Dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh  pemerintah,  relawan,  dan  pihak-pihak swasta dalam merespon terjadinya bencana mulai
dari  sebelum  terjadinya  bencana  hingga  setelah terjadinya bencana.

## Tahapan Manajemen Bencana
Menurut  Nurjanah etal .  (2013:99-101),  kegiatan penyelenggaraan  manajemen  bencana  dapat dibagi dalam 3(tiga)fase atau tahapan, yaitu:
a. Pra-Bencana Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana pada  tahap  pra-bencana  meliputi:  (1)  dalam situasi  tidak  terjadi  bencana  dan  (2)  dalam situasi  terdapat  potensi  terjadinya  bencana. Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana dalam  situasi  tidak  terjadi  bencana  meliputi: (1) perencanaan penanggulangan bencana, (2) pengurangan  risiko  bencana,  (3)  pencegahan,
(4) pemanduan dalam perencanaan pembangunan,  (5)  persyaratan  analisis  risiko bencana,  (6)  pelaksanaan  dan  penegakan  tata ruang,  (7)  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  (8) persyaratan  standar  teknis  penanggulangan bencana.  Penyelenggaraan  penanggulangan bencana  dalam  situasi  terdapat  potensi  terjadi bencana,  kegiatan  yang  dilakukan  adalah:  (1) kesiapsiagaan,  (2)  peringatan  dini,  dan  (3) mitigasi bencana.
b. Tanggap Darurat Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana pada  saat  tanggap  darurat  bencana  meliputi: (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, (2) penentuan status  keadaan darurat bencana,
(3)  penyelamatan  dan  evakuasi  masyarakat terhadap  masyarakat  terkena  bencana,  (4) pemenuhan kebutuhan dasar, (5) perlindungan terhadap  kelompok  rentan,  (6)  pemulihan dengan segera sarana dan prasarana.
Pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  terhadap lokasi  dan  sumber  daya,  dilakukan  untuk mengidentifikasi: (a)  cakupan lokasi bencana, (b)  jumlah  korban,  (c)  kerusakan  sarana  dan prasarana,  (d)  gangguan  terhadap  fungsi pelayanan  umum  serta  pemerintahan,  dan  (e) kemampuan  sumber  daya  alam  maupun buatan.
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan  pelayanan  kemanusiaan  yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah  melalui  upaya:  (a)  pencarian  dan penyelamatan korban, (b) pertolongan darurat, dan  (c)  evakuasi  korban  ke  tempat  aman  atau ke tempat penampungan sementara.
c. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  korban bencana meliputi: (a) kebutuhan air bersih dan sanitasi,  (b)  pangan,  (c)  sandang,  (d) pelayanan kesehatan, (e) pelayanan psikososial,  (f)  penampungan  tempat  hunian.
Penanganan  masyarakat  dan  pengungsi  yang terkena  bencana  dilakukan  dengan  kegiatan meliputi:  pendataan,  penempatan  pada  lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perlindungan  terhadap kelompok rentan dilakukan  dengan  memberikan  pelayanan berupa  penyelamatan,  evakuasi,  pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok  yang  rentan  terdiri  atas:  (a)  bayi, balita,  dan  anak-anak,  (b)  ibu  yang  sedang mengandung  atau  menyusui,  (c)  penyandang cacat, dan (d) orang lanjut usia.
d. Pasca Bencana Setelah  terjadi  bencana  dan  selesainya  masa tanggap  darurat,  diharapkan  korban  bencana atau  pengungsi  (jika  ada  pengungsi)  kembali ke  rumah/tempat  asal  dimana  mereka  tinggal. Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan rehabilitasi  yaitu  kegiatan  yang  bertujuan untuk  mengembalikan  kondisi  daerah  yang terkena  bencana  yang  serba  tidak  menentu  ke kondisi  normal  yang  lebih  baik,  agar kehidupan  dan  penghidupan  mereka  dapat berjalan  kembali.  Ini  berlaku  untuk  korban bencana/pengungsi  yang  bisa  kembali  ke tempat semula dimana mereka tinggal. Dalam hal  ini  tidak  memungkinkan  untuk  kembali, bisa  ditempuh  jalan  lain  misalnya  melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun non-fisik.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan teori  Manajemen  Bencana  yang  diungkapkan oleh  Nurjanah etal .  (2013:  99-101)  dimana manajemen  bencana  terbagi  menjadi  tiga tahap,  yaitu  Pra  Bencana,  Tanggap  Darurat, dan Pasca Bencana.

## C. METODE PENELITIAN C.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong,  2002) mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai ‘Penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis,  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.’ C.2 Waktu dan Tempat Penelitian Waktu penelitian dilakukan mulai dari 02 Februari sampai dengan 31 Juli 2018, dan tempat yang  digunakan  sebagai  objek  penelitian  ini adalah  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten Ciamis.
C.3 Subjek Penelitian Informan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
1. Kepala  Pelaksana  BPBD  Kabupaten  Ciamis,
sebanyak 1 orang: 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  BPBD  Kabupaten  Ciamis, sebanyak 1 orang;
3. Kepala    Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
4. Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
5. Kasubag Program, sebanyak 1 orang;
6. Kepala Seksi Pencegahan, sebanyak 1 orang;
7. Kepala  Seksi  Kesiapsiagaan,  sebanyak  1 orang;
8. Kepala Seksi Logistik, sebanyak 1 orang;
9. Kepala Seksi Rehabilitasi, sebanyak 1 orang.

## C.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  langkah penting  dalam  sebuah  penelitian,  oleh  karena  itu seorang peneliti dituntut terampil dalam mengumpulkan  data  yang  valid  dan  benar-benar menjadi  data  yang  jenuh.  Pengumpulan  data adalah  prosedur  yang  sistematis  dan  standar untukmemperoleh  data  yang  diperlukan.  Dalam penelitian  ini  peneliti  akan  melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan (library research). Menurut Sugiyono (2012:291) adalah:
Berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan  referensi lain  yang  berkaitan  dengan  nilai,  budaya  dan norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial yang  diteliti,  selain  itu  studi  kepustakaan sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.
a. Studi  literatur  yaitu   melakukan  pencarian terhadap  berbagai  sumber  tertulis,  baik berupa  buku-buku,  arsip,  majalah,  artikel, dan  jurnal,  atau  dokumen-dokumen  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan  ini  dijadikan  rujukan  untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada.
b. Studi  dokumentasi  yaitu  memperoleh  data sekunder  dari  laporan,  dokumen,  literature dan  hasil  penelitian  sejenis  yang  berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Untuk menentukan  apakah  dokumen  itu  layak atau  tidak  untuk  dijadikan  sumber  data maka  harus  melakukan  kritik  internal  dan kritik eksternal yaitu :
1) Kritik internal harus berusaha mengkaji dan  menelaah  secara  seksama  tentang materi-materi dokumen tersebut
mengenai  keaslian  dan  kebenarannya, serta  harus  diperhatikan  apakah  materi tersebut  masih  layak  digunakan  atau tidak.
2) Kritik  eksternal  mencoba  mengkaji, menelaah  tentang  orang  atau  lembaga
yang  membuat  dokumentasi  tadi,  harus dilihat  ada  tidaknya  lembaga  yang menerbitkan  naskah  atau  dokumen tersebut.
2. Studi  lapangan (field  research) yaitu  meneliti secara langsung variabel-variabel yang
dijadikan obyek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut :
a. Observasi  partisipatif,  peneliti  terlibat dengan  kegiatan  sehari-hari  orang  yang sedang  diamati  atau  yang  digunakan sebagai  sumber  data  penelitian.  Sambil melakukan pengamatan, peneliti melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
b. Wawancara,  yaitu percakapan itu dilakukan oleh  dua  belah  pihak,  yaitu  pewawancara ( interviewer )  yang  mengajukan  pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Esterberg(dalam  Sugiyono,  2014:  386-387) membagi  wawancara  kedalam  tiga  jenis, yaitu: a. Wawancara terstruktur (Structured
Interview) ; b. Wawancara  semistruktur (Semistructure
Interview) ;
c. Wawancara terstruktur (Unstructured Interview) . Jenis  wawancara  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur  adalah  wawancara    dimana peneliti  menggunakan  pedoman  wawancara yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan lengkap  untuk pengumpulan  datanya. Tujuan penulis  menggunakan  metode  ini,  untuk memperoleh  data  secara  jelas  dan  konkrit tentang  manajemen  bencana  oleh  BPBD Kabupaten  Ciamis  di  Wilayah  Kecamatan Sadananya.
3. Triangulasi
Sugiyono  (2014:397)  mengatakan  bahwa trianggulasi diartikan sebagai “Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.” Trianggulasi  teknik,  berarti  peneliti
menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda  untuk  mendapatkan  data  dari
sumber  yang  sama.  Peneliti  menggunakan observasi  partisipatif,  wawancara  mendalam, dan  dokumentasi  untuk  sumber  data  yang sama secara serempak.

## C.5 Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles dan  Huberman  (1992:16)  yang  terdiri  atas  tiga alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan yaitu:reduksi data, penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Adapun  langkah- langkah  dalam  melakukan  analisis  data  yakni sebagai berikut:
1. Reduksi data Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal- hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya. Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas, dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 2. Data display (Penyajian data) Miles and Huberman dan Saldana (2014:32)menyatakan ‘Penyajian data
merupakan  upaya  penyusunan  sekumpulan informasi  ke  dalam  suatu  bentuk  yang  padu.’ Dengan  melihat  penyajian  data,  akan  dapat dipahami apa saja yang sedang terjadi dan apa yang  harus  dilakukan  selanjutnya.  Setelah dilakukan reduksi data, peneliti menyusun dan menyajikan  data  terkait  dengan  Manajemen Bencana  oleh  BPBD  Kabupaten  Ciamis  di Wilayah Sadananya.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi Penarikan  kesimpulan  merupakan  langkah akhir  dalam  pembuatan  suatu  laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untukmencari atau memahami makna, keteraturan  pola-pola  penjelasan,  alur  sebab akibat  atau  proposisi.  Sebelum  peneliti menarik  kesimpulan  dari  penelitian  ini, peneliti  memiliki  kesimpulan  awal  terlebih dahulu.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah bila  tidak  ditemukan  bukti  yang  kuat  atau mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  awal yang  dibuat  ternyata  didukung  oleh  data-data yang  diperoleh  selanjutnya,  yaitu  bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke  lapangan  dan  mengumpulkan  data.  Disini peneliti  telah  melakukan  verifikasi  dari  data dan  bukti–bukti  yang  didapat  dari  informan untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini..
D. HASIL DAN PEMBAHASAN D.1 Manajemen Bencana Oleh BPBD Kabupaten  Ciamis  di  Kecamatan  Sadananya Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah dilakukan,  bahwa  Manajemen  Bencana  oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Wilayah Kecamatan Sadananya  belum  dapat  berjalan  dengan  efektif, ini dikarenakan sarana dan prasarana yang berada di  BPBD  Kabupaten  Ciamis  memang  masih belum  lengkap,  kemudian  kapasitas  SDM  dan juga  SDM  yang  masih  kurang  sehingga  tidak memungkinkan  untuk  melakukan  Manajemen Bencana  dengan  baik.  Ada  pula  mengenai    hal SDM  di  BPBD  Kabupaten  Ciamis  memang masih  terbatas  sehingga  kinerja  BPBD  belum dapat dilakukan secara maksimal.
D.2  Hambatan  didalam  Manajemen  Bencana Oleh  BPBD  Kabupaten  Ciamis  di  Kecamatan Kabupaten Ciamis Dalam melaksanakan manajemen bencana, BPBD  Kabupaten  Ciamis  tidak  terlepas  dari hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan yang dihadapi BPBD
Kabupaten  Ciamis  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
1. Belum  memadainya  kinerja  aparat  dan kelembagaan  penanggulangan  bencana,  hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas  dan  kualitas  sumberdaya  aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  wawancara bersama Maulana A. Suhandi yaitu: “Masalah  SDM  karena  tidak  adanya  sarjana yang berasalkan  dari program studi  mengenai teknik  kebencanaan  dan  jumlah  PNS  yang berkurang.”
2. Masih  rendahnya  kesadaran  terhadap  risiko bencana  dan  masih  rendahnyapemahaman terhadap  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi bencana.  Permasalahan  ini  dikarenakan:  (1)
Keterbatasan jaringan
informasi dan komunikasi  yang  efektif  dalam  penyebaran informasi  kebencanaan  kepada  masyarakat; (2)  Belum  terintegrasinya  pengurangan  risiko bencana  dalam  perencanaan  pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3)
Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD. Itu  pun  sesuai  dengan  apa  yang  disebutkan oleh  Maulana A. Suhandi pada saat wawancara yaitu: “Kapasitas masyarakat masih rendah
dikarenakan  mereka  masih  awam  sehingga kemampuannya belum sampai pada pengurangan resiko bencana, kemudian payung  hukum  yang  dimilikinya  pun  masih
belum  kuat.  Karenanya  apabila  BPBD Kabupaten  Ciamis  akan  melakukan  suatu kegiatan  terkadang  terhambat  akibat  hal tersebut.”
3. Belum  adanya  koordinasi  yang  efektif  baik antar  unit/institusi  Pemerintah  Pusat,  antara
Pemerintah  Provinsi  dengan  Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku  kepentingan  lainnya  seperti  badan usaha  swasta,  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat; 4. Masih  kurangnya  keterlibatan  aparatur  dalam penentuan kebijakan yang diambil
(program/kegiatan) itu dikarenakan kurangnya sumber  daya  kemudian  sarana  dan  prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ciamis;
5. Besarnya  kebutuhan  pengembangan  kapasitas dalam penanggulangan bencana karena keterkaitan  dengan  lembaga/instansi    dalam hal pengelolaan lingkungan berbasis manajemen resiko bencana sedangkan Pembentukan  FPRB  serta  Desa  Tangguh, merupakan  kerjasama  serta  di  fasilitasi  oleh NGO (IOM).
Keseluruhan  hambatan  tersebut  berdasarkan hasil  studi  kepustakaan  yangdilakukan  oleh peneliti  di  BPBD  Kabupaten  Ciamis,  dan seluruhnya  hampir  sesuai  dengan  wawancara yang dilakukan.
D.3  Upaya  yang  Oleh  BPBD  Kabupaten Ciamis  Terkait  Manajemen  Bencana  di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Dalam mengatasi atau mengurangi hambatan-hambatan  dalam  manajemen  bencana ada  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  BPBD Kabupaten  Ciamis  dimulai  dari  upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  kekurangannya  SDM yaitu  dengan  mengajukan  kekurangan  dan permohonan  pegawai  ke  BKPSDM  Kabupaten Ciamis  agar  kekosongan  tersebut  segera  diisi kembali,  namun  harus  menunggu  proses  mutasi dilakukan  oleh  Bupati  Kabupaten  Ciamis, kemudian dengan pegawai yang kurang pengetahuannya  akan  teknik  kebencanaan  maka diikut sertakan diklat. Dengan
mewujudkan ketangguhan masyarakat  melalui  peningkatan  pengetahuan, kesadaran  dan  komitmen  serta  perilaku  dan budaya  sadar  bencana.  Dalam  hal  ini  BPBD Kabupaten
Ciamis menjalankan program/kegiatan  BNPB  upaya  tersebut    tengah di  lakukan  misalnya  dengan  pembentukan  FPRB (forum  pengurangan  resilo  bencana)  termasuk mempersiapkan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh yang telah
dilaksanakan  di  desa  Gunungsari  Kecamatan Sadananya.  Upaya  penanggulangan  bencana  ini juga  yang  dilakukan  BPBD  provinsi  Jawa  Barat sesuai  dengan  apa  yang  di  lakukan  oleh  BNPB yaitu,  manajemen  pengurangan  resiko  bencana diantaranya melalui pembentukan Desa Tangguh.
BPBD Kabupaten Ciamis pun dalam upaya penanggulangan  bencana  menitikberatkan  pada aspek pengurangan resiko bencana (dari responsif ke  preventif)  sehingga  dampak  yang  ditimbulan diharapkan relatif kecil.
BPBD  Kabupaten  Ciamis  juga  telah memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  sehingga dalam  melaksanakan  tugasnya  akan  sesuai dengan SOP dan tidak akan jauh atau melenceng daripada  tupoksi  yang  dimiliki  masing-masing aparatur.

## E. PENUTUP

## E.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Manajemen  Bencana  di  BPBD  Kabupaten Ciamis  untuk  Studi  Kasus  di  Wilayah Kecamatan  Sadananya  dalam  tahapan  pra bencana telah dilaksanakan cukup baik karena telah  terlaksananya  program  Desa  Tangguh dan Sekolah Gunung. Kemudian pada tahapan tanggap  darurat  BPBD  Kabupaten  Ciamis dapat melaksanakan evakuasi dan mendirikian posko  bencana.  Sedangkan  terakhir  pada tahapan  pasca  bencana  BPBD  Kabupaten Ciamis  belum  dapat  melaksanakan  dengan baik  dikarenakan  sumber  daya  yang  kurang, baik itu sumber daya manusia dan juga sarana pra  sarana  yang  dimiliki  BPBD  Kabupaten Ciamis.  Dimana  dalam  hal  tersebut  dapat menimbulkan  kelambatan  dalam  pemulihan daerah  pasca  bencana.  Sumber  Daya  BPBD Kabupaten  Ciamis  kurang  karena  kekosongan posisi-posisi  aparatur  yang  cukup  berperan penting  seperti  Kasi  Kedaruratan  dan  Kasi Rekonstruksi.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
BPBD  Kabupaten  Ciamis  dalam  Manajemen Bencana  di  Wilayah  Kecamatan  Sadananya yaitu sebagai berikut:
a. Dalam penanganan suatu bencana BPBD Kabupaten Ciamis kurang dapat berkoordinasi secara baik bersama organisasi-organisasi  yang  berhubungan dengan penanganan bencana;
b. Kurangnya dana dari pemerintah
Kabupaten  yang  menyebabkan  BPBD Kabupaten  Ciamis  terhambat  dan  cukup lambat dalam menangani suatu bencana;
c. Kurangnya  SDM  atau  personil  di  bidang Kedaruratan Logistik, dan bidang
Rehabilitasi  Rekonstruksi  yang  ada  di
BPBD Kabupaten Ciamis.
3. Up a ya-upaya  yang  telah  dilakukan  BPBD
Kabupaten Ciamis untuk mengurangi hambatannya tersebut diantaranya adalah:
a. Setiap  awal  tahun  BPBD  Kabupaten Ciamis  selalu  melaksanakan    koordinasi seluruh  SKPD  Kabupaten  Ciamis  agar manajemen bencana di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik;
b. Memaksimalkan  program  desa  tangguh yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya  di desa yang berbeda;
c. Melakukan kegiatan sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah dibuat oleh tiap-tiap bidang.

## E.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas,  maka  adapun  saran  yang  dapat  diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. BPBD  Kabupaten  Ciamis yang sudah melakukan koordinasi secara rutin setiap awal tahun  seharusnya  koordinasi  tersebut  tidak dilakukan  hanya  pada  awal  tahun  saja,  tetapi seharusnya  awal tahun kemudian pertengahan tahun  dan  yang  terakhir  yaitu  akhir  tahun  itu dilakukan  agar  manajemen  bencana  di Kabupaten  Ciamis  dapat  terlaksana  dengan efektif;
2. Upaya  yang  telah  dilakukan  BPBD  dalam melaksanakan  manajemen  bencana  supaya lebih  dikembangkan  dengan  menambah  desa yang  diberikan  pelatihan  desa  tangguh,  agar masyarakat  desa  yang  berada  di  Kabupaten Ciamis  memiliki  kapasitas  siaga  dalam bencana jika sewaktu-waktu terjadi;
3. BPBD  Kabupaten  Ciamis  harus  dapat memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang  dimilikinya  walaupun  beberapa  bidang terdapat  kekosongan  posisi  yang  cukup penting dalam manajemen bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Kusumasri,  Bevola.  2014. Manajemen  Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta: Gava Media. Moleong ,  Lexy. 2002 .  Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Nurjanah,  dkk.  2013. Manajemen  Bencana. Bandung: Alfabeta. Ramli,  Soehatman.  2010. Sistem  Manajemen Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja  OHSAS 18001. Jakarta : Dian Rakyat Siagian, Sondang  P. 2014. Filsafat Administrasi: Edisi Revisi , Jakarta: Bumi Aksara
Dokumen-Dokumen Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Profil BPBD Kabupaten Ciamis Tahun 2017