Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Program Keluarga Harapan dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi di Parepare
1 Sulkarnain, 2 Arwin, 3 Fitriawaty
1,2 IAIN Parepare
3 BPTP Balitbangtan Sulawesi Barat Email Korespondensi: sulkarnain@iainpare.ac.id
Abstrak .  Program  keluarga  harapan  (PKH)  adalah  program  pemerintah  yang  merupakan  bantuan sosial  bersyarat  bagi  keluarga  penerima  manfaat  (KPM).  Program  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat baik pendidikan maupun kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi  PKH  di  Kota  Parepare.  Penelitian  dilaksanakan  di  UPPKH  Kota  Parepare. Penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  mengkaji  data-data  dari  laporan  Badan  Pusat  Statistik  yang  relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Parepare meningkat dalam  rata-ratanya.  Pelaksanaan  PKH  dimulai  tahun  2013  hingga  saat  ini  dengan  jumlah  KPM  tahun  2020 yaitu  3.168  keluarga.  Dalam  pelaksanaanya  PKH didukung  oleh  SDM  profesional  di  bidangnya,  dukungan fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  yang  memadai  serta  pelaksanaan  Pertemuan  Peningkatan  Kapasitas Keluarga  (P2K2)  yang  telah  terlaksana  secara  rutin  setiap  bulan  yang  memiliki  pendamping  pada  masing- masing  wilayah  dampingan  di  Parepare.  PKH  ini  sedang  menjadi  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat khususnya menyediakan kesempatan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan kepada KPM PKH.

## Kata kunci: Implementasi, Kemiskinan, PKH

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  mengamanatkan  kepada  rakyat  bahwa upaya penanggulangan
kemiskinan merupakan  perlindungan  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial (Purwanto, et al ., 2013).
Permasalahan  utama  dalam  kehidupan bernegara  yang sifatnya  sangat penting untuk dipecahkan adalah kemiskinan.
Penanggulangan  kemiskinan  terus  dilakukan melalui  sinergi  tersistematis  agar  semua warga  negara  mampu  menikmati  kehidupan bermartabat  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  2011).  Pada  Maret  2020, dilaporkan bahwa persentase penduduk miskin  di  Indonesia 9,78%  atau  sebanyak 26,42 juta orang (BPS, 2020a). Sedangkan di Kota  Parepare  disebutkan  bahwa  persentase penduduk  miskin  sebanyak  5,26%  atau sebanyak 7620 orang (BPS, 2020a).
Saat  ini,  konsep  kemiskinan  bukan hanya  meliputi  masalah  ekonomi  keuangan akan tetapi mencakup aspek sosial.
Kemiskinan bukanlah ketidakmampuan seseorang  dalam  hal  memenuhi  kebutuhan dasarnya, tetapi mencakup kemampuan dalam mengakses  pelayanan  hidup  dasar  yang memadai. Sugandi (2016) menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan memberi pengaruh masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di  Indonesia,  misalnya  adanya  kekurangan makanan,
kesehatan, pendidikan, pengangguran, gizi buruk dan lain-lain.
Suatu penanggulangan kemiskinan merupakan  permasalahan  kompleks  dan multidimensi  sehingga  untuk  mengatasi  hal tersebut  dibutuhkan  suatu  upaya  kolektif  dari pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  sekitar yang berupa strategi yang bersifat komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan
terus dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  program- program  pengentasan  kemiskinan.  berbagai macam  program  telah  dilaksanakan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan  kemiskinan  adalah  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH  merupakan program
pemberian bantuan sosial (BANSOS) bersyarat bagi masyarakat miskin
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  ditetapkan sebagai  keluarga  penerima  manfaat  (KPM) PKH.  Program  ini  telah  diluncurkan  sejak tahun 2007, yang dikenal sebagai Conditional Cash  Transfers  (CCT) .  Program  ini  telah memberi  kontribusi  dalam  menekan  angka kemiskinan  dan  mendorong  kemandirian kepada KPM (Kemensos, 2020).
Parepare  merupakan  salah  satu  Kota yang melaksanakan Program Keluarga Harapan  (PKH)  yang  dimulai  sejak  2013- 2020.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat pelaksanaan  PKH  di  Kota  Parepare  selama tahun  2019  di  saat  pandemi  corona  2020. Pandemi tersebut sudah menyebabkan keprihatinan  dalam  perekonomian  nasional (Abbas, et  al. ,  2020;  Arizah, et  al .,  2020).
Oleh  karena  itu,  keluarga  penerima  Program Keluarga Harapan cenderung dianggap meningkat selama tahun 2019 dan 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang dilaksanakan  di  UPPKH  Kota  Parepare .  Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang  memanfaatkan  data-data  sekunder  yang berasal  dari  dokumen  laporan  statistik  dan profil demografi masyarakat Parepare. Teknik analisis data menggunakan deskripsi statistik. Data  bersifat time-series dengan  periode laporan lima tahun terakhir dan periode 2019 dan  2020  menjadi  periode  analisis  utama dalam menginterpretasikan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kota Parepare
Kota  Parepare  merupakan  salah  satu Kabupaten/Kota  yang  terletak  di  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Secara  astronomis,  Kota Parepare  terletak  antara  3057’39”  dan 4004’59”  Lintang  Selatan  dan  antara 119036’24”  dan  119043’40”  Bujur  Timur.
Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten
Pinrang  disebelah  Utara,  Kabupaten  Barru  di sebelah Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang disebelah Timur dan disebelah barat berbatasan  dengan  Selat  Makassar.  Kota Prepare  terdiri  atas  4  kecamatan  yaitu
Kecamatan  Bacukiki,  Kecamatan  Bacukiki Barat,  Kecamatan  Ujung  dan  Kecamatan Soreang. Pada Tahun 2019 dilaporkan jumlah penduduk  kota  Parepare  sebanyak  148260 jiwa (BPS, 2020a).
Perekonomian Kota Parepare
didominasi oleh sektor pertanian  yang diikuti oleh  industri  pengolahan,  listrik  gas  dan  air bersih,  angkutan  dan  komunikasi  serta  bank dan  lembaga  keuangan.    Pada  umumnya lapangan  kerja  masyarakat  Parepare  bergerak dibidang  pertanian  3,21%,  Industri  37,18%, Perdagangan  25,11%  Jasa  18,41%  dan Lainnya  16,09%  (Pemerintah  Kota  Parepare, 2019).  Berikut Jumlah penduduk miskin kota Parepare  dari  selama  5  tahun  terakhir  (2015- 2019).
Tabel  1. Jumlah  dan  Persentase  Penduduk Miskin Kota Parepare (2015-2019) Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase 2015* 8410 6,08 2016* 8020 5,73 2017* 8070 5,70 2018** 8010 5,59 2019** 7620 5,26
Sumber: * BPS (2018) **BPS (2020a).

## Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Parepare
Pelaksanaan  PKH  di  Kota  Parepare telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2013  hingga saat  ini.  Pemerintah  Kota  Parepare  sangat mendukung  pelaksanaan  program  ini.  PKH merupakan program bantuan pemerintah yang sifatnya bersyarat dengan fokus pada pengembangan  perlindungan  sosial  yang sifatnya  meringankan  beban  keluarga  sangat miskin sehingga memudahkan untuk mendapatkan  akses  pelayanan  pendidikan maupun pelayanan fasilitas kesehatan. Dalam pelaksaannya  PKH  melibatkan  beberapa kementerian  diantaranya  Kementerian  Sosial, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  serta  Badan  Statistik  Nasional, pelaksanaannya  pun  melibatkan  tim  tenaga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ahli  dalam  program  ini  serta  konsultan (Kemensos, 2008).
Keluarga  yang  menjadi  sasaran  PKH merupakan keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut kriteria keluarga  penerima  (KPM)  PKH  (Kemensos, 2020).
a) Komponen  kesehatan  dimana  keluarga tersebut  memiliki  ibu  hamil  atau  balita dengan usia 0-6 tahun
b) Komponen  pendidikan,  dimana  keluarga tersebut  memiliki  anak  usia  sekolah  SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
c) Komponen  kesejahteraan  sosial,  pada penyandang  disabilitas  berat  dan  lanjut usia.
Tabel  2 .  Jumlah  KPM  PKH  Kota  Parepare Tahun 2013-2020
Kec Tahun Pelaksanaan 2013  2014  2015  2016 Bacukiki 192 182 179 176 Bacukiki Barat 242 233 229 226 Soreang 187 181 178 170 Ujung - - 202 197 Jumlah 621 596 788 769 Kec Tahun Pelaksanaan 2017  2018  2019  2020 Bacukiki 515 594 575 584 Bacukiki Barat 647 1090  1030  1045 Soreang 571 1001 984 1014 Ujung 266 463 456 525 Jumlah 1999  3148  3045  3168 Sumber: UPPKH Kota Parepare Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  PKH  di Kota  Parepare  dimulai  pada  tahun  2013  dan 2014,  dan  baru  dilaksanakan  pada  3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki  Barat,  dan  Soreang.  Tahun  2015- 2016  semua  kecamatan  di  Kota  Parepare menjadi  pelaksana  PKH.  Terlihat  bahwa setiap  tahun  jumlah  keluarga  penerima manfaat  PKH  menunjukkan  peningkatan jumlah  KPM  hal  tersebut  disebabkan  karena adanya  peningkatan  target  sasaran  keluarga penerima  manfaat  dan  alokasi  anggaran  yang meningkat  setiap  tahunnya.  Diharapkan dengan  adanya  pemberian  bantuan  tunai bersyarat dari pemerintah melalui program ini dapat mendorong perubahan perilaku penerima manfaat PKH, mempermudah akses
fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  (Ditjen Anggaran, 2015).
KPM  PKH  di  Kota  Parepare  memiliki hak dan kewajiban sebagai KPM PKH  sesuai dengan  Kemensos  2020  yaitu  memiliki  hak diantaranya  mendapatkan  bantuan  sosial, pendampingan sosial, mendapatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  serta menerima bantuan yang sifatnya komplementer.  Adapun  kewajiban  bagi  KPM PKH  yaitu  anggota  keluarga  dengan  kategori ibu  hamil  dan  balita  wajib  melakukan pemeriksaan  kesehatan  rutin  di  fasilitas kesehatan. Anggota keluarga dengan kategori pendidikan  wajib  mengikuti  kegiatan  belajar mengajar  di  sekolah  dengan  persentase kehadiran 85% dari hari belajar efektif, KPM wajib mengikuti kegiatan pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2).
Sumber Daya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Parepare
Implementasi  PKH  di  Kota  Parepare terlaksana  dengan  adanya  dukungan  sumber daya pada pelaksanaannya. Pelaksanaan PKH kota  Parepare  didukung  oleh  sumber  daya manusia yang kompeten. Berikut data sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaannya.
Tabel  3 .  Sumber  Daya  Manusia  Pelaksana PKH Kota Parepare Kategori SDM PKH Jum Jenjang pendidikan Koordinator Kota 1 S1 Administrator 2 S1 Supervisor 1 S1 Pendamping Kecamatan 10 S1 Sumber: UPPKH Kota Parepare, 2020.
Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan  PKH  ini  tentu  memiliki  peran penting  untuk  mencapai  tujuan  dari  PKH  ini yaitu  masyarakat  yang  maju  mandiri  dan sejahtera.    Berdasarkan  jenjang  pendidikan yang  mana  semua  SDM  PKH  dengan memiliki  jenjang  pendidikan  S1/sederajat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menunjukkan  bahwa  semua  SDM  PKH  Kota Parepare  berdasarkan  kualifikasi  pendidikan merupakan SDM yang bermutu.  Setiap SDM PKH  dibekali  dengan  pendidikan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  PKH  di lapangan diantaranya pendidikan dan pelatihan  (diklat),  bimbingan  teknis,  dan pelatihan pelaksanaan P2K2. Kegiatan tersebut  merupakan  persiapan  sumber  daya pendamping  di  lapangan  dalam  pelaksanaan PKH.  mengingat  peran  SDM  sangat  penting dalam  kesuksesan  pelaksanaan  PKH  di lapangan,  sehingga  SDM  dikelola  secara profesional  dan  peningkatan  kompetensi SDM, kepribadian, ketertiban akan administrasi (Aliman, 2019).

## Dukungan Fasilitas Pendidikan
KPM  PKH  berhak  menerima  layanan pendidikan  bagi  keluarga  yang  memiliki komponen  dengan  kategori  pendidikan  dan selanjutnya  memiliki  kewajiban  mengikuti kegiatan belajar mengajar di fasilitas pendidikan  sekurangnya  85%  hari  efektif belajar.
Dengan melihat data fasilitas pendidikan  pada  tabel  3 menunjukkan  bahwa dukungan fasilitas pendidikan terhadap pelaksanaan  PKH  di  Kota  Parepare  sangat memadai  yang  mana  semua  kecamatan memiliki  fasilitas  pendidikan  mulai  dari sekolah  dasar,  sekolah  menengah  maupun sekolah menengah atas ataupun kejuruan. Hal tersebut mendukung tercapainya tujuan khusus pelaksanaan program keluarga harapan  yaitu  meningkatkan  taraf  pendidikan KPM  PKH  (Setyawardani,  dkk,  2020). Lidiana,  dkk.  (2014)  menyebutkan  bahwa dana  bantuan  dari  PKH  berpengaruh  secara signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan anak KPM.
Tabel  3. Jumlah  Fasilitas  Pendidikan  per
Kecamatan 2019/2020 Kecamatan SD SMP SMA Bacukiki 12 7 3 Bacukiki Barat 31 9 88 Ujung 24 6 7 Soreang 32 10 12 Sumber: BPS (2020b).

## Dukungan Fasilitas Kesehatan
Masalah kemiskinan berpengaruh terhadap  kemampuan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  dasarnya  diantaranya kecukupan pangan yang rendah yang dipengaruhi  oleh  daya  beli  yang  rendah, kebutuhan  tempat  tinggal yang  layak, rendahnya  pendidikan  dan  kemampuan  akses kesehatan  yang  rendah.  Widianto  (2013) menyebutkan  bahwa  aksesibilitas  masyarakat miskin  terhadap  pelayanan  kesehatan  masih menemui  beberapa  kendala  di  antaranya faktor  internal  masyarakat  itu  sendiri  yaitu kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  ada. Faktor  eksternal  termasuk  letak  geografis tempat  tinggal,  administratif  yang  rumit, maupun terjadinya diskriminasi.
Dalam  mewujudkan  tujuan  PKH  dalam meningkatkan  status  kesehatan  dan  gizi keluarga  penerima  manfaat  PKH  tentu dibutuhkan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai  khususnya  untuk  pemeriksaan  ibu hamil  dan  posyandu  balita  yang  merupakan komponen  kesehatan  bagi  penerima  manfaat PKH.
Table  4 .  Jumlah  Fasilitas  Kesehatan  per
Kecamatan 2019/2020
Kecamatan RS/ Poliklinik/ RS Bersalin Puskesmas Puskesmas Pembantu Bacukiki - 1 3 Bacukiki Barat 2 1 5 Ujung 2 2 1 Soreang 2 2 4 Sumber: BPS (2020b).
Tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  kota  Parepare sangat memadai dalam mendukung pelaksanaan PKH, setiap kecamatan memiliki puskesmas dan memiliki puskesmas pembantu  hal  tersebut  akan  memudahkan masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan kesehatan di Kota Parepare.

## Pelaksanaan P2K2
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bertujuan untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan peserta  PKH  tentang  pentingnya  pendidikan, kesehatan  keluarga  maupun  kualitas  hidup keluarga  di  masa  depan.  Pelaksanaan  P2K2 bagi  peserta  PKH  bukan  hanya  sebatas kewajiban  akan  tetapi  ada  kesadaran  yang diperoleh  peserta  dalam  kegiatan  tersebut (Kementerian Sosial, 2018).
Pelaksanaan  P2K2  PKH  Kota  Parepare dilaksanakan setiap bulan pada saat pertemuan  kelompok  KPM  yang  biasanya diadakan  di  gedung  pertemuan  kelurahan/ kecamatan  atau  kadang  kala  dilaksanakan  di rumah  peserta  PKH.  Materi  P2K2  meliputi pendidikan  dan  pengasuhan  anak,  kesehatan dan  gizi,  perlindungan  anak,  pengelolaan keuangan  keluarga  dan  kesejahteraan  sosial. Materi  dibawakan  oleh  pendamping  masing- masing  setiap  kecamatan  dengan  jadwal pertemuan  telah  ditentukan  dan  disepakati bersama  oleh  pendamping  dan  peserta  PKH. Pelaksanaan  P2K2  di  lapangan  tentu  tidak terlepas  dari  adanya  kendala  di  lapangan  di
antaranya  tempat  pelaksanaan  P2K2  dan kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung pelaksanaan P2K2 ini. Permasalahan  tersebut  merupakan  hal  yang umum ditemukan pada pelaksanaan P2K2.

## KESIMPULAN
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kota Parepare telah dilaksanakan mulai tahun 2013 hingga saat pandemi. Dalam implementasi PKH di Kota Parepare mendapatkan dukungan positif oleh pemerintah  setempat.  Pelaksanaan  PKH didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang kompeten  di  bidangnya,  dukungan  fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai serta pelaksanaan  P2K2  yang  rutin  dilaksanakan oleh pendamping untuk meningkatkan kesadaran  dan  pengetahuan  peserta  tentang pentingnya  pendidikan,  kesehatan,  serta kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.,  Ilham,  M.,  Triani,  N.,  Arizah,  A.,
& Rayyani, W.O. (2020). The
Involvement  of  Firms  in  Helping  Fight the  Pandemic  of  COVID-19:  Evidence from Indonesia (No. us9xm). Center for Open Science.
Aliman,
Iman. (2019). Manajemen Pendampingan Program Keluarga Harapan  dalam  Mewujudkan  Wajib Belajar Sembilan Tahun. Jurnal Administrasi  Pendidikan ,  26  (2),  273- 282.
Arizah, A., Darwin, K., Ramly, R., & Abbas, A.  (2020).  Pandemi  COVID-19  dan Gebu  CSR  pada  Perusahaan  Adaro
Energy. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 4(4). BPS.  (2018). Berita  Statistik:  Tingkat Kemiskinan  Kota  Parepare  Keadaan Maret  2018 .  Parepare:  Badan  Pusat Statistik BPS. (2020a). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret  2020 .  Berita  Resmi  Statistik. Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020
BPS.  (2020b). Parepare  Dalam  Angka  tahun 2020.  Badan  Pusat  Statistik .  Parepare:
Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan,  (2015). Kajian  Program keluarga harapan . Kementerian keuangan.
Depi,  Z  &  Henni,  M.  (2018).  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman. Journal  of  Civic  Education,
1(4), 384-393.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,
(2011). Program Penanggulangan Kemiskinan  Kabinet  Indonesia  Bersatu II. Jakarta:  Kementerian  Komunikasi dan Informatika RI
Kementerian Sosial.  (2008). Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan . Jakarta: Kemensos RI
Kemensos.  (2020). Pedoman  Pelaksanaan Program  keluarga  Harapan .  Jakarta: Kementerian Sosial RI.
Lidiana,  Syechalad  M.N,  &  Nasir  M.  (2014).
Pengaruh dan Efektifitas Bantuan
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Terhadap  Partisipasi  Pendidikan  Di Kecamatan  Muara  Tiga  Kabupaten
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pidie. Jurnal  Ilmu  Ekonomi, 2(2),  31- 38. Purwanto,  SA.,  Sumartono,  Makmur,  M.
(2013). Implementasi Kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten  Mojokerto). Wacana ,  16,
(2), 79-96 Pemerintah Kota Parepare.
(2019).
Penyusunan  RPI2-JM  Tahun  2015  –
2019 . Parepare: Pemkot Parepare.
Rusmiyati  C.  (2018).  Dampak  Program
Keluarga  Harapan  Bagi  Peningkatan Prestasi Anak. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 42 (3),
225-234.
Setyawardani,  DTR.,  Paat,  CJ.,  Lesawengen, L.  (2020).  Dampak  Bantuan  PKH
Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan  Bumi  Nyiur  Kecamatan
Wanea  Kota  Manado. Jurnal  Holistik ,
13 (2).
Sugandi, Y.S. (2016). Program Penanggulangan suatu Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung.