## Kontribusi Hukum Islam dalan Proses Taqnin Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

## Ahmad Damiri
Prodi Perbankan Syariah STIES Indonesia Purwakarta Jl. Veteran No 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia Ahmad.damiri@sties-purwakarta.ac.id

## Pendahuluan
Tulisan ini akan menjelaskan proses transformasi hukum Islam dan proses taqnin UU perbankan syari’ah di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur bahwa bank syari’ah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan syari’ah bank. Eksistensi bank syari’ah merupakan representasi dari  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dalam  fikih  muamalah  dan  implementasi  dari  kaidah-kaidah  hukum ekonomi Islam.
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  keberadaan  bank  syariah dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia  sebenarnya  telah  diakui  dan  dikenal.  Bahkan,  dapat  dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1992 ini  merupakan pintu  gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun  demikian,  UU  tersebut  belum  memberikan  landasan  hukum  yang  cukup  kuat  terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.
Sementara  itu, pengertian  “bank bagi  hasil”  yang dimaksudkan dalam  undang-undang tersebut belum  mencakup  juga  secara  tepat  pengertian  bank  syariah  yang  ternyata  memiliki  cakupan  yang  lebih luas  dari  bagi  hasil  itu  sendiri,  termasuk  belum  adanya  ketentuan  operasional  yang  secara  lengkap mengatur  kegiatan  usaha  bank  syariah  hingga  sampai  dengan  tahun  1998.  Setelah  diberlakukannya  UU No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  diikuti  dengan dikeluarkannya  sejumlah  ketentuan  pelaksanaan  dalam  bentuk  SK  Direksi  BI  baru  dianggap  telah memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  dan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
Ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk pengembangan  jaringan  perbankan  syariah  antara  lain  melalui  izin  pembu-kaan  Kantor  Cabang  Syariah (KCS)  oleh  bank  umum  konvensional.  Selain  itu  UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  juga menugaskan  BI  mempersiapkan  perangkat  peraturan  dan  fasilitas-fasilitas  penunjang  yang  mendukung operasional bank syariah.

## Perkembangan Regulasi Bank Syari’ah di Indonesia
Sejarah  perkembangan  Bank  Syari’ah  di  Indonesia  ditandai  dengan  munculnya  lembaga perekonomian syari’ah. dilandasi oleh kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. 1 Tujuan  utama  dari  pendirian  lembaga  keuangan  berlandaskan  etika  ini  adalah  sebagai  upaya kaum  muslimin  untuk  mendasari  segenap  aspek  kehidupan  ekonominya  berlandaskan  Al-Quran  dan Sunnah.
Pakistan dan Malaysia tercatat sebagai negara  yang  mula-mula  melaksanakan sistem profit dan loss  sharing  sekitar  tahun  1940-an,  yaitu  adanya  upaya  mengelola  dana  jemaah  haji  secara nonkonvensional.  Perintis  lainnya  adalah  Islamic  Rural  Bank  di  desa  Mit  Ghamr  pada  tahun  1963  di Kairo,  Mesir.  Setelah  dua  rintisan  awal  yang  cukup  sederhana  di  atas,  bank  Islam  mulai  menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.
Pada bulan desember 1970 di Karachi, Pakistan, Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  mengadakan  pertemuan  dan  pada  kesempatan  itu  Mesir  mengajukan  sebuah proposal  untuk  mendirikan  bank  syari'ah.  Proposal  yang  disebut  Studi  tentang  Pendirian  Bank  Islam Internasional  untuk  Perdagangan  dan  Pembangunan  ( International  Islamic  bank  for  Trade  and Development ) atau sering disebut Islamic Development Bank (IDP) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam  ( Federation  of  Islamic  Banks ),  dikaji  para  ahli  dari  delapan  belas  negara  Islam. Proposal  tersebut  intinya  mengusulkan  bahwa  sistem  keuangan  berdasarkan  bunga  harus  digantikan
1 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest:  A  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and  its Contemporary Interpretation (Leiden: EJ Brill, 1996).
dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Pembangunan Islam dan Federasi Bank Islam. 2 Akhirnya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) baru disahkan pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 dengan modal awal 2 milliar dinar Islam atau ekuivalen 2 milliar SDR ( Special Drawing Right ). Semua negara OKI menjadi anggota IDB. Pada tahun-tahun awal beroperasinya,  IDB  mengalami  banyak  hambatan  karena  masalah  politik.  Meskipun  demikian,  jumlah anggotanya  makin  meningkat,  dari  22  menjadi  43  negara.  IDB  juga  terbukti  mampu  memainkan  peran yang  sangat  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  negara-negara  Islam  dalam  pembangunan. Bank ini  memberikan pinjaman bebas bunga  untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan  kepada negara anggota  berdasarkan  partisipasi  modal  negara  tersebut.  Dana  yang  tidak  dibutuhkan  dengan  segera digunakan  bagi  perdagangan  luar  negeri  jangka  panjang  dengan  menggunakan  sistem  murahabah  dan ijarah.  Sesuai  dengan  analisa  Prof.  Khursid  Ahmad  dan  laporan Internasional  Association  of  Islamic Bank , hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika. 3
Sementara  itu,  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia  kaitannya  dengan  perkembangan bank-bank  syariah  yang  menerapkan  sistem  ekonomi  Islam  di  beberapa  negara  timur  tengah  akhirnya mengusik  pemikiran  ekonom-ekonom  Indonesia.  Pada  awal  periode  1980-an,  diskusi  mengenai  bank syariah  sebagai  pilar  ekonomi  Islam  mulai  dilakukan.  Para  tokoh  yang  terlibat  dalam  kajian  tersebut adalah Karnaen A. Perwatatamadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil- Salman,  Bandung,  yang  sempat  tumbuh  mengesankan.  Di  Jakarta  juga  dibentuk  lembaga  serupa  dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Redho Gusti .
Akan  tetapi,  prakarsa  lebih  khusus  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia  baru  dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20  Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya  Bunga  Bank  dan  Perbankan  di  Cisarua,  Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22- 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk  kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.
Lahirnya Bank Muamalat Indonesia adalah bukti kerja Tim Perbankan MUI yang telah dibentuk sebelumnya.  Akte  pendirian  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  ditandatangani  pada  tanggal  1  November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84  miliar.  Pada  tanggal  3  November  1991,  dalam  acara  silaturahmi  Presiden  di  Istana  Bogor,  dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. 4
Pada  awal  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia,  keberadaan  bank  syariah  ini  belum  mendapat perhatian  yang  optimal  dalam  tatanan  industri  perbankan  nasional.  Landasan  hukum  operasi  bank  yang menggunakan sistem syariah hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari  UU  No.  7  Tahun  1992,  di  mana  pembahasan  perbankan  dengan  sistem  bagi  hasil  diuraikan  hanya sepintas lalu dan merupakan "sisipan" belaka.
Di  zaman  reformasi,  perkembangan  perbankan  syariah  ditandai  dengan  disetu-juinya  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  dengan  rinci  landasan  hukum  serta jenis-jenis  usaha  yang  dapat  dioperasikan  dan  diimplementasikan  oleh  bank  syariah.  Undang-undang tersebut  juga  memberikan  arahan  bagi  bank-bank  konvensional  untuk  membuka  cabang  syariah  atau bahkan meng-konversi diri secara total menjadi bank syariah.
Perbedaan mencolok yang mengharuskan dibentuknya UU tersendiri di luar UU Perbankan yang telah ada (UU No. 7 tahun 1999 sebagaimana yang telah direvisi dengan UU No. 10 tahun 1999 tentang Perbankan)  di  antaranya  adalah  banyaknya  jenis  jasa  bank  syariah  yang  tidak  dapat  ditawarkan  karena terpentok aturan perbankan yang sudah ada. Adanya batasan praktek perbankan dalam Pasal 6 dan 7 UU
2 Eskarni  Fushali,  “Ekonomi  Islam  Solusi  Tepat  untuk  Kemaslahatan  Umat”,  lihat  dalam http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=76.
3 lihat  dalam  review  artikel  kutipan  dari  http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_ content&task=view&id=92&Itemid=76.
4 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke  Praktik (Jakarta: Gema Insani  Press, 2001).
Perbankan yang melarang bank melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan praktek bank syariah.
Salah  satu  jenis  usaha  bank  syariah  adalah  melakukan  transaksi  penjualan  antara  lain  dalam bentuk yang disebut murabahah . Ini bertolak belakang jika bank syariah dilarang melakukan usaha yang menjadi  fokus  usahanya.  Transaksi murabahah adalah  jasa  pembiayaan  yang  mengambil  bentuk transaksi  dengan  cicilan  di  mana  harga  barang  harus  telah  terlunasi  ketika  barang  diserahkan.  Dalam prakteknya  bank  syariah  seharusnya  juga  dapat  melakukan leasing yang  menurut  UU  Perbankan  tidak boleh dilakukan oleh bank. 5
Pada saat ini, berbagai produk syariah ditawarkan kepada masyarakat. Perbankan syariah antara lain  menawarkan,  simpanan  amanah,  tabungan  dan  deposito wadi'ah (titipan),  tabungan  dan  deposito mudharabah (bagi  hasil),  pembiayaaan mudharabah ,  pembiayaan musyarakah (pembiayaan  bersama), dan pembiayaan al-bai'u bithaman ajil (pembelian barang oleh bank dan dijual kepada nasabah dengan menaikkan harganya).
Tentu  saja,  hal  ini  menuntut  dibentuknya  UU  tersendiri  bagi  bank  syariah  di  luar  ketentuan Perbankan  yang  telah  ada.  Selain  ada  masalah  ada  dataran  prakteknya,  sistem  akuntansi  antara  bank syariah  juga  perbedaan  dengan  bank  konvensional.  Sehingga  laporan  keuangan,  yakni  neraca  laba/rugi dari bank syariah akan berbeda dengan yang konvensional. Adanya hambatan praktek yang dihadapi bank syariah  diakui  Bank  Indonesia  (BI).  Nasirwan,  salah  seorang  peneliti  dalam  Tim  Penelitian  dan Pengaturan Biro Perbankan Syariah BI, mengemukakan bahwa BI tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan yang dihadapi perbankan syariah.
Namun  begitu,  BI  kini  menerapkan  perlakuan  khususnya  terhadap  bank-bank  syariah.  Hal  ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik antara bank konvensional dengan bank syariah. Tapi bukan merupakan kemudahan/fasilitas bagi bank syariah. Misalnya BI mengizinkan modifikasi dari sistem musyarakah sehingga bisa comply dengan UU Perbankan yang ada.
Kaitannya  dengan  perlunya  regulasi  khusus  berupa  UU  Bank  Syariah,  BI  pun  mempunyai pendapat bahwa diperlukan menyusun sebuah draft UU Perbankan Syariah. Draft itu perlu segera disusun dan disosialisasikan dalam beberapa waktu ke depan mengingat tujuan dari pengembangan bank syari’ah kini  telah  diatur  oleh  BI  melalui  pembentukan  Direktorat  Perbankan  Syariah  yang  sebelumnya pengurusan dan pengembangan bank syariah di BI hanya ditangani oleh bagian setingkat Biro. Berikut ini tabel perkembangan regulasi bank syariah. 6
Tabel
Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia
Tahun Perkembangan 1990 (Lokakarya MUI) Kesepakatan untuk membentuk bank syariah 1992 (Pengenalan dual bangking system) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama sebagai hasil kongres MUI 1998 (Pengenala dual system bank) UU No. 10 tahun 1998, BI mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah 1999 (Pengenalan instrumen moneter syariah) UU No. 23 tahun1999; BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah Bi berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah Berdirinya bank umum syariah kedua Dibukanya unit usaha syariah pertama 2000 (Pengenalan pasar uang syariah) Penyusunan peraturan perbankan syariah oleh BI Pengenalan instrumen pasar uang syariah 2002 (Penyempurnaan jaringan kantor) PBI No. 4/1/2002 : Konversi BUK menjadi BUS
5 Tri  Hartanto,  “Sebuah  Keharusan  Undang-undang  Khusus  Bank  Syari’ah”,  lihat  penjelasan lengkapnya dalam  http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9235&cl=Berita .
6 Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.co.id
Konversi KCK menjadi KCS Konversi KCP/KK menjadi KCS Membuka KCPS di KCK Membuka unit syariah (US) di KCK
Sejauh  ini  berdasarkan  survei  persepsi  pada  tahun  2000-2001  yang  dilakukan  BI,  potensi perkembangan  bank  syariah  cukup  menggembirakan.  Berdasarkan  survei  dari  total  enam  propinsi  yang rata-rata  populasinya  muslimnya  97  persen,  terdapat  42  persen  yang  menganggap  sistem  bunga bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Sedangkan  yang  memahami  produk  jasa  dan  manfaat  bank  syariah berjumlah 11 persen.
Persentase  42  persen  persepsi  masyarakat  bahwa  bunga  haram  merupakan  potensi  yang  besar bagi  pengembangan  bank  syariah.  Pasalnya,  masyarakat  sangat  mengharapkan  alternatif  pilihan  untuk melakukan  investasi  yang  didasarkan  atas  syariah.  Karenanya,  sistem  bagi  hasillah  ( profit loss  sharing ) yang  merupakan  motor pengerak bank syariah  menjadi pilihan  utama umat. Bahkan  kini setelah  produk ATM Bersama dilakukan melalui kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan bank-bank lainnya semakin  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  menjadi  nasabah  bank  syari’ah  bersamaan  dengan tumbuhnya kepercayaan mereka kepada bank syari’ah.

## Latar Belakang Dilegislasikannya No. 10 Tahun 1998
Latar belakang dilegislasikannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain:

## 1. Historis
Secara  historis,  proses  legislasi  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  tidak  serta  merta karena alasan politik, tetapi merupakan respon dari tuntutan masyarakat yang berangsung sejak negara ini merdeka.  Seperti  telah  dijelaskan  dalam  uraian  sebelumnya  tentang  perkembangan  regulasi  perbankan syari’ah  di  Indonesia,  tampak  dari  periode  pemerintahan  Orde  Baru  melakukan  beberapa  kebijakan penting  yang  terkait  dengan  bank  syari’ah.  Misalnya  saja,  diyakini  bahwa  pemerintahan  Orde  Baru memberi dukungan positif bagi didirikannya  bank  syari’ah lebih  dari  sekedar  tuntutan  politik ,  tetapi yang  paling  utama  adalah  mereson tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat akan  kehadiran  lembaga perbankan syari’ah di Indonesia. 7
Lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  secara  implisit  telah  membuka  peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil.  Ketentuan perundang-undangan  tersebut  telah  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  beroperasinya  bank  syariah  di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda ( dual banking system ) di Indonesia. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998  sebagai  amandemen  dari  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  memberikan  landasan hukum  yang  lebih  kuat  bagi  keberadaan  sistem  perbankan  syariah.  Hingga  pada  tahun  1999  setelah dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia  untuk  dapat  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kini,  industri  perbankan syariah telah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundangundangan tersebut diberlakukan.

## 2. Filosofis
Secara  filosofis,  sistem  ekonomi  syariah  menekankan  konsep  manfaat  pada  kegiatan  ekonomi yang  lebih  luas  lagi,  bukan  hanya  pada  manfaat  di  setiap  akhir  kegiatan,  akan  tetapi  juga  pada  setiap proses  transaksi.  Setiap  kegiatan  termasuk  proses  transaksi  harus  mengacu  pada  konsep maslahat dan menjunjung  tinggi  asas  keadilan.  Prinsip  ini  juga  menekankan  para  pelaku  ekonomi  untuk  selalu menjunjung  tinggi  etika  dan  norma  hukum  dalam  kegiatan  ekonomi.  Prinsip  umum  ini  dijabarkan  pada tingkat praktis yakni operasional bank berbasis syari’ah.
Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga  ciri  yang  mendasar  yaitu  prinsip  keadilan,  menghindari  kegiatan  yang  dilarang  dan  memperhatikan aspek  kemanfaatan.  Oleh  karena  itu,  keseimbangan  antara  memaksimalkan  keuntungan  dan  pemenuhan prinsip  syariah  menjadi  hal  yang  mendasar  bagi  kegiatan  operasional  bank  syariah.  Dalam  hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi
7 Rachmat Syafe’i, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari’ah” dalam HU Pikiran Rakyat edisi 21 Maret 2005 dan lihat pula dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm
dalam  dua  perspektif  yaitu  mikro  dan  makro.  Nilai-nilai  syariah  dalam  perspektif  mikro  menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah.
Di  samping  itu,  dari  perspektif  makro  nilai-nilai  syariah  menekankan  aspek  distribusi, pelarangan  riba  dan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  memberikan  manfaat  secara  nyata  kepada  sistem perekonomian.  Dengan  demikian,  dapat  dilihat  secara  jelas  potensi  manfaat  keberadaan  sistem perekonomian/perbankan  syariah  yang  ditujukan  bukan  hanya  untuk  umat  muslim,  akan  tetapi  bagi seluruh umat manusia ( rahmatan lil ‘alamin – rahmat bagi alam semesta ). 8
Dilihat  dari  segi  tujuannya,  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  ini  ditujukan  menjadi hukum  materil  bagi  pengembangan  dan  eksistensi  bank  syari’ah  di  Indonesia.  Sejak  awal pembentukannya, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lahir dari UU sebelumnya (UU No. 7 tahun 1992) yang dianggap kurang menampung regulasi syari’ah dalam mekanisme perbankan di Indonesia.
Dalam  rangka  mewujudkan  sistem  perbankan  syari’ah  yang  sehat,  kuat  dan  efisien  untuk mencapai  stabilitas  sistem  keuangan  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi  nasional,  Bank  Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan bagi penguatan bank syari’ah dengan tujuan sebagai berikut:
a. Terciptanya struktur perbankan syari’ah yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan;
b. Terbentuknya industri perbankan syari’ah yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
c. Terciptanya good syari’ah corporate governance;
d. Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan syari’ah yang efektif dan efisien;
e. Terwujudnya  infrastruktur  yang  lengkap  dan  dapat  mendukung  efisiensi  operasional  sistem perbankan syari’ah;
f. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan syari’ah.
3. Sosiologis
Kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa  dalam  periode  krisis  ekonomi, perbankan  syariah  memiliki  daya  tahan  yang  relatif  lebih  kuat.  Berkaitan  dengan  itu  perbankan  syariah diharapkan  dapat  berperan  lebih  besar  dalam  proses  pemulihan  perekonomian  Sehingga  eksistensi  bank syari’ah  yang  kokoh  hingga  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor  kepercayaan  dari  masyarakat  itu sendiri.
Keadaan semacam ini tentunya perlu diikuti dengan adanya regulasi bank syari’ah dan sekaligus melakuakan upaya untuk  mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah  yang  masih berada dalam tahap awal pengembangan. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:
a. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;
b. Cakupan pasar masih terbatas;
c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;
d. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
e. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;
f. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;
g. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  beberapa  pertimbangan  sosiologis  mengapa  diperlukan dilegislasikan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia dapat dilihat dari konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: 9
a. Bahwa  pembangunan  nasional  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinam-bungan  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa  dalam  menghadapi  perkembangan  perekonomian  nasional  yang  senantiasa  bergerak  cepat, kompetitif,  dan  terintegrasi  dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks  serta  sistem  keuangan  yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
c. Bahwa  dalam  memasuki  era  globalisasi  dan  dengan  telah  diratifikasinya  beberapa  perjanjian internasional  di  bidang  perdagangan  barang  dan  jasa,  diperlukan  penyesuaian  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.
8 Nur  Fakhrus  Salis, Penera p an  dan  Pengembangan  Prinsi p Syari’ah  di  Lembaga  Keuangan Syari’ah ,  kutipan  dari  makalah  Nur  Fakhrus  Salis,  mahasiswa  Jurusan  Perbankan  Syari’ah  di  STAIN Pekalongan.
9 Lihat Konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## 4. Politik
Perbankan  syariah  merupakan  industri  yang  baru  yang  membutuhkan  suatu  keahlian  dan pengetahuan  yang  khusus.  Kurangnya  dukungan  keahlian  yang  memadai  pada  akhirnya  akan membahayakan  kesinambungan  operasi  perbankan  dalam  jangka  panjang.  Bank  Indonesia  sebagai otoritas  perbankan  syariah,  bersama  stakeholder  lainnya  memberikan  beberapa  kebijakan  politis  untuk mendorong  penguatan  lembaga  perbankan  syari’ah  di  Indonesia.  Bahkan  BI  mendukung  peningkatan kualitas SDI melalui program-program training yang ditujukan untuk: 10
a. Staf  dari  bank  yang  tertarik  untuk  beroperasi  sesuai  prinsip  syariah  dan  juga  staf  dari  satuan  kerja terkait di Bank Indonesia;
b. Mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  dan  lembaga  akademis  lainnya,  yang  diharapkan  dapat  menjadi calon  sumber  daya  insani  di  perbankan  syariah  atau  paling  tidak  dapat  menjadi  calon  pengguna produk dan jasa perbankan syariah;
c. Pengajar  dari  perguruan  tinggi  dan  lembaga  akademis  lainnya,  untuk  mensosiali-sasikan  konsep perbankan syariah sebagai bagian dari kurikulum, silabus dan pengembangan program studi khusus. Sesuai  dengan  sifat  transaksinya,  sistem  keuangan  syariah  merupakan  fenomena  kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasionalnya, sistem perbankan/keuangan syariah perlu mendapatkan  dukungan  lembaga  pemerintah  lainnya  dan  lembaga-lembaga  pendukung  terkait  baik  di dalam dan di luar negeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasi. Beberapa lembaga domestik  terkait  yang  dapat  disebutkan  sebagai  contoh  misalnya  perguruan  tinggi,  Biro  Pusat  Statistik, Otoritas Pasar Modal, lembaga rating dan lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah.
Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan perbankan syariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampu menangani setiap permasalahan hukum yang timbul dari transaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penanganan kasus keuangan yang berlarut-larut pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan dan bahkan dapat menim- bulkan insolvensi .  Pemahaman  yang  benar  mengenai  kondisi,  sifat  dan  karakteristik  perbankan  syariah oleh masyarakat akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem perbankan/keuangan syariah.
Hal  tersebut  dapat  dipahami  karena  dengan  semakin  meningkatnya  pengetahuan  pasar  akan kondisi  riil  perbankan  syariah,  kondisi  panik  yang  dapat  menyebabkannya bank  run dapat  dicegah.  Hal tersebut  dapat  mulai  dirintis  dengan  pembentukan  suatu  forum  yang  dapat  secara  efektif mengkomunikasikan (secara dua arah) arah dan perkembangan bank syariah secara aktual. Pembentukan forum  semacam  ini  juga  sangat  sesuai  dengan  semangat  tabligh  yang  bertujuan  untuk  melakukan  syi’ar secara berkesinambungan.

## 5. Yuridis
Pada  tahun 1998, sejak diberlakukannya  UU  No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU  No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang  diikuti  dengan  dikeluar-kannya  sejumlah  ketentuan  pelaksanaan dalam  bentuk  SK  Direksi  BI  baru  dianggap  telah  memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  dan kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Perundang-undangan tersebut  membe-rikan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  pengembangan  jaringan  perbankan  syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional dengan cara dual banking system . Dual  Banking  System yang  dimaksud  adalah  terselenggaranya  dua  sistem  perbankan (konvensional  dan  syariah  secara  berdampingan)  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  bank  syariah  tidak  berdiri  sendiri (mandiri) dalam operasionalisasinya di mana masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya  perbankan  syariah  hanya  menjadi  salah  satu  bagian  dari  program  pengembangan  bank konvensional,  padahal  yang  dikehendaki  adalah  bank  syariah  yang  betul-betul  mandiri  dengan  berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.
Ada beberapa dasar hukum ( juridical matters ) yang menjadi patokan dasar dilegislasikannya UU Perbankan,  antara  lain  dapat  dilihat  dari  konsideran  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  antara lain: 11
10 Nur  Fakhrus  Salis, Penera p an  dan  Pengembangan  Prinsi p Syari’ah  di  Lembaga  Keuangan Syari’ah ,  kutipan  dari  makalah  Nur  Fakhrus  Salis,  mahasiswa  Jurusan  Perbankan  Syari’ah  di  STAIN Pekalongan.
11 Lihat Konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
b. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1968  (Lembaran  Negara  Tahun  1968  Nomor  63,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651);
c. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  (Lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor  31,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).

## Proses Transformasi Hukum Islam dalam UU Perbankan
Dewasa ini, fikih bukanlah sebuah norma hukum yang pasif dan berada dalam kerangka teoritis semata,  tetapi  dapat  dimplementasikan  ke  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan.  Salah  satunya  adalah implementasi  fikih  muamalah  –  sebagai  ketentuan  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  hukum-hukum ekonomi  –  ke  dalam  pranata  ekonomi  sejenis  lembaga-lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syari’ah  baik bank maupun non bank.
Pada  dataran  teknis,  lembaga  keuangan  syari’ah  menerapkan  manajemen  dan  operasional berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, antara lain:

## 1. Prinsip Mudharabah
Implementasi prinsip  mudharabah di lembaga keuangan syari’ah berdasar kepada ketentuan mudharabah yang  ditetapkan  dalam  al-Qur’an,  al-Sunnah,  ijma’,  dan qiyas . 12 Secara  umum,  al- Qur’an  telah  menetapkan  keabsahan  prinsip mudha-rabah ini  dalam  Surat  al-Muzammil  ayat  20 yang berbunyi:
الله لضف نم نوغتبي ىضرلأا ىف نوبرضي نورخاءو
“Dan  sebagian  dari  mereka  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi,  mencari  sebagian dari karunia Allah”
Dipertegas pula dalam surat al-Jum’at ayat 10:
الله لضف نم اوغتباو ضرلأا ىف اورشتناف ةولصلا تيضق اذءاف
“Maka  apabila  telah  sembahyang,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi  dan  carilah karunia (rizki) Allah”.
Sedangkan al-Sunah yang menetapkan mudharabah tersebut dalam riwayat Ibn Abbas yang menyatakan  bahwa  Abbas  ibn  Abd  al-Muthalib  apabila  menye-rahkan  harta  dengan  cara mudharabah menetapkan  syarat  kepada  kawannya  ( mudharib )  untuk  tidak  membawa  hartanya menyeberangi lautan, mengarungi lembah yang berbahaya, atau dibelikan ternak yang paru -parunya basah.  Jika  yang  bersangkutan  melanggarnya,  maka  ia  pun  harus  bertanggung  jawab  atas  pelang- garannya  itu.  Hal  demikian  disampaikan  kepada  Rasulallah  SAW  dan  Rasulallah  SAW  pun membenarkannya.  Selain  riwayat  ini,  masih  banyak  ditemukan  riwayat -riwayat  lain  yang membenarkan  prinsip mudharabah ini.  Untuk  lebih  rincinya  bisa  dilihat  secara  langsung  dalam kitab-kitab fikih.
Sedangkan  dasar  hukum  ijma’  adalah  hadits  riwayat  Jama’ah  dari beberapa  shahabat  yang menjelaskan  bahwa  mereka  telah  menyerahkan  harta  anak  yatim  dengan  cara mudharabah dan  tak ada  seorangpun  shahabat  yang  menentangnya.  Ketiadaan  shahabat  yang  menentang  atas  perilaku shahabat itu merupakan salah satu bentuk dari ijma’.
Selain  didasarkan  kepada  al-Qur’an,  al-Sunnah,  dan  ijma’,  keabsahan mudha-rabah pun didasarkan kepada qiyas (analogi). Prinsip Mudharabah ini dapat dianalogikan pada musyaqah , yang telah  jelas  disepakai  keabsahannya.  Antara mudharabah dengan musyaqah ini  memiliki  kesamaan illat hukum,  yakni  sama-sama  dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  mendayagunakan  harta.  Istilah mudharabah itu  sendiri  diambil  dari  kata al-dharb  fî  al-ardh (berjalan  di  muka  bumi).  Penamaan mudha-rabah ini  disebabkan dharib harus  berjalan  jauh  di  muka  bumi  untuk  melakukan  kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan. 13
Dalam  literatur  Islam  telah  ditemukan  dua  istilah  yang  memiliki  kesamaan  makna,  yaitu mudharabah dan qiradh.. Dalam  sejarahnya,  istilah mudharabah biasa  digunakan  oleh  penduduk  Irak, sedangkan  istilah qiradh biasa  digunakan  oleg  penduduk  Hijaz.  Secara  bahasa qiradh ini  diambil  dari
12 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984), hal. 837 13 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 382
kata qardh yang berarti qath’ (potongan), karena pemilik harta ( rab al-mal ) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja ( ‘amil ) agar ber- tasharruf pada harta tersebut dan ‘amil juga memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk diserahkan kepada rab al-mal . Selain  itu,  prinsip  ini  pun  dinamakan  juga  dengan mudharabah ,  karena rab  al-mal dan ‘amil sama-sama  meletakkan  sahamnya  dalam  keuntungan.  Penggunaan  istilah  ini  disebabkan  pula  karena dalam perniagaannya ‘amil membutuhkan perjalanan ( safar ), sementara safar dalam perniagaan oleh al- Qur’an disebut dengan dharb fî al-ardh. 14 Sedangkan makna mudharabah atau qiradh secara terminologi adalah sebuah prinsip di mana pemilik modal ( rab al-mal ) menyerahkan hartanya kepada pekerja ( ‘amil ) agar  berniaga  dengan  harta  tersebut,  di  mana  keuntungan  dapat  dibagi  di  antara  kedua  orang  yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya.
Menurut Wahbah al-Zuhaily  (1984: IV/836-837), 15 bahwa  yang dimaksud dengan mudharabah adalah  pemilik  ( malik )  menyerahkan  harta  kepada  pekerja  ( ‘amil )  untuk  berniaga  pada  harta  itu  dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta. 16
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam mudharabah ada  enam  unsur  ( rukun ) yang  harus  terpenuhi,  yakni  prinsip, rab  al-mal (pemilik  harta  atau  modal), ‘amil (pekerja  atau pengusaha), mal (harta  atau  modal), ‘amal (jenis  usaha  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh ‘amil ),  dan pembagian keuntungan.
Di bank Islam, prinsip mudharabah ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasional, prinsip mudharabah di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik  modal  dan  pengusaha  dengan  ketentuan  pihak  pemilik  modal  menyediakan  dana  dan  pihak pengusaha  memutar  modal  dengan  dasar  bagi  hasil  keuntungan.  Dalam  prinsip  ini  kedua  belah  pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya. 17
Prinsip mudharabah ini  secara  aplikatif  diwujudkan  dalam  bentuk  produk  perbankan.  Produk perbankan  yang  menggunakan  prinsip mudharabah antara  lain  Tabungan  Mudharabah,  Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang  akan  dikelola  bank  untuk  memperoleh  keuntungan  dengan  sistem  bagi  hasil  sesuai  dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan.
Pada prinsipnya, variabel yang menentukan prinsip bagi hasil dalam produk tersebut hampir sama dengan  deposito  investasi  mudharabah.  Namun,  disebabkan  dana  yang  disimpan  dapat  diambil  sewaktu- waktu,  maka  variabel  besarnya  simpanan  diperhitungkan  menurut  saldo  rata-rata.  Dengan  kata  lain,  tingkat fluktuasi  dana  tabungan  juga  ikut  menentukan  besar  kecilnya  laba  yang  diperoleh  bank. 18 Sedangkan yang  dimaksud  dengan  Deposito  Mudharabah  adalah  dana  simpanan  nasabah  yang  hanya  bisa  ditarik berdasarkan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Dalam  produk  ini  nasabah  ikut  menanggung keuntungan  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  bank  ( profit  and  loss  sharing ).  Dalam  produk  deposito tersebut,  nasabah  memiliki  hak  untuk  memperoleh  keuntungan  sesuai  dengan  peranan  dananya  dalam pembentukan  laba  bank.  Variabel  yang  paling  menentukan  besar  kecilnya  rasio  pembagian  laba bergantung pada  besarnya dana  yang diinvestasikan, jangka  waktu penyimpanan, dan keuntungan Bank Islam selama periode tertentu. 19
Pembiayaan  mudharabah  adalah  bank  menyediakan  pembiayaan  modal  investasi  atau  modal kerja  secara  penuh  ( trusty  financing ),  sedangkan  nasabah  menyediakan  proyek  atau  usaha  lengkap  dengan manajemennya. Hasil  keuntungan  dan  kerugian  yang  dialami  nasabah  dibagikan  atau  ditanggung  bersama antara  bank  dan  nasabah  dengan  ketentuan  sesuai  kesepakatan  bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah  berkewajiban  mengembalikan  modal  kepada  bank,  baik  dengan  cara  dicicil  atau  dilunasi seluruhnya.  Pemberlakuan  prinsip  bagi  hasil  antara  pihak  nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya. 20

## 2. Prinsip Musyarakah
14 Wahbah al-Zuhaily, o p.cit, hal. 836 15 Ibid , hal. 836-837 16 Ibid . 17 Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Syari’ah, (Bandung:  Pustaka  Mulia  dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hal. 18-19
18 Ibid , hal. 21 19 Ibid . 20 Ibid , hal. 22
Seperti halnya pembahasan aplikasi mudharabah di atas, dalam pembahasan aplikasi musyarakah dalam  lembaga  ekonomi  syari’ah  pun  akan  dideskripsikan  terlebih  dahulu  hakikat  dari  musyarakah  itu sendiri.  Keabsahan  musyarakah  ini  ditetapkan  berdasarkan  al-Qur’an,  al-Sunnah,  dan  Ijma’.  Secara umum, al-Qur’an yang mene-tapkan keabsahan musyarakah ini adalah surat al-Shad ayat 24:
تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ّلاا ضعب ىلع مهضعب ىغبيل ءاطلخلا نم اريثك  ّناو
“  …….  dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berkongsi  itu  sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih”.
Sedangkan al-Sunnah yang menetapkan keabsahan musyarakah adalah sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  yang  menyatakan  Rasulallah  SAW  telah  bersabda  bahwa  Allah  SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga di antara dua pihak yang  sedang berserikat selama salah satu dari mereka  tidak  mengkhinati  yang  lain.  Seandainya  berkhianat,  maka  Aku  keluar  dari  penyertaan  itu’”. Selain  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  keabsahan  prinsip  musyarakah  tersebut  juga  ditetapkan  melalui  ijma’. Ibn  Qudamah  (1981:  V/109)  menyatakan  bahwa  kaum  muslimin  telah  bersepakat  tentang  keabsahan prinsip musyarakah ini, sekalipun ditemukan perbedaan dalam beberapa hal. 21
Musyarakah ini dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti ikhtilath atau khalath (campuran).  Sedangkan  secara  istilah,  menurut  Wahbah  al-Zuhaily,  berarti seseorang  mencampur  hartanya  dengan  yang  lain  di  mana  keduanya  tidak  bercerai  satu  sama  lain. 22 Pengertian  ini  hampir  senada  dengan  pengertian  Sayyid  Sabiq  bahwa  syirkah  adalah  prinsip  antara  dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan. 23
Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur yang harus ada, di antaranya  yaitu  dua orang  yang  berserikat  ( syarikayn ),  modal  yang  diserikatkan  ( ra’s al- mal ),  pekerjaan  ( ‘amal ),  dan  keun-tungan  ( ribh ).  Keempat  komponen  tersebut  ada  dalam  frame  rukun syirkah.
Kemudian,  bagaimana  mengimplementasikan  syirkah  atau  musyarakah  ini  di  dalam  lembaga ekonomi syari’ah kontemporer? Seperti halnya prinsip mudharabah, hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan  syari’ah  kontemporer  menggunakan  prinsip  musyarakah  sebagai  salah  satu  prinsip operasionalnya.
Di bank Islam, prinsip musyarakah ini digunakan sebagai prinsip operasional dengan pengertian perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu  proyek,  yang  biasanya  berjangka  waktu  panjang. 24 Secara  riil,  prinsip  musyarakah  ini  hanya diaplikasikan  dalam  produk  pengerahan  dana  pada    masyarakat,  yakni  dalam  produk  Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah ini berarti pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank  dapat  dilibatkan  dalam  proses  manajemennya.  Sedangkan  pembagian  keutnungan  dalam  bentuk Pembiayaan  Musyarakah  ini  ditentukan  dalam  perjanjian  sesuai  dengan  proporsi  masing-masing  pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan. 25

## 3. Prinsip Wadi’ah
Secara  bahasa, wadi’ah dapat  diartikan  sesuatu  yang  diletakan  pada  selain  pemiliknya  agar dipelihara  atau  dijaga. 26 Wadi’ah ini  merupakan  nama  yang  berlawanan  antara  memberikan  harta  untuk dipelihara  dengan  penerimaan  yang  merupakan mashdar dari awda’a ( ‘ida` )  yang  berarti  titipan  dan membebaskan  barang  yang  dititipkan. 27 Sedangkan  pengertian wadi’ah secara  istilah,  para  fuqaha berbeda  dalam  redaksi  definisi.  Walaupun  begitu,  makna  substantif  dari  definisi  yang  dikemukakan
21 Ibn Qudamah. Al-Mughni , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 109 22 Wahbah al-Zuhaily, o p. cit., hal. 792 23 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 294 24 Yadi Janwari, loc. cit , hal. 19 25 Ibid , hal. 23 26 Luis  Ma’luf al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), hal. 893 27 Abd al-Rahman al-Juzayri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 210; dan Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh ,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 37
fuqaha  itu  tidak  jauh  berbeda,  atau  bahkan  sama.  Madzhab  Hanafi  mengartikan wadi’ah dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara sahrih maupun secara dalalah. Madzhab  Maliki,  hampir  senada  dengan  Madzhab  Syafi’i  mengartikan wadi’ah dengan perwakilan  dalam  menjaga  harta  yang  dimiliki  atau  dihormati  secara  khusus  dengan  cara  tertentu. Madzhab  Hanbali  mengartikan wadi’ah dengan  prinsip  perwakilan  dalam  penjagaan  harta  yang  bersifat tabarru’ atau prinsip penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya. Secara  komulatif, wadi’ah memiliki  dua  pengertian. Pertama, pernyataan  dari  seseorang  yang telah  memberikan  kuasa  atau  mewakilkan  kepada  pihak  lain  untuk  memelihara  atau  menjaga  hartanya. Kedua , sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. 28 Keabsahan prinsip wadi’ah ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-Nisâ’ ayat 58:
مكرمأي الله  ّنإ اهلهأ ىلإ تاناملأا اوّدؤت نا
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya …… "
Dipertegas pula dalam surat al-Baqarah ayat 283:
هّبر الله قّتيلو هتنامأ نمتؤا ىذلا ّدؤيلف مكضعب نمأ نإف “Jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercaya  itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.
Sedangkan  al-Hadits  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  mengabsahkan  prinsip wadi’ah ini adalah  hadits  dari  Anas  RA  bahwa  Rasulallah  SAW  bersabda: “Tunaikan  amanat  kepada  orang  yang menunaikan  amanat  kepadamu  dan  janganlah  membalas  khianat  orang  yang  telah  mengkhianatimu” (Riwayat al-Turmudzi dan Abu Daud).
Wadi’ah sebagai  salah  satu  bentuk  prinsip  dalam  fikih  muamalah  ternyata  paling  banyak digunakan dalam lembaga keuangan Syari’ah, terutama dalam usaha penge-rahan dana dari masyarakat. Bank  Islam  menggunakan wadi’ah sebagai  salah  satu  prinsip  operasional.  Mekanisme  operasional wadi’ah di  Bank  Islam  ini  adalah  perjanjian  simpan  menyimpan  atau  penitipan  barang  berharga  antara pihak  yang  mempunyai  barang  (nasabah)  dan  pihak  yang  diberi  keepercayaan  (bank).  Mekanisme operasional wadi’ah ini teraplikasi pula di Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Aplikasi wadi’ah ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam Syari’ah (USPS). Pada lembaga keuangan Syari’ah ini wadi’ah ini dijadikan sebagai prinsip operasional dan  produk  unggulan.  Hal  ini  seiring  dengan  tujuan  pendiriannya,  yakni  menhimpun  potensi  dana  yang dimiliki masyarakat melalui simpanan.

## 4. Prinsip Murabahah
Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribh yang berarti ziyadah (tambahan). Sedangkan pengertian murabahah secara  istilah  telah  banyak  didefinisikan  oleh  para  fuqaha.  Misalnya  Hanafiyah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. 29
Prinsip murabahah ini  diaplikasi  di  beberapa  lembaga  keuangan  Syari’ah  sebagai  salah  satu prinsip  atau  produk  dalam  usaha  penyaluran  dana  kepada  masyarakat.  Di  Bank  Islam murabahah ini dipahami  sebagai  mekanisme  operasional  penjualan  suatu  barang  dengan  harga  pokok  ditambah keuntungan  yang  disetujui  secata  bersama  antara  pihak  bank  sebagai  penjual  dengan  nasabah  sebagai pembeli. Lebih riil, prinsip murabahah ini di Bank Islam dikedepankan produk Pembiayaan Murabahah. Sebagai lembaga keuangan Syari’ah non-perbankan, ternyata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pun menggunakan murabahah sebagai salah satu prinsip dan produknya. Makna dan mekanisme murabahah di BMT tampaknya tidak berbeda dengan makna dan mekanisme pelaksanaan Bank Islam.
28 Lihat,  Yadi  Janwari, Prinsip  Operasional  Bank  Muamalat  Indonesia  dalam  Operspektif  al- Madzâhib al-Arba`ahal. Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), hal. 128- 129
29 Abd al-Rahman al-Juzayri, l oc. cit , hal. 258

## 5. Prinsip Al-Bai’ bi Tsaman Ajil
Al-Bai’  bi  tsaman  ajil ini  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  jual  beli  ( bay’ ).  Oleh  karena itu,  pengertiannya  harus  berangkat  terlebih  dahulu  dari  pengertian  jual  beli.  Terdapat  beberapa pengertian  jual  beli  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  fuqaha.  Sayyid  Sâbiq  mengartikan  jual  beli dengan  Penukaran  harta  dengan  harta  lain  dengan  cara  saling  merelakan  atau  memindahkan  hak milik dengan ada penggantinya dengan yang dizinkan. 30
Senanda  dengan  pengertian  tersebut,  Hasbi  Ash-Shiddiqie  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  jual beli  adalah  prinsip  yang  tegak  atas  dasar  penukaran  hak  milik  secara  tetap. 31 Dari dua pengertian  tersebut,  maka  dapat dipahami  bahwa  pada  intinya  yang  dimaksud  dengan jual beli adalah prinsip  saling menukar harta secara tetap di antara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syara’ . Oleh  karena  prinsip al-bai’  bi  tsaman  ajil merupakan  bagian  dari  prinsip  jual  beli,  maka pengertiannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  jual  beli  ( bai` ).  Hal  yang  membedakannya  adalah  dalam cara pembayarannya: kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan dalam al-bai’ bi tsaman  ajil pembayarannya  dilakukan  dengan  cara tidak  tunai  atau  ditangguhkan  ( ajil ) atau dengan cara dicicil.
Dewasa  ini,  prinsip al-bai’  bi  tsaman  ajil tampaknya  telah  digunakan  oleh  beberapa lembaga  keuangan  Syari’ah  sebagai  prinsip  operasional  atau  produk  yang  ditawarkan,  khususnya oleh  Bank  Islam  dan  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT).  Secara  operasional, al-bai’  bi  tsaman  ajil di Bank Islam atau BMT diartikan dengan pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. 32 Syarat-syarat dasar al-bai’ bi tsaman ajil ini hampir sama dengan mura-bahah. Perbedaan di antara  keduanya  terletak  pada  cara  pembayaran,  di  mana  pada murabahah dilakukan  secara  tunai setelah  terjadi  akad.  Sedangkan  pada al-bai’  bi  tsaman  ajil pembayaran  dilakukan  secara  cicilan setelah pembeli memperlihatkan hasil usahanya atau pada saat jatuh tempo yang disepakati.
6. Prinsip Wakalah
Secara  bahasa,  istilah wakalah berarti hifzh , kifâyah dan dhomân. 33 Sedangkan  secara  istilah, menurut  al-Dimyati, wakalah berarti  penyerahan  seseorang  atas  urusannya  kepada  pihak  lain  yang  di dalamnya  terdapat  penggantian. 34 Menurut  Hasbi  Ash-Shiddieqy, wakalah berarti  prinsip  penyerahan kekuasaan, di mana dalam prinsip itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak. 35 Dari beberapa pengertian itu, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah prinsip perwakilan  dari  seseorang  ( muwakil )  kepada  pihak  lain  ( wakîl )  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas nama muwakil . Keabsahan wakalah ini didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Kahfi ayat 19:
ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوثعباف
“  ……  Maka  suruhlah  salah  seorang  di  antara  kamu  pergi  ke  kota  dengan  membawa  uang perakmu ini …….” .
Dipertegas pula dalam surat An-Nisa ayat 35:
اهلهأ نّم امكح اوثعبأف امهنيب قاقش متفخ نإو
“Maka  jika  kamu  mengkhawatirkan  ada  perseng-ketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seseorang  juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga perempuan”.
Selain didasarkan pada kedua ayat itu, keabsahan wakalah juga diperkuat oleh beberapa riwayat yang  menje-laskan  bahwa  Rasulallah  SAW  pernah  melakukan  prinsip wakalah ,  antara  lain  riwayat menjelaskan Jabir RA berkata, “Aku keluar pergi  ke Khaibar, lalu aku datang  kepada Rasulallah SAW,
30 Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 126 31 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 97 32 Yadi Janwari, l oc. cit , hal. 23 33 Abd al-Rahman al-Juzayri, l oc. cit , hal. 143 34 Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, I’anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), hal. 84 35 Hasbi Ash-Shiddieqy, o p. cit , hal. 91
dan beliau bersabda, ‘Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasq ’ (HR Abu Dawud).
Berkenaan  dengan  aplikasi  prinsip wakalah oleh  lembaga  keuangan  atau  ekonomi  syari’ah sebagai  sebuah  prinsip  operasional  atau  produk,  hingga  saat  ini  baru  tampak  di  Perbankan  Islam, sedangkan di lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah lainnya belum tampak. Di Bank Islam, wakalah diimplementasikan  dalam  bentuk Letter  of  Curent ( L/C ).  Dalam  hal  ini,  nasabah  bertindak  sebagai muwakil sedang bank bertindak sebagai wakil . Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan bank sebagai wakil adalah  membayar  kepada  bank  koresponden  dengan  mempergunakan  uang  nasabah  yang didepositokan serta menyerahkan dokumen terkait kepada pihak nasabah.

## 7. Prinsip Kafalah
Kafalah secara  bahasa  berarti dhaman (jaminan), hamalah (beban),  dan za’amah (tanggungan).  Sedangkan  secara  istilah,  menurut  ulama  Ahnaf  sebagaimana  dikutip  Sayyid  Sâbiq, kafalah berarti penggabungan tanggungan kafîl (penanggung) kepada penanggung asal ( ashîl ) dalam tuntutan  dengan  jiwa,  utang,  barang,  atau  perbuatan.  Ulama  lain  mengartikan kafalah dengan penggabungan dua tang-gungan dalam tuntutan dan utang. Senada dengan pengertian itu dik emuakan pula  oleh  Taqi  al-Din  bahwa kafalah berarti  penggabungan  sebuah  tanggungan  kepada  tanggungan yang  lain. 36 Demikian  pula  dengan  Hasbi  Ash-Shiddieqy  menyatakan  bahwa kafalah adalah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan. 37
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  maka  dapat  difahami  bahwa  prinsip  utama  dalam kafalah adalah  penggabungan  di  antara  dua  jenis  tanggungan,  yakni  antara kafîl dengan ashil .  Keabsahan dari prinsip kafalah dalam fikih muamalah pertama-tama didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 66 yang berbunyi:
ينّنتأتل الله  ّنم اقثوم نوتؤت ىّتح مكعم هلسرأ نل لاق
“Ya’kub berkata: “Aku tidak membiarkannya pergi bersamamu sebelum kau memberikan janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti memba-wanya kembali kepadaku”.
Legitimasi prinsip kafalah ini dipertegas oleh surat Yusuf ayat 72:
ميعز هب انا ّو ريعب لمح هب ءاج نملو
“Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya”.
Sedangkan  dalam  Hadits  ditemukan  dalam  riwayat  Abu  Dawud  bahwa  Rasulallah  SAW bersabda: “Pinjaman  hendaklah  dikembalikan  dan  yang  menjamin  hendaklah  membayar” .  Hadits tersebut  memperkuat  ketentuan  ayat  di  atas  tentang  kebolehan  melakukan  transaksi  de ngan menggunakan prinsip kafalah . Berkenaan  dengan  aplikasi kafalah ini,  sebagaimana wakalah ,  hingga  saat  ini  baru ditemukan di Bank Islam. Di dalam Bank Islam, kafalah diimplementasikan dalam bentuk Letter of Guarantee ( L/G ).  Fasilitas  L/G  ini  disebut  pula  dengan  Bank  Garansi,  di  mana  bank  memberikan jaminan atas nasabahnya atas pembayaran utang atau jaminan prestasi. 38

## 8. Prinsip Qardh
Qardh  berarti  harta  yang  diberikan muqaridh (pemberi  pinjaman)  kepada muqtaridh (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya. 39 Dengan kata lain, qardh ini berarti pinjam meminjam barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.
36 Abu  Bakr  Muhammad  al-Taqi  al-Din, Kifayah  al-Akhyar, (Bandung:  Al-Ma’arif,  t.th),  hal. 276
37 Hasbi Ash-Shiddieqy, op. cit , hlm. 86 38 Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  mekanisme Letter  of  Guarantee di  Bank  Islam  ini,  lihat Karnaen  Perwataatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 37-38
39 Sayyid Sabiq, op. cit , hal. 182
Keabsahan  prinsip  qardh  ini,  dalam  syari’at  Islam  didasarkan  pada  al-Qur’an  surat  al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:
ةاريثك افاعضا هل هفعاضيف انسح اضرق الله ضرقي يذّلا اذ نم
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  maka  Allah  akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.
Selain itu, keabsahan qardh ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang diterima dari Anas RA dan  diriwayatkan  Ibn  Majah  bahwa  Rasulallah  SAW  telah  bersabda:  “Apabila  salah  seorang  di  antara kamu mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikan di atas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kendaraan itu kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang”.
Dewasa  ini,  prinsip  qardh  telah  diaplikasikan  pada  beberapa  lembaga  keuangan  syari’ah, khususnya  di  Bank  Islam  dan  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT).  Implementasi  prinsip  qardh,  di  kedua lembaga  keuangan  syari’ah  tersebut  memiliki  pemaknaan  yang  hampir  sama.  Bahkan  dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni al-qardh al-hasan . Kerangka operasional prinsip al-qardh al-hasan pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan keuangan konvensional.
Berbeda dengan praktek lembaga keuangan konven-sional, prinsip al-qardh al-hasan di lembaga keuangan  syari’ah  tidak  dikenakan  suku  bunga.  Dalam  pengertian,  kewajiban  nasabah  hanya mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya. Kalaupun ada beban yang mesti ditanggung oleh nasabah, hanyalah beban biaya untuk pengurusan admi-nistrasi saja.

## Proses Legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  menggambarkan  secara  ringkas  proses  legislasi  UU  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Merujuk    kepada  bagian  awal  pembahasan  ini  tentang  dasar pembentukannya, proses legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan:

## Tahap I: Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Awal
Seperti  proses  legislasi  UU  pada  umumnya,  proses  legislasi  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  juga  diawali  dengan  penyusunan  naskah  awal  berupa  naskah  akademik  ( academic  draft ). Istilah  ini  banyak  dikenal  dalam  ilmu  perundang-undangan  ( al-ilm  taqnin  al-ahkam ).  Tahapan  ini mencakup:
a. Pemerintah,  DPR,  organisasi  sosial  dan  kemasyarakatan  (LSM)  serta  elemen-elemen  yang  terkait, mengangkat wacana-wacana perlunya dilakukan amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  Melalui  forum-forum  ilmiah  tentang  bank  syari’ah,  seperti  seminar,  simposium, lokakarya,  workshop,  dan  sebagainya.  Sosialisasi  gagasan  perubahan  regulasi  bank  syari’ah  juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.
b. Pemerintah, DPR, organisasi sosial dan kemasyarakatan (LSM) serta elemen-elemen terkait, masing- masing  menyusun  Draft  Awal  UU  Perbankan  Perubahan  dari  UU  No.  7  Tahun  1992.  Draft  Awal Draft Awal UU Perbankan Perubahan tersebut selanjutnya dibahas kembali pada forum-forum ilmiah secara  formal  dan  informal.  Beberapa  rekomendasi  sebagai  hasil  dari  pertemuan-pertemuan  ilmiah itulah kemudian menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan Naskah Draft Awal UU Perbankan Perubahan.
c. Pembentukan Tim Independen yang berfungsi membahas, mengkaji dan menelaah seluruh point yang terdapat  dalam  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan  itu  –  untuk  selanjutkan  diperbaiki  dan disempurnakan  menurut  kepatutan  hukum  dan  tata  aturan  penyusunan  peraturan  dan  perundang- undangan di Indonesia.

## Tahap II: Penyempurnaan dan Pengajuan Draft RUU
Pada  tahap  kedua,  proses  penyusunan  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan  yang  sudah  diperbaiki dan  dilengkapi  dengan  saran  dan  rekomendasi  dari  banyak  pihak,  selanjutnya  diajukan  kepada  Presiden untuk  dikaji  dan  dipertimbangkan  lebih  jauh.  Pada  tahapan  ini,  pemerintah  (dalam  hal  ini  Presiden) melakukan sejumlah langkah-langkah teknis sebagai berikut:
d. Presiden  membentuk  Tim  Ahli  yang  terdiri  dari  staf  ahli  kepresidenan,  Departemen  Hukum  dan HAM, pakar ilmu ekonomi dan praktisi ekonomi, serta komponen masyarakat yang dianggap layak diikutsertakan dalam proses pembahasan Draft RUU Perbankan Perubahan.
e. Pembahasan Draft RUU Perbankan Perubahan pada tingkat Tim Ahli pemerintahan, yang selanjutnya pemerintah  melakukan  Rapat  Koordinasi  dengan  DPR  untuk  menindaklanjuti  pembentukan  Draft RUU Perbankan Perubahan pada tingkat yang lebih teknis dan rinci.
f. Setelah  diperoleh  kesepakatan  antara  pemerintah  dan  DPR,  kemudian  Presiden  mengajukan  Draft RUU  Perbankan  Perubahan  itu  kepada  DPR  untuk  dikaji  lebih  dalam  sehingga  dapat  ditetapkan sebagai Undang-Undang.

## Tahap III: Pembahasan dan Pengesahan UU
Tahapan  selanjutnya,  kewenangan  menyusun  dan  mengesahkan  UU  berada  di  tangan  DPR. Dalam  hal  ini,  DPR  melakukan  pembahasan  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan  dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:
a. Kepatutan  menurut  prinsip  dan  azas  hukum,  di  mana  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan  mesti dilandasi  norma-norma  filosofis,  sosiologis,  politis  dan  yuridis,  serta  tidak  bertentangan  dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum;
b. Keterwakilan,  maksudnya  adalah  mempertimbangkan  masukan/rekomendasi  dari  semua  komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
c. Tujuan  pembentukan  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan  tidak  semata-mata  memper-timbangan tuntutan  dan  dukungan  dari  masyarakat,  tetapi  harus  mampu  menjamin  kepastian  hukum  bagi pengembangan bank syari’ah di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  sebelum  disahkan  menjadi  UU,  DPR  melakukan  beberapa  langkah  teknis  dan strategi, antara lain:
a. DPR  melakukan  rapat  dengar  pendapat  ( public  hearing )  dengan  elemen  sosial  politik  yang berkepentingan dengan proses pembentukan Draft RUU Perbankan Perubahan. Beberapa pertemuan pernah  digelar  oleh  DPR  dengan  para  ahli  ekonomi,  praktisi  ekonomi,  dan  beberapa  LSM  yang concern di bidang perbankan syari’ah.
b. DPR juga melakukan rapat dengar pendapat ( public hearing ) dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah  Menteri  Hukum  dan  HAM  (Departemen  Hukum  dan  HAM),  Mahkamah  Agung,  Menteri Perekonomian,  Menteri  Keuangan,  Direktur  BI,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Asosiasi Pengusaha Perbankan Indonesia (APPI).
c. DPR  membentuk  suatu  Panitia  Kerja  (Panja)  atau  Panitia  Khusus  (Pansus)  melalui  suatu  Sidang Komisi yakni Sidang Komisi IV DPR RI.
d. DPR  menggelar  sidang  paripurna  untuk  mendengarkan  pandangan  fraksi-fraksi.  Pandangan  fraksi- fraksi  cenderung  beragam  ada  menyetujui  tanpa  catatan  dan  ada  pula  yang  menyetujui  dengan catatan.
e. Dalam  sidang  paripurna  tersebut,  hampir  semua  fraksi  menyetujui  disahkannya  Draft  RUU Perbankan  Perubahan.  Selanjutnya,  pimpinan  DPR  mengambil  suatu  keputusan  berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi dan menyamaikan pandangan kepada ihak pemerintah (Presiden).
f. Setelah  DPR  menyetujui  Draft  RUU  Perbankan  Perubahan,  selajutnya  pemerintah  dalam  hal  ini Presiden mengesahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992.
g. UU  Perbankan  Perubahan  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  10  November  1998  oleh  Presiden Republik  Indonesia  yakni  Bacharuddin  Jusuf  Habibie  dan  ditandatangani  pula  oleh  Menteri Negara/Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia  yakni  Akbar  Tandjung  serta  dituangkan  dalam Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
Mengutip  pendapat  Prof.  Dr.  Rachmat  Syafe’i,MA 40 dalam  tulisannya  di  HU  Pikiran  Rakyat dijelaskan  bahawa  terlepas  dari  lahirnya  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  hal  yang  harus mendapat perhatian pula adalah dari sisi sumber daya manusia yang diserap oleh bank-bank syariah yang kenyataannya  adalah  sarjana-sarjana  ekonomi  yang  "belajar"  ekonomi  Islam  dalam  beberapa  bulan bahkan  minggu  lewat  kursus-kursus  itu,  sementara  sarjana  syariah  jurusan mu'amalah belajar  ekonomi Islam  itu  bertahun-tahun.  Dari  sisi  kompetensi  tentu  saja  para  sarjana  syariah  perlu  dipertimbangkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.
40 Rachmat Syafe’i, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari’ah” dalam HU Pikiran Rakyat edisi 21 Maret 2005 dan lihat pula dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm
Di  samping  itu,  beberapa  hal  yang  perlu  segera  disempurnakan  dalam  upaya  menjadikan  bank syariah  sebagai  perbankan  yang  mendapat  kepercayaan  dan  keyakinan  masyarakat  serta  terpisah  dari bank konvensional antara lain mengenai:
a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian;
b. Standar akuntansi, audit dan pelaporan;
c. Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas;
d. Instrumen  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugas  bank sentral, dan lain sebagainya;
e. Memberikan  kepercayaan  kepada  perguruan  tinggi  yang  berkompetensi  syariah,  UIN  dan  IAIN misalnya.
Hal-hal  tersebut  di  atas  sangat  diperlukan  agar  bank  syariah  dapat  menjadi  elemen  dari  sistem moneter  yang  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  baik  dan  mampu  berkembang  serta  bersaing  dengan bank  konvensional.  Selain  itu,  dari  sisi  kelembagaan  dan  landasan  hukum  penyelenggaraan  perbankan syariah  pun  perlu  mendapatkan  penyempurnaan.  Hal  ini  sebagai  upaya  antisipasi  terhadap  berbagai permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  operasionalisasi  bank  syariah  di  lapangan.  Misalnya  terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain, sengketa, penipuan, pencucian uang dan sebagainya.
Walaupun  pada  hakikatnya  bank  syariah  didirikan  atas  dasar  moralitas  dan  unsur  agama, penyimpangan  ini  mungkin  akan  terjadi  sehingga  dibutuhkan  perangkat  hukum  baik  dari  sisi kelembagaan  atau  dari  sisi  undang-undang  itu  sendiri  yang  lebih  jelas  dan  tegas  dalam  mengatur permasalahan ini. Dan untuk melengkapi kepentingan di atas, maka dari sisi materi undang-undang, maka sangat  perlu  juga  mendorong  lahirnya "Kompilasi  Hukum  Muamalat" dalam  rangka  mempersiapkan undang-undang  yang  lebih  tinggi  di  samping  undang-undang  bank  syariah  yang  sedang  digodok  di Mahkamah Agung akhir-akhir ini.
Kompilasi  Hukum  Muamalat  dan  undang-undang  lainnya,  harus  semata-mata  ditunjukkan sebagai hal yang bukan tidak mungkin dan malah harus dilihat sebagai implementasi dari adanya jaminan serta  tidak  adanya  pertentangan  dengan  hukum  positif  perdata  yang  kita  anut  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1338 yang menganut "asas kebebasan berkontrak", dan ini berarti bahwa setiap individu dari setiap  anggota  masyarakat  bebas  melakukan  ikatan  dan  perjanjian  sesuai  kehendak,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  banyak.  Bahkan  pasal  tersebut  menjamin  pula bahwa,  "perjanjian  itu  berlaku  sebagai  undang-undang"  yang  mengikat  bagi  mereka  yang  membuat  dan menyepakatinya. (al-"aqd syari'at al-muta'aqidain).

## Penutup
Setelah dilegislasikan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kemajuan lembaga perbankan syari’ah di Indonesia relatif berkembang pesat, karena kendala-kendala institusional maupun yuridis telah diatasi.  Menurut  hemat  penulis,  prinsip  bagi  hasil  ( profit  and  loss-sharing )  sejenis  mudharabah  sangat cocok diterapkan pada sektor riil dan pengembangan usaha kerakyatan, karena sebenarnya sudah sangat seusai  dengan  pola  yang  diharapkan  mampu  me- back  up industri  besar  yang  kini  mengalami  tingkat persaingan yang sangat kompetitif.
Bagi hasil mudharabah di bank syariah bisa dioptimalisasikan melalui berbagai langkah, antara lain  adalah  kesinambungan  dan  transparansi  informasi  terhadap  usaha  yang  akan  dijalankan.  Informasi usaha  dan  pasar  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  dan  berharga  dalam  setiap  usaha.  Oleh  karena  itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.
Langkah lainnya adalah dengan pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank  syariah.  Industri  ini  benar-benar  milik  rakyat,  prospektif,  dan  dikelola  dengan  amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi  negara  kita  untuk dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.
Langkah  terakhir  yang  perlu  segera  ditindaklakjuti  adalah  membuat  aturan  dan  regulasi  yang tepat,  terstandarisasi  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Umat  Islam  sangat  berharap  legalisasi  produk bank syariah bisa dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah untuk menjadi hukum yang positif. Aturan ini  nantinya  menjadi  payung  yang  sah  terhadap  gerak-gerik  pelaksanaan  pembiayaan  mudharabah terhadap industri-industri kecil.
Mudah-mudahan  semakin  banyak  pihak  yang  memahami  pentingnya  prinsip  bagi  hasil  ( profit and loss-sharing ) dalam memainkan peranannya pada setiap pembiayaan usaha di Bank Syariah. Jika ini berhasil dilakukan, maka sektor riil dapat berkembang pesat dan negara kita akan memiliki industri usaha yang  kuat.  Pada  akhirnya,  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  berbagai  permasalahan  ekonomi  yang  kini
melanda di negara kita, karena sesungguhnya prinsip bagi hasil ( profit and loss-sharing ) adalah pola yang tepat dalam pengembangan sektor riil di negara kita.

## Daftar Pustaka
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996). Al-Din. Abu Bakr Muhammad al-Taqi, Kifayah al-Akhyar, (Bandung: Al-Ma’arif, t.th). Al-Dimyati. Sayyid Muhammad Syatha, I’anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th.). Al-Juzayri. Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Al-Yusu’i. Luis Ma’luf, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988). Al-Zuhaily. Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984). Antonio. Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Ash-Shiddieqy. Hasbi, Pengantar Fikih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
Fushali.  Eskarni,  “Ekonomi  Islam  Solusi  Tepat  untuk  Kemaslahatan  Umat”,  lihat  dalam http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=76. Ibn Qudamah. Al-Mughni , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
Karnaen  Perwataatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
Konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salis.  Nur  Fakhrus, Penera p an  dan  Pengembangan  Prinsi p Syari’ah  di  Lembaga  Keuangan  Syari’ah , kutipan  dari  makalah  Nur  Fakhrus  Salis,  mahasiswa  Jurusan  Perbankan  Syari’ah  di  STAIN Pekalongan.
Saeed. Abdullah, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Leiden: EJ Brill, 1996). Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984). Syafe’i.  Rachmat,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbankan  Syari’ah”  dalam  HU  Pikiran  Rakyat  edisi  21 Maret 2005 dan lihat pula dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm. Tri  Hartanto,  “Sebuah  Keharusan  Undang-undang  Khusus  Bank  Syari’ah”,  lihat  penjelasan  lengkapnya dalam  http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9235 &cl=Berita.
Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Syari’ah, (Bandung:  Pustaka  Mulia  dan  Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000).
---------------, Prinsip  Operasional  Bank  Muamalat  Indonesia  dalam  Operspektif  al-Madzâhib  al- Arba`ahal. Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).