## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  786-799|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8234.786-799

## PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT TANI YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM SESUAI SDG DI INDONESIA
Muhammad Rafi Raditya 1 , Davilla Prawidya Azaria 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta, Jakarta-Indonesia 2010611103@mahasiswa.upnvj.ac.id , dp.azaria@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari pada saat ini, dan dengan adanya fenomena ini  juga  telah  menimbulkan  dampak  yang  sangat  signifikan  terhadap  kehidupan  manusia,  salah  satu  golongan masyarakat  yang  merasakan  dampak  besar  dari  adanya  perubahan  iklim  yaitu  masyarakat  tani.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan analisa terkait peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak oleh adanya perubahan iklim serta bagaimana relevansi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan yang termuat di dalam Sustainable Development Goals 2030. Dan sebagai hasilnya, secara teoritis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terkait hukum internasional dalam aspek lingkungan  dengan mengidentifikasi dampak dari adanya perubahan iklim dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril  bagi  masyarakat  tani,  ini  termasuk  juga  bagaimana  pemerintah  Indonesia  dapat  menjadi  aktor  utama khususnya  dalam  hal  pembuatan  kebijakan  serta  rekomendasi  peraturan  tambahan  baik  berupa  peraturan pemerintah  maupun  peraturan  presiden  yang  berfokus  pada Sustainable  Development  Goals 2030  serta penyelesaian  masalah  dalam  sektor  pertanian  sehingga  hak  lingkungan  bagi  masyarakat  tani  yang  terdampak perubahan iklim dapat terpenuhi secara maksimal.
Kata Kunci : Pemenuhan Hak Lingkungan, Masyarakat Tani, Perubahan Iklim

## ABSTRACT
Climate change is a phenomenon that cannot be avoided at this time, and the existence of this phenomenon has also caused a very significant impact  on human life, one of the groups of  people  who feel  the great  impact  of climate change is the farming community. This research aims to provide an analysis of the role of the Indonesian government in fulfilling environmental rights for peasant communities affected by climate change and how the relevance  of  each  policy  taken  by  the  Indonesian  government  with  the  goals  contained  in  the  Sustainable Development Goals 2030. And as a result, theoretically, this research is expected to contribute to the development of knowledge related to international law in the environmental aspect by identifying the impact of climate change and  how  this  can  cause  both  material  and  immaterial  losses  for  farming  communities,  this  includes  how  the Indonesian government can become a major actor, especially in terms of policy making and additional regulatory recommendations in the form of government regulations and presidential regulations that focus on Sustainable Development Goals 2030 and problem solving in the agricultural sector so that environmental rights for farming communities affected by climate change can be maximally fulfilled.
Keywords : Fulfillment of environmental rights, Farming community, Climate change

## I. PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  merupakan  suatu  fenomena  yang  telah  menimbulkan  dampak  signifikan  terhadap keberlangsungan hidup manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan gas rumah kaca terutama karbondioksida serta metana yang mana jika kedua zat tadi menyatu  di  atmosfer  bumi  maka  akan  menyebabkan  fluktuasi  curah  hujan  yang  tinggi  serta meningkatnya  permukaan  air  laut  sehingga  akan  mengancam  negara  kepulauan  seperti  Indonesia (Leontinus, 2022), tentunya ada beberapa dampak dari perubahan iklim yang dialami oleh  Indonesia
yaitu  banjir,  tanah  longsor,  anomali  cuaca  serta  kebakaran  hutan.  Mengenai  kerugian  nya  menurut Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  bahwa  potensi  kerugian  ekonomi  yang ditimbulkan oleh adanya perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun rupiah terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang telah menyebabkan banyaknya korban jiwa mencapai 1.183 orang serta kerugian sebesar Rp 22,8 triliun per tahun (Khairizka, 2023).
Perubahan  iklim  ini  sebenarnya  dapat  terjadi  karena  masif  nya  penggunaan  teknologi  serta perubahan gaya hidup yang tidak ramah lingkungan sehingga hal ini bisa menyebabkan kenaikan suhu global.  Selanjutnya  perubahan  iklim  jika  ditinjau  dari  penjelasan  yang  dikemukakan  oleh Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change (IPCC)  menekankan  pada  rata-rata  dan  karakteristik perubahan iklim, yang disebabkan oleh penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut, serta tindakan manusia sebagai faktor utama penyebab utama, dan yang dapat bertahan selama puluhan tahun  (United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change,  2011).  Lebih  lanjut,  Amnesty International  menjelaskan  bahwa  ada  kemungkinan  perubahan  iklim  tidak  hanya  melibatkan peningkatan suhu, tetapi juga cuaca ekstrem, peningkatan permukaan air laut, pergeseran populasi dan habitat  satwa  liar,  serta  dampak-dampak  lainnya  (I.  N.  Laily,  2022).  Dari  kedua  penjelasan  tersebut dapat  dijelaskan  bahwa  perubahan  iklim  ini  biasanya  terjadi  karena  ulah  tangan  manusia  seperti aktivitas pertambangan, penggunaan kendaraan bermotor, membakar hutan dan sebagainya yang mana hal  ini  juga  dapat  mengakibatkan  kerusakan  yang  parah  terhadap  kestabilan  iklim  bumi  serta menimbulkan  dampak  yang  berbahaya  seperti  cuaca  ekstrim,  kenaikan  permukaan  laut  yang mengancam negara kecil terutama di wilayah pasifik serta mengakibatkan hilangnya habitat makhluk hidup lainnya.
Mengenai  dampak  dari  perubahan  iklim  yaitu  dengan  naiknya  permukaan  laut,  hal  ini  dapat disebabkan karena melelehnya lapisan es dalam jumlah yang besar seperti di Greenland dan Antartika, wilayah  Antartika  merupakan  yang  mengalami  pemanasan  global  tercepat  dibandingkan  wilayah lainnya di planet ini. Bahkan lapisan es di wilayah tersebut telah berkurang sebanyak 10 persen setiap 10 tahunnya (World Wildlife Fund, 2023). Tentunya dari berkurangnya lapisan es dalam jumlah besar ini juga akan menimbulkan dampak  yang buruk bagi  Indonesia karena merupakan  negara  kepulauan yang mana dengan naiknya air laut maka negeri ini terancam, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang mengandalkan wilayah garis pantai sebagai sumber ekonomi nasional seperti bidang pariwisata, pertanian  berbasis  air,  perikanan,  pengeboran  minyak  bumi  dan  gas  serta  pengendalian  banjir  (Faiz, 2015). Menanggapi adanya dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim ini maka Indonesia juga melakukan beberapa cara yakni  salah  satunya  yaitu dengan meratifikasi ketentuan  internasional yang  berkaitan  dengan  pencegahan  perubahan  iklim  seperti  Protokol  Kyoto  1997, Paris  Agreement 2015 dan lainnya.
Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan Sustainable Development Goals Goals 13 yaitu mengenai penanganan perubahan iklim, Goals ini berfokus pada aksi memerangi perubahan iklim serta dampak yang ditimbulkannya,  hal ini karena  perubahan iklim merupakan suatu permasalahan global yang  berdampak  besar  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  di  seluruh  dunia  (SDGs Dashboard  Lampung  University,  2023).  Di  sisi  lain,  penanganan  perubahan  iklim  di  Indonesia didasarkan pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu tujuan 13. Implementasi tujuan ini memerlukan partisipasi pakar yang ahli dalam bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang aktif di berbagai sektor pemerintah dan swasta baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu dalam  mempromosikan  SDG  goals  13  tersebut  juga  harus  melalui  media  konferensi  yang  memiliki tujuan  utama  dalam  menyebarkan  informasi  untuk  para  pembuat  kebijakan,  pelaku  bisnis  serta organisasi  masyarakat  lainnya  dalam  hal  melakukan  proses  aksi  mitigasi,  identifikasi  peluang  yang telah ada, membuat skala prioritas mengenai langkah dan strategi untuk memenuhi target maksimum mitigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  termuat  dalam  SDG  serta melakukan  identifikasi  peran,  dukungan  dan  inovasi  dari  beragam  institusi  pembangunan  dalam  hal upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia (Miranti et al., 2018).
Dari  sekian  banyak  elemen  masyarakat  di  Indonesia,  bahwasannya  masyarakat  tani  dapat mengalami kerugian besar dari dampak yang diakibatkan dari perubahan iklim. Petani adalah seseorang yang memenuhi kebutuhannya melalui hasil pertanian, menurut Kartini. G. Kartasaputra dalam kamus sosiologi dan kependudukan, masyarakat petani adalah sekelompok orang yang berinteraksi secara kuat dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipersatukan oleh suatu rasa identitas bersama. Pada Maret 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan bahwa
51,33% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian  (Annur,  2022).  Perubahan  iklim  merupakan  ancaman  yang  signifikan  bagi  negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Salah satu  dampak  dari  perubahan  iklim  adalah  curah  hujan  yang  tidak  teratur,  yang  mengakibatkan perubahan pada musim tanam dan panen untuk komoditas seperti padi, sayuran, dan palawija.
Di sisi lain adanya bencana kekeringan dan banjir juga memperparah  kestabilan lahan pertanian, hal ini juga berkontribusi pada gagal panen dan tanam yang mana hal ini mengakibatkan petani tidak bisa menikmati hasil panen nya, dan ini juga bisa berujung pada penurunan produksi dan pendapatan petani.  Di  samping  itu  sebagai  negara  produsen  dan  konsumen  beras  terbesar,  Indonesia  dapat mengalami kenaikan angka kemiskinan di daerah pedesaan yang mana masyarakat nya bergantung pada produksi  padi  sebagai  mata  pencaharian  utama  (Rasmikayati  &  Djuwendah,  2015).  Perubahan  iklim pasti akan menyebabkan kerugian besar terhadap kestabilan ekonomi Indonesia. Jika pemerintah tidak segera  mengambil  kebijakan  penanganan  perubahan  iklim,  kerugian  akan  mencapai  Rp  544  triliun selama tahun 2020–2024. Kerugian di sektor pertanian dapat mencapai Rp 408 triliun karena adanya penurunan produksi beras (Komunikasi LCDI, 2022).
Apalagi  jika  ditinjau  dari  ICESCR (International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights) khususnya dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 11 yang membahas mengenai pemenuhan hak  bagi  setiap  masyarakat  beserta  keluarganya  termasuk  perumahan,  pangan  dan  sandang  melalui langkah-langkah yang memadai demi menjamin perwujudan hak ini serta mengedepankan kerjasama internasional  yang  berdasarkan  kesepakatan  sukarela.  Pengakuan  atas  hak  dasar  semua  orang  untuk bebas dari kelaparan juga ditekankan dalam  ayat 2 huruf a. Hal ini dicapai, menurut  (Alston, 2016), dengan meningkatkan sistem pertanian dengan cara yang mendorong pengembangan dan penggunaan sumber  daya  alam  secara  efisien.  Selain  itu,    Pasal  28  H  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan bahwa semua orang harus memiliki tempat  tinggal yang layak. Dari ketentuan ini sudah jelas bahwa pemerintah wajib memenuhi hak setiap masyarakat tak terkecuali mereka yang bekerja di sektor  pertanian  untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  bersih  sehingga  hak  lingkungan  mereka terpenuhi, maka dari itu dibutuhkanlah keseriusan dari pemerintah dan segala pihak dalam mengatasi permasalahan  ini  sesuai  dengan  agenda Sustainable  Development  Goals 2030  demi  tercapainya Indonesia yang sejahtera.
Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya diatas maka penelitian ini akan berfokus dalam bentuk analisa kebijakan pemerintah serta sudah sejauh apa pemerintah melaksanakan amanat hukum  internasional  di  bidang  lingkungan  hidup  serta Sustainable  Development  Goals 2030  dalam menjalankan kewajibannya guna memenuhi hak lingkungan bagi masyarakat tani.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang mengharuskan peneliti untuk meneliti  bahan  hukum  primer  untuk  tujuan  penelitian,  seperti  asas-asas,  konsep,  teori  hukum,  dan peraturan-peraturan  yang  relevan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  (Fitrah,  2021).  Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka, seperti literatur dan peraturan-peraturan yang relevan, juga merupakan bagian dari pendekatan yuridis normatif (Soerjono Soekanto, 2001).
Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penulis  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  karena  pendekatan  ini  memberikan  penafsiran  terhadap  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak-hak  lingkungan  hidup  bagi  masyarakat  petani  yang terkena  dampak  perubahan  iklim.  Undang-undang  tersebut  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, dan Perjanjian Paris 2015. Dokumen hukum  utama  yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai  perjanjian  internasional  yang  relevan  dengan  pokok  bahasan  serta  peraturan  perundang- undangan  nasional.  Lalu  ada  bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari  skripsi,  jurnal  serta  laporan lainnya yang dapat membantu penelitian ini serta bahan hukum tersier yang akan menjadi bahan hukum dukungan  selain  primer  dan  sekunder  yakni  terdiri  dari  ensiklopedia,  kamus  dan  lainnya.  Sumber- sumber yang telah disebutkan sebelumnya akan berguna bagi penelitian ini karena Indonesia sebagai suatu  negara  yang  berdaulat  wajib  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  rakyatnya  dalam  hal  ini masyarakat  tani  terhadap  lingkungan  mereka  yang  terdampak  perubahan  iklim.  Di  samping  itu, perubahan  iklim  merupakan  fenomena  global  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  umat  manusia  sehingga semua elemen negara dan masyarakat perlu mencari cara dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan
oleh  perubahan  iklim  salah  satunya  melalui  pembuatan  regulasi  yang  efektif  agar  menjadi  pedoman bagi seluruh negara dalam menjalankan kebijakan lingkungan hidupnya, ditambah lagi dengan adanya jurnal  penelitian  terdahulu  maupun  laporan  dari  badan  internasional  seperti  PBB  khususnya United Nations Development Programme (UNDP) berupa Sustainable Development Goals 2030 yang menjadi suatu  rekomendasi  dan  target  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  elemen  baik  pemerintah  sampai masyarakat agar mencapai visi 2030. Tentunya dari ketiga jenis bahan hukum ini memiliki relevansi karena pemerintah selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, juga harus berpedoman terhadap UN SDG 2030 agar tujuan masing-masing negara dapat tercapai secara maksimal.
Pengumpulan data dilakukan melalui proses studi pustaka, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan.  Studi  literatur  mencakup  analisis  teoretis  dan  referensi  ekstensif  yang  diambil  secara eksklusif  dari  literatur  ilmiah  (Ramanda  et  al.,  2019).  Strategi  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yang  mengacu  pada  pendekatan  yang  tidak  bergantung  pada  data numerik, melainkan berfokus pada pemberian kesimpulan deskriptif dengan menggunakan kata-kata. Oleh  karena  itu,  analisis  kualitatif  lebih  mengutamakan  kualitas  data  daripada  kuantitasnya  (Salim, 2013).  Dengan  demikian,  analisis  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menarik  kesimpulan mengenai  hak  lingkungan  bagi  para  masyarakat  tani  yang  terdampak  oleh  perubahan  iklim  sesuai agenda  2030 Sustainable  Development  Goals yang  disusun  secara  sistematis  dan  logis  untuk mendapatkan gambaran jawaban dari hasil penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.   Jaminan  Hak Lingkungan  oleh  Negara  bagi  Masyarakat  Tani  yang  Terdampak  Perubahan Iklim
Hak  lingkungan  sebenarnya  sudah  termuat  dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  28  H  Undang- Undang  Dasar  1945,  dalam  hal  ini  setiap  masyarakat  sudah  selayaknya  harus  hidup  sejahtera  secara lahir dan batin, di sisi lain masyarakat juga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu  hak  atas  lingkungan  juga  merupakan  salah  satu unsur dalam penegakan hak asasi manusia yang mana setiap masyarakat harus mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena itu diperlukan sebuah peraturan hukum yang dapat menjadi payung bagi setiap masyarakat dalam mendapat hak tersebut. Ditambah lagi bahwa dalam konstitusi negara ini hak atas lingkungan sudah menjadi hal yang patut dijadikan perhatian serius bagi semua pihak. Dalam buku Tomuschat yang berjudul “Human Rights Between Idealism and Realism” , disebutkan bahwa ada setidaknya tiga jenis hak ini yang terbagi atas hak atas pembangunan (right to development) , hak atas lingkungan  yang  bersih (right  to  a  clean  environment) ,  dan  hak  atas  perdamaian (right  to  peace) (Rochmani, 2015).
Memang  pada  saat  ini  perubahan  iklim  akan  berdampak  pada  setiap  sektor  kehidupan  manusia, baik itu ekonomi, sosial, politik maupun ekonomi. Hal ini telah ditegaskan pada data yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) per September tahun 2023 yang mana dari data tersebut  menunjukkan  bahwa  dari  bulan  Juli  hingga  September,  suhu  rata-rata  bulanan  Indonesia meningkat dari yang awalnya sebesar 26.7 derajat menjadi 27.0 derajat celsius, lalu dari sini juga bisa ditinjau  bahwa  anomali  suhu  udara  pada  bulan  September  2023  merupakan  anomali  yang  tertinggi dengan urutan keempat sejak periode pengamatan awal yang dilakukan pada tahun 1981 yaitu sebesar 26.4 derajat celsius, hal ini telah termuat dalam grafik dibawah (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2023b).
Gambar 1. Normal Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia 1991-2020 dan Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia Hingga September 2023

## Sumber: (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2023)
Data  yang  dikeluarkan  oleh  BMKG  (Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika) menunjukkan bahwa suhu udara normal di Indonesia dapat mencapai 26,8°C dan suhu udara rata-rata pada  tahun  2022  adalah  27,0°C.  Hal  ini  sejalan  dengan  fakta  bahwa  perubahan  iklim  menyebabkan perubahan  dan  anomali  pada  suhu  udara  setiap  tahunnya  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Studi  ini mencakup  tahun  1991-2020.  Tahun  terpanas  di  Indonesia  dari  tahun  1981  hingga  2022,  jika  semua tahun  dipertimbangkan,  adalah  tahun  2016,  dengan  suhu  mencapai  0,6°C.  Lebih  lanjut,  jika  melihat seluruh data suhu dari tahun 1981 hingga 2022, tahun 2016 merupakan tahun dengan suhu tertinggi, yaitu mencapai 0,6°C (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2023a).
Menurut  data  di  atas,  anomali  suhu  udara  dapat  berdampak  negatif  pada  upaya  masyarakat  tani untuk  memperoleh  sumber  penghidupan  mereka.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  berusaha  untuk melindungi  hak  lingkungan  masyarakat  tani  yang  terkena  dampak  perubahan  iklim.  Hal  ini  dapat ditinjau  dari  ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  28  H  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945  serta dipertegas oleh Pasal 28 I  ayat 4 dan 5 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan  serta pemenuhan hak  asasi  manusia  termasuk  lingkungan  merupakan  suatu  tanggung  jawab  dari  pemerintah  (Usman, 2018). Berbicara mengenai tanggung jawab bagi pemerintah dan  kaitannya dalam aspek lingkungan, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah yakni pemerintah harus menjamin  setiap  hak  warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  serta  pemerintah berkewajiban  dalam  mencegah  terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  dalam  melakukan kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (Nuzul  &  Benuf,  2021).  Selanjutnya  mengenai  upaya penegakan  hukum  oleh  pemerintah,  terkhusus  hukum  lingkungan  bahwa  dalam  siklus  pembuatan kebijakan  lingkungan  harus  meletakkan  penerapan  undang-undang  sebagai  tahap  terakhir  dari rangkaian proses perundang-undangan, persyaratan untuk standar, pemberian izin, implementasi serta penegakan  peraturan  dalam  mencapai  pemenuhan  hak  lingkungan  yang  baik  bagi  setiap  masyarakat tani (Arliman, 2018). Dalam hal ini penegakan hukum sangat penting dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan  yang  sehat  (F.  N.  Laily,  2022),  karena  pada  dasarnya  salah  satu  tujuan  hukum  yaitu kemanfaatan, dan dengan adanya hukum maka bisa memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan yang  tidak  terawatt  sejak  lama  serta  menjadi  media  pemenuhan  bagi  setiap  masyarakat  yang  ada  di Indonesia (Sahala & Najicha, 2022).
Dalam  hal  ini,  pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam  memberikan  kesejahteraan  bagi  para masyarakat tani juga harus bertumpu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, di  pasal  2  sudah  ditegaskan bahwa Pemerintah harus menerapkan asas kehati-hatian agar meminimalisir serta mencegah ancaman terhadap  kestabilan  lingkungan  hidup  (Navisa,  2013).  Karena  asas  ini  sendiri  memiliki  peran  yang sangat penting dalam menjadi rujukan bagi pihak Pemerintah untuk membuat serta menganalisa arah kebijakan  dalam  menghadapi  tantangan  lingkungan  yang  tidak  pasti,  karena  selama  ini  biasanya pembuat kebijakan bisa dibilang masih enggan dalam melakukan suatu tindakan pencegahan dampak dari  bencana  lingkungan  seperti  fenomena  perubahan  iklim.  Dan  dengan  adanya  asas  ini  diharapkan
dapat  membuat  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  untuk  meminimalisir  dampak  tersebut (Wibisana, 2011). Ini juga berlaku untuk lembaga yudikatif, yang tunduk pada prinsip Deklarasi Rio yaitu  hakim  harus  memprioritaskan  perlindungan  lingkungan  saat  memberikan  keputusan  pidana pemulihan kepada terdakwa dalam kasus yang mengancam kerusakan lingkungan yang serius, bahkan jika ada keraguan dan tidak cukup bukti selama proses persidangan (Afandi et al., 2022).
Perubahan  iklim  ini  mengancam  kestabilan  lahan  pertanian  sehingga  mereka  yang menggantungkan  hidup  dari  sektor  ini  bisa  mengalami  kerugian,  maka  negara  melalui  pemerintah terkhusus  badan  yang  memiliki  tupoksi  dalam  hal  ini  telah  mengambil  langkah  konkret  untuk memenuhi hak lingkungan bagi para masyarakat tani. Salah satu upaya tersebut telah dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Hortikultura  yang  berada  dibawah  naungan  Kementerian  Pertanian  dengan  cara memberikan  bantuan  sistem  irigasi  hemat  air  yang  memiliki  kinerja  sama  dengan  irigasi  tetes  pada bawang  merah.  Selain  itu,  pengelolaan  hama  dan  penyakit  yang  ramah  lingkungan  dan  produksi tanaman  yang  sehat  juga  tersedia.  Selain  itu,  Pusat  Perlindungan  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura telah memberikan dukungan ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan, yang sedang menghadapi dampak  perubahan  iklim.  Mereka  telah  mendistribusikan  pompa  air  ke  lahan  pertanian  cabai  di Kabupaten Banyuasin, seluas 5 hektar, dan sekitar 30 hektar bantuan tambahan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Lubuk Linggau dengan tujuan untuk mengairi sawah dan  menjaga  cadangan  air  untuk  menyuburkan  lahan  agar  ketika  musim  kemarau,  lahan  para masyarakat  tani  tersebut  tetap  terjaga  kesuburannya  (Direktorat  Jenderal  Hortikultura  Kementerian Pertanian, 2020).
Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak lingkungan bagi masyarakat tani  yang  terdampak  perubahan  iklim  yaitu  dengan  menekankan  pada  penggunaan  teknologi  digital, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan pertanian sehingga para masyarakat tani lebih siap dalam menghadapi  situasi  cuaca  yang  tidak  bisa  diprediksi  karena  perubahan  iklim,  program  lainnya  yaitu dengan  melakukan  program  pelatihan  bagi  sejuta  masyarakat  tani  dan  penyuluh  yang diimplementasikan  oleh  Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pertanian. Program ini bertujuan agar mereka lebih mengerti serta memahami perubahan iklim serta dampak dan cara mengatasinya. Di sisi lain, target dari program ini yaitu sebanyak 1.568.483 orang yang meliputi masyarakat  tani  serta  68.483  orang  penyuluh  pertanian  (Humas,  2022).  Hal  ini  juga  harus  dibarengi dengan adanya partisipasi generasi muda dalam memajukan sektor pertanian, Di tahun 2020, ada sekitar 33  juta  orang  Indonesia  yang  bekerja  sebagai  petani,  dengan  29  persen  di  antaranya  adalah  petani milenial, menurut kepala BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian). Selain itu, perubahan iklim akan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi sektor pertanian. Dalam hal ini pemikiran  kritis  dari  para  petani  milenial  tersebut  diperlukan,  oleh  karena  itu  pemerintah  melalui Kementerian  Pertanian  mengadakan  program  pelatihan  petani  muda  dengan  tujuan  untuk mengembangkan  kewirausahaan  dalam  sektor  pertanian,  selain  itu  pemerintah  sebagai  aktor penyelenggara negara juga memiliki kewajiban dalam memberikan dukungan dan sarana agar proses para  generasi  muda  dalam  menjadi  petani  milenial  tersebut  dapat  berjalan  lancar  (Taufik  &  Lestari, 2022).
Selain itu pemerintah dapat memberdayakan masyarakat tani dengan memberikan bantuan melalui saluran KUR, atau Kredit Usaha Rakyat. Tujuan dari pengadaan kredit usaha rakyat ini  adalah untuk meningkatkan sektor pertanian dan sistem ekonomi nasional, terutama karena kita saat ini dihadapkan pada  ancaman  dinamika  geopolitik  global  yang  akan  berdampak  pada  krisis  pangan,  energi,  dan finansial, serta ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal tersebut maka kreit usaha rakyat oleh pemerintah ini akan menekankan pada pembiayaan di bidang alat serta mesin pertanian, hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 persen penyaluran dari KUR tersebut di sektor pertanian sehingga  setiap  masyarakat  tani  bisa  menggunakan  saluran  dana  kredit  tersebut  untuk  melakukan pengadaan alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, angka-angka dari tahun 2022 menunjukkan bahwa dari  total  target  Rp  373,17  triliun,  hanya  5,65  juta  debitur  yang  telah  mengambil  KUR  sebesar  Rp 270,59 triliun, atau 72,51%. Hingga 30 September 2022, 37,82 juta debitur telah menerima sisa KUR sebesar Rp 442 triliun, dengan tingkat kredit macet sebesar 1,27 persen di bulan Agustus pada tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2022, tingkat kredit bermasalah (NPL) untuk KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan PMI masing-masing sebesar 1,78%, 65,79%, 32,43%, dan  0,0071%.  Seiring  dengan  perkembangan  usaha  pertanian  dan  jumlah  debitur,  penyaluran  KUR
Pertanian juga mengalami peningkatan. Penyaluran KUR Pertanian pada tahun 2021 mencapai 2,5 juta debitur, naik 45,9 persen dari tahun  sebelumnya menjadi Rp84,5 triliun. Meskipun demikian, per 30 September  2022,  sebanyak  2,1  juta  debitur  telah  menerima  penyaluran  KUR  Pertanian  dengan  total penyaluran  sebesar  Rp84,5  triliun,  dan  terdapat  baki  debet  sebesar  Rp120,5  triliun,  dengan  tingkat kredit macet yang relatif rendah yaitu sebesar 0,82 persen (Limanseto, 2022).
Upaya  dalam  memenuhi  hak  lingkungan  bagi  setiap  masyarakat  tani  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah terkhusus instansi negara yang memiliki tupoksi dalam membawahi sektor pertanian, yakni Kementerian Pertanian. Dalam merespon berbagai tantangan terhadap pemenuhan hak lingkungan bagi masyarakat tani maka Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki target pembangunan  2021  hingga  tahun  2024,  dalam  mewujudkan  keberhasilan  tujuan  tersebut  maka  ada beberapa  upaya  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  peningkatan  kapasitas  produksi  pertanian, mempercepat perkembangan sistem pertanian modern dan berkelanjutan, serta penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Program lainnya yang diterapkan oleh Dirjen Hortikultura bernama kampung hortikultura, fokus utama dari program ini adalah memberikan bantuan bibit tanaman bermutu kepada setiap  masyarakat  tani,  memfasilitasi  pengembangan  sarana  dan  prasarana  pasca  panen  serta pengolahan. Di samping itu program pengembangan kampung hortikultura ini juga memfokuskan pada sinergi  pengawalan  kegiatan  seperti  pelatihan  dan bimbingan  teknis  mengenai  sumber  daya  manusia yang  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  BPPSDMP  (Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  SDM Pertanian) serta kementerian dan lembaga lainnya, program ini ditargetkan untuk setiap masyarakat tani agar lebih mengetahui hal terkait teknik budaya, pascapanen, pengolahan jaminan mutu produk serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hortikultura (Mulyandari et al., 2022).
Akan  tetapi  program  ini  tentunya  juga  memiliki  beberapa  tantangan  yang  berkaitan  dengan fenomena iklim yaitu kekeringan  yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur  sistem pertanian hortikultura ini, sebagaimana yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 2. Grafik Kerugian Infrastruktur Akibat Kekeringan Agustus 2023 Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2023)
Grafik diatas menunjukkan besaran kerugian pada berbagai infrastruktur akibat kekeringan pada bulan  Agustus  2023,  dapat  dilihat  bahwa  infrastruktur  yang  berpotensi  mengalami  kerusakan  akibat kekeringan  yaitu  sistem  air  tanah  yang  tersebar  sebanyak  2.300  buah  di  seluruh  Indonesia,  hal  ini tentunya  sangat  berbahaya  karena  masyarakat  tani  tidak  bisa  mengairi  sawah  yang  mereka  miliki sehingga menyebabkan gagal panen yang akan membuat banyak masyarakat tani mengalami kerugian karena  tidak  bisa  menjual  produk  hasil  tani  nya  ke  pasar  (Santika,  2023).  Tantangan  lainnya  yang dihadapi  yaitu  fenomena  el  nino  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  suhu  bumi.  Hal  ini  dapat mengakibatkan penurunan intensitas curah hujan di berbagai wilayah Indonesia sehingga mengurangi
ketersediaan air  hujan untuk pertanian,  di sisi lain bahwa dengan adanya el nino ini bisa  berdampak pada menurunnya kualitas tanaman hortikultura, dengan naiknya suhu bumi maka buah-buahan maupun sayur yang telah ditanam oleh masyarakat tani akan memiliki rasa yang kurang enak serta kualitas yang buruk sehingga berujung pada kurangnya ketersediaan hasil tani di pasar (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2023).
Terlepas  dari  tantangan  yang  akan  dihadapi,  program  kampung  hortikultura  tetap  akan  berjalan dengan baik selama didukung oleh setiap elemen dari pemerintah  hingga masyarakat lokal, terutama dalam hal ini BPPSDMP harus lebih bisa menyeleksi serta mendidik para masyarakat tani dan penyuluh yang  berkualitas  serta  meningkatkan  sinergi  yang  kuat,  yang  mana  penyuluh  akan  bertugas  dalam melakukan  pendampingan  serta  pengawalan  sehingga  para  masyarakat  tani  dapat  mengembangkan kampung hortikultura di wilayah masing-masing (Puspitasari, 2023).

## 3.2.  Peran Organisasi Antar Pemerintah dan Aktor Non Negara dalam Memenuhi Hak Lingkungan Masyarakat Tani Sesuai Agenda SDG
Mengupayakan  langkah-langkah  yang  efektif  dan  cepat  untuk  memerangi  perubahan  iklim,  yang merupakan  ancaman  serius  bagi  kelangsungan  hidup  semua  makhluk  hidup-termasuk  petani-adalah pokok bahasan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13. Termasuk dalam target 13.2, fokus utama “Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional”  (SDG  Center  Universitas  Brawijaya,  2023).  Terdapat  sekitar  lima  target  yang  diharapkan dapat  memberikan  masukan  dan  saran  bagi  implementasi  kebijakan  setiap  negara  dalam  rangka meminimalisir dampak perubahan iklim. Secara khusus, Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2024 telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  No.  52  tahun  2023  oleh  pemerintah  Indonesia.  Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan nota keuangan untuk tahun anggaran 2024 dapat disusun dengan  menggunakan  rencana  kerja  pemerintah  untuk  tahun  2024  sebagai  acuan,  seperti  yang dinyatakan  dalam  pasal  5  peraturan  ini.  Rencana  kerja  pemerintah  juga  dapat  menjadi  acuan  bagi rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian/lembaga  (Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  52  Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, 2023).
Lalu,  ada  sasaran  program  prioritas  yang  mana  pemerintah  berfokus  dalam  pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan  ketahanan bencana,  serta perubahan  iklim.  Ada tiga program prioritas yang ditekankan oleh pemerintah dibawah komando Presiden Joko widodo yakni peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah  karbon.  Hal  ini  juga  ditambah  dengan  penguatan  regulasi  termasuk  pengesahan  Peraturan Presiden ini, masih dari peraturan yang sama bahwa Pemerintah telah berupaya dalam memenuhi setiap tujuan yang termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 13 yaitu aksi iklim, akan tetapi demi menyukseskan setiap indikator yang termuat dalam TPB ini maka pemerintah perlu menekankan pada  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Setiap  program  nasional  yang  dijalankan  oleh  pemerintah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan aspek lingkungan dalam mengoptimalisasi sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini maupun generasi yang  akan  datang,  jika  dikaitkan  dengan  hal  lingkungan  bagi  masyarakat  tani  maka  dengan ditetapkannya peraturan presiden ini merupakan suatu komitmen dari pemerintah dalam memenuhi hak lingkungan masyarakat tani. Di samping itu, salah satu fokus yang ditekankan oleh pemerintah dalam rencana  kerja  pemerintah  yaitu  percepatan  transformasi  ekonomi  yang  berguna  bagi  kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat tani. Salah satu strategi yang dapat dilakukan demi menyukseskan agenda  ini  yaitu  peningkatan  ketersediaan  akses  dan  kualitas  konsumen  pangan,  edukasi  mengenai sistem  pertanian  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan,  maksimalisasi  penggunaan  teknologi  yang berguna  dalam  pengolahan  dan  budi  daya  lahan  pertanian  sehingga  dapat  menghasilkan  keuntungan yang  maksimal  bagi  masyarakat  tani  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas, 2023).
Target 13.2 mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk semua lembaga dan bisnis selain  sektor  pemerintah.  Undang-Undang  (UU)  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas menyatakan bahwa bisnis yang terlibat dalam sektor sumber daya alam memiliki kewajiban sosial dan lingkungan yang harus ditegakkan. Opini publik yang positif terhadap bisnis dan institusi sebagian besar ditingkatkan  oleh  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR),  yang  membantu  menciptakan  citra perusahaan  yang  positif.  Meskipun  CSR  tidak  secara  langsung  menetapkan  kebijakan  seperti  yang disyaratkan oleh tujuan 13.2 dari SDGs, sangat penting bagi CSR untuk mematuhi peraturan nasional
dan terlibat dalam  inisiatif lingkungan  yang  berkelanjutan dan pendidikan ekologi  untuk  masyarakat petani. Hal ini akan memastikan pemenuhan hak-hak lingkungan mereka secara menyeluruh.
Selanjutnya, jika melihat dari data yang telah dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada sekitar 954 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia  per 1 Januari hingga 16 Maret 2022  dengan  total  korban  sebanyak  1,4  juta  jiwa  yang  terbagi  lagi  atas  1,39  juta  memutuskan  untuk mengungsi ke tempat yang aman dan 586 orang lainnya mengalami luka berat (Jayani, 2020).
Di  samping  itu,  mengenai  masyarakat  tani  sebenarnya  mereka  bisa  dibilang  belum  terlalu  siap dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim tersebut seperti perubahan curah hujan serta akibatnya terhadap budidaya tanaman dan usaha tani yang mereka miliki (Grehenson, 2010). Dan bukan hanya itu,  dengan  adanya  perubahan  iklim  juga  berdampak  pada  meningkatnya  serangan  organisme penggangu tanaman (OPT) yang juga disebabkan dengan adanya anomali suhu dan kelembaban udara (Nuraisah  &  Kusumo,  2019).  Dengan  adanya  ancaman  dan  dampak  perubahan  iklim  tersebut  maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewajiban dalam melakukan upaya pemenuhan  hak lingkungan bagi mereka yang terdampak perubahan iklim. Dan dalam hal ini agenda 2030 Sustainable Development Goals wajib menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan upaya tersebut. Terutama dalam tujuan 13 yang memfokuskan pada aksi pencegahan perubahan iklim.
Untuk memberdayakan masyarakat tani, organisasi antar pemerintah juga harus berpartisipasi. Ini karena  saran  dan  solusi  mereka  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  tentang pemenuhan  hak  lingkungan  masyarakat  tani  terhadap  perubahan  iklim,  FAO (Food  and  Agriculture Organization) adalah  salah  satu  organisasi  yang  memiliki  wewenang  untuk  membawahi  bidang pertanian. Ketentuan yang dimuat pada Basic Texts of the Food and Agriculture Organization of the United  Nations  Rule  V  verse  4  menjelaskan  bahwa,  berdasarkan  keputusan  komite,  FAO  harus melakukan persiapan studi dan analisis mengenai masalah ketahanan pangan di berbagai negara (Fao, 1984). Hal ini dapat ditinjau dari perannya di Indonesia yaitu dengan mengadakan program pertanian konservasi. Program ini memiliki pengertian yaitu sistem pertanian yang mempunyai tiga prinsip dan fokus  utama  yang  terdiri  atas  pengolahan  lahan  terbatas,  penutupan  permukaan  tanah  serta  rotasi tanaman  (Almalika,  2020).  Dan  program  ini  diterapkan  pada  sistem  pertanian  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian  serta menjaga  kelestarian  sumber  daya  lahan  dan  air.  Program  ini  sendiri  bisa  dibilang  berhasil  dalam meningkatkan  pertumbuhan  jumlah  masyarakat  tani  dari  5.597  menjadi  12.783  orang,  di  sisi  lain program ini juga hasil panen juga mengalami peningkatan yang signifikan dan hal ini juga dibarengi dengan adanya ketahanan pangan yang maksimal (Berek, 2018).
Organisasi selanjutnya yaitu WFP (World Food Programme) juga memainkan peran penting. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan General  Regulations  of  WFP Rule  IX.  2  yang  disebutkan  jika  setiap program  yang  akan  diimplementasikan  di  negara  penerima  maka  harus  mendapatkan  restu  dan rekomendasi dari pemerintah di negara penerima tersebut, dan hal ini juga dibarengi standar yang layak serta  memiliki  tujuan  yang  jelas  sebelum  diimplementasikan  (WFP,  2014),  jika  dikaitkan  dengan ketahanan  pangan  di  Indonesia  terutama  pada  saat  terjadinya  perubahan  iklim  yang  menimbulkan dampak  signifikan  dalam  sektor  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Program  Pangan  Dunia  (WFP)  telah meluncurkan  sebuah  program  baru  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  disebut  FFA  (Food  for Assets). Pemerintah provinsi dan WFP bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada keluarga dan masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  mengalami  kerawanan  pangan,  baik  untuk  jangka  pendek maupun  jangka  panjang.  Anggota  masyarakat  dapat  bekerja  sama  melalui  program  ini  untuk membangun  proyek-proyek  infrastruktur  pertanian  dan  pedesaan  yang  sederhana.  Sumber  daya  ini merupakan  bagian  dari  upaya  yang  lebih  besar  untuk  membuat  masyarakat  lebih  tangguh  sehingga mereka  dapat  mempertahankan  pekerjaan  dan  persediaan  makanan  mereka  dalam  menghadapi perubahan iklim (Dewanti, 2018).
Hal  ini  juga  dibutuhkan  peran  serta  dari  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat).  Karena  masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber mata pencaharian dan hidup di bawah  garis  kemiskinan,  LSM  pada  dasarnya  memiliki  kewajiban  untuk  menjadi  fasilitator  yang membantu  proses  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  demikian,  LSM  harus  berperan  sebagai  aktor dalam perencanaan pembangunan, sementara masyarakat itu sendiri harus berperan sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, rekomendasi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk program  pembangunan  lokal,  regional,  atau  bahkan  nasional.  Di  sini,  masyarakat  diberi  kesempatan untuk menyelidiki kebutuhan, kesulitan, dan peluang pertumbuhan dan perikehidupan mereka sendiri
(Silmi,  2017).  Dan  dalam  hal  ini  LSM  juga  dapat  berkontribusi  dalam  melakukan  pengembangan kreativitas  dari  setiap  masyarakat  tani  dalam  mengembangkan  lahan  pertaniannya  agar  dapat berkembang,  dengana  danya  upaya  ini  maka  masyarakat  tani  diharapkan  dapat  mengerti  mengenai manajemen  lahan  pertanian  serta  lebih  siap  untuk  meminimalisir  adanya  anomaly  cuaca  yang disebbakan oleh perubahann iklim (Ramdhani et al., 2015), hal ini juga sesuai dengan indikator 13.3 Goals  13 Sustainable  Development  Goals yang  mewajibkan  setiap  pihak  untuk  dapat  meningkatkan pendidikan,  penumbuhan  kesadaran  dan  juga  kapasitas  manusia  serta  lembaga  mengenai  mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak dari perubahan iklim (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.). Tidak lupa juga bahwa setiap LSM juga memiliki tanggung jawab untuk merancang kerangka kerja advokasi dalam meninjau  permasalahan  lingkungan  di  lingkup  pertanian,  proses  dari  perancangan  kerangka  tersebut terdiri dari pengaduan, pengumpulan data, investasi, perencanaan advokasi serta kampanye (Efendi et al., 2019). Dan agar permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat tani ini bisa segera sampai ke telinga pemerintah maka setiap LSM harus memberikan kritik disertai solusi mengenai permasalahan tersebut,  dalam  hal  ini  LSM  bergerak  atas  nama  kemanusiaan  dengan  mendengarkan  keluhan  setiap masyarakat tani yang dirugikan karena adanya perubahan iklim (Yunazwardi, 2020).
Di  samping  itu,  dengan  adanya  LSM  maka  mereka  juga  dapat  melakukan  penguatan  kerjasama dengan pemerintah setempat termasuk mengenai proses laporan kemajuan dalam mencapai setiap target dan indikator dalam Goals 13 SDG dalam hal pemenuhan hak lingkungan bagi masyarakat tani. Selain itu pengusulan solusi dan identifikasi hambatan dapat menjadi tugas utama bagi para LSM dan hal ini penting  untuk  dilaporkan  kepada  pemerintah  agar  nantinya  dari  pihak  pemerintah  dapat  melakukan upaya  lainnya  yang  sekiranya  efektif  dalam  mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat tani ketika terjadinya dampak perubahan iklim. Pihak aktor non negara lainnya yang juga dapat  mengambil  peran  dalam  pemenuhan  hak  lingkungan  bagi  masyarakat  tani  yang  terdampak perubahan  iklim  yaitu  CSR (Corporate  Social  Responsibility) dari  perusahaan.  Jika  ditinjau  dari ketentuan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  maka setiap  perusahaan  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  dalam  memastikan  bahwa  unsur  sosial  dan lingkungan  dapat  terpenuhi  dengan  maksimal  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  mewujudkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  serta  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  kehidupan  yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan juga masyarakat luas (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Demi mewujudkan hal tersebut maka CSR dari perusahaan harus melakukan berbagai hal, salah satunya yaitu dengan menjadi penengah jika terjadinya suatu konflik antara perusahaan dan masyarakat tani terkait hak lingkungan, dalam hal ini perusahaan  melalui  CSR  nya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  konflik  dengan berkeadilan.  Mereka  harus  secara  aktif  melibatkan  masyarakat  tani  dalam  proses  pengambilan keputusan, memberikan kompensasi yang wajar, dan melakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan serta serta menekankan dialog untuk penyelesaian masalah.
Lalu, hal lainnya yang dapat dilakukan oleh CSR perusahaan yaitu dengan mengadakan program pelatihan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  kemampuan  sumber  daya  masyarakat  tani dalam melakukan proses penanaman benih, pengimplementasian sistem pertanian berkelanjutan yang dapat membangun kesiapan mereka dalam menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari adanya  perubahan  iklim,  selanjutnya  yaitu  dengan  mengalakkan  pendampingan  serta  penyuluhan. Dalam situasi ini, penyuluh adalah sumber daya utama bagi anggota masyarakat yang mencari jawaban atas masalah yang sulit dipecahkan atau informasi  umum. Selain itu, mereka membuat matriks  yang mengurutkan  masalah,  kemungkinan,  dan  strategi  untuk  menyelesaikannya  (Arifin  et  al.,  2020). Selanjutnya dari pihak CSR juga dapat melakukan berbagai  hal  seperti meninjau permasalahan yang telah di alami oleh masyarakat tani yang merasa dirugikan dengan hadirnya suatu perusahaan di daerah mereka,  dan  hal  ini  juga  harus  didukung  dengan  penyediaan  dana  serta  peralatan  untuk  setiap masyarakat tani (Taufik & Lestari, 2022). Terakhir, terkait pekerjaan yang telah dilakukan oleh aktor non-negara dan organisasi antar pemerintah, hal ini selaras dengan tujuan 13 dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya target 13.1. Upaya ini bertujuan untuk “memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya iklim dan bencana alam di semua negara.” Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) telah memimpin upaya ini, dengan mengimplementasikan program-program mereka sendiri untuk memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim.  Pada  saat  yang  sama,  bisnis  telah  memenuhi  persyaratan  target  13.3,  yang  berkaitan  dengan lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  dan  CSR,  dan  menyatakan,  “meningkatkan  pendidikan,
peningkatan  kesadaran,  dan  kapasitas  manusia  dan  lembaga  terkait  dengan  mitigasi,  adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.” Dalam bentuk memberikan saran kepada para pembuat kebijakan tentang cara terbaik  untuk memerangi perubahan iklim dan memberdayakan masyarakat setempat, terutama petani, untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah ini.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Setelah  mempertimbangkan  penjelasan  yang  telah  diberikan  sebelumnya,  jelaslah  bahwa,  dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain, perubahan iklim adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, yang  mana  iklim  juga  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  tani  seperti  munculnya  fenomena kekeringan  yang  berkepanjangan,  meningkatnya  angka  serangan  organisme  perusak  tanaman  (OPT), banjir  dan  lainnya.  Selain  itu  juga  berdasarkan  dari  data  yang  dirilis  oleh  Badan  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika per September 2023 sendiri suhu rata-rata bulanan di Indonesia meningkat menjadi 27 derajat celsius, hal ini juga bisa berimbas pada bencana kekeringan yang berkepanjangan sehingga  gagal  panen  tidak  bisa  dihindarkan.  Dalam  menanggapi  adanya  bencana  yang  ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap masyarakat tani, maka dibutuhkan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan  baik  oleh  pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat  serta  organisasi  internasional  yang memiliki fokus utama dalam isu ini seperti World Food Programme (WFP) serta Food and Agricultural Organization (FAO).
Beberapa kebijakan dan program yang dilakukan oleh ketiga pihak ini yaitu terdiri dari  bantuan kredit  usaha  rakyat  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  tani  dan  meningkatkan keuntungan dalam sektor pertanian, pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat pertanian, dengan adanya bantuan kredit ini ke setiap masyarakat tani maka mereka juga dapat membeli peralatan tersebut dalam menggarap lahan pertanian yang mereka miliki. Selain itu kampung hortikultura juga berfungsi untuk  memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  tani  dalam  mengenali  sistem  tanaman  hortikultura  serta pelatihan dan  bimbingan  teknis  dari  Direktorat  Jenderal  Hortikultura  dalam  memberdayakan  sumber daya  manusia  pertanian  di  Indonesia,  di  samping  itu,  pemerintah  juga  memiliki  rancangan  kerja pemerintah  tahun  2024  sesuai  amanat  Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2023  yang  mana pembangunan  berkelanjutan  serta  sektor  agrikultur  merupakan  salah  satu  prioritas  utama  yang  harus dipenuhi.
Selanjutnya demi mencapai keberhasilan maka pemerintah harus dibantu oleh pihak lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tani mengenai sistem pertanian  berkelanjutan  sesuai  amanat  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Lalu  organisasi  antar pemerintah seperti FAO dan WFP dalam menerapkan program rotasi tanaman dan food for assets yang bertujuan untuk membantu masyarakat tani yang tinggal di wilayah yang mengalami kerentanan pangan sehingga ketahanan pangan dapat terjaga dan konsumsi masyarakat juga dapat terpenuhi. Dari setiap langkah  yang  diimplementasikan  bahwa  hal  ini  memang  berdampak  baik  bagi  masyarakat  tani  akan tetapi hal ini perlu digalakkan agar setiap langkah tersebut berhasil terlaksana.

## 4.2 Saran
Perihal langkah yang telah diimplementasikan oleh setiap pihak memang sudah sangat baik dan sejalan dengan  tujuan  SDG,  akan  tetapi  bisa  dilihat  bahwa  krisis  pangan  memang  masih  terjadi  di  beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Maka dari itu sinergitas antara ketiga pihak yang terdiri dari pemerintah, organisasi antar pemerintah serta aktor non-negara perlu diperkuat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pembentukan  suatu  forum  diskusi  lintas  sektor  yang  melibatkan  semua  pihak  terkait  dalam  upaya pemenuhan hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak oleh perubahan iklim. Di samping itu dengan adanya diskusi forum lintas sektor maka hal ini bisa meminimalisir miskomunikasi kebijakan dan langkah yang nantinya akan dilakukan, sehingga baik itu aktor non negara maupun organisasi antar pemerintah  bisa  menjalankan  program  pemenuhan  hak  lingkungan  masyarakat  tani  sejalan  dengan amanat peraturan perundang-undangan nasional, di sisi lain pemerintah juga dapat menerima masukan dan saran dari kedua pihak agar setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan amanat undang-undang serta SDG 2030. Selanjutnya, dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait perubahan iklim dan langkah mengatasinya melalui pelatihan, penyuluhan maupun kampanye juga bisa dilakukan agar setiap program kerja yang terlaksana bisa berhasil bukan dari aspek pemangku kepentingan tetapi juga didukung oleh masyarakat.
Satu hal yang perlu digarisbawahi yakni setiap kebijakan dan peraturan yang telah ada sebelumnya harus dipantau serta evaluasi jika masih ada yang kurang dan belum memenuhi kepentingan masyarakat tani,  dan  pemerintah  juga  dapat  memaksimalisasi  setiap  kebijakan  yang  telah  ada  dan  dievaluasi tersebut  sehingga  dapat  memberikan  pemenuhan  hak  lingkungan  bagi  masyarakat  tani  itu  tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  F.,  Adianto,  D.,  Listiningrum,  P.,  &  Lovina,  M.  W.  (2022).  Penggunaan  Bukti  Ilmiah  dan  Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009– 2020. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 9 (1), 77–120. Almalika,  R.  (2020). Pertanian  Konservasi,  Wujud  Pelestarian  Sumber  Daya  Pertanian  untuk  Generasi Mendatang . https://ilmu.lpkn.id/2021/04/05/pertanian-konservasi-wujud-pelestarian-sumber-daya- pertanian-untuk-generasi-mendatang/
Alston, P. (2016). The United Nations’ Specialized Agencies and Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The United Nations System for Protecting Human Rights: Volume IV , January , 377–416. https://doi.org/10.4324/9781315236674-25 Annur,  C.  M.  (2022). Mayoritas  Rumah  Tangga  Miskin  Indonesia  Hidup  dari  Sektor  Pertanian . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/04/mayoritas-rumah-tangga-miskin-indonesia-hidup- dari-sektor-pertanian
Arifin, Z., Aziz, A., Manzil, P. L. D., & Zahara, Y. (2020). Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi Program CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap Kesejahteraan Petani. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 5 (1). Arliman,  L.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Lingkungan  dalam  Membangun  Lingkungan  Sehat  Di  Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 761–770. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2023a). Ekstrem Perubahan Iklim . BMKG. https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (2023b). Informasi Parameter Iklim, Anomali Suhu Udara Rata- Rata Bulanan . BMKG. https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim Berek, R. B. (2018). Peran Food And Agriculture Organization (FAO) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Program Pertanian Konservasi. Global Political Studies Journal , 2 (2), 161–176.
Dewanti, E. (2018). Peranan  World  Food Programme (WFP) Melalui Program  Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia. Global Political Studies Journal , 2 (2), 101–132. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. (2020). Kementan Susun Kebijakan Strategis Antisipasi Perubahan Iklim .
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2023). Antisipasi Fenomena El Nino Tahun 2023 Dan Dampaknya Bagi Sektor Pertanian . https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/152
Efendi, H. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik:  Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung. Jurnal Administrativa , 1 (1), 19–28. Faiz, P. M. (2015). Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi .  https://referensi.elsam.or.id/2015/02/perubahan-iklim-dan-perlindungan-terhadap-lingkungan- suatu-kajian-berperspektif-hukum-konstitusi/
Fao. (1984). Basic texts of the Food and Agriculture Organization of the United Nations . FAO. Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 122–137.
Grehenson, G. (2010). Petani Paling Dirugikan dalam Perubahan Iklim Global . https://ugm.ac.id/id/berita/2243- petani-paling-dirugikan-dalam-perubahan-iklim-global/
Humas.  (2022). Kementan  Gelar  Pelatihan  Sejuta  Petani  dan  Penyuluh  Untuk  Antisipasi  Perubahan  Iklim . https://setkab.go.id/kementan-gelar-pelatihan-sejuta-petani-dan-penyuluh-untuk-antisipasi-perubahan- iklim/
Jayani, D. H. (2020). BNPB: 1,4 Juta Orang Korban Bencana Alam di Indonesia . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/bnpb-14-juta-orang-korban-bencana-alam-di- indonesia#:~:text=Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  melaporkan%2C  telah  terjadi 954,sebanyak 586 orang luka-luka
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas.  (2023). Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun  2024 Batang Tubuh dan Lampiran I . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi- data-publikasi/file/RP_RKP/MIRROR Buku 1 (Batang Tubuh dan Narasi RKP Tahun 2024).pdf Kementerian  PPN/Bappenas.  (n.d.). Penanganan  Perubahan  Iklim .  Retrieved  June  18,  2023,  from https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-13/
Khairizka, P. N. (2023). Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Capai Rp544 Triliun . Pajakku.Com.
https://www.pajakku.com/read/28e13738-28f2-4818-98a5-683116383ca1/Potensi-Kerugian-Ekonomi- Akibat-Perubahan-Iklim-Capai-Rp544-Triliun Komunikasi LCDI. (2022). Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya . https://lcdi-indonesia.id/2022/01/11/bappenas-prediksi-kerugian-akibat-perubahan-iklim-rp-544-t-begini- rinciannya/
Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 21 (2), 17–26. Laily, I. N. (2022). Pengertian Perubahan Iklim, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya . Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/iftitah/berita/626218e810745/pengertian-perubahan-iklim-penyebab-dampak-dan- cara-mengatasinya
Leontinus,  G.  (2022).  Program  Dalam  Pelaksanaan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sdgs)  Dalam  Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. Jurnal Samudra Geografi , 5 (1), 43–52. Limanseto, H. (2022). Dorong Produktivitas Hasil Pertanian, Pemerintah Dukung Modernisasi Taksi Alat dan Mesin Pertanian Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat .
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4628/dorong-produktivitas-hasil-pertanian-pemerintah-dukung- modernisasi-taksi-alat-dan-mesin-pertanian-melalui-penyaluran-kredit-usaha-rakyat Miranti,  R.,  Widhiyoga,  G.,  &  Haqqi,  H.  (2018).  Analisis  pembangunan  berkelanjutan  terhadap  kebijakan perubahan iklim Indonesia sebagai upaya mengakomodasi Paris Agreement. Transformasi , 1 (34).
Mulyandari, R. S. H., Sunusi, M. A., Purwaningsih, Y., Hermami, A., Setiawan, A., Razak, A., Pratiwi, R. C., & Steviano, O. (2022). Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Subsektor Hortikultura . Navisa, F. D. (2013). Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian Yang Berwawasan Lingkungan . Brawijaya University.
Nuraisah, G., & Kusumo, R. A. B. (2019). Dampak perubahan  iklim terhadap usahatani padi di desa  Wanguk kecamatan  Anjatan  kabupaten  Indramayu. Mimbar  Agribisnis:  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 5 (1), 60–71.
Nuzul, A. A. D., & Benuf, K. (2021). Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dari Kegiatan Wisata Alam. Rechtidee , 16 (1), 1–17. Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2007). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, (2023). Puspitasari,  D.  (2023). Kembangkan  Kampung  Hortikultura,  Kementan  Perlu  Bersinergi  dengan  Petani  dan Penyuluh  Berkualitas .  https://hortikultura.pertanian.go.id/kembangkan-kampung-hortikultura-kementan- perlu-bersinergi-dengan-petani-dan-penyuluh-berkualitas/
Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi kepustakaan mengenai landasan teori body image bagi perkembangan remaja. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling , 5 (2), 121–135.
Ramdhani, H., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2015). Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3).
Rasmikayati, E., & Djuwendah, E. (2015). Dampak perubahan iklim terhadap perilaku dan pendapatan petani (the impact of climate change to farmers’ behavior and revenue). Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 22 (3), 372– 379.
Rochmani,  R.  (2015).  Perlindungan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Baik  Dan  Sehat  Di  Era  Globalisasi.
Masalah-Masalah Hukum , 44 (1), 18–25.
Sahala,  A.  R.,  &  Najicha,  F.  U.  (2022).  Penerapan  Asas  Pencemar  Membayar. Jurnal  Hukum  To-Ra:  Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 209–216.
Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi . 19. Santika,  E.  F.  (2023). Jumlah  Infrastruktur  Berpotensi  Terdampak  Kekeringan  (Agustus  2023) . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/waspada-puncak-kekeringan-agustus-2023-ini- infrastruktur-berpotensi-terdampak
SDG Center Universitas Brawijaya. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutam 13 . https://sdgs.ub.ac.id/inacol- sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-13-penanganan-perubahan-iklim/
SDGs Dashboard Lampung University. (2023). Sustainable Development Goals Penanganan Perubahan Iklim . https://dashboard.sdgcenter.unila.ac.id/goalDetail/13#:~:text=Goal  13  dalam  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan %28TPB%29 atau,iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang
Silmi,  A.  F.  (2017).  Participatory  Learning  And  Action  (PLA)  di  Desa  Terpencil. Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat , 1 (1), 81–98.
Taufik, A., & Lestari, I. (2022). Peran Program Pengembangan Petani Sebagai Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Sorik Marapi Geothermal Power (Smgp) Terhadap Resistensi Masyarakat. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 8 (1), 59–92. United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change.  (2011). Fact  Sheet:  Climate  change  science-  the status  of  climate  change  science  today .  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change.
https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (1), 1–16. WFP. (2014). General Regulations of World Food Programme . January .
Wibisana, A. G. (2011). Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004. Jurnal Konstitusi , 8 (3), 207–256. World  Wildlife  Fund.  (2023). Why  are  glaciers  and  sea  ice  melting? World  Wildlife  Fund. https://www.worldwildlife.org/pages/why-are-glaciers-and-sea-ice-melting
Yunazwardi,  M.  I.  (2020).  Upaya  Pembentukan  Mekanisme  Pertanggungjawaban  Lingkungan  Transnasional terhadap Polusi Kabut Asap di Asia Tenggara tahun 2015. Jurnal Hubungan Internasional , 1–18.