## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7  NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 65-74

## EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AAI
Devi Yanti Jesica Handoko *

## S, Patricia Febrina Dwijayanti
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *jesica@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received October 10, 2014 Revised Nopember 24, 2014 Accepted December 30, 2014
Key words: Tax Planning, Income Tax, Value Added Tax.

## ABSTRACT
Tax planning is the process of organizing a business taxpayer that his tax debt, both income tax  and other taxes, is in a position most minimal, all in accordance with the provisions of the tax laws as well as commercially. Accordingly, this study will evaluate the implementation of tax planning that has been done by PT. AAI as aluminum distributor co mpany in Sura- baya, in an effort to improve the efficiency of the burden of payment of Income Tax and Value Added Tax in accordance with prevailing tax regulations during 2012. Among the rules it is Law. 36 Year 2008 on Income Tax and Law. 42 Year 2009 on Value Added Tax. During this time , the implementation of tax planning efforts conducted by PT. AAI is not optimal. This research is a descriptive study with a case study approach. The data used in this study is qualitative data in the form of da ta that contains the condition of the company and quantitative data in the form of data in the form of documents, or the list of numbers that can be calculated. The data obtained from literature and field studies obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the costs incurred by the company and included in the Commercial Income Statement are not all included in the Fiscal Income Statement and exempt income included as an addition to income tax. In addition, tax planning VAT is also not optimal because of the outstanding customer receivables can affect VAT pay- ments and payments related to the effort creditable input VAT charged but not included. The evaluation results showed the company  can improve the efficiency  of  the payment burden  of  Rp  8,358,357.00  Income  Tax and Value  Added  Tax  of Rp 1,073,209.00.

## ABSTRAK
Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian pembayar pajak bisnis yang utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada pada posisi paling minimal, semua sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan serta komersial. Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT.  AAI  sebagai  perusahaan distributor aluminium di Surabaya,  dalam  upaya  meningkatkan efisiensi beban pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selama 2012. Di antara peraturan itu adalah UU. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Hukum. 42  Tahun 2009 tentang Pajak Pertamba- han Nilai. Selama ini, pelaksanaan upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. AAI tidak optimal. Penelitian ini ada- lah penelitian deskriptif dengan pendekatan  studi kasus.  Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data  kualitatif dalam  bentuk  data  yang  berisi  kondisi  perusahaan  dan  data  kuantitatif  dalam  bentuk  data  dalam  bentuk  dokumen,  atau daftar angka yang dapat dihitung. Data diperoleh dari studi literatur dan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wa- wancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dimasukkan dalam Laporan Penghasilan Komersial tidak semuanya termasuk dalam Laporan Penghasilan Fiskal dan pendapatan yang dikecualikan  termasuk sebagai  tambahan pajak  penghasilan.  Selain itu, pajak perencanaan  PPN juga  tidak optimal  karena piutang pelanggan yang beredar dapat mempengaruhi pembayaran PPN dan pembayaran terkait dengan upaya memasuk- kan  input  pajak  yang  dibebankan  tetapi  tidak  termasuk.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  perusahaan  dapat  meningkatkan efisiensi  beban  pembayaran  sebesar  Rp  8.358.357,00  Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  Rp 1.073.209,00..

## PENDAHULUAN
Bagi  pemerintah,  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  penting  di  Indonesia  yang digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara,  baik  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran  pem- bangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih  (Mardiasmo,  2009;  dalam  Kadariyanty,  2011).  Dengan  kata  lain,  besar  kecilnya  laba  perusahaan dalam  laporan  keuangan  menentukan  seberapa  besar  pajak  yang  harus  dibayar.  Jika  keuntungan  yang diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya  dilakukan  guna  meminimalkan  biaya  atau  beban  pajak  dan  menunda selambat  mungkin  pembayaran  pajak  agar  mengoptimalkan  laba  yang  diterima  bahkan  menghindari pajak.  Upaya  menekan  beban  pajak  seminimal  mungkin  untuk  memperoleh  efisiensi  dapat  dilakukan dengan dua cara, yaitu penggelapan pajak ( tax evasion ) dan penghindaran pajak ( tax avoidance ). Menurut Anderson  dalam  Zain (2005:50),  penggelapan  pajak  ( tax evasion )  adalah  penyelundupan  pajak yang  me- langgar  undang-undang  pajak  sedangkan  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  adalah  cara  mengurangi pajak melalui rekayasa pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpa- jakan  dan  dapat  dibenarkan,  terutama  melalui  perencanaan  pajak  ( tax  planning ).  Salah  satu  cara  untuk menekan  biaya  atau  beban  pajak  yang  bersifat  legal  ( tax  avoidance )  yaitu  dengan  mencari  celah-celah ( loopholes ) yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Objek penelitian dari penerapan tax planning ini dilakukan pada PT. AAI selama tahun 2012. PT. AAI merupakan  perusahaan  distributor  aluminium  di  Surabaya  yang  bergerak  dalam  bidang  perdagangan besar  bahan-bahan  konstruksi  dengan  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  yaitu  51430.  Barang  dagang yang dijual adalah aluminium batangan, alat konstruksi, alat bangunan, alat teknik, alat listrik, dan alat mekanikal.  Selain  mengadakan  penjualan  barang,  PT.  AAI  juga  melakukan  pekerjaan  sampingan  yaitu penjualan jasa berupa pengadaan barang dan pemasangan barang jadi aluminium.
Dalam menghitung PPh dan PPN, PT AAI telah melakukan upaya tax planning namun upaya terse- but  belum  optimal.  Upaya tax  planning untuk  pajak  penghasilan  belum  optimal,  seperti  ada  beberapa pengeluaran  yang  tidak boleh  dibebankan sebagai biaya  ( non  deductible expenses ) atau  penghasilan  yang tidak termasuk sebagai objek pajak dalam laporan laba rugi bisa dikoreksi fiskal sesuai aturan perpajakan tetapi tidak  dilakukan  atau pengeluaran  yang  dapat  dibebankan  sebagai biaya  ( deductible expenses ) atau penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak tetapi dikoreksi fiskal sehingga berpengaruh pada perhi- tungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29, salah penempatan dalam menggolongkan kelompok penyusutan dan salah  penghitungan  tarif  pajak  penyusutan,  kesalahan  memasukkan  PPh  4(2)  yaitu  jasa  konstruksi  se- bagai  bagian  PPh  Pasal  23. Tax  planning PT.  AAI  berkaitan  dengan  PPN  juga  belum  optimal  karena piutang beberapa pelanggan yang jumlahnya besar perihal pembelian barang kena pajak di PT. AAI dan belum dilunasi sampai akhir tahun sehingga PT. AAI menanggung sendiri pembayaran pajaknya terkait PPN beberapa bulan dan ada pembayaran berkaitan dengan usaha PT. AAI yang dikenakan PPN sehing- ga bisa menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi tidak dimasukkan. Dari penjelasan di atas maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penerapan tax  planning dalam  upaya  meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AAI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selama tahun 2012.

## KAJIAN LITERATUR

## Kajian Literatur
Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut  Suandy  (2008), tax  planning adalah  upaya  merekayasa  sumber-sumber  penghasilan  dan beban maupun transaksi lainnya agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaat- kan  peraturan  yang  ada  dan  sejalan  dengan  tercapainya  tujuan  perusahaan  tanpa  melalui  tindakan kecurangan atau manipulasi. Tujuan tax planning adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat menge- fesienkan  jumlah  pajak  yang  akan  ditransfer  ke  pemerintah,  melalui  apa  yang  disebut  sebagai penghindaraan  pajak  ( tax  avoidance ) yang  merupakan perbuatan legal yang  masih  dalam  ruang  lingkup peraturan perundang-undangan  perpajakan,  dan  bukan  penyelundupan  pajak ( tax  evasion ) (Zain,  2005). Untuk dapat mencapai tujuan tax planning yang berhasil, pengusaha harus memanfaatkan semua pengu- rang, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit pajak serta fasilitas pajak yang disediakan oleh
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7  NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 65-74
undang-undang, putusan pengadilan, dan administrasi pajak (Gunadi, 2009:279, dalam Pohan, 2013:10). Selain  itu, tax  planning yang  telah  dibuat  tidak  terlepas  dari  personil  yang  berkualitas,  perangkat  kerja yang  memadai,  dan  prosedur  kerja  yang  tepat  waktu,  tepat  jumlah,  dan  tepat  informasi.  Mangoting (1999) menyatakan manfaat tax planning bagi wajib pajak adalah penghematan kas keluar, mengatur ali- ran kas ( cash flow ), menentukan waktu pembayaran, membuat data-data terbaru untuk mengupdate pera- turan perpajakan. De Poere dan Setiawan (2008) berpendapat bahwa, terdapat tiga hal yang yang harus diperhatikan  dalam  membuat  suatu tax  planning yaitu  tidak  melanggar  ketentuan  perpajakan,  secara bisnis masuk akal dan tidak mengganggu usaha orang lain, serta bukti-bukti pendukung yang memadai dengan  didukung  oleh  sistem  akuntansi  yang  konsisten,  dan  juga  perlakuan  akuntansinya  ( accounting treatment ).

## Tax Planning terkait Pajak Penghasilan (PPh)
Menurut  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  Tahun  2008  Pasal  1  mendefinisikan  Pajak Penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  yang  disebut  Wajib  Pajak  berkenaan dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  tahun  pajak.  Pihak  manajemen  perusahaan berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan  yang  informasinya  akan  digunakan  untuk  membuat perencanaan,  pengendalian  dan  pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah  menggunakan laporan tersebut  untuk  kepentingan  fiskal  (pajak),  terutama  Laporan  Laba/Rugi  yang  berisi  informasi  untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal,  Wajib Pajak harus mengacu  pada  peraturan perpajakan yaitu  Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 36 Tahun  2008 sehingga laporan keuangan komersial yang  dibuat berdasar- kan SAK harus disesuaikan atau dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya pengha- silan  kena  pajak.  Untuk  menghitung  Penghasilan  Kena  Pajak,  minimal  ada  lima  komponen  yang  perlu diperhatikan, yaitu penghasilan  objek pajak,  penghasilan  non  objek  pajak, penghasilan yang  dikenakan final,  biaya  yang  boleh  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto,  dan  biaya  yang  tidak  boleh  dikurangkan dari penghasilan bruto (Suandy, 2008:117). Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 17 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ada- lah sebesar 28%. Tarif ini kemudian menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 31E ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  Pemerintah  mengatur  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp  50.000.000.000,00  mendapat  fasilitas  berupa  pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) yang dikenakan atas Pengha- silan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

## Tax Planning terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut  Waluyo (2011b),  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  “Pajak  yang  dikenakan  atas  konsumsi didalam  negeri  (di  dalam  Daerah  Pabean),  baik  konsumsi  barang  maupun  jasa.”  PPN  yang  ditetapkan UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai ( value added ) yang timbul  akibat  dipakainya  faktor-faktor  produksi  disetiap  jalur  perusahaan  dalam  menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Potensi pemungutan PPN atas perdagangan barang atau jasa tersebut apabila pengusaha ter- sebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP hanya diharuskan membayar kepada Negara selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Ke- na  Pajak  (JKP) dengan  PPN yang dibayar  kepada  penjual  BKP atau  pemberi JKP  (Waluyo, 2011b).  Ber- dasarkan Undang-Undang  Nomor 42 Tahun  2009 ayat  (2),  (3), dan (4) diatur  mengenai mekanisme atas pengkreditan  Pajak  Masukan  terhadap  Pajak  Keluaran  yaitu  pajak  masukan  dalam  suatu  Masa  Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pa- jak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan yang harus disetor oleh PKP  dan  sebaliknya  apabila Pajak  Masukan yang  dapat  dikreditkan lebih besar  dibanding- kan  Pajak  Keluaran  maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang  dapat  dikompensasikan  ke  masa pajak  berikutnya.  Perusahaan  sebaiknya  mengoptimalkan  memperoleh  BKP  atau  JKP  dari  PKP  supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Menurut Resmi (2007:40), Pajak Masukan dapat dikreditkan apabi- la  memenuhi  syarat-syarat  yaitu  PKP  penjual  menerbitkan  Faktur  Pajak,  Faktur  Pajak  diisi  dengan lengkap dan tidak terdapat coretan atau hapusan (tidak cacat), Pajak masukan yang ada kaitannya secara
langsung dengan kegiatan usaha, Pajak Masukan dengan Faktur Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran  pada  Masa  Pajak  yang  sama,  Pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan  tetapi  ternyata  belum dikreditkan  dengan  Pajak  Keluaran  pada  masa  pajak  yang  sama,  dapat  dikreditkan  pada  masa  pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.  Faktur  pajak  adalah  bukti  pungutan  pajak  sebagai  sarana  pelaksanaan  cara  kerja pengkreditan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011b).
Rerangka Berpikir
Penghasilan yang Dikecualikan Belum Maksimal seperti Penghasilan Final terkait Penghasilan Jasa Konstruksi yang Dimasukkan sebagai Penambah Penghasilan Fiskal
Memaksimalkan Biaya yang Diperkenankan sebagai
Pengurang Seperti Biaya Iklan, Biaya Pemeliharaan
Evaluasi Inventaris, Utilitas, dan Retribusi Penerapan Tax Penerapan Planning Pajak Adanya Biaya yang Boleh Dikurangkan Sebesar 50% Tax Laporan Penghasilan Planning tetapi Tidak Dilakukan Seperti Biaya Pemeliharaan Laba Rugi Badan Kendaraan dan Pulsa Handphone untuk Pegawai Tertentu PT. AAI (UU PPh No. 36 Tahun 2008) Salah Penempatan dalam Menggolongkan Kelompok Efisiensi tetapi Belum Penyusutan Optimal Pembayaran Kredit Pajak yang Dipungut Pihak Lain terkait PPh 23 Beban PPh
Belum Optimal
Gambar 1. Rerangka Berpikir 1
Gambar 2. Rerangka Berpikir 2

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian deskriptif  digunakan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  fakta,  sifat,  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki,  dalam  penelitian  ini  yaitu tax planning mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat, dan karakter yang khas secara mendetail dari suatu lembaga atau organisasi.
Penerapan Tax Faktur Planning Pajak Pajak Pertambahan Masukan Nilai dan Pajak (UU PPN No. Keluaran 42 Tahun 2009) tetapi Belum Optimal Efisiensi Pem- bayaran
Beban PPN

## Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan yang Belum
Maksimal Seperti Biaya Utilitas yang Dapat Dikreditkan tetapi

## Tidak Menjadi Pajak Masukan
Adanya Piutang Beberapa Pelanggan yang Jumlahnya Besar Belum Dilunasi Sampai Akhir Tahun sehingga
Perusahaan Menanggung Sendiri Pembayaran Pajaknya terkait PPN
Beberapa Bulan Evaluasi Pen- era- pan Tax Plan- ning

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7  NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 65-74

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis-jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yaitu  data  yang  berisi kondisi  perusahaan  seperti  latar  belakang  perusahaan,  struktur  organisasinya,  tujuan  perusahaan,  visi dan misi perusahaan dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa cata- tan-catatan  hasil  wawancara  dan  data  sekunder  berupa  data  internal  yang  diperoleh  dari  objek  yang diteliti.

## Alat dan Metode pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  untuk  mengamati  atau  meninjau secara langsung kedalam perusahaan dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi serta mendapatkan data-data  informasi  mengenai  objek  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti,  wawancara dengan  mengadakan  tanya  jawab  dengan  pihak  kepala  bagian  keuangan  perusahaan,  staf  pajak,  dan seorang konsultan  pajak yang  disewa perusahaan  untuk  mendapatkan informasi  dan data yang  diper- lukan dalam mengevaluasi penerapan tax planning atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta  hal-hal yang  berhubungan  dengan kondisi  perusahaan yang  dapat menjadi bahan  pelengkap  da- lam  penelitian,  dan  dokumentasi  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  terhadap  dokumen- dokumen  yang  ada  pada  PT.  AAI  seperti  kebijaksanaan  perusahaan,  pelaksanaan  perhitungan  dan pelaporan  PPh Badan dan  PPN,  sejarah  perusahaan,  dan laporan laba rugi yang  ada  pada perusahaan yang dapat mendukung penelitian.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis  data yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode analisis  deskriptif  kuanti- tatif tanpa  menggunakan  analisis  statistik  dan kualitatif, yaitu menganalisis,  mengumpulkan dan  men- gevaluasi implementasi tax planning melalui interpretasi data yang berwujud angka-angka untuk menge- tahui  besarnya  perbedaan  yang  timbul  pada perhitungan  kewajiban  perpajakan  PPh  Badan  dan  PPN dari tax planning yang telah dilakukan perusahaan dengan tax planning tersebut setelah dievaluasi serta memberikan  evaluasi  strategi  dan  solusi  pada  PT.  AAI  mengenai  penerapan tax  planning yang  tepat dengan berdasar pada undang-undang perpajakan sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Objek penelitian yang  digunakan adalah  perusahaan distributor  aluminium telah terdaftar  oleh De- partemen  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  Nomor  Surat  Keterangan Terdaftar  yaitu  No.:  PEM-253/WPJ.11/KP.0603/2006  untuk  wajib  memenuhi  pelaporan  dan  pem- bayaran PPh berupa PPh Pasal 4(2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 sejak tanggal 11 Agustus 2006 dan  telah  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP) Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2006 dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPK) dan No- mor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yaitu 01.848.258.8.xxx.000.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Fiskal (Sebelum dan Setelah Evaluasi Mengoptimalkan Tax Planning Pajak Penghasilan) Keterangan Sebelum Evaluasi Tax Planning (Rp) Setelah Evaluasi Tax Planning (Rp) Perubahan (Rp) Peredaran usaha 15.591.419.055,00 15.600.198.636,00 8.779.581,00 Harga Pokok  Penjualan  (14.813.947.213,07)    (14.813.947.213,07) - Laba Bruto 777.471.841,93 786.251.422,93 8.779.581,00 Biaya Usaha (510.663.302,00) (561.969.882,00) 51.306.580,00 Biaya PDAM - 14.462.200,00 14.462.200,00 Biaya telepon 12.093.648,00 12.638.598,00 544.950,00 Biaya retribusi dan iuran 1.700.000,00 1.285.000,00 (415.000,00) Biaya iklan - 9.106.350,00 9.106.350,00 Biaya penyusutan aktiva 12.466.077,00 12.591.077,00 125.000,00 Biaya pemeliharaan kendaraan - 16.864.520,00 16.864.520,00 Biaya pemeliharaan inventaris - 10.618.560,00 10.618.560,00 Laba Usaha 266.808.539,93 224.281.540,93 (42.526.999,00) Pendapatan dan Beban Lain- Lain (656.000,00) (656.000,00) - Laba Bersih Sebelum PPh 266.152.539,93 223.625.540,93 Jumlah PKP (dibulatkan)  266.152.000,00 223.625.000,00 (42.527.000,00) PPh Badan Terutang 56.295.750,00 47.305.398,00 (8.990.352,00) Selisih 8.990.352,00 Persentase Penghematan 15,97% Sumber: Data diolah
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  setelah  evaluasi  dalam  rangka  megoptimalkan tax  planning dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan yaitu pendapatan jasa konstruksi dan seluruh biaya yang diperkenankan ( deductible expenses ) atau dikurangkan sebagian seperti: biaya PDAM, biaya retribusi,  biaya  iklan,  biaya  penyusutan  aktiva,  biaya  pemeliharaan  inventaris,  biaya  pemeliharaan kendaraan,  dan  biaya  pulsa handphone untuk  pegawai  tertentu,  sehingga  laba  usaha  mengalami penurunan sebesar Rp 42.526.999,00. Berkurangnya laba fiskal mempengaruhi penghasilan kena pajak menjadi  menurun  dan adanya penghematan pajak  dari selisih  PPh yang  terutang setelah  evaluasi tax planning sebesar  Rp  8.990.352,00  dengan  presentase  penghematan  sebesar  15,97%  sehingga  p em- bayaran beban PPh badan  menjadi lebih  efisien.  Berikut  ini  adalah  pembahasan  evaluasi tax planning agar tax  planning yang  telah  diterapkan  perusahaan  lebih  optimal  sehingga  dapat  mengurangi besarnya  penghasilan  kena  pajak  dan  mengefisiensikan  pembayaran  beban  Pajak  Penghasilan  badan yang terutang:
a. Biaya PDAM
Selama  ini,  PT.  AAI  hanya  membebankan  biaya  utilitas  yang  berhubungan  dengan  usaha  terkait biaya listrik (PLN) dan biaya telepon di dalam Laporan Laba Rugi Fiskal sedangkan biaya utilitas di dalam  laporan  Laba  Rugi  Komersial  membebankan  biaya  listrik  (PLN),  biaya  telepon,  dan  biaya PDAM.  Sesuai  perjanjian  kontrak  sewa  bangunan  dimana  kantor  PT.  AAI  merupakan  bangunan yang disewakan, adanya biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dibayar sepenuhnya  oleh  PT.  AAI  selama  masa  kontrak  sewa.  Biaya-biaya  tersebut  adalah  biaya  PLN, PDAM, telepon, pajak atas sewa bangunan, dan retribusi lainnya.
b. Biaya retribusi dan iuran
Berdasarkan bukti kas keluar yang dibuat oleh kasir di PT. AAI, biaya iuran yang dikeluarkan adalah iuran  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  iuran  sampah  dimana  biaya  tersebut  dapat  dibiayakan  ( deductible expenses ) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya yang secara langsung atau

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7  NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 65-74
tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. PT. AAI juga membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam  kebakaran  pada  Dinas  Kebakaran  Kota  Surabaya  yang  disertai  bukti  pelunasan  retribusi dari  Pemerintah  Kota  Surabaya  Dinas  Kebakaran  sehingga  seharusnya  boleh  dimasukkan  biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.
c. Biaya iklan
Biaya iklan sebagai pengeluaran yang  dianggarkan  dan  dikeluarkan  oleh PT. AAI  merupakan iklan untuk promosi dan memasarkan produk yang dijualnya dan juga iklan untuk lowongan pekerjaan di PT. AAI melalui media surat kabar. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a poin  7 mengenai biaya yang secara langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan kegiatan  usaha, salah  satunya  adalah  biaya  promosi  dan  penjualan  sehingga  biaya  iklan  yang  dikeluarkan  oleh  PT. AAI seharusnya dapat dibebankan sebagai biaya ( deductible expenses ). d. Biaya penyusutan aktiva
Dalam  melakukan  penyusutan atas aktiva  tetap bukan bangunan,  tarif  penyusutan yang digunakan oleh  perusahaan  sesuai  dengan  tarif  penyusutan  berdasarkan  metode  garis  lurus  kelompok  harta berwujud  yang  diatur  dalam  pasal  11  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  PPh  tetapi  adanya  beberapa aktiva  tetap  bukan  bangunan  yang  salah  penempatan  dalam  menggolongkan  kelompok  harta berwujud sehingga akan  mempengaruhi  tarif  penyusutan dan  perhitungan  penyusutan aktiva tetap tersebut. Evaluasi aktiva tetap yang masih dapat disusutkan akan berdampak pada perhitungan akhir penyusutan  dan  Laporan  Laba  Rugi  Fiskal,  sedangkan  aktiva  yang  sudah  tidak  dapat  disusutkan dapat  menjadi  masukan  evaluasi  pertimbangan  aktiva  baru  lainnya  agar  tidak  terulang  kembali kesalahan pengelompokan jenis aktiva tersebut sehingga dapat mengoptimalkan tujuan tax planning . Dari hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap sebelum dan setelah evaluasi, terdapat selisih sebesar Rp  125.000,00  dari  penyusutan  secara  fiskal  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan penyusutan secara  fiskal  yang  dihitung kembali  oleh  penulis.  Terjadinya  selisih jumlah penyusutan yang  dikarenakan  ketidaksesuaian  pengelompokan  jenis  harta  berwujud  sehingga  berdampak  pula pada  tarif  penyusutan  dan  perhitungan  akhir  penyusutannya.  Ketidaksesuaian  penempatan kelompok  tersebut  terjadi  dikarenakan  perusahaan  mengatur  aktiva  tetap  bukan  bangunan  yang dimiliki disesuaikan dengan masa manfaat aktiva bukan pada ketentuaan jenis harta berwujud yang diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  138/KMK.03/2002  Tanggal  8  April  2002  yang mengatur tentang Pengelompokan Jenis-Jenis Harta Berwujud.
e. Biaya pemeliharaan inventaris
Pengeluaran biaya pemeliharaan inventaris kantor dimana inventaris kantor merupakan aktiva tetap yang  dimiliki  oleh  PT.  AAI  menjadi  biaya  yang  ditanggung  oleh  perusahaan.  Pengeluaran  tersebut dapat  dibebankan  seluruhnya  sebagai  biaya  ( deductible  expenses )  karena  inventaris  kantor  dalam daftar  aktiva  dan  penyusutan  sepenuhnya  untuk  kegiatan  usaha  dan  keperluan  kantor  sehingga biaya pemeliharaan inventaris dapat mengurangi pengasilan bruto dan Penghasilan Kena Pajak.
f. Biaya pemeliharaan kendaraan
Biaya pemeliharaan kendaraan yang dipakai oleh direktur dan manajer merupakan biaya tidak dapat dikurangkan  seluruhnya  sebagai  biaya  pemeliharaan  kendaraan  dalam  Laporan  Laba  Rugi  Fiskal perusahaan  sedangkan  biaya  pemeliharaan  kendaraan  sepeda  motor  dan  truk  dapat  dibiayakan seluruhnya  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  karena  sepenuhnya  untuk  kegiatan  usaha perusahaan.  Jumlah  biaya  pemeliharaan  kendaraan  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan  atas  Biaya  Pemakaian  Telepon  Seluler  dan  Kendaraan  Perusahaan,  biaya  dibebankan sebagai  biaya  perusahaan  sebesar  50%  dari  jumlah  biaya  pemeliharaan  dalam  tahun  pajak  yang bersangkutan.  Perusahaan  bahkan  dapat  membiayakan  seluruhnya  apabila  kendaraan  kantor  tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur dan manajer, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja.
g. Biaya Telepon
Selain  biaya  telepon  yang  dibayarkan  ke  PT.  Telkom  setiap  bulannya,  terdapat  juga  biaya  pulsa handphone yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya pulsa handphone untuk sales dan direktur. Selama ini, kebijakan perpajakan yang ada di PT. AAI mengenai biaya pulsa handphone untuk sales dikoreksi  fiskal  50%  dalam  laporan  Laba  Rugi  Fiskal  sesuai  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pajak  Nomor  Kep.  220/PJ./2002  tentang  Perlakuan  Pajak  Penghasilan  atas  Biaya  Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan tetapi perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% untuk jumlah biaya pulsa handphone direktur yang seharusnya dapat dibebankan 50% sesuai peraturan perpajakan. Biaya pulsa handphone untuk direktur yang selama ini dikoreksi fiskal 100%  dan  tidak  dibebankan  dalam  laporan  Laba  Rugi  Fiskal  dikarenakan  tidak  disertai  dokumen pendukung  dari  bukti  pembelian  pulsa  tersebut  tetapi  hanya  dimasukkan  biaya  pulsa  tersebut dalam  intern  perusahaan  sehingga  seharusnya  bukti-bukti  tersebut  perlu  disiapkan  dan dilampirkan  sebagai  pendukung  laporan  kas  keluar  perusahaan  dan  bukti  pajak  apabila  terjadi pemeriksaan perpajakan suatu hari.
h. Pendapatan jasa
Pendapatan  jasa  yang  diterima  PT.  AAI  berkaitan  dengan  pemberian  jasa  oleh  pihak-pihak peorangan atau owner pemilik rumah langsung, badan usaha, dan perantara, seperti kontraktor dan developer  sebagai  pemberi  kerja.  Jasa  yang  diberikan  dapat  berupa  jasa  konstruksi,  jasa  teknik, instalasi, dan pemasangan kusen, pintu, dan jendela. Penyediaan jasa apabila berhubungan dengan kontraktor-kontraktor  besar  akan  memungut/memotong  pajak  penghasilan  final  4  ayat  (2)  terkait jasa  konstruksi,  sedangkan  bagi  badan  usaha  atau  perantara  lainnya  akan  memotong  dan memungut pajak yaitu PPh Pasal 23 sebesar 2%. Pajak atas pendapatan pelaksanaan jasa konstruksi yang  dipotong/dipungut  pemberi kerja sebesar  4%  karena PT.  AAI tidak mempunyai  tanda  surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sehingga masuk dalam golongan tidak memiliki kualifikasi usaha. Penghasilan final pasal 4 ayat (2) dalam UU PPh merupakan penghasilan tertentu yang sifat, besar, dan  tata  cara  pelaksanaan  pembayaran,  pemotongan,  atau  pemungutan  dengan  perlakuan tersendiri  yang  diatur  peraturan  pemerintah  merupakan  penghasilan  yang  dikecualikan  dan dikoreksi fiskal negatif dalam Laporan Laba Rugi Fiskal.

## Tabel 2. Perbandingan Pembayaran PPN
(Sebelum dan Setelah Evaluasi Mengoptimalkan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai) Masa Pajak Kurang atau (Lebih) Bayar Kurang atau (Lebih) Bayar Perbedaan Sebelum Evaluasi Setelah Evaluasi Selisih Januari – Pembetulan 1 (3.746.655,00) (3.802.339,00) 55.684,00 Februari 4.428.573,00 4.345.199,00 83.374,00 Maret 4.953.715,00 4.882.711,00 71.004,00 April 5.111.145,00 5.026.360,00 84.785,00 Mei 5.272.100,00 5.154.582,00 117.518,00 Juni 4.896.127,00 4.772.441,00 123.686,00 Juli 4.983.719,00 4.886.595,00 97.124,00 Agustus 4.783.900,00 4.709.155,00 74.745,00 September 5.317.051,00 5.239.219,00 77.832,00 Oktober 5.351.860,00 5.228.877,00 122.983,00 November 5.175.220,00 5.094.620,00 80.600,00 Desember 5.187.832,00 5.103.958,00 83.874,00 Total Selisih 51.714.587,00 50.641.378,00 1.073.209,00
Sumber: Data diolah
Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah evaluasi dalam rangka megoptimalkan tax planning yai- tu  PT.  AAI  seharusnya  dapat  mengkreditkan  PPN  Masukan  perihal  pembayaran  telepon  dan  dapat meminta bukti Faktur Pajak Masukan di PT. Telkom, selain memanfaatkan pengkreditan PPN Masukan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan. Perolehan JKP dari pembayaran telepon terse- but  membuat  jumlah  PPN  Masukan  PT.  AAI  bertambah  setiap  masa  yang  bersangkutan  sehingga jumlah kurang atau (lebih) bayar dari selisih  PPN Keluaran dan PPN Masukan berkurang setelah eval- uasi.  Total  selisih  perbedaan  pembayaran  PPN  dari  sebelum  dan  setelah  evaluasi tax  planning dalam mengoptimalkan  PPN  Masukan  yang  dapat  dikreditkan  diperoleh  sebesar  Rp  1.073.209,00  dapat di- hemat dengan persentase penghematan sebesar 2,08% untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7  NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 65-74

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, PT. AAI telah menerapkan tax planning dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2012  tetapi strategi tax planning yang telah dit- erapkan  oleh  PT.  AAI  belum  optimal  sehingga  perlu  dilakukan  evaluasi  penerapan tax  planning ,  baik PPh  maupun  PPN.  Evaluasi  penerapan tax  planning PPh  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi  pem- bayaran beban PPh  melalui memaksimalkan biaya-biaya yang diperkenankan ( deductible expenses ) yang dapat  menjadi  pengurang  penghasilan  bruto  dalam  laporan  Laba  Rugi  Fiskal  dan  memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, serta mengoptimalkan kredit pajak yang dipotong/dipungut pihak lain terkait  PPh  23  sehingga  adanya  penghematan  PPh  perusahaan  yang  terutang  sebesar  Rp  8.990.352,00 dengan persentase penghematan 15,97% dan kurang bayar PPh terutang yang akhirnya dibayarkan pe- rusahaan sebelum evaluasi yaitu Rp 14.073.669,00, sedangkan setelah evaluasi menjadi Rp 5.715.312,00. Selain itu,  pengoptimalan PPN Masukan yang  dapat  dikreditkan setelah  evaluasi  melalui penambahan PPN  dari  biaya  telepon  sebesar  Rp  1.017.525,00  menyebabkan  adanya  perbedaan  sebelum  dengan setelah evaluasi PPN yang terutang tahun 2012 yaitu Rp 51.714.587,00 dengan Rp 50.641.378,00 sehingga perbedaan tersebut meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN. Setelah evaluasi piutang pelanggan yang  belum  dilunasi  selama  tahun  2012  pula,  maka  jumlah  PPN  yang  tidak  dibayar  pelanggan  me- nyebabkan upaya tax planning yang diharapkan perusahaan tidak optimal dan pembayaran beban PPN ketika terjadi kurang bayar menjadi tidak efisien.
Evaluasi  dan  penjabaran tax  planning PPh  Badan  yang  dilakukan  melalui  rekonsiliasi  fiskal  secara keseluruhan biaya-biaya dan penghasilan usaha tanpa evaluasi tax planning terkait PPh 21 sehingga san- gat  dimungkinkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mengevaluasi  dan  menjabarkan tax  planning terkait PPh 21 untuk lebih mencapai tingkat efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan strategi pengoptimalan  PPN  Masukan yang  dapat dikreditkan sebagai  upaya tax planning PPN yang  dapat  dil- akukan  dalam  penelitian  ini  hanya  melalui pembayaran  telepon sehingga penelitian selanjutnya  dapat lebih  dalam  menggali  dan  mencari  informasi  pembelian  atau  pembayaran  lain  yang  dilakukan  perus- ahaan terkait  PPN yang  dapat  dikreditkan agar dapat  lebih  mengefisiensikan pembayaran PPN. Selain itu,  Undang-Undang  Perpajakan  yang  digunakan  sebagai  pedoman tax  planning PPh  dan  PPN  tahun 2012 di PT. AAI yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2009 sementara UU perpajakan sela- lu berubah  dan baru setiap saat sehingga pedoman tax  planning pada penelitian selanjutnya  dapat  me- nyesuaikan dengan UU perpajakan yang berlaku saat itu.
Dari  pembahasan  diatas,  penulis  memberikan  beberapa  saran  yang  mungkin  bermanfaat  bagi perkembangan perusahaan dan PT. AAI dapat mengoptimalkan strategi tax planning PPh dan PPN, yai- tu:
a. Perusahaan sebaiknya lebih  memperhatikan peraturan  Undang-Undang  perpajakan agar lebih  men- goptimalkan  beban  yang  diperbolehkan  menurut  perpajakan  dan  kredit  pajak  PPN  dengan  me- manfaatkan  celah-celah  ( loopholes )  dari  Undang-Undang  perpajakan  untuk  efisiensi  pembayaran beban PPh dan PPN. Pemisahan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan objek pajak dengan didukung bukti yang memadai, biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan penghasilan yang dikecual- ikan serta pengelolaan Faktur  Pajak Masukan  maupun  Keluaran yang baik sebagai bukti  pungutan PPN dapat lebih teliti agar menurunkan resiko perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus mengi- kuti  perkembangan peraturan perpajakan  ataupun isu-isu  terkait  dengan  perpajakan agar tidak ter- jadi kesalahan.
b. Sehubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku selalu mengalami perubahan dan diperbaharui dalam tempo yang singkat, maka perusahaan harus selalu memberikan peluang kepada staf pajak untuk meng- update pengetahuannya di bidang perpajakan dan lebih memahami perpajakan yang selalu berubah melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar.
c. Sistem intern yang buruk seperti kartu piutang yang tidak selalu diperbaharui dan dokumentasi arsip yang tidak disimpan dengan rapi seharusnya diperbaiki dan perbaikan sistem tersebut juga harus di- perbaharui  dan  dikembangkan  terus  menerus  dengan kondisi  perusahaan  sehingga aktivitas  perus- ahaan dapat berjalan dengan baik.

## REFERENCES
De Poere, D., dan H. Setiawan, 2008, Evaluasi Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pen- capaian  Tingkat  Efisiensi  Keuangan  Studi  Kasus  pada  PT  Cahaya  Boxindo  Prasetya, Jurnal  Ilmiah Kesatuan , Vol. 10, No. 2, Oktober: 111-118.
Direktur  Jenderal  Pajak,  2002,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-220/PJ./2002  Tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Usaha,
(http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297, diunduh 18 Desember 2013). Kadariyanty,  J.  M.,  2011,  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memotivasi  Manajemen  Perusahaan  Melakukan Tax  Planning (Studi  Beberapa  Perusahaan  Industri  Kimia  yang  Terdaftar  di  Disperindag  Surabaya 2010), Skripsi  Program Strata  1  Tidak  Dipublikasikan ,  Surabaya:  Program  Sarjana  Universitas  Pem- bangunan Nasion al “Veteran” Jawa Timur. Mangoting,  Y.,  1999, Tax  Planning :  Sebuah  Pengantar  sebagai  Alternatif  Meminimalkan  Pajak, Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.
Menteri  Keuangan,  2002,  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  138/KMK.03/2002  Tanggal  8  April 2002  Tentang  Jenis-Jenis  Harta  yang  Termasuk  dalam  Kelompok  Harta  Berwujud  Bukan  Bangunan untuk Keperluan Penyusutan,
(http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/MK138.pdf., diunduh 18 Desember 2013). Pohan,  C.  A.,  2013, Manajemen  Perpajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis ,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Resmi, S., 2007, Perpajakan: Teori dan Kasus , Edisi Ketiga, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat. Suandy, E., 2008, Perencanaan Pajak , Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan , Bandung: Citra Umba- ra. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ,
(http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download =1180:uu42tah un2009&id=21:tahun2009&Itemid=27&start=40, diunduh 2 Oktober 2013).
Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia , Edisi Kesepuluh, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat. Zain, M., 2005, Manajemen Perpajakan , Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.