## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (77-85) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## Eki Furqon
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang – Banten E-mail: ekifurqon@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523
Info Artikel
|Submitted : 7 Juli 2020
|Revised : 1 September 2020 |Accepted : 1 September 2020
How  to  cite:  Eki  Furqon,  “Kedudukan  Lembaga  Negara  Independen  Berfungsi  Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu  Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 77-85.

## ABSTRACT
The  development  of  the  concept  of  state  institutions  has  given  rise  to  the  idea  of  creating  an independent  state  institution  that  has  a  quasi-judicial  function,  aiming  to  maximize  the  expected achievements by taking into account that an independent state institution is a state institution that is free from intervention from other parties. However, the quasi-judicial function in independent state institutions is not fully equal or equal to the function in state institutions which are under the branch of judicial power. For  this  reason,  this  paper  was  made  with  the  aim  of  seeing  how  the  position  of  an  independent  state institution functions as a quasi-judicial system in the Indonesian constitutional system. The method used in this  research  is  descriptive  qualitative  using  library  data  as  the  main  data.  The  author  uses  normative juridical research methods with due regard to existing legal rules and is directly related to the research topic this time. Research results show that, an independent state institution that functions as a quasi-judiciary has a  foothold  in  the  constitution  in  Article  24  Paragraph  (3)  which  means  that  the  constitution  requires  the existence of a state institution outside the state institution in the judicial branch of power to participate in the judicial function as long as it is regulated by law . Independent state institutions function as a quasi- judicial system such as the KPPU, KPI, Information Commission, Bawaslu, and the Ombudsman in their arrangements to have the authority to settle cases or disputes in their respective fields, which means there is a quasi-judicial function within these institutions.
Keywords: Independent State Institutions, Quasi Justice, Indonesian State Administration System

## ABSTRAK
Perkembangan  konsep  kelembagaan  negara  telah  melahirkan  ide  penciptaaan  lembaga negara  independen  yang  memiliki  fungsi  quasi  peradilan,  bertujuan  untuk  memaksimalkan capaian  yang  diharapakan  dengan  memperhatikan  bahwa  lembaga  negara  independen  adalah lembaga  negara  yang  terbebas  dari  intervensi  pihak  lain.  Meskipun  demikian,  fungsi  quasi peradilan  yang  ada  dalam  lembaga-lembaga  negara  independen  tidak  sepenuhnya  setara  atau sama  dengan  fungsi  yang  ada  pada  lembaga  negara  yang  berada  dibawah  cabang  kekuasaan yudikatif.  Untuk  itu,  tulisan  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  melihat  bagaimana  kedudukan lembaga  negara  independen  berfungsi  quasi  peradilan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan aturan hukum yang ada dan berkaitan langsung dengan topik penelitian kali  ini.  Hasil  Peneltitian  menunjukan  bahwa,  lembaga  negara  independen  berfungsi  quasi peradilan  memiliki  pijakan  pada konstitusi  pada  Pasal  24  Ayat  (3)  yang  mana  bermakna  bahwa konstitusi  menghendaki  adanya  lembaga  negara  diluar  daripada  lembaga  negara  dalam  cabang kekuasaan  yudikatif  untuk  turut  memiliki  fungsi  mengadili  sepanjang  diatur  dengan  undang- undang.  Lembaga  negara  independen  berfungsi  quasi  peradilan  seperti  KPPU,  KPI,  Komisi Informasi,  Bawaslu,  dan  Ombudsman  dalam  pengaturannya  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penyelesaian  perkara  atau  sengketa  yang  ada  di  masing-masing  bidangnya  yang berarti terdapat fungsi quasi peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut.
Kata Kunci: Lembaga Negara Independen, Quasi Peradilan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara Sebagai organisasi jabatan atau dalam istilsah lain ( ambtenorganisatie ), 1 yang bermakna kekuasaan,  dipastikan  memiliki  alat-alat kelengkapan  guna  terselenggara  rumah tangga  pemerintahan  yang  baik  di dalamnya. ketatanegaraan lembaga negara  atau  alat-alat  perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang  menjadi  unsur  organisasi  negara yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara, 2 yang menentukan atau
membentuk  kehendak-kemauan  negara ( staatswil )  serta  yang  ditugaskan  oleh hukum  dasar  untuk  melaksanakannya, sehingga  disebut  sebagai  penyelenggara negara.
Lembaga  negara  atau  alat-alat perlengkapan negara akan selalu mengalami perkembangan dan
pertumbuhan  sesuai  dengan  kebutuhan negara  tersebut.  Suatu  lembaga  negara, untuk  dapat  meilhat  apakah  lembaga tersebut  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara  atau  sebaliknya,  ditentukan  oleh tugas  dan  wewenang  yang  terdapat dalam aturan substantif lembaga dimaksud.  Demikian  pula,  meskipun secara  faktual  melaksanakan  fungsi kenegaraan, tetapi secara prinsip apabila tugas  dan  wewenang  organ  tersebut merupakan  pelimpahan  dari  pemegang kewenangan  asli  ( original  power ),  maka hubungan  kelembagaan  lebih  bersifat derivatif.
Fungsi  dan  wewenang  dapat menentukan kedudukan lembaga negara,  sehingga  terdapat  kelompok lembaga negara utama ( main state organt ) serta  lembaga  negara  bantu  ( auxiliary
1 Padmo  Wahjono, Negara  Republik Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 45-
60. 2 Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan
Mahkamah  Konstitusi  dengan  Komisi  Yudisial (SuatuPertanyaan?),  Varia  Peradilan  Majalah Hukum, Tahun ke XXI Nomor 244 Maret , IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 5.
organt ).  Lembaga  negara  independen yang  lahir  tidak  hanya  berpusat  pada satu  jenis  cabang  kekuasaan  saja melainkan  pada  semua  jenis  cabang kekuasaan tak terkecuali cabang kekuasaan yudikatif.
Dewasa  ini  juga  banyak  tumbuh dan  berkembang  adanya  lembaga- lembaga  yang  meskipun  tidak  disebut eksplisit  sebagai  pengadilan,  tetapi memiliki  kewenangan  dan  makanisme kerja  yang  juga  bersifat  mengadili. Berdasarkan  ketentuan  undang-undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan  untuk  memeriksa  dan memutus  sesuatu  perselisihan  ataupun perkara  pelanggaran  hukum,  dengan keputusan  yang  bersifat  final  dan mengikat ( final and binding ) sebagaimana putusan  pengadilan  yang  bersifat “ inkracht ”  pada  umumnya.  Semua  ini dimaksudkan
untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan  yang  mengatas-namakan kekuasaan  negara.  Karena  itu,  dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat  „mengadili‟  tetapi  tidak  disebut sebagai  pengadilan  itu  merupakan bentuk  quasi  pengadilan  atau  semi pengadilan.  Beberapa  di  antaranya berbentuk  komisi-komisi  negara,  tetapi ada  pula  yang  menggunakan  istilah badan  atau  pun  dewan.  Lembaga- lembaga  ini,  di  samping  bersifat mengadili,  seringkali  juga  memiliki fungsi-fungsi  yang  bersifat  campuran dengan  fungsi  regulasi  dan/ataupun fungsi administrasi.
Kehadiran
lembaga-lembaga yang  mempunyai  fungsi  mengadili tersebut  mendorong  penulis  untuk melihat bagaimana sebenarnya kedudukan lembaga independen berfungsi  quasi  peradilan  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  dan  lembaga negara  apa  saja  yang  memiliki  fungsi quasi peradilan di Indonesia.
B. PEMBAHASAN Perkembangan konsep kelembagaan Negara dalam era
demokrasi  modern  telah  mendorong terbentuknya  lembaga-lembaga  negara baru  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi khusus  sesuai  dengan  latar  belakang pembentukannya. Hal ini yang membuat banyak negara di dunia mulai menemukan  solusi  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  berkaitan dengan bidang tertentu yang sebelumnya belum atau tidak
terselesaikan  secara  maksimal  oleh lembaga negara pokok yang sudah ada.
Amerika  Serikat  dan  Prancis merupakan  contoh  negara  demokrasi yang  telah  mapan,  yang  banyak bertumbuhan  lembaga-lembaga  negara baru. 3 Lembaga-lembaga  negara  baru tersebut  bukan  merupakan  lembaga negara  pokok  yang  pada  umumnya harus  berinduk  pada  satu  cabang kekuasaan  saja.  Nomenklatur  istilah yang  diberikan  pada  lembaga-lembaga negara  baru  tersebut  biasa  disebut sebagai state  auxiliary  organs atau auxiliary  intitutions sebagai  lembaga negara  yang  bersifat  penunjang. 4 state auxiliary  organs atau  lembaga  negara independen  merupakan  lembaga  negara yang menjalankan fungsi campuran dari fungsi-fungsi  cabang  kekuasaan  negara seperti  kekuasaan  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif. 5 Berdasarkan  ciri  khusus dari  lembaga  negara  independen  yang menjalankan fungsi campuran, maka hal tersebut memungkinkan lembaga negara independen untuk memiliki fungsi yang diluar  pada  kelaziman  lembaga  negara pokok.
Kombinasi campuran fungsi yang ada  pada  lembaga-lembaga  negara independen  tidak  bisa  disamaratakan
3 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Ed. 2, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7. 4 Ibid.
5 Ibid .
antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Setiap lembaga  negara  independen  memiliki urgensi  dan  pertimbangan  hukum  yang berbeda,  melihat  pada  aspek-aspek pendukung  lain  seperti  pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Lembaga independen tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya  sudah  diakomodasi  oleh lembaga  negara  yang  sudah  ada,  tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik  ( public  distrust )  kepada  lembaga negara  yang  memiliki  fungsi  tertentu sebelumnya,  maka  dipandang  perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, dalam arti tidak merupakan bagian  dari  tiga  pilar  kekuasaan. Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada  sektor-sektor  cabang  kekuasaan seperti yudikatif ( quasi-judicial ), eksekutif ( quasi-public ) yang fungsinya bisa berupa pengawasan  terhadap  lembaga  negara yang  berada  di  sektor  yang  sama  atau mengambil  alih  beberapa  kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.
Para  ahli  hukum  tata  negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada  yang  menyebut  lembaga  negara pembantu,  lembaga  negara  penunjang, lembaga  negara  melayani,  lembaga negara  independen  dan  lembaga  negara mandiri. 6 Pembentukan lembaga tersebut  dikarenakan  adanya  tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  sutu  negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga  utama  saja  (Main  State`s Organ).  Maka,  dibentuklah  lembaga- lembaga  pembantu  ( Auxiliary  State`s Organ ), yang mempunyai fungsi melayani. Berkaitan dengan lembaga negara independen  yang  memiliki  fungsi  pada cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, Undang-Undang Dasar
6 Ahmad,  Basarah, “Kajian  Teoritis
Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, MMH , Jilid 43, No. 1,
(2014), hlm, 2.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 telah memberikan ruang bagi terciptanya badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman (yudikatif)  sepanjang  diatur  dalam undang-undang. 7 Ketentuan  tersebut memberikan  legalitas  pada  lembaga- lembaga  negara  baru  yang  bersifat penunjang untuk dapat memiliki sebagian wewenang dari cabang
kekuasaan yudikatif.
Semenjak reformasi yang ditandai  dengan  amandemen  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945,  kemungkinan untuk  terciptanya  lembaga-lembaga negara  baru  yang  bersifat  independen dan  berfungsi  quasi  peradilan  sangat terbuka. Pembentukan lembaga-lembaga independen  ini  dianggap  menjadi jawaban  untuk  melakukan  kontrol terhadap kekuasaan pemerintah,
sekaligus  juga  menjadi  momentum peninjauan kembali desain kelembagaan negara. 8 Contoh Lembaga-Lembaga Negara Berfungsi Quasi Yudisial a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  adalah  komisi  yang dibentuk  untuk  mengawasi  pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak  sehat. 9 KPPU  merupakan  salah satu  lembaga  negara  penunjang  yang
7 Lihat  Pasal  24  Ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
8 Retno Mawarni Sukmariningsih, “Penataan  Lembaga  Negara  Mandiri  dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”, MIMBAR
HUKUM Vol. 26, No. 2, (2014), hlm. 194-204.
9 Lihat  Pasal  1  Angka  (18)  Undang- Undang  Nomor  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
bersifat independen, yang dalam melaksanakan  tugasnya  KPPU  terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 10 KPPU sebagai lembaga
independen  yang  dibentuk  dengan tujuan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  (UU  Persaingan  Usaha)  juga memiliki  fungsi  lain  yang  berkaitan dengan penegakan hukum UU Persaingan  Usaha.  Berdasarkan  posisi kelembagaannya  yang  menempatkan KPPU sebagai lembaga negara penunjang atau independen yang berarti berada  diluar  lembaga  negara  pokok,
KPPU  menjiwai beberapa  cabang kekuasaan  negara  yaitu  eksekutif  dan yudikatif. Oleh karenanya KPPU memiliki  wewenang  untuk  mengadili perkara  pelanggaran  persaingan  usaha sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  UU Persaingan Usaha.
Isi Pasal 36 UU Persaingan Usaha secara  sederhana  dapat  dibagi  kedalam dua  jenis  cabang kekuasaan, yang  mana Pasal  36  Butir  (a)  –  (d)  merupakan wewenang KPPU yang berkaitan dengan cabang  kekuasaan  eksekutif,  sedangkan Butir  (e)  –  (k)  merupakan  wewenang KPPU  yang  berkaitan  dengan  cabang kekuasaan  yudikatif  karena  didalamnya KPPU  bisa  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha. Berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga negara independen dan sekaligus  memiliki  wewenang  untuk mengadili perkara pelanggaran persaingan usaha, maka dapat dikatakan bahwa  KPPU  merupakan  salah  satu lembaga  negara  independen  berfungsi quasi peradilan.
10 Lihat  Pasal  30  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
adalah  lembaga  negara  yang  bersifat independen  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur  hal-hal  mengenai  penyiaran. 11
KPI  sebagai  wujud  peran  serta masyarakat  berfungsi  untuk  mewadahi aspirasi  serta  mewakili  kepentingan masyarakat akan penyiaran. 12 KPI  sebagai  lembaga  negara independen  menjiwai  cabang  kekuasaan eksekutif  dan  yudikatif.  Hal  tersebut dapat  dilihat  pada  wewenang  yang dimiliki oleh KPI diantaranya adalah:
1) Menetapkan standar program siaran; 2) Menyusun peraturan dan menetapkan  pedoman  perilaku penyiaran; 3) Mengawasi  pelaksanaan  peraturan dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran; 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman  perilaku  peyiaran  serta standar program siaran; 5) Melakukan  koordinasi  dan  atau kerjasama  dengan  pemerintah, lembaga penyiaran dan
masyarakat.
Berdasarkan  wewenang  KPI  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  KPI  selain memiliki  wewenang  pengawasan  secara aktif,  KPI  juga  memiliki  wewenang untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara pelanggaran
penyiaran.  Meskipun  bentuk  produk akhirnya  bukan  merupakan  putusan namun  tetap  saja  masuk  dalam  quasi yudisial  karena  KPI  adalah  lembaga yang  berwenang  menentukan  ada  atau
11 Lihat  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
12 Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
tidaknya pelanggaran penyiaran sekaligus memberikan sanksi atasnya. c. Komisi  Informasi  Pusat  &  Komisi
Informasi Daerah
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri  yang  berfungsi  menjalankan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik dan peraturan pelaksananya, menetapkan  petunjuk  teknis  standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi  nonlitigasi. 13 Komisi  Informasi terdiri  atas  Komisi  Informasi  Pusat,
Komisi  Informasi  Provinsi,  dan  jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik,  bersesuaian    dengan  tugas Komisi  Infornasi  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian  sengketa  informasi publik  melalui  mediasi  dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh  setiap  pemohon  informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan infromasi publik; dan 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  artinya  penyelesaian  sengketa antara  para  pihak  melalui  bantuan
13 Lihat  Pasal  1  Angka  (4)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
mediator  yang  berasal  dari  Komisi Informasi.
Sedangkan penyelesaian sengketa  ajudikasi  adalah  penyelesaian sengketa  yang  diputus  oleh  Komisi
Informasi.
d. Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengawasi penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Bawaslu  adalah lembaga  negara  yang  memiliki  dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum (UU Pemilu).
Bawaslu  sebagai  lembaga  negara independen yang memperoleh wewenang  langsung  dari  undang- undang  memiliki  wewenang  yang berkaitan  dengan  quasi  peradilan sebagai berikut:
14 1) Menerima  dan  menindaklanjuti laporan  yang  berkaitan  dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; 2) memriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 4) menerima,  memeriksa,  memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus  penyelesaian  sengketa proses pemilu.
e. Ombudsman Ombudsman  adalah  lembaga
negara  yang  mempunyai  kewenangan mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk  yang  diselenggarakan  oleh
14 Lihat Pasal 95 Butir (a) – (d) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta  atau  perorangan  yang  diberi tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu  yang  sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/  atau  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah. 15
Ombudsman  adalah  lembaga negara  yang  dibentuk  dengan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas  penyelenggaraan  pelayanan publik,  Ombudsman  bekerja  secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Ombudsman memiliki wewenang yang turut menunjukan bahwa Ombudsman  merupakan  salah  satu lembaga  negara  yang  berfungsi  quasi peradilan, yaitu:
1) Meminta  keterangan  secara  lisan dan/atau  tertulis  dari  Pelapor,
Terlapor,  atau  pihak  lain  yang terkait  mengenai  Laporan  yang disampaikan kepada Ombudsman;
2) Memeriksa keputusan, surat- menyurat, atau dokumen lain yang ada  Pelapor  ataupun  Terlapor untuk  mendapatkan  kebenaran suatu Laporan; 3) Meminta klarifikasi dan/atau salinan  atau  fotokopi  dokumen yang  diperlukan  dari  instansi mana  pun  untuk  pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
4) Melakukan  pemanggilan  terhadap Pelapor,  Terlapor,  atau  pihak  lain yang terkait dengan Laporan; 5) Menyelesaikan  Laporan  melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
15 Lihat  Pasal  1  Angka  1  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman Republik Indonesia
6) Membuat  Rekomendasi  mengenai penyelesaian  Laporan,  termasuk
Rekomendasi  untuk  membayar ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
Melihat  dari  kewenangan  yang dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  negara yang  telah  disebutkan  diatas  dapat  di katakan  bahwa  dalam  perkembangan konsep  ketatanegaraan  dan  hukum kelembagaan
negara, kehadiran lembaga-lemmbaga  negara  independen berfungsi  quasi  peradilan  tidak  bisa dihindarkan.  Hal  tersebut karena kedudukannya yang bersifat independen membuat lembaga-lembaga negara berfungsi  quasi  peradilan  dinilai  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik, jauh  dari  intervensi  pihak  manapun.
Meskipun demikian, tidak dapat menjamin  secara  penuh  juga  bahwa lembaga  negara  independen  berfungsi quasi  peradilan  tidak  akan  melakukan kesalahan-kesalahan karena semua bergantung  pada  kepemimpinan  yang ada  pada  masing-masing  lembaga tersebut.
Setiap  lembaga  negara  berfungsi quasi  peradilan  memiliki  kewenangan- kewenangan  yang  berbeda  satu  sama lainnya.  Hal  tersebut  pula  yang membedakan  antara  setiap  lembaganya, dan  kemudian  akan  membedakan produk hukum serta kekuatan putusannya.  Meskipun  demikian,  Jimly Asshiddiqie  dalam  catatan  pengantar pada  salah  satu  buku  yang  diprakarsai oleh Komisi Yudisial pernah
menerangkan  bahwa  ada  enam  macam kekuasaan  yang  menentukan  apakah suatu  lembaga  negara  dapat  dikatakan merupakan  lembaga  quasi  peradilan atau bukan, diantaranya adalah :
1) Kekuasaan  untuk  memberikan penilaian  dan  pertimbangan. (The power  to  exercise  judgement  and discretion );
2)
Kekuasaan  untuk  mendengar  dan menentukan  atau  memastikan fakta-fakta  dan  untuk  membuat putusan.  ( The  power  to  hear  and determine  or  to  ascertain  facts  and decide ); 3) Kekuasaan  untuk  membuat  amar putusan dan pertimbangan- pertimbangan yang mengikat sesuatu  subjek  hukum  dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan  yang dibuatnya.  ( The  power  to  make binding orders and judgements ); Melihat  pada  contoh  lembaga negara  seperti  KPPU,  KPI,  Komisi Informasi,  Bawaslu  dan  Ombudsman, kesemuanya  memiliki  wewenang  yang sama  seperti  poin-poin  diatas.  Karena secara umum mereka memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan  memutus  perkara  yang  mereka tangani sesuai dengan bidangnya.

## C. PENUTUP
Lembaga  negara  independen lembaga negara pembantu dapat berupa bagian  dari  fungsi-fungsi  kekuasaan negara  yang  ada  (legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif)  atau  dibentuk  di  luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut. Lembaga  negara  independen  yang memiliki fungsi mengadili (quasi peradilan)  telah  diberikan  legalitas  oleh konstitusi  melalui  Pasal  24  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang  bagi  dapat  hadirnya  badan  atau lembaga  baru  yang  berfungsi  quasi peradilan sepanjang diatur oleh undang- undang.
Indonesia  mulai  banyak  lahir lembaga  negara  independen  berfungsi quasi  peradilan  semenjak  dilakukannya amandemen  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang  akhirnya  memunculkan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan  dibidang  eksekutif  dan yudikatif  (quasi  peradilan).  Diantaranya
adalah,  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha,  Komisi  Penyiaran  Indonesia, Komisi  Informasi,  Badan  Pengawas Pemilu,  dan  Ombudsman.  Meskipun beberapa contoh lembaga negara
independen  berfungsi  quasi  peradilan tersebut  memiliki  kewenangan  yang berbeda,  namun  kesemuanya  memiliki wewenang  yang  sama  yaitu  menjadi lembaga  yang  berwenang  mengadili perkara  atau  sengketa  pada  masing- masing bidangnya.
Saran  dari  penelitian  kali  ini, penulis  menyarankan  agar  kedepan
nomenklatur  lembaga  negara  yang bersifat  independen  agar  disamakan supaya tidak terjadi kebingungan terkait lembaga  mana  saja  yang  dapat digolongkan  menjadi  lembaga  negara independen.  Penulis  menyarankan  agar lembaga  negara  yang  memiliki  fungsi quasi peradilan dapat dilakukan pengawasan secara internal kelembagaan secara ketat karena kewenangannya  yang  menumpuk  akan cenderung  lebih  mudah  melakukan penyalahgunaan wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  Dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
Atmawati,  Dwi.  “Gender  Bias  in Javanese  Society:  A  Study  in Language  Forms  Choice  to  Men and  Women.” Humaniora ,  2018. https://doi.org/10.21512/human iora.v9i3.4937.
Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary 10th Edition . West Group , 2014. HAM,  Inkuiri  Nasional  Komnas. Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Wilayahnya  Di  Kawasan  Hutan . Jakarta: Komnas HAM, 2016. Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan  Prinsip  Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial , 2017. “KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY  STATE`S  ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.” Masalah-Masalah Hukum , 2014. https://doi.org/10.14710/mmh.4 3.1.2014.1-8. Manan, Bagir. “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dengan Komisi Yudisial  (Suatu  Pertanyaan?).” Varia  Peradilan  Majalah XXI,  no. 244 (2006): 5. Mawarini Sukmariningsih, Retno. “PENATAAN LEMBAGA NEGARA  MANDIRI  DALAM
STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.” Mimbar  Hukum  - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 2014. https://doi.org/10.22146/jmh.16 039.
Rosen,  Maggie.  “A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as Witches.” Dissenting Voices , 2017. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.). Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik. (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran (n.d.). Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 Tentang  Ombudsman  Republik Indonesia (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum (n.d.). Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat (n.d.).