## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 2023: 1117-1125 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v8i1.1106
Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan,
Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021
Gusmardi, Amri Amir, Muhammad Syafri UNJA, Jambi, Indonesia Correspondence email: gusmardiusman@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perkembangan  belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan,  tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pengangguran dan indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi  selama  tahun  2017-2021,  kedua  untuk  menganalisis  pengaruh  belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan, tingkat  pendidikan,  derajat  kesehatan,  dan  pengangguran  terhadap  indeks  keparahan  kemiskinan  pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021, dan ketiga untuk menganalisis implikasi kebijakan terkait indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021. Data yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  data  sekunder  dengan  jenis  data  panel gabungan  antara Cross  section 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi dengan data Time series selama 2017-2021, data penelitian yang berasal dari Badan Pusat  Statistika  dan  Kementrian  Keuangan..  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  data  panel  dan mengunakan  alat  analisis  eviews  12.  Berdasarkan  hasil  analisis  deskritif  variabel  Belanja  Pendidikan,  Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, Pengangguran dan Indeks Keparahan Kemiskinan diperoleh kesimpulan  bahwa  perkembangan  selama  periode  2017-2021  mengalami  fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan  sedangkan variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan  tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan analisis kuantitatif yang  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  secara  bersama-sama  variabel  bebas  dalam  penelitian  berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas yaitu indeks keparahan kemiskinan dengan probability sebesar 0,0000 dan R 2 sebesar  0,871104  yang  berarti  indeks  keparahan  kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  model  sebesar  87,11% sedangkan 12,89% dipengaruhi oleh variabel diluar model.
Kata kunci : Indeks Keparahan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Pengangguran

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  development  of  education  spending,  health  spending,  education  level,  health degree,  unemployment  and  poverty  severity  index  in  regencies/cities  in  Jambi  Province  during  2017-2021, secondly  to  analyze  the  influence  of  education  spending,  health  spending,  education  level,  degree  health,  and unemployment on the poverty severity index in districts/cities in Jambi Province during 2017-2021, and thirdly to analyze policy implications related to the poverty severity index in districts/cities in Jambi Province during 2017-2021. The data used in this study is secondary data with a combined panel data type between Cross sections 11 Regencies/Cities in Jambi Province with Time series data for 2017-2021, research data originating from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. This study uses panel data regression analysis and uses the eviews 12 analysis tool. Based on the results of a descriptive analysis of the variables Education Spending, Health Spending, Education Level, Health Degree, Unemployment and Poverty Severity Index, it was concluded that  developments  during  the  2017-2021  period  have  fluctuated  from  year  to  year.  Based  on  individual quantitative analysis, the variables of education level, health degree, and unemployment have a significant effect on the poverty severity index, while the education expenditure and health expenditure variables do not have a significant effect on the poverty severity index. Based on the quantitative analysis carried out, it was found that together the independent variables in the study had a significant effect on the independent variables, namely the poverty severity index with a probability of 0.0000 and R2 of 0.871104, which means that the poverty severity index can be explained by the model of 87.11 % while 12.89% is influenced by variables outside the model.
Keywords : Poverty Severity Index; Education; Health; Unemployment
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021

## PENDAHULUAN
Artikel  dimulai  dengan  penjelasan  latar  belakang,  yaitu  alasan  perlu  dilakukannya  penelitian, yang  didukung  referensi/literatur  pendukung.    Referensi  tidak  diperkenankan  menggunakan  sumber yang tidak baku seperti wikipedia ataupun blog, dst (Abdul, 2017). Editor (2018) mensyaratkan agar artikel orisinil dan bukan merupakan plagiat hasil karya orang lain.  Tujuan dituliskan pada bagian akhir latar belakang.  Jumlah referensi minimum  yang  digunakan  delapan.  Penulisan referensi  dan  kutipan mengacu pada APA style .
Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pengembangan harus mengarahkan  setiap tahap lebih dekat ke tujuan,  hidup  bermartabat  adalah  hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara  universal.  (Undang-undang Dasar, 1945) menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa tugas utama Pemerintah Republik Indonesia  adalah  “memajukan  kepentingan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  menjamin keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Artinya,  hidup  yang  bebas  dari  kemiskinan  dan pengangguran, hidup yang layak, merupakan hak asasi setiap warga negara dan pemenuhannya menjadi tanggung  jawab  negara.  Pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  nasional  adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  umum  seluruh  rakyat  Indonesia  secara  adil  dan  merata.  Oleh  karena  itu  pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan.
Pemerintah  daerah  memahami  pembangunan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  upaya  mereka untuk mencapai  tujuan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Sejalan  dengan  tujuan  tersebut,  berbagai kegiatan pembangunan diarahkan terutama untuk pembangunan daerah-daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah menetapkan akar dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek,  serta  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  indikator  terpenting  keberhasilan pembangunan suatu negara adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pengaruh penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan terpenting dalam memilih strategi dan alat pembangunan. Artinya,  salah  satu  kriteria  utama  dalam  memilih  bidang  atau  pilar  prioritas  pembangunan  nasional adalah efektifitasnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin (Simatupang & Dermoredjo, 2003).
Menurut (Harlik et al., 2013), Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  ketiakmampuan  untuk  berusaha  meningkatkan  kebutuhan  konsumsi dasar dan kualitas hidup. Ada dua ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan  absolut  adalah  ketidakmampuan  untuk  melampaui  garis  kemiskinan  yang  ditentukan. Kemiskinan  relatif,  di  sisi  lain,  mengacu  pada  perbedaan  tingkat  pendapatan  satu  kelompok dibandingkan dengan yang lain.
Kemiskinan  sendiri  merupakan  masalah  multifaset  karena  terkait  dengan  pendapatan  rendah, buta huruf, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dan lingkungan yang buruk (Lanjouw et al., 2001). Menurut Bank Dunia, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  perumahan,  kesehatan  dan  pendidikan yang  dapat  diterima.  Lebih  jauh  lagi,  kemiskinan  juga  terkait  dengan  terbatasnya  kesempatan  kerja, dengan  mereka  yang  tergolong  miskin  biasanya  menganggur  (unemployed)  dan  umumnya  memiliki tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  yang  tidak  memadai.  Mengatasi  masalah  kemiskinan  tidak  dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang jelas berkaitan  erat  dengan  masalah  kemiskinan.  Dengan  kata  lain,  pendekatan  perlu  diintegrasikan, dikoordinasikan dan terintegrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.
Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan  bagi pemerintah daerah diseluruh wilayah di Indonesia termasuk bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi. Kondisi kemiskinan tentunya berbeda-beda pada  setiap  wilayah  karena  kondisi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemiskinan  masing-masing wilayah juga berbeda.
Tingginya angka kemiskinan daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan yang dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaan  strategi  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai masalah social, politik, dan ekonomi. Namun, flow effect yang  diharapkan  tidak  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,    pertumbuhan  ekonomi yang dicapai tidak diikuti turunnya angka kemsikinan.
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021
Menurut  studi  yang  dilakukan  oleh  (Misdawita  &  Sari,  2013),  investasi  negara  dalam  bentuk biaya pendidikan dan kesehatan juga dapat dijadikan sebagai faktor penentu pengentasan kemiskinan dan  pengurangan  pengangguran.  Ketika  distribusi  sektor  publik  meningkat,  itu  juga  meningkatkan produktivitas  penduduk.  Peningkatan  produktivitas  seperti  itu  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan pembangunan  manusia,  yang  pada  gilirannya  berkontribusi  pada  pengurangan  kemiskinan  dan pengangguran. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa belanja publik sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan.
Selain investasi negara dalam bentuk biaya pendidikan dan kesehatan menurut (Lanjouw et al., 2001) bahwa pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengentasan kemiskinan. Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan lebih masuk akal bagi orang miskin daripada orang tidak miskin karena sumber daya yang paling penting bagi orang miskin adalah tenaga kerja.
Panjaitan,  (2017)  berpendapat  bahwa  terdapat  korelasi  yang  sangat  erat  antara  tingginya pengangguran dan kemiskinan. Bagi kebanyakan orang, mereka yang tidak bekerja penuh waktu atau paruh waktu akan selalu menjadi sangat miskin. Pekerja dengan gaji tetap di sektor publik dan swasta cenderung berada di kelas menengah ke atas. Mereka yang tidak bekerja adalah orang miskin dan orang yang bekerja penuh waktu adalah orang kaya.
Tabel. 1 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 Tahun Indeks Keparahan Kemiskinan 2017 0,19 2018 0,31 2019 0,26 2020 0,27 2021 0,23
*) Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022
Berdasarkan tabel  1  dapat dilihat indeks  keparahan  kemiskinan pada  tahun  2017  sebesar  0,19 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 0,31 kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 0,26 meningkat pada tahun 2020 pada angka 0,27 namun pada tahun 2021 kembali turum ke angka 0,23, fenomena ini menunjukkan permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, dilihat dari indeks keparahan kemiskinan yang belum konstan menurun.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jambi dalam periode  2017-2021 indeks keparahan kemiskinan  berfluktuasi,  ini mengindikasikan  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  penduduk semakin meningkat yang berarti kemiskinan semakin parah di Provinsi Jambi. Belum meratanya hasil usaha  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan  ke  seluruh  kabupaten/kota  menjadi penyebabnya,  padahal  dampak  kemiskinan  sangat  buruk  terhadap  perekonomian.  Berdasarkan  latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah menganalisa perkembangan belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pengangguran dan indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021; kemudian menganalisa pengaruh belanja pendidikan,  belanja  kesehatan,  tingkat  pendidikan,  derajat  kesehatan,  dan  pengangguran  terhadap indeks  keparahan  kemiskinan  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun  2017-2021;  dan menganalisa bagaimana implikasi kebijakan terkait indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021.

## METODE
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif, model analisis data adalah regresi data panel.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel gabungan data runtut waktu (data time series ) selama kurun waktu tahun 2017-2021  dan  data  deret  lintang  ( cross  section data)  yang  meliputi  11  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Kementerian Keuangan.
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021

## Operasional Variabel
1. Indeks  Keparahan  Kemiskinan  adalah  gambaran  mengenai  penyebaran  pengeluaran  diantara penduduk  miskin  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun  2017-2021  yang  dinyatakan dalam satuan indeks.
2. Belanja Pendidikan adalah realisasi belanja publik yang dialokasikan pemerintah yang difungsikan untuk  pendidikan  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun  2017-2021  yang  dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Belanja Kesehatan adalah realisasi belanja publik yang dialokasikan pemerintah yang difungsikan untuk  kesehatan  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun  2017-2021  yang  dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Tingkat  pendidikan  adalah  persentase  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  yang  bisa  membaca  dan menulis terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di suatu daerah yang diukur dalam angka partisipasi sekolah (APS) di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan persen.
5. Derajat kesehatan adalah rata – rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu yang diukur dalam angka harapan hidup (AHH) di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan tahun.
6. Pengangguran adalah jumlah penduduk usia kerja yang berumur diatas 15 tahun yang pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam sauna jiwa.

## HASIL Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan
Di dalam kemiskinan terdapat Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin  memiliki  insiden  kemiskinan  yang  tinggi  tetapi  jurang  kemiskinannya  (poverty  gap)  rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk, dan dapat diinterpretasikan bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi  ketimpangan  pengeluaran  di antara  penduduk miskin.  Dibawah ini  dapat  dilihat data Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten-kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 sebagai berikut:
Tabel 2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017 s/d 2021 Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Kerinci 0,20 0,51 0,12 0,10 0,31 Merangin 0,49 0,52 0,57 0,38 0,25 Sarolangun 0,29 0,69 0,39 0,27 0,38 Batanghari 0,23 0,51 0,25 0,25 0,30 Muaro Jambi 0,08 0,07 0,21 0,07 0,07 Tanjung Jabung Timur 0,56 1,05 0,56 0,47 0,31 Tanjung Jabung Barat 0,36 0,67 0,42 0,44 0,41 Tebo 0,23 0,19 0,26 0,26 0,14 Bungo 0,22 0,29 0,13 0,16 0,17 Kota Jambi 0,43 0,27 0,28 0,42 0,25 Kota Sungai Penuh 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05
*) Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022
Tabel 2 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi menetapkan indeks keparahan  kemiskinan  (P2)  untuk  daerahnya  masing-masing.  Dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung timur pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.05 persen yang terutama banyak dijumpai pada petani dan nelayan. Kemiskinan pada petani terutama dijumpai pada petani pangan, karena hanya menghasilkan panen satu kali dalam satu tahun
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021
dengan  produksi rata-rata 3,45  ton  per hektar.  Kelompok  lain  adalah masyarakat  nelayan  yang acap terperangkap pada kondisi, ketidakmampuan menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya laut dan wilayah  pesisir  untuk  kehidupan  mereka.  Kemiskinan  dapat  terjadi  karena  kekurangan  modal, rendahnya  produktivitas,  dan  lemahnya  penguasaan,  dan  pada  tahun  2018  harga  karet  dan  sawit mengalami  penurunan  sehingga  berdampak  terhadap  penduduk  di  kabupaten  tanjung  kabung  timur yang tidak mempersiapkan terlebih dahulu jika harga produk sewaktu-waktu turun, sedangkan indeks keparahan kemiskinan yang terendah terdapat pada Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0.03 persen, hal ini disebabkan kota sungai penuh ini memiliki jumlah penduduk yang paling kecil  jika  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  lainnya.  Selain  itu  juga  karena  kota  sungai  penuh merupakan  pemekaran  dari  kabupaten  kerinci sehingga  banyaknya  penduduk miskin tetap berada  di kabupaten  kerinci  dan  kota  sungai  penuh  sebelum  dipisah  dari  kabupaten  kerinci  merupakan  suatu wilayah pusat perekonomian kabupaten kerinci.

## Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan
Teori pemilihan metode, yang menyatakan bahwa metode common constant  terlalu sederhana untuk  menggambarkan  fenomena  yang  ada.  Oleh  karena  itu  perlu  untuk  menemukan  nature    yang spesifik atas hubungan yang terjadi diantara masing-masing individu pada data cross section. Maka data diolah dengan menggunakan metode Fixed Effect dengan nilai R 2 sebesar 0.871104 dengan kategori memuaskan. Nilai probability dari f-stat senilai 0.000000 yang berarti bahwa model tersebut significant dengan nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.583893.dapat dilihat pada tabel 3 penelitian ini.
Tabel 3. Output Fixed Effect Method Dependent Variable: IKK Method: Panel Least Squares Date: 02/23/23   Time: 11:07 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.974899 2.450324 2.438412 0.0194 LOG(BP) -0.108724 0.118493 -0.917559 0.3645 LOG(BK) -0.044364 0.092903 -0.477527 0.6357 TP -0.010832 0.003455 -3.134996 0.0033 DK -0.036251 0.007953 -4.558325 0.0000 LOG(PGG) 0.100377 0.054281 1.849218 0.0720 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Root MSE 0.070768     R-squared 0.871104 Mean dependent var 0.302909     Adjusted R-squared 0.821528 S.D. dependent var 0.198929     S.E. of regression 0.084039 Akaike info criterion -1.877014     Sum squared resid 0.275443 Schwarz criterion -1.293062     Log likelihood 67.61788 Hannan-Quinn criter. -1.651195     F-statistic 17.57128 Durbin-Watson stat 2.583893     Prob(F-statistic) 0.000000 *) Data diolah dengan Eviews 12
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021

## Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi
Nilai R squared pada tabel diatas sebesar 0,871104, hal ini menunjukkan bahwa 87,11% variabel indeks  keparahan  kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  yaitu  belanja  pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pengangguran. Sisanya sebesar 12,89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Signifikansi  indikator  koefisien  adjusted  R2  signifikan  atau  tidak,  dapat  diuji  dengan  alat  uji statistik  metode  Fisher.  (Uji  F)  dengan  tingkat  keyakinan sebesar 90%.  Nilai  prob  F-statistic  adalah 0,0000 < 0.010 Hal ini memberikan arti bahwa variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan,  derajat  kesehatan  dan  pengangguran  secara  bersama-  sama  (simultan)  signifikan berbengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji-t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  individual  (sebagian) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Jika tingkat signifikansinya di bawah 10% maka secara parsial belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan. Berikut ini dapat dijelaskan pengujian hipotesis masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

## Belanja Pendidikan
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  probabilita  signifikansi  Belanja  Pendidikan sebesar 0,3645dengan  perbandingan  0,3645  >  0,10  artinya  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  artinya  Belanja Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien Belanja Pendidikan  adalah -0,108724, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara Belanja Pendidikan  terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan.

## Belanja Kesehatan
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  probabilita  signifikansi  Belanja  kesehatan  sebesar  0,6357 dengan perbandingan 0,6357 > 0,10 artinya H0 diterima dan Ha ditolak artinya Belanja kesehatan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  kap/kota  di  Provinsi  Jambi.  Nilai koefisien Belanja Kesehatan adalah -0,044364, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara Belanja Kesehatan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan.

## Tingkat pendidikan
Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikansi  tingkat pendidikan sebesar 0,0033 dengan  perbandingan  0,0033  <  0,10  artinya  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  artinya  tingkat  pendidikan berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  kab/kota  di  Provinsi  Jambi.  Nilai koefisien Tingkat Pendidikan adalah -0,010832 hal ini memperlihatkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan, jika Tingkat Pendidikan mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen  maka  akan  menyebabkan  penurunan  Indeks  Keparahan Kemiskinan sebesar 0,010832.

## Derajat Kesehatan
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  probabilita  signifikan  Derajat  Kesehatan  sebesar  0,0000 dengan  perbandingan  0,0000  <  0,10  artinya  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  artinya  Derajat  Kesehatan berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  kab/kota  di  Provinsi  Jambi.  Nilai koefisien Derajat Kesehatan adalah -0,036251, hal ini berarti adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Derajat Kesehatan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan, jika Derajat Kesehatan mengalami peningkatan  sebesar  1  persen  maka  akan  menyebabkan  penurunan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan sebesar 0,036251.
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021

## Pengangguran
Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikan pengangguran sebesar 0,0720 dengan perbandingan  0,0720  <  0,10  artinya  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  artinya  pengangguran  berpengaruh signifikan  terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  kab/kota  di  Provinsi  Jambi.  Nilai  koefisien pengangguran adalah 0,100377, hal ini memperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengangguran  terhadap  indeks  keparahan  kemiskinan,  jika  pengangguran  mengalami  peningkatan sebesar 1 jiwa maka akan menyebabkan kenaikan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,100377.

## Implikasi Kebijakan
Selain  jumlah  penduduk  miskin  yang  bertambah,  indeks  kedalaman  kemiskinan  dan  indeks keparahan kemiskinan Indonesia juga meningkat, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin namun harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin  terhadap  garis  kemiskinan,  Semakin  besar  indeksnya,  maka  kemiskinan  semakin  dalam. Sedangkan  indeks  keparahan  kemiskinan  mengindikasikan  ketimpangan  pengeluaran  di  antara penduduk  miskin,  Dua  indeks  tersebut  menggambarkan  dampak  dari  pandemi  Covid-19  sangat memukul kondisi ekonomi masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  angka  kemiskinan  meningkat,  dengan  jumlah  peningkatan tertinggi  di  perkotaan  daripada  pedesaan,  kelompok  yang  paling  terdampak  Covid-19  adalah  yang bekerja di sektor informal, Pemerintah memiliki beberapa usaha untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 (Sitorus, 2016). Bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau Social Safety  (BNPB,  2020).  Pemerintah  pusat  telah  mengerahkan  berbagai  bentuk  dan  jenis  kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  Dana  Desa),  (4)  Bantuan  Sosial  Sembako  (BSS)  untuk  Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik.
Akibatnya,  kotamadya  dan  kota  diberikan  kekuasaan  yang  lebih  besar  untuk  mengelola pendidikan  sesuai  dengan  kemungkinan  dan  kebutuhan  daerah.  Juga,  melaksanakan  perubahan kelembagaan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  perencanaan  dan  pelaksanaan,  serta penguatan  staf  dengan  mengutamakan  profesionalisme.  Peningkatan  pendidikan  memiliki  beberapa pilar  utama;  1)  Manajemen  Sekolah.  Hal  ini  mencakup,  a)  Kepala  sekolah  dan  masyarakat  sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan/manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. b).  Kepala  sekolah  dan  stafnya  didorong  berinovasi  dan  berimprovisasi  agar  menjadi  kreatif  dan berprakarsa. c) Kepala sekolah dan masyarakat sekolah menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan. 2) Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, meliputi: a) Kepala sekolah dan guru harus memahami konsep belajar dan cara belajar anak dan memandang anak sebagai individu yang unik yang mempunyai kemampuan yang berbeda. b) Proses pembelajaran didesain dengan memanfaatkan organisasi  kelas  agar  guru  dan  siswa  menjadi  Aktif  dan  Kreatif  yang  mendukung  terciptanya pembelajaran  yang  Efektif  namun  tetap  Menyenangkan.  3)  Peran  Serta  Masyarakat,  meliputi:  a. Menggali  inisiatif,  prakarsa,  dukungan,  dan  kontribusi  masyarakat  untuk  pendidikan  sekolah.  b) Masyarakat  terlibat  dan  merasa  memiliki  sekolah.  c)  Sekolah  yang  paling  berhasil  &  diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerja sama secara aktif mengembangkan  sekolah.  Pelaksanaan  MBS  memerlukan  kerja  yang  harmonis  agar  pelaksanaan komponen sekolah yang berbeda tidak saling tumpang tindih atau saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengkonkretkan visi dan misi organisasi  secara efektif, efisien dan  dengan cara merespon kebutuhannya. Kebijakan pendidikan adalah  produk yang digunakan sebagai panduan untuk pengambilan keputusan pendidikan, yang netral secara  hukum  dan  cukup  disesuaikan  dengan  lingkungan  pendidikan.  Tugas  kebijakan  pendidikan adalah menjadikan kebijakan pendidikan sebagai pedoman tindakan yang mengarahkan tindakan dalam pendidikan  atau  organisasi  atau  sekolah    untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  bersama masyarakat dan pemerintah.
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021
Sasaran  pembangunan  kesehatan  yang  akan  dicapai  pada  tahun  2025  adalah  meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka  Kematian  Bayi,  menurunnya  Angka  Kematian  Ibu,  menurunnya  prevalensi  gizi  kurang  pada balita.  Untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  kesehatan,  maka  strategi  pembangunan kesehatan  2005-  2025  adalah:  1)  pembangunan  nasional  berwawasan  kesehatan;  2)  pemberdayaan masyarakat dan daerah;3)pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.
Besaran  angka  pengangguran  yang  terus meningkat  tiap  tahun,  pendapatan  yang  tidak merata (daya beli rendah), jeleknya kesehatan, gizi buruk serta pendidikan yang relatif rendah menjadikan ciri- ciri sebagai negara sedang berkembang bagi Indonesia semakin kuat. Ledakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan dengan tidak diimbangi skill memadai menjadikan kota sebagai tumpukan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Konsep angkatan kerja sebagaimana yang  disarankan  oleh  ILO  ( International  Labor  Organization )  membagi  penduduk  menjadi  dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, Adapun strategi pemecahannya antara lain disarankan dengan : (1) Mendorong masuknya investor asing (2) Peningkatan kualitas tenaga kerja (3) Peningkatan kualitas program KB dan Transmigrasi dan (4) Program lain seperti padat karya dan pemberdayaan kemampuan masyarakat desa.

## SIMPULAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan  dan  Pengangguran  terhadap  Indeks  Keparahan Kemiskinan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  analisis  deskritif  variabel  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat Pendidikan,  Derajat  Kesehatan,  Pengangguran  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  diperoleh kesimpulan  bahwa  perkembangan  selama  periode  2017-2021  mengalami  fluktuatif  dari  tahun  ke tahun
2. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan  sedangkan variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan  tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan.
3. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel bebas  dalam  penelitian  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  bebas  yaitu  indeks  keparahan kemiskinan  dengan  probability  sebesar  0,0000  dan  R 2 sebesar  0,871104  yang  berarti  indeks keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh model sebesar 87,11% sedangkan 12,89% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik . (2022). https://jambi.bps.go.id/indicator/23/945/1/indeks-keparahan- kemiskinan-p2-.html
Harlik,  H.,  Amir,  A.,  &  Hardiani,  H.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  dan Pengangguran di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 1 (2), 109–120. https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1500
Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education and Health in  Indonesia:  Who  Benefits  from  Public  Spending?  December.  Working  Paper,  World  Bank, Washington, DC. Education and Health Expenditures, and Development: The cases of Indonesia and Peru , December , 17–48. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/2739.html Misdawita, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan,  Dan  Pengeluaran  Subsidi  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  & Kebijakan Publik , 4 , 147–161.
Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In Universitas Pendidikan Indonesia .
Simatupang,  P.,  &  Dermoredjo,  S.  K.  (2003).  Produksi  Domestik  Bruto,  Harga  dan  Kemiskinan:
Gusmardi  et  al.,  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Pendidikan,  Derajat Kesehatan,  dan  Pengangguran  Terhadap  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Kab/Kota  Di  Provinsi  Jambi  Tahun 2017-2021
Hipotesis “Trickle Down” Dikaji Ulang. Ekonomi dan Keuangan Indonesia , 51 (3), 291–324. Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (The Impact of Gender Inequality in Economic Growth in Indonesia). Sosio Informa , 2 (1), 89– 101. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/190/440 Undang-undang Dasar 1945. (1945). Undang-undang Dasar 1945 . https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.c om/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya- dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id