e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Aspek Feminist  Legal  Theory dalam  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia
A. Sakti R.S. Rakia 1 , Wahab Aznul Hidaya 2 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Legal Feminist Theory, Teori
Hukum Feminis, Perlindungan Hukum, Perlindungan Perempuan.
How to cite: Rakia, A. Sakti R.S., dan Hidaya, Wahab Aznul. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia. Amsir Law Journal, 4(1), 69- 88.
DOI: 10.36746/alj.v4i1.104
The  study  of  the  feminist  paradigm  which  substantially  discusses  equality between men and women, in law raises a school of thought in feminist legal theory. In general, the discourse on feminist legal theory focuses on the discussion that the dominance of men has resulted in the formation of legal norms with a masculine nuance so that the role of women is still subordinated to men. This study aims to explore the extent to which aspects of Feminist Legal Theory are reflected in the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative- juridical research with a conceptual approach and a theoretical approach. The results of this study indicate that the issue of feminism is spread in a number of  laws  and  regulations  in  Indonesia,  but  with  still  overlapping regulations when analyzed based on feminist legal theory.
Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Diskursus mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam upaya penegakan hukum  yang  berkeadilan  di  Indonesia  meski  telah  diatur  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan, namun praktik hingga hari ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih eksis.
Dalam  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menyebutkan bahwa pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang bersumber dari data  kasus/perkara.  Jumlah  kasus  di  Pengadilan  Agama  ada  14.719  kasus  yang  ditangani lembaga mitra pengada layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR). 3 Pada  tahun  2020,  CATAHU  mencatat  angka
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: saktialwiyah@um-sorong.ac.id .
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id .
3 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan  Meningkat:  Kebijakan  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Menciptakan  Ruang  Aman  Bagi  perempuan dan  anak  perempuan. Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2019. Diakses  dari:  <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-
kekerasan terhadap perempuan menurun dari 431.471 (2019) ke 299.911 kasus. Namun hal ini  tidak  berarti  jumlah  kasus  menurun  secara  signifikan. 4 Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa sejalan  dengan  hasil  survei  dinamika  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KtP)  di  masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan:
1) Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemic atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
2) Korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam;
3) Persoalan literasi teknologi; dan
4) Model  layanan  pengaduan  yang  belum  siap  dengan  kondisi  pandemi  (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online). 5
Sebagai  contoh  karena  pandemik,  Pengadilan  Agama  membatasi  layanannya  dan proses persidangannya. Hal ini menyebabkan angka perceraian turun pada angka 125.075 kasus dari tahun lalu. Selain itu, turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100 persen dari  tahun  sebelumnya.  Dengan  demikian,  jika  Pengadilan  Agama  kembali  memberikan layanan  seperti  biasa  serta  pengembalian  kuesioner  sama  dengan  tahun  sebelumnya dipastikan angka kasus meningkat. Jika dihitung rata-rata, pada tahun 2019 setiap lembaga ada 61 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. Dengan demikian jika pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan 10 persen atau setara dengan 1700-an kasus. 6 Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di dalam masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan. 7
Secara  umum,  penyebab  adanya  kekerasan  terhadap  perempuan  disebabkan  oleh adanya budaya patriarki, faktor ekonomi, budaya konsumsi minuman keras, poligami, serta pernikahan dini. 8 Pada tahun 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan lembaga pengada layanan mencatat jumlah kasus kekerasan pada perempuan di  Jawa Barat  mencapai  2.738  kasus. 9 Dalam  sebuah  analisis  di  UPT  Puskesmas  Lamunti  yang dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  univariat,  dikatakan  bahwa  penyebab  timbulnya kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh masalah komunikasi, pengalaman masa lalu,  dan  masalah  ekonomi. 10 Sementara  itu,  di  Desa  Janapria,  Lombok  Tengah  faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku buruk dan faktor cemburu. 11
detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan- ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> [Diakses pada 13 April 2022].
4 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekersan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19; E-book Series . Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hlm. 9.
5 Ibid .
6 Ibid .
7 N. Rochaety. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7 (1), 1-24. http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996 .
8 Y. Yulianingsih, dan E. Herawati. (2022). Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan pada Perempuan di Jawa Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 24 (1), 90-99. https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p90-99.2022 .
9 Ibid .
10 N.L.A. Astuti, W.A. Fazraningtyas, dan D.D. Salmarini. (2022). Analisis Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Lamunti. Journal Nursing Army , 3 (1), 13-20.
11 T.D. Maulin. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga  yang Dilakukan  oleh Perempuan terhadap Pasangannya (Studi Kasus di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah) . Mataram: Universitas Mataram.
Upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan telah dicanangkan  sejak  tahun  1978-1983  dengan  menunjuk  Lasijah  Soetanto  menjadi  menteri urusan peranan wanita pertama setelah kementerian ini dibentuk atas rekomendasi PBB. 12 Kemudian pada tahun 1984 lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 atas ratifikasi The Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW),  yakni sebuah kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi  terhadap perempuan.  Ada  juga  Deklarasi  Internasional  tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap Perempuan, yang diadopsi Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104. Adapun  lembaga-lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak  yakni  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (PPPA),  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Komnas Perempuan).
Dalam  Pasal  1  CEDAW  disebutkan  bahwa  penghapusan  diskriminasi  terhadap perempuan ( discrimination against women ), berarti:
“ The term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nul lifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and f undamental freedoms i n the political, economic, social, cultural, civil or any other field .”
Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.
Ketentuan-ketentuan  CEDAW  yang  kemudian  diratifikasi  menjadi  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, diakui kecuali berkenaan dengan Pasal 29 CEDAW karena menurut Pemerintah  Indonesia  ketentuan  tersebut  pada  prinsipnya  tidak  dapat  menerima  suatu kewajiban  untuk  mengajukan  perselisihan  internasional,  di  mana  Indonesia  tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. 13 Sejak saat itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  dan  yang terbaru Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Namun  sebagaimana  disebutkan,  bahwa  kendati  sejumlah  peraturan  perundang- undangan telah dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun nyatanya kekerasaan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan hingga saat ini. Dikatakan juga bahwa sejak tahun 1993 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah dicanangkan namun kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung dan bahkan  meningkat. 14 Permasalahan  terhadap  kekerasan  perempuan  yang  dianggap  karena bias gender ini juga berkaitan dengan posisi perempuan termarginalisasi dan tersubordinasi
12 Historia.  (2018). Menteri  Peranan  Wanita  Pertama . Diakses  dari:  < https://historia.id/politik/articles/menteri-peranan- wanita-pertama-Pdj18/page/1> [Diakses pada 27 Juli 2022].
13 Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita ( Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women ) .
14 A.R. Widyastuti. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era  Globalisasi. Mimbar  Hukum , 21 (2),  395-408.  https://doi.org/10.22146/jmh.16264  .  Lihat  juga  M.  Sumera.  (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis , 1 (2), 39- 49. https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748 .
bagi  perempuan  di  berbagai  bidang. 15 Harapan  kepada  Komnas  Perempuan  agar perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan juga dinilai masih terdapat kelemahan yang berkaitan  dengan  ciri  sebagai  institusi  hak  asasi  manusia  manusia  yang  efektif. 16 Bentuk kekerasan terhadap perempuan dikatakan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kekerasan yang terjadi dalam  lingkup  personal,  kekerasan  dalam  komunitas/ruang  publik,  dan  kekerasan  yang dilkukan oleh negara. 17
Dalam  hubungannya  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan,  dikatakan  bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan salah satu penyebabnya adalah karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang menyangkut dengan perlindungan perempuan cenderung bermuatan paradigma yang bernuansa “maskulin”. 18 Artinya, paradigma feminist legal  theory yang  memandang  bahwa  masih  banyak  aturan-aturan  hukum  mengenai perlindungan  terhadap  perlindungan  yang  tidak  netral  gender. 19 Akibatnya,  pengaturan terhadap  perlindungan  hak-hak  perempuan  menjadi  tidak  aspiratif  dan  maksimal.  Dalam penelitian  ini,  fokus  utama  diarahkan  untuk  mengkaji  permasalahan  apakah  peraturan perundang-undangan menyangkut perempuan di Indonesia telah mencerminkan paradigma feminist legal theory .
2.  Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) serta pendekatan teori ( theoretical approach ). Pembahasan  akan  difokuskan  dengan  mengkaji  sejumlah  peraturan  perundang-undangan secara  analitis  kualititatif-deskriptif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptis-analitis,  yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberi data seteliti mungkin mengenai objek penelitian  sehingga  mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal,  kemudian  dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  teori  hukum  sesuai dengan  objek  masalah  yang  diteliti.  Bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  surat  kabar  maupun kamus hukum, dan sebagainya, untuk menunjang informasi dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

## 3.  Paradigma Teori Hukum Feminis ( Feminist Legal Theory)
Dalam  literatur  disebut  bahwa  feminisme  hukum  muncul  pada  tahun  1960-an  saat gelombang liberalism diperhadapkan dengan tantangan atas pengucilan perempuan dari semua jenis kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap aktifitas maskulin. 20 Perkembangan teori hukum feminis tidak terlepas dari tumbuhnya feminisme secara umum. Hak pertama
15 D.  Pusparini,  dan  G.M.  Swardhana.  (2021).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jurnalis  Perempuan  Berspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (1), 187-99. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15  .  Lihat  juga  K.  Khotimah.  (2009).  Diskriminasi  Gender  terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , 4 (1), 158-180.
16 R. Maula dalam prosiding Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2021). Prosiding; Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 518-528.
17 A.  Alhakim.  (2021).  Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan  Berdasarkan  Hukum  Positif  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 115-122.
18 W. Krisnanto, dan M.D. Syaputri. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 519-528. http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924 .
19 K.H. Rothenberg. (1996). Feminism, Law, and Bioethics. Kennedy Institute of Ethics Journal , 6 (1), 69-84.
20 Ann Scales. (2006). Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory . New York: New York University Press, hlm. 83. Lihat juga N. Levit, dan Robert R.M. Verchick. (2016). Feminist Legal Theory: A Primer . New York: New York University Press, hlm. 11-12.
yang  banyak  diperjuangkan  dari  gerakan  perempuan  adalah  hak  politik,  yakni  hak  untuk memilih, yang dalam istilah Sojourner Truth disebut “ ploughed and planted just like a man ”, yakni bayangan kesetaraan yang diidamkan sebagai hukum penting di tahun-tahun berikutnya. 21 Adanya paradigma teori hukum feminis memang didahului oleh gerakan politik feminis. Sejak tahun 1960an, selanjutnya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, baru pada akhir 1970-an dan awal 1980-an para sarjana hukum mengembangkan cabang-cabang teori hukum feminis yang berbeda. 22
Banyak ahli memberikan definisi dan lingkup pembahasan mengenai feminist legal theory , salah satunya seperti yang diuraikan oleh Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick sebagai berikut:
“ Feminist legal theory comes  in many  varieties, with some overlap. But all the theories share two things — the first an observation, the second an aspiration. First, feminists recognize that the world has been shaped by men, who for this reason possess larger shares of power and privilege. All feminist legal scholars emphasize the rather obvious (but unspoken) point that nearly all public laws in the history of existing civilization were written by men. If American law historically gave men a leg up, this news can hardly come as a surprise. Second, all feminists believe that women and men should have political, social, and economic equality. But while feminists agree on the goal of equality, they disagree about its meaning and about how to achieve it. ” 23
Berdasarkan uraian Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick tersebut, diketahui bahwa meskipun teori hukum feminis didefinisikan dalam banyak variasi, akan tetapi pokok penting dari kajian feminist legal theory menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yakni:
1) Kaum  feminis  menganggap  bahwa  dunia  telah  dibentuk  oleh  laki-laki,  yang  karena alasan inilah maka kaum laki-laki memiliki bagian kekuasaan dan hak istimewa yang lebih besar. Semua sarjana hukum feminis cenderung menekankan poin ini, meskipun tidak secara langsung diucapkan, bahwa hampir semua hukum publik dalam sejarah peradaban yang ada ditulis oleh laki-laki.
2) Kaum  feminis  percaya  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  harus  memiliki  kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi. Kendati kaum feminis setuju dengan perihal kesetaraan, namun  kadang-kadang  terdapat  makna  dari  feminisme  itu  sendiri  serta  cara mencapainya.
Mayoritas ahli teori hukum feminis awal mengadopsi model diskriminasi terhadap isu gender.  Tujuan  mereka  adalah  untuk  melarang  perlakuan  yang  bias  atau  tidak  setara  dan mendorong  dibentuknya  peraturan-peraturan  yang  memungkinkan  perempuan  memiliki kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki. 24 Keresahan  para  teoritis  hukum  feminis  akibat adanya  isu  kesetaraan  disatu  sisi,  namun  kurangnya  inovasi  dalam  prinsip-prinsip  hukum dasar  sehingga  kadang-kadang  para  teoritisi  hukum  feminis  cenderung  menggunakan argument  tradisional  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  harus  diperlakukan  sama.  Namun, statement mengenai  “perlakuan  sama”  diperhadapkan  dengan  adanya  perbedaan  stereotip antara laki-laki dan perempuan secara natural yang mengakibatkan adanya pengaturan yang berbeda mengenai laki-laki dan perempuan dalam aturan-aturan hukum. Masalah kesetaraan ini juga membuka diskursus mengenai “perlakuan khusus” terhadap perempuan yang dinilai
21 Ibid .
22 Ibid .
23 Ibid .
24 M.A. Fineman. (2005). Feminist Legal Theory. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law , 13(1), 13-23.
akan merendahkan dan merugikan perempuan. 25 Dengan kata lain, setara bukanlah dalam arti diberikan “perlakuan khusus”.
Perkembangan  selanjutnya  dari  paradigma  hukum  feminis  kemudian  melahirkan sebuah filsafat yang disebut dengan filsafat hukum feminis, yakni mengkaji pengaruh luas standar patriarki dan maskulinis pada lembaga-lembaga hukum, serta pengaruhnya terhadap kondisi material perempuan dan anak perempuan, serta orang-orang yang tidak mematuhi norma-norma cisgender . 26
Filsafat hukum feminis juga membahas masalah-masalah yang  berhubungan dengan seksualitas  dan  hukum,  serta  mengusulkan  reformasi  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan, eksploitasi, dan pembatasan gender. Untuk tujuan ini, filsafat hukum feminis menerapkan wawasan dari epistemologi feminis, metafisika relasional dan ontologi sosial progresif, teori politik feminis, dan perkembangan lain dalam filsafat feminis untuk memahami bagaimana lembaga  hukum  menegakkan  norma-norma  gender  dan  maskulin  yang  dominan.  Filsafat hukum feminis kontemporer mengambil berbagai perspektif dan kajian ilmiah seperti teori hak asasi manusia internasional, teori pascakolonial, studi hukum kritis, teori ras kritis, teori queer /teologi queer , dan studi disabilitas. 27
Untuk  mencapai  tujuan  filsafat  hukum  feminis,  dibutuhkan  pengembangan  teori, analisis konseptual, dan revisi konseptual. Promosi maupun aspirasi mengenai kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan mencerminkan perubahan besar dalam asumsi dasar tentang sifat perempuan dan tempat yang tepat di dunia: pergeseran dari ketidaksetaraan ke kesetaraan jenis kelamin, termasuk pengkajian ulang mengenai apa yang dibutuhkan oleh kesetaraan itu sendiri.  Hal  ini  juga  membutuhkan  rekonsepsi  tentang  jenis  kelamin,  gender,  dan  peran gender. Mengingat luas dan dalamnya transformasi ini, teori hukum feminis beroperasi pada sejumlah tingkatan, dari pragmatis nyata dan spesifik hingga konseptual, dan pada akhirnya menjadi visioner.
Pembahasan fundamental terhadap teori hukum feminis didiskusikan secara evolutif mengenai  lembaga-lembaga  struktural  ataupun  nonstruktural  yang  substansi  hukumnya menunjang  eksistensi  program  feminitas,  kesetaraan  politik,  imigrasi,  kewarganegaraan, perkawinan, hak reproduksi, komodifikasi tubuh, perlindungan dari kekerasan, maupun hak ekonomi. Bagi feminis, kaitannya dengan fungsi negara dalam menjamin kesetaraan bagi laki- laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum itu sendiri.
Konsep the rule of law , merupakan menyangkut perihal setiap peraturan hukum dibentuk berdasarkan  moralitas  serta  prisnsip  kesetaraaan  ( equality  before  the  law ).  Sebagai  sesama manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan erat dengan the rule of law yang menolak  tindakan  diskriminasi  terhadap  siapapun,  termasuk  dalam  pembentukan  hukum yang  berkaitan  dengan  hak-hak  laki-laki  dan  perempuan.  Hukum  yang  dibentuk  tanpa mempertimbangkan isu feminism merupakan hukum yang bernuansa “maskulin” yang akan mengarah pada dominasi laki-laki dan memberikan posisi subordinasi terhadap perempuan.
Terkait dengan perbedaan dan persamaan, kaum feminis mengartikulasikan apa yang dimaksud  dengan  kesetaraan  dalam  menghadapi  patriarki.  Namun  para  feminis  nampak berbeda-beda  dalam  memandang  masalah  ini.  Feminis  liberal  cenderung  menggunakan konsep  persamaan  dari  Aristoteles  yang  menganggap  “ kasus  serupa  diperlakukan  sama, sedangkan kasus berbeda diperlakukan berbeda sesuai perbedaannya ”. Bagi beberapa feminis, bentuk keadilan prosedural seperti ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ada disparitas antara
25 Ibid.
26 M. Chamallas. (2003). Introduction to Feminist Legal Theory . Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.
27 Ibid .
laki-laki  dan  perempuan  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  hukum.  Hal  ini  karena  selama berabad-abad lamanya, laki-laki dan perempuan dipandang berbeda secara signifikan.
Perbedaan ini sangat nyata, misalnya, hanya perempuan yang bisa hamil dan melahirkan anak  secara  natural.  Karena  adanya  perbedaan  itulah  maka  dianggap  tepat  serta  dapat dibenarkan untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam hukum. Namun bagi teoritisi feminin, serangkaian isu yang berkaitan dengan perbedaan antara laki- laki dan perempuan, oleh hukum harus dipertimbangkan secara konsisten dengan perlakuan yang setara. Maksudnya, jika alasan perbedaan kehamilan dijadikan dasar pertimbangan, maka dalam hal lainnya segala sesuatu seperti perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kekuatan fisik, kemungkinan keselamatan laki-laki yang lebih tinggi dalam kasus pemerkosaan,  dan  sebagainya.  Tugas  feminis  adalah  menentukan  apakah  dan  bagaimana mengakui perbedaan tertentu tanpa memperkuat stereotip natara laki-laki dan perempuan.

## 4. Konsep Perlindungan Hukum
Dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban,  warga  negara  melakukan  perbuatan  hukum (rechthandeling) dan hubungan hukum (rechtbetrkkingen) . 28 Ketika melakukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum, masing-masing masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik dalam lalu lintas hukum, maka maka dibentuk  aturan-aturan  untuk  mengatur  dan  melindungi  kepentingan  tersebut,  termasuk bagaimana upaya perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan anatara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Konsep perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara  hukum  dikarenakan  dalam  suatu  negara  hukum  peraturan-peraturan  yang  akan dibentuk untuk warganya dibentuk pula oleh hukum. Dalam perkembangannya, antara warga dan negara akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh negara kepada seluruh warganya.
Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun. 29 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum  adalah  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  memberikan  suatu kekuasaan  kepada  orang  tersebut  untuk  melakukan  tindakan  yang  dapat  memenuhi kepentingannya. 30 Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada  subyek  hukum,  dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 31
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  melindungi  subjek-subjek  hukum  melalui peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi. Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:
1) Perlindungan  hukum  preventif,  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
28 Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.
29 C.S.T. Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, hlm.102.
30 Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 38.
31 Philipus  M.  Hadjon.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.
2) Perlindungan  hukum  represif,  yakni  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  telah  terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. 32
5. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perempuan di Indonesia berdasarkan Paradigma Teori Hukum Feminis ( Feminist Legal Theory)

## 5.1.  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasca Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Indonesia diatur secara lebih rinci dari sebelumnya demi mencapai tujuan bernegara sesuai dengan Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945. Meski tidak secara spesifik mengatur mengenai kebebasan dan perlindungan terhadap perempuan, namun materi muatan dalam  BAB XA Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD NRI 1945 telah mengatur secara cukup rinci mengenai hak asasi setiap warga negara,  yang  juga  berlaku  juga  bagi  kaum  perempuan.  Namun  yang  perlu  diingat  adalah kedudukan UUD NRI 1945 adalah sebagai staats fundamental norm yang tidak dapat digunakan sebagai norma yang mempunyai daya ikat secara langsung karena masih berupa norma dasar negara. 33
Dalam konsep negara hukum, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu  elemen  penting  yang  tidak  dapat  dilepaskan  sebagai  pondasi  dari  bangunan  negara hukum  itu  sendiri.  Konsep  negara  hukum  yang  dibangun  oleh  Immanuel  Kant  atau  F.J. Stahl 34 misalnya, menyebut bahwa unsur negara hukum sedikitnya terdiri dari pengakuan dan perlindungan  terhadap  HAM,  disamping  adanya trias  politica , wetmatig  bestuur ,  dan  adanya peradilan  administrasi  yang  mengadili  perkara  yang  berkaitan  dengan onrechtmatige overheidsdaad .  Begitu  pula  dengan  A.V.  Dicey 35 yang  menenkankan  pentingnya  keberadaan konstitusi yang berdasarkan HAM, di samping adanya supremacy of law , dan equality before the law .
Hukum,  dalam  kaitannya  dengan  HAM,  seharusnya  mampu  mengarahkan  semua kekuatan  sosial  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  semua  warga  negara. 36 Dalam penegakan hukum di bidang manusia, harus diakui bahwa terkadang hukum menjadi sebuah  otoritas  yang  tidak  sempurna  dalam  memberikan  keadilan  berkaitan  dengan  isu HAM. 37 Oleh sebab itu, penegakan hukum di bidang HAM membutuhkan dukungan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat sipil. 38 Kekuatan-kekuatan dibutuhkan untuk mencegah subordinasi hukum HAM pada kepentingan ideologis dan untuk meningkatkan interpretasi
32 Ibid.
33 A. Sakti R.S. Rakia. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  10 (2),  249-262. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720 . Lihat juga A. Sakti. R.S. Rakia, K.W. Simanjuntak, W.A. Hidaya, dan A. Darmawansya. (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Amsir Law Journal , 3 (1), 30-38. https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44 .
34 T. Azhary. (2003). Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 89.
35 A.V. Dicey. (1959). An Introduction to the Study of The Law of the Constitution . London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD, hlm. 251-298.
36 H.G.  Ziebertz.  (2021).  Introduction  to  the  Special  Issue:  Religion  and  Human  Rights:  Complementary  or  Contrary. Religions , 12 (2). 109.
37 D.  Miller.  (2009). The  Responsibility  to  Protect  Human  Rights,  in  Legitimacy,  Justice  and  Public  International  Law .  Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 232.
38 L. London, dan H. Schneider. (2012). Globalisation and Health Inequalities: Can a Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?. Social Science & Medicine . 74(1), 6 – 13, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022 .
dan penerapannya untuk mempromosikan prinsip-prinsip martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan. 39
Di  Indonesia,  agama  sebagai  bagian  dari  HAM  diatur  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan. Disamping itu, beberapa organ negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan/atau mengembangkan keberagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Beberapa organisasi masyarakat terbentuk karena kepentingan yang sama dalam hal keberagamaan, yakni dorongan terhadap akses yang sama pada setiap umat beragama demi mendapatkan kebebasan dan perlindungan yang sah secara hukum.

## 5.2.  Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam konsederasi pembentukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (UU  HAM),  salah  satu  poin  utama  yang  dijadikan  landasan  filosofis  yakni pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas  mengelola  dan  memelihara  alam  semesta  dengan  penuh  ketaqwaan  dan  penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk  menjamin  keberadaan  harkat  dan  martabat  kemuliaan  dirinya  serta  keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 40
UU HAM meski saat ini dianggap merupakan tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan abstrak yang tertuang dalam UUD NRI 1945, akan tetapi penyusunan UU HAM dilakukan saat  perubahan  atas  UUD  NRI  1945  sedang  dalam  proses  amandemen.  Oleh  sebab  itu, konsederasi dalam UU HAM lebih banyak merujuk pada kewenangan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Disamping itu, penyusunan UU HAM ini juga merujuk kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,  namun  sejak  UU  HAM  diundangkan  maka  TAP  MPR  a  quo  dianggap  telah dilaksanakan materinya.
Dalam  UU  HAM,  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  isu  feminin  ada beberapa yang secara spesifik menggunakan istilah “wanita”, yakni:
1) Pasal  20  Ayat  2,  yakni  berkaitan  dengan  larangan  perbudakan  atau  perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa.
2) Pasal 38 Ayat 3, yakni berkaitan dengan dengan kesetaraan atas pekerjaan yang sama, upah yang sama, serta perjanjian kerja yang sama.
3) Pasal  38  Ayat  4,  yakni  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  sepadan  dengan  martabat kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
4) Pasal 41 Ayat 2, berkaitan dengan wanita hamil yang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Selanjutnya  dalam  UU  HAM  Bagian  Kesembilan,  merupakan  bagian  khusus  yang mengatur mengenai hak wanita. Disebutkan bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia. 41 Lebih lanjut, hak-hak wanita dalam UU HAM Bagian Kesembilan mengatur hal-hal berikut:
39 N.M. Pless, T. Maak, dan H. Harris. (2017). Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity. Journal of Business Ethics, 144 (2), 223 – 32. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9 .
40 Lihat konsideran menimbang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
41 Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
1) Keterwakilan perempuan dalam politik, baik di kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif berdasarkan syarat yang ditentukan. 42
2) Hak bagi wanita untuk mempertahankan atau melepaskan status kewarganegaraan jika menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Jika status kewarganegaraan si wanita itu dilepas, maka ia dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya berdasarkan UU HAM. 43
3) Hak untuk wanita memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 44
4) Hak wanita dalam memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan; perlindungan khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  yang  mengancam  keselamatan dan kesehatan reproduksi wanita yang dijamin secara khusus oleh hukum. 45
5) Hak  wanita  yang  telah  dewasa  atau  menikah  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. 46
6) Hak dan tanggung jawab seorang istri yang sama dengan suami dalam atas kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anak, dan hak pemilikan atas harta bersama; Hak yang sama atas wanita dan mantan suaminya setelah putusnya perkawinan atas setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan anak; serta hak yang sama terhadap wanita dan mantan  suaminya  atas  semua  hal  yang  berkenaan  dengan  anak-anaknya,  dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 47

## 5.3.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga
Apabila  diperhatikan,  sebenarnya  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  (UU  PKDRT) tidak  secara  spesifik  mengatur  perlakuan  atau  perlindungan  khusus  atas  kekerasan  dalam rumah tangga terhadap perempuan, sebab obyek pengaturan dalam UU PKDRT memiliki addresat yang umum-abstrak. 48 Meski demikian, dalam konsideran serta Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kebanyakan dialami oleh  perempuan  sehingga  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara,  keluarga,  serta masyarakat.  KDRT  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  PKDRT  adalah  “setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingku p rumah tangga.”
UU  PKDRT  meskipun  dikatakan  sebagai  suatu  terobosan  hukum  di  bidang penghapusan KDRT, namun masih perlu ditunjang dengan berbagai instrumen kelembagaan agar kerja-kerja penghapusan KDRT dapat menyelesaikan masalah KDRT secara efketif dan efisien. Perlunya berbagai instrumen lanjutan sebagai langkah pemberatasan KDRT karena dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik
42 Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
43 Pasal 47 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
44 Pasal 48 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
45 Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
46 Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
47 Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
48 Dengan memberi contoh mengenai klausul norma peraturan, mislanya norma yang bersifat umum- abstrak yaitu “ barang siapa yang mengambil barang yang bukan miliknya ”, memiliki muatan umum yakni frasa “ barang siapa ” yang merujuk pada siapa saja pelakunya, serta muatan abstrak yakni frasa “ barang yang bukan miliknya ” yang berarti barang apa saja yang bukan miliknya. A. Sakti R.S. Rakia. (2020). Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya . Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), hlm. 31-dst.
oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik  aduan,  gradasi  kekerasan  (terutama  fisik)  yang  dialami  korban,  unsur-unsur  pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, 49 ataupun masalah-masalah pada tingkat penyidikan, 50 sehingga dalam hal ini sistem keadilan lokal dapat diandalkan karena sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan. 51
Dari sudut pandang islam, dikatakan bahwa standar pengaturan penghapusan KDRT dalam UU PKDRT sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam, hanya saja ada kriteria kekerasan  yang  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Misalnya,  seperti  tindakan suami  yang  menggauli  istrinya  dengan  paksaan  karena  suami  sangat  membutuhkannya. Padahal, dalam ajaran Islam isteri merupakan haq al-intifa` suami yang bisa dimanfaatkan oleh suami, selama isteri tidak ada halangan syar`i untuk berhubungan badan. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan isteri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan syara` , maka isteri di sini telah melakukan nusyuz , dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya. 52

## 5.4.  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan terhadap perempuan yakni perihal status kewarganegaraan apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing. Dalam Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa “p erempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki- laki  warga  negara  asing  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  jika  menurut hukum  negara  asal  suaminya,  kewarganegaraan  istri  mengikuti  kewarganegaraan  suami sebagai akibat perkawinan tersebut ”.
Jika  perempuan  yang  kawin  dengan  laki-laki  jika  ingin  tetap  menjadi  warga  negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki- laki  tersebut,  kecuali  pengajuan  tersebut  mengakibatkan  kewarganegaraan  ganda.  Surat pernyataan  tersebut  terhitung  setelah  3  (tiga)  tahun  sejak  tanggal  perkawinannya berlangsung. 53
Namun  jika  dalam  keadaan  tertentu  seorang  perempuan  harus  mengikuti kewarganegaraan suaminya, dalam Pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa kehilangan  kewarganegaraan  bagi  suami  atau  istri  yang  terikat  perkawinan  yang  sah  tidak menyebabkan  hilangnya  status  kewarganegaraan  dari  istri  atau  suami.  Artinya,  Undang- Undang  tidak  benar-benar  menghilangkan  status  kewarganegaraaan  perempuan  secara permanen.  Berdasarkan  Pasal  32  Ayat  3,  permohon  untuk  mendapatkan  kembali  status kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan. Pengaturan- pengaturan ini disebutkan memiliki tujuan untuk menolak diskriminatif dan melindungan hak
49 E.R.  Fanani.  (2018).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 1-8. https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.294 .
50 K.A.P. Wardhani. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (1), 21-31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70 .
51 E.D. Setiamandani, dan A. Suprojo. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Reformasi , 8 (1), 37-46. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924 .
52 T. Andiko. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga). Manhaj:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat , 6 (3), 1-14. http://dx.doi.org/10.1161/.v5i3.761.g678 .
53 Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Nomor 12 Tahun 2006.
perempuan  dan  anak-anak  dari  perkawinan  campuran  antara  WNI  dan  WNA  di  Negara Republik Indonesia. 54

## 5.5.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pengaturan mengenai perempuan diatur dalam Paragraf 3, Pasal 76 yang berkaitan dengan hak dan waktu kerja  perempuan.  Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  isu  feminis  adalah  sebagai berikut:
1) Larangan kerja bagi buruh perempuan dibawah 18 tahun untuk waktu pekerjaan antara pukul 23.00 s/d 07.00.
2) Larangan mempekerjakan buruh perempuan yang sedang hamil yang menurut dokter berbahaya  bagi  kehamilannya,  keselamatan,  ataupun  kesehatan  kandungan  apabila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
3) Jika  suatu  perusahan  harus  mempekerjakan  buruh  perempuan  antara  pukul  antara pukul 23.00 s/d 07.00 maka perusahaan harus memberikan: makanan dan minuman bergizi; serta menjaga kesusilaan keamanan perempuan selama di tempat kerja.
4) Kewajiban  menyediakan  fasilitas  antar  jemput  bagi  buruh  perempuan  yang  bekerja antara pukul 23.00 s/d 05.00
Selain itu, beberapa ketentuan juga yang berkaitan dengan isu feminism diatur sebagai berikut:
1) Pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 55
2) Pekerja/buruh  perempuan  berhak  memperoleh  istirahat  selama  1,5  (satu  setengah) bulan  sebelum  saatnya  melahirkan  anak  dan  1,5  (satu  setengah)  bulan  sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 56
3) Pekerja/buruh  perempuan  yang  mengalami  keguguran  kandungan  berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 57
4) Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 58
5) Kewajiban  membayar  upah  kepada  pekerja/buruh  perempuan  yang  sakit  pada  hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 59
6) Larangan  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh  perempuan  hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 60
54 L.  Suryatni.  (2020).  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dalam Melindungi  Hak  Perempuan  dan  Anak  (Perspektif:  Perkawinan  antara  Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara Asing). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2), 35-49. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461 .
55 Pasal 81 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
56 Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
57 Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
58 Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
59 Pasal 93 Ayat 2 Huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
60 Pasal 153 Ayat 1 Huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 5.6.  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Disebutkan bahwa keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi sehingga kebijakan yang dihasilkan akan memuat kepentingan  semua pihak, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. 61 Minimnya partisipasi perempuan di bidang politik  dikatakan  akan  mempengaruhi  upaya  pengembangan  masyarakat,  termasuk pemberdayaan perempuan. 62
Oleh sebab itu, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  mengatur  angka  pertisipasi perempuan sejak pendirian partai politik, sebagai berikut:
1) Pendirian Partai Politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 63
2) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 64
3) Kepengurusan  Partai  Politik  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  disusun  dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan  paling  rendah  30%  (tiga  puluh  perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. 65

## 5.7.  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, disebutkan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan nasional,  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  tersebut.  Lebih  lanjut, disebutkan bahwa Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya, dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 disebutkan pula bahwa analisa gender adalah  proses  yang  dibangun  secara  sistematik  untuk  mengidentifikasi  dan  memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya  pembangunan,  partisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  manfaat  yang  mereka nikmati,  pola  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  timpang,  yang  di  dalam pelaksanaannya  memperhatikan  faktor-faktor  lainnya  seperti  kelas  sosial,  ras,  dan  suku bangsa. Kegiatan analisa gender meliputi:
1) Mengidentifikasi  kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2) Mengidentifikasi  dan  memahami  sebab-sebab  terjadinya  ketidaksetaraan  dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
3) Menyusun  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan gender;
61 I.  Rodiyah.  (2016).  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik) , 1 (1), 55-70. https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427 .
62 Z.  Mukarom.  (2008).  Perempuan  dan  Politik:  Studi  Komunikasi  Politik  tentang  Keterwakilan  Perempuan  di Legislatif. Mediator: Jurnal Komunikasi , 9 (2), 257-270. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125 .
63 Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
64 Pasal 2 Ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
65 Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
4) Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Namun perlu dipahami bahwa jenis peraturan berbentuk Instruksi Presiden tidak selalu termasuk aturan yang berlaku secara umum. Lazimnya, hakikat dari jenis peraturan ini adalah instruksi antara atasan dan bawahan sehingga tidak selalu addresat dari peraturan ini memiliki implikasi hukum secara langsung kepada masyarakat umum.
5.8.  Keputusan  Presiden  Nomor  181  Tahun  1998  tentang  Pembentukan  Komisi Nasional Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan/Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005
Status  hukum  dari  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  181  Tahun  1998  sejak diberlakukan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 sudah dicabut. 66 Berdasarkan kedua peraturan ini kemudian dibentuk suatu komisi: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Namun dalam masa peralihan pergantian aturan tersebut, mana kala terdapat suatu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 181 Tahun 1998, maka berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2005, kasus  tersebut  tetap  dilaksanakan  penyelesaiannya  oleh  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan.
Tujuan  dari  pembentukan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan yaitu:
1) Mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  penghapusan  segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2) Meningkatkan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
6.  Cerminan  Paradigma Feminist  Legal  Theory  Dalam  Peraturan  Perundang- undangan Menyangkut Perempuan di Indonesia
Paradigma  sentral  dari  adanya  gerakan  feminis  yang  dalam  kajian  ilmu  hukum  kemudian melahirkan  sejumlah  filsafat  dan  teori  hukum  feminis  bersumber  dari  anggapan  bahwa aktivitas-aktivitas yang sifatnya sentralistik cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh sebab  itu,  gelombang  isu  kesetaraan  gender  menguat  dikalangan  perempuan  yang memandang  bahwa  secara  hakikat  kemanusiaan  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan. Tentu saja, perdebatan mengenai isu kesetaraan gender menghasilkan pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana cisgender dapat didudukan secara berimbang di ruang publik.  Meski  demikian,  nampak  ada  perbedaan  pendapat  dikalangan  teoritisi  feminis mengenai isu “kesetaraan” dan “perlakuan khusus”.
Berdasarkan  paradigma  teori  hukum  feminis,  jika  salah  satu  sumber  hukum  adalah perihal  moralitas,  maka  tidak  ada  perbedaan  antara  moralitas  laki-laki  dan  perempuan, termasuk moralitas didepan hukum dalam hal penyelesaian masalah-masalah hukum antara laki-laki  dan  perempuan. Teoritisi  feminis  dalam  keramgka  pemikiran  tersebut  cenderung menolak  pandangan-pandangan  tradisional  mengenai  eksistensi  laki-laki  dan  perempuan yang  pada  akhirnya  mensubordinasi  posisi  perempuan.  Pandangan  ini  memang  lahir  dari kenyataan umum yang mencerminkan adanya dominasi laki-laki atas perempuan termasuk yang lahir dari aspek agama, budaya, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya.
Perkembangan teori hukum feminis atau feminist jurisprudence di Indonesia tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, meski nampaknya isu feminis
66 Pasal 24 Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
tersebut masih dipengaruhi oleh kultur dan budaya. Dalam pengaturan yang berkaitan dengan isu feminis, digunakan 2 (dua) istilah yakni “wanita” 67 dan “perempuan”. 68 Juga dalam bentuk program  dan  atau  organisasi- organisai  juga  digunakan  istilah  “wanita”  dan  “perempuan” secara  berbeda,  misalnya,  untuk  “dharma  wanita”,  bukan  “dharma  perempuan”,  atau “pemberdayaan  perempuan”  bukan  “pemberdayaan  wanita”.  Dalam  sebuah  analisis, disebutkan  bahwa  kata  “ wanita ” merupakan  bentuk  eufemistis  dari perempuan,  yang mengalami proses ameliorasi, suatu perubahan makna yang semakin positif. Sedangkan kata “perempuan” mengalami  degradasi  semantis,  atau  peyorasi,  penurunan  nilai  makna;  arti sekarang lebih rendah dari arti dahulu. 69
Dari segi penggunaan, berdasarkan sebuah analisis data perbandingan berbasis korpus, disebutkan bahwa antara istilah “wanita” dan “perempuan”, penggunaan bahasa berkuantitas besar  telah  memberikan  petunjuk  bahwa  bahasa  tidak  bersifat  statis,  melainkan  dinamis. Namun kata “w anita ” dulu lebih banyak dipilih karena memiliki makna yang lebih mulia, dan ka ta  “p erempuan ” kini  lebih  banyak  digunakan  karena  dipopulerkan  oleh  para  aktivis perempuan. 70 Jika analisis tersebut dikaitkan dengan sejumlah nomenklatur hukum ataupun sejumlah ketentuan-ketentuan yang  menyangkut  isu  feminisme,  maka  jelas  bahwa  kata  “wanita” menempati  kedudukan  lebih  ideal  ketimbang  kata  “perempuan”.  Tetapi,  hal  ini  tidak membawa banyak perubahan berarti dalam memaknani feminis dalam sejumlah peraturan di Indonesia karena hukum tidak hanya dilihat dalam bentuk teks, namun juga konteksnya. Pada titik ini, persoalan menyangkut dengan peristilahan tidak membawa implikasi hukum yang beraarti karena obyek yang diatur hukum berkenaan dengan konteks perilaku, dalam arti siapa yang menjadi korban/pelaku, terlepas dari istilah yang digunakan.
Penggunaan kata yang dinamis antara kata “wanita” dan “perempuan” mesti dipahami sebagai  suatu  usaha  untuk  meletakkan  wanita/perempuan  dalam  posisi  terhormat  sesuai dengan nilai-nilai feminisme. Namun demikian, dalam persfektif hukum terdapat beberapa ketentuan yang tumpang tindih jika diamati berdasarkan feminist legal theory. Misalnya, dalam Pasal 38 Ayat 3 UU HAM disebutkan bahwa “ Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat- syarat perjanjian kerja yang sama ”.
Di  sisi  lain,  beberapa  ketentuan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  beberapa ketentuan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  tidak  sama.  Misalnya  mengenai  larangan kerja bagi buruh perempuan di bawah 18 tahun, adanya larangan jam kerja malam untuk beberapa kriteria kondisi perempuan, kewajiban memberikan nutrisi makanan dan minuman pada perempuan hamil yang bekerja malam, fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan pada malam hari, dan sebagainya, jelas merupakan syarat-syarat yang sama, sebanding, setara, ataupun serupa. Oleh sebab itu, secara teoritis dan berdasarkan keadilan hukum, syarat-syarat perjanjian kerja yang sama pada Pasal 38 Ayat 3 UU HAM perlu ditinjau kembali.
Di  sisi  lain,  dapat  juga  dimaknai  bahwa  kedua  aturan  ini  sebenarnya  tidak  dapat dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi sebagai perlakukan khusus. Namun perdebatan mengenai “kesetaraan”  seringkali  memunculkan  berbagai  bias  dan  ambi guitas  karena  berbagai pandangan. Kalangan teoritisi feminin sebenarnya menyadari hal ini karena antara laki-laki
67 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
69 S.D. Jupriono. (1997). Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik. FSU: in the Limelight, 5 (1).
70 S.  Yuliawati.  (2018).  Perempuan  atau  Wanita?  Perbandingan  Berbasis  Korpus  tentang  Leksikon  Berbias Gender. Paradigma, Jurnal Kajian Budaya , 8 (1), 53-70. http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.227 .
dan  perempuan  tidak  dapat  disetarakan  dalam  semua  hal.  Namun  pada  saat  yang  sama, sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  beberapa  teoritisi  feminis  ekstrim  juga  menolak “perlakuan khusus” ketika berbicara mengenai kesetaraan gender. 71
Selanjutnya,  diskursus  bias  kesetaraan  juga  tercermin  dalam  UU  Partai  Politik  yang berkaitan  dengan  angka  pertisipasi  perempuan  dalam  rana  politik,  yang  memberikan presentasi syarat 30% (tiga puluh per seratus) di satu sisi, dan kehendak perempuan untuk terlibat di dunia politik di sisi lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah jumlah presentasi  keterwakilan  perempuan  di  bidang  politik  berbanding  lurus  dengan  kehendak umum  kaum  perempuan  untuk  terlibat  dalam  dunia  politik.  Dikatakan  bahwa  partisipasi politik perempuan dapat dibagi ke dalam empat tipe, yaitu:
1) Aktif,  yaitu  apabila  seseorang  memiliki  kesadaran  politik,  dan  kepercayaan  kepada pemerintah tinggi;
2) Apatis  (pasif-tertekan),  yaitu  apabila  kesadaran  politik  dan  kepercayaan  kepada pemerintah rendah;
3) Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah; dan
4) Pasif,  yaitu  apabila  kesadaran  politik  rendah,  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah sangat tinggi. 72
Sebagai contoh, diungkapkan oleh Nurul Arifin dalam w ebinar bertajuk “ Kartini Masa Kini, Citra Perempuan ” dalam Lintasan Media pada 21 April 2021, partisipasi perempuan di bidang politik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dilihat dari komposisi Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang angkanya masih rendah. Nurul menyebut dari 575 Anggota DPR RI, sebanyak 118 orang (20,52 persen) diisi oleh kaum perempuan. 73
Angka  ini  selanjutnya  perlu  diselidiki  lebih  dalam  secara  ilmiah  untuk  masalah keterwakilan perempuan di bidang politik, apakah karena adanya aturan-aturan hukum yang sengaja memberikan ruang sempit untuk keterwakilan perempuan, ataukah jumlah partisipasi perempuan di bidang politik yang kurang karena secara umum perempuan lebih tertarik pada bidang  pekerjaan  lainnya.  Namun  terlepas  dari  hal  tersebut,  adanya  persentase  30%  yang disusun dalam rangka memberikan ruang partisipasi politik terhadap perempuan tidak identik dengan isu “kesetaraan”, tetapi lebih kepada bentuk perlakuan khusus.

## 7.  Kesimpulan
Aspek feminist  legal  theory sejauh  ini  meskipun  telah  tercermin  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun beberapa peraturan perundang-undangan terlihat masih  tumpang  tindih  jika  ditinjau  dari  segi  feminitasnya.  Realitas  ini  dipengaruhi  karena terdapat perubahan kultur dan budaya masyarakat Indonesia dalam memandang feminitas, terutama bagaimana fungsi perempuan yang dianggap setara, namun pada saat bersamaan beberapa pengaturan yang mengatur secara khusus sejumlah hal untuk kaum perempuan. Selain itu, adanya beberapa peraturan menggunakan kata “wanita” dan kata “perempuan” yang secara semantis memiliki makna yang berbeda, dianggap dapat menentukan posisi ideal
71 Ann  Scales.  (2006). Op.Cit. ;  N.  Levit,  dan  Robert  R.M.  Verchick.  (2016). Op.Cit. ;  M.A.  Fineman.  (2005). Op.Cit. ;  M. Chamallas. (2003). Op.Cit. ; Lihat juga M.H. Kramer. (1995). Crtitical Legal Theory and the Challenge of Feminism: A Philosophical Reconception . Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.,  hlm. 43.; J. Richardson,  dan R. Sandland. (2000). Feminist Perspectives on Law & Theory . London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 53.
72 Z. Mukarom. (2008). Op.Cit.
73 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Politisi Nurul Arifin: Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Masih Rendah. Diakses  dari :  <https://www.uinjkt.ac.id/politisi-nurul-arifin-partisipasi-perempuan-di-ruang-publik-masih-rendah/> [Diakses pada 17 Juli 2022].
dari peran perempuan di medium publik karena kandungan makna antara kata “wanita” dan “perempuan”. Dengan demikian, jika kalangan feminin radikal menolak adanya perlakuan khusus  terhadap  wanita  karena  dianggap  memiliki  kesan  “tidak  setara”  dalam  hal kemampuan,  hal  itu  tidak  sama  secara  paradigmatik  dengan  kenyataan  pembentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perempuan di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Naskah penelitian ini merupakan salah satu hibah penelitian yang dilakukan secara periodik oleh  lembaga  Pusat  Studi  Wanita  dan  Anak  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  (PSWA UNAMIN) dengan  tema  “Perempuan  dan  Anak”.  Terima  kasih  kepada  Ketua  lembaga PSWA UNAMIN atas diloloskannya proposal hibah ini sehingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

## Referensi
Buku dengan penulis: Azhary,  T.  (2003). Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Prenada Media Group.
Chamallas, M. (2003). Introduction to Feminist Legal Theory . Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.
Dicey, A.V. (1959). An Introduction to the Study of The Law of the Constitution . London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD.
Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya.  (2021).  Prosiding;  Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Hadjon,  Philipus  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
Kansil,  C.S.T.  (1989). Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan).  (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekersan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19; E-book Series . Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Kramer,  M.H.  (1995). Crtitical  Legal  Theory  and  the  Challenge  of  Feminism:  A  Philosophical Reconception . Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
Levit, N., dan Verchick, Robert R.M. (2016). Feminist Legal Theory: A Primer . New York: New York University Press.
Maulin, T.D. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Perempuan  terhadap  Pasangannya  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Janapria,  Lombok  Tengah) . Mataram: Universitas Mataram.
Miller, D. (2009). The Responsibility to Protect Human Rights, in Legitimacy, Justice and Public International Law . Cambridge: Cambridge University Press.
Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rakia,  A.  Sakti  R.S.  (2020). Perundang-Undangan  Indonesia:  Kajian  Mengenai  Ilmu  dan  Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya . Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
Richardson,  J., dan Sandland, R. (2000). Feminist Perspectives  on Law & Theory . London: Cavendish Publishing Limited.
Scales, Ann. (2006). Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory . New York: New York University Press.
Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel jurnal: Alhakim,  A.  (2021).  Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 115-122.
Andiko, T. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga). Manhaj:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat , 6 (3),  1- 14. http://dx.doi.org/10.1161/.v5i3.761.g678 .
Astuti,  N.L.A.,  Fazraningtyas,  W.A.,  dan  Salmarini,  D.D.  (2022).  Analisis  Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Lamunti. Journal Nursing Army , 3 (1), 13- 20.
Fanani, E.R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 1-8. https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.294 .
Fineman, M.A. (2005). Feminist Legal Theory. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law , 13(1), 13-23.
Jupriono, S.D. (1997). Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik. FSU: in the Limelight, 5 (1).
K.  Khotimah.  (2009).  Diskriminasi  Gender  terhadap  Perempuan  Dalam  Sektor Pekerjaan. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , 4 (1), 158-180.
Krisnanto,  W.,  dan  Syaputri,  M.D.  (2020).  Kelemahan  Perlindungan  Hukum  terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 519-528. http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924 .
London,  L.,  dan  Schneider,  H.  (2012).  Globalisation  and  Health  Inequalities:  Can  a Human  Rights  Paradigm  Create  Space  for  Civil  Society  Action?. Social  Science  &
Medicine . 74(1), 6 – 13, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022 .
Mukarom,  Z.  (2008).  Perempuan  dan  Politik:  Studi  Komunikasi  Politik  tentang Keterwakilan  Perempuan  di  Legislatif. Mediator:  Jurnal  Komunikasi , 9 (2),  257-270. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125 .
Pless, N.M., Maak, T., dan Harris, H. (2017). Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity. Journal  of  Business  Ethics, 144 (2),  223 – 32.  https://doi.org/10.1007/s10551- 017-3467-9 .
Pusparini,  D.,  dan  Swardhana,  G.M.  (2021).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Jurnalis  Perempuan  Berspektif  Kesetaraan  Gender. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (1), 187-99. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15 .
Rakia, A. Sakti R.S. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk  oleh  Presiden  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,
10 (2), 249-262. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720 .
Rakia,  A.  Sakti.  R.S.,  Simanjuntak,  K.W.,  Hidaya, W.A.,  dan  Darmawansya,  A.  (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Amsir Law Journal , 3 (1), 30-38. https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44 .
Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban  Kekerasan  di  Indonesia. PALASTREN  Jurnal  Studi  Gender,  7 (1),  1-24. http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996 .
Rodiyah, I. (2016). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , 1 (1), 55-
70. https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427 .
Rothenberg,  K.H.  (1996).  Feminism,  Law,  and  Bioethics. Kennedy  Institute  of  Ethics Journal , 6 (1), 69-84.
Setiamandani, E.D., dan Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Reformasi , 8 (1), 37-46. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924 .
Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis , 1 (2), 39-49. https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748 .
Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia  dalam  Melindungi  Hak  Perempuan  dan  Anak  (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2), 35-49. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461 .
Wardhani, K.A.P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (1), 21-31.
https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70 .
Widyastuti,  A.R.  (2009).  Peran  Hukum  dalam  Memberikan  Perlindungan  terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. Mimbar Hukum , 21 (2), 395-408. https://doi.org/10.22146/jmh.16264 .
Yulianingsih, Y., dan Herawati, E. (2022). Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan pada Perempuan  di  Jawa  Barat. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial  Budaya , 24 (1),  90-99. https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p90-99.2022 .
Yuliawati,  S.  (2018).  Perempuan  atau  Wanita?  Perbandingan  Berbasis  Korpus  tentang Leksikon  Berbias  Gender. Paradigma,  Jurnal  Kajian  Budaya , 8 (1),  53-70. http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.227 .
Ziebertz, H.G. (2021). Introduction to the Special Issue: Religion and Human Rights: Complementary or Contrary. Religions , 12 (2). 109.
World wide web:
Historia. (2018). Menteri Peranan Wanita Pertama . Diakses dari:
< https://historia.id/politik/articles/menteri-peranan-wanita-pertama- Pdj18/page/1> [Diakses pada 27 Juli 2022].
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan).  (2020). CATAHU  2020:  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Meningkat:  Kebijakan  Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan- terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual- menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan- terhadap-perempuan-tahun-2019> [Diakses pada 13 April 2022].
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Politisi Nurul Arifin: Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Masih Rendah. Diakses dari : <https://www.uinjkt.ac.id/politisi-nurul- arifin-partisipasi-perempuan-di-ruang-publik-masih-rendah/>  [Diakses  pada  17  Juli 2022].

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.