## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  4 Nomor 1, Maret  2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Analisis Pengelolaan f Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
Albaryzi Ramadhani 1 , Faizal Anwar 1* , Titi Darmi 1
1 Administrasi Publik FISIP UM Bengkulu, Jalan H. Adam Malik Kota Bengkulu, Indonesia E-mail: faizalazubir@gmail.com No. HP 0811733308
Abstract: The  problem  that  exists  in  the  management  of  land  assets  owned  by  the  Regional Government  of  Pagar  Alam  City  is  the  large  number  of  government-owned  lands  that  have  not been certified, then there is still land that overlaps with the community, this makes it important to manage  good  land  assets  belonging  to  the  City  Government  of  Pagar  Alam.  The  formulation  of the research problem is to find out how the management f of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City and what factors support and hinder the f implementation of this management.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine f the  management f of  land  assets owned  by  the  Regional  Government f of  Pagar f Alam  City  as  well  as  the  supporting  factors  and management  constraints.  Researchers  used  a  qualitative  descriptive  research  method.  In  this study,  the  data  used  are  primary  and  secondary  data  obtained  through  interview,  observation, and documentation techniques. Furthermore, this study uses data analysis techniques from miles and huberman. The management of land assets belonging to the Regional Government of Pagar Alam  City  which  is  carried  out  by  the  Regional  Finance  Agency  of  Pagar  Alam  City  in  the management  inventory  carried  out  has  been  optimal  considering  the  land  asset  data  is  quite complete.  Unlike  the  case  with certification  and  also  utilization  where  researchers  can  conclude that  the  management  is  still  not  optimal,  it  can  be  seen  from  the  existence  of  uncertified  land, maintenance that is not running and utilization of land assets is still  very minimal  where there  is still land that has not been certified. there are still many abandoned and abandoned land assets. The  supporting  factor  for  the  management  of  land  assets  owned  by  the  Pagar  Alam  City Government  is  the  existence  of  an  SOP  or  standard  operating  procedure  that  helps  in  the implementation of management, as well as good communication. Meanwhile, the inhibiting factor can be seen from the attitude of the related officers as policy implementers who are still not good enough as the apparatus. In addition, there is still a lack of supporting facilities for land guardrails, which often creates problems between the government and people who like to recognize rights to land owned by the government .
Keywords : Management assets, Land, inventory
Abstrak: Permasalahan  yang  ada  dalam f pengelolaan f aset  tanah  milik f Pemerintah  Daerah Kota Pagar Alam yaitu banyakknya tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi, kemudian masih  ada  tanah  yang  tumpang  tindih  kepemilikanya  dengan  masyarakat  hal  inilah  yang menjadikan  pentingnya  pengelolaan  yang  baik  atas  aset  tanah  milik  Pemerintah  Kota  Pagar Alam. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk f mengetahui f bagaimana pengelolaan f aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan f faktor f apa f saja yang mendukung f serta menghambat  Pelaksanaan f pengelolaan.  Tujuan f penelitian  ini  adalah  untuk f mengetahui f pengelolaan  aset  tanah  milik  pemerintah  daerah  kota  Pagar  Alam  dan  apa  saja  faktor pendukung  serta  penghambat  pengelolaan.  Peneliti  menggunakan f metode f penelitian deskriptif f kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang  diperoleh  melalui  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data dari miles dan huberman. Pelaksanaan pengelolaan aset tanah  milik  pemerintah  daerah  Kota  Pagar  Alam  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Pagar  Alam  dalam  inventarisasi  pengelolaan  yang  dilakukan  telah  optimal
mengingat  data-data  mengenai  aset  tanah  yang  cukup  lengkap.  Berbeda  halnya  dengan sertifikasi  dan  juga  pemanfaatan  dimana  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwah  pengelolaanya masih  belum  optimal  dilihat  dari  masih  terdapat  tanah  yang  belum  tersertifikasi,  pemeliharaan yang  tidak  berjalan  serta  pemanfaatan  akan  aset  tanah  masih  sangat  minim  dimana  masih banyak  aset  tanah  yang  terbengkalai  dan  tidak  terurus.  Adapun  faktor  pendukung  dari pengelolaan  aset  tanah  milik  pemerintah  Kota  Pagar  Alam  yaitu  adanya  SOP  atau  standar oprasional  prosedur  yang  membantu  dalam  pelaksaan  pengelolaan,  juga  dengan  komunikasi yang  baik.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  dapat  dilihat  dari  sikap  para  petugas  terkait sebagai  implementor  kebijakan  masih  belum  baik  sebagai  petugas.  Selain  itu  masih  kurang sarana pendukung pagar pembatas tanah sehingga masih sering menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyrakat yang suka mengakui hak atas tanah milik pemerintah.
Kata kunci: Pengelolaan aset, tanah, inventarisasi

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan aset yang memiliki potensi yang paling besar untuk mengukur kekaayaan  seseorang,  perusahan,  pemerintah  daerah  maupun  negara  (Musinguzi, Huber,  Kirumira,  &  Drate,  2020).  Untuk  meningkatkan  aset  daerah  mandat  Otonomi daerah  memberikan  kewenangan f pada  pemerintah  daerah f untuk  mengurus  rumah tangga pemerintahannya f sendiri, termasuk mengurus kekayaan f daerah sendiri, berupa f aset  daerah  yang f dimiliki  (Krisindarto,  2012).  Secara f umum f aset f dapat  diartikan sebagai f suatu barang yang memiliki f nilai komersil, nilai f ekonomi, atau nilai tukar yang dimiliki  oleh  suatu f badan  usaha,  instansi f atau  individu.  Aset  yang  dimiliki f oleh  daerah dapat f diartikan  sebagai  seluruh f kekayaan  yang  dimiliki  daerah,  oleh f karena  itu  aset daerah f menjadi sumber penting f bagi f pemerintah daerah untuk menopang f pendapatan asli daerahnya (Kolinug et al., 2015).
Aset  daerah  juga f merupakan  unsur f penting  bagi  pemerintah f daerah  karena pengelolan aset yang baik akan berdampak bagi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Darmi, 2018),  selain itu aset daerah dapat f dikatakan sebagai potensi f penting daerah  yaitu  potensi  ekonomi.  Potensi f ekonomi f merupakan  suatu f hal  yang  memiliki manfaat  finansial  dan  ekonomi  yang  bisa  didapatkan  pada  masa f yang  akan  datang, yang  dapat  menampakan  peran  serta  fungsi  pemerintah f daerah  sebagai f pemberi pelayanan  publik f terhadap  masyarakat,  oleh f sebab  iatulah  aset f daerah  perlu  dirawat, dilindungi, dijalankan, dan difungsikan f dengan baik.
Aset daerah f dapat dikategorikan f menjadi f 2 (dua) bagian yakni: 1). Benda tidak bergerak (real f property) 2).  Benda f bergerak (personal  property) .    Tanah  merupakan f salah  satu  aset  yang  dapat f dikategorikan  sebagai f benda  tidak f bergerak,  yang  dapat dimiliki f oleh  daerah.  Tanah  sebagai  aset  daerah  dapat  dipergunakan  untuk f fungsi pelaksanaan  pemerintahan f maupun  untuk  kepentingan  umum,  tanah f sendiri sebagaimana f kehendak yang tercantum dalam f pasal 6 pada Undang-Undang f Nomor  5 tahun f 1960 yag berisi f tentang peraturan dasar f pokok –pokok agraria yang mengatakan
bahwa  semua f hak f atas  tanah  memiliki f fungsi  sosial  masing-masing.  mengatakan f bahwa  aset  dapat  dibagi  dalam  dua  fungsi ff yaitu  pelayanan ff dan  buggeter.  Dimana pelayanan  diartikan  aset  yang  digunakan f untuk  memenuhi f kebutuhan f setiap f organisasi ff yang  sesuai  dengan f tugas  dan  fungsina,  sedangkan f budgeter diartikan sebagai  aset  yang  dijadikan  sumber  tambahan f terhadap  pendapatan  asli f daerah  yang dapat f berbentuk f sewa  kerjasama  pemanfaatan,  bagun f serah  guna f dan  bangun  guna serah (Nur, 2015) .
Kota  Pagar  Alam f adalah  salah  satu  kota  yang  yang  terletak  di  Provinsi Sumatera  Selatan,  Kota f Pagar  Alam  merupakan f daerah f pegunungan  memiliki f luas wilayah yang cukup f luas dibanding dengan f kota-kota lain f di Provinsi Sumatera Selatan. Hal  ini  menjadi f peluang  besar  bagi f pemerintah  daerah  Kota f Pagar  Alam  untuk menaikan f PAD  dengan f melakukan f pengelolaan f yang  efektif f dan  efisien f terhadap tanah milik f Pemerintah Kota f Pagar Alam.
Pengelolaan  aset  yang  dijalankan f sejatinya  mengunakan f pertimbangan  dari beberapa  aspek  mulai f dari  merencanakan f kebutuhan,  menatausahakan  pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan f serta pengamanan f hingga pada pengawasan f dengan f tujuan  agara  aset  dapat f memberikan kontribusi yang  optimal  bagi f pemerintah f daerah f terkait (Ginardi, Gunawan, & Rosetya, 2018; Krisindarto, 2012; Lo & Chin, 2009; Loizou, Chatzitheodoridis, Polymeros, Michailidis, & Mattas, 2014).
Pasal f 3  ayat  (2)  peraturan f f pemerintah  nomor f 27  tahun  2014  tentang f pengelolaan  barang  milik f negara/daerah  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  peraturan pemerintah  nomor f 28  Tahun  2020    yang  menyebutkan f pengelolaan  barang f milik negara  atau  daerah  meliputi  perencanaan kebutuhan f dan juga  penggaran,  pengadaan, f penggunaan,    pemanfaatan,    pengamanan    dan    pemeliharaan, ff penilaian, penghapusan,    pemindahtanganan,    pembinaan,    penatausahaan, f pengawasan    dan pengendalian. Artinya dengan  kata  lain  aset f daerah  merupakan f urusan  yang  harus dikelola f dengan  baik dan  benar, sehingga  nantinya akan  akan mampu f mewujudkan pengelolaan    aset    daerah    yang f transparan,    bertanggung f jawab,  efisien,        serta adanya    kepastian    nilai f aset    daerah    yang    memiliki  fungsi f untuk    menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan f Pemerintah Daerah.
Peraturan f Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun f 2007 tentang f Pengelolaan Barang  Milik f Daerah  Kota  Pagar  Alam  mendifinisikan f bahwah  pengelolaan  barang daerah  adalah  serangkaian  kegiatan f dan  juga  tindakan  yang  meliputi f perencanaan kebutuhan  dan  pemanfaatan,  penganggaran, f pengamanan  dan  pemeliharaan  serta penilaian, pemindah f tanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan
dan  pengendalian f yang  dilakukan  terhadap f barang.  Pada  dasarnya  dalam  sebuah kebijakan tidak sepenuhnya memecahkan masalah, menurut Dunn William, kadang kala kebijakan bahkan menimbulkan masalah baru.
Pengelolaan  aset  tanah  di  Kota  Pagar  Alam  masih  banyak  terjadi  kendala dalam  pengelolaan aset tanah milik daerah antara lain tanah yang terbengkalai, banyak pengelolaan  yang  tumpang  tindih,  serta  masih  banyak  tanah  yang  tidak  tersertifikat. Selain  itu,  Kota  Pagar  Alam  memiliki  aset  berupa  kebun kopi,  dan juga  lahan  pertanian namun  pengelolaan  aset  tanah  yang masih  tumpang  tindih,    tidak jelas  pengelolaannya terjadi  ambigu  dalam kepemilikanya,  sehingga  sudah  bertahun-tahun  hal  itu tidak  dapat menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Artinya,  pengelolaan  aset  tanah  milik pemerintah Kota Pagaralam yang tidak produktif karena tidak dikelola dengan maksimal. Dari uraian latar belakang maka penulis ingin menganalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tanah milik pemerintah kota Pagar Alam.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  untuk  mengetahui  lebih mendalam  masalah  atau  fenomena  masalah  yang  terjadi  yang  bertujuan  untuk menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan,  serta  menjelaskan  secara  rinci  baik  suatu keistimewaan ataupun keburukan dalam fenomena sosial. Sumber data yang di gunakan peneliti terdiri dari  data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada actor pelaksana kebijakan, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, serta  laporan  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan  rumusan  masalah  yang  diteliti. Tekhnik  analisis  data  yang  digunakan  peneliti  melalaui  tahapan  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan verivication atau validasi data . Validasi data dilakukan dengan konfirmasi kepada tokoh masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  pengelolaan  aset  tanah  milik  daerah  di  kota  Pagaralam  diatur  dalam Peraturan f Daerah Kota f Pagaralam Nomor 8 Tahun 2007 f Tentang Pengelolaan f Barang Milik f Daerah Kota Pagaralam. Kebijakan ini telah di implementasikan selama hampir 13 tahun.  Landasan  pengelolaan  aset  tanah  berdasarkan  bab  XII  khusus  pada  bagian inventarisasi  yang  berisi  tentang  aturan  waktu  inventarisasi  baik  bagi  pengguna  dan pengelola, serta tanggung jawab yang harus dilakukan pengguna dan pengelol.
Pemanfaatan  Inventarisasi  di  gunakan  agar  dapat  mengetahui  kegiatan  catat- mencatat f dan  menyusun  barang-barang/  bahan f yang  ada  secara  benar  menurut
ketentuan  yang  berlaku,  Inventarisasi f ini  dilakukan  dalam  rangka f menyempurnakan pengurusan f dan  pengawasan  yang  efektif  terhadap f barang-barang f milik  instansi. Inventarisasi  juga  memberikan f masukan  yang  sangat  berharga f bagi  efektivitas pengelolaan f sarana f dan prasarana.
Inventarisasi f memiliki  kedudukan f yang  penting f dalam  suatu  organisasi. Inventarisasi  merupakan f kegiatan  pencatatan f selengkapnya  mengenai  barang-barang inventaris f yang  telah f dibeli,  diterima,  dibagikan.  Inventarisasi f digunakan f untuk mengetahui f pencatatan  aset  tanah,  lokasi  dan data-data  aset tanah  serta  mengetahaui aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Berdasarkan f hasil f kutifan  wawancara  dengan f beberapa  informan  yakni  5 informan  dari  7  informan  memberi  informasi  bahwa  Pengelolaan f Aset  Tanah f Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, terkait inventarisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem yang tersedia. Pencatatan atas  aset  tanah  milik  daerah  kota  Pagar  Alam  dilakukan  dengan    sistem  simda  BMD. Sistem  ini  memuat  data-data  tentang  lokasi  tanah,  luas  tanah  baik  yang  telah tersertifikasi ataupun yang belum tersertifikasi, juga memuat data status  tanah baik yang telah dikelola ataupun yang belum di kelola. Hal ini menunjukkan bahwa Pendataan Atas Tanah  Milik  Pemerintah  Daerah  Kota  Pagar  Alam  yang  dilakukan  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Pagar  Alam  Bisa  dikatakan  cukup  baik  dilihat  dari    pencatatan  data  aset data cukup lengkap.
Pengawasan  dan  pengendalian  juga  dilakukan  agar  setiap f penanganan f terhadap  aset  dapat  termonitor f dengan  baik,  mulai  dari  lingkup f penanganan  hingga f siapa f yang  bertanggung  jawab f menanganinya.  Dari  7  informan  Informan    6  informan menjelaskan  bahwa  telah  ada  proses  pengawasan  atau  pengendalian  dalam pengelolaan f aset tanah f milik Pemerintah f Daerah Kota Pagar Alam dengan melakukan pemeliharaan terhadap aset tanah secara berkala, pensertifikasian aset tanah kota pagar alam.  Selain  itu,  pengawasan  dari    Badan  Keuangan  Daerah  kota  Pagar  Alam    dalam melakukan pengamanan aset tanah itu telah dilakukan, seperti memasang papan plang, patok  nama,  dan  melakukan  pemagaran  di  setiap  aset  tanah  milik  pemerintah  Daerah Kota  Pagar  Alam.    Namun,  masih  terdapat  tanah  miik  pemerintah  yang  belum f sesuai dengan f apa  yang  telah  di  tetapkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih  terdapat  tanah yang hanya di pasang palng ciri tanah pemerintah tanpa adanya pemagaran.
Landasan  mengenai  pemeliharaan  sebenarnya  telah  di  tetapkan  dalam  perda Kota Pagar Alam tentang f Pengelolaan Barang f Milik f Daerah pasal 37 f ayat f 1 pengelola pengguna atau kuasa pengguuna Barang bertanggungjawab atas pemeloharaan barang
Milik  daerah  yang  berada  di  dalam  kewenangannya.  Artinya  beberapa  fakta  yang ditemukan  peneliti  mengenai  peraturan  dan  kebijakan  yang  telah  di  tetapkan  belum  di jalankan  dengan  baik.  Terkonfirmasi  masih  ada  tanah  yang  belum  di  pasangi  pagar sebagai  pembatas,  lebih  lanjut  lagi  masih  banyak  tanah  yang  terbengkalai  dan  tidak dilakukan  perawatan  maupun  pengolahan,  dilihat  dari  tanah  yang  ditumbuhi  tumbuhan liar bahkan seperti semak belukar, dan masih terdapat tanah yang belum tersertifikasi.
Di  sesi  lain,  untuk  optimalnya  pengeloaan  aset  tanah,  penting  adanya pengoptimalan  pemanfaatan  aset  tanah.  Hal  ini  untuk  melihat  pendayagunaan f barang milik f daerah  yang  tidak f dipergunakan f dalam  bentuk f sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama f pemanfaatan,  dan  bangun f serah  guna/bangun f guna  serah f dengan  tidak f mengubah status kepemilikanya.
Pemanfaatan  BMN/BMD  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan f Pemerintah f Nomor  28 f Tahun f 2020  tentang f Perubahan  atas f Peraturan  Pemerintah f Nomor  27 f Tahun  2014 f tentang f Pengelolaan f Barang  Milik  Negara/Daerah,  dijelaskan f bahwa pemanfaatan f barang milik f Negara/daerah berupa f tanah f yang diperlukan f untuk menunjang f penyelengaraan f tugas f pokok  dan  fungsi f pengguna  barang/kuasa f pengguna f barang  dilkukan  oleh f pengguna  barang f dengan  persetujuan  pengelola barang,  pemanfaatan f barang  milik  Negara/daerah  dilaksanakan  berdasarkan f pertimbangan  teknis f dengan  memperhatikan f kepentingan  Negara/daerah f dan kepentingan f umum.
Hasil kutifan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Pemanfaatan Aset Tanah Kota Pagar Alam dikatakan masih belum optimal karena dilihat dari beberapa hal,  seperti  penyewaan  aset  tanah  atau  sewa,  dalam  hal  penyewaan  belum  banyak masyarakat  yang  mengetahui  di  karenakan  kurangya  sosialissi  dari  pihak  terkit  dilihat f dari  minimnya f tanah  pemerintah f yang    disewakan f kepada f masyarakat  tetapi sosialisasi f dilakukan hanya f dalam bentuk f papan pelang f nama yang bertulis tanah f ini milik f pemerintah.  Hal    ini f membuat    masyarakat  sebagian    besar  tidak  dapat f mengetahui f bahwa  tanah f pemerintah  dapat f disewakan  oleh    pihak f swasta    maupun masyarakat.  Dari f hal  tersebut f mengakibatkan f tidak  ada  pemasukan  daerah  dari f hasil    penyewaan f tanah  pemerintah f terhadap f masyarakat f maupun  pihak  swasta, maka f seharusnya  pihak f badan f menetapkan f kebijakan f mengenai  penyewaan f aset atas f tanah sehingga f dapat lebih f efektif f dan f efisien.
Selain penyewaan, kerjasama pemanfaatan oleh pihak swasta maupun masyarakat juga  masih  belum  berjalan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  aset  tanah  milik  Pemerintah  Kota Pagar  Alam  yang  terbengkalai  baik  oleh  pihak  pemerintah  ataupun  swasta  dan
masyarakat. Hal ini sangat di sayangkan mengingat adanya aset tanah pemerintah Kota Pagar Alam seharusnya dapat di manfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin, sehingga nantinya dapat menambah peningkatan atas Pendapatan Asli Daerah.
Sebenarnya  sudah  ada  beberapa  aset  tanah  pemerintah  kota  pagar  alam  yang telah  di  manfaatkan  dengan  melakukan  kerjasama  oleh  pihak  ketiga  entah  dari  swasta ataupun masyarakat seperti beberapa titik kawasan di area gunung gare kota pagaralam yang di kelola oleh masyarakat menjadi kebun kopi, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.  Tetapi  hal  ini  masih  belum  sebanding  dengan  banyaknya  aset  tanah  yang terbengkalai.
Landasan  mengenai  pemanfaatan  sebenarnya  telah  di  tetapkan  dalam  perda Kota  Pagar  alam  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah didalam  bab  VII  bagian  pertama  tentang  penyewaan  pasal  19  telah  di  cantumkan beberapa ayat yang mengatur mengenai mulai dari bentuk barang yang bisa di sewakan aturan  pihak  penyewa  tata  cara  penyewa  sampai  tarif  sewa  serta  jangka  waktu penyewaan  barang  atau  aset  tanah  milik  pemerintah  daerah  kota  pagar  alam.  Hal  ini seharusnya bisa dijadikan acuan bagi pemerinah untuk lebih baik lagi dalam melakukan penyewa atas aset tanah milik pemerintah daerah kota pagar alam.
Begitu  pula  dengan  pemanfaatan  pada  bagian  ketiga  mengenai  kerja  sama pemanfaatan  telah  diatur  pada  pasal  23,  24  dan  25  yang  membahas  mengenai  tujuan kerja sama pemanfaatan yaitu dengan tujuan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pasal  24  mengenai  lingkup kerjasama  pemanfaatan  dan  pasal  25 mengenai  ketentuan- ketentuan kerja sama pemanfaatan. Dengan di aturnya kebijakan tersebut dapat menjadi landasan  bagi  badan  keuangan  daerah  untuk  mengoptimalkan  keja  sama  pemanfaatan aset  atas  tanah  milik  pemerintah  daerah  kota  pagar  alam  sehingga  dapat  membantu menaikan pendapatan asli daerah kota pagar alam.
Peran  pemerintah  yang  diwakilkan  oleh  Dinas  Pengelolaan  Aset  Daerah  untuk meningkatkan  pemanfaatan  aset  tanah  daerah  dengan  mengajak  masyarakat  ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan aset misalnya dalam hal pembangunan wisata kota, dimana  masyarakat  dalam  hal  ini  sangat  memiliki  pengaruh  yang  besar  seperti  yang  di katakan. Dalam kegiatan apapun partisipasi masyarkat merupakan hal yang penting ada dalam  perjalana  pembangunan  wisata  dengan  tujuan  pengeembangan  yang  nantinya akan  dapat  meingkatkan  pemanfaatan  dan  pendapatan  asli  daerah  (Umaira  &  Adnan, 2019).
Keberhasilan  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tanah  daerah  perlu  adanya komitmen  bersama  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah  disepakati.
Implementasi  kebijakan  perlu  adanya  sosialisasi  kemasyarakat  agar  pelaksanaan f kebijakan mdapat  diketahui  oleh  masyarakat.  Komunikasi  dalam  pelaksanaan kebijakan yang  efektif f antara  pelaksana f kebijakan  kepada f masyarakat  juga  penting  dilakukan oleh pemerintah.
Informasi  terkait  status  aset  tanah  milik  pemerintah  kota,  telah  disampaikan  dan disosialisaikan  cukup  baik.  Hal  ini  terkonfirmasi  pada  wawancara  dengan  7  informan bahwa  aset-aset  tanah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  kota  Pagar  Alam  sudah dilakukan cukup baik. Terkonfrimasi setiap aset tanah milik pemerintah di beri tanda dan merek  atas  kepemilikan.  Selain  itu  komunikasi  perlu  adanya  kolaborasi  dengan  baik antara  pemerintah  daerah  kota  Pagar  Alam  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  yang diwakilkan  kepada  Kantor  Pertanahan  Kota  pagar  Alam  sebagai  pihak  penanggung jawab dibidang pertanahan
Faktor penghamabt dalam pengelolaan aset tanah di Kota pagar alam adalah Dari masih  kurang  sumberdaya  yang  ada  baik  dari  sumber  daya  manusia  maupun  dari  segi sarana  dan  prasarana  yang  menunjang,  selain  itu  masih  terdapat  sikap  pelaksana kebijakan  yang  dinilai  masih  kurang  terutama  pada  kejujuran  dan  komitmen melaksanakan  kebijakan.  Hal  tersebut  terlihat  pada  adanya  beberpa  lahan  yang  tidak terurus  menandakan  tidak  dilakukan  pemeliharaan  secara  berkala.  Penemuan  tersebut menunjukkan  bahwa  petugas  atau  birokrat  terkait  memiliki  tingkat  kejujuran  dan komitmen yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Terdapat masih  kurangnya sumberdaya  manusia  bagian  lapangan,  terutama  pada  pengawas khusus  pemeliharaan aset yang dimiliki pemerintah kota pagar Alam.

## SIMPULAN
Pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dilaksanakan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Pagar  Alam  dalam  inventarisasi pengelolaan  yang  dilakukan  cukup  baik.  Pengelolaan    aset  tanah  yang  cukup  lengkap, dengan  sistem  yang  tersedia.  Dilihat  dari  sisi  pemanfaatan  aset  tanah  yang  dimiliki pemerintah  daerah  kota  Pagar  Alam  belum  optimal  terkonfirmasi  terdapat  tanah  yang belum tersertifikasi, pemeliharaan yang tidak berjalan serta pemanfaatan akan aset tanah masih  sangat  minim  dimana  masih  banyak  aset  tanah  yang  terbengkalai  dan  tidak terurus.
Adapun  faktor  pendukung  dari  pengelolaan  aset  tanah  milik  pemerintah  Kota  Pagar Alam  yaitu  adanya  SOP  atau  standar  oprasional  prosedur  yang  membantu  dalam pelaksaan  pengelolaan,  juga  dengan  komunikasi  yang  baik.  Sedangkan  faktor
penghambatnya  dapat  dilihat  dari  sikap  para  petugas  terkait    sebagai  implementor kebijakan  masih  belum  baik  sebagai  petugas.  Selain  itu      masih  kurang  sarana pendukung pagar pembatas tanah sehingga masih sering menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyrakat yang suka mengakui hak atas tanah milik pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN
Darmi,  T.  (2018).  Locally-Generated  Revenue  as  A  Capacity  Parameters  of  New Regional Autonomy Management. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 22 (May), 1 –13. Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/24870
Ginardi, R. V. H., Gunawan, W., & Rosetya, S. (2018). WebGIS for Asset Management of Land  and  Building  of  Madiun  City  Government. Procedia  Computer  Science , 124 ,
437 –443. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.175
Kolinug, M. S., Ilat, V., Pinatik, S., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Analysis Of  Management  Fixed  Assets  At  Departement  of  Revenue  Finance. Jurnal  EMBA , 3 (1), 818 –830.
Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 8 (4), 403 –411.
Lo,  K.-C.,  &  Chin,  K.-S.  (2009).  User-satisfaction-based  knowledge  management performance  measurement. International  Journal  of  Quality  &  Reliability Management , 26 (5), 449 –468. https://doi.org/10.1108/02656710910956184
Loizou,  E.,  Chatzitheodoridis,  F.,  Polymeros,  K.,  Michailidis,  A.,  &  Mattas,  K.  (2014). Sustainable  development  of  rural  coastal  areas:  Impacts  of  a  new  fisheries  policy. Land Use Policy , 38 , 41 –47. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.017
Musinguzi, M., Huber, T., Kirumira, D., & Drate, P. (2020). Land Use Policy Assessment of the land inventory approach for securing tenure of lawful and bona fi de occupants on  private  Mailo  land  in  Uganda. Land  Use  Policy ,  (March),  104562. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104562
Nur,  S.  S.  (2015).  Aspek  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Bekas  Milik  Asing  sebagai  Aset Pemerintah Daerah. Hansanuddin Law Review , 1 (1).
Umaira,  S.,  &  Adnan.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3).