## SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER
Dedy Setiawan 1 , Mohamad Anton Athoillah 2
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Yogyakarta, Indonesia dedy11setiawan@gmail.com, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Keuangan  Negara  didapat  dari  peran  andil  rakyat  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan melalui perpajakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kesejahteraan  dengan  tetap  menjaga  keimanan,  kehidupan,  intelektualitas, kekayaan,  dan  kepemilikan  Pada  konteks  perbankan  konvensional  dengan  istilah pajak Negara. Metode penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptis kualitatif serta  deksripsi  dan  analisis  terhadap  penelusuran  literasi.  Hasil  setiap  Negara memiliki kontribusi yang berbeda – beda. Perihal unsur zakat, pajak dan bea cukai memiliki  peran  dan  fungsi  berbeda  –  beda.  Tujuan  dari  kehidupan  manusia berkiblat  pada  nilai  kesejahteraan  dan  kedamaian.  Agama  hadir  untuk  mengatasi permasalahan  yang  terjadi  disetiap  kehidupan  dan  kegundahan.  Kesimpulannya adalah perputaran pajak di dunia ekonomi Negara merupakan tombak keberhasilan pemerintah  dalam  menjalankan  perintah  tugas  secara  berwenang  dan  terampil. Hidup  di  era  modernisasi  menjadi  bagian  utama  dalam  mekanisme  kegiatan ekonomi umat. Bahkan dikenal dengan istilah maal, zakat dan sodaqoh.
Kata kunci : Sumber Pendapatan; Islam; Fiqih.

## Abstract
State finances are obtained from the role of the people in development and welfare through  taxation.  The  aim  of  this  study  is  to  increase  welfare  while  maintaining faith, life, intellect, wealth and ownership. In the context of conventional  banking, the term state tax is used. This research method is a qualitative descriptive analysis approach as well as a description and analysis of literacy tracking. The results of each  country  have  different  contributions.  Regarding  the  elements  of  zakat,  taxes and  customs  have  different  roles  and  functions.  The  purpose  of  human  life  is oriented  towards  the  value  of  welfare  and  peace.  Religion  is  here  to  overcome problems that occur in every life and anxiety. The conclusion is that tax turnover in the  world  of  the  state  economy  is  the  spearhead  of  the  government's  success  in carrying out the task orders in an authorized and skilled manner. Living in the era of modernization is a major part of the mechanism of people's economic activities. It is even known as maal, zakat and sodaqoh.
Keywords: Source of Income; Islam; Fiqih.

## Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam Perspektif Fiqih Kontemporer

## Pendahuluan
Keuangan  Negara  didapat  dari  peran  andil  rakyat  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan melalui perpajakan. Pada konteks perbankan konvensional dengan istilah pajak  Negara.  Terdapat  perbedaan  dari  suatu  atutan  yaitu  Perspektif  agama  melalui kebijakan fiskal. (Aini, 2019) Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian  Islam  sejak  awal.  Dalam  negara  Islam,  kebijaksanaan  fiskal  merupakan salah  satu  perangkat  untuk  mencapai  tujuan  syariah.  Tujuan  tersebut  adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas,  kekayaan,  dan  kepemilikan.  Prinsip  Islam  tentang  kebijakan  fiskal  dan anggaran  belanja  bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu.  masyarakat  yang  didasarkan atas  distribusi  kekayaan  berimbang  dengan  menempatkan  nilai-nilai  material  dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan  mengawasi  perilaku  manusia  yang  dipengaruhi  melalui  insentif  yang  disediakan dengan  meningkatkan  pemasukan  pemerintah  (melalui  perpajakan,  pinjaman  atau jaminan  terhadap  pengeluaran  pemerintah).  (Efendi  Sugianto,  2020)  Islam  adalah agama  amal  yang  mendasarkan  hukum-hukumnya  atas  keadaan  nyata,  maka  harus menggariskan  politik  nyata  dalam  bidang-bidang  keuangan  untuk  mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani. Menurut sudut pandang Islam  bahwa  pengelolaan  keuangan  sudah  ada  sejak  masa  Rasulullah  SAW.  yaitu konsep Baitul Mal atau Balanced Budget bermakna seimbang dengan apa yang diterima dan apa yang telah dikeluarkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasullulah SAW.
Agama hadir di tengah peradaban manusia untuk memberi petunjuk, dan pedoman agar  manusia  hidup  damai  dan  sejahtera.  Hakikat  terlahirnya  agama  yaitu  fitrah  pada dasarnya  manusia  memiliki  kemampuan  secara  potensial  untuk  mengembangkan kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi dengan rasa tanggung jawab dan kerja keras. Pemikiran  dan  kepemimpinan  pada  diri  setiap  manusia  akan  dipertanyakan  di  akhirat nanti.  Khususunya  bagi  pemimpin  Negara  sebagai  kepala  Negara  memiliki  tanggung jawab  financial  untuk  kesejahteraan  rakyat.  (Aini,  2019)  sistem  Islam  konsep kesejahteraannya  sangat  luas,  meliputi  kehidupan  di  dunia  dan  di  akhirat  serta peningkatan  spiritual  lebih  ditekankan  daripada  pemilikan  material.  Dapat  dipahami, kebijakan  fiskal  dalamIslam  bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu  masyarakat  yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama.
Banyak  ditemukan  dari  ekonom  muslim  masih  berkiblat  pada  aturan  ekonimi barat. Ketentuan demikan menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi muslim dalam  memperjuangkan  sistem  pengembangan  dan  kesejahteraan  rakyat  di  Indonesia. (Efendi  Sugianto,  2020)  kesinambungan  dari  pemikiran  sarjana-sarjana  Muslim  awal yang kaya akan konsep-konsep ekonomi. Letak perbedaan antara ekonomi konvensional dan  ekonomi  Islam  adalah  bahwasannya  ekonomi  Islam  (syariah)  tidak  menganggap bahwa  tuntunan  agama,  etika  dan  moral  suatu  yang  normatif  dan  terpisah  dengan kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  positif.  Hal  ini  karena  dalam  ajaran  Islam,  perilaku ekonomi seorang muslim dibentuk oleh pola-pola tertentu yang didasarkan pada syariat
Islam.  Melalui  penggalian  pemikiran  ekonomi  Al-  Mawardi  setidaknya  menjadi  salah satu  bukti  bahwasannya  ekonomi  Islam  yang  berwawasan  syariah  diharapkan  mampu menjadi  solusi  persoalan  ekonomi  di  dunia  dan  khususnya  di  Indonesia.  Terdapat  dua hal yang dibahas dalam keuangan publik perspektif Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Shultaniyyah  wa  al-Wilayah  ad-Diniyyah,  yaitu  fungsi  bait  al-mal  dan  kebijakan fiskal.
Kekeliruan  dalam  pengembangan  persepsi  masih  terjadi  dikalangan  muslim (Fajarudin,  2019)  Banyak  orang  berusaha  menyamakan  antara  zakat  dan  pajak, sehingga  konsekuensinya  ketika  seseorang  sudah  membayar  pajak,  maka  gugurlah pembayaran  zakatnya.  Sementara,  sebagian  lain  menolak  bahwa  zakat  sama  dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat (Zakat Online, 2010). Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda, Zakat merupakan salah satu  ibadah  yang  mengandung  dimensi  vertikal  sekaligus  horisontal,  yaitu  hubungan antara  manusia  dengan  Tuhan  dan  hubungan  manusia  dengan  manusia.  Selain  adanya persamaan  antara  zakat  dan  pajak,  zakat  juga  memiliki  potensi  yang  besar  dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang  miskin  dan  kaya,  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  serta  meningkatkan potensi pendapatan negara. Potensi tersebut cukup besar namun saat ini pengelolaannya belum  maksimal.  Ketua  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Bambang  Sudibyo, mengatakan  setiap  tahunnya  pengumpulan  zakat  terus  mengalami  peningkataan.  Pada 2010,  zakat  yang  diperoleh  sekitar  Rp217  trilun  dan  terus  mengalami  peningkatan  di 2016  yang  menyentuh  angka  Rp  286  triliun.  "Namun,  di  tingkat  nasional  zakat dikumpulkan oleh lembaga badan amil resmi baru mencapai Rp 5,1 triliun masih kecil sekali,  masih  ada  ruang  pengumpulan  zakat  besar,"  ujarnya  saat  acara  Focus  Group Discussion Fiqh Zakat Kontekstual di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (29/11.)
Peran  serta  dari  pengolahan  pendapatan  negara  melalui  implementasi  kebijakan yang  telah  ditetapkan  yaitu  (Farah  Chalida  Hanoum  Tejanagara,  Fajar  Gumilang Kosasih,  &  Ratna  Tri  Hari  Safariningsih,  2022)  Peristiwa  yang  menghebohkan  ini memberi pelajaran kepada kita betapa pentingnya membuat kebijakan fiskal dan strategi politik anggaran yang kuat dan kokoh. APBN yang belum lama diundangkan mestinya tidak  labil  terombang-ambing  oleh  dinamika  harga  minyak  dunia.  Kenaikan  harga minyak,  dimana  Indonesia  termasuk  anggota  OPEC,  sepantasnya  menjadi  kabar  baik, bukan  sebaliknya.  Tahun  1970-1980-an,  booming  harga  ekspor  minyak  mentah  telah membuat  anggaran  pembangunan  kita  surplus  banyak.  Mengapa  kini  kondisinya terbalik? Ada apa sebenarnya dengan regulasi dan kebijakan fiskal Indonesia? Dimana letak  kelirunya?  Lalu,  adakah  peluang  untuk  memperbaikinya  sehingga  kita  mampu menyusun  kebijakan  fiskal  yang  mantap  dan  lebih  menjamin  keberlanjutan pembangunan?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  aktualisasi  dan  revitalisasi konsep  fiskal  atau  sumber-sumber  penerimaan  di  Indonesia  dalam  tinjauan  perpektif pemikiran ekonomi syariah.
Kekuatan  ekonomi  rakyat  bermula  dan  berkelanjutan  dari  kehidupan  ekonomi menengah  kebawah  hingga  menengah  atas.  Perbedaan  tersebut  berpijak  pada  status

## Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam Perspektif Fiqih Kontemporer
ekonomi  sosial,  pekerjaan  dan  pendapatan  setiap  hari.  Masih  banyak  dari  kalangan rakyat  muslim  kekurangan  makanan  pokok  sehingga  kesejahteraan  tergeser  dengan kemiskinan.  Fenomena  demikian  menjadi  tanggung  jawab  ekonom  muslim  untuk memperbaiki  keuangan  Negara  secara  benar  melalui  adanya  pemberantasan  korupsi, dengan  meningkatkan  nilai  kejujuran  dan  keadilan  sosial  bagi  rakyat  Indonesia. (Khilmia &  Mustofa, 2022)  Ilmu ekonomi  Islam tidak boleh  terlepas dari  akar sejarah kenabian  dan  menyambungkan  dengan  sejarah  kemanusiaan  pada  umumnya.  Nabi Muhammad  SAW  telah  mewariskan  konsep-konsep  ekonomi  islam  yang  adil  dan merata  untuk  dijadikan  landasan  kebijakan  ekonomi  Islam  (KAH,  2012).  Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus membuat kebijakan berlandaskan Al-Qur’an, al- Hadits serta ijma.

## Metode
Pendekatan  metode  yang  digunakan  dengan  jenis  kualitatif.  (Farah  Chalida Hanoum Tejanagara et al., 2022) pendekatan analisis deskriptis kualitatif serta deksripsi dan analisis terhadap penelusuran literasi. (Sugiharto, 2020) ( library research ), artinya data  dan  bahan  kajian  yang  dipergunakan  berasal  dari  sumber-  sumber  kepustakaan, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya. Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Pendapatan setiap Negara memiliki kontribusi yang berbeda – beda. Perihal unsur zakat,  pajak  dan  bea  cukai  memiliki  peran  dan  fungsi  berbeda  –  beda.  Tujuan  dari kehidupan  manusia  berkiblat  pada  nilai  kesejahteraan  dan  kedamaian.  Agama  hadir untuk  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  disetiap  kehidupan  dan  kegundahan. (Khilmia  &  Mustofa,  2022)  Setiap  negara  memiliki  perbedaan  sistem  untuk kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan tersebut adalah dengan mengukur pendapatan nasional negara yang disebut dengan pendapatan nasional atau  " national  income "  (Yoshanda,  2020).  (Farah  Chalida  Hanoum  Tejanagara  et  al., 2022) konteks ekonomi konvensional (kapitalis), kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan  target  keuangan  negara  yang  ingin  dicapai.  Dengan  kata  lain,  target  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada  mulanya  kemunculan  perekonomian  tumbuh  dan  berkembang  dari  negara barat  (Farah  Chalida  Hanoum  Tejanagara  et  al.,  2022)  Kebijakan  fiskal  mulai  dikenal oleh  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat  pada  tahun  1930-an.  Sebelum  tahun tersebut,  pemerintah  negara-negara  kapitalis,  hanya  menjadikan  pajak  sebagai  sumber pembiayaan  negara  sedangkan  pengeluaran  pemerintah  hanya  dijadikan  sebagai  alat untuk  membiayai  kegiatan-  kegiatan  pemerintah  tanpa  melihat  dampaknya  terhadap perekonomian  nasional  baik  secara  mikro  maupun  makro.3  Kebijakan  moneter  yang selama  ini  digunakan  pemerintah  untuk  menstabilkan  ekonomi  tidak  dapat  mengatasi depresi ekonomi. Sampai akhirnya John M. Keynes pada tahun 1936 menerbitkan buku The General Theory of Employment Interest and Money. Buku Keynes ini merupakan peletak  dasar  diberlakukannya  kebijakan  fiskal  oleh  negara  untuk  mengatasi  depresi
ekonomi  terutama  di  Amerika  Serikat.  Strategi  demikian  menjadi  wacana  penting bahwa kegiatan ekonomi rakyat sangat bergantung pada aturan Negara.
(Lubis, 2016) Negara modern hidup dari rakyat. Rakyat tidak hanya sebagai satu unsur  dari  keberadaan  negara,  tetapi  juga  penyokong  dana  penyelenggaraan  negara. Negara  mengambil  pungutan  atas  berbagai  jasa  pelayanan  yang  diberikannya  kepada rakyat  yang  mempunyai  penghasilan  yang  teratur,  dan  rakyat  menikmati  perlindungan dan fasilitas  yang dibangun oleh negara. Pungutan inilah yang saat  ini dikenal  dengan pajak.  dunia  perpajakan  sudah  dikembangkan  sejak  Indonesia  berada  hingga  sekarang meskipun sempat tersendat dari kekalahan situasi sosial pada masa pandemic covid 19 melibatkan  perpajakan  Negara  menurun  bahkan  minus.  Pemerintah  menyikapi kebijakan  ini  dengan  meningkatkan  nilai  pajak  menjadi  PPN  11  %.  Perdebatan  dan kontroversi  aturan  konvensional  dengan  islam  belum  dapat  terselesaikan  sampai  pada tingkat stabilitas ekonomi rakyat berkelanjutan dirasakan aman dan nyaman.
Penjelasan  lanjut  dikutip  dari  (Lubis,  2016)  Qubaz  ibn  Fairuz  adalah  orang pertama  yang  telah  mengambil  pajak  tanah  di  Irak.  Asal  muasalnya,  ketika  ia  sedang berburu ia melihat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya di sebuah kebun buah- buahan,  karena  anak  tersebut  memetik  saja  buah  yang  disukainya.  Kisra  bertanya tentang  perbuatannya  itu.  Sang  ibu  menjawab  bahwa  buah  itu  sudah  diperuntukkan kepada Kisra, ia mempunyai hak atas penghasilan dari kebun tersebut. Sejak itu, Kisra membiarkan  tanah-  tanah  tersebut  kepada  penduduk  dan  menetapkan  pungutannya.6 Menurut  Ibnu  Rajab7  kata  kharaj  telah  dikenal  dalam  Alquran:  berarti  bahwa  “Atau kamu meminta kharaj (upah) kepada mereka?”, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.” (al- Mu’minun[32]: 72)
(Lubis,  2016)  usuh  setelah  berhasil  mengalahkannya  dengan  kekuatan  senjata. Jika  mereka  menyerah  tanpa  peperangan  disebut  fai`.  Tanah  milik  para  pembesar  dan raja  yang  terbunuh  atau  melarikan  diri  disebut  sawafi.8  Pemikiran  khalifah  dan  para sahabat  tentang  persoalan  pemasukan  negara  ke  depan  terjembatani  dari  tiga  macam harta  rampasan  perang  ini  yang  berbentuk  harta  tak  bergerak,  yaitu  tanah.    Ghanimah Kufah, Syam, dan Irak ditaklukkan pada tahun 17 Hijriyah oleh Sa’ad ibn Abi Waqqas dari tiga daerah yang luas ini mendatangkan harta ghanimah yang luar biasa banyaknya, baik  berupa  harta  bergerak,  seperti  kenderaan,  ternak,  emas,  perak,  perbekalan  dan sebagainya, ditambah harta tidak bergerak seperti tanah. Dalam surat al-Taubah Baltaji, Muhammad,  Manhaj`Umar  ibn  al-Khattâb  fî  al-Tasyrî`  Dirâsah  Mustau`ibah  li  Fiqh `Umar  wa  Tanzimatih,  (Kairo:  Dar  al-Salam,  2003),  h.  221.  (9:41)  aturan  tentang hukum ghanimah adalah sebagai berikut:
Artinya “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,  maka  sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  rasul,  kerabat  rasul,  anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya  dua  pasukan.  Dan  Allah  Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu”.  (QS.  al- Taubah[9]:41) Harta ghanimah ini disebut harta khumus, harta seperlima, sebab semua
harta  tersebut  dibagi  lima  dan  satu  bagian  untuk  Rasul,  empat  bagian  untuk  pasukan, baik pasukan garda, spion, maupun juru masak pasukan.
(Rahmawati, 2008) Memasuki abad XXI ini, umat Islam dihadapkan pada harapan- harapan  historis,  sekaligus  tantangan  yang  cukup  besar  khususnya  berkenaan  dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di  belahan  manapun  mengalami  masa  yang  menentukan.  Bukan  saja  karena  kondisi ekonomi dan politiknya yang masih dipengaruhi oleh negara-negara maju, tetapi suatu nasib apakah umat Islam memiliki kekuatan baru untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia.  Atau  sebaliknya,  umat  Islam  yang  selama  ini  sebagian  besar  berada  di  bawah garis kemakmuran, justru semakin terpuruk sebagai  konsumen produksi  negara-negara maju.  (Rahmawati,  2016)  Keuangan  publik  yang  dipraktekkan  pada  masa  Islam  awal memiliki  basis  yang  jelas  pada  filsafat  etika  dan  sosial  Islam  yang  menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara’. Al-Qur’an tidak memberikan perincian kebijakan fiscal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang  terekam  dalam  sunnah  sebagai  pengarah  dan  penjelasnya.  Dengan  demikian, sunnah  Nabi  menjadi  sumber  penting  kedua  keuangan  publik  dalam  Islam  setelah  al- Qur’an.
Peran  utama  bagi  penganu  keyakinan  umat  Nabi  Muhammad  saw  telah  di  konsep dalam  ikatan  Agama  Islam  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  adalah  agama  yang sempurna.  Kesempurnaan  Islam  ditulis  dan  dijadikan  pegangan  bagi  kaum  msulimin dalam kitab al-Qur‟an yang di dalamnya membahas tentang hukum- hukum ketuhanan, kehidupan  manusia,  akhlak  bermuamalah  dan  lain  sebagainya.  Selain  dalam  kitab  al- Qur‟an dijelaskan pula  dalam Sunnah Nabi  Muhammad. Bukan saja  menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah SWTsaja, namun juga menjelaskan hal- hal yang berkaitan dengan  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  ekonomi.  (Sugiharto, 2020)  Rasulullah  SAW  sebagai  kepala  negara  di  al-Madinah  adalah  orang  pertama memperkenalkan  konsep  baru  di  bidang  keuangan  pada  abad  ke-7  M.  Cara  yang dilakukan Rasulullah dalam pengumpulan harta tersebut adalah harta ghanîmah tersebut dikumpulkan  terlebih  dahulu  dan  kemudian  dikeluarkan  sesuai  dengan  kebutuhan negara.  Hasil  pengumpulan  itu  adalah  milik  negara  dan  bukan  milik  pribadi/individu. Meskipun  demikian  para  pemimpin  negara/khalifah  dapat  menggunakannya  untuk keperluan pribadi sesuai  dengan kebutuhan hidup yang mereka jalani selama menjabat sebagai khalifah.
Konsep  tekstual  dalam  agama  Islam  telah  mengenal  sistem  fiskal  sejak  abad pertengahan. Abu Ubaid telah menulis kitab Al-Amwal yang berbicara tentang bentuk- bentuk  kekayaan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  untuk  rakyat.  Pada  masa  kejayaan Dinasti  Abbasiyah,  era  kekhalifahan  Harun  Al-Rasyid,  Abu  Yusuf  Al-Qodhi  (Ya'qub bin  Ibrahim bin  Hubaib  Al-Anshari) telah menulis  kitab Al-Kharaj.  Buku ini  -  -ditulis khusus  atas  permintaan  khalifah--  berisi  pedoman  kebijakan  keuangan  negara  untuk menghindari  terjadinya  kedzaliman  dan.  (Farah  Chalida  Hanoum  Tejanagara  et  al., 2022)  Pada  sistem  konomi  Islam,  kebijakan  fiskal  merupakan  kewajiban  negara  dan
menjadi  hak  rakyat.  Jadi,  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai  kebutuhan untuk  perbaikan  ekonomi  atau  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Lebih  dari  itu, kebijakan fiskal Islam ditegakkan untuk kemakmuran yang berbasis pada keadilan dan mencapai maslahat bagi semua warga negara.
(Farah Chalida Hanoum Tejanagara et al., 2022) Abu Yusuf membagi penerimaan negara  dalam  tiga  kelompok:  Ghanimah  dan  Khumus,  Shadaqoh  (Zakat)  dan  Fay (terdiri  jizyah,  ushr  dan  kharaj).  Sementara  itu,  Abdul  Qadim  Zallum  dalam  buku  al- Amwal fi Daulah al-Khilafah, membagi sumber- sumber pendapatan negara dalam tiga kelompok,  yaitu:  (1)  Bagian  Fai  dan  Kharaj  (ghanimah,  anfal,  fai,  khumus,  kharaj, jizyah,  ushr,  rikaz  dan  pajak  (dlaribah);  (2)  Bagian  Pemilikan  Umum  (fasilitas/  sarana umum  seperti  air,  padang  rumput,  jalan-  jalan  umum,  barang  seperti  tambang  minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, sumber daya alam seperti laut, sungai, danau; (3) Bagian Shadaqah (aneka jenis zakat).
(Syahwalan,  n.d.)  Salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  tersebut  ialah denganmengelola  pendapatan  dan  pengeluaran  dengan  baik  dan  terstruktur.  Seperti halnya  di  Indonesia,  kebijakan  ini  menjadi  otoritas  lembaga  kementerian  keuangan Republik Indonesia. Salah satu hal yang akan menjadi pembahan menarik dalam artikel ini  ialah  mengenai  metode  pendapatan  dan  pembelanjaan  anggaran  dalam  rangka melaksanakan  kegiatan  negara  untuk  mencapai  tujuan  mensejahterakan  masyarakat banyak.(Syahwalan, n.d.) Harta benda bergerak termasuk ghanimah yang bisa ditolerir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ubadah bin Shamit menjelaskan bahwa firman Allah  SWT  dalam  surat  An  Anfal  ayat  (1)  turun  sebagai  akibat  dari  perebutan  harta hasil dari perang badar. Kemudian pada ayat (41) Allah SWT secara rinci menjelaskan tentang  pembagian  ghanimah  dan  menginstruksikan  Nabi  SAW  membaginya  secara langsung. Beliau membagi ghanimah secara rata kepada kaum Muslimin.
(Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  2020)  UUD  1945  telah  disebutkan  bahwa  negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal  tersebut  adalah  dengan  melakukan  pengelolaan  APBN  secara  tepat.  Kecukupan anggaran  negara  dan  ketepatan  dalam  penggunaannya  menjadi  kunci  kesuksesan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, lebih  dari  260  juta  jiwa  dan  mayoritas  beragama  Islam  memiliki  potensi  besar  dalam pengumpulan zakat dan penyalurannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf  kesejahteraan  hidup.  Perlu  dicatat  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  masih berada  pada  tingkatan  yang  mengkhawatirkan  yakni  9,41%  atau  sebesar  25,14  juta orang  pada  Maret  2019  (www.bps.go.id).  Tingginya  kemiskinan  di  Indonesia menyebabkan  berbagai  dampak  negatif,  diantaranya  gizi  buruk  (menurunnya  taraf kesehatan),  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  tempat  tinggal  dan  pakaian,  meningkatnya pencurian dan perampokan, meningkatnya angka putus sekolah dan lainnya.
(Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  2020)  Terkait  dengan  pentingnya  zakat  menjadi bagian  dari  APBN  telah  mendorong  dilakukannya  beberapa  penelitian.  Penelitian tersebut  diantaranya  dilakukan  oleh  (Subekan,  2016)  menyimpulkan  bahwa  peraturan perundang-undangan  negara  telah  memberikan  ruang  bagi  masuknya  zakat  sebagai
bagian dari keuangan negara. Penelitian ini juga menemukan dua alternatif model dalam mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yakni model PFK (Potongan Fihak Ketiga)  dan  model  BLU  (Badan  Layanan  Umum).  Berikutnya  penelitian  (Minarni, 2020)  yang  menekankan  pada  harmonisasi  dan  keefektifan  pengumpulan  zakat  dan pajak  yang  berkontribusi  dalam  meningkatan  pendapatan  negara  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  kesimpulan  disebutkan  bahwa  ada  korelasi  pembayaran  zakat menurut  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-  Undang  Nomor  23  tahun  2011  dan  pembayaran  pajak  menurut  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2009  yaitu  sama-sama  memberikan  kontribusi  yang  besar untuk penerimaan negara.
Pada tanggal 23 Agustus 2018 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (UU9/2018).  Undang-undang  ini menggantikan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (UU  20/1997)  yang  telah  berlaku  selama  kurang  lebih  21  tahun. Pertimbangan yang mendasari penggantian UU 20/1997 dengan UU 9/2018 adalah: (1) pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  dalam  pelayanan,  pengaturan,  pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  Tahun  1945,  dapat  mewujudkan  suatu  bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP; (2) guna mengoptimalkan penerimaan negara  dan  meningkatkan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  tersebut,  perlu dilakukan  penyempurnaan  pengaturan  atas  pengelolaan  PNBP  agar  lebih  profesional, terbuka,  serta  bertanggung  jawab  dan  berkeadilan;  (3)  UU  20/1997  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  perkembangan  hukum,  tata  kelola,  pengelolaan  keuangan  negara,  dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

## Kesimpulan
Pajak  keuangan  Negara  di  Indonesia  dikenal  dengan  sistem  perpajakan. Perputaran pajak di dunia ekonomi Negara merupakan tombak keberhasilan pemerintah dalam  menjalankan  perintah  tugas  secara  berwenang  dan  terampil.  Hidup  di  era modernisasi  menjadi  bagian utama dalam mekanisme kegiatan ekonomi umat. Bahkan dikenal dengan istilah maal, zakat dan sodaqoh. Pendapat demikian menjadi kontroversi utama  bagi  pemikiran  barat  dengan  pemikiran  islam.  Karena  pada  ranah  keilmuan
dalam  islam  sodaqoh,  fitrah  dan  zakat  memberikan  kontribusi  pada  umat.  Untuk meningkatkan  nilai  kesejahteraan  rakyat  tugas  utama  pemerintah  yang  memiliki wewenang  kemakmuran  rakyat.  Pandangan  fiqih  kontemporer  menjadi  salah  satu bagian  utama  dari  kekeliruan  terhadap  kehidupan  masyarakat  berlatar  belakang kukuatan ekonomi rendah tidak mendapatkan pendapatan setiap hari dan memberatkan anggaran  dana  dari  pemerintah  sehingga  menyebabkan  kemiskinan  tidak  mendapat keadilan dan kesejahteraan rakyat.  Fiqih kontemporer hadir ditentah masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalu  aspek  pengembangan  bidang  usaha  digital dan  kemakmuran  rakyat  ditinjau  dari  peluang  usaha,  jenis  pekerjaan  dan  kerja  keras rakyat  dengan  mekanisme  kemerdekaan  tidak  ada  perbudakan.  Fiqih  di  era  modern dapat membantu pertumbuhan pendapatan Negara dengan stabil dan lebih sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Ihdi.  (2019).  Kebijakan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam. Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , 17 (2), 43–50. https://doi.org/10.32694/010760
Efendi  Sugianto.  (2020). Sumber  Pendapatan  Negara  Menurut  Cendikiawan  Muslim Imam Al-Mawardi . 5 (2), 1–11.
Fajarudin, Ibnu. (2019). 233593467 .
Farah  Chalida  Hanoum  Tejanagara,  Fajar  Gumilang  Kosasih,  &  Ratna  Tri  Hari Safariningsih.  (2022).  Reslaj :  Religion  Education  Social  Laa  Roiba  Journal. Jurnal Reslaj , 4 (June), 260–279. DOI:10.47476/reslaj.v4i3.950
KAH,  Rustam  Dahar.  (2012).  Teori  Invisible  Hand  Adam  Smith  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2), 57–70. 10.21580/economica.2012.2.2.850 Khilmia,  A.,  &  Mustofa,  M.  (2022).  Pendapatan  Negara  Antara  Konvensional  Dan Islam. Al-Buhuts , 18 (Natadipurba 2016), 1–15.
https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2484
Lubis,  Junaidi.  (2016).  Pajak  sebagai  Sumber  Pendapatan  Negara  (Analisis  Sejarah Penentuan  Kadar  Pajak  di  Masa  Umar  bin  Khattab  Menurut  Abu  Yusuf  dalam Kitab Al-Kharaj). Al Intaj , 2 (1), 11–20. http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1106
Minarni,  Minarni.  (2020).  Peluang  Zakat  Maal  sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara dalam APBN Indonesia. Valid: Jurnal Ilmiah , 17 (2), 97–110.
Rahmawati,  Lilik.  (2008).  Kebijakan  Fiskal  dalam  Islam. Al-Qanun , 11 (2),  436–461. https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.2%20Des.436-361
Rahmawati,  Lilik.  (2016).  Sistem  Kebijakan  Fiskal  Modern  dan  Islam.
OECONOMICUS Journal of Economics , 1 (1), 21–48.
https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.21-48
Subekan, Achmat. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah , 7 (2), 105–126.
Sugiharto,  Bambang.  (2020).  Sumber  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Islam  Klasik Serta Modern. Jurnal Stindo Profesional , VI (6), 40–52.
Tinggi  Ilmu  Ekonomi  AMM,  Sekolah.  (2020).  Peluang  Zakat  Maal  sebagai  Sumber Penerimaan  Negara  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) Indonesia. Valid Jurnal Ilmiah , 17 (2), 97–110.
Yoshanda, Agung Andana. (2020). Pendapatan Nasional. PENDAPATAN NASIONAL .