## KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Eko Setiawan 1
1 Universitas Brawijaya Malang E-mail: oke.setia@gmail.com

## Abstract
The issue of gender equality is mainly reflected in terms of access to opportunities and  possibilities,  participation  in  decision-making  processes,  control  of  resources and benefits from agricultural development outcomes. Women's traditional rights, including children's rights, are not diminished due to the utilization of agricultural natural  resources  and  their  products.  Equality  of  access  of  women  and  men  to information on the use of capital, agricultural facilities and infrastructure must also continue to be fought. The purpose of writing this article is to analyze the concept of gender in wages and the division of agricultural  labor and  the role of women  in agricultural development. Using literature study research, in the form of a series of activities  related  to  library  data  collection  methods,  reading  and  recording,  and managing research materials. Data collection comes from textbooks,  national and international  online  journals,  scientific  articles,  literature  reviews  containing  the concept  of  gender  in  agricultural  development.  The  results  showed  that development  in  agriculture,  the  role  of  women  tends  to  be  less  meaningful  and gender inequality occurs. This also applies to agriculture, where women are given "feminine" work that requires accuracy, patience and is not too heavy.
Keywords: Gender Equality, Development, Agriculture

## Abstrak
Isu kesetaraan gender terutama tercermin dalam hal akses terhadap peluang dan kemungkinan,  partisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  penguasaan sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan pertanian. Hak-hak tradisional perempuan, termasuk hak anak-anak, tidak berkurang karena pemanfaatan sumber daya  alam  pertanian  dan  produk-produknya.  Kesetaraan  akses  perempuan  dan laki-laki  terhadap  informasi  penggunaan  modal,  sarana  dan  prasarana  pertanian juga  harus  terus  diperjuangkan.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk menganalisis  konsep  gender  dalam  pengupahan  dan  pembagian  kerja  pertanian dan peran perempuan dalam pembangunan pertanian. Menggunakan penelitian studi  kepustakaan, berupa  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelola  bahan penelitian. Pengumpulan  data  berasal  dari textbook ,  jurnal  online  nasional  dan internasional, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep gender dalam  pembangunan  pertanian. Hasil  penelitian  menunjukkan
pembangunan dalam bidang pertanian, peran perempuan cenderung kurang berarti dan terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, dimana perempuan diberi  jatah  pekerjaan  yang  bersifat  feminim  yang  membutuhkan  ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat.

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 6, No. 1, Juni 2024.
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230
Received 2024-01-09 Revised 2024-03-30

## Accepted 2024-05-01

## PENDAHULUAN
Telah  terjadi  ketimpangan  dan  ketidakadilan  gender  dalam  bidang pertanian  yang  ditunjukkan  oleh  keterbatasan  peran-peran  perempuan  dalam pembangunan pertanian. Peran perempuan tersubordinasi pada pekerjaan yang sederhana, sementara peran laki-laki dalam pertanian lebih menonjol terutama pada  proses  produksi.  Ketidaksetaraan  gender  tersebut  dipengaruhi  oleh lingkungan  sosial-budaya  dan  memandang  peran  perempuan  sebatas pelengkap.  Keunggulan  laki-laki  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  alamiah (Budiman,  1985).  Sebagai  contoh,  banyak  pekerja  perempuan  tersingkir  dan menjadi  miskin  akibat  dari  program  pembangunan  seperti  intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari  berbagai  jenis  kegiatan  pertanian  dan  industri  yang  lebih  memerlukan keterampilan  yang  biasanya  lebih  banyak  dimiliki  oleh  laki-laki.  Selain  itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan laki- laki.
Selain  itu  permasalahan  dalam  bidang  pertanian,  perempuan  pada umumnya  tersisih  dari  peranan  produktif  secara  ekonomi.  Laki-laki mengendalikan  sektor  produksi,  sementara  perempuan  menjalankan  fungsi- fungsi  kerumahtanggaannya.  Ruang  publik  didominasi  oleh  laki-laki  yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar  rumah.  Lingkup  domestik  diperankan  oleh  perempuan  seperti  urusan memasak,  mencuci,  mengurus  anak.  Dikotomi  ini  membawa  akibat  berupa lahirnya  ideologi  gender  yang  menjunjung  superioritas  alamiah  laki-laki  dan inferioritas  alamiah  perempuan.  Pola  relasi  gender  dalam  masyarakat  agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi, yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan  mereka,  seperti  dilarang  memiliki  hak  milik,  terlibat  dalam  politik, mengejar  pendidikan,  dan  mendapat  pengawasan  ketat  dalam  berbagai kegiatan.
Masalah  patriarki  ini  menjadi  salah  satu  sebab  dari  sistem  pembagian kerja  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sistem  patriarki  yang  berlaku  di masyarakat telah mensubordinasi dan mendiskriminasi kaum perempuan atas tubuh, seksualitas, pekerjaan, peran dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Fisher (2015) & Carr (2014), menunjukkan bahwa perbedaan akses terhadap  sumber  daya  produktif  di  Uganda  Timur  berkontribusi  terhadap
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembangunan, Pertanian
kecenderungan laki-laki yang lebih besar untuk mengadopsi jagung yang tahan kekeringan  dibandingkan  perempuan. Perempuan  di  Tanzania  dan  Uganda, lebih menghindari resiko dibandingkan laki-laki, cenderung tidak mengadopsi varietas  DTM  jika  mereka  mengalami  guncangan  iklim  atau  musim  kemarau (Teklewold  et  al.,  2020).   Cullen  et  al.,  (2018) & Quinn  et  al.,  (2003) ,  dalam penelitiannya terhadap para petani dan penggembala di Tanzania dan Mali, juga menyatakan bahwa peran gender dalam pekerja dapat mempengaruhi persepsi resiko,  karena  resiko  yang  terkait  dengan  modal  alam  berupa  tanah,  cuaca, penyakit  ternak  dianggap  lebih  tinggi  oleh  laki-laki.  Sedangkan  hal-hal  yang terkait  dengan  modal  manusia,  kelaparan,  akses  terhadap  air,  akses  terhadap layanan kesehatan dianggap lebih tinggi oleh perempuan.
Perbedaan  gender  ini  biasanya  diabaikan  dalam  berbagai  penelitian seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan global (Duong et al., 2019). Memahami apakah  dan  bagaimana  persepsi  resiko  berbeda  berdasarkan  gender  akan memungkinkan penargetan teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan subkelompok  tertentu  (Cullen  et  al.,  2018 ).  Selain  masalah  sistem  pembagian kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta  perbedaan  alat  dan  fungsi reproduksi  dari  laki-laki  dan  perempuan  yang  secara  biologis  berbeda  yang melahirkan  perbedaan  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat (gender),  sistem  pengupahan  yang  merugikan  bagi  kaum  perempuan  sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh.

## KERANGKA TEORI
Gender  mempengaruhi  persepsi  resiko  di  komunitas  petani,  sebagian disebabkan  oleh  norma  sosio-kultural  mengenai  gender  serta  peran  dan tanggung  jawab  rumah  tangga  yang  spesifik  gender.  Penelitian  empiris menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih tanaman dan varietas, di mana perempuan mempertimbangkan ketahanan  pangan  dan  pengurangan  risiko,  sedangkan  laki-laki mempertimbangkan hasil yang tinggi (Rengalakshmi et al., 2018; Teklewold et al., 2020 ). Peran perempuan dalam menyiapkan makanan dapat mempengaruhi kekhawatiran  mereka  terhadap  resiko  ketersediaan  pangan  (Barrett  et  al., 2001; Smith et al., 2000 ).  Menyoroti beberapa alasan mengapa perempuan lebih rentan terhadap guncangan produksi dan pendapatan terkait iklim (Timu et al., 2021).  Hal  ini  mencakup  lebih  sedikit  pilihan  untuk  mengelola  resiko  karena berkurangnya  kepemilikan  dan  kendali  atas  aset  produktif  dan  terbatasnya
mobilitas  untuk  mengakses  layanan  pertanian  karena  waktu  yang  dihabiskan untuk tugas-tugas reproduksi.
Meskipun  perempuan  memainkan  peran  penting  dalam  pertanian  dan produksi pangan, mereka seringkali menghadapi lebih banyak tantangan dalam mengadopsi teknologi pertanian jika dibandingkan dengan laki-laki (Meinzen- Dick et al., 2011 ). Sudut pandang gender mengungkapkan beberapa perbedaan dalam persepsi resiko. Dengan menyoroti perbedaan-perbedaan ini dan menarik perhatian  pada  peran  gender  dan  norma  sosial  yang  mendasarinya. Berkontribusi pada perdebatan mengenai penguatan ketahanan petani kecil laki- laki  dan  perempuan.  Mengambil  perspektif  kehidupan  petani  kecil  yang mengoptimalkan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan (de Janvry et al., 1991; Harwood et al., 1999; Key et al., 2000; Murray-Prior, 1998; Vakis et al., 2004). Seringkali  terjadi  bersamaan  dengan  tidak  adanya  pilihan  manajemen institusional  (Hansen  et  al.,  2019).  Kasus  mengenai  ketidakterpisahan  antara keputusan konsumsi dan produksi, bahwa berbagai resiko pertanian tidak dapat dipisahkan,  mengingat  kegagalan  pasar  kredit  dan  asuransi.  Selain  resiko produksi, petani kecil laki-laki dan perempuan juga mengalami kecemasan yang sama terhadap resiko terkait kesehatan, norma sosial dan kendala sosial.
Resiko  pertanian  terkait  kesehatan  paling  tinggi  terjadi  ketika  pangan langka dan investasi input pertanian diperlukan. Hal ini penting karena masa kelaparan bertepatan dengan masa puncak buruh tani, yang bertepatan dengan masa ketika keluarga mempunyai lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Resiko pertanian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  ini  menggambarkan  pentingnya pendekatan manajemen resiko ganda dalam upaya adopsi teknologi pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pengaruh berbagai resiko yang  saling  berinteraksi  terhadap  tingkat  penghindaran  resiko  dan  apakah terdapat perbedaan gender. Hasil yang diperoleh akan memberikan informasi mengenai  perlunya  memperluas  cakupan  paket  asuransi  pertanian,  yang mencakup  berbagai  resiko,  tidak  hanya  resiko  produksi,  dan  apakah  paket tersebut  perlu  dibuat  khusus  untuk  laki-laki  dan  perempuan  di  berbagai wilayah, dengan mengatasi persepsi resiko dan permasalahan mata pencaharian mereka.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  berupa  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan yang  mempunyai  tujuan,  mencari  dasar  pondasi  pijakan  untuk  membangun
landasan  teori,  kerangka  berpikir,  dan  menentukan  hipotesis  penelitian. Kelebihan  studi  kepustakaan,  mempunyai  pendalaman  yang  lebih  luas  dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Studi kepustakaan dilakukan setelah ditentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum  peneliti  turun  ke  lapang  untuk  mengumpulkan  data.  Pengumpulan data berasal dari textbook , jurnal online nasional dan internasional, artikel ilmiah, literature  review  yang  berisikan  tentang  konsep  gender  dalam  pembangunan pertanian. Peneliti melakukan pencarian jurnal yang dipublikasikan di internet menggunakan seach engine ProQuest, PubMed, Research Gate, SagePub dan Schoolar . Baik  jurnal  ilmiah  nasional  maupun  internasional  sejumlah  20  artikel  dalam kurun waktu tahun 1991-2021.
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penyaringan  berdasarkan kriteria yang  ditentukan oleh penulis dari setiap jurnal yang  diambil. Analisa data  dimulai  dengan  menganalisa  jurnal  penelitian  yang  sesuai  dengan  tema, kemudian  dikumpulkan  dan  dibuat  ringkasan  jurnal  meliputi  nama  peneliti, tahun  terbit  jurnal,  rancangan  studi,  tujuan  penelitian,  dan  ringkasan  hasil temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut kemudian dimasukan dalam tabel diurutkan sesuai alfabel dan tahun terbit jurnal.

## TEMUAN PENELITIAN
Kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian kini menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalis kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian di dunia saat ini berdasarkan literatur masa lalu. Juga mengeksplorasi potensi mekanisme dampak kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kondisi tidak ada perbedaan antara perempuan  dan  laki-laki  dalam  berbagai  indikator  hak  sosial  dan  budaya ( Harvey  et  al.,  1990 ).  Kesetaraan  gender  merupakan  isu  lama  yang  banyak dibicarakan,  seiring  dengan  berkembangnya  peradaban  manusia  dan  tenaga produktif, status sosial perempuan telah mengalami berbagai perubahan. Dalam masyarakat  modern  dengan  pesatnya  kemajuan  tenaga  produktif,  kesetaraan gender telah menjadi salah satu tren signifikan dalam pertumbuhan peradaban sosial.  Karena  kemampuan  kerja  fisik  perempuan  lebih  lemah  dibandingkan laki-laki, di masa lalu ketika kerja fisik merupakan tenaga produktif utama, laki- laki mendominasi masyarakat.
Kesetaraan  gender  seharusnya  tidak  hanya  tercermin  dalam  sektor pertanian, namun juga tercermin dalam banyak aspek, seperti gerakan feminis masyarakat sipil, pemilihan wakil perempuan di parlemen ( Aboim, 2010; Walby, 2004 ). Satu fakta yang jelas adalah bahwa negara-negara UE telah memberikan
kontribusi  untuk  mendorong  kesetaraan  gender,  karena  kebijakan  kesetaraan gender mereka telah menjadi isu yang kuat dalam pembangunan UE selama 20 tahun.  Beberapa  dokumen  penting  berfokus  pada  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  dalam  pembangunan  dan  kerja  sama,  misalnya Rencana Aksi Gender (GAP II) tahun 2015 ( Allwood, 2020 ). Karena alasan sejarah dan  agama,  perempuan  kulit  hitam  memiliki  sedikit  peluang  untuk  maju  di tempat  kerja  dibandingkan  perempuan  kulit  putih.  Gaji  rata-rata  perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (Corbett & Hill, 2012).
Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembinaan kesetaraan gender dapat memberikan  manfaat  bagi  seluruh  anggota  masyarakat.  Penting  tidak  hanya untuk  memberikan  persamaan  hak  kepada  perempuan,  tetapi  juga  untuk menciptakan iklim sosial yang menguntungkan semua orang (Looze et al., 2018). Di  Tiongkok,  perempuan  menduduki  peran  tradisional,  termasuk  tanggung jawab  keluarga  dan  memberikan  dukungan  kepada  suami.  Misalnya, kepercayaan tradisional Tiongkok menekankan bahwa perempuan bertanggung jawab  mengatur  urusan  keluarga,  sedangkan  laki-laki  bertanggung  jawab menghidupi anggota keluarga dengan mendapatkan penghasilan melalui usaha mereka di sektor publik. Aspek psikososial dari sikap budaya ini juga dihadapi oleh perempuan Singapura ( Cong, 2008 ). Di India, pandangan tradisional serupa juga ada yang menyiratkan bahwa perempuan harus memainkan peran mereka dengan  baik  dalam  status  tradisional  dan  stereotip  gender  untuk  memenuhi harapan  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  perempuan  diperlakukan  secara berbeda di lingkungan keluarga dan tempat kerja ( Budhwar et al., 2005 ).
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, kesetaraan gender  di  kawasan  Asia-Pasifik  mengalami  tingkat  perkembangan  yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Dalam hal masalah kesehatan, perempuan di Asia Selatan dengan tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan wilayah lain di dunia kecuali Afrika ( Bui et al., 2018 ). Mengenai pembayaran di tempat kerja,  di  Bangladesh,  perempuan  memperoleh  penghasilan  50%  lebih  rendah dibandingkan  laki-laki,  dan  di  India  angka  tersebut  adalah  80%.  Kesenjangan upah  antara  perempuan  dan  laki-laki  di  Tiongkok  lebih  kecil  dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik ( Cong, 2008 ).
Dalam  dua  dekade  terakhir,  setelah  disetujuinya  Platform  Aksi  Beijing, kemajuan  nyata  telah  dicapai  dalam  penghapusan  diskriminasi  gender  dan perlindungan  hak-hak  perempuan  di  Asia-Pasifik  ( Cai  &  Dahiya,  2020 ). Kesimpulannya,  di  dunia  secara  umum  telah  mencapai  kemajuan  dalam mengatasi  ketidaksetaraan  gender.  Namun  kelemahan  dari  ketidaksetaraan gender masih berdampak pada berbagai komponen penting masyarakat, seperti
pendidikan, gaji, keluarga, dan lain-lain. Negara-negara di seluruh dunia perlu melakukan  upaya  terus-menerus  untuk  mencapai  tingkat  kesetaraan  gender yang  lebih  tinggi  dan  menjamin  hak-hak  perempuan,  yaitu:  kondusif  bagi perkembangan perekonomian dan peradaban umat manusia.

## PEMBAHASAN

## Konsep Gender Dalam Pengupahan dan Pembagian Kerja Pertanian
Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir  beberapa  anggapan  tentang  peran  sosial  dan  budaya  laki-laki  dan perempuan. Dapat dikatakan gender sebagai konsep sosial untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena diantara keduanya terdapat perbedaan biologis,  tetapi  dibedakan  menurut  kedudukan,  fungsi  dan  peranan  masing- masing  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  pembangunan  (Handayani  & Sugiarti, 2002). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan sosial, tentunya peran gender bisa berubah-ubah dalam waktu, kondisi,  dan  tempat  yang  berbeda  sehingga  sangat  mungkin  dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, misalnya kontribusi perempuan tani  dalam  pembangunan  pertanian  cukup  besar.  Mereka  bekerja  dalam beberapa aspek produksi, pasca panen, distribusi pangan dan konsumsi. Mereka tidak saja berperan pada kegiatan pertanian yang bertujuan dalam menambah penghasilan  keluarga,  namun  mereka  juga  ikut  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Sebagai negara agraris yang luas, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam  sektor  pertanian  luas  yang  berada  di  wilayah  pedesaan  mencapai  40 persen. Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkkan, bahwa peran perempuan  dalam  kegiatan  pertanian  sangat  substansial.  Berdasarkan studi Kabeer  (1999) dan  proyek Enabling  Gender  Equality  in  Agricultural  and Environmental  Innovation (Badstue  et  al.,  2014 ),  menganggap  perempuan  dan laki-laki  memiliki  kapasitas  yang  berbeda-beda  dalam  menuntut  dan mengadopsi  teknologi  baru  karena  adanya  perbedaan  kendala  dalam  hal teknologi  pertanian  serta  peluang  yang  tersedia  bagi  mereka.  Penelitian pertanian untuk pendekatan pembangunan sering mengabaikan norma-norma sosial,  sikap,  dan  distribusi  kekuasaan  dan  sumber  daya  yang  secara  berbeda membingkai  persepsi  perempuan  dan  laki-laki  dan  kapasitas  untuk memanfaatkan  peluang  (Badstue  et  al.,  2020).  Norma  gender,  mengacu  pada
ekspektasi  dan  peran  masyarakat  berdasarkan  gender,  kemampuan  dan kemauan  perempuan  untuk  mengekspresikan  hak  pilihan  mereka, mempengaruhi cara perempuan terlibat dan mengadopsi teknologi pertanian. Memperkenalkan  teknologi  baru  juga  dapat  melibatkan  negosiasi  ulang hubungan  kekuasaan  untuk  menjamin  manfaat  bagi  laki-laki  dan  perempuan (Farnworth  et  al.,  2020 ).  Oleh  karena  itu  dengan  mempertimbangkan  faktor- faktor seperti peran gender, kendali atas sumber daya produktif, suara dalam proses pengambilan keputusan pertanian, dan struktur normatif lokal seputar hubungan  gender  untuk  menilai  persepsi  resiko  petani  dan  pengaruhnya terhadap pilihan investasi pertanian. Selain itu, berbagai kelompok perempuan dan laki-laki dapat mengalami tantangan dalam mengadopsi jagung yang tahan kekeringan  karena  sifat-sifat  selain  gender,  seperti  etnis,  kelas  kekayaan,  dan tahap kehidupan (Carr & Thompson, 2014 ; Fisher & Carr, 2015 ). Namun, karena keterbatasan  terkait  proyek  dan  keterbatasan  lainnya,  kami  membandingkan trend antara kelompok agregat perempuan dan laki-laki untuk penelitian ini.
Kesemuanya  menyebut  adanya  pembagian  kerja  seksual  dimana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, penyiangan, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial  tenaga  buruh,  pada  komoditi  tanaman  pangan  ataupun  tanaman industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan malah dianggap sebagai pekerjaan perempuan,  seperti  halnya  menanam  bibit,  menabur  benih  dan  menyiangi. Dalam  proses  budi  daya,  nyaris  tak  ada  benih  jatuh  ke  bumi  tanpa  sentuhan tangan  perempuan.  Bahkan  dalam  pengairan  yang  selama  ini  dianggap pekerjaan  laki-laki,  perempuan  ternyata  ikut  menentukan  kapan  pengairan dilakukan,  banyaknya  kuantitas  air,  kedalaman  air,  frekuensi  pengairan, termasuk menjadi bagian kerja laki-laki. Tanpa keterlibatan perempuan, proses produksi  tak  akan  berlangsung,  termasuk  komoditi  ekspor  yang diperdagangkan secara internasional.
Pembagian kerja secara seksual di bidang pertanian merupakan sesuatu yang wajar, karena bersumber pada perbedaan struktur genetis dari laki-laki dan perempuan.  Perempuan  diidentikkan  dengan  pekerjaan  ringan  dan  tidak banyak menuntut kekuatan fisik atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sedangkan laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan yang kasar, membutuhkan kekuatan fisik dan otot. Sebenarnya ciri masyarakat modern telah diperkenalkan oleh Durkheim sebagai masyarakat di mana terjadi pembagian kerja  yang  berinteraksi  dalam  solidaritas  organis  dan  menjadi  dasar  bagi munculnya konsep masyarakat maju dengan ciri adanya diferensiasi struktural dan  spesialisasi  fungsional.  Dalam  perkembangannya,  pembagian  kerja  tidak
hanya  berhenti  pada  pembagian  jenis-jenis  pekerjaan  tetapi  juga  pembagian kerja secara seksual, di mana menjadi pembagian kerja berdasar perbedaan laki- laki  dan  perempuan.  Pembagian  kerja  menurut  gender  disesuaikan  dengan keadaan dan kondisi fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti tingkah laku, kemampuan, keahlian dan kualitas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan karakteristik maskulinitas atau feminitas. Pembagian  kerja  berdasar  gender  menghubungkan  norma-norma  dan  proses sosial-budaya masyarakat yang membentuk sifat feminin dan maskulin untuk lak-laki dan perempuan. Dimana pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari gender, atau kemampuan dari fungsi masing-masing.
Gagasan  yang  dikembangkan  oleh  Barbara  Rogers  mengemukakan bahwa  pada  akhirnya  pembagian  kerja  bersifat  deterministik  di  mana perempuan semakin dibawa pada peran domestiknya dalam rumah tangga dan semakin terpisah dari peran publik (Nugroho, 2008). Kenyataan ini mengarah pada isu posisi tawar menawar antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki lebih  diuntungkan  mengingat  penghasilan  dari  mereka  bekerja,  perempuan kurang  diuntungkan  karena  mereka  tidak  mendapat  penghasilan  dari pekerjaannya. Ketidaksejajaran ini diperparah oleh sistem politik dan sosial yang menjadikan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Ketidaksejajaran ini berlanjut dari generasi ke generasi dan menciptakan nilai baru bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dan tidak sejajar.
Adanya  anggapan  tersebut  bahwa  perempuan  hanya  dapat  melakukan pekerjaan ringan dan bersifat kerumah-tanggaan menyebabkan perempuan sulit mengembangkan dirinya di sektor publik. Di sektor publik perempuan belum terlalu mendapat tempat, hal ini terbukti dengan masih sedikitnya perempuan yang  bekerja  pada  sektor  publik  atau  sektor  informal.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh Goldin dan Reskin yang dikutip oleh Hannah Riley Bowles & Kathleen  L.  McGinn  dalam Gender  in  Job  Negotiations:  A Two-Level  Game : “Tr aditional gender ideologies influence the distribution of paid labor between men and women  within  organizations  and  that  the  sex  segregation of  women  in  lower  paying occupations  constrains  their  bargaining  power in  negotiations  over  household  labor” (Bowles,  2008).  Ideologi  gender  tradisional  mempengaruhi  pembayaran  upah antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perbedaan  gender  menyebabkan  perempuan semakin  tersisih.  Perbedaan  gender  juga  menyebabkan  pembedaan  atau diskriminasi  upah  bagi  perempuan,  dimana  perempuan  mendapat  gaji  atau upah lebih kecil dibanding lak-laki.
Masalah patriaki  menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sistem  patriarki  yang  berlaku  dimasyarakat
dimana  kekuasaan  kaum  lelaki  yang  mendominasi,  mensubordinasi  dan deskriminasi  kaum  perempuan  atas  badannya,  seksualitasnya,  pekerjaannya, perannya  dan  statusnya  baik  dalam  keluarga  maupun  masyarakat  sangat memojokkan  keberadaan  perempuan.  Hal  ini  juga  berlaku  pula  di  pertanian, dimana  perempuan  diberi  jatah  pekerjaan  yang  bersifat  “feminim”  yang membutuhkan  ketelitian,  kesabaran  dan  tidak  terlalu  berat.  Anggapan  bahwa perempuan  itu  lemah  sebenarnya  sangat  merugikan,  karena  dengan  jatah pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang  diterima  pekerja  perempuan.  Adanya  pelabelan ini  masih  sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk didalamnya adanya sistem pembagian  kerja.  Adanya  diskriminasi  kaum  perempuan  dalam  pekerjaan mengakibatkan  adanya  perbedaan  upah  dari  pertanian,  dan  tergambar  dari bagan di bawah ini:
Dari  pembagian  kerja  tersebut  menimbulkan  perbedaan  upah  antara buruh laki-laki dan perempuan. Dimana buruh laki-laki mendapat upah lebih besar  daripada  perempuan.  Senada  dengan  hasil  penelitian  Syamsiar  (2020), sistem pengupahan buruh tani di Desa Jerowaru sangat berbeda-beda, misalnya dalam  menanan  atau  memupuk  padi,  tembakau  atau  tanamana  lainnya  akan berbeda upah. Dengan adanya perbedaan upah buruh tersebut masih relative sangat rendah walaupun mereka masih mempunyai skiil yang rendah tapi tidak semua orang mempunyai keahlian seperti itu. Mencari buruh tani sebenarnya sangat sulit tergantung dari pekerjaan mereka ketika sedang free, karena rata- rata  yang  menjadi  buruh  tani  adalah  orang  dengan  pekerjaan  serabutan. Sehingga dari latar belakang tersebut diatas terdapat permasalahan dalam sistem pemberian upah buruh tani antara laki-laki  dengan perempuan, dimana akan menyangkut problematika kesetaraan gender tentang hak dan kewajiban sebagai sebuah konstruksi sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
Faktor Ekonomi
Faktor Patriarki Faktor Sosial Pembagian Kerja Secara seksual
Hal  ini  disebabkan  bahwa  pekerjaan  laki-laki  dianggap  lebih  berat  dan lebih  banyak  menggunakan  otot  dibandingkan  perempuan.  Keadaan  tersebut dapat  menunjukkan  relasi  antara  buruh  laki-laki  dan  buruh  perempuan  yang cenderung  terdapat  bias  gender.  Pembedaan  upah  yang  terjadi  seringkali memanipulasi  ideologi  gender  sebagai  suatu  pembenaran.  Ideologi  gender adalah  segala  aturan,  nilai,  pelabelan  yang  mengatur  hubungan  antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik, maka sah-sah saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai kerjaan sampingan untuk membantu keuangan rumah tangga.
Pada masyarakat tradisional, pembagian peran atau kerja telah terbukti mampu menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dengan demikian, pembagian peran laki-laki dan perempuan mutlak diperlukan demi mencapai keharmonisan  keluarga  dan  masyarakat.  Segregasi  sosial  yang  menjadikan dominasi  pekerjaan  pada  sektor  publik  oleh  kaum  laki-laki  khususnya  untuk pekerjaan berat atau kerja kasar, kaum laki-laki diharuskan secara sosial bekerja keras  untuk  mencari  dan  mencukupi  nafkah  keluarganya,  terdiri  atas perempuan  dan  anak-anak.  Hubungan  patriarki  yang  membagi  peran perempuan  di  sektor  domestik  dan  laki-laki  di  sektor  publik,  secara  turun temurun telah diyakini kebenarannya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan budaya tersebut melalui pembiasaan budaya dan adat istiadat sejak anak  baru  dilahirkan.  Kemudian  secara  estafet  generasi  muda  menerimanya tanpa kritik dan keraguan. Pada akhirnya gender secara sosial menjadi budaya dominan yang diterima oleh antar generasi sebagai suatu kebenaran.

## Peran  Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian
Pembangunan  juga  tidak  lain  dari  perluasan  proyek  menciptakan kekayaan,  menurut  teori  ekonomi  modern  patriarki  Barat  yang  memeras  dan menyingkirkan perempuan (Barat dan non-Barat), memeras dan merusak alam, memeras dan merusak kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh berarti menghancurkan perempuan, kebudayaan dan alam (Shiva, 1997 dalam Mulyawan, 2002). Konsep pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia kini adalah konsep barat, pada intinya akan mengubah alam kehidupan tradisional menjadi  modern  yang  diwujudkan  dalam  struktur  ekonomi  industri  untuk menggantikan  struktur  ekonomi  pertanian.  Di  dalam  masyarakat  seringkali perempuan menjadi warga kelas dua ( konco wingking ), dan menjadi obyek dari berbagai upaya perubahan yang disusun dalam kerangka berfikir yang mengacu pada asumsi yang sangat bias laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor
yang  menjelaskan  mengapa  perempuan  tertinggal  atau  ditinggalkan  dalam proses pembangunan pertanian.
Pada  umumnya  di  dalam  program-program  pembangunan  di  tingkat Provinsi,  Kabupaten  maupun  Desa,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Hampir semua program  kebijaksanaan  bersifat top  down ,  sehingga  masyarakat  hanya  tinggal sebagai pelaksana program tersebut. Norma-norma tradisional seringkali masih tetap  dijadikan  acuan  dalam  menyusun  program  kebijaksanaan  dan  terjadi penyeragaman  kebijakan  untuk  pembangunan  di  pedesaan.  Di  tingkat  desa akses  laki-laki  terhadap  program  pembangunan  lebih  besar  daripada perempuan.
Dari  pembahasan  konsep  perempuan  terletak  pada  konsep  kodrat perempuan  yang  tersosialisasi  dalam  masyarakat  sekarang  ini  sesungguhnya mengandung  suatu  pengertian  penguatan  mitos  tentang  perempuan.  Harus diakui  bahwa  konsep  kodrat  membatasi  pencarian  solusi  atas  permasalahan perempuan. Oleh sebab itu, ada gagasan untuk meninggalkan konsep kodrat dan digantikan  dengan  konsep  martabat  perempuan  untuk  memecahkan  masalah yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa perempuan terlibat dalam pembangunan. Berkenaan dengan hal ini persoalan yang tersisa adalah bagaimanakah dampak pembangunan di negeri ini terhadap perempuan (Noerhadi, 1989).
Di Afrika, dimana perempuan menanam sebagian besar tanaman pangan, praktik yang konsisten mengenai pentargetan laki-laki dan akses terhadap tanah dan input pertanian,  tidak  mengikutsertakan  perempuan,  berpengaruh  besar atas jumlah bahan pangan yang ditanam. Keyakinan tentang peran perempuan juga mempengaruhi proses land reform di berbagai belahan dunia. Asumsi bahwa laki-laki  adalah  petani  menimbulkan  akibat  dalam  pengakuan  hak-hak  tanah formal kepada laki-laki, sekali pun secara tradisional perempuan menggunakan tanah  tersebut  untuk  menanam  bahan  pangan  baginya  keluarganya  (Moose, 1996).
Peran  perempuan  sekarang  ini  sudah  terlihat  nyata  dalam  berbagai bidang, mereka telah banyak yang berpendidikan tinggi, mereka tak canggung dalam  berjuang  di  masyarakat  menurut  bakat  dan  kemampuannya  masing- masing.   Misalnya,  banyak  Insinyur  pertanian  sebagaian  besar  adalah perempuan,  jadi  sangatlah  besar  peran  perempuan  di  bidang  pembangunan pertanian di berbagai daerah. Dengan memposisikan dirinya sebagai pembuat lapangan  kerja  di  bidang  pertanian,  sebagai  motivator,  dinamisator  dibidang pertanian baik yang bergerak di swasta maupun di pemerintahan.
Sebagai salah satu peran perempuan dalam membangun pembangunan pertanian  yaitu  dengan  ikut  berperan  dalam  menciptakan  program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi  pangan  dan  gizi  yaitu  sebuah  program  yang  berupaya mengintensifikasi  pekarangan  sebagai  salah  satu  gerakan  ketahanan  pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Perempuan tani  harus  pandai  mengatur,  mengelola  penghasilan  yang  relatif  rendah  agar mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak perempuan tani yang bergerak dalam sektor  perdagangan  hasil  pertanian,  baik  tanaman  pangan,  hortikultura, perternakan dan perikanan.
Sementara itu, perempuan tani di pedesaan juga mengurus anak-anak dan mungkin orang tua yang tinggal bersamanya. Bagi yang tidak memiliki lahan garapan, ia mencari nafkah sebagai buruh tani. Pada kenyataannya, perempuan buruh  tani  menerima  upah  lebih  rendah  dibanding  laki-laki.  Situasi  tersebut terasa berat bagi perempuan petani yang sekaligus merangkap kepala keluarga yang  harus  menanggung  anak-anak.  Guna  meminimilasi  semakin  banyaknya tenaga kerja muda yang hijrah ke sektor lain (non pertanian), perempuan tani yang  berkiblat  pada  pertumbuhan  ekonomi  berbasis  pertanian  memerlukan dukungan  berbagai  pihak.  Hal  ini  penting  untuk  memberi  keyakinan  pada generasi muda, kader-kader pelaku bisnis pertanian bahwa sektor ini mampu memberikan jaminan hidup layak.

## Pendekatan Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah
Pendekatan pertanian berwawasan gender yang dinyatakan sebagai kunci wawasan gender, meliputi peran gender, kelompok yang tidak beruntung dan partisipasi. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan dan laki- laki  secara  sosial  dibedakan  sehingga  disebut  peran  gender.  Peran  gender tersebut  bersifat  dinamis  yang  dapat  berbeda  karena  waktu,  tempat,  etnis, maupun  strata  sosial  masyarakat.  Peran  gender  berkaitan  erat  dengan pembagian  kerja.  Selain  itu  diperlukan  adanya  penyadaran  bahwa pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas bagi pria dan perempuan. Oleh karena itu penelitian aspek sosial ekonomi tidak bisa hanya  mengacu  pada  aspek  pria,  karena  secara  alami  perempuan  berbeda dengan pria tetapi sebagai sumberdaya manusia mereka semestinya mendapat perlakuan yang sama.
Pemahaman gender sangat penting untuk disosialisasikan. Masih kurang disadari  bahwa  potensi  perempuan  cukup  besar,  lebih-lebih  bila  dikaitkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar daripada pria. Di dalam masyarakat, meskipun peran perempuan dan pria sangat penting, namun dalam
berbagai  kategori  sosial  dan  ekonomi,  perempuan  kurang  beruntung dibandingkan  pria.  Pengalaman  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  yang tidak adil, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan  yang  masih  rendah.  Bahkan  kadangkala  peran  mereka  di  rumah tangga untuk mempertahankan ketahanan pangan dan mata pencaharian juga tidak dianggap penting.
Oleh karena itu dalam pertanian yang berwawasan gender, peranan dan prioritas perempuan dan pria tidak dilihat secara terpisah tetapi secara bersama- sama.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  proses  pembangunan  itu  sendiri  yang menginginkan  perubahan  kehidupan  menuju  kepada  kehidupan  yang  lebih baik, khususnya pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok tersebut adalah kelompok yang mengalami kekurangan sumberdaya yang dapat dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  seperti  pangan,  air; pelayanan  kesehatan,  perumahan,  serta  faktor  sosial-ekonomi  yang  dapat mempengaruhi  perlakuan-perlakuan  diskriminasi  yang  mengakibatkan kemiskinan.  Padahal,  pengahapusan  kemiskinan  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Banyak isu gender yang  ditemukan di bidang  pertanian, karena terkait erat  dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Isu  kesetaran  gender  ini lebih  khusus  lagi  terefleksi  dalam  dalam  hal  akses  terhadap  peluang  dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kebijakan Pemerintah  melalui  nota  kesepahaman,  baik  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) maupun Kementerian Pertanian (Kementan), bertujuan untuk mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di Bidang Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memastikan  bahwa  hak  tradisional  kaum  perempuan,  termasuk  hak anak,  tidak  dihilangkan  dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya  alam pertanian beserta hasil-hasilnya.
2. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki- laki  terhadap  informasi  permodalan  dan  pemanfaatan  sarana  dan prasarana pertanian.
3. Mengupayakan  langkah-langkah  untuk  menghindari  konflik  potensial diantara  pemanfaat  lahan  dan  pengairan  pertanian  dan  memastikan adanya  kerja  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  pelaksanaan prioritas program pertanian.
4. Mengupayakan peningkatan ketrampilan perempuan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.
5. Melatih  mitra  kerja  dibidang  pertanian  (baik  mitra  untuk  kepentingan profit  maupun  non  profit)  sehingga  peka  terhadap  pola  diversifikasi usaha  pertanian  oleh  kaum  perempuan  dan  laki-laki,  serta  dapat mengetahui persoalan serta kebutuhan kaum perempuan.
6. Membantu kaum perempuan maupun laki-laki memahami pola tanam, sistem irigasi dan produksi pertanian.
Untuk  upaya-upaya  tersebut  diperlukan  adanya  analisis  dengan perspektif  gender  pada  saat  menyusun  kebijakan  atau  program  dibidang pertanian  dari  tahapan  perencanaannya,  penganggarannya,  pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan porsi dan  kapasitas  perempuan  yang  selama  ini  mungkin  belum  mendapatkan kesempatan  yang  sama  di  bidang  pertanian.  Kesepakatan  bersama ini   merupakan  langkah  awal  untuk  mengembangkan  mekanisme  dan  sistem perencanaan  dan  penganggaran  yang  baru  dengan  memakai  lensa  gender  di Kementerian Pertanian.

## SIMPULAN
Dari  pemaparan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa, pembangunan  dalam  bidang  pertanian,  peran  perempuan  cenderung  kurang berarti  dan  terjadi  ketidaksetaraan  gender.  Hal  ini  menyebabkan  peran perempuan kurang maksimal dan terlihat dalam pembangunan pertanian. Peran perempuan  cenderung  hanya  dalam  pekerjaan  yang  sederhana,  sedangkan peran pria dalam pertanian lebih menonjol khususnya untuk proses produksi. Ketidaksetaraan  gender  tersebut  masih  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial- budaya dan masih manganggap peran perempuan sebagai nomor dua setelah pria.
Masalah patriaki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sistem  patriarki  yang  berlaku  dimasyarakat dimana  kekuasaan  kaum  lelaki  yang  mendominasi,  mensubordinasi  dan deskriminasi  kaum  perempuan  atas  badannya,  seksualitasnya,  pekerjaannya, perannya  dan  statusnya  baik  dalam  keluarga  maupun  masyarakat  sangat memojokkan  keberadaan  perempuan.  Hal  ini  juga  berlaku  pula  dipertanian, dimana  pere mpuan  diberi  jatah  pekerjaan  yang  bersifat  “feminim”  yang membutuhkan  ketelitian,  kesabaran  dan  tidak  terlalu  berat.  Anggapan  bahwa perempuan  itu  lemah  sebenarnya  sangat  merugikan,  karena  dengan  jatah
pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Disampaikan ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan artikel, baik dalam bentuk support, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Penghargaan  setinggi-tingginya  diberikan  kepada  editor  yang  telah  menelaah dan mereview Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Sebagai  penulis  tunggal  mempunyai  peran  utama  dan  mutlak  dalam proses  pembuatan  atau  pelaksanaan  kegiatan  yang  menghasilkan  keluaran artikel ilmiah.

## REFERENSI
Aboim, S. (2010). Gender cultures and the division of labour in contemporary Europe: A cross-national perspective. The Sociological Review, 58(2), 171 – 196. https://doi.org/ 10.1111/j.1467-954X.2010.01899.x
Allwood, G. (2020). Gender equality in European Union development policy in times  of  crisis.  Political  Studies  Review,  18(3),  329 – 345. https://doi.org/10.1177/1478929919863224
Barrett,  C.,  Smith,  K.,  Box,  P.,  2001.  Not  necessarily  in  the  same  boat: heterogeneous  risk  assessment  among  east  African  pastoralists.  J.  Dev. Stud. 37, 1 – 30. https://doi.org/ 10.1080/00220380412331322101.
Badstue, L.B., Kantor, P., Prain, G., Ashby, J., 2014. Innovation and Development Through  Transformation  of  Gender  Norms  in  Agriculture  and  Natural Resource Management: A concept note for GENNOVATE.
Badstue,  L.,  Elias,  M.,  Kommerell,  V.,  Petesch,  P.,  Prain,  G.,  Pyburn,  R., Umantseva,  A.,  2020.  Making  room  for  manoeuvre:  addressing  gender norms to strengthen the enabling environment for agricultural innovation. Dev. Pract. 30, 541 – 547. https:// doi.org/10.1080/09614524.2020.1757624. Bowles, Hannah Riley & Kathleen L. McGinn, 2008, Gender in Job Negotiations: A Two-Level  Game ,  Harvard  School  of  Business  International  Journal,
RWP08-027, NOM Working Paper No.08-095.
Budiman, Arief, 1985, Pembagian Kerja Secara Seksual , Jakarta: Gramedia.
Budhwar, P. S., Saini, D. S., & Bhatnagar, J. (2005). Women in management in the new  economic  environment:  The  case  of  India.  Asia  Pacific  Business Review, 11(2), 179 – 193. https://doi.org/10.1080/1360238042000291199
Bui, T. M. H., Vo, X. V., & Bui, D. T. (2018). Gender inequality and FDI: Empirical evidence  from  developing  Asia – Pacific  countries.  Eurasian  Economic Review, 8, 393 – 416. https://doi.org/10.1007/s40822-018-0097-1
Cai, C., & Dahiya, B. (2020). Gender equality in asia-pacific: Reflections on the Beijingþ  25  review.  Space  and  Culture,  India,  8(3),  7 – 17. https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1000
Carr,  E.R.,  Thompson,  M.C.,  2014.  Gender  and  climate  change  adaptation  in agrarian settings: current thinking, new directions, and research Frontiers. Geogr. Compass 8, 182 – 197. https://doi.org/10.1111/gec3.12121 .
Cong, L. (2008). Does the current position of women in the labour market in Asia Pacific
countries signal an end to gender inequality? International Journal of Business and Management, 3(6), 118 – 122.
Corbett, C., & Hill, C. (2012). Graduating to a pay gap: The earnings of women and men one year after college graduation. Washington, DC: American Association  of  University  Women.  1111  Sixteenth  Street  NW,  Article 20036.
Cullen,  A.C.,  Anderson,  C.L.,  Biscaye,  P.,  Reynolds,  T.W.,  2018.  Variability  in cross-domain  risk  perception  among  smallholder  farmers  in  Mali  by gender and other demographic and attitudinal characteristics. Risk Anal. 38, 1361 – 1377. https://doi. org/10.1111/risa.12976. de Janvry, A., Fafchamps, M., Sadoulet, E., 1991. Peasant household behaviour with missing markets some paradoxes explained. Econ. J. 101, 1400 – 1417.
Dilli, S., Carmichael, S. G., & Rijpma, A. (2019). Introducing the historical gender equality index. Feminist Economics, 25(1), 31 – 57. https://doi.org/10.1080/13545701.2018.1442582
Duong, T.T., Brewer, T., Luck, J., Zander, K., 2019. A global review of Farmers’ perceptions  of  agricultural  risks  and  risk  management  strategies. Agriculture 9, 10. https://doi.org/10.3390/agriculture9010010 . Farnworth,  C.R.,  Badstue,  L.,  Williams,  G.J.,  Tegbaru,  A.,  Gaya,  H.I.M.,  2020.
Unequal  partners:  associations  between  power,  agency  and  benefits among women and men maize farmers in Nigeria. Gend. Technol. Dev. 24, 271 – 296. https://doi.org/ 10.1080/09718524.2020.1794607.
Fisher, M., Carr, E.R., 2015. The influence of gendered roles and responsibilities on  the  adoption  of  technologies  that  mitigate  drought  risk:  the  case  of
drought-tolerant maize seed in eastern Uganda. Glob. Environ. Chang. 35, 82 – 92. https://doi.org/ 10.1016/j.gloenvcha.2015.08.009.
Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. Konsep dan Penelitian Gender . Universitas Muhammadiyah Malang: Jawa Timur.
Hansen, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C., Lamanna, C., van Etten, J., Rose, A., Campbell, B., 2019. Climate risk management and rural poverty reduction. Agr. Syst. 172, 28 – 46.
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.01.019 . Harvey, E. B., Blakely, J. H., & Tepperman, L. (1990). Toward an index of gender equality. Social Indicators Research, 22, 299 – 317.
https://doi.org/10.1007/BF00301104.
Harwood, J., Richard, H., Coble, K., Perry, J., Somwaru, A., 1999. Managing Risk in  Farming:  Concepts,  Research,  and  Analysis.  (No.  774),  Agricultural Economic Report, Agricultural Economic Report. Washington, DC.
Kabeer,  N.,  1999.  Resources,  agency,  achievements:  reflections  on  the measurement  of  women’s  empowerment.  Dev.  Change  30,  435– 464. https://doi.org/10.1111/1467- 7660.00125.
Key,  N.,  Sadoulet,  E., De  Janvry,  A.,  2000.  Transactions  costs  and  agricultural household  supply  response.  Am.  J.  Agric.  Econ.  82,  245 – 259. https://doi.org/10.1111/0002- 9092.00022.
Looze, M. D., Huijts, T., Stevens, G. W., Torsheim, T., & Vollebergh, W. A. (2018).
The  happiest  kids  on  earth.  Gender  equality  and  adolescent  life satisfaction  in  Europe  and  North  America.  Journal  of  Youth  and Adolescence, 47, 1073 – 1085. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0756-7
Meinzen-Dick, R., Johnson, N., Quisumbing, A., Njuki, J., Behrman, J., Rubin, D., Peterman,  A.,  Waithanji,  E.,  2011.  Gender,  Assets.  In:  And  Agricultural Development  Programs  (No.  99),  CAPRi  Working  Paepers,  CAPRi Working Papers. Washington, DC. https://doi.org/10.2499/CAPRiWP99 .
Mosse,  Juia  Cleves.  1996. Gender  dan  Pembangunan .  Editor:  Hartian  Silawati,
Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Half the World, Half a Chance An Introduction to Gender and Development .
Muliawan,  Andri.  2002. Analisis  Gender  Dalam  Program-program  Pembangunan Bidang Pertanian . Diajukan sebagai skripsi pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, IPB.
Murray-Prior, R., 1998. Modelling farmer behaviour: a personal construct theory interpretation  of  hierarchical  decision  models.  Agr.  Syst.  57,  541 – 556. https://doi. org/10.1016/S0308-521X(98)00008-0. Noerhadi, T.H 1989. “Bagaimana Mengatasi Kodrat” , Vol. VI, No. 2 , Pesantren. Nugroho, Rian, 2008, Gender dan Administrasi Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Quinn, C.H., Huby, M., Kiwasila, H., Lovett, J.C., 2003. Local perceptions of risk to  livelihood  in  semi-arid  Tanzania.  J.  Environ.  Manage.  68,  111 – 119. https://doi.org/ 10.1016/S0301-4797(03)00013-6.
Rengalakshmi, R., Manjula, M., Deveraj, M., 2018. Making climate information gender sensitive: lessons from Tamil Nadu. Econ. Pol. Wkly 53, 87 – 95.
Smith, K., Barrett, C.B., Box, P.W., 2000. Participatory risk mapping for targeting research and assistance: with an example from east African pastoralists. World Dev. 28, 1945 – 1959. https://doi.org/10.1016/S0305-
750X(00)00053-X .
Syamsiar, Huldiya., 2020. Kesenjangan upah buruh tani perempuan dengan laki- laki (problematika gender). Jurnal Masyarakat Maritim, 04 (2).
Teklewold,  H.,  Adam,  R.I.,  Marenya,  P.,  2020.  What  explains  the  gender differences  in  the  adoption  of  multiple  maize  varieties?  Empirical evidence  from  Uganda  and  Tanzania.  World  Dev.  Perspect.  18,  100206 https://doi.org/10.1016/j. wdp.2020.100206 .
Timu, A.G., Kramer, B., 2021. Gender-inclusive, 􀀀 responsive and-transformative agricultural insurance: A literature review (No. 417). In: CCAFS working paper. Wageningen, the Netherlands.
Vakis, R., Sadoulet, E., de Janvry, A., Cafiero, C., 2004. Testing for Separability in Household  Models  with  Heterogeneous  Behavior:  A  Mixture  Model Approach (No. 990), CUDARE Working Papers. Berkeley.
Walby, S. (2004). The European Union and gender equality: Emergent varieties of gender regime. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 11(1), 4 – 29. https://doi.org/10.1093/sp/jxh024