## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENGGUNAAN  INFORMASI  DEBITOR  DARI  SISTEM LAYANAN  INFORMASI  KEUANGAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN
(SLIK OJK)

## SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PKPU
Jimmy Simanjuntak 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Indonesia. E-mail: jimmys.juntak@gmail.com
Abstract: Suspension  of  debt  payment  (PKPU)  is  an  Indonesian  Bankruptcy  Law  instrument  to  resolve disputes  over  receivables  through  reconciliation  between  debtors  and  creditors,  so  that  debtors  can continue their business. Parties that can submit a PKPU application are creditors and debtors themselves. If the creditor submits an application for PKPU against the debtor, then the creditor is obliged to simply prove the fulfillment of Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law, where the debtor has more than one creditor  and  there  is  a  debt  that  is  due  and  collectible.  This  study  aims  to  analyze  the  use  of  debtor information from SLIK OJK which is used as valid evidence, to fulfill the requirements of Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law in  the PKPU application submitted by creditors. In the event that the creditor is a business entity in the banking sector, in the case of a commercial bank, it has the right to access debtor information from the OJK SLIK as stipulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 14 paragraph (2) POJK 18/POJK.03/2017, the creditor can submit debtor information from SLIK OJK as evidence to prove the existence of other creditors who have receivables from the same debtor. The validity of  using  debtor  information  from  SLIK  OJK  as  evidence  is  confirmed  by  Decision  No.  92/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. however, the use of data from the OJK SLIK in submitting PKPU applications must be carried out with caution and limited to the existence of debtors' debts contained in the OJK SLIK data.
Keywords: suspension of debt payment; petition of suspension of debt payment, simple verification.
How  to  Site:  Jimmy  Simanjuntak  (2023).  Penggunaan  Informasi  Debitor  Dari  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 83-94. DOI.

## Introduction
Hukum  Kepailitan  Indonesia  merupakan hukum  yang  lahir  sebagai upaya  pemerintah untuk  melindungi  kepentingan  kreditor  dan  debitor  dalam  sengketa  utang  piutang. Hukum kepailitan dibentuk dengan tujuan untuk merespon masalah pembayaran utang secara kolektif dan untuk menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi tujuan utama hukum  kepailitan  adalah  untuk  memulihkan  keadaan  finansial  debitor. 1 Hukum
1 Elyta Ras Ginting (2018), Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
Kepailitan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1983 adalah Fasilissement Verordening yang kemudian diubah menjadi  UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Kemudian, dilakukan  perubahan  terakhir  menjadi UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang berlaku hingga saat ini.
UU  KPKPU  mengatur  2  (dua)  cara penyelesaian  sengketa utang  piutang  yaitu dengan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU atau suspension of payment adalah suatu instrumen yang disediakan oleh undang-undang, dimana pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk menyepakati mekanisme pembayaran utang  melalui  skema  restrukturisasi  berdasarkan  proposal  perdamaian  yang  diajukan oleh debitor dan disetujui oleh kreditor serta akan disahkan melalui putusan Pengadilan Niaga. 2 PKPU  bertujuan  untuk  mencapai  perdamaian  antara  debitor  dengan  para kreditornya sehingga debitor dapat terus melanjutkan usahanya.
Menurut  Pasal  222  UU  KPKPU,  diatur  bahwa  permohonan  PKPU  dapat  diajukan  oleh debitor sendiri atau oleh kreditornya. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, debitor dapat  mengajukan  permohonan  PKPU  apabila  debitor  mempunyai  lebih  dari  satu kreditor.  Selain  debitor,  UU  KPKPU  membuka  kemungkinan  bagi  kreditor  untuk mengajukan  permohonan  PKPU.  Hal  ini  tercantum  secara  tegas  di  dalam  ketentuan Pasal  222  ayat  (3)  UU  KPKPU,  yang pada  pokoknya  menyatakan bahwa  kreditor  yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
UU  KPKPU  tidak  mengatur  secara  spesifik  kewajiban  Pemohon  PKPU  untuk membuktikan apakah debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor serta siapa saja kreditor  lainnya.  Namun,  dalam  Pasal  299  UU  KPKPU diatur  terkait  hukum  acara dan pembuktian,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  apabila  UU  KPKPU  tidak menentukan lain maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata . Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, serta Pasal  1865  BW,  beban  pembuktian  terdapat  pada  pihak  yang  mendalilkan  sehingga dalam  hal  ini  pihak  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  PKPU  haruslah  dapat membuktikan bahwa debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor.
Sehubungan  dengan  perkembangan  perekonomian  secara  global  pada  saat  ini,  UU KPKPU  mengatur  mengenai  mekanisme  penyelesaian  perkara  kepailitan  dan  PKPU dengan  proses  acara  pemeriksaan  yang  digunakan  lebih  cepat  karena  adanya pembatasan waktu proses pemeriksaan PKPU serta sistem pembuktian yang digunakan
2 Munir Fuady, (2014), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 175.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
adalah  pembuktian  secara  sederhana.  Meskipun  tidak  diatur  secara  spesifik  terkait pembuktian  dalam  PKPU,  akan  tetapi  guna  prinsip  pengadilan  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  maka  pembutkian  sederhana  yang  digunakan  dalam  proses  Kepailitan berlaku juga di dalam PKPU. Asas pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan PKPU terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan PKPU dapat terpenuhi.
Dalam perkembangannya, kreditor yang mengajukan permohonan PKPU menggunakan berbagai alat bukti untuk membuktikan adanya lebih dari satu kreditor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada debitor. Salah satunya adalah penggunaan  Informasi  Debitor dari Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (SLIK  OJK).  Kreditor  yang  adalah  suatu  entitas  yang  memiliki  hak  untuk mengakses  Informasi  Debitor dari SLIK  OJK  (Pelapor),  termasuk  namun  tidak  terbatas pada Bank Umum, dapat mengajukan Informasi Debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti adanya  kreditor  lain  dari  debitor  dimaksud.  Akan  tetapi,    masih  terdapat  kontroversi terkait penggunaan Informasi Debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kreditor lain.
Penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai  keabsahan  penggunaan  Informasi  Debitor dari SLIK OJK untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor yang memiliki hak untuk mengakses Informasi Debitor dari SLIK OJK (Pelapor).

## Discussion
Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  akan  menganalisis  keabsahan  penggunaan Informasi  Debitor  yang  bersumber  dari  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan  Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) ) sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam  permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh  kreditor  yang  adalah  badan  usaha  di bidang perbankan dan memiliki hak untuk mengakses Informasi Debitor dari SLIK OJK (Pelapor).
Penelitian mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)  )  sebagai  alat  bukti  pernah  dilakukan  oleh  Wayan  Karya  mengenai  bagaimana Pelaksanaan  Pembuktian  Secara  Sumir  Terkait  Dengan Bukti  Elektronik dalam  Hukum Dalam Hukum Acara Kepailitan saat ini dan bagaimana rekonstruksi pembuktian secara sumir  untuk  mewujudkan    kepastian    hukum,  dimana  hasilnya  adalah  Ketentuan Pelaksanaan    Pembuktian    Secara    Sumir    Terkait    Dengan    Bukti    Elektronik  dalam Hukum  Acara  Kepailitan  saat  ini  belum  sesuai  dengan  asas  dalam Pengadilan Niaga Asas yang terdapat dalam penjelasan umum alinea keenam UU Nomor 37 Tahun 2004
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
tentang UU Kepailitan dan PKPU, yakni asas, “adil, cepat, terbuka, dan efektif, mengenai adanya  kreditor  lain  melalui  proses  bukti  BI  Checking  harus  menjadi  Yurisprudensi, karena  BI  Checking  merupakan  produk/output  yang  dihasilkan  oleh  Sistem  Informasi Debitur (SID)  dan  merupakan  informasi  perbankan  yang  sah  dan  resmi  serta  dikelola oleh  Bank Indonesia  secara  elektronik,  maka  laporan  tersebut  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE) maka  informasi  elektronik  atau dokumen  elektronik  dan/atau  sil  cetaknya  adalah merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah. 3

## Proses Pengajuan Permohonan PKPU
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (“PKPU”)  adalah  prosedur  yang  dapat dilakukan  debitor  untuk  menghindari  kepailitan.  PKPU  dilakukan  dengan  tujuan  agar debitor  dapat  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau  seluruh  utang  kreditor,  baik  kreditor  preferen  maupun  konkuren. Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor  diberikan  kesempatan  untuk  memusyawarahkan  cara-cara  pembayaran utangnya  dengan  memberikan  rencana  perdamaian  seluruh  atau  sebagian  utangnya, termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  222  UU  KPKPU,  dapat  diketahui  bahwa  PKPU  dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU diatur sebagai berikut:
“ Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  diajukan  oleh  Debitor  yang  mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor .”
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU dapat diajukan oleh  debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  satu  kreditor  atau  dapat  diajukan  oleh kreditornya.
Adapun diatur ketentuan terkait pengajuan permohonan PKPU oleh debitor pada Pasal 222 (2) UU KPKPU yaitu sebagai berikut:
“ Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon
3 Wayan Karya, (2022), Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia , Volume 6 Nomor 2Tahun 202, Halaman 16404-16417, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079 , https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian  yang  meliputi  tawara  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada Kreditor .”
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila debitor tersebut mempunyai lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut sudah dalam  keadaan  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Selain  itu,  kreditor  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan  permohonan  PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU yang berbunyi:
“ Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada Kreditornya .”
Menurut Pasal  222  ayat  (3),  kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  PKPU  apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UU KPKPU yang mengatur secara spesifik terkait kewajiban pemohon PKPU untuk membuktikan apakah debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor dan siapa saja kreditor lainnya. Namun, dalam Pasal 299 UU KPKPU diatur terkait hukum acara dan pembuktian, yaitu sebagai berikut:
“ Kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini  maka  hukum  acara  yang  berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”
Oleh karena itu,  apabila dikaitkan dengan hukum acara perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, serta Pasal 1865 BW yang pada pokoknya mengatur mengenai beban  pembuktian  yang  mana  beban  pembuktian  terdapat  pada  pihak  yang mendalilkan  sehingga  dalam  hal  ini  pihak  pemohon  yang  mengajukan  permohonan PKPU haruslah dapat membuktikan bahwa debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor.
Terhadap syarat permohonan tersebut, perlu dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  UU  KPKPU  yang  berlaku  juga bagi permohonan PKPU, yang menyebutkan bahwa:
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
“ Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi .”
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU disana dijelaskan maksud dari frasa “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. 4 Oleh karena itu, baik permohonan  pailit  atau  PKPU  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi. Adapun Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU berbunyi sebagai berikut:
“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Apabila  persyaratan  tersebut  terpenuhi  dan  dapat  dibuktikan  dalam  proses pemeriksaan  di  Pengadilan,  maka  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi Hakim dalam memutus suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor.
Dalam praktiknya, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang juga disebut sebagai prima facie kepailitan, sifatnya tidak sesederhana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo .  Pasal  8  ayat  4  UU  KPKPU. 5 Sesuai  dengan  asas  integritas  yang  dianut  oleh  UU KPKPU, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit atau prima facie kepailitan harus dimaknai sejalan dengan ketentuan lain yang diatur dalam UU KPKPU seperti makna sederhana terkait  pembuktian  mengenai  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih, pembuktian  mengenai  debitor  memiliki  lebih  dari  dua  kreditor  harus  terbukti  secara sederhana  dan  makna  sederhana  artinya  mudah  dibuktikan  dimana  utang  yang dijadikan  dasar  untuk  memohon  pailit  hanyalah  utang  yang  tidak  dipersoalkan  lagi mengenai keberadaannya ( non dispute and proved debts ) serta keberadaan kreditor lain yang  juga  memiliki  tagihan  kepada  debitor  sudah  jelas  dan  tidak  dipersoalkan  atau terbukti secara sederhana. 6
Pembuktian  terkait  adanya  minimum  satu  kreditor  lain  selain  pemohon  merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, yang mana
4 Penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU.
5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, hlm. 51; Elyta Ras Ginting, Op. Cit ., hlm. 292-293.
6 Elyta Ras Ginting, Op. Cit ., hlm. 292-293 .
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
tidak diatur secara jelas apakah utang debitor terhadap kreditor lain harus jatuh tempo dan dapat ditagih. 7 Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur bahwa kreditor lain tersebut perlu ditanyakan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan yang sedang diajukan terhadap debitor. 8

## Informasi Debitor dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)
Di  awal  tahun  2018,  proses  BI  Checking yang  menggunakan Sistem  Informasi  Debitor (SID) sudah digantikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Sistem  Layanan  Informasi  Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dulunya dikenal dengan nama BI Checking/SID adalah  sistem  informasi  yang  pengelolaannya  bertujuan  untuk  melaksanakan  tugas pengawasan  dan  pelayanan  informasi  keuangan,  salah  satunya  berupa  penyediaan informasi debitor. SLIK merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pengajuan permohonan kredit atau pinjaman.
Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi pelapor diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2017  tentang  Pelaporan  dan  Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/POJK.03/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  yang  memberikan  Fasilitas  Lainnya  yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali Lembaga keuangan mikro. 9
7 Dr. Ricardo Simanjuntak (2023), Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia : Teori dan Praktek , Jakarta: Kontan Publishing, hlm. 298.
8 Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Niaga Jakarta No. 53/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober  2012  yang  menyatakan  bahwa  terdapatnya  penolakan  dari  kreditor  lain  terhadap  permohonan pernyataan pailit  yang diajukan oleh Pemohon pailit sebagai  bukti tidak terpenuhinya ketentuan Pasal  2 Ayat (1) UUK & PKPU adalah salah, pertimbangan tersebut dikutip sebagai berikut
“… dengan  adanya  kreditor  lain  yang  ternyata  tidak  setuju  dengan  upaya  Pemohon  Pailit  untuk memailitkan Termohon pailit, dengan demikian permohonan pailit tidak dapat memenuhi Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”
9 Pasal 2 ayat 1 POJK 18/POJK.03/2017.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
Bank  dalam  hal  ini  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  permohonan  permintaan Informasi Debitur dari SLIK OJK. Adapun cakupan informasi debitor yang dapat diminta oleh  pihak  pelapor  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  14  ayat  2  POJK 18/POJK.03/2017 yaitu:
a. Identitas Debitur;
b. Pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. Agunan;
e. Penjamin;
f. Kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
g. Informasi lain. 10
Dengan  adanya  informasi  tersebut,  dapat  dijadikan  sebagai  alat  yang  sah  bagi  Bank untuk  melakukan  pengecekan  atas  kredibilitas  dan  kedudukan  seorang  nasabah  atau debitor terkait kemampuan keuangannya. SLIK OJK bertujuan memberikan kemudahan bagi Pelapor dalam hal ini Bank untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman kepada debitor  berdasarkan  informasi  lengkap  terkait  kredit  milik  debitor  tersebut,  baik  itu debitor  perorangan  ataupun  badan  usaha.  Tidak  hanya  itu,  berdasarkan  informasi debitor  dari  SLIK  OJK  yang  mencakup  informasi  terkait  kredit  milik  debitor  tersebut, maka Pelapor dalam hal ini Bank dapat mengetahui apabila terdapat kreditor lain yang juga memiliki piutang terhadap debitor tersebut serta jumlah utang yang belum dibayar oleh debitor.

## Penggunaan  Informasi  Debitor  dari  SLIK  OJK  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Proses Pemeriksaan Permohonan PKPU
Dalam perkembangannya, Informasi Debitor dari SLIK OJK digunakan sebagai alat bukti dalam  proses  pemeriksaan  permohonan  PKPU.  Akan  tetapi,  penggunaan  Informasi Debitor dari SLIK OJK sebagai alat bukti yang  sah untuk membuktikan adanya kreditor lain masih menjadi kontroversi.
Apabila  ditinjau  dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  KPKPU,  terhadap  suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor harus dibuktikan oleh kreditor tersebut bahwa terdapat kreditor lain yang mempunyai piutang pada debitor yang sama. Namun, tidak terdapat ketentuan bahwa kreditor lain tersebut harus hadir dan mengikuti proses pemeriksaan permohonan PKPU.
10 Pasal 14 ayat 2 POJK 18/POJK.03/2017.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
Dalam hal kreditor yang mengajukan PKPU adalah suatu entitas yang memiliki hak untuk mengakses  informasi  debitor dari SLIK  OJK  (Pelapor),  adapun hal ini  telah  ditegaskan dalam  yurisprudensi  terbaru  dimana  Permohonan  PKPU,  yang  diajukan  oleh  kreditor yang adalah bank umum dengan menggunakan alat bukti informasi debitor dari SLIK OJK untuk membuktikan adanya kreditor lain, dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. (Putusan  No.  92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga.Jkt.Pst)  Adapun  pertimbangan  Hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah sebagai berikut:
“ Menimbang,  bahwa  dalam  pembuktian  adanya  Kreditur  Lain  Pemohon  PKPU  telah mengajukan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebagaimana bukti surat P-36 dan bukti surat P-37.
Menimbang,  bahwa  sesuai  Surat  Keputusan  KMA  No.  109/KMA/SK/IV/2020  tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Dalam angka 5.1.2 huruf (h) menyatakan :
Data  kreditor  yang  diperoleh  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui  situs  web  (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) tidak cukup mempunyai nilai pembuktian adanya 2 (dua) Kreditor, kecuali didukung dengan bukti lain yang menunjukkan adanya utang;
Menimbang,  bahwa  secara  hukum  pengajuan  Kreditor  Lain  (KL)  adalah  persoalan pembuktian dan bukan persoalan keharusan adanya kehadiran, dan alat bukti adanya Kreditor Lain (KL) tersebut tidak harus dengan bentuk saksi (dari Kreditur Lain tersebut) yang  harus  hadir  langsung  pada  persidangan  dengan  memberikan  kesaksiannya, melainkan dapat berupa alat bukti lain, seperti, adanya surat/tulisan serta pengakuan dari debitor;
Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  penggunaan  data  Sistem  Layanan Informasi  Keuangan  (SLIK)  dalam  pengajuan  permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU),  haruslah dilakukan  secara  selektif,  hati-hati  dan  terbatas terhadap  adanya  utang  debitur  yang  termuat  dalam  data  Sistem  Layanan  Informasi Keuangan (SLIK), sepanjang:
1. Dibenarkan / tidak dibantah oleh debitur;
2. Debitur  menghendaki  dirinya  untuk  dilakukan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas utang-utangnya;
3. Debitur  telah  memiliki  2  (dua)  utang  pada  Bank  yang  berbeda,  dengan terbitnya  utang  Bank  pada  data  situs  web  “SLIK”  tersebut,  adalah  dengan tanpa persetujuan kreditur Bank sebelumnya ;”
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94
Bahwa  dalam  Putusan  No.  92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga.Jkt.Pst,  dapat  diketahui bahwa  informasi  debitor  dari  SLIK  OJK  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  untuk membuktikan adanya kreditor lain, akan tetapi bukti tersebut harus didukung bukti lain yang menunjukkan adanya utang. Bukti lain tersebut tidak diharuskan adanya kehadiran kreditor lain yang dihadirkan secara langsung sebagai saksi pada persidangan, melainkan dapat dibuktikan sebagai alat bukti lain, seperti adanya surat/tulisan serta pengakuan debitor.  Dalam  pertimbangan  hakim  juga  dinyatakan  bahwa  penggunaan  informasi debitor  dari  SLIK  OJK  tersebut  harus  dilakukan  secara  selektif,  hati-hati  dan  terbatas terhadap adanya utang debitor yang termuat dalam data SLIK dengan memenuhi syarat yaitu tidak dibantah oleh debitor, debitor menghendaki dirinya untuk dilakukan PKPU, serta debitor memiliki dua utang pada Bank yang berbeda.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94

## Conclusion
Informasi debitor dari SLIK OJK merupakan alat yang sah untuk digunakan badan usaha di  bidang  perbankan  untuk  melakukan  pengecekan  atas  kredibilitas  dan  kedudukan debitor  terkait  kemampuan  keuangannya.  Dalam  hal  kreditor  adalah  badan  usaha  di bidang perbankan in  casu bank  umum  yang  memiliki  hak  untuk  mengakses  informasi debitor dari SLIK OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo . Pasal 14 ayat (2) POJK 18/POJK.03/2017, maka kreditor tersebut dapat mengajukan informasi debitor dari SLIK OJK tersebut sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa terdapat kreditor lain yang memiliki piutang terhadap debitor yang sama. Keabsahan penggunaan informasi debitor dari  SLIK  OJK  sebagai  alat  bukti  dipertegas  dengan  adanya  Putusan  No.  92/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN  Niaga.Jkt.Pst,  dimana  permohonan  PKPU  dikabulkan  dalam  Putusan tersebut, dengan pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait pembuktian kreditor lain bukanlah persoalan keharusan adanya kehadiran dan alat bukti adanya kreditor lain tersebut tidak harus dengan bentuk saksi yang dihadirkan langsung pada  persidangan,  melainkan  dapat  berupa  alat  bukti  lain,  seperti  adanya  surat pengakuan  dari  debitor.  Dalam  Putusan  tersebut,  Majelis  Hakim  juga  menegaskan bahwa  penggunaan  data  dari  SLIK  OJK  dalam  pengajuan  permohonan  PKPU  harus dilakukan  secara  selektif,  hati-hati  dan  terbatas  terhadap  adanya  utang  debitor  yang termuat  dalam  data  SLIK  OJK,  sepanjang  Tidak  dibantah  oleh  debitor  dan  Debitur menghendaki dirinya untuk dilakukan PKPU atas utang-utangnya.
Debitur telah memiliki dua utang pada Bank yang berbeda, dengan terbitnya utang Bank pada data  situs  web  “SLIK”  tersebut, adalah  dengan  tanpa  persetujuan  kreditur Bank sebelumnya;

## Acknowledgments
Agar  pihak  berwenang  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  untuk  dapat  mengeluarkan produk hukum  yaitu  Surat  Edaran  yang bertujuan  untuk  digunakan  sebagai pedoman bagi  para  Hakim  Pengadilan  Niaga  dalam  mempertimbangkan  terkait  penggunaan informasi  debitor  dari  SLIK  OJK.  Pedoman  ini  mencakup  syarat  sahnya  penggunaan informasi  debitor  dari  SLIK  OJK  sebagai  alat  bukti  adanya  kreditor  lain  dalam  proses pemeriksaan  permohonan  PKPU.  Pedoman  ini  diharapkan  dapat  menunjang keselarasan bagi para Hakim dalam memutus perkara permohonan PKPU.
Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU Jurnal hukum to-ra: 9 (1): 83-94

## Daftar Pustaka

## Buku
Fuady, Munir (2014), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ginting, Elyta Ras (2018), Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan , Sinar Grafika, Jakarta.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , Jakarta.
Lontoh,  Rudy  A.  (2001), Penyelesaian  Utang  Piutang  melalui  Pailit  atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni, Bandung.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2017  tentang  Pelaporan  dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 53/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2012
Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  92/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 April 2023
Shubhan, M. Hadi (2021), Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Kencana, Jakarta.
Simanjuntak, Dr. Ricardo (2003), Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia : Teori dan Praktek, Kontan Publishing , Jakarta.

## Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Wayan  Karya,  (2022),  Rekonstruksi  Pembuktian  Secara  Sumir  dalam  Hukum  Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Volume 6 Nomor 2Tahun 202, Halaman 16404-16417, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079,
https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079