## Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah
Novi Febriyanti 1 , Dhidhin Noer Ady Rahmanto 2 , Muhammad Sofa 3 , Susana 4 , Nur Rohmah Nuzulanita 5 , Jainul 6 Perbankan Syariah, Universitas Alma Ata Yogyakarta E-mail: novifebriyanti@almaata.ac.id
Article History: Received: 10 Juni 2023
Revised: 27 Juni 2023
Accepted: 30 Juni 2023
Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang prinsip bagi hasil dalam perspektif ekonomi syari’ah pada akad mudharabah, Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi 2 yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam prinsip bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil pada akad mudharabah melalui sistem revenue sharing, yaitu proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya operasional, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor. Dengen penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Keywords: ekonomi islam, bank syariah, bagi hasil, mudharabah
PENDAHULUAN UU No. 21 tentang perbankan tahun 2008 merupakan respon terhadap semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah diindonesia. Beberapa negara pun turut merespon perkembangan perbankan syariah yang tumbuh komopetitif. Singapura dan Malaysia merupkan negara yang kompetitif untuk berbagi transaksi keuangan terkait syariah. Misalnya DBS Singapura yang berinisiatif menjadi pemilik mayoritas Bank Islam, sisanya akan dialihkan kepada investor dari berbagai lembaga keuangan di Timur Tengah. Yang dicapai DALAM pembiayaan berbasis mudharabah 45,16%, sedangkan pada Januari 2020 sebesar 62,48%. Perkembangan keuangan syariah pasca berlakunya UUPS berhasil dari segi regulasi yang progresif, karena undang-undang merupakan produk politik yang penuh dengan kepentingan (vested interest), maka perluadanya peninjauan kembali konsep bagi hasil dalam UUPS secara konsisten dengan prinsip syariah (Febriyanti, 2022).
Prinsip bagi hasil bank syariah akan memperoleh bagian dari keuntungan rill nasabah yang memproduktifkan dana. Bank syariah akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan nasabah. Ketentuan akad mudharabah dan musyarakah ataupun pedoman dalam menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan dibank syariah penulis menjelaskan melalui fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang kemudian berturut-turut diatur dalam hukum positi pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan pelaksanaannya pada PBI No: /19/PBI/2007 Tentang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 512
Pelasanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Nasabah.
Dalam kehidupan bermuamalah, seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Bunga merupakan instrumen utama bank konvesional. Investasi dan kerjasama pembiayaan pada bank konvesional selalu diukur oleh seberapa besar bunga yang ditawarkan oleh bank kepada investor. Semakin besar bunga yang ditawarkan pada produk tabungan dan deposito, maka semakin besar pula minat masyarakat menjadi nasabah bank atau sebagai penanaman modal. Semakin rendah bunga yang ditawarkan pada produk pembiayaan dan kredit, semakin besar pula minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dan kredit ke bank konvesional. Penawaran menggiurkan kepada masyarakat agar mereka teliti hutang tanpa sadar. Sistem pembungaan merupakan sistem yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga logika bunga dipandang lebih simpel dan praktis daripada logika bagi hasil (Nursyahidin, 2023). Sampai saat ini sistem bunga masih mendominasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, koperasi, asuransi maupun oleh perusahaan pembiayaan lainnya, sehingga bukan keberuntungan yang diperoleh akan tetapi kerugian dan kesulitan yang diperoleh masyarakat.
Hal ini terjadi karena masyarakat masih awam terhadap substansi bungan dan sistem pembangunan. Hukum bunga dalam islam adalah haram. Hal ini disampaikan antara lain oleh Ahmad Ad-Daur dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwa bunga bank dalam hitungan rendah maupun berlipat ganda hukumnya haram. Pendapat senada juga disampaikan oleh Yusuf Al- Qardhawi. Dalam islam ditentukan jenis riba besar dan riba kecil. Intinya riba adalah haram. Pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap muslim. Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah (Febriyanti, 2020). Dalam operasionalnya memiliki 4 fungsi yaitu; 1. Fungsi manajer investasi, 2. Fungsi investor, 3. Fungsi sosial, 4. Fungsi jasa keuangan. Dari keempat fungsi diatas salah satu implementasinya yaitu adanya akad bagi hasil atas kerjasama dalam bank syariah menjadi fungsi manajer investasi dan investor. Dalam akad bagi hasil terdapat prisip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya, yaitu prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menentukan kesepakatan imbal hasil yang harus dikembalikan kepada investor. Kedua prinsip kesederajatan dalam hak, kewajiban, menanggung resiko, dan keuntungan yang seimbang antara bank syariah dan nasabah. Ketiga prinsip ketentraman yang mana tidak adanya unsur riba dalam operasionalnya (Putri, 2023). Dalam Bank Syariah terdapat akad mudharabah mutlaqah yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal yang menyerahkan modalya pengelola modal untuk dikembangkan dalam aktivitas produktif, dan pengelola bebas menentukan usaha yang akan dijalaninya dengan syarat kuntungan akan dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak ketika akad berlangsung (Rahmawati, 2022). Menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN- MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan haji/mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah (Nadia, 2023).
METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan sumber data lainnya pada segala sumber, baik dalam perpustaakan maupun media internet untuk menelaah secara kritis terkait dengan prinsip bagi hasil dalam sektor perbankan syariah untuk mengidentifikasi regulasi perjanjian bagi hasil dalam ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi deskripsi naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbankan Syariah menurut UUPS Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah tanpa bunga yang terdiri atas bank syariah serta unit usaha syariah. Setiap produk maupun jasa di sektor perbankan syariah mendasari kegiatan operasionalnya sesuai landasan syariat Islam. Pengertian bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut UUPS, penyelenggaraan perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian Pernyataan tersebut mengacu pada prinsip syariah dan tidak termasuk riba, maisir atau gharar, bukan transaksi haram, dan tidak adil terhadap pihak lain. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan perekonomian berdasarkan syariah yang diselenggarakan secara adil sekaligus mendatangkan keuntungan bersama, pemerataan ekonomi, dan manfaat bagi sesama warga negara. Pada saat yang sama, kehati-hatian mengharuskan kebijakan bank syariah terfokus, dikelola secara efisien, dan tangguh terhadap persaingan bisnis dan keuangan yang sehat (Febriyanti, 2023). UUPS menyoroti beberapa aspek baru perbankan syariah, yaitu kepatuhan syariah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas ini bertugas memberikan nasihat dan saran serta memantau pengelolaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran DPS sangat penting dalam penyusunan fatwa MUI tentang kegiatan perbankan syariah. Selain DPS, bank syariah dan entitas syariah harus menerapkan tata kelola yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, keadilan dan profesionalisme untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko melalui serangkaian langkah berdasarkan prinsip pengetahuan nasabah, perlindungan nasabah dan mekanisme pemantauan yang tepat merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian sebagai tanggung jawab masyarakat untuk meminimalkan risiko yang muncul. Mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa, UUPS mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak antara para pihak berada dalam yurisdiksi eksklusif pengadilan agama.
Produk Pembiayaan Mudharabah Salah satu produk atau jasa yang biasa digunakan oleh masyarakat di bank syariah maupun unit usaha syariah yaitu produk pembiayaan. Produk ini menjadi produk yang populer di masyarakat, sebagai contoh pembiayaan secara mudharabah dan musyarakah. Prinsip bagi hasil yang menjadi pembiayaan mudharabah dan musyarakah turut meningkatkan preferensi masyarakat untuk menggunakan kedua model pembiayaan tersebut. Pembiayaan dapat berupa kebutuhan produktif berupa modal usaha serta pengembangan produksi dan juga dapat berupa

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pembiayaan konsumtif masyarakat. Prinsip bagi hasil pada pembiayaan bank syariah tidak hanya membagikan keuntungan semata akan tetapi juga dalam kerugiannya, hal ini menjadi salah satu penyebab istilah bagi hasil disebut sebagai profit and loss sharing atau PLS. Saeed menyatakan bahwasanya, pemberian pembiayaan kepada mitra dilakukan buian hanya orientasi pada pembagian keuntungan akan tetatpi juga memperhitungkan resiko berupa kerugian yang akan ditanggung secara bersama-sama. Hal ini mejadi pembeda dengan produk pembiayaan di bank konvensional yang hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, sedangkan resiko menjadi tanggungan pihak debitur.
Salah satu pembiayaan di bank syariah adalah mudharabah. Pembiayaan Mudaharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau yang sering disebut dengan shohibul mal dan mitra baik perseorangan ataupun usaha dagang yang bertindak untuk pengelola dana tersebut atau yang sering disebut dengan mudharib (Rahmaddina, 2023). Dalam hal ini, pemilik modal menyerahkan dana ke mitra untuk dilakukan kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang dihasilkan nantinya akan dibagikan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai akad yang telah diperjanjikan. Apabila suatu saat terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan resiko yang ditanggung oleh pemilik modal, terkecuali jika kerugian tersebut terjadi atas dasar adanya kesalahan mitra pengelola dana ataupun adanya penyalahgunaan. Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah (unrestricted investment) merupakan jenis mudharabah dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal serta mitra kerja sama yang cakupan usahanya dilakukan secara bebas atau luas oleh mitra kerja sama. Mudharabah ini tidak membatasi jenis maupun spesifikasi usaha yang dilakukan oleh mitra kerja sama. Selanjutnya yang kedua adalah mudharabah muqayyadah (restricted investment) merupakan jenis mudharabah dalam bentuk kerja sama pemilik modal dengan mitra kerja sama yang cakupan usahanya dibatasi atau terikat. Mudharabah muqayyadah ini merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah.
Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Bank Syariah Secara teknis, pinjaman berbasis mudharabah terdiri dari dua pihak, yaitu bank syariah sebagai pemilik modal dan mitra kerja sama atau nasabah sebagai pengelola modal. Bank Syariah menyediakan segala kebutuhan pembiayaan sesuai kebutuhan produktif setelah adanya kesepakatan dengan mitra kerja sama atau nasabah. p embagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau kontrak yang disepakati bersama. Pendapatan dari bagi hasil tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh mitra atau pelanggan yang bekerja sama. Ketika keuntungan mitra meningkat, maka pendapatan bank syariah pun akan ikut meningkat. Pembiayaan berbasis mudharabah ialah model pembiayaan yang saling menguntungkan atau dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme antara bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah. Walaupun masih ada resiko yang disertakan dalam bagi hasil, tetapi keuntungan yang didapat oleh pihak bank cukup besar. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan dana segar untuk memajukan usaha produktifnya agar dapat terus berkembang tanpa takut dengan beratnya pokok bunga bank.
Di dalam skema bagi hasil pembiayaan mudharabah, yaitu pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah mendefenisikan keuntungan sebagai jumlah pendapatan mitra atau nasabah yang melebihi dari modal pembiayaan. Syarat yang harus terpenuhi dalam bagi hasil diantaranya yaitu, keuntungan harus dibagi kepada masing-masing pihak yang terikat sesuai dengan isi kontraknya (bank syariah dan juga mitra ataupun nasabah), keuntungan dibagi secara proporsional serta dinyatakan sebelumnya pada
kontrak secara jelas dalam bentuk presentase (nisbah) yang menjadi acuan bersama untuk proses bagi hasil. Sedangkan untuk kerugiannya merupakan menjadi tanggung jawab pihak bank sebagai suatu resiko dalam bagi hasil PLS, terkecuali apabila dapat dibuktikan karena adanya kesalahan, kelalaian ataupun wanprestasi yang diperbuat oleh mitra atau nasabah secara disengaja. Secara kontekstual Perkembangan skema mudharabah patut menjadi perhatian bersama (Febriyanti, 2021). Terdapat perbedaan konteks yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang mendasari praktik mudharabah secara personal berbasis kepercayaan serta kekerabatan sehingga berbentuk investasi secara langsung (direct financing) justru memiliki perbedaan dengan model perbankan dewasa ini. Karim menyatakan bahwasanya model mudharabah pada masa itu lebih menitikberatkan atau memfokuskan kepercayaan pemberian modal pembiayaan kepada kerabat maupun hubungan personal yang sifatnya secara langsung. Sedangakan pada masa sekarang, model mudharabah lebih menggunakan jasa perbankan syariah yang justru konsepnya tidak dapat dipersamakan dengan konteks pada masa itu. Sistem kerja bank yang sangat besar dan juga luas tidak menjadi dasar pemberian modal pembiayaan atas dasar personal akan tetapi atas dasar perekonomian yang lebih besar.
Oleh karenanya, diperkenalkan inovasi baru mudharabah secara indirect financing yang mana hal ini mengikutsertakan pihak ketiga secara kasat mata (invisible), yaitu pihak ketiga dapat menyalurkan dananya kepada bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito secara mudharabah dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, dana disalurkan pihak bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah kepada mitra kerja sama ataupun nasabah lainnya. Penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah kepada mitra kerja sama serta nasabah berperan untuk menumbuhkan pemerataan ekonomi yang sesuai dengan asas demokrasi ekonomi. Penyaluran ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan (earning assets). Penyaluran dana secara indirect financing membentuk fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan intermediasi yang menerima dana nasabah selaku pihak ketiga untuk kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada mitra kerja sama maupun nasabah lainnya (intermediary financial institutuion).
Mekanisme Akuntansi Bagi Hasil Mekanisme bagi hasil bank syariah berawal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bagi hasil yang diperoleh kemudian di distribusikan kepada nasabah penyimpan dana. Aliran dana masuk ke bank syariah berasal dari pemilik dalam bentuk modal dan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito. Giro dan tabungan dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah, sedangkan deposito menggunakan akad mudharabah. Dana yang dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada nasabah yang akan memproduktifkan dana itu. Penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk skim, yaitu skim jual beli, skim bagi hasil dan skim multijasa. Menurut Fatwa-DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat dua metode yang diperbolehlan dalam memperoleh laba yang dibagihasilkan yaitu net revenue sharing dan profit sharing.
Dalam mekanisme bagi hasil terdapat dua isu penerapan akuntansi bank syariah yaitu pertama, pendapatan beban administrasi tidak dimasukkan sebagai pendapatan yang dibagihasilkan kedua, tidak konsisten dalam penerapan bisnis kas atau pendapatan yang dibagihasilkan untuk penyimpan dana/deposan dan pemilik serta perhitungan pajak. Menurut PSAK 101 Bank Syariah menganut basis kas dimana pengaturan basis kas ini mengadopsi model dari penerapan Perbankan Islam di Malaysia. Bank Islam Malaysia dan Indonesia tidak menuruti standar AAOIFI yang menghendaki basis akural.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 516

## Teknik Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan
Teknik mudharabah dalam perbankan sebagai berikut: 1. Modal diserahkan secara tunai, dapat berupa uang kepada nasabah selaku pengelola modal. Jika secara bertahap harus jelas tahapannya dan kesepakannya.
2. Hasil pengelolaan modal dari pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan cara : a. Perhitungan dari pendapatan proyek ( revenue sharing) b. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing )
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan dalam akad, dalam setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
4. Nasabah diawasi oleh bank namun bank tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usahanya.
5. Apabila nasabah tidak menepati janji dengan sengaja seperti tidak membayar kewajiban pembayaran ataupun menunda dapat dikenakan sanksi administrasi.
Metode Distribusi Bagi Hasil Dalam Mudharabah Menurut PSAK No. 59 paragraf 25, menyatakan bahwa: Bagi hasil dalam mudharabah dapat menggunakan metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Perbedaan metode tersebut perhitungan pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah tidak terlepas dari prinsip prhitungan dalam bank konvensional, yaitu perhitungan margin keuntungan dengan cara perhitungan keuntungan dengan menghitung bruto atau netto. Meskipun demikian, dari perbedaan tersebut memberikan peluang dan membolehkan kepada bank syariah dalam menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan.
Penerapan Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Dengan Ketentuan PSAK Syariah 105
Hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah, yang kemudian diukur dengan PSAK No. 105, perlu diketahui bahwa dalam penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah maka analisis dapat dibagi ke dalam beberapa butir sebagai berikut:
1. Prinsip Pembagian Hasil Usaha
Berdasarkan prinsip pembagian hasil usaha dalam ketentuan PSAK No. 105 maka didapat dua jenis prinsip pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah yaitu gross profit margin (laba bruto) dan profit sharing (laba bruto), Bank Syariah sudah sesuai dengan pembagian prinsip hasil usaha yang terdapat ketentuan PSAK No 105 yaitu menggunakan prinsip gross profit margin (laba bruto). Sebagaimana dalam PSAK No 105 paragraf 11 disebutkan bahwa: Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika didasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto (gross profit) bukan berdasarkan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
2. Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 12, dapat dipahami bahwa ketentuan ini mengatur pemilik usaha dibolehkan memberikan investasi dalam bentuk kas atau non kas, dan pada faktanya Bank Syariah memberikan investasi dalam bentuk kas atau non kas. Namun dalam PSAK No. 105 paragraf 22 menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dapat diketahui melalui laporan laba rugi atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana serta tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
3. Akuntansi untuk Pengelola Dana Bank Syariah mengiikuti ketentuan PSAK No. 105 paragraf 30 yaitu kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
4. Penyajian Dalam penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No 105 paragraf 36 ini karena Bank Syariah mencatat besarnya investasi mereka sesuai dengan nominal yang diberikan oleh nasabah.
5. Pengungkapan Dalam pengungkapan Bank Syariah telah mengikuti ketentuan sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 tentang pengungkapan disebutkan bahwa Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait teransaksi mudharabah, tetapi terbatas pada: a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan. d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Keuangan Syariah.
Implementasi Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mudharabah mutlaqah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS. Akad ini tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Akad Mudharabah Mutlaqoh yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagikan sesuai kesepakatan bersama dan shahibul maal tidak memberi batasan kepada pengelola atas dana tersebut. Apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian atau kecurangan atas pengelolaan dana tersebut, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, namun apabila terjadi kerugian atas kelalaian dan kecurangan dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Afiq, 2023).
Penerapan nisbah bagi hasil yang diresmikan oleh Bank Syariah diterapkan dalam produk tabungan mabrur yang menggunakan sistem revenue sharing, yaitu proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya operasional, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor. Besar kecilnya imbal hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah tergantung dari hasil pengelolaan dana mudharabah tersebut, ketika bank syariah berhasil mendapatkan keuntungan usaha yang besar maka pembagian hasil usaha yang diberikan ke nasabah juga besar, namun apabila bank syariah mendapatkan kauntungan usaha yang sedikit maka pembagian hasilnya pun juga sedikit. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan mabrur ini yaitu sebesar 8%: 92%, yaitu 8% untuk pemilik dana (Nasabah) dan 92% untuk pengelola dana. Ketentuan ini bisa berubah- ubah sewaktu-waktu sesuai SK dari Pusat. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan atas kerelaan bersama. Perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan atas dasar saldo rata-rata (Hikam, 2023). Bagi hasil yang dibagikan perbulan sesuai peraturan bank, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana pajak atas tabungan akan di bagi hasilkan dan dipotong, yang mana jika dana Lebih dari 8 juta maka dipotong pajak, dan jika dana kurang dari 8 juta tidak dipotong pajak.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 518
Dalam tahun ke tahun jumlah nasabah yang mendaftar tabungan mabrur selalu meningkat hingga 11-18% hal itu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah yang mana mewajibkan bagi calon jamaah haji ataupun umroh harus mendaftar memalui bank syariah tidak lain juga karena kepercayaan nasabah terhadap bank syari’ah atas prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bagi hasil ini yang sesuai dengan ekonomi islam, antara lain yaitu prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman.
KESIMPULAN
Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah tanpa bunga yang terdiri atas bank syariah serta unit usaha syariah. Setiap produk maupun jasa di sektor perbankan syariah mendasari kegiatan operasionalnya sesuai landasan syariat Islam. Dalam perbankan syariah sendiri terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi 2 yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kedua jenis ini menggunakan prinsip bagi hasil untuk pembagian keuntungan maupun kerugiannya. Prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak hanya membagikan keuntungan tetapi apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam implementasi sistem bagi hasil pada akad mudharabah menggunakan sistem revenue sharing, yaitu proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya operasional, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor. Dengan penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## DAFTAR REFERENSI
Bahrul Hikam, M., & Muhammad Yazid. (2023). Implementasi Serta Manfaat Penerapan Akad pada Reksa Dana Syariah. QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 147-157. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.976
El Nadia, Nada, Masadah, Muhammad Yazid, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, and Nurul Fatma Hasan. “: Implementation of Mudharabah Mutlaqah Agreement on Hajj Savings IB Amanah on Profitability of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk”. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) 13, no. 1 (June 20, 2023): 16–34. Accessed February 19, 2024. https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/1231 . Febriyanti, N. (2020). Implementasi Early Warnings System (EWS) dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) di Perbankan Syariah. ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM, 5(2), 124-154. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445
Febriyanti , N. . (2021). Enhancing the Effectiveness of the Zakat Management System to Reduce Taxable Income for Muslim Communities in East Java. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(2), 271–279. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.821 Febriyanti, Novi., A. F. A. I. (2022). Analysis Of The Disclosure Of Islamic Social Reporting Index At Sharia Banking In Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2(2), 432– 452. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/4368
Febriyanti, Novi. (2023). “Equity Crowdfunding: Financing Instruments MSMEs Compilation of Perspective Sharia Economic Law”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 26 (1):108-20. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.108-120 . M. K. Afiq and A. T. Roby Candra Yudha, “ANALYSIS OF HEALTH LEVEL, SHARIA
MAQASHID INDEX AND POTENTIAL FINANCIAL DISTRESS AT BANK MUAMALAT INDONESIA FOR THE 2017-2020 PERIOD.,” Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, vol. 9, no. 1, 2023.
Nursyahidin, R., N.F., et al (2023). Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (Rgec) Periode 2017-2022. IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting, 4(2), 13-22. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/3635
PutriS. A., & RahmantoD. N. A. (2023). Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Alat Pembayaran Non Tunai pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(1), 456-476. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3992
Rahmaddina, R., Artanti, N. P., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Analisis Peluang dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Masharif Al- Syariah.
Rahmawati Putri, A., Satria Wicaksana, R., & Noer Ady Rahmanto, D. (2022). Analisis Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: (Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta). Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.21