Program Studi Magister Ilmu Hukum

## OBSTRUKSI PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA
Niken Sari Dewi * , Suteki **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro arjuna_teki@yahoo.com

## ABSTRAK
Intervensi pemerintah  dalam  pelaksanaan  lisensi  wajib  patendalam  rangka  alih  teknologi  pada perusahaan farmasi di Indonesia sangat berpengaruh bagi pembangunan perekonomian Indonesia pada umumnya  dan  kemaslahatan  masyarakat  pada  khususnya.Penelitian  dilakukan  dengan metode pendekatan Socio-Legal  Research.  Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa obstruksi  pelaksanaan lisensi wajib paten disebabkan karena peraturan menterinya belum dibentuk, ditetapkan dan diimplementasikan sejak  pertama  kali  Undang-Undang  Paten  dibuat. Urgensi  pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  pada perusahaan  farmasi  di  Indonesia  memberikan  kontribusi  sebagai metode/saluran  alih  teknologi bagi perusahaan  farmasi  di  Indonesia, sebagai  akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia,  dan pembangunan perekonomian Indonesia.

## Kata Kunci: Alih Teknologi; Lisensi Wajib Paten; Paten
*   Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP **  Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Era  globalisasi  yang  melanda  dunia dewasa  ini  mempengaruhi  seluruh  aspek kehidupan manusia berikut perubahan- perubahannya  yang  tidak  dapat  dihindari.  Begitu pula  dengan  perubahan  hukum  pada  tingkat regional, nasional,  maupun  internasional. Abdul Manan  mengungkapkan  agenda  reformasi  hukum dalam  menghadapi  arus  globalisasi  ini  mencakup reformasi  kelembagaan  (institusional  reform), reformasi  perundang-undangan, (instrumental reform), dan  reformasi  budaya  hukum  (cultur reform). 1
Reformasi  hukum terhadap  perlindungan Kekayaan Intelektual semakin mendapat perhatian masyarakat  internasional, yang dimulai  menjelang awal  abad  ke  19 dengan  munculnya  konvensi- konvensi  baru. 2 Perkembangan  perlindungan kekayaan intelektual semakin pesat dalam tatanan internasional dan menjadi salah satu isu pada era globalisasi saat ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian  internasional  tentang Agreement  Trade Related  Aspect  of  Intellectual  Property Rights(TRIPs Agreement) sebagai salah satu pilar perjanjian dalam World Trade Organization (WTO) yang dihasilkan pada tahun 1986 di Urugay Round
1 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Kencana Prenada Media: Jakarta, 2009, hlm 59.
2 Kholis Roisah, Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa), Setara Press: Malang, 2015, hlm 2.
dan  telah  diratifikasi  oleh  150  lebih  negara, termasuk Indonesia. 3
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, TRIPs Agreement mengatur  fleksibilitas  dibidang  paten obat,  yaitu  impor  paralel, bolar  provision,  lisensi wajib  dan  pelaksanaan  paten  oleh  pemerintah. Namun, fleksibilitas tersebut hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu saja.
Dalam  hal  ini, lisensi  wajib  paten dimaksudkan  agar  penemuan  tersebut  tidak menjadi  sia-sia  akibat  pemanfaatan  yang  kurang optimal,  selain  itu  juga  untuk  menjaga  supaya paten  tidak  hanya  menjadi  alat  pengontrol  impor tanpa memberikan sumbangan untuk merangsang perkembangan  ekonomi  atau  industri,  serta kesejahteraan  bagi  negara  yang  memberikan maupun  yang  menerima  lisensi  wajib  paten tersebut.
Selain  itu, lisensi  wajib  paten  bidang  obat juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan yang berasal dari negara-negara maju dan  harga  obat-obatan  menjadi  lebih  terjangkau. Sebelum  adanya  pengaturan  secara  intensif terhadap  lisensi  wajib,  negara  berkembang  dan terbelakang memilih untuk mengimpor obat-obatan yang  berasal  dari  negara  maju  untuk  mencukupi kebutuhan  masyarakat  meskipun  harganya  terlalu tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan, dkk menemukan  harga  obat  yang  tinggi  berdampak terhadap  kurangnya  akses  masyarakat  terhadap pelayanan  kesehatan,  karena  biaya  obat  dapat
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mencapai 40% dari biaya pelayanan kesehatan. Di Indonesia  lebih  dari  70%  masyarakat  masih memperoleh  obat  dengan  membayar  biaya  obat sendiri sepenuhnya. 4
Pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  obat diharapkan  ada  proses alih  teknologi  didalamnya. Alih  teknologi  yang  diharapkan  menurut  Etty Susilowati adalah  alih  teknologi  yang  tidak  hanya sekedar  pemindahan  atau  pemasukan  teknologi dari  suatu  negara  ke  negara  lain,  tetapi  juga menyangkut  kemampuan  untuk  memahami, memanfaatkan, menguasai dan mengembangkannya. 5
Terkait  dengan  perkembangan  teknologi, hukum semakin menjadi kompleks. Aspek regulatif dari  hukum  itu  sendiri  merupakan  aspek  penentu bagi  terlaksananya  pola  interaksi  yang  diciptakan atau  yang  ditimbulkan  oleh  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  secara  teratur  sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keteraturan. 6 Dalam  hal  ini,  kaitannya  dengan pelaksanaan  lisensi  wajib  maka  hukum  harus tampil  untuk  mengaturnya  agar  keteraturan  dan kesejahteraan dapat tercapai.
Penggunaan  hukum  sebagai  sarana  untuk melakukan  rekayasa  masyarakat  melibatkan
4 Selma Siahaan, Rini Sasanti Handayani, Riswati, Ida Diana Sari, Raharni, Nyoman Fitri. Studi Harga dan Ketersediaan Obat  pada  Rumah  Sakit,  Puskesmas  dan  Apotek  di  DKI Jakarta (Medicines Prices and Availability in Primary Health Cares,  Hospitals  and  Retail  Pharmacies  in  DKI  Jakarta), Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan,  Vol  18  No  1,  Edisi Januari 2015, hlm 30.
5 Etty  Susilowati, Kontrak  Alih  Teknologi  Pada  Industri Manufaktur, Genta Press: Yogyakarta, 2007, hlm 13.
6 Suteki, Hukum  dan  Alih  Teknologi  (Sebuah  Pergulatan Sosiologis), Thafa Media: Yogyakarta, 2013, hlm 14.
penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh  pembuat  hukum  guna  menimbulkan  akibat- akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan  oleh pejabat  (pemerintah). 7 Pada pelaksanaan  lisensi  wajib  tersebut,  bukan  tidak mungkin  ada  obstruksi  didalamnya,  baik  secara intern  maupun  ekstern,  sehingga obstruksi  dan urgensi  mengenai pelaksanaan  lisensi  wajib  di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam dalam tesis ini.
2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk mengkaji tentang Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam  Rangka  Alih  Teknologi  pada  Perusahaan Farmasi  di  Indonesia adalah  dengan  metode penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah,  (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  yang  bersifat induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna daripada generalisasi. 8
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, yaitu  suatu  pendekatan  alternatif  yang  menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “Socio” dalam Socio-Legal  Studies mencerminkan  keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (An Interface With  A  Context  Within  Which  Law  Exists).  Itulah
7 Ibid, hlm 19.
8 Afifudin  dan B.A.  Saebani,  2007.Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm: 57.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebabnya  mengapa  ketika seorang  penulis Socio- Legal menggunakan  teori  sosial  untuk  tujuan analisis  untuk  menganalisis  permasalahan  yang terjadi dalam masyarakat.
3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji, menganalisis  dan  mengungkapkan  fakta-fakta mengenai  obstruksi  pelaksanaan  lisensi  wajib paten  dalam  rangka  alih  teknologi  pada perusahaan  farmasi  di  Indonesia;  dan  untuk mengkaji  dan  menganalisis  perlunya  pelaksanaan lisensi  wajib  paten  pada  perusahaan  farmasi  di Indonesia.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Obstruksi  Pelaksanaan  Lisensi  Wajib  Paten dalam  Rangka  Alih  Teknologi  Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  yang dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut Dirjen KI, terungkap bahwa  lisensi  wajib  paten  belum  pernah dilaksanakan di Indonesia, meskipun aturan dasar tentang  lisensi  wajib  paten  sudah  ada  sejak pertama kali Undang-Undang Paten dibuat. 9
Pengaturan  mengenai  lisensi  wajib  paten khususnya akses terhadap obat-obatan sebenarnya  sudah  ada  sejak  pembahasan TRIPs Agreement sampai kepada Doha Declaration tahun
9 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Babby.,  Kepala  Seksi Pertimbangan Hukum, pada  tanggal 05 Oktober 2016 jam 10.15 WIB.

## 2001  di  Doha, Qatar;  hingga  kepada  amandemen
Doha Declaration tahun 2003.
Dalam  konteks  Indonesia,  pengaturan mengenai lisensi wajib paten telah termaktub sejak Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  1989  tentang  Paten,  sampai  kepada perubahan terakhir undang-undang  tersebut,  yaitu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten. Pada akhir pengaturan lisensi  wajib  paten tersebut  selalu  menekankan pada “ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  (dahulu), Peraturan Menteri  (sekarang).”  Akan  tetapi,  pada kenyataannya  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai lisensi wajib paten belum dibentuk, ditetapkan dan di implementasikan sampai pada saat ini.
Penulis  melihat  bahwa  terjadi  paradoks yaitu  antara  urgensi  implementasi  peraturan menteri  tentang  lisensi  wajib  paten  dengan obstruksi konflik-konflik  kepentingan  (conflicts  of interest).  Konflik-konflik  kepentingan  tersebut mengakibatkan  tujuan  dari  masing-masing  pihak menjadi  tidak  searah.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  adanya disharmoni  dalam penyelenggaraan  kebijakan  publik  pada umumnya dan  lisensi  wajib  paten  pada  khususnya,  yang acapkali  mengorbankan  kemaslahatan  yang berdampak pada pembangunan Indonesia.
Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi  pemerintah yang  mengemban  tugas  dan  amanah  kepada masyarakat  untuk  mencapai  pembangunan Indonesia seutuhnya dan berkelanjutan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
(substainable  developmant). Dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bab I, Pasal 1 ayat 1 menyatakan  dengan  tegas  bahwa  pelayanan publik  merupakan  tujuan  utama  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Sehingga dalam  pembentukan  setiap  aturan  sebaiknya mengutamakan  kemaslahatan  masyarakat  dan mengenyampingkan  kepentingan  masing-masing pihak.
Selain  hal  tersebut  diatas,  ketika  kita melihat  kondisi  objektif  sistem  birokrasi (pemerintah) di Indonesia, bahwa tugas pemerintah (Dirjen  KI)  tidak  hanya  membuat  kebijakan  dan aturan tentang lisensi wajib paten, akan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan  lisensi  wajib  paten.  Fungsi  pelayanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari  para  aparat  birokrasi  kita  sebab  fungsi mengaturnya  lebih  dominan  dibandingkan  fungsi pelayanannya.  Birokrasi  pemerintah menempati posisi  yang  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan  karena  merupakan  salah  satu instrumen  penting  yang  akan  menopang  dan memperlancar  proses  pembangunan  nasional Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut tentang lisensi wajib paten tak kunjung dibuat, menjadi salah satu faktor belum  terlaksananya  lisensi  wajib  paten  di Indonesia. Dalam  hal  ini,  Ibu  Babby  Mariati menambahkan bahwa  pihak  Dirjen  KI  sudah berusaha  dalam  pembentukan  peraturan  menteri tentang  lisensi  wajib  paten,  namun  terkendala
karena  adanya  kepentingan  politis  yang  tidak menginginkan  peraturan  menteri tentang  lisensi wajib paten terbentuk. 10
Kesimpulan  yang  disampaikan  Ibu  Baby Mariaty  tersebut,  menegaskan  bahwa  apabila peraturan  menteri  yang  merupakan  turunan  dari undang-undang  tentang  lisensi wajib  paten dibentuk, ditetapkan dan diimplementasikan, maka perusahaan-perusahaan  farmasi  (multinational corporation)  akan  mengalami  penurunan  pangsa pasarnya  di  Indonesia.  Jadi,  pembentukan, penetapan  dan  pengimplementasian  Peraturan Menteri tentang lisensi wajib paten membawa angin segar bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk mendapatkan  alih  teknologi  serta  dapat  bersaing secara  sehat  dan  kompetitif  dengan  perusahaan multinasional  (multinational  corporation),  sehingga akan  terjadi  persaingan  pasar  yang  sehat  dipasar produk-produk farmasi, yang secara otomatis akan menuntut  perusahaan-perusahaan  dosmestik dalam  melakukan  dan  mengembangkan  alih teknologi yang memberikan kontribusi pembangunan  perekonomian Indonesia yang berdampak pada pembangunan nasionalnya, serta akan  memberikan  akses  kepada  konsumen, masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan atas kesehatannya.
Senada  dengan  yang  ditulis  oleh  Dea Melina Nugraheni dalam tesisnya tahun 2011, yang menyatakan  bahwa  :  “lisensi  wajib  dianggap
10 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Babby.,  Kepala  Seksi Pertimbangan  Hukum  Direktorat  Paten,  pada    tanggal  05 Oktober 2016 jam 10.25 WIB.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagai  masalah  yang  sangat  besar  bagi perusahaan multinasional dari negara-negara maju, khususnya syarat yang mengharuskan perusahaan multinasional  untuk  memperkenalkan  invensi mereka  dan  membangun  berbagai  fasilitas  dalam waktu tiga tahun sejak paten diperoleh untuk tujuan alih teknologi.” 11
Perusahaan-perusahaan  farmasi  yang berada  di  negara  maju  menganggap  bahwa negara-negara  berkembang  menjadi  pasar  dari produk  buatan  mereka.  Sehingga  mereka  akan mencoba  berbagai  cara  atau  melobi  pihak-pihak yang  dapat  dimintai  kerjasama  demi  keuntungan mereka  sendiri,  dengan  mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari perlindungan paten yang  telah  didapatkan.  Keadaan  tersebut  menjadi sangat  dilematis  ketika  fungsi  organ-organ pemerintah  yang  seharusnya  membentuk, menetapkan  dan mengimplementasikan  kebijakan serta  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat,  menjadi  tidak  berfungsi  dan  berjalan dengan  semestinya  karena  adanya  pengaruh  dari conflicts of interest yang mengutamakan segelintir elit yang mengabaikan kemaslahatan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  yang dilakukan  di  PT.Kimia  Farma  (Persero)  Tbk, terungkap  bahwa  lisensi  wajib  paten juga belum pernah dilaksanakan di PT.Kimia Farma (Persero) Tbk,  meskipun  aturan  dasar  tentang  lisensi  wajib
11 Dea Melina Nugraheni, Perlindungan Paten Dan Fleksibilitas Persetujuan  Trips  Di  Bidang  Farmasi  Di  Indonesia, Universitas Indonesia: Jakarta, 2011, hlm 81.
paten  sudah  ada  sejak  pertama  kali  Undang- Undang Paten dibuat. 12
Terdapat  alasan  mendasar  yang  sama pada  pembahasan  sebelumnya  mengenai  belum terlaksananya lisensi wajib paten pada perusahaan farmasi  di  Indonesia  sampai  pada  saat  ini,  yakni belum  ada  Peraturan  Menteri  yang  menjadi dasar pijakan  pelaksanaan  lisensi  wajib paten. Pernyataan  disampaikan oleh  Ibu  Dyah  Juliana Pudjiati,  selaku  Kepala  Bagian Regulatory  Affairs Manager. 13
Keberadaan Peraturan Menteri ini menjadi penentu  terlaksananya  lisensi  wajib  paten  di Indonesia. Sehingga  bukan  tidak  mungkin  jika lisensi  wajib  tidak  akan  pernah  terlaksana  jika memang Peraturan Menterinya belum tersedia.
Belum  terlaksananya  lisensi  wajib  paten obat  di  Indonesia  dan  keadaan  birokrasi  pada Dirjen  KI  dan  PT.  Kimia  Farma  (Persero)  Tbk. sangat  dipengaruhi  oleh  tekanan  dari  kekuasaan sosial  personal.  Dalam  pelaksanaan  lisensi  wajib paten obat ini, kekuasaan sosial personal mencoba untuk memainkan hukum atau aturan yang ada di Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penggunaan teori bekerjanya hukum oleh William J. Chambliss dan  Robert  B. Seidman  sangat  relevan  untuk mengkajinya.  Hal  ini  karena  hukum  tidak  dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan faktor- faktor  sosial  diluarnya,  yang  berguna  untuk
12 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Juliana Pudjiati., Kepala Bagian  Regulatory  Affairs  Manager,  pada  tanggal  11 Oktober 2016 jam 13.05 WIB.
13 Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Juliana Pudjiati., Kepala Bagian  Regulatory  Affairs  Manager,  pada  tanggal  23 Januari 2017 jam 14.52 WIB.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## membandingkan  antara dass  Sollen dengan das
Sein, antara law in books dengan law in action-nya. Keadaan  ini  dapat  diterangkan  dalam  bagan
gambar  teori  bekerjanya  hukum  oleh  William  J. Chambliss dan Robert B. Seidman berikut ini :
Gambar 1.
Bekerjanya Hukum Oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman 14
KSP : Political Will, Motivasi dan Perilaku tuntutantuntutan
Umpan Balik (Kesulitan Teknis) Umpan Balik (Respon, Usulan)
tuntutan
Norma Sekunder Norma Primer - Perintah Menindak - UU RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pelanggaran - Syarat-Syarat Pelaksanaan Lisensi Wajib - Mekanisme - Fleksibilitas  Pelaksanaan Lisensi Wajib
Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Sanksi
Umpan Balik (Keberatan Usulan Penundaan, Sikap Menolak dan Respon Lainnya)
KONTROL KSP : KSP : - Budaya Hukum Penerap Sanksi - Budaya Hukum Para Pihak - Good Will Penerap Sanksi - Motivasi dan Perilaku - Tekanan dari Pengusaha - Kedudukan Para Pihak
- Tekanan Lembaga Terkait
Masyarakat, Penderita Penyakit Epidemik DPR+Presiden ( Hukum, Perundangan ) Kemenkuham, Dirjen KI Pemegang Paten, Perusahaan
Farmasi
Perkembangan Teknologi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Bagan teori bekerjanya hukum oleh William J.  Chambliss  dan  Robert  B.  Seidman  tersebut diatas mencoba untuk menerangkan keadaan yang terjadi dalam pengaturan lisensi wajib paten obat di Indonesia.
Masyarakat  atau  penderita  penyakit epidemik  pada  khususnya  memerlukan  adanya kepastian  hukum  mengenai  akses  terhadap  obat- obatan  yang  dirasa  sangat  fundamental  dan mendasar  untuk  menjamin  kesehatan  setiap masyarakat Indonesia. Mencermati fenomena yang terjadi  dalam  dunia  kesehatan  di  Indonesia, terdapat  aturan  dan  kebijakan  yang  belum menyentuh  terhadap  lisensi  wajib  paten  terutama untuk  obat-obatan  yang  dibutuhkan  masyarakat penderita penyakit epidemik.
Pada  dasarnnya  dalam  membentuk Peraturan Menteri tentang lisensi wajib paten akan melibatkan  beberapa  pihak,  yaitu  DPR,  Presiden sebagai pembuat undang-undang Kemenkumham, Dirjen KI sebagai lembaga-lembaga pelaksana dan pemegang paten serta perusahaan farmasi sebagai pemegang  peran.  Setiap  tindakan  ataupun keputusan  yang  diambil  oleh  pembuat  undang- undang,  lembaga-lembaga  pelaksana  serta pemegang  peran  akan  selalu  dipengaruhi  oleh kekuatan-kekuatan  sosial  dan  personal,  budaya, ekonomi dan politik, dan sebagainya.
Sistem  bekerjannya  hukum  dalam masyarakat  tidak  serta  merta  lahir  dari  ruang hampa,  akan  tetapi  dimulai  dari  langkah-langkah yang  kogkrit  yaitu  melalui  penguatan  dan penempatan posisi berdasarkan fungsinya masing-
masing, serta hubungan timbal balik antara masing- masing  posisi  dari  pemegang  peran  dan  lembaga pelaksana  hukum,  sampai  pada  maksimalisasi berkerjannya  kekuatan  sosial  personal  yang mempengaruhi  beberapa  posisi  dalam  proses pelaksanaan lisensi wajib paten obat di Indonesia.
Tingginnya data yang menunjukan adanya masyarakat  yang  menderita  penyakit  epidemik tersebut,  maka  pelaksanaan  lisensi  wajib  paten perlu  dilaksanakan  sangatlah  mendasar  dan mendesak  juga  menuntut  pemerintah  untuk melakukan  tindakan  lebih  lanjut  melalui  lisensi wajib  paten  agar  masyarakat  mendapatkan  obat- obatan  dengan  harga  yang  terjangkau,  demi menjamin  kesehatan.  Menanggapi  tuntutan masyarakat  tersebut,  para  yang  merumuskan  dan membuat undang-undang (dalam hal ini DPR dan Presiden)  perlu  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek tentang  paten,  termasuk  didalamnya  mengatur mengenai lisensi wajib paten.
Pada  dasarnya  setiap  peraturan  hukum tersebut  dibuat  untuk  memerintahkan  lembaga pelaksana  (Kemenkumham,  Dirjen  KI,  Kemenkes) dan  pemegang  peran  (pemegang  paten, perusahaan  farmasi)  dalam  bertindak  dan bertingkah  laku.  Para  pembuat  undang-undang (dalam  hal  ini  DPR  dan  Presiden)  kemudian memberikan  perintah  kepada  lembaga  pelaksana (Kemenkumham,  Dirjen  KI,  Kemenkes)  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan tugas dan  fungsinya,  lembaga  pelaksana  juga  berperan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  sanksi kepada  pemegang  peran  (pemegang  paten, perusahaan farmasi) di dalam negeri maupun diluar negeri.
Kemudian, pemegang peranan (pemegang paten,  perusahaan  farmasi)  itu  akan  memberikan umpan balik  (feedback)  kepada  pihak  yang membuat undang-undang dan lembaga pelaksana sebagai  suatu  respon  terhadap  peraturan  hukum yang  mana  umpan  balik  tersebut  juga  akan berdampak kepada masyarakat luas dalam bentuk keterjangkauan  dan  kemudahan  mendapatkan akses obat untuk masyarakat penderita epidemik.
Setelah  mendapat  respon  dari  pemegang peran  paten  (pemegang  paten,  perusahaan farmasi), maka pihak-pihak yang membuat undang- undang  (dalam  hal  ini  DPR  dan  Presiden)  dan lembaga  pelaksana  (Kemenkumham,  Dirjen  KI, Kemenkes) akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing  sebagai  bentuk  umpan  balik  dari pemegang  peran  tersebut  (pemegang  paten  dan perusahaan farmasi). Perlu diketahui bahwa dalam setiap  proses  pelaksanaan  sampai  kepada penerapan  sanksi  akan  selalu  dipengaruhi  oleh kekuatan  politik  sosial  serta  personal  dan  faktor- faktor  eksternal  yang  lainnya  seperti  halnya pengusaha  dari  perusahaan-perusahaan  farmasi (multinational corporation) yang berasal dari negara maju  yang  telah  memiliki  lisensi  wajib  paten yang didukung  oleh  alih  teknologi  yang  sudah  cukup mutahir.
2. Urgensi  Pelaksanaan  Lisensi  Wajib  Paten  dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia
a. Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten sebagai Metode/
Saluran Alih Teknologi bagi Perusahaan Farmasi di Indonesia
Begitu pentingnya teknologi sebagai salah satu  tolak  ukur  pembangunan  ekonomi, mengharuskan  Indonesia  untuk  terus  berusaha mengembangkan  potensinya  dalam  menyerap, mengadakan,  dan  menguasai  teknologi  melalui melalui pemilihan dan perencanaan teknologi yang matang.  Pemilihan  teknologi  yang  tepat  terhadap kebutuhan  teknologi  merupakan  cara  yang  tepat untuk  memperoleh  kemanfaatan  dari  teknologi tersebut,  yang  mana  akan  diperoleh  jika  alih teknologi dapat di implementasikan dengan baik.
Alih  teknologi  menjadi  pilihan  utama daripada pilihan lainnya dalam proses perencanaan teknologi.  Alih  teknologi  memiliki  beberapa kelebihan yang dapat mengatasi kendala teknologi yang  benar-benar  dibutuhkan  dalam  rangka pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Menurut  Etty Susilowati,  kegiatan  perencanaan  teknologi  yang paling  mudah  untuk  dilakukan  karena  dianggap lebih  efisien  dan  dapat  segera  diadaptasikan, sedangkan  pada  riset  dan  pengembangan teknologi  akan  memakan  waktu  yang  cukup panjang dan biaya yang dikeluarkan sangat besar, sedangkan hasilnya belum tentu memadai. 15
Melalui  pelaksanaan  alih  teknologi, selanjutnya Indonesia diharapkan dapat
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menerapkan,  mengadakan,  dan  mengembangkan sendiri  teknologi  tersebut. Oleh  karena  itu, keberadaan  teknologi  mempunyai  peranan  sangat penting  sebagai  penunjang  dalam  pembangunan ekonomi  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  dapat ditawar lagi.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan untuk  tercapainya  alih  teknologi  tersebut  adalah dengan melaksanakan lisensi wajib paten. Melalui lisensi  wajib paten,  aliran  teknologi  ke  negara berkembang  akan  menjadi  lebih  mudah  diawasi, yang  pada  gilirannya  dapat  mendorong  proses terjadinya alih teknologi.
2. Pelaksanaan Lisensi  Wajib  Paten sebagai Akses Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia Kesehatan  merupakan  hak  bagi  setiap manusia  di  dunia  ini  untuk  mendapatkannya.  Hak atas kesehatan juga merupakan salah satu bagian dari  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  yang  telah  diakui dan dilindungi secara universal karena hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan dan hanya Tuhan- lah yang berhak mencabutnya. Hak atas kesehatan telah  dijamin  dan  diatur  di  berbagai  instrumen internasional  dan  nasional.  Ketentuan-ketentuan didalamnya  pada  intinya  merumuskan  kesehatan sebagai  hak  individu  dan  menetapkan  secara konkrit  bahwa  negara  selaku pihak  yang  memiliki tanggung jawab atas kesehatan.
UDHR  (Universal  Declaration  of  Human Right)  yang  di  deklarasikan  pada  tanggal  10 Desember  1948  oleh  PBB,  merupakan  ketentuan dasar perlindungan kesehatan bagi setiap manusia. UDHR  terdiri  dari  30  Pasal,  dimana  salah  satu
pasalnya  yakni Article 25  memuat  mengenai  hak atas mendapatkan taraf hidup yang memadai untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  dan keluarganya.
Pada dasarnya setiap orang berhak untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya  hal  ini  tercantum  dalam  konsitusi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28 A Undang- Undang  Dasar  1945.  Tentunya  mempertahankan hidup  dari  suatu  penyakit  merupakan  salah  satu bentuk dari hak asasi manusia yang dimaksudkan diatas,  dimana  dinyatakan  bahwa  kesehatan merupakan  salah  satu  hak  untuk  hidup,  dengan adanya  kesehatan  yang  baik  maka  diharapkan manusia  dapat  sejahtera.  Kesehatan  yang  baik akan  menunjang  aktivitas  manusia  menjadi  lebih baik  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  dalam pengembangan  pendidikan, ilmu  pengetahuan, teknologi,  seni  dan  budaya  yang  kesemuanya  itu memiliki  tujuan  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan  manusia.  Kesehatan  juga  akan mempengaruhi aktivitas manusia dalam bersosialisasi  dengan  kehidupan  lingkungan disekitarnya.
Jaminan perlindungan hak atas kesehatan juga  dapat  ditemukan  di  instrumen  nasional  di dalam  Pasal  28H  Ayat  (1)  dan  Pasal  34  Ayat  (3) amandemen Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 9 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan aturan lainnya.
Perlindungan  terhadap  KI  (Kekayaan Intelektual)  perlu  juga  dikaitkan  dengan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu perlindungan KI memiliki dampak  terhadap  tanggung  jawab  bersama  untuk menciptakan masyarakat yang sehat.
Untuk  merealisasikan  perlindungan  hak atas  kesehatan  di  Indonesia  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  dibidang  farmasi atau obat-obatan. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual  terkait  pelaksanaan  lisensi  wajib  paten obat untuk menjamin akses kesehatan telah diatur dalam  instrumen  internasional  pada  ketentuan Paris Convention,TRIPs Agreement dan ketentuan itu diperkuat oleh Doha Declaration dan instrumen nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Konvensi  Paris  memberikan  ketentuan mengenai  lisensi  wajib  pada Article  5  (2)  Act  of London yang  menyatakan  bahwa  tiap  negara anggota  berhak  untuk  menentukan  dalam perundang-undangan nasionalnya terkait penyalahgunaan  hak  pemegang  paten,  misalnya karena tidak melakukan pelaksanaan hak patennya dan pemegang hak paten tidak dapat memberikan alasan  yang  sah  mengenai  hal  itu.  Apabila  hal tersebut  terjadi,  maka  pemberian  sanksi  berupa pemberian  lisensi  wajib  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan paten tersebut. 16
Pasal  8 TRIPs  Agreement menyinggung mengenai  upaya-upaya  yang  diperlukan  untuk
16 MuhamadDjumhana,  Muhammad, Perkembangan  Doktrin dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 123.
melindungi  kesehatan  dan  gizi  masyarakat  dan untuk  memajukan  kepentingan  masyarakat  pada sektor-sektor  yang  sangat  penting  bagi pembangunan  sosial-ekonomi  dan  teknologi sepanjang langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan  dalam  persetujuan  TRIPS, sepanjang konsisten dengan ketentuan-ketentuan.
Indonesia  telah  mengatur  kebijakan  untuk melindungi kesehatan masyarakat dan pengembangan  teknologi  dalam  bentuk  undang- undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten.  Undang- undang tersebut merupakan dasar pengembangan teknologi dibidang kesehatan melalui pelaksanaan lisensi wajib paten.
Paten  terhadap  obat-obatan  memiliki implikasi terhadap harga obat-obatan, apabila obat- obatan  yang  dipatenkan  memiliki  biaya  terlalu tinggi, maka pihak pemerintah dapat mengeluarkan lisensi  wajib  bagi  agen-agen  atau  perusahaan- perusahaan  untuk  memproduksi atau  mengimpor versi  generik  dari  obat-obatan  yang  dipatenkan sehingga  pasien  yang  membutuhkan  obat-obatan yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah. Pasal  31  Persetujuan  TRIPS  mengandung beberapa  persyaratan  pokok  bahwa  lisensi  wajib dapat diberikan untuk dua kategori pengguna, yaitu pemerintah (atau suatu lembaga pemerintah) atau pihak-pihak  yang  bekerja  untuk  pemerintah  dan pihak ketiga. 17
17 Cita  Citrawinda  Priapantja, Hak  Kekayaan  Intelektual: Tantangan  Masa  Depan, Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Perlindungan  hak  atas  kesehatan  di Indonesia  telah  banyak  tertulis  didalam  berbagai aturan.  Namun,  untuk  dapat  mewujudkan perlindungan  hak  atas  kesehatan  tersebut  tidak cukup hanya dalam bentuk aturan saja, tetapi juga dibutuhkan tindakan dan kerjasama yang baik dari seluruh  lapisan  agar  bisa  merealisasikan  aturan tersebut, terutama pemerintah. Karena pemerintah sebagai  penyelenggara  negara  adalah  penggerak perwujudan  itu,  yang  bertindak  mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa.
3. Pelaksanaan  Lisensi  Wajib  Paten  sebagai Peningkatan  Pembangunan  Perekonomian Indonesia
Pembangunan  ekonomi  tersebut  tidak lepas  dari  peran  adanya  teknologi  yang  mumpuni dalam  sebuah  industri-industri  yang  ada  di  suatu negara.  Termasuk  didalamnya  peran  dari perlindungan kekayaan intelektual, terumata bidang paten yang berkaitan dengan ivensi teknologi.
Hubungan pembangunan ekonomi dengan alih teknologi dan kesehatan masyarakat memang sangat erat. Semuanya saling mempengaruhi, dan campur tangan pemerintah didalamnya juga sangat mempengaruhi. Pemerintah wajib membantu setiap langkah  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  farmasi dalam  mencapai  alih  teknologi.  Jika  perusahaan farmasi mampu melaksanakan alih teknologi, maka Indonesia  tidak  akan  bergantung  kepada  impor obat.  Selain  itu,  kesehatan  masyarakat  juga  akan lebih terjamin karena harga obat yang relatif murah.
Hubungan  ini  akan  mempengaruhi  pembangunan ekonomi di Indonesia.
Kekuatan  industri  berbasis  kekayaan intelektual  bidang  teknologi  dengan  kekuatan modalnya telah mampu mempengaruhi perkembangan pembangunan  perekonomian suatu negara.  Budi  Agus  Riswandi  juga  menyatakan demikian,  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa salah  satunya  sangat  ditentukan  dengan kemampuan bangsa tersebut menguasai teknologi. Melalui  teknologi,  suatu  bangsa  akan  mengalami proses pertumbuhan yang amat cepat. 18 Sehingga, keberadaan  teknologi  sebagai  penunjang  dalam pembangunan  ekonomi  menjadi  suatu  hal  mutlak diperlukan  bagi  setiap  negara,  dan  bukan didasarkan  pada  keberadaan  sumber  daya  alam semata.
Kemampuan  pengusaaan  teknologi  di setiap  negara  memang  berbeda-beda,  terutama antara  negara  maju  dengan  negara  berkembang. Negara  maju  lebih  memiliki  kemampuan  untuk menemukan  dan  mengembangkan  teknologi, dibandingkan dengan negara berkembang. Alasan inilah  yang  menjadi  perhatian  dunia  internasional, dimana  negara  maju  lebih  mudah  memanfaatkan keadaan  ini  dengan  menetapkan  perlindungan hukum terhadap paten melalui kebijakan-kebijakan yang  ada  diberbagai  negara,  khususnya  negara- negara yang sedang berkembang.
Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju  cenderung  menarik  perhatian  negara-negara berkembang  untuk  dapat  diambil  alih.  Namun
18 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin,dan M. Syamsudin. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum.  PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm 99.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pengambilalihan  teknologi  tersebut  sudah  pasti tidak  dilakukan  serta  merta  tanpa  adanya  sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat seharusnya memperhatikan  aspek  hukum  terkait  proses pengambilalihannya dan memperhatikan keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak secara  merata.  Pada  kenyataannya,  kesepakatan tersebut mengandung kecenderungan proteksionis oleh  negara-negara  maju  kepada  negara-negara berkembang.
Masalah  bagi  negara  berkembang  adalah keperluan  akan  teknologi  untuk  pembangunan ekonominya,  sedangkan  bagi  negara-negara  maju merupakan  kepentingan  dalam  perluasan  pasar dari  teknologi  atau  hasil-hasil  industrinya. 19
Perbedaan kepentingan dan perbedaan kedudukan inilah  yang  seringkali  menghambat  terjadinya  alih teknologi  yang  sama-sama  menguntungkan  bagi kedua  belah  pihak.  Dan  pada  akhirnya,  negara berkembanglah  yang  pastinya  menerima kesepakatan  yang  cenderung  menguntungkan negara maju tersebut.
Dalam  praktiknya,  isu  perlindungan  paten di  bidang  farmasi  telah  menimbulkan  kontroversi yang  paling  besar  dan  keprihatinan  selama bertahun-tahun,  tidak  hanya  di  Indonesia  tetapi juga  di  negara-negara  Amerika  Latin. 20 Negara berkembang memandang pengaturan paten dalam TRIPs  Agreement sebagai  bentuk  proteksionisme teknologi  dari  negara-negara  maju  yang
19 Ok.Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm 314.
memanfaatkan posisi negara berkembang sebagai pasar  dari  produk  buatan  mereka. 21 Apabila dikaitkan  dengan  bidang  farmasi,  maka perlindungan  paten  di  bidang  farmasi  dianggap melibatkan  banyak  organisasi  yang  mencoba melakukan lobi demi keuntungan mereka  sendiri, yaitu    ingin   mempertahankan    keuntungan    yang diperoleh    dari  pengelolaan  modalnya  untuk memproduksi invensi yang dilindungi paten. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  fakta  bahwa  tidak semua  perusahaan  farmasi  yang  mengajukan aplikasi  paten  benar-benar  berniat  untuk melaksanakan  paten tersebut.
Ritchie  mencatat  bahwa  perusahaan- perusahaan  multinasional  di  bidang  farmasi  yang mengajukan  paten  di  suatu  negara  tidak  selalu diikuti  dengan  mendirikan  pabrik  untuk melaksanakan  paten  yang    bersangkutan. 22 Sebanyak  80%  dari  hak  paten  yang  diterbitkan  di negara-negara  berkembang,  lebih  dari  90%  di antaranya  adalah  paten-paten  yang  tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.  Untuk      melaksanakan      sendiri      suatu paten,   biasanya perusahaan farmasi asing akan mempertimbangkan  unsur  untung-rugi  terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para  pelaku  usaha  di  bidang  farmasi  meminta perlindungan  paten  hanya  untuk  memonopoli teknologi  obat-obatan  tersebut  di  negara  yang
21 Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights, The Wto And Developing  Countries:  The  Trips  Agreement  And  Policy Options, Penang, Malaysia: Third World Network, 2000, hlm 5.
22 Agus  Sardjono, Membumikan  HKI  di  Indonesia,  Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm 13.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
bersangkutan,  dengan  pertimbangan  utamanya adalah dalam rangka melindungi modal yang telah diinvestasikan dan menghalangi persaingan.
Kondisi semacam ini membuat masyarakat miskin  di  negara  berkembang  kesulitan  untuk mengakses obat-obatan yang penting dikarenakan harga obat- obatan  yang  melambung  tinggi. 23 Hal ini    patut    disayangkan,    karena    negara berkembang justru merupakan negara yang paling rawan  bagi  berkembangnya  penyakit-penyakit epidemik  berbahaya,  seperti  HIV/AIDS,  malaria, TBC dan lainnya.
Beberapa  negara  berkembang  telah memanfaatkan  keberadaan  lisensi  wajib  untuk menekan  biaya  bagi  harga  obat  baru  yang  lebih mahal  dalam  pengobatan  untuk  penyakit  menular dan  penyakit  tidak  menular.  Pemanfaatan  lisensi wajib  dalam  pengobatan  untuk  penyakit  menular seperti HIV/AIDs, antara lain : 24
i. Malaysia  telah  menerbitkan  penggunaan lisensi  pemerintah  untuk  impor  tiga  obat  paten AIDS  di  tahun  2003.  Harga  rata-rata  pengobatan menjadi  turun  sekitar  81%  dari  $315  menjadi  $58 per  pasien  per  bulan.  CL  memungkinkan  jumlah pasien  HIV/AIDS  dapat  diobati  oleh  rumah  sakit pemerintah  dari  awalnya  1500  menjadi  4000 pasien.
ii. Di  tahun  2005,  Brazil  mengajukan penggunaan  CL  untuk  lopinavir+ritonavir  (Kaletra) demi kepentingan publik. Abbott, pemegang paten,
23 Muhammad   Djumhana, Op Cit, hlm 108.
segera menurunkan harga hingga 46%. Pada tahun 2007,  Brazil  menggunakan  CL  untuk  Efavirenz untuk  dapat  diproduksi  yang  menghemat  hingga US$31.5 juta.
iii. Thailand  menggunakan  CL  untuk  Efavirenz  (EFV) dan  lopinavir+ritonavir  (Lpv/r)  di  tahun  2006  dan 2007.  Pada  tahun  2010,  jumlah  pasien  yang menerima  EFV  meningkat  dari  4,539  menjadi 29,360 dan jumlah pasien yang menggunakan lpv/r meningkat  lebih  dari  tiga  kali  lipat.  Setelah  CL, Abbot memangkas harga lpv/r lebih dari 55% untuk lebih dari 40 negara.
Pemanfaatan  lisensi  wajib  dalam pengobatan untuk  penyakit  tidak  menular  seperti kanker dan pengobatan lainnya, antara lain : 25 i. Pada  tahun  2008,  Thailand  menerbitkan  lisensi untuk beberapa obat kanker. Kompetisi harga dari docetaxel  dan  letrozol  membuatnya  turun  24  dan 70  kali  secara  berurutan.  Di  tahun  2007, menerbitkan  CL  untuk  clopidogrel,  pengobatan untuk  kardiovaskular,  yang  menurukan  harga sampai 91% dari yang diestimasikan.
ii. Pada  bulan  Maret  2013,  Dewan  Banding  Hak Kekayaan  Intelektual  India  meminta  penegakkan untuk CL yang diterbitkan oleh Kontrol Paten India untuk  pabrik  lokal  terhadap  sorafenib.  Harga  obat tersebut  turun  97%  dari  yang  diharapkan,  dari US$5.500  menjadi  hanya  US$175  per  pasien  per bulan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dilihat bahwa  keberadaan  lisensi  wajib  didalam  praktik memang  terasa  sangat  penting  dalam  melindungi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kesehatan  masyarakat  serta  pemanfaatan  alih teknologi  untuk  mencapai  pembangunan  ekonomi negara.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Obstruksi  pelaksanaan  lisensi  wajib  paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia disebabkan karena belum ada  Peraturan  Menteri  yang  menjadi  dasar pijakan  pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  di Indonesia.  Terjadinya  paradoks  dalam pembentukan  Peraturan  Menteri  yaitu  antara urgensi  implementasi  peraturan  menteri tentang lisensi  wajib  paten  yang  sangat dibutuhkan  untuk  kepentingan  kemaslahatan masyarakat  dengan  terjadinya  obstruksi pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts  of  interest)  di  dalamnya  baik  dari aspek  politik,  ekonomi,  personal,  dan kebudayaan.  Kondisi  ini  mengakibatkan adanya  disharmoni  dalam  penyelenggaraan kebijakan  publik  pada  umumnya  dan  lisensi wajib  paten  pada  khususnya,  yang  acapkali mengorbankan kemaslahatan yang berdampak  pada  pembangunan  Indonesia. Sehingga,  apabila  Peraturan  Menteri  yang merupakan  turunan  dari  undang-undang tentang  lisensi  wajib  paten  dibuat,  ditetapkan dan  diimplementasikan,  maka  perusahaan- perusahaan farmasi yang berasal dari negara maju  (multinational  corporation)  akan
mengalami penurunan  pangsa  pasarnya  di Indonesia  yang  berakibat  pada  penurunan keuntungan  yang  diperoleh  dari  perlindungan paten yang telah didapatkan oleh perusahaan- perusahaan asing tersebut.
b. Pelaksanaan  lisensi  wajib  paten  memang sangat  diperlukan  bagi  perusahaan- perusahaan  farmasi  di  Indonesia  pada khususnya  dan  bagi  bangsa  Indonesia  pada umumnya.  Mengingat  bahwa  Indonesia sebagai  negara  berkembang  cukup  kesulitan untuk  menerapkan,  mengadakan  dan mengembangkan  teknologi  bidang  obat- obatan.  Pelaksanaan  lisensi  wajib  paten memberikan  kontribusi  kepada  perusahaan- perusahaan  farmasi  domestik  di  Indonesia, karena  terdapat  proses  alih  teknologi didalamnya.  Adanya  proses  alih  teknologi tersebut  diharapkan  perusahaan-perusahaan farmasi  domestik  dapat  menerapkan, mengadakan,  dan  mengembangkan  teknologi secara  mandiri,  sehingga  tidak  bergantung kepada  teknologi  negara  maju.  Apabila perusahaan-perusahaan  farmasi  domestik dapat  menguasai  teknologi  bidang  obat- obatan,  maka  akan  menjamin  ketersediaan obat dan meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat  Indonesia,  serta  memberikan kontribusi  kepada  pembangunan  ekonomi Indonesia pada khususnya dan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
2. Saran a. Pembentukan, penetapan dan pengimplementasian Peraturan Menteri tentang  lisensi wajib  paten  sebagai  turunan dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  harus segera  dilakukan  karena  membawa  angin segar  bagi  perusahaan-perusahaan  domestik untuk mendapatkan lisensi wajib paten dengan didukung  oleh  alih  teknologi  yang  mutahir serta  dapat  bersaing  secara  sehat  dan kompetitif  dengan  perusahaan  multinasional (multinational  corporation),  sehingga  akan terjadi  persaingan  pasar  yang  sehat  pada perusahaan-perusahaan farmasi, yang secara otomatis  akan  menuntut  perusahaan- perusahaan  dosmestik  dalam  melakukan dan mengembangkan  alih  teknologi  yang memberikan  kontribusi  kepada  pembangunan nasional  Indonesia  serta  akan  memberikan akses  kepada  konsumen  yang  berasal  dari masyarakat  Indonesia  untuk  mendapatkan jaminan atas kesehatannya.
b. Perlu adanya perubahan paradigma dan cara pandang  serta  penguatan  sistem  politik  di Indonesia yang termanifestasi dalam lembaga legislatif  (DPR)  sebagai  lembaga  yang merumuskan dan menetapkan undang-undang dan  kebijakan  tentang  lisensi  wajib  paten dengan  tetap  mengutamakan  kemaslahatan masyarakat  Indonesia  agar  tidak  ditunggangi oleh  kepentingan-kepentingan  segelintir  elit
politik,  agar  tercapai  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya yang berkelanjutan.
c. Perlu  adanya  pembenahan  dan  penguatan sistem  birokrasi  yang  ada  di  Kementerian Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia, Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dan Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia sebagai  institusi  yang  melaksanakan  lisensi wajib paten.
d. Diperlukan  adanya  peran  aktif  dari  pihak perusahaan  farmasi  domestik  (PT.  Kimia Farma (Persero) Tbk.) untuk menelusuri lebih lanjut  mengenai  paten  obat  yang  akan dimintakan  lisensi  wajibnya  dengan  didukung sistem alih teknologi yang mutahir dan sejajar dengan perusahaan farmasi yang berasal dari negara  maju,  yang  mana  hal  tersebut  telah termaktub  dalam  Pasal  82  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Paten.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifudin  dan  B.A.  Saebani,  2007, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung: CV.  Pustaka Setia.
Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum,: Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
Carlos  M.  Correa,  2000, Intellectual  Property Rights, The Wto And Developing Countries: The  Trips  Agreement  And  Policy  Options. Penang, Malaysia: Third World Network. Djumhana,  Muhammad,  2006, Perkembangan Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Manan,  Abdul,  2009, Aspek-Aspek  Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Nugraheni, Dea Melina, 2011, Perlindungan Paten
Dan Fleksibilitas Persetujuan Trips Di Bidang Farmasi  Di  Indonesia, Jakarta:  Universitas
Indonesia
Priapantja,  Cita  Citrawinda,  2003, Hak  Kekayaan
Intelektual: Tantangan Masa Depan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Roisah,  Kholis.  2015. Konsep  Hukum  Hak
Kekayaan  Intelektual  (Sejarah,  Pengertian Dan  Filosofi  Pengakuan  Hki  Dari  Masa  Ke Masa), Malang: Setara Press
Saidin,  OK,  2013, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Intellectual  Property  Rights),
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Sardjono,  Agus,  2009, Membumikan  HKI  di
Indonesia, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
Selma  Siahaan,  Rini  Sasanti  Handayani,  Riswati, Ida Diana Sari, Raharni, Nyoman Fitri. Studi Harga dan Ketersediaan Obat pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotek di DKI Jakarta (Medicines Prices and Availability in Primary Health  Cares,  Hospitals  and  Retail Pharmacies  in  DKI  Jakarta),  Buletin
Penelitian  Sistem  Kesehatan,  Vol  18  No  1, Edisi Januari 2015.
Susilowati, Etty, 2007, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri  Manufaktur,  Yogyakarta: Genta
Press
Suteki.  2013. Hukum  dan  Alih  Teknologi  (Sebuah Pergulatan  Sosiologis), Yogyakarta: Thafa Media