JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 75-82

## PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Nadya Ingrida Theruty

## Lindrawati *
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *lindrawati@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received October 20, 2014 Revised Nopember 28, 2014 Accepted January 18, 2015
Key words: Tax Loss Carry-Forwards, Political Connections, Tax Reform, And Tax Avoidance

## ABSTRACT
Tax is one of the most important fund for our country. That is why our government try to improve its revenue from tax- es. However, some companies see taxes as something they should avoid, so that is why they do tax avoidance. For determine tax avoidance, we can use earnings tax rate (ETR). The purpose of this research was to examine and analyze effect of loss car- ry-forward, political connections and tax reform of tax avoidance. The research design was quantitative with the hypothesis. The data in the form of quantitative research in the form of an financial report period 2008-2012. The object of research is a manufacture company that is listed on the Indonesia Stock  Exchange 2008-2012 period. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The analysis showed that the loss carry -forward has significant positive effect on the tax avoidance , political connection has no significant  effect on  the  tax avoidance  and  tax reform has significant negative  effect on the  tax avoidance. It is shows that the last tax reform that happen at 2008 reduce the will of the company to do tax avoidance because there is a change in tax tariff .

## ABSTRAK
Pajak adalah salah satu dana terpenting bagi negara kita. Itulah sebabnya pemerintah kami berusaha meningkatkan pen- dapatannya  dari  pajak.  Namun,  beberapa  perusahaan  melihat  pajak  sebagai  sesuatu  yang  harus  mereka  hindari,  sehingga mereka melakukan penghindaran pajak. Untuk menentukan penghindaran pajak, kita dapat menggunakan tarif pajak pengha- silan  (ETR).  Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh  kerugian carry-forward,  koneksi politik dan reformasi pajak penghindaran pajak. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data berupa penelitian kuantitatif  dalam  bentuk  laporan  keuangan  periode  2008-2012.  Objek  penelitian  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  ter- daftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2008-2012.  Data  dianalisis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Analisis menunjukkan  bahwa  kerugian  yang  dibawa-bawa  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan reformasi pajak memiliki pengar uh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pajak terakhir yang terjadi pada tahun 2008 mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena ada perubahan tarif pajak ..

## PENDAHULUAN
Pajak dapat diartikan sebagai suatu unsur penting bagi suatu Negara, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap Negara, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang dapat diandal- kan (Hanafi  dan  Harto,  2014).  Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan  negara mengakibatkan Direktorat Jenderal pajak (DJP) berupaya untuk melakukan usaha maksimal demi meningkatkan pen- erimaan  pajak  di  Indonesia  menjadi  lebih  baik  lagi  Namun  pada  kenyataannya,  tingkat  kesadaran masyarakat  Indonesia  terhadap  pentingnya  kepatuhan  membayar  pajak  secara  sukarela  masih  ku- rang.Minimnya  kesadaran  masyarakat  akan  kepatuhan  membayar  pajak  secara  sukarela  ini  disebab- kan  karena  tidak  adanya  timbal  balik  (manfaat)  secara  langsung  yang  dirasakan  oleh  WP  (Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1) dan WP merasa pajak adalah beban yang harus dihindari

## PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH: THERUTY dan LINDRAWATI
sehingga perusahaan akan berusaha meminimumkan beban pajak terutangnya agar dapat meningkat- kan jumlah laba. Usaha untuk meminimumkan pembayaran  pajak secara legal  disebut penghindaran pajak ( tax avoidance ) (Darmawan dan Sukartha, 2014)
Dalam  praktiknya,  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dipengaruhi  oleh  be- berapa faktor. Faktor pertama adalah kompensasi  rugi  fiskal.  Kerugian yang dimaksud  disini  adalah kerugian  secara  fiskal,  yang  timbul  setelah  dilakukannya  koreksi  fiskal  atas  laporan  keuangan,  dan dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Faktor kedua adalah koneksi politik yang terjadi baik  antara  pihak  perusahaan  dan  pihak  pemerintah  maupun  politisi.  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  71/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik  merupakan WP  dengan  risiko  rendah  sehingga  tidak  mungkin  melakukan  penghindaran  pajak  (Mulyani  dkk., 2014). Faktor ketiga adalah reformasi perpajakan telah terjadi sebanyak 4 kali di Indonesia yaitu yang pertama  pada  tahun  1983-1993,  yang  kedua  tahun  1994-1999,  yang  ketiga  tahun  2000-2007  dan  yang terakhir terjadi pada tahun 2007 hingga sekarang (Mulyani dkk., 2014).
Objek penelitian ini adalah  perusahaan  manufaktur yang terdaftar  di Bursa  Efek Indonesia  (BEI) dari  tahun  2008-2012.  Perusahaan  manufaktur  dipilih  sebagai  objek  karena  Mulyani  dkk.  (2014) mengatakan bahwa perusahaan manufaktur beberapa kali menjadi WP yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan  DJP  dalam  kurun  waktu  2008-2012.  Pemilihan  periode  2008-2012  disebabkan  karena reformasi  perpajakan  terakhir  diadakan  pada tahun  2008 sehingga  untuk  mengukur pengaruh refor- masi perpajakan, memerlukan data dari tahun 2008.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  rumusan  masalah  penelitian  adalah apakah  kompensasi  rugi  fiskal,  koneksi  politik  dan  reformasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdapat  di  BEI  tahun  2008-2012  dan  tujuan dilakukannya penelitian  ini  adalah menguji dan  menganalisis pengaruh kompensasi  rugi fiskal, kon- eksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2008-2012

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Pajak Penghasilan
Undang-Undang  Pajak penghasilan  telah berubah  dari  UU  nomor  7 tahun 1983  menjadi UU  no- mor 36 tahun 2008. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah semua tambahan ekonomis dalam na- ma dan bentuk apapun yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, segala sesua- tu  yang  dapat  dikonsumsi  atau  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan  dapat  digo- longkan sebagai penghasilan.
Menurut Undang-Undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 pasal 2, yang termasuk subjek pajak  penghasilan  adalah  subjek  pajak  dalam  negeri  dan  subjek  pajak  luar  negeri.  sedenagkan  yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  diartikan  sebagai  tindakan  untuk  mengurangi  jumlah  pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang tidak melanggar Undang-Undang. Lim (2011, dalam Masri dan Martani, 2012) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan penghematan pajak yang dil- akukan dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal.
Penghindaran  pajak  bukan  pelanggaran  Undang-Undang  perpajakan  karena  usaha  wajib  pajak untuk  mengurangi,  menghindari,  meminimumkan  atau  meringankan  beban  pajak  dilakukan  dengan cara  yang  dimungkinkan  oleh  Undang-Undang  Pajak  (Kurniasih  dan  Sari,  2013).  Selain  itu,  ke- banyakan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena dapat mengurangi biaya utang dan risi- ko kebangkrutan (Masri dan Martani, 2012.

## Kompensasi Rugi Fiskal
Kompensasi rugi  fiskal merupakan kerugian yang timbul  setelah dilakukan  penghitungan ulang atas  laba  perusahaan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Kerugian  yang  dimaksud disini adalah kerugian secara fiskal, yang timbul setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keu- angan.  Koreksi  fiskal  timbul  karena adanya perbedaan  peraturan  dalam Undang-Undang  Perpajakan
dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 46 yang menyatakan bahwa laba perusahaan terdiri  atas  2 bagian, yaitu  laba  fiskal  dan  laba komersial  sehingga sebelum  menghitung beba n  pajak, terlebih dahulu harus memisahkan laba komersial dan laba fiskal.
Pasal  6  ayat  2  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No.  17  tahun  2000  mengatakan  bahwa  perus- ahaan yang telah mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan dalam hal membayar pajak dan laba perusahaan akan digunakan sebagai pengurang jumlah kompensasi ter- sebut  sehingga  perusahaan  akan  terhindar  dari  beban  pajak  (Kurniasih  dan  Sari,  2013).  Suatu  perus- ahaan yang mempunyai kompensasi rugi  fiskal  pada awal tahun  akan  diberi keringanan untuk  pem- bayaran  pajak  pada  tahun  tersebut.  Ada  atau  tidaknya  kompensasi  rugi  fiskal  ini  dapat  dilihat  dari laporan keuangan  perusahaan  yang bersangkutan pada catatan atas  laporan  keuangan  bagian perpa- jakan.

## Koneksi Politik
Koneksi politik dapat diartikan sebagai cara – cara tertentu yang diusahakan oleh perusahaan agar terjalin ikatan secara politik atau terciptanya kedekatan dengan pihak politisi atau pemerintah (Purwo- to,  2011;  dalam  Mulyani  dkk.,  2014).  Perusahaan  akan  dianggap  memiliki  koneksi  politik  jika  setid- aknya salah satu pemegang saham besar dengan hak suara lebih dari 10% adalah pem erintah, dan jika salah satu pemimpin perusahaan ( Chief Executive Officer , presiden, wakil presiden, ketua atau sekreta- ris)  adalah  orang  yang  mempunyai hubungan  erat  dengan  politik (anggota  parlemen,  politikus) (Fac- cio, 2006; dalam Mulyani dkk., 2014).
Ada atau  tidaknya koneksi politik dalam  suatu  perusahaan  dapat  dilihat  dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan pada bagian komposisi kepemilikan saham,  untuk  mengetahui  pihak mana  saja  yang  berperan  penting  dalam  perusahaan  tersebut.  Jika  ada  kepemilikan  oleh  pemerintah (BUMN) lebih dari 10%, maka perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan yang mem- iliki koneksi politik.

## Reformasi Perpajakan
Reformasi  perpajakan  adalah  perubahan  yang  terjadi  dalam  Undang-Undang  perpajakan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  angka  penerimaan  pajak  oleh  Negara.  Di  Indonesia,  ada  beberapa pokok perubahan Undang-Undang yang terjadi. Perubahan Undang-Undang terjadi sebanyak 4 kali di Indonesia.  Mulyani  dkk.  (2014)  menjelaskan  perubahan  yang  terjadi  dalam  Undang-Undang  perpa- jakan di Indonesia, antara lain
1. Periode sebelum reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1982
2. Periode reformasi perpajakan keempat, terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang.
3. Periode reformasi perpajakan ketiga, terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2007
4. Periode reformasi perpajakan kedua, terjadi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1999
5. Periode reformasi perpajakan pertama. Terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1993
Dengan  adanya  perubahan  (reformasi)  dalam  Undang-Undang  perpajakan,  maka  tiap  perusahaan akan  mengalami  perubahan  pula  dalam  sistem  perencanaan  pajaknya.  Reformasi  perpajakan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  reformasi  perpajakan  keempat,  yaitu  UU  No.  7  Tahun  1983 yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan tarif Pph badan pada ta- hun 2009 yaitu dari tarif progresif menjadi tarif tunggal 28%. Oleh karena itu, terdapat p erbedaan anta- ra  perencanaan  pajak  sebelum  dan  sesudah  reformasi  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaruh  perbedaan  tersebut  dengan  tingkat  agresivitas  penghindaran  pajak  pada  pe- rusahaan.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak
Perusahaan  yang  mengalami  rugi  fiskal  cenderung  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk melakukan penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:
H 1 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH: THERUTY dan LINDRAWATI

## Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak
Koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan yang dimiliki antara pihak perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau politik. Koneksi poli- tik yang dimaksudkan adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) lebih dari 10%. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:
H 2 : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak
Walaupun  reformasi  pada  tahun  2008  merupakan  perubahan  fundamental  dan  memberikan  banyak insentif pajak sejak berlakunya UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan,  DJP  masih  tidak  terlalu  percaya  terhadap  pelaku  industri,  khusunya  perusahaan  manufaktur (Mulyani  dkk.,  2014).  Dari  penjelasan  tersebut,  maka  hipotesis  penelitian  ini  dapat  disusun  sebagai berikut:
H 3 : Reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Model Penelitian
Kompensasi Rugi H1+ Fiskal Penghindaran
Koneksi Politik pajak H2- H3-
Reformasi
Perpajakan

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  hipotesis  untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  koneksi  politik,  reformasi  perpajakan  dan  kompensasi  rugi  fiskal  terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah 5 tahun, yaitu dari tahun 2008-2012.
Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel terikat: Penghindaran pajak (TA) Penghindaran pajak diukur dengan ETR dengan rumus sebagai berikut:
ETR = Total Tax Expenses Pre-Tax Income 2. Variabel Bebas:
(a) Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) Pengukuran kompensasi rugi fiskal menggunakan variabel dummy , dimana dummy 1 untuk perusahaan  yang  memiliki  kompensasi  kerugian  pada  awal  tahun  t  dan dummy 0  untuk perusahaan yang tidak memiliki kompenasi kerugian di awal tahun t.
(b) Koneksi Politik (PC) Koneksi  politik  menggunakan  variabel dummy 1,  untuk  perusahaan  yang  salah  satu pemegang  sahamnya  adalah  pemerintah  (BUMN)  dan dummy 0  untuk  perusahaan  yang sahamnya sama sekali tidak dimiliki oleh pemerintah.
(c) Reformasi Perpajakan (RF)

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 75-82
Pengukuran  reformasi  perpajakan  menggunakan  variabel dummy yaitu  1  untuk  periode setelah  reformasi  perpajakan  (2009-2012)  sedangkan dummy 0  untuk  periode  sebelum reformasi perpajakan (2008).

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di BEI.  Dari  populasi  tersebut  dipilih  sampel  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara beturut-turut dari tahun 2008-2012.
2. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tersedia di situs BEI dari tahun 2008-2012.
3. Perusahaan manufaktur dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai Effective Tax Rate (ETR) terdistorsi.
4. Perusahaan manufaktur dengan nilai ETR > 1

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 20 dengan tahapan sebagai berikut: Menentukan Model Persamaan Y = α + β 1 PC + β 2 RF + β 3 RFI + ε Keterangan: Y: Tax agressive (CETR) α : Konstanta β 1- β3: Koefisien regresi PC  : Koneksi politik RF  : Reformasi perpajakan RFIS  : Kompensasi rugi fiskal ε : Standart error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  perusahaan  manufaktur  sebanyak  150  perusahaan.  Berdasarkan  kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh 62 perusahaan.

## Deskripsi Data
Pengujian  deskripsi  data  terhadap tax  avoidance menunjukkan  bahwa  nilai  minimum  sebesar 0,1447 yaitu PT Astra Autoparts Tbk tahun 2009, nilai  maksimum sebesar 0,4236 yaitu PT Kimia Farma Tbk  tahun  2008,  dan  rata-rata  penghindaran  pajak  yang  dihasilkan  dari  267  perusahaan  manufaktur dari periode 2008-2012 sebesar 0,268109 atau sebesar 26,81%.
Pengujian  deskripsi  data  terhadap  kompensasi  rugi  fiskla  diketahui  sebagian  besar  perusahaan sampel  tidak  memiliki  kompensasi  rugi  fiskal  (nilai  0)  yaitu  sebanyak  238  perusahaan  atau  sebesar 89,1%. Sedangkan  perusahaan yang  memiliki kompensasi rugi  fiskal  (nilai  1) ada sebanyak  29 perus- ahaan atau sebesar 10,9%.
Pengujian  deskripsi  data  terhadap  koneksi  politik  diketahui  sebagian  besar  perusahaan  sampel tidak  memiliki  koneksi  politik  (nilai  0)  yaitu  sebesar  249  perusahaan  atau  93,3%.  Sedangkan  p erus- ahaan yang memiliki koneksi politik (nilai 1) sebanyak 18 perusahaan atau sebesar 6,7%.
Pengujian  deskripsi  data  terhadap  reformasi  perpajakan  diketahui  bahwa  pada  periode  setelah reformasi tahun 2008 (nilai 1) ada sebanyak 220 sampel atau 82,4%. Sedangkan pada periode sebelum reformasi tahun 2008 (nilai 0) ada sebanyak 47 sampel atau 17,6%.

## PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH: THERUTY dan LINDRAWATI

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil uji menunjukan nilai adjusted R square sebesar 0,074 atau 7,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari 3 variabel bebas (kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan), sedangkan sisanya yaitu 92,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.
Uji F Hasil Uji F memperlihatkan bahwa nilai signifikansi  F sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi F < 0,05  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  atau  dengan  kata  lain  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi  pengaruh  kompensasi  rugi  fiskal,  koneksi  politik  dan  reformasi  perpajkan  terhadap penghindaran pajak.

## Uji t
Tabel 1. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta ( Constant ) .309 .006 48.575 .000 1 RFIS .026 .008 .170 3.113 .002 PC .020 .010 .104 1.909 .057 RF -.054 .007 -.431 -7.945 .000

## Sumber: Data diolah
Nilai signifikansi untuk uji t adalah 0,05. Hal ini berarti bahwa jika nilai signifikansi α < 0,05 maka hipotesis diterima. Dari tabel 1  dapat  disimpulkan bahwa kompensasi  rugi fiskal berpengaruh signif- ikan  secara  positif  terhadap  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu  H 1 yang  menyatakan  kompensasi rugi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  penghindraan  pajak  diterima.  Koneksi  politik  tidak  ber- pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu H 2 yang menyatakan koneksi poli- tik berpengaruh negatif  terhadap penghindaran pajak ditolak. Reformasi perpajakan berpengaruh sig- nifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu H 3 yang menyatakan reformasi perpajakan ber- pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

## Pembahasan
Variabel kompensasi  rugi  fiskal yang  berpengaruh positif  diduga  disebabkan karena  perusahaan yang mengalami rugi fiskal cenderung memanfaatkan kerugian tersebut sebagai pengurang beban pa- jak dimasa yang akan datang. Bila terdapat kompensasi rugi fiskal pada satu perusahaan, maka pelu- angnya  untuk melakukan  penghindaran  pajak akan lebih besar. Sari  dan  Martani (2010)  mengatakan bahwa perusahaan yang  memiliki kompensasi kerugian yang besar  cenderung membayar pajak  lebih sedikit.
Koneksi politik diduga tidak signifikan juga dikarenakan proses atau hungungan politik yang ter- jalin  antara perusahaan  dengan pemerintah  tidak diatur  dalam  Undang-Undang perpajakan sehingga dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  yang  terjadi  berada  di  luar  sistem  perpajakan  sehingga  tidak mempengaruhi  perpajakan  itu  sendiri.  Lain  halnya  di  Malaysia,  pemerintah  memberikan  kebijakan sehingga perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan bumiputera memiliki tarif pajak yang lebih rendah sehingga  mengakibatkan  koneksi  politik  dinegara  tersebut  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghingdaran pajak (Adhikari dkk., 2006; dalam Nugroho, 2011).
Reformasi perpajakan berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  penghindaran pajak karena refor- masi yang terjadi pada tahun 2008 bertujuan untuk menurunkan tarif pajak agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan berubahnya tarif PPh badan  dari  tarif  progresif  menjadi  tarif  tunggal. Penelitian ini menggunakan  lebih banyak sampel  pe- rusahaan yang  laporan keuangannya diterbitkan setelah periode reformasi perpajakan terakhir (2009- 2012) sehingga menurunnya tarif PPh badan berpengaruh terhadap perpajakan di masing-masing pe- rusahaan.  Dengan  turunnya  tarif  pajak,  maka  tingkat  keinginan  perusahaan  untuk  melakukan penghindaran pajak juga menurun.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 1 – JANUARI 2015 – Halaman 75-82

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kompensasi  rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan reformasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan ter- hadap penghindaran pajak.
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) Objek penelitian yang menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data crosssection dan time-series dan semua variabel bebas yang dukur menggunakan dummy sehingga menghasilkan uji heterokedastitas yang tidak memenuhi syarat (tidak  lolos  uji);  dan  (2)  Penelitian  ini  hanya  menggunakan  perusahaan  manufaktur  sebagai  sampel sehingga hasil penelitian tidak dapat diterapkan pada sektor usaha lain karena memiliki karakteristik yang berbeda. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: (1)  Menggunakan cara pen- gukuran  yang  lain  selain  dummy  agar  dapat  menghindari  terjadinya  heterokedastitas;  dan  (2) Menggunakan  sektor  usaha  lain  sebagai  sampel  sehingga  dapat  diketahui  hasil  penelitian  yang  di- peroleh dari sektor usaha lain.

## REFERENCES
Darmawan, I.G.H., dan Sukartha I.M., 2014, Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return on  Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada  Penghindaran Pajak, E-Jurnal  Akuntansi ,  Universitas  Uda- yana, Vol. 9, No. 1: 143-161.
Dewi, N.N.K. dan I.K. Jati, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  pada  Penghindaran  pajak  di  Bursa  Efek  Indonesia, E-Jurnal Akuntansi , Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2: 249-260.
Fatharani, N., 2012, Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Ta- hun 2007-2010, Skripsi , Depok: Program Studi Akuntansi UI Depok.
Ghozali,  H.I.,  2013, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SSS  21 ,  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Hartadinata, O.S., dan H. Tjaraka, 2013, Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Tax  Aggressiveness pada  Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010 , Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Tahun XXIII, No. 3 Desember: 48-59. Hanafi, U., dan P. Harto, 2014, Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, Diponegoro Journal of Ac- counting , Vol. 3, No. 2: 1-11.
Jawa Pos, 2014, Dirjen Pajak Lempar Handuk , Jawa Pos, 15 Oktober: 6. Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, 1967, Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Owner- ship Structure, Journal of Financial Economics , Vol. 3, No. 4, Oktober.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014, Data Pokok APBN 2007-2003,
( http://www.anggaran,depkeu.go.id , diunduh 04 Oktober 2014). Kim,  C.,  dan  L.  Zhang,  2013, Corporate  Political  Connections  and  Tax  Aggressiveness ,  City  University  of Hong  Kong.  Kurniasih,  T.,  dan M.M.R. Sari,  2013,  Pengaruh Return On  Assets , Leverage ,  Corporate Governance ,  Ukuran  Perusahaan  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  Pada Tax  avoidance , Buletin  Studi Ekonomi , Vol. 18, No. 1, Februari. Kompas, 2013, Ramai-ramai Menghindari Pajak , Kompas, 23 Juni
(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/23/1908236/Ramai-ramiMenghindari.Pajak, diunduh 12 November 2014).
Maharani, I.G.A.C., dan K.A. Suardana, 2014, Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas dan Karak- teristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur, E-Jurnal Akuntansi , Universitas Uda- yana, Vol. 9, No. 2: 525-539.
Martani, D., dan A.E. Persada, 2009, Pengaruh Book Tax Gap Terhadap Persistensi Laba, Jurnal Akuntan- si Universitas Indonesia, Jakarta. Masri  I., dan  D. Martani,  2012,  Pengaruh Tax  Avoidance terhadap Cost Of  Debt , Thesis , Program  Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

## MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH: THERUTY dan LINDRAWATI
Mulyani,  S.,  Darminto,  dan  M.G.W.E.N.  Pamungkas,  2014,  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan,  Kon- eksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Man- ufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012), ( http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/21 ,  diunduh  20 Agustus 2014).
Nugroho,  A.A.,  2011,  Pengaruh  Hubungan  Politik  dan  Reformasi  Perpajak an  terhadap  Tarif  Pajak Efektif pada  Perusahaan yang  Terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2008-2009, Skripsi , Depok: Universitas Indonesia.
Rusydi, M.K. dan D. Martani, 2014, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance, Simposium Nasional Akuntansi XVII , Lombok, September: 1-19.
Saraswati,  A.K.,  2012,  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sura- karta), Skripsi , Semarang: Universitas Diponegoro. Sari,  D.K.,  2014,  Determinan  Variasi Effective  Tax  Rates (Etrs)  Perusahaan  dan  Reformasi  Pajak:  Studi terhadap  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  BEI  Periode 2008-2009, Simposium Nasional  Akuntansi  XVI , Manado _________, dan D. Martani, 2010, Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tinda- kan Pajak Agresif, Simposium Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto, 1-34.
Sari, D.P., 2011, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Dunia Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus “Gayus Tambunan” denga n Pendekatan Triangulasi, Simposium Nasional Akuntansi XIV , Aceh. Suwardjono, 2010, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Pemerintah  Republik  Indonesia, 2007,  Undang-Undang  No.  28 Tahun 2007  tentang Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .