Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 03  No. 2 Desember 2017
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x

## KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH
SITI NURKHADIJAH & ZUL ANWAR AJIM HARAHAP
IAIN Padangsidimpuan

## Abstract
The  discussion  of  this  paper  is  motivated  by  the  contradiction  of functions, roles and competencies of the DPD RI . The purpose of this research  was  to  find  out  the  position  of  the  DPD  in  the  Indonesian state  system  and  to  find  out  the  views  of  the  siyasa  fiqh  on  the position  of  the  DPD  in  the  Indonesian  constitutional  system.  The results  of  this  research  indicated  that the  position  of  the  DPD  RI  in the  Indonesian  state  system  has  limited  position  and  authority.  The position  and  competence  of  the  RI  DPD  should  be  strengthened  so that  the  performance  of  a  DPD  RI  institution  becomes  better  in regional autonomy. If the DPD RI has an unlimited position, it gives a  special  authority  in  building  the  region.  The  view  of  siyasa  fiqh towards  the  position  of  the  Republic  of  Indonesia  Regional Representative Council in the Indonesian state system is inconsistent and  inappropriate,  because  Ahlul  al-Halli  wa  al-'Aqdi  is  a representative of the people who can give fatwa, while the DPD RI is an institution that has the authority limited.
Keywoards : DPR RI, Indonesian Constitutional System, Siyasah

## Abstrak
Pembahasan  tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  bertolak belakang  dari  fungsi  dan  peran  serta  kompetensi  DPD  RI.  Tujuan penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  Kedudukan  DPD  RI  dalam sistem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah  terhadap  kedudukan  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kedudukan  lembaga  DPD  RI  dalam  sistem  tata  negara  Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas. Seharusnya kedudukan  dan  kompetensi  DPD  RI  itu  harus  diperkuatkan  agar kinerja  suatu  lembaga  DPD  RI  menjadi  lebih  baik  dalam  otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai  kewenangan  khusus  dalam  membangun  daerah. Pandangan fiqih siyasah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem tata  negara  Indonesia  yang  ada  selama  ini  tidak  sejalan  dan  tidak sesuai,  karena Ahlul  al-Halli  wa  al-’Aqdi merupakan  perwakilan
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
rakyat  yang  dapat  memberi  fatwa,  sedangkan  DPD  RI  merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas.
Kata Kunci : DPR RI, Tata Negara, Siyasah

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG MASALAH
Pada  permulaan  lahirnya  negara  Islam,  pembagian  kekuasaan negara  belum  tampak,  karena  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul  tidak memberikan  konsepsi  secara  terperinci,  tetapi  hanya  bersifat  global semata.  Nabi  Muhammad  Saw,  bukan  hanya  sebagai  Rasul  yang membawa  risalah  Islamiyah,  melainkan  pula  sebagai  kepala  negara merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap perkara.
Kendati  pun  nabi  pada  masa  itu  merangkap  berbagai  jabatan, namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat para pembantunya di daerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan qadhi.
Setelah Rasulullah Saw. Wafat, tugas “kekhalifahan digantikan oleh sahabat  Abu  Bakar  dan  pada  masa  itu  urusan  qadha  diserahkan  kepada Umar  bin  Khattab  2  tahun  lamanya”  begitu  pula  setelah  kekuasaan dipegang  Umar  bin  Khattab,  ia  memisahkan  antara  kekuasaan  peradilan dan  kekuasaan  pemerintahan,  dan  ia  mengangkat  Abu  Darda  sebagai qadhi kota Madinah, dan Syurekh bin Qaes bin Abi al Ash di Mesir.
Konsep  Kepemimpinan  Menurut  Alqur’an  pada  dasarnya  secara tersirat  menyebutkan  kata  kepemimpin  (leadership)  merupakan  istilah dalam  manajemen  organisasi.  Sebutan  pemimpin  muncul  ketika  seorang memiliki  kemampuan  mengetahui  dan  mampu  mengarahkan  perilaku orang  lain,  mempunyai  kepribadian  khas,  dan  mempunyai  kecakapan tertentu  yang  tidak  dimiliki  semua  orang.  Di  bidang  pemerintahan  atau negara,  pemimpin  disebut  dengan  berbagai  nama,  misalnya, imamah (dikalangan  Shi’i)  dan khalifah (dalam  tradisi  Sunni),  raja  untuk  kerajaan atau presiden dalam istilah negara republik.
Kekuasaan  ketatanegaraan  Islam,  berada  di  tangan  umat, ahl  al- halliwa  al-‘aqd bisa  dianggap  mewakili  umat  dalam  menentukan  siapa penguasa yang akan memimpin umat, dalam menentukan siapa penguasa yang  akan  memimpin  umat,  khususnya  dalam  melaksanakan  fardhu
kifayah  dalam  pengangkatan  khalifah,  yang  tidak  harus  dilakukan  oleh semua  umat.  Adapun  dalil  yang  dapat  digunakan  mengenai  kedudukan ahl al-halli wa al-‘aqd sebagai berikut: أمُتأعٰزٰٓنٰ ت نِإٰف ۡۖأمُكنِم ِرأمٰ ألۡٱ  ِلِْوُأٰو ٰلوُسَّرلٱ ْاوُعيِطٰأٰو َّٰللَّٱ ْاوُعيِطٰأ ْاأوُ نٰماٰء ٰنيِذَّلٱ اٰهُّ يٰأٰٓيَ
ء أَٰۡ  ِِ ُهوُّدُرٰ ف ٰلِإ نِإ  ِلوُسَّرلٱٰو َِّللَّٱ أيٰۡخ ٰكِلٰٓذ  ِِۚرِخأ ألۡٱ ِمأوٰ يألٱٰو َِّللَّٱِب ٰنوُنِمأؤُ ت أمُتنُك ٰسأحٰأٰو الًيِو أ ٰتَ ُن
٥٩
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (surah Annisa ayat 59).
Berdasarkan  ayat  ini  dapat  dipahami  bahwa  secara  kronologis umat  Islam  diperintahkan  untuk  taat  kepada  Allah  swt  dalam  arti mengerjakan  semua  yang  diperintahNya  dan  berupaya  meninggalkan apa-apa yang  dilarangNya juga mentaatikepada  utusan Allah  swt,  dalam arti segala apa yang diucapkan, diperbuat dan ditetapkan oleh Rosulullah maka  wajib  ditaati,  sedangkan  kewajiban  taat  kepada ulil  amr yaitu pemerintah  atau  penguasa  yang termasuk  di  dalamnya  adalah ahl al-halli wa al-‘aqd.
Bila  Alqur’an  dan  sunnah  sebagai  dua  sumber  perundang- undangan  Islam  tidak  menyebutkan Ahlul  Hilli  wal  Aqdi atau  Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada didalam turats fiqih kita di  bidang  politik  keagamaan  dan  pengambilan  hukum  substansial  dari dasar-dasar  menyeluruh,  maka  dasar  sebutan  ini  di  dalam  Alqur’an  ada dalam mereka yang disebut dengan “ulil amri”.
Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlul Hilli wal Aqdi dalam  kitab  Allah,  yakni  ulil  amri  legislatif  dan  pengawasan  atas kewenangan  eksekutif,  terutama  pimpinan  tertinggi  negara,  ia  hanya disebutkan  dengan  lafal Al-Ummah ,  dan  tugasnya  hanya  terbatas  pada dua  hal. Pertama ,  mengajak  kepada  kebaikan,  termasuk  di  dalamnya segala  perkara  umum  yang  di  antaranya  menetapkan  hukum  atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua , menindak para  penguasa  yang  zalim,  yakni  yang  melakukan  penyimpangan  dalam pemerintahan.
228  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
Perputaran  zaman  ini  mengundang  para  ahli  hukum  Islam  untuk memberikan  pembagian  kekuasaan  negara,  karena  situasi  dan  kondisi menghendakinya,  sehingga  mereka  membagi  kekuasaan  negara  itu kepada  beberapa  bagian  sesuai  dengan  kebutuhan.  Adanya  pembagian kekuasaan di zaman para sahabat itu tidak jauh dengan konsepan Negara Indonesia,  di  Indonesia  sendiri  terbagi  3  lembaga  yaitu;  (1)  lembaga eksekutif  (2)  lembaga  yudikatif  (3)  lembaga  legislatif  di  antara  lembaga- lembaga  ini  mempunyai  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  yang diatur oleh undang-undang dasar 1945.
DewanPerwakilan Daerah (DPD) Lahirpadatanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil  sumpahnya.  Pada  awal  pembentukannya,  masih  banyak tantangan  yang  di  hadapi  oleh  DPD.  Tantangan  tersebut  mulai  dari wewenangnya  yang  dianggap  jauh  dari  memadai  untuk  menjadi  kamar yang  kedua  yang  efektif  dalam  sebuah  parlemen  bicameral,  sampai dengan  persoalan  kelembagaannya  yang  juga  jauh  dari  memadai, tantangan-tantangan  tersebut  timbul  terutama  karena  tidak  banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.
Selain  itu takkala UUD  NRI Tahun 1945  diganti  dengan konstitusi RIS  pada  27  Desember  1949  sebagai  konsekuensi  terjadinya  perubahan bentuk  dari  negara  kesatuan  menjadi  negara  federal,  didalam  konstitusi RIS  diatur  keberadaan  lembaga  negara  senat  yang  masuk  dalam  ranah kekuasaan  legislatif  (walaupun  terbatas)  dan  berfungsi  pula  sebagai majelis penasehat sebagai majelis penasehat bagi pemerintah.
Konstitusi  RIS  diganti  dengan  UUD  1950.  Di  dalam  konstitusi  ini tidak  diatur  mengenai  lembaga  negara  semacam  DPD.  Perubahan  UUD NRI  Tahun  1945  yang  dilakukan  MPR  pada  awal  era  reformasi  berhasil membentuk  lembaga  negara  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
DPD  dibentuk  sebagai  hasil  perubahan  ketiga  UUD  1945  yang disahkan  MPR  pada  9  november  2001.  Dengan  kehadiran  DPD  tersebut maka  dalam  sistem  perwakilan  Indonesia,  DPR  didukung  dan  diperkuat oleh  DPD.  Apabila  DPR  merupakan  lembaga  perwakilan  berdasarkan aspirasi daerah/wilayah. Keberadaan DPD memang sangat terkait dengan daerah  dan  di  pandang  sebagai  lembaga  perwakilan  yang  saling
melengkapi  dengan  DPR.  Anggota  DPD  dipilih  dari  setiap  provinsi melalui  pemilihan  umum  dan  jumlahnya  dari  setiap  provinsi  sama  dan jumlah  anggota  DPR.  Untuk  pertama  kalinya,  kursi  DPD  di  isi  para anggotanya  sebagai  hasil  pemilu  2004  dimana  para  pemilih  memilih  128 anggota DPD.
Sesuai  UU  susunan  dan  kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD, jumlah  anggota  DPD  sebanyak  empat  orang  untuk  tiap-tiap  provinsi. Mengingat  pada  saat  pemilu  2004  tersebut  jumlah  provinsi  sebanyak  32 provinsi  ,  dalam  perkembangannya  jumlah  anggota    DPD  bertambah menjadi  132  orang  sebagai  hasil  pemilu  2009  mengingat  terdapat penambahan satu provinsi (menjadi 33 provinsi).
Permasalahan  DPD  menjadi  isu  paling  strategis  yang  di  bahas panjang  lebar  dalam  pembahasan  materi  ini  di  PAH  1  BP  MPR  di karenakan  hal  itu  akan  menentukan  kekuatan  DPD,  terutama  apa  bila  di sandangkan  dengan  DPR  yang  sama-sama  masuk  rumpun  kekuatan legislatif.  Berdasarkan  dari  sekilas  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  kedudukan  DPD RI  dalam  sistem  tata  negara  Indonesia  dilihat  dari  perspektif  sistem  tata negara Islam.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan  DPD  RI  dalam  sistem  tata  negara  Indonesia  dan  bagaimana kedudukan DPD RI dalam tata negara menurut perspektif siyasah.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adalah
1. Untuk  mengetahui  kedudukan  DPD  dalam  sistem  tata  negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah terhadap
kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka  ( libray  reseach )
yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode
230  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
pengumpulan  data  pustaka  atau  penelitian  yang  objek  penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklopedia, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan dokumen).
Sumber  data  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah literature atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dari sumber  pertamanya,  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut  sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah Fikih Siyasah, Fikih Politik Islam, Ahkam as-Sulthaniyah.
Sumber  data  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh melalui pihak lain yang menulis tentang DPD atau ahl- hall wa al-aqd tetapi yang mendukung pembahasan ini.
Selain  dari  sumber  data  sekunder  juga  menggunakan  al-Qur’an  dan Hadits.
Sumber  data  tersier  merupakan  data  yang  member  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.

## METODE PENDEKATAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ).  Pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  perundang-undangan  yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  beranjak  dari pandangan-pandangan  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi penting  sebab  pemahaman  terhadap  pandangan/  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu  hukum  yang dihadapi.  Pandangan/  doktrin  akan  memperjelas  ide-ide  dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  sesuai  dengan  pendekatan yang  dilakukan.  Peneliti  mencari  dan  menggali  bahan-bahan  pustaka yang  searah  dengan  objek  pembahasan  sehingga  dilakukan  pemeriksaan bahan  hukum,  mengklarifikasi,  menguji,  menganalisis  bahan-bahan hukum  tersebut  baik  primer  maupun  sekunder  secara  normatif  dan
yuridis  formil  dengan  alasan  alasan  penulis  untuk  saling  dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Kedudukan  lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan lembaga  lainnya baik  itu  dari lembaga eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif, maka  sudah  menjadi  suatu  keharusan  bahwa  lembaga-lembaga  negara harus  menjadikan  konstitusi sebagai pedoman  mereka dalam menjalankan tugas  pokok  dan fungsinya masing-masing.  Meskipun DPD berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  namun  hanya  pada tingkat  pertama  saja,  sedangkan  pembahasan  lebih  lanjut  dilakukan  oleh DPR .
Pandangan  siyasah  terhadap  kedudukan  DPD  RI  dalam  sistem ketatanegaraan  Islam  secara  spesifik  disebut  dengan Ahlu  al-Halliwa  al- Aqdi lembaga  tersebut  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  luas,  dalam pemerintahan  Islam  antara  khalifah  dan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi bekerja sama  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  demi kemaslahatan  umat.  Kedudukan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi dalam pemerintahan  adalah  sebagai  wakil  rakyat  yang  salah  satu  tugasnya adalah  memilih  khalifah  dan  mengawal  khalifah  menuju  kemaslahatan umat. Jadi kedudukan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam pemerintahan adalah sebuah  lembaga  yang  mempunyai  tugas  wewenang  sendiri  tanpa intervensi  khalifah.  Persamaan  tugas  DPD  RI  dengan Ahlu  al-Halli  wa  al- Aqdi adalah perwakilan daerah, membuat rancangan undang-undang atau aturan  hukum  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  adapun  perbedaannya antara DPD RI dengan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah memberi usulan atas rancangan  undang-undang.  Sedangkan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi mempunyai  kewenangan  tak  terbatas  dalam  rancangan  undang-undang, DPD  RI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  kedudukan  kewenangan yang  hanya  bisa  mengusulkan  suatu  rancangan  undang-undang, sedangkan Ahlu  al-Halliwa  al-Aqdi merupakan  perwakilan  rakyat  yang dapat memberi fatwa.
Vol. 03  No. 2 Desember 2017

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan lembaga lainnya baik itu dari  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif,  maka  sudah  menjadi  suatu keharusan  bahwa  lembaga-lembaga  negara  harus  menjadikan  konstitusi  sebagai pedoman  mereka dalam  menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Meskipun DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang namun hanya pada tingkat pertama saja, sedangkan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh DPR .
Pandangan  siyasah  terhadap  kedudukan  DPD  RI  dalam  sistem ketatanegaraan  Islam  secara  spesifik  disebut  dengan Ahlu  al-Halliwa  al-Aqdi lembaga  tersebut  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  luas,  dalam  pemerintahan Islam  antara  khalifah  dan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi bekerja  sama  dalam menyelenggarakan pemerintahan yang  baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi dalam  pemerintahan  adalah  sebagai  wakil  rakyat  yang salah  satu  tugasnya  adalah  memilih  khalifah  dan  mengawal  khalifah  menuju kemaslahatan umat. Jadi kedudukan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas wewenang sendiri tanpa intervensi khalifah.  Persamaan  tugas  DPD  RI  dengan Ahlu  al-Halli  wa  al-Aqdi adalah perwakilan daerah, membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan  masyarakat, adapun perbedaannya antara DPD RI  dengan Ahlu al- Halli  wa  al-Aqdi adalah  memberi  usulan  atas  rancangan  undang-undang. Sedangkan Ahlu al-Halli  wa al-Aqdi mempunyai kewenangan tak terbatas  dalam rancangan  undang-undang,  DPD  RI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai kedudukan  kewenangan  yang  hanya  bisa  mengusulkan  suatu  rancangan  undang- undang,  sedangkan Ahlu  al-Halliwa  al-Aqdi merupakan  perwakilan  rakyat  yang dapat memberi fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khaliq, Farid, Fikih Politik Islam , Jakarta 13220: Sinar Grafika Offset, 2005.
Akbar,  Patrialis, Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945 ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Alvian  Nasution,  Kaka, Buku  lengakap  Lembaga-  Lermbaga  Negara ,  Jakarta Selatan: Serambi Semesta Distribusi, 2014.
Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: UMM Press, 2007
Iqbal,  Muhammad, Fiqih  Siyasah  kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam , Jakarta: Radar Jaya Pratama Jakarta Anggota IKAPI, 2001.
Kamal  Fakih,  Allamah  dan  tim  ulama, Tafsir  Nurul  Qur’an ,  Jakarta:  Al- Huda. Shafar 1425/ April 2004.
Pieris, John dan Aryanti Baramuli Putri , Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Mahmud, Metode penelitian Pendidikan , Bandung: pustaka setia, 2011.
Nata , Abuddin, Masail Al-Fiqhiyah , Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
Rahman Sholeh, Abdul, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Rahardjo,  Dawan, Ensiklopedia  Al-Qur’an : Tafsir  Sosial  Berdasarkan  Konsep- Konsep Kunci, Jakarta:Paramadina , 2002.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D ,  Bandung: Alfabeta, 2007.
Syafe’I,  Zakaria, Negara  Dalam  Persfektif    Islam  Fiqih  Siyasah ,  Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012.
Thoha, Ahmadie, Muqaddimah ibn Khaldun , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Yusuf,M. Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2009.
234  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 03  No. 2 Desember 2017
Wahhab  khallaf  Abd  al, al-Siyasah  al-Syar’iyyah  aw  Nizham  al-  Dawlah  al Islamiyyah fi Syu’un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah, al-Qahirah: Mathba’ah al-Taqaddum, 1397H/1977M.
Suasadi, Metode  penelitian, lampung  :  Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan LP2M  Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  32  tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18
Undang-undang  dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Perubahan ketiga,  Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015