Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Penulis: Muh. Erwansyah Said Hindom 1 , Ikhlasul Amri Tamher 2
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor, Indonesia 1 2 Email:
furanamek@gmail.com 1 , ikhlasbmt@gmail.com 2
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i2.2003
*Penulis Korespondensi
Muh. Erwansyah Said Hindom Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor Email: furanamek@gmail.com Diterima: 18 Agustus 2021 Direvisi: 04 Oktober 2021 Publikasi Online : 13 Desember 2021

## Abstract
A village is the smallest part of the governmental organization in regional. The government of village has political function connecting opinion and administration public that help to establish the regulation with the chief village. Therefore, village as the smallest governmental system has function and duty to manage its own territory according to Regulation Number 6 Year 2014. The study aims to determine the effectiveness of the implementation of village governance in absorbing aspirations in Tanama Village, Fakfak, West Papua. Based on the result, the implementation of the governmental system in Tanama isn’t effective, so that the absorption of community aspirations isn’t well absorbed. The government needs to involve the community more as objects than development planning. Then, in the process of administration, government had better prioritize transparency so that the implementation of village governance can run well.
Keywords: effectiveness; village governance; community aspirations; Fakfak; West Papua

## Abstrak
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan peraturan bersama kepala desa. Oleh karena itu desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terkecil mempunyai fungsi dan tugas untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini penyelenggaraan pemerintahan desa di kampung Tanama tidak efektif sehingga penyerapan aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik. Pemerintahan kampung seharusnya lebih melibatkan masyarakat sebagai objek dari pada perencanaan pembangunan dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebaiknya lebih mengedepankan transparansi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: efektivitas; pemerintahan desa; aspirasi masyarakat; Fakfak; Papua Barat

## PENDAHULUAN
Indonesia  ialah  negara  yang  sering disebut  dengan  negara  kepulauan, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah pulau yang  cukup banyak, kurang lebih sebanyak 16.056 pulau yang telah diakui  oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan kondisi seperti ini,  sudah barang tentu banyak wilayah administrasi yang perlu untuk  diperhatikan, sesuai dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilihat pada Alinea Ketiga dan Keempat pada pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah  untuk  dapat  menyelaraskan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sebagaimana dengan peraturan yang saat ini berlaku pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pemerintahan pusat dalam rangka memajukan proses pembangunan yang merata tentu perlu adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk memaksimalkan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di desa yang merupakan bagian dari pemerintahan terkecil yang mengatur dan mengurus rumah Tangganya sendiri. Dengan adanya perangkat hukum telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat ditingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan mitra pemerintahan desa yang memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sehingga kedepannya lebih maksimal dan mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri, yang menjadi harapan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, tata kelolanya
sering disebut dengan pemerintahan desa, dimana yang menjalankan roda pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahannya adalah pemerintah desa itu sendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa sedangkan jumlah dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat desa sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melaksanakan aspirasi masyarakat.
Pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
“Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan Pembangunan Desa”. Pada pasal ini juga disebutkan “Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan berdasarkan asas-asas”, selanjutnya pemerintahan desa juga dibahas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 55 nomor 6 Tahun 2014. Adapun beberapa perubahan yang terjadi akibat dari suatu kondisi ini salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Desa dan/atau desa adat menurut cara penyebutannya dengan memperhatikan keberanekaragaman kondisi budaya setempat maka di daerah Papua disebut Kampung.
Realisasi dari otonomi daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan pemerintah atau perangkat daerah dalam proses penataan sistem pemerintahannya sehingga terciptalah pembangunan yang memiliki transaparansi, efektif, efisiensi, serta akuntabel, lebih dari itu pemerintah daerah diharapkan mampu menerima serta menyalurkan aspirasi. Pemerintah desa sebagai instansi pemerintahan daerah paling dasar yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat, sehingga peyerapan aspirasi bisa terlaksana dengan baik. Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat memiliki tujuh belas distrik dan seratus empat puluh dua kampung salah satunya yakni Kampung Tanama yang merupakan satu dari enam kampung di Distrik Pariwari, wilayahnya tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kampung Tanama sendiri terletak di pesisir pantai yang membuat sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat kampung  Tanama juga masih menjunjung tinggi adat istiadat budaya leluhur sebagai pedoman kehidupannya.
Kampung  Tanama  memiliki  kehidupan beragam  yang  saling  berdampingan hal ini tercermin dari sebagian besar penduduknya bukan saja penduduk yang berasal dari kampung Tanama melainkan masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, agama dan budaya  yang berbeda namun mereka hidup damai dan rukun di kampung ini sesuai dengan semboyan mereka yaitu satu tungku tiga  batu  yang  artinya satu sodara satu hati dan satu tujuan.
Proses penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Tanama sedikit terhambat dikarenakan  proses  pelaksanaannya  belum maksimal, salah satu yang menjadi permasalahan tersebut adalah  kurangnya  kelengkapan administrasi kampung seperti buku administrasi, profil kampung, monografi kampung dan RPJMK atau  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang lambat  pada proses penyusunannya, hal ini sangat disayangkan mengingat  setiap  proses  pembangunan  di kampung  Tanama  dilaksanakan  dengan mengacu  pada  program  hasil  Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung. Terkait  dengan  pelaksanaan  proses pembangunan  Kampung  Tanama tidak memenuhi konsep pembangunan yang di rencanakan dan perlu di tinjau kembali salah satu yang perlu di perhatikan yaitu  sarana  dan prasarana  yang  harus  dibangun  sehingga memenuhi aspirasi dan kebutuhan umum dalam hal ini kebutuhan keseharian  yang di perlukan masyarakat kampung, dapat dilihat dari sarana perekonomian yaitu koperasi yang merupakan tempat masyarakat berkumpul untuk
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota  dan  masyarakat  yang  tidak diperhatikan sehingga menimbulkan  kerusakan fisik bangunan  dan  tidak segera diperbaiki. Adapun  perkembangan  di  Kampung Tanama  yaitu  terdapat beberapa  fasilitas  yang menunjang perekonomian masyarakat diantaranya bangunan Hotel Ruko (rumah toko) Toko Bangunan dan  SPBU yang membantu meningkatkan perekonomian daerah dan juga ekonomi masyarakat  sekitar.  Dibidang pendidikan  sendiri terdapat  bangunan berupa TK  (taman anak-kanak) hingga pada SD (sekolah  dasar) dari fasilitas-fasilitas yang telah tersedia ini dapat asumsikan  bahwa masyarakat Kampung Tanama selain tingkat perekonomiannya  yang berkembang baik kebutuhan pendidikannya juga sudah dapat terpenuhi namun kemauan dari masyarakat untuk bersekolah masih  kurang. Kurangnya kemauan bersekolah inilah yang menjadi faktor lemahnya  sumber  daya  manusia,  dimana menyebabkan  aparatur  kampung  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  kampung mempunyai kemampuan dan keterampilan yang terbatas untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama.
Pemberdayaan  masyarakat  kampung dilaksanakan  dengan  melibatkan masyarakat kampung dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan kampung guna tercapainya tujuan dan  aspirasi masyarakat  yang  sesuai  dengan kebijakan  kampung.  Menurut  data  yang  di terima  dari  masyarakat  kampung  pada  tahun 2020 dilaksanakan program pembangunan talud di Kampung Tanama dan pematangan kuburan umum yang programnya melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Program ini dilaksanakan untuk  mengantisipasi  longsor dan menjaga struktur tanah agar tidak merusak pemukiman warga sekitar selanjutnya pematangan kuburan umum di laksanakan  sehingga tertata rapi. Adapun keuntungan yang didapat dari program pembangunan  ini,  masyarakat  ikut  dilibatkan menjadi  pekerja  bangunan sehingga dari program tersebut  menjadikan masyarakat
mendapatkan  keuntungan  lebih  dari  proses pembangunan.
Pembinaan terpadu yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung beserta Distrik berupa bimbingan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kampung Tanama  masih perlu mendapatkan bekal ilmu yang cukup seperti  pendampingan secara  berkala  dalam  penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, dan melengkapi  monografi  Kampung,  bimbingan untuk  melengkapi  administrasi kampung serta membuat pelaporan anggaran program kegiatan agar  kegiatan  penyelengaraan  dapat  berjalan sesuai  dengan  program  kerja yang  sebelumnya telah  disusun  dalam  RKPK  (Rencana  Kerja Pemerintah Kampung).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dalam  peraturan  ini  yang  menjadi  Pelaksanaan Pengelolaan  Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur  Keuangan. Keuangan desa kemudian diatur untuk melakukan belanja desa  yang  di  jabarkan  pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018.  Berpedoman  pada  kebijakan yang  telah  dibuat  pemerintah kampung di Kampung Tanama menggunakan dana yang bersumber  dari  APBDes  dalam  pembiayaan guna menjalankan penyelengaraan pemerintahan kampung, sampai saat mengenai pelaporan dana desa di Kampung Tanama berjalan dengan baik hanya  saja aparat kampung terkhususnya bendahara masih perlu di bimbing  dalam pembuatan laporan oleh pendamping kampung dalam pembuatan laporan agar lebih efektif. Berkembangnya  Kampung Tanama tidak dapat terealisasikan  apabila tidak berpedoman pada empat unsur penting penyelengaraan pemerintahan yaitu pemerintahan kampung, pembangunan kampung,  pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung  yang menjadi  latar belakang perlunya ditinjau kembali untuk melihat tahapan  sampai  pada  pelaksanaan  dan pengawasannya  dalam  rangka  memenuhi  tugas dan fungsi BAPERKAM
(Badan Permusyawaratan  Kampung).
Permasalahan cukup kompleks yang terjadi pada lingkungan pemerintahan kampung Tanama mengakibatkan penyerapan aspirasi masyarakat tidak terlaksana secara efektiv. Beberapa permasalahan cukup krusial yang berhasil peneliti temui dilapangan, diantaranya : tidak adanya keterlibatan masyarakat saat musyawarah pembangunan kampung padahal pengambilan keputusan seharusnya berdasarkan aspirasi dari masyarakat, tingkat pendidikan aparat kampung yang masih rendah mempengaruhi pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat kampung, sarana prasarana yang belum memadai pun termasuk dari salah satu faktor yang sudah seharusnya diperhatikan, selanjutnya permasalahan transparansi penggunaan dana kampung menjadi salah satu poin penting.
Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti dalam penulisan penelitian ini, diantaranya : Efektivitas peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa menurut perspektif islam (Belaya, 2019) penelitian tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya pengalokasian dana desa dan proses analisa mengenai keefektivan  penyelenggaraan sebuah pemerintahan desa, selanjutnya penelitian mengenai efektivitas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam penjaringan aspirasi masyarakat kecamatan Lhoong kabupaten Aceh Besar (Muhammad Rizky Yusuf, 2015) penelitian ini membahas tentang keefektivan dari sebuah musyawarah yang dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan acuan pembangunan kampung.
Penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang cukup signifikan  bila dibandingkan dengan penelitian yang menjadi acuan dari penelitian ini, adapun perbedaannya sebagai berikut : tempat pelaksanaan penelitian berbeda baik antara penelitian (Muhammad Rizky Yusuf,  2015) ataupun (belaya,  2019). Selanjutnya pada penelitian  (belaya,  2019) terfokus pada pembahasan mengenai pengalokasian dana kampung tanpa menyinggung penyelenggaraan pemerintahan atau permasalahan-permasalahan yang kerap dialami pemerintah kampung tersebut dengan
mendetail hal ini berbanding terbalik dengan pembahasan yangdibahas dalam penelitian yang dibahas oleh penulis, pada penelitian yang penulis lakukan terdapat pembahasan lebih mendalam mengenai permasalahan- permasalahan yang terjadi di kampung tersebut sehingga menjadi salah satu indikator penilaian keefektivan sebuah penyelenggaraan pemerintahan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat. Selain itu pada penelitian (Muhammad Rizky Yusuf,  2015) lebih terfokuskan kepada cara kerja dari Badan Permusyawaratan kampung sedangkan pada penelitian yang peneliti kemukakan adalah mengenai cara kerja musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh aparat kampung itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai pengawas.
Adapun tujuan dilaksanakannya riset ini adalah untuk :
1. Mendapatkan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
3. Untuk memperoleh solusi dari faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris effective yang artinya berhasil atau dapat dimaknai juga dengan sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pengertian  efektivitas menurut Steers (1985, hal.  1) sebagai berikut, “efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada acuan yang dipakai. Kemudian Koontz, dkk (1996) menambahkan “efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan yang diinginkan, untuk menghasilkan akibat yang diinginkan”. Georgepoulos dan Tannenbaum (dalam Steers,
1985, hal. 50), berpendapat, “meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Oleh karena itu efektivitas terkadang tidak diukur oleh seberapa banyak biaya yang di butuhkan, namun lebih fokus pada optimalisasi permasalahan yang dapat terselesaikan.” Pada dasarnya efektivitas mengacu pada tercapainya sebuah tujuan, dengan melihat apakah efektif atau tidak efektif di perlukan alat atau indikator untuk menganalisis efektivitas, yaitu dengan melihat dan mengamati sasaran atau target yang telah di tentukan sebelumnya, dengan begitu maka efektivitas merupakan suatu ukuran ketetapan sebuah keberhasilan dari tujuan yang ingin di capai apabila berhasil dan sesuai dengan yang di tetapkan maka dapat di katakan efektif, namun sebaliknya jika belum sesuai maka dapat di katakan belum efektif. Faktor pengaruh utama atas efektivitas (Steers, 1985, hal. 209) juga di definisikan sebagai berikut:
1. Ciri Organisasi yaitu struktur, spesialisasi fungsi dan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan.
2. Ciri Lingkungan yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, Tanggapan lingkungan terhadap perubahan (Kritik dan saran), Ketepatan dalam mengambil Keputusan Kesesuaian Keputusan dengan Keadaan Lingkungan
3. Ciri Pekerja yaitu perilaku pekerja, prestasi kerja dan kerjasama.
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen yaitu kebijakan yang ditetapkan, pemanfaatan sumber daya, pendidikan dan pengembangan pekerja serta pengambilan keputusan.
Faktor pengaruh dari efektivitas yang telah didefinisikan sesuai dengan keadaan atau kondisi fokus yang akan diteliti oleh penulis karena  berkaitan langsung dengan suatu organisasi, dimana yang dimaksud pada penelitian adalah pemerintahan dilingkungan kampung yaitu kampung Tanama, pekerja yaitu pemerintah kampung maupun masyarakat dan
aspirasi masyarakat yaitu keinginan yang ingin di capai masyarakat.
Menurut Steers, R. M (1977, hal. 208- 209), “efektivitas di golongkan  dalam 3(tiga) model, yaitu :
1.  Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuaan yang berbeda pula dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari  organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan  hasil-hasil dengan tujuan organisasi. 2.  Perspektif sistem, memusatkan perhatianya pada hubungan  antara komponen-komponen yang berbeda didalam maupun  yang  berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan  organisasi.  Jadi  model  ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3.  Tekanan  pada  prilaku,dalam  model  ini, efektivitas  organisasi.jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk  meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar’’
Menurut  Steers, R. M (1977, hal. 46-48) menyebutkan  beberapa  ukuran  dari  pada efektivitas, yaitu :
1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang di hasilkan;
3.  Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan  kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; 4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi  terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5.  Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi;
6.  Pertumbuhan  adalah  suatu  perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; 7.  Stabilitas  yaitu  pemiliharaan  struktur,  fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; 8.  Kecelakaan  yaitu  frekuensi  dalam  hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
Konsepsi penilaian efektivitas organisasi juga dikemukakan oleh  Adam Indrawijaya
(Waluyo, 2007, hal.  85), ia menyimpulkannya sebagai berikut:
1.  Menentukan  efektivitas  organisasi  hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu  pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat  penilaian  efektivitas  organisasi.  Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan.  Persoalannya  ialah  bagaimana caranya  mengembangkan  suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai  dengan batasan  sarana,  sumber  daya  dan  dana  yang tersedia.
2.  Tidak  semua  kriteria  sekaligus  dapat digunakan untuk  mengukur efektivitas organisasi.  Keinginan  untuk  meningkatkan keuntungan, umpamanya dapat menyebabkan seseorang  terlalu  optimis  dalam  hal  potensi pemasaran.  Itu sering menyebabkan timbulnya efek samping yaitu kurangnya perhatian terhadap usaha  mempertahankan  kelangsungan  hidup organisasi.
3. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan atau adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi dan sebagainya.
Faktor  pengaruh  dari efektivitas yang telah didefinisikan sesuai  dengan keadaan atau kondisi fokus yang akan diteliti oleh penulis karena berkaitan langsung dengan suatu organisasi, dimana yang  dimaksud  pada penelitian  adalah  pemerintahan  dilingkungan kampung yaitu kampung Tanama, pekerja yaitu pemerintah kampung maupun  masyarakat dan aspirasi masyarakat yaitu keinginan yang ingin di capai masyarakat.
Penulis berpendapat bahwa dengan melihat dan memperhatikan  faktor pengaruh efektivitas maka akan tercapainya suatu tujuan yang dapat diukur dari penelitian yang nantinya dilakukan yaitu tentang efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam penyerapan aspirasi di Kampung Tanama.
Berdasarkan konsep teori efektivitas diatas, penulis dalam hal ini menggunakan teori menurut Steers (1985) dalam melakukan penelitian karena teori yang dikemukakan oleh Streers lebih berfokus terhadap pencapaian
keberhasilan sebuah organisasi dalam mengejar sasarannya terlebih lagi fokusnya di desa yang merupakan bagian dari organisasi pemerintahan terkecil. Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003, hal. 135), pemerintah diartikan sebagai suatu organisasi dari orang- orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Tambahan pemikiran menurut Ndraha (2005, hal. 57) pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Aspek yang di jelaskan oleh Ndraha pada hakekatnya  semua  negara  memiliki  keinginan untuk  membentuk  pemerintahan  yang  kuat, pemerintahan yang kuat  tidak  hanya dapat  di ukur dari kekuatan militernya yang banyak dan terlatih,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  seberapa akseptabilitas  masyarakat  dalam  menyokong penyelengaraan  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan  terbaik  bagi  masyarakat  pelayanan pada  level  daerah  merupakan  wujud  dari pemancaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih  rendah  melalui  cara desentralisasi.
Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011, hal.  32)  membagi  fungsi pemerintahan menjadi empat  bagian,  yakni  pelayanan  ( public  service ), pembangunan  ( development ),  pemberdayaan
( empowering )  dan  pengaturan ( regulation ). Lebih lanjut Rasyid mengemukakan bahwa  untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan  menggambarkan  kualitas pemerintah  itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai pemerintahan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka pelaksanaan fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk
menciptakan kondisi yang tepat akan berjalan dengan baik pula sehingga terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Masyarakat dalam konteks pembangunan suatu daerah menjadi  unsur utama, maka dari itu aspirasi masyarakat menjadi hal mendasar yang sudah seharusnya diserap agar pembangunan yang sedang  dijalankan  lebih terarah. Aspirasi disebutkan oleh Echols (dalam Zuhriansyah,  2013, hal. 313) sebagai harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi, bercita-cita,  berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.
Menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah “gairah (keinginan atau  harapan  yang keras).” Sejalan dengan itu, (Salaman, 2005, hal. 3)  juga menjelaskan  mengenai  aspirasi  sebagai “kemampuan  untuk  mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.” Dari kedua  kutipan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa aspirasi  masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan variabel dari  lapisan  masyarakat manapun  sehingga  mempengaruhi  dan mendukung dalam proses pembangunan.
Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam sebuah pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat mengambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat secara langsung maka dengan sendirinya akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Sejalan dengan hal ini Abe salman (2009, hal. 22) menyebutkan  dengan melibatkan masyarakat maka akan membawa tiga dampak penting yaitu: 1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
3. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.
Dari paparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah memiliki andil yang sangat besar dalam perumusan perencanaan dan kebijaksanaan atau peraturan bahkan sampai pada tingkat desa, baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur Undang-Undang, seperti pada UU Nomor 10 tahun 2004 tentang keterbukaan,  dalam  pasal  5  disebutkan  bahwa masyarakat Menurut Archon  Fung yang dikutip Salman (2009, hal. 25), secara umum dikenal dua metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu : 1. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan.
2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
Penyerapan aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan musyawarah sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di dalam masyarakat untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, dengan perundingan, perembukan yang dilakukan sehingga bisa membuat atau menciptakan aspirasi baru masyarakat atas persoalan yang terjadi sampai pada keputusan. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006, hal. 22), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006, hal. 22) adalah
orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:
1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan  suatu sistem hidup bersama
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai masyarakat maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Soetardjo (1984, hal. 16) menjelaskan (dalam Nurcholis, 2011, hal. 12) “desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Dituliskan oleh Bintarto (Nurcholis, 2011) desa adalah “suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.
Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai desa maka penulis  mengambil kesimpulan  bahwa  desa  adalah  suatu  tempat yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  yang saling  bergantungan  dan memiliki hubungan sosial yang tinggi, karena unsur kekeluargaan dan mempunyai  kepentingan  juga  kebutuhan  yang sama  serta  memiliki susunan pengurusan serta berhak menyelenggarakan urusan daerah wilayah dan rumah tangganya sendiri.
Penjelasan desa menurut perkembangannya jika dikaitkan dengan kondisi kampung  yang  nantinya  menjadi  tempat penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti yakni
kampung Tanama, dapat disimpulkan  bahwa kampung  Tanama  termasuk  didalam  kategori desa swakarya Kebiasaan adat istiadat di kampung Tanama masih dipertahankan namun mulai memudar pada masyarakat kampung, perkembangan zaman di era digital  atau kampung  swakarya,  dimana  ciri  dari  desa swakarya yang disebutkan hampir sama dengan kondisi  yang  ada  di  kampung  Tanama yaitu kebiasaan adat istiadat di kampung Tanama masih  dipertahankan namun mulai memudar pada masyarakat kampung,  perkembangan zaman di era digital 4.0 membuat alat teknologi sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, kehidupan  sosial  masyarakat juga mulai berkembang walaupun masih lambat, adapun fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas transportasi menuju kampung  sudah mulai memadai namun partisipasi dari masyarakat kampung Tanama belum sepenuhnya didapatkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis jelas dalam Bab VII Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Bagian yang ke 1 (satu) Umum, Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah. Kemudian pada bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggara Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Papua Pasal 1 huruf (a) yang dimaksud dengan “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan  Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dilanjutkan  kemudian  pada  Pasal  1 huruf  (b)  sebagai  berikut,  “Otonomi  Khusus adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan diberikan  kepada  Provinsi  Papua  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat”.
Tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi  Khusus  bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf (l) tentang Kecamatan yang disebut Distrik di Daerah Papua, berbunyi “Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala  Distrik sebagai perangkat  daerah Kabupaten/Kota.”
Kampung dijelaskan juga pada Pasal 1 huruf (m) yaitu “Kampung  atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan  nasional  dan berada  di  daerah Kabupaten/Kota” Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas  pemerintahan  di  Provinsi  Papua Barat,  maka  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan menyangkut dana desa selanjutnya dijelaskan pada Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf (a) angka 4 (empat) : Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya di singkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penyelengaraan pemerintahan kampung oleh Badan Pemusyawaratan Kampung yaitu BAPERKAM.
Penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh pemerintah kampung diharapkan dapat berjalan dengan baik apabila penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan peraturan yang telah dibuat. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan permusyawaratan Kampung
dijadikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan segala aktivitas di kampung.
Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Bupati  Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, dijelaskan tentang Perincian kewenangan lokal berskala Kampung adapun dijabarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Kampung lainnya dengan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan, meliputi:
a. Penyelesaiaan sengketa antara masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban kampung:
c. Penataan kepemilikan hak atas tanah di kampung:
d. Pelestarian nilai-nilai gotong royong:
e. Pengelolaan kekayaan dan aset kampung:
f. Pengelolaan adat istiadat, olah raga tradisional dan seni budaya masyarakat kampung setempat;
g. Pengelolaan pemakaman  kampung dan tempat keramat bersejarah di kampung;
h. Pembinaan upaya kesehatan tradisional.
Berdasarkan pasal 4 point a sampai dengan h, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat dalam keanakaragaman budaya dan perilaku sosial yang tertanam berdasarkan pola hidup dan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul.
METODE Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. metode analisis deskriptif kualitatif ialah penggambaran situasi oleh penulis mengenai permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan fenomena  yang terjadi seakurat mungkin dan disertai fakta-fakta yang akurat dimana data tersebut dapat berupa bukti-bukti yang terpercaya, hasil wawancara pada saat peneliti melaksanakan penelitian di lapangan serta pengamatan fenomena yang terjadi di lapangan tempat penulis melaksanakan penelitian, dimana dalam hal ini membahas permasalahan mengenai efektivitas kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan desa di Kampung Tanama Distrik pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan  cara  analisis, bukan  menggunakan  cara  statistik  atau  cara penghitungan lainnya yang menggunakan angka. Kemudian  penelitian  deskriptif  merupakan penelitian  yang  digunakan  dengan  cara mendiskripsikan  sebuah  gejala  sosial  atau peristiwa  yang  bersifat  aktual dengan menggambarkan situasi sesuai fakta yang ada. I Made Winartha,  (elib.unikom.ac.id.  Diambil pada  hari  kamis,  15  Oktober 2020 pukul 13:40 WIB) mengemukakan bahwa: “Metode analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  menganalisis, menggambarkan,  dan  meringkas  berbagai kondisi,  situasi  dari  berbagai  data  yang dikumpulkan  berupa  hasil  wawacara  atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan”.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data yang secara keseluruhan dilakukan di lapangan yang termasuk dalam teknik pengumpulan data ini adalah pedoman wawancara sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  secara  keseluruhan dilakukan  di  lapangan yang termasuk dalam teknik pengumpulan data ini adalah  pedoman wawancara  sumber  yang  dikumpulkan  dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan menggunakan wawancara terstruktur yang mana setiap pertanyaan yang akan diberikan kepada informan berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun  sebelumnya, dengan tujuan supaya diskusi lebih terarah dan mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti  lupa akan pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Adapun tehnik penentuan informan yang penulis gunakan ialah
purposive sampling yaitu menentukan informan yang dianggap profesional dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga dadta yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipercaya.
Selanjutnya peneliti menggunakan metode observasi juga dokumemtasi yang berguna untuk melengkapi data yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan.  Proses pengumpulan data yang dilakukan ialah peneliti turun  langsung  dalam  kegiatan  di  lapangan namun tidak terlibat dalam aktivitas yang terjadi tetapi sekedar mengamati untuk mendapatkan informasi. Peneliti mengamati secara bebas, mencatat berbagai hal  yang  penting  atau  yang menimbulkan  ketertarikan  lalu  menganalisis, dan  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  hasil dari  pengamatan.  Kegiatan  tersebut  dilakukan guna  memperkuat  data  yang  ingin  diperoleh. Dalam  pelaksanaanya,  peneliti  mengobservasi tempat yaitu Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
Kampung Tanama merupakan salah satu kampung yang menjadi  tiang penyangga yang ekonominya berada pada sektor pertanian dan perikanan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman  yang  cukup  produktif  untuk dikembangkan adalah pohon pala dan Rambutan sedangkan sektor perikanan terdiri dari nelayan tangkap berupa ikan komo/cakalang serta telur ikan terbang.
Sumberdaya  alam  sangat  bermanfaat bagi  kehidupan  makhluk  hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada  sekarang  ini  sumber  daya  air  kampung Tanama pada musim kemarau terjadi kekeringan yang  cukup  tinggi  dan  pada  musim  penghujan sering terjadi banjir dan erosi.
Dalam perjalanannya, kepala kampung dibantu oleh kepala desa, maka pada gambar 4.2 dipaparkan struktur kepala dusun yang berada di kampung Tanama. Kepala dusun atau yang sering disebut juga  sebagai kepala kewilayahan. Kepala  kewilayahan  bertugas  membantu kepala desa  dalam pelaksanaan  tugas di  wilayahnya. Dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan  Tata Kerja Pemerintah
Desa. Tugas kepala dusun termasuk sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Suku Mbaham adalah suku dari penduduk asli kampung Tanama,  selain suku mbaham ini terdapat juga suku-suku lainnya yang telah  mendiami  kampung  Tanama  dan hidup  berdampingan  selama  berpuluh-puluh tahun.
Mayoritas penduduknya yang memeluk agama muslim menjadikan kampung  Tanama sebagai  kampung  dengan  jumlah  penduduk muslim terbanyak di disrtrik Pariwari. Kampung Tanama mempunyai jumlah  penduduk  1.423 jiwa,  yang  terdiri  dari  laki-laki  760  jiwa  dan perempuan 663 dan 328 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 6 (enam) RT. Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan yang telah  terselesaikan  namun ada beberapa permasalahan yang terlambat dan masih dalam tahap proses. Salah satu contoh permasalahan yang  masih  berproses  adalah dibidang  pendidikan  sebagaimana  yang tertera pada tabel 4.10 nomor 3, yakni belum tersedia tenaga pendidik pada  mata  pelajaran  bahasa inggris dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hal ini tentu menjadi perhatian aparat kampung dan  sedang diusahakan agar kekosongan tersebut segera terisi dengan tenaga pendidik yang memiliki kualitas memadai. Selanjutnya,  terdapat permasalahan berupa lemahnya SDM aparat kampung dilingkungan pemerintahan  kampung  tanama. Menindaklanjuti  hal  tersebut  maka  aparat kampung mencoba  untuk  mengusulkan  kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung agar  memberikan  pelatihan.  Usulan  tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kampung  prihal  bimbingan  dan  pelatihan kepada aparat kampung guna meningkatkan kualitas dan  kauntitas aparat kampung namun belum ada tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Kampung, menangapi  hal  tersebut pihak aparat kampung berinisiatif untuk mengusulkan permasalahan ini kepada  pihak  distrik  Pariwari  yang  merupakan
kepala  wilayah  kampung  tanama  untuk memberikan bantuan guna menyikapi permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Suku Mbaham adalah suku dari penduduk asli kampung Tanama, selain suku Mbaham ini terdapat juga suku-suku lainnya yang telah mendiami kampung Tanama dan hidup berdampingan selama berpuluh-puluh tahun. Mayoritas penduduknya yang memeluk agama muslim menjadikan kampung Tanama sebagai kampung dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di disrtrik Pariwari. Kampung Tanama mempunyai jumlah penduduk 1.423 jiwa, yang terdiri dari laki-  laki 760 jiwa dan perempuan 663 dan 328 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 6 (enam) RT. Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Tanama secara umum terlihat jelas antara rumah tangga yang berkategori sangat miskin, miskin, sedang dan kaya dan dapat dibedakan berdasarkan mata pencaharian dan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena mata pencarian masyarakat yang berbeda-beda disektor formal dan sektor nonformal, seperti di sektor nonformal yaitu nelayan, petani, pedagang, buruh, peternak dan disektor formal seperti PNS, Honorer, tenaga medis, tenaga pengajar, BUMN dan BUMD.
Kampung Tanama pada saat ini belum melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh masyarakat kampung, dapat dilihat pada jam kerja yang dilaksanakan di kantor Kampung Tanama. Pemerintah Kampung Tanama juga tidak turut serta mengadakan kegiatan-kegiatan internal dan eksternal antar pemerintah daerah, LSM dan organisasi-organisasi lainya.
A. Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pemerintahan Kampung Tanama Sesuatu dikatakan efektif apabila kinerja suatu organisasi dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini disampaikan pula oleh Hidayat (1986), menurutnya : “Efektivitas menjadi suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh sebuah target
(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang tengah atau telah dicapai sebuah organisasi”. Dalam tata kelola pemerintahan, masyarakat menjadi salah satu  unsur penting yang pendapatnya harus didengarkan. Dalam penyampaiannya, pendapat masyarakat sering disebut dengan aspirasi. Konsekuensinya, kampung dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan sudah seharusnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen rencana Pembangunan Kampung merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kampung dan sebagai dasar penyusunan APBK yang di buat untuk menjadi pedoman. Untuk mengukur sebuah keefektivan peneliti menggunakan teori yang ditawarkan oleh Strees, yang mengacu pada ciri organisasi, ciri pekerja, ciri lingkungan, serta kebijakan dan praktek manajemen.
B. Ciri Organisasi Mengawali penyelenggaraan
pemerintahan kampung dan kewenangan kampung disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat kampung. Masyarakat kampung melakukan rapat kampung dan Musyawarah rencana pembangunan kampung lalu kemudian kesepakatan yang didapatkan dari rapat kampung akan dijadikan sebagai rencana pembangunan.
Namun sejauh yang peneliti dapatkan dilapangan, keefektivan penyerapan aspirasi tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat kampung Tanama yakni bapak Yamin 15 Januari 2021, menurutnya penyelenggaraan pemerintahan kampung Tanama masih belum dapat dikatakan efektif karena belum sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Menurut saya penyelenggaraan pemerintah kampung tidak dapat dikatakan efektiv seperti perencanaan pembangunan jalan 50meter yang dibahas di Musrenbang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat pun tidak hadir pada saat perumusan Musrenbang”.
Pelaksanaan program Kampung seharusnya diinformasikan kepada Pemerintah
Kampung, masyarakat dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Kampung. Masyarakat Kampung berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kampung yang juga ikut diawasi oleh Baperkam. Lebih lanjut bapak Fuad pun memberikan pendapat mengenai penyerapan aspirasi masyarakat pada kampung Tanama (15 Januari 2021) dalam wawancara beliau menyampaikan aspirasi masyarakat Tanama masih belum terealisasikan dengan baik: “Menurut saya aspirasi masyarakat di kampung Tanama tidak terealisasikan dengan baik, banyak masyarakat yang tidak tau mengenai program kerja pemerintah dan tidak ikut terlibat dalam perencanaan RKPK kampung jadi banyak program yang tidak tepat sasaran”.
Menyikapi permasalahan yang terjadi BAPERKAM sebagai pengawas dan pengevaluasi seharusnya ikut andil dalam jalannya pemerintahan kampung Tanama. Walaupun tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi namun dalam hal-hal tersebut Baperkam sebagai pengelola aspirasi masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat kampung sehingga dengan demikian Baperkam dapat menyimpulkan mana saja yang menjadi prioritas kampung untuk dilaksanakan terlebih dahulu demi kelancaran dan kemanfaatan bersama.
C. Ciri Pekerja Aparat kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak membuat masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh bapak Hadi yang peneliti wawancarai pada tanggal 15 Januari 2021, menurutnya: “Pelayanan yang diberikan aparat kampung tidak sesuai dengan aturan karena ketidakdisiplinannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab contohnya beberapa aparat kampung seperti KAUR yang jarang hadir sehingga mempengaruhi kinerja yang diberikan tidak maksimal, salah satunya pembuatan surat yang tidak sesuai dengan tahun pembuatan”.
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan aparat kampung kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan belum adanya kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab aparat kampung sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Dari data yang diterima oleh peneliti dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan aparat kampung masih termasuk kategori rendah karena kebanyakan aparat kampung hanya sampai pada  tahap SMA sedangkan tingkat pendidikan tertinggi yakni Sarjana S1 hanya terdiri dari satu orang.
Minimnya pendidikan dewasa ini tentu saja berpengaruh pada pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Diharapkan aparat lebih cermat dalam menyikapi hal tersebut dikarenakan aparat kampung harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Disadari atau tidak kemajuan dalam berpendidikan mengubah pola pikir masing- masing aparat kampung agar lebih baik dalam memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Menurut Kepala seksi Keuangan Kampung Tanama Leonardus Baludung, dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2021 menyatakan: “Pelaporan  kampung sering kali terhambat karena dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksana program kegiatan yang belum menyusun pengeluaran dalam program. Akibatnya mempengaruhi pelaporan keuangan yang akan disampaikan oleh kepala kampung.” Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Tanama berjalan lambat karena keterlambatan pelaksana program kampung yaitu dengan sumberdaya aparat kampung yang terbatas dalam membuat perincian program yang kemudian mempengaruhi rangkuman laporan keuangan yang akan disampaikan kepala kampung kepada Pemerintah Daerah.
D. Ciri Lingkungan Lingkungan menjadi salah satu poin penting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan. Lingkungan yang dimaksud adalah wilayah kampung Tanama, Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kampung, dengan lingkungan sebagai tujuan pembangunan peneliti mengamati masyarakat kampung terkait tanggapan lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesesuaian lingkungan dengan perubahan yang terjadi terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pelaksanaan pembangunan kampung dilaksanakan berdasarkan hasil musrembang karena pemerintah kampung belum menyelesaikan pembuatan RPJM Kampung.
Hal ini disampaikan pula oleh Bapak pada tanggal Haidir 15 januari 2021 memberikan tanggapan saat wawancara terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut,
“Rapat kampung diselenggarakan biasanya pada bulan november untuk menentukan pembangunan dan program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, namun tidak semua masyarakat diikut sertakan dalam pelaksanaan rapat dan penentuan program pembangunan kampung”. Tanggapan dari informan sesuai dengan data yang peneliti terima, menurut pengamatan peneliti dari hasil data yang didapatkan terkait MUSRENBANG yang dilaksanakan pada bulan November 2019, warga Tanama yang hadir kurang dari 5 orang, hal ini sangatlah tidak efektiv dikarenakan masyarakat merupakan salah satu poin paling penting dalam pengambilan keputusan dalam MUSRENBANG tersebut.
Pelayanan yang diberikan aparat kampung Tanama sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang aparat kampung miliki namun pelayanan yang dihasilkan belum maksimal. Pelayanan yang belum dimaksimal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di kantor kampung.
E. Kebijakan dan Praktek Manajemen Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung tentu tidak akan terlepas dari kebijakan dan praktek manajemen dari kampung itu sendiri dengan cara memperhatikan apa saja yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di kampung, pemanfaatan potensi dan sumber daya di kampung, melihat tingkat pendidikan dari
lingkungan dan pengembangan potensi diri masyarakat kampung. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung belum mengena pada lapisan masyarakat karena setelah diamati penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan dilakukan tidak secara merata dan tidak tepat sasaran. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu salah satunya program Rumah Tinggal Layak Huni. Sasaran dari program ini yaitu kepada masyarakat yang tempat tinggalnya sudah masuk kategori tidak layak huni. Masyarakat yang menjadi sasaran program adalah masyarakat kampung yang sudah di data oleh RT masing-masing Dusun memang layak untuk menjadi  sasaran dan membutuhkan bantuan pemerintah, setiap dusun biasanya mendapatkan jatah 1  (satu) rumah untuk di rehab. Dusun yang belum mendapatkan kesempatan rehab akan mendapatkan kesempatan pada tahun berikutnya. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga kampung dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah belum tepat sasaran karena belum melakukan survei yang jelas dan pemerintah juga tidak memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat kampung yang membutuhkan bantuan sehingga tidak tepat sasaran padahal sudah jelas kategori masyarakat yang menerima bantuan. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan dari pemerintah kampung.
Terkait dengan pengembangan kampung yang tercakup dalam  kebijkan dan praktek manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, masyarakat di Kampung Tanama belum dapat mengembangkan pekerjaan yang dimiliki dengan baik. Diperlukan bimbingan lebih lanjut dan bantuan pemerintah untuk mewujudkan perkembangan dalam hal pekerjaan masyarakat.
F. Faktor Penghambat Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Kampung Tanama yaitu:
1. Terdapat kekurangan di Kampung Tanama seperti belum adanya peraturan Kampung yang jelas dari kepala kampung, selama ini kampung menjalankan aturan tidak berdasarkan aturan tertulis melainkan sesuai adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat kampung.
2. Tidak adanya keterlibatan masyarakat sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan musyawarah dalam proses perencanan RKPK yang diadakan oleh Baperkam dan aparat kampung.
3. Kurangnya sumber daya aparatur dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta fasilitas kampung yang terbatas menyebabkan pelayanan begitu lambat dan mempengaruhi penyusunan laporan.
4. Kurangnya keterbukaan dalam Pengelolaan dana kampung dan keterlibatan BAPERKAM sebagai badan permusyawaratan kampung.
5. Belum adanya koperasi Kampung yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat sehigga lebih kreatif.
6. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari aparat kampung.
7. Belum tersedianya fasilitas dibidang pendidikan yaitu tenaga pendidik.
8. Lemahnya  sumberdaya  masyarakat  yaitu aparat kampung  dilingkungan pemerintahan kampung Tanama.
G. Upaya dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat
Upaya yang dimaksud yang dapat dilakukan untuk mengatasi penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Kampung Tanama:
1. Dibentuknya tim penyusun peraturan kampung sehingga dapat merumuskan peraturan kampung yang menjadi dasar dan patokan dari pada proses penyelengaran pemerintahan kampung
2. Pemerintah seharunya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dimana masyarakat merupakan objek dari
penyelengaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan pada penyelengaraan pemerintahan.
3. Pemerintah mulai menerapkan perekrutan aparat kampung. perekrutan dilaksanakan oleh kampung dibantu oleh DPMK selaku dinas terkait yang membina pemerintah kampung. perekrutan dilaksanakan dengan menguji kompetensi dari calon aparat kampung hal ini diupayakan untuk mencegah lemahnya tingkat pendidikan.
4. Dalam penyelengaraan pemerintahaan kampung perlu adanya transparansi sehingga penyerapan dari pada anggaran yang telah di rencanakan dapat di ikuti oleh masyarakat.
5. Perlu dibentuknya koperasi pada masyarakat dimana koprasi merupakan salah satu sektor yang dapat membantu perekonomian masyarakat.
6. Pemerintah kampung mendata pekerjaan dari masyarakat yang ada di kampung kemudian diakumulasikan agar dapat di ambil kebijakan yang tepat untuk kesejatraan masyarakat.
7. Pihak aparat kampung sedang melaksanakan penyeleksian untuk menemukan tenaga pendidik yang memiliki kualitas memadai
8. Aparat kampung telah mengusulkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung agar dilaksanakanya bimbingan dan pelatihan kepada aparat kampung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat kampung.
H. Diskusi Temuan Utama Penelitian
Keefektivan Penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat dikampung Tanama masih belum dapat terlaksana dengan baik, dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi indikator-indikator penting gagalnya penyerapan aspirasi masyarakat kampung Tanama.
Terutama mengenai pengikutsertaan masyarakat kampung Tanama dalam musyawarah pembangunan kampung adalah sebuah kewajiban namun dilihat dari daftar hadir
bahkan masyarakat yang hadir kurang dari 5 (lima) orang apakah hal tersebut dapat menjadi suatu acuan terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat? Tentu saja tidak. Badan permusyawarat kampung (Baperkam) pun masih lemah dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan kampung hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Muhammad Rizky Yusuf,  2015) yang menjelaskan peran Baperkam dalam pengawasan jalannya pemerintahan kampung.
Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga kampung  dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah belum  tepat  sasaran  karena  belum  melakukan survei  yang  jelas  dan  pemerintah  juga  tidak memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat  kampung  yang  membutuhkan bantuan  sehingga  tidak tepat  sasaran  padahal sudah  jelas  kategori  masyarakat  yang menerima bantuan. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu  dengan  adanya  pembangunan  dari pemerintah kampung.
Pemanfaatan  potensi  wilayah  kampung menurut  pengamatan  peneliti belum benar- benar dimanfaatkan oleh pemerintah kampung dilihat dari banyaknya hotel, perusahaan pasir dan bangunan ruko yang bisa menghasilkan uang lewat retribusi pajak bagi pemerintahan kampung namun belum ada regulasi yang jelas dari pemerintahan  kampung,  wilayah  kampung tanama  adalah  wilayah  yang  sangat  mungkin untuk dijadikan sebagai kawasan wisata karena berada di  pesisir pantai yang masih indah dan asri. Namun dalam pelaksanaan  pembangunan potensi  dari  Kampung Tanama  belum diprioritaskan.
Pemanfaatan dari potensi wilayah belum dikelola karena kurangnya perhatian  dan  belum adanya  inovasi  dari  masyarakat  untuk memanfaatkan potensi kampung, ini dipengaruhi oleh pola pikir dari masyarakat yang masih rendah.
Terkait dengan pengembangan kampung yang  tercakup  dalam  kebijkan  dan  praktek manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan  kampung,  masyarakat  di
Kampung Tanama belum dapat mengembangkan pekerjaan yang dimiliki dengan baik.  Diperlukan  bimbingan  lebih  lanjut  dan bantuan  pemerintah  untuk  mewujudkan perkembangan dalam hal pekerjaan masyarakat. Salah satu yang dapat dikatakan pengembangan masyarakat yaitu dengan adanya tes atau seleksi bagi calon aparat kampung, karena  dengan adanya tes akan menimbulkan persaingan dalam hal potensi  dan kompetensi sehingga masyarakat akan belajar untuk mencapai  sesuatu yang diinginkan dan masyarakat dapat berkembang dengan memperhitungkan  usaha  yang  digunakan  agar dapat  pantas  dan  layak untuk menjadi  aparat kampung.

## KESIMPULAN
Efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat tidak dapat terlepas dari Penyelenggaraan pemerintahan kampung tersebut. Pada kasus penyelenggaraan pemerintahan di kampung Tanama belum dilaksanakannya penyerapan aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat kampung merupakan bagian dari program kerja yang telah direncanakan namun kondisi yang terjadi dilapangan justru berbeda, program- program yang dipaparkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebagian besar program-program tersebu merupakan pengulangan dari program tahun sebelumnya yang belum terlaksana sehingga progres pembangunan kampung berjalan dengan lambat. Tata kelola pemerintahan kampung terkhusus administrasi kampung belum dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan undang- undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, salah satu faktor penghambat terserapnya aspirasi masyarakat ialah lemahnya pendidikan aparat kampung hal ini juga berimbas pada pelayanan kepada masyarakat kampung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan peneliti menemukan bahwa tidak adanya transparansi dari aparat kampung kepada masyarakat dan cenderung lebih tertutup dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyususnan RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) dan RPJMK
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung).
Upaya yang perlu dilakukan pemerintahan kampung Tanama yakni dengan :
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Pemerintah diharapkan lebih transparansi dalam penggunaan anggaran yang dikeluarkan pada setiap program-program dan kegiatan. Adanya koordinasi dan komonikasi yang baik antara BAPERKAM dan aparat kampung yang tentunya berdampak kepada masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.
Perlu adanya pembekalan keterampilan khususnya kepada aparat kampung agar dalam memberikan pelayanana kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan benar. Pemerintah sebaiknya lebih tanggap dan sigap dalam menyikapi permasalahan- permasalahan yang terjadi di kampung tanama.

## REFERENSI
Ahadi,  N.  (2004). Pengantar  Manajemen. Pekanbaru: Uir Press. Ali,  F.  dan  Alam,  S.  A.  ( 2012). Studi Kebijakan  Pemerintah .  Bandung:  Refika Aditama. Bangun, W. (2008) . IntisariManajemen . Bandung: Refika Aditama. Basrowi  dan  Suwandi.  (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Herabudin. ( 2016). Studi Kebijakan Pemerintahan .  Bandung:  Pustaka Setia. Koontz, H.,  O’Donnell,  dan Weihrich. (1996). Edisi Kedelapan Manajemen . Jakarta: Erlangga. Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu  Pemerintahan. Jakarta: Kelapa Gading Permai. Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Nasution, S. (2014). Metode  Research  (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. Ndraha,  T.  (2005). Teori Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Erlangga.
Steers, M. R. (1985). Efektivitas organisasi kaidah perilaku (Alih Bahasa Magdalena) . Jakarta: Erlangga. Syafiie, I.  K.  (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Zuhriansyah,  M.  (2013).  Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan. Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, 2 (2), 311-319.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  atas Undang-  Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi
Papua Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang  Penataan  Kewenangan  Kampung
Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Badan
Permusyawaratan Kampung. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan  Kewenangan  Kampung Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Peraturan  Kepala  Desa Tanama No.  4  Tahun 2020  tentang  Penjabaran  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  desa Tanama,  swadaya  masyarakat  Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  berdasarkan  penilaian  terhadap kebutuhan masyarakat Kampung.