## BANTUAN CHINA BERUPA ALAT UJI CEPAT COVID-19 KEPADA FILIPINA: PERSPEKTIF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL LOBBYING THEORY
Hayatul Khairul Rahmat 1 , Rizkia Mutiara Ramadhani 2 , Nurbaiti Ma’rufah 3 , Fitri Andrianti Indah Gustaman 4 , Siswo Hadi Sumantri 5 , Agus Adriyanto 6 1, 2, 3, 4 Program Studi Magister Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan
5 Program Studi Magister Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan
6 Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan e-mail: hayatul.rahmat@idu.ac.id

## ABSTRACT
This article aims to explain the objectives to be achieved by China related to the assistance give to the Philippines and the response that the Philippines should have done in responding. This paper used the literature study method with  a descriptive approach.  As  for  the  findings of  this  paper,  related  to  the theory of diplomacy and international lobbying, assistance provided by China to the Philippines is a tool used to achieve China's own interests and will have an  influence  on  subsequent  policy  makers  regarding  maritime  conflicts between  China  and  the  Philippines.  Steps  that  needed  to  be  taken  by  the Philippines are to maintain diplomatic relations with China, especially in the economic  field  because  the  Philippines  economy  is  strongly  supported  by China  and  also  strengthen  its  territorial  defense  and  increase  Philippine intelligence activities.
Keywords: covid-19, diplomacy, china, philippines
Received: 28 Maret 2020 Accepted: 25 April 2020 Published: 15 Juni 2020
PENDAHULUAN
Akhir  tahun  2019,  China  digemparkan  dengan  serangan  virus  seperti pneumonia  atau  radang  paru-paru.  Detail  virus  penyebab  infeksi,  saat  itu  tidak diketahui  dan  para  ahli  penyakit  di  seluruh  dunia  mulai  bekerja  untuk mengidentifikasi  virus  tersebut.  Setelah  melakukan  serangkaian  investigasi, dugaan  sumber  virus  pertama  kali  menyebar  terlacak  di  pasar  makanan  laut  di kota Wuhan (Welle, 2020). Kematian pertama akibat virus tersebut diumumkan China pada 11 Januari 2020 yaitu seorang pria berusia 61 tahun dengan diagnosa komplikasi  yang  disertai  pneumonia.  Sementara  itu,  di  bulan  yang  sama  para profesor  China  berhasil  mengidentifikasi  virus  secara  utuh  dan  hasilnya  temuan menunjukkan virus Corona yang mirip dengan penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Zhu N et al ., 2020). Pada awalnya virus tersebut dinamai 2019 nCoV,  namun  setelah  berbagai  penelitian  dilakukan,  diketahui  bahwa  penyebab penyakit  yang  dilabeli  sebagai  COVID-19  adalah  SARS  Cov-2  (Weiss  &  Murdoch, 2020).  Beberapa  laporan  yang  diterbitkan  tentang  deskripsi  gejala  klinis  awal penyakit  yaitu  demam,  batuk,  kesulitan  bernafas  dan  pneumonia  (Mizumoto  & Chowell, 2020).
China melakukan kebijakan untuk mengkarantina kota Wuhan pada 23 Januari 2020 dalam upaya membatasi penyebaran virus. Hanya berselang satu hari setelah keputusan  karantina,  jumlah  pasien  terinfeksi  melonjak  menjadi  lebih  dari  830 dengan angka kematian meningkat menjadi 26. Pemerintah akhirnya memperluas karantina  hingga  ke  13  kota  lain  (Welle,  2020). Semakin  banyak  kasus dikonfirmasi di luar China, termasuk di Korea Selatan, Amerika Serikat, Thailand, Hong  Kong,  Singapura,  Malaysia,  dan  Taiwan.  Namun,  hingga  23  Januari  2020, World  Health  Organization belum  menentukan  pandemic.  Kematian  pertama terkait  dengan  COVID-19  di  luar  China  dilaporkan  terjadi  di  Filipina  pada  2 Februari  2020.  Seorang  lelaki  Tionghoa  berusia  44  tahun  telah  melakukan perjalanan dari Wuhan ke Manila sebelum jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal karena pneumonia (Welle, 2020).
Angka  pasien  terjangkit  COVID-19  di  Filipina  terus  meningkat  hingga  202 kasus,  diiringi  peningkatan  angka  kematian  sejumlah  17  orang.  Pada  15  Maret 2020, Filipina mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi pergerakan orang di wilayah  tersebut  sebagai  upaya  untuk  mencegah  penyebaran  virus.  Selain  itu, pemerintah  Filipina  mengumumkan  pembatasan  perjalanan  untuk  semua  warga negara  yang  datang  dari  negara-negara  yang  dilaporkan  terjadi  transmisi  lokal COVID-19  (The  Star,  2020). Dalam  media  Inggris  The  Star  (2020),  Huang  Xilian, Duta  Besar  China  untuk  Filipina  mengatakan bahwa  China  akan  melakukan  yang terbaik  untuk  membantu  Filipina  dalam  menghadapi  penyebaran  COVID-19  di negara  tersebut.  Xilian  menyatakan batch pertama  kit  uji  COVID-19  yang dihibahkan  dari  pemerintah  China  akan  diberikan  dan  sedang  dalam  perjalanan menuju Filipina. Anggota Dewan Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan  bahwa  China  bersedia  melakukan  segala  hal  yang  terbaik  untuk membantu  Filipina  dalam  memerangi  COVID-19.  Mengingat  bahwa  Filipina  ada dalam  masa  sulit  dalam  upaya  penanganan  pandemi  COVID-19,  maka  bantuan yang akan secara aktif diberikan pemerintah China berupa fasilitas medis. Namun, China  akan  mempertimbangkan  juga  pengiriman  bantuan  para  ahli  medis  ke Filipina (The Star, 2020).
Interaksi  antara  China  dan  Filipina  melalui  rencana  bantuan  medis  sekilas terlihat sebagai hubungan karib antar negara. Padahal sebelumnya terjadi konflik antara  kedua  negara  tersebut  yang  berkaitan  dengan  batas  wilayah  laut  di kawasan  laut  China  Selatan.  Konflik  terjadi  karena  China  mengklaim  hak bersejarah  wilayah  sembilan  titik  garis  batas  putus-putus  atau nine  dash  line dengan luas 2 juta km 2 di Laut China Selatan sebagai wilayah China. Hal tersebut sekaligus berarti 80% laut Filipina diakui sebagai wilayah milik China (Permana, 2020). Dengan  adanya  pengakuan  dari  China  tersebut  Filipina  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Arbitrase  Tetap  Internasional  yang  berada  di  bawah Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Hasil  putusan  pengadilan  yaitu  pengakuan  wilayah Laut China Selatan yang dinyatakan China tidak memiliki dasar hukum, tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa sumber daya di Laut China Selatan secara eksklusif  dapat  dikuasai  dan  dikendalikan  oleh  China.  Selain  itu,  pengadilan memutuskan  bahwa  China  telah  melanggar  hak-hak  kedaulatan  Filipina  dengan bukti  adanya  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  pada  terumbu  karang  (PCA, 2016).  Disisi  lain,  China  menyatakan  tidak  akan  menerima,  mengakui  dan melaksanakan  hasil  keputusan  Pengadilan  Arbitrase  bahkan  tidak  mengakui
keberadaan  Mahkamah  Arbitrase  karena  dianggap  tidak  memiliki  yuridiksi (Darajati, Adolf & Idris, 2018).
Merujuk pada dua kenyataan yang berbeda antara konflik batas wilayah laut yang  terjadi  sebelum  adanya  rencana  bantuan  China  ke  Filipina,  keduanya merupakan  peristiwa  yang  bertolak  belakang.  Sudut  pandang  diplomasi  dan  lobi internasional  memandang  keputusan  China  dalam  memberikan  bantuan  medis kepada Filipina merupakan kebijakan China yang berpotensi memiliki tujuan atau kepentingan  negara,  tidak  semata-mata  sebagai  bentuk  bantuan  saja.  Untuk membuktikan hal tersebut, maka perlu adanya kajian mengenai tujuan yang ingin dicapai  oleh  China  terkait  dua  fenomena  di  atas  dan  respon  yang  seharusnya dilakukan  Filipina  dalam  menyikapi  kejadian  tersebut.  Dengan  demikian,  dalam tulisan  ini,  penulis  akan  menitikberatkan  pada  kedua  bahasan  yang  telah diuraikan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  naskah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan ( library  research )  yaitu  mengumpulkan  semua  bahan  bacaan  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  memahami  secara  teliti  dan  hati-hati sehingga  menghasilkan  temuan-temuan  penelitian.  Sebagai  pendukung  dalam penelitian  ini,  maka  penulis  melakukan  kegiatan  studi  literatur  yang  mendalam yaitu  dengan  menggunakan  penulisan  deskriptif.  Data  yang  dikumpulkan  dalam penulisan  ini  adalah  data-data  sekunder  yang  berasal  dari  studi  keputakaan  dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Bantuan Alat Uji Cepat Covid-19 dari China kepada Filipina dalam Teori Diplomasi dan Lobi Internasional
Diplomasi adalah instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu  negara.  Diplomasi  sebagai  alat  utama  dalam  pencapaian  kepentingan nasional  yang  berhubungan  dengan  negara  lain  atau  organisasi  internasional. Pelaksanaan  diplomasi  ini  dapat  membangun  citra  sebuah  negara.  Dalam hubungan  antar  negara,  biasanya  diplomasi  diterapkan  sejak  tingkat  paling  awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain sampai keduanya  mengembangkan  hubungan  selanjutnya  (Nurika,  2017).  Menurut Berridge (2010), konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui  negosiasi,  tanpa  menggunakan  kekerasan,  propaganda,  atau  hukum. Diplomasi  terdiri  dari  komunikasi  antar  sejumlah  pihak  yang  didesain  untuk mencapai  kesepakatan.  Selain  itu,  dalam  hubungannya  dengan  politik internasional,  diplomasi  adalah  seni  mengedepankan  kepentingan  suatu  negara dalam  hubungannya  dengan  negara  lain.  Diplomasi  juga  dapat  diartikan  sebagai penerapan  kepandaian  dan  taktik  pada  pelaksanaan  hubungan  resmi  antar pemerintah negara-negara berdaulat.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  diplomasi,  aktivitas  lobi  juga  berkaitan  erat dengan  aktifitas  politik  luar  negeri.  Aktivitas  lobi  pada  intinya  adalah  sebuah fenomena  gunung  es  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan  kelompok kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Fawcett, 2005). Secara teori,
kelompok  lobi  termasuk  ke  dalam  kelompok  kepentingan.  Adapun  gerak  dan aktivitas  kelompok  lobi  merupakan  usaha  untuk  menyeleraskan  kepentingan kelompok serta kebijakan pemerintah. Kelompok lobi adalah suatu diaspora yang berada di luar sistem perumusan kebijakan luar negeri dan bersifat tidak formal. Untuk  mendapat  kepentingan  melalui  sebuah  legalitas  dan  legitimasi,  kelompok kepentingan harus menyeleraskan visi misi mereka dengan kebijakan pemerintah atau bila memungkinkan dapat tumpang tindih ( overlap ) (Ramadhan, 2017). Dalam  tulisan  ini,  bantuan  alat  uji  cepat  Covid-19  kepada  Filipina  dapat dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  diplomasi  ataupun  aktivitas  lobi  yang dilakukan oleh China. Sebelumnya, China dan Filipina telah lama berselisih tentang batas wilayah laut hingga akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Pemberian bantuan  dua  ribu  alat  uji  cepat  untuk  virus  corona  tipe  baru  dapat  membentuk opini hingga mempengaruhi para pengambil kebijakan. Secara deskriptif, dampak dari  lobi  akan  dapat  terlihat  secara  nyata  maupun  tidak.  Hal  ini  dikhawatirkan akan menimbulkan kebijakan yang berstandar ganda dikarenakan keputusan yang diambil  perumusan  kebijakan  akan  berseberangan  dengan  kepentingan  nasional ataupun norma dan hukum internasional yang berlaku.

## 2. Kepentingan  China  terhadap  Bantuan  Alat  Uji  Cepat  Covid-19  kepada Filipina
Perselisihan kompleks di Laut China Selatan yang melibatkan banyak negara, salah  satunya  Filipina  merupakan  masalah  yang  pelik  karena  memiliki  sejarah yang  panjang.  Asal  usul  sengketa  wilayah  dimulai  sejak  maraknya  kolonialisme Eropa dan Jepang hingga diperparah karena konflik pasca-Perang Dunia II di Asia Tenggara.  China  telah  mengeluarkan  peta  garis  putus-putus  atau nine  dash  line yang  jelas  ambigu.  Sejak  diterbitkannya  peta  tersebut,  China  mulai  mengambil langkah untuk membela apa yang digambarkannya sebagai haknya di laut.
Bisley  (2016)  berpendapat  ada  tiga  hal  utama  yang  tampaknya  dicari  oleh China.  Pertama,  laut  dianggap  kaya  akan  minyak  dan  gas.  China  tidak  hanya menginginkan  manfaat  ekonomi  yang  berasal  dari  hak  berdaulat  atas  cadangan hidrokarbon saja, tetapi juga keamanan pasokan kekayaan sumber daya lain yang diperlukan. China juga  menginginkan keamanan melalui pendekatan maritimnya. Negara  ini  bergantung  pada  kemakmuran  ekonominya  pada  arus  perdagangan energi dan komoditas yang masuk dan barang jadi yang akan dipasarkan. Namun, perdagangan tersebut seringkali menemui kendala pada perlindungan aset di jalur pelayaran,  mengingat  banyak  negara  yang  saat  ini  memiliki  kedaulatan  di  Laut China  Selatan.  Kepentingan  nasional  yang  paling  utama,  Negara  berargumen bahwa  laut  merupakan  wilayah  penting  dengan  historis  kejayaan  China  di  masa lalu.
Pada  sengketa  Laut  China  Selatan  yang  melibatkan  China  dan  Filipina, Mahkamah Arbitrase telah memutuskan bahwa bukti historis kepemilikian China akan  kedaulatannya  di  Laut  China  Selatan  tidak  ditemukan  sehingga  klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum (Megawati & Arundhati, 2018). Tidak sampai disitu, pengadilan bahkan memutuskan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan China  terhadap  hak-hak  kedaulatan  Filipina  di  kawasan  Laut  China  Selatan.  Hal tersebut  dibuktikan  oleh  adanya  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi.  Putusan Mahkamah Arbitrase didasari oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
yang  ditandatangani  pemerintah  Filipina  dan  China.  Keputusan  Mahkamah Arbitrase  sekaligus  mengisyaratkan  kemenangan  Filipina  atas  China  perihal segketa Laut China Selatan (Beckman, 2015) (Hayton, 2018).
China  sebagai  negara  yang  kalah  dalam  persidangan,  tentu  tidak  menerima hasil  putusan  tersebut  dan  akan  mengabaikan  dan  tidak  akan  melakukan  hasil putusan  yang  diberikan.  Bahkan,  China  malah  beranggapan  Mahkamah  Arbitrase tidak  dapat  diakui  karena  tidak  memiliki  yuridiksi  (Zhang,  2017).  Keputusan Mahkamah Arbitrase yang didasari dengan UNCLOS sebenarnya bersifat mengikat, namun  Mahkamah  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  menerapkannya.  Konflik  yang telah  terjadi  antar  kedua  negara  tersebut  tentu  masih  teringat  dalam  memori. Konflik  biasanya  menyisakan  hubungan  yang  tidak  harmonis  bahkan  bisa berpotensi menimbulkan perselisihan berikutnya (Zhang, 2019). Namun, saat ini, kedua  negara  justru  terlihat  rukun  seperti  kakak  yang  sedang  membantu meringankan  beban  adiknya.  Baru-baru  ini  China  menawarkan  bantuan  medis berupa  kit  pemeriksaan  dan  fasilitas  medis  lainnya  sebagai  dorongan  kepada Filipina  dalam  menyelesaikan  permasalahan  COVID-19.  Tidak  sampai  disitu, bahkan  China  mempertimbangkan  pengiriman  bantuan  petugas  medis  untuk membantu perawatan pasien COVID-19 di Filipina (The Star, 2020).
Dari  sisi  kemanusiaan,  hal  ini  akan  dimaknai  sebagai  kebijakan  yang  murni ditujukan  untuk  membantu  meringankan  dan  menyelamatkan  nyawa  warga Filipina  yang  terancam  serangan  virus  SARS  Cov  2.  Tetapi,  dari  sudut  pandang diplomasi  dan  lobi  internasional,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kebijakan China  dalam  membantu  Filipina  adalah  upaya  diplomasi  yang  ditempuh  untuk melunakan  Filipina  dan  memperoleh  dukungan  dalam  pencapaian  kepentingan nasional China (Trinidad, 2019). Berdasarkan berbagai teori kepentingan nasional yang  sebelumnya  telah  diuraikan,  kepentingan  nasional  bergantung  pada kepentingan  negara  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keamanan  dan  stabilitas ekonomi.
Kepentingan  nasional  China  di  Laut  China  Selatan  merupakan  kepentingan yang  selama  ini  seolah-olah  dominan  ingin  diwujudkan.  Mayoritas  pejabat pemerintahan  China  nampak  berambisi  dalam  menguasai  kawasan  Laut  China Selatan  sesuai  yang  disajikan  dalam  peta nine  dash  line .  Merujuk  pada  teori kepentingan nasional dari konstruktivisme, kondisi masyarakat internasional akan membangun kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian, bantuan China kepada Filipina memiliki potensi sebagai upaya dalam merealisasikan kepentingan nasional China mengenai wilayah Laut China Selatan yang sebelumnya terhambat karena  penolakan  Filipina.  Penulis  berpandangan  bahwa,  dengan  kebijakan  yang dilakukan saat ini, China berharap bahwa Filipina akan lebih luna dalam menyikapi sengketa  Laut  China  Selatan  dan  memberikan  kemudahan  bagi  China  dalam melancarkan visi dan misinya.

## 3. Langkah Filipina Terkait Bantuan yang Diberikan Oleh China Berupa Alat Uji Cepat Covid-19
Pada  Senin,  16  Maret  2020,  China  menyumbangkan  dua  ribu  alat  uji  cepat untuk  virus  corona  tipe  baru  Covid-19  kepada  Filipina  dengan  tujuan  membantu Filipina menangani pandemik corona (Syahrianto, 2020). Bantuan alat uji cepat ini datang  saat  Filipina  sedang  menyaksikan  peningkatan  jumlah  kasus  Covid-19
dalam beberapa  hari  terakhir.  Saat  ini,  terdapat  140  kasus  yang  terkonfirmasi  di Filipina dengan jumlah kematian sebanyak 12 jiwa. Pada Minggu, 15 Maret 2020, Menteri  Luar  Negeri  China  Wang  Yi  melakukan  percakapan  via  telepon  dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin dan memberikan ucapan terima kasih kepada  Filipina  telah  mendukung  China  saat  penyebaran  Covid-19  masih  sangat tinggi (Dikarma, 2020). Bantuan yang diberikan oleh China kepada Filipina dalam politik internasional sebagai sebuah langkah untuk menjaga hubungan diplomatik antara  kedua  negara.  Hubungan  diplomatik  antara  China  dan  Filipina  sudah dimulai  sejak  tanggal  9  Juni  1975  dengan  penandatangan The  Joint  Communique oleh  kedua  pimpinan  negara  tersebut  (Flick  &  Kemburi,  2012).  Semenjak  itu, kemitraan  bilateral  kedua  negara  tersebut  mencapai  tingkat  perdagangan, investasi, pertanian, pariwisata, budaya, dan masyarakat.
Filipina  percaya  bahwa  kontrol  China  terhadap Mischief  Reef dan  terumbu karang  lainnya  setelah  akhir  1990-an  merupakan  ancaman  bagi  keamanan nasionalnya (Hong, 2012). Walau demikian, semenjak tahun 1993 antara Presiden Filipina  Ramos  dan  Presiden  China  Jiang  Zemin  setuju  pada  prinsipnya  untuk mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah sengketa secara bersama-sama dan mengesampingkan  isu  kedaulatan  (Jie,  1994).  Secara  komprehensif,  hubungan China dan Filipina dari tahun 1975-2010 melihat penandatanganan 100 perjanjian bilateral  mulai  dari  bidang  politik,  pertahanan,  perdagangan,  investasi,  hukum, pembangunan  infrastruktur,  kerjasama  energi,  jasa  angkutan  udara,  penanganan kejahatan  transnasional,  turis  pariwisata,  budaya,  olahraga,  pertukaran  media, sains  dan  teknologi,  kota  saudara,  konsultasi  militer,  dan  sebagainya  (Tuazon, 2014).  Pasca  putusan Permanent  Court  of  Arbitration 2016  yang  memenangkan Filipina atas klaim di Laut China Selatan dan menolak China atas klaim historisnya berupa  nine  dash  line  di  Laut  China  Selatan.  Semenjak  itu,  terjadi  perubahan kebijakan  politik  luar  negeri  Filipina  dari  masa  Benigno  Aquino  III  (2010-2016) dengan Presiden Rodrigo Duterte yang mulai menjabat pada Juni 2016. Semenjak itu, Filipina dibawah Aquino mengeluarkan kebijakan yang telah menyeimbangkan klaim  maritim  China  di  Laut  China  Selatan.  Kemudian  mengalihkan  fokus Armed Forces  of  the  Philippines (AFP)  dari  keamanan  dalam  negeri  menuju  pertahanan territorial (David & Taliaferro, 2019). Dalam hal ini terus memperkuat hubungan keamanan  dengan  Amerika  Serikat  dan  mengakuisi  peralatan  militer  Amerika Serikat  (Jemadu.  2008).  Masa  Presiden  Rodrigo  Duterte  mengesampingkan  hasil PCA 2016 demi mengendalikan ekonominya dan terus bekerjasama dengan China dan inilah dinamika kebijakan luar negeri Filipina terhadap China.
Jika  dikaitkan  dengan  bantuan  yang  diberikan  oleh  China  kepada  Filipina berupa alat uji cepat virus corona tipe baru yang disebut Covid-19, maka langkah yang  perlu  dilakukan  oleh  Filipina  yaitu  tetap  menjaga  hubungan  diplomatik dengan  China  terutama  dalam  bidang  ekonomi  dikarenakan  ekonomi  Filipina sangatlah  disokong  oleh  China.  Walau  demikian,  sebelumnya  diketahui  bahwa selama  ini  Filipina  adalah  kuda  troya  Amerika  Serikat  di  Asia  Tenggara (Penzenstadler,  2016).  Sementara  saat  ini,  kebijakan  luar  negeri  Duterte  yang ingin independen atau bebas tidak dibawah satu blok manapun, baik itu Amerika Serikat maupun China (Hendle, 2018). Oleh karena itu, perlu langkah dari Filipina yaitu  memperkuat  pertahanan  teritorialnya  dan  meningkatkan  kegiatan  intelijen Filipina terkait bantuan yang diberikan oleh China tersebut walaupun itu bantuan
untuk  menjaga  hubungan  diplomatik  antara  kedua  negara.  Hal  ini  tentu  sejalan dengan  kebijakan  Duterte  dimana  mengabaikan  hasil  PCA  2016  dan  terus mengembangkan  perekonomian  Filipina  dan  tidak  lagi  menjadi  kuda  troya Amerika Serikat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  adapun  kesimpulan  dari  penulisan  ini  adalah: Pertama ,  dihubungkan  dengan  teori  diplomasi  dan  lobi  internasional,  bantuan yang  diberikan  China  kepada  Filipina  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk mencapai  kepentingan  China  itu  sendiri.  Maraknya  segala  pemberitaan  terkait Covid-19,  termasuk  pemberian  bantuan  yang  terekspose  dapat  menggiring  opini publik.  Begitu  pula  opini  terhadap  China,  hal  ini  dikhawatirkan  akan  memberi pengaruh terhadap pengambil kebijakan berikutnya terkait konflik maritim antara China dan Filipina
Kedua, dikaitkan  teori  kepentingan  nasional,  kebijakan  China  dalam membantu  Filipina  untuk  menghadapi  COVID-19  tidak  semata-mata  dilakukan untuk  kemanuasiaan  saja.  Hal  tersebut  mengingat  sebelumnya  terdapat  konflik batas wilayah laut yang melibatkan Filipina dan China di Laut China Selatan. Nine dash  line di  wilayah  Laut  China  Selatan  merupakan  ambisi  wilayah  kekuasaan China  karena  diklaim  lekat  dengan  historis  negara  China. Ketiga, jika  dikaitkan dengan  bantuan  yang  diberikan  oleh  China  kepada  Filipina  berupa  alat  uji  cepat virus corona tipe baru yang disebut Covid-19, maka langkah yang perlu dilakukan oleh  Filipina  yaitu  tetap  menjaga  hubungan  diplomatik  dengan  China  terutama dalam  bidang  ekonomi  dikarenakan  ekonomi  Filipina  sangatlah  disokong  oleh China.  Bantuan  yang  diberikan  oleh  China  ini  juga  perlu  diantisipasi  dengan memperkuat  pertahanan  teritorialnya  dan  meningkatkan  kegiatan  intelijen Filipina dan itu sejalan dengan kebijakan Duterte dimana mengabaikan hasil PCA 2016  dan  terus  mengembangkan  perekonomian  Filipina  dan  tidak  lagi  menjadi kuda troya Amerika Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Beckman,  R.C.  2015. The  Philippines V.  China Chase  and  the  South  China  Disputes. Territorial Disputes in the South China Sea. Eds. Huang J. & Billo A. London: Palgrave Macmillan.
Berridge, G. R. 2010. Diplomacy: Theory and Practice . New York: Palgrave.
Bisley, N. 2016. What Does China Actually Want in the South China Sea . Retrieved from  https://nationalinterest.org/feature/what-does-china-actually-want- the-south-china-sea-18211, diakses tanggal 18 Maret 2020.
Darajati, M.R., Adolf, H., & Idris, I. 2018. Putusan Sengketa Laut China Selatan serta Implikasi Hukumnya terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (1).
David, S.V.T. & Taliaferro, A.C. 2019. Implementing the Philippine Defense Reform Program  in  Partnership  with  US  Department  of  Defense  Support  of Philippine  Defense  Institutions. Journal  of  Indo-Pacivic  Affairs  Summer ,  0 (0), 17-41.
Dikarma,  K.  2020. China  Sumbang  Dua  Ribu  Alat  Uji  Corona  untuk  Filipina . Retrieved  from  http://m.republik.co.id/amp/q7a2od459,  diakses  tanggal 18 Maret 2020.
Fawcett,  L.  2005. International  Relations  of  the  Middle  East .  New  York:  Oxford Press.
Flick,  K.  E.  &  Kemburi,  K.  M.  2012. ASEAN-China  Free  Trade  Area:  Challenges, Opportunities,  and  the  Road  Ahead. Singapore:  S.  Rajaratnam  School  of Internasional Studies.
Hayton,  B.  2018.  The  Modern  Creation  of  China's  'Historic  Rights'  Claim  in  the South China Sea. Asian Affairs , 49 (3).
Hendle, B. 2018. Duterte's Pivot to China and Prospects for Settling the South China Sea Disputes. Contexto International , 40 (2).
Hong,  Z.  2012.  Sino-Philippines  Relations:  Moving  Beyond  South  China  Sea Dispute? The Journal of East Asian Affair, 26 (2), 57-76.
Jemadu, A. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jie, C. 1994. China’s spratly Policy? With Special Reference to the Philippines and Malaysia. Asian Survey, 34 (10), 893-903.
Mearsheimer, J. & Walt, S. 2008. The Israel Lobby and U.S Foreign Policy . New York: Farrar, Stars and Giroux.
Megawati,  A.  &  Arundhati,  G.B.  2018.  Dinamika  Sikap  Tiongkok  atas  Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. Lentera Hukum , 5 (1).
Mizumoto,  K.  &  Chowell,  G.  2020.  Estimating  Risk  for  Death  from  2019  Novel Coronavirus  Disease,  China,  January-February  2020. Emerging  Infectious Diseases , 26 (5), 264-270.
Na  Zhu,  Zhang,  D.,  &  Wang,  W.  2019.  A  Novel  Coronavirus  from  Patients  with Pneumonia in China. New England Journal of Medicine, 382, 727-733.
Nurika,  R.  R.  2017.  Peran  Globalisasi  di  Balik  Munculnya  Tantangan  Baru  bagi Diplomasi di Era Kontemporer. Jurnal Sospol, 3 (1), 126-141.
PCA. 2016. The South China Sea Arbitration (the Republic of Philippines-the People’s Republic of China) . Netherlands: Peace Palace.
Penzestadler,  N.  2016. Philippines  Duterte  to  U.S.  Over  Aid  Bye-bye  America .
Retrieved from http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/12/17/philippines- duterte-us-over-aid-bye-bye-america/95557384/, diakses tanggal 18 Maret 2020.
Permana,  R.  H.  2020. Putusan  Pengadilan  Arbitrase  PBB:  China  Tak  Berhak  atas Laut Natuna . Retrieved from https://news.detik.com/berita/d- 4848514/putusan-pengadilan-arbitrase-pbb-china-tak-berhak-atas-laut- natuna, diakses tanggal 18 Maret 2020.
Ramadhan,  I.  2017.  Lobi  Israel  dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  ke Timur Tengah. Intermestic: Journal of International Studies, 1 (2), 144-165.
Syahrianto, M. 2020. Dermawan Banget! Filipina  Dapat Sumbangan 2.000 Alat Uji Corona dari China . Retrieved from http://www.wartaekonomi.co.id/berita276714/dermawan-banget-filipina- dapat-sumbangan-2000-alat-uji-corona-dari-cina, diakses tanggal 18 Maret 2020.
The Star. 2020. Covid-19: China Ready to Send Aid to the Philippines . Retrieved from https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/16/covid-19-china- ready-to-send-aid-to-the-philippines, diakses tanggal 18 Maret 2020.
Trinidad,  D.  2019.  Strategic  Foreign  Aid  Competition:  Japanese  and  Chinese Assistance  in  the  Philippine  Infrastructure  Sector. Asian  Affairs:  An American Review , 46 (4).
Tuazon,  B.  M.  2012. The  High  and  Lows  of  Philippines-China  Relations:  Current Situation and Prospects . China: Institute of Southeast Asian Studies Guangxi Academy of Social Science.
Weiss, P & Murdoch, D. R. 2020. Clinical Course and Mortality Risk of Severe Covid- 19. The Lancet, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30633-4.
Welle,  D.  2020. Coronavirus:  Timeline  of  the  Global  Spread  of  Covid-19 .  Retrieved from  https://www.dw.com/en/coronavirus-timeline-of-the-global-spread- of-covid-19/g-52145412, diakses tanggal 18 Maret 2020.
Zhang,  F.  2017.  Assessing  China's  Response  to  the  South  China  Sea  Arbitration Ruling. Australian Journal of International Affairs , 71 (4).
Zhang,  F.  2019.  China's  Long  March  at  Sea:  Explaining  Beijings'  South  China  Sea Strategy, 2009-2016. The Pacivic Review , 0 (0), 1-31.