INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4944-4954
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian dalam Meningkatkan Likuiditas
(Studi Kasus pada BPKD Nagan Raya)
Ita Juliana
Universitas Teuku Umar Email: itaj741@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam meningkatkan likuiditas pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Analisis ini dikaji secara deskriptif-kualitatif yang menggunakan data sekunder yang kumpulkan berdasarkan hasil wawancara pada  pemerintahan  Kabupaten  Nagan  Raya  yang  menjadi  sampel  dari  penelitian  ini.  Analisis  data penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara bersama narasumber dan mengamati secara langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menerima anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan dalam meningkatkan likuiditas.
Kata Kunci: Anggaran Kas, Perencanaan dan Pengendalian, Likuiditas

## Abstract
This is research aims to analyze the cash budget as a planning and control tool increasing liquidity in the  Nagan  Raya  Regency  Government.  This  analysis  is  studied  descriptively  qualitatively  using secondary data collected based on the results of interviews in each Nagan Raya Regency which is the sample  of  this  research.  The  research  was  carried  out  by  describing  the  results  of  the  interviews together and observing directly in the field. The results of this research show that accepting the cash budget as a planning and control tool simultaneously has a significant influence in increasing liquidity. Keywords: Cash Budget, Planning and Control, Liquidity

## PENDAHULUAN
Likuiditas  merupakan  salah  satu  alat  yang  paling  penting  bagi  keberlangsungan pemerintahan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Fungsi adanya analisis rasio adalah sebagai alat  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  suatu  entitas  dan  sebagai  peringatan terhadap kehadiran suatu masalah. Pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar utang jangka pendeknya yaitu menggunakan rasio likuiditas. (Hadi, 2015)
Likuiditas dalam pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki jumlah uang tunai atau aset yang mudah dicairkan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban  dan  kebutuhannya.  Likuiditas  dalam  pemerintah  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  termasuk  penerimaan  pajak,  pengeluaran  pemerintah,  pinjaman,  dan investasi. (Dodo Suharto & Herman Wibowo, 2013)
Ketika pemerintah memiliki likuiditas yang cukup, ini memungkinkan mereka untuk membiayai program-program dan proyek-proyek yang diperlukan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tanpa kesulitan keuangan. Namun, jika likuiditas pemerintah rendah  hal  ini  dapat  mengarah  pada  kesulitan  dalam  memenuhi  kewajiban  keuangan, seperti  membayar  utang  atau  gaji  pegawai.  Penting  bagi  pemerintah  untuk  mengelola likuiditas  mereka  dengan  bijak  untuk  memastikan  stabilitas  keuangan  dan  kelancaran operasi  pemerintah.  Ini  melibatkan  perencanaan  anggaran  yang  hati-hati,  pengelolaan utang yang bijak dan diverifikasi sumber pendapatan. (Dodo Suharto & Herman Wibowo, 2013).
Tahun Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek Debt to Asset Ratio 2020 52.766.778.400,88 45.943.981.281,10 1.14 2021 65.424.636.024,2 8 39.261.021.852,0 1.66
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2022 Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban jangka pendek semakin berkurang mulai dari tahun 2020 sebesar 45.943.981.281,10 menjadi 39.261.021.852,0 pada tahun 2021 hutang Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menurun, sementara pendapatan asli  daerah  bertambah  dari  tahun  2020  sebesar  52.766.778.400,88  menjadi 65.424.636.024,28  pada  tahun  2021.  Berarti  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  BPKD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan pada tahun 2020 Debt to  Asset  Ratio  hanya  sebesar  1.14  persen  sedangkan  pada  tahun  2021  mengalami peningkatan sebesar 1.66 persen. Hal ini menunjukan bahwa BPKD Kabupaten Nagan Raya
memiliki kemampuan untuk menutupi total hutang dengan aset yang dimiliki.
Permasalahan  likuiditas  terjadi  di  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  belum melakukan  upaya  yang  maksimal  dalam  pengumpulan  pendapatan  asli  daerah,  upaya pengumpulan ini di karenakan perencanaan dalam menyusun anggaran kas. Perencaanaan dan  Pengendalian  anggaran  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  ke stabilan pendapatan daerah.
Tujuan  penyusunan  angaran  kas  adalah  untuk  menentukan  saldo  kas  akhir  setiap periode, mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, dapatan dan beban. Fungsi anggaran sebagai  salah  satu  alat  pemerintah  dalam  pencapaian  tujuan,  anggaran  kas  digunakan sebagai alat perencanaan yang harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Anggaran juga di gunakan sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, dimana sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari yang berwenang (bagian keuangan). Anggaran kas sebagai alat pengawasan atau pengendalian dengan mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan. (Nafarin, 2013)
Tingkat  likuiditas  suatu  pemerintahan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan memerlukan pertimbangan tersendiri dalam mengelolanya, karena tingkat likuiditas suatu pemerintahan  mencerminkan  kemampuan  otoritas  publik  dalam  memenuhi kebutuhannya. komitmen moneter atau biaya fungsional dengan memanfaatkan sumber daya  yang  dipertukarkan  secara  efektif  dalam  jumlah  yang  memadai  untuk  memenuhi komitmen dan kebutuhan. Dalam memperkirakan derajat likuiditas suatu pemerintahan, standar diharapkan dapat mengukur kondisi derajat likuiditas tersebut. Pada kenyataannya, pengendalian  rencana  keuangan  tunai  seringkali  menimbulkan  permasalahan  seperti tingkat likuiditas yang ekstrim (Over Fluid) dan likuiditas yang rendah (Under Fluid). Tingkat likuiditas  dewan  pemerintah  dalam  mengelola  keadaan  Over  Fluid  dan  Under  Fluid berbeda-beda pada setiap pemerintahan.
Penelitian yang dipimpin oleh: Tri Etika Wulandari (2018) dengan judul “Investigasi Rencana  Pengeluaran  Uang  Sebagai  Instrumen  Persiapan  dan  Pengendalian  Untuk Memperluas Likuiditas Pada PT. Sarah Cell Sulawesi”. Dari hasil penelusurannya ditemukan bahwa hasil estimasi menunjukkan bahwa Proporsi Uang, Proporsi Lancar, dan Proporsi Cepat mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi, namun secara eksplisit pada tahun 2016 proporsi likuiditas mengalami penurunan, hanya proporsi berjalan yang dapat menjamin  kewajiban  lancar.  Kesiapan  rencana  keuangan  uang  PT  Sarah  Cell  dapat mensurvei tingkat likuiditas  organisasi, hal ini terlihat dari berapa rencana pengeluaran uang yang  dapat diakses  pada tahun  2017 yaitu sebesar Rp 21.757.387.634, sedangkan
berapa besar kewajiban lancar pada tahun 2016 sebesar Rp 21.747.229.849, hal ini berarti bahwa  PT  Sarah  Cell  sedang  dalam  kondisi  sangat  baik.  cair,  ditunjukkan  dengan banyaknya  resiprokal  tunai  yang  tersedia  tanpa  henti  yang  dapat  digunakan  untuk membayar/membayar kewajiban sementara. Febby Fabiola Adyana Poetri (2014) Dampak rencana  keuangan  uang  terhadap  likuiditas  dan  pengaruhnya  terhadap  manfaat fungsional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rencana pengeluaran uang memberikan pengaruh namun tidak kritis terhadap likuiditas sebesar 3,91 dengan klasifikasi hubungan rendah. Fluktuasi variabel likuiditas dipengaruhi oleh rencana pengeluaran uang. Suci Siti Nurfadillah (2016) “Dampak Rencana Pengeluaran Uang Sebagai Instrumen Pengatur dan Alat Pengendali Terhadap Tingkat Likuiditas (Investigasi Kontekstual pada KCP Luragung Bina Raharja Kuningan Bermanfaat)” Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa faktor rencana keuangan sebagai instrumen pengatur mempunyai pengaruh likuiditas sedangkan faktor rencana  pengeluaran  uang  tunai  sebagai  alat  pengendali  mempunyai  dampak  namun tidak kritis dan negatif terhadap likuiditas, dan pada saat yang sama hipotesis diterima.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan  hasil  yang  belum  konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan anggaran kas dengan likuiditas  dengan  harapan  untuk  menguatkan  teori,  adapun  perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  pada  objek  penelitian  yaitu  waktu  dan  tempat penelitian.
Dari  gambaran  peneliti  dan  kesimpulan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan dengan  Analisis  Anggaran  Kas  Sebagai  Alat  Perencanaan  dan  Pengendalian  Dalam Meningkatkan Likuiditas yang telah di jelaskan. Maka rumusan Masalah yang di ambil yaitu:
Bagaimana Analisis Fungsi Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Likuiditas  pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran anggaran kas sebagai alat pengendali dalam meningkatkan likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan  pemerintah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  terkait penjagaan  terhadap  likuiditas.  Kontribusi  secara  teoritis  sebagai  bahan  perbandingan, sebagai  bahan  referensi  dan  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  yang  lebih mendalam terhadap keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Lokasi Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mengkaji  kondisi  objek alamiah,  dan  peneliti  sebagai  instrumen  kecil  (Sugiono,  2018:15).  Penelitian  kualitatif bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena  yang  terjadi  melalui  pengumpulan  data yang  sedalam-dalamnya.  Sedangkan  jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  deskriptif kualitatif yang dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dan survey subjek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pada instansi BPKD yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer ini  di  dapatkan  dengan  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  terstruktur  dengan pertanyaan wawancaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana  proses  penyusunan  anggaran  kas  sebagai  alat  perencana  dan pengendali?
2. Bagaimana anggaran kas sebagai alat perencana dalam menentukan tingkat likuiditas keuangan?
3. Bagaimana pemerintah daerah menjadikan anggaran kas  sebagai alat  pengendali dalam menentukan tingkat likuiditas di pemerintah daerah?
4. Apa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah/  BPKD  dalam menentukan likuiditas keuangan?
5. Apa strategi  yang sudah  digunakan pemerintah  daerah untuk mengatasi Likuiditas Keuangan?
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Tabel 3.1 Informan Penelitian No  Informan Jumlah 1  Kasi Pengelolaan 1 Orang 2  Kasi Pelaporan 1 Orang 3  Bendahara 1 Orang 4  Pegawai 1 Orang Jumlah 4 Orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Perencanaan kas terhadap anggaran kas di BPKD Nagan Raya pertama-tama dimulai dari tahap Penyusunan anggaran kas, berdasarkan wawancara dengan “Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan beliau menjelaskan bahwa perencanaan anggaran kas dimulai dari PPKD  menyusun  anggaran  kas  untuk  mengatur  adanya  dana  untuk  pengeluaran  dan penarikan sesuai dengan rencana penarikan,”
“Pernyataan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan beliau  juga menjelaskan perencanaa pengeluaran uang tersebut dilengkapi sebagai berikut:
1. PPKD selaku Kuasa BUD menyiapkan rencana keuangan kas Pemerintah Kabupaten untuk mengelola aksesibilitas aset untuk keperluan subsidi sesuai rencana penarikan aset yang dituangkan dalam SKPD DPA.
2. Rencana  belanja  kas  Pemerintah  Daerah  memuat  penilaian  terhadap  pengakuan pendapatan  kabupaten  dan  rancangan  konsumsi  daerah  setiap  bulan,  yang informasinya  bersumber  dari  penyusunan  dan  sinkronisasi  rencana  keuangan  kas SKPD.”
Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolan dan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan memiliki jawaban yang sama. Perencanaan  anggaran  kas  memiliki  ketentuan-ketentuan “berdasarkan  wawancara dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan terkait ketentuan perencanaan anggaran kas beliau menjelaskan sebagai berikut:
1. Kesiapan  penilaian  arus  kas  masuk  dalam  rencana  pengeluaran  kas  pemerintah daerah, ditentukan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan sub-substansi objek  pembayaran  dan  rencana  pendapatan  pendanaan  setiap  bulan  dengan memperhatikan penilaian musim penerimaan uang pada daerah. Rencana keuangan kas DPA-SKPD dan SKPD.
2. Akibat  perhitungan  rencana  pendapatan  per  subrincian  pos  pembayaran  dan penerimaan pendukung, dituangkan dalam laporan rencana keuangan uang yang memuat  rencana  keuangan  ukuran  penerimaan  gaji  dan  dana  selama  satu  tahun serta susunan penerimaannya untuk setiap tahun. bulan.
3. Kesiapan alat ukur pencairan uang pada rencana belanja kas pemerintah provinsi, ditentukan  berdasarkan  rencana  belanja  per  subrincian  objek  setiap  bulannya dengan memperhatikan musim pelaksanaan sub pelaksanaan pada SKPD DPA dan rencana belanja kas SKPD serta komponen angsuran untuk belanja sub tindakan dan
rencana  Penggunaan  dana  setiap  bulan  bergantung  pada  rencana  keuangan konsumsi yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Hasil perhitungan rencana konsumsi per subrincian item penggunaan dan konsumsi dana  dicatat  dalam  catatan  rencana  keuangan  aktif  uang  yang  berisi  rencana keuangan penggunaan lengkap dan konsumsi pendukung selama satu tahun dan rencana penggunaan setiap bulan.
5. Perencanaan  Uang  Rencana  keuangan  memuat  data  aliran  informasi  serta pemanfaatan dan penyajian laporan yang dilakukan secara elektronik.
6. Perubahan  terhadap  rencana  Pengeluaran  Uang  dapat  dilakukan  dengan  asumsi bahwa terdapat keadaan-keadaan yang menyertainya:
a. Angsuran biaya-biaya penting bersifat wajib dan membatasi.
b. Angsuran  untuk  biaya  reaksi  krisis  atas  kegagalan,  perselisihan  sosial,  atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang berpotensi terjadi.
c. Terjadi perubahan jadwal kegiatan / sub kegiatan akibat keadaan”
“Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Sana  Dewi  Selaku  bendahara  beliau  juga menjelaskan  hal  yang  sama  dengan  Ibu  Nelda  Hastuti  Selaku  Kasi  Pelaporan  bahwa Kesiapan  penilaian  arus  kas  masuk  dalam  rencana  keuangan  kas  pemerintah kabupatenditentukan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan untuk sub-seluk beluk  pos  pembayaran  dan  rencana  penerimaan  dana  setiap  bulannya,  kemudian konsekuensi  perhitungan  rencana  pendapatan  per  sub-rincian  pembayaran  Barang- barang dan penerimaan pendukungnya disimpan dalam laporan rencana keuangan uang yang memuat berapa besar rencana pengeluaran pendapatan, Perencanaan alat pengukur pengeluaran  uang  ditentukan  dengan  melihat  rencana  konsumsi  per  sub-detail  objek setiap  bulannya  mengingat  musim  pelaksanaan  sub-detail.  -pelaksanaan  rencana pengeluaran  kas  SKPD  DPA  dan  SKPD,  sedangkan  perkiraan  rencana  penggunaan  per subrincian  objek  penggunaan  dan  penggunaan  dana  dicatat  dalam  catatan  rencana pengeluaran  lonjakan  uang  yang  memuat  penjumlahan  rencana  keuangan  dan penggunaan penunjang secara konsisten dan tahunan.”
Dari dua pernyatan tersebut menunjukkan bahwa kedua  narasumber mengatakan hal yang sama.
“Berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  Khaifal  Mubarak  Selaku  pegawai  terkait Proses  penyusunan  anggaran  kas  sebagai  alat  perencana  dan  pengendalian,  beliau menjelaskan dalam anggaran kas segala perencanaan berapa tingkat likuiditas anggaran dalam  menentukan  kemauan  suatu  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan aktifitas APBD  dalam  merealisasikan  anggaran  belanja  daearah,  di  susun  dari  perencanaaan
anggaran kas terhadap semua OPD ataupun SKPD, dikatakan sebagai alat perencanaaan menentukan tingkatan  likuiditas dalam anggaran kas pihak  pemerintah akan mengukur terhadap  anggaran  kas  yang  ada  dalam  tahun  berjalan  untuk melihat  kemampuan  dari daerah dalam memenuhi kewajiban ataupun hutang yang sudah ada pada tahun berjalan yaitu sebagai untuk menentukan tingkat likuiditas keuangan di dalamnya pihak pemerintah akan menentukan satu rasio likuiditas pengukurannya terhadap penggunaan anggaran kas pada tahun berjalan.”
“Berdasarkan wawancara dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolaan beliau juga menjelaskan hal yang sama dengan Bapak Khaifal Mubarak  Selaku Pegawai yaitu tingkat  likuiditas  merupakan  hal  yang  penting  dalam  perencanaan  anggaran  kas,  dari perencanaan anggaran kas terhadap OPD, alat perencanaan sangat menentukan tingkatan likuiditas dalam anggaran kas pemerintah akan mengukur anggaran kas yang ada pada tahun yang sedang berjalan”.
Pemerintah  daerah  menjadikan  anggaran  kas  sebagai  alat  pengendali  dalam menentukan tingkat likuiditas di pemerintah daerah, “berdasarkan wawancara dengan Ibu Nelda  Hastuti  Selaku  Kasi  Pelaporan  beliau  menjelaskan  bahwa  sebagai  tolak  ukur pemerintah  daerah  yang  menjadi  anggaran  kas  terhadap  untuk  menentukan  likuiditas daerah yaitu berdasarkan pendapatan dan belanja daerah yang dari mana kemampuan suatu daerah untuk melihat kemampuan dan pengendalian keuangan suatu pemerintah daerah.  jadi  di  liat  dari  suatu  kemampuan  pendapatan  daerah  dan  juga  pendapatan trasfer  lainnya  di  pemerintah  daerah  yang  berhubungan  dengan  kas  yang  ada  di pemerintah  daerah  yaitu  RKUD  kas  yang  ada  di  pemerintah  daerah.  yang  di  ukur berdasarkan aktiva lancar, adanya kas bendahara umum daerah adanya piutang dan ada beberapa aitem akun aktiva lancar untuk melihat pengendalian kemampuan suatu daerah.” “Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Sana  Dewi  Selaku  bendahara  beliau  juga menjelaskan hal yang sama dengan Ibu Nelda Hastuti Selaku Kasi Pelaporan yaitu secara khusus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, digunakan sebagai anggaran kas untuk menentukan likuiditas daerah berdasarkan pendapatan dan belanja daerah, berdasarkan kemampuan  daerah  dalam  melihat  kapasitas  dan  pengendalian  anggaran  pemerintah daerah serta kas pemerintah lainnya.”
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah/  BPKD  dalam  menentukan likuiditas  keuangan, “berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  T.Irwansyah  Selaku  Kasi Pengelolaan  beliau  menjelaskan  permasalahan  yg  di  hadapi  dalam  pemerintah  daerah sebagaimana BPKD yang menanggung jawab dalam proses pengangaran penata usahaan dan pertanggung jawaban terhadap APBD sering terjadi permasalahan adalah kurangnya
optimal dari pada kinerja sumber daya dari pihak OPD ataupun SKPK yang berkait dalam menentukan deadline mulai dari pada penyusunan anggaran tidak tepat waktu dari pada SKPK  sampai  dengan  pelaksana  resasi  anggaran  dan  juga  sampai  dengan  proses petanggung jawaban dari pada SKPK sendiri.”
“ Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Sana  Dewi  Selaku  bendahara  dan mengungkapkan perihal yang sama dengan Bapak T. Irwansyah Selaku Kasi Pengelolaan bahwa permasalahan dalam proses pertanggung jawaban terhadap proses penganggaran penata usahaan  dan  tanggung  jawab  terhadap  APBD  dan  sering  adanya  permasalahan pada kinerja sumber daya dari pihak OPD atau SKPK sesuai jadwal yang sudah ditentukan” Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan  bahwa  tidak  adanya  perbedaan  dari setiap  informan,  dimana  jawaban  yang  diperoleh  oleh  peneliti  sama  semua.  Adapun strategi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  likuiditas  keuangan yaitu:
1. Strategi Mengatasi Likuiditas dalam Penyusunan Anggaran Tepat Waktu
Di mulai dari pada penyusunan anggaran yang tepat waktu yang harus di laksanakan sesuai dengan deadline waktu yang telah di tentukan oleh pusat atau di wakili dari pada kabupaten  dan  juga  proses  meresasikan  anggaran  yang  sesuai  dengan  kebijakan- kebijakan yang sudah ada.

## 2. Analisis Rasio Keuangan
Strategi ekuitas keuangan terkait dengan angaran kas itu akan  pemerintah daerah akan melakukan analisis rasio keuangan. Ada beberapa rasio analisis yaitu: Rasio likuiditas, kas rasio dan juga beberapa rasio yang menyangkut dengan kas rasio itu kita mengukur kemampuan  satu  daerah  itu  membayar hutang  yang  segera  di  penuhi  dengan  kas  yg tersedia  dan  surat  yang  berharga  yang  ada  yang  dapat  di  uangkan.  Pengukuran  rasio keuanganuntuk  menemukan  kemampuan  satu  daerah  untuk  mengatasi  ekuitas  itu kemampuan dari pada pemerintah daerah pengukur rasio perbandingan dari pada tahun sebelumnya mines 1 dari pada tahun yang akan berjalan.

## SIMPULAN
Rencana keuangan adalah instrumen administratif yang menjamin pencapaian tujuan hierarki  atau  organisasi  dan  menawarkan  aturan  pragmatis  untuk  tugas  sehari-hari. Pengaturan kas dapat dilihat dari sudut pandang perencanaan. Tugas rencana keuangan uang  adalah  menjaga  tingkat  likuiditas  dan  keuntungan.  Dengan  adanya  rencana pengeluaran  uang,  para  perintis  perkantoran  dapat  mengetahui  apakah  organisasinya akan  mendapatkan  uang  berlebih  dan  mengalami  kekurangan  uang  tunai.  Dengan rencana  keuangan  uang  ini,  segala  jenis  pergerakan  dapat  dikendalikan.  Rencana keuangan  uang  juga  berperan  dalam  tugas-tugas  yang  dilakukan  oleh  organisasi, khususnya dalam bidang penggunaan dana agar bersifat efektif dan terkendali, khususnya dalam  mengatur  arus  kas  masuk  (cash  inflow)  dan  arus  kas  keluar  (cash  outpouring). Menyusun  rencana  keuangan  keuangan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  organisasi karena selain dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan dana organisasi, juga dapat  digunakan untuk  lebih mengembangkan likuiditas. Likuiditas dijadikan salah satu variabel  penentu  kemajuan  suatu  organisasi,  karena  likuiditas  dapat  memberikan gambaran keuntungan  dan kerugian  organisasi.  Dalam likuiditas juga dapat  dilihat apa artinya  bagi  manfaat  fungsional  selanjutnya.  Eksplorasi  ini  menggunakan  metodologi subjektif dengan teknik memukau yang dilakukan di Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Sumber Daya Kabupaten (BPKD) Pemerintah Nagan Raya. Hasil kajian ini menunjukkan  bahwa  menoleransi  rencana  keuangan  uang  sebagai  alat  persiapan  dan pengendalian  secara  bersama-sama  mempunyai  dampak  penting  dalam  meningkatkan likuiditas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Dwi  Saputri  (2019) “Analisis  Anggaran  Operasional  sebagai  alat  pengendalian Keuangan  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Dharma  Kabupaten Brebes. Politeknik Harapan Bersama.
Devi  Lukitasari  Sukijayanti  (2016) “Pengaruh  Likuiditas,  Leverage,  Aktivitas  dan Pertumbuhan  Terhadap  Kemandirian  Daerah  (  Studi  terhadap  Laporan  Keuangan Tahun 2011- 2013 di  kabupatenJawa Timur”.
Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2022 Emi M, Kahar Karya Sarjana Harapan (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 1 (1), 33-46, 2018. Volume 1 no. 1 Oktober tahun 2018, (e-ISSN: 2623-2596.
Nor Muhammad Elfian & Suwitho (2019) “ Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap
Nilai  Perusahaan  Food  and  Beverage.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. e-ISSN: 2461- 0593.
Putri  Novalina  Silalahi  (2017 ) “Pengaruh  Anggaran  Kas  sebagai  Alat  Perencanaan  dan
Pengendalian terhadap Likuiditas pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
Rusliaman  Siahaan, et,  al.  Manajemen,  Edisi  Pertama:  Universitas  HKBP  Nommersen, Medan, 2016. Hal. 111.
Suci Siti Nurfadillah (2016) “Pengaruh Anggaran Kas sebagai alat Perencanaan dan Alat Pengendalian terhadap Tingkat Likuiditas (Studi Kasus pada Koperasi Bina Raharja Kuningan KCP Luragung). Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
Sugiyono (2019). Memahami Penelitian Kualitatif. bandung Alfabeta.
Tri  Eka  Wulandari  (2018) “Analisis  Anggaran  Kas  sebagai  Alat  Perencanaan  dan Pengendalian untuk Meningkatkan Likuiditas pada PT.Sarah Cell Sulawesi. Universitas Muhammadiyah Makassar.