Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Arbitrase  Dalam Dispute  Settlement  Understanding Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Proses  Banding  Atas Sengketa Perdagangan Internasional
Fatimah Salsabila 1
1 Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail & WhatsApp Number: fatimahsalsabila16@gmail.com | 082260241730
Keywords: Arbitrase; Banding; Sengketa Perdagangan Internasional; WTO.
Abstract: Arbitration is introduced in the World Trade Organization in Article 25 of the Dispute Settlement Understanding, as one of the dispute resolution avenues that parties can pursue. This research discusses how  arbitration  in  the  Dispute  Settlement  Understanding  can  be  used  to  resolve  international  trade dispute processes at the appeal stage, and what are the implications and challenges in the operation of arbitration as an alternative to international trade dispute resolution at the appeal stage.  The research method  used  is  non-doctrinal,  by  processing  and  analyzing  legal  materials  such  as  international agreements, decisions from international dispute settlement institutions and related laws and regulations. The results of this study show that Article 25 of the DSU basically emphasizes the existence of an object of dispute from arbitration which is interpreted broadly, namely disputes that can be defined by the parties, so that the arbitration forum is possible to be used as an appeal mechanism. Sociologically, the urgency of arbitration at the appeal stage is due to the blocking of additional members in the AB, which causes the AB  to  be  unable  to  process  incoming  cases  from  the  parties.  This  arbitration  provides  a  new  legal breakthrough and a derivative agreement in the form of the establishment of Multi Party Interim Appeal Arbitration, but has its own challenges, such as the issue of the validity of the arbitration institution itself and the possibility of arbitral awards being denied execution by national law.
Keywords: Arbitration; Appeal; International Trade Dispute; WTO.
How  to  Site:  Fatimah  Salsabila  (2023).  Arbitrase  Dalam  Dispute  Settlement  Understanding  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 365-378. DOI. 10.55809/tora.v9i3.272

## Introduction
Penyelesaian sengketa hukum perdagangan internasional di World Trade Organization atau yang selanjutnya disebut WTO adalah mengacu kepada Article XXII dan Article XXIII dari General  Agreement  on  Trade  and  Tariffs, atau  yang  selanjutnya  disebut  dengan GATT.  Article  XXII  menjabarkan  upaya  konsultasi,  yaitu  setiap  negara  anggota ( contracting  party )  harus  memberikan  pertimbangan  dan  kesempatan  yang  cukup berkonsultasi terkait pernyataan-pernyataan yang mungkin dibuat oleh negara anggota lainnya atas penerapan dari GATT. Article XXIII lalu menyambung dari ketentuan Article XXII,  dimana  terdapat nullification atau  pembatalan  produk  hukum  penerapan ketentuan GATT oleh negara anggota. Lebih lanjut, ketentuan kedua pasal ini dibahas

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
lebih  lanjut  dalam Dispute  Settlement  Understanding atau  DSU. Dispute  Settlement Understanding merupakan  perjanjian  internasional  yang  menjadi  turunan  dari ketentuan GATT yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa atas perdagangan internasional  antara  negara  anggota  WTO.  DSU  ini  juga  menjadi  dasar  hukum  bagi lembaga  penyelesaian  sengketa  yaitu Dispute  Settlement  Body atau  yang  selanjutnya disebut dengan DSB.
Sengketa perdagangan internasional merupakan tanggung jawab DSB yang melibatkan semua  anggota  WTO.  DSB  memiliki  wewenang  untuk  membentuk  Panel  Ahli  untuk memeriksa kasus dan menerima atau menolak temuan Panel atau hasil dari keputusan banding. 1 Kewenangan ini kemudian akan menghasilkan panel report atau laporan panel yang  kekuatan  hukumnya  setara  dengan  putusan  atas  penyelesaian  sengketa.  Dalam kondisi lainnya, proses sengketa juga dapat diajukan banding atau appeal ke Appellate Body ,  atau  yang  selanjutnya  disebut  AB,  yaitu  badan  yang  dibentuk  oleh  DSB  untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan banding oleh salah satu pihak.
Hadirnya  DSU  yang  mengatur  mekanisme  penyelesaian  sengketa  adalah  bertujuan untuk access to justice bagi  negara anggota yang menjadi  pihak  dalam sengketa, dari dimulainya  konsultasi  hingga  implementasi.  Perkembangan  atas  mekanisme penyelesaian sengketa ini pun tidak lepas dari isu hukum yang timbul, yaitu banyaknya sengketa  yang  masuk  sampai  ke  tahap appellate  review pada Appellate  Body (AB) namun  tidak  didukung  dengan  struktur  di  dalam  AB  itu  sendiri.  Ketidakmampuan  AB dalam memproses sengketa ini adalah dikarenakan tindakan salah satu negara anggota WTO yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memblokir penunjukan anggota baru untuk  AB,  sehingga  AB  tidak  dapat  melaksanakan  tugasnya.  Kritik  Amerika  Serikat berkaitan dengan AB yang melampaui kewenangannya, termasuk isu-isu yang termasuk dalam mandat Badan Banding. Selain itu, Amerika Serikat menganggap bahwa AB  telah menciptakan preseden dalam laporannya seperti peradilan internasional atau peradilan di sebuah negara yang judge-made law, yang mana hal ini menjadi rancu karena Anggota WTO yang seharusnya menentukan aturan dan AB sendiri mengeluarkan panel report yang tidak sama dengan putusan pengadilan. 2
Alih-alih  menjadi  sebuah  kritik  yang  membangun,  tindakan  ini  justru  menjadi kontraproduktif  dan  mempersulit  penyelesaian  sengketa  yang  berlangsung  di  WTO, khususnya yang sedang dalam permohonan banding ke AB. Data yang didapat dari situs WTO menunjukkan tidak adanya produktivitas pada AB, dimana dari 24 kasus sengketa dalam status banding atau panel report under appeal, belum ada satu pun kasus yang sampai  pada  tahap Appellate  Body  report atau  dikeluarkannya  putusan  oleh  AB. Banyaknya  kasus  yang  tidak  terselesaikan  menunjukkan  kebutuhan  atas  solusi  untuk menyelesaikan    permasalahan  yang  timbul  di  dalam  AB,  agar  dapat  tercipta  prinsip
1 Eddy. (2023). “The Role of Dispute Settlement Body in the Settlement of Trade Disputes Between Member Countries of the World Trade Organization”, Jurnal Hukum Prasada , 10(1), p.36-37.
2 Vidigal, G. (2019). “Living Without the Appellate Body: Multilateral, Bilateral and Plurilateral Solutions to the WTO Dispute Settlement Crisis”. Journal of World Investment and Trade , 20(2020), 862-890 .

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
equitable,  fast,  effective,  mutually  acceptable dalam  penyelesaian  sengketa  di  WTO sebagaimana semestinya. 3
Menyikapi hal  tersebut,  negara-negara anggota  WTO membentuk adanya Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of the DSU atau MPIA. MPIA  dibuat  pada  April  2020,  sebagai  tanggapan  atas  tindakan  Amerika  Serikat  yang memblokir  penambahan  anggota Appellate  Body .  Dengan  dipergunakannya  forum arbitrase dalam MPIA, peserta dan/atau negara anggota WTO yang menggunakan MPIA dapat  berkomitmen  untuk  tidak  mengajukan  banding  berdasarkan  Pasal  16.4  dan  17 DSU  atau  kepada Appellate  Body, melainkan  arbitrase  sebagai  alternatif  untuk menyelesaikan  proses  banding  atas  sengketa  antara  peserta  MPIA.  Oleh  karena  itu, MPIA  bertujuan  untuk  tetap  melestarikan  karakter two-tier  system dalam  proses penyelesaian sengketa di  WTO. 4 Sejalan  dengan  perbaikan  pada Appellate  Body , para pendiri MPIA juga ingin fungsi penyelesaian sengketa WTO tetap berjalan. Dengan kata lain,  MPIA  bertujuan  untuk  mencegah  ‘kekosongan’  hukum  di  tahap  banding,  yaitu memblokir proses  penyelesaian sengketa  dengan  menarik laporan  panel  ke Appellate Body yang tidak lagi berfungsi.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  perlu  adanya  suatu  terobosan  baru  untuk  menjawab missing  link dalam  penyelesaian  sengketa  di  WTO,  yakni  mempertimbangkan  forum arbitrase sebagai mekanisme substitusi dari Appellate Body pada sengketa perdagangan internasional antar negara WTO yang sedang dalam tahap appellate review, oleh karena itu,  tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  dua  pertanyaan  penting,  yaitu  bagaimana arbitrase  dalam Dispute  Settlement  Understanding dapat  dipergunakan  untuk menyelesaikan  proses  sengketa  perdagangan  internasional  di  tahap  banding,  dan bagaimana  implikasi  dan  tantangan  dalam  berjalannya  arbitrase  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa perdagangan internasional di tahap banding.
3 Koesrianti. (2015). “WTO Dispute Settlement: Indonesia’s Prospective In International Trading System”, MIMBAR HUKUM, 27(2), p.309
4 Pauwelyn, J. (2023). “The WTO’s Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA): What’s New?”, World Trade Review , p.1-9

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378

## Discussion
Urgensi  Penggunaan  Arbitrase  Dalam  Pasal  25  DSU  dan Multi  Party  Interim  Appeal Arbitration Pada Proses Banding Sengketa Perdagangan Internasional
Perlunya mekanisme alternatif dalam tahapan banding di proses sengketa perdagangan internasional adalah untuk  menjamin  hak dari  negara anggota WTO  untuk  mendapat penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Menyikapi pemenuhan atas hak tersebut, DSU menyediakan berbagai forum penyelesaian sengketa, dimana negara anggota WTO lazimnya  menggunakan  DSB  di  tahap  pertama  sengketa  dan  AB  di  tahap  banding. Hadirnya arbitrase adalah sebagai alternatif atas DSB dan AB, yang juga bersifat win-lose solution , dimana merujuk kepada Pasal 25 DSU yang menyatakan bahwa arbitrase dapat memfasilitasi  penyelesaian  'sengketa  tertentu  yang  menyangkut  isu-isu  yang didefinisikan dengan jelas oleh kedua belah pihak'. Terpilihnya arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ada dalam sistem penyelesaian sengketa WTO menjadikan proses sengketa tunduk pada hukum WTO dan yurisdiksi eksklusif dari sistem tersebut. 5 Dengan demikian, terjadi adanya choice of forum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa di WTO, serta dalam hal ini makna ‘sengketa tertentu’ dalam ketentuan Pasal 25 DSU adalah merujuk kepada sengketa perdagangan internasional yang para pihaknya adalah negara anggota WTO.
Mengurai isi dari Pasal 25 DSU, terdapat empat pasal turunan yang mengatur berlakunya forum arbitrase. Pada Pasal 25.1, dijelaskan bahwa forum arbitrase dalam WTO adalah sebagai  sarana  alternatif  penyelesaian  sengketa  dapat  memfasilitasi  penyelesaian sengketa tertentu yang menyangkut isu-isu yang didefinisikan dengan jelas oleh kedua belah  pihak.  Dalam  hal  ini  para  pihak  dapat  menjelaskan  isu  yang  berkaitan  dengan ketentuan perjanjian untuk dapat diselesaikan dalam forum arbitrase. Pada Pasal 25.2, dijelaskan  bahwa  penyelesaian  melalui  arbitrase  harus  disepakati  oleh  kedua  belah pihak, kecuali diatur lain di dalam ketentuan dari perjanjian yang berlaku di WTO. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 25.3 mensyaratkan bahwa para pihak dalam persidangan “harus setuju  untuk  mematuhi  putusan  arbitrase”,  yang  putusannya  akan  diberitahukan kepada (tetapi tidak diadopsi oleh) Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Terakhir, Pasal 25.4 menetapkan bahwa Pasal 21 dan 22 DSU, yang mengatur mekanisme penegakan keputusan DSB, “akan berlaku mutatis mutandis untuk putusan arbitrase”. Dengan kata lain,  putusan arbitrase  tersebut memiliki kedudukan yang sama  dengan rekomendasi atau putusan DSB, sebagaimana tercermin dalam laporan panel atau laporan AB, ketika menerapkan Pasal 21 dan 22 DSU.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 25 DSU ini dituangkan dalam perjanjian internasional yang bersifat  turunan  dari  pasal a  quo, yaitu Multi  Party  Interim  Appeal  Arbitration .  MPIA merupakan forum arbitrase yang setara dengan Appellate Body dan sebagai pengganti
5 Pohl, J.H. “Blueprint for a Plurilateral WTO Arbitration Agreement under Article 25 of the Dispute Settlement Understanding” on Denise Prevost (ed). (2019). Restoring Trust in Trade: Liber Amicorum in Honour of Peter Van den Bossche . London: Hart Publishing, p.3-4.

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
dari Appellate Body . Dasar  hukum dari MPIA diatur dalam Multi-Party  Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant To Article 25 of the DSU Annex 1 Agreed Procedures for Arbitration Under Article 25 of the DSU . Dalam perjanjian ini, dijelaskan bahwa MPIA sendiri memiliki novelty atau kebaruan berupa kerangka waktu yang lebih solid, dengan waktu 45 hari.  Di tengah  pelaksanaan  proses arbitrase, para  pihak  dapat  mengajukan adanya  banding  10  hari  sebelum  tanggal  dikeluarkannya final  report atau  putusan arbitrase  dikeluarkan,  dengan  demikian  lembaga  arbitrase  WTO  akan  mengajukan Notice of Appeal ke Sekretariat WTO, maksimal 20 hari sejak diajukannya banding oleh para  pihak.  Apabila  proses  banding  disepakati  oleh  para  pihak,  maka  akan  terjadi suspension  of  panel  proceedings ,  atau  penghentian  sementara  untuk  memproses banding. Keseluruhan proses arbitrase diselesaikan maksimal dalam waktu 90 hari.
Kebaruan lainnya adalah terkait arbiter. MPIA sendiri beranggotakan 20 negara dengan 10 arbiter. 6 Para pihak dalam menunjuk arbiter akan menunjuk 3 orang arbiter dari 10 arbiter yang aktif, sistem arbiter ini jelas lebih solid dan memiliki lebih banyak anggota, sehingga  menjadi  kemajuan  tersendiri  dalam  sistem  penyelesaian  sengketa  di  WTO. Hadirnya  forum  arbitrase  ini  menjadi  sebuah  pertanyaan  baru  yang  patut dipertimbangkan  oleh  negara  anggota  WTO,  yaitu  bagaimana  arbitrase  dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di tahap banding dengan adanya Appellate Body.
Menyikapi  pertanyaan  tersebut,  penulis  akan  menguraikan  perbandingan  antara mekanisme arbitrase dengan mekanisme Appellate Body. Hal ini ditelusuri dari filosofi proses penyelesaian sengketa di WTO, dimana hadirnya sistem penyelesaian sengketa di  WTO  saat  ini  berangkat  dari  adanya  laporan  panel  yang  wajib  diadopsi  oleh  DSB kepada para pihak yang bersengketa, kecuali para pihak sepakat untuk menangguhkan hal  tersebut.  Penangguhan  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  laporan  panel  yang diduga  “cacat  secara  fundamental”  tidak  diadopsi  secara  otomatis  di  bawah  aturan baru,  sehingga  perlu  mekanisme  peninjauan  kembali  atas  laporan  panel  oleh  badan banding  tetap.  Mekanisme  ini  kemudian  dikenal  dengan  peninjauan  banding  atau appellate review akan  menjadi  hal yang  menjadi marak dalam penyelesaian sengketa melalu DSB. 7 Ketentuan ini disebut sebagai negative consensus rule, serta menghadirkan berbagai mekanisme  dalam  DSU  tidak lepas dari kehendak para negara anggota WTO untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa di dalam GATT.
Lebih lanjut, adanya negative consensus yang digagas oleh anggota WTO, serta two-tier system yang  terdapat  dalam  mekanisme  DSB  dan  AB  pada  perkembangannya menemukan kekurangan, terutama pada tahap appellate review melalui AB itu sendiri. Banyaknya  laporan  panel  yang  akan  diperiksa  oleh  AB  menyebabkan  adanya penggunaan  secara  berlebihan  pada  tahap  mekanisme  litigasi  seperti  DSB  dan  AB, sehingga berakibat membebani proses panel dan beban kerja AB. Dalam Twelfth WTO Ministerial  Conference, para  negara  anggota  berkesimpulan  bahwa  proses  litigasi  di
6 Qin, J.Y. (2022). “Turkey – Pharmaceuticals: The First WTO Arbitration for Appellate Review”, Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series , 2022-94, p.1-9.
7 Pohl, J.H ., loc.cit .

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
WTO yang tumbuh subur di bawah AB justru mengesampingkan fungsi negosiasi para pihak karena ketergantungan terhadap  interpretasi AB, sehingga  memerlukan adanya mekanisme alternatif untuk mengatasi persoalan beban kerja di AB.
Mekanisme  banding  di  AB  juga  menuai  kritik  dari  negara  Amerika  Serikat,  dimana Amerika  Serikat  memiliki  alasan-alasan  yang  rasional  untuk  mendahulukan pembenahan  di  dalam  internal  AB,  dibandingkan  dengan  memaksakan  AB  untuk menyelesaikan  kasus-kasus  yang  masuk  tahap appellate  review. Dalam  laporan  yang disampaikan  oleh United  States  Trade  Representative yang  berjudul Report  on  the Appellate  Body  of  the  World  Trade  Organization, Amerika  Serikat  memberikan argumentasi  yuridis  dalam  mengkritisi  AB.  Salah  satunya  yang  cukup  penting  adalah terkait  prosedur  formil  dalam  proses appellate  review, dimana  pengabaian  AB  atas waktu 90 hari pengajuan proses banding tanpa persetujuan tegas dari para pihak yang bersengketa.
Alasan  lainnya  juga  terkait  dengan  dipergunakannya  putusan-putusan  terdahulu  dari DSB dan AB yang dipandang sebagai ‘preseden’, sehingga menjadi sumber hukum. Hal ini  mengesampingkan  adanya negotiating  function atau  fungsi  negosiasi  dalam penyelesaian  sengketa  WTO,  sehingga  cenderung  diselesaikan  secara  kaku  dengan mendasarkan pada putusan-putusan terdahulu, serta kurangnya terobosan hukum baru oleh  AB  dalam  menginterpretasikan  hukum.  Di  samping  itu,  proses  penyelesaian sengketa  adalah  AB  telah  melanggar  Article  17.6  DSU  dan  seringkali  melampaui kewenangannya untuk mendalami isu hukum yang hanya dilimitasi pada legal findings, atau memeriksa penerapan hukum, dengan cara untuk mempertimbangkan pula factual findings atau fakta yang ditermukan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini didasari oleh Article 17.6 DSU yang menyatakan bahwa adanya banding ( appeal ) hanya dibatasi pada isu hukum yang ada di dalam laporan panel dan juga interpretasi hukum yang dilakukan oleh  panel. 8 Meninjau  alasan-alasan  yang  dipaparkan  oleh  Amerika  Serikat,  penulis berpandangan bahwa tidak ada limitasi yang terjadi  pada AB, sehingga  menimbulkan peningkatan  beban  kerja  dan  berakibat  pada  penerapan  hukum  internasional  dari perjanjian WTO yang dilaksanakan oleh AB.
Limitasi yang tidak jelas mengakibatkan kerancuan dalam mendudukkan laporan panel yang  dikeluarkan  AB  sebagai judge-made  law atau  hanya  sekedar  laporan  panel, sehingga diduga ada penyimpangan secara nyata atas hukum acara yang sudah diatur dalam DSU oleh AB. Limitasi dalam AB menjadi penting, mengingat AB adalah lembaga yang  menyelesaikan  sengketa  di  tahap  banding,  AB  perlu  memiliki  kewenangan  yang berbeda dengan  DSB agar tidak ada overlapping atau  pengulangan atas perkara yang sedang  diproses.  Dengan  demikian,  menjadi  urgensi  penting  untuk  menghadirkan mekanisme arbitrase sebagai pengganti dari AB, dimana pengganti ini sebaiknya bersifat sementara, guna menjaga karakteristik two-tier system dalam penyelesaian sengketa di
8 Lightizer, A. (2020). Report on the Appellate Body of the World Trade Organization . Washington: Office of the United States Trade Representative, p.26

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
WTO  namun  di  saat  yang  sama  tetap  berlaku choice  of  forum bagi  para  pihak  yang bersengketa.

## Implikasi  dan  Tantangan  dari  Arbitrase  dalam  Pasal  25  DSU  terhadap  Proses  Banding atas Laporan Panel DSB
Implikasi yang terjadi adalah timbulnya preseden baru dan penegakan hukum yang baru bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada  kenyataannya,  negara-negara  yang mengikatkan diri  pada ketentuan  MPIA dapat memperoleh hak atas keadilan dengan mengalihkan  proses  banding  kepada  forum  arbitrase  di  MPIA.  Salah  satu  contohnya adalah  kasus Turkey  –  Pharmaceuticals, kasus  dimana  pada  tahun  2022,  negara  Uni Eropa sebagai complainant atau penggugat dan Turki sebagai respondent atau tergugat mengajukan penggunaan arbitrase sebagai tindak lanjut atas putusan yang dikeluarkan oleh  DSB. 9 Kasus Turkey  –  Pharmaceuticals pada  intinya  mempermasalahkan  terkait kebijakan negara Turki atas produksi dan distribusi pada produk-produk farmasi.
Hadirnya sengketa ini diawali dari ketidaksetujuan Uni Eropa pada kebijakan Turki yang mana diklaim bertentangan dengan ketentuan dalam GATT. Panel arbitrase dalam kasus ini  terbentuk  pada  28  April  2022  dan  pada  tanggal  21  Juli  2022,  forum  arbitrase mengeluarkan Arbitration Award, atau putusan arbitrase. Putusan ini memutus bahwa gugatan Uni Eropa dibenarkan dan Turki melanggar ketentuan dari GATT. Implementasi dari arbitration  awards tersebut  dilakukan  dengan  pelaporan  kepada  DSB,  sehingga Turki  diawasi  oleh  DSB  untuk  mengimplementasikan  hasil  putusan.  Selama  proses pelaksanaan putusan ini, Turki dan Uni Eropa juga melakukan proses negosiasi, seperti pada tanggal 18 Agustus 2022, Turki memberitahukan  kepada DSB bahwa Turki akan mengikatkan  diri  untuk  menjalankan  putusan  dan  membutuhkan  waktu  ( reasonable period of time ). Uni Eropa juga turut menanggapi, dimana pada 14 November 2022, Uni Eropa dan Turki memberitahukan DSB bahwa adanya waktu pelaksanaan putusan telah disepakati bersama. Perubahan regulasi ini  pun juga dipenuhi  oleh Turki  secara tepat waktu,  dimana  pada  25  April  2023,  Turki  memberitahukan  kepada  DSB  bahwa  telah dilakukan tindakan untuk mengikuti putusan atau arbitration awards sebagai berikut: 10
1. Mempublikasikan  aturan Drug  Replacement  Regulation yang menggantikan  peraturan  yang  berlaku  sebelumnya  yang  mulai  berlaku pada 25 Agustus 2022;
2. Mengadopsi  rekomendasi  dari  panel  dan  lembaga  arbitrase  untuk diaplikasikan  kepada  perusahaan  farmasi  terkait  pengaktifan  kembali produk mereka dalam sistem reimbursement ;
3. Menyiapkan draf baru dari Alternative Drug Reimbursement Regulation ; dan
9 Qin, J. Y., loc. cit., p.1-2
10 Qin, J.Y., loc. cit., p.9-10

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
4. Mengamandemen Pedoman Prinsip Kerja dan Prosedur Komisi Penilaian Prioritas Produk Obat Manusia yang sedang berlangsung.
Kasus Turkey  –  Pharmaceuticals menjadi  preseden  atas  penggunaan  arbitrase  pada proses banding di WTO dengan mengikuti kaidah dari Pasal 25 DSU, serta lebih lanjut, mengimplementasikan ketentuan dari MPIA. Layaknya proses arbitrase pada umumnya, dalam kasus ini, Turki dan Uni Eropa sebagai para pihak bersepakat untuk menggunakan forum  arbitrase.  Hadirnya  kasus  ini  juga  membuka  adanya  peluang  baru  atas  proses sengketa perdagangan internasional yang terjadi  di WTO  bahwa proses banding tidak hanya  sebatas  pada  pengajuan  kepada  AB  untuk  menghasilkan  laporan  panel,  tetapi juga ada alternatif lain seperti melalui arbitrase.
Di samping adanya implikasi, tentunya ada tantangan baru atas hadirnya arbitrase ini, yaitu  sulitnya  WTO  untuk  menyediakan  pilihan  mekanisme  penyelesaian  sengketa dengan  terkendalanya  perbaikan  pada  AB.  Kesulitan  ini  semakin  diperburuk  dengan kenyataan  bahwa  negara  anggota  WTO  masih  menggunakan  mekanisme  AB  sebagai bentuk  perlawanan atas hasil  dari panel  report atau Putusan  DSB yang dikeluarkan. 11 Pengalihan dari arbitrase kepada  AB  dilakukan  oleh  pihak yang kalah atas dasar tidak terpenuhinya  kesepakatan  para  pihak  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  untuk penyelesaian dengan arbitrase.
Dapat dibuktikan, dari data jumlah kasus yang masuk ke AB milik WTO per tahun 2023, terdapat  24  kasus  yang  menunggu  untuk  dilakukan appellate  review, sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya. Meningkatnya jumlah kasus yang masih masuk ke dalam AB adalah sebagai bentuk ‘perlawanan’ atas putusan DSB WTO serta mekanisme MPIA itu  sendiri,  dimana  alih-alih  untuk  menggunakan  mekanisme  cepat  melalui  arbitrase, pihak  yang  kalah  akan  mengulur  waktu  dengan  mengajukan  permohonan  banding kepada  AB  agar  dilakukan appellate  review. Di  samping  itu,  mekanisme  arbitrase dipandang tidak menguntungkan karena besar kemungkinan bagi para arbiter nantinya untuk menguatkan laporan panel DSB di tingkat pertama. Sifat win-lose dari arbitrase ini tetap  menjadi  meragukan,  walaupun  masih  terdapat  kemungkinan  untuk  berbeda dengan laporan panel DSB. Salah satu kasus sengketa perdagangan internasional yang dikaji dari argumentasi ini adalah kasus Indonesia – Measures Relating to Raw Materials. Indonesia dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam GATT berdasarkan putusan dari DSB atas gugatan yang diajukan  Uni  Eropa terkait larangan ekspor nikel,  namun yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengajukan kepada AB untuk banding. 12 Secara tidak langsung,  dapat  terjadi  kemungkinan  bahwa  apabila  mengajukan  kepada  forum arbitrase  WTO,  maka  hal  ini  akan  berdampak  kepada  dikuatkannya  putusan  DSB, meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  sebaliknya.  Dalam  hal  ini,  sebuah sengketa yang tengah berlangsung tidak bisa dilepaskan dari hak negara sebagai subjek hukum  internasional,  meskipun  tindakan  hukum  pada  kasus-kasus  lainnya  dapat
11 Hillman, J. (2018) “Three Approaches to Fixing the World Trade Organization’s Appellate Body: the good, the bad, and the ugly?”, Institute of Economic Law Issue Brief , p.9
12 Cantyani, K., dkk.. (2023). “The Prisoner’s Dilemma: Indonesia and the European Union in Export Commodity Issues”, Jurnal Sentris , 4(1), p.86-97.

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
dianggap sebagai perang dingin atau yang dikenal dengan perang dagang dalam konteks WTO.
Menjadi  masuk akal jika kemudian  negara anggota lainnya  menolak dan  mengalihkan kepada AB, dengan alasan terjadinya penolakan atas pembentukan MPIA itu sendiri. Jika MPIA  merupakan  turunan  dari  Pasal  25  DSU,  maka  pelaksanaan  MPIA  seharusnya memperhatikan ketentuan amandemen yang diatur  dalam Article  X WTO  Agreement. Ketentuan  tersebut  antara  lain  mengatur  bahwa  amandemen  terhadap  WTO Agreement,  yang  meliputi  pula  pengadopsian  ketentuan  baru  harus  didasari  oleh kesepakatan  dari  seluruh  anggota  WTO.  Lebih  lanjut,  apabila  kesepakatan  seluruh anggota WTO tidak tercapai, maka amandemen harus disetujui 2/3 dari anggota WTO, yang  mana  dalam  konteks  MPIA,  hanya  47  dari  164  anggota  WTO  yang  menyetujui pembentukan  MPIA.  Hal  ini  bertentangan  dengan  pendekatan  berbasis  aturan  ( rule based approach ) yang dipergunakan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian di WTO, 13 dengan  demikian  hadirnya  mekanisme  arbitrase  ini  juga  turut  dipandang  sebagai penyimpangan terhadap ketentuan perjanjian WTO itu sendiri.
Tantangan lainnya dari mekanisme arbitrase sebagai alternatif  penyelesaian sengketa perdagangan internasional  di tahap  banding adalah  terkait  bagaimanakah kedudukan dan validitas putusan arbitrase ketika dipertentangkan dengan hukum nasional. Dalam ranah  normatif,  idealnya  kedudukan  putusan  arbitrase  dalam  Article  25  DSU  adalah setara  dengan  putusan  atau panel  report dari  DSB  dan  AB.  Lebih  lanjut, arbitration awards juga sejalan dengan berlakunya ketentuan DSU sendiri, yang mana merupakan bagian  dari  keterikatan  negara  anggota  terhadap Agreement  of  the  Establishment  of World  Trade  Organization. Dengan  kata  lain,  keseluruhan  dari  perjanjian  beserta turunannya  berlaku  mengikat,  sehingga  tidak  perlu  dipertanyakan  kembali  mengenai pertentangannya  dengan  hukum  nasional.  Menurut  hemat  penulis,  masih  sangat dimungkinkan  putusan  arbitrase  ini  dapat  dipertentangkan  dengan  hukum  nasional, sehingga berimplikasi pada ditolaknya putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dengan alasan-alasan  tertentu.  Kemungkinan  ini  dapat  terjadi  karena  hukum  nasional  yang memiliki pengaturan berbeda dalam mengimplementasikan laporan panel DSB dengan arbitrational awards dari WTO yang pada hakikatnya merupakan putusan arbitrase.
Untuk mengkaji kewenangan pengadilan negeri atas putusan arbitrase, penulis hendak menguraikan ketentuan perjanjian internasional dan beberapa ketentuan dalam hukum nasional. Dari segi hukum internasional, perlulah melihat kepada kiblat hukum arbitrase secara  internasional  yaitu New  York  Convention, tepatnya  pada  Article  III.  Pasal  ini mengatur  bahwa  setiap  negara  peserta  harus  mengakui  dan  memberlakukan penghargaan yang diberikan di negara peserta lainnya tanpa memaksakan kondisi yang secara  substansial  lebih  berat  daripada  yang  dikenakan  pada  pengakuan  atau pelaksanaan penghargaan domestik. Lebih lanjut dalam Article V (2) (b) dari New York
13 Panjaitan, E. & Putu George Matthew Simbolon. (2023). “Penyelesaian Sengketa Pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia”, Jurnal Hukum to-ra , 9(2), p.199-200

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
Convention, dijelaskan  bahwa  pengadilan  dapat  menolak  untuk  menerapkan  putusan arbitrase ketika bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini tentunya dapat terjadi dengan  lingkup  sengketa  dari  WTO  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  publik  dalam perdagangan,  dengan  demikian  akan  terdapat  pertentangan  dengan  kepentingan umum  yang  dalam  hal  ini  dijadikan  alasan  pengadilan  dalam  negeri  untuk  menolak putusan arbitrase.
Kewenangan pengadilan negeri dari masing-masing untuk melakukan eksekuatur atau menyikapi  atas  putusan  arbitrase  bisa  menjadi  pertanyaan  tersendiri.  Untuk  melihat aspek  ini,  penulis  akan  menguraikan  beberapa  kajian  perbandingan  hukum,  seperti hukum  negara  Indonesia  dan  hukum  Uni  Eropa.  Pada  hukum  Uni  Eropa  misalnya, sebagai anggota  dari WTO, Uni Eropa  memiliki Brussels I Regulation , dimana Pasal 71 dari  regulasi  tersebut  mengatur  bahwa  Regulasi  ini  tidak  akan  merugikan  kewajiban perjanjian  Negara-negara  Anggota  berdasarkan  konvensi  internasional  lainnya  dalam hal yang berkaitan dengan yurisdiksi, pengakuan, dan penegakan keputusan. 14 Pasal ini dapat dikonklusikan sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase oleh  badan  peradilan  Uni  Eropa  seperti The  Court  of  Justice  of  the  European  Union. Brussels I Regulation kemudian mengalami perubahan dengan diberlakukannya Brussels I Regulation Recast . Perubahan utama yang relevan adalah penyisipan Resital 12, yang berisi  empat  paragraf  yang  mengklarifikasi  hubungan  Recast  dengan  arbitrase.  Yang kedua  adalah  penyisipan  Pasal  73(2),  yang  secara  tegas  memberikan  supremasi New York  Convention .  Kedua  ketentuan  ini  mengatur  bahwa Brussels  Regulation  I ini seharusnya  tidak  berlaku  untuk  arbitrase.  Tidak  ada  dalam  peraturan  tersebut  yang dapat mencegah pengadilan di Negara Anggota, ketika melakukan suatu tindakan dalam masalah  yang  sehubungan  dengan  mana  para  pihak  telah  mengadakan  perjanjian arbitrase, untuk merujuk para pihak ke arbitrase, untuk menunda atau menghentikan proses,  atau  dari  memeriksa  apakah  perjanjian  arbitrase  batal  demi  hukum,  tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan hukum nasional mereka. 15 Melalui Brussels  I  Regulation  Recast, hukum  Uni  Eropa  mengakui  keberlakuan New  York Convention serta menyerahkan kembali kepada pengadilan negeri dari masing-masing anggota atas penerimaan atau penolakan pelaksanaan putusan arbitrase.
Indonesia juga menerapkan ketentuan New York Convention dimana pengadilan negeri berwenang  untuk  menetapkan  pelaksanaan  atas  putusan  arbitrase,  tepatnya  pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 65 dari Undang-Undang a quo mengatur bahwa pendaftaran maupun permohonan  eksekusi  putusan  arbitrase  internasional  hanya  dapat  dilakukan  melalui Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Putusan  arbitrase  internasional  yang  dapat dilaksanakan  di  Indonesia  hanyalah  putusan  arbitrase  dari  suatu  negara  atau  arbiter yang  terikat  pada  suatu  perjanjian  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase  internasional  dengan  Indonesia.  Kemudian,  Pasal  66  dari  Undang-Undang a
14 Dowers N. & Tang Z. (2015). “Arbitration in EU Jurisdiction Regulation: Brussels I Recast and a New Proposal”, Groningan Journal of International Law , 3(1), p.77
15 Dowers N. & Tang Z., Ibid .

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
quo mengatur bahwa putusan arbitrase internasional  hanya  dapat  diakui serta  dapat dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Indonesia,  apabila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di  suatu  negara  yang  dengan  negara  Indonesia  terikat  pada  perjanjian,  baik secara  bilateral  maupun  multilateral,  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada  putusan  yang  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia  termasuk  dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
c. Putusan  Arbitrase  Internasional  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat; dan
d. Putusan  Arbitrase  Internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  yang menyangkut  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  dalam sengketa,  hanya  dapat  dilaksanakan  setelah  memperoleh  eksekuatur  dari Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  dilimpahkan  kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dengan merujuk pada ketentuan  hukum  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa dapat saja dimohonkan penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional di pengadilan nasional  Indonesia,  sepanjang  terdapat  persyaratan  dalam  pasal  66  dari  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tidak terpenuhi dan sesuai dengan Article V (1) dari New York Convention .
Penulis berpendapat bahwa kedudukan arbitrational awards di WTO perlu dikaji lebih lanjut  dengan  syarat-syarat  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999. Lebih lanjut, tidak seperti mekanisme di DSB dan AB yang dapat mengeluarkan adanya compliance panel atau panel hasil pembentukan dari DSB untuk menindaklanjuti pihak yang kalah, hal ini tidak terjadi pada proses arbitrase karena adanya kemungkinan salah satu tidak menyetujui dan pertentangan dari putusan arbitrase dengan hak pengadilan negeri untuk menolak eksekusi putusan arbitrase.

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378

## Conclusion
Hadirnya arbitrase dalam Pasal 25  DSU yang diimplementasikan ke  dalam Multi Party Interim  Appeal  Arbitration menjadikan  adanya  terobosan  hukum  baru  berupa terbukanya upaya banding atas laporan panel DSB melalui forum arbitrase WTO, dimana secara  yuridis,  objek  sengketa  dari  arbitrase  adalah  sengketa  mengenai  hal  tertentu yang  dapat  ditentukan  oleh  para  pihak.  Hal  tertentu  ini  merujuk  kepada  kebijakan perdagangan  internasional  dari  pihak respondent atau  negara  anggota  yang  menjadi tergugat yang  dianggap  bertentangan dengan ketentuan perjanjian  WTO  oleh  negara anggota yang menjadi penggugat atau complainant. Lebih penting dalam perspektif ini, menjadi tidak bijak apabila perpindahan mekanisme banding kepada arbitrase juga tidak diiringi dengan perbaikan pada konstruksi hukum AB itu sendiri. Perlu adanya perbaikan pada substansi hukum, seperti mengamandemen ketentuan DSU untuk mengklarifikasi dan membatasi secara jelas dengan ketentuan atas kewenangan AB. Lebih lanjut, perlu adanya tambahan dalam Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant To Article 25 of the DSU Annex 1 Agreed Procedures for Arbitration Under Article 25 of the DSU. Tambahan yang dimaksud adalah memberikan ketentuan mengenai kekuatan hukum  putusan  arbitrase,  dimana  para  pihak  sepakat  apabila  telah  dikeluarkannya arbitrational awards , maka putusan arbitrase akan dianggap sama seperti laporan panel DSB  dan laporan  panel AB. Perlu dikaji lebih lanjut pula  mengenai kedudukan hukum dari arbitrational awards di WTO, apakah sebagai implementasi  dari WTO Agreement atau  justru  dapat  terjegal  dengan  ketentuan  hukum  nasional  yang  dapat  menolak pelaksanaan  putusan  arbitrase  melalui  pengadilan  negeri.  Kehadiran  arbitrase seharusnya  tidak  menimbulkan  kerancuan  baru  dalam  pelaksanaannya,  sebagai implementasi lanjutan dari prinsip negative consensus rule dan pemenuhan tujuan WTO dalam  memberikan  berbagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdagangan internasional bagi para anggotanya.

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378

## References
Cantyani, K., Matthew, J., Jans, S. R., & Huang, A. (2023). The Prisoner’s Dilemma: Indonesia and the European Union in Export Commodity Disputes. Jurnal Sentris, 4(1).
https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.6794.86-100
Dowers, N., & Tang, Z. S. (2015). Arbitration in EU Jurisdiction Regulation: Brussels I Recast and a New Proposal. Groningen Journal of International Law, 3(1).
https://doi.org/10.21827/5a86a8abbc562
Eddy. (2023). The Role of the Dispute Settlement Body (DSB) in the Settlement of Trade
Disputes Between Member Countries of the World Trade Organization (WTO). Jurnal Hukum Prasada, 10(1). https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.36-42
Hillman, J. (2018). Three Approaches to Fixing the World Trade Organization’s Appellate Body: The Good, the Bad and the Ugly. Institute of Internaitonal Economic Law Issue Brief.
Koesrianti, Mrs. (2015). WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM: INDONESIA’S PROSPECTIVE IN INTERNATIONAL TRADING SYSTEM. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2). https://doi.org/10.22146/jmh.15889
Lighthizer, A. R. E. (2020). Report on the Appellate Body of the World Trade Organization . Washington: Office of the United States Trade Representative.
Panjaitan, E. M., & Putu George Matthew Simbolon. (2023). Penyelesaian Sengketa pada
World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 9(2). https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.240
Pauwelyn, J. (2023). The WTO’s Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA):
What’s New? World Trade Review. https://doi.org/10.1017/S1474745623000204
Pohl, J. H. (2019). Blueprint for a Plurilateral WTO Arbitration Agreement under Article 25 of the Dispute Settlement Understanding. Dalam Restoring Trust in Trade.
https://doi.org/10.5040/9781509924219.ch-008
Qin, J. Y. (2022). Turkey–Pharmaceuticals: The First WTO Arbitration for Appellate Review.
SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4222419
Vidigal, G. (2020). Living without the Appellate Body: Multilateral, Bilateral and Plurilateral Solutions to the WTO Dispute Settlement Crisis. Dalam Journal of World Investment and Trade (Vol. 20, Nomor 6). https://doi.org/10.1163/22119000-12340160
World Trade Organization. (2022). “ Dispute settlement activity – some figures ”.Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm [Accessed June 10, 2023]

## Fatimah Salsabila (2023)
Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional Jurnal Hukum tora: 9 (3): 365-378
World Trade Organization. (2022). The Process – Stages in a typical dispute settlement case. Available online from:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s1p1_e.htm , [Accessed June 10, 2023]
World Trade Organization. (2022). Indonesia – Measures Relating to Raw Materials . Available online from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm ,
[Accessed June 15, 2023]