## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (14-29) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi
Mochamad Ramdhan Pratama Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. kampus Undip Pleburan–Semarang E-mail: mrp.ramdhan@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275
Info Artikel
|Submitted : 6 Juni 2020
|Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 1 September 2020
How  to  cite:  Mochamad  Ramdhan  Pratama,  “Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap Perbuatan  Trading  In  Influence  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”, Nurani  Hukum  :  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 14-29.

## ABSTRACT
The  Law  on  the  Eradication  of  the  Crime  of  Corruption  further  investigated  and  a fundamental  weakness  will  be  found,  namely  the  absence  of  any  criminal  provisions  regulating trading in influence. This poses a risk for the sustainability of corruption eradication in the future because trading in influence has not been categorized as a criminal act of corruption under positive law  in  Indonesia.  As  a  solution,  criminalize  the  act  of  trading  influence  or  influence  trading,  to realize  the  integrity  of  development  and  reform  of  the  national  criminal  law  based  on  the philosophy  of  protecting  the  entire  nation  and  prioritizing  the  greatest  prosperity  of  the  people. Therefore, this act must be regulated in criminal law in Indonesia. This research is descriptive, with a  normative  juridical  research  type  with  a  statutory  approach  (statue  approach)  and  a  policy approach (policy approach). The results show that Indonesia has not adopted all the norms from UNCAC, especially the rules on trading in influence. In fact, at the practical level, influence trading is very common in Indonesia by taking advantage of the power or authority they have to get  an undue advantage. Influence trading is mostly carried out by private parties and by state officials. However, the current law is not yet able to ensnare the trading of influence carried out by private parties who benefit from their proximity or influence to public authorities. This practice occurs in many political parties
Keywords : Criminalization Policy, Trading in Influence, Corruption.

## ABSTRAK
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan sebuah kelemahan mendasar, yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur  trading  in  influence.  Hal  itu  tentu  saja  menimbulkan  resiko  bagi  keberlanjutan pemberantasan korupsi di masa depan, karena trading in influence belum dikategorikan sebagai tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Sebagai  solusinya,  melakukan kriminalisasi  terhadap  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  atau  trading  influence,  guna mewujudkan  integritas  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  pidana  nasional  berdasarkan filosofi  melindungi  segenap  bangsa  dan  mengutamakan  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus diatur dalam perundang-undangan pidana di Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kebijakan (policy approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari  UNCAC,  khususnya  aturan  tentang  perdagangan  pengaruh  (trading  in  influence).  Padahal, dalam  tataran  praktek,  perdagangan  pengaruh  sangat  jamak  terjadi  di  Indonesia  dengan memanfatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun  oleh  penyelenggara  negara.  Meskipun  demikian,  undang-undang  yang  berlaku saat  ini belum  bisa  menjerat  perdagangan  pengaruh  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  yang  menerima keuntungan  akibat  kedekatan  atau  pengaruhnya  terhadap  otoritas  publik.  Praktek  ini  banyak terjadi di lingkungan partai politik
Kata Kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Trading in Influence, Korupsi.

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN
Berpangkal  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rikky  Adhi  Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianti, dengan judul  penelitiannya,  yaitu  Kriminalisasi Perdagangan  Pengaruh  ( Trading  In Influence ) Sebagai Tindak Pidana Korupsi.  Esensi  penelitian  tersebut meninjau  bahwa  pemaparan  terkait pengaturan trading in influence berdasarkan peraturan internasional dan negara  lain  maka  seharusnya  Indonesia perlu mengkriminalisasi bentuk
perbuatan  yang  menyerupai  dengan karakteristik  pada Trading  In  Influence . Hal  ini  didasari  pada  keseluruhan pengaturan  yang  mengatur  mengenai Trading  In  Influence menitik  beratkan bahwa  permasalahan  utama  yang menyebabkan  tindak  pidana  korupsi sulit  untuk  diatasi  adalah  tidak  adanya dasar  hukum  yang  digunakan  sebagai landasan  untuk  memberikan  suatu penangan  terhadap  penyebab-penyebab tindak  pidana  korupsi  itu  terjadi. Sehingga  perlu  ditekankan  sekali  lagi bahwa  dengan  melihat  pada  dasar hukum  di  Indonesia  khususnya  tindak pidana korupsi maka Trading In Influence perlu  menjadi  perhatian  utama  untuk dikriminalisasi. 1
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa dengan judul Kriminalisasi Trading In Influence dalam
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Esensi  penelitian  tersebut  yaitu  tidak adanya  pengaturan  mengenai  rumusan delik  trading  in  influence  dalam  hukum positif  Indonesia  menyebabkan  aparat penegak hukum kerap kali
menggunakan  delik  suap  sehingga menimbulkan kebingungan secara terus- menerus  bagi  aparat  penegak  hukum dalam menjerat para pelaku, oleh karena
1 Rikky  Adhi  Susilo,  Bambang  Sugiri, Ismail  Novianti,  “Kriminalisasi  Perdagangan Pengaruh  ( Trading  In  Influence )  sebagai  Tindak Pidana  Korupsi”, Student  Journal  Hukum Unibersitas Brawijya, 2016, hlm. 16.
itu  perlu  adanya  pengaturan  yang khusus  mengatur  mengenai  rumusan delik  trading  in  influence  sebagai  suatu delik  yang  termasuk  dalam  tindak pidana korupsi. 2
Lebih  dari  itu  terdapat  juga penelitian  yang  dilakukan  oleh Muhammad  Bondan  Ferry  Prasetio, Pujiyono,  Umi  Rozah  dengan  judul
Kebijakan Kriminalisasi
memperdagangkan Pengaruh ( Trading In Influence )  sebagai  Delik  Korupsi  di Indonesia,  esensi  dari  penelitian  ini, yaitu  praktik  pemidanaan  perbuatan memperdagangkan pengaruh atau trading  in  influence  sebagai  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  dapat ditemukan  melalui  kasus  korupsi  kuota impor  daging  sapi  dengan  terdakwa Luthfi  Hasan  Ishaaq  dan  kasus  korupsi Hambalang  pembangunan  wisma  atlet dengan
terdakwa Muhammad Nazaruddin.  Perbuatan  yang  dilakukan oleh LHI dan MN pada dasarnya masuk ke dalam klasifikasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence).  Akan  tetapi,  Kasus-kasus tersebut  tidak  bisa  dijerat  dengan  pasal perbuatan  memperdagangkan  pengaruh karena  memang  belum  ada  pengaturan pidana  nasional  manapun  (national implementing legislation) yang mengatur  tentang  hal  tersebut.  Inilah yang  menjadi  urgensi  bagi  Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang- undangan pidana nasional, khususnya di bidang
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi untuk memformulasikan perbuatan memperdagangkan  pengaruh  sebagai delik  korupsi  di  Indonesia,  sehingga dapat  mengakomodir  norma-norma yang terdapat di dalam UNCAC. 3
2 I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa, “Kriminalisasi  Trading  In  Influence  dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Kertha Wicara  :  Journal  Ilmu  Hukum, Vol.  8,  No.  1,  (Juni 2020). hlm. 12.
3 Muhammad  Bondan  Ferry  Prasetio, et. al. ,  “Kebijakan  Kriminalisasi  memperdagang  kan
Penelitian  di  atas  memberikan peneliti  referensi  dalam  memperkaya bahan  kajian  pada  penelitian  ini. penelitian  ini  menjelaskan  Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading  In  Influence  dalam  Tindak Pidana  Korupsi  serta  melengkapi penelitian  sebelumnya  yang  membahas atau  berkorelasi  dengan  judul  variabel penelitian.
Dewasa  ini  aksentuasi  otoritas manusia  saat  ini  dalam  bidang  ilmu, pengetahuan, informasi dan pandangannya  sangat  luas  dan  tinggi. Selain  itu  manusia  juga  sangat  ambisi dan  idealistis,  tinggi  akan  cita-cita  dan pemikirannya  yang  luar  biasa,  maka tidak  heran  suatu  perbuatan  yang dilakukan manusia bisa berdampak baik ataupun  buruk,  karena  manusia  saat  ini sedang  hidup  di  tengah  kehidupan material  yang  sangat  tinggi.  Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah  ketika  yang  manusia  memiliki sejumlah  kekayaan  yang  kelihatan  di dalam kehidupan sehari-hari.
Melihat  di  atas,  perlu  kiranya dipahami  terminologi  korupsi  yang berasal  dari  bahasa  latin  yaitu corruptio . Kata  ini  sendiri  memiliki  kata  kerja corrumpere yang  berarti  busuk,  rusak, menggoyahkan,  memutarbalikkan  atau menyogok.  Sedangkan  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara,
perusahaan,  dsb,  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang  pengertiannya  mendekati  definisi korupsi.  China,  Hongkong  dan  Taiwan, korupsi  dikenal  dengan  nama yum  cha , atau  di  India  korupsi  diistilahkan bakhesh ,  di  Filiphina  dengan  istilah lagay
Pengaruh  (  Trading  In  Influence)  sebagai  Delik Korupsi  di  Indonesia”, Diponegoro  Law  Journal, Vol. 6, No. 1, (Feb ruari 2017), hlm. 16.
dan  di  Thailand  dengan  istilah gin muong . 4
Korupsi  di  Indonesia  sudah sampai  pada  titik  nadir,  begitu  parah 5 , dan  bisa  meluluhlantakkan  hampir semua  bidang  kehidupan,  seperti ekonomi,  politik,  hukum  (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, dan hankam.  Bahkan,  kehidupan  beragama yang  selama  ini  dianggap  sebuah  zona yang  sakral  dan  sarat  dengan  nuansa moral,  ternyata  di  dalamnya  terdapat pula  perilaku  amoral  bagi  pemeluknya. Dampak  korupsi  sangat  besar  dan meluas,  selain  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  juga menghambat
pertumbuhan dan kelangsungan  pembangunan  nasional yang menuntut efisiensi tinggi. 6
Akibatnya,  korupsi  melahirkan  tragedi alami, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan.  Berbagai  upaya  semula diramalkan  bisa  mencegah-tangkal  dan pada  akhirnya  diharapkan  mampu memberantas  tuntas  akar  korupsi,  baik yang  dilakukan  melalui  penciptaan piranti  hukum  maupun  aplikasi  hukum in  concreto ,  ternyata  hasilnya  terjadi aplikasi hukum “tebang pilih”. 7
Harus  disadari  meningkatnya tindak  pidana  korupsi  yang  tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi
4 Achmad  Badjuri,  “Peranan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  Lembaga Anti  Korupsi  di  Indonesia”, Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi (JBE) , Vol. 18 No. 1 (Maret 2011), hlm. 85.
5 Muhammad  Yusuf, Merampas  Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia , Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 1.
6 Konsiderans  Menimbang  Huruf  b Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
7 Widiada, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sifat Melawan  Hukum  Materiil  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi ,  Disertasi  pada  Program  Doktor  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, UNPAR, Bandung, 2008, hlm. 1.

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi masyarakat,  sehingga  tindak  pidana korupsi  tidak  dapat  lagi  digolongkan sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes ) melainkan  telah  menjadi  kejahatan  luar biasa  ( extra-ordinary  crimes ).  Sehingga dalam  upaya  pemberantasannya  tidak lagi  dapat  dilakukan  “secara  biasa,” tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa ( extra-ordinary enforcement ).” 8
Berelasi  dengan  hal  tersebut, maka  korupsi  bukan  sekedar  persoalan normatif saja, akan tetapi sudah menjadi penyakit  kolosal.  Sehingga  korupsi sudah  menjadi  musuh  masyarakat karena  bisa  menghancurkan  sendi-sendi kehidupan  bangsa.  Kegagalan  hukum modern saat ini yang berkamuflase pada liberal kapitalistik tidak mampu menyelesaikan  secara  komprehensif kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berelasi  dengan  pejabat  tinggi  atau  elit politik.
Kajian tentang korupsi di
Indonesia  sudah  banyak  disampaikan kepada  publik,  baik  melalui  diskusi, seminar,  hasil  survei,  media  masa  dan sebagainya. Salah satu kajian dan survei rutin  tentang  korupsi  dilakukan  oleh salah  satu  lembaga  independen  yaitu Transparency  International  (selanjutnya disebut TI). 9 Hasil survei yang dilakukan oleh  badan  yang  berwenang  tersebut memberikan skor 38 bagi Indonesia. 10
Sejalan  dengan  hal  di  atas, perkembangan  kemajuan  teknologi, bentuk  dan  modus  operandi  tindak pidana  korupsi  semakin  berkembang secara  variatif.  Tindak  pidana  ini  telah menjadi bagian dari kejahatan 8 Mas Putra Zenno Januarsyah,
“Penerapan  Prinsip  Ultimum  Remedium  dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Kajian  Putusan  Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011”, Jurnal Yudisial , Vol. 10 No.
3 (Desember 2017), hlm. 264.
9 Achmad Badjuri, Op-Cit.
10 Transparansi  International, Corruption PerceptionIndex ,https://ti.or.id/corruptionpercept ion-index-2019/, diakses 05 Maret 2020.
terorganisir  dan  bersifat  transnasional berdasarkan United  Nations  Convention Against  Transnational  Organized  Crime (UNTOC)  pada  tahun  2000,  yang memuat 5 (lima) jenis kejahatan inti ( core crimes ) 11 diantaranya  yaitu  korupsi. Dengan  demikian,  tidak  berlebihan apabila  saat  ini  korupsi  juga  menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Melihat  kenyataan  tersebut,  PBB  telah memprakarsai pula
konvensi internasional  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  korupsi. 12 Konvensi tersebut adalah United Nations Convention  Against  Corruption yang disahkan  dalam  Konferensi  Diplomatik di  Mexico  pada  Desember  2003 (selanjutnya disingkat UNCAC). Kemudian konvensi internasional
tersebut  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2006, hal ini menunjukkan bahwa
Indonesia  telah  mengikatkan  diri  dalam komunitas internasional untuk memberantas korupsi. Konsekuensi
logisnya,  Indonesia  memiliki  instrumen hukum  untuk  bersikap  proaktif  dalam upaya pemberantasan korupsi.
Fenomena  korupsi  di  Indonesia serin  terjadi  dikalangan  kaum  partai politik  dan  paling  mendapat  perhatian yang  serius  oleh  masyarakat.  Fenomena ini  tidak  hanya  terjadi  dalam  konteks Indonesia  (dalam  negeri),  namun  jamak pula terjadi di banyak negara-negara lain di dunia, sebagaimana yang terlihat dari survei Global  Corruption  Barometer yang dirilis  oleh Transparency  International yang  menunjukkan  bahwa  partai  politik dan  parlemen  merupakan  dua  institusi yang  dipersepsikan  terkorup  oleh  para responden.  Potret  buram  ini  tentu  saja
11 Romli  Atmasasmita, Kapita  Selekta Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum  Pidana ,  PT.  Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 97-98.
12 Chairuddin  Ismail, Kapita  Selekta Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Tertentu ,  PTIK Press, Jakarta, 2007, hlm.115.
menjadi  persoalan  serius. 13 Pasalnya, partai  politik  dan  parlemen  merupakan bagian  dari  institusi  demokrasi  yang memiliki  pengaruh  dan  kontribusi  yang begitu  besar  dalam  kehidupan  publik. Untuk  konteks  Indonesia,  partai  politik merupakan  satu-satunya  saluran  politik warga  negara  untuk  memperoleh kekuasaan di parlemen (DPR). 14
Kekuasaan  DPR  pun  melingkupi  tiga fungsi  besar,  yakni:  fungsi  legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi dan kewenangan  yang  besar  tersebut  sangat potensial  untuk  diselewengkan.
15 Sudah banyak  kasus-kasus  yang  menjerat anggota  DPR,  baik  secara  pidana maupun kode etik, akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Pada  titik  inilah  kemudian muncul pelbagai kasus-kasus korupsi, di antaranya  suap  terkait  impor  sapi,  suap dalam penggiringan anggaran 16
perguruan  tinggi,  suap  pembangunan sarana  olahraga,  suap alih  fungsi  hutan, suap  pengadaan  Al  Quran,  dan  kasus- kasus suap lainnya. Kasus-kasus tersebut diyakini  hanyalah  sebuah  fenomena gunung es dari sekian banyak persoalan yang  terdapat  di  partai  politik  dan parlemen. Dari persoalan tersebut dapat dikemukakan
bahwa
masalah pendanaan  partai  politik  adalah  salah satu akar maraknya perilaku koruptif di negeri ini, sehingga membuat APBN dan APBD  menjadi  sumber  „bancakan‟  bagi elit-elit  partai  politik  guna  memenuhi kebutuhan  pendanaan  partai  politik. Untuk menggerakan mesin partai politik tentu saja tidak sedikit uang yang  harus dikeluarkan  di  tengah  begitu  mahalnya biaya berdemokrasi saat ini. 16
Melihat  peta  korupsi  politik berupa  suap  sebagaimana  dijelaskan  di
13 Donal  Fariz et  al. , Kajian  Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 1.
14 Ibid ., hlm. 10.
15 Ibid .
atas,  sesungguhnya  terjadi  perbuatan memperdagangkan  pengaruh  ( trading  in influence )  yang  dilakukan  oleh  para  elit partai yang tentunya memiliki pengaruh besar  dalam  partainya  secara  internal, serta  terhadap  pemerintah  dan  negara. Perbuatan  demikian  itu  secara  kasat mata  tidak  nampak  jelas,  namun merupakan gejala faktual secara realitas. Linier  dengan  proposisi  tersebut,  telah memunculkan  pula  sebuah  pertanyaan penting,  apakah  elit-elit  partai  yang melakukan  praktik  korupsi  dan  yang notabene  bukan  penyelenggara  negara dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo . Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Undang-Undang  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disebut UU PTPK).
Jika  UU  PTPK  ditelusuri  lebih lanjut  maka  akan  ditemukan  sebuah kelemahan mendasar, baik di dalam UU PTPK  dan  Undang-Undang  No.  30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya disebut UU KPK), yaitu tidak ditemukannya  suatu  ketentuan  pidana yang  mengatur trading  in influence. Hal itu  tentu  saja  menimbulkan  resiko  bagi keberlanjutan  pemberantasan  korupsi di masa  depan,  karena trading  in  influence belum  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  di Indonesia.  Memang  benar,  jika  pelaku yang memperdagangkan pengaruh adalah  penyelenggara  negara  atau pegawai  negeri  dapat  diproses  dengan delik suap, namun yang menjadi kendala jika  pelaku  yang  menjual  pengaruh bukan  penyelenggara  negara  atau pegawai negeri. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Indonesia nyaris menemui jalan buntu. Padahal, kebutuhan untuk memprioritaskan pemberantasan  korupsi  di  sektor  politik adalah sebuah keniscayaan.

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
Landasan hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia  sebenarnya  dapat  ditemui dalam  rumusan  Pasal  18  huruf  (a)  dan huruf  (b)  UNCAC.  Akan  tetapi,  sebagai negara peserta Indonesia belum menyesuaikan atau mengakomodir norma-norma  yang  terdapat  dalam UNCAC khususnya perbuatan
memperdagangkan  pengaruh  ke  dalam undang-undang  pemberantasan  korupsi atau  pun  hukum  pidana  nasionalnya. 17 Sementara  itu,  banyak  negara  peserta yang  telah  mengatur  perdagangan pengaruh  di  dalam  hukum  pidana nasionalnya, seperti Perancis, Belgia, dan Spanyol.
18 Mendasari pernyataan tersebut yang secara substantif signifikan dipahami, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada pembentuk  undang-undang agar trading in influence ini ditetapkan pengaturannya dalam rangka pembaharuan UU PTPK.
Melihat  hal-hal  yang  telah penulis  singgung  diatas,  sebagai  cara pemecahan masalahnya adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan  memperdagangkan  pengaruh atau trading influence, guna mewujudkan integritas pembangunan dan pembaharuan  hukum  pidana  nasional berdasarkan filosofi melindungi segenap bangsa dan
mengutamakan kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya.  Oleh  karena  itu,  perbuatan tersebut  harus  diatur  dalam  perundang- undangan  pidana  di  Indonesia.  Jika perbuatan  tersebut  tidak  diatur,  maka konsekuensi  logisnya  adalah  semakin merajalelanya korupsi di Indonesia yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk melakukan
17 Muhammad  Bondan  Ferry  Prasetio et. al. , op.cit., hlm. 3.
18 Julia  Phillip, The  Criminalization  of Trading in Influence in International Anti- Corruption Laws ,  Disertation  at  University  of  Western  Cape, University of Western Cape, Western Cape, 2009, hlm. 1.
kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan  pengaruh  ke  dalam peraturan  perundang-undangan  pidana Indonesia  sebagai problem  solving , digunakan  pula  perbandingan  hukum pidana  sebagai  pendekatannya  untuk lebih  memahami  suatu  objek  atau masalah yang diteliti. 19
Merujuk  pada  latar  belakang  di atas,  permasalahannya  yang  dapat dirumuskan dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  kebijakan  kriminalisasi perbuatan trading  in  influence sebagai tindak pidana korupsi? Dengan dilaksanakannya penelitian  ini  maka  dapat  diharapkan akan tercapainnya tujuan untuk mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan kriminalisasi perbuatan
memperdagangkan  pengaruh  ( trading  in influence ) sebagai tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  jenis  Jenis  penelitian  yang digunakan
untuk menggarap permasalahan  penelitian  ini adalah  jenis penelitian yuridis
normatif.
Menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif  maksudnya  adalah  mengkaji permasalahan  yang  diteliti  kemudian disinkronkan dengan perundang- undangan  yang  berlaku  serta  ajaran- ajaran  hukum  pidana  yang  berkaitan dengan  kebijakan  kriminalisasi  tentang perbuatan  memperdagangkan  pengaruh ( trading in influence ) dalam tindak pidana korupsi  dengan pendekatan  perundang- undangan ( statue
approach ) dan pendekatan kebijakan ( policy approach ).
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  dengan menelaah  bahan  pustaka  atau  data sekunder  yang  diperoleh  melalui studi  dokumen  yaitu  dokumen  yang terkait dengan objek penelitian. Data
19 Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 5.
sekunder  yang  dimaksud  berupa bahan  hukum  primer  seperti  UUD 1945  dan  UU,  bahan  hukum sekunder  seperti  literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan  objek  penelitian,  dan  bahan hukum  tersier  seperti  kamus  dan ensiklopedia. Serta Seluruh data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif,  artinya  data  dianalisis dengan  tidak  menggunakan  model- model  matematis,  angka-angka,  dan rumus-rumus statistik.

## B. PEMBAHASAN
Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan  Trading In  Influence dalam Tindak Pidana Korupsi
Dampak  akut  korupsi  telah memicu  dunia  internasional  untuk memberikan  perhatian  lebih  besar terhadap  kejahatan  korupsi.  Efek  buruk akibat  kejahatan  korupsi  menyadarkan publik  internasional  secara  luas  bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan  perdamaian  dunia,  dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Didasari atas keprihatinan dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi. Perwujudan dari komitmen tersebut  ditandai  dengan  disahkannya United  Nations  Convention  Against Corruption  (UNCAC)  dalam  Konferensi Tingkat  Tinggi  tanggal  9-11  Desember 2003,  di  Merida,  Mexico.  Tiga  tahun setelah  itu,  pada  19  September  2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi  tersebut  melalui  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Meratifikasi  UNCAC  merupakan bentuk  komitmen  Indonesia  kepada dunia  Internasional  dalam  upaya pemberantasan
korupsi. Ratifikasi
tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri  bagi  pemerintah  Indonesia: pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk  mengakomodir  klausul-klausul yang  ada  di  dalam  UNCAC  agar  dapat diterapkan  dan  mengikat  sebagai ketentuan  hukum  di  Indonesia.  Tesis pentingnya,  ratifikasi  tersebut  perlu diarahkan  menjadi  standar  bersama dalam  mengualifikasi  jenis  kejahatan serta  mekanisme  penanganan  kasus korupsi.
Pasca  disahkannya  UNCAC, itikad  politik  negara-negara  yang meratifikasi konvensi tersebut dibuktikan  dengan  diselenggarakannya Conference  of  States  Party  (CoSP)  yang diadakan  pertama  kali  di  Jordan-Dead Sea,  pada  tanggal  10  sampai  dengan  14 Desember  2006.  Konferensi  ini  sebagai tuntutan  peningkatan  kapasitas  dan kerja  sama  negara-negara  peserta  demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC. Di  antara  8  poin  resolusi  konferensi  ini, review  of  implementation  menjadi perbincangan  penting  di  level  nasional (Indonesia).  Sebagai  salah  satu  negara pihak,  Indonesia  memiliki  tanggung jawab  besar  untuk  menyinergikan  dan mengharmonisasikan  UNCAC  sebagai standar  umum  pembentukan  kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi. Hal  ini  menjadi  penting  sebagai  bentuk tanggung jawab dan komitmen Indonesia  dalam  memerangi  korupsi dalam kancah global.
Tahapan  selanjutnya,  Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menawarkan diri untuk ditinjau oleh negara  peserta  lainnya.  Dua  negara peninjau,  yakni  Uzbekistan  dan  United Kingdom  melakukan review dan country  visit  terhadap  Indonesia  pada tanggal  14-16  Maret  2011.  Hasil  dari peninjauan  itu  kemudian  menentukan banyak  kelemahan,  dan  salah  satu catatan  pentingnya  adalah  belum diakomodasinya  norma-norma  UNCAC dalam hukum positif di Indonesia.
Salah satu klausul dari

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
peninjauan tersebut menyangkut dorongan  untuk  menerapkan  norma
UNCAC  ke  dalam  hukum  nasional pemberantasan  korupsi,  yakni:  Pasal  18 UNCAC  tentang  trading  in  influence (memperdagangkan pengaruh), di mana sampai  saat  ini  Indonesia  belum  juga menerapkan  pengaturan  trading  in influence dalam hukum positifnya.
Trading in influence diatur dalam Pasal  18  huruf  (a)  dan  (b)  UNCAC. Ketentuan tersebut berbunyi:
Each  State  Party  shall  consider adopting  such  legislative  and other  measures  as  may  be necessary to establish as criminal offences, when committed internationally:
1. “The promise, offering or giving to a  public  official  or  any  other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public  official  or  the  person  abuse his  or  her  real  or  supposed influence with a view to obtaining from  an  administration  or  public authority  of  the  State  Party  an undue  advantage  for  the  original instigator of the act or for any other person”.
2. The solicitation or acceptance  by a public official or any other person, directly  or  indirectly,  of  an  undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public  official  or  the  person  abuse his  or  her  real  or  supposed influence with a view to obtaining from  an  administration  or  public authority  of  the  State  Party  an undue advantage.
Dapat  diartikan,  Setiap  negara pihak  dapat  mempertimbangkan  untuk mengambil  tindakan-tindakan  legislatif dan  lainnya  yang dianggap  perlu  untuk menetapkan  kejahatan  pidana,  apabila dilakukan dengan sengaja:
1. Janji,  penawaran  atau  pemberian kepada  pejabat  publik  atau  orang lain  siapa  pun,  secara  langsung
atau tidak langsung, manfaat yang tidak  semestinya  agar  pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang  nyata  atau  yang  dianggap ada  dengan  maksud  memperoleh dari  pejabat  publik  suatu  manfaat yang  tidak  semestinya  untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya  dari  tindakan  tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
2. Permintaan  atau  penerimaan  oleh pejabat  publik  atau  orang  lain siapa  pun,  secara  langsung  atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya  untuk  dirinya  atau untuk  orang  lain  agar  pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang  nyata  atau  dianggap  ada dengan  maksud  memperoleh  dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.
Penerapan  Norma  Trading  in Influence  di  Beberapa  Negara,  yaitu
Perancis. Di Perancis, “memperdagangkan  pengaruh”  diatur dalam  Nouveau  Code  Penal  (KUHP) tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP
Perancis  mengatur  trading  in  influence, baik pasif  maupun  aktif (trafic d‟influence).  Bentuk  memperdagangkan pengaruh  dalam  KUHP  Perancis  dibagi menjadi  dua.    Dalam  bentuk  yang pertama, diatur memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik.
Sedangkan  bentuk  kedua  pelaku  dan klien  adalah  perorangan.  Kedua  bentuk ini  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.
Lain hal dengan pelanggaran penyuapan, status orang yang
menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan  keuntungan  mempunyai konsekuensi  yang  lebih  kecil,  meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat. Sampai  tahun 2007,  pihak berwenang  yang  memberikan  pengaruh secara  ilegal  (otoritas  publik atau  badan lainnya  yang  ditempatkan  di  bawah
pengawasan  otoritas  publik)  dalam hukum  Perancis  dipahami  sebagai otoritas  legislatif  dan  administratif. Dengan  adanya  Pasal  435-2  dan  435-4, legislator  Perancis  memperluas  ruang lingkup tindak pidana memperdagangkan  pengaruh  terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi  pejabat  publik  atau orang  yang  menjabat  di  organisasi internasional  (Uni  Eropa,  PBB.  NATO, dan lain-lain).
Dengan  perluasan  dari  lingkaran orang-orang  ini,  di  mana  pengaruh dapat  diberikan  secara  ilegal,  dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen  Perancis  memutuskan  untuk tidak  memperluas  lingkup  pelanggaran kepada  pejabat  publik  dan  orang-orang tertentu  (baca:  pejabat)  dari  luar  negeri karena  memperdagangkan  pengaruh tidak  dapat  dihukum  disebagian  besar negara-negara  yang  memiliki  hubungan ekonomi dengan Perancis.
Di samping itu, terdapat perdagangan  pengaruh  menurut  The Nouveau  Code  Penal.  Pokok  tindak pidana  perdagangan  pengaruh  diatur dalam Pasal 432-11 (1) (2) (perdagangan pengaruh  pasif  oleh  pejabat  publik), Pasal  433-2  (1)  (perdagangan  pengaruh pasif oleh orang pribadi), Pasal 433-1 (2) (perdagangan  pengaruh  aktif  pejabat publik), dan Pasal 433-2 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh orang pribadi).  Pengaturan  Perancis  dijadikan sebagai  model  untuk  aturan  hukum pada konvensi internasional sebagaimana  yang  disebut  di  atas. Sebagai contoh, Pasal 432-11
menjelaskan,  dalam  alternatif  kedua, pelanggaran  perdagangan  pengaruh pasif  dilakukan  oleh  pejabat  publik. Dalam  hal  kemungkinan  si  pelaku, keuntungan  yang  diterima  dan  cara menerima  (meminta  atau  menerima), penyuapan dan memperdagangkan
pengaruh dalam hal ini adalah sama.
Berkenaan  dengan  perdangan
pengaruh, tindak pidana dengan memperdagangkan
pengaruh, menetapkan  bahwa  manfaat  potensial yang termasuk adalah “setiap keputusan dari otoritas publik yang tidak diperoleh dengan  cara  yang  sah  dan  diperoleh secara  ilegal  melalui  sebuah  pengaruh.” Unsur-unsur pelanggaran terpenuhi bila klien  dan  penjual  pengaruh  telah menyimpulkan semacam kontrak koruptif  (pacta  corrupteur)  tentang penggunaan pengaruh. Dalam  Pasal  433-11,  tanpa adanya permintaan oleh Klien,
sebenarnya kejahatannya telah dianggap terjadi.  Bahkan  tidak  perlu  ada kemungkinan  nyata  mempengaruhi organ  publik.  Pihak-pihak  yang  diduga memfasilitasi  tindakan  itu,  disimpulkan telah melakukan tindak pidana.
Selanjutnya  di  Negara  Spanyol, KUHP  Spanyol  menyediakan  tiga  versi yang berada dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul „del trafico de influencias‟.  Pasal 428-430 KUHP  Spanyol,  mencakup  pelanggaran penyuapan  aktif  dan  pasif.  Meskipun demikian,  pasal-pasal  tersebut  berbeda dalam  satu  aspek  penting:  pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan  pengaruh  pasif;  bentuk aktif  tidak  dikriminalisasi  sebagai pelanggaran  otonom  menurut  KUHP Spanyol.
Perdagangan  pengaruh  pasif dibagi  menjadi  dua  kategori  utama: Pasal  428  dan  Pasal  429  merujuk  pada penggunaan  pengaruh  yang  tidak  tepat oleh  pengaruh  penjual  yang merupakan pejabat  publik  dan  oleh  masing-masing perorangan.  Pasal  430  berkaitan  dengan situasi  di  mana  manfaat  yang  diminta atau  diterima  oleh  pejabat  publik  atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.
Kedua  pasal  yaitu  Pasal  428  dan Pasal  429  memerlukan  pengaruh  yang sebenarnya  diberikan  kepada  pejabat

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
publik  untuk  memperoleh  keputusan dari  otoritas  publik  untuk  menciptakan manfaat  ekonomi  dalam  mendukung aktor atau person. Pengaruh yang dibuat mengharuskan orang yang memperdagangkan pengaruhnya membutuhkan keuntungan dari
hubungan  pribadi  atau  hierarkinya dengan  pejabat  publik  (prevalimiento). Keputusan  yang  menghasilkan  manfaat ekonomi  bagi  pengaruh  penjual  atau klien  adalah  tujuan  yang  diharapkan. Kejahatan  tersebut  tidak  mengharuskan keputusan  yang  diinginkan  sebenarnya dicapai,  sudah  cukup  dengan  adanya diberikan  pengaruh  dimaksudkan  dan sesuai untuk menghasilkan manfaat.
Pasal 430 menetapkan bentuk asli perdagangan pengaruh karena memerlukan permintaan atau penerimaan  hadiah  atau  jenis  lain  dari remunerasi  dalam  rangka  memberikan pengaruh  yang  tidak  tepat.  Mengacu pada  Pasal  428  dan  429,  kedua  bentuk pengaruh  yang  menjajakan  oleh  orang swasta  serta  oleh  pejabat  publik  dapat dihukum  berdasarkan  KUHP  Spanyol. Pasal tersebut menekankan bahwa tidak setiap  bentuk  pengaruh  menjajakan dapat  dihukum.  Penggunaan  sengaja hubungan hirarkis atau personal dengan otoritas  publik  diperlukan.  Pengaruh menjajakan  harus  mengarah  pada keputusan  yang  menguntungkan  secara ekonomi  bagi  Klien.  Perlu  ditekankan lagi bahwa hanya perdagangan pengaruh  pasif  yang  dapat  dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pelaksanaan  orang  yang  menawarkan keuntungan  untuk  pengaruh  seseorang tidak  dapat  dihukum  tegas  (kecuali dalam  kasus  di  mana  suatu  motif tertentu).
Berikutnya,  di  Negara  Belgia, Ketentuan antikorupsi Belgia mengalami perubahan fundamental dan modernisasi  yang  ditetapkan  menjadi undang-undang pada tanggal 10 Februari  1999,  di  mana  penetapan  ini bertujuan  untuk  memenuhi  komitmen
internasionalnya  yang  muncul  dari Konvensi  CoE.  Di  antara  perubahan- perubahan  tersebut,  diperkenalkannya sebuah  pasal  baru:  Pasal  247  (4),  yang mengkriminalisasi  pejabat  publik  yang menerima  suap  dalam  menggunakan pengaruh  yang  timbul  karena  posisinya untuk  mendapatkan  perilaku  tertentu dari  otoritas  publik.  Pasal  247  (4) mengkriminalisasi  baik  aktif  dan  pasif segala bentuk perdagangan pengaruh.
Badan  legislatif  Belgia  telah memasukkan
pengaturan tentang perdagangan  pengaruh  sebagai  jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terlepas  dari  suap  yang  melibatkan  sah (ayat  1)  atau  tidak  sah  (ayat  2)  yang dilakukan  oleh  pejabat  publik,  ayat  4 mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dengan menggunakan
pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya  berbagai  elemen  yang  sama, seperti penyuapan aktif dan pasif.
Ruang  lingkup  istilah  „pejabat publik‟ agak lebar, karena mengacu pada setiap  orang  yang  melakukan  tugas publik,  terlepas  dari  status  resminya. Pasal-pasal  baru  246  dan  247  tidak memerlukan  landasan  „pakta  koruptif atau perjanjian‟, karena secara tradisional  diatur  oleh  Undang-Undang Tidak  Pidana  Anggaran.  Manfaatnya, diminta  atau  diterima  oleh  pejabat  itu, ini  bias  mencakup  materi  dan  manfaat nonmaterial  jika  dikaitkan  dengan tindakan  yang  diinginkan  dari  pejabat publik.  Keuntungannya  juga  dapat mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal.
Mungkin  karena  masih  relatif baru  dari  segi  aturan  hukum,  baik  para pakar  di  Belgia  maupun  kasus-kasus hukum,  belum  dapat  memberikan penjelasan  makna  apa  saja  yang termasuk dalam istilah „yang timbul dari kedudukan  mereka‟.  Masih  belum  jelas apa  jenis  hubungan  pada  kenyataannya diperlukan  antara  kemampuan  untuk menggunakan  pengaruh  dan  posisi
pejabat publik.
Kendati legislator Belgia terinspirasi  oleh  undang-undang  anti- korupsi  Perancis  ketika  penyusunan aturan  hukum  tentang  perdagangan pengaruh,  pembuat  kebijakan  Belgia memutuskan untuk tidak mengkriminalisasi perdagangan pengaruh antara individu-individu pribadi,  seperti  yang  dilakukan  di Perancis.  Pasal  247  (4)  tidak  mencakup situasi  di  mana  individu  swasta menerima  keuntungan  dari  individu swasta  lain  dalam  pertukaran  untuk mempunyai pengaruh terhadap seseorang  yang  menjalankan  tugas publik. Kelalaian ini sangat kontroversial dan dikritik keras oleh banyak akademisi Belgia.
Konsekuensi yuridis diratifikasinya  UNCAC  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC  adalah  adanya  keharusan untuk  mengadopsi  norma-norma  yang dianggap  penting  ke  dalam  hokum positif  di  Indonesia.  Selain  untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi  tersebut  juga  menunjukkan komitmen  serius  dari  negeri  ini  untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Korupsi  tidak  hanya  muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: mark  up , mark  down ,  suap, gratifikasi,  dan  lain-lainnya.  Namun, yang  paling  menghkawatirkan  saat  ini adalah  terjadinya  korupsi  yang  pada substansinya  membajak  fungsi-fungsi Negara  untuk  kepentingan  bisnis, politik,  serta  persilangan  di  antara keduanya banyak pihak menyebutkannya  dengan  istilah state capture . Dengan demikian, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC  secara  menyeluruh  menjadi sebuah  keniscahyaan.  Hal  ini  juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:
“ Each  state  party  shall  take  the necessary measures, including legislative and administrative measures,  in  accordance  with  the fundamental  principles of its domestic  law,  to  encure  the implementation  of  its  obligations under this Convention .”
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah  Indonesia dibenarkan  untuk mengatur  tindakan-tindakan  yang  lebih keras  atau  kuat  dari  yang  diatur  dalam konvensi.  Hal  tersebut  tentu  semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi  hukum  positif  di  Indonesia harus menjadi prioritas.
Peluang  Penerapan Trading  in Influence dalam  Beberapa  Revisi
Aturan .  Jika  dilacak  secara  lebih  detail, keberadaan pasal perdagangan pengaruh  sebenarnya  sudah  diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP versi pemerintah. Aturan perdagangan pengaruh  dapat  ditemukan  pada  Bab XXXII  yang  berjudul  Tindak  Pidana Korupsi.  Pasal  605  dalam  RUU  tersebut dapat  dikatakan  merupakan  terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC tadi.
Upaya  yang  paling  rasional untuk memasukkan aturan perdagangan pengaruh adalah melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo.  Nomor  20  Tahun 2001.  Meskipun  demikian,  jika ditinjau dari kaca mata politik, dalam waktu singkat ini, hal tersebut sangat sulit  akan  terlaksana,  disebabkan terlalu  banyaknya  tarik  menarik kepentingan dalam RUU-KUHP yang ada saat sekarang ini.
Belum lagi jika ditelusuri lebih jauh  dalam  beberapa  draft  revisi Undang-Undang
Tindak Pidana
Korupsi,  belum  ditentukan  adanya

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
pengaturan  mengenai  perdagangan pengaruh.  Hal  ini  tentu  sangat disayangkan,  karena  urgensi  revisi Undang-Undang  Tipikor  seharusnya memuat agenda memasukan pengaturan  perdagangan  pengaruh menjadi hukum positif. Untuk menerapkan pasal
perdagangan  pengaruh  dalam  hukum positif  di  Indonesia  maka  ada  beberapa hal  yang  harus  diperjelas  terlebih dahulu,  di  antaranya  dalam  UNCAC tidak  memberikan  definisi  terkait dengan  pengaruh  ataupun  definisi perdagangan  pengaruh.  Untuk  itu, penulis  mengambil  beberapa  rujukan pengertian, diantaranya:
a. Oxford Dictionary
Oxford Dictionary
menggunakan  terminology  influence peddling. Pengertiannya adalah, “ the use  of  position  or  political  influence  on someone’s  behalf  in  exchange  for  money or  favour .”  Merujuk  kepada Oxford Dictionary ,  maka  ada  dua  hal  yang menjadi titik tekan:
“Pertama, perdagangan pengaruh  merupakan  bentuk penggunaan posisi atau pengaruh  politik  atas  nama seseorang. Subjek definisi tersebut  harus  dibedakan, karena  “penggunaan  posisi” berarti perdagangan pengaruh dilakukan langsung oleh pihak yang  berkuasa;  sementara “pengaruh  politik  atas  nama seseorang” berarti menggunakan akses kedekatan  dengan  pihak  yang sedang berkuasa. Kedua , kick back dari perdagangan pengaruh tersebut  berbentuk  uang  atau bantuan. Inilah yang
sebenarnya  tujuan  dari  upaya
perdagangan  pengaruh.  Hal ini  tentu  sejalan  dengan  frasa
“ undue advantage ” (keuntungan yang tidak semestinya) sebagaimana yang diatur dalam UNCAC.”
b. Black Law Dictionary 20
Menurut Black  Law  Dictionary , pengertian undue  influence adalah: “ The improper use of power or trust in a way that deprives a person offree will and substitutes  another’s  objective .”  Jika dicermati,  pengertian  dalam Black Law
Dictionary mempunyai pengertian  yang  lebih  luas  daripada pengertian  pengaruh  sebagaimana yang terdapat dalam Oxford Dictionary .  Pengertian  dalam Black Law  Dictionary ini  tidak  membatasi pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang  saja,  melainkan  sampai kepada penggunaan kekuasaan  yang tidak  semestinya  yang  mengganggu objektivitas.
c. Menurut Artidjo Alkostar 21 Pengaruh adalah suatu tekanan  yang  mempengaruhi  sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian  lebih  bersifat  tekanan,  di mana  tekanan  dapat  berupa:  (1) tekanan  kekuasaan  politik,  dan  (2) tekanan  ekonomi.  Dalam  arti  kata memberi  janji,  apa  pun  bentuknya yang  berupa  yang  menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi.
20 Black Law Dictionary, edisi ke 8, Bryan A Gardner, Editor in Chief
21 Artidjo Alkostar adalah Hakim Agung Mahkamah  Agung  RI  dan  sekarang  menjabat sebagai  Ketua  Muda  Pidana  Mahkamah  Agung RI. Wawancara dilakukan tanggal 3 Februari 2014.

## d. Pihak-Pihak  yang  Dianggap
Memiliki Pengaruh
Orang  yang  mempengaruhi itu  bias  mempunyai  kekuasaan politik  dan  kekuasaan  ekonomi  dan bias
juga yang dipengaruhi memperoleh  keuntungan  ataupun keduanya  baik  yang  mempengaruhi maupun  yang  dipengaruhi  karena transaksional  itu  proses  jual  beli. Misalkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat untuk  membuat  undang-undang yang  ideologinya  kapitalis  ini  juga merupakan  tindakan  transaksional. 22 Yang  dapat  digolongkan  sebagai orang  yang  memiliki  pengaruh adalah:
1) Pejabat publik sebagaimana mengacu  kepada  Pasal  1  angka  8 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik;
2) Ketua  Umum  Partai  Politik  dan strukturnya ke bawah;
3) Orang  yang  memiliki  hubungan kekeluargaan  dengan  pejabat publik;
4) Pengusaha.
e. Usulan Pasal Perdagangan Pengaruh Adapun usulan pasal perdagangan  pengaruh  yang  penulis sitasi  dari  Donal  Fariz  sebagaimana termaktub dalam Kajian Implementasi  Aturan Trading  In Influence adalah sebagai berikut: “Diancam karena
memperdagangkan  pengaruh dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun,  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp. 100.000.000,-
(seratus juta
22 Ibid .
rupiah),  paling  banyak  Rp. 750.000.000,-  (tujuh  ratus  lima puluh juta rupiah):
1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu  apa  pun  kepada pejabat  publik  atau  orang lain,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung agar  pejabat  publik  atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata atau  yang  dianggap  ada dengan maksud memperoleh  sesuatu  dari otoritas  administrasi  atau publik  untuk  kepentingan orang  tersebut  atau  siapa pun.
2) Pejabat  publik  atau  setiap orang  yang  menerima  janji atau penawaran atau pemberian  sesuatu  apa pun,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung, manfaat yang tidak semestinya  untuk  dirinya atau  untuk  orang  lain  agar pejabat  publik  atau  orang tersebut  menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata atau  yang  dianggap  ada dengan maksud memperoleh  sesuatu  dari otoritas  administrasi  atau publik  untuk  kepentingan orang  tersebut  atau  siapa pun.”

## C. PENUTUP
Indonesia  belum  mengadopsi keseluruhan  norma  dari  UNCAC, khususnya  aturan  tentang  perdagangan

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
pengaruh  ( trading  in  influence ).  Padahal, dalam  tataran  praktek,  perdagangan pengaruh  sangat  jamak  terjadi  di Indonesia dengan memanfatkan
kekuasaan  atau  otoritas  yang  mereka miliki  untuk  mendapatkan  keuntungan yang tidak semestinya ( undue advantage ).
Perdagangan pengaruh banyak dilakukan  oleh  pihak  swasta  maupun oleh  penyelenggara  negara.  Meskipun demikian,  undang-undang yang  berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan  pengaruh  yang  dilakukan oleh  pihak  swasta  yang  menerima keuntungan  akibat  kedekatan  atau pengaruhnya  terhadap  otoritas  publik. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik.
Perdagangan pengaruh
merupakan  bentuk bilateral  relationship
dan trilateral relationship . Hal ini berbeda dengan  tindak  pidana  suap  yang merupakan  bentuk bilateral  relationship karena  terjadi  antara  pemberi  suap  dan penerima suap. Secara umum, ada tiga model  perdagangan  pengaruh:  model vertikal, model vertikal dengan calo, dan model horizontal. Model ini membedakan antara perdagangan pengaruh aktif dan pasif. Pada beberapa negara  di  Eropa  yang  menerapkan aturan  perdagangan  pengaruh,  model penerapan  Perancis  yang  menjerat perdagangan  pengaruh  aktif  dan  pasif dan  juga  unsur  penyelenggara  negara maupun swasta merupakan bentuk yang paling lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi. Perbandingan Huum  Pidana .  Jakarta:  Rajawali Press, 2011.
Atmasasmita,  Romli. Kapita  Selekta Kejahatan  Bisnis  Dan  Hukum Pidana .  Jakarta:  PT.  Fikahati Aneska, 2013.
Badjuri,  Achmad.  “Peranan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Sebagai  Lembaga  Anti  Korupsi Di  Indonesia.” Jurnal  Bisnis  Dan Ekonomi (JBE), 2011. Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary 10th Edition . West Group , 2014.
Herawan,  Donal  Fariz.  Almas  Sjafrina.
Era  Purnama  Sari.  Wahyu Nandang.  “Kajian  Implementasi Aturan  Trading  In  Influence Dalam Hukum Nasional.” Indonesia Corruption Watch , 2014. I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa. “Kriminalisasi Trading In Influence  Dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2020): 12. Ismail, Chairuddin. Kapita Selekta Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Tertentu .  Jakarta:  PTIK  Press, 2007. Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan  Prinsip  Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana
Korupsi.” Jurnal Yudisial , 2017. Phillip,  Julia. The  Criminalization  of Trading in Influence in International Anti-  Corruption  Laws .  Western Cape:  University  of  Western Cape, 2009.
Prasetio,  Muhammad  Bondan  Ferry,
Pujiyono,  and  Umi  Rozah. “Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh
(Trading  In  Influence)  Sebagai Delik  Korupsi  Di  Indonesia.” Diponegoro Law Journal , 2017.
Rikky  Adhi  Susilo,  Bambang  Sugiri, Ismail  Novianti.  “Kriminalisasi Perdagangan  Pengaruh  (Trading In  Influence)  Sebagai  Tindak Pidana  Korupsi.” Student  Journal
Hukum Universitas Brawijaya , 2016.
ti.or.id.  “Transparansi  International,”
n.d.
https://ti.or.id/corruptionpercep tion-index-2019/.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi
tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. (n.d.). Widiada. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sifat Melawan  Hukum  Materiil  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung: UNPAR, 2008. Yusuf,  Muhammad. Merampas  Aset Koruptor:  Solusi  Pemberantasan
Korupsi  Di  Indonesia .  Jakarta: Kompas, 2013.