KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI
oleh: Fatia Kemalayanti Hj. Sri Pursetyowati 

## Abstrak
Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan, salah satu ketentuannya yaitu tidak mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Tidak hanya perkawinannya yang dianggap tidak sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut dianggap tidak sah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang masalah perkawinan siri dengan kedudukan anak dari perkawinan siri tersebut yang dianalisa melalui peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan siri danakta kelahiran anak dari perkawinan siri masih dapat dikeluarkanolehinstansi pencatatan sipil yang berdasarkan dengan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum yang dihubungkan dengan Kasus Machicha dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.Perkawinan yang sahadalahperkawinan yang memenuhi ketentuan tidak hanya syarat dan rukun Islam, bahkan proses administrative seperti pencatatan perkawinan menjadi ketentuan kedudukan hukum perkawinan tersebut. Setelah mendapatkan kedudukan perkawinan yang sah maka akta kelahiran anak yang dimohonkan tidak mencantumkan nama ayahnya sebaiknya agar mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan dasar akta perkawinan yang sah.
Kata Kunci : Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dan Hubungan Keperdataan Anak Dengan Ayahnya.
A . Pendahuluan
Perkawinan merupakan pertemuan makhluk ciptaan Tuhan antara wanita dan laki-laki yang bertujuan membangun keluarga yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman selain itu juga bertujuan untuk memiliki keturunan, mempunyai keturunan itu salah satu pembentukan keluarga yang bahagia, untuk itu seorang suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi guna mencapai tujuan tersebut. Perkawinan yang bahagia tidak hanya semata memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang bahagia tergantung pada pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua pada anak. Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
satunya perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum/tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut Hukum Islam.
Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum, tata tertib hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum adalah tidak sah. Setiap peristiwa yang akan terjadi penting mengacu pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk pada peristiwa perkawinan.
Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang di anut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda- beda. 1) Perbedaan dalam kehidupan itu hal biasa sama halnya seperti hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, contoh yang jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.
Tujuan diadakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:
1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya;
2. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri;
1) Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , CV.Mandar Maju, 2007, Hlm 1
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil. 2)
Pencatatan Perkawinan menyatakan perkawinan yang tidak dicatat dan perkawinan yang tidak dicatatkan, kedua kalimat ini memilliki makna yang berbeda. Dalam perkawinan yang tidak dicatat mengandung unsur ketidaksengajaan yang mengirim itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan mengandung unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinannya yang itu entah dengan berdasarkan itikad buruk atau yang lainnya sama halnya dengan perkawinan siri.
Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan siri karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia. 3)
Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan Hukum Islam karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. 4) Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pancatatan sipil sesuai dengan tugasnya. Dengan demikian Catatan Sipil memegang peranan yang penting. Peranan penting catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia (WNI), secara struktural berada di dalam lingkungan departemen dalam negeri. Sedangkan yang berlaku khusus (hanya untuk mereka yang beragama Islam) secara struktural berada dalam lingkungan departemen agama. Untuk menyelenggarakan tugas pencatatan sipil umum mempunyai kantor di setiap kabupaten/kota, sedangkan catatan sipil khusus di setiap kantor departemen agama kabupaten/kota. Kantor catatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut : a . Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
b . Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
c . Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
d . Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
e . Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta ganti nama.
Kutipan akta-akta tersebut di atas merupakan bukti dan bersifat otentik karena di keluarkan oleh pejabat resmi ( Ambtelijk acte ). Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum
2) Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2013, Hlm 64
3) Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, 2013, Hlm 153
4) Ibid, Hlm 154
Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Sisi lain aspek peraturan UU Perkawinan belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Perkawinan siri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan, pencatatan setiap peristiwa hanya termasuk proses administratif, namun dalam hukum nasional, proses pencatatan setiap peristiwa termasuk perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, dengan begitu tanpa diakui kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut itu tidak diakui pula kedudukan hukumnya. UU Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, pernyataan tersebut akan menimbulkan masalah kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sama seperti halnya pada kasus perkawinan siri yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2007, dari Perkawinan siri tersebut telah melahirkan seorang anak pada tanggal 21 Juli 2008 yang telah dibuatkan akta kelahirannya, dalam akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama ayahnya, padahal hubungan ibu dan ayahnya baik-baik saja dan ayahnya pun mengakui anak tersebut dengan hadir pada saat hari kelahiran anak tersebut, membiayai segala kebutuhan anaknya. ibu anak tersebut membuat akta kelahiran tanpa nama ayahnya karena ayahnya berkerja sebagai Pegawai Negeri yang sebelumnya sudah pernah menikah, sehingga menyebabkan adanya perkawinan tersebut dan akta kelahiran anaknya dibuatkan tanpa mencantumkan nama ayahnya. Kasus perkawinan siri tersebut hampir sama dengan kasus Machica yang melakukan perkawinan siri yang terjadi pada tanggal 20 Desember 1993.
Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktiannya adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya,
anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. 5)
Perkawinan memiliki tujuan yang salah satunya memiliki keturunan. Keturunan yaitu di berikannya atau di lahirkannya seorang anak yang kelahirannya merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran. Instansi yang berwenang mencatatkan suatu peristiwa yang penting yang terjadi pada warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian adalah wewenang pencatatan sipil. Adapun salah satu peristiwa yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang oleh para pihak yang bersangkutan salah satunya adalah perkawinan siri.
Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Para ulama memperjelas bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinaan sebagaimana hadist nabi yang berbunyi : “bahwa suatu pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina, empat pihak itu adalah suami, wali dan dua orang saksi yang adil.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) buku ke satu tentang orang menyatakan syarat perkawinan yaitu :
1. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang- undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusnya perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atauwalinya.
6. Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya, seorang wanita hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (Asas Monogami).
5) Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 197-198

## 7.
Semua orang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.
UU perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan dan mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan terdapat perbedaan penafsiran pada ketentuan UU perkawinan. UU Perkawinan termasuk sebagai ikatan perdata. Hal mana di lihat dari tujuan perkawinan yang di kemukakan dalam pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan pada dasarnya dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa pada dasarnya akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji (perzinaan). 6)
Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut banyak yang berimbas pada anak dari perkawinan tersebut yang orang tuanya berkehendak untuk tidak mencatatkan pula peristiwa kelahiran anaknya sama seperti peristiwa perkawinannya yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu pencatatan sipil.
Pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang terjadi pada warga negara dalam kehidupannya sejak lahir sampai dengan mati. Mencatat dan menerbitkan akta perkawinan dan akta kelahiran termasuk salah satu tugas pencatatan sipil, akta yang telah diterbitkan merupakan bukti dan bersifat otentik karena dikeluarkan oleh pejabat resmi. Dicatatkannya perkawinan yang terjadi maka sah perkawinan tersebut menurut peraturan hukum, dengan begitu anak dari perkawinan tersebut pun sah dan harus dicatatkan pula kelahirannya untuk kelangsungan hidupnya ke depan. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :
1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
6) Neng Djubaidah, Op.Cit , Hlm 7
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekruitment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi. 7)
Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan “anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum termasuk perkawinan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU Perkawinan tersebut, kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
Pasal 43 UU Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 4 sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Pasal 43 ini menerangkan bahwa anak dari perkawinan siri meskipun tidak diakui oleh ibunya akan tetap mempunyai hubungan perdata mutlak antara ibu dan anak. Pengesahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila perkawinan kedua orang tua anak itu di itsbat kan sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a . Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b . Hilangnya akta nikah;
c . Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d . Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974;
e . Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7) http://www.kpai.go.id/berita/”akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan”/. Di unduh tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 20.16 WIB
4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut, maka pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Memperhatikan Pasal di atas serasi dengan Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, akan timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan, sehingga perkawinannya tersebut berkekuatan hukum, dengan begitu anak dari perkawinan tersebut pun mempunyai status hukum yang jelas.
Pasal 1 UU Perkawinan : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut Undang- Undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang.
Dasarnya dilakukan perkawinan siri dilakukan agar terhindar dari zina, akan tetapi untuk menghindari zina tidak mesti dengan perkawinan siri, perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga perkawinan tersebut.

## Pembahasan
1. Kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dengan adanya pasal 43 tersebut tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita.
Kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedudukan anak yang sah harus di dasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan siri yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian dicatatkan di pencatatan sipil demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan.
Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
(1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.”
(2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.”
Memperhatikan keserasian Pasal diatas bagaimanapun juga perkawinan tersebut harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, adapula dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 UU Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Perkawinan siri yang menjadi bahan penelitian tersebut sah menurut agama islam yang diyakini suami dan isteri tersebut begitu juga menurut hukum setelah perkawinan tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan, serta menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan suami isteri, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.
Anak dari perkawinan tersebut adalah sah, dengan demikian kedudukan hukumnya jelas sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 UU Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan
begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya atas kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
2. Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya
Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan di instansi pencatatan sipil menurut hukum, sedangkan perkawinan siri tidak dicatatkan di instansi pencatatan sipil sehingga menyebabkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri tersebut dibuat dengan hanya mencantumkan nama ibunya tidak disertakan dengan mencantumkan nama ayahnya dengan melampirkan surat nikah dibawah tangan atau perkawinan siri tersebut.
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya. Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis, oleh karena itu dalam akta kelahiran anak tersebut harus tercantum nama ayahnya juga demi kejelasan asal-usul dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai anak.

## Penutup
A . Kesimpulan
1. Perkawinan siri yang menurut Hukum Islam sah yang hanya karena memenuhi syarat dan rukun Islam tidak pula kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan, begitu pula dengan hubungan keperdataannya, anak dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan tidak hanya syarat dan rukun Islam, bahkan proses administratif seperti pencatatan perkawinan menjadi ketentuan kedudukan hukum perkawinan tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan kedudukan anak akan mudah didapatkan kemudian hak anak pun akan terjamin termasuk mempunyai hubungan dengan ibu bahkan ayahnya yang harus bertanggung jawab merawat, mendidik serta menafkahi salah satu hak anak yang harus diberikan. Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu upaya dalam perlindungan kedudukan anak dari perkawinan siri yang melengkapi Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang di dasari alat bukti hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah.
2. Akta kelahiran anak dari perkawinan siri sudah dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya, dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah. Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

## B . Saran
1. Perkawinan siri yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum. Selain perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai
kedudukan hukum yang sah sehingga orang tua harus memberikan hak anak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Setelah mendapatkan kedudukan perkawinan yang sah maka akta kelahiran anak yang dimohonkan tidak mencantumkan nama ayahnya sebaiknya agar mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan dasar akta perkawinan yang sah bahkan alat bukti lain yang membuktikan hubungan ayah dan anak, maka akta kelahiran yang terbit akan tercantum lengkap nama ibu dan ayahnya sehingga kelangsungan hidup anak akan terjamin karena apabila akta kelahiran diterbitkan hanya mencantumkan nama ibunya tanpa mencantumkan nama ayahnya akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup anak ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , CV.Mandar Maju, 2007, Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Sinar Grafika, 2013,
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Sinar Grafika, 2013, Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, 2013,
http://www.kpai.go.id/berita/”akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan”/Di unduh tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 20.16 WIB