ANCAMAN DISKRIMINASI MINORITAS DAN HILANGNYA

## MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: STUDI KASUS PENUTUPAN GKI YASMIN BOGOR

## Budi Chrismanto Sirait
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia sirait_budi@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di setiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tidak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan seringkali dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara, begitupun juga di Indonesia sejak mulai merdeka sampai dengan hari ini. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terlihat adalah berubahnya struktur politik dari otoriter menjadi demokratis(Pratikno, 2013: 86). Pada saat yang sama, sistem demokrasi yang diterapkan membawa implikasi luas bagi segenap warga negara. Kelompok-kelompok minoritas yang dibelenggu hak-hak konstitusionalnya selama pemerintahan Orde Baru, kembali muncul menuntut dan meminta kesetaraan perlakuan seperti halnya yang dirasakan kelompok mayoritas, termasuk hak untuk bebas dalam beragama dan berkeyakinan yang harusnya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Namun faktanya, pemenuhan hak-hak dasar tersebut masih jauh dari harapan.

## ABSTRACT
This article is based on research in Gereja Kristen Indonesia (GKI, Indonesian Christian Chruch) Yasmin Bogor as a case study. It has been years for the community to struggle for gaining permission to legally build the church. Court has decided to allow the community to use the building for religius activities. However,
practically, the court's decision cannot be implemented because there was pressure from some parties, including from the local government, to refuse the operation of the church. The study is aimed to identify the dynamics and difficulties of being minority in a nation-state, called Indonesia. This lengthens the list of acts of intolerance and violence on minority within a democratic government, in which majority voice is still preferred. There is a celar need for changing the mindset of the state and society to resolve conflict caused by religious belief, to enable equality in economy, politics and religious life.

## KEYWORDS:
Discrimination;The
Church; Minority; Multiculturalism
Fenomena yang telah dijelaskan tersebut merefleksikan adanya masalah serius yang kian menghantui integritas kita sebagai bangsa yang berbhineka dan penuh dengan keberagaman; yakni menguatnya sektarianisme yang rentan dijadikan kuda troya kepentingan ekonomi-politik para aktor lokal. Gejala ini terlihat dari intensitas konflik antar aliran ataupun kelompok keagamaan yang cenderung meningkat, bahkan bereskalasi tinggi meski masih dalam rumpun tradisi yang sama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, tampaknya cukup sulit untuk merancang sebuah kebijakan yang adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apalagi dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional(Kelsen, 2013: 180). Konstitusi sebagai hukum tertinggi, menurut Miriam Budiarjo, harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil government by laws , not by men (Marzuki, 2011: 11).Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Karena itu, penghargaan terhadap perbedaan sejatinya menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang pro semua elemen masyarakat.
Dalam pembahasannya, agama seringkali dikaitkan dengan politik identitas tidak bisa lepas sebagai akibat bagian dari karakter identitas itu sendiri. Sejauh ini, banyak sekali pihak yang keberatan terhadap fakta yang menjadikan agama sebagai identitas. Zainal Abidin Bagir, misalnya, mengajukan pertanyaan: Apakah agama bisa diperlakukan sebagai salah satu identitas? Dalam pandangannya, setidaknya ada dua keberatan umum yang mempersoalkan perspektif agama sebagai identitas(Bagir, 2011: 21). Pertama , anggapan bahwa “agama tak boleh menjadi identitas”, karena dengan demikian agama hanya menjadi dasar klaim atau penghalang utama yang membedakan seorang/kelompok beragama dari orang/kelompok agama lain. Kedua , anggapan bahwa agama “bukanlah sekedar identitas”, tetapi ia lebih dianggap sebagai pandangan hidup, kumpulan kepercayaan atau doktrin yang mengajukan klaim kebenaran, yang berbeda dengan identitas-identitas lain seperti pekerjaan, jenis kelamin, etnis, dan lain sebagainya. Singkatnya, agama lebih penting dari sekedar identitas.
Lebih jauh lagi, ia mengungkapkan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dipahami mengingat agama seharusnya tidak menjadi pembeda antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya, baik dalam agama yang sama maupun lintas agama. Tetapi faktanya saat ini, agama justru kerap tampil menjadi pembeda antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama lain. Bahkan di dalam satu agama pun, suatu kelompok bisa mendapatkan perlakuan berbeda dengan kelompok lain akibat perbedaan teologis. Kasus yang terjadi di
Sampang, bisa menjadi contoh bahwa komunitas muslim Syiah disana dianggap sebagai “orang lain” oleh kelompok  Sunni dikarenakan keyakinan mereka berseberangan dengan aliran ke-Islaman Sunni yang dianut secara mayoritas.
Meski keberatan di atas dapat dimaklumi, agama bisa dipahami dalam kerangka politik identitas. Hanya saja, agama tidak dilihat dalam konteks kandungan teologis, spiritual, dan lain sebagainya, melainkan fungsi sosial dari agama itu sendiri. Dengan demikian, agama dalam kasus ini hanya dijadikan sebagai alat analisis terhadap persoalan yang dihadapi sehingga bukan menjadi penilaian ontologis mengenai apa dan tujuan sesungguhnya dari agama itu sendiri. Dengan kata lain, memandang agama sebagai identitas bukan berarti mengingkari dimensi teologis agama serta dimensi-dimensi lainnya, tetapi melihat fungsi sosial agama dari sudut pandang yang berbeda.

## Intoleransi dan Masalah Multikulturalisme di Indonesia
Intoleransi diartikan sebagai suatu penyangkalan terhadap hak untuk berbeda dari orang lain. MenurutBurckhardt (1999: 45),  manifestasi intoleransi sepanjang sejarah yang diketahui dapat terlihat dari banyaknya peristiwa mengenai kebencian agama, berbagai hukuman keagamaan dan perang. Intoleransi beragama dapat dikatakan sebagai bentuk intoleransi yang paling tua dan mendominasi sikap intoleransi sepanjang sejarah di dunia ini. Crapps (1993)mengemukakan bahwa perhatian secara psikologis terhadap agama sudah setua umat manusia sejak tumbuhnya kesadaran manusia untuk merenungkan arti hidup dan keberadaan manusia di dunia.
Tindakan intoleran merujuk pada keengganan untuk atau ketidakmauan untuk berbuat toleran, atau dengan kata lain tidak membiarkan orang atau kelompok lain untuk berbeda. Perbedaan yang tidak diinginkan tersebut berupa beda pandangan dengan dirinya ataupun dengan kelompoknya. Oleh sebab itu, maka perilaku yang muncul adalah penolakan terhadap orang atau kelompok lain. Pada kondisi yang nyata, penolakan itu muncul tanpa diikuti oleh alasan maupun pertimbangan yang jelas, yaitu tanpa memperhatikan kapabilitas atau kemampuan orang lain. Abound dan Devine (dalam Marcus dkk., 1999) memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagian penting dari sisi intoleran tersebut yang akan lebih mudah dilakukan oleh orang daripada tindakan toleran karena adanya sudut pandang dan prasangka.
Pada sisi yang lain, secara sederhana konsep multikultural dapat dimaknai sebagai keberagaman(Lash & Featherstone, 2002: 2-6).Dalam hal ini, terdapat beberapa istilah yang memang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang mempunyai
keberagaman tersebut, antara lain: pluralitas yang terkait dengan agama, ras, bahasa, budaya yang berbeda, keragaman, pluralisme dan multikultural. Meskipun tidak mempresentasikan hal yang sama, namun semuanya mengacu pada satu maksud dan semangat yang sama yakni adanya ketidaktunggalan dan keberagaman. Hal ketidaktunggalan dalam hal ini adalah kesediaan untuk mau menerima kelompok lain yang berbeda dalam suatu sistem sosial tanpa mempedulikan perbedaan yang ada di antara mereka. Jika pluralitas hanya menjelaskan adanya sebuah kemajemukan, maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka satu sama lain adalah sama di ruang publik. Dengan kata lain, multikulturalisme  merupakan gagasan untuk mengelola keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri ( politics of recognition ).
Lebih jauh lagi, gagasan ini juga terkait erat dengan pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok migran, masyarakat adat, dan lainnya. Wacana multikulturalisme ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan teoritisasi demokrasi dalam menjawab pertanyaan bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnik-kultural(Kymlicka, 2002). Di sisi yang lain, keberadaan teori- teori demokrasi yang saat ini menyebar dan berkembang secara global berangkat dari gagasan demokrasi liberal, sehingga kental dengan prinsip liberal, yakni jaminan terhadap hak-hak individu dan hak-hak politik. Dalam kondisi inilah relasi antar etnik  kemudian menjadi problematik. Upaya untuk menegakkan kedua prinsip liberal tersebut menjadi sangat sulit karena basis sosial dengan derajat homogenitas yang tinggi tidak dapat ditemukan(Paskarina, 2007: 105).
Namun demikian, relasi multikulturalisme dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengisi karena kesamaannya dalam menyuarakan isu-isu kesetaraan dan non diskriminasi terhadap kelompok minoritas(Noorsalim, Nurkhoiron, & Al-Makassary, 2007: 55-56). Karena itu, untuk mengeliminasi diskriminasi dan dominasi terhadap kelompok minoritas, tidak bisa bergantung pada kemurahan hati kelompok mayoritas. Kelompok minoritas membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menjamin kesetaraan dengan perlakuan yang sama seperti yang diterima kelompok lain dalam suatu negara. Hal ini misalnya, dapat ditempuh dengan mengandaikan adanya “hak-hak kelompok” bagi minoritas yang rentan sebagai korban eksklusi yang dipaksakan.
Hak-hak kelompok perlu  diberikan untuk menjaga identitas minoritas agar tidak terjebak dalam homogenisasi. Bagaimanapun juga, nasib kelompok minoritas sekarang sedang dirongrong dan bahkan sebagian berada dalam cengkeraman kelompok ekstrimis
yang benci terhadap keberbedaan sebagaimana dikhawatirkan Will Kymlicka(dalam Mudzakkir, 2007: 197).Unsur-unsur tersebut merupakan bukti kuat bahwa sejak dahulu kala telah terbentuk suatu masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara sosial budaya dan ekonomi. Pertumbuhan masyarakat yang seperti itu sempat diintervensi oleh kekuatan kolonial yang berusaha keras melemahkan ikatan-ikatan integratif yang muncul sebelumnya. Pada konteks inilah muncul peranan penting kaum pergerakan yang mencoba membangun kembali rasa satu bangsa dengan doktrin baru yang disebut nasionalisme Indonesia. Hal inilah yang diperjuangkan kaum nasionalis agar masyarakat Indonesia segera muncul dan dikenali dalam bentuk satu bangsa dan negara yaitu pentingnya menjaga Persatuan Indonesia.
Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan  gereja sah mereka. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan ( citizenship ) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Walikota Bogor. Semenjak saat itu, jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Namun karena selalu mendapatkan intimidasi, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama- sama dengan jemaatn HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara.
Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja oleh massa yang mengatasnamakan warga setempat yang mayoritas agamanya berbeda karena merasa tergganggu dengan berdirinya rumah ibadah di tempat mereka  (wawancara dengan Jayadi Damanik, 25 Desember 2017).Sebagian besar massa tersebut beralasan bahwa GKI Yasmin belum mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, GKI Yasmin sudah memiliki IMB. Bahkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Jakarta telah memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB yang berbuntut penyegelan tersebut. Namun di tengah arus transisi politik saat ini, selalu muncul pihak-pihak yang mengganggu terwujudnya multikulturalisme itu. Bahkan di negara-negara Barat sekalipun yang dikenal sebagai pelopor kelahiran multikulturalisme, hal-hal semacam ini juga masih mengalami jalan terjal. Padahal seperti diungkapkanKymlicka (2002),politik multikulturalisme pada dasarnya merupakan politik tentang hak-hak kelompok minoritas.

## Gereja dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Relevansi Pancasila sebagai visi bangsa dalam perjalanannya selama masa reformasi memberi pelajaran berharga bahwa segala jerih payah dalam menata kehidupan politik dan ekonomi ternyata tetap membutuhkan tekad yang kuat. Dalam melihat dan mencermati soal- soal kebangsaan yang belakangan ini muncul, ada alasan yang cukup kuat untuk kembali menggali nilai-nilai filosofis yang dikandung Pancasila untuk kemudian ditransformasikan menjadi landasan etik dalam menemukan solusi atas problem kebangsaan sekaligus merumuskan visi masa depan. Penghormatan dan perlindungan hendaklah dilakukan juga dengan menilik posisi kelompok minoritas yang rentan jadi korban pelanggaran HAM. Kelompok minoritas sering dipaksa untuk mengikuti kebijakan negara yang tak menguntungkan. Sementara di lain pihak mereka kehilangan hak-hak politik karena perbedaan perlakuan dari negara terhadap kelompok minoritas dan mayoritas.  Buntutnya, eksistensi dari kelompok minoritas seringkali kehilangan jati diri dan martabat mereka sebagai sesama makhluk yang harus mempunyai hak asasi manusia yang seimbang dengan manusia lainnya(Khanif, 2010: 35).
Pancasila sudah saatnya dijalankan sebagai sumber inspirasi, sumber solusi, dan sumber pencerahan terutama ketika bangsa ini bertekad untuk melakukan perubahan. Sila kelima dari Pancasila juga mampu menjadi sarana kontrak sosial dasar dan identitas kultural yang menemukan relevansinya. Sebagai kontrak sosial dasar, akan mampu memandu kita untuk memahami bahwa Pancasila adalah seperangkat nilai yang menjadi kesepakatan bersama, sedangkan sebagai identitas kultural bangsa akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa nilai-nilai tersebut bukan sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Dari perspektif itulah dapat dirumuskan visi masa depan bangsa yang akan jauh lebih kokoh sebab ditopang oleh pemahaman bahwa visi itu dilahirkan dari sebuah identitas kultural bersama(Yamin, 1951: 92). Tanpa tatanan sosial, kehidupan dalam dimensi sosial tentu akan terasa sulit akibat hal-hal di dalam masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki parameter yang jelas(Soedrajat, 2018).  Masyarakat di seluruh dunia sampai saat ini masih terus melakukan pencarian jati diri dari sebuah keadilan, tak terkecuali masyarakat gereja. Gereja mengimani bahwa kegembiraan dan pengharapan dunia merupakan kegembiraan dan pengharapan kita juga sebagai manusia, demikian juga sebaliknya. Ada alur yang jelas dan arus yang deras menyangkut keyakinan akan nilai luhur ajaran sosial gereja. Ada keyakinan yang makin kuat bahwa penghayatan dan penerapan ajaran sosial akan terjadi dan mendorong
revitalisasi kehadiran dan sumbangan gereja dalam membangun dunia dan memanusiakannya secara benar.
Embrio masyarakat Indonesia dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang dalam bidang hubungan ekonomi, politik, dan sosial budaya antar kerajaan di Nusantara yang pada masa pra kolonial boleh disebut sebagai elemen penting yang menghasilkan komunitas Indonesia. Masing-masing komunitas bertemu dalam suatu ruang publik untuk berbagi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi diantara sub-komunitas semacam itu amat dibutuhkan karena menyangkut kelangsungan hidup komunitas itu sendiri(Soedrajat, 2017a). Komunitas yang menjadi titik temu beragam sub-komunitas itu dapat disebut masyarakat Indonesia. Norma-norma sosial yang berlandaskan kesatuan bangsa adalah prinsip kultural utama. Setelah itu, kekokohan hukum publik menjadi tiang berikutnya. Di dalam hukum publik, ada sejumlah aturan yang harus ditaati bersama. Perlu semacam disiplin sosial yaitu semangat untuk selalu menaati kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama. Aturan tersebut tercermin dalam seperangkat perundangan atau bentuk-bentuk aturan baik formal maupun informal. Basis utama aturan sosial adalah konstitusi yang harus selalu ditaati dan dipatuhi yang menjadi landasan hukum publik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Manusia dikaruniai akal budi supaya hidup lebih bijak berdasarkan nilai-nilai. Manusia juga dianugerahi keunggulan berupa kemampuan menghargai tata tertib, konstitusi, menguasai penelitian, dan penemuan teknologi serta menciptakan upaya pengendalian daya kekuatan demi kepentingan sendiri. Namun sayangnya anugerah keunggulan tersebut masih sering diselewengkan manusia sehingga muncullah perpecahan antara orang-orang bahkan bangsa-bangsa. Perpecahan yang jelas sekali bertentangan dengan alam semesta yang sempurna. Orang menjadi cenderung beranggapan bahwa seolah-olah hubungan antar manusia hanya dapat dikendalikan dengan kekuatan semata. Hal yang  memprihatinkan  dari praktik  intoleransi  dan  diskriminasi  berlatar  belakang agama di Indonesia adalah pelakunya bukan hanya masyarakat biasa saja, melainkan anggota dewan, aparat kepolisian, bahkan  tentara  pun tercatat  pernah menjadi  pelaku. Berdasarkan data yang dikelola Wahid Institute tahun 2011 mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan praktik  intoleransi, bentuk  pelanggaran  dan  pembatasan  ibadah  mencapai  48%.  Bentuk intoleransi  dan diskriminasi  yang  paling  sering  dijumpai  adalah  intimidasi,  pembakaran hingga perusakan properti yang tentunya sangat merugikan secara material, hingga ancaman kekerasan. Sementara pelaku yang paling sering  melakukan praktik intoleransi adalah FPI (Front Pembela Islam) dengan angka yang mencapai 17,8%(Wahid Institute, 2011).
Bidang hukum juga menjadi aspek yang sangat penting mendapat sorotan. Hukum yang benar dengan jelas memperlihatkan bagaimana manusia harus berperilaku terhadap sesamanya di masyarakat, bagaimana hubungan timbal balik antara warga negara dan para pejabatnya, kaidah mana yang harus mengatur hubungan antar orang dengan orang, negara dengan negara, dan seluruh masyarakat. Dalam hal GKI Yasmin ini, Mahkamah Agung (MA) juga sudah memenangkan GKI Yasmin dan memerintahkan agar gereja tersebut dibuka. Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjaun kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor. MA tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan terkait IMB GKI Yasmin. Namun, saat itu Walikota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 Tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Alasan Walikota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tandatangan oleh Munir Karta, yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua RT  (wawancara dengan Bona Sigalingging, 25 Desember 2017). Setelah itu, Wali Kota Bogor pun kemudian mencabut IMB GKI Yasmin. Ombudsman RI pun kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, akan tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sengketa tersebut pada akhirnya justru semakin mempertajam masalah pasca keluarnya putusan MA.  Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Bogor melakukan intimidasi, provokasi, pemblokiran jalan menuju gereja, hingga pelarangan jemaat untuk beribadah di GKI Yasmin. Dengan demikian, keadilan harus diupayakan oleh semua manusia dan oleh segala bangsa. Sebab, jika salah satu pihak saja yang mengusahakan keadilan sementara yang lainnya tidak, maka keadilan itu tidak akan terwujud. Meski sulit, dalam konteks Indonesia yang menganut dan memperjuangkan perwujudan sila ke lima yakni: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan berarti ada masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok minoritas hanya pasrah dan berpangku tangan saja(Soedrajat, 2017).
Keadilan harus terus menerus diupayakan untuk mencapai keadilan tersebut melalui berbagai forum, media, dan terus berdoa kepada Tuhan untuk tetap memberikan arahan serta kekuatan kepada pemerintah, dan para penegak hukum di dalam mengusahakan keadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D dan 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang juga telah menegaskan bahwa:
Pasal 28 D yang berbunyi:(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan:“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang jadi  salah satu barometer penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia Pasal 3 ayat (3) dengan tegas juga mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.
Gereja yang mewarisi misi Kristus sebagai pembawa damai harus terpanggil untuk menjadi saksi dan penegak keadilan. Jika keadilan berhasil ditegakkan, maka kedamaian akan terwujud. Persoalan semacam ini perlu dituntaskan dalam dua agenda pokok. Agenda pertama adalah hubungan diantara negara dengan agama, sementara agenda kedua adalah implementasi prinsip negara berketuhanan sebagaimana pesan Pancasila dan konstitusi. Kedua agenda ini perlu dielaborasi lebih lanjut dan diupayakan dapat menghasilkan konsensus bersama tentang bagaimana seharusnya generasi mendatang mengelola masalah itu agar perdebatan klasik ini tidak berkutat secara terus menerus dan tidak kunjung usai. Oleh karena itu, penelusuran kembali wacana agama dan negara di Indonesia menjadi suatu keharusan; bukan untuk menggugat masa lalu, melainkan agar kita memperoleh teladan dan inspirasi bagaimana seharusnya mengelola kehidupan yang tidak sekuler, namun  juga tidak merubah Indonesia menjadi negara agama.

## Politik, Ekonomi dan Demokrasi: Identifikasi Agama di Kota Bogor
Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan dapat terselenggara dengan situasi damai. Check and balances di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik apabila dibandingkan di masa Orde Baru. Kasus GKI Yasmin ini telah berlangsung selama kurun waktu sekitar sepuluh tahun dan telah berada pada masa kepemimpinan dua periode presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal ini menunjukkan ada yang salah dengan Otonomi Daerah yang berlangsung di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan perintah Undang-undang, Presiden RI bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dengan segala kewenangan yang dimilikinya berhak menegur kepala
daerah yang melanggar aturan konstitusi, dalam hal ini putusan MA dan rekomendasi dari Ombudsman sebagai lembaga pemerintah yang resmi dan harus dihormati keputusannya. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik agar jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitasnya, harapan-harapan tersebut masih belum mampu diwujudkan secara optimal.
Pada beberapa momentum, muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme sempat mencuat, maraknya kasus korupsi di era Reformasi, isu-isu sensitif dengan mengatasnamakan agama juga semakin menguat. Masyarakat yang merasa kebebasan beragamanya diganggu telah mengajukan tuntutan yang sangat keras kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat sendiri pada akhirnya seringkali mengabaikan persoalan- persoalan yang terjadi di daerah. Dalam kasus ini, jemaat GKI Taman Yasmin telah melakukan ibadah minggu sebanyak 164 kali pada tanggal 4 Maret 2018 dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir di depan Istana Negara, Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Situasi panas dan terik matahari bahkan hujan deras tidak mengurungkan niat para jemaat GKI Taman Yasmin Bogor untuk beribadah di depan Istana Negara. Mereka melakukan itu untuk menuntut keadilan kepada Presiden Republik Indonesia agar mau mengambil sebuah kebijakan dan memberikan solusi terhadap intoleransi yang terjadi di Kota Bogor. Akan tetapi, keadilan seperti itu tidak datang begitu saja tanpa diperjuangkan. Penindasankarena perbedaan identitas, politik, budaya, bahkan, ekonomi terus berlangsung sehingga terjadi ketergantungan bagi golongan yang di bawah kepada golongan yang sedang berada pada posisi yang berkuasa(Castells, 2010: 67).

## Penutup
Kesimpulan dan kebaharuan temuan yang menarik dari penelitian ini adalah pada akhirnya kita dapat melihat bahwa ternyata di daerah yang tidak jauh dari Ibukota negara, ada kelompok minoritas yang begitu teraniaya. Kasus GKI Yasmin ini adalah cerminan bagi banyaknya kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi yang terjadi di banyak daerah-daerah di Indonesia dan apabila tidak segera ditangani dengan serius, maka hal ini akan menjadi bom waktu. Oleh karena itu, para pegiat HAM, tokoh-tokoh dan lembaga yang memperjuangkan demokrasi juga kemudian harus melakukan evaluasi dalam perbincangan diskusi dan dapat merumuskan kekuatan yang dimiliki dari pemberlakuan hak asasi manusia (HAM) di
Indonesia bahkan di level internasional. Kelompok minoritas ini harus mendapat perhatian serius karena semakin ganasnya eskalasi diskriminasi yang terjadi diantara umat manusia yang kemudian memberikan informasi baru akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lainnya, sehingga harus setara dalam hak dan kewajiban untuk bebas dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat maupun Pemda harus terus didesak untuk bersepakat menghapuskan Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif dan bisa menjamin kebebasan beragama seluruh masyarakat Indonesia.
Pembuktian bahwa agama sebenarnya bukanlah sebagai penyebab seseorang untuk bersikap intoleran. Semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan saling menghargai kepada seluruh manusia. Akan tetapi, isu agama saat ini sangat ampuh bila dijadikan kendaraan untuk mengekspresikan sikap intoleran ketika pemeluknya merasakan adanya keterancaman. Agama akan menjadi bahan bakar yang cukup baik untuk memanaskan derajat intoleransi seseorang ketika dia mengalami keterancaman, keterpinggiran, dan memiliki stigmatisasi yang negatif atas hadirnya kelompok lain yang membuat dirinya menjadi tidak nyaman. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bogor secara khusus, mayoritas kultural sebaiknya tidak dijadikan sebagai ukuran utama. Hal yang lebih menentukan adalah bagaimana individu dapat mengembangkan kehidupan publik secara lebih baik yang ditandai dengan kemampuan menginternalisasi prinsip multikulturalisme, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang bersifat publik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara penulis.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Bagir, Z. A. (2011). Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik. In Z. A. Bagir (Ed.),
Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM dan Mizan.
Burckhardt, O. (1999). Reflection on Intolerance . Contemporary Review Company.
Castells, M. (2010). The Power of Identity: The information age, Economi, Society, Culture . London: Blackwell Publishing Ltd.
Crapps. (1993). Dialog Psikologi dan Agama . Yogyakarta: Kanisius.
Kelsen, H. (2013). General Theory of Law and State (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
Vol.10, No.1 (April 2019)
Khanif, A. (2010). Hukum Dan Kebebasan Beragama di Indonesia . Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Kymlicka, W. (2002). Kewargaan Multikultural (Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
Lash, S., & Featherstone, M. (Eds.). (2002). Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture . London: Sage Publication.
Marzuki, S. (2011). Tragedi Politik Hukum  HAM . Yogyakarta: Pusham UII dan Pustaka Pelajar.
Mudzakkir, A. (2007). Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay. In M. Noorsalim, M. Nurkhoiron, & R. Al-Makassary (Eds.), Hak Minoritas: Multikultutralisme dan Dilema Negara Bangsa . Jakarta: Yayasan Interseksi.
Noorsalim, M., Nurkhoiron, M., & Al-Makassary, R. (Eds.). (2007). Hak Minoritas: Multikultutralisme dan Dilema Negara Bangsa . Jakarta: Yayasan Interseksi.
Paskarina, C. (2007). Multikulturalisme dalam Memahami Dinamika Politik Lokal: Pendekatan Alternatif di dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Mandatory , 3 (3).
Pratikno, P. (2013). Exercising freedom: local autonomy and democracy in Indonesia, 1999– 2001. In M. Erb, P. Sulistiyanto, & C. Faucher (Eds.), Regionalism in Post-Suharto Indonesia (pp. 1–250). New York: RoutledgeCurzon.
Soedrajat, M. R. (2017a). Perkembangan Sosial dan Budaya Terhadap Justifikasi Sosial Keyakinan Spiritual dan Pengetahuan . Depok: Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
Soedrajat, M.  R. (2017b). Sekularisasi Indonesia sebagai Dekonstruksi Nilai Moral dan Upaya Meminimalkan Diskriminasi Minoritas . Depok: Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
Soedrajat, M. R. (2018). Diskriminasi sebagai Konsekuensi Keterlibatan Masyarakat dengan Dimensi Privat Anggota Masyaraka . Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
Wahid Institute. (2011). Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010 . Jakarta.
Yamin, M. (1951). Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia . Jakarta: Djembatan.

## Tentang Penulis
Budi Chrismanto Sirait adalah  Dosen Program Studi  Ilmu Politik, Universitas  Kristen Indonesia.