## PERSEPSI MANAJER TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN AKAD MURABAHAH DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIA
Edi Darmawijaya, Faisal Fauzan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh edi.darmawijaya@ar-raniry.ac.id ; faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

## Abstract
The  inadequacy  of  the  contract  principle  is  included  in  the  category  of  non - fulfillment of objective conditions, therefore  with  this opinion financing has been null and void by law. In the context of sharia this is not very good because it has consequences which are incompatible with the rules in religion. The Government has  regulated  through  Bank  Indonesia  Regulation  No.7  /  35  /  PBI  /  2005  dated September 29, 2005 concerning Commercial Banks conducting business activities based  on  Sharia  Principles  that  regulate  the  Duties,  Authorities  and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), among others in the first point  ensure  and  supervise  the  suitability  of  the  Bank's  operational  activities against  the  fatwa  stipulated  by  the  DSN-MUI.  Cases  of  contract  cancellations have  occurred,  one  of  which  at  the  Bukit  Tinggi  Court  shows  the  control  of  the passive  Sharia  Supervisory  Board  (DPS).  This  study  aims  to  determine  the perceptions of Islamic bank managers on the decision to cancelation of financing contracts,  especially  murabahah  and  the  function  or  role  of  the  Sharia Supervisory  Board  of  the  Islamic  bank.  The  Manager's  perception  of  the cancellation  of  the  murabahah  financing  contract  by  the  Religious  Court  is  very good and the Perception Manager of the Sharia Supervisory Board regarding the function of financing supervision in sharia banking is good . Keywords: Perception, manager, cancellation, murabahah, sharia advisory board

## Abstrak
Ketidakterpenuhan prinsip akad adalah masuk dalam kategori tidak terpenuhinya syarat  obyektif,  karenanya  dengan  pendapat  ini  pembiayaan  telah  batal  demi hukum.  Dalam  konteks  syariah  hal  ini  sangat  tidak  baik  karena  mempunyai konsekuensi  tidak  sesuainya  dengan  aturan-aturan  dalam  agama.  Pemerintah telah  mengatur  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/35/PBI/2005  tanggal  29 September  2005  tentang  Bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  yang berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  mengatur  Tugas,  Wewenang  dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain pada poin pertama yakni  memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan  operasional  Bank terhadap  fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  DSN-MUI.  Kasus  pembatalan  akad yang  terjadi,  salah  satunya  di  Pengadilan  Bukit  Tinggi  menunjukkan  control Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  pasif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  persepsi  manajer  bank  syariah  terhadap  putusan  pembatalan  akad pembiayaan khususnya murabahah dan fungsi atau peran dari Dewan Pengawas Syariah  dari  bank  syariah  tersebut.  Persepsi  Manager  terhadap  kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah oleh Pengadilan Agama adalah sangat baik dan  Persepsi  Manager  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah  terkait  fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah baik Keyword: Persepsi, Manajer, Pambatalan, Murabahah, Dewan Pengawas Syariah

## Pendahuluan
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  dari  dua core  business perbankan  dan menjadi  sumber  pendapatan  perbankan  terpenting  dalam  mencapai  tujuannya yaitu  maksimalisasi  laba,  baik  pada  bank  konvensional  maupun  bank  syariah. Sebagai  organisasi  bisnis  dengan  dasar  ideologi  islami  maka  perbankan  syariah harus  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  dalam  operasionalnya,  terutama  pada penerapan  kontrak  perjanjian  atau  akadnya.  Salah  satu  akad  yang  diterapkan dalam  dunia  perbankan  yaitu  akad  murabahah,  yaitu  suatu  akad  yang  menurut Ibnu  Qudamah  adalah  jual  beli  dengan  harga  pokok  ditambah  keuntungan tertentu 1 .  Akad  murabahah  ini  di  Indonesia  telah  mempunyai  legalitas  dari Majelis Ulama Indonesia 2 dimana diatur prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan  yang  dilakukan.  Penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  harus  sesuai dengan  hukum  Islam  itu  sendiri  dan  untuk  menguatkannya  pada  setiap  bank syariah  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  independen  sehingga dalam  Pembiayaan  yang  dikucurkan  telah  memiliki  produk-produk  dengan  akad yang  telah  disetujui  sesuai  prinsip  syariah  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah. Penerapan  prinsip  syariah  tersebut  dalam  prakteknya  terkadang  didesak  oleh kepentingan business  target yang  kemudian  ada  upaya  dari  para  bankir  untuk meninggalkan  salah  satu  prinsip  dalam  akad  agar  pembiayaan  dapat direalisasikan.  Hal  ini  kemudian  menjadi  hal  yang  menjadi  sebab  cacatnya  akad dan menjadi celah perselisihan dikemudian hari.
Pembatalan akad murabahah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi Sumatera Barat  yang  tercantum  dalam  putusan  Nomor:  284/Pdt.G/2006/PA.Bkt)  sebagai contoh  dimana  pembiayaan  murabahah  telah  di  realisasikan  dengan  rukun murabahah  yang  belum  lengkap.  Karena  pada  saat  pembuatan  akte  tersebut seolah-olah  adanya  barang  yang  akan  dibelikan  oleh  pihak  bank  kepada penggugat I, padahal tidak adanya barang yang diberikan oleh pihak bank  kepada
1 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta; RM Books, 2007) hal 153-154
2 Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan umum dan khusus Murabahah, Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000, Bagian Pertama Huruf, a,b,c
penggugat. 3 Hal ini menjelaskan bahwa terdapat fenomena yang melatarbelakangi putusan  pengadilan  tersebut,  seperti  tidak  pahamnya  staf  pembiayaan  dan manager terhadap prinsip-prinsip sahnya akad murabahah yang menjadi landasan pembiayaan  pembelian  barang  tersebut,  tekanan  target  pembiayaan  yang ditetapkan  manajemen, moral  hazard dan  dapat  juga  disebabkan  kurang pengawasan  dari  Dewan  Pengawas  Syariah.  Fenomena  ini  diyakini  adalah fenomena  gunung  es  dan  menjadi  representasi  kasus-kasus  sejenis  namun  tidak menjadi  perhatian  dan  juga  tidak  sampai  menjadi sengketa.  Ironisnya,  disisi  lain jika  dilihat  dari  produk  pembiayaan  maka  lebih  didominasi  produk  murabahah yang mencapai 70 persen dari total pembiayaan 4
Pembatalan  akad  ini  menjadi  subjek  yang  menarik  untuk  diteliti disebabkan  apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1320  B.W.,  tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  maka  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.  Sedangkan  apabila  suatu  syarat  obyektif  tidak  terpenuhi,  maka perjanjiannya adalah batal demi hukum ( null and void ). Dalam hal yang perjanjian batal demi hukum, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. 5 Oleh  karena  sejak  awal  tidak  ada  perikatan,  maka  dengan  sendirinya  juga tidak  ada  cidera  janji  (wanprestasi),  sehingga  tidak  ada  salah  satu  pihak dinyatakan  telah  melakukan  cidera  janji  atas  perikatan  yang  batal  demi  hukum tersebut. Ketentuan adanya cidera  janji ( event of default ) hanya dapat terjadi  jika perikatan  tersebut  ada  dan  berlaku,  namun  kemudian  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  dalam  perikatan  (perjanjian) tersebut,  sehingga  berakibat  dibatalkannya  atau  dinyatakan  batal  ( voidable atau vernietigbaar ) perikatan (perjanjian) tersebutoleh hakim pengadilan. Dengan kata lain,  sebelum  dinyatakan  batal  oleh  hakim  ( arbiter )  karena  adanya  wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para pihak. Perjanjian
3 Ulfa Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Murabahah Oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Fakultas Syariah dan Hukum UINAR, 2016
4 Muhd.Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah, Solo, 2011, Aqwam
5 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2010, h. 22.
menjadi  tidak  ada  dan  tidak  berlaku  lagi  terhitung  sejak  dinyatakan  batal  oleh hakim karena adanya wanprestasi. 6
Ketidakterpenuhan prinsip murabahah adalah masuk dalam  kategori tidak terpenuhinya  syarat  obyektif  dan  karenanya  dengan  pendapat  diatas  pembiayaan telah  batal  demi  hukum  sebelum  telah  sampai  terjadinya  sengketa  di  Pengadilan Agama,  sebagaimana  kasus  sengketa  akad  murabahah  di  PA  Bukit  Tinggi Sumatera  Barat.  Dalam  konteks  syariah  hal  ini  sangat  berbahaya  karena mempunyai  konsekuensi  dosa  yang  menjadi  pertanggungan  seorang  muslim, apalagi akad murabahah ini sendiri memiliki kontroversi di kalangan para ulama. Abdullah  Saeed  mengkritik  produk bai’  al-murabahah ini.  Tidak  terdapat perbedaan yang substansial antara mark-up karena pengambilan keuntungan oleh bank  pada  akad  murabahah  dengan  bunga  ( financing ).  Jika  hukum  Islam membolehkan bai’ al-murabahah , mengapa bunga bank konvensional dilarang 7 .
Fenomena  ini  sangat  mengkhawatirkan  dan  mengganggu  kenyamanan spiritualitas  debitur  dan  nasabah  secara  umum  dan  putusan  pembatalan  akad tersebut  juga  telah  mempengaruhi  kredibilitas  Bank  Syariah  yang  kalah  dalam sengketa  di  Pengadilan  Agama  Bukit  Tinggi  tersebut  termasuk  secara  psikologis berpengaruh  pada  para  bankir  yang  menangani  permasalahan  ini.  Disisi  lain dalam case ini  apakah  adanya  kesengajaan  pihak  perbankan  atau  tidak,  karena sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  para  bankir  harus  bekerja  dalam tekanan  dalam  kondisi  mengejar  target  pendanaan,  juga  target  realisasi pembiayaan. Indikasi moral hazard ternyata  lebih banyak terjadi di bank syariah dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Hal  ini  bertentangan  dengan  hipotesis bahwa  bank  syariah  melakukan moral  hazard lebih  kecil  atau  sedikit  daripada bank konvensional. 8
Selanjutnya kondisi yang timpang ini menjadi suatu amatan bahwa apakah perbankan  telah  mengimplementasikan good  corporate  gonernance atau  tidak. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)
6 Wismuningdyah, Pembatalan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Oleh Mahkamah  Agung  Yang  Berkaitan  Akad  Pembiayaan  Murabahah, Tesis,  Program Pascasarjan FHK, Universitas Narotama
7 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest  :  A  Study  of  Prohibition  of  Riba and It’s Contemporary Interpretation (Leiden : E. J. Brill, 1996), h. 93.
8 Nurul Huda dan Mustafa Edwin N, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, 2009, hal 89
telah  menetapkan  standar governance untuk  institusi  lembaga  keuangan  syariah (GSIFI)  tahun  2009.  Standar  tersebut  dibedakan  menjadi  tiga,  pertama  GSIFI nomor  1  mengenai  Dewan  Pengawas  Syariah:  Perjanjian,  komposisi  dan Pelaporan.  Kedua,  GSIFI  nomor  2  mengenai  peninjauan  syariah,  dan  ketiga, GSIFI nomor 3 mengenai Peninjauan Dewan Syariah Nasional 9 .
DPS harus memberikan laporan menyangkut konfirmasi penjelasan bahwa DPS  telah  melakukan  tes,  prosedur  dan  meninjau  pekerjaan  sesuai  dengan  yang ditentukan.  DPS  juga  menyatakan  walaupun  contoh  kontrak  institusi  keuangan syariah  berhubungan  dengan  dokumentasi  yang  telah  memenuhi  kepatuhan terhadap  peraturan  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Laporan  ini  harus  disampaikan dalam laporan tahunan dari institusi keuangan syariah tersebut 10 .
Dengan  adanya  standar  dan  mekanisme  dari  institusi  Dewan  Pengawas Syariah  pada  perbankan  tersebut  diatas  sepatutnya  tidak  terjadinya  kesalahan prinsip  syariah  dalam  pengambilan  keputusan  penyaluran  pembiayaan  dengan akad  apapun.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia No.7/35/PBI/2005  tanggal  29  September  2005  tentang  Bank  Umum  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  yang  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  mengatur Tugas,  Wewenang  dan  Tanggungjawab  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  antara lain  pada  poin  pertama  yakni  memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan operasional  Bank  terhadap  fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  DSN-MUI. Karenanya  pengambilan  keputusan  yang  tergolong  pada  keputusan  berisiko  ini harus  di  didukung  informasi  yang  kuat  bagi  para  manager  pengambil  keputusan pembiayaan.
Kasus  pembatalan  akad  ini  juga  menunjukkan control Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang  pasif.  Ini  tidak  sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  tugas, wewenang dan kewajiban DPS yang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  poin  1  yaitu  Memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI 11 .
9 Ibid, hal 180
10 Ibid, hal 181
11 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah
Chapra  dan  Habib  juga  menegaskan  dalam  Buku  mereka Corporate Governance Lembaga  Keuangan  Syariah,  adalah  suatu  keharusan  untuk membentuk chartered  shariah  auditor, atau  melakukan  pelatihan  terhadap chartered  accountant tentang  tugas  audit  syariah.  Dengan  adanya  sertifikasi  dari dewan  syariah  atas  tugas  audit  ini,  tentu  akan  memberikan  kepercayaan  kepada publik bahwa  operasional bank benar-benar telah  sesuai dengan  norma syariah 12 . Hal ini adalah untuk menjawab sentralisasi Dewan Pengawas Syariah yang selama ini  diterapkan,  selain  memiliki  kelebihan,  namun  juga  memiliki  kelemahan khususnya  fungsi  pengawasan  yang  intensif  pada  operasional  perbankan  syariah secara regular. Maka dapat di susun kerangka teori penelitian ini dengan ilustrasi skema dibawah ini:
Rerangka teori penelitian
• Pembatalan Akad Pembiayaan Oleh Pengadilan Agama berpengaruh Pada
Analisis
• Persepsi Manager • Peranan / Fungsi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Resume
Ilustasi 1: Kerangka Teori hubungan antar variabel penelitian

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan  Tujuannyan  metode  penelitian  ini  tergolong  pada  penelitian Penelitian Research  and  Development (R&D).  Penelitian  dan  Pengembangan merupakan  jembatan  antara  penelitian  dasar  ( basic  research )  dengan  terapan ( Applied research ), dimana penelitian dasar bertujuan untuk “to discover new
12 M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Bumi Aksara, 2008
knowledge about fundamental phenomena” dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan 13 .
Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu  yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti  melakukan perlakuan  dalam  pengumpulan  data,  misalnya  dengan  mengedarkan  kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 14 .
1. Variabel penelitian dan Populasi dan sample Penelitian
Variabel  penelitian  ini  adalah  Pembatalan  akad  murabahah  oleh pengadilan  agama  sebagai  variabel  bebas,  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah sebagai  variabel  terikat  sedang  persepsi  manager  sebagai  variabel  bebas  dan variabel  terikat.  Populasi  penelitian  adalah  manager  bank  syariah  yang  ada  di Provinsi  Aceh  dengan  sasaran  data  didesain  berasal  dari  bank  syariah  yang berbeda dan beroperasi di kabupaten/kota yang berbeda.
Bank  umum  syariah  yang  beroperasi  di  Provinsi  Aceh  adalah  sebagai berikut:
1. Bank Aceh
2. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. Bank Mandiri Syariah
4. Bank Negara Indonesia syariah
5. Bank Muamalat Indonesia
6. Bank Danamon Syariah
7. Bank Bukopin Syariah
Penarikan  data  diambil  dengan  teknik purposive  sampling, yaitu  sample data  yang  mengawakili  populasi  ditarik  atau  di  ambil  dengan  tujuan  tertentu. Tujuan  tersebut  adalah  tercapainya  keterwakilan  dari  seluruh  perusahaan  bank syariah  yang beroperasi di Provinsi  Aceh, karena setiap perusahaan bank syariah tersebut  tentu  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  berbeda  dan  standar operasional yang mungkin berbeda dan corporate culture yang berbeda pula.
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2013, Bandung, Alfabeta
14 Ibid..., hal 6.
2. Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Lokasi Penelitian
Data  penelitian  bersumber  dari  data  sekunder  dan  data  primer.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  terdahulu  dan  data  pendukung yang  telah  ada  dalam  sumber  referensi  bacaan  peneliti.  Sedangkan  data  primer adalah  data  yang  didapatkan  dari  kuesioner  yang  dijawab  oleh  manager  bank syariah
Kuesioner yang akan diserahkan kepada manager bank syariah. kuesioner berisikan  pernyataan-pernyataan  terikait  persepsi  manager  atas  putusan pembatalan  akad  murabahah  oleh  pengadilan  agama,  pengetahuan  manager terhadap kemampuan pemahaman prinsip muamalah staf perbankan, dan persepsi manager  terkait  fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi  operasional bank syariah. Persepsi tersebut akan di ukur menggunakan skala Rating
Dengan  rating  scale  data  mentah  yang  diperoleh  berupa  angka  kemudian ditafsirkan  dalam  pengertian  kualitatif.  Oleh  karena  itu  rating  scale  ini  lebih fleksibel,  tidak  terbatas  untuk  pengukuran  sikap  saja  tetapi  untuk  mengukur persepsi  responden  terhadap  fenomena  lainnya,  seperti  skala  untuk  mengukur status  sosial  ekonomi,  kelembagaan,  pengetahuan,  kemampuan,  proses  kegiatan lain 15 .
Jenis penelitian ini termasuk kepada jenis deskriptif kausalitatif. Deskriptif yaitu  penelitian  dengan  memberikan  fokus  menggali  fenomena  yang  ada  dan kemudian diuraikan menjadi suatu fenomena yang lebih jelas. Kausalitatif adalah bentuk  penelitian  yang  menjelaskan  fenomena  sebab  akibat  dimana  variabel tertentu  akan  mempengaruhi  variabel  lainnya.  Ilustrasi  1  menjelaskan  secara sistematis  dimana  variabel  pembatalan  akad  murabahah  oleh  pengadilan  agama mempengaruhi  persepsi  manager,  sedang  persepsi  manager  dipergunakan  untuk menganalisis fungsi Dewan Pengawas Syariah.
Lokasi  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tiga  kabupaten  kota  di  Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  manager  bank  syariah  yang  menjadi responden mendapat kesempatan yang sama dari latarbelakang lingkungan
bekerja dan suasana kearifan lokal dan karakter kependudukan atau nasabah yang berbeda-beda dan struktur Dewan Pengawas Syariah yang berbeda pula.
3. Analisis Data
Bogdan  menyatakan "data  analysis  is  the  process  of  systemacally searching  and  arrangging  the  interview  transcripts,  fieldnotes,  and  other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable  you  to  present  what  you  have  discovered  to  others" 16 . Jadi  analisis  data telah  dimulai  ketika  penyusunan  proposal  riset,  karena  penelitian  ini  tergolong kepada penelitian kualitatif.
Perbankan syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005  mewajibkan  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  tersendiri, sehingga  data  responden  diarahkan  agar  tidak  terjadi  pengulangan  responden manager  bank  dari  perusahaan  yang  sama.  analisis  dilakukan  dengan  metode deskriptif  kausalitatif  berdasar  data  yang  ada  hasil  jawaban  para  responden  yang telah  di  berikan  nilai  rating  tertentu  secara  standar  dan  faktual,  kemudian penafsiran dilakukan dengan akurat, sistematis dan argumentatif.

## Pembahasan
1. Beban Kerja, Pemahaman Prinsip Syariah dan Benefit Kerja Manajer.
Manajer  sebagai  suatu  pekerjaan  dan  jabatan  dalam  konsep  manajerial adalah  satu  tingkatan  kerja  yang  diatur  oleh  organisasi  dalam  rangka  mencapai tujuan  organisasi  tersebut  secara  efektif  dan  efesien.  Sebagai  unit  yang  memiliki bawahan  pekerja  yang  selanjutnya  menjadi  tugas  manajer  untuk  melakukan proses  leading  untuk  menyelesaikan  beban  kerja  yang  telah  ditargetkan.  Untuk memudahkan  pekerjaan  penyelesaian  tugas  tersebut  manajer  di  berikan  unit bawahan  dengan  latarbelakang  keahlian  yang  umumnya  mendukung  da n diberikan  benefit  yang  berupa  gaji,  fasilitas  dan  bonus  sebagai  stimulus  untuk menumbuhkan motivasi dalam proses bekerja mencapai tujuan organisasi.
16 Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sari, Qualitative Research Techiniques and Procedures for Developing, Grounded Theory, London, 1995, Sage Publications
Kendala  yang  muncul  disebabkan  faktor  manajerial  yang  berbeda, misalnya  rentang  manajerial  yang  timpang,  disorientasi,  dan  benefit  pekerjaan yang tidak sebanding dengan beban kerja. Pertanyaan nomor satu sampai dengan enam dalam kuisioner adalah upaya peneliti untuk mengetahui hal-hal tersebut.
Pertanyaan pertama adalah mengenai jumlah staf yang dibawahi oleh manajer. Dari kelima manajer Bank Syariah yang berbeda perusahaannya tersebut menjawab bahwa rata-rata mereka memiliki jumlah staf yang memadai atau baik.
(Tabel 4.1) - Jumlah Staf yang dibawahi manajer
Pertanyaan kedua adalah mengenai uraian deskripsi atau dalam perusahaan dikenal dengan istilah job description .
Tabel 4.2 - Uraian/Penjelasan Deskripsi Kerja
Fenomena ini menunjukkan bahwa secara manajerial top management dan divisi  terkait  telah  menjelaskan  tanggung  jawab  atau  tugas  yang  menjadi pekerjaan  para  staf,  termasuk  manajer  itu  sendiri.  Artinya  juga  dalam  konteks pembiayaan manajer mengetahui hal-hal yang seharusnya di patuhi dalam standar penyaluran pembiayaan syariah.
Pertanyaan  ketiga  adalah  terkait  penerapan  konsep  rentang  manajemen, yaitu perbandingan jumlah staf pembiayaan dengan target bisnis  yang ditetapkan manajemen perusahaan.
4 3 2
1 0 SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
6 4 2 0
SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
Tabel 4.3 - Rasio Staf Pembiayaan Dengan Target Bisnis
Kondisi  yang  tidak  seragam  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  Bank Syariah  yang  telah  memiliki  proporsi  staf  yang  memadai  dan  pada  tingkat  yang sama  terdapat  pula  Bank  Syariah  yang  tidak  sampai  pada  rentang  manajemen yang baik, ini salah satu faktor yang menjadi pendorong suasana kenyaman kerja yang  tidak  kondusif.  Besarnya  target  bisnis  dibanding  tim  kerja  yang  tersedia menjadi beban tambahan bagi si pekerja, termasuk manajer.
Pertanyaan  ke  empat,  untuk  gaji  dan  benefit  lain  seperti  fasilitas  dan tunjangan  lain,  ke  lima  responden  memberikan  pernyataan  bahwa  manajer  telah menerima  gaji  dan  manfaat  lain  yang  memuaskan  atau  baik.  Dapat  secara  jelas dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 4.4 - Gaji/Benefit yang Diterima Manajer
Hal  kelima  yang  ingin  diketahui  adalah  latar  belakang  pendidikan  staf pembiayaan, hal ini dianggap sangat penting  karena perusahaan umumnya setiap tahun  hanya  memberikan  pelatihan  satu  sampai  dengan  tiga  kali  bagi  setiap  staf yang ada dalam unit organisasinya. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan mendukung sangat berpengaruh pada kualitas kinerja staf.
6 4 2
0 SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
3 2 1 0
SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
6 4 2 0
SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
Tabel 4.5 - Latar Belakang Pendidikan Staf Pembiayaan
Kondisi  diatas  berbanding  lurus  dan  sesuai  dengan  pernyataan  yang selanjutnya yaitu pernyataan yang ke enam, yang menanyakan persepsi mengenai pemahaman prinsip syariah. Seluruh manajer menyatakan bahwa mereka dan staf pembiayaan memahami prinsip syariah dengan baik.

## 2. Persepsi Manajer Pada Struktur dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.
Pada  Bagian  ini  penelitian  mengkerucut  ke  arah  informasi  terkait  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan  Perbankan  Syariah. sebagaimana  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/35/PBI/2005  bahwa  setiap  Bank Syariah  diawajibkan  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah.  Selanjutnya  Anggota Dewan  Pengawas  Syariah  tersebut  juga  diatur  tidak  diperkenankan  rangkap keanggotaan  pada  DPS  Bank  Lain.  Pernyataan  ke  tujuh  menyatakan  bahwa eksistensi DPS diketahui dengan baik oleh seluruh staf bank.
Pernyataan  yang  kedelapan  adalah  terkait  dengan  langkah  teknis  yang dilakukan  DPS  untuk  memberikan  batasan  atau  kerangka  kerja  praktis  dalam pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah. Standard  Of  Procedures (SOP)  yang mengatur  prinsip  syariah  dalam  pembiayaan  telah  diberikan  dengan  baik  oleh DPS. Diilustrasikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4.6 - DPS Memberikan Petunjuk Dalam Pembiayaan
Fenomena  tersebut  sama  dengan  persepsi  manajer  pada  pernyataan  ke sembilan,  yakni  persepsi  terhadap  kegiatan  DPS  bersama  Kantor  Pusat  Bank Syariah untuk mengedukasi dan mensosialisasi prinsip-prinsip syariah yang harus dipedomani para Manajer di kantor-kantor Bank di tingkat lebih bawah. Dapat di
4 3
2 1 0 SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
nyatakan  bahwa  peran  DPS  bersama  kantor  pusat  bank  syariah  telah mengsosialisasikan  dengan  sangat  baik  prinsip  syariah  yang  harus  di  jalankan dalam proses pembiayaan.
Fenomena  yang  tampak  dalam session pernyataan  selanjutnya  atau pernyataan  tentang  komunikasi  antara  bankir  termasuk  manajer  dengan  DPS. Seluruh  manajer  bank  syariah  menyatakan  bahwa  komunikasi  yang  ada  saat  ini kurang baik.
Tabel 4.7- Komunikasi Manajer/Bankir Daerah dengan DPS
Terkait pengawasan yang dilakukan DPS terhadap bisnis pembiayaan yang dilakukan  perbankan  syariah  baik  secara  langsung  dan  tak  langsung,  manajer menyatakan  telah  dilakukan  dengan  baik.  Dalam  wawancara  dengan  manajer terungkap  pengawasan  DPS  dengan  memasukkan  agenda  DPS  dalam  audit  rutin oleh  internal  auditor  pada  bank  syariah  di  daerah.  Kemudian  di  sampaikan temuan-temuan di daerah pada DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat.
Tabel 4.8 - Pengawasan DPS secara Langsung dan Tak Langsung
3. Persepsi  Manajer  atas  Putusan  Pembatalan  Akad  Pembiayaan  oleh Pengadilan Agama.
Pada  bagian  ini  arah  penggalian  informasi  dari  manajer  adalah  dengan mengaitkan  variabel  putusan  pembatalan  akad  oleh  pengadilan  agama.  Pada pernyataan ke dua belas diperoleh informasi bahwa manajer dan staf pembiayaan
6
4
2
0
SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
6 4 2 0
SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
6 4
2
0 SANGAT BAIK (1)
BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
sangat menyadari bahwa tidak terpenuhinya rukun akad dalam proses pembiayaan dapat menjadi potensi sengketa di masa yang akan datang.
Pernyataan  tiga  belas,  persepsi  manajer  terhadap  putusan  pengadilan agama  yang  membatalkan  akad  pembiayaan  dinyatakan  sebagai  keputusan  yang sangat adil dan penting. Artinya manajer bank syariah tidak mempunyai anggapan bahwa  putusan  tersebut  tidak  memberikan  efek  negatif  pada  dunia  perbankan syariah. Detail komposisi tingkatan pernyataan terdapat pada tabel 4.9 dibawah ini
Tabel  4.9  -  Putusan  Pembatalan  Akad  Pembiayaan  sesuai  Nilai  Keadilan Pengetahuan  akan  kekuasaan  kehakiman  dalam   penanganan   sengketa ekonomi  syariah  juga  diketahui  dengan  baik  oleh  manajer  dan  staf  pembiayaan. Para  manajer  memberikan  persepsi  bahwa  manajer  dan  jajarannya  mengetahui akan  kewenangan  kehakiman  pengadilan  agama  yang  dapat  membatalkan  akad pembiayaan  yang  telah  dilakukan  bila  terdapat  delik  dan  prasyarat  yang memenuhi. hal ini dinyatakan dalam pernyataan ke empat belas yang diisi manajer dalam kuisioner. Tingkatan persepsinya seperti diilustrasikan dalam tabel 4.10.
Tabel 4.10 - Manajer/Staf mengetahui Akad Pembiayaan Dapat Dibatalkan Oleh Pengadilan
Dalam  kuisioner  penelitian  ini  dimasukkan  satu  pernyataan  untuk informasi  tambahan  yang  juga  berkaitan  dalam  tarik  menariknya  kepentingan debitur  dan  kreditur  bila  sengketa  telah  terjadi,  yakni  mengenai  usaha  mediasi sebelum dilakukannya usaha terakhir perbankan yaitu memperkarakan debitur
4
3 2
1
0 SANGAT BAIK (1) BAIK (2) KURANG BAIK (3) SANGAT TIDAK BAIK (4)
yang wanprestasi. Manajer menyatakan tetap mengutamakan usaha mediasi dan hal tersebut telah dilakukan dengan sangat baik.

## Kesimpulan
Penelitian ini menemukan hasil-hasil sebagaimana detail dalam bab empat, namun dapat di sarikan sesuai tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Persepsi  Manager  terhadap  kasus  pembatalan  akad  pembiayaan murabahah  oleh  Pengadilan  Agama  adalah sangat  baik .  Manajer memahami  putusan  tersebut  adalah  relevan  dalam  sebuah  proses peningkatan  kinerja  perbankan  syariah  dimasa  yang  akan  datang. Pernyataan  lain  yang  mendukung  adalah  menajer  mengetahui sangat baik tentang  kewenangan  kehakiman  pengadilan  agama  dalam  sengketa ekonomi syariah.
2. Persepsi Manager terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip - prinsip  muamalah  adalah baik. Beberapa  pernyataan  lain  mendukung fenomena  ini,  diantaranya  yaitu  baiknya  peran  Kantor  Pusat  dan  DPS dalam mengedukasi manajer dan para staf pembiayaan
3. Persepsi  Manager  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah  terkait  fungsi pengawasan  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  adalah baik. Hal  ini diperkuat  dengan  pernyataan  DPS  telah  memberikan  petunjuk  teknis dalam pelaksanaan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest  :  A  Study  of  Prohibition  of  Riba and It’s Contemporary Interpretation (Leiden : E. J. Brill, 1996
Adiwarman  Karim,  Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Kontemporer,  Jakarta,  2001, Gema Insani
Afhita  Dias  R.  Anis  Chariri,  Perspsi  Manager  dan  Auditor  Eksternal  Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindak Kecurangan Keuangan, tesis, Universitas Diponegoro
Bogdan,  Robert  C,  Biklen,  Knopp  Sari,  Qualitative  Research  Techiniques  and Procedures for Developing, Grounded Theory, London, 1995, Sage Publications
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan Umum dan Khusus Akad Murabahah
Ibnu Qudamah, Muwaffaquddin, al-mughni, Beirut, 1984, Dar Al-fikr
Muhammad, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Islam, Yogyakarta, 2000, UII Press
M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Bumi Aksara, 2008
Muhammad Yasir Yusuf (2004) “Lembaga Perekonomian Umat”, : Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktik, Jakarta, 2001, Gema Insani
Nurul Huda dan Mustafa Edwin N, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, 2009
Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2010,
Rachmat Syafei (2001) “Fiqh Muamalah”, Pustaka Setia, Bandung.
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta
Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta; RM Books, 2007)
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,  2013,  Bandung, Alfabeta
Trisadini  Prasastinah  U,  Akad  Baku  Pada  Pembiayaan  Murabahah  di  bank Syariah, 2013, Perspektif Volume XVIII No.1
Ulfa  Hakim,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembatalan  Akad  Jual  Beli Murabahah  Oleh  Pengadilan  Agama  Bukit  Tinggi,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UINAR, 2016
Wismuningdyah, Pembatalan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Oleh Mahkamah  Agung  Yang  Berkaitan  Akad  Pembiayaan  Murabahah, Tesis, Program Pascasarjan FHK, Universitas Narotama