## Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam Subhan
Nafkah Isteri Ter- Thalaq Ba’in :
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Fuad Rahman
Diskursus Hukum Kewarisan ‘An-Tarâdhin : Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambio
Albert Al-Fikri

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. IV hlm. 1- 152 no. 1 Probolinggo, Januari – Juni 2017 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief
Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor
Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents
1 Subhan
NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM

## PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

## 17 Fuad Rahman

## NAFKAH ISTERI TER- THALÂQ BA‘ÎN
: KAJIAN SEJARAH SOSIAL

## PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL

## 33
Albert Al-Fikri

## DISKURSUS HUKUM KEWARISAN
‘AN-TARÂDHIN :

## MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

## 55 Refky Fielnanda
PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI

## DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

## 69 Alvan Fathoni
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

## 85 Bakir
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

## 97 Musolli

## AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI: STUDI TAFSIR AL-MÎZAN DAN TAFSIR TAHRÎR WA AL-TANWÎR

## 109 Idrus

## FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL

## 123 Mursyid PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN: PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

## 141 Faizin

## HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

## Subhan

## Nalar KesetaraaN Mahar dalaM PersPeKtif syariah islaM
Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi email: subhan.mar@gmail.com
abstrak: Praktik pemberian mahar dalam sebuah perkawinan adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Pada era ini, mahar lebih bermakna sebagai alat traksaksi antara calon suami sebagai pembeli dengan kerabat laki-laki terdekat dari calon istri sebagai penjual. Posisi perempuan dalam konteks ini sangatlah dirugikan karena perempuan dijadikan sebagai sebuah komoditi yang “potensial” untuk menghasilkan keuntungan  secara  finansial  bagi  kerabat  laki-laki  dari  perempuan  tersebut.  Ketika Al-Quran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Jika awalnya mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) atau kerabat laki-laki calon istri, sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dengan demikian Al-Quran mengubah status perempuan dari hanya sekedar “komoditi” menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. Makna mahar pada fase ini pun berubah dari sekedar tanda pembayaran dari sebuah transaksi menjadi pemberian tanda cinta dan kasih sayang, selain juga menjadi tanda penghormatan kepada perempuan dan lambang tanggung jawab untuk menafkahi istri selama ikatan perkawinan tersebut masih terjalin. Pemberian mahar dalam hukum Islam  adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.
Katakunci : nalar kesetaraan, syariah, mahar
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
abstract: Presenting dowry (mahar) in the process of  marriage is an ancient tradition since Jahiliyah period. Since that era, dowry was more meaningful as transactional instrument between husband’s family as buyer and male members of  wife’s family as seller. The position of  wife is extremely disadventaged, because they are considered as ‘potential’ commodity to get financial income for male members of  wife’s family. When Al-Quran has been revealed, the tradition of  dowry continued, but its conception has changed. If  at the past time dowry was paid for the parents or family members of  wife, today dowry is paid for the wife. Furthermore, Al-Quran changed status of  woman from merely ‘commodity’ to actively participant in that transaction. The meaning of  dowry in this period has changed from only a symbol of  transaction to symbol of  compassion and love; it is also a symbol of wedlock to provide wife material and moral support. In Islamic tradition, presenting dowry is an obligation. A man who get married with woman is obliged to present her a dowry, and he commits a sin if  he does not present her a dowry.
Keywords : logics of  equality, syariah, dowry
Pengertian Mahar Unsur terpenting dalam pensyariatan mahar dalam pernikahan adalah perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan wanita. Perintah itu bertujuan bukan hanya untuk mengesahkan ikatan pernikahan, melainkan juga untuk mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai mahluk yang setara dengan laki- laki. Di era jahîliyyah kaum perempuan cenderung tidak diberikan kekuasaan terhadap mahar yang dibayarkan, mereka hanya dituntut untuk patuh terhadap pernikahan yang diselenggarakan oleh walinya yang kemudian memiliki hak mahar yang dibayarkan. Pascapemberian hak mahar kepada perempuan barulah hak mahar menjadi milik perempuan seutuhnya. Persis pada saat itulah kaum perempuan bukan lagi dianggap sebagai spesies yang terkekang, melainkan manusia yang dihargai kedudukannya. 1
Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar sebagai ‘pemberian  wajib  dalam  bentuk  uang  atau  barang  dari  mempelai  laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah’. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. 2
Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al- mahr, jamaknya al-muhûr atau al-muhûrah. Sinonimnya adalah al-shadâq, nihlah,
farîdhah, ‘ajr, hibâ’, ‘uqr, ‘alâ’iq, thaûl, dan nikâh. 3 Shadaq itu dengan fathah
1  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VII, (Bandung: PT. Alma’arif, 1981), 53.
2  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 84. 3 Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
“shâd” dan dengan kasrah kata itu diambil dari shidq (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta calon suami terhadap calon istri. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi umpama pernikahan yang hanya menjadikan mahar sebagai alat tukar, tetapi justru bukti kesungguhan calon suami untuk mempersunting bahkan mengayomi calon istrinya seumur hidupnya. 4
Ada  beberapa  definisi  dari  ulama-ulama  madzhab  tentang mahar yang kesemuanya itu memperlihatkan bahwa pensyariatan pemberian hak mahar kepada istri membuktikan bagaimana Islam mengafirmasi hak kaum perempuan, sebagaimana disebutkan berikut ini:
1. Menurut Madzhab Hanafi, mahar adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan.
2. Menurut Madzhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
3. Menurut Madzhab Syafi’i mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
4. Menurut  Madzhab  Hambali mahar adalah pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar yang disebutkan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya (dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim). 5
Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhûl . Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wath’i syubhat dan wath’i yang dipaksakan . 6
Mahar sudah dikenal pada masa jahîliyyah, jauh sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dengan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Al-Quran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Jika awalnya mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri.  Dengan  demikian  Al-Quran  mengubah  status  perempuan  dari  hanya sekedar “komoditi” menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. 7
4  As-San’ani, Subulussalam, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), 111.
5  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa ‘Adîlatuhu,
(Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.
6  Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2004), 64.
7  Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Konsep tentang maskawin atau mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. 8
dasar hukum Mahar Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima mahar , bukan pihak yang sama-sama memberi mahar . Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. 9
Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar , karena mahar bukan  lambang  jual-beli,  akan  tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi’iyah. 10 Berbeda dengan mahar ,  kata-kata  yang  disebut  pertama  ( al-shadûq, nihlah, farîdhah, ajr ) secara eksplisit diungkap di dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam QS Al-Nisâ’ (4): 4 Allah Swt. berfirman:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  yang  wajib.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.
Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah  maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudhârat lagi baik akibatnya. Maskawin oleh ayat ini disebut dengan shaduqât, bentuk jamak dari
Gender, 1999), 25.
8 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.
9  Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga, (Jakarta:
Erlangga, 2008), 12.
10  Neng Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  &Perkawinan  Tidak  Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.
shaduqa, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengaharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.
Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka senang hati, ditambah lagi dengan kata nafsan (jiwa) , untuk menunujukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.
Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. 11 Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran,  sunnah  dan  ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya:
“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “tidak ya Rasulallah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata:”Saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulallah”. Nabi berkata:”carilah walaupun hanya sebentuk cincin besi.” 12
11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tt), 329-330.
12   Imam Muslim, Shohîh Muslim Jus 5, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Imiyah, 1994), 64.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## Dalam hadits yang lain Nabi bersabda
:
“Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?” Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran”. 13
Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah nabi untuk memberikan mahar , maka para ulama bersepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri, dan tidak ditemukan dalam literatur ulama manapun yang menempatkan pemberian mahar sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak menggunakan mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah tidak dipersyaratkan memakai mahar , maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 14
Di Indonesia, kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pemberian mahar secara  panjang  lebar  tercantum  dalam  undang-undang pernikahan yang terdapat dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Secara substansial hampir seluruh aturan tersebut mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhûr ‘ulama. Isi  secara  lengkap  dari  pasal-pasal  tersebut  adalah sebagai berikut: 15
Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
13 Ibid. , 69. 14   Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 87. 15   Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

## Pasal 33
(1)  Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2)  Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.
Pasal 34 (1)  Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2)  Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
Pasal 35
(1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhûl wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2)  Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhûl seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
(3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhûl tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.
Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
Pasal 38
(1)  Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## Bentuk, Jenis, dan Nilai Mahar
Mahar adalah bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah Swt. 16
Pada masa ini, di Indonesia pemberian mahar biasanya dilaksanakan dengan  memberikan  sebuah  Al-Quran  atau  seperangkat  peralatan  sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebentuk cincin untuk si istri. Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya untuk tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak  Rp.  25,-  (dua  puluh  lima  rupiah).  Ini  tidak  untuk  menghinakan perempuan yang akan dinikahi, melainkan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia. 17
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al- Quran dan demikian pula dalam Hadits.
Dalam Al-Quran contoh mahar yang berbentuk jasa ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam QS al-Qashas (28): 27:
Berkatalah  dia  (Syu’aib):  “Sesungguhnya  aku  bermaksud  menikahkan  kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”. 18
Hal serupa juga terdapat dalam hadits nabi yang menjadikan pengajaran Al-Quran  sebagai mahar perkawinan. Hal ini terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Sahal ibn Sa’ad al-Sa’adiy:
16 Ibid. , 132. 17  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam, (Jakarta: UI-Press, 1986), 8. 18  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005),
388.
Nabi  berkata:  “Apakah  kamu  memiliki  hafalan  ayat-ayat  Al-Quran?” Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran”. 19
Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai seorang hamba/ budak dengan mahar nya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi ummu al-mukminîn .
Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah memerdekakan Sofiyah  dan  menjadikan  kemerdekaan  itu  sebagai  maharnya  (waktu kemudian mengawininya). 20
Ulama  Hanafiyah  berbeda  pendapat  dengan jumhûr ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarinya Al-Quran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil. 21 Apabila mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi:
Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah. 22
Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits dari Sahal ibn Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:
Bahwa Nabi Muhammad Saw, telah pernah mengawinkan seorang laki- laki dengan perempuan dengan maharnya sebentuk cincin besi. 23
Baik Al-Quran maupun Hadits tidak memberikan petunjuk yang pasti dan  spesifik  apabila  yang  di  jadikan mahar adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan
19  Imam Muslim, Shohih Muslim, Juz 5 , (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 69 20 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, juz 3, (Surabaya: Al-
Hidayah, tt), 248
21  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 92 22 Ibid.
23 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, juz 3, (Surabaya: Al- Hidayah, tt), 247.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat). 24 Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukanlah suatu tujuan yang harus diutamakan. 25 Namun  dalam  ayat  Al-Quran  ditemukan  isyarat  yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam QS An-Nisâ’ (4): 20:
Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu kamu mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata. 26
Demikian pula Hadits yang mahar nya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam Hadits dari Abdullah ibn ‘Amr yang berbunyi:
Dari Abi Amir bin Rabi’ah dari ayahnya r.a. bahwasannya, “Nabi Saw. memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal.” 27
Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar , maka fuqaha’ telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya. 28 Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (nihlah), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. 29 Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama.
Imam  Syafi’i,  Ahmad,  Ishaq,  Abu  Tsaur,  dan  fuqaha  Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa tidak ada batas terendah dalam pemberian. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar . 30 Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dari kalangan pengikut Imam Malik.
Segolongan fuqahâ mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama
24 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74. 25  Hammudah ‘Abd. Al ‘Ati, Keluarga Islam, (Surabya: Bina Ilmu, 1984), 87 26  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,, (Bandung: Diponegoro, 2005),
78.
27  Imam Muslim, Shahih Bukhori Juz 5, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1994), 69.
28  Ibn Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 386.
29 Muhammad Washfi, Mencapai Keluarga Barokah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 315. 30  Abdul Mukti Ali, Agama dam Masyarakat, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993),
340.
dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.
Imam  Malik  berpendapat  bahwa  sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut.
Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu, maka tidak mencukupi dan oleh karenanya diwajibkan mahar mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama Hanafiyah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda:
Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham.
Hadits di atas menjelaskan penetapan bahwa syarat mahar menurut ukuran yang benar secara syara’ adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan nash-nash yang lain yang menunujukkan persyaratan kewajiban melakukan, atau sahnya suatu akad atau segala sesuatu yang disyaratkan. 31
Jumlah mahar yang wajar tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dari satu masa ke masa yang lain dan dari satu negeri ke negeri lain. Dengan demikian jelaslah bahwa mahar merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang Islami yang tanpanya maka ikatan perkawinan itu tidak sempurna. 32 Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibn Rusyd membatasi mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif  sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional. 33
Macam-Macam

## Mahar
Mahar dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  kualifikasi  dan  klasifikasi mahar . 34 Dari sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda- benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk 31   Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani), 142. 32   Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 70.
33   Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.
34   Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 33.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al-Quran, bernyanyi dan sebagainya. Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam: Pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dalam akad. 35 Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan iitu. 36 Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, melainkan secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya. Kedua,  mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut mahr mitsil . Ulama  Hanafiyah  secara  spesifik  memberi  batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar nya tersebut.
Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan: 37
1.  Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
2.  Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar nya adalah minuman keras.
3.  Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad mahar nya adalah dalam bentuk musamma , maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar 35 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.
36  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.
37 Ibid.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. 38 Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 237,
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

## sifat-sifat Mahar
Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. 39
Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:
1.  Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2.  Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya  dan  dimiliki  pula  manfaatnya.  Bila  salah  satunya  saja  yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar .
3.  Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar , seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
4.  Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar , seperti burung yang terbang di udara. Mengenai  sifat-sifat mahar , fuqahâ telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang jelas sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya. 40 Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “ Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayanannya,” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau jenis pelayanannya yang dengannya dapat ditentukan
38 Ibid. , 90. 39  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),
365.
40  Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 393.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
harganya.
Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi’i tidak membolehkan.

## Berlakunya Kewajiban
Mahar Tentang waktu mulai berlakunya kewajiban memberikan mahar , ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami istri dan belum terjadi dukhûl , maka suami telah wajib memebayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. 41 Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  sepakat  tentang  dua  syarat,  yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsunya  akad.  Kesepakatan  mereka  didasarkan  kepada  firman  Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 237,
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu separuhnya.
Lafadz yang arti katanya adalah “menyentuh” dipahami oleh ulama dengan hubungan kelamin. Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajban mahar itu dimulai dari khalwah, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. Khalwah itu  oleh  ulama  Hanafiyah  statusnya  sudah  disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa- apa. 42

## hikmah Kewajiban Mahar
Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan
41  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 87 42 Ibid. , 88
َّنُھو ُّسَ َت
itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain: 43
1.  Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2.  Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3.  Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4.  Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri. 44
5.  Menunujukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.
45
Mahar sebagai  kewajiban  laki-laki  bukan  perempuan,  selaras  dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya  yang  dibebankan  untuk  memberi  nafkah  adalah  orang  laki- laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.
43 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.
44 Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 55-56.
45 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa ‘Adilatuhu, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## daftar PUstaKa
Ahmad, M. S. (2008). Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga. Jakarta: Erlangga. Al-‘Ati, H. (1984). Keluarga Islam. Surabaya: Bina Ilmu Ali, A. M. (1993). Agama dan Masyarakat. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. Amir, N., dan Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana.
Amir, S. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. As-San’ani. (t.t.) Subulussalam. Bandung: Diponegoro. Aulia, N. (2008). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. Bukhori, I., & Muhammad. tt. Shahih Bukhari. Surabaya: Al- Hidayah. Departemen Agama RI. (2005). Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung:
Diponegoro.
Djubaidah, N. (2010). Pencatatan  Perkawinan  &  Perkawinan  Tidak  Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika.
Doi, R. I. (1996). Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta. Istibsyaroh. (2004). Hak-Hak Perempuan. Jakarta: Teraju. Jawad, M. M. (2007). Fiqh Lima Madzhab. Jakarta: Lentera. Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu. Muhammad, W. (2005). Mencapai Keluarga Barokah. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Muslim, I. (1994). Shahih Bukhori . Jus 5. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah. Umar, Nasaruddin. (1999). Kodrat Perempuan Dalam Islam. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
Nurjannah. (2003). Mahar Pernikahan. Yogyakarta: Prima Shopi. Rusyd, I. (1990). Tarjamah Bidayatul Mujtahid. Jilid II. Semarang: As-Syifa’. Sabiq, S. (1981). Fiqh Sunnah. VII. Bandung: Alma’arif. Sayuti, T. (1986). Hukum Kekeluargaan Islam. Jakarta: UI-Press. Shihab, M. Q. (t.t.) Tafsir Al-Mishba. vol. 2. Jakarta: Lentara Hati Wahhab, K. A. (t.t.) Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani. Zuhaili, W. (2007). Fiqih Islam wa ‘Adilatuhu. Damaskus: Darul Fikir

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1),
143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros
 The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.