Aulia  Br.  Mangunsong,  Rusdin  Alauddin,  Faissal  Malik  (2023)  Analisis  Hukum  Pemenuhan  Hak Mantan  Suami  Terhadap  Anak  di  Bawah  Pengasuhan  Mantan  Istri  (Studi  Putusan  Nomor 132/PDT.G/2022/PA.TTE), (8) 1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11208 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 1, Januari 2023
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK MANTAN SUAMI TERHADAP ANAK DI BAWAH PENGASUHAN MANTAN ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR
132/PDT.G/2022/PA.TTE)
Aulia Br. Mangunsong, Rusdin Alauddin, Faissal Malik Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Indonesia Email: auliamangunsong@gmail.com, alauddinrusdin@gmail.com, faissalmalik10@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Untuk  menganalisis  pemenuhan  hak  mantan  suami terhadap  anak  di  bawah  pengasuhan  mantan  istri  dalam  praktek  peradilan  sesuai SEMA  Nomor  1  Tahun  2017  dan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  serta Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak perkara pencabutan  hak  asuh  anak  dalam  Putusan  Nomor  132/Pdt.G/2022/PA.Tte di Pengadilan  Agama  Ternate.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah normatif yuridis,  penelitian ini menggunakan pendekatan buku-buku, peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. sehingga  peneliti  mengetahui  alasan-alasan  yang  mendasari  hakim  bertindak  atas dasar  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  hukum  islam  dan  hukum  positif  indonesia yang  berupa  kompilasi  hukum  islam  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak dari aspek normatif adalah Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun  adalah  berada  dalam  asuhan  ibunya,  namun  demikian  juga  memberikan peluang pemindahan hak asuh anak, apabila lalai memenuhi kebutuhan terhadap hak- hak  anak.  Dan  berdasarkan  SEMA  No.  01  Tahun  2017  yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  dalam  amar  penetapan  hak  asuh  anak  ( hadhanah )  harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang  tidak  memegang  hak hadhanah untuk  bertemu  dengan  anaknya . Dan  dalam pertimbangan  hukum,  majelis  hakim  harus  juga  mempertimbangkan  untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, kemudian Majelis  hakim  di  Pengadilan  Agama  Ternate  Kelas  I  A  dalam  memutus  Perkara Pencabutan  Hak  Asuh  Anak (hadhanah) Nomor  :  132/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,  berpendapat  tuntutan Penggugat  pada  angka  2  (dua)  dan  3  (tiga),  berdasarkan  Pasal  1917  KUHPerdata, sehingga  perkara  tersebut  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (NO)  dengan  tidak mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI.
Kata Kunci : perkawinan; perceraian; pemenuhan hak asuh anak; nafkah anak.

## Abstract
This study aims to analyze the fulfillment of the ex-husband's rights to children under the care of the ex-wife in judicial practice according to SEMA Number 1 of 2017 and in  the  Laws  and  Regulations  and  to  analyze  what  is  the  basis  for  judges' considerations in rejecting cases of revocation of child custody in Decision Number 132/Pdt.G/2022/PA.Tte at the Ternate Religious Court. The type of research used in this research is normative juridical, this research uses the approach of books, laws and  regulations  and  other  documents  related  to  this  research.  so  that  researchers know  the  reasons  underlying  judges  act  on  the  basis  of  law  and  justice  based  on Islamic law and Indonesian positive law in the form of a compilation of Islamic law and  legislation  in  force  in  Indonesia.  The  research  results  show  that  from  a normative  aspect,  child  custody  is  the  maintenance  of  children  who  are  not  yet mumayyiz  or  not  yet  12  (twelve)  years  old,  are  under  the  care  of  their  mother, however, this also provides an opportunity to transfer child custody, if  they fail to meet  the  needs  of  children's  rights.  And  based  on  SEMA  No.  01  of  2017  which basically states that in  the decision  to determine child custody (hadhanah) it must include the obligation of the holder of hadhanah rights to provide access to parents who do not hold hadhanah rights to meet their children.  And in legal considerations, the panel of judges must also consider granting access to parents who do not hold hadhanah rights, then the panel of judges at the Class I A Ternate Religious Court in  deciding  the  Case  of  Revocation  of  Child  Custody  (hadhanah)  Number: 132/Pdt.G/2022 /PA. Tte.  based on the considerations mentioned above, argues that the Plaintiff's demands in numbers 2 (two) and 3 (three), based on Article 1917 of the Civil Code, so that the case is declared unacceptable (NO) without prejudice to the provisions of article 105 letter (a) KHI.

## Keywords: marriage; divorce; fulfillment of child custody; children's living

## Pendahuluan
Arti kata mantan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah man.tan [a] bekas  pemangku  jabatan  (kedudukan).  Menurut Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  istilah  mantan  ini  pertama  kali diusulkan oleh Ahmad Bastari Suan dari Universitas Sriwijaya. Usulan kata “mantan” ini digunakan  untuk  mengganti  kata  bekas  (‘eks’).  Hal  tersebut  dikarenakan  kata  bekas dianggap kurang pantas dan seolah seperti bernilai rendah. Maka dari itu, melalui majalah Pembinaan Bahasa Indonesia itu diusulkanlah kata “mantan”. Kata tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Basemah, Komening, Rejang. Kata mantan memiliki makna “tidak berfungsi lagi”. Selain itu, kata mantan dalam bahasa Jawa juga memiliki makna yang  bertalian  dengan  kata mari dan mantun .  Kata tersebut  diambil  dari  Bahasa  Jawa Kuno yang memiliki makna ‘berhenti’.
Kata  “mantan”  ini  menggantikan  kata  “bekas”  yang  menjadi  inti  frasa,  maka peletakkannya  sesuai  dengan  hukum  pada  kata  “bekas”  yaitu  DM  (Diterangkan- Menerangkan). Sebagai contoh sama seperti penggunaan bekas menteri yang kini berubah menjadi mantan menteri, dsb.
Penggantian  itu  memang  difungsikan  untuk  menghilangkan  konotasi  buruk,  serta untuk lebih menghormati. Sampai saat ini, kata “bekas” masih digunakan seperti untuk menyebut bekas penjahat, bekas diktator, pakaian bekas, barang bekas dll.
Kata “mantan” tentu sering sekali kita dengar, terlebih para muda-mudi tak perlu lagi menjelaskan  sesuatu  ketika  mereka  berkata  “mantan”.  Ya,  secara  otomatis  yang  ada dipikiran mereka akan mengarah ke mantan pacar atau pasangan walaupun istilah mantan ini  juga banyak digunakan untuk menyebut mantan pegawai,  mantan bos, dan mantan- mantan lainnya. Seperti dapat kita lihat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantan adalah  bekas  (pemangku  jabatan,  kedudukan,  dan  sebagainya).  Kepopuleran  kata “mantan” ini ternyata berawal dari beberapa istilah.
Pada dasarnya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin yang sangat suci. Hal ini dapat dilihat dari prosesi perkawinan yang begitu sakral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut, ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  Akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqon  gholidan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah (Pasal 2 KHI) sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan  hanya  dalam  hubungan  hubungannya  perdata  (Pasal  26  KUHPerdata). Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  yaitu,  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
Tujuan  perkawinan dalam  Islam tentunya  bukan  hanya  untuk  menjauhkan  seorang muslim dari perbuatan maksiat saja. Keinginan setiap orang dalam perkawinan tujuannya adalah  melakukan  yang  terbaik  namun,  terkadang  masalah  tetaplah  akan  selalu  ada, karena dipahami perkawinan bukan hanya tentang bahagia suka cita, tertawa dan bahagia namun juga tentang kesedihan, kekurangan dan juga masalah-masalah lain yang timbul akibat bersatunya dua anak manusia yang berbeda mulai dari karakter, didikan keluarga, pendidikan  dan  ekonomi  dan  sebagainya,  karena  kehidupan  rumah  tangga  adalah kehidupan  yang  penuh  dengan  misteri,  kadang  bahagia  kadang  sedih  dan  begitupula sebaliknya. Ada yang mampu melewati dan ada yang tidak mampu melewati jika rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta tersebut menghadapi masalah.
Namun,  terkadang  masalah  dalam  perkawinan  tidak  dapat  dihindari,  mulai  dari masalah yang kecil dan sepele dan berkembang menjadi masalah besar, terlepas daripada hal tersebut dianggap lumrah karena setiap pasangan suami istri akan mengalami masalah dalam  perkawinannya,  namun  yang  jadi  permasalahan  apabila  hal  tersebut  tidak  dapat diselesaikan secara baik oleh setiap pasangan. Hal  inilah  yang terkadang menimbulkan problema yang akhinya membawa pasangan suami istri ketitik akhir yaitu perceraian.
Masalah perkawinan yang tidak mampu diselesaikan yang menyebabkan perceraian sangat  disayangkan  karena  perkawinan  yang  putus  akibat  perceraian  akan  lebih mendatangkan permasalahan baru, dan permasalahan ini jika tidak mampu dikendalikan dengan  baik  akan  menimbulkan  konflik  yang  lebih  besar,  yaitu  terhadap  hubungan keluarga  masing-masing,  harta  perkawinan  dan  anak  keturunan.  Mengenai  anak  pasca perceraian, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan jika orangtuanya akhirnya bercerai akan tetap menjadi tanggungan kedua orangtuanya, hanya saja ketika kedua orangtuanya telah bercerai, anak harus mempunyai tempat menetap yang pasti, maksudnya anak akan mengikuti salah satu dari orangtuanya yang mendapatkan hak asuh berdasarkan putusan Pengadilan.
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang  ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak  Anak  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  yang  bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak,  yaitu  pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  The  Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga  dan  Orang  Tua berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi Anak  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Perlindungan  terhadap  Anak  yang dilakukan  selama  ini  belum  memberikan  jaminan  bagi  Anak  untuk  mendapatkan perlakuan  dan  kesempatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  dalam  berbagai  bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah  harus  didasarkan  pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik,  psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku  kejahatan.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  Anak  korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Hak  asuh  adalah  kekuasaan  orang  tua  untuk  mengasuh,  mendidik,  memelihara, membina,  melindungi  dan  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  agama  yang
dianutnya  dan  kemampuan,  bakat  serta  minatnya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Pasal 1 ayat 11. Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan, baik itu sebelum maupun pasca perceraian karena ada pasangan yang setelah bercerai atau sebelum melayangkan gugatan perceraian telah sepakat  terlebih  dahulu  bahwa  mereka  tidak  akan  mempersoalkan  mengenai  hak  asuh anak.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:
“Bila  terjadi  perceraian,  anak  yang  masih  di  bawah  umur  pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.” Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak. Adakalanya seorang ibu dapat kehilangan haknya  untuk  melakukan  pengurusan  dan  perawatan  terhadap  anaknya  yang  belum dewasa apabila dibuktikan dimuka persidangan bahwa ada hal-hal  yang dapat merusak akhlak anak apabila diasuh oleh ibunya, misalnya berupa:
1. Penelantaran  anak,  seperti  pembiaran  anak  sehingga  tidak  terurus,  menggunakan kekerasan dalam mendidik anak,
2. Mempunyai kebiasaan buruk seperti judi, mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, Selanjutnya  dalam  KHI  Pasal  156  huruf  c  juga  disebutkan:  “apabila  pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”
Ketentuan yang mengatur bahwa anak mendapat pengasuhan kedua orang tua ialah berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak  menyebutkan bahwa siapapun, baik Ayah, Ibu dan keluarganya tidak berhak melarang maupun menyembunyikan anak dari  orang  tuanya.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  23  Tahun  2002:  Setiap  anak  berhak  untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 14 UU 35 Tahun 2014:
(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a.bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan  kedua  Orang Tuanya;  b.  mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.
Persoalan  hak  anak  asuh  pasca  perceraian  memang  terkadang  menimbulkan permasalahan baru bagi pasangan yang bercerai, sikap ego dan mau menang sendiri dan tidak  mau  mengalah  menyebabkan  persoalan  hak  asuh  anak  menjadi  masalah  pasca perceraian, seperti kasus yang terjadi di kota Ternate yang dibawah ke Pengadilan Agama Ternate tentang adanya pencabutan hak asuh anak karena disinyalir orang tua (ibu) tidak memberikan  hak  kepada  orang  tua  (ayah)  untuk  bersama  anaknya  pasca  perceraian dimana hak asuh anak dipegang oleh ibunya berdasarkan putusan Pengadilan. Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ternate ini dengan perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 08 Februari 2022.
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan  pernikahan pada  tanggal  14  April  2013  yang  kemudian  dicatatkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Ternate  Selatan,  Kota  Ternate  sebagaimana kutipan akta nikah nomor 314/16/IV/2013: selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Diva Talita Putri Rinzani lahir pada  tanggal  16  Januari  2015/  umur  6  tahun  pada    tanggal  16  Oktober  2019  ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Tte tanggal 16 Oktober 2019 atau bertepatan dengan tanggal 16 shafar 1441 hijriah.
Adapun putusan hakim adalah dalam amar putusan, selain memberikan izin kepada Penggugat  untuk  menjatuhkan  talak  terhadap  Tergugat  dengan  kewajiban  membayar nafkah, juga menetapkan hak asuh/ hadhannah terhadap anak perempuan yang bernama Diva Talita Putri Rinzani diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku  ayah  kandungnya  berkewajiban  memberikan  biaya  pemeliharaan  sebesar  Rp. 1.500.000.- (satu juta  lima ratus ribu) setiap  bulannya; sejak  bercerai Penggugat selalu menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  biaya  pemeliharaan/ hadhannah untuk anak  Diva  Talita  Putri  Rinzani  melalui  transfer  rekening  ataupun  secara  cash/  tunai kepada  Tergugat,  namun  Tergugat  selalu  membatasi  Penggugat  ketika  ingin  mengajak anak  tersebut  jalan-jalan  maupun  berkunjung  ke  rumah  orang  tua  Penggugat  yang notabene sebagai kakek dan neneknya DIVA, Penggugat hanya diperbolehkan bertemu dengan anak tersebut dirumah Tergugat.
Penggugat  selaku  ayah  kandung  yang  merasa  mempunyai  tanggung  jawab  baik dalam  hal  kehidupan  sehari-hari  maupun  pertumbuhan  dan  perkembangan  anaknya, Penggugat  berupaya  untuk  tetap  bertemu  dengan  anaknya  (DIVA),  Bahwa  Penggugat selaku ayah kandung selain mempunyai kewajiban untuk memberikan kebutuhan hidup anaknya,  Penggugat  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memelihara,  mendidik  dan memberikan  perhatian  kepada  Diva,  oleh  sebab  itu tindakan  menghalang-halangi  yang dilakukan oleh Tergugat  bersama suaminya terhadap Penggugat  untuk bertemu dengan anaknya (DIVA) telah jelas merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan kasus tersebut di atas, menurut peneliti bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 menyebutkan : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung
jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari  perlakuan;  diskriminasi, eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;  penelantaran;  kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan;  ketidakadilan;  dan  perlakuan  salah  lainnya:  kemudian  dalam  Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf C menyebutkan“ apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan anak telah dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat memindahkan hak hadhannah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhannah pula”
Berdasarkan  dengan  adanya  fakta  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, berhak  mengajukan pencabutan  hak asuh atas anak dari Tergugat, dan meminta bahwa kemudian ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 1  tahun  2017  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  Tahun  2019  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Peradilan,  huruf  C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyebutkan “ dalam amar penetapan hak asuh anak  (hadhannah)  harus  mencantumkan  kewajiban  pemegang  hak  hadhannah  memberi akses kepada orang tua yang tidak  memegang  hak hadhannah untuk bertemu anaknya, dalam  pertimbangan  hukum,  majelis  hakim  pula  mempertimbangkan  bahwa  tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhannah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhannah” dalam kasus ini  majelis hakim  menjatuhkan  putusan  dengan  amar  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Menolak gugatan Penggugat tentang pencabutan hak asuh anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak bernama Diva Talita Putri Rinzani; menyatakan tidak dapat diterima tuntutan. Penggugat tentang  hak  asuh  anak  ( hadhanah )    bernama  Diva  Talita  Putri  Rinzani;  menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Atas dasar  itulah,  peneliti  merasa tertarik untuk mengkaji  lebih  jauh tentang kasus tersebut  diatas  berdasarkan  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Ternate  dengan mengangkat  Judul  Analisis  Hukum  Pemenuhan  Hak  Mantan  Suami  Terhadap  Anak  di bawah Pengasuhan Mantan Istri (Studi Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte).

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  uraian  tentang  cara  bagaimana  membuat penulisan  Tesis  dengan  usaha  yang  sebaik-baiknya,  dan  metode  penelitian  yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

## A. Tipe dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis yaitu permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab dengan suatu gagasan doktrinal bahwa hukum dapat dilihat  sebagai  norma  atau dass  sollen ).  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  ialah berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep,  serta peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  dan  sistematika  hukum  atau  hukum tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni dengan mempelajari
buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  sehingga  peneliti  mengetahui  alasan-alasan  yang  mendasari hakim bertindak atas dasar hukum dan keadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif indonesia yang berupa kompilasi hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, Sehingga ditemukannya solusi atas permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis.
Sedangkan  sifat  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  pendekatan kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## B. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library research )  dan penelitian lapangan dengan rincian sebagai berikut :
a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh  bahan  hukum  sekunder  dari  berbagai  pustaka  yang  mempunyai hubungan  dengan  obyek  yang  di  teliti.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  berupa data  yang di  ambil dari studi dokumen  yang  merupakan suatu  alat  pengumpulan  yang  dilakukan  melalui  bahan  hukum  tertulis  dengan mempergunakan ”content analysis”
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
a) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI
b) Kitab undang undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
c) Pancasila dan UUD 1945
d) PP. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
e) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
f) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama
g) UU  No.  3  tahun  2006  yang  merubah  UU  No.  7  tahun  1989  tentang perluasan Peradilan Agama
h) Yurisprudensi
i) Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 132/Pdt.G/2021/PA.Tte
j) Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate No.309/Pdt.G/2021/PTA.MU
2) Bahan Hukum Sekunder
a) Buku buku ilmu Hukum mengenai perkawinan dan poligami
b) Laporan  penelitian  ilmu,  artikel  –  artikel  ilmiah  baik  di  media  cetak maupun  jurnal  –  jurnal  ilmu  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah perkawinan dan poligami
3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan  yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan primer  serta  bahan  sekunder  berupa  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

## 2. Penelitan Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melalui pendekatan empiris sebagai bahan  penunjang  yang  meneliti  langsung  di  lokasi  penelitian  untuk  memperoleh data  pendukung  validitas  yang  menguatkan  data  –  data  yang  di  peroleh  dari penelitian  kepustakaan  yakni  bahan  hukum  sekunder  yaitu  data  –  data  yang diperoleh  melalui  berkas  –  berkas  perkara  dan  keputusan  yang  telah  diputus berkenaan dengan permohonan pencabutan hak asuh anak.
3. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul, maka penelitian ini akan berlokasi di Instansi Pengadilan Agama  Ternate  Kelas  IA  Kota  Ternate.  Dikarenakan  judul  yang  di  angkat berdasarkan  Hasil  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Ternate  yang  menolak gugatan Penggugat tentang pencabutan hak asuh  anak (hadhanah) dan disatu sisi lokasi  tersebut  juga  merupakan  tempat  penulis  bekerja  sehingga  memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  terdiri  dari  teknik  pengumpulan  data utama  dan  teknik  pengumpulan  data  penunjang.  Teknik  pengumpulan  data  utama adalah  peneliti  sendiri  sedangkan  Teknik  pengumpulan  data  penunjang  adalah mengumpulkan  data  berupa  arsip-arsip,  penelitian-penelitian  dan  jurnal-jurnal  serta buku-buku yang relevan dengan penelitian.
Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses  penelitian  yang  mutlak  harus  dilakukan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini bertujuan untuk memperolah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  Tehnik  pengumpulan  data,  dalam  hal  ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku  – buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan web (internet), ataupun informasi lain yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian  tentang  Analisis  Putusan  Pengadilan Agama  Ternate  Nomor  132/Pdt.G/20021/PA.TTE  yang  menguatkan  Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 309/Pdt.G/2021/PA.Tte jo tentang perkara Pecabutan Hak  Asuh  Anak  pada  Pengadilan  Agama  Ternate  Kelas  IA,  setelah  data  yang kemudian didapatkan dilokasi akan dibaca oleh peneliti, karena tugas utama peneliti adalah  mampu  menangkap  makna  yang  terkandung  dalam  sumber  kepustakaan tersebut.  Oleh  karena  itu  ada  dua  tahap  dalam  membaca  data  yang  telah  diperoleh, sebagai berikut :
1. Membaca  pada  tingkat  simbolik.  Tahap  ini  ialah  dengan  tidak  membaca  secara keseluruhan melainkan dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, sub bab sampai
pada bagian terkecil dari buku, hasilnya akan dicatat dalam bentuk kartu data dan diberikan kode sesuai dengan kategori penelitian yang dilakukan.
2. Membaca pada tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih  terperinci,  terurai  dan  menangkap  esensi  dari  data  tersebut.  Maka  peneliti harus  mendahulukan  data  yang  bersifat  primer,  jika  sudah  dianggap  cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat sekunder.

## D. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini,  menurut  Kaelan,  ada  dua tahap  dalam  teknik  Analisis  data  pada  penelitian  kepustakaan  ini; pertama ,  analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau ini dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber – sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya  menganalisis  kembali  setelah  data  terkumpul  yang  berupa  data  mentah yang  harus  ditentukan  hubungan  satu  sama  lain.  Maka  Penulis  jadikan  proses  yang ditempuh dalam menganalisa data, sebagai berikut :
1. Reduksi  data  ( data  reduction) adalah  perampungan  data  yang  di  peroleh  dari lapangan  secara  rapi,  terperinci  serta  tersusun  sistematis  sehingga  dapat mempermudah peneliti bila di perlukan dalam penyusunan karya ilmiah.
2. Penyajian data yang di gunakan dalam penelitian  ini  merupakan penyederhanaan data  sesuai  dengan  kriteria  dan  klarifikasi  data  berdasarkan  permasalahan  objek peneliti agar dapat memudahkan pemahaman peneliti.
3. Kesimpulan  merupakan  suatu  proses  akhir,  di  mana  data  yang  di  teliti  sudah  di rangkumkan/disimpulkan sesuai dengan masalah yang telah di teliti.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
1. Pemenuhan  Hak  Mantan  Suami  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Pengasuhan Mantan Istri
Pemeliharaan anak  masih  menjadi tanggung  jawab orangtua, terutama suami sebagai  seorang  ayah  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak.  Sehingga  pemeliharaan anak  juga  bermakna  bahwa  sebuah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengawasi, memberikan pelayanan serta mencukupi  kebutuhan  hidup dari  seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan  nafkah  anak  tersebut  sampai  anak  mencapai  batas  umur  yang  bisa dikatakan sebagai orang dewasa (Harahap, 1975) .
Secara umum yang terjadi hak asuh anak jatuh ditangan ibunya sebelum anak berusia 21 tahun, baru setelah itu anak dapat menentukan pilihannya sendiri. Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  105  berbunyi  “Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.
Kemudian pemeliharaan anak yang sudah baligh diperbolehkan untuk memilih tinggal  dengan  ayah  atau  ibunya,  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan
anak  dan  bilamana  ayah  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Dan apabila jika terjadi perceraian antara suami istri mereka masih tetap bertanggung  jawab  terhadap  anak  untuk  memelihara  dan  mendidik  untuk kepentingan anak, akan tetapi dalam pelaksanaan pemeliharaan tersebut dilakukan oleh salah seorang dari mereka.
a. Suami Tetap Dapat Bertemu Langsung Dengan Anaknya
Pada  dasarnya  setelah  bercerai,  baik  ayah  maupun  ibu  tetap  wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.  Jika  terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan mamberikan  keputusannya.  Yang  dimaksud  dengan  pengadilan  yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama  selain  Islam.secara  khusus  bagi  yang  beragama  Islam  dalam  hal terjadinya perceraian, pasal 105 jo pasal 156 KHI mengatur bahwa :
1) Pemeliharaan  anak  yang  belum  berumur  12  tahun  (mumayyiz)  adalah  hak ibunya. Jika ibunya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh:
a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
b) Ayah;
c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dsb
e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2) Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, menurut kemampuan ayahnya, sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
Pada  dasarnya,  ketentuan  pasal  14  Undang-undang  nomor  35 tahun  2014 menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara  tetap  dengan  kedua  orang  tuanya.  Dengan  demikian  mantan  isteri  dan pihak keluarganya tidak berhak melarang anak bertemu dengan ayahnya.
Dalam  SEMA  nomor  1 tahun  2017  huruf  c  angka  4  menerangkan  terkait syarat hadhanah, dalam hadhanah perlu dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah  untuk  memberi  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.
Dengan berakhirnya pernikahan kedua orang tua tidak menjadi penghalang terputusnya hak-hak anak, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya atas segala kepentingan anak mereka sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Aturan ini jelas dan tegas menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara tentang pemberian hak asuh atas  anak  dalam  hal  terjadi  perceraian  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya dan pemeliharaan biaya ditanggung oleh ayahnya.
Pencantuman  pertimbangan  hukum  tersebut  sebagai  bentuk  pemberian jaminan  hukum  kepada  orang  tua  yang  tidak  mendapatkan  hak  asuh  anak, sehingga  meskipun  demikian  orang  tua  tersebut  masih  mempunyai  hak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu jika ada pihak yang menghalang-halangi guna  mencurahkan  kasih  sayang  orang  tua  kepada  anak,  maka  mereka  telah melanggar pasal 26 ayat (1) undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, begitu pula telah mengingkari pasal 41 undang-undang RI nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan,  terdapat  ketentuan-ketentuan  berkenaan  dengan masalah hadhanah, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  Pengadilan  memberinya putusan.”
Hal ini juga termaktub dalam Pasal 45 disebutkan:
“Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik- baiknya. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban mana  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tuanya putus”
Adanya  aturan  diatas  sudah  barang  tentu telah  menjadi  acuan  yang  harus diperhitungkan,  dipertimbangkan  oleh  siapapun  yang  mendapatkan  hak  asuh anak agar tidak semena-mena dan serta merta menghalangi orang tua yang akan mencurahkan rasa kasih sayangnya.
Dalam perimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa  tidak  memberi  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak hadhanah  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak tersebut.
Dalam  praktiknya  pengadilan  agama  telah  menerapkan  SEMA  tersebut karena  pengaturan  amat  hadhanah  dalam  SEMA  tersebut  bersifat  antisipatif untuk mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut. Ketentuan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak  memegang  hadhanah dapat  dijadikan pencabutan hak hadhanah, diuraikan dalam pertimbangan hakim dan biasanya diikuti dengan penetapan yang secara garis besar berisi: “menetapkan anak yang bernama fulan bin  fulan  lahir  tanggal  xxx  berada  di  bawah  hadhanah  xxxdengan  tetap memberikan  akses  kepada  (orang  tua  yang  tidak  memegang  hadhanah)  untuk bertemu anaknya.“
B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menolak  Perkara  Pencabutan  Hak  Asuh  Anak Dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte Di Pengadilan Agama Ternate 1. Duduk Perkara
Berdasarkan  perkara  nomor  132/Pdt.G/2022/PA.Tte  yang  menjadi  pokok perkara dapat penulis kemukakan sebagai berikut:
Bahwa  Penggugat  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2013 yang kemudian dicatatkan oleh  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Ternate Selatan,  Kota  Ternate  sebagaimana  kutipan  akta  nikah  nomor  314/16/IV/2013, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan lahir pada tanggal 16 Januari 2015/ umur 6 tahun, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan putusan Pengadilan  Agama  Ternate  nomor  302/Pdt.G/2019/PA.Tte  tanggal  16  Oktober 2019  atau  bertepatan  dengan  tanggal  16  shafar  1441  hijriah,  adapaun  putusan tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dimana  dalam  amar  putusan sebagaimana  diuraikan  diatas,  selain  memberikan  izin  kepada  Penggugat  untuk menjatuhkan  talak  terhadap  Tergugat  dengan  kewajiban  membayar  nafkah,  juga menetapkan hak asuh/ hadhannah terhadap anak perempuannya diberikan kepada Tergugat  selaku  ibu  kandungnya  dan  Tergugat  selaku  ayah  kandungnya berkewajiban  memberikan  biaya  pemeliharaan  sebesar  Rp.  1.500.000.-  (satu  juta lima  ratus  ribu)  setiap  bulannya,  setelah  terjadi  perceraian  kemudian  Penggugat maupun Tergugat telah memiliki rumah tangganya masing-masing.
Pada  awalnya  Penggugat  tidak  mempermasalahkan  perilaku  Tergugat  yang terkesan  membatasi  Penggugat  bertemu  dengan  anaknya,  namun  sejak  desember tahun 2020 setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah menikah lagi, kemudian Tergugat membatasi Penggugat bertemu dengan anaknya baik di rumah maupun di sekolah,  bahkan  Tergugat  pernah  menyampaikan  kepada  Penggugat,  jika Penggugat bersih keras untuk tetap ingin berjumpa dengan anaknya, maka Tergugat tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan anak tersebut dari sekolah saat ini dan memindahkan bersekolah diluar Kota Ternate.
Kemudian  pada  duduk  perkara  selanjutnya  Penggugat  selaku  ayah  kandung yang  merasa  mempunyai  tanggung  jawab  baik  dalam  hal  kehidupan  sehari-hari maupun pertumbuhan dan perkembangan anaknya, Penggugat berupaya untuk tetap bertemu dengan anaknya, yang kemudian pada tanggal 24 Januari 2022, Penggugat mendatangi  sekolah  anaknya  untuk  bertemu  sekedar  melepas  rindu  dan memberikan  uang  jajan  kepada  anaknya,  yang  dalam  pertemuan  tersebut  tidak mengganggu proses belajar  mengajar anak tersebut, beberapa saat kemudian saat Penggugat  kembali  kerumah  tempat  tinggal  Penggugat  tiba-tiba  datang  suami Tergugat dirumah Penggugat yang saat itu datang dengan tujuan  mengembalikan uang yang tadinya diberikan oleh Penggugat kepada anaknya disekolah, selanjutnya sikap  suami  Tergugat  yang  mengambil  uang  dari  anaknya  dan  mengembalikan kepada Penggugat, sudah dapat dipastikan sangat membuat anak tersebut tertekan,
sebab kehendak mengembalikan uang tersebut lahir dari suami Tergugat bukan dari anaknya  yang  notabene  sangat  menyanyangi  Penggugat  selaku  ayah  kandung, selanjutnya sejak kejadian tersebut dapat diuraikan bahwa, Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut sangat terpukul dengan ancaman  yang diberikan oleh suami  Tergugat,  yang  notabene  bukan  siapa-siapanya  diva,  dan  Penggugat  juga khawatir  dengan  pertumbuhan  anaknya  jika  masih  bersama-sama  hidup  dengan Tergugat  dan  suaminya,  oleh  sebab  itu  melalui  gugatan  yang  diajukan  oleh Penggugat maka pada dasarnya Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan kembali hak asuh/ hadhannah Tergugat terhadap anaknya tersebut.
Kemudian Penggugat selaku ayah kandung selain mempunyai kewajiban untuk memberikan  kebutuhan  hidup  anaknya,  Penggugat  juga  mempunyai  kewajiban untuk  memelihara,  mendidik  dan  memberikan  perhatian  kepada  anaknya,  oleh sebab  itu  tindakan  menghalang-halangi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  bersama suaminya  terhadap  Penggugat  untuk  bertemu  dengan  anaknya  telah  jelas merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
Dari  hal  tersebut  yang  menjadi  dasar  hukum  Penggugat  mengajukan pencabutan  hak  asuh  anak  yakni  dilihat  pada  UU  Nomor  23 tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  pasal  13  ayat  1  menyebutkan  :  setiap  anak  selama  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
a. Diskriminasi
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya:
Kemudian  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  156  huruf  C menyebutkan  “apabila  pemegang  hadhanah  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan  anak  telah  dicukupi,  maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”
berdasarkan  dengan  adanya  fakta  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, berhak mengajukan pencabutan hak asuh atas anak dari Tergugat, dan meminta kepada Pengadilan Agama Ternate agar  menetapkan  hak  asuh  atas  anak  tersebut  diberikan  kepada  Penggugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “dalam hal  sebagaimana dimaksud dalam pasal 26  melalaikan  kewajibannya,  terhadapnya  dapat  dilakukan  tindakan  pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”
kemudian  ditegaskan  pula  dalam  SEMA  Nomor  1  tahun  2017  tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019
sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Peradilan,  huruf  C  Rumusan  Hukum Kamar  Agama  angka  4  menyebutkan  “dalam  amar  penetapan  hak  asuh  anak (hadhanah)  harus  mencantumkan  kewajiban  pemegang  hak  hadhanah  memberi akses  kepada  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak  hadhanah  untuk  bertemu anaknya,  dalam  pertimbangan  hukum,  majelis  hakim  pula  mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhannah”
Berdasarkan  uraian  posita  gugatan  diatas,  yang  dijadikan  sebagai  alasan Penggugat untuk mengajukan perkara pencabutan hak asuh anak dari duduk perkara tersebut  penulis  akan  menyajikan  pertimbangan  hukum  yang  dijadikan  sebagai dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pencabutan  hak  asuh  anak dengan  melihat  duduk  perkara,  berikut  adalah  pertimbangan  hukum  yang  akan penulis sajikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasan  di  atas,  maka  peneliti  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pemenuhan Hak Mantan Suami terhadap anak di bawah Pengasuhan  mantan  Isteri merupakan  hak  asuh  anak  dari  aspek  normatif  adalah Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun adalah  berada  dalam  asuhan  ibunya,  namun  demikian  juga  memberikan  peluang pemindahan  hak asuh anak, apabila  lalai  memenuhi kebutuhan terhadap hak-hak anak. Dan  berdasarkan  SEMA  No.  01  Tahun  2017  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa dalam  amar  penetapan  hak  asuh  anak  ( hadhanah )  harus  mencantumkan  kewajiban pemegang  hak hadhanah memberi  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak hadhanah untuk  bertemu  dengan  anaknya . Dan  dalam  pertimbangan  hukum,  majelis hakim  harus  juga  mempertimbangkan untuk  memberikan akses kepada orang tua yang tidak  memegang  hak hadhanah. 2)  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menolak  perkara Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte di Pengadilan Agama  Ternate  dalam  hal  ini  Majelis  hakim  di  Pengadilan  Agama  Ternate  Kelas  I  A dalam  memutus  Perkara  Pencabutan  Hak  Asuh  Anak (hadhanah) Nomor  : 132/Pdt.G/2022/PA.Tte.  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, Boedi, & Saebani, Beni Ahmad. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. Bandung: Pustaka Setia . Google Scholar
Ali, Zainudin. (2017). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hukum Udayana , 6 (4). Google Scholar
Bahari, Adib. (2016). Tata cara gugatan cerai, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak . Pustaka Yustisia. Google Scholar
Ernaningsih,  Wahyu,  &  Samawati,  Putu.  (2008).  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  PT.
Rambang Palembang, Palembang . Google Scholar
Fuady, Munir. (2007). Dinamika teori hukum . Google Scholar
Hadikusuma,  Hilman.  (2007).  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan. Hukum Adat Dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung . Google Scholar
Harahap,  M.  Yahya.  (1975).  Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional. Berdasarkan UU , (1). Google Scholar
Koro, Abdi. (2013). Perlindungan anak di bawah umur: dalam perkawinan  usia  muda dan perkawinan siri . Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta . Google Scholar
Mertokusumo, Sudikno. (1988). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum . Iedisi II, Yogyakarta: Liberty. Google Scholar
Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Google Scholar
Soeroso, R. (2002). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. Sinar Grafika . Google Scholar
Syaifudin,  Muhammad.  (n.d.).  dkk,  2014. Hukum  Perceraian,  Sinar  Grafika,  Jakarta .

## Google Scholar
Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  teori,  dan praktis/Suteki . Google Scholar
Wadong, Maulana Hassan. (2000). Advokasi  dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT . Grasindo. Google Scholar
Copyright holder: Aulia Br. Mangunsong, Rusdin Alauddin, Faissal Malik (2023)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: