Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 400-404 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3348.400-404

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TANAH MELALUI INTERNET BANKING
Made Restu Hawiwie, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Komang Arini Styawati Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia hawiwiel3restu@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & arinistyawati@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini menjadikan internet banking sebagai alternatif dalam transaksi jual beli tanah. Dengan munculnya teknologi ini memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli tanah serta meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengaturan dalam transaksi  jual  beli  tanah  melalui  internet  banking  dan  membahas  mengenai  bukti  pembayaran  melalui  internet banking menjadi pedoman penyusunan jual beli tanah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  studi  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berasal dari bahan hukum buku-buku literatur dan jurnal-jurnal hukum. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan transaksi jual beli tanah melalui internet banking diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata, Pasal 19 UU ITE, dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA serta PP Nomor 24 Tahun 1997. Bukti pembayaran melalui internet banking sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah diatur dalam Pasal 5 ayat (I) UU ITE.
Kata Kunci: Internet Banking, Jual Beli, Tanah.

## Abstract
The  development  of  information.  technology  today  makes  internet  banking  an  alternative  in  land  buying  and selling  transactions.  With  the  emergence  of  this  technology  it  makes  it  easy  for  land  buying  and  selling transactions and increases cost and time efficiency. The researcher figures out the problem in this research first, how to arrange land buying and selling transactions through internet banking and second, how proof of payment via internet banking becomes a guideline for the preparation of land buying and selling. The research method used is a normative legal research method with a statutory study approach. The source of primary legal materials is the applicable laws and regulations and secondary legal materials namely literature. From the research results, it can be concluded  that the arrangement  of land safe and purchase  transact  ions  through internet  banking  is regulated  in  Article  1320  and  Article  /457  KUHP,  Article  19  VU  /TE,  and Article  19  paragraphs  (1)  and  (2) UUPA, as well as PP Number 24 of 1997. Proof of payment via internet banking as the basis for drawing up a land safe and purchase deed is regulated in Article 5 paragraph (1) UV/TE.
Keywords: Buying and Selling, Land, Internet Banking.

## I. PENDAHULUAN
Republik  Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  menyadari  ketertinggalan  dalam  pembangunan. Untuk  mengejar  ketertinggalan  tersebut  dan  berupaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat sesuai dengan era modernisasi, telah dilakukan upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan  proses  modernisasi  yang  berdampak  positif dan  negatif  bagi  kehidupan  manusia.  Karena perkembangan  zaman  yang  sangat  pesat,  maka  perkembangan  ilmu  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  berdampak  besar  terhadap  kemajuan  kebudayaan  yang  menimbulkan  permasalahan  yang majemuk  dan  kompleks,  oleh  karena  itu  untuk  mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan mencapai keadilan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memerlukan peran serta baik pemerintah dan swasta senantiasa memperhatikan keharmonisan, dan keberlanjutan berbagai sektor pembangunan ekonomi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, membuat internet banking banyak digunakan oleh bank. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 dan Surat Keputusan  Direksi Bank  Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/ 1998 dijelaskan  bahwa  internet  banking  adalah  pelayanan  jasa  perbankan  yang  dapat  memberikan
kemudahan  bagi  nasabah  dalam  melakukan  transaksi  secara  online,  karena  internet  banking menggunakan teknologi sistem informasi.
Tanah  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  karena  dalam perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat, hal ini jelas terlihat dan banyak orang telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti meningkatkan penjualan, persewaan, dan  pemberian  kredit.  Hal  ini  menjadikan  tanah  bernilai  ekonomi  tinggi.  Biarkan  orang  mempunyai serta  memiliki  tanah  sebanyak  mungkin  guna  memenuhi  keperluan  hidup  dan  kelanjutan  hidup keturunannya. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), definisi hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu hak milik adalah hak terkuat, turun-temurun, dan terwujud yang dapat dimiliki manusia atas tanah  ayat  (2)  yaitu  kepemilikan  dapat  dipindahtangankan  dan  memindahkan  ke  orang  lain.  Kuasa kekayaan  adalah  kuasa  alamiah  pencerminan  pikiran  bebas  manusia  untuk  menguasai  benda  yang memiliki nilai ekonomi ( Atmadja & Budiartha, 2019: 38 ). Dalam Pasal 20 UUPA dijelaskan ciri-ciri hak  milik  berbeda  dengan  hak-hak  yang  lain  ( Soimin,  2001 ).  Hak  milik  memberikan  hak  kepada pemiliknya  dibandingkan  dengan  hak  lain,  kepemilikan  adalah  yang  paling  luas.  Hak  milik  dapat dialihkan kepada pihak lain melalui penjualan, pemberian, wasiat, pertukaran, dll ( Perangin, 1990 ). Dilihat dari suatu sisi, kemunculan teknologi internet banking ini telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan meningkatkan efisiensi biaya. Transaksi jual beli tanah melalui internet banking harus kita lihat lebih mendalam lagi, karena kita harus mengetahui apakah itu internet banking dan apakah pengaturan dari transaksi jual beli tanah melalui internet banking tersebut di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait, serta apakah bukti transaksi tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  kekuatan  hukum  dalam  pembuatan  akta  jual  beli  tanah.  Beberapa penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  adalah  yang  pertama, Septerisya  (2017) membahas  mengenai  tinjauan  yuridis  terhadap  transaksi  jual  beli  online  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah  umur  dengan  menggunakan  media  internet.  Selanjutnya,  penelitian Anggriyani  et  al  (2019) meneliti  mengenai  tinjauan  yuridis  terhadap  jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang  dibebani  hak tanggungan. Anggriyani et al, menemukan bahwa pihak bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek  hak  tanggungaan  secara  dibawah  tangan,  pihak  bank  lebih  memilih  eksekusi  jaminan  melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan, karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dapat merrugikan pihak bank, dan sangat rawan terjadi masalah jika hal tersebut benar terjadi. Oleh karenya, penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis  terhadap  transaksi  jual  beli  tanah  melalui  internet  banking.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji bentuk pengaturan dalam transaksi  jual beli  tanah melalui internet banking dan  membahas mengenai bukti pembayaran melalui internet banking menjadi pedoman penyusunan jual beli tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  karya  ilmiah  hukum  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif,  dengan  pendekatan  studi  perundang-undangan.  Penelitian  hukum  kepustakaan  merupakan salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang  memandang  kaidah  sebagai  konstruksi  dari  suaru  metode hukum.  Metode  hukum  yang  ditetapkan  adalah  tentang  keputusan  hakim,  perundang-undangan, kesepakatan,  pengajaran  dan  norma  ( Fajar  &  Achmad,  2013 ).  Sumber  bahan  hukum  yang  dipakai adalah bahan hukum utama yaitu peraturan tertulis, dan bahan hukum minor seperti sastra. Kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif analisis.
Objek  Perenungan  Teori  Hukum  adalah  gejala  umum  hukum  positif,  tujuan  teoritis  hukum positif,  pendapat  internal  dan  teori  kebenaran  pragmatis,  yaitu  konsensus  pengetahuan  profesional (mitra), yang penggunaannya dapat mengarah pada perkembangan praktik hukum. Jenis teori hukum normatif dapat ditelusuri kembali dengan literatur hukum dan ilmu hukum (jurisprudence dan law and legal science) ( Atmadja dan Budiartha, 2018 ).

## III . PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Internet Banking Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang berkembang di masyarakat pada saat ini, tidak luput dengan adanya suatu pengaturan mengenai pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian merupakan suatu  jembatan  yang  akan  membawa  para  pihak  untuk  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pembuatan perjanjian tersebut  yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan  bagi para pihak ( Sinaga, 2015 ). Dalam  suatu pelaksanaan  perjanjian,  maka  dikenal  dengan  asas-asas  perjanjian.  Adapun  asas-asas  perjanjian
menurut  Badrulzaman  Mariam  adalah  asas  kepastian  hukum,  asas  kepercayaan,  asas  kebiasaan,  asas kekuatan  mengikat,  asas  konsensualisme,  asas  persamaan  hukum,  asas  kepatutan  asas  kebebasan berkontrak, dan ( Badrulzaman , 2004 108-115). Dengan adanya kemajuan teknologi, transaksi jual beli tanah tidak saja dilakukan secara konvensional, tetapi bisa dilakukan melalui internet banking. Adapun pengaturan hukumnya yaitu:
1) Menurut KUHPerdata, pada Pasal 1457 KUHPerdata ini dengan jelas digambarkan sifat timbal balik antara pihak penjual dan pembeli yakni pihak penjual wajib menyerahkan benda yang dijual dan berhak menuntut pembayaran atau pelunasan dari suatu barang atau benda tersebut. Sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga benda tersebut sesuai dengan kesepakatan dan berhak menuntut penyerahan atas benda  tersebut.  Jadi  masing-masing  pihak  baik  pihak  penjual  maupun  pembeli  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  disepakati.  Jual  Beli  adalah  suatu persetujuan dan karena itu agar jual beli itu sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk sahnya suatu persetujuan dan syarat-syarat itu ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam mengadakan suatu persetujuan jual beli wajib mengacu pada 4 (empat) tahap yakni:
a. Kesepakatan pihak yang mengikat, melalui tercapainya perjanjian atau disebut juga lisensi, artinya kedua pihak yang menandatangani kontrak harus mencapai kesepakatan agar tercapainya isi pokok dari perjanjian tersebut. Apa yang diinginkan oleh pihak pertama adalah diinginkan juga oleh pihak kedua.  Mereka  berharap  untuk  saling  menguntungkan.  Misalnya  penjual  mengharapkan  sejumlah uang, dan pembeli menginginkan barang yang dijual oleh penjual. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata dijelaskan bahwa kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut tidak boleh cacat. Karena jika  sepakat  tersebut  cacat  maka  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  atau  dapat  dimohonkan pembatalannya kepada majelis hukum. Adapun yang disebut cacat disini adalah kekhilafan, paksaan dan penipuan;
b. Cakap dalam pembuatan perjanjian,dalam Pasal 1329 KUHPerdata dinyatakan tiap-tiap manusia memiliki  hak-hak  yang  sama.  Dengan  demikian  maka  menurut  hukum  perdata,  tiap-tiap  manusia berwenang  unruk  berhak  atau  cakap  namun  demikian  tidak  tiap-tiap  manusia  itu  cakap  dalam bertindak atau berwenang untuk bertindak. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata dijelaskan bahwa yang belum  mampu  untuk  mengerjakan  sebuah  perjanjian  yakni  anak  yang  belum  cukup  umur,  orang yang memiliki keterbatasan mental dan wanita yang sudah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum, umumnya semua orang yang dilarang oleh hukum untuk membuat perjanjian tertentu; c. Suatu hal tertentu, pasal 1332 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang menjadi pokok persetujuan haruslah suatu benda tertentu yang dapat diperdagangkan. Pokok persetujuan yang mengikat harus ditenrukan  dengan  jelas  dalam  benruk  objek  atau  layanan,  dan  objek  tersebut  harus  nyata  dan memang ada;
d. Suatu sebab yang halal, dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab  yang  halal  ialah  maksud  dari  suatu  perjanjian.  Kalau  maksud  suatu  perjanjian  tidak  sesuai dengan hukum, kesopanan dan tata krama, maka maksud tersebut tidak halal. Maka persetujuan itu tidak diterima menurut undang-undang. Misalnya orang memberikan sejumlah uang kepada seorang pejabat bea cukai dengan maksud supaya pejabat tersebut sebagai kontraprestasi akan membiarkan barang-barang  seludupan  masuk  ke  dalam  negeri  tanpa  halangan.  Perjanjian  ini  mempunyai sebab/tujuan yang tidak halal, karena tujuan itu tidak sesuai dengan hukum. Suatu sebab yang halal itu adalah sangat erat hubungannya dengan isi perjanjian yang dibuat karena isi perjanjian itu orang dapat diketahui apakah isi perjanjian sudah mempunyai sebab yang halal;
2) Menurut UUPA, pengaturan hukum jual beli menurut UUPA diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang  menjelaskan  bahwa  dalam  menanggung  kejelasan  asas  pemerintah,  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  dilakukan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pendaftaran  yang  dimaksud  yaitu  pengecekan  survei  pemetaan  tanah  dan  survei  buku  tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak, serta penyerahan sertifikat hak yang menjadi pembuktian hukum di pengadilan;
3) Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU JTE) Undang-undang RI Nomor 11  Tahun  2008  tentang  ITE  adalah  wujud  dari  tanggungjawab  yang  harus  diemban  oleh  negara  dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, memberikan perlindungan yang maksimal untuk semua  kegiatan yang menggunakan teknologi  informasi dan komunikasi, sehingga  terlindungi secara  hukum  atas  kemungkinan  kejahatan  dan  manipulasi  teknologi.  Kesepakatan  jual  beli  yang
dilakukan  melalui  media  internet  pada  transaksi  elektronik,  haruslah  mempunyai  efektiviras  hukum yang serupa dengan perjanjian biasa. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa kesepakatan elektronik yang tercantum pada perjanjian online mengikat para pihak pihak. Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui pihak pertama dan pihak kedua, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan  dalam  suatu  perjanjian.  Kesepakatan  para  pihak  diperlukan  dalam  sebuah  perjanjian termasuk  dalam  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  internet.  Kesepakatan  para  pihak  diatur dalam Pasal 19 UU ITE dapat dipahami bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

## 2. Bukti Pembayaran Melalui Internet Banking Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
Dengan jual beli di depan notaris maka kesepakatan bisa dicapai dengan syarat yang jelas. Akta Jual Beli  (AJB)  yang  disahkan  kedua  belah  pihak  menandakan  bahwa  hak  sudah  dialihkan  berdasarkan penjual kepada pembeli bersama  harga persyaratan  tunai  telah dipenuhi, dan tindakan  hukum terkait telah  benar  terlaksanakan.  Kontrak  tersebut  membuktikan  bahwa  legal  transfer  memang  dilakukan secara  permanen  dan  harga  telah  dibayarkan.  Karena  perilaku  hukum  yang  dilakukan  merupakan perilaku hukum pengalihan hak, dan kontrak menunjukkan bahwa pembeli adalah penerima hak baru ( Harsono, 2000 ). Sebagaimana yang dimaksud, bahwa kwitansi merupakan suatu alat bukti di bawah tangan  yang  pembuktiannya  bersifat  formil  dan  materil.  Namun  kwitansi  ini  dapat  menjadi  sah  dan berkekuatan hukum apabila tanda tangan pada kwitansi tersebut diakui secara langsung oleh para pihak yang terlibat. Kwitansi yang dijadikan pembuktian dalam persidangan harus bermaterai karena untuk dapat digunakan sebagai tanda terima harus memenuhi persyaratan peraturan, yaitu bila tanda terima tidak  bermaterai  maka  harus  dilunasi  bea  materai  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea  Materai  yang  dapat  dipahami  beberapa  dokumen  yang  dibuat  sebagai  alat  untuk  menjelaskan peristiwa yang bersifat dokumen dan perdata sebagai bukti hukum.
Perjanjian  dan  dokumen  lain  dimaksudkan  untuk  digunakan  sebagai  bukti  tentang  tindakan sipil, kenyataan atau keadaan, dikenakan Bea Materai sebagai pajak dokumen, walaupun sebenarnya warta  pemberitahuan  akan  pasti  resmi  meskipun  tanpa  dicantumkan  materai  sebab  sejatinya  semua perjanjian  yang  dibuat  oleh  siapapun  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Kwitansi  yang  memang  merupakan  surat  di  bawah  tangan  apabila  dijadikan  bukti kepemilikan  sebagai  bentuk  berpindahnya  hak  jual  beli  tanah,  menurut  peneliti  statusnya  dapat dikatakan  lemah  untuk  membuktikan  telah  berpindahnya  kepemilikan  tanah  dari  pihak  pertama  ke pihak kedua, karena kwitansi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk diajukannya pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan setempat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  menyatakan  bahwa  pengalihan  hak  dan kepemilikan  tanah  kepada  unit  rumah  susun  melalui  perbuatan  hukum  penjualan,  penukaran, pemberian,  pendapatan  perusahaan  dan  pengalihan  asas  lain,  melainkan  asas  dialihkan  dengan negosiasi,  harus  disertifikasi  melalui  surat  orang  yang  berhak  untuk  dapat  di  data  sesuai  ketentuan PPAT sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini. Jika pendaftaran hak atas tanah dilakukan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, itu merupakan bukti kuat adanya penghapusan hak milik dan sahnya pengalihan tanah. Artinya, alat bukti kwitansi disini sangat rentan menjadi alat bukti sah dalam jual beli tanah, terlebih apabila objek tanah yang dimaksud terjadi sengketa di kemudian hari oleh pihak ketiga. Waiau  pun  pada  dasarnya  bukti  kwitansi  dalam  jual  beli  tanah  tersebut  bukan  berarti  tidak  sah, melainkan  tetap  sah  apabila  jual  beli  tersebut  dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Kekuatan hukum bukti pembayaran dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dipahami bahwa data elektronik yang berbentuk bukti cetakan adalah dokumen elektronik yang sah dalam bukti hukum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Sehubungan dengan analisis pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: 1. Sistematisasi hukum negosiasi penjualan  tanah dengan elektronik banking diatur pada  Pasal 1457  KUHPerdata  menetapkan  bahwa  jual  beli  adalah  kesepakatan  dimana  saru  pihak  terikat untuk memberikan barang, dan pihak lainnya membayar dengan harga yang disepakati dan Pasal
1320 tentang S yarat Sahnya Suatu Perjanjian. Pengaturan jual beli tanah menurut ketentuan Pasal I ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh ruang angkasa, air dan bumi, termasuk sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di wilayah negara Republik Indonesia dan merupakan aset nasional, PP Nomor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (I) dan (2). Mengenai pengaturan hukum dalam perjanjian jual beli tanah melalui perbankan elektronik,  Pasal  19  UU  ITE  menjelaskan  hal  tersebut,  semua  pihak  yang  menggunakan pembayaran  elektronik  dalam  jual  beli  tanah  wajib  memakai  perangkat  elektronik  yang  sudah disetujui;
2.  Bukti  pembayaran  melalui  internet  banking  sebagai  pokok  pembuatan  akta  jual  beli  tanah dalam  Pasal  5  ayat  (I)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  lnformasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  dapat  diartikan bahwa hasil cetakan dari pembayaran elektronik dapat dijadikan bukti hukum yang sah. Dan juga diatur  dalam  Pasal  3  huruf  (a)  dan  {b)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa kwitansi yang dijadikan pembuktian dalam persidangan harus bermaterai, karena untuk digunakan sebagai alat bukti, kwitansi tersebut wajib melaksanakan pembayaran administrasi, yaitu pembayaran materai.
2. Saran
Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, sehingga masukan yang bisa peneliti sampaikan dalam karya ilmiah ini adalah
1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus dalam sistem perundang-undangan  Indonesia yang mengatur tentang jual beli tanah melalui perbankan online, perlu juga diperhatikan bahwa semua  pihak  harus  merumuskan  regulasi  yang  komprehensif  berdasarkan  perkembangan Indonesia  untuk  menyelenggarakan  penjualan  dan  pembelian  tanah  melalui  perbankan  online sesuai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menegakkan  kepastian hukum dan keadilan;
2. Pemerintah perlu membakukan beberapa prinsip bank yang mengoperasikan perbankan online dan  sistem  keamanan  yang  ada  pada  perbankan  online.  Adanya  internet  banking  memang mempermudah transaksi jual beli tanah, baik itu bank sebagai penyedia layanan internet banking maupun  nasabah  sebagai  pengguna  layanan  tersebut.  Apabila  sistem  keamanan  dalam bertransaksi tidak dapat dijamin, kelebihan tersebut akan menjadi kerugian;
3.  Penelitian  ini  juga  memberikan  manfaat  terhadap  pembaca  mengenai  pemahaman  terhadap pentingnya nota dalam transaksi jual beli, terutama dalam transaksi jual beli tanah. Tetapi agak membingungkan bila transaksi dilakukan melalui internet banking. Olehkarenanya, penelitian ini memberikan pemahaman hukum mengenai kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriyani, K., Erlina, & Nurjannah, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan. Jurnal Alaudin Law Development, Vol.1(1).
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok. Setara Press, Malang.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Setara Press, Malang. Badrulzaman, M. D. (2004). Aneka Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung. Fajar, Mukti., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. Harsono, B. (2000). Hukum agraria  Indonesia:  himpunan peraturan-peraturan hukum tanah. Djambatan, Jakarta.
Perangin, E. (1990). Praktek Jual Beli Tanah. Rajawali, Jakarta. Septerisya, F. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Dibawah  Umur  dengan  Menggunakan  Media  Internet  Berdasarkan  Buku  III  KUH  Perdata  dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Universitas Pasundan Bandung.
Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol.7(1).
Soimin, S. (2001). Status Hak Dan Pembebasan Tanah. Sinar Grafika, Jakarta.