## PENGARUH OPINI AUDIT GOING CONCERN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SECARA SUKARELA DENGAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Theresia Monica Joviana Toto Warsoko Pikir* Ariston Oki Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *totokpikir@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received September 15, 2014 Revised October 17, 2014 Accepted December 24, 2014
Key words:
Audit Firm Change Voluntarily, Going Concern Audit Opinion, Audit Committee

## ABSTRACT
Going  concern  audit  opinion is  an  audit opinion  which is  issued by independent auditor  when auditor finds doubts about company’s business continuity. The issuance of going concern audit opinion will make managerial tend to change its audit firm voluntary because they expect that appointed independent auditor  will issue an unqualified opinion. Audit com- mittee is a committee which is formed by board of commissioner to give recommendations about audit firm’s selection. Audit committees have a role to settle disputes between management and independent auditor  when the auditor is not issue audit opinion which is expected by management. The role and characteristics of audit committee  will be more likely to resist mana- gerial attempts to change its audit firm voluntarily following the issuance of a going concern report. The study aims to (1) examine  whether going  concern audit  opinion  will affect  management  to changes its audit firm;  (2) provide evidence  that audit committee characteristics which are proxied by independent audit committee, have financial expertise, and  audit com- mittee activities is able to moderate the effect of going concern audit opinion  on the change of audit firm voluntarily. This study use non-financial companies that listed on Stock Exchange during the period 2003-2013 as sample. This study pro- vides evidence that (1) going concern audit opinion does not significantly affect management to change its audit firm  volun- tarily;  (2)  the  characteristics  of  audit  committee  is  not  able  to  moderate  the  effect  of  going  concern  audit  opinion  on  the change of audit firm voluntarily.

## ABSTRAK
Opini audit going concern merupakan opini audit yang diterbitkan oleh auditor independen sebagai bentuk keraguan terhadap  kelangsungan  usaha  perusahaan.  Penerbitan  opini  audit  going  concern  akan  membuat  manajemen  cenderung melakukan pergantian KAP secara sukarela  karena mereka berharap auditor independen yang ditunjuk akan menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang salah satu tu- gasnya adalah  memberikan rekomendasi  kepada dewan komisaris  mengenai penunjukan  auditor independen. Komite audit berperan menyelesaikan perselisihan antara manajemen dan auditor independen ketika auditor menerbitkan opini yang tidak diharapkan  manajemen.  Peran dan  karakteristik  komite  audit diharapkan  mampu  menurunkan kecenderungan  manajemen untuk  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela,  ketika  auditor  menerbitkan  opini  audit  going  concern.  Penelitian  ini bertujuan untuk (1) meneliti apakah opini audit going concern berpengaruh terhadap pergantian KAP secara sukarela, (2) memberikan bukti bahwa karakteristik  komite  audit yang diproksikan  dengan  komite  audit independen,  komite  audit yang memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan,  serta  aktivitas  komite  audit  mampu  memoderasi  pengaruh  opini  audit  going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Penelitian ini menggunakan menggunakan sampel perusahaan non keu- angan yang terdaftar di BEI selama periode  2003-2013. Penelitian ini memberikan bukti bahwa (1) opini audit going  con- cern  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela,  (2)  karakteristik  komite  audit  tidak  mampu memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela .

## PENDAHULUAN
Perkembangan profesi akuntan  publik  di  Indonesia  erat kaitannya  dengan  semakin banyaknya  pe- rusahaan yang memutuskan go  public . Badan  Pengawas Pasar Modal  dan  Laporan  Keuangan  (Bapepam dan  LK) dalam keputusannya Nomor: KEP-346/BL/2011 (Peraturan  No. X.K.2) menyatakan bahwa pe- rusahaan  yang  terdaftar  di  pasar  modal  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  beserta  laporan  audit dari  auditor  independen.  Laporan  keuangan  menjadi  alat  komunikasi  bagi  pihak  internal  maupun  ek- sternal  perusahaan.  Informasi  dalam laporan keuangan  mencerminkan kondisi perusahaan  dan  menun- jukkan kinerja manajemen yang diberi tanggung jawab oleh investor untuk mengelola sumber daya pe- rusahaan. Pihak manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pihak prinsipal, sehingga muncul keraguan pada  pihak  prinsipal  mengenai kebenaran laporan keuangan.  Auditor inde- penden sebagai pihak ketiga dapat menengahi keterbatasan informasi pihak prinsipal dengan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dan melaporkannya kepada prinsipal.
Auditor  independen  memiliki  tanggung  jawab  menilai  kewajaran  laporan  keuangan  dan  mem- berikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kemampuan entitas/perusahaan untuk melanjutkan  usahanya  ( going  concern )  (Hapsoro  dan  Aghasta,  2013).  Informasi  mengenai going  concern berguna  bagi  pengguna  laporan  keuangan yaitu investor untuk  membuat  keputusan yang tepat  dalam berinvestasi. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan  entitas  untuk  mempertahankan  ke- langsungan usahanya (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 570 paragraf 6, 2013). Auditor dapat menerbitkan opini audit going concern jika terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Auditor dihadapkan  pada  dua kondisi  dalam  menerbitkan  opini audit going  concern , yang  pertama adalah  auditor  menerbitkan  opini  audit going  concern kepada  perusahaan  yang  kemudian  berhasil  ber- tahan,  dan  yang  kedua  adalah  auditor  tidak  menerbitkan  opini  audit going  concern kepada  perusahaan yang kemudian bangkrut. Kedua kondisi tersebut dapat merugikan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan.  Auditor akan berisiko kehilangan klien  pada kondisi pertama karena  klien dapat  kehilangan kepercayaan investor maupun kreditor untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga dapat memper- cepat kegagalan  perusahaan.  Pada kondisi  kedua,  auditor  akan  menghadapi  risiko kehilangan reputasi, mendapat tuntutan hukum, regulasi yang lebih ketat, dan kemudian perusahaan tersebut bangkrut (Car- cello dan Palmrose, 1994; Chaney dan Philipich, 2002; dalam Hapsoro dan Aghasta, 2013).
Pihak  manajemen  berharap  auditor  menerbitkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  terhadap  laporan keuangan  yang  diaudit.  Opini  wajar  tanpa  pengecualian  mengindikasikan  bahwa  angka-angka  dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan perusahaan terbebas dari hal- hal yang dapat mem- bahayakan  kelangsungan  usaha  perusahaan.  Klien  cenderung  berpindah  dari  Kantor  Akuntan  Publik (KAP) Big Four ke KAP non  Big Four untuk mencari hasil  audit  yang lebih baik.  Klien yang berpotensi atau akan menerima  opini audit going  concern atau  opini  audit  modifikasi dimungkinkan  akan  mencari auditor  yang  kualitasnya  lebih  rendah  sehingga  dapat  memberikan  opini  yang  diinginkan  oleh  klien (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2012).
Auditor independen memiliki keterkaitan dengan komite audit dalam menjalankan tugas auditnya. Komite  audit  memberikan  rekomendasi  kepada  dewan  komisaris  mengenai  penunjukan  auditor  inde- penden yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee audit; mengawasi peker- jaan  KAP  yang  disewa  oleh  perusahaan;  bersama  dengan  pihak  manajemen  dan  auditor  independen menelaah hasil-hasil audit, termasuk kendala yang dihadapi oleh auditor independen. Komite audit juga berperan  menyelesaikan perselisihan  antara manajemen dan auditor independen  ketika  auditor  mener- bitkan  opini  audit  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  manajemen  dengan  memberikan  pendapat  yang independen. Peran dan karakteristik komite audit dipercaya dapat menghalangi usaha manajemen dalam melakukan pergantian auditor (Merawati, Badera, dan Suardikha, 2013). Keberadaan komite audit diper- tegas dengan keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 (Peraturan No. IX.I.5) mengenai pembentukan komite dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit serta keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-134/BL/2006 (Peraturan No. X.K.6) mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menuliskan profil, tugas dan tanggung  jawab,  frekuensi  pertemuan,  kehadiran  masing-masing  anggota  komite  audit,  serta  laporan
singkat pelaksanaan kegiatan komite audit di dalam laporan tahunan.
Beberapa peneliti telah menguji pengaruh penerbitan opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Pada penelitian terdahulu, Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bahwa klien yang diaudit  memiliki kecenderungan  untuk  melakukan pergantian  KAP secara sukarela  ketika  memperoleh opini  wajar  dengan  pengecualian,  dan  kemungkinan  pergantian  KAP  akan  lebih  besar  bila  auditor menerbitkan  opini  tidak  wajar  bahkan  tidak  memberikan  opini.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Citron dan Taffler (1992, dalam Hudaib dan Cooke, 2005) pada perusahaan di Inggris memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit going concern dan pergantian KAP secara sukarela pada pe- rusahaan  yang  sedang  mengalami  kesulitan.  Merawati  dkk.  (2013)  menemukan  bahwa  terdapat  hub- ungan negatif signifikan antara pemberian opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara su- karela. Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) tidak menemukan pengaruh yang signifikan an- tara opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela.
Pada penelitian terdahulu, Carcello dan Neal (2003) meneliti apakah pengaruh karakteristik komite audit  yaitu  komite  audit  independen,  keahlian  dan  pengalaman  tata  kelola  komite  audit,  keahlian akuntansi dan  keuangan, serta jumlah saham komite audit mampu  menurunkan kecenderungan  mana- jemen  untuk  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  ketika  auditor  menerbitkan  opini  audit going concern . Carcello dan Neal (2003) memberikan bukti bahwa komite audit independen, keahlian dan pen- galaman  tata kelola komite audit,  serta jumlah saham  menunjukkan  hasil yang  signifikan  menurunkan kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP saat perusahaan menerima opini audit going con- cern .  Komite  audit  yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  tidak  signifikan  mengurangi  ke- cenderungan  manajemen  melakukan  pergantian  KAP saat perusahaan  menerima  opini  audit going  con- cern .  Merawati  dkk.  (2013)  meneliti  apakah  karakteristik  komite  audit  yaitu  komite  audit    independen, keahlian akuntansi dan keuangan, keahlian dan pengalaman tata kelola, dan aktivitas komite audit mam- pu memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Merawati dkk. (2013) menemukan bahwa proporsi komite audit independen, komite audit yang memiliki keahlian akuntansi  dan  keuangan  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  mengurangi  kecenderungan  manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela saat perusahaan menerima opini audit going concern . Variabel moderasi karakteristik keahlian dan pengalaman tata kelola serta aktivitas komite audit tidak signifikan memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela.
Melihat  adanya  perbedaan  hasil penelitian  antara  peneliti-peneliti  terdahulu,  maka  penulis  tertarik untuk  menguji  kembali  apakah  opini  audit going  concern akan  mendorong  manajemen  melakukan  per- gantian  KAP  secara  sukarela  serta  meneliti  pengaruh  karakteristik  komite  audit  sebagai  variabel  mod- erasi mampu menurunkan kecenderungan manajemen untuk melakukan pergantian KAP secara sukarela saat  perusahaan  menerima  opini  audit going  concern .  Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Merawati  dkk.  (2013).  Pada  penelitian  yang  sekarang,  peneliti  menam- bahkan  satu  variabel  kontrol,  yaitu  ukuran  perusahaan.  Variabel  kontrol  ini  juga  digunakan  dalam penelitian  Carcello  dan  Neal  (2003)  dan  Hudaib  dan  Cooke  (2005).  Penambahan  variabel  kontrol  ber- tujuan  untuk  mengendalikan  dampak  dari  faktor-faktor  lain  yang  tidak  diteliti  yang  dapat mempengaruhi variabel opini  audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Perusahaan yang lebih besar cenderung tidak melakukan pergantian KAP (Carcello dan Neal, 2003). Selain itu, perus- ahaan  yang  lebih  besar  memiliki  insentif  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  perusaha an  kecil  untuk mempertahankan auditornya, sebab  analis keuangan  dan berita keuangan akan meneliti  dengan  cermat penyebab pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan besar. Pada penelitian sekarang peneliti tidak menggunakan karakteristik komite  audit berupa keahlian  dan pengalaman tata kelola seperti penelitian yang  dilakukan  oleh  Merawati  dkk.  (2013)  karena  beberapa  perusahaan  tidak  mencantumkan  pengala- man  tata  kelola  anggota  komite  audit  secara  lengkap.  Pada  penelitian  sekarang,  peneliti  menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003-2013. Alasan pemilihan sampel perusahaan non-keuangan adalah perusahaan non-keuangan memiliki banyak klasifi- kasi industri sehingga dapat merepresentasikan perusahaan yang terdaftar di BEI dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Apakah  opini  audit going  concern berpengaruh terhadap pergantian  KAP secara  sukarela?;  dan  (2) Apakah karakteristik  komite  audit  mampu  memod- erasi pengaruh opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris bahwa opini audit going concern berpengaruh terhadap terhadap
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 21 – JANUARI 2015 – Halaman 38-64
pergantian KAP secara sukarela serta memberikan bukti secara empiris bahwa karakteristik komite audit mampu memoderasi pengaruh opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Teori Keagenan
Masalah keagenan timbul karena ada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling  (1976,  dalam  Rahman  dan  Siregar,  2012)  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan merupakan hubungan kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk  melaksanakan  sejumlah  pekerjaan  atas  nama  prinsipal,  yang  melibatkan  pendelegasian beberapa  wewenang  pembuatan  keputusan  kepada  agen.  Pihak  agen  dan  prinsipal  sama -sama berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Agen yang dalam hal ini adalah manajer lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dan proyek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan  prinsipal yang  dalam  hal ini  adalah  pemegang saham.  Hal  ini  membuat agen sebagai pengelola perusahaan tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal.
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976,  dalam  Rahman  dan  Siregar,  2012),  dengan  tujuan memotivasi  agen,  maka  prinsipal  merancang  kontrak  sedemikian  rupa  sehingga  mampu mengakomodasi  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  keagenan.  Kontrak  yang efisien  merupakan  kontrak  yang  memenuhi  dua  asumsi,  yaitu:  (1)  Agen  dan  prinsipal  memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan diri  sendiri  dan  (2)  Risiko  yang  diterima  agen  berkaitan  dengan  imbal  jasanya  adalah  kecil,  yang berarti agen memiliki kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.
Konflik  keagenan  yang  terjadi  antara  agen  (manajer)  dan  prinsipal  (pemegang  saham)  perlu untuk  dihindari.  Auditor  independen  sebagai  pihak  ketiga  mempunyai  peranan  penting  untuk menjembatani kepentingan pemegang saham/investor sebagai pemakai dan agen/manajemen sebagai penyedia  laporan  keuangan.  Auditor  sebagai  pihak  yang  independen  dibutuhkan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  apakah  sudah  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan prinsipal  melalui  laporan  keuangan  yang  disajikan.  Selanjutnya  auditor  akan  memeriksa  laporan keuangan  tersebut  apakah  disajikan  secara  wajar  atau  tidak.  Prinsipal  berharap  auditor  akan memberikan  peringatan  awal  mengenai  kondisi  keuangan  perusahaan  (Rahman  dan  Siregar,  2012). Menurut  Komalasari  (2004),  data  perusahaan  akan  lebih  mudah  dipercaya  oleh  investor  maupun pemakai  laporan  keuangan  lainnya  apabila  laporan  keuangan  tersebut  mencerminkan  kinerja  dan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya serta mendapatkan pernyataan wajar dari auditor.

## Audit
Audit  adalah  pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  mengenai  informasi  untuk  menentukan  dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf, 2011). Sifat audit sesuai dengan pengertian audit (Elder dkk., 2011) disebutkan sebagai berikut:
1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan
Informasi  dalam  bentuk  yang  dapat  diverifikasi  dan  beberapa  standar  (kriteria)  diperlukan  oleh auditor  untuk  melakukan  audit,  selanjutnya  informasi  tersebut  dievaluasi  oleh  auditor.  Kriteria untuk  mengevaluasi  informasi  juga  bervariasi,  tergantung  pada  informasi  yang  sedang  diaudit. Misalnya, dalam audit atas laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kriteria yang  berlaku  biasanya  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP).
2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
Bukti  ( evidence )  adalah  setiap  informasi  yang  digunakan  auditor  untuk  menentukan  apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tujuan  audit,  auditor  harus  memperoleh  bukti  dengan  kualitas  dan  jumlah  yang  mencukupi. Auditor  harus  menentukan  jenis  dan  jumlah  bukti  yang  diperlukan  untuk  mengevaluasi  apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## 3. Kompeten dan independen
Auditor  harus  memiliki  kualifikasi  untuk  memahami  kriteria  yang  digunakan  dan  harus kompeten  untuk  mengetahui  jenis  serta  jumlah  bukti  yang  akan  dikumpulkan  guna  mencapai kesimpulan  yang  tepat  setelah  memeriksa  bukti  tersebut.  Auditor  juga  harus  memiliki  sikap mental  yang  independen.  Kompetensi  orang-orang  yang  melaksanakan  audit  tidak  akan  ada nilainya jika auditor tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.
4. Pelaporan
Tahap  terakhir  dalam  proses  audit  adalah  menyiapkan  laporan  audit,  yang  menyampaikan temuan-temuan  auditor  kepada  pemakai.  Laporan  audit  harus  memberitahukan  kepada  para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Audit atas laporan keuangan adalah suatu bentuk jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis  yang  menyatakan  pendapat  tentang  apakah  laporan  keuangan  tersebut  telah  dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) (Elder dkk., 2011). Dalam  menentukan  apakah  laporan  keuangan  telah  dinyatakan  secara  wajar  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku  umum,  auditor  mengumpulkan  bukti  untuk  menetapkan  apakah  laporan keuangan  itu  mengandung  kesalahan  yang  vital  atau  salah  saji  lainnya  (Elder  dkk.,  2011:18). Pengguna  eksternal  seperti  pemegang  saham  dan  pemberi  pinjaman  yang  mengandalkan  laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis menganggap laporan auditor sebagai indikasi dari reli- abilitas laporan keuangan tersebut (Elder dkk., 2011).
Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan  oleh semua  perusahaan terbuka, kebanyakan  perusahaan lain yang  cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan  publik.  KAP  seringkali  disebut  auditor  eksternal  atau  auditor  independen  untuk  mem- bedakannya dengan auditor internal (Elder dkk., 2011).
Terdapat  empat  KAP  besar  di  Indonesia  yang  disebut  kantor  akuntan  publik  internasional “Empat Besar”, mereka adalah Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young Global, KPMG Internation- al, dan PricewaterhouseCoopers. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh dunia. KAP Big Four ini  mengaudit  hampir  semua  perusahaan  di  Indonesia  maupun  dunia  serta  perusahaan  yang  lebih kecil.  (Elder  dkk.,2011).  Keempat  KAP  internasional  tersebut  berafiliasi  dengan  KAP  lokal,  Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny, Ernst & Young Global berafiliasi dengan  KAP  Purwantoro,  Suherman  &  Surja,  KPMG  International  berafiliasi  dengan  Siddharta  & Widjaja,  dan  PricewaterhouseCoopers  berafiliasi  dengan  Tanudiredja,  Wibisana  &  Rekan  (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014).

## Going Concern
Going  concern adalah  kelangsungan  hidup  suatu  badan  usaha,  meskipun  tujuan  audit  tidak ditujukan  untuk  mengevaluasi  kesehatan  keuangan  suatu  bisnis,  auditor  memiliki  tanggung  jawab berdasarkan  IAPI  dalam  SA  570  (2013)  untuk  mengevaluasi  apakah  perusahaan  memiliki kelangsungan usaha. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat  menyebabkan  keraguan  signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk  mempertahankan kelangsungan  usahanya  ketika  auditor  melakukan  prosedur  penilaian  risiko.  Auditor  har us menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan  kelangsungan  usahanya  atau  belum.  IAPI  dalam  SA  570  paragraf  10  (2013) menjabarkan  langkah-langkah  yang  perlu  ditempuh  auditor  ketika  manajemen  telah  melakukan penilaian dan belum melakukan penilaian, antara lain:
a. Jika  penilaian  tersebut  telah  dilakukan,  maka  auditor  harus  mendiskusikan  penilaian  tersebut dengan  manajemen  dan  menentukan  apakah  manajemen  telah  mengidentifikasi  peristiwa  atau kondisi  yang,  baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif,  dapat  menyebabkan  keraguan signifikan  atas  kemampuan  usahanya    dan,  jika  demikian  rencana  manajemen  untuk menghadapinya.
b. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksud, dan meminta keterangan kepada manajemen  apakah  terdapat  peristiwa  atau  kondisi  yang,  baik  secara  individual  atau  secara
kolektif,  dapat  menyebabkan  keraguan  signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Auditor  tidak  hanya  bergantung  pada  penilaian  yang  dilakukan  manajemen  tetapi  juga  tetap waspada  terhadap bukti audit  atas peristiwa yang dapat  menyebabkan keraguan  signifikan atas  ke- mampuan  entitas untuk  mempertahankan kelangsungan  usahanya  (IAPI  dalam SA 570  paragraf  11, 2013).  Auditor  dapat  mengidentifikasi  informasi  mengenai  kondisi  atau  peristiwa  tertentu  yang menunjukkan adanya kesangsian besar  tentang kemampuan  entitas  dalam  mempertahankan kelang- sungan usahanya. Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kera- guan tentang asumsi kelangsungan usaha (IAPI dalam SA 570 paragraf A2, 2013):
1. Keuangan
a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih
b. Pinjaman  dengan  waktu  pengembalian  tetap  mendekati  jatuh  temponya  tanpa  prospek  yang realistis  atas  pembaruan  atau  pelunasan;  atau  pengandalan  yang  berlebihan  pada  pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang
c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor
d. Arus  kas  operasi  yang  negatif,  yang  diindikasikan  oleh  laporan  keuangan  historis  atau prospektif
e. Rasio keuangan utama yang buruk
f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas
g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan
h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo
i. Ketidakmampuan
untuk  mematuhi
persyaratan
perjanjian pinjaman
j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman
k. Ketidakmampuan  untuk  memperoleh  pendanaan  untuk  pengembangan  produk  baru  yang esensial atau investasi esensial lainnya
2. Operasi
a. Intensi  manajemen untuk  melikuidasi entitas  atau untuk menghentikan operasinya b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama
d. Kesulitan tenaga kerja
e. Kekurangan penyediaan barang/bahan
f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil
3.   Lain-lain
a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya
b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas
c. Perubahan  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  kebijakan  pemerintah  yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas
d. Kerusakan  aset  yang  diakibatkan  oleh  bencana  alam  yang  tidak  diasuransikan  atau  kurang diasuransikan
Auditor  harus  memperoleh  bukti  audit  yang  cukup  dan  tepat  untuk  menentukan  apakah  terdapat suatu  ketidakpastian  material.  Auditor  melaksanakan  prosedur  audit  tambahan,  termasuk  pertim- bangan atas  faktor-faktor yang  memitigasi untuk menentukan  apakah terdapat  suatu ketidakpastian material  atau  tidak.  Jika  auditor  menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi  kelangsungan  usaha  su- dah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan (IAPI dalam SA 570 paragraf 18, 2013):
a. Menjelaskan  secara  memadai  peristiwa  atau  kondisi  utama  yang  dapat  menyebabkan  keraguan signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk  mempertahankan  kelangsungan  usahanya  dan  rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
b. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa
atau  kondisi  yang  dapat  menyebabkan  keraguan  signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan, oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika  pengungkapan  yang  memadai  dicantumkan  dalam  laporan  keuangan,  maka  auditor  harus menyatakan suatu opini  tanpa modifikasian dan mencatumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk (IAPI dalam SA 570 paragraf 19, 2013):
a. Menekankan  keberadaan  suatu  ketidakpastian  material  yang  berkaitan  dengan  peristiwa  atau kondisi  yang  dapat  menyebabkan  keraguan  signifikan  atas  kemampuan  entitas  untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
b. Mengarahkan  perhatian  pada  catatan  atas  laporan  keuangan  yang  mengungkapkan  hal-hal mengenai ketidakpastian material
Jika  pengungkapan  yang  memadai  tidak  dicantumkan  dalam  laporan  keuangan,  maka  auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kon- disinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian ma- terial yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (IAPI dalam SA 570 paragraf 20, 2013).

## Komite Audit
Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  No.  KEP-643/BL/2012  (Peraturan  No.  IX.I.5)  tanggal  7 Desember  2012  menyatakan bahwa  emiten atau  perusahaan publik  wajib  memiliki komite audit dan wajib  memiliki  piagam  komite  audit  ( audit  committee  charter )  yang  dimuat  dalam  laman  ( website ) perusahaan  publik.  Komite  audit  merupakan  suatu  komite  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Komisaris, yang terdiri  dari  sekurangnya  seorang  komisaris independen  dan para professional independen  dari luar perusahaan,  yang  tanggung jawabnya termasuk  membantu para auditor tetap  independen  dari manajemen  (Elder  dkk.,  2011).  Anggota  komite  audit  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  dewan komisaris. Tujuan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawab  pengawasannya  atas  proses  pelaporan  keuangan,  sistem  kontrol  internal,  proses  audit,  dan proses perusahaan dalam mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta kode perilaku (Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner, 2006).
Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  No.  KEP-643/BL/2012  dalam  peraturan  No.  IX.I.5 menjelaskan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, antara lain:
1. Struktur dan keanggotaan
a. Komite  audit  paling  kurang  terdiri  dari  3  (tiga)  orang  anggota  yang  berasal  dari  komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik
b. Komite audit diketuai oleh komisaris independen
c. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Tidak  mempunyai  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  emiten  atau perusahaan publik tersebut
3. Tidak  mempunyai  hubungan  afiliasi  dengan  emiten  atau  perusahaan  publik,  anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut
4. Tidak  mempunyai  hubungan  usaha  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut
2. Persyaratan keanggotaan komite audit Anggota komite audit:
a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
b. Wajib  memahami  laporan  keuangan,  bisnis  perusahaan  khususnya  yang  terkait  dengan layanan  jasa  atau  kegiatan  usaha  emiten  atau  perusahaan  publik,  proses  audit,  manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya
c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
e. Wajib  memiliki  paling kurang  satu anggota yang berlatar belakang  pendidikan  dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan
f. Bukan  merupakan  orang  dalam  kantor akuntan  publik,  kantor konsultan  hukum, kantor jasa penilai  publik  atau  pihak  lain  yang  memberi  jasa assurance ,  jasa non-assurance ,  jasa  penilai dan/atau  jasa  konsultasi  lain  kepada  emiten  atau  perusahaan  publik  yang  bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen
h. Tidak  mempunyai  saham  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  emiten  atau  perusahaan publik
i. Dalam  hal  anggota  komite  audit  memperoleh  saham  emiten  atau  perusahaan  publik  baik langsung  maupun  tidak langsung akibat suatu peristiwa  hukum,  maka  saham tersebut  wajib dialihkan  kepada  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah diperolehnya saham tersebut
j. Tidak  mempunyai  hubungan afiliasi  dengan  anggota  dewan komisaris, anggota  direksi,  atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut
k. Tidak  mempunyai  hubungan  usaha  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut
3. Tugas dan tanggung jawab
Komite audit dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melakukan  penelaahan  atas  informasi  keuangan  yang  akan  dikeluarkan  emiten  atau perusahaan  publik  kepada  publik  dan/atau  pihak  otoritas  antara  lain  laporan  keuangan, proyeksi,  dan  laporan  lainnya  terkait  dengan  informasi  keuangan  emiten  atau  perusahaan publik
b. Melakukan  penelaahan  atas  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik
c. Memberikan  pendapat independen  dalam  hal terjadi  perbedaan  pendapat  antara  manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
d. Memberikan  rekomendasi  kepada  dewan  komisaris  mengenai  penunjukan  akuntan  yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee
e. Melakukan  penelaahan  atas  pelaksanaan  pemeriksaan  oleh  auditor  internal  dan  mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten  atau  perusahaan publik  tidak  memiliki  fungsi pemantau  risiko  di bawah dewan komisaris
g. Menelaah  pengaduan  yang  berkaitan  dengan  proses  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan emiten atau perusahaan publik
h. Menelaah  dan  memberikan  saran  kepada  dewan  komisaris  terkait  dengan  adanya  potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik
4. Wewenang
Komite audit dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Mengakses  dokumen,  data, dan  informasi  emiten atau perusahaan publik  tentang  karyawan, dana, aset, dan sumber  daya perusahaan yang diperlukan
b. Berkomunikasi  langsung  dengan  karyawan,  termasuk  direksi  dan  pihak  yang  menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris
5. Rapat
a. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan
b. Rapat  komite  audit  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  dihadiri  oleh  lebih  dari  1/2  (satu  per dua) jumlah anggota
c. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
d. Setiap  rapat  komite  audit  dituangkan  dalam  risalah  rapat,  termasuk  apab ila  terdapat perbedaan  pendapat  ( dissenting  opinions ),  yang  ditandatangani  oleh  seluruh  anggota  komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris
6. Pelaporan
a. Komite  audit  wajib  membuat  laporan  kepada  dewan  komisaris  atas  setiap  penugasan  yang diberikan
b. Komite  audit  wajib  membuat  laporan  tahunan  pelaksanaan  kegiatan  komite  audit  yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik
c. Emiten  atau  perusahaan  publik  wajib  menyampaikan  kepada  Bapepam  dan  LK  informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian
d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib  dimuat  dalam  laman  ( website )  bursa  dan/atau  laman  ( website )  emiten  atau  perusahaan publik.

## Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala  yang  dapat  mengklasifikasikan  perusahaan menjadi  perusahaan  besar,  menengah,  dan  kecil  (Rahman  dan  Siregar,  2012).  Ukuran  perusahaan dapat  dinyatakan  dalam  total  aktiva,  penjualan,  dan  kapitalisasi  pasar.  Semakin  besar  total  aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Saiful da n Erliana, 2010).  Perusahaan yang  lebih kecil  cenderung  menerima opini audit selain  wajar tanpa pengecualian daripada  perusahaan  yang  lebih  besar  dan  membuat  perusahaan  cenderung  melakukan  pergantian KAP (Gul dkk., 1992 dan Krishnan dkk., 1996; dalam Hudaib dan Cooke, 2005). Mutchler (1985; dalam Rahman  dan  Siregar,  2012)  menyatakan  bahwa  auditor  lebih  sering  mengeluarkan  opini  audit going concern pada  perusahaan  kecil,  karena  auditor  percaya  perusahaan  besar  dapat  menyelesaikan kesulitan keuangannya daripada perusahaan kecil.

## Pergantian KAP
a. Pergantian KAP wajib dan sukarela
Menteri Keuangan telah menetapkan pembatasan jangka waktu untuk memberikan jasa audit baik untuk  KAP  dan  akuntan  publik.  Pada  tahun  2002,  pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia  No. 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 tahun 2003. Peraturan ini menyebutkan bahwa  pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  dari  suatu  entitas  dapat  dilakukan  oleh KAP  paling  lama  untuk  lima  tahun  buku  berturut-  turut  dan  untuk  seorang  akuntan  publik  paling lama  untuk  tiga tahun   buku berturut-turut.  Peraturan  tersebut kemudian  diperbaharui  lagi  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.17/PMK.01/2008  tahun  2008.  Peraturan  ini menyebutkan  bahwa  pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  dari  suatu  entitas  dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut- turut dan untuk seorang akuntan publik paling  lama  untuk  tiga  tahun   buku berturut-turut.  Pergantian  KAP  maupun  akuntan  publik yang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  merupakan  pergantian  auditor  yang  bersifat mandatory /wajib. Selain pergantian KAP yang bersifat mandatory /wajib terdapat  juga pergantian KAP yang bersi- fat voluntary /sukarela.  Pergantian  KAP  yang  bersifat voluntary /sukarela  dapat  disebabkan  karena KAP melakukan pengunduran diri dari penugasan ataupun  KAP diberhentikan oleh klien. Febrianto (2009)  menyatakan  bahwa  KAP  bisa  mengundurkan  diri  secara  sukarela  dari  penugasan  karena berbagai  alasan.  Salah  satunya  adalah  untuk  menghindari  risiko  litigasi  yang  melekat  pada  klien mereka. Klien mengganti KAP mereka juga karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena ingin
perusahaannya  diaudit  oleh  auditor  yang  lebih  efisien  dan  memiliki  keahlian  sesuai  dengan  bi dang industri klien. Tidak jarang auditor dipilih karena klien tidak memiliki pandangan yang sama dengan auditor  pendahulu  tentang  metode  akuntansi  mana  yang  sesuai  dan  mana  yang  tidak  melanggar GAAP.

## b. Pergantian KAP riil dan semu
Gultom  dan  Fitriany  (2013)  membahas  tentang ketentuan pembatasan  masa  perikatan  audit  KAP dan  akuntan publik serta komposisi  KAP yang  diatur dalam  No.17/PMK.01/2008  Pasal 3.  Berdasar- kan peraturan berikut dapat disimpulkan:
1) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit oleh suatu KAP kepada perusahaan adalah 6 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan  menggunakan jasa suatu  KAP selama 6  tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti KAP untuk audit tahun berikutnya.
2) Batas  waktu  maksimal  pemberian  jasa  audit  oleh  auditor  kepada  perusahaan  adalah  3  tahun berturut-turut.  Setelah  perusahaan  menggunakan jasa  seorang  auditor selama 3 tahun berturut- turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti auditor untuk audit tahun berikutnya.
3) Perusahaan dapat menggunakan jasa KAP dan/atau auditor yang telah mencapai batas maksimal tersebut  kembali setelah perusahaan  diaudit  oleh  KAP dan/atau auditor  lain selama satu  tahun buku.
4) KAP  yang berganti rekan (sehingga berganti  nama) dan/atau  melakukan  perubahan komposisi akuntan  publiknya,  namun  50%  atau  lebih  akuntan  publiknya  masih  sama,  dianggap  sebagai KAP yang sama.
Skema ini menimbulkan dua macam pergantian KAP yang mungkin terjadi, yakni pergantian KAP riil dan pergantian KAP semu. Pergantian KAP riil terjadi ketika benar-benar terjadi perubahan KAP yang mengaudit  perusahaan,  sedangkan  pergantian  KAP  semu  dapat  terjadi  ketika  terdapat  perubahan KAP akibat skema perubahan  komposisi akuntan publik dan/atau rekan yang membuat seolah-olah KAP tersebut adalah KAP yang berbeda, padahal sebenarnya hubungan  KAP dengan kliennya masih tetap  berlangsung.  Misalnya  saja  KAP  di  Indonesia  melakukan  pergantian  komposisi partner tanpa melakukan  perubahan  afiliasi  internasionalnya.  Perusahaan  yang  menggunakan  jasa  KAP  tertentu wajib mengganti KAP-nya setelah 6 tahun jangka waktu perikatan audit. Jika perusahaan mengganti KAP-nya  dengan  KAP lain  yang memiliki  afiliasi internasional yang sama dengan  KAP sebelumnya maka  perusahaan  tersebut  melakukan  pergantian  KAP  semu.  Pergantian  ini  dikatakan  sebagai  per- gantian KAP semu karena pergantian komposisi partner yang dilakukan oleh KAP bertujuan agar ter- jadi  perubahan  nama  KAP  walaupun sebenarnya tidak terjadi  perubahan di  dalam  KAP itu sendiri, sehingga  KAP  yang  mengaudit  perusahaan  tersebut  masih  sama  dengan  KAP  sebelumnya  (Gultom dan Fitriany, 2013).
Peneliti  menggunakan  teori  pergantian  KAP  riil  dan  semu  selain  pergantian  KAP  yang  bersifat wajib dan sukarela sebagai dasar dalam menentukan apakah perusahaan melakukan pergantian KAP atau  tidak.  Peneliti  mengklasifikasikan  klien  tidak  melakukan  pergantian  KAP  jika  klien menggunakan jasa audit pada KAP yang jumlah akuntan publiknya 50% atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya dan KAP yang tidak merubah afiliasi internasionalnya walaupun terjadi perubahan nama KAP akibat adanya perubahan komposisi partner .

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela
Perusahaan sudah pasti tidak ingin apabila auditor independen yang telah mereka  tunjuk untuk mengaudit perusahaan menerbitkan opini selain wajar tanpa pengecualian, termasuk keraguan audi- tor atas keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Manajemen menolak  laporan audit modifikasi ka- rena percaya bahwa pemberian opini modifikasi akan mempercepat kegagalan perusahaan (Mutchler, 1984;  dalam  Carcello  dan  Neal,  2000).  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hudaib  dan  Cooke (2005),  menemukan  bahwa  klien  yang  diaudit  ( auditee )  memiliki  kecenderungan  untuk  mengganti KAP karena tidak memperoleh opini yang sesuai dengan harapan perusahaan yaitu opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified ). Manajemen yang merasa perusahaannya berpotensi menerima opini audit going concern akan cenderung melakukan pergantian KAP agar laporan audit yang dib erikan oleh au-
ditor sesuai  dengan  harapan  manajemen.  Manajemen  perusahaan  akan memberhentikan  auditornya sebagai suatu bentuk hukuman atas opini audit yang tidak diharapkan oleh manajemen dan berharap mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal, 2003).
Jones (1996),  Meludav  dan  Ziv  (1997)  dalam Sinarwati  (2010)  menyatakan  bahwa jika  suatu pe- rusahaan  mendapatkan  opini  audit going  concern ,  maka  harga  saham  perusahaan  tersebut  akan mendapatkan  respon  negatif,  sehingga  perusahaan  kemungkinan  besar  akan  melakukan  pergantian KAP.  Perusahaan  tidak  hanya  akan  mengalami  kemunduran  harga  saham,  tetapi  juga  mengalami kesulitan dalam meningkatkan  modal pinjaman, dan kehilangan kepercayaan dari investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2010). Pemberian opini audit going concern oleh  auditor  akan  membuat  klien  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  karena  klien  merasa tidak puas dengan kinerja auditor dan mencari auditor yang lebih fleksibel dengan kepentingan ma- najemen  sehingga  mengganti  KAP sebelumnya  (Carcello dan  Neal,  2003). Penelitian yang  dilakukan Hudaib dan  Cooke (2005) berhasil memberikan bukti bahwa manajemen akan melakukan pergantian KAP secara sukarela ketika menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang terbentuk adalah:
H 1 :  Penerbitan  opini  audit going  concern oleh  auditor  akan  mendorong  manajemen  melakukan  per- gantian KAP secara sukarela.
Pengaruh  proporsi  komite  audit  independen  terhadap  hubungan  antara opini  audit  going  concern dengan per- gantian KAP secara sukarela
Anggota komite  audit  terdiri  dari komisaris  independen  dan para professional  independen  dari luar  perusahaan.  Independen  yang  dimaksud  mencakup  tidak  adanya  keterkaitan  komite  audit dengan  posisi  atau  jabatan  operasional  di  perusahaan  tempat  komite  audit  tersebut  berada,  dengan begitu kinerja komite audit akan lebih berkualitas. Carcello dan Neal (2003) menyatakan bahwa ketika anggota komite audit didominasi oleh direktur perusahaan, manajemen dapat menekan auditor untuk menerbitkan  opini  audit  tanpa  modifikasi  meskipun  memiliki  masalah going  concern dan  mengganti auditornya  bila  auditor  tersebut  menolak  untuk  menerbitkan  opini  audit  tanpa  modifikasi.  Adanya syarat komite audit merupakan anggota yang independen membuat anggota komite audit tidak mem- ihak kearah manajemen perusahaan dan terhindar dari benturan kepentingan dalam perusahaan.
Apabila terjadi perselisihan antara pihak manajemen dan auditor, maka diharapkan komite audit mampu untuk menyelesaikannya. Seperti halnya pergantian KAP secara sukarela yang terjadi karena adanya  opini  audit going  concern yang  diterbitkan  oleh  auditor.  Auditor  akan  mengalami  kesulitan dalam memberikan opini audit going concern karena adanya tekanan dari pihak manajemen yang tidak ingin  perusahaannya  mendapatkan  opini  audit going  concern .  Komite  audit  yang  independen  dapat mengurangi tekanan yang dialami auditor dengan mendukung auditor ketika mengalami perselisihan dengan manajemen karena penerbitan opini audit going concern oleh auditor. Peran komite audit yang independen diharapkan  mampu mencegah pergantian KAP secara sukarela karena penerimaan opini audit going  concern oleh  perusahaan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Carcello dan  Neal (2003)  mem- berikan  bukti  bahwa  komite  audit  independen  cenderung  tidak  memihak  manajemen  dalam  perse- lisihan  dengan  auditor  sehingga  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  pergantian  KAP  secara  su- karela. Merawati dkk. (2013) juga berhasil memberikan bukti bahwa komite audit independen mampu mencegah pergantian KAP secara  sukarela yang dilakukan manajemen ketika perusahaan menerima opini audit going concern . Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang terbentuk adalah: H 2a : Semakin besar proporsi komite audit independen akan  menurunkan kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya.
Pengaruh komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan terhadap hubungan antara opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  No.  KEP-643/BL/2012 tentang  Pedoman dan  Pembentukan Pelaksanaan Kerja Komite  Audit menyatakan bahwa setiap komite audit perusahaan harus memiliki minimal satu orang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan, sehingga dapat membaca dan memahami laporan keuangan. Keahlian ini sangat diperlukan dalam perusahaan karena  fungsi utama komite  audit  adalah  mengawasi proses pelaporan keuangan suatu perusahaan. Komite audit yang  memiliki keahlian akuntansi dan keuangan adalah seseorang yang memiliki latar
belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi  dan  keuangan  atau  pernah  memegang  jabatan  penting  di bidang  akuntansi  atau  keuangan  (Wardhani  dan  Joseph,  2010).  Apabila  anggota  komite  audit  tidak memiliki keahlian  yang  cukup  dalam bidang akuntansi  dan keuangan, maka terdapat peluang yang lebih besar bagi manajemen untuk menyajikan laba secara tidak wajar (Abbot dkk., 2004; dalam Rusti- arini, 2012).
Penelitian Defon dkk. (2005, dalam Wardhani dan Joseph, 2010) menemukan bahwa penunjukan komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi menimbulkan dampak positif di pasar, dibanding- kan  penunjukan  komite  audit  yang  tidak  memiliki  keahlian  di  bidang  akuntansi  yang  tidak mendapatkan  respon.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komite  audit  yang  memiliki  latar  belakang  dan pengalaman di bidang akuntansi akan lebih memberikan kontribusi yang berdampak pada keefektifan komite audit. Anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan akan lebih efek- tif dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses audit sehingga terjadinya pergantian KAP kare- na penerbitan  opini  audit going  concern oleh auditor dapat  dicegah  (Merawati  dkk., 2013).  Penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Merawati  dkk.  (2013)  berhasil  memberikan  bukti  bahwa  keahlian akuntansi  dan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  komite  audit  mampu  mencegah  pergantian  KAP  secara sukarela yang  dilakukan perusahaan  ketika  auditor menerbitkan opini audit going  concern .  Berdasar- kan uraian di atas, hipotesis yang terbentuk adalah:
H 2b :  Semakin  besar  proporsi  komite  audit  yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  akan menurunkan  kecenderungan  manajemen  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  ketika  auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya.
Pengaruh aktivitas komite audit terhadap hubungan antara opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Komite  audit  dalam  menjalankan  tugasnya  perlu  mengadakan  rapat  komite  audit.  Pertemuan formal  komite  audit  ini  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kesuksesan  kinerja  komite  audit.  Komite audit  menyelenggarakan  pertemuan  formal/rapat  antar  anggota  komite,  dewan  komisaris,  dewan direksi, maupun auditor independen paling sedikit  tiga bulan sekali sesuai dengan  Keputusan Ketua Bapepam  dan  LK  No.  KEP-  643/BL/2012.  Rapat  komite  audit  biasanya  membahas  tentang  evaluasi kinerja  komite  audit  bersama  dengan  Dewan  Komisaris,  meninjau  laporan  keuangan  keuangan  ta- hunan yang telah diaudit oleh auditor independen bersama dengan manajemen, membahas tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit yang diterima umum, ruang lingkup, dan waktu audit yang direncanakan,  membahas tentang temuan-temuan  dan  tindak  lanjut  hasil audit  internal  maupun  ek- sternal, serta kegiatan- kegiatan lain yang telah menjadi tanggung jawab dari komite audit.
Frekuensi  pertemuan/rapat  yang  diadakan  oleh  komite  audit  maupun  bersama -sama  dengan pihak-pihak yang terkait seperti manajemen atau auditor merupakan sinyal ketekunan serta kepedu- lian  terhadap  kewajiban  perusahaan.  Abbott  dkk.  (2003,  2004,  dalam  Merawati  dkk.,  2013)  menya- takan bahwa perusahaan dengan komite audit independen yang bertemu setidaknya empat kali setiap tahunnya  memiliki  rasio  biaya  non-audit  yang  signifikan  lebih  kecil  dari  biaya  audit  dan  memiliki kemungkinan restatement yang lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Xie dkk. (2003), Ab- bott dkk. (2004), Sanjaya (2008) dalam Rustiarini (2012) mengindikasikan bahwa pertemuan rutin yang dilakukan  komite audit  merupakan  suatu fungsi  pengawasan  dalam proses  pelaporan keuangan  se- hingga dapat menjaga kualitas audit. Melalui frekuensi pertemuan rutin yang dilakukan oleh komite audit,  pihak  manajemen, dan  auditor  diharapkan dapat mencegah terjadinya pergantian  KAP secara sukarela. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat diambil adalah:
H 2c : Semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit akan menurunkan kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya.
Model Penelitian

## Gambar 2. Model 2

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela  serta  menguji  apakah  karakteristik komite  audit yang diproksikan  dengan komite audit yang independen,  memiliki keahlian akuntansi  dan keuangan,  dan aktivitas komite  audit mampu menurunkan  kecenderungan  manajemen  untuk  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  atau  tidak ketika perusahaan menerima opini audit going concern atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan perusahaan non- keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2013.
Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel, yang terdiri atas  satu variabel dependen, satu variabel  independen,  tiga  variabel  moderasi,  dan  satu  variabel  kontrol.  Variabel  dependen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pergantian  KAP  secara  sukarela,  sedangkan  variabel  inde- pendennya adalah opini going concern . Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik  komite  audit  yang  diproksikan  dengan  komite  audit  yang  independen,  komite  audit yang memiliki keahlian  akuntansi  dan keuangan,  dan aktivitas komite audit.  Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Berikut ini merupakan definisi operasion- al dan pengukuran dari masing-masing variabel:
a. Pergantian KAP secara sukarela (PKAP) Pergantian KAP secara sukarela merupakan pergantian KAP yang bukan bersifat mandatory /wajib seperti  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  423/KMK.06/2002  ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Pergantian KAP secara sukarela yang  diteliti adalah  pergantian  KAP  yang  terjadi  pada  perusahaan  non-  keuangan  selama  periode  2003-2013. Variabel pergantian KAP secara sukarela merupakan variabel dummy , jika perusahaan melakukan pergantian KAP secara sukarela pada (t 0 ) diberi kode 1. Jika klien menggunakan KAP yang sama dengan periode sebelumnya atau pergantian KAP tersebut bersifat mandatory ataupun pergantian KAP tersebut termasuk dalam pergantian KAP semu diberi kode 0.
b. Opini audit going concern (GC) Opini  audit going  concern merupakan  opini  audit  yang  diterbitkan  oleh  auditor  independen tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (IAPI dalam  SA 570, 2013).  Variabel  opini  audit going  concern merupakan  variabel dummy ,  jika  perusahaan mendapatkan opini audit going concern pada (t-1) maka diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Opini  yang  termasuk  dalam  opini  audit going  concern adalah  opini  yang  menyatakan  bahwa auditor  memiliki  keraguan  signifikan  terhadap  kelangsungan  usaha  perusahaan  dan  auditor menjelaskan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan tentang keraguan signifikan tentang
asumsi kelangsungan usaha. Pernyataan auditor mengenai keraguan atas kemampuan perusahaan untuk  mempertahankan  kelangsungan  usahanya  ( going  concern )  dapat  dilihat  pada  paragraf keempat  laporan  auditor  independen  maupun  dalam penjelasan atas laporan keuangan  auditan. Penerimaan  opini  audit going  concern atas  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  akan dibandingkan dengan pergantian KAP secara sukarela pada periode berikutnya.
c. Komite audit independen (IND)
Komite  audit independen  merupakan anggota komite  audit yang  tidak  memiliki  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  hal  manajemen  perusahaan,  tidak  memiliki  saham  pada  perusahaan tersebut, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang  saham  utama  perusahaan,  serta  tidak  memiliki  hubungan  usaha  langsung  maupun tidak  langsung  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan  (Ketua  Bapepam  dan  LK,  2012). Komite audit independen diukur berdasarkan persentase jumlah komite audit independen dalam suatu perusahaan. Pengamatan persentase jumlah komite audit independen dilakukan pada tahun saat terjadinya pergantian KAP secara sukarela (t 0 ). d. Keahlian akuntansi dan keuangan (KAK)
Komite  audit  yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  merupakan  komite  audit  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi  dan/  atau  keuangan  atau  pernah menduduki jabatan penting dalam bidang akuntansi dan/ atau keuangan (Wardhani dan Joseph, 2010). Keahlian akuntansi dan keuangan diukur berdasarkan persentase jumlah komite audit yang memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan.  Pengamatan  persentase  jumlah  komite  audit  yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dilakukan pada tahun saat terjadinya pergantian KAP secara sukarela (t 0 ). e. Aktivitas komite audit (ACT)
Aktivitas komite audit yang  dimaksud  adalah frekuensi rapat/pertemuan formal yang  diadakan oleh komite audit meliputi pertemuan antara komite audit, komite audit dengan dewan komisaris, manajemen, auditor internal, maupun auditor independen (Merawati dkk., 2013). Aktivitas komite audit merupakan variabel dummy , jika pertemuan komite audit dilakukan minimal empat kali atau lebih  setiap  tahun  diberi kode  1  dan jika  tidak  diberi kode  0. Pengamatan  aktivitas komite audit dilakukan pada tahun saat terjadinya pergantian KAP secara sukarela (t 0 ). f. Ukuran perusahaan (LOGTA)
Ukuran  perusahaan  merupakan  suatu  skala  yang  dapat  mengklasifikasikan  perusahaan  menjadi perusahaan  besar,  menengah,  dan  kecil  (Rahman  dan  Siregar,  2012).  Ukuran  perusahaan  dalam penelitian  ini  diukur  dengan  logaritma  total  aset.  Total  aset    dipilih  sebagai  proksi  atas  ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market  capitalized dan  penjualan  (Wuryatiningsih,  2002;  dalam  Rahman  dan  Siregar,  2012). Pengamatan  ukuran  perusahaan  dilakukan  pada  tahun  saat  terjadinya  pergantian  KAP  secara sukarela (t 0 ).

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif berupa laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2002-2013 dan laporan tahunan tentang komite audit ta- hun 2003-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan  perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  BEI yang  telah  diaudit  periode  2002- 2013 dan laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2003- 2013. Peneli- ti  menggunakan  laporan  keuangan  yang  sudah  diaudit  tahun  2002  untuk  melihat  opini  audit  yang dikeluarkan oleh auditor independen di tahun tersebut, karena untuk meneliti pengaruh opini audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela,  peneliti  membutuhkan  data  tahun  sebe- lumnya (t-1) untuk melihat apakah di tahun tersebut auditor mengeluarkan opini audit going concern atau tidak. Tahun 2002 menjadi tahun awal pengamatan karena pada tahun tersebut regulasi tentang pergantian KAP secara wajib/ mandatory mulai diberlakukan. Laporan keuangan dan laporan tahunan dapat  diperoleh  dengan  mengakses  www.idx.co.id  dan website perusahaan.  Penelitian  ini menggunakan panel data yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu ( time series ) dan data silang tempat ( cross section ).

## Alat dan Metode Pengumpulan Data
Peneliti melihat dan mengamati laporan keuangan yang sudah diaudit periode 2002-2003 beserta dengan laporan tahunan perusahaan non-keuangan periode 2003-2013. Pengumpulan data dilakukan dengan  metode  dokumentasi.  Data  berupa  laporan  keuangan  yang  sudah  diaudit  dan  laporan  ta- hunan didapat dengan cara mengakses www.idx.co.id dan website perusahaan. Data yang sudah dik- umpulkan  kemudian  dicatat  dan  diolah.  Pergantian  KAP  secara  sukarela,  opini  audit going  concern yang  diterbitkan  oleh  auditor  independen  diperoleh  dari  laporan  auditor  independen  yang  berada dalam  laporan keuangan perusahaan yang sudah  diaudit.  Informasi tentang  komite audit  diperoleh dari  laporan  tahunan  perusahaan,  sedangkan  informasi  tentang  ukuran  perusahaan  diperoleh  dari laporan  posisi  keuangan  dalam  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  oleh  BEI  selama  periode penelitian.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  penelitian ini  meliputi  seluruh  perusahaan  non-keuangan yang  terdaftar  di  BEI  tahun 2003-2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling . Pada teknik ini sampel yang diambil  adalah  sampel  yang  memiliki  kriteria-kriteria  tertentu.  Perusahaan  yang  dijadikan  sampel merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  periode  2002-2013  dan  menerbitkan  laporan keuangan yang sudah diaudit per 31 Desember periode 2002-2013
2. Perusahaan  non-keuangan  yang  menerbitkan  laporan  tahunan  periode  2003-2013  dan  memiliki data yang lengkap mengenai profil komite audit
3. Perusahaan  non-keuangan  yang  tidak  melakukan  pergantian  KAP  yang  bersifat mandatory maupun pergantian KAP semu periode 2003-2013

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  logistik  ( logistic  regression ) karena  variabel  dependennya berjenis kategorial.  Pengujian-pengujian yang  dilakukan  di bawah ini diperlukan untuk mendukung hasil penelitian.
a. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari  rata-rata  ( mean ),  nilai  maksimum,  nilai  minimum,  dan  deviasi  standar  ( standard  deviation ) (Ghozali,  2013). Mean digunakan  untuk  memperkirakan  besar  rata-rata  populasi  yang diperkirakan dari sampel. Deviasi standar digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Nilai  maksimum  dan  minimum  digunakan  untuk  melihat  nilai  maksimum  dan  nilai  minimum dari  populasi.  Statistik  deskriptif  perlu  dilakukan  untuk  melihat  gambaran  keseluruhan  dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.
b. Analisis Regresi Logistik
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik untuk menguji pengaruh opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela  dan  untuk  menguji  apakah karakteristik  komite  audit  dapat  memoderasi  hubungan  opini  audit going  concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Regresi logistik digunakan karena variabel dependennya bersifat dikotomi  (melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  dan  tidak  melakukan  pergantian  KAP secara  sukarela).  Analisis  regresi  logistik  tidak  memerlukan  uji  normalitas  karena  variabel independennya  merupakan  campuran  antara  variabel  kontinyu  (metrik)  dan  kategorial  (non- metrik)  (Ghozali,  2013).  Penelitian  ini  memiliki  dua  model  regresi  logistik,  yaitu  model  pertama untuk  menguji pengaruh  opini  audit going  concern terhadap pergantian  KAP  secara sukarela  dan model kedua untuk menguji pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela yang dimoderasi oleh karakteristik komite audit.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 21 – JANUARI 2015 – Halaman 38-64
Model 1:
Model 2:
Keterangan: PKAP = pergantian KAP secara sukarela GC = opini audit going concern IND = komite audit independen KAK = keahlian akuntansi dan keuangan ACT = aktivitas komite audit LOGTA = ukuran perusahaan GC*IND = interaksi going concern dengan komite audit independen GC*KAK = interaksi going concern dengan keahlian akuntansi  dan keuangan
GC*ACT = interaksi going concern dengan aktivitas komite audit α = koefisien regresi β1,2,…8 = konstanta ε = error
c. Menilai Model Fit
Model regresi logistik perlu dianalisis dengan menilai model fit . Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik, antara lain:
1. Menguji Kelayakan Model Regresi
Uji  analisis  regresi  logistik  dimulai  dengan  menilai  kelayakan  model  regresi  dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test . Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dilakukan untuk menguji bahwa  data  empiris  cocok atau sesuai dengan model. Jika  nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test test statistic sama dengan atau kurang dari 0,05, maka terdapat  perbedaan  signifikan  antara  model  dengan  nilai  observasinya  sehingga Goodness  fit model tidak  baik  karena  model  tidak  dapat  memprediksi  nilai  observasinya.  Sebaliknya,  jika nilai  statistik Hosmer  and  Lemeshow’s  Goodness  of  Fit lebih  besar  dari  0,05,  maka  model  regresi mampu  memprediksi  nilai  observasinya  atau  dapat  dikatakan  model  dapat  diterima  karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013).
2. Menilai Keseluruhan Model ( Overall Model Fit )
Statistik yang digunakan untuk menilai keseluruhan model berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L  dari  model  adalah  probabilitas  bahwa  model  yang  digunakan  dapat menggambarkan data  input.  Penilaian  keseluruhan  model  ( overall  model fit )  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  antara -2  Log  Likelihood (-2LogL)  pada  awal,  dimana  model  hanya memasukkan  konstanta,  dengan  nilai  -2LogL  pada  akhir,  dimana  model  memasukkan konstanta  dan  variabel  independen.  Adanya  penurunan  nilai  -2LogL  pada  kedua  model menunjukkan  model  regresi  yang  baik  atau  dengan  kata  lain  model  yang  dihipotesiskan fit dengan data.
3. Koefisien Determinasi ( Nagelkerke’s R Square ) Cox  dan  Snell’s  R  Square merupakan  ukuran  yang  mencoba  meniru  ukuran  R 2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit  diinterpretasikan. Nagelkerke R Square merupakan  modifikasi  dari koefisien Cox  dan  Snell  untuk  memastikan  bahwa  nilainya  bervariasi  dari  nol  sampai  satu.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  membagi  nilai Cox  dan  Snell’s  R  Square dengan  nilai  maksimumnya.
Nilai Nagelkerke R  Square dapat  diinterpretasikan seperti  nilai R 2 pada multiple regression .  Nilai yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel  independen  memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
4. Menghitung Nilai Estimasi
Tabel klasifikasi 2 x 2 digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar ( correct ) dan salah ( incorrect ). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dan dalam hal ini berganti  (1)  dan  tidak  berganti  (0)  KAP,  sedangkan  pada  baris  menunjukkan  nilai  observasi sesungguhnya  dari  variabel  dependen,  berganti  (1)  dan  tidak  berganti  (0)  KAP.  Pada  model yang  sempurna,  maka  semua  kasus  akan  berada  pada  diagonal  dengan  tingkat  ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2013).
d. Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  model  regresi  logistik.  Kaidah  dalam  pengambilan keputusan adalah:
1. Jika nilai probabilitas ≤ α = 5%, maka H 0 ditolak dan Ha diterima 2. Jika nilai probabilitas > α = 5%, maka H 0 diterima dan Ha ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sampel  perusahaan  non  keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  periode 2003-2013. Kriteria pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

## Sumber: Data diolah

## Deskripsi Data
Penelitian  ini  menggunakan  enam  variabel,  yaitu  PKAP,  GC,  IND,  KAK,  ACT,  dan  LOGTA. Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 sampai tabel 5.
No.  Kriteria Jumlah 1 Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2002-2013 226 2 Data yang diperlukan tidak tersedia dengan lengkap (85) 3 Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian KAP selama periode 2003-2013 (64) 4 Perusahaan  melakukan  pergantian  KAP  yang  bersifat wajib/ mandatory selama periode 2003-2013 (26) 5 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selain dalam mata uang rupiah (4) Jumlah perusahaan yang masuk kriteria 47 Total amatan selama periode penelitian (11 tahun) 517
Tabel 2. Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation PKAP 517 0,00 1,00 0,2573 0,43754 GC 517 0,00 1,00 0,1663 0,37275 IND 517 0,40 1,00 0,9696 0,09373 KAK 517 0,25 1,00 0,6540 0,25246 ACT 517 0,00 1,00 0,7350 0,44176 LOGTA 517 8,75 13,50 11,9404 0,69491 GCIND 517 0,00 1,00 0,1620 0,36434 GCKAK 517 0,00 1,00 0,1159 0,27466 GCACT 517 0,00 1,00 0,1161 0,32060 Valid N 517
Sumber: Data diolah
Tabel 3. Pergantian KAP secara Sukarela Keterangan Frekuensi Persentase (%) Tidak ganti KAP 384 74,3 Ganti KAP 133 25,7 Total 517 100,0

## Sumber: Data diolah
Variabel  pergantian  KAP  secara  sukarela  (PKAP)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,2573  yang nilainya  lebih  kecil  dari  0,5.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pergantian  KAP  secara  sukarela  dengan kode 1 lebih sedikit muncul dari 517 amatan. Berdasarkan tabel 3, 384 amatan tidak melakukan per- gantian KAP secara sukarela, sedangkan 133 amatan melakukan pergantian KAP secara sukarela.
Tabel 4. Opini Audit Going Concern Keterangan Frekuensi  Persentase (%) Tidak going concern 431 83,4 Going concern 86 16,6 Total 517 100,0 Sumber: Data diolah
Variabel opini audit going concern (GC) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1663, nilai ini lebih kecil dari  0,5  sehingga    menunjukkan  bahwa  opini  audit going  concern dengan  kode  1,  yaitu  penerbitan opini audit going concern oleh  auditor,  lebih  sedikit muncul  dari 517 amatan. Berdasarkan  tabel  4.4, 431  amatan  tidak  menerima  opini  audit going  concern ,  sedangkan  86  amatan  menerima  opini  audit going concern .
Hasil  statistik  deskriptif  pada  tabel  2  menunjukkan  nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata,  dan standar deviasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai ter- endah  variabel  komite  audit  independen  (IND)  adalah  sebesar  0,4  yang  merupakan  persentase jumlah komite audit yang independen pada PT Indofarma tahun 2003-2005, sedangkan nilai tertinggi komite  audit independen adalah sebesar 1 yang menandakan  bahwa seluruh  anggota komite audit merupakan  pihak independen.  Nilai  rata-rata komite  audit  independen  sebesar  0,9696  atau  96,96% menunjukkan bahwa banyak anggota komite audit pada perusahaan non keuangan yang terdaftar  di BEI selama periode 2003-2013 seluruhnya merupakan pihak independen. Variabel  keahlian  akuntan- si  dan  keuangan  (KAK)  memiliki  nilai  terendah  sebesar  0,25  yang  merupakan  persentase  jumlah
komite  audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan  keuangan, yaitu  pernah menempuh pen- didikan  akuntansi  dan  keuangan  pada  PT  Enseval  Putra  Megatrading  tahun  2009.  Nilai  tertinggi untuk  variabel  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  adalah  sebesar  1  yang  menunjukkan  bahwa  se- luruh anggota komite audit memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Nilai rata-rata keahlian akuntansi  dan  keuangan  adalah  sebesar  0,6540  atau  65,40%  yang  berarti  bahwa  banyak  anggota komite  audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan lebih dari satu orang.
Tabel 5. Aktivitas Komite Audit Keterangan Frekuensi Persentase (%) < 4 kali 137 26,5 ≥ 4 kali 380 73,5 Total 517 100,0 Sumber: Data diolah
Variabel aktivitas komite audit (ACT) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7350. Angka  tersebut lebih      besar  dari    0,5  sehingga  menunjukkan  bahwa  aktivitas  komite  audit  dengan  kode  1,  yaitu melakukan  rapat  minimal  empat  kali  atau  lebih,  lebih  banyak  muncul  dari  517  data  yang  diamati. Berdasarkan tabel 4.5, 380 amatan melakukan rapat minimal empat kali atau 3 bulan sekali atau lebih dan 137 amatan melakukan rapat kurang dari empat kali atau 3 bulan sekali dalam satu tahun. Vari- abel ukuran perusahaan (LOGTA) memiliki nilai rata-rata sebesar 11,9404. Nilai ukuran perusahaan yang diukur dengan log total aset memiliki nilai terendah sebesar 8,75 yang merupakan nilai log total aset pada PT. Tanah Laut tahun 2007. Nilai ukuran perusahaan yang paling tinggi adalah sebesar 13,5 yang merupakan nilai log total aset dari PT. Bakrie & Brothers tahun 2010.

## Analisis Data
Uji Kelayakan Model Regresi
Uji  kelayakan  model  regresi  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Hosmer  and  Lemeshow’s Goodness of Fit Test . Hasil uji dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hosmer and Lemeshow Test
Sumber: Data diolah
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai chi-square dalam uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test pada  model  1  adalah  sebesar  7,336  dengan  level  signifikan  sebesar  0,501.  Nilai chi-square dalam  uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test pada model 2 adalah sebesar 13,645 dengan level signifikan sebesar 0,097. Level signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05,  maka dapat diartikan bahwa model regresi  logistik  mampu  memprediksi  nilai  observasinya,  sehingga  model  regresi  logistik  baik  pada model 1 dan model 2 layak untuk digunakan.

## Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
Penilaian  keseluruhan  model  dilakukan  dengan  menggunakan  -2 Log  Likehood (-2LL),  yaitu dengan  cara  membandingkan  nilai  antara  -  2LL  pada  awal  ( block  number 0),  dimana  model  hanya memasukkan konstanta, dengan nilai  -2LL pada akhir ( block number 1), dimana model memasukkan konstanta dan variabel independen. Model regresi akan dikatakan baik apabila nilai  -2LL akhir lebih kecil daripada -2LL awal. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 7.
Chi-square df Sig. Model 1 7,336 8 0,501 Model 2 13,465 8 0,097

## Tabel 7. Nilai -2 Log Likehood

## Sumber: Data diolah
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai -2LL mengalami penurunan dari 589,550 pada -2LL awal men- jadi 579,630  pada  -2LL  akhir  untuk model 1.  Nilai  -2LL juga  mengalami penurunan  untuk model 2, yaitu  dari  589,550 pada  -2LL  awal  menjadi  573,680 pada  -2LL  akhir.  Penurunan  nilai  -2LL tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik baik untuk digunakan.

## Koefisien Determinasi
Tabel 8. Nilai Nagelkerke R Square
Sumber: Data diolah (2014)
Besarnya  nilai  koefisien  determinasi  pada  model  regresi  logistik  ditunjukkan  dengan  nilai Nagelkerke’s  R  Square .  Pada  tabel  4.8  nilai Nagelkerke’s  R  Square untuk  model  1  adalah  sebesar  0,028 yang berarti variabilitas variabel pergantian KAP secara sukarela yang dapat dijelaskan oleh variabel opini  audit going  concern adalah  sebesar  2,8%,  sedangkan  sisanya  sebesar  97,2%  persen  dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Nilai Nagelkerke’s R Square untuk model 2 adalah sebesar 0,044 yang berarti variabilitas variabel pergantian KAP secara sukarela yang dapat dijelaskan oleh variabel opini audit going concern dan variabel moderasi karakteristik komite audit adalah sebe- sar  4,4%,  sedangkan  sisanya  sebesar  95,6%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  di  luar  model penelitian.

## Menghitung Nilai Estimasi
Nilai  estimasi  yang  benar  ( correct )  dan  yang  salah  ( incorrect )  dihitung  menggunakan  tabel klasifikasi 2 x 2. Pada kolom merupakan  dua nilai prediksi dari variabel dependen, sedangkan pada baris  menunjukkan  nilai  observasi  sesungguhnya  dari  variabel  dependen.  Tabel  klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas pergantian KAP secara sukarela oleh perusahaan. Tabel klasifikasi 2 x 2 dapat dilihat pada tabel 9.

## Tabel 9. Tabel Klasifikasi 2 x 2
-2LL -2LL Model 1 Step 0 589,550 Step 1 579,630 Model 2 Step 0 589,550 Step 1 573,680 -2 Log Likehood Cox  &  Snell  R Square Nagelkerke  R Square Model 1 579,630 0,019 0,028 Model 2 573,680 0,030 0,044 Observasi Prediksi
PKAP
Ketepatan Klasifikasi
(%)
Tidak ganti KAP Ganti KAP Model 1 Tidak ganti KAP 384 0 100,0 Ganti KAP 132 1 0,8 Keseluruhan ketepatan klasifikasi (%) 74,5

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 9, pada model 1, prediksi data amatan yang tidak melakukan pergantian KAP secara  sukarela  sebesar  384,  dan  hasil  observasinya  adalah  384  sehingga  ketepatan  klasifikasi  data amatan  yang  tidak  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  adalah  100%.  Prediksi  data  amatan yang melakukan pergantian KAP secara sukarela sebesar  133 data amatan, sedangkan hasil observa- sinya  adalah  1,  jadi  ketepatan  klasifikasi  adalah  0,8%  atau  secara  keseluruhan  ketepatan  klasifikasi untuk model 1 adalah 74,5%. Pada model 2, prediksi data amatan yang tidak melakukan pergantian KAP secara sukarela sebesar 384, sedangkan hasil observasinya adalah 382 sehingga ketepatan klas- ifikasi  data  amatan  yang  tidak  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  adalah  99,5%.  Prediksi data  amatan  yang  melakukan  pergantian  KAP  secara  sukarela  sebesar  133  perusahaan,  sedangkan hasil  observasinya  adalah  2  data  amatan,  jadi  ketepatan  klasifikasi  sebesar  1,5%  atau  secara  kese- luruhan ketepatan klasifikasi untuk model 2 adalah 74,3%.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik yang dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel  10. Hasil Regresi Logistik
Sumber: Data diolah (2014)
Berdasarkan tabel 10, maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:
Model 2 Tidak ganti KAP 382 2 99,5 Ganti KAP 131 2 1,5 Keseluruhan ketepatan klasifikasi (%) 74,3 Variabel B S.E.
Wald df Sig. Exp (B) Model 1 GC 0,128 0,267 0,231 1 0,631 1,137 LOGTA -0,437 0,148 8,736 1 0,003 0,646 Constant 4,118 1,765 5,445 1 0,020 61,434 Model 2 GC 4,374 3,346 1,708 1 0,191 79,341 IND 0,459 1,290 0,127 1 0,722 1,583 KAK -0,792 0,442 3,208 1 0,073 0,453 ACT -0,141 0,267 0,281 1 0,596 0,868 LOGTA -0,414 0,165 6,320 1 0,012 0,661 GCIND -4,675 3,256 2,062 1 0,151 0,009 GCKAK 0,446 1,203 0,137 1 0,711 1,562 GCACT 0,058 0,594 0,010 1 0,922 1,060 Constant 3,993 2,400 2,766 1 0,096 54,195
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 21 – JANUARI 2015 – Halaman 38-64
Model 1:
Model 2:
Berdasarkan model persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa:
1. Model 1
a. Konstanta  sebesar  4,118  menunjukkan  apabila  variabel  independen  GC  dan  variabel  kontrol LOGTA bernilai nol, maka dapat mempengaruhi pergantian KAP secara sukarela sebesar 4,118.
b. Koefisien  regresi  untuk  GC  sebesar  0,128,  berarti  apabila  terjadi  kenaikan  GC  sebesar  satu persen dan variabel independen lainnya bernilai tetap,  maka akan terjadi kenaikan pergantian KAP secara sukarela sebesar 0,128.
c. Koefisien regresi untuk LOGTA sebesar -0,437, berarti apabila terjadi kenaikan LOGTA sebesar satu  persen  dan  variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap,  maka  akan  terjadi  kenaikan pergantian KAP secara sukarela sebesar -0,437.
2. Model 2
a. Konstanta sebesar  3,993  menunjukkan  apabila  variabel independen  GC, IND,  KAK,  ACT  dan variabel  kontrol  yaitu  LOGTA,  serta  interaksi  variabel  GC  dengan  karakteristik  komite  audit (IND,  KAK,  ACT)  bernilai  nol,  maka  dapat  mempengaruhi  pergantian  KAP  secara  sukarela sebesar 3,993.
b. Koefisien  regresi  untuk  GC  sebesar  4,374  berarti  apabila  terjadi  kenaikan  GC  sebesar  satu persen dan variabel independen lainnya bernilai tetap,  maka akan terjadi kenaikan pergantian KAP secara sukarela sebesar 4,374.
c. Koefisien regresi untuk interaksi variabel GC dengan IND sebesar - 4,675, berarti apabila terjadi kenaikan  interaksi  variabel  GC  dengan  KAK  sebesar  satu  persen  dan  variabel  independen lainnya  bernilai  tetap,  maka  akan  terjadi  kenaikan  pergantian  KAP  secara  sukarela  sebesar  - 4,675.
d. Koefisien regresi untuk interaksi variabel GC dengan KAK sebesar 0,446, berarti apabila  terjadi kenaikan  interaksi  variabel  GC  dengan  KAK  sebesar  satu  persen  dan  variabel  independen lainnya  bernilai  tetap,  maka  akan  terjadi  kenaikan  pergantian  KAP  secara  sukarela  sebesar 0,446.
e. Koefisien regresi untuk interaksi variabel GC dengan ACT sebesar 0,058, berarti apabila terjadi kenaikan  interaksi  variabel  GC  dengan  ACT  sebesar  satu  persen  dan  variabel  independen lainnya  bernilai  tetap,  maka  akan  terjadi  kenaikan  pergantian  KAP  secara  sukarela  sebesar 0,058.
f. Koefisien  regresi  untuk  variabel  LOGTA  sebesar  -0,414,  berarti  apabila  terjadi  kenaikan interaksi  variabel  GC  dengan  ACT  sebesar  satu  persen  dan  variabel  independen  lainnya bernilai tetap,  maka akan terjadi kenaikan pergantian KAP secara sukarela sebesar -0,414.
Berdasarkan hasil dari tabel 4.10, peneliti dapat memberikan bukti sebagai berikut:
a. Pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela Tabel  10  menunjukkan bahwa  opini  audit going  concern memiliki  nilai koefisien  β  positif sebesar 0,128  dengan  signifikansi  sebesar  0,631.  Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  besar  daripada  0,05,  se- hingga menunjukkan bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh signifikan terhadap per- gantian KAP secara sukarela, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penerbitan opini audit
going  concern oleh  auditor  akan  mendorong  manajemen  melakukan  pergantian  KAP  secara  su- karela ditolak.
b. Pengaruh  komite  audit  yang  independen  terhadap  hubungan  antara  opini  audit going  concern dengan pergantian KAP secara sukarela Tabel  10  menunjukkan  bahwa  interaksi  opini  audit going  concern dengan  komite  audit  yang independen  memiliki  nilai koefisien  β  negatif  sebesar -4,675  dengan  signifikansi  sebesar  0,151. Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  besar  daripada  0,05,  sehingga  menunjukkan  bahwa  proporsi komite  audit  yang  independen  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  opini  audit going  concern terhadap pergantian KAP secara sukarela, sehingga hipotesis 2a yang menyatakan bahwa semakin besar  proporsi  komite  audit  yang  independen  akan  menurunkan  kecenderungan  manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya ditolak.
c. Pengaruh  komite  audit  yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  terhadap  hubungan antara opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela Tabel 10 menunjukkan bahwa interaksi opini audit going concern dengan komite audit yang mem- iliki keahlian akuntansi dan keuangan memiliki nilai koefisien β positif sebesar 0,446 dengan sig- nifikansi  sebesar  0,711.  Nilai  signifikansi tersebut  lebih  besar  daripada  0,05,  sehingga  menunjuk- kan bahwa proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan tidak mampu memoderasi  pengaruh  opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela,  se- hingga hipotesis 2b yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan akan menurunkan kecenderungan manajemen  melakukan per- gantian KAP secara sukarela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya ditolak.
d. Pengaruh  aktivitas  komite  audit  terhadap  hubungan  antara  opini  audit going  concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  interaksi  opini  audit going  concern dengan  aktivitas  komite  audit memiliki nilai koefisien β positif sebesar 0,058 dengan signifikansi sebesar 0,922. Nilai signifikansi tersebut  lebih  besar  daripada  0,05,  sehingga  menunjukkan  bahwa  aktivitas  komite  audit  tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela, sehingga hipotesis 2c yang menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit akan menurunkan kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern atau sebaliknya ditolak.
e. Pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pergantian KAP secara sukrela. Tabel 10 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien β negatif sebesar -0,414 dengan  signifikansi  sebesar  0,012.  Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  kecil  daripada  0,05,  sehingga menunjukkan  bahwa  variabel  kontrol  ukuran  KAP  berpengaruh  negatif  terhadap  pergantian KAP.

## Pembahasan

## Pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela
Hasil pengujian memberikan bukti bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP secara sukarela. Opini audit going concern tidak berpengaruh terhadap per- gantian  KAP  secara  sukarela  karena  opini  audit going  concern yang  diterbitkan  oleh  auditor  inde- penden  merupakan  opini  yang  memang  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan  sehingga  tidak  ber- pengaruh  terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela.  Investor  memerlukan  informasi  yang  sesuai dengan  kondisi  perusahaan  yang  sebenarnya  tanpa  adanya  rekayasa,  sehingga  ketika  perusahaan melakukan pergantian KAP secara sukarela setelah menerima opini audit going concern akan direaksi oleh  investor yang  mempertanyakan reliabilitas laporan keuangan perusahaan. Selain itu ketika pe- rusahaan  mengalami  masalah going  concern ,  manajemen  telah  memiliki  rencana  untuk  mengatasi kondisi tersebut dan menurut auditor rencana  tersebut dapat efektif dijalankan serta terdapat cukup pengungkapan (Sinarwati, 2010), sehingga opini audit going concern bukanlah merupakan opini audit yang  buruk  dan  tidak  signifikan  mempengaruhi  perusahaan  untuk  melakukan  pergantian  KAP secara sukarela.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sinarwati (2010) yang memberikan
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 21 – JANUARI 2015 – Halaman 38-64
bukti  tidak  adanya  pengaruh  signifikan  opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara sukarela, karena  pihak  manajemen  telah  mempunyai rencana kedepan  untuk mengatasi  permasala- han going  concern yang  ada dalam perusahaan.  Hasil  penelitian  ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Hudaib  dan  Cooke  (2005)  yang  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  yang  mem- peroleh  opini  audit  selain  wajar  tanpa  pengecualian  akan  cenderung  melakukan  pergantian  KAP secara sukarela. Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013)  yang  menemukan  bahwa  opini  audit going  concern berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap pergantian KAP secara sukarela.
Pengaruh  komite  audit  yang  independen  terhadap  hubungan  antara  opini  audit  going  concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Hasil  pengujian  memberikan  bukti  bahwa  komite  audit  yang  independen  tidak  berhasil memoderasi  pengaruh  opini  audit going  concern terhadap  kecenderungan  manajemen  melakukan pergantian  KAP secara sukarela.  Hal ini  disebabkan  karena  meskipun  anggota komite  audit  adalah pihak  yang  independen  tetapi  kinerjanya  dalam  perusahaan  tidak  maksimal.  Komite  audit  yang merupakan  pihak  independen  cenderung  kurang  memperhatikan  permasalahan-permasalah  yang ada  dalam  perusahaan  termasuk  dalam  hal  pergantian  KAP  secara  sukarela,  sehingga  keputusan manajemen  dalam  hal  pergantian  KAP  masih  mendominasi.  Adanya  anggota  komite  audit  yang independen  hanya  untuk  memenuhi  regulasi  sehingga  tugas  dan  kewajiban  komite  audit  tidak dilakukan secara efektif dan maksimal.
Hasil  penelitian  ini  tidak  berhasil  mendukung  penelitian  Merawati  dkk.  (2013)  yang  mem- berikan bukti bahwa komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh sig- nifikan dan mampu memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela. Penelitian ini juga tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carcello dan Neal  (2003)  yang  memberikan  bukti  adanya  pengaruh  moderasi  komite  audit  independen  dengan opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela.
Pengaruh komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan terhadap hubungan antara opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Hasil pengujian  memberikan bukti bahwa komite  audit yang  memiliki keahlian  akuntansi  dan keuangan  tidak  berhasil  memoderasi  pengaruh  opini  audit going  concern terhadap  kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP secara sukarela. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang  menyebutkan  bahwa  perusahaan  harus  memiliki  minimal  satu  orang  anggota  komite  audit yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan.  Tidak  adanya  pengaruh  moderasi  komite  audit yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan  bisa  saja  disebabkan  karena  perusahaan  hanya mengikuti  regulasi  yang  dikeluarkan  Bapepam  dan  LK,  sehingga  walaupun  perusahaan  memiliki anggota komite  audit yang  memiliki keahlian  akuntansi  dan keuangan,  hal tersebut belum berjalan secara  optimal  dan  efektif  sehingga  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pergantian  KAP  secara  su- karela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern .
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carcello dan Neal (2003) yang tidak berhasil memberikan bukti adanya pengaruh moderasi keahlian akuntansi dan keuangan yang dimiliki  komite  audit  dengan  opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela. Hasil  penelitian  ini  tidak  berhasil  mendukung  penelitian  Merawati  dkk.  (2013)  yang  memberikan bukti bahwa komite audit yang  memiliki keahlian  akuntansi  dan  keuangan  berpengaruh signifikan dan  mampu  memoderasi  pengaruh  opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP  secara  su- karela.
Pengaruh aktivitas komite audit terhadap hubungan antara opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela
Hasil  pengujian  memberikan  bukti  bahwa  aktivitas  komite  audit  tidak  berhasil  memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap kecenderungan manajemen melakukan pergantian KAP secara  sukarela.  Berdasarkan  hasil  amatan  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  380  amatan  melakukan rapat  minimal  empat  kali  atau  3  bulan  sekali  atau  lebih  dan  terdapat  137  amatan  yang  melakukan
rapat kurang dari empat kali atau 3 bulan sekali. Pertemuan rapat yang dilakukan oleh komite audit adalah untuk memenuhi regulasi dari Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa pertemuan komite audit dilakukan minimal 3 bulan sekali dan hanya  bersifat formalitas. Selain itu, meskipun aktivitas komite  audit tersebut tinggi, belum tentu berjalan  optimal  dan  efektif sehingga belum mampu  me- mecahkan  masalah  perusahaan  termasuk  keputusan  untuk  melakukan  pergantian  KAP  secara  su- karela ketika auditor menerbitkan opini audit going concern . Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Merawati dkk. (2013) yang memberikan bukti bahwa aktivitas komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit going concern dengan pergantian KAP secara sukarela.

## Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pergantian KAP secara sukarela
Hasil pengujian memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  pergantian  KAP  secara  sukarela.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka kegiatan bisnisnya akan semakin kompleks. Perusahaan membutuhkan KAP yang berpengalaman untuk mengaudit  perusahaan  tersebut.  KAP  yang  berpengalaman  adalah  KAP  yang  telah  memiliki  perikatan yang lama dengan klien karena telah mengetahui operasional perusahaan. Perusahaan yang besar mem- iliki insentif yang lebih besar daripada perusahaan kecil untuk mempertahankan auditornya, sebab analis keuangan dan berita keuangan akan meneliti dengan cermat pergantian KAP yang dilakukan oleh perus- ahaan  besar  (Carcello  dan  Neal,  2003).  Hasil  penelitian  ini  berhasil  mendukung  penelitian  Hudaib  dan Cooke  (2005)  yang  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  yang  besar  cenderung  tidak  melakukan  per- gantian  KAP  secara  sukarela,  dan  sebaliknya.  Hasil  penelitian  ini  tidak  berhasil  mendukung  penelitian Carcello  dan  Neal  (2003)  yang  memberikan  bukti  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh signifikan terhadap pergantian KAP secara sukarela.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  hasil  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kes- impulan sebagai berikut: (1) Opini audit going concern tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP secara sukarela,  karena  opini  audit going  concern yang  diterbitkan  oleh  auditor  independen  mencerminkan keadaan  sesungguhnya  dari  perusahaan  tersebut  dan  pihak  manajemen  telah  memiliki  rencana  untuk mengatasi  permasalahan going  concern pada  perusahaannya  sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap  per- gantian  KAP  secara  sukarela.  Pergantian  KAP  secara  sukarela  yang  terjadi  bukan  disebabkan  karena opini  audit going  concern yang  diterbitkan  auditor  independen,  tetapi  terdapat  faktor-faktor  lain  yang menyebabkan  perusahaan  memutuskan  untuk  berganti  KAP,  seperti  adanya  pergantian  manajemen ataupun  karena  ukuran  KAP  yang  mencerminkan  reputasi  dan  kualitas  audit  yang  lebih baik;  dan  (2) Karakteristik komite audit yang diproksikan  dengan komite  audit yang independen,  komite  audit yang memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan,  serta  aktivitas  komite  audit  tidak  mampu  memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP secara sukarela karena proksi karakteristik komite audit tersebut termasuk dalam syarat keanggotaan komite audit yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK, sehingga perusahaan hanya memenuhi regulasi tersebut. Kinerja komite audit yang independen, komite  audit yang  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  keuangan,  serta  aktivitas  komite  audit  yang  tinggi belum berjalan secara optimal dan efektif sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan  termasuk  pergantian  KAP  secara sukarela karena  penerbitan opini  audit going  concern oleh auditor independen.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan,  yaitu:  (1)  Peneliti  menggunakan  data  profil  komite audit  pada  laporan  tahunan,  sedangkan  banyak  perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan  profil  komite auditnya  secara  lengkap  dalam  laporan  tahunan  perusahaan.  Profil  komite  audit  yang  terdapat  dalam laporan  tahunan  belum  tentu  mencerminkan  kinerja  komite  audit  yang  sesungguhnya,  sehingga  tidak dapat mencerminkan kualitas komite audit; (2) Peneliti tidak melakukan pair t-test ; dan (3) Ketersediaan informasi mengenai pengalaman tata kelola yang dimiliki komite audit sangat terbatas, sehingga peneliti tidak menggunakan pengalaman tata kelola yang dimiliki komite audit sebagai salah satu proksi karak- teristik komite audit. Saran yang diberikan adalah (1) Beberapa perusahaan tidak mengungkapkan profil komite audit secara lengkap dalam laporan tahunan sehingga diharapkan pada penelitian yang akan da- tang dapat memperoleh informasi  tentang komite audit yang lebih lengkap dari berbagai sumber seperti data yang diperoleh langsung dari perusahaan; (2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penguku-
ran  lain  selain  karakteristik  komite  audit,  misalnya  penilaian  dan  pengungkapan  kinerja  komite  audit sehingga  dapat  diketahui  keefektifan  peran  komite  audit  dalam  perusahaan  maupun  faktor-faktor  lain yang  dapat  memoderasi pengaruh  opini  audit going  concern terhadap  pergantian  KAP secara sukarela; (3) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain diluar penelitian ini sehingga dapat memberikan  hasil yang  lebih  baik;  dan  (4)  Penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan pair  t-test  dalam metode pengambilan sampel sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

## REFERENCES
Carcello, J.V., dan T.L. Neal, 2000, Audit Committee Composition and Audit Reporting, The Accounting Review, Vol. 75, No. 4, Oktober: 453-467
______,  2003,  Audit  Committee  Characteristics  and  Auditor  Dismissals  Following  New  Going  Concern Reports, The Accounting Review, Vol. 78, No. 1, Januari: 95-117
Elder,  R.J.,  M.S.  Beasley,  A.A.  Arens,  dan  A.A.  Jusuf,  2011,  Jasa  Audit  dan  Assurance:  Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Buku Pertama, Jakarta: Salemba Empat
______, 2011, Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Buku Kedua, Jakarta:
Salemba Empat Febrianto, R., 2009, Pergantian Auditor: Wajib atau Sukarela?,
(http://rfebrianto.blogspot.com/2009/03/pergantian-auditor-wajib-atau-sukarela.html,  diunduh  15 Maret 2014)
Ghozali,  I.,  2013,  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS,  Semarang:  Badan  Penerbit  Uni- versitas Diponegoro
Gultom,  E.R.,  dan  Fitriany,  2013,  Pengaruh  Tenure  Audit  dan  Rotasi  Auditor  terhadap  Kualitas  Audit dengan ukuran KAP sebagai Variabel Moderasi, SNA XVI, September: 5436-5472
Hapsoro, D., dan N.A. Aghasta, 2013, Pemberian Opini Audit Going Concern: Konservatf atau Memper- tahankan Akurasi, SNA XVI, September: 1457-1491
Hudaib,  M., dan  T.E. Cooke, 2005,  Qualified Audit  Opinion  and Auditor  Switching, Departm ent  of  Ac- counting and Finance School of Business and Economics University of Exeter Streatham Court, Unit- ed  Kingdom,(https://business-school.exeter.ac.uk/documents/papers/accounting/2002/0205.pdf, diunduh 8 Maret 2014)
Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013, Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta: Salemba Empat Ketua  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan,  2006,  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  No.  KEP-134/BL/2006  (Peraturan  No  X.K.6)  tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Jakarta Ketua  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan,  2011,  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-346/BL/2011 (Peraturan No. X.K.2) tentang Penyam- paian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Jakarta
Ketua  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan,  2012,  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 (Peraturan No. IX.I.5) tentang Pemben- tukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Jakarta
Komalasari, A., 2004, Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Proxy Going Concern terhadap Opini Au- ditor, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, No. 2, Juli: 1-16
Menteri Keuangan, 2003, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 jo. 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik, Jakarta
Menteri  Keuangan,  2008,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.01/2008  tentang  Jasa  Akuntan Publik, Jakarta
Merawati,  L.K.,  I.D.N.  Badera,  dan  I.M.S.  Suardikha,  2013,  Pengaruh  Karakteristik  Komite  Audit  pada Hubungan Opini Audit Going Concern dengan Pergantian Auditor, SNA XVI, September: 1552 -1575 Rahman, A., dan B. Siregar, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit  Going  Concern  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia,  SNA XV, September: 1-36
Rustiarini,  N.W., 2012,  Komite  Audit  dan  Kualitas  Audit:  Kajian  Berdasarkan  Karakterstik,  Kompetensi dan Efektivitas Komite Audit, SNA XV, September: 1-25
Saiful  dan  U.E. Erliana,  2010,  Equity Risk  Premium Perusahaan yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, SNA XIII, Oktober: 1-25 Sawyer,  L.B.,  M.A. Dittenhofer,  dan  J.H. Scheiner, 2006, Sawyer’s  Internal Auditing -Audit  Internal Saw- yer, Buku Ketiga, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat Sinarwati,  N.K.,  2010,  Mengapa  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI  Melakukan  Pergantian Kantor Akuntan Publik?, SNA XIII, Oktober: 1-20
Wahyuningsih,  N.,  dan  I.K.  Suryanawa,  2012,  Analisis  Pengaruh  Opini  Audit  Going  Concern  dan  Per- gantian Manajemen pada Auditor Switching, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Janu- ari: 144-161
Wardhani,  R.,  dan  H.  Joseph,  2010,  Karakteristik  Pribadi  Komite  Audit  dan  Praktik  Manajemen  Laba, SNA XIII, Oktober: 1-26