## SOSIALISASI PENGUATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL BERBASIS 5 ASAS PERJUANGAN BUNG KARNO (Refleksi dan Penelusuran Identitas Kampus Nasionalis)

## Johan Erwin Isharyanto¹, Adhi Putra Satria²
1, 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, johan-erwin@untagsmg.ac.id

## ABSTRACT
This  article  is  the  result  of  dedication  and  socialization  activities  aimed  at  examining  and analyzing the principles of Bung Karno's struggle, as well as their relevance to the implementation of  higher  education  in  Indonesia.  This  article  emphasizes  the  exploration  of  views,  ideas,  and concepts based on data, both secondary and primary data, which are then presented descriptively qualitatively. The results of the analysis and literature review show that towards the principles of Bung Karno's struggle in his ideas include 5 main principles, namely, among others, the radical- revolutionary  principle,  machtvorming,  mass-action,  non-cooperation,  self-help  &  self-reliance. These principles have relevance to the implementation of higher education especially in campuses characterized by nationalism, where these principles can be used as guidelines in determining the content  of  how  internal  quality  assurance  standards  are  made,  implemented,  and  consistently implemented to achieve graduates who truly have character and true nationalist spirit..
Keywords: Principles of Struggle; Nationalism; Internal Quality Assurance Standards

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  artikel  hasil  pengabdian  dan  agenda  kegiatan  sosialisasi  yang  bertujuan untuk  mengkaji  dan  menganalisis  asas-asas  perjuangan  Bung  Karno,  serta  relevansinya  atas penyelengaraan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia.  Artikel  ini  lebih  menekankan  pada  penelusuran atas  pandangan,  gagasan  serta  ide  yang  didasari  atas  data,  baik  data  sekunder  maupun  data primer,  atas  data  yang  diperoleh  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis dan  tinjauan  literatur  menunjukan  bahwasanya  terhadap  asas  perjuangan  bung  karno  dalam idenya meliputi 5 asas utama  yaitu antaralain, asas radikal-revolusioner, machtvorming, massa- aksi, nonkooperasi, self-help & self-reliance. Asas-asas sebagaimana dimaksud memiliki relevansi dengan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  terutama  di  kampus-kampus  yang  bercirikan nasionalis, dimana asas-asas tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan isi bagaimana standar  penjaminan  mau  internal  dibuat,  dilalsanakan  dan  di  implementasikan  secara  konsisten demi terwujudnya lulusan yang benar-benar berkarakter dan berjiwa nasionalis sejati.
Kata Kunci: Asas Perjuangan; Nasionalisme; Standar Penjaminan Mutu Internal.

## PENDAHULUAN
Nasionalisme  merupakan  sebuah  paham  yang  sangat  berkontribusi  dalam membentuk suatu negara, sejarah mencatat bahwa nasionalisme telah mendorong kesadaran  akan identitas bersama di  antara warga negara. Nasionalisme ini telah mengikat  individu-individu  dengan  rasa  solidaritas  terhadap  satu  negara,  bahasa, budaya,  dan  sejarah  yang  sama.  Kesadaran  identitas  inilah  yang  kemudian
memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  ikatan  sosial  yang  kuat  untuk kemudian membuat kesepakatan dalam membentuk suatu negara dengan pola dan pandangan yang sama. 1
Didalam  konteks  nasionalisme  dalam  membentuk  suatu  negara  di  wilayah asia cenderung merujuk pada konsep ikatan sosial yang kuat dan pandangan yang sama  diantara  warga  negara  untuk  melakukan  berbagai  perlawanan  atas  adanya kolonialisme  dan  imprialisme  yang  terjadi,  sehingga  perlawanan  tersebut  pada akhirnya mampu mewujudkan suatu negara yang Merdeka. Berdasarkan pada hal tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  gerakan  nasionalis  asia  seringkali memimpin  perjuangan  untuk  meraih  kemerdekaan  dari  penjajahan  asing  atau kekuatan  eksternal.  Paham  nasionalisme  mendorong  warga  negara  untuk  bersatu dan berjuang bersama-sama untuk menegakkan kedaulatan dan otonomi negara. 2
Secara etimologis, istilah Nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu "nation," yang  merujuk  kepada  suatu  kelompok  bangsa,  dan  "isme,"  yang  menunjukkan paham atau ideologi. Jika digabungkan, Nasionalisme mengacu pada paham cinta terhadap bangsa atau tanah air. Lebih lanjut, kata "nation" sendiri berasal dari kata "nascie,"  yang  mengandung  makna  kelahiran.  Oleh  karena  itu,  "nation"  merujuk pada  kelompok  bangsa  yang  terbentuk  melalui  ikatan  kelahiran.  Dari  perspektif antropologis dan sosiologis, bangsa menggambarkan sebuah komunitas kehidupan yang  berdiri  sendiri.  Setiap  anggota  dalam  komunitas  ini  merasa  sebagai  satu kesatuan  yang  didasari  oleh  kesamaan  ras,  bahasa,  agama,  sejarah,  dan  budaya. Dengan demikian, konsep bangsa mencakup identitas kolektif yang didefinisikan oleh  faktor-faktor  seperti  keturunan,  bahasa  yang  digunakan,  keyakinan  agama, sejarah bersama, dan tradisi budaya. 3
Ide  Nasionalisme  dalam  konteks  negara  Indonesia  sendiri  adalah  suatu konsep  yang  melekat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Ini  adalah gambaran  ikatan  budaya  yang  kuat  yang  menyatukan  rakyat  Indonesia  yang majemuk  menjadi  satu  bangsa  dalam  satu  entitas  negara-bangsa.  Nasionalisme menciptakan rasa persatuan di antara warga negara, terlepas dari perbedaan etnis, bahasa,  agama,  dan  kebudayaan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Salah  satu  peran penting  nasionalisme  adalah  menciptakan  identitas  bersama.  Identitas  ini melampaui  perbedaan  individual  dan  regional,  menggambarkan  kesadaran bersama  akan  sejarah,  budaya,  dan  masa  depan  bersama  sebagai  satu  bangsa.
1 Moh.  Fakhruddin  Farhan,  “Peran  Nasionalisme  Dalam  Kemandirian  Bangsa  Dan  Kemandirian Industri Pertahanan,” Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.8156.
2 Mudji  -  Hartono,  “NASIONALISME  ASIA  TIMUR:  SUATU  PERBANDINGAN  JEPANG, CINA,  DAN  KOREA,” MOZAIK:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora 4,  no.  1  (2015), https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4388.
3 Suyatno,  “Unsur  Nilai  Nasionalisme  Indonesia  Sebagai  Jiwa  Pemersatu  Bangsa,” Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2021).
Identitas  ini  mendorong  warga  negara  untuk  merasa  memiliki  negara  mereka, berkontribusi dalam membangunnya, dan melindunginya dari ancaman luar. 4
Nasionalisme  bukan  hanya  dapat  dipahami  sebagai  suatu  “isme”  yang menuntut  adanya  perlawanan  dalam  mempertahankan  bangsa  dengan  cara-cara konvensional,  nasionalisme  di  masa  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  juga dapat dipahami sebagai paham yang lebih menojolkan identitas diri dan memiliki rasa  bangga  dan  cinta  atas  identitas  individu  sebagai  suatu  bangsa.  Konsep nasionalisme  dimasa  globalisasi  dan  digitalisasi  telah  mengalami  dinamikanya sendiri,  isu-isu  kebanggaan  atas  jati  diri  sebagai  suatu  bangsa  merupakan  potret nyata  bahwa  saat  ini  telah  terjadi  degradasi  nasionalisme,  terutama  di  Indonesia. Isu  1000  mahasiswa  yang  memilih  untuk  pindah  kewarganegaraan, pemuda/pemudi yang lebih memilih prodak luar, mengikuti life style negara lain merupakan isu nyata yang tidak bisa terbantahkan lagi. 5
Pernyataan  diatas  diperburuk  lagi  dengan  isu  sentimen  SARA,  dimana Masyarakat  Indonesia  lebih  memilih  mencintai  identitas  suku  agama  dan  rasnya dibandingkan  dengan  membanggakan  identitas  sebagai  warga  negara  Indonesia. Hal  demikian  dapat  dibuktikan  dengan  data  yang  dirilis  pada  2017,  Lembaga Survei  Indonesia  (LSI)  merilis  hasil  survei  yang  menunjukkan  “hanya  58,5% responden yang lebih suka mengidentifikasi diri sebagai warga Indonesia, sisanya 25,8%  dan  12,5%  berturut-turut  lebih  membanggakan  identitas  agama  dan etnisnya  masing-masing.  Data  ini  menunjukkan  bagaimana  rasa  kepemilikan generasi  muda  terhadap  negara  sendiri  mengalami  dekadensi  yang  cukup signifikan.  Meski  demikian,  setahun  kemudian,  tingkat  kebanggaan  atas  jati  diri kebangsaan  melonjak  menjadi  61,4%.  Sebaliknya,  identifikasi  agama  dan  etnis menjadi  masing-masing  22,7%  dan  13,4%.  Meningkatnya  rasa  nasionalisme  ini bukan  berarti  perjuangan  untuk  terus  membumikan  prinsip-prinsip  nasionalisme ini harus berhenti. Sebaliknya, perjuangan merumputkan Nasionalisme harus terus digaungkan. 6
Berdasarkan  pada  fakta  dan  problematika  nasionalisme  diatas,  kampus- kampus  berideologi  Nasionalisme-Pancasila  memiliki  beban  moral  dalam mengawal  dan  menciptakan  kader-kader  yang  berjiwa  Nasionalisme-Pancasila melalui  pengembangan  dalam  dunia  akademik.  Klaim  terhadap  kampus
4 Elisa  Puspita  Ratri  and  Fatma  Ulfatun  Najicha,  “URGENSI  PANCASILA  DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI,” Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2022), https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455.
5 Novia Eka Widiastuti, “Lunturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,” Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development 3, no. 2 (2022), https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i2.44.
6 Febriana  Sulistya  Pratiwi,  “Survei:  Semangat  Nasionalisme  Anak  Muda  Dirasa  Makin  Turun,” Data  Indonesia,  2023,  https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-semangat-nasionalisme-anak- muda-dirasa-makin-turun.
berideologi  Nasionalisme-Pancasila  perlu  dilakukan  elaborasi  untuk  kemudian diaktualisasikan  secara  nyata  dalam  segala  sendi-sendi  kehidupan  akademik. Namun  demikian  terdapat  suatu  permasalahan  prinisp  tentang  konsep nasionalisme  seperti  apa  yang  menjadi  ciri  dan  karakter  yang  ditetapkan  di kampus-kampus  yang  mengklaim  sebagai  kampus  nasionalis,  dalam  arti  kampus yang  berbasis  pada  prinsip  keagamaan  pun  telah  dapat  dikatakan  bercirikan Nasionalis-Pancasilais jika mengacu pada penetapan standar kelulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan prinsip  diatas maka,  perlu dilakukan penekanan dalam bentuk sosialisasi kepada struktur pejabat di lingkungan kampus nasionalis yang  mencoba  memberikan  konsep  kampus  nasionalis-pancasilais  yang  berbasis pada  5  Asas  Perjuangan  Bung  Karno  sebagai  pembeda  ciri  khas  nasionalisme UNTAG  dengan  kampus-kampus  lainnya.  5  Asas  Perjuangan  Bung  Karno  ini dapat  dijadikan  dasar  dan  landasan  dalam  membuat  Standar  Penjaminan  Mutu Internal,  khususnya  Standar  Non  Akademik  yang  akan  memberikan  nuansa pembeda  dalam  menciptakan  lulusan  UNTAG  yang  lebih  menonjolkan  bentuk dan karakter nasionalisme yang berbeda dengan  karakter nasionalisme dikampus lainnya.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  pengabdian  yang  digunakan    dalam    sosialisasi Penguatan  Standar  Penjaminan  Mutu  Internal  Berbasis  5  Asas  Perjuangan  Bung Karno  meliputi    berbagai    langkah    dan  strategi  yang  terintegrasi.  Pertama, dilakukan    analisis  atas  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  isu nasionalisme  dan  inventarisir  data  untuk    memahami    akan  kebutuhan pemahaman nilai nasionalisme di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya  adalah  dilakukannya  pengenalan  dengan  mengadakan sosialisasi  di  lingkungan  kampus  yang  dipilih,  yaitu  kampus  Universitas  17 Agustus 1945 Semarang yang dalam hal ini peserta yang dilibatkan adalah seluruh jajaran  tim  penjaminan  mutu.  Pemilihan  kampus  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang  sebagai  lokasi  workshop  atau  sosialisasi  disebabkan  karena,  UNTAG Semarang  merupakan  kampus  Nasionalis-Pancasilais,  selain  itu  di  UNTAG semarang  sedang  dilaksanakan  peninjauan  dan  penyesuaian  standar  penjaminan mutu  internal  yang  disesuaikan  dengan  Permendikbud  Nomor  53  Tahun  2023, sehingga  dirasa  pas  apabila  pelaksanaan  sosialisasi  dilaksanakan  di  Kampus UNTAG  Semarang.  Selain  itu  pada  tahap  ini  dilakukan  pemberian  materi mengenai  konsep  stnadar  penjaminan  mutu  internal  yang  didasarkan  pada  nilai nasionalisme bung karno.
Tahap terakhir adalah praktik penyusunan stnadar penjaminan mutu internal yang  didasarkan  pada  nilai  nasionalisme  bungkarno.  Penyusunan  artikel  ini
Sosialisasi Penguatan Standar Penjaminan Mutu
menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  bahan  yang  sudah  ada  seperti  regulasi atau dokumen resmi lainnya, bahan hukum sekunder berupa data yang bersumber dari studi kepustakanaan dan bahan hukum tersier berupa data KBBI serta kamus hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sosialisasi dan pemberian materi tentang asas perjuangan Bung Karno
Asas  perjuangan  Bung-Karno  akan  tampak  dan  di  pahami  dari  konsep tentang sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme, 5 Asas Perjuangan Bungkarno dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Radikal-Revolusioner
Radikal-revolusioner  yaitu  perubahan  berdasarkan  kehendak  zaman  yang cepat.  Dalam  konteks  perjuangan,  maka  radikal  revolusioner  merupakan perubahan  secara  cepat  yang  menginginkan  berakhirnya  masa imperialisme dan hal-hal yang terkait dengan penindasan serta perampasan hak  secara  paksa.  Radikalisme  di  dalam  kekuatan  perjuangan  bangsa sangat  penting  sekali.  Radikal  dimaknai  sebagai  hal  yang  tidak  boleh dilakukan  setengah-setengah,  harus  dilakukan  dengan  keseriusan  dan kesungguhan.  Maka  dari  itu,  bung  karno  selalu  menegaskan  tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tidak ada perjuangan yang  bisa  mendobrak  penjajahan  di  atas  tanah  Indonesia  tanpa  mereka yang  benar-benar  memiliki  pemikiran  dan  sikap  yang  radikal revolusioner. 7
b. Machtvorming
Machtsvorming,  didefinisikan  sebagai  penyusunan  kekuatan  dan pengaturan  tenaga,  adalah  suatu  elemen  kunci  dalam  perjuangan Marhaenisme.  Gerakan  ini  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif  kecuali didukung  oleh  proses  pembentukan  dan  pengaturan  kekuatan  yang  kuat. Bung Karno memahami bahwa dalam dunia politik, menciptakan ideologi hanyalah  langkah  awal;  yang  paling  penting  adalah  merancang  dan mengorganisir  kekuatan  yang  dapat  menjalankan  dan  menjalankan ideologi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  machtsvorming,  atau  dalam  kata  lain,
7 Febri  Fajar  Pratama,  Ai  Kusmiati  Asyiah,  and  Deni  Chandra,  “Studi  Analisis  Konsep  Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 19, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301.
penyusunan  kekuasaan  yang  berlandaskan  ideologi,  adalah  kunci  dalam perjuangan Marhaenisme melawan penindasan dan ketidakadilan. 8
c. Massa-Aksi
Massa-aksi mengacu pada seluruh kekuatan yang mendukung perjuangan, berasal dari semua lapisan masyarakat di Indonesia. Massa-aksi ini terdiri dari  jumlah  massa  yang  sangat  besar,  bukan  hanya  ribuan,  tetapi  jutaan. Lebih  khususnya,  massa-aksi  ini  merupakan  dukungan  yang  diberikan oleh  kaum  Marhaen  yang  terlibat  dalam  aksi  perjuangan.  Bung  Karno menekankan  bahwa  massa-aksi  bukan  sekadar  konsep  di  masa  depan, melainkan  adalah  sesuatu  yang  sedang  berlangsung  saat  ini.  Kekuatan massa-aksi ada dalam kehidupan sehari-hari kita, mereka yang terorganisir dalam  berbagai  aspek,  seperti  yang  menulis  artikel  di  surat  kabar, membentuk  perkumpulan,  mengadakan  pertemuan,  atau  melakukan demonstrasi;  semuanya  adalah  bagian  dari  perjuangan  massa-aksi  kaum Marhaen. 9
d. Nonkooperasi
Kemudian,  non-kooperasi  mengacu  pada  sikap  untuk  tidak  bekerja  sama dengan  pihak  penjajah.  Apabila  rakyat  atau  massa  bekerja  sama  dengan penjajah, maka mencapai kemerdekaan Indonesia akan menjadi sulit. Non- kooperasi  mencerminkan  sikap  tanpa  kompromi  terhadap  pihak  Belanda dan sebenarnya gagasan non-kooperasi ini pertama kali diungkapkan oleh Moh. Hatta pada tahun 1923, yang mengutamakan persatuan dan menolak kerjasama  dengan  pemerintah  kolonial.  Meskipun  demikian,  terdapat perbedaan  dalam  pemahaman  non-kooperasi  antara  Sukarno  dan pandangan Hatta. 10
Menurut  Bung  Karno,  untuk  menggulingkan  kekuasaan  kolonial,  akan terjadi pertentangan kepentingan antara penjajah dan rakyat yang terjajah, dan pertentangan inilah yang memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa  kemerdekaan  tidak  akan  terwujud  jika  rakyat  Indonesia menjalankan  politik  non-kooperasi.  Keyakinan  ini  kemudian  menjadi sumber konflik antara Sukarno dan Hatta pada tahun 1932. Saat itu, Bung Hatta pernah ditawari untuk menjadi anggota parlemen Belanda, sehingga
8 Vhiasyah  Raeinady  and  Jagad  Aditya  Dewantara,  “PEMIKIRAN  SOEKARNO  DALAM AJARAN MARHAENISME,” Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293.
9 Ruskana  Putra  Marhaen,  “Belajar  Memahami  Marhaenisme,” Jurnal  Pembumian  Pancasila 2, no. 1 (2022).
10 Antonius  Dieben  and  Robinson  Manurung,  “RELEVANSI,  REVITALISASI,  DAN REAKTUALISASI  MARHAENISME,  MENJAWAB  KOMPLEKSITAS  PERMASALAHAN BANGSA,” Jurnal Pembumian Pancasila 2, no. 1 (2022).
Bung  Karno  merasa  cemas  dan  menganggap  bahwa  hal  tersebut  dapat membahayakan kelompok nasionalis. Ia yakin bahwa penjajah dan rakyat Indonesia tidak bisa mencapai kesepakatan.
Sukarno  menganggap  asas  non-kooperasi  sebagai  alat  perjuangan  untuk mencapai  kemerdekaan  Indonesia.  Menolak  menjadi  anggota  parlemen Belanda  dianggap  sebagai  tindakan  yang  mulia  dan  bukan  anarki. Sebaliknya,  menurutnya,  yang  berpotensi  menciptakan  kekacauan  adalah jika  rakyat  menolak  duduk  dalam  parlemen  nasional.  Hatta, bagaimanapun,  memandang  bahwa  Sukarno  telah  memaknai  non- kooperasi  secara  berbeda,  menganggapnya  sebagai  dogma  yang  bersifat radikal,  yang  hanya  berfungsi  sebagai  senjata  untuk  mencapai kemerdekaan.  Sukarno  sangat  meyakini  bahwa  non-kooperasi  dapat memobilisasi massa-aksi dan machtsvorming.
e. Self-Help & Self-Reliance.
Self-help & self-reliance memiliki makna yang penting dalam konteks ini. Self-help, atau kemandirian, menggambarkan konsep bahwa suatu bangsa harus mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Ini sejalan dengan apa yang  Bung  Karno  sebut  sebagai  "kemandirian  bangsa,"  yang  menjadi indikator  kemajuan  suatu  bangsa.  Dalam  kerangka  ini,  hal  ini  sangat berkaitan  dengan  asas-asas  sebelumnya.  Sebab,  pihak  imperialis cenderung enggan memberikan hak-hak yang diinginkan oleh negara yang tengah  dijajah.  Karena  itu,  suatu  bangsa  harus,  entah  dengan  senang  hati atau  terpaksa,  berusaha  mandiri  dalam  berbagai  aspek.  Dengan  kata  lain, bangsa tersebut tidak lagi perlu bergantung pada negara lain.
Di  sisi  lain,  self-reliance,  yang  lebih  menekankan  pada  kepercayaan  diri, adalah konsep yang masih terkait erat dengan gagasan Bung Karno tentang kemandirian,  tetapi  lebih  menekankan  pada  keyakinan  atas  kemampuan diri sendiri. Self-reliance menunjukkan bahwa suatu bangsa harus percaya pada  dirinya  sendiri  dan  memahami  bahwa  memiliki  kemandirian  berarti menjadi  kreatif,  otentik,  serta  memiliki  keyakinan  dalam  diri.  Dalam konsep  ini,  bangsa  Indonesia  diharapkan  mampu  menyelesaikan  masalah dan menemukan jalan keluar sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada pihak  lain.  Semua  ini  didasari  oleh  nilai-nilai  perjuangan  yang  dianut dalam upaya mencapai kemandirian sesuai dengan ajaran Bung Karno. 11
11 Cici  Eliya  Melawati  and  Kuswono,  “Marhaenisme:  Telaah  Pemikiran  Sukarno  Tahun  1927- 1933,” Swarnadwipa 2, no. 3 (2018).
2. pelaksanaan  pembentukan  Dokumen  SPMI  sebagai  Penguatan  standar penjaminan mutu internal berbasis 5 asas perjuangan Bung Karno
Sebelum  mengelaborasi  mengenai  bagaimana  5  asas  perjuangan  bung karno yang dapat dijadikan pedoman dan konsep dalam pembentukan Standar Penjaminan Mutu Internal di kampus-kampus nasionalis, maka hal yang perlu di pahami diawal adalah tentang apa aitu SPMI .
SPMI,  atau  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal,  merujuk  pada  serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi  di  perguruan  tinggi  secara  mandiri  dan  terencana.  Ini  memungkinkan setiap  perguruan  tinggi  untuk  mengatur  dan  mengembangkan  SPMI  sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks SPMI, setiap perguruan tinggi memiliki kewenangan dan otonomi penuh untuk merancang sistem penjaminan mutu internal yang sesuai dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  masing-masing  universitas.  Ini  termasuk aspek-aspek  seperti  sejarah,  nilai-nilai  dasar  yang  mengilhami  pendirian perguruan  tinggi,  jumlah  program  studi  yang  mereka  tawarkan,  dan  sumber daya yang tersedia. 12
Dalam  pelaksanaan  SPMI  sejatinya  memuat  standar-standar  yang ditetapkan  dan  merupakan  bagian  dari  pedoman  bagi  universitas  dalam menyelengarakan  aktifitas  akademik. 13 Pada  bagian  ini  penulis  akan  mencoba memberikan  gagasan  pembentukan  standar  SPMI  yang  ideal  yang  didasarkan pada  5  Asas  Perjuangan  Bung  Karno  sebagaimana  telah  dibahas,  dimana konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Makna  asas  radikal  revolusioner  sebagai  standar  kelulusan  yang  diatur didalam SPMI
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  sebelumnya  tentang  apa  itu radikal-revolusioner  yang  dapat  dipahami  sebagai  sesuatu  individu  yang berkarakter  menghendaki  adanya  perubahan  secara  drastis  dari  berbagai aspek  ataupun  sistem  yang  ada  dan  menyesuaikannya  pada  dinamisnya zaman,  maka  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,  peran  kampus nasionalis  perlu  memastikan  bahwa  didalam  SPMI  perlu  mengatur  dan menetapkan  standar  pembelajaran  dan  standar  kelulusan  yang  menuntut mahasiswa  untuk  selalu  terbuka  dan  berfikir  global,  mahasiswa  mampu
12 Opan  Arifudin,  “Manajemen  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  Sebagai  Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi,” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 3, no. 1 (2019).
13 I  Made  Pater,  I  Made  Yudana,  and  Nyoman  Natajaya,  “Studi  Evaluasi  Implementasi  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu,” Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24364.
mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan sistem yang ada, dan mampu memberikan terobosan dan inovasi sesuai bidang yang dipelajarinya.
b. Makna asas Machtvorming sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI
Kata  Machtvorming  memiliki  makna  sebagai  penyusunan  kekuatan/ penyusunan  kekuasaan,  atas  asas  ini  sejatinya  kampus-kampus  nasionalis perlu  menetapkan  stadar  kelulusan  dimana  mahasiswa  perlu  memiliki keterampilan khusus dalam hal berkomunikasi, berorganisasi dan menjadi pemimpin dalam segala bidang, dimana pemimpin disini memiliki makna kekuasaan  yang  dimiliki  mahasiswa  dalam  mempengaruhi  atas  kebijakan strategis  baik  di  level  organisasi  Masyarakat  maupun  diorganisasi pemerintahan.
c. Makna  asas  Massa-Aksi  sebagai  standar  kelulusan  yang  diatur  didalam SPMI
Masa-aksi  sebagaimana  dijelaskan,  pada  dasarnya  adalah  suatu Masyarakat yang mengadakan perbuatan atau pergerakan, masa-aksi disini adalah Masyarakat yang berdasarkan keterampilannya dapat menyuarakan suara  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  Masyarakat  Indonesia,  sehingga kampus  nasionalis  perlu  menetapkan  standar  kelulusan  didalam  SPMI bahwa  mahasiswa  yang  lulus  perlu  setidaknya  memiliki  suatu keterampilan, baik keterampilan dibidang pekerjaan, maupun keterampilan dalam  bidang  keprofesiannya,  dimana  keterampilan  yang  dimiliki  itu Ketika  dipakai  dapat  dipahami  sebagai  suatu  Gerakan/pergerakan  masa yang  berusaha  untuk  menyuarakan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi masyaraakat Indonesia.
d. Makna  asas  Nonkooperasi  sebagai  standar  kelulusan  yang  diatur  didalam SPMI
Asas  Non-Kooperasi  adalah  suatu  asas  dimana  pada  dasarnya  seluruh setiap  Masyarakat  Indonesia  memiliki  perlawanan  atas  ketidakadilan dengan  cara  melakukan  penolakan  melalui  pembangkangan  sipil  dalam rangka  melawan  berbagai  potensi  dan  penindasan  yang  dapat memperpanjang  garis  kemiskinan  dan  penderitaan  rakyat.  Sehingga kampus  nasionalis  perlu  menanamkan  sikap  sebagai  standar  kelulusan mahasiswa yang memiliki sikap tidak ingin bekerjasama dan anti terhadap suatu sistem yang dapat berpotensi merugikan Masyarakat.
e. Makna  asas  self-reliance  sebagai  standar  kelulusan  yang  diatur  didalam SPMI
Self-help  &  self-reliance,  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  suatu konsep berdikari, dimana masing-masing orang  mampu hidup  diatas kaki sendiri  dan  percaya  atas  kemampuan  sendiri.  Sehingga  kampus-kampus nasionalis  perlu  menetapkan  standar  kelulusan  dimana  selain  mahasiswa memiliki keterampilan khusus, mahasiswapun perlu memiliki kepercayaan diri  dalam  mengembangkan  karir  dan  usaha    nya  dalam  mewujudkan kemakmuran bagi dirinya sendiri dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kelima asas perjuangan Bung Karno, yaitu Radikal-Revolusioner, Machtvorming, Massa- Aksi, Nonkooperasi, dan Self-Reliance, memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk  standar  penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  di  perguruan  tinggi nasionalis.  Dalam  konteks  SPMI,  asas-asas  tersebut  dapat  diartikan  sebagai panduan  untuk  mengembangkan  kemampuan  mahasiswa  dalam  berpikir  kritis, membangun  kekuatan  sosial  dan  politik,  berpartisipasi  aktif  dalam  perjuangan sosial, menentang sistem yang tidak adil, dan mengembangkan kemandirian serta kepercayaan diri. Dengan mendasarkan SPMI pada asas-asas ini, perguruan tinggi dapat  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  mahasiswa  yang  memiliki pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  perjuangan  bangsa  dan  siap  untuk berkontribusi  dalam  mewujudkan  keadilan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran  bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifudin, Opan. “Manajemen Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI)  Sebagai Upaya  Meningkatkan  Mutu  Perguruan  Tinggi.” Jurnal  Ilmiah  Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 3, no. 1 (2019).
Dieben,  Antonius,  and  Robinson  Manurung.  “RELEVANSI,  REVITALISASI, DAN REAKTUALISASI MARHAENISME, MENJAWAB KOMPLEKSITAS  PERMASALAHAN  BANGSA.” Jurnal  Pembumian
Pancasila 2, no. 1 (2022). Farhan, Moh. Fakhruddin. “Peran Nasionalisme Dalam Kemandirian Bangsa Dan
Kemandirian  Industri  Pertahanan.” Jurnal  Global  Citizen :  Jurnal  Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.8156. Febriana  Sulistya  Pratiwi.  “Survei:  Semangat  Nasionalisme  Anak  Muda  Dirasa Makin Turun.” Data Indonesia, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-semangat-nasionalisme-anak- muda-dirasa-makin-turun. Hartono, Mudji -. “NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN  JEPANG,  CINA,  DAN  KOREA.” MOZAIK:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 4, no. 1 (2015).
https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4388.
Marhaen, Ruskana Putra. “Belajar Memahami Marhaenisme.” Jurnal Pembumian Pancasila 2, no. 1 (2022).
Melawati,  Cici  Eliya,  and  Kuswono.  “Marhaenisme:  Telaah  Pemikiran  Sukarno Tahun 1927-1933.” Swarnadwipa 2, no. 3 (2018). Pater,  I  Made,  I  Made  Yudana,  and  Nyoman  Natajaya.  “Studi  Evaluasi Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  Dalam  Rangka Mewujudkan  Budaya  Mutu.” Jurnal  Pedagogi  Dan  Pembelajaran 3,  no.  1 (2020). https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24364.
Pratama,  Febri  Fajar,  Ai  Kusmiati  Asyiah,  and  Deni  Chandra.  “Studi  Analisis Konsep  Ideologi  Marhaenisme  Sukarno  Sebagai  Asas  Perjuangan  Bangsa
Indonesia.” Jurnal Kewarganegaraan 19, no. 1 (2022).
https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301.
Puspita  Ratri,  Elisa,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha.  “URGENSI  PANCASILA
DALAM  MENANAMKAN  JIWA  NASIONALISME  PADA  GENERASI MUDA  DI  ERA  GLOBALISASI.” Jurnal  Global  Citizen :  Jurnal  Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2022).
https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455.
Raeinady, Vhiasyah,  and Jagad Aditya Dewantara. “PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM  AJARAN  MARHAENISME.” Jurnal  Kewarganegaraan 5,  no.  2 (2021). https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293.
Suyatno. “Unsur Nilai Nasionalisme Indonesia Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa.” Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2021). Widiastuti,  Novia  Eka.  “Lunturnya  Sikap  Nasionalisme  Generasi  Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.” Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development 3, no. 2 (2022). https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i2.44.
P