## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## POLLUTER  PAYS  PRINCIPLE DALAM  KETENTUAN  PERUNDANGAN PENGELOLAAN  AIR  LIMBAH  DOMESTIK  DI  KECAMATAN  CIRACAS JAKARTA TIMUR

## Wisnu Anindito Wiraatmaja, Sapto Hermawan, Asianto Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail : wisnu.wiraatmaja03@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Consumer Rights;
Motorcycle Purchase;
Consumer Protection People's  daily  activities  for  cooking,  bathing, washing,  latrines,  produce  household  domestic wastewater  which has the  potential  to  cause  water pollution,  both  well  water  and  river  water.  This  is exacerbated  by  the  lack  of  public  awareness  of  the environment  and  low  public  understanding  of  the Polluter Pays Principle. This research was conducted to identify the understanding of the people of Ciracas District,  the  provisions  and  implementation,  the alignment of the provisions of the legislation related to the management of domestic wastewater, as well as  the  obstacles  faced  in  its  implementation.  It  is concluded  that  the  public's  understanding  of  the Polluter Pays Principle is still low. The construction of a  domestic  wastewater  management  installation  in the Kampung Rambutan Reservoir can be a real step in an effort to increase public awareness in managing domestic  wastewater.  The  alignment  of  the provisions  of  laws  and  regulations  regarding  the application of the Polluter Pays Principle in domestic household wastewater management still needs to be improved.  The  obstacle in  its implementation  is  the lack  of  formal  and  informal  education  for  the community about domestic wastewater management. The role of the government which is felt to be less than optimal is also an obstacle in growing public awareness in managing domestic wastewater. In addition, plans for the development of a domestic
wastewater  management  system  are  generally  also constrained by the low participation and resistance of the community.
Abstrak
Kata kunci: polluter pays principle; air limbah domestic; pencemaran air
Corresponding Author: Wisnu Anindito Wiraatmaja, e- mail :
wisnu.wiraatmaja03@yahoo.c om Aktivitas  masyarakat  sehari-hari  untuk  memasak, mandi,  mencuci,  kakus,  menghasilkan  air  limbah domestik rumah tangga yang berpotensi menimbulkan  pencemaran  air,  baik  air  sumur maupun  air  sungai.  Hal  ini  diperparah  dengan kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap lingkungan serta rendahnya pemahaman masyarakat  terhadap Polluter  Pays  Principle . Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi pemahaman  masyarakat  Kecamatan  Ciracas, ketentuan maupun penerapan, keselarasan ketentuan  peraturan  perundangan  terkait  pada pengelolaan  air  limbah  domestik,  serta  hambatan yang  dihadapi  dalam  penerapanya.  Disimpulkan bahwa  pemahaman  masyarakat  terhadap Polluter Pays Principle masih rendah. Pembangunan instalasi pengelolaan  air  limbah  domestik  di  Waduk Kampung Rambutan dapat menjadi sebuah langkah nyata  dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Keselarasan  ketentuan  peraturan  perundangan mengenai  penerapan Polluter  Pays  Principle pada pengelolaan  air  limbah  domestik  rumah  tangga masih  perlu  ditingkatkan.  Hambatan  yang  ada dalam penerapannya adalah kurangnya pendidikan formal  maupun  informal  bagi  masyarakat  tentang pengelolaan  air  limbah  domestik.  Peran  serta pemerintah  yang  dirasakan  masih  kurang  optimal juga  menjadi  kendala  dalam  menumbuhkan kepedulian  masyarakat  dalam  pengelolaan  air limbah  domestik.  Disamping  itu,  rencana pengembangan  sistem  pengelolaan  air  limbah domestik  pada  umumnya  juga  terkendala  dengan rendahnya partisipasi dan penolakan masyarakat. @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
DKI Jakarta merupakan wilayah Ibukota Negara Indonesia yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia, perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor seperti Pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan  dan  kebudayaan  mengakibatkan  pertumbuhan  penduduk  di  Kota Jakarta  begitu  pesat.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tahun  2021, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai angka 10.55 juta jiwa dengan luas wilayah 664,01 km yang terbagi menjadi 5 wilayah kota administratif yakni, Jakarta Pusat, Jakarta  Utara,  Jakarta  Selatan  Jakarta  Barat,  dan  Jakarta  Timur,  serta  satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1.
Pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya ditambah  keterbatasan  lahan  yang  tersedia  menyebabkan  adanya  potensi pencemaran  air  yang  tinggi  pula.  Pencemaran  air  sebagaimana  demikian  selain disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  diperparah dengan aktifitas warga DKIJakarta yang menunjukan kurangnya kesadaran warga DKI Jakarta untuk menjaga ataupun mencegah pencemaran air, seperti membuang limbah air langsung ke waduk, sungai, situ, saluran air, maupun langsung ke laut. Selain  itu,  buangan  air  limbah  domestik  yang  berasal  dari  rumah  tangga merupakan salah satu faktor penyumbang pencemaran air yang terbesar. Sebesar 80%  buangan  air  limbah  domestik  langsung  dibuang  ke  sungai/kali  serta diresapkan secara langsung ke dalam tanah 2 .
Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan kota yang wilayahnya paling luas  dibandingkan  dengan  wilayah  kota  administrasi  di  DKI  Jakarta  lainya. Berdasarkan  data  dari  Jakarta  dalam  Angka  Tahun  2020  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  Kota  Administrasi  Jakarta  Timur mencapai angka 2,937 juta jiwa.
Kota Administrasi Jakarta Timur mimiliki 10 kecamatan, yaitu Jatinegara, Ciracas,  Cipayung  Pulogadung,  Duren  Sawit,  Matraman,  Pasar  Rebo,  Cakung, Kramat Jati dan Makasar 3 . Diantara 10 kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Maka dari itu, pada tahun 2020 Pemerintah DKI Jakarta telah membangun Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  domestik.  Tentu  saja  program  pengelolaan  air limbah domestik ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh regulasi  yang  memadai  serta  dukungan  dan  pemahaman  yang  baik  dari masyakatnya. Kehidupan yang layak dan sejahtera bagi warga Jakarta tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi dan aspek sosial saja, tetapi ada hal-hal lain yang juga  harus  dipenuhi  yaitu  aspek  lingkungan  hidup  yang  baik.  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  Huruf  h,  serta  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  memberikan  payung  hukum  bagi  hak-hak  lingkungan  hidup.  Terbitnya
1 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  and  DKI  Jakarta, Provinsi  DKI  Jakarta  Dalam  Angka  2021 , Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2020 , 2020.mm
2 Selfia  Ladiyance  an d  Lia  Yuliana,  “Variabel -Variabel  Yang  Mempengaruhi  Kesediaan Membayar (Willingness to Pay) Masyarakat Bidaracina Jatinegara Jakarta Timur.,” Jurnal Ilmiah Widya 2, no. 2 (2014): 41 – 47.
3 Badan Pusat Statistik Provinsi and Jakarta, Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2021 .
Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  merupakan  salah  satu  upaya  menjaga lingkungan hidup tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Hukum lingkungan  diterbitkan  bukan  untuk  menghambat  laju  pembangunan,  tetapi bagaimana  mengatur  agar  pembangunan  menjadi  terkendali,  terencana  dan berkelanjutan seperti tujuan pembangunan bagi negara Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu aturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pegelolaan air limbah domestik. Aturan hukum mengenai air limbah domestik rumah tangga sangat penting. Dengan pesatnya pembangunan, maka air limbah domestik yang dihasilkannya pasti juga akan semakin meningkat. Air limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemaran air akibat aktivitas manusia  yang  sangat  berbahaya.  Hal  itu  disebabkan  oleh  banyak  faktor, diantaranya  adalah  ketidak  pedulian  masyarakat  dalam  pengelolaan  air  limbah domestiknya. Akibat pencemaran tersebut tentu saja dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup  yang tercemar tersebut, termasuk kematian balita akibat buruknya sanitasi atau pengolahan air limbah domestik.
Undang-undang  dimaksud  diterbitkan  untuk  mengedalikan  dampak akibat pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penerapan asas Polluter Pays Principle yang menuntut pencemar untuk menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan perlu diterapkan 4 . Setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan harus bertanggung jawab mengatsi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukannya 5 .  Disamping  itu,  pemahaman  bahwa  ketika  masyarakat menggunakan air bersih untuk kegiatan domestiknya, pasti akan menghasilkan air limbah juga perlu disosialisasikan.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  singkat  di  atas,  artikel  ini  akan mengidentifikasi  pemahaman  masyarakat  Kecamatan  Ciracas  tentang  asas Polluters  Pays  Principle ,  keselarasan  ketentuan  peraturan  perundangan  untuk penerapan asas Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik, serta hambata yang dihadapi dalam penerapan Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik di Kecamatn Ciracas. Dalam penulisan ini metode penelitian yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  hukum  empiris  yang  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode kuesioner, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode reduksi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta
4 M  Muhdar,  “Eksistensi  Polluter  Pays  Principle  Dalam  Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Di Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 1 (2009): 67 – 80.
5 Malvin Edi Darma and Ahmad Redi, “Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (2018): 1 – 27.
Timur,  Provinsi  DKI  Jakata  yang  melingkupi  5  kelurahan  yaitu  Kelurahan Rambutan, Kelurahan Susukan, Kelurahan Ciracas, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dan  Kelurahan  Cibubur,  yang  dilakukan  sejak  bulan  Mei  Hingga  Agustus  tahun 2021.

## PEMBAHASAN
Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ciracas Terhadap Polluter Pays Principle 1. Profil Kecamatan Ciracas
Kecamatan  Ciracas  adalah  salah  satu  kecamatan  di  wilayah  Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kecamatan Ciracas memiliki lima kelurahan yaitu Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Sususkan dan  Rambutan.  Berdasarkan  data  statistik  Kecamatan  Ciracas  Dalam  Angka Tahun 2020, penduduk Kecamatn Ciracas berjumlah 282.361 jiwa, yang terdiri dari  50,33%  laki-laki  dan  49,67%  perempuan  6.  Jika  dilihat  dari  sebaran penduduk berdasarkan pendidikan di Kecamatan Ciracas, prosentase tertinggi adalah penduduk yang memiliki pendidikan SMA atau sederajat, yaitu sebesar 48,81%.  Adapun  yang  terendah  adalah  prosentasi  penduduk  dengan  tingkat pendidikan doktoral atau S3.
Prosentase  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Ciracas  berdasarkan pekerjaan yang terbesar didominasi oleh Pegawai Swasta, yaitu sebesar 24,15%, Ibu Rumah Tangga sebesar 19,13% dan Wiraswasta sebesar 7,09%, sementara sisanya  sebesar  49,63%  penduduk  bekerja  pada  47  sektor  pekerjaan  yang berbeda.
2. Fasilitas Instalasi Pengolaan Air Limbah Domestik
Selama ini sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ciracas mengolah air limbah  domestiknya  dengan  menggunakan  septictank  yang  ditempatkan  di bawah  tanah  halaman  rumah  masing-masing  7.  Pada  tahun  2019  pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air telah membangun Instalasi pengolahan  air  limbah  (IPAL)  domestik  yang  berlokasi  di  Waduk  Kampung Rambutan.
Sistim  pengelolaan  air  limbah  domestik  secara  perpipaan  dengan  IPAL adalah  sistim  sanitasi  yang  ideal,  untuk  itu  dibangun  IPAL  Waduk  Kampung Rambutan dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran air yang berasal dari air limbah domestik buangan mandi, cuci piring atau pakaian serta kakus  (MCK),  sehingga  pencemaran  air  waduk  Kampung  Rambutan  dan  air sumur dapat dihindari, karena air buangan MCK telah sesuai dengan baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta,
6 Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, Ciracas Dalam Angka .
7 Hervi L Navis, Utomo Budi, and Sudarto, “Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kawasan Kumuh  Kecamatan  Karanganyarfile:///Users/Bappeda03/Desktop/Skripsi  20211/Jurnal Baru/Jurnal Belom Dipakai/5 Hukum Lingkungan.Pdf,” e-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL , no. 36 (2017): 787 – 797.
dimana pada pasal 4 mengamanatkan bahwa sasaran pelaksanaan pengelolaan air Limbah domestik adalah:
a. Terbangunnya  instalasi  pengolahan  air  limbah  domestik  baik  pada  bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah.
b. Terbangunnya  prasarana  dan  sarana  sanitasi  lingkungan  bagian-bagian  kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota.
c. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap.
d. Berkurangnya air limbah sebagai bahan pencemar yang masuk ke saluran umum dan/ atau meresap ke dalam tanah.
e. Meningkatnya  kinerja  industri  jasa  konstruksi  di  bidang  peralatan  dan perlengkapan pengolahan air limbah.
f. Disamping  itu  pembangunan  ini  juga  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi ketentuan Pasal 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:
g. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat;
h. Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota,  dalam  menerbitkan  izin  lingkungan,  SPPL  dan/atau  izin pembuangan air limbah; dan
i. penanggung  jawab  usaha  dan/  atau  kegiatan  pengolahan  air  limbah  domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.
IPAL  Waduk  Kampung  Rambutan  memiliki  kapasitas  500  m3/hari  dan mampu  melayani  sekitar 660  rumah tangga. Cara  kerja  sistem  penyalurannya menggunakan  sistem  saluran  tertutup,  yakni  menyalurkan  air  limbah  ke  bak penampungan, yang nantinya akan disalurkan ke saluran utama, dalam hal ini Waduk Kampung Rambutan. Pembangunan IPAL Waduk Kampung Rambutan ini juga merupakan sasaran antara sebelum pengembangan 14 zona pembangunan IPAL sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana  Induk Pengembangan Prasarana  dan Sarana Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  dapat  diimplementasikan,  sebagaimana  diamanatkan  pada  Pasal  8 ayat  (1)  terkait  dengan  pengelolaan  air  limbah  domestik  melalui  pengolahan Sistem Setempat yang terdiri dari :
a. Memodifikasi  tangki  septik  konvensional  yang  dapat  mengolah  sekaligus Black Water dan Grey  Water dengan  desain  yang  memudahkan  untuk  penyedotan lumpur;
b. Pembangunan IPAL Komunal;
c. Melaksanakan penyedotan lumpur tinja secara berkala di seluruh zona;
d. Mengintegrasikan IPLT Duri Kosambi dan IPLT Pulo Gebang dengan IPAL yang baru dibangun; dan
e. Mengintegrasikan pengolahan lumpur tinja dari fasilitas setempat dengan IPAL di seluruh zona.

## 3. Karakteristik Responden
Berdasarkan  kuesioner  yang  di  sampaikan  ke  masyarakat,  komposisi responden  berdasarkan  jenis  kelamin  diisi  oleh  53,8%  responden  wanita  dan 46,2% pria.  Komposisi yang  hampir  sama jumlahnya  ini sejalan  dengan profil penduduk  Kecamatan  Ciracas  yang  juga  memiliki  komposisi  yang  seimbang antara  pria  dan  wanita.  Dari  sisi  usia,  responden  yang  mengisi  kuesioner didominasi sebanyak 52,6% oleh responden berusia diatas 45 tahun, kemudian 31.4% usia antara 35 sampai 45 tahun. Untuk responden yang berusia 25 sampai 35 tahun tercatan sebesar 12,5% dan antara 17 sampai 25 tahun sebanyak 3,4%.
Prosentase responden berdasarkan pekerjaan, terlihat bahwa prosentase responden yang terbesar adalah responden dengan tingkat pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 39,31%, pegawai swasta sebesar 24,08% dan wiraswasta sebesar 12,04%. Kondisi ini sejalan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Ciracas yang jenis  pekerjaanya  didominasi  oleh  pegawai  swasta,  ibu  rumah  tangga, wiraswasta.
Gambaran  responden  berdasarkan  pendidikan  dapat  dilihat  bahwa prosentase  terbesar  adalah  responden  dengan  tinggal  pendidikan SMA/sederajat  yaitu  sebesar  71%,  kemudian  S1/D4  sebanyak  10,3%  dan dibawah SMA sebesar 9,3% sementara yang teredah adalah responden dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 1%. Kondisi ini sejalan dengan struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Ciracas yang di dominasi oleh  penduduk  dengan  tingkan  pendidikan  SMA/sederajat,  dibawah  SMA  dan S1/D4.
Selanjutnya  berdasarkan  rumah  tempat  tinggal  responden,  69,3% responden  tinggal  dirumah  sendiri,  14%  tinggal  dirumah  sewa/kontrak/kost 8,8%,  tinggal  di  asrama  dan  sisanya  tinggal  di  rumah  susun  dan  di  rumah saudaranya.
4. Pemahaman Terhadap Pengelolaham Air Limbah Domestik
Dalam mengolah air limbah domestik/buangan MCK, 70,8% masyarakat Kecamatan  Ciracas  mengatakan  mengetahui  dan  29,2%  tidak  mengetahui. Kondisi  ini  konsisten  dengan  sarana  yang  digunakan  masyarakat  Kecamatan Ciracas  dalam  mengolah  air  limbahnya.  Tercatat  77,4%  responden menggunakan septictank, dan 17,2% menggunakan IPAL. Disamping itu masih terdapat 2,95% responden membuang langsung air limbah domestic/buangan MCK ke saluran air. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan amanat ketentuan dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  122  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Air Limbah  Domestik  di  Provinsi  DKI  Jakarta  Pasal  7  ayat  (1)  yang  mewajibkan Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota. Di samping itu juga sebagaimana pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa Air Limbah yang akan dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa air limbah tidak diperbolehkan dibuang langsung ke sungai atau saluran sebelum diolah terlebih dahulu.
Sebagian besar responden yaitu sebanyak 88,5% mengetahui bahwa membuang  air  limbah  doestik/MCK  dapat  mencemari  air  sumur,  sementara 11,5%  mengaku  tidak  mengetahuinya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  94,8% responden  mengatakan  bahwa  air  limbah  domestik/buangan  MCK  perlu  di Kelola  dengan  baik,  sementara  5,2%  merasa  tidak perlu  mengolah  air  limbah domestik/buangan  MCK.  Terkait  dengan  pemahaman Polluter  pays  principle yang mengamanatkan bahwa barang siapa yang menghasilkan limbah termasuk air limbah domestik/buangan MCK harus bertanggung jawab terhadap limbah yang  dihasilkanya,  sebagaimana  amanat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, ketentuan pertanggunjawaban atas pencemaran lingkungan hidup diatur dalam pasal  87  ayat  (1),  dimana  setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu. Terhadap hal ini 64,6% responden mengetahuinya, sementara 35,4% tidak  mengetahui.  Sementara  terhadap  pihak  yang  bertanggung  jawab pengolahan air limbah domestik/buangan MCK, 81,8% responden yang mengisi kuesioner menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Masyarakat dan Pemerintah.  Disamping  itu  17%  responden  menyatakan  bahwa  yang bertanggung  jawab  adalah  masyarakat,  sedangkan  yang  menyatakan  bahwa yang  bertanggung  jawab  untuk  mengolah  air  limbah  domestik/buangan  MCK adalah Pemerintah sebanyak 1,2%.
5. Penerapan Pengolahan Air Limbah Domestik/Buangan MCK
Berdasarkan  kuesioner  yang  diisi  oleh  responden,  sebanyak  60,2% mengatakan  bahwa  air  sumur  yang  digunakan  kemungkinan  besar  telah tercemar  oleh  air  limbah  domestik/buangan  MCK  dari  septictank.  Sementara 39,8%  responden  beranggapan  bahwa  air  sumurnya  tidak  tercemar  oleh  air limbah domestik/buangan MCK. Terkait dengan pemeliharaan septictank yang digunakan 43,2% responden menyatakan tidak pernah menyedot septictanknya, 33,4% responden menyedot septictanknya dua tahun sekali, 17,2% responden menyedot  septictanknya  satu  tahun  sekali  dan  6,1%  responden  menyedot septictank enam bulan sekali.
Kondisi  di  atas  mengindikasikan  bahwa septictank yang  tidak  pernah disedot sama sekali, air limbah domestik/buangan MCK telah meresap langsung ke  dalam  tanah  yang  berpotensi  mencemari  air  sumur.  Demikian  halnya  juga septictank  yang  disedot  dua  tahun  sekali.  Hal  ini  terkait  dengan  konsideran menimbang  pada  Peraturan  Gubernur  Nomor  122  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta yang berbunyi bahwa pengolahan  limbah  rumah  tangga  dengan  cara  septictank  dan  dengan  belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal pada bagian- bagian  kota  mengakibatkan  akumulasi  bahan  pencemar  yang  mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah
Pada  umumnya,  responden  mengeluarkan  biaya  lebih  dari  Rp.100.000 untuksetiap kali melakukan penyedotan septictanknya, sebagaimana dikatakan
oleh 60,9% responden dan 31,7% responden tidak mengeluarkan biaya karena tidak pernah menyedot septictank miliknya.
Sejalan  dengan  pendapat  responden  bahwa  air  limbah  domestik menyebabkan pencemaran terhadap air sumur, 92,9% responden mengatakan perlu  dibangun  IPAL  domestik  untuk  menampung  air  buangan  aktifitas  MCK pada skala pemukiman, sedangkan 7,1% responden menyatakan tidak perlu, hal ini dimungkinkan karena masih adanya masyarakat yang membuang air limbah domestiknya langsung ke sungai atau saluran.
Sebagaimana  telah  disampaikan  diatas pada  tahun  2020 pembangunan IPAL di waduk Kampung Rambutan Kecamtan Ciracas telah selesai dibangun dan dioperasikan namun ternyata 63,4% responden menyatakan tidak mengetahui keberadaan  IPAL  tersebut  dan  hanya  36,6%  responden  yang  mengetahuinya. Dengan  adanya  IPAL  domestik  tersebut  responden  menunjukan  antusiasme yang  tinggi  untuk  dapat  menggunakan  fasilitas  tersebut  jika  jaringan pelayananya  dapat  terjangkau.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  jawaban  89,2% responden  yang  bersedia  menggunakanya.  Sementara  10,8%  responden  tidak bersedia menggunakanya. Hal initentunya juga terkait dengan masyarakat yang lebih  suka  membuang  air  limbah  domestik/buangan  MCKnya  langsung  ke sungan atau saluran.
Namun  demikian  yang  bersedia  membayar  pelayanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  terhadap  pengelolaan  air  limbah  domestik  sebesar  73,5% responden,  sementara  26,5%  responden  tidak  bersedia  membayar.  Terhadap pelayanan  pengolahan  air  limbah  dari  IPAL  yang  dibangun  oleh  pemerintah, responden mengatakan bahwa mereka bersedia membayar pelayanan dengan kisaran antara di bawah Rp.20.000 sampai dengan Rp.50.000. 35,4% responden menyatakan bersedia membayar antara Rp.20.000 sampai Rp.50.000, sebanyak 34,9% reponden menyatakan bersedia membayar dibawah Rp.20.000, sebanyak 4,9%  responden  bersedia  membayar  lebih  dari  Rp.50.000.  Sementara  terkait dengan  tarif,  berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian sebelumnya  yaitu  Rp.50.578 8 dan  Rp.50.625 9 .  Namun  demikian  ternyata prosentasi responden yang tidak bersedia membayar menunjukan angka yang cukup  tinggi  yaitu  24,8%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa Polluter  Pays  Principle masih belum dipahami dengan baik.
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  991 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Pembuangan Air Limbah dan  Biaya  Penyambungan  Pipa  Air  Limbah  Perusahaan  Daerah  PAL  Jaya, ditetapkan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah rumah tangga per bulan per  M 2 luas  bangunan  dan  penggunaan  daya  listrik.  Seharusnya,  volume  air limbah yang dihasilkan bukan berdasarkan luas bangunan dan penggunaan daya
8 Watekhi,  Hartono  D,  and  Dewi  RK,  “Analisis  Kesediaan  Membayar  Air  Bersih  Dan  Sanitasi Rumah Tangga Di Indonesia.,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 12, no. 1 (2011): 1 – 14, https://doi.org/10.21002/jepi.v12i 1.282.
9 Wirawan, “Community Preparation for Domestic Wastewater Management Development in Jakarta,” International Journal of Innovative Science and Research Technology 5, no. 2 (2020):
133 – 143, https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT20FEB203.pdf.
listrik, tetapi berdasarkan volume air bersih yang digunakan atau jumlah orang dalam rumah tangga 10 .
Kesesuaian  Peraturan  Perundangan  Untuk  Penerapan Polluter  Pays Principle
Pada  peraturan  terkait  dengan  penerapan  asas Polluter  Pays  Principle , terinndikasi  bahwa  terdapat  ketidak  sesuaian  Peraturan  Perundangan  yang mengatur tentang air limbah domestik/buangan MCK khususnya yang berkaitan dengan  asas Polluter  Pays  Principle .  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  telah mengamanatkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu.  Namun  pernerjemahanya  hanya  diturunkan  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2015  tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum. Sementara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M Tahun 2007 tentang Penyelangaraan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  yang  hanya  sedikit  mengatur  tentang pengelolaan  air  limbah  domestik  dan  tidak  bisa  dijadikan  konsideran penyusunan  peraturan  tentang  pengelolaan  air  limbah  domestik  secara komprehensif.  Peraturan  Menteri  tersebut  tidak  menjadikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan Pengendalian  Pencemaran  Air  sebagai  konsideranya  walaupun  sebenarnya peraturan  pemerintah  ini  adalah  peraturan  yang  secara  spesifik  mengatur tentang pengelolaan air limbah sebagai bagian dari penyebab pencemaran air.
Hal  lain  yang  memperlihatkan  adanya  kesenjangan  peraturan  tentang pengelolaan  air  limbah  domestik  rumah  tangga/buangan  MCK  adalah  belum adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang hal ini, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah  Domestik  Di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dan  Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan  Prasarana san Sarana Pengelolaan  Air Limbah Domestik tidak berdasarkan peraturan daerah sebagai peraturan di atasnya sebagai acuan.
Sebagai  gambaran  pendapat  responden  terhadap  peraturan  tentang pengelolaan  air  limbah  domestik  rumah  tangga/buangan  MCK  berdasarkan presepsi responden, Sebagian besar yaitu 86,7% responden menyatakan bahwa pengelolaan air limbah domestik/buangan MCK perlu di atur dengan ketentuan perundanga  sebagai  dasar  hukumnya.  Namun  demikian  terhadap  peraturan yang  sudah  ada  54,1%  responden  mangatakan  bahwa  mereka  tidak mengetahuinya  sementara  45,9%  responden  mengatakan  mengetahui  adanya peraturan terkait dengan pengelolaan air limbah domestic.
Hal  ini  di  disebabkan  karena  belum  seluruh  masyarakat  mendapatkan sosialisai peraturan perundangan tentang pengelolaan air limbah domestik. Dari survei yang dilakukan, 59,7% responden tidak pernah mendapatkan sosialisai, sementara  yang  sudah  pernah  mendapatkan  sosialisai  sebanyak  40,3% responden,  sehingga  94,1%  responden  menyatakan  bahwa  masyarakat memerlukan  sosialisasi  tentang  peraturan  pengelolaan  air  limbah  domestik, sementara  5,9%  menyatakan  tidak  memerlukan  sosialisasi.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  tentang Community  Preparation  For  Domestic  Wastewater Management  Development  In  Jakarta yang  mengatakan  bahwa  99,75% respondenya  menyatakan  bahwa  pemerintah  perlu  melakukan  pelatihan tentang pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat 11 .

## Hambatan Dalam Penerapan Polluter Pays Principle
Pengembangan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik sering kali  mengalami  hambatan  karena  rendahnya  partisipasi  dan  penolakan masyarakat  terhadap  rencana  pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL)  di  wilayahnya.  Hal  ini  yang  membuat  Pelaksanaan  program pembangunan  IPAL  pada  umumnya  mendapat  penolakan  dari  masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Situasi ini terjadi karena sebagaimana hasil survei diatas, sebagian besar responden mengatakan tidak pernah diberikan edukasi tentang  pengolahan  air  limbah  domestik,  sehingga  pembuangan  air  limbah domestik dari aktivitas mandi, cuci dan kakus menjadi tidak terkendali.
Penerapan  asas polluter pays principle yang menuntut pencemar untuk menanggung  beban  atau  biaya  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran yang  ditimbulkan  perlu  diterapkan  12.  Setiap  orang  yang  melakukan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  harus  bertanggung  jawab  mengatasi pencemaran  dan perusakan  lingkungan  yang dilakukannya  13.  Demikian  pula dengan  pemahaman  bahwa  ketika  masyarakat  menggunakan  air  bersih  pada kegiatanya sehari-hari dalam rumah tangga, dapat dipastikan menghasilkan air limbah  juga  perlu  disosialisasikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor:
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah, mengamanatkan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  air  limbah  adalah  air  sisa dari  suatu  hasil  usaha  dan/atau  kegiatan  dan  air  limbah  domestik  adalah  air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah domestik dapat juga dikatakan sebagai air sisa dari  suatu  hasil  usaha  dan/  atau  kegiatan  yang  berasal  dari  aktivitas  hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
Asas polluter  pays  principle yang  dikembangkan  berdasarkan rekomendasi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1972 dalam upaya pengelolaan lingkungan, merupakan salah satu
11 Ibid.
12 Muhdar, “Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia.”
13 Darma and Redi, “Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.”
prinsip  yang  penting.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  mengamanatkan  bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup  wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut juga sebagai asas pencemar membayar, maka dapat dikatakan bahwa rumusan ketentuan ini merupakan  bagian  dari Polluter  Pays  Principle ,  yang  tidak  hanya  menyangkut aspek preventif, tetapi dapat pula dikaitkan dengan aspek represif.
Dalam  penelitian  tentang  strategi  pembangunan  infrastruktur pengolahan  air  limbah  domestik  yang  berkelanjutan  di  Jakarta  mengatakan bahwa  keberlanjutan  pengelolaan  air  limbah  domestik  secara  umum  dapat dinilai berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan 14 .  Aspek  kelembagaan  dalam  penelitian  tersebut  termasuk  juga  juga  aspek hukum. Sementara dalam penelitian tentang evaluasinya terhadap keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik di Jakarta 15 , disampaikan bahwa, dalam aspek ekonomi,  masyarakat  dihadapkan  pada  keterbatasan  penghasilan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  sehingga  sangat  memberatkan  jika  harus mengeluarkan  biaya  tambahan  untuk  pengolahan  air  limbahnya.  Terhadap aspek sosial, masyarakat kurang mendapatkan pendidikan dan penjelasan, baik melalui  jalur  pendidikan  formal  maupun  informal  terhadap  pentingnya pengelolaan  air  limbah  domestik,  sehingga  mengakibatkan  rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik. Pada aspek teknologi,  masih  ada  masyarakat  yang  membuang  air  limbah  domestiknya langsung ke sungai/saluran umum, sementara kelompok masyarakat lain yang sebagian  besar  menggunakan  tangki  septik  tidak  melakukan  penyedotan  dan pemeliharaan  secara  berkala.  Sedangkan  untuk  aspek  kelembagaan,  peran pemerintah  dirasakan  masih  kurang  dalam  menumbuhkan  kepedulian masyarakat  dan  menggugah  kontribusi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  air limbah  domestik.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  survei  yang  telah  dibahas sebelumnya.
Kondisi  yang terjadi terhadap  aspek  ekonomi,  ekologi,  sosial, teknologi dan kelembagaan tersebut di atas membuat upaya pengembangan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jadi tidak optimal. Kondisi ini mengakibatkan tekanan pada aspek lingkungan yang ditandai dengan tingginya tingkat pencemaran air sungai/saluran umum serta air  sumur  yang  selama  ini  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat agar pengelolaan yang dilakukan dapat
14 E Setiawati et al., “Infrastructure Develo pment Strategy for Sustainable Wastewater Sistem by Using SEM Method (Case Study Setiabudi and Tebet Districts, South Jakarta),” Procedia Environmental Sciences 17 (2013): 685 – 692.
15 S.M.S Wirawan et al., “An Evaluation of the Sustainability of Domestik Wastewater Management in DKI Jakarta, Indonesia,” Advances in Environmental Sciences-International Journal of the Bioflux Society 10, no. 3 (2018): 147 – 159.
menjadi  optimal,  sehingga  tingkat  pencemaran  terhadap  air  sungai/saluran umum serta air sumur masyarakat dapat dikendalikan.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  PD.  PAL  Jaya  tahun  2017,  dikatakan bahwa  ketidakmauan  masyarakat  untuk  beralih  dari  sistem  pembuangan  air limbah  yang  digunakanya  ke  sistem  perpipaan  diduga  menjadi  salah  satu penyebabnya  lambatnya  pengembangan  air  limbah  di  Jakarta  menggunakan sistem  perpipaan.  Tentu  saja  hal  ini  berkaitan  dengan  tidak  berjalannya pemahaman asas Polluter Pays Principle dalam pengelolaan air limbah domestik, sehingga  kondisi  tersebut  menyebabkan  DKI  Jakarta  sangat  jauh  tertinggal dibandingkan  kota  di  negara-negara  Asia  lainnya.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  Asian  Development  Bank  tahun  2004,  Sebagian  besar  kota besar  di  Asia,  hampir  seluruh  penduduknya  telah  dapat  dilayani  oleh  sistem perpipaan untuk pengolahan air limbah domestik yang baik. Hongkong, Osaka dan  Singapura  layanannya  telah  mencapai  100%,  Seoul  98%,  Chengdu  85%, Kuala Lumpur 80%, Shanghai 68% serta Delhi yang mencapai 60%. Sementara pelayanan  air  limbah  domestik  di  Jakarta  tercatat  baru  berada  di  angka  2%. Pengembangan  jaringan  air  limbah  di  DKI  Jakarta  membutuhkan  biaya  yang besar,  sehingga  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  perlu  mengusulkan  kepada Pemerintah Pusat untuk juga dapat membantu pembangunan infrastruktur IPAL.
Kendala  lain  adalah  yang  terkait  dengan  kemauan  membayar  atau willingness to pay masyarakat. Berbeda dengan pelayanan terhadap sampah yang bisa  dirasakan  langsung  dampaknya  jika  tidak  dikelola,  permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi adalah bahwa selama ini biaya tersebut  tidak  pernah  dikeluarkan  oleh  masyarakat  khususnya  golongan menengah ke bawah yang mendominasi struktur penduduk. Masyarakat selama ini  membuang  air  limbah  domestiknya  langsung  ke  badan  air  atau meresapkannya langsung ke dalam tanah tanpa mengeluarkan biaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  pemahaman  masyarakat Kecamatan  Ciracas  tentang  polluter  pays  principle  terlihat  masih  rendah. Masyarakat  merasa  kurang  mendapatkan  pendidikan  dan  sosialisasi  atau penjelasan  tetang  pentingnya  pengelolaan  air  limbah  domestik,  baik  melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Hal ini
Pembangunan sistim pengelolaan air limbah domestik secara perpipaan dengan IPAL di Waduk Kampung Rambutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran air yang berasal dari air limbah domestik buangan mandi, cuci piring atau pakaian serta kakus (MCK), telah sesuai dengan amanat Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  122  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI. Hal ini dapat menjadi suatu langkah nyata dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Ciracas terhadap asas Polluters Pays Principle .
Keselarasan  ketentuan  peraturan  perundangan  untuk  penerapan  asas Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik dirasakan masih perlu  ditingkatkan  mengingat  beberapa  ketentuan  tidak  merujuk  pada
peraturan  yang  di  atasnya,  seperti  yang  terjadi  pada  Peraturan  Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M Tahun 2007 tentang Penyelangaraan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik menggunakan  konsideran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  122  Tahun  2015 tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  sementara  peraturan  diatasnya  yang terkait  dengan  air  limbah  tidak  diacu,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Disamping  itu,  disamping  itu  belum  ada  peraturan  daerah  sebagai  peraturan yang menjadi payung Peraturan Gubernur yang ada yaitu Peraturan Gubernur Povinsi  DKI  Jakarta  Nomor  122  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  41  Tahun  2016  tentang Rencana  Induk  Pengembangan  Prasarana  dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik pada umumnya adalah rendahnya partisipasi dan  penolakan  masyarakat  terhadap  rencana  pembangunan  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayahnya. Sering kali pelaksanaan program pembangunan  IPAL  pada  umumnya  mendapat  penolakan  dari  masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Pada aspek ekonomi, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sangat memberatkan jika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengolahan air limbahnya. Terhadap aspek sosial, masyarakat kurang mendapatkan pendidikan dan penjelasan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal terhadap pentingnya  pengelolaan  air  limbah  domestik.  sehingga  mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana  tergambarkan  pada  hasil  survei,  dimana  59,7%  responden mengatakan  tidak  pernah  diberikan  edukasi  tentang  pengolahan  air  limbah domestik,  sehingga  tidak  memahami  asas Polluter  Pays Principle dengan  baik, sehingga pembuangan air limbah domestik dari aktivitas mandi, cuci dan kakus menjadi  tidak  terkendali.  Dalam  aspek  teknologi,  masih  ada  masyarakat  yang membuang  air  limbah  domestiknya  langsung  ke  sungai/saluran  umum, sementara  kelompok  masyarakat  lain  yang  sebagian  besar  menggunakan septictank  yang  tidak  atau  jarang  melakukan  penyedotan  dan  pemeliharaan secara  berkala.  Sedangkan  untuk  aspek  kelembagaan,  peran  pemerintah dirasakan  masih  kurang  dalam  menumbuhkan  kepedulian  masyarakat  dan menggugah kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik.

## SARAN
Dalam  rangka    meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang pentingnya  pengelolaan  air  limbah  domestik,  penyampaian  informasi  tentang pengelolaan  air  limbah  domestik  yang  baik  perlu  diberikan  dan  disampaikan secara  luas  kepada  masyarakat,  baik  melalui  pendidikan  formal,  informal maupun sosisalisasi secara berkesinambungan.
implementasi amanat Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor 122  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  di  Provinsi  DKI. Jakarta, perlu adanya pengambangan program pembangunan IPAL di Kawasan
permukiman  lain  sebagaimana  telah  dilakukan  di  Ciracas.  Selanjutnya,  guna peningkatan kapasitas ketentuan perundangan dan peraturan, perlu dilakukan peyelarasan ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan penerapan asas Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik dengan, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Gubernur dengan merujuk pada peraturan yang di atasnya. Disamping itu sebagai upaya peyiapan masyarakat  agar  dapat  menunjang  program  pengembangan  pengelolaan  air limbah domestik, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait denga penerapan Polluter Pays Principle pada pengelolaan air limbah domestik agar penerimaan masyarakat untuk mendukung program pengelolaan air limbah domestik dapat dibangun dan penolakan masyarakat dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. 2020. Ciracas Dalam Angka . Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2021. Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2021 . Jakarta: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Sevilla, Consuelo G., Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, and Gabriel G. Uriarte. Research Methods. Revised Ed . Manila: Rex Book Store, 1992.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M Tahun
2007 tentang Penyelangaraan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta
Peraturan  Gubernur  nomor  41  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk  Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 991 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Pembuangan Air Limbah dan Biaya Penyambungan Pipa Air Limbah Perusahaan Daerah PAL Jaya
Jurnal dan Publikasi Ilmiah:
Darma , Malvin Edi, and Ahmad Redi. “Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.” Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1 (2018): 1 – 27.
Ladiyance, Selfia, and Lia Yuliana. “Variabel -Variabel Yang Mempengaruhi Kesediaan Membayar  ( Willingness  to  Pay )  Masyarakat  Bidaracina  Jatinegara  Jakarta Timur”. Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 2, No. 2 (2014): 41 – 47.
Muhdar, M. “Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia”. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1 (2009): 67 – 80.
Navis, Hervi L, Utomo Budi, and Sudarto. “Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kawasan Kumuh Kecamatan Karanganyar”. J urnal Matriks Teknik Sipil , Vol.5 No. 3 (2017): 787 – 797.
Setiawati, E, S Notodarmojo, P Soewondo, AJ Effendi, and BW Otoka. “ Infrastructure Development Strategy for Sustainable Wastewater Sistem by Using SEM Method (Case  Study  Setiabudi  and  Tebet  Districts,  South  Jakarta) ”.  P rocedia Environmental Sciences , Vol. 17 (2013): 685 – 692.
Watekhi,  Hartono  D,  and  Dewi  RK.  “Analisis  Kesediaan  Membayar  Air  Bersih  Dan Sanitasi  Rumah  Tangga  Di  Indonesia .”  Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan Indonesia, Vol. 12, No. 1 (2011): 1 – 14. Wirawan.  “ Community  Preparation  for  Domestic  Wastewater  Management Development in Jakarta .” International Journal of Innovative Science and Research Technology , Vol. 5, No. 2 (2020): 133 – 143. Wirawan, S.M.S, M.S Maarif, E. Riani, and S. Anwar. “ An Evaluation of the Sustainability of  Domestik  Wastewater  Management  in  DKI  Jakarta,  Indonesia .” Advances  in Environmental Sciences-International Journal of the Bioflux Society , Vol.10, No. 3 (2018): 147 – 159.