Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Sejarah Diskresi Dan Unsur Menyalahgunakan Wewenang Dalam Ranah Pidana Korupsi Di Indonesia

## History Of Discression And Elements Abuse The Authority In Criminal Corruption In Indonesia
Lulu Yulianti Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1043
e-mail: juliantilulu@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menganut  konsepsi  negara  hukum  yang  erat kaitannya dengan asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara. Namun, seringkali  terdapat  kekosongan  hukum  dikarenakan  perkembangan  kebutuhan  manusia  yang  pesat. Permasalahan ini tentunya  tidak  semua  dapat  diatur  mendetail  dalam  peraturan  perundang-undangan secara tertulis, karena akan menyebabkan over regulation. Oleh karenanya, diskresi hadi menjadi solusi untuk  mengisi  kekosongan  hukum  sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan  manusia.  Diskresi  tentu tidak  serta  merta  tanpa  beban  pertanggungjawaban.  Seringkali  maladministrasi  terjadi  dalam pelaksanaan diskresi yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana korupsi dan pertanggungjawaban  hukum  administrasi  negara.  Untuk  mengetahui  konsep  diskresi  dan menempatkannya pada kompetensi peradilan yang tepat, maka perlu meninjau sejarah konsep diskresi dan  sejarah  unsur  menyalahgunakan  wewenang  yang  lekat  halnya  dengan  konsep  diskresi.  Dalam penelitian  ini  akan  membahas  sejarah  konsep  diskresi  di  Indonesia.  Serta  sejarah  unsur menyalahgunakan  wewenang  di  Indonesia  yang  terbagi  dalam  3  periode,  yakni  masa  sebelum kemerdekaan, orde baru dan reformasi.
Kata kunci: diskresi, wewenang, freies ermessen, korupsi

## Abstract
Indonesia is one of the countries that adheres to the concept of the state law which is closely related  to  the  principle  of  legality  as  a  guarantee  of  legal  certainty  for  the  people  and  the  country. However, there is often a legal vacuum due to the rapid development of human needs. This problem is certainly not all can be arranged in detail in legislation in writing, because it will cause over regulation. Therefore, discretion must be a solution to fill the legal vacuum in line with the development of human needs. Discretion is certainly not necessarily without the burden of accountability. Maladministration often occurs in the implementation of discretion which results in criminal liability for corruption and legal liability for state administration. To find out the concept of discretion and place it in appropriate judicial competence, it is necessary to review the history of the concept of discretion and the history of the element of abusing authority which is closely the case with the concept of discretion. In this research, we will discuss the history of the concept of discretion in Indonesiay And the history of abusing authority in  Indonesia  is  divided  into  3  periods,  namely  the  period  before  independence,  the  new  order  and reformation.

## Keywords: discretion, authority, freies ermessen, corruption

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  yang  mendapat  dukungan politik sangat besar akan melahirkan Pemerintahan  yang  kuat.  Dalam  Negara
kesejahteraan,  pemerintah  yang  kuat  memang diperlukan dalam
rangka membawa masyrakatnya menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Namun, sejarah juga mencatat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
bahwa Pemerintahan yang kuat juga berpotensi melahirkan  perbuatan  penyelenggara  negara yang merugikan masyrakatnya dengan terjadinya  penyalahgunaan  kewenang  atau dilaksanakannya diskresi secara berlebihan.
Menguatnya  tuntutan  rakyat  terhadap negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  pada alinea  keempat  pembukaan  UUD  1945, mengakibatkan  negara  tidak  hanya  sebagai penjaga  keamanan  dan  ketertiban  (law  and order).  Negara  senantiasa  diharapkan  hadir untuk  semua  aspek  kehidupan  rakyat.  Konsep negara  kesejahteraan  (welfare  state),  peranan negara memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan  karena  aparatur  berada  pada posisi  sebagai  perumus  dan  penentu  daya kebijakan,  serta  sebagai  pelaksana  dari  segala peraturan,  melalui  hierarki  yang  lebih  tinggi sampai pada hierarki yang terendah.
Dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan kewenangan pejabat  pemerintahan  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab untuk melayani kepentingan masyarakat  berdasarkan  prinsip  kemanfaatan, keadilan,  keterbukaan,  dan  partisipasi  serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kewenangan  pejabat  pemerintahan  harus berhadapan  dengan  kenyataan,  meluasnya aspek  kehidupan  sosial  dan  kesejahteraan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak  untuk  mengambil  keputusan  dengan alasan ketiadaan peraturan. Keleluasaan pejabat pemerintahan  bergerak,  diberikan  kebebasan bertindak yang disebut diskresi..
Kekuasaan  diskresi  terdapat  pada kekuasaan  menjalankan  jabatan  yang  dimiliki pejabat  publik.Kekuasaan  diskresi  merupakan jenis kekuasaan untuk menggunakan wewenangan  berdasarkan  inisiatif  pejabat. Kekuasaan  ini  diberikan  oleh  undang-undang dengan maksud agar pejabat dapat menjalankan tugas  sebagaimana  mestinya.  Kondisi  seperti inilah  jabatan  rawan  untuk  diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun keuntungan kelompok.
Permasalahan
yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,  sehingga  menimbulkan  polemik. Pejabat  terperangkap  menjadi  koruptor  karena tugas  mereka  yang  melekat  pada  jabatan  itu. Tanda tangan pejabat harus ada dalam kebijakan itu,  sehingga  merekalah  yang  bertanggung jawab  jika  ternyata  menimbulkan  kerugian negara  yang  akhirnya  dianggap  sebagai  tindak pidana korupsi, walaupun dana yang dihasilkantidak  dinikmati  pejabat  tersebut. Kebijakan  yang  dapat  dikualifikasi  sebagai tindak pidana korupsi, tentu dilematis, padahal kebijakan  adalah  bagian  dari  suatu  sistem. Pejabat  pemerintah  yang  takut  mengambil kebijakan,  maka  roda  pemerintahan  pun  tidak akan  berjalan  sesuai  harapan.  Tidak  jarang pejabat pemerintah mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya  dalam  menjalankan  kebijakan wewenangnya yang dipersepsikan oleh penegak hukum  sebagai  perbuatan  korupsi  yang berlindung dibalik kebijakan.
Dalam Keputusan Nomor 25/PUUXIV/2016 Mahkamah Konstitusi
mengenai judicial review terhadap Pasal 2 ayat (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  PTPK,  mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Dengan  keputusan ini, terjadi perubahan delik pidana yang tadinya formil  menjadi  materil. Jika  sebelumnya  Pasal tersebut  tidak  mengedepankan  terpenuhinya unsur kerugian keuangan Negara sebagai unsur yang  esensial,  kemudian  menjadikan  unsur kerugian  Negara  sebagai  syarat  yang  harus nyata  terjadi.  Keputusan  ini  lebih  memberikan kepastian  hukum  dalam  penegakan  ketentuan hukum  pidana  korupsi,  kata  “dapat”  sebagai penyebab  multitafsirnya  pasal  tersebut  telah dihapus.  Sehingga  apabila  diskresi  yang dilakukan oleh pejabat negara memenuhi unsur tindak  pidana  tersebut  maka  termasuk  dalam tindak pidana korupsi.
Pertanggungjawaban hukum terkait diskresi yang diterbitkan harus memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang sebagaimana ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Namun unsur menyalahgunakan wewenang ini belum terdapat  penjelasan  atau  indikatornya  dalam ranah  hukum  pidana.  Unsur  ini  justru  terdapat dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bagian  dari  Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Hal  ini seringkali  menyebabkan  kebingungan  dan dilematis  kompetensi  peradilan  yang  akan mengadilinya,  apakah  termasuk  kompetensi Peradilan Tindak Pidana Korupsi atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian apakah perbuatan  yang  melanggar  indikator  AUPB dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang
secara maladministrasi namun memenuhi unsur dalam ketentuan  Tindak  Pidana  Korupsi  sehingga dihukum  sesuai  ketentuan  UU  Tipikor. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  perlu tinjauan  lebih  lanjut  mengenai  sejarah  terkait konsep diskresi, dan konsep menyalahgunakan wewenang di Indonesia sehingga dapat terlihat pemaknaan  konsep  fundamental  tersebut  dan dalam kasus seperti apa dapat diterapkan secara cermat dan tepat.

## METODE PENELITIAN

## 1. Bentuk Penelitian
Penulis  akan  menggunakan  penelitian hukum normatif. Untuk menunjang argumentasi hukum  penulis  maka  penelitian  ini  akan menggunakan  bahan  kepustakaan  dan  data sekunder. Kemudian menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentnag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001. Ruang lingkup yang akan difokuskan pada UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yakni korupsi  yang  dilakukan  pejabat  terkait  dengan unsur  menyalahgunakan  wewenang  dan  unsur merugikan negara terutama di Pasal 1 ayat 1 sub b  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya  pendekatan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang Admnistrasi Pemerintahan. Ruang lingkup yang akan  difokuskan  dalam  UU  Administrasi
Pemerintahan  yakni  konsep  diskresi,  subyek diskresi,  batasan-batasan  penggunaan  diskresi, asas  penyalahgunaan  wewenang  dalam  Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Pendekatan  terkahir  difokuskan  kepada pendekatan  historis  mengenai  pidana  diskresi dan  unsur  menyalahgunakan  wewenang  akan dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakan  seperti  jurnal  dan  publikasi  ilmiah terkait. Pendekatan terakhir yakni perbandingan pertanggungjawaban pidana pejabat atas dikresi antara  Indonesia  dan  Belanda yang  akan dinalaisis  dengan  bahan  kepustakaan  seperti jurnal dan publikasi ilmiah.

## 2. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  akan  digunakan, yakni  penelitian  preskriptif  yang  bersifat kepustakaan.  Jenis  data  yang  akan  digunakan yakni  data  sekunder  yang  diperoleh  dari kepustakaan,  berupa  peraturan  perundang- undangan,  buku,  jurnal  dan  publikasi  ilmiah terkait  Pertanggungjawaban  Pidana,  Diskresi, Menyalahgunakan  Wewenang  dan  Konsep Merugikan Negara.

## 3. Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan,  Undang-Undang Nomor 3 Tahu 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999 Jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001    tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan bahan hukum sekunder yang akan menjelaskan bahan hukum primer.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan dengan menggunakan studi kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data tertulis  dan  menganalisis  permasalahannya. Cara  memperoleh  data  kepustakaan  tersebut yakni  dengan  menelusuri  JDIH  beberapa Kementerian  dan  Instansi  untuk  mengunduh dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan  peraturan  pelaksana  turunannya,  dan menelusuri  jurnal  hukum  Indonesia  dan  jurnal hukum  internasional  di  website  beberapa universitas dan instansi atau kementerian  yang mengeluarkan jurnal penelitian hukum.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## 5. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  dengan  pendekatan kualitatif  ,  yakni  dengan  menganalisis  isu hukum  dalam  penelitian  ini,  menggunakan bahan  kepustakaan  sehingga  menghasilkan argumentasi hukum sebagai jawaban permasalahan.

## PEMBAHASAN

## 1. Sejarah konsep Diskresi di Indonesia
Dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah menerbikan kebijakan yang dibuat dalam beberapa bentul, yakni garis-garis kebijaksanaan, kebijaksanaan, peraturan- peraturan, pedoman-pedoman, petunjukpetunjuk, surat edaran, resolusi- resolusi, instruksi-instruksi, nota kebijaksanaan, peraturan-peraturan  menteri,  keputusan,  dan pengumuman.  Menurut  A.M  Doner  mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, bentuk peraturan berupa  kebijaksanaan bertujuan sebagai " naar buiten  gebracht  schricftelijk  beleid ",  yakni menampakkan  keluar  suatu  kebijakan  tertulis. Bentuk  peraturan  ini  hanya  berfungsi  sebagai bagian operasional pelaksanaan tugas adminstrasi pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah    atau  menyimpang  dari  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  kebijaksaaan seperti  hukum  bayangan  dari  undang-undang atau  hukum.  Sehingga  demikian  bentuk peraturan  ini  juga  dikenal  sebagai psudo- wetgeving (perundang-undangan  semu)  atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).
Secara  praktis  kewenangan  diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan  kebijaksanaan,  mengandung  dua aspek  pokok;  Pertama,  kebebasan  menafsirkan mengenai  ruang  lingkup  wewenang  yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan  kebebasan  menilai  yang  bersifat obyektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri  dengan  cara  bagaimana  dan  kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan.  Aspek  kedua  ini  dikenal  dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif.
Kewenangan  bebas  untuk  menafsirkan secara  mandiri  dari  pemerintah  inilah  yang melahirkan peraturan kebijaksanaan. P.J.P. Tak menjelaskan,  peraturan  kebijaksanaan  sebagai berikut:  Bentuk  peraturan  berupa  kebijaksaana sebetulnya  peraturan  umum  yang  diterbitkan
oleh pemerintah terkait pelaksanaan kewenangan  pemerintahan  terhadap  warga negara  atau  instansi  pemerintah  lain.  Dasar penerbitan peraturan kebijaksaan tidak diamanatkan  secara  tegas  baik  dalam  Undang- Undang  Dasa  1945,  maupun  undang-undang formil.  Sehingga,  dapat  diartikan  bahwa peraturan  ini  bukan  peraturan  perundangan yang  bersifat  mengikat  secara  umum,  namun didasarkan  pada  kewenangan  pemrintahan dalam  organ  administrasi  negara  terkait penyelenggaraan kewenangannya.

## 1) Konsep Diskresi Pada Masa Orde Baru
Subyek  yang  melaksanakan  ketentuan dalam  peraturan  kebijaksaanan,  yaitu  badan atau  pejabat  administrasi  negara.  Sehingga ketentuan yang diatur dalam peraturan kebijaksanaan tidak langsung mengikat masyarakat  umum.  Merujuk  pada  pendapat Idnorharto, peraturan kebijaksanaan menimbukan  ikatan  tidak  langsung  bagi masyarakat.  A.  Hamid  Attamimi  berpendapat bahwa  peraturan  kebijaksaan  itu  bersifat mengikat secara umum dikarenakan masyarakat yang berkaitan dengan peraturan tersebut harus mengikutinya.  Pendapat  Marcus  Lukman mengatakan  bahwa  kekuatan  mengikat  pada peraturan  kebijaksanaan  tergantung  pada jenisnya.  Peraturan  kebijaksaanan  ekstra-legal dan kontra-legal yang dasar pembentuknya atas kebebasan  pertimbangan  ekstra-legal  tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  sederajat peraturan perundangan.
Unsur-unsur dalam pengertian kebijaksanaan: a) Unsur Adanya kebebasan yang
dimungkinkan  oleh  hukum  kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri
Pejabat tata usaha negara wajib mengambil keputusan  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  diajukan  padanya.  Pejabat  tata  usaha negara  tidak  diperbolehkan  menolak  karena belum ada hukum yang mengaturnya.  Asas ini sudah lama dikenal dalam peradilan, yaitu asas hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  yang diajukan  padanya  karena  belum  ada  hukum yang  mengaturnya.  Sehingga  hakim  dianggap tahu  hukum  ( ius  curia  novit ).    Demikian,UU Kekuasaan  Kehakiman  pun  mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memahami  nilai  dan  norma  yang  hidup  dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebagai penyelesaian terhadap kekosongan  hukum  di  lingkungan  peradilan, dibentuklah Lembaga Freises Ermessen. Hal ini dipengaruhi  oleh  aliran  atau  pandangan interessenjuridprudenz atau frerechtsschule yang dikemukakan oleh E.Erlich Kantorowics, O.  Bulow  dan  lain-lainnya.  Pandangan  ini kemungkinan memoengaruhi pemikiran pembentuk  UUD  1945.  Dalam  penjelasan umum  IV  UUD  1945  menyebutkan  Undang- Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disampingya Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum  dasar  yang  tidak  tertulis,  ialah  aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan  negara,  meski  bersifat  tidak tertulis.
b) Unsur
Terdapatnya Persoalan

## Penting dan Mendesak Untuk Segera Diselesaikan
Badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara dalam hal menggunakan freies ermessen harus memperhatikan  unsur      “penting”  dan “mendesak”.  Kedua  unsur  tersebut  perlu terpenuhi pada kemungkinan munculnya persoalan  atau  persmasalahan  penting,  namun permasalahan itu tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan.  Mungkin  juga  muncul  suatu permasalahan yang mendesak tapi tidak terlalu penting untuk diselesaikan secara segera.
Kategori  permasalahan  penting,  yakni jika permaslahan itu berkaitan dengan kepentingan  umum  merujuk  pada  peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, kriteria kepentingan  umum  belum  pernah  dirumuskan dalam peraturan perundangan hingga sekarang. Sehingga  kriteria  dan  sifat  kepentingan  umum saat  ini  telah  diatur  ketentuannya  dalam Undang-Undang  Nomor2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan  Umum.  Kriteria  kepentingan umum dalam unadng-undang tersebut berkaitan dengan  pembebasan  hak  tanah.  Permasalahan kepentingan  umum  yang  sangat  penting  dan mendesak  perlu  dituangkan  dalam  peraturan penrundangan  sebagaiaman  pendapat  Sjachran Basah.
c) Unsur  Harus  Dapat  Dipertanggung jawabkan Secara Moral dan Hukum Penggunaan freies  ermerssen oleh pejabat  tata  usaha  negara harus  dibatasi dalam
batasan-batasan tertentu. Meskipun pejabat tata usaha  negara  diberikan  kebebasan  dalam menerbitkan  kebijakan,  namun  tidak  boleh dilakukan  sewenang-wenang.  Sjachran  Basah berpendapat  bahwa  kebebasan  penggunaan freies ermerssen harus
dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  dan secara hukum.
Merujuk  pendapat  Sjachran  Basar, bahwa  batasan  pertanggunngjawaban freies ermessen, yakni, 1) Secara moral kepada Tuhan Yang  Maha  Esa  (UUD  1945  juncto  Tap  MPR No.II/MPR/1978).  2)  Secara  Hukum  dengan batas  atas  (UUD  1945  junctoTap  MPRS No.XX/MPRS/1966 serta Tap MPR No.II/MPR/1983,  pada  bidang  hukum  butir  32 tentang Penyusunan Perundang-undangan yang menyangkut  hak  dan  kewajiban  asasi  warga dalam  rangka  mengamalkan  Pancasila  dan UUD  1945  jo  Repelita  IV  Bab  27  terutama penjabaran  lebih  lanjut  mengenai  ikhwal termaksud)  yang  hakekatnya  batas  toleransi, sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  27  UUD 1945 sebagai kunci tolok-ukur.
Merujuk  pendapat  Sjachran  Basar, penentuan freies ermessen menjadi ermessenfehler atau ermessenfrei dengan  cara menentukan  batas  toleransi  secara  yuridis, yakni sebagai berikut:
a) Batas atas secara ekstern berkaitan ermessensuberschreitung dan ermessersunterschreitung; dapat diperbandingkan  dengan  Pasal  33  ayat  (2) huruf a.
b) Batas bawah secara intern berkaitan dengan ermesserssmisbrauch dapat diperbandingkan  dengan  Pasal  53  ayat  (2) huruf  b  dan  c  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986.
Masih  merujuk  pendapat  Sjahran  Basah, penggunaan freies  ermessen oelh  badan  atau pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan:
a) Secara  moral,  yakni  berdasar  pancasia  dan sumpah atau janji jabatan;
b) Secara  hukum,  yakbi  batas  atasnya  wajib taat asas tata urutan peraturan perundangan di Indonesia secara  vertikal dan horizontal dengan  tidak  melanggar  hukum.  Batas bawahnya, tidak bileh melanggar hak warga negara  atas  pekerjaan  dan  penghifupan layak bagi kemanusiaan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## 2) Konsep Diskresi Pada Masa Reformasi
Pada  saat  perumusan  daraf  RUU
Administrasi  Pemerintahan,  konsep  diskresi menjadi perhatian serius untuk diatur ketentuannya  dalam  peraturan  perundangan. Perumusan RUU AP pada bulan Agustus 2005, ketentuan  mengenai  diskresi  diubah  beberapa kali  sebagai  penyempurnaan.Terdapat  2  kali penyempurnaan  mengenai  definisi  diskresi. Pada draf RUU AP tahun 2005, dalam Pasal 1 angka 6, definisi diskresi, yakni diskresi adalah keputusan  pejabat  adminsitrasi  pemerintahan yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab.
Konsep  diskresi  menjadi  fokus  utama Pipit  Rochijat  Kartawidjaja  (Warga  Negara Indonesia  yang  bekerja  di  pemerintah  Jerman dan  menjadi  narasumber  diskusi  RUU  AP). Pipit mengatakan bahwa diskresi dalam Bahasa Jerman diambil dari kata ermessen, yang berarti estimate, judgement, atau pertimbangan bukanlah  diartikan  sebagai  diskresi  yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001, berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi.
Akhirnya  atas  berbagai  persoalan  konsep diskresi,  deffinisi  diskresi  secara  final  diatur dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan.  Definisi  diskresi dalam  undang-undangan  ini  memberikan ketentuan  yang  lebih  jelas.  Konsep  diskresi terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1) Keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan,  2) untuk mengatasi  persoalan  konkret  uyang  dihadapi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  3) kondisi  atau  keadaan  penggunaan  diskresi dalam  hal  peraturan  perundangan  yang memberikan  pilihan  tidak  mengatur,  tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau ada stagnansi pemerintahan.
2. Sejarah Konsep  “Menyalahgunakan
Wewenang”  dalam  Tindak  Pidana
Korupsi di Indonesia Istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan  dan  populer  dalam  hukum  pidana, khususnya  dalam  praktek  peradilan  pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan publik atau jabatan pemerintahan.  Hal  ini  tidak  mengherankan karena
“menyalahgunakan kewenangan”
merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam Tipikor  yang  berkaitan  dengan  jabatan  bahkan merupakan
bestanddeel delict. Menyalahgunakan  kewenangan  sebagai  salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul  Latif merupakan species  delict dari  unsur  melawan hukum sebagai genus delict . Menyalahgunakan kewenangan  dalam  konteks  ini  akan  selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam  kaitan  dan  pemahaman  jabatan  dalam ranah  struktur  keperdataan.  Namun  demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun  Hukum  Administrasi  Negara,  bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB,  yaitu  asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan.

## a. Masa Sebelum Kemerdekaan
Merujuk  pada  pendapat  Soedarsono, budaya  korupsi  di  Indonesia  menurut sejarah  dimulai  sedari  zaman  Multatuli, yakni  adanya  penyalhgunaan  jabatan  yang marak terjadi saat zaman itu. Multatuli saat itu adalah seorang ambtenaar dan kontrolir. Ia  melaporkan  kepada  atasannya  atas maraknya  kasus  kejahatan  yang  dilakukan Bupati  Lebak  dan  Wedana  Parangkujang (Banten  Selatan),  dan  meminta  pengusutan terhadap  kasus-kasus  tersebut.  Bupati- bupati itu menggunakan kekuasaan sewenang-wenang melebihi ketentuan
peraturan,  untuk  memperkaya  diri  sendiri.
Kejahatan tersebut adalah bentuk onderdanigheid, yang  berarti  sikap  tunduk dari  penduduk  yang  saat  itu  sedang  dalam penindasan dan tindakan sewenang-wenang penjajah dan penguasa setempat. Pendapat Andi Hamzah mengemukakan, penyalahgunaan kekuasaan  yang  diutarakan  Soedarsono, sudah diatur dalam ketentuan KUHP. Sebab pada  saat  itu,  tindakan  penyalahgunaan kekuasaan oleh pejbat tidak
dipertimbangkan  khusus  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  saat  penyusunan Wetboek van Starfrecht. Terdapat salah satu ketentuan  yang  mengatur,  yakni  Pasal  423 KUHP  tetnang  kejahatan knevelarij atau pemerasan  ,  yang  pada  inti  rumusannya yaitu  pegawai  negeri  yang  bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan cara menyalahgunakan kekuasaanya,  dengan  memaksa  orang  lain menyerahkan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pemotongan pembayaran atau melakukan suatu
pekerjaan untuk pribadi.
Walaupun  ketentuan  KUHP  telah mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan,  namun  masyarakat  seperti bersikap  pasarah  terhadap  penegakkan hukumnya  apabila  mereka  menjadi  korban penyalahgunaan  kekuasaan  sebagaimana dimaksud  Pasal  423  KUHP.  Lamintang berpendapat bahwa masyarakat sudah biasa mentolerir  diri  mereka  sebagai  korban kejahatan yang dilakukan pegawai negeri. Merujuk  pada  sejarah  dan  latar  belakang budaya  korupsi  perlu  juga  meninjau  tradisi masyarakat  dan  korupsi  itu  sendiri.  Tradisi masyarakat  pada  masa  lalu  secara  tidak langsung  mempengaruhhi  eksistensi  korupsi saat ini. Pada zaman kerajaan, ada pemberlakuan pemebrian upeti atas tanah-tanah luas.  Tanah-tanah  luas  dianggap  milik  raja sehingga rakyat yang menggarap tanah itu harus mnyerahkan  pajak,,  sewa  dan  upeti.  Saat  itu rakyat  tidak  menggangap  aturan  tersebut sebagai tindakan korupsi tetapi bentuk kewajiban  kepada  rajanya.  Atas  dasar  tradisi masyarakat  itu  maka  praktik  korupsi  berupa pemberian  sesuatu  pada  pejabat  merupakan kebiasaan  yang  lumrah  dan  dianggap  sebagai bentuk  kewajiban,  yang  dibiarkan  oleh masyarakat.  Padahal  jika  merukuk  pada peraturan  perundang-undangan  tentan  korupsi, tindakan  tersebut  adalah  bentuk  tindakan korupsi berupa penyuapan.
b. Masa Orde Baru
Doktrin otonomi hukum pidana pertama kali diterima  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara dan  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung  RI melalui  Putusan  Nomor:  1340K/Pid/1992, tanggal  17  Februari  1992,  dalam  perkara Tipikor yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor",  dimana  Kabid  Ekspor  Kanwil  IV, Ditjen  Bea  Cukai  Tanjung  Priok,  Jakarta didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub  b UU No.  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan Tipikor.  Melalui  putusan  tersebut  Mahkamah Agung  RI  melakukan  penghalusan  hukum ( rechtsvervijning ) terhadap pengertian
“menyalahgunakan  kewenangan”  dalam  pasal
tersebut, dengan cara mengambil alih pengertian  "penyalahgunaan  wewenang"  yang ada dalam UU Peradilan TUN (Pasal 53 ayat (2) huruf b).
Putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi dan dijadikan rujukan oleh Hakim Peradilan  Pidana  dalam  pemeriksaan  dan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan”  dalam  Tipikor,  bahkan  setelah Pasal 53 ayat (2) huruf b dirubah dan tidak lagi dicantumkan  dalam  perubahan  pertama  UU Peradilan  TUN.  Misalnya  saja  dalam  Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor:
1485K/Pid.Sus/2013,  tanggal  2  Oktober  2013, dengan terdakwa M. Riza Kurniawan, S.E. bin Sutikno.
Pendekatan  ekstensif  melalui  Doktrin Otonomi  Hukum  Pidana  dalam  memberikan pengertian unsur
“menyalahgunakan kewenangan”  dalam  pembuktian  Tipikor  juga masih digunakan setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam Putusan  Hakim  Pengadilan  Tanjung  Pinang Nomor:  3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg,  tanggal 11 Juni 2015, ketika memutus terdakwa korupsi Yusrizal,  A.Ptnh.  bin  Muhammad  Yusuf Bhawan.
Absorbsi pengertian “penyalahgunaan wewenang” kedalam
pengertian “menyalahgunakan  kewenangan”  juga  dapat dilihat  dalam  kesimpulan  penelitian  disertasi yang  di  lakukan  oleh  Budi  Parmono  dengan judul  “Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia”,  dimana pada  bagian  kesimpulan  pertama  huruf  c dinyatakan:
“…  sebenarnya  kriteria  penyalahgunaan wewenang  yang  berkembang  dalam  Hukum Administrasi  Negara  diadopsi  kriteria  bagian inti  delik  penyalahgunaan  wewenang  dalam tindak pidana korupsi melalui doktrin otonomi hukum  pidana  yang  meliputi  (1)  tindakan- tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi telah menyimpang  dari  tujuan  apa  kewenangan tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau peraturan  yang  lain;  (2)  kecermatan;  dan  (3) kepatutan.
Bahkan  dalam  disertasinya  tersebut,  Budi Darmono tidak menggunakan istilah “menyalahgunakan  kewenangan”  untuk menyebut unsur Tipikor, tetapi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menggunakan  istilah  “penyalahgunaan wewenang”.
a. Masa Reformasi
Unsur  “menyalahgunakan  kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan  dengan  jabatan  yang  dimiliki seseorang  pejabat  publik  (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan),  yang rumusannya sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan ... rupiah).”
Subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  ini adalah  setiap  orang  yang  berarti  orang perseorangan  atau  termasuk  korporasi.  Akan tetapi  karena  korporasi  sebagai  rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti  natuurlijke  person,  maka  Tipikor  yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan  yaitu aparatur Negara atau pejabat publik.
Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2 huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  dan  huruf  e
UU
Pemberantasan
Tipikor,
yang pengertiannya  lebih  luas  dari  pengertian kewenangan  menurut  konsep  Hukum  Tata Negara  atau  Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  e  UU Pemberantasan Tipikor.
Secara  hukum,  konsep  menyalahgunakan kewenangan  karena  jabatan  tidak  diberikan definisi secara jelas dalam UU Tipikor. Konsep menyalahgunakakn kewenangan justru dijelaskan  dalam  UU  Adminsitrasi  Pemerintah sebagai bagian dari  Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diantaranya ialah asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
Menurut Admai Chazawi, definisi menyalahgunakan kewenangan ialah perbuatan yang dilakukan orang yang berhak melakukannya,  tetapi  dilakukan  secara  salah atau  diarahkan  pada  hal  yang  bertetnangan
dengan  hukum  atau  kebiasaan.  Tindakan menyalahgunakan kewenangan mungkin terjadi hanya apabila terpenuhi dua syarat, yakni 1) Si pembuat  yang  menyalahgunakan  kewenangan berdasarkan  kedudukan  atau  jabatan  tertentu mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; 2) Keududkan  atau  jabatan  yang  mempunyai kewenangan yang dimaksudnkan masih (sedang) dipangku atau dimilikinya. Badan Pemeriksa Keuangan juga mendefinsikan  menyalahgunakan  kewenangan yakni  perbautan  yang  dilakukan  secara bertentangan  dengan  tatalaksana  semestinya sebagaimana  diatur  dalam  peraturan,  petunjuk taat  kerja,  insturksi  dina  dan  lainnya  dan berlawanan dari maksud tujuan dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.
Sementara Indriyanto Seno Adji, menyatakan  “menyalahgunakan  kewenangan” dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak  memiliki  pengertian  yang  eksplisitas sifatnya.  Oleh  karena  itu,  dipergunakan pengertian  dan  kata  yang  sama  yang  terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Hukum Administrasi  Negara)  melalui  pendekatan ektensif  berdasarkan  doktrin  “ De  Autonomie van  het  Materiele  Strafrecht ”  dari  H.A. Demeersemen dengan menggunakan pengertian “penyalahgunaan  wewenang”  dalam  Pasal  52 ayat (2) huruf  b UU Peradilan TUN, yaitu telah menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain dari  maksud  diberikannya  wewenang  tersebut atau  yang  dikenal  dengan  " detournement  de poivoir ". ` Konsep  menyalahgunakan  kewenangan yang  dikemukakan  Ahli  Hukum  Pidana  jika dicermati  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep penyalahgunaan  wewenang  dalam  Hukum Administrasi negara. Konsep menyalahgunakan kewenangan  ditekankan  pada  penyimpangan tujuan  pemberian  kewenangan,  walaupun beberapa  definisi  ditambahkan  dengan  unsur penyalahgunaan  prosedur  dan  perbuatan  yang dilakukan  tanpa  kewenangan.  Namun  unsur penyimpangan  tujuan  yang  identic  dengan konsep  penyalahgunaan  wewenang  dalam Hukum
Administrasi Negara selalu dipersamakan dengan konsep menyalahgunakan kewenangan. Penyerapan konsep
penyalahgunaan wewenang  dalam  konsep  menyalahgunakan wewenang,  dilakukan  dalam  ranah  akademis
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  praktis.  Praktik  peradilan  Tindak  Pidan Korupsi menggunakan doktrin otonomi hukum pidana  yang  sudah  menggunakan  konsep penyalahgunaan  wewenang  dalam  Hukum Administrasi  Negara  untuk  menguraikan  dan menjelaskan  unsur  konsep  menyalahgunakan keweangan  dalam  tindak  pidana  koruspi  dan sudah menjadi yurisprudensi.
Secara  garis  besar,  dapat  disimpulkan secara praktis dan teoretis, konsep menyalahgunakan  kewenangan  dengan  konsep penyalahgunaan wewenang adalah konsep yang sama.  Konsep  menyalahgunakan  kewenangan dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  selain  termasuk dalam  kewenangan  absolut  Peradilan  Tindak Pidana  Korupsi,  juga  termasuk  kewenangan absolut Peradilan Administrasi. Secara atributif, keweangan  absolut  Peradilan  Tindak  Pidan Korupsi diberikan oleh Undang-Undang Pengadilan  Tindak  Pindaa  Korupsi  yang terlebih  dahulu  diterbitkan  pada  29  Oktober 2009 yang dinyatakan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  juncto  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan telah  berjalan  dalam  praktrik  peradilan  pidana Tindak Pidana Korupsi.
Di  sisi  lain,  secara  atributif  kewenangan absolut  Peradilan  Administrasi  diberikan  oleh Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan berdasakran  Pasal  21  ayat  (1)  juncto  Pasal  1 angka  18  juncto  Pasal  17  Undang-Undang Peradilan Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  mulai diundangkan pada 17 Oktober 2014, dan dalam hierarki setara dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat secara substansi, mengatus hal yang sama, tetapi Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan tidak menyinggung dan mencabut kewenangan absolut  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi. Kedua undang-undang tersebut dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
a. Konsep Diskresi di Indonesia.
Konsep diskresi di Indonesia, pada mulanya masih  berupa  pendapat-penadapat  para  ahli hukum.  Para  ahli  hukum  merumuskan  unsur- unsur  kebijaksanaan  (diskresi),  yakni  terdiri dari,  1)  adanya  kebebasan  yang  dimungkinkan
oleh  hukum  kepada  administrasi  negara  untuk bertindak  atas  inisiatif  sendiri,  2)  terdapatnya persoalan pentinng dan mendesak untuk segera diselesaikan dan 3) harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  dan hukum.
Selanjutnya  di  masa  reformasi,  konsep diskresi  dirumuskan  dalam  RUU  Administrasi Pemerintahan pada Agustus 2005 dan mengalami  beberapa  kali  penyempuranaan sampai selesai  pada Agustus 2012.  Kemudian konsep  diskresi  menjadi  final  dan  sah  diatur dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Unang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  yang  unsur-unsurnya  terdiri  dari pertama,  Diskresi  adalah  “Keputusan  dan/atau Tindakan  yang  ditetapkan  dan/  atau  dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan”..,  dengan  kalimat ini,  maka  diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh pejabat pemerintah, dan diskresi dapat berbentuk  keputusan,  tindakan,  atau  keduanya keputusan  dan  tindakan.  Unsur  kedua,  yaitu tujuan  diskresi  dimana  disebutkan  bahwa “…untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan…”. Sedangkan unsur ketiga yaitu menyangkut  kondisi  tertentu  untuk  dapat dilakukannya  diskresi.  Disebutkan  bahwa  ada kondisi-kondisi  atau  keadaan  yang  menjadi batasan  untuk  dapat  dilakukannya  diskresi yaitu: “…dalam hal :
a) peraturan  perundang-undangan  yang memberikan pilihan,
b) tidak mengatur,
c) tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
d) adanya stagnansi pemerintahan.”
Dengan  demikian,  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentnag Administrasi  Pemerintahan,  maka    konsep diskresi di Indonesia bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, karakter
yang
mendominasi diskresi adalah kewenangan yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan  produk  yang  dihasilkan  berupa  keputusan dan/atau tindakan.
b. Konsep menyalahgunakan wewenang dalam  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia berada  pada  3  (tiga)    periode  berdasarkan uraian yang penulis jabarkan.
a. Masa Sebelum Kemerdekaan Pada masa sebelum kemerdekaan, menruut Mulatatuli,  kultur  korupsi  di  Indonesia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diwarnai dengan maraknuya penyalahgunaan jabatan oleh Bupati Lebak dan  Wedana  Parangkujang  di  Banten Selatan.  Menurut  Multatuli,  tersebut  telah menggunakan  kekuasaannya  melebihi  apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan  untuk  memperkaya  dirinya  sendiri.
Kemudian konsep penyalahgunaan
kekuasaan oleh pejabat juga diperhitungkan oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  sewaktu penyusunan Wetboek van Strafrecht misalnya  saja  pada  Pasal  423  KUHP mengenai  kejahatan-kejahatan  knevelarij (pemerasan).
b. Masa Orde Baru Konsep  menyalahgunakan  kewenangan terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  sub  b  UU No.  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan Tipikor.  Namun  belum  ada  penjelasan
tentang konsep menyalahgunakan kewenangan  secara  komprehensif  dalam undang-undang tersebut sehingga berdasarkan Putusan Nomor: 1340K/Pid/1992, tanggal 17 Februari 1992,
dalam perkara Tipikor yang dikenal dengan perkara  "Sertifikat  Ekspor"  dimana  Kabid Ekspor  Kanwil  IV,  Ditjen  Bea  Cukai Tanjung  Priok,  Jakarta  didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 tentang  Pemberantasan  Tipikor.  Melalui putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  RI melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning) terhadap pengertian
“menyalahgunakan  kewenangan”  dalam pasal tersebut, dengan cara mengambil alih pengertian  "penyalahgunaan  wewenang" yang  ada  dalam  UU  Peradilan  TUN  (Pasal 53 ayat (2) huruf b).
c. Masa Reformasi Konsep menyalahgunakan wewenang diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tipikor.
Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3
UU  Pemberantasan  Tipikor  merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal  1  angka  2  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, huruf  d,  dan  huruf  e  UU  Pemberantasan Tipikor, yang pengertiannya lebih luas dari pengertian  kewenangan  menurut  konsep Hukum  Tata  Negara  atau  Hukum  Tata Usaha  Negara  yang  hanya  terbatas  pada
ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf  c,  dan  huruf  e  UU  Pemberantasan Tipikor.  Namun,  Secara  yuridis,  mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan,  UU  Pemberantasan  Tipikor  tidak memberikan definisi atau pengertian tersendiri. Istilah “menyalahgunakan kewenangan”  justru  ditemukan  dalam  UU Administrasi  Pemerintahan  yaitu  sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang  Baik  (AUPB),  yang  diantara  berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia, Lembaran  Negara  Nomor  66  Tahun 1999.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30
Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014. Buku: A,Pradjudi.1981. Hukum Administrasi Negara .Jakarta:Ghalia Indonesia. Attamimi,A.Hamid.1993.. Hukum tentang Peraturan  Perundang-Undangan  dan Peraturan  Kebijaksanaan ,  Makalah Pidato  Purna  Bakti  Fakultas  Hukum UI  Jakarta.
Basah,  Sjahran.1992. Menelaah  Lika-Liku Rancangan Undang-undang  No.5
Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara .Bandung:Alumni. Chazawi,Adami.2005. Hukum  Pidana  Materiil dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia . Malang:Bayumedia.
Bondan,Gandjar  Laksmana  Bonaprapta. Buku Infomrasi  Modul  05  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta:KPK Indroharto.1992. Perbuatan Pemerintah
Menurut  Hukum  Publik  dan  Hukum Perdata .Bahan  Kuliah  pada  Program Pendidikan  Lanjutan  Ilmu  Hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bidang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Universitas Indonesia Jakarta. Sudikno.1988. Hukum Acara Perdata .Yogyakarta:Liberty.
Ridwan.2014. Diskresi  dan  Tanggung  Jawab pemerintah. Yogyakarta : FH UII Press Wiyono,R.2012. Pembahasan  Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Edisi  Kedua.  Jakarta:Sinar
Grafika.
Yasin,  Muhammad  Dan  Kawan-Kawan.  2017.
Anotasi  Undang-Undang  No.  30
Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan, Depok:  Universitas
Indonesia  –  Center  For  Study  Of
Governance And Administrative Reform (Ui-Csgar).
Karya Ilmiah:
Agus Budi Susilo. “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/Atau Tindakan pejabat Publik  Dalam  Mewujudkan  Tata Pemerintahan  Yang  Baik” . Jurnal Hukum  dan  Peradilan,  Volume  4, Nomor 1 Maret 2015. Arfan  Faiz  Muhlisi.  “Reformulasi  Diskresi
Dalam Penataan Hukum Administrasi”, . Jurnal  Rechtsvinding Vol 1, April 2012. Benny Irawan. “Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi:  Kajian  Kriminologi  dan
Hukum  terhadap  Fenomena  Pejabat Otoritas” , Jurnal Mimbar, Vol.
XXVII, No.2,2011 . Githa Angela Sihotang, Pujiyono dan Nabitatus Sa’adah,  “Diskresi  dan  Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan  Tugas  Dalam  Situasi Darurat”, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1 Tahun 2017. Lukman,Marcun. “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  di  Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan” Bandung:Disertasi,
Universitas Padjajaran.
Mohammad Sahlan. “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan  dalam  Tindak  Pidana Korupsi  sebagai  Kompetensi  Absolut Peradilan Administrasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23
April 2016.
Mohammad  Yuhdi.  “Peranan  Diskresi  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ”,
Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Volume 15 Nomor I. Parmono,Budi.2011. Penyalahgunaan Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana
Korupsi di Indonesia : Malang: Disertasi, Fakultas Hukum UB. Sabarudin Hulu dan Pujiyono.”Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabbat Pemerintahan yang Berindikasi  Adanya  Penyalahgunaan Wewenang” . Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018.