## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.Sus/2019/Pn Jbg)
Oleh Binsar Panjaitan Universitas Darma Agung, Medan E- mail: binsar@gmail.com

## ABSTRACT
Obscenity is an act performed by a person who is driven by a sexual desire to do things that can arouse lust, thus causing satisfaction in him. The criminal act of obscenity continues to grow until now. The obscenity of helpless people such as children, both men and women, is one  of  the  social  problems  that  is  very  troubling  to  society.  This  research  uses  normative juridical  research  methods,  namely  research  carried  out  by  examining  library  materials  or secondary  data  as  basic  materials  to  be  researched  by  conducting  searches  and  literature related to the problem under study. The formulation of the problem in this study is  first, how the application of material law to the perpetrators of the criminal act of obscenity, the second is  the  factors  that  cause  the  criminal  act  of  obscenity  and  thirdly  how  the  judge's  legal considerations for the decision (Study of the Jombang District Court Decision Number. 270 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Jbg). Criminal liability for perpetrators of criminal acts of obscenity in this study is the most important thing that must be imposed by the panel of judges, as a legal sanction for their actions and the deterrent effect of the perpetrator. In passing the decision, the judge made certain considerations in order to achieve legal justice for the victim and the perpetrator.
Keywords : Criminal Acts of Obscenity, Children, social problems

## ABSTRAK
Pencabulan  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  didorong  oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan  kepuasan  pada  dirinya.Tindak  pidana  pencabulan  terus  berkembang  hingga sekarang.Pencabulan  terhadap  orang  yang  tidak  berdaya  seperti  anak,  baik  pria  maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Penelitan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran-penelusuran dan literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah pertama, bagaimana  penerapan  hukum  materill  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencabulan, kedua faktor  yang  menyebabkan  terajdinya  tindak  pidana  pencabulan  dan ketiga bagaimana pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  penjatuhan  putusan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Jombang  Nomor.  270/Pid.Sus/2019/Pn.  Jbg).  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana pencabulan dalam penelitian ini menjadi hal terpenting  yang harus dijatuhkan oleh  majelis  Hakim,  sebagai  sanksi  hukum  dari  perbuatannya  dan  efek  jera  pelaku.Dalam menjatuhkan  putusan  Hakim  melakukan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  agar tercapainya keadilan hukum bagi korban maupun pelaku.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Anak, masalah sosial

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  atau  kriminalitas  sering terjadi  di  masyarakat  Indonesia,  karena dengan  adanya  perkembangan  ekonomi dan  sosial  yang  tidak  merata,  serta rendahnya  akan  kesadaran  pada  hukum menjadi  pemicu  terjadinya  kejahatan. Selain  itu  masih  banyak  faktor  lagi  yang mendasari  terjadinya  kejahatan.  Tetapi faktor  yang  utama  adalah  karena  adanya kesempatan  serta  hawa  nafsu  yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan  dengan  mengabaikan  akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.
Belakangan ini banyak kasus kejahatan  dengan  korban  bukan  hanya orang  dewasa  saja  tetapi  sudah  sampai  ke remaja,  anak-anak  bahkan  balita.  Salah satu  kejahatan  yang  sedang  hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan.  Sering  kita  jumpai  di  media cetak  atau  elektronik  kejahatan  kesusilaan seperti  pemerkosaan,  pencabulan  terhadap anak  di  bawah  umur  dan  lebih  parahnya pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  sendiri. Pencabulan  adalah  jenis  kejahatan  yang berdampak  sangat  buruk  terutama  pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar  hak  asasi  manusia  serta  dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya  terhadap  jiwa,  akal,  dan keturunan.
Pencabulan  merupakan  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang didorong  oleh  keinginan  seksual  untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan  hawa  nafsu,  sehingga menimbulkan  kepuasan  pada  dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang  hingga  sekarang.  Pencabulan terhadap  orang  yang  tidak  berdaya  seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah  satu  masalah  sosial  yang  sangat meresahkan masyarakat.
Konstitusi  Indonesia  telah  menjamin  hak konstitusional  bagi  anak-anak  Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsung hidup,  tumbuh,  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur  mengenai masalah  anak . Tujuan dari  perlindungan  anak  sendiri  disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 : “Perlindungan  anak  bertujuan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia,  dan  sejahtera.  Setiap  anak  berhak untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya  undang  undang  tersebut dirasa  belum  dapat  berjalan  secara  efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan  perundang-undangan  sektoral terkait  dengan  definisi  anak,  di  sisi  lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga, berdasarkan  paradigma  tersebut  maka Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  saat  ini sudah  berlaku  kurang  lebih  12  dua  belas tahun  akhirnya  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  yang  mulai  efektif  berlaku  sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi pelaku  kejahatan  terhadap  anak  terutama kepada  kejahatan  seksual  yang  bertujuan untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku,  serta  mendorong  adanya  langkah
konkrit  untuk  memulihkan  kembali  fisik, psikis dan sosial anak.
Pelaku  tindak  pidana  pencabulan merasa  bahwa  anak-anak  dapat  menjadi salah  satu  sasaran  untuk  menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat  bahwa  anak-anak  tidak  cukup mampu  untuk    mengerti  bahwa  itu merupakan  tindak  pidana  atau  anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua  kalangan,  terutama  peran  aktif  dari kalangan  penegak  hukum.  Menjatuhkan pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana pencabulan  tentu  tidak  lepas  dari  peranan hakim jaksa , dan pihak kepolisian sebagai aparat  penegak  hukum  guna  mencapai ketentraman hidup masyarakat.
Pertimbangan  yang  digunakan  aparat penegak  hukum  untuk  menyelesaikan kasus  kejahatan  seksual  seringkali  bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:
1. Demi alasan ketertiban umum
2. Untuk mencegah rasa
malu keluarga/pemuka adat/pemuka
agama/tokoh masyarakat setempat
3. Untuk  mencegah  terjadinya  konflik yang meluas
4. Atas  perintah  atasan  yang  tidak  selalu berprespektif korban.
Sudah  sepatutnya  aparat  penegak hukum  memberikan  sanksi  yang  setimpal bagi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar- benar  ditegakkan  dan  tercipta  ketertiban dalam  masyarakat.  Sanksi  diharapkan memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana  pencabulan  sehingga  tidak  akan mengulangi  perbuatannya  serta  mencegah orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak pidana  tersebut  tersebut  karena  suatu ancaman  sanksi  yang  cukup  berat.  Atas dasar  pemikiran  dan  uraian  tersebut  di
atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul :
“ Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Pencabulan    Terhadap  Anak  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 270/Pid.Sus/2019/PNJbg)” 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Percabulan
Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan terhadap  kesusilaan.  Pencabulan  menurut R.  Soesilo  adalah  segala  perbuatan  yang melanggar  kesusilaan  (kesopanan)  atau perbuatan  yang  keji,  semuanya  itu  dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota  kemaluan,  buah  dada,  dan sebagainya.
Bentuk  pencabulan  cukup  beragam,  ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan,
yaitu:
1. Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan  kelamin  kepada  orang lain
2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. Fellato yaitu  memaksa  seseorang untuk melakukan kontak mulut.
Di indonesia, Pencabulan
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,  salah  satunya  diatur  dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Acara  Pidana  dan  Perdata:  KUHP, KUHAP, KUHPer.
Pencabulan  yang  sering  dilakukan  kepada wanita  dan  anak  yang  dibawah  umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap  Hak  Asasi  Manusia(HAM),  Hak Asasi  Anak,  Hak  Asasi  Perempuan  dan Hak  Asasi  Pekerja  dan  Buruh  yang  mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan
Unsur-unsur  tindak  pidana  pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.
a. Pasal  290  ayat  (2)  dan  (3)  KUHP Kejahatan  pada  ayat  2,  mempunyai unsur-unsur:
1. Unsur objektif
Perbuatannya : perbuatan cabul; Objeknya : dengan seorang yang Umurnya belum  15  tahun,  atau  Jika  tidak  jelas umurnya  orang  tersebut  orang  itu  belum waktunya untuk dikawin.
2.  Unsur  subjektif,  “Diketahuinya atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa umurnya belum 15 tahun”.
Membujuk  ( verleiden )  adalah  perbuatan mempengaruhi  kehendak  orang  lain  agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.  Pada  membujuk  adalah menarik  kehendak  orang  yang  bersifat mengiming-imingi.  Sifat  menging-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu  atau  polos  yang  lebih  mudah dipengaruhi  kehendaknya  dari  pada  orang dewasa.
Pasal 292 KUHP : 1. Unsur objektif :
a) Perbuatannya   : perbuatan cabul
b) Pembuatannya : orang dewasa
c) Objeknya       : orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.
2.  Unsur  subjektif,  “Yang  dikatahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.
Pasal  ini  melindungi  orang  yang  belum dewasa  dari  orang  yang  dikenal  sebagai “homoseks”  dan  “lesbian”.  Dalam  KBBI dimuat  arti  “homoseksual”  dan  “lesbian” dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan  “lesbian”  adalah  wanita  yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks).”
Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Sebagaimana  pengaturan  hukum bagi  pelaku  pencabulan  terhadap  anak  di bawah umur menurut peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia ialah sebagai berikut:
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan  Terhadap  Anak  Di Bawah  Umur  Menurut  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak .
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur  menurut undang-undang  perlindungan  anak  ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa: ”Setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan  atau  membujuk anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling  sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah)”.
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku
Percabulan  Terhadap  Anak  di Bawah  Umur  Menurut  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur  menurut KUHP ialah sebagai berikut:
a. Pasal  285  KUHP  yang  menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  perempuan  yang  bukan istrinya  bersetubuh  dengan  dia, dihukum, karena memperkosa, dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya dua belas tahun”.
b. Pasal  286  KUHP  yang  menentukan bahwa:  “Barangsiapa  bersetubuh dengan  perempuan  yang  bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan  itu  pingsan  atau  tidak berdaya,  dihukum  penjara  selama- lamanya sembilan tahun”.
c. Pasal  287  ayat  (1)  KUHP  yang menentukan  bahwa:  “Barangsiapa bersetubuh  dengan  perempuan  yang bukan  istrinya,  sedang  diketahuinya
atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun  kalau  tidak  nyata  berapa umurnya,  bahwa  perempuan  itu belum masanya untuk kawin, dihukum  penjara  selama-lamanya sembilan tahun”.
d. Pasal  288  ayat  (1)  KUHP  yang menentukan  bahwa:  “Barangsiapa bersetubuh  dengan  isterinya  yang diketahuinya atau harus patut disangkanya,  bahwa  perempuan  itu belum  masanya  buat  dikawinkan, dihukum  penjara  selama-lamanya empat  tahun,  kalau  perbuatan  itu berakibat  badan  perempuan  itu mendapat luka”. Persetubuhan antara mereka ini  jika  tidak  berakibat  luka, luka  berat  atau  mati  perempuan  itu, tidak dihukum.
Apabila
persetubuhan itu mengakibatkan luka  dsb,  maka  laki-laki  itu  dapat dikenakan pasal ini.
e. Pasal  289  KUHP  yang  menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  seseorang  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  pada  dirinya perbuatan  cabul,  dihukum  karena merusakkan kesopanan dengan hukuman  penjara  selama-lamanya sembilan  tahun”.  Perbuatan  cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan  yang  keji,  semuanya  itu termasuk  dalam  lingkungan  nafsu birahi  kelamin,  misalnya  meraba- raba  anggota  badan  atau  kemaluan.
Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja  sengaja  memaksa  orang  untuk melakukan  perbuatan  cabul,  tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan  dilakukan  pada  dirinya perbuatan cabul.
f. Pasal  290  KUHP  berbunyi:  Dengan hukuman  penjara  selama-lamanya tujuh tahun dihukum:
1) Barangsiapa
melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang,  sedang  diketahuinya bahwa  orang  itu  pingsan  atau tidak berdaya. 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang,  sedang  diketahuinya atau  patut  harus  disangkanya, bahwa  umur  orang  itu  belum cukup  15  tahun  atau  kalau  tidak nyata  berapa  umurnya,  bahwa orang  itu  belum  masanya  buat dikawin.
3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya  atau  patut  harus disangkanya,  bahwa  umur  orang itu  belum  cukup  15  tahun  atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan  pada  dirinya  perbuatan cabul,  atau  akan  bersetubuh dengan  orang  lain  dengan  tiada kawin.
g. Pasal  292  KUHP  berbunyi:  “Orang dewasa  yang  melakukan  perbuatan cabul  dengan  orang  lain  sesama kelamin,  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduganya  belum dewasa,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun”.
h. Pasal 293 KUHP berbunyi:
1. Barangsiapa  dengan  memberi  atau menjanjikan uang atau barang,
2. Penuntutan  hanya  dilakukan  atas pengaduan  orang  yang  terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang  waktu  tersebut  dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
i. Pasal  294  ayat  (1)  KUHP  berbunyi: “Barangsiapa  melakukan  perbuatan cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya, anak  angkatnya,  anak  di  bawah pengawasannya  yang  belum  dewasa yang  pemeliharaannya,  pendidikan, penjagaannya  diserahkan  kepadanya ataupun  dengan  pembantunya  atau
bawahannya  yang  belum  dewasa, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 7 tahun.”
j. Pasal 295 KUHP berbunyi:
1. Dengan pidana penjara paling lama 5  tahun  barang  siapa  yang  dalam hal  anaknya,  anak  tirinya,  anak
angkatnya atau di bawah pengawasannya,  atau  orang  yang belum dewasa yang pemeliharaannya,  pendidikan  atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya  atau  bawahannya yang  belum  cukup  umur,  dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4  tahun  barangsiapa  yang  dalam hal  dilakukannya  perbuatan  cabul
oleh  orang  selain  yang  disebutkan dalam butir 1   tersebut di atas yang diketahui  yang  sepatutnya  harus diduganya belum dewasa dengan  orang  lain,  dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut. 3. Jika  yang  bersalah  melakukan kejahatan  itu  sebagai  pencaharian atau kebiasaan, maka  pidana
dapat di tambah sepertiga.

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan  ialah Yuridis Normatif . sumber data  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini adalah  bahan  Hukum  Sekunder  :  buku- buku  rujukan  yang  relevan,  hasil  karya tullis  ilmiah,  dan  berbagai  makalah  yang berkaitan.  Metode  Penelitian  kepustakaan ( Library  Research ).  Metode  Analisis  Data
diperoleh  melalui  kegiatan  penelitian  baik primer  maupun  sekunder  akan  dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif,  yaitu  dengan  menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor yang menyebabakan terjadinya Ttindak Pidana Percabulan Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencabulan :
1. Pergaulan Bebas.
2. Lingkungan dan rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi.
3. Penegakan  Hukum  yang  belum memberi  efek  jera  kepada  Pelaku dan  Kurangnya  Upaya  Pencegahan dari Pemerintah.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim terhadap  Penjatuhan  Putusan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 270/Pid.Sus/2019/Pn. Jbg)
A. Posisi Kasus Bahwa  Terdakwa  ANAK  pada bulan Agustus tahun 2018 dirumah mertua Terdakwa  di  Dsn.  Banjaragung  Rt  02  Rw 01  Ds.  Banjaragung  kec.  Bareng  Kab. Jombang.  Pada  hari  dan  tanggal  yang  tak diingat  lagi  ditahun  2019  dirumah  mertua alamat Dsn. Bajaragung Rt. 02 Rw 01 Ds. Banjaragung  Kec.  Bareng  Kabupaten Jombang  ,  pada  hari  Minggu  tanggal  03 Maret sekira jam 17.00 wib. Atau setidak- tidaknya  pada  waktu  lain  dari  tahun  2018 sampai  dengan  tahun  2019,  serta  tempat- tempat  lain    wilayah  Kabupaten  Jombang atau    setidaak-tidaknya  pada  suatu  tempat lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan tipu  muslihat  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  yaitu  anak  korban yang  masih  berusia  delapan  tahun  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut
dilakukan  Terdakwa,  dengan  cara  sebagai berikut:
Pada  waktu  dan  tempat  tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan paman  anak  korban  tinggal    satu  rumah dengan saksi korban. Terdakwa membujuk anak  korban  untuk  melakukan  pencabulan dengan  cara    awalnya  pada kejadian pertama dibulan Agustus 2018, Terdakwa dan  anak  korban  berada  diruang  tamu, kondisinya  sepi  kemudian  anak  korban memberitahukan  kepada  Terdakwa  film porno  melalui  hp  milik  ibunya,  lalu Terdakwa  bilang  awas  dimarahi  ibu  kalau ketahuan,  korban  menjawab  tidak  nanti Terdakwa kembalikan lagi. Mulai dari situ Tedakwa  mulai  mempunyai  pikiran  jelek untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan  terhadap  korban.  Saat  itu Terdakwa  langsung  memegang  vaginanya anak  korban  tetapi  anak  korban  diam karena merasa takut. Selanjutnya kejadian kedua pada  tanggal  dan  bulan  yang  tak diingat  lagi  pada  tahun  2018,    Terdakwa bersama    anak    korban  berada  diruang tamu  kondisi  sepi  kemudian  Terdakwa memegang  vaginanya  anak  korban  dan anak  korban  diam  saja,    lalu  Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk  kamar  Terdakwa  menurunkan celana dalamnya anak korban sampai lutut, lalu  tangan  kanan  Terdakwa  memegang vaginanya  anak  korban  tangan  kiri Terdakwa  memegang  badannya,  lalu Terdakwa  membuka  resleting  celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa,  dalam  posisi  penis  Terdakwa tegang Terdakwa gesek-gesekan ke vagina anak  korban  beberapa  saat  kemudian ibunya  korban  datang,  lalu  Terdakwa menyuruh  anak  korban  kembali  keruang tamu. Kejadian  yang  ketiga terjadi sekitar bulan Januari tahun 2019, Terdakwa  bersama  anak  korban  berada diruang  tamu,  saat  kondisi  sepi  lalu Terdakwa memegang vagina anak korban, saat  itu  anak  korban  diam  saja  karena merasa takut  dengan  Terdakwa. Kejadian yang  keempat sekitar  bulan    Februari 2019,  Terdakwa  dan  anak  korban  berada
didepan  tv  kondisinya  sepi,  kemudian Terdakwa  memperlihatkan  video  porno pada anak korban, lalu Terdakwa mengatakan pada anak korban, “ayo koyo iko,”(ayo melakukan seperti yang divideo) selanjutnya  Terdakwa  memegang  vagina anak  korban,  setelah  itu  penis  posisi tegang  dan  menyuruh  anak  korban  untuk mengulum penis Terdakwa, karena merasa takut  anak  korban  menuruti  perintah Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa kemudian  menjilat  penisnya,  namun  tiba- tiba  ibunya  anak  korban  lewat  kemudian Terdakwa  menghentikan  perbuatannya. Kejadian  yang  kelima pada  hari  minggu tanggal  03  Maret  2019  sekira  jam  17:00 wib  anak  korban  berada  diruang  tamu kemudian  Terdakwa  memanggil  lalu Terdakwa  mengajak  anak  korban  masuk kedalam  kamar  mandi,  setelah  masuk didalam  kamar  mandi,  celana  dalam  anak korban  Terdakwa  turunkan  sampai  lutut, kemudian Terdakwa memegang vaginanya menggunakan  tangan  kanan  sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badannya anak  korban,  setelah  itu  Terdakwa membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa  mengolesi  penis  Terdakwa dengan minyak goreng supaya licin, dalam posisi  tegang  penis  Terdakwa  gesek- gesekan  maju  mundur  divaginanya  anak korban  dengan  posisi  Terdakwa  berdiri dibelakangnya anak korban, setelah beberapa  saat  kemudian  anak  korban merasa  sakit  lalu  Terdakwa  melepaskan pegangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh minggir dan Terdakwa melanjutkan  dengan  onani  sampai  keluar sperma  Terdakwa.  Sementara  itu  anak korban  masih  berada  disebelah  terdakwa. Setelah  itu  anak  korban  kembali  ke  ruang tamu, setelah itu terdakwa masuk kamar.
Setelah selesai melakukan pencabulan,  Terdakwa  membelikan  es krim    pada  nak  korban  supaya  tidak mengadu  ke  Ibunya  dan  juga  supaya  anak korban mau melakukan perintah Terdakwa.  Pada  hari  Minggu  tanggal  03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, anak
korban  bercerita  kepada  Ibu  kandungnya yaitu  saksi  ANAK    bahwa  ia  dibelikan  es krim  oleh  Terdakwa  ANAK  agar  mau disuruh melakukan perbuatan seperti  yang diperlihatkan  video  orang  dewasa  (video porno)  yang  adadi  handphone  Terdakwa. Saksi ANAK merasa tidak terima selanjutnya  melaporkan  Terdakwa  ke polisi.
Pada  pemeriksaan  terhadap  korban.  Pada saat  ini  kami  dapatkan  perempuan  dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang  perempuan  yang  belum  pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 UURI  No.  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  UURI  No  23  tahun  2001 tentang  Perlindungan  Anak  Jo.  Pasal  65 ayat (1)KUHP.
B. Identitas Terdakwa Nama Lengkap : Anak Tempat Lahir : Jombang Umur/Tanggal Lahir :22 Tahun/23 Januari 1997 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jombang Agama : Islam Pekerjaan :Kuli Bangunan

## C. Surat Dakwaan
Menimbang  bahwa  Terdakwa  diajukan  ke persidangan oleh penuntut umum di dakwa berdasarkan surta dakwaan Nomor:
Reg.Perk.PDM.249/JOMBANG/05/ 2019 tertanggal 22 mei 2019 sebagai berikut :
Bahwa  Terdakwa  ANAK  pada  bulan Agustus  tahun  2018  dirumah  mertua Terdakwa  di  Dsn.  Banjaragung  Rt  02  Rw 01  Ds.  Banjaragung  kec.  Bareng  Kab. Jomban,.  Pada  hari  dan  tanggal  yang  tak diingat  lagi  ditahun  2019  dirumah  mertua alamat Dsn. Bajaragung Rt. 02 Rw 01 Ds. Banjaragung  Kec.  Bareng  Kabupaten Jombang  ,  pada  hari  Minggu  tanggal  03 Maret sekira jam 17.00 wib. Atau setidak- tidaknya  pada  waktu  lain  dari  tahun  2018
sampai  dengan  tahun  2019,  serta  tempat- tempat  lain    wilayah  Kabupaten  Jombang atau    setidaak-tidaknya  pada  suatu  tempat lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan tipu  muslihat  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  yaitu  anak  korban yang  masih  berusia  delapan  tahun  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan  Terdakwa,  dengan  cara  sebagai berikut: kejadian pertama dibulan Agustus 2018, Terdakwa dan anak korban berada  diruang  tamu,  kondisinya  sepi kemudian  anak  korban  memberitahukan kepada  Terdakwa  film  porno  melalui  hp milik  ibunya,  lalu  Terdakwa  bilang  awas dimarahi  ibu  kalau  ketahuan,  korban menjawab tidak nanti Terdakwa kembalikan  lagi.  Mulai  dari  situ  Tedakwa mulai  mempunyai  pikiran  jelek  untuk melakukan  persetubuhan  atau  pencabulan terhadap  korban.  Saat  itu  Terdakwa langsung  memegang  vaginanya  anak korban  tetapi  anak  korban  diam  karena merasa takut. Selanjutnya kejadian kedua pada  tanggal  dan  bulan  yang  tak  diingat lagi  pada  tahun  2018,    Terdakwa  bersama anak  korban berada diruang tamu kondisi sepi  kemudian  Terdakwa  memegang vaginanya  anak  korban  dan  anak  korban diam  saja,    lalu  Terdakwa  ajak  masuk  ke dalam  kamar  mandi,  setelah  masuk  kamar Terdakwa  menurunkan  celana  dalamnya anak  korban  sampai  lutut,  lalu  tangan kanan  Terdakwa  memegang  vaginanya anak  korban  tangan  kiri  Terdakwa memegang  badannya,  lalu  Terdakwa membuka  resleting  celana  Terdakwa  dan mengeluarkan  penis  Terdakwa,  dalam posisi  penis  Terdakwa  tegang  Terdakwa gesek-gesekan  ke  vagina  anak  korban beberapa  saat  kemudian  ibunya  korban datang,  lalu  Terdakwa  menyuruh  anak korban  kembali  keruang  tamu. Kejadian yang  ketiga terjadi  sekitar  bulan  Januari tahun  2019,  Terdakwa  bersama  anak
korban  berada  diruang  tamu,  saat  kondisi sepi lalu Terdakwa memegang vagina anak korban,  saat  itu  anak  korban  diam  saja karena  merasa  takut  dengan  Terdakwa. Kejadian  yang  keempat sekitar  bulan Februari 2019, Terdakwa dan anak korban berada  didepan  tv  kondisinya  sepi, kemudian Terdakwa memperlihatkan video  porno  pada  anak  korban,  lalu Terdakwa  mengatakan  pada  anak  korban, “ayo  koyo  iko,”(ayo  melakukan  seperti yang divideo) selanjutnya Terdakwa memegang vagina anak korban, setelah itu penis  posisi  tegang  dan  menyuruh  anak korban  untuk  mengulum  penis  Terdakwa, karena merasa takut anak korban menuruti perintah  Terdakwa  lalu  memegang  penis Terdakwa  kemudian  menjilat  penisnya, namun tiba-tiba ibunya anak korban lewat kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya. Kejadian  yang  kelima pada  hari  minggu  tanggal  03  Maret  2019 sekira  jam  17:00  wib  anak  korban  berada diruang tamu kemudian Terdakwa memanggil  lalu  Terdakwa  mengajak  anak korban  masuk  kedalam  kamar  mandi, setelah  masuk  didalam  kamar  mandi, celana  dalam  anak  korban  Terdakwa turunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa memegang vaginanya
menggunakan  tangan  kanan  sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badannya anak  korban,  setelah  itu  Terdakwa membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa  mengolesi  penis  Terdakwa dengan minyak goreng supaya licin, dalam posisi  tegang  penis  Terdakwa  gesek- gesekan  maju  mundur  divaginanya  anak korban  dengan  posisi  Terdakwa  berdiri dibelakangnya anak korban, setelah beberapa  saat  kemudian  anak  korban merasa  sakit  lalu  Terdakwa  melepaskan pegangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh minggir dan Terdakwa
melanjutkan  dengan  onani  sampai  keluar sperma Terdakwa.
Berdasarkan Hasil Visum Et
Repertum  yang  dibuat  oleh  dr.  ADI NUGROHO,  Sp.  OG,  dokter  pada  Rumah
Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Jombang
Nomor : 372/2383/415.44/2019 tanggal 14
Maret 2019 atas nama korban, menerangkan  sesuai  hasil  pemeriksaannya yaitu :
Pada  pemeriksaan  terhadap  korban.  Pada saat  ini  kami  dapatkan  perempuan  dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang  perempuan  yang  belum  pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 UURI  No.  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  UURI  No  23  tahun  2001 tentang  Perlindungan  Anak  Jo.  Pasal  65 ayat (1)KUHP.
D. Tuntutan Jaksa Setelah melalui proses persidangan Penuntut  Umum  menuntut  supaya  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Bnjai  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa ANAK terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah melakukan  tindakan  pidana  “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”
sebagaimana dalam dakwaan pasal 82 ayat  (1)  UURI  No.35  tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  No.  Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  ANAK  dengan  pidana penjara  selama  7    tahun  dikurangi masa  penahana  yang  telah  dijalani terdakwa  dan  denda  Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider tiga bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Satu  potong  baju  gamis  anak-anak warna merah muda dikembalikan pada anak korban,satu botol minyak goreng merk  hemat  ukuran  1L  yang  isinya sudah  berkurang  dirampas  untuk dimusnahkan.
4. Membebankan  pada  terdakwa  anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).
Setelah  mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman  karena  Terdakwa  menyesali segala  perbuatannya  dan  berjanji  tidak akan  mengulanginya  lagi  dan  antara keluarga korban telah terjadi perdamaian.

## E. Putusan Mengadili
1. Menyatakan terdakwa ANAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “ dengan sengaja membujuk  anak  untuk  melakukan pencabulan
beberapa kali” sebagaimana dakwaan Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan  pidana  penjara  salama  6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pidana  kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan  terdakwa  tetap  berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1  (satu)  potong  baju  gamis  anak-anak warna  merah  muda,  dikembalikan pada saksi anak
- 1  (satu)  botol  minyak  goreng  merk Hemart  ukuran  1  lliter  yang  isinya sudah berkurang, dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .
F. Analisis Kasus Penerapan  hukum yang  telah diterapkan oleh majelis Hakim telah sesuai dengan  undang-undang  mengatur  dalam tindak  pidana  pencabulan,  baik  dari Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.Walau  lebih  ringan  dari  Tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum  namun  penulis berpendapat bahwa hukuman yang
dijatuhkan  telah  sesuai  dengan  tindak pidana  pencabulan,  melihat  dari  pihak korban  yang  tidak  mengalami  kekerasan fisik dan tidak adanya kerusakan alat vital korban.Sehingga ada pertimbangan tertentu yang Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan.
- Pertanggungjawaban  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  telah memenuhi  unsur-unsur  pidana  dan berdasarkan  keyakinan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  sebagai  sanksi dan  efek  jera  kepada  pelaku.  Dengan sesuainya putusan yang telah dijatuhkan  oleh  hakim,  maka  sudah jelas terlihat bahwa penegakan hukum benar adanya dan dilaksanakan dengan  berdasarkan  undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim dalam  mempertimbangkan  hukuman yang akan dijatuhkan.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Pengaturan  hukum  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menentukan bahwa:  ”Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp 60.000.000,00 (enam puluh  juta rupiah)”.
2. Faktor    yang  menjadi  penyebab terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  rendahnya  tingkat moral,  pendidikan,  ekonomi  dan kondisi  lingkungan  serta  pergaulan
yang  buruk  yang  dijalani  pelaku, sehingga  dengan  mudahnya  tanpa pertimbangan  pikiran  yang  jernih melakukan  kejahatan  dalam  hal  ini tindak pidana kejahatan.
Penerapan  hukum  pidana  pelaku  tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Jombang Nomor.270/Pid.Sus/2019/Pn Jombang  telah  sesuai  dengan  undang- undang  yang  mengaturnya,  dilihat  dari Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan telah memenuhi unsur-unsur pidana.

## Saran
1. Diharapkan  kepada  penegak  hukum agar  adil  dalam  menjatuhkan  putusan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang ada, agar jelas terlihat bahwa penegakan hukum itu dijalankan dengan baik
2. Melihat  faktor  yang  menjadi  dasar terjadinya  tindak  pidana  pencabulan maka dihimbau dan diharapkan peran, keluarga, masyarakat, pihak berwenang agar aktif dalam memberikan  nasihat,  arahan  dan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat agar paham dampak besar dari  kejahatan  yang  terjadi  dan  dapat mengubah pola pikir yang baik.
3. Dengan  penerapan  hukum  yang  telah diterapkan  oleh  hakim  diharapkan menjadi  efek  jera  bagi  pelaku, terutama  kepada  masyarakat  secara keseluruhan  agar  tidak melakukan  hal yang  serupa  dan  menghindari  segala tindakan  jahat  di  hari  yang  akan datang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Lamintang.  2012. Dasar-dasar  Hukum
Pidana  Indonesia .  Bandung:  Citra
Aditya  Bakti Lamintang, 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan. Jakarta: Sinar Grafika
Chazawi,  Adami.  2014. Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori  Pemidanaan. Jakarta:  Raja
Grafindo Persada Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dan  Perempuan .  Bandung:
Refika Aditama
Chawi,  Adami.  2014. Hukum  Pidana  dan Teori Pemidanaan. Jakarta: Grafindo Persada Hamzah,  Andi.  2008. Terminologi  Hukum
Pidana. Jakarta: Sinar Grafika Setyowati,  Irma.  1990. Aspek  Hukum Perlindungan  Anak. Jakarta:  Bumi Aksara Sudarto. 1984. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung Waiyo,  Bambang.  2009. Pidana  dan
Pemidanaan. Jakarta: Grafindo
Persada Marlin.  2008. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia. Bandung: Refika Aditama Moeljatno. 2004. Asas-asas Hukum
Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
Yanto,  Oksi.  2010. Negara  Hukum, Kepastian,  Keadilan,  Kemanfaatan Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta
Soekanto, Soerjono. 2001. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia
Zaidar,  Ali.  2004. Korban  Tindak  Pidana Tertentu. Jakarta: Sinar

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia