……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641(Online)
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA DRINGU, KECAMATANDRINGU, KABUPATEN PROBOLINGGO)
Oleh
Siti Marwiyah 1) , Anggun Shintha Bella 2) , M.A’yun Zaini 3) 1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl Yos Sudarso Pabean Dringu, Fax. (0335)427923 Email: 1 marwiyah@upm.ac.id , 2 anggunsintabella@gmail.com ,
3 muhammadnasihunamin66@gmail.com

## Abstrak
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (  BLT-DD)  adalah  sebuah  strategi  yang  dilakukan pemerintah  untuk  menekan  terjadinya  dampak  covid-19  bagi  masyarakat.  Dengan dilaksanakannya  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD),  maka  pemerintah  berharap dapat mengurangi kemerosotan ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat covid-19. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemerintah  serta  pengaruh  pemberian  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  kepada  masyarakat  khususnya  warga  Desa  Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Kami  mengambil  sebanyak  25  sampel  dari  90  orang  yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan teknik analisis kondisi di lapangan  dan  observasi  langsung  serta  wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  pemberian  BLT-DD khususnya bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat covid-19 dirasakan sangat bermanfaat  dan  membantu  menunjang  perekonomian  sehari-hari,  dan  mayoritas  warga masyarakat Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo mendukung program yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  karena  dinilai  dapat  memperbaiki  dan  menunjang perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk meskipun tidak sepenuhnya.
Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Covid-19

## PENDAHULUAN
Wabah  covid-19  telah  menginfeksi sebanyak  29%  dari  warga  di  Indonesia  yang jumlahnya  kurang  lebih  sekitar  78,9  juta orang.  Wabah  yang  berdampak  sangat  besar pada kondisi kesehatan maupun sosial ekonomi sangat dirasakan oleh warga Indonesia khususnya di Desa Dringu,
Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo diantaranya  dari  sektor  pendidikan,  sektor transportasi, sektor keagamaan, sektor kepemerintahan,  sektor  ekonomi,  dan  sektor yang lainnya. .  Berdasakan data yang diambil dari BPS
tahun 2020
(dalam
www.bps.go.id.2020)  salah  satu  sektor  yaitu sektor  ekonomi,  mengalami  kemerosotan hingga  5%  yaitu  dengan  arti  mendekati  lebih rendah, konsumsi rumah tangga atau pengeluaran  dalam  membeli  produk  turun sejumlah 5,07% pada kuartal I 2019 ke 2,97% pada kuartal II tahun 2020.
Selanjutnya,  dampak  yang  dirasakan oleh  sebagian  besar  penduduk  di  Indonesia yaitu dengan pemberlakuan PSBB
( Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar )  dan PPKM (PenerapanPembatasanKegiatanMasyarakat).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471(Cetak)
ISSN 2798-3641(Online)
Pemerintah  memiliki  alasan  mengapa  perlu adanya  kebijakan  PSBB  dan  PPKM,  yaitu salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menekan penyebaran  dan  penularan  covid-19.  Namun, di  sisi  lain  ada  warga  yang  terkena  imbasnya karena  dengan  adanya  PSBB  dan  PPKM, warga  tidak  dapat  melakukan  kegiatan  untuk menambah  perekonomian,  namun  diwajibkan atau diharuskan untuk  diam dirumah sehingga banyak  warga  yang  tidak  menerima  akan adanya kebijakan PSBB dan PPKM.
Dengan  merebaknya  covid-19  maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan  sebagai  salah  satu  tahapan  yang tidak  terpisahkan  dari  negara.  Tahapan- tahapan dari kebijakan diantaranya  perumusan masalah,  identifikasi  alternatif,  implementasi kebijakan  dan  kembali  pada  perumusan masalah  atau  evaluasi  dari  keberhasilan  atau tidaknya  kebijakan  tersebut.  Van  Meter  dan Van Horn, ( dalam Dydiet Hardjito, 2013:20 ) memberikan  definisii  implementasi  kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat atau  kelompok-kelompok  pemerintah  maupun swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijakan.  Jadi  kesimpulan  yang telah  dirumuskan  diatas,  kebijakan  adalah suatu tindakan dan keputusan pemerintah yang mempunyai  maksud  tertentu  guna  untuk mengatasi  masalah,  dalam  hal  ini  penetapan kebijakan pada masa pandemi covid-19.
Di  masa  pandemi  covid-19  yang menjadi  sorot  utama  adalah  pembangunan ekonomi  pembangunan  ekonomi  saat  ini menempati  skala  teratas  dalam  keseluruhan kebijaksanaan penentuan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, secara ril pembangunan ekonomi suatu Negara dituntut  untuk  berhasil.  Berbagai  alasan  yang menyatakan  demikian  yaitu:  Pertama,  untuk mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan berarti bahwa warga Negara harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Pengentasan
kemiskinan  berarti  dapat  meningkatkan  mutu hidup.  Peningkatan  mutu  hidup  menyangkut berbagai  segi  lain  yang  bukan  berupa  segi ekonomis,  seperti  peningkatan  kemampuan untuk menuanaikan kewajiban sosial, menyekolahkan  anak,  pengobatan  dalam  hal seseorang  dan  anggota  keluarganya  diserang penyakit,  tersedianya  dana  untuk  rekreasi, serta  peningkatan  kemampuan  menabung. Singkatnya  menjadikan  para  warga  negara menjadi insan yang mandiri.
Menanggapi hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk  masyarakat  Indonesia  agar  tetap sejahtera namun juga tetap mematuhi kebijakan sebelumnya untuk menekan terjadinya penyebaran dan penularan covid-19. Salah  satunya,  program  pemerintah  yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” (KementerianKeuangan RI, 2020) mengeluarkan program bantuan untuk menunjang  perekonomian  warga  yaitu  dengan program  Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD), Penerima  Keluarga  Harapan  (PKH),  bantuan UMKM,  penerima  kartu  PraKerja,  diskon listrik,  pemberian  vaksinasi  dan  banyak program bantuan yang lainnya.
Salah  satu  program  yang  diluncurkan pemerintah  dalam  memperhatikan  masyarakat dimasa  pandemi  covid-19  ditingkat  desa  yaitu dengan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD). Program ini berasal dari dana desa yang  dialihkan  sementara  untuk  warga terdampak  covid-19.  BLT-DD  dinilai  dapat menunjang terhambatnya perekonomian warga, khusunya warga Desa Dringu, Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo. Namun,  dengan  adanya  program  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa,  ada  rasa kekhawatiran untuk  terjadinya penyelewengan dana  mulai  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah, maupun sampai  ke tingkat  pemerintah desa itu sendiri.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471(Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641(Online)
Dari  gambaran  diatas,  maka  penulis akan menganalisis dan menguraikan bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan  program  Bantuan  Langsung Tunai  di  Desa  Dringu,  Kecamatan  Dringu, Kabupaten  Probolinggo  serta  hambatan  apa saja  yang  dialami  di  lapangan  ketika  program tersebut sedang berlangsung.

## LANDASAN TEORI
1. Implementasi Program
Implementasi merupakan aktivitas yang  terlihat  setelah  adanya  pengarahan  yang sah  dari  suatu  program  yang  meliputi  upaya mengelola  input.  Van  Meter  dan  Van  Horn (dalam  Agustino  2006:124)  mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan  dalam  keputusan  kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan  yang  dimaksud  mencakup usaha  untuk  mengubah  keputusan  menjadi tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan oleh program.
2. Proses Implementasi Program
Implementasi  merupakan  suatu  proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan  program  baik  itu  yang  bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi  program  merupakan  lakang- langkah  pelaksanaan  kegiatan  dalam  upaya mencapai  tujuan  dari  program  itu  sendiri, Jones  (dalam  Arif  Rohman  2009:  101-102) menyebutkan implemetasi program merupakan salah  satu  komponen  dalam  suatu  kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang  untuk  mencapai  tujuan.  Menurut Charles  O.  Jones  (Siti  Erna  Latifi  Suryana, 2009:  28)  ada  tiga  pilar  aktivitas  dalam mengoperasikan program yaitu :
1. Pengorganisasian  Struktur  oganisasi  yang jelas  diperlukan  dalam  mengoperasikan program  sehingga  tenaga  pelaksana  dapat terbentuk  dari  sumber  daya  manusia  yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu  menjalankan  program  sesuai dengan  petunjuk  teknis  dan  petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan  atau  Aplikasi  Perlu  adanya pembuatan  prosedur  kerja  yang  jelas agar  program  kerja  dapat  berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga  tidak  berbenturan  dengan program lainnya.

## 3. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Program  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLT-DD)  merupakan  sebuah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  memiliki  tujuan  dan  alasan  tertentu. Program  tersebut  muncul  sebagai  manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan  nilai-nilai  tertentu,  yang  ditujukan untuk  memecahkan  persoalan  publik  dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Persoalan  publik  yang  dimaksud  adalah persoalan  kemiskinan  terutama  pada  masa pandemi  covid-19.  Secara  umum  kemiskinan adalah  ketika  masyarakat  berada  pada  suatu kondisi  yang  serba  terbatas,  baik  dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan  berusaha,  pendidikan, fasilitas  hidup  lainnya.  Program  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilatar belakangi  upaya  mempertahankan  tingkat konsumsi  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak  akan  perekonomian  masyarakat terutama  masyarakat  miskin  yng  terkena dampak. Tujuan BLT-DD adalah :
1. Membantu  masyarakat  miskin  agar  tetap dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya. Mencegah  penurunan  taraf  kesejahteraan asyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471(Cetak)
ISSN 2798-3641(Online)
2. Meningkatkan  tanggung  jawab  sosial bersama.  Tentunya  peran  pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian  .  Peran  yang  diharapkan adalah  sebuah  peran  positif  yang  berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan  kesejahteraan  semua  orang dengan  menjamin  keseimbangan  antara kepentingan  privat  dan  sosial;  memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut Creswell  (2016)  penelitian  kualitatif  adalah jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan memahami  makna  di  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan  untuk  penelitian  tentang  kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena,  masalah  sosial,  dan  lain-lain.  Jenis penelitian  kualitatif  yang  digunakan  oleh dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Studi kasus  merupakan  studi  yang  mengeksplorasi suatu  kasus  secara  mendalam,  mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus  ini  dapat  berupa  suatu  peristiwa, aktivitas,  proses,  dan  program  (Creswell, 2016).  Jenis  penelitian  studi  kasus  ini  sesuai sebagai metode untuk menjawab.
Sedangkan  untuk  pengumpulan  data,  peneliti menggunakan  instrument  pengumpulan  data dengan  cara  observasi,  wawancara,  serta pengumpulan data menggunakan studii kepustakaan.  Observasi  adalah  penelitian dengan  mengamati  fenomena-fenomena  yang ada  dilapangan  dengan  ril  tanpa  dibuat-buat. Wawancara  dilakukan  di  Desa  Dringu, Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo dengan  sasaran  25  orang  dari  90  penerima BLT-DD. Sedangkan studi kepustakaan adalah pengumpulan  data  dengan  cara  menganalisis fenomena  sesungguhnya  dengan  jurnal-jurnal,
buku-buku,  Koran,  web,  dan  lain-lain  baik secara elektronik maupun non elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  covid-19  berdampak  sangat besar, bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia  ,  melainkan  juga  berdampak  besar pada  kondisi  sosial  dan  ekonomi.  Pandemi covid-19      menyebabkan      banyak      sektor usaha   tutup,   pemutusan   hubungan   kerja, dan  penurunan    penyerapan    tenaga    kerja (Joharudin    et  al.,    2020).    Mengingat terjadinya  dampak  yang  sangat  besar  akibat wabah  covid-19,  efek  yang  timbul  bukan hanya  untuk  masyarakat  perkotaan,  namun dipukul rata dengan masyarakat pedesaan juga.
Dalam      Undang-Undang      Nomor      5 tahun      1979      tentang      Pemerintah      Desa menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  rumah tangga    sendiri    dan    yang  bertanggungjawab paling  utama    dalam    bidang    pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Desa. Kemudian selanjutnya terjadi perubahan yaitu  menjadi  Undang-Undang  Nomor    6 Tahun    2014    tentang    Desa.  Bunyinya  yaitu pemerintah  desa  yang  dipimpin oleh  kepala Desa    dibantu    dengan    pejabat    desa    adalah penyelenggara    pemerintahan  desa      yang menyangkut      urusan      pemerintahan      serta kepentingan   dari   warga setempat.
Salah  satu  program  yang  dilaksanakan pemerintah  dimasa  pandemi  covid-19  adalah penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  yang berasal  dari  dana  desa  (BLT-DD).  Dana  desa yang  semula  digunakan  untuk  pembangunan kemajuan  desa,  maka  dialihkan  sementara untuk  warganya  yang  terdampak  covid-19. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) No  50  /PMK.07/2020  tentang  penyaluran BLT-DD menyebutkan bahwa daalam kebijakan  yang  telah  dibuat  ini    bertujuan untuk    mempercepat    proses  penyaluran  dan pelaksanaan    bantuan    BLT-DD    yang dikeluarkan berbentuk uang.
Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan  pemerintah  dalam  menentukan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471(Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641(Online)
sasaran  yang  berhak  menerima  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD) diantaranya  yaitu  :  Tidak  mendapat  bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja, Mengalami  kehilangan  mata  pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk  bertahan  hidup  selama  tiga  bulan  ke depan),  Mempunyai  anggota  keluarga  yang rentan  sakit  menahun/kronis.  Hal  tersebut harus  benar-benar  diperhatikan,  karena  jika salah pilih sasaran maka kebijakan ini akan di anggap kurang maksimal dalam pelaksanaannya.  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa    yang    diberikan  oleh  pemerintah kepada  keluarga yang berhak menerima dalam jangka  waktu  selama  6  bulan  dengan  rincian dalam  3  bulan  pertama  sebanyak  600.000 rupiah  dan  dalam  3  bulan  kedua  300.000 rupiah.
Desa  Dringu,  Kecamatan  Dringu, Kabupaten Probolinggo adalah salah satu desa yang  warganya  terdampak  covid-19.  Banyak warganya yang bekerja di industri pabrik yang ada  di  daerah  Probolinggo,  misalnya  eratex. Mata  pencaharian  masyarakat  Desa    Dringu pun    sebagian    besar    bekerja    sebagai    buruh pabrik.    Namun  selain  buruh  pabrik,sebagian besar  masih  banyak    pula    masyarakat    yang bekerja    sebagai    petani    dan    juga    pedagang di  pasar  bawangan.  Dalam  keadaan  pandemi covid-19 yang   menyebabkan   sebagian besar masyarakat      Desa  Dringu  mengalami kesulitan  dalam      memenuhi    kebutuhan hidupnya    dikarenakan    adanya  penetapan kebijakan  dari  pemerintah  yaitu  Pembatasan Sosial        Berskala  Besar  (PSBB)  dan  juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini menjadikan pendapatan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Fungsi pemerintahan sangat
berpengaruh mengingat fungsinya yang
ditinjau  dari  empat  aspek  yaitu  aspek pemerintahan,  aspek  pembangunan,  aspek pemberdayaan dan aspek pembinaan (kushandajani,  2015).  Bantuan  Langsung
Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  sebagai  salah satu  upaya  pemerintah  dalam  membantu perekonomian  masyarakat  dimasa  pandemic covid-19. Kesenjangan ekonomi sangat nampak  mengingat  banyaknya  keterbatasan kegiatan  sosial  termasuk  pekerjaan.  Banyak warga  yang  mengalami  pemutusan  hubungan kerja serta kemerosotan ekonomi keluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  yang  telah  dilakukan  bahwasannya penyebaran  covid-19  di  Indonesia  khususnya di  Desa  Dringu,  Kecamatan  Dringu  masih sangat  menyentuh  angka  yang  sangat  tinggi. Salah  satu  masyarakat  di  Desa  Dringu, Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo yang  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengungkapkan bahwa bantuan  yang  berupa  uang  tunai  sangat membantu  perekonomian  keluarga.  Namun, adapula  yang  mengatakan  bahwa  tidak  semua penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat sasaran. Terkadang seseorang yang  perekonomiannya  cukup  juga  menerima bantuan  tersebut.  Hal  semacam  ini  menjadi koreksi  dan  evaluasi  kedepannya  untuk pemerintah.
Sejauh ini msyarakat penerima Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT- DD)  mempergunakan  bantuan  tersebut  untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperhi pembelian  bahan  pokok,  untuk  pembayaran listrik,  pembayaran  air,  pembayaran  sekolah, atau kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan  masyarakat,  Bantuan  Langsung Tunai  Dana Desa (BLT-DD)  dilakukan secara langsung sebagai upaya untuk penanggulangan covid  19  dan  juga  sebagai  upaya  mengurangi dampak covid 19  bagi masyarakat, khususnya bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  di wilayah  Desa  Dringu,  Kecamatan  Dringu, Kabupaten Probolinggo.

## PENUTUP Kesimpulan
Penyebaran  covid-19  di  Indonesia khususnya di Desa Dringu, Kecamatan Dringu
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471(Cetak) ISSN 2798-3641(Online)
masih  sangat  menyentuh  angka  yang  sangat tinggi.  Salah  satu  masyarakat  di  Desa  Dringu, Kecamatan  Dringu,  Kabupaten  Probolinggo yang  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengungkapkan bahwa bantuan  yang  berupa  uang  tunai  sangat membantu  perekonomian  keluarga.  Namun, adapula  yang  mengatakan  bahwa  tidak  semua penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat sasaran. Terkadang seseorang yang  perekonomiannya  cukup  juga  menerima bantuan  tersebut.  Hal  semacam  ini  menjadi koreksi  dan  evaluasi  kedepannya  untuk pemerintah.
Saran
1. Diadakannya  pelatihan  pengelolaan  BLT secara  rutin  untuk  staf  yang  mempunyai tugas di bidang tersebut.
2. Masyarakat  harus  bisa  menanyakan  secara langsung  pada  petugas  BLT  jika  terjadi hal-hal  yang  kurang  jelas  sehingga  tidak ada kesalahpahaman.
3. Kepada petugas BLT harus dapat melayani masyarakat dengan baik.
4. Pada  pelaksana  agar  lebih  jelas  dan  tegas dalam  pelaksanaan  BLT-DD  dan  jika terdapat  pelanggaran  dalam  pembagian BLT jika perlu harus transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Purwanto,  N.  P.  (N.D.). Bantuan  Fiskal Untuk Umkm Pada Masa Pandemi Covid- 19 . 6.
[2] Amri,  A.,  &  Hasanuddin,  U.  (N.D.). Dampak  Covid-19  Terhadap  Umkm  Di Indonesia . 8.
[3] Maun,  C.  E.  F.  (N.D.).  Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun  Tareran  Kabupaten  Minahasa Selatan. 16.
[4] Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam,  A.  N.  (2021). Implementasi Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  (Blt)
Dana  Desa  Bagi  Masyarakat  Terdampak
Covid-19  Di  Kabupaten  Sumedang:  Isu Dan Tantangan . 12 (1), 16.
[5] Universitas  Brawijaya,  Purnama  Yahya,
M., Santoso, B., & Hariswanto, A. (2018). Implementasi Program Bantuan Pemerintah  Dalam  Upaya  Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten  Lombok  Tengah). Profit , 12 (02),
31–37. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Profit.2018. 012.02.4
[6] Rabani,  L.  (2019).  Karakteristik  Mutu Sabun  Kopi  Dengan  Variasi  Waktu
Pencampuran  Dan  Waktu  Framming. Agritepa:  Jurnal  Ilmu  Dan  Teknologi Pertanian , 6 (1), 111–125. Https://Doi.Org/10.37676/Agritepa.V6i1.8 10
[7] Natasya,  V.,  &  Hardiningsih,  P.  (2021). Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi Meningkatkan  Pengembangan  Umkm  Di Masa  Pandemi. Ekonomis:  Journal  Of Economics  And  Business , 5 (1),  141. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V5i1 .317
[8] [No  Title  Found].  (N.D.). Integritas : Jurnal Antikorupsi , 6 (2).
[9] Malini,  K.  T.  W.,  &  Herawati,  N.  T. (2021).  Pengaruh  Efektivitas  Penggunaan Dana Bpum, Penggunaan Software Akuntansi,  Dan  Human  Capital  Terhadap Kinerja  Usaha  Mikro  (Studi  Pada  Usaha Mikro Penerima Dana Bpum Di Kecamatan  Buleleng). Jurnal  Akuntansi Profesi , 12 (1), 97. Https://Doi.Org/10.23887/Jap.V12i1.3460 6 [10] Hardilawati,  W.  Laura.  (2020).  Strategi Bertahan  Umkm  Di  Tengah  Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 10 (1), 89–98. Https://Doi.Org/10.37859/Jae.V10i1.1934