## ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Windi Tyas Oktavia 1 , Siti Aliyah 2*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 1,2
2*) staliyah10@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  empirically  examine  the  factors  that  influence  the implementation  of  regional  financial  reporting  transparency  in  Jepara  district.  This study  uses  a  population  of  OPD  Jepara  Regency  with  purposive  sampling  method, totaling 78 respondents who are heads of divisions and finance staff. Data analysis used multiple  regression  analysis.  The  results  showed  that  external  pressure,  management commitment, accountability, level of financial statement disclosure, government internal control  system,  political  factors,  human  resource  competence  did  not  affect  the implementation  of  regional  financial  reporting  transparency,  while  environmental uncertainty affected the implementation of regional financial reporting transparency.
Keywords:  External  pressure,  environmental  uncertainty,  management  commitment, accountability,  level  of  financial  statement  disclosure,  government  internal  control system, political factors, HR competence, financial reporting transparency.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris fektor yang mempengaruhi penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  di  kabupaten  Jepara.  Penelitian ini menggunakan populasi OPD Kabupaten Jepara dengan metode purposive sampling, yang  berjumlah  responden  78  yang  merupakan  kepala  bagian  dan  staf  keuangan. Analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tekanan  eksternal,  komitmen  manajemen,  akuntabilitas,  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  faktor  politik,  kompetensi sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan  daerah  sedangkan  ketidakpastian  lingkungan  berpengaruh  terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
Kata  kunci:  Tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  manajemen, akuntabilitas,  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  intern pemerintah, faktor politik, kompetensi SDM, transparansi pelaporan keuangan.

## 1. PENDAHULUAN
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka pada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan  (KK,  SAP,2005)  dalam  (Fardian,  2014).  Upaya  reformasi penyajian  pelaporan  keuangan  daerah  nampaknya  belum  dapat  dilaksanakan
sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah  maupun  di  jajaran  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  di  lingkungan  Pemerintahan  Daerah.  Di  sisi  lain,  publikasi  laporan  keuangan oleh  pemerintah  daerah  melalui  surat  kabar,  internet,  atau  cara  lain  nampaknya  belum menjadi  hal  yang  umum  bagi  sebagian  daerah  (Siti  Aliyah,  2012).  Tidak  adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang luas dan dapat merugikan masyarakat.  Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  transparan,  pemerintah diharapkan  dapat  beradaptasi  terhadap  tekanan  eksternal.  Tekanan  eksternal  dalam  hal ini  terkait  dengan  tekanan  yang  berasal  dari  luar  OPD  seperti  regulasi,  masyarakat, eksekutif, peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah dan sebagainya.
Hal  lain  yang  yang  dapat  mempengaruhi  transparansi  pelaporan  keuangan  yaitu ketidakpastian  lingkungan.  Dengan  definisi  sebagai  faktor-faktor  lingkungan  yang dihadapi organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari  faktor-faktor  tingkat  perubahan  regulasi,  tingkat  perubahan  teknologi  informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan.
Komitmen  manajemen  sebagai  suatu  keadaan  karyawan  dalam  mengidentifikasi keterlibatannya  memihak  organisasi  tertentu.  Dengan  demikian  komitmen  akan menimbulkan  rasa  turut  memiliki  suatu  pekerjaan  terhadap  organisasi.  Sehingga karyawan  berusaha  mempertahankan  keanggotaan  dalam  organisasi  tersebut. Rendahnya  komitmen  mencerminkan  kurangnya  tanggung  jawab  seseorang  dalam menjalankan tugasnya.Faktor selanjutnya adaah akuntabilitas. Wujud dari akuntabilitas adalah  pengelolan  APBD  dalam  pelayanan  masyarakat    dengan  dibuatnya  laporan pertanggungjawaban.  Selanjutnya  yang  dapat  mempengaruhi  transparansi  pelaporan keuangan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan.
Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Masalah  politik  dalam  birokrasi  negara  salah  satunya  administrasi  negara  terjadi pada  tugas  utama  birokrasi-birokrasi  negara.  Dalam  menjalankan  kebijakan,  birokrasi- birokrasi    negara  tidaklah  steril  dari  lingkungan  politik  suatu  negara.  Berjalan  atau tidaknya  implementasi  kebijakan  negara  oleh  birokrasi-birokrasi  negara  sangat dipengaruhi lingkungan politik suatu negara. Faktor yang selanjutnya yakni kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan fisik yang dimiliki individu.  Sumber  daya  manusia  merupakan  asset  dari  segala  aspek  pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Basuki  (2012) menunjukkan  faktor  tekanan  eksternal  dan  komitmen  memiliki  pengaruh  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan  Azhar  (2014) menunjukkan  bahwa  akuntabilitas,  kepemimpinan  dan  komitmen  berpengaruh sedangkan  ketidakpastian  lingkungan  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan.  Penelitian  Yunaz  (2016)  menunjukkan  tekanan eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  dan  cakupan  laporan  keuangan  berpengaruh sedangkan  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan keuangan.  Noprizal  (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tekanan  eksternal, ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  manajemen,  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian
yang  dilakukan  Fardian  (2014)  penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  pelaksanaan transparansi  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan  kota  dipengaruhi  oleh  faktor  politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia.
Oleh  karena  masih  terdapatnya  perbedaan  pada  penelitian  sebelumnya,  maka dalam  peneliti  melakukan  pengujian  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  dipengaruhi  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan, komitmen  manajemen,  akuntabilitas,  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan,  sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik, kompetensi sumber daya manusia.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori

## Transparansi
Transparansi  memiliki  arti  keterbukaan (openness), yaitu  keterbukaan    oleh pemerintah  dalam  menyampaikan  informasi  yang  terkait  dengan  kegiatan  manajemen sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang  berkepentingan.  Untuk  melakukan  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik  tersebut  diperlukan  informasi  akuntansi  yang  salah  satunya  berupa  laporan keuangan.

## Tekanan Eksternal
Tekanan eksternal merupakan tekanan yang sumbernya dari pihak  luar organisasi. Tekanan  dari  luar  organisasi  seperti  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah.  Adanya peraturan  tersebut  ditunjukkan  untuk  mengatur  praktik  yang  ada  supaya  menjadi  lebih baik (Basuki, 2012). Tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah masih sulit di terapkan oleh pemerintah daerah terutama OPD dsebagai pelaksana.

## Ketidakpastian Lingkungan
Ketidakpastian  dapat  disebabkan  berbagai  hal  dari  luar  organisasi,  misalnya perubahan  peraturan  yang  cepat  dalam  satu  rentang  waktu  tertentu,  adanya  peraturan yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain,  terjadinya  mutasi  staf  OPD  yang  cepat, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan, tingkat perubahan  regulasi  dan  sebagainya.  OPD  dituntut  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kondisi  yang  ada,  baik  dalam  praktik  maupun  operasionalnya.  Praktik  yang  dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## Komitmen Manajemen
Komitmen  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang  individu  memihak  organisasi serta  tujuan  dan  keinginan  untuk  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi. Komitmen  organisasi  sebagai  rasa  identifikasi  (kepercayaan  terhadap  nilai-nilai organisasi),  keterlibatan  (kesediaan  untuk  berusaha  sebaik  mungkin  demi  kepentingan organisasi)  dan  loyalitas  (keinginan  untuk  tetap  menjadi  anggota  organisasi  yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya (Kuntjoro, 2002) dalam (Noprizal, 2017).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  pemerintah  daerah  adalah  pemberian  informasi  dan pengungkapan (disclosure) atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to  know), hak  untuk  di  beri  informasi (right  to  be  informed) ,  dan  hak  untuk  didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

## Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Pengungkapan  informasi  dalam  laporan  keuangan  dilakukan  untuk  melindungi hak-hak  publik  yang  cenderung  terabaikan.  Tingkat  pengungkapan  dalam  laporan keuangan  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  penilaian  manajer.  Tingkat pengungkapan yang semakin mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi asimetri informasi  yang  merupakan  kondisi  yang  dibutuhkan  untuk  dilakuakannya  manajemen laba.  Secara  konseptual,  pengungkapan  merupakan  bagian  integral  dari  pelaporan keuangan,  Suwardjono  (2005)  dalam  (Yunaz,  2016).  Tujuan  pengungkapan  laporan keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  memadai  bagi  para  pengguna  laporan keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.

## Faktor Politik
Masalah  politik  dalam  birokrasi  negara  (juga  administrasi  negara)  terjadi  pada tugas utama birokrasi-birokrasi  negara. Tugas pengadministrasian tersebut  sebelumnya telah  digariskan  lewat  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  yang  telah  disusun baik  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  maupun  secara  bersama.  Dalam  proses menjalankan suatu  kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi  negara tidaklah steril dari lingkungan  politik  suatu  negara.  Berjalan  atau  stagnannya  implementasi  kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara sangat dipengaruhi lingkungan perpolitikan suatu negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berpengaruh dari lingkup internal, eksternal, resmi, atau non resmi.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk menggerakkan  dan  menyinegrikan  sumber  daya  lainnya  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia (SDM), sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2012).

## Pengembangan Hipotesis

## Tekanan  Eksternal  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan      Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah
Tekanan  eksternal  merupakan  tekanan  dari  luar  OPD  salah  satunya  adalah peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  peraturan  dari pemerintah untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan daerah maka semakin tinggi juga  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Noprizal  (2017)  tekanan  eksternal  yang  terbentuk  dari  luar  seperti  adanya  peraturan pemerintah,  tekanan  masyarakat  ataupun  dorongan  dari  pihak  tertentu  memperlancar proses transparansi  untuk  dilakukan dalam bentuk  penyajian laporan keuangan. Begitu juga  penelitian  yang  dilakukan  Yunaz  (2016)  dan  Basuki  (2012)  faktor  tekanan eksternal  berpengaruh  positif  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Ketidakpastian  Lingkungan  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan  Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Ketidakpastian  lingkungan  dalam  hal  ini  disebabkan  berbagai  hal  dari  luar organisasi, misalnya perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, terjadinya  mutasi  staff  OPD  yang  cepat,  tingkat  perubahan  teknologi  informasi  dan sebagainya. Salah satu penyebab ketidakpastian lingkungan adalah perubahan peraturan yang  cepat  dalam  rentang  waktu  tertentu,  sehingga  OPD  dituntut  untuk  menyesuaikan dengan kondisi  yang  ada baik  dalam praktik transparansi  pelaporan keuangan maupun operasionalnya.  Maka  ketidakpastian  lingkungan  yang  tinggi  mendorong  percepatan terjadinya  proses  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan Yunaz  (2016)  organisasi  yang  sukses  akan  selalu  beradaptasi  dengan  perubahan- perubahan  lingkungannya  dan  secara  proaktif  merubah  lingkungannya.  Begitu  juga penelitian dari Noprizal (2017),  Fardian (2014) ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H2  :  Ketidakpastian  lingkungan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Komitmen  Manajemen  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan  Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Komitmen  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang  individu  memihak  organisasi serta  tujuan  dan  keinginan  untuk  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi (Noprizal, 2017). Semakin tinggi komitmen individu terhadap organisasi maka semakin tinggi pula tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen  manajemen  aparat  pemda  maka  semakin  tinggi  penerapan  transparansi pelaporan  keuangan.  Penelitian  terdahulu  dari  Noprizal  (2017),  Al  Azhar  (2014) menunjukkan  bahwa  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  di  pengaruhi  oleh komitmen manajemen. Komitmen manajemen berpengaruh  positif signifikan terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sehingga  hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H3  :  Komitmen  Manajemen  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Akuntabilitas  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah
Dalam melakukan evaluasi terhadap organisasi dibutuhkan akuntabilitas. Evaluasi kinerja  dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana  pencapaian  hasil-hasil  serta  bagaimana cara-cara  untuk  mencapainya.  Dengan  adanya  akuntabilitas,  pemerintah  daerah  harus memberikan  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Ketika  proses  tersebut  berhasil  maka  proses transparansi  pelaporan  keuangan  mengalami  peningkatan.  Penelitian  Al  Azhar  (2014) menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan keuangan. Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2001) menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas mempunyai pengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H4  :  Akuntabilitas  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Secara konseptual, pengungkapan adalah bagian integral dari pelaporan keuangan (Suwardjono  2005)  dalam  (Yunaz,  2016).  Tujuan  pengungkapan  adalah  menyediakan informasi  yang memadai bagi  para pengguna laporan keuangan untuk  dijadikan bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.    Dengan  adanya  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan,  maka  hak-hak  publik  yang  cenderung  terabaikan  salah  satunya adalah  hak  untuk  di  beri  informasi  terpenuhi.  Sehingga  semakin  tinggi  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  daearah  maka  semakin  tinggi  juga  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Penelitian  dari  Yunaz  (2016)  menunjukkan hasil  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan mempunyai pengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H5 : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Jika  pengendalian  intern  terimplementasikan  dengan  tepat  serta peraturan  perundang-undangan  dijalankan  maka  pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan andal  (Noprizal,  2017).  Terwujudnya  transparansi  laporan  keuangan  daerah  akan menjadi  landasan  awal  bagi  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan  segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  dalam  bidang  pengelolaan
keuangan negara. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin  tinggi  juga  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Penelitian Noprizal  (2017)  menunjukkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Sistem  pengendalian  internt pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H6  :  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Faktor  Politik  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah
Dalam  struktur  pemerintahan,  faktor  politik  berperan  dalam  menekan  organisasi untuk menerapkan transparansi dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait dan  menerapkan  kebijakan  yang  berguna  dalam  penerapannya.  Dengan  demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat menggambarkan bentuk dari sebuah  organisasi,  dan  menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhannya  serta  mendapatkan legitimasi. Penelitian yang dilakukan Fardian (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh  dari  faktor  politik  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut : H7  :  Faktor  politik  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh  Terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  terpadu  dari  daya  pikir  dan  daya  fisik yang  dimiliki  individu,  perilaku  dan  sifatnya  ditentukan  oleh  keturunan  dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.  Sumber  daya  manusia  merupakan  asset  dalam  segala  aspek  pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi  (Fardian, 2014). Apabila sumber daya manusia  dalam  suatu  OPD  berkompetensi  dengan  baik  maka  semakin  baik  pula tanggung  jawab  dalam  menyelesaikan  tugasnya,  sehingga  penerapan  transparansi pelaporan  keuangan  akan  semakin  baik.  Penelitian  yang  dilakukan  Fardian  (2014) Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sehingga  hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :
H8  :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

## 3. MODEL PENELITIAN

## Berikut ini disajikan gambar model penelitian

## Gambar 1. Model Penelitian

## 4. METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan sumber data diperoleh  langsung  dari  sumber  pertamanya  menggunakan  kuesioner  yang  disebar langsung  ke  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Jepara.  Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Teknik Pengambilan Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  dengan  kriteria  yang  diambi  adalah  1  kepala  bagian  dan  1  staf  keuangan  di masing-masing  OPD.  Sehingga  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota populasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3  Badan,  dan  15  Kecamatan  di  Kabupaten  Jepara  yang  mempunyai  kewenangan  di bagian keuangan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara diambil masing-masing  2  (dua)  responden  yaitu  kepala  bagian  keuangan/  akuntansi  karena kepala  keuangan  adalah  sebagai  pengambil  keputusan  dan  staff  bagian  keuangan/ akuntansi sebagai teknisnya sehingga jumlah sampelnya 78.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi berganda  untuk  mengetahui  pengaruh  beberapa  variabel  independen  (X)  terhadap variabel dependen (Y). Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (X ₅ ) Komitmen Manajemen (X ₃ ) Ketidakpastian Lingkungan (X ₂ )
Faktor Politik (X ₇ ) Akuntabilitas (X ₄ )
Penerapan Transparansi
Pelaporan Keuangan Daerah (Y)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₆ )
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₈ )
Tekanan Eksternal (X ₁ ) H ₈ (+) H ₂ (+) H ₃ (+) H ₄ (+)
H ₅ (+) H ₆ (+)
H ₇ (+) H ₁  (+)
Y = ɑ + b ₁ x ₁ + b ₂ x ₂ + b ₃ x ₃ + b ₄ x ₄ + b ₅ x ₅ + b ₆ x ₆ +b ₇ x ₇ + ₈ x ₈ + e

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut informasi terkait dengan penyebaran kuesioner dalam penelitian ini :
Tabel  1  : Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 78 Kuesioner yang kembali 78 Kuesioner yang dapat digunakan untuk diolah 78 Tingkat pengembalian kuesioner (78/78x100%) 100% Total kuesioner yang diolah 78
Sumber : data primer yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kuesioner  yang  dikirim  atau disebar  sebanyak  78  dan  kuesioner  yang  kembali  jumlahnya  sebanyak  78.  Tingkat pengembalian  kuesioner  sebesar  100%.  Sehingga  jumlah  kuesioner  yang  dapat digunakan dan diolah sebanyak 78 kuesioner.
Analisis Data
Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2  : Uji Validitas Variabel r hitung r tabel Keterangan Transparansi 0,474 0,1876 Valid Tekanan 0,604 0,1876 Valid Ketidakpastian 0,444 0,1876 Valid Komitmen 0,595 0,1876 Valid Akuntabilitas 0,733 0,1876 Valid Pengungkapan 0,762 0,1876 Valid SPIP 0,589 0,1876 Valid Politik 0,660 0,1876 Valid Kompetensi 0,379 0,1876 Valid Sumber : data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai r hitung seuruh variabel diatas r tabel, maka indikator untuk pernyataan seluruh variabel dikatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini tersaji pada tabel 3 di bawah ini :

## Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 0,847 0,855 9 Sumber : data primer yang diolah
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  mempunyai Cronbach’s Alpha sebesar  0,847  diatas  0,60  maka  reliabel,  sehingga  variabel  dalam  penelitian  ini layak digunakan sebagai alat ukur.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 4 : Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 78 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 1,73533607 Most Extreme Differences Absolute 0,084 Positive 0,058 Negative -0,084 Kolmogorov-Smirnov Z 0,739 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,646
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai test  statistic kolmogorov-smirnov adalah 0,084 dan nilai signifikansi 0,646 > 0,05. Hal ini berarti H 0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk penelitian.

## Uji Multikolinieritas
Adapun hasil uji mutikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

## Tabel 5 : Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Tekanan 0,527 1,899 Ketidakpastian 0,747 1,339 Komitmen 0,593 1,687 Akuntabilitas 0,434 2,302 Pengungkapan 0,397 2,520 SPIP 0,483 2,068 Politik 0,486 2,059 Kompetensi 0,654 1,528 a. Dependent Variable: Transparansi Sumber : data primer yang diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan nilai tolerance > 0,10. Hasil  perhitungan  dari  nilai  VIF  juga  menunjukkan  variabel  independen  dalam penelitian  ini  memiliki  nilai  VIF  <  10.  Sehingga  tidak  terjadi  multikolinieritas  antar variabel independen dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil  dari  uji  heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  analisis  grafik  plot ditunjukkan pada gambar berikut :

## Sumber : data primer yang diolah

## Gambar 2. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Dari  grafik scatterplots diatas  terlihat  bahwa  titik-titik  pada  diagram  scatter  plot menyebar  secara  acak,  tidak  beraturan  dan  membetuk  pola  serta  tersebar  baik  diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi,  sehingga  layak  dipakai  untuk  memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

## Analisis Regresi Berganda
Hasil perhitungan dari analisis regresi berganda disajikan dalam tabel berikut :

## Tabel 6 : Hasil Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5,313 3,346 1,588 0,117 Tekanan -0,003 0,074 -0,007 -0,047 0,963 Ketidakpastian 0,272 0,133 0,240 2,037 0,045 Komitmen 0,083 0,147 0,075 0,567 0,572 Akuntabilitas -0,042 0,108 -0,060 -0,385 0,701 Pengungkapan 0,157 0,091 0,279 1,725 0,089 SPIP 0,057 0,178 0,047 0,317 0,752 Politik 0,033 0,114 0,042 0,289 0,774 Kompetensi 0,117 0,132 0,112 0,890 0,376 a. Dependent Variable: Transparansi
Sumber : data primer yang diolah
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y  =   5,313  -  0,003x ₁ +  0,272x ₂ +  0,083x ₃ -  0,042x ₄ +  0,157x ₅ +  0,057x ₆ + 0,033x ₇ + 0,117x ₈ + e
Uji Hipotesis

## Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besarnya  pengaruh  masing- masing  variabel  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  manajemen,
akuntabilitas,  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  intern pemerintah,  faktor  politik  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  variabel penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Hasil output SPSS  perhitungan  t hitung ditunjukkan dalam tabel berikut :

## Tabel 7 : Hasil Uji t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5,313 3,346 1,588 0,117 Tekanan -0,003 0,074 -0,007 -0,047 0,963 Ketidakpastian 0,272 0,133 0,240 2,037 0,045 Komitmen 0,083 0,147 0,075 0,567 0,572 Akuntabilitas -0,042 0,108 -0,060 -0,385 0,701 Pengungkapan 0,157 0,091 0,279 1,725 0,089 SPIP 0,057 0,178 0,047 0,317 0,752 Politik 0,033 0,114 0,042 0,289 0,774 Kompetensi 0,117 0,132 0,112 0,890 0,376 a. Dependent Variable: Transparansi Sumber : data primer yang diolah

## Koefisien Determinasi (R²)
Hasil  dari  analisis  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  pada output SPSS  tabel summary berikut ini :
Tabel 8 : Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,532 a 0,283 0,200 1,833 a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Tekanan, Ketidakpastian,
Komitmen, Politik, SPIP, Akuntabilitas, Pengungkapan
Sumber : data primer yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  nilai  dari Adjusted  R  Square sebesar 0,200  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  variabel  independen  yang  terdiri  dari  tekanan eksternal,  ketidakpastian  lingkungan,  komitmen  manajemen,  akuntabilitas,  tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjelaskan variabel dependen penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  dengan  nilai  sebesar  20%  sedangkan  sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh  Tekanan  Eksternal  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  tekanan  eksternal  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban- jawaban  responden  atas  pernyataan  tentang  tekanan  eksternal  diantaranya  pada pernyataan  seringnya  pemberitaan  media  massa  akan  transparansi  pelaporan  keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di OPD menunjukkan bahwa  dari  seluruh  responden  terdapat  jawaban  tidak  setuju  sebesar  16,67%,  jawaban
netral  sebesar  20,51%,  dan  pada  pernyataan  tuntutan  pengusaha  atau  komunitas  bisnis atas  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  di  OPD  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  responden terdapat  jawaban  sangat  tidak  setuju  sebesar  5,13%,  jawaban  tidak  setuju  sebesar 12,82% dan jawaban netral sebesar 20,51%.
Dari  jawaban  responden  menunjukkan  bahwa  tekanan  eksternal  di  beberapa instansi  pemerintah  Kabupaten  Jepara  masih  rendah,  terutama  pada  seringnya pemberitaan media massa akan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  di  OPD    dan  tuntutan  pengusaha  atau komunitas bisnis atas penerapan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  di  OPD.  Sehingga  jika  seringnya pemberitaan media massa akan transparansi masih rendah, maka penerapan transparansi pelaporan  keuangan  daerah  juga  rendah.  Ada  atau  tidaknya  tekanan  eksternal  yang berupa peraturan-peraturan pemerintah (regulasi) tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Apabila  suatu  organisasi  atau  instansi  tidak menginginkan  laporan  keuangan  tersebut  di  publikasi,  maka  organisasi  atau  instansi tersebut tidak akan mempublikasi laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian  Dewi  (2015)  dan  Benny  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  Tekanan Eksternal  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan daerah.

## Pengaruh  Ketidakpastian  Lingkungan  Terhadap  Penerapan  Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Ketidakpastian  lingkungan  dalam  hal  ini  disebabkan  berbagai  hal  dari  luar organisasi yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi  dengan  baik  terhadap  laju  perubahan  maupun  dinamikanya,  salah  satunya perubahan  peraturan  yang  cepat  dalam  satu  rentang  waktu  tertentu.  Dengan  adanya perubahan  peraturan  yang  cepat  dalam  rentang  waktu  tertentu,  maka  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dituntut  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  baik dalam  praktik  transparansi  pelaporan  keuangan  maupun  operasionalnya.  Praktik  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  di  khususkan  pada  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Yunaz (2016), Noprizal (2017) dan  Fardian  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  Ketidakpastian  Lingkungan  berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Pengaruh  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  komitmen  manajemen terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Jepara,  hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan tentang komitmen manajemen yang  menunjukkan  bahwa  komitmen  manajemen  di  beberapa  instansi  masih  rendah, dilihat  dari  pernyataan  kuesioner  pada  point  keinginan  membangun  budaya  etis  dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan di OPD menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 12,82% dan kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh    responden  terdapat  jawaban  netral sebesar 17,94% .  Dari hasil jawaban responden diatas menunjukkan bahwa komitmen manajemen di beberapa organisasi/ instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah.
Sehingga  menunjukkan  komitmen  manajemen  di  beberapa  organisasi/  instansi  belum berjalan  dengan  baik  dalam  menjalankan  aktivitas  organisasinya.  Terutama  pada keinginan membangun budaya etis dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dan kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat. Jika kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat  meningkat  maka  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  juga meningkat.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Benny  (2016)  dan  Yunaz (2016)  yang  menyatakan  komitmen  manajemen  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Pengaruh Akuntabilitas  Terhadap Penerapan Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  akuntabilitas  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban responden  atas  pernyataan-pernyataan  kuesioner  tentang  akuntabilitas.  Dari  jawaban responden  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  di  beberapa  instansi  pemerintah  masih rendah,  dilihat  dari  jawaban  responden  pada  pernyataan  kuesioner  point pertanggungjawaban  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  terhadap  masyarakat  luas, dari  seluruh  responden  terdapat  jawaban  sangat  tidak  setuju  sebesar  2,56%,  jawaban tidak setuju 3,85% dan jawaban netral 11,54% dan pernyataan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan  yang  diambil  terhadap  DPRD  setempat  menunjukkan  bahwa  dari seluruh  responden  terdapat  jawaban  tidak  setuju  sebesar  2,56%  dan  netral  sebesar 17,95%.  Apabila  pertanggungjawaban  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  terhadap masyarakat luas masih rendah maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah juga  rendah.  Namun  berdasarkan  dengan  fenomena  yang  ada,  akuntabilitas  yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang terjadi di pemerintah  daerah  melalui  transparansi  pelaporan  keuangan  masih  sedikit.  Pemerintah daerah  juga  belum  sepenuhnya  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  publik,  yaitu  hak  untuk  tahu (right  to  know) ,  hak  untuk  diberi informasi (right  to  informed) ,  dan  hak  untuk  di  dengar  aspirasinya (right  to  be  heard and to be listened to) .

## Pengaruh  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pada  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  jawaban  responden  atas  pernyataan-pernyataan  kuesioner  tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan di beberapa instansi masih rendah, dilihat dari pernyataan  pada  kuesioner  point  laporan  keuangan  OPD  menyediakan  informasi  yang memprediksi  masa  yang  akan  datang  berdasarkan  masa  lalu  dan  kejadian  masa  kini menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  responden  terdapat  jawaban  netral  sebesar  29,49% dan  laporan  keuangan  OPD  menyediaan  informasi  yang  dapat  mengoreksi  aktivitas keuangan  masa  depan  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  jawaban  responden  terdapat jawaban  netral  sebesar  16,67%.  Sehingga  jika  laporan  keuangan  OPD  tidak menyediakan  informasi  yang  memprediksi  masa  yang  akan  datang  berdasarkan  masa lalu  dan  kejadian  masa  kini,  maka  pengguna  laporan  keuangan  tersebut  ragu-ragu, sehingga tingkat  pengungkapan laporan keuangan masih rendah. Dari  jawaban seluruh responden  tertinggi  di  beberapa  instansi  hanya  mampu  menyusun  laporan  keuangan
secara  lengkap  (laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan keuangan).

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat  dari  beberapa  jawaban  responden  atas  pernyataan  tentang  sistem  pengendalian intern pemerintah pada point metode penelitian/pengukuran resiko dan sistem informasi manajemen  mempengaruhi  usaha  OPD  dalam  memperbaiki  transparansi  pelaporan keuangan  dari  seluruh  responden  terdapat  jawaban  netral  sebesar  12,82%  dan pernyataan  pada  point  adanya  otoritas  yang  sesuai  dan  memadai  aktivitas  dari  seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 14,10%. Dari hasil jawaban responden diatas menunjukkan  bahwa  beberapa  responden  masih  ada  yang  bingung  mengenai  sistem pengendalian  intern  pemerintah  di  instansinya  masing-masing,  sehingga  menunjukkan penggunaan  sistem  pengendalian  pada  beberapa  instansi  pemerintah  di  Kabupaten Jepara  belum  berjalan  dengan  baik  dalam  menjalankan  aktivitas  organisasi,  sehingga masih  sering  terjadi  penyimpangan,  tindakan  penyelewengan,  dan  dampak  lain  yang menyebabkan  melemahnya  organisasi.  Oleh  karena  itu  kegiatan  evaluasi  atas  kinerja dan  pengambilan  tindakan-tindakan  atas  kecurangan  tersebut  masih  sulit  dilakukan. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Ayem  (2017)  yang  menyatakan  bahwa Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Pengaruh  Faktor  Politik  Terhadap  Peneraapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  faktor  politik  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban responden  atas  pernyataan-pernyataan  kuesioner  tentang  faktor  politik.  Dari  jawaban responden  menunjukkan  bahwa  faktor  politik  di  beberapa  instansi  pemerintah Kabupaten  Jepara  masih  relatif  rendah,  karena  dari  jawaban  responden  pada  point tekanan  dari  anggota  eksekutif  terhadap  penerapan  transparansi  laporan  keuangan  dari seluruh  responden  terdapat  jawaban  sangat  tidak  setuju  sebesar  1,28%,  tidak  setuju sebesar 15,38% dan netral sebesar 29,49% dan ketergantungan pemerintah daerah pada pusat dari  seluruh responden terdapat jawaban sangat tidak setuju sebesar 1,28%, tidak setuju  sebesar  15,  38%  dan  netral  sebesar  28,20%.    Dari  jawaban  responden  di  atas menunjukkan  bahwa  faktor  politik  di  beberapa  instansi  pemerintah  Kabupaten  Jepara masih  rendah.  Terutama  pada  tekanan  dari  anggota  eksekutif  terhadap  penerapan transparansi  laporan  keuangan,  apabila  tekanan  dari  anggota  eksekutif  tinggi  untuk menerapkan  transparansi  atau  mempublikasikan  pelaporan  keuangan,  maka  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  juga  akan  naik.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  Dewi  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  faktor  politik  tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat
dilihat  dari  jawaban  responden  atas  pernyataan-pernyataan  kuesioner  tentang kompetensi  sumber  daya  manusia.  Dari  jawaban  responden  menunjukkan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  di  beberapa  instansi  pemerintah  Kabupaten  Jepara masih  rendah  pada  pernyataan  kuesioner  point  memiliki  pemahaman  tentang transparansi  pelaporan  keuangan  dari  seluruh  responden  terdapat  jawaban  tidak  setuju sebesar 1,28%, netral sebesar 2,56%  dan point mengetahui prosedur pencatatan laporan keuangan dari seluruh responden terdapat jawaban tidak setuju sebesar  1,28 dan netral sebesar 3,85%.  Dari jawaban responden menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah, terutama pada pemahaman  tentang  transparansi  pelaporan  keuangan  dan  mengetahui  prosedur pencatatan  laporan  keuangan.  Sehingga  jika  sumber  daya  manusia  di  instansi  tersebut memahami  tentang  transparansi  pelaporan  keuangan  dan  berkompetensi  dengan  baik sesuai  keahliannya  maka  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  semakin meningkat.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Benny  (2016)  dan  Yulianto (2018)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

## 6. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini yakni tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  di  Kabupaten  Jepara,  komitmen  manajemen  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  pada  OPD  di  Kabupaten  Jepara, akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan daerah  pada  OPD  di  Kabupaten  Jepara.  Berdasarkan  fenomena  yang  ada  pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak  publik,  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  pada  OPD  di  Kabupaten  Jepara, sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi  pelaporan keuangan daerah pada OPD di  Kabupaten Jepara, faktor politik tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  pada OPD  di  Kabupaten  Jepara,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  pada  OPD  di  Kabupaten Jepara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Azhar,  W.  A.  (2014).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Ketidakpastian  Lingkungan,  dan Komitmen  Pimpinan  Terhadap  Penerapann  Keuangan  Transparansi  Pelaporan Keuangan  (Studi  Empiris  Pada  DKPD  Kota  Dumai). JOM  FEKON  Vol.  1  No.  2 Oktober .
Ayem,  S.  (2017).  Pengaruh  Aspek-aspek  Manajemen  Keuangan  Daerah  Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Bisnis , 161-175.
Basuki,  M.  A.  (2012).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan,  dan Komitmen  Managemen  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi , 1-28.
Benny,  P.  M.  (2016).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Pengendalian  Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. 1-28.
Davici,  N.  (t.thn.).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Komitmen  Pimpinan  dan  Faktor Politik  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  pada  Oranisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). 1-20.
Dewi. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Kasus  pada  SKPD Kabupaten Karangasem). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha .
Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan. Jurnal Akuntansi , 1-18.
Forum Dosen, A. S. (2006). Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP No. 24 TAHUN 2005. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Program  IBM  SPSS  21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro ISBN 979.704.015.1.
Indria, N. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 1-131.
Krisherdian, R. A. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember. 1-109.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  Penerbit ANDI Yogyakarta.
Munandar, S. A. (2001). Psikologi Industri dan Organisasi. Universitas Indonesia (UI- Press) .
Noprizal,  R.  (2017).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan, Komitmen  Managemen  dan  Sistem  Pengendalian  Pemerintah  Terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. JOM  Fekon,  Vol.4  No.  1 , 1066-1080.
Phaithun  Intakhan,  P.  U.  (2009).  Earning  Management  In  Thailand:  Effects  On Financial  Reporting  Reliability,  Stakeholder  Acceptance  and  Corporate Transparency. Journal Of International Finance and Economics, Volume 9, Number 3 , 1-24.
Putra,  B.  M.  (2016).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Pengendalian  Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal). 1-28.
Rela  Driteny,  S.  M.  (t.thn.).  Gambaran  Umum  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah. Forum Manajemen .
Siti  Aliyah,  A.  N.  (2012).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing , 97- 189.
Suardana,  K.  A.  (2018).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Pengendalian  Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 747-774.
Sugiyono,  P.  D.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: ALFABETA, CV.
Syahril,  A.  R.  (2018).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Transparansi  Pelaporan Keuangan  Desa  Di  Kecamatan  Kalianget  Timur  Kabupaten  Sumenep. Jurnal Akuntansi Publik , 1-16.
Wirawan.  (2012). evaluasi  kinerja  sumber  daya  manusia  teori  dan  aplikasi  dan penelitian . Yogyakarta: Salemba.
Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksebilitas  Dan  Pengendalian  Intern  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) , 1-14.
Yulianto,  A.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual .
Yunaz,  A.  R.  (2016).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan, Komitmen  Organisasi  dan  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekon, Vol. 3, No. 1 , 1594-1607.