## Nazhir dalam Lembaga Wakaf: Kemandirian Wakaf Masyarakat di Kabupaten Bireuen

## Alfurqan
Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Paya Lipah, Bireuen alfurqan79@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenapa nazhir wakaf tidak optimal  fungsinya  seperti  yang  dicita-citakan  oleh  fikih  wakaf  dan  undang- undang  wakaf?  Kenapa  nazhir  wakaf  di  Bireuen  belum  optimal  mengelola harta  wakaf?  Dan  bagaimana  strategi  untuk  mengoptimalkan  peran  nazhir wakaf di Bireuen? Riset dipusatkan pada kedudukan nazhir wakaf menurut fikih dan  perundang-undangan,  dan  terfokus  pada  kedudukan  nazhir  wakaf  dalam praktik wakaf di Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, fikih wakaf dan undang-undang  wakaf  belum  dapat  memperkuat  nazhir  dalam  praktik  wakaf. Dalam  fikih  wakaf,  nazhir  bukan  rukun  wakaf,  bahasan  nazhir    diulas  secara implisit ketika membahas persyaratan wakif. Sedangkan dalam undang-undang wakaf,  wakaf  belum  diatur  secara  formil  sebagai  badan  hukum.  Nazhir wakaf yang  melibatkan  pemerintah  belum  optimal  menjalankan  tugasnya  karena pemerintah  telah  mengelola  secara  penuh  tanah  wakaf  masyarakat  untuk pendidikan madrasah dan sekolah. Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul  Ma‘arif  tidak  optimal  mengelola  harta  wakaf  berdasarkan  anggaran dasar  yayasan.  Yayasan  dibentuk  sebatas  memenuhi  persyaratan  administrasi dalam menjalankan programnya untuk pendidikan.
Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Badan Hukum, Bireuen
Abstract: This  research  aims  to  find  out  why  waqf  nazhir  is  not  functioning optimally as envisioned by the waqf fiqh and waqf law? Why is waqf in Bireuen not  optimal  in  managing  waqf  property?  And  what  is  the  strategy  to  optimize the role of Nazaf Waqf in Bireuen? This research was centered on the position
of Nazaf Waqf according to fiqh and legislation, and focused on the position of Nazaf  Waqf  in  the  practice  of  Waqf  in  Bireuen.  The  results  showed  that,  the waqf fiqh and waqf laws have not been able to strengthen nazhir in the practice of  waqf.  In  waqf  fiqh,  Nazir  is  not  a  pillar  of  waqf,  Nazir's  discussion  is implicitly  discussed  when  discussing  waqf  requirements.  Whereas  in  the  waqf law,  waqf  has  not  yet  been  formally  regulated  as  a  legal  entity.  Nazhir  waqf involving  the  government  has  not  been  optimal  in  carrying  out  its  duties because the government  has  fully managed community waqf land  for madrasa and  school  education.  The  Almuslim  Peusangan  Foundation  and  the  Darul Ma‘arif  Foundation  are  not  optimally  managing  waqf  assets  based  on  the foundation's charter. The foundation was formed limited to meet administrative requirements in carrying out its programs for education.
Keywords: Waqf, Nazhir, Legal Entity, Bireuen.

## PENDAHULUAN
eberadaan  nazhir  dalam  pengamalan  wakaf  adalah  mutlak,  sehingga wakif harus mensyaratkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak mensyaratkannyam,  maka  nazhir  wakaf  teramanahkan  bagi  penerima manfaat  wakaf  ( mauquf  ‘alayh )  dan  atau  bagi  hakim  (pemerintah).  Fukaha empat  mazhab  berpendapat,  nazhir  wakaf  yang  disyaratkan  wakif  tidak  boleh diganti,  bahkan  oleh  pemerintah  sekalipun  dengan  dalih  untuk  kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Tugas nazhir wakaf adalah mengelola  harta  wakaf,  mengawasi  dan  mendistribusikan  hasilnya  kepada mauquf ‘alayh berdasarkan kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf. Keberadaan  nazhir  wakaf  dan  tugasnya  seperti  yang  diatur  dalam  fikih wakaf  seperti  tersebut  juga  telah  dipositifkan  di  Indonesia  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Bab satu Pasal 1 ayat (4) nazhir adalah pihak penerima harta benda wakaf dari wakif untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya  ( Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  Dan  Peraturan Pemerintahan  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaannya ,  2007:  3). Sedangkan  tugas  nazhir  wakaf  tercatat  dalam  Pasal  11  berupa:  a).  Melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf;  b).  Mengelola  dan  mengembangkan harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi  dan  peruntukannya;  c). Mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf;  d).  Melaporkan  pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia ( UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 ).
Sedangkan  tata  laksana  tugas  nazhir  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  undang-undang  diperjelas  dalam  Paraturan  Pelaksanaan  Wakaf  Nomor 42  Tahun  2006  pada  Pasal  13  yaitu:  1).  Nazhir  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  4,  Pasal  7  dan  Pasal  11  wajib  mengadministrasikan,  mengelola, mengembangkan,  mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf;  2).  Nazhir
K
wajib  membuat  laporan  secara  berkala  kepada  Menteri  dan  BWI  mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3). Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tatacara  pembuatan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
Kedudukan  nazhir  wakaf  beserta  fungsinya  seperti  yang  diatur  dalam fikih  wakaf  dan  undang-undang  wakaf  seperti  yang  telah  disinggung  di  atas belum  terlihat  dalam  praktik  masyarakat  dalam  mengelola  harta  wakaf.  Ini ditemukan dari hasil observasi di Kabupaten Bireuen tentang pengelolaan tanah wakaf  di  Desa  Pulo  Kiton  dan  Desa  Meunasah  Teungku  Digadong  Bireuen. Pada  Desa  Pulo  Kiton,  tanah  wakaf  Meunasah  Pulo  Kiton  digunakan  untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton). Sedangkan di Desa Meunasah  Teungku  Digadong,  tanah  wakaf  Meunasah  difungsikan  untuk Sekolah  Dasar  Negeri  14  Kota  Juang  Bireuen  (SDN  14  Kota  Juang  Bireuen). Kedua tanah wakaf desa tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama untuk MIN Pulo Kiton dan Dinas Pendidikan bagi SDN 14 Kota Juang Bireuen. Padahal, tanah wakaf MIN Pulo Kiton  berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (IPAW) dijabat oleh Teungku H. Mahmud Abbas selaku Imam Meunasah Desa Pulo Kiton ( Dokumentasi MIN Pulo Kiton , 2017).
Berdasarkan data tersebut, nazhir bertindak atas jabatan desa yaitu Imam Meunasah.  Untuk  sekarang  nazhirnya  Teungku  T.M.Zein  Mansur  karena jabatannya selaku  Imam  Meunasah Desa Pulo  Kiton mulai  tahun 2015 sampai sekarang (Mansur, 2017). Sedangkan nazhir tanah wakaf tempat pendirian SDN 14  Kota  Juang  Bireuen  adalah  Imam  Meunasah  Teungku  Digadong  yang sekarang dijabat  oleh Teungku Abubakar Ali  (Ali, 2017). Kedua nazhir wakaf tersebut di atas belum optimal mengurus harta wakaf sebagaimana  yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf. Hal ini diketahui dari wawancara penulis dengan para imam desa terkait.
Imam  Meunasah  Pulo  Kiton  melaporkan,  semenjak  tanah  wakaf difungsikan  untuk  Sekolah  Rendah  Islam  (SRI,  sekarang  MIN),  tugas  nazhir seperti  yang  diharapkan  oleh  fikih  wakaf  dan  undang-undang  wakaf  secara keseluruhan  belum  terwujud.  Peran  nazhir  baru  sebatas  melindungi  dan mengadministrasikan  harta  wakaf.  Ini  dibuktikan  dari  tugas  nazhir  (kala  itu Mahmud  Ahmad  Imam  Meunasah  Pulo  Kiton)  mengadministrasikan  wakaf dalam  bentuk  Akta  Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf  pada  tahun  1993  atas  tanah wakaf Teungku M.Saleh (wakif) yang telah diserahkan oleh anak wakif sendiri kepada pemerintah pada tahun 1958 untuk mendirikan SRI ( Dokumentasi MIN Pulo Kiton , 2017).
Sedangkan tugas lainnya dalam bentuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya (untuk sekarang) kepada Badan Wakaf Indonesia, nazhir tanah  wakaf  Pulo  Kiton  tidak  melakukannya  (Mansur,  2017).    Laporan  Imam Meunasah  Pulo  Kiton  ini  senada  dengan  Imam  Meunasah  Teungku  Digadong
dimana  tugas  nazhir  pada  tanah  wakaf  yang  dimanfaatkan  oleh  pemerintah untuk SDN 14 Kota Juang Kabupaten Bireuen hanya sebatas melindungi harta wakaf (Ali, 2017).
Keterangan  dari  para  nazhir  wakaf  di  atas  menunjukkan  bahwa, keterlibatan nazhir dalam  pemanfaatan harta wakaf MIN Pulo  Kiton  dan SDN 14  Kota  Juang  terbatasi  pada  perlindungan  dan  pengadministrasian  wakaf. Sedangkan  tugas  nazhir  lainnya  berupa  mengelola  dan  mengembangkan  harta wakaf berdasarkan peruntukan wakif seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang  wakaf  adalah  tugas  nazhir  yang  belum  dilakukan  atas  tanah wakaf tersebut.
Implikasi  dari  pemanfaatan  harta  wakaf  masyarakat  oleh  pemerintah yang  telah  melemahkan  fungsi  nazhir  dikhawatirkan  dapat  melemahkan kemandirian wakaf, dan bahkan lambat laun, tanah wakaf seperti kasus di atas hilang  pengetahuan  masyarakat  terhadapnya,  dan  dimungkinkan  karena  tidak memiliki  pengetahuan  tentang  wakaf,  masyarakat  membenarkan  praktik pengelolaan wakaf oleh pemerintah seperti tersebut di atas. Bahkan akibat lebih jauh  lagi,  tanah  wakaf  masyarakat  yang  dikelola  oleh  pemerintah, dikhawatirkan  bergeser  menjadi  tanah  negara.  Padahal  di  Israel  selaku  negara Yahudi  sebagaimana  yang  dilaporkan  oleh  Michael  Dumper,  pemerintahnya tidak dapat menguasai tanah wakaf muslim di sana. Bahkan tanah-tanah wakaf muslim di Israel menjadi penghambat bagi pemerintahan ini dalam memperluas wilayah pemerintahannya (Dumper, 1999: 227-278).
Berdasarkan  pemetaan  masalah  di  atas,  meneliti  tentang  kedudukan nazhir wakaf beserta tugasnya menurut hukum wakaf dan dalam praktik wakaf di  Kabupaten  Bireuen  untuk  mewujudkan  kemandirian  wakaf  patut  dilakukan. Penelitian ini tidak hanya dibatasi pada dua kasus tanah wakaf tersebut di atas, namun  dilakukan  juga  pada  beberapa  tempat  pengelolaan  wakaf  lainnya  di Bireuen  yang  dilaksanakan  oleh  nazhir  perorangan,  badan  hukum  dan organisasi  serta  nazhir  yang  melibatkan  pemerintah  dalam  pemanfaatan  harta wakaf.

## PEMBAHASAN Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Fikih
Pemahaman wakaf fukaha empat mazhab, khususnya tentang kedudukan nazhir  wakaf  menunjukkan  bahwa,    nazhir  wakaf  tidak  dimasukkan  dalam rukun  wakaf.  Nazhir  wakaf  mereka  singgung  ketika  membahas  tentang persyaratan  wakif.  Ini  diketahui  dari  bahasan  fukaha  tentang arkan wakaf. Hanafiyah  merumuskan  rukun  wakaf  berupa  lafad-lafad  khusus  untuk  wakaf ( sighat wakaf)  (al-Syayriban,  1966:  340;  al-Hanafiy,  2000:  435-436). Malikiyah, Syafi‘yah dan Hanabilah merumuskan rukun wakaf meliputi waqif , mauquf, mauquf  ‘alayh ,  dan sighat (‘Abdurrahman,  1998:  423; al-Khatib, 1995: 81; al-Kharaqi, 1984: 221-230).
Pemahaman ini menunjukkan, nazhir wakaf bukan unsur penentu   bagi sah  atau  tidak  sahnya  wakaf.  Atas  dasar  ini,  wakaf  tetap  dinilai  sah,  meski wakif  tidak  mensyaratkan  nazhir.  Meski  demikian,  para  fukaha  memposisikan nazhir sebagai unsur terpenting dalam amalan wakaf. Ini diketahui dari perkara nazhir  merupakan  perkara  yang  mesti  diperhatikan  dalam  berwakaf.  Hal  ini mereka singgung secara implisit ketika membahas persyaratan-persyaratan yang diajukan wakif pada wakafnya, termasuk nazhir.

## Kedudukan Nazhir dalam Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  mengatur amalan  wakaf  dengan  memenuhi  unsur  wakaf  sebagai  berikut:  a).  Wakif;  b). Nazhir;  c).  Harta  Benda  Wakaf;  d).  Ikrar  Wakaf;  e).  Peruntukan  Harta  Benda Wakaf; f). Jangka Waktu Wakaf. Didasarkan atas ketentuan ini, suatu perbuatan dinilai  sebagai  wakaf  dalam  undang-undang,  jika  mengandung  semua  unsur- unsur  seperti  tersebut.  Ketentuan  wakaf  dalam  undang-undang  di  atas, khususnya tentang perbuatan hukum yang dapat dinilai sebagai wakaf—adalah ketentuan  yang  telah  memperkuat  kedudukan  nazhir  dalam  praktik  wakaf. Dengan pendekatan teori sistem (Auda, 2015: 70), undang-undang wakaf telah mendudukkan nazhir sebagai satu unit yang berinteraksi dengan unit-unit wakaf lain, yang terintegrasi dalam satu kesatuan, yang secara keseluruhan dinamakan dengan wakaf.
Namun dalam ketentuan selanjutnya, nazhir wakaf sebagai satu unit dari wakaf,  undang-undang  wakaf  melepaskan  ikatannya  dengan  unit-unit  wakaf yang  lain.  Hal  ini  diketahui  dari  peraturan  wakaf  tentang  badan  hukum  ( recth persoon )  dapat  menjadi  nazhir  dalam  praktek  wakaf.  Konsekwensi  dari peraturan  ini  dapat  melemahkan  eksistensi  wakaf  itu  sendiri.  Kemandirian wakaf  dapat  hilang  sifatnya  karena  dalam  pengelolaan  wakaf  dapat  dilibatkan suatu badan hukum tertentu dimana anggaran dasarnya dapat dikatakan berbeda dengan anggaran dasar wakaf.
Di  Indonesia,  badan  hukum  resmi  yang  boleh  mengelola  wakaf  adalah organisasi  yang bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan  Islam.  Salah  satunya  adalah  yayasan  sebagai  badan  hukum  yang diakui dalam sistem hukum  Indonesia disamping badan hukum  yang lain. Jika dilihat  dari  hukum  materil  undang-undang  wakaf,  wakaf  sudah  difungsikan sebagai  badan  hukum.  Ini  difahami  dari  tujuan  dan  fungsi  wakaf  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  4  adalah  memanfaatkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan fungsi,  dan  dalam  Pasal  5  dimana  wakaf  berfungsi  mewujudkan  potensi  dan manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Dua  pasal  tersebut  mengatur,  harta  wakaf merupakan harta milik bagi satu tujuan.
Wakaf  telah  difungsikan  sebagai  badan  hukum  juga  ditemukan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  pada  Pasal  3  ayat  (2)  yaitu, terdaftar  harta  benda  wakaf  atas  nama  nazhir  tidak  membuktikan  kepemilikan nazhir  atas  harta  benda  wakaf,  dan  pada  ayat  (3),  penggantian  nazhir  tidak mengakibatkan  peralihan  harta  benda  wakaf  yang  bersangkutan.  Berdasarkan kepada  peraturan  ini,  harta  wakaf  bukan  milik  nazhir,  namun  milik  bagi  suatu tujuan. Memfungsikan wakaf sebagai badan hukum oleh undang-undang wakaf adalah satu peraturan wakaf  yang belum sejalan dengan undang-undang badan hukum yang lain, khususnya undang-undang yayasan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan pada  Bab  V Pasal 26 mengatur mengenai kekayaan yayasan dalam ayat 2 huruf  (b) adalah wakaf, baik yang diwakafkan oleh orang atau badan hukum (UU No. 16 Tahun 2001).  Merujuk  kepada  undang-undang  yayasan  ini,  wakaf  adalah  harta,  dan hukum  membolehkan  bagi  yayasan  untuk  menjadikannya  sebagai  kekayaan yayasan.  Sedangkan  dalam  undang-undang  wakaf,  wakaf  sudah  difungsikan seperti  fungsinya  badan  hukum,  meski  undang-undang  wakaf  belum mengaturnya secara formil bahwa wakaf adalah badan hukum. Padahal, kriteria badan hukum ditemukan dalam praktik wakaf dimana wakaf merupakan bentuk pelepasan  harta  milik  seseorang,  dan  berpindah  kepada  milik  bagi  satu  tujuan yang  memiliki  kepengurusannya  berdasarkan  persyaratan  wakif  dan  tujuan wakaf.
Berdasarkan  kriteria-kriteria  tersebut,  dapat  diusulkan  bahwa  wakaf adalah  badan  hukum.  Usulan  ini  sangat  beralasan  manakala  suatu  perbuatan hukum  dapat  dinilai telah membentuk  badan hukum  jika di  dalamnya terdapat pemisahan  harta  untuk  suatu  tujuan  tertentu  dan  padanya  terdapat  organ kepengurusan  seperti  yang  telah  dirumuskan  oleh  Brinz  tentang  badan  hukum dengan  teori  harta  kekayaan  bertujuan,  dan  yang  dirumuskan  oleh  Otto  von Gierke tentang teori organ (Rido, 2004: 8).

## Kedudukan Nazhir dalam Tinjauan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf
Maqasid wakaf adalah tujuan mukallaf mengamalkan wakaf yaitu untuk: 1). mendekatkan diri kepada Allah  swt.; 2). mewujudkan kemaslahatan umum; 3).  dan  pelestarian  harta  bagi  kemaslahatan  umum,  dimana  tujuan-tujuan mukallaf sebagaimana tersebut  adalah sejalan dengan maqasid syariat. Tujuan mukallaf  yang  pertama  dikaitkan  dengan  maqasid  syariat  masuk  dalam pemeliharaan  kebutuhan  komplementer  (ةينيسحت).  Karena  wakaf  merupakan perbuatan  sunnat , bukan  wajib.  Untuk  tujuan  mukallaf  yang  kedua dikategorikan ke dalam pemeliharaan kebutuhan sekunder (ةيجاح), karena wakaf memudahkan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Sedangkan mewujudkan  kemaslahatan  umum  dapat  pula  dilakukan  dengan  jalan  selain wakaf.  Selanjutnya  tujuan  mukallaf  yang  ketiga  yaitu  pelestarian  harta  bagi kemaslahatan  umum  dikategorikan  kepada  pemeliharaan  kebutuhan  primer (ةيرورض),  karena  syariat  bertujuan  memelihara  kebutuhan  dasariah  manusia
yang mencakup perlindungan dan pemenuhan keperluan harta dan perlindungan dan  pemenuhan  keperluan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  membahas  tentang nazhir  wakaf  dalam  tinjauan  maqasid  wakaf  dan  maqasid  syariat  dipusatkan pada  maqasid  wakaf  yang  ketiga  ini.  Karena  mendudukkan  nazhir  pada  harta wakaf merupakan salah satu konsep hukum wakaf dalam mewujudkan maqasid mukallaf yang ketiga seperti tersebut (Abubakar, 2012: 50-51).
Dalam  konsep  hukum  wakaf,  keberadaan  nazhir  pada  wakaf  suatu keniscayaan,  wakif  harus  menetapkan  nazhir  bagi  harta  wakafnya.  Jika  wakif tidak  menetapkannya—maka  nazhir  wakaf  teramanahkan  bagi  penerima manfaat  wakaf,  atau  pemerintah.  Bahkan  sebagian  ulama  berpendapat,  wakif yang  mensyaratkan  tidak  boleh  ada  nazhir  atas  harta  wakafnya—maka syaratnya  bisa  diabaikan.  Begitu  pula  jika  wakif  mensyaratkan  nazhir  tidak boleh  dijabat  oleh  hakim  (pemerintah)—maka  syarat  tersebut  tidak  berlaku, karena  syarat  tersebut  tidak  sesuai    dengan  tujuan  wakaf.  Sudah  dimaklumi, wakaf  bertujuan  untuk  kemaslahatan  umum.  Sedangkan  fungsi  hakim (pemerintah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dimana fungsi ini sejalan dengan fungsi wakaf.
Dalam perspektif fukaha mazhab empat, nazhir wakaf yang disyaratkan oleh  wakif  dalam  ikrar  wakafnya  adalah  nazhir  yang  tidak  boleh  dipecat  atau diganti dengan orang lain, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih demi kemaslahatan.  Karena  persyaratan  wakif  mengikat  pada  wakafnya.  Ini  juga berlaku  bagi  nazhir  yang  lemah  kinerjanya  dalam  mengurus  harta  wakaf  dan nazhir  fasik.  Terhadap  nazhir  yang  lemah  kemampuannya  mengurus  harta wakaf,  wajib dibina dalam rangka memperkuat kapasitasnya dalam mengelola harta wakaf, bukun justru di- ma‘zul- kan.
Dalam  melaksanakan  tugas  kenazhiran,  hukum  wakaf  mengatur  pula tentang hak-hak nazhir disamping kewajiban-kewajiban yang teremban atasnya. Diantaranya  berupa  jerih  nazhir  dalam  mengurus  harta  wakaf.  Berdasarkan kepada hadith Ibnu ‘Umar tentang wakaf ayahnya ‘Umar bin Khattab r.a.berupa kebun  kurma  di  Khaybar  (al-Bukhara,  1984:  60),  jerih  nazhir  wakaf  diberikan menurut  jumlah  yang  layak  menurut ‘uruf ,  dan  selanjutnya  dalam  pandangan umat  Islam  Indonesia  seperti  tercatat  dalam  undang-undang  wakaf  pada  Pasal 12 jumlah tersebut sebesar sepuluh persen dari pendapatan bersih harta wakaf. Penetapan  kadar ‘uruf insentif  nazhir  dapat  berbeda  antara  masyarakat  Islam satu  daerah  atau  negara  dengan  umat  Islam  di  belahan  dunia  lain.  Oleh  sebab itu,  persoalan  jumlah  jerih  nazhir  wakaf  masuk  dalam  ranah  fikih,  bukan syariat.  Sedangkan  syariat  adalah  nazhir  wakaf  wajib  diberikan  jerih  atas usahanya  mengurus  harta  wakaf  meski  wakif  sebagai  nazhir  atas  harta wakafnya sendiri. Karena nazhir bukan pemilik dari harta wakaf.
Nazhir  wakaf  bukan  pemilik  harta  wakaf  merupakan  konsep  hukum yang  dapat  melindungi  harta  wakaf  dari  penguasaan  nazhir.  Ini  sangat beralasan,  manakala  seseorang  merasa  bahwa  investasi  jasanya  (meski  dengan
cara  dibayar)  atas  sesuatu  melebihi  dengan  orang  lain,  maka  kecenderungan untuk  menguasainya  (termasuk  harta  wakaf)  lebih  dominan  timbul  dari  jiwa. Atas dasar ini, mendudukkan nazhir wakaf bukan sebagai pemilik harta wakaf merupakan  konsep  syariat  dalam  pemeliharaan  harta  wakaf.  Kaidah  hukum wakaf  ini  diperkuat  dengan  ketentuan  wakaf  yang  mengatur  bahwa  nazhir wakaf wajib diberikan upah.
Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum bagi nazhir untuk memiliki harta wakaf  karena  pertimbangan  kemanusian  manakala  hukum  wakaf  telah memberikan  hak  gaji  bagi  nazhir  dari  hasil  pendapatan  wakaf.  Manifestasi syariat dalam pemeliharaan harta wakaf juga terlihat dari pemberlakukan nazhir wakaf yang didasarkan atas persyaratan wakif dimana kenazhiran tersebut tidak boleh diganti dengan orang yang tidak disyaratkan wakif pada harta wakafnya. Hukum  wakaf  ini  mengandung  prinsip  bahwa,  wakaf  merupakan  filantropi Islam yang mandiri dalam tatakelola harta.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  cita-cita  mukallaf  dan  syariat  memelihara harta  wakaf  bagi  kemaslahatan  umum  diwujudkan  dengan  menjadikan  harta wakaf bukan milik nazhir dan dengan mendudukkan harta wakaf sebagai harta yang  mandiri  dalam  pemanfaatannya.  Pemandirian  pemanfaatan  harta  wakaf yang  dimaksudkan  di  sini  yaitu  pemandirian  harta  wakaf  (dalam  konteks terkini) dari aspek administrasi wakaf selaku badan hukum. Maqasid wakaf ini dapat menjadi garansi utama dalam peraturan wakaf yang mampu memberikan kepastian  hukum  bagi  wakif,  bagi  penerima  manfaat  wakaf  dan  bagi  harta wakaf.  Maqasid  wakaf  ini  mencerminkan  peraturan  yang  mengatur  relasi manusia  dengan  manusia  dan  relasi  manusia  dengan  harta.  Yakni,  dalam  hal pemanfaatan harta wakaf, manusia (baik wakif, mauquf ‘alayh dan nazhir) tidak dapat  memiliki  harta,  dan  dengan  mendudukkan  pengelola  wakaf  (nazhir) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik wakaf dimana kenazhirannya merujuk kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.
Oleh sebab itu, kedudukan nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan  maqasid  syariat  adalah  satu  unit  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan arkan wakaf. Dengan pendekatan teori sistem, kumpulan dari waqif , mauquf , mauquf ‘alayh , sighat dan nazhir adalah  manifestasi  dari  satu  perbuatan  hukum  yang terintegrasi  dalam  satu  tindakan  yang  dinamakan  dengan  wakaf  (هيف  موكحم). Tentunya  pemahaman  ini  berbeda  dengan  fikih  empat  mazhab  yang mendudukkan  nazhir  sebagai  unsur  terpisah  dari arkan wakaf.  Para  fukaha empat  mazhab  membahas  nazhir  secara  implisit  ketika  membicarakan  tentang syarat-syarat  wakif,  meski  mereka  memandang  bahwa  eksistensi  nazhir  pada wakaf adalah suatu kemutlakan, disyaratkan atau tidak disyaratkan.
Pengintegrasian  nazhir  wakaf  dengan arkan wakaf  bukan  bermakna bahwa mendudukkan nazhir sebagai satu dari arkan wakaf yang sudah maklum. Namun  menetapkan  dalam  fikih  wakaf  secara  eksplisit  bahwa,  nazhir  adalah pelaku  atau  pelaksana  visi  wakaf  (ميوقم(  berdasarkan  persyaratan  wakif  atau
tujuan wakaf. Dalam fikih wakaf yang sudah ada, nazhir wakaf dibahas secara implisit  dimana  bahasan  nazhir  disinggung  oleh  fukaha  empat  mazhab  ketika membicarakan tentang rukun wakaf pertama yakni wakif, khususnya berkaitan dengan  syarat-syarat  wakif.    Atas  dasar  ini,  pembahasan  fikih  tentang  wakaf terdiri  dari  syarat  wakaf,  rukun  wakaf  dan  pelaksana  wakaf  (nazhir).  Ketiga unsur  tersebut  terintegrasi  dalam  satu  kesatuan  yang  disebut  sebagai  unsur- unsur  penegak  wakaf  )فقولا  تاموقم(.  Oleh  sebab  itu,  bahasan  tentang  unsur- unsur  penegak  wakaf  lebih  umum  dibanding  dengan  bahasan  rukun  wakaf. Karena  bahasannya  mencakup  syarat,  rukun  dan  nazhir  dalam  satu  kesatuan. Unsur-unsur penegak wakaf seperti tersebut selanjutnya diistilah dalam tulisan ini dengan “anggaran dasar wakaf”.
Konsep  pengintegrasian  nazhir  wakaf  dengan arkan wakaf  seperti tersebut di atas didasarkan atas bahasan tentang دقعلا تاموقم yang dilaporkan oleh Musṭafa Ahmad  yang terdiri  dari rukun, orang  yang berakad    (دقاع) dan  obyek akad ( )لحم .  Dalam  rumusan  ini,  para  pelaku  akad  tidak  dimasukkan  sebagai rukun akad. Demikian pula obyek akad. Sedangkan rukun akad hanyalah lafad akad  yang terdiri  dari ijab dan kabul  sebagai  manifestasi  dari kesepakatan dua pihak yang berakad ( ﺇ ا قافت ﻹ نيتدار ).
Kemudian ditinjau dari maqasid wakaf, wakaf merupakan badan hukum, bukan  perkara  harta  semata.  Karena  wakaf  disyariatkan  untuk  mewujudkan kemaslahatan umum yang diurus oleh nazhir yang telah disyaratkan oleh wakif dan  atau  berdasarkan  tujuan  wakaf.  Nazhir  bukan  pemilik  harta  wakaf, demikian  pula  harta  wakaf  bukan  milik  penerima  manfaat  wakaf  ( mauquf ‘alayh ). Harta wakaf milik bagi suatu tujuan ( masrufah ) yang telah disyaratkan oleh  wakif  dan  atau  berdasarkan  tujuan  wakaf.  Pensyariatan  wakaf  seperti tersebut selaras dengan kriteria suatu perbuatan hukum yang dapat membentuk badan  hukum  adalah  perbuatan  yang  terdiri  dari  pemisahan  harta  untuk  satu tujuan;  mempunyai  pengurus,  tidak  lenyap  dengan  meninggalnya  pengurus atau pergantian pengurus, dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain, dapat  menggugat  dan digugat  di  pengadilan  (Fuady, 2013).  Sedangkan  obyek bagi  badan  hukum  wakaf  adalah  harta  wakaf.  Badan  hukum  wakaf  tidak  bisa dibubarkan karena badan hukum ini berasaskan kepada doktrin sadakah jariyah. Badan  hukum  wakaf  bersifat  publik,  bukan  badan  hukum  privat  seperti yayasan.

## Peran dan Kemandirian Nazhir Wakaf di Bireuen
Nazhir  wakaf  di  Bireuen  terdiri  dari  nazhir  perorangan,  badan  hukum, organisasi  masyarakat  dan  nazhir  yang  melibatkan  pemerintah  dalam pemanfaatan  harta  wakaf.  Dari  empat  bentuk  nazhir  tersebut  terlihat  bahwa, nazhir perorangan dan nazhir berbadan hukum  berperan aktif dalam  mengurus harta wakaf. Sedangkan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf justru tidak  berperan sebagaimana fungsinya.  Fakta ini ditemukan
pada  nazhir  tanah  wakaf  yang  difungsikan  bagi  MIN  1  Peusangan  Bireuen, MIN  12  Bireuen,  MIN  53  Krueng  Baroe  Peusangan  Bireuen,  MIN  04  Juli, SDN 14 Kota Juang Bireuen. Nazhir bagi tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk  madrasah  dan  sekolah  tersebut  belum  optimal  perannya    karena madrasah-madrasah  tersebut  di  bawah  kendali  pemerintah.  Peran  mereka  baru sebatas mengadministrasikan tanah wakaf.
Tentang nazhir berbadan hukum, dalam penelitian ini ditemukan dalam bentuk  yayasan  dan  organisasi  masyarakat.  Yayasan  yang  mengurus  harta wakaf  adalah  Yayasan  Almuslim  Peusangan  Bireuen  dan  Yayasan  Darul Ma‘arif Cot Masjid Juli. Mengenai Yayasan Almuslim, yayasan ini merupakan manifestasi  dari  Perserikatan  Almuslim  yang  dibentuk  oleh  masyarakat Peusangan  sebagai  nazhir  bagi  harta  wakaf  Almuslim  dari  semenjak pendiriannya  tahun  1930  (Abdullah,  2018).  Atas dasar  ini,  Yayasan  Almuslim dalam  mengurus  harta  wakaf  tidak  sepenuhnya  menjalankan  fungsinya  seperti yang  diatur  dalam  undang-undang  yayasan.  Hal  ini  ditemukan  dari  penetapan pembina, pengawas dan pengurus dilakukan oleh masyarakat Peusangan dalam musyawarah Almuslim lima tahun sekali. Dari sini dapat difahami, masyarakat Peusangan  tidak  sepenuhnya  menjadikan  yayasan  sebagai  nazhir  atas  harta wakaf  Almuslim,  namun  mempertahankan  konsep  kenazhiran  dari  awal pendiriannya dalam bentuk “Perserikatan Almuslim (ملسملا ةيعمج).
Yayasan  tidak  dijadikan  sebagai  nazhir  atas  harta  wakaf  lebih  jelas terlihat  pada  Yayasan  Darul  Ma‘arif  Cot  Masjid  Juli  sebagai  badan  hukum penyelenggara  Madrasah  Aliyah  Juli  Cot  Masjid  pada  tanah  wakaf  Masjid  al- Hijrah  Cot  Masjid  Juli.  Yayasan  dibentuk  sebatas  memenuhi  persyaratan administrasi  pada  program  pendidikan.  Nazhir  bagi  tanah  wakaf  tempat Madrasah  Aliyah  diselenggarakan  tetap  dijabat  oleh    Imam  Masjid.  Tidak menjadikan  yayasan  sebagai  nazhir  berbadan  hukum  bagi  tanah  wakaf  seperti yang  telah  disinggung  karena  anggaran  dasar  yayasan  tidak  dapat mengakomudasi  kaidah-kaidah  dasar  wakaf  diantaranya,  wakaf  tidak  dapat dibubarkan (likuwidasi), sedangkan yayasan diatur tentang likuwidasi. Yayasan adalah  badan  hukum  privat,  sedangkan  wakaf  bersifat  publik  (Zulkarnaian, 2018).
Organisasi masyarakat sebagai nazhir berbadan hukum  yang mengelola harta  wakaf  di  Bireuen  adalah  Muhammadiyah  Bireuen.  Muhammadiyah  ini telah  memainkan  peranannya  dengan  baik  dalam  mengurus  harta  wakaf. Kemandirian  nazhir  ini  dalam  pengelolaan  wakaf  sangat  kuat.  Dalam manajemen wakaf Muhammadiyah, organisasi ini juga sebagai mauquf ‘alayh . Atas  dasar  ini,  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  terwujud  sebagaimana cita-cita  hukum  wakaf  dan  undang-undang  wakaf.  Pemanfaatan  harta  wakaf oleh  Muhammadiyah  Bireuen  dalam  rangka  memperkuat  visi  dan  misi organisasi  ini  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan  umat.  Mengenai administrasi  kenazhiran,  Kantor  Urusan  Agama  menerbitkannya  dalam  bentuk
nazhir  perorangan  dengan  format  surat  pengesahan  nazhir  W.5.  Semestinya, nazhir  wakaf  Muhammadiyah  Bireuen  diterbitkan  dalam  bentuk  W.5.a.karena secara  yuridis,  Muhammadiyah  merupakan  organisasi  masyarakat  berbadan hukum (Muhammadiyah, 2017).
Peran dan fungsi nazhir perorangan dalam mengurus harta wakaf sangat optimal  dibanding  dengan  nazhir  badan  hukum  yayasan  dan  nazhir  yang melibatkan  pemerintah  dalam  pemanfaatan  harta  wakaf.  Fakta  ini  ditemukan pada praktik pengelolaan sawah wakaf di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Kecamatan  Jeumpa  Bireuen.  Dari  semenjak  sawah  tersebut  menjadi  harta wakaf,  nazhirnya  telah  dijabat  oleh  dua  orang,  nazhir  pertamanya  adalah Teungku  Ahmad  Pulo  Reudeub  dan  nazhir  kedua  (sekarang)  dijabat  oleh Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Pada praktik wakaf sawah ini, nazhir wakaf juga merangkap sebagai mauquf ‘alayh (Tuman, 2018).
Pemanfaatan  sawah  wakaf  seperti  tersebut  di  atas  dengan  nazhir perorangan  tidak  menyebabkan  harta  wakaf  hilang  dan  tidak  termanfaatkan. Justru  nazhir  perorangan  ini  telah  berperan  aktif  secara  mandiri  mengurus sawah  wakaf  dengan  tepat  dengan  berpedoman  kepada  persyaratan  wakif. Anggaran dasar sawah wakaf ini diterapkan oleh nazhir merujuk kepada tujuan wakif  pada  wakafnya  yang  meliputi  tentang  lafad  wakaf  ( sighat ),  harta  wakaf ( mauquf ),  penerima  manfaat  wakaf  ( mauquf  ‘alayh )  dan  nazhir.  Semua komponen  ini  telah  diaplikasikan  pada  pemanfaatan  sawah  wakaf  di  Dusun Kunci secara tidak tertulis.

## Praktik Nazhir Wakaf di Bireuen dalam Perspektif Maqasid Wakaf
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maqasid wakaf adalah tujuan yang  terkandung  dalam  perbuatan  mukallaf  pada  bidang  wakaf.  Tujuan mukallaf  dalam  berwakaf  adalah  untuk  melestarikan  harta  bagi  kemaslahatan umum; mewujudkan kemaslahatan umum; dan mendekatkan diri kepada Allah swt ( qurbh ). Ketiga tujuan tersebut selaras dengan maqasid syariat.
Tiga tujuan dasar dari pengamalan wakaf oleh mukallaf seperti tersebut di  atas  dikaitkan  dengan  para  wakif  dan  nazhir  wakaf  di  kabupaten  Bireuen merupakan  tiga  prinsip  wakaf  yang  dipegang  teguh.  Dari  pihak  wakif,  harta berupa tanah wakaf di bawah nazhir perorangan, badan hukum, organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf, para wakif tidak mencabut  wakafnya,  dan  juga  tidak  ditemukan  sengketa  wakaf  antara  wakif dengan  para  nazhir.  Ini  disebabkan  oleh  kinerja  nazhir  dalam  memanfaatkan dan  menjaga  harta  wakaf  masih  selaras  dengan  maksud  para  wakif,  meski  di bawah  nazhir  yang  lemah  kemandiriannya  dalam  mengurus  harta  wakaf,  dan bahkan tidak berfungsi samasekali.
Seperti  yang  telah  disinggung,  nazhir  berbadan  hukum  Yayasan Almuslim  Peusangan  tetap  menjaga  prinsip-prinsip  dasar  dari  pemanfaatan tanah  wakaf  Almuslim  dimana  badan  hukum  ini  dalam  mengurus  harta  wakaf
tetap  mendasarinya  atas  manajeman  Perserikatan  Almuslim  Peusangan,  tidak sepenuhnya menerapkan manajemen yayasan seperti yang diatur dalam undang- undang  yayasan.  Selanjutnya  Yayasan  Darul  Ma‘arif  Cot  Masjid  Juli  Bireuen sebagai penyelenggara Madrasah Aliyah Darul Ma’arif atas tanah wakaf masjid al-Hijrah Cot  Masjid Juli  tidak dijadikan badan hukum  ini sebagai  nazhir bagi tanah  wakaf  masjid  al-Hijrah.  Sedangkan  nazhir  atas  tanah  wakaf  ini  tetap  di bawah  kendali  Imam  Masjid  sebagai  konsep  kenazhiran  harta  wakaf  masjid yang  sudah  lama  dipraktikkan  dalam  masyarakat  Cot  Masjid.  Dengan mempertahankan konsep kenazhiran seperti tersebut, nazhir asal (imam masjid) tidak bergeser kepada nazhir  yayasan atas tanah wakaf masjid al-Hijrah lokasi penyelenggaraan Madrasah Aliyah Darul Ma‘arif Cot Masjid Juli.
Kemudian nazhir organisasi Muhammadiyah Bireuen telah menjalankan fungsi  dari  kenazhirannya  seperti  yang  dicita-citakan  para  wakif  dan  hukum wakaf.  Harta  wakaf  masyarakat  yang  ditujukan  bagi  kemaslahatan Muhammadiyah untuk umat dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula  pemanfaatannya.  Semua  harta  wakaf  Muhammadiyah  berupa  tanah tergunakan  manfaatnya,  baik  untuk  program  pendidikan  maupun  peribadatan. Bahkan  harta  wakaf  Muhammadiyah  berkembang  seperti  yang  terlihat  pada pengembangan  infrastruktur  Madrasah  Tsanawiyah  Muhammadiyah  Cot  Gapu dan  pada  upaya  Taman  Kanak-Kanak  Almunira  yang  diselenggarakan  oleh ‘Aisyiyah  Muhammadiyah  menyisihkan  pendapatannya  untuk  pembangunan Sekolah  Dasar  (SD)  Muhammadiyah  yang  sekarang  sedang  dalam pembangunan yang letaknya dalam komplek TK Almunira.
Manifestasi  dari  terwujudnya  tiga  maqasid  wakaf  terlihat  juga  pada praktik wakaf di bawah nazhir perorangan seperti  yang ditemukan pada sawah wakaf  Ahmad  yang  nazhir  serta mauquf  ‘alayh nya  adalah  Teungku Abdurrahman  bin  Ahmad  Pulo  Reudeub  dan  saudara-saudaranya  yang  ‘alim dari  zurriyat  Teungku  Ahmad  Pulo  Reudeub.  Nazhir  wakaf  ini  adalah  nazhir kedua.Sedangkan  nazhir  pertamanya  dijabat  oleh  Teungku  Ahmad  Pulo Reudeub.  Dari  sini  dapat  difahami  bahwa,  pergantian  nazhir  perorangan  tidak menyebabkan  bergesernya  sawah  ini  kepada  orang  lain,  namun  sawah  ini dengan  status  wakaf,  masih  eksis  wujudnya  di  bawah  nazhir  kedua,Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Demikian pula, wakif dan atau keluarga wakif tidak mencabut  sawah  wakaf  ini  sehubungan  dengan  peralihan  nazhir  dan mauquf ‘alayh dari tingkat pertama ke tingkat kedua.
Maqasid mukallaf dalam berwakaf juga terlihat pada nazhir wakaf yang melibatkan  pemerintah  dalam  pemanfaatan  wakaf.  Seperti  tanah  wakaf pendirian  MIN  1  Peusangan  Bireuen,  MIN  53  Krueng  Baroe  Peusangan Bireuen,  MIN  4  Juli,  MIN  12  Bireuen  (MIN  Pulo  Kiton)  dan  SDN  14  Kota Juang  Bireuen.  Tanah-tanah  wakaf  masyarakat  yang  dimanfaatkan  oleh pemerintah  tersebut  sampai  sekarang  masih  eksis  wujudnya,  dan  madrasah- madrasah  seperti  yang  telah  disinggung  masih  berjalan  dengan  baik
menjalankan  fungsinya  sebagai  pusat  pendidikan  masyarakat.  Semenjak pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat ini untuk madrasah, sampai sekarang tidak ditemukan konflik wakaf dan pencabutan tanah wakaf dari para wakif.  Bahkan  pemerintah  menertibkan  dokumen  wakaf  dengan  baik  sebagai petunjuk bahwa, tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah adalah tanah rakyat yang berstatus wakaf, bukan tanah milik negara.
Meski  demikian,  pemanfaatan  tanah  wakaf  oleh  nazhir  dengan melibatkan  pemerintah  adalah  konsep  pengelolaan  wakaf  yang  telah melemahkan kinerja nazhir. Fakta yang ditemukan, fungsi dan peran nazhir atas tanah-tanah  wakaf  yang  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  tidak  ditemukan. Melemahnya  kinerja  nazhir  ini  justru  dinilai  lumrah  oleh  nazhir  terkait  dan pengurus  madrasah.  Karena  pengelolaan  madrasah  sepenuhnya  terpusat  pada pemerintah. Namun ditinjau dari maqasid mukallaf dalam berwakaf, khususnya untuk  melestarikan  harta  bagi  kemaslahatan  umum—melemahnya  kinerja nazhir  dalam  mengurus  harta  wakaf  dapat  berimplikasi  bagi  melemahnya maqasid  mukallaf  ini.  Sedangkan  maqasid  mukallaf  dalam  berwakaf  untuk melestarikan harta bagi  kemaslahatan umum dikaitkan dengan  maqasid syariat adalah  masuk  dalam  kategori  “ لا ةيرورض .  Karena  tujuan  ini  memperkuat pemeliharaan  harta  dan  masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  dari syariat.
Kelemahan-kelemahan  nazhir  seperti  tersebut  di  atas  dapat  berpotensi beralihnya  status  harta  wakaf  masyarakat  kepada  harta  negara,  meski  terlihat sekarang,  pemerintah  proaktif  menertibkan  dokumen-dokumen  wakaf  terkait, Namun  harta  wakaf  dimungkinkan  dapat  hilang  statusnya.  Konsekwensi  dari kenyataan  ini  dapat  memicu  munculnya  sengketa  masyarakat  dengan pemerintah,  dan  berujung  kepada  rusaknya  silaturrahmi  dan  menurunnya kepercayaan  dan  loyalitas  masyarakat  kepada  negara.  Oleh  sebab  itu, melemahnya  kinerja  nazhir  pada  harta  wakaf  yang  dimanfaatkan  oleh pemerintah dapat melemahkan maqasid wakaf dan maqasid syariat.
Sebagai  contah dari tidak berperan  nazhir wakaf atas harta wakaf  yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang berakibat bagi melemahnya maqasid wakaf dan  maqasid  syariat  dan  berujung  kepada  persengketaan  adalah  tanah  wakaf Yayasan  Pendidikan  Islam  (YPI)  Bireuen,  beralamat  di  Jalan  Tgk.Chik  Ditiro (simpang IV) Jalan Gayo Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten  Bireuen.  Tanah  wakaf  ini  beserta  bangunan  berlantai  dua  dan  tiga unit  lantai  satu  pada  tahun  1991  telah  dipinjam  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  untuk  program  pendidikan  Madrasah  Tsanawiyah  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  melalui  Kepala  Kantor  Departeman  Agama Kabupaten  Aceh  Utara  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Haji  Muhammad  Ali  Ishak ( Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991 , 1991). Pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas oleh pemerintah dengan jalan pinjaman dilakukan pada tahun 1993, dimana Yayasan Pendidikan
Islam  Bireuen  menyerahkan  tanah  berikut  bangunan  kepada  pemerintah  pada tahun tersebut (Depag, 1993).  Pemerintah melalui Kantor Departeman Agama Kabupaten  Aceh  Utara  (sekarang  Kabupaten  Bireuen)  meminjam  tanah Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen  untuk  program  Madrasah  Tsanawiyah. Tanah  wakaf  yayasan  ini  berasal  dari  wakaf  Pengurus  Besar  Persatuan  Ulama Seluruh  Aceh  (PB.  PUSA)  yang  diwakafkan  pada  1  Muharram  1402  H bertepatan dengan 29 Oktober 1981 M. Pada saat diwakafkan, PUSA di bawah ketua  Teungku  Muhammad  Dawod  Bereueh  dan  sekretaris  dijabat  oleh T.Muhd. Amin, yang bertindak sebagai wakif. Sedangkan dari penerima wakaf ( mauquf  ‘alayh )  dan  nazhirnya  adalah  Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen. Ketika  wakaf  dilakukan,  Ketua  yayasan  ini  dijabat  oleh  Teungku  Haji  Affan, dan sekretarisnya adalah Teungku Marzuki Abu Bakar (PUSA, 1981). Sekarang Ketua  Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen  ini  dijabat  oleh  H.Azhari  Asyeik (selaku  ketua  satu),  Azwani  Asyeik  (selaku  ketua  dua)  dan  M.Taib  Thaher (selaku  ketua  tiga).  Sedangkan  sekretaris  dijabat  oleh  Ridwan  Syamaun (Thaher, 2018).
Sengketa  wakaf  antara  Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen  dengan Pemerintah disebabkan Kementerian Agama melanggar perjanjian peminjaman tanah wakaf  yayasan, dimana dalam surat perjanjian pinjaman tersebut bahwa, “…Pihak  Kedua  (Kepala  Kantor  Departeman  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara) telah menerima pinjaman sepetak tanah pekarangan dan tiga unit gedung milik Pihak  Kesatu  (Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen)  untuk  keperluan  kegiatan belajar  mengajar  selama  gedungnya  tersendiri  belum  disediakan  oleh Pemerintah.”  ( Surat  Keterangan  Perjanjian  Pinjaman  Nomor:43/YPI/1991 , 1991).  Tetapi,  sampai  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  sudah  berubah  statusnya menjadi  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  (MTsN),  dan  MTsN  sudah  memiliki gedung  untuk  proses  belajar  mengajar  sendiri,  belum  juga  ada  penyerahan secara  ril  dari  Kantor  Departeman  Agama  kepada  Pengurus  Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Bahkan, pemerintah telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut  sebagai  harta  benda  milik  negara  yang  terdaftar  dalam  inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Nomor 3A 58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (Mahkamah Syar’iyah Bireuen, 2018).
Pengalihan  tanah  wakaf  Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen  kepada tanah  milik  negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  meniscayakan  pengurus Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen  melakukan  upaya  hukum  dengan menggugat  Pemerintah  Republik  Indonesia  Cq.  Kementerian  Agama  Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq.Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bireuen.  Perkara  gugatan  wakaf  ini dimenangkan  oleh  Yayasan  Pendidikan  Islam  Bireuen,  mulai  dari  tingkat peradilan  Mahkamah  Syar‘iyah  Bireuen  sampai  Peradilan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  dengan  ditolaknya  Para  Pemohon  Kasasi  dari  pihak pemerintah (Mahkamah Syar’iyah Bireuen, 2018).
Contoh  sengketa  wakaf  masyarakat  dengan  pemerintah  seperti  yang dilaporkan di atas tidak mustahil dapat terjadi pada wakaf masyarakat lain yang telah  dimanfaatkan  oleh  pemerintah.  Kekhawatiran  ini  didasarkan  pada  tidak berperan  nazhir  pada  wakaf  masyarakat  yang  terlibat  pemerintah  dalam pemanfaatannya  sebagaimana  tidak  berperan  Yayasan  Pendidikan  Islam Bireuen  sebagai  nazhir  atas  tanah  wakafnya  karena  telah  dipinjamkan  kepada pemerintah. Ini diketahui dari tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa Madrasah Ibtidayah Negeri di Bireuen seperti yang telah  dilaporan  sebelumnya,  dimana  nazhir  atas  tanah  wakaf  tersebut  tidak berfungsi  seperti  yang  dicita-citakan  oleh  hukum  wakaf  ( ius  constituendum ) dan undang-undang wakaf ( ius constitutum ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  kedudukan  nazhir  dalam  lembaga wakaf untuk  mewujudkan kemandirian bagi  umat  Islam di  Kabupaten Bireuen yang  dilakukan  dalam  bentuk  penelitian  normatif  dan  penelitian  empiris  dapat disimpulkan  bahwa,  fikih  wakaf  fukaha  empat  mazhab  tentang  nazhir  tidak berimplikasi  kepada  kemandirian  wakaf.  Nazhir  wakaf  tidak  dibahas  secara mandiri  seperti  bahasan  mereka  tentang arkan wakaf.  Nazhir  dibahas  secara implisit  ketika  membahas  tentang  syarat-syarat  wakif.  Undang-Undang  Wakaf sudah  mengintegrasikan  nazhir  sebagai  satu  unsur  dari  beberapa  unsur  wakaf yang lain. Namun, peraturan wakaf dalam undang-undang melepaskan kembali kesatuan tersebut dengan memberlakukan nazhir berbadan hukum. Maksudnya, undang-undang wakaf belum menilai secara formil bahwa wakaf sebagai badan hukum.  Akibat  dari  pemahaman  dan  peraturan  wakaf  tersebut  adalah  telah melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Hal ini terlihat dari peran nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf dan nazhir yang berbadan hukum seperti yayasan yang belum optimal peran dan fungsinya dalam  mengelola  harta  wakaf  seperti  yang  diatur  dalam  undang-undang yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
(Tuman), T. A. A. (2018). Pengasuh Pesantren RiazhusshalihinPulo Reudeup . Abdullah, H. Y. (2018). Ketua Yayasan Almuslim Peusangan .
Abi  ‘Abdullah  bin  ’Isma‘il  bin  Ibrahim  bin  Mughirah  ibn  Bardazabah  al-
Bukhara. (1984). Sahih Bukhari . Maktabah al-Qafiyah.
Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi. (1984). al- Mughni  wa  Syarah  al-Kabir  ‘ala  Matan  al–Muqna‘  fi  Fiqhi  al-Imam
Ahmad bin Hanbal . Dar al-Fikr. Al Yasa Abubakar. (2012). Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih . IAIN Ar-Raniry.
Ali,  A.  B.  (2017). Imum  Gampong  Meunasah  Teungku  Digadong  Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen .
Berita  Acara  Penyerahan  Tanah  dan  Bangunan  Yayasan  Pendidikan  Islam Bireuen  kepada  Haji  Muhammad  Ali  Ishak  atas  jabatannya  sebagai Kepala Kantor Departeman Agama Kabupaten Aceh Utara. Tanggal surat 01 November 1993. (1993).
Departeman  Agama  Republik  Indonesia,  Akta  Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf
(Bentuk W.3), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor:W.3a/005/04/Tahun  1993,  Bireuen:  Kepala  Kantor  Agama Kecamatan Jeumpa Aceh Utara, 08 Januari 1993. Dokumentasi MIN Pulo
Kiton . (2017).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  dan  Peraturan Pemerintahan  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaannya ,  (2007) (testimony  of  Departemen  Agama  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam).
Jasser  Auda.  (2015). Maqasid  Shariah  as  Phylosophy  of  Islamic  Law,  terj: Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im . Mizan Pustaka.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salinan Putusan Nomor 46 K/Ag/2018, Bireuen: Mahkamah Syar’iyah Bireuen , (2018).
Mahmud  bin  Ahmad  bin  Musa  bin  Ahmad  bin  Husain  al-Ma‘ruf  Bibadriddin al-‘Ayni al-Hanafiy. (2000). al-Banayah Syarah al-Hidayah . Dar al-Kitab al-‘Alamiyah.
Mansur, T. M.  Z. (2017). Imum  Gampong Pulo  Kiton Kecamatan Kota  Juang Kabupaten Bireuen . Michael  Dumper  M.  (1999). Islam  and  Israel:  Muslim  religious  endowments and the jewish state, terj: Burhan Wirasubrata . Lentera Basritama. Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin. (1966). Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu‘man . Dar al-Fikr. Muhammad  Syarbini  al-Khatib.  (1995). al-Iqna‘  fi  Hilli  Alfazi  Abi  Suja‘ .  Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyah.
Muhammadiyah, P. P. (2017). Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan  Hukum  (Landasan  Hukum  Persyarikatan  Muhammadiyah  dan Amal Usahanya) . Munir  Fuady.  (2013). Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  dalam  Hukum .
Kencana Prenadamedia Group. Pengertian Manajemen . (2015). http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/pengertian-manajemen.html
R.Ali  Rido.  (2004). Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, . Alumni. Sugiono.  (2009). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D . Alfabeta.
Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991 . (1991).
Surat  Keterangan  Wakaf  Pengurus  Besar  Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh kepada Yayasan  Pendidikan Islam Bireuen tanggal  1 Muharram 1402 H.
/29 Oktober 1981 . (1981).
Syahabuddin  Abi  ‘Abbas  Ahmad  bin  Idris  bin  ‘Abdurrahman.  (1998). al- Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah . Dar al-Kitab al-‘Alamiyah.
Teguh  Prasetyo,  A.  H.  B.  (2013). Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum .  Raja Grafindo Persada. Thaher, M. T. (2018). Ketua Tiga Yayasan Pendidikan Islam Bireuen . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 , (2001). Zulkarnaian. (2018). ketua Yayasan Darul al-Ma‘arif Juli Cot Masjid .