Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

## Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi, Tri Suhendra Arbani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Fawzialiakbar12@gmail.com

## Abstract
The provisions of the presidential nomination threshold or the precedential threshold that is still applied in the presidential election, especially in relation to the simultaneous general  election in 2019 are  still a matter of debate.  Based  on  that  ;what  is  the  impact  of  the  Presidential  Threshold  law  in  the  presidential  and  vice presidential  election  system  in  Indonesia?How  the  correlation  of  the  Presidential  threshold  system  to  the simultaneous  election  in  2019  perspective  of  the  presidential  system  in  Indonesia  the  results  of  this  study indicate that the most felt legal impact of the Presidential Threshold rule is the people who are interested in the simultaneous election in 2019. The rights of political parties are being harmed because of these rules. Although the Constitutional Court stated that the Presidential Threshold rules contained in law no. 7 of 2107 does not contradict the 1945 Constitution and is declared valid, but in fact the rule is still flawed concept and there is no clear reference as a threshold because it uses the results of the previous legislative election. The correlation between the Presidential Threshold with simultaneous elections is intended to strengthen the presidential system adopted by the Indonesian nation.
Keywords: Presidential Threshold, Concurrent Election, Presidency System

## Abstrak
Ketentuan  ambang  batas  pencalonan  Presiden  atau  presedential  threshold  yang  masih  diterapkan  dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun  2019  memang  masih  menjadi  perdebatan.  Berdasarkan  hal  itu  ;Apakah  Dampak  Hukum  Presidential Threshold  dalam  Sistem  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia?Bagaimana  Korelasi  Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah  orang  yang  berkepentingan  pada  pemilu  serentak  tahun  2019.  Hak  partai  politik  menjadi  terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat  didalam  UU  No.  7  tahun  2107  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  dinyatakan  sah,  namun sebenarnya aturan tersebut  masih  cacat  konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai  ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. Korelasi  antara Presidential Threshold  dengan pemilu  serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensil
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  Presiden  Republik  Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Frasa kekuasaan pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar  mengandung  arti  pembatasan  hak  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  konstitusi,  atau  yang  disebut  juga  sebagai  prinsip constitutional government (pemerintah  berdasarkan  konstitusi). 1 Dalam  konteks  lembaga  eksekutif,  prinsip constitutional government ini berarti segala pengaturan mengenai Presiden berinduk kepada konstitusi. Keberadaan konstitusi sebagai induk dari segala aturan yang berlaku dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah adalah konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum formal terdapat beberapa elemen ideal yaitu
(a) Pemisahan kekuasaan,
(b) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
(c) Asas legalitas, dan
(d) Peradilan administrasi. 2
Salah satu elemen yang penulis bahas adalah elemen asas legalitas. Asas legalitas sebagai salah satu  unsur  negara  hukum  menghendaki  adanya  pembatasan  kekuasaan  negara  (pemerintah)  dengan berdasarkan hukum dan undang-undang. 3 Prinsip pembatasan berdasarkan hukum dan undang-undang di Indonesia berinduk kepada konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang- Undang Dasar1945 (UUD 1945).
Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal itu disebut dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’.  Sistem pengisian jabatan Presiden Republik Indonesia tersebut bersifat demokratis. 3 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan:
“Pasangan  calon  diusulkan  oleh Partai  Politik  atau  gabungan   Partai    Politik  peserta  pemilu yang  memenuhi persyaratan  perolehan  kursipaling  sedikit  20%  (dua  puluh persen)  dari  jumlah  kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
Ketentuan ini mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam satu paket. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang ingin maju menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Presiden  harus  melakukan  pendekatan  dan  komunikasi  politik  untuk  menemukan  kesepakatan  maju dalam satu paket.Dengan ketentuan tersebut, pada akhirnya terdapat saling kontradiksi dimana di satu sisi negara ini dikatakan menganut demokrasi, tetapi disisi lain ada pembatasan.
Ketentuan  tersebut  adalah  perubahan  ketentuan  serupa  dalam  undang-  undang  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terdahulu,  yakni  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden , Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) , Jakarta: Gramedia Pustaka, h.45
2 Azhary dalam Hotma P. Sibuea , Ilmu Negara , Jakarta: Erlangga, 2014, h. 333
3 Achmad Zakaria, ―Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi‖, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2 No. 1, Maret 2015
Umum,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD.  Adanya keinginan  untuk  membangun  pemerintahan  presidensial  yang  efektif  atau  stabil  pun kemudian  mendorong  dibentuknya  desain  kelembagaan  baru  melalui  pembesaran  ketentuan  ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut dengan presedential threshold .
Praktiknya,  tujuan  ideal presedential  threshold yang  dikemukakan  di  atas  ternyata  tidak tercapai.  Problematika  ini  memang  bukan  merupakan  hal  yang  baru  karena  sejak  awal,  penerapan sistem  multipartai  (sebagai  implikasi  dari  cita-cita  demokrasi)  dalam  pemerintahan  presidensial memang  sudah  dirasakan  kurang  dapat  mendorong  stabilitas  pemerintahan.  Menurut  Firdaus,  ketika pintu  demokrasi  dibuka  dengan  sistem  multipartai,  kecenderungan  Pemerintahan  mengalami instabilitas,  dan  pada  saat  yang  sama  terkadang  dijadikan  alasan  oleh  Pemerintah  untuk  membatasi partai dengan cara-cara otoriter. 4
Periode pemerintahan SBY pada pemilu tahun 2009 misalnya, terdapat koalisi partai politik  yang  jumlahnya  lebih  dua  puluh  persen  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  menjamin soliditas  (kekompakan)  lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Pada  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden tahun 2009, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang unggul saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB  memperoleh  presentasi  kursi  di  DPR  hasil  pemilu legislative  sebesar  56,56%. 5 Secara keseluruhan, hasil perolehan kursi partai-partai pengusung pasangan SBY-  Boediono  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Pengusung Pasangan SBY-Boediono Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 6
No. Partai Jumlah kursi Persentase kursi di DPR 1 Partai Keadilan Sejahtera 57 7,88% 2 Partai Amanat Nasional 46 6,01% 3 Partai Kebangkitan Bangsa 28 4,94% 4 Partai Persatuan Pembangunan 38 5,32% 5 Partai Demokrat 148 20,85% Jumlah 317 45%
Hal yang sama terjadi pada periode pemerintahan Jokowi. Pada Pemilu Presiden tahun 2014, pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  juga  unggul  saat  itu,  Joko  Widodo  dan  Jusuf
4 Firdaus, Consitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian, Bandung: Yrama Widya, 2015, h. 376
5 Hanta  Yuda  AR,  ―Politik  Indonesia  2009:  Parpol,  Pemilu,  Koalisi  Pemerintahan  dan  Prospek Demokrasi‖, dalam Indonesia Report 2009, Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2010, h. 90.
6 Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, h. 17.
Kalla,    didukung    oleh  ‘Koalisi  Indonesia  Hebat,  yang  terdiri  dari  4  (empat)  partai  yaitu  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal ini terlihat dalam data perolehan kursi DPR  hasil  pemilu  legislatif  tahun  2014  sebagaimana  terlampir  dalam  Surat  Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagai berikut:
Tabel  2.  Perolehan  Kursi  Partai  Pengusung  Pasangan  Joko  Widodo-  Jusuf  Kalla  Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 7
No. Partai Jumlah kursi Persentase kursi di DPR 1 Partai Nasional Demokrat 36 6,72% 2 Partai Kebangkitan Bangsa 47 9,04% 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 19,95% 4 Partai Hati Nurani Rakyat 16 5,26% Jumlah 208 40,97%
Apabila  diperhatikan,  jumlah  persentase  kedua  calon  Presiden  tersebut  berhasil  melebihi ambang batas perolehan suara. Gabungan partai politik yang mengusung calon tersebut pun berhak mengikuti  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  tahun  pemilihan  masing-masing. Namun,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  ketika  calon  Presiden  tersebut  terpilih, pemerintahan  yang  dihasilkan  ternyata  tidak  memberikan  basis  dukungan  untuk  pemerintahan presidensial  yang  stabil  dan  efektif  karena  koalisi  yang  terbentuk  merupakan  koalisi  pragmatis. Atau  dengan  kata  lain,  koalisi  tersebut  hanya  didasarkan  pada  kepentingan  politis  ( political interest )  partai-partai  yang  mengusungnya,  bukan  karena  adanya  kedekatan  ideologi  ( common platform ). 8
Tidak sedikitnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen yang mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan tidak jarang ditolak oleh DPR inilah yang akhirnya  membuat  program  atau  rencana  kerja  pemerintah  tidak  dapat  berjalan  dengan sebagaimana  mestinya. 9 Sehingga  dalam  pelaksanaannya,  ketentuan  ambang  batas  pencalonan Presiden  akhirnya  tidak  sesuai  dengan  maksud  awal  pembentukannya  untuk  memberikan  basis dukungan bagi Presiden dalam menjalankan setiap kebijakannya demi kuatnya pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial.
Ketidaksesuaian penerapan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden di Indonesia yang menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  juga  semakin  diperumit  dengan  Putusan  MK  No.
7 Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2015, h. 17.
8 Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.87
9 Jumadi, ―Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia‖, Jurnal AlDaulah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, Makassar: Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, h. 145.
14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali. 10 Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk dilaksanakannya pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak mulai tahun 2019. Begitu pula ditolaknya permohonan Yusril Ihza Mahendra dalam Putusan MK No. 108/PUU- XI/2013  meskipun  amar  putusan  sebelumnya  mengenai  pemilu  serentak  juga  akan  tetap diberlakukan mulai tahun 2019.
Ketentuan  ambang  batas  pencalonan  Presiden  atau presedential  threshold yang  masih diterapkan  dalam  pemilihan  umum  Presiden  terutama  dalam  kaitannya  dengan  akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan . Sesuai dengan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  Jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  adalah  Jenis  penelitian  yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Pengaturan  presidential  threshold  yang  menuai  polemik  menimbulkan  pertanyaan  yaitu apakah  presidential  threshold  sudah  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat?  Jika  secara  sekilas dijawab  maka  jawabannya  adalah  belum.  Hal  tersebut  karena  masih  ada  polemik  terkait  dengan pengaturan dan penerapan presidential threshold. Seperti disinggung sebelumnya bahwa presidential threshold  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  apabila  tidak  ada  polemik dimasyarakat walaupun hanya sedikit yang berpolemik. Masyarakat seharusnya menyetujui terlebih dahulu diterapkannya jumlah angka presidential threshold. Jika semua masyarakat menyetujui maka dapat  dikatakan  pengaturan  dan  penerapan  presidential  threshold  sesuai  keinginan  masyarakat. Penguatan  terkait  dengan  belum  sesuainya  presidential  threshold  terhadap  keinginan  masyarakat dapat dilihat dari dampak penerapan presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019.
Mengapa yang dibahas presidential threshold di Pemilu serentak tahun 2019? Karena Pemilu serentak  tahun  2019  merupakan  pemilu  yang  akan  dilaksanakan  secara  bersama-sama.  Hal  itu berbeda  dengan  Pemilu-Pemilu  sebelumnya.  Dampak  penerapan  presidential  threshold  di  Pemilu serentak  tahun  2019  dalam  kenyataannya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  khusunya kelompokkelompok  yang  berkepentingan  secara  langsung  terhadap  Pemilu  khusunya  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Identifikasi  dampak  penerapan  presidential  threshold  di  Pemilu serentak tahun 2019 sudah dapat dilakukan sejak tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan.
Dampak  dari  adanya  presidential  threshold  adalah  terhadap  partai  politik.  Partai  politik dapat  dikatakan  paling  besar  terkena  imbas  dari  adanya  presidential  threshold.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa presidential threshold adalah 20% kursi di  DPR  atau  25%  suara  sah  nasional  yang  dimiliki  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik. presidential  threshold  tersebut  diambil  dari  Pemilu  DPR  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2014.
10 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putuskan-pemiluserentak- tahun- 2019,  MK  Putuskan  Pemilu  Serentak  Tahun  2019,  diakses  tanggal  12  Maret  2019,  jam  09:26. 12 http://www.negarahukum.com/hukum/kabut-gelap-mahkamah-konstitusi.html, Kabut GelapMahkamah Konstitusi, diakses tanggal 12 Maret 2019, jam 09:35.
Melihat hasil Pemilu Wakil Rakyat tahun 2014, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20%  suara  DPR  atau  25%  suara  sah  secara  nasional. 11 Artinya  tidak  ada  satu  partai  politik  yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (UUD 1945 Pasal 6A  ayat  [2]).  Adanya  presidential  threshold  membuat  hak  konstitusional  partai  politik  untuk mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terciderai.  presidential  threshold  juga  dianggap mendiskriminasikan partai politik. 12
Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik Pembedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru  jelas  sekali  tidak  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Konstitusi  telah  secara  jelas  menyatakan bahwa  setiap  partai  politik  atau  gabungan  parai  politik  dapat  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Konstitusi  tidak  membedakan  antara  partai  politik  lama  dengan  partai  politik  baru  dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan. 13
a. Partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold.
Kerugian  partai  politik  baru  juga  diperparah  dengan  gambar  partai  politik  yang  tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai suara di DPR. Keruagian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi presidential  threshold.  Partai  politik  lama  masih  dapat  mencalonkan  presiden  dan  wakil  presiden dengan cara berkoalisi agar menenuhi presidential threshold

## 2. Korelasi  Sistem  Presidential  Treshold  Terhadap  Pemilu  Serentak  Tahun  2019  Perspektif  Sistem Presidensial di Indonesia
Terlepas dari persoalan bagaimana cara menerapkan Presidential Threshold dalam pemilu serentak  2019,  satu  hal  yang  jelas  bahwa  Presidential  Threshold  menjadi  salah  satu  instrumen penting  untuk  mengontrol  keberadaan  partai  politik  dalam  suatu  negara.  Memang  benar  bahwa
11 Waluyo, Andylala. 2014. Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik. Dari https:/ /ww w .voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd ri-periode-2014-2019-  resmi-dilantik/2468467.html pada tanggal 2 Januari 2021.;
12 Beritagar,  Redaksi.  2018.  Ambang  batas  pencalonan  presiden  dan  tantangan  parpol.  diakses  dari https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantangan-  parpol  pada  tanggal  2 Januari 2021
13 Paat,  Yustinus.  2018.  KPU:  Parpol  Baru  Tidak  Boleh  Usulkan  Capres  dan  Cawapres.  diakses  dari http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-barutidak-boleh-usulkan- capres-dan-cawapres.html  pada tanggal 17 September 2018
parpol merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Parpol adalah salah satu pilar demokrasi. Bahkan karena fungsinya yang sangat penting.
Kekurangannya,  parpol  kehilangan  kontrol  terhadap  calon-calon  wakil  rakyatnya, penggunaan politik uang dalam mencari dukungan akan tetap marak, terjadi kompetisi intrapartai dan  antar  partai  yang  tidak  sehat,  dan  terjadinya  pencurian  suara  antar  kandidat.  Secara  teknis pemilihan, pemilih diberi dua peluang memilih partai dan/atau memilih calon dalam daftar terbuka. Dalam  praktik  pelaksanaannya  pemilih  sering  kali  mengalamai  kebingungan  untuk  menentukan calon mana yang ingin dipilih karena begitu banyak calon yang harus mereka pilih. Acapkali banyak pemilih yang tidak memiliki preferensi sehingga akhirnya memilih partai politik ketimbang memilih calon daftar terbuka. Dalam pemilu serentak, apabila sistem pemilihan anggota DPR menggunakan sistem  proporsional  terbuka,  secara  teknis  sangat  sulit  untuk  menyatukan dalam  satu  kertas  suara antara calon presiden/ wakil presiden dengan dengan daftar calon terbuka dan partai politik. Kertas suara akan sangat lebar. Konsekwensinya kalau sistem PR terbuka yang digunakan, maka tetap akan ada  tiga  kotak  dalam  penyelenggaraan  pemilu  serentak,  kotak  1  untuk  memilih  pasangan  calon presiden dan wakil presiden; kotak 2 untuk memilih anggota DPR/partai politik; dan kotak 3 untuk memilih anggota DPD.
Menggunakan  proporsional  tertutup.  Memang  bisa  dianggap  sebagai  kemunduran,  atau perubahan  yang  tidak  ideal.  Akan  tetapi  tidak  pernah  ada  satu  evaluasi  dnegan  penerapan  PR terbuka,  seberapa  banyak  perbandingan  pemilih  yang  memilih  partai  atau  daftar  caleg  (orang). Secara sekilas hasil pemilu di setiap TPS cenderung menunjukkan masih besarnya pilihan kepada partai  ketimbang  kepada  daftar  calon  terbuka.  Efektifitas  penggunaan  PR  terbuka  selain  karena kekurangan- kekurangan yang disebut di atas, juga antara lain belum sepenuhnya menjadi pilihan bagi  pemilih.  Hal  itu  juga  terlihat  dari  kecilnya  persentase  kandidat  yang  langsung  lolos  karena memperoleh  suara  yang  melampaui  bilangan  pembagi  pemilih  (BPP).  Kalau  PR  tertutup  yang digunakan dalam pemilu serentak, secara teknis penyelenggaraan dapat lebih efesien dan mendorong pengaruh  presidential  coattail  effect  atau  political  efficacy  yang  jauh  lebih  tinggi  karena  pemilih secara langsung akan dapat membandingkan pilihan calon presiden/wakil presidennya dengan partai politik  pengusungnya  dalam  satu  lembar  kertas  suara.  Tidak  ada  split  karena  letak  kotak  untuk memilih  calon  presiden/wakil  presiden  dengan  gambar/lambang  partai  berdekatan,  tingkat kemungkinan  presidential  coattail-nya  diduga  akan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kerta  suara yang terpisah antara kertas suara calon presiden/wakil presiden dengan calon anggota DPR/partai politik
Hasil  penelitian  dari  Bagian  Analisis  Teknis  Pengawasan  dan  Potensi  Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyimpulkan hal yang sama bahwa pelaksanaan pemilu serentak legislatif-eksekutif harus dipadukan dengan sistem pemilu proporsional pemilu legislatif yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut yaitu terjadinya coattail effect  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Secara  eksplisit  hasil  kajian  ini  merekomendasikan bahwa sistem  pemilu  legislatif  yang  cenderung  lebih  tepat  digunakan  adalah  sistem  proporsional  daftar tertutup.  Pemilihan  sistem  proporsional  daftar  tertutup  ini  didasarkan  pada  alasan  pelaksanaan pemilu  presiden  dan  pemilu  legislatif  yang  bersamaan.  Pelaksanaan  pemilu  legislatif  dan  pemilu presiden secara bersamaan pada tahun 2019 memberikan struktur insentif bagi pemilih.
Dengan sistem proporsional tertutup maka pemilih akan cenderung memilih presiden dan partai politik yang sama. Hal inilah yang disebut dengan coattail effect. Berbeda halnya ketika sistem proporsional  terbuka  yang  dipakai,  fenomena  split  voters  akan  cenderung  muncul  pada  perilaku
pemilih.  Split  voters  ini  terjadi  karena  kedua  pemilu,  pemilu  presiden  dan  pemilu  legislatif, cenderung menghadirkan tokoh-tokoh yang dijual dalam pemilu.
Oleh karena itu, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak. 60 Ke  depan,  Presidential  Threshold  yang  dimaknai  sebagai  perolehan  suara  pemilu  legislatif  atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat yang menganut sistem presidensial.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pengertian  Presidential  Threshold  tersebut,  semestinya yang dimaksud dengan Presidential Threshold untuk konteks Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah  jumlah provinsi  di  Indonesia,  dilantik  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dalam  hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung  dan  pasangan  yang  memperoleh  suara  rakyat  terbanyak  dilantik  sebagai  Presiden  dan Wakil Presiden.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan berbagai sanksi yang  telah  dilakukan  pemerintah  Kota  Makassar  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  Perwali  Kota  Makassar  terkait  penanganan  wabah  Covid  19,  sejak  pertama  Perwali  yang diterapkan  yaitu  Perwali  No.  22  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan sampai kepada  Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi, dan Pertemuan di Kota Makassar, semua kebijakan  pemerintah  tersebut  hampir  sepenuhnya  telah  berjalan  dengan  efektif,  seperti  penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang telah diberikan kepada Toko New Agung karena telah melanggar PSBB dan juga penerapan sanksi berupa ancaman denda 25 juta bagi setiap hotel yang melanggar protokol kesehatan.
Sementara dampak yang ditimbulkan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat Covid 19 baik  di  Indonesia  sendiri  maupun  terkhusus  di  Kota  Makassar,  menimbulkan  dampak  pada  aspek pendidikan di mana system pembelajaran daring selama pandemic Covid 19 membuat kesulitan para orang tua siswa-siswi untuk memenuhi kuota belajar anaknya, dan juga berdampak pada aspek ekonomi dalam sector akomodasi, makan dan minum, kasa perusahaan dan transportasi.

## DAFTAR REFERNSI
Abdul Ghoffar. Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries’ Experiences 488 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018
Allan  Fatchan  Gani  Wardhana,  Jamaludin  Ghafur,  ” Rekonstruksi  Politik  Hukum  Presidential Threshold  Ditinjau  Dari  Sistem  Presidensial  dan  Penyederhanaan  Partai  Politik ”. Malang.Setara Press. 2019
Ayon Diniyanto. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  RI,  Sistem  Kepartaian,  Sistem  Pemilu,  dan  Sistem  Presidensiil, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Bawaslu  RI,  Bagian  Analisis  Teknis  Pengawasan  Dan  Potensi Pelanggaran, 2015.
Dkk, Rosyada. Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta ; Prenada Media. 2005. Hardiman, F Budi. Demokrasi Deliberatif . Yogyakarta : Kanisius. 2009. Huda,Ni’matul. Hukum Tata Negara  Indonesia .Jakarta  :  Rajawali  Pers.  2015.  Kacung  Marijan, Sistem  Politik  Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2011.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusa n_sidang_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf, diunduh 2 Januari 2021
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PU U-XV_2017.pdf, diunduh 2 Januari 2021.
Islamiyah  Hasan,  Ahkam  Jayadi,  Syamsuddin  Radjab  EKSISTENSI  BAWASLU  DALAM PEMILIHAN  UMUM  CALON  ANGGOTA  LEGISLATIF  DPRD  TAHUN  2019  DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Jumadi, ―Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia‖, Jurnal AlDaulah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, Makassar: Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015, hlm. 145.
MD,Mahfud. . Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia:Studi  tentang  Interaksi  Politik  dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta:PT Rineka Cipta. 2000.
Moch,  Nurhasim  dan  Ikrar  Nusa  Bakti  (penyunting), Sistem  Presidensial  dan  Sosok  Presiden  Ideal, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerjasama  dengan  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI), 2009..
Ni’matul,  Huda  dan  M.  Imam  Nasef,  Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi.Jakarta:  Kencana,  2017.Pahlevi,  Pemilu  Serentak  dalam  Sistem  Pemerintahan Indonesia,Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang- Undangan”, dalam majalah Forum Keadilan, No.29, April 1991.,
Sorensen, Demokrasi  dan  Demokratisasi  :  Proses  dan  Prospek  dalam  Sebuah  Dunia  yang  Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
Syamsuddin  Haris, Dilema  Presidensialisme  di  Indonesia  Paca-Orde  Baru  dan  Urgensi  Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR, Jakarta. Grafiti.2015.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020). Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63-79.
www.spd-indonesia.com Diakses tanggal 1 Januari 2021.