## PANDEMI COVID-19 INDONESIA: KAJIAN PEMIKIRAN, KEBIJAKAN RITUAL IBADAH, DAN EKONOMI ISLAM
(MAQASID ASY-SYARIAH)
a Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar, Surabaya 60233, Indonesia
b Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo 61218, Indonesia
c Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya 60231, Indonesia

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2021-06-24 Revised : 2021-07-27 Accepted : 2021-08-03 Since  Covid-19  pandemic  occurred,  the  government  and authorities  in  Indonesia  have  restricted  almost  all  community activities  in  Indonesia,  including  various  activities  in  houses  of worship  having  an  impact  on  the  socio-economic  vulnerability  of Muslims.  This  study  was  to  describe  the  phenomenon  of  the condition  of  Muslims  affected  by  the  pandemic,  by  providing  a Muslim  perspective  as  well  as  explaining  how  Islam  responds  to the  epidemic  phenomenon,  restriction  policies,  and  socio- economics. This study applied a literature study with a qualitative approach to obtain descriptive and qualitative analytical data. The data  were  collected  through  reviewing  literature  and  data  about the  current  situation  of  Covid  -19  pandemic  and  the  ongoing dynamics  of  Muslim  people.  This  study  was  a  literature  study collaborating  between  Islamic  perspectives  with  contemporary phenomena and  theories  so  that  they  contributed  to  strengthening the argument that Islam and its experiences were still very relevant to today's conditions. The result showed that: first, Islam provided jabariyah and qadariyah perspectives for Muslims in responding to the  pandemic  phenomenon;  second,  Islam  provided  relevant perspectives in policy formulation during the pandemic, and; third, Islam  emphasized  that  Maqasid  Asy-Sharia  was  a  strategy  and concept  in  overcoming  the  economic  vulnerability  of  the community during and after the pandemic.

## ABSTRAK
Sejak  terjadi  pandemi  COVID-19  terjadi,  pemerintah  dan  pihak otoritas  di  Indonesia  membatasi  hampir  seluruh  aktivitas masyarakat  di  Indonesia,  termasuk  berbagai  aktivitas  di  rumah ibadah  yang  berdampak  pada  kerentanan  sosial  ekonomi  umat muslim. Kajian ini bertujuan untuk menjabarkan fenomena kondisi umat  muslim  terdampak  pandemi,  dengan  memberikan  cara pandang  muslim  sekaligus  memaparkan  bagaimana  Islam menyikapi  fenomena  wabah,  kebijakan  pembatasan,  dan  sosial ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  studi kepustakaan  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  memperoleh  data deskriptif  dan  kualitatif  analitis.  Metode  pengumpulan  data  yakni dengan  kajian  kepustakaan,  literatur,  dan  data  mengenai  situasi terkini  pandemi  COVID-19  dan  dinamika  masyarakat  masyarakat muslim  yang tengah berjalan. Kajian ini  merupakan studi literatur yang mengkolaborasikan antara perspektif Islam dengan fenomena dan  teori  kontemporer  sehingga  berkontribusi  dalam  memperkuat argumen  bahwa  Islam  beserta  pengalaman  yang  dimiliki  masih
Keywords: COVID-19 Islamic View Islamic Economy
Kata kunci:
COVID-19 Pandangan Islam
Ekonomi Islam
Azibur Rahman a,1, Wahyu Eko Pujianto b,2, Indra Pratama Putra Salmon c,3,
1 aziiburrahman@gmail.com*;
2 wahyueko.mnj@unusida.ac.id *; 3 indrapratama@ubhara.ac.id*;
sangat  relevan  dengan  kondisi  hari  ini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  pertama,  Islam  memberikan  perspektif jabariyah  dan  qadariyah  bagi  umat  muslim  dalam  menyikapi fenomena  pandemi;  kedua,  Islam  memberikan  cara  pandang  yang relevan  dalam  rumusan  kebijakan  selama  pandemi,  dan;  ketiga, Islam  menegaskan  bahwa  Maqasid  Asy-Syariah  sebagai  strategi dan  konsep  dalam  mengatasi  kerentanan  ekonomi  masyarakat selama dan pasca pandemi.

## I. Pendahuluan
Hingga  hari  ini,  belum  ada  ahli  yang secara akurat  menyatakan secara  pasti  kapan berakhirnya  pandemi  COVID-19  di  dunia. Berbagai  studi  sebelumnya  menyebutkan pandemi  tersebut  berawal dari  China  dengan gejala  berupa  gangguan  pernafasan  hingga kematian  dan  pertama  kali  muncul  pada tahun 1960 (Al-Osail & Al-Wazzah, 2017; Q. Li,  Feng,  &  Quan,  2020;  R.  Li,  Qiao,  & Zhang,  2020).  Kondisi  semakin  parah  ketika belum  ada  vaksin  yang  secara  pasti  mampu menyembuhkan  gejala  COVID-19  tersebut (Whitworth, 2020). Serangan terhadap mortalitas dan morbiditas manusia berlangsung sangat cepat, dan dalam hitungan  minggu  persebaran  virus  telah berdampak  pada  100  hingga  150  negara (Biswas, Khaleque, & Sen, 2020; Remuzzi & Remuzzi,  2020;  Vankadari  &  Wilce,  2020). Pemerintah, stakeholder, dan berbagai praktisi  ahli  kesehatan  telah  melakukan berbagai  upaya  penanganan  mulai  yang bersifat  medis  hingga  non-medis  agar  dapat mencegah  penularan  dan  memutus  rantai persebaran  melalui  kebijakan,  strategi,  dan program  khusus  namun  kenyataan  terjadi  di luar  harapan.  Kondisi  hari  ini  menunjukkan bahwa  saat  ini  pandemi  masih  terus berlangsung  hingga  upaya  terakhir  yang muncul  adalah  upaya  merumuskan  strategi alternatif  untuk  mencegah  pandemi  terjadi secara berkelanjutan.
Pandemi wabah COVID-19 hari ini telah berdampak  signifikan  pada  hampir  seluruh aspek kehidupan dan memberikan perubahan, termasuk  dalam  aktivitas  keagamaan  umat muslim  di  dunia.  Dampak  ini  juga  berlaku bagi ritual masyarakat muslim di dunia dalam proses peribadatan. Di masjid terbesar dunia, di  Kota  Mekah,  Arab  Saudi,  pihak  otoritas memberlakukan  larangan  untuk  melakukan
peribadatan sebagai upaya mencegah penyebarluasan  wabah.  Otoritas  mengganti tata cara peribadatan melalui siaran langsung internet  dalam  menyiarkan  doa  dan  khotbah (Ibrahim,  2020).  Selain  itu  juga  terjadi peniadaan  ibadah  haji  pada  tahun  2020  dan penundaan ibadah umrah hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Bagi  masyarakat  muslim  yang  terbiasa melaksanakan  ritual  peribadatan  di  rumah ibadah,  pandemi  COVID-19  telah  berperan mengubah  ritual  peribadatan  yang  biasa mereka  jalankan.  Ritual  seperti  salat  wajib berjamaah,  salat  jumat,  kajian  keagamaan, hari  raya  keagamaan,  dan  ibadah  lainnya yang  umumnya  bersifat  kolektif,  berubah menjadi individu dan berlangsung di kelompok yang jauh lebih kecil. Hal tersebut bukan  hanya  karena  pandemi  COVID-19, tapi  juga  karena  adanya  anjuran  dari pemerintah dan pihak otoritas untuk melakukan  ibadah  di  rumah  masing-masing. Meskipun  di  beberapa  lapisan  masyarakat masih  terdapat  aktivitas  peribadatan  secara kolektif berjamaah, namun adanya perubahan tersebut  telah  terjadi  hari  ini  dan  berpotensi berlangsung  hingga  masa  yang  akan  datang (Bentzen, 2021).
Di  Indonesia,  pandemi  COVID-19  juga turut  memberikan  dampak  pada  aktivitas ibadah  berjamaah  dan  beberapa  kegiatan keagamaan lain. Terhitung sejak bulan Maret 2020 sejak pihak otoritas menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, pembatasan di rumah-rumah ibadah berlangsung dengan dikoordinir secara terpusat melalui Kementerian Agama
Republik  Indonesia.  Muncul  pro  dan  kontra dalam kaitannya dengan pembatasan tersebut.  Salah  satu  protes  terkuat  adalah pendapat  yang  menyatakan  bahwa  rumah ibadah  tertutup  dan  sangat  dibatasi,  tetapi
masih  banyak  pusat-pusat  keramaian  yang terbuka  untuk  umum  selain  rumah  ibadah yang dibuka seperti pasar, mall, dan kawasan lainnya.  Dan  juga,  pemerintah  di  Indonesia yang merupakan pihak otoritas terkesan tidak memiliki  komitmen  dan  tidak  konsisten dalam pemberlakuan karantina masyarakat di tempat-tempat umum.
Ibadah  berjamaah  di  Indonesia  selain sebagai  bentuk  kewajiban  utama  masyarakat muslim,  juga  merupakan  kebiasaan  sosial yang  telah  berlangsung  lama  dan  turun temurun.  Kebiasaan  tersebut  melambangkan solidaritas masyarakat muslim dan kebiasaan bersosialisasi  masyarakat  yang  didasari  oleh kuatnya rasa persatuan dan kesatuan terlepas dari adanya heterogenitas warga negara. Dari aspek  kebangsaan,  semboyan  “Bhineka Tunggal  Ika”  atau  memiliki  arti  “ unity  in diversity ” secara tidak langsung termanifestasi  dalam  kehidupan  keagamaan umat  muslim  ketika  melakukan  ritual keagaaman  di  rumah-rumah  ibadah.  Letak heterogenitas  umat  muslim  yakni  pada keberagaman  suku,  asal  daerah,  warna  kulit, dan  latar  belakang  lainnya  yang  kemudian menyatu dalam satu rumah ibadah.

## II. Tinjauan Pustaka
Masyarakat  muslim  di  Indonesia  yang terdiri  dari  beragam  stratifikasi  baik  secara sosial  maupun  ekonomi,  semua  aspek tersebut  tidak  menjadi  tolok  ukur  kuatnya keyakinan  ketika  melangsungkan  ibadah berjamaah.  Pada  periode  sebelum  pandemi COVID-19  terjadi,  rumah  ibadah  sejatinya telah menjadi sarana yang mendorong adanya kesetaraan  umat  muslim  di  Indonesia  dan meningkatkan  solidaritas  sosial.  Kesetaraan tersebut  hari  ini  justru  menjadi  tempat terbatas bagi umat muslim di Indonesia yang kemudian  berpotensi  memunculkan  kembali adanya  model  stratifikasi  sosial  ekonomi yang  muncul  di  masa  lalu.  Padahal,  rumah ibadah  umat  muslim  di  Indonesia  tengah menerapkan  paradigma  baru  berupa  rumah ibadah  sebagai  sarana  mengharmoniskan kondisi  sosial  ekonomi  umat  muslim  di Indonesia. Sebagaimana kajian terdahulu dari (Iqbal  &  Mirakhor,  2010;  Sadeq,  1990; Salleh,  2017)  yang  mencoba  memberikan
konsep  alokasi  sumber  daya  sosial  ekonomi melalui  rumah  ibadah  umat  muslim.  Mereka mencoba  memberikan  konsep  antara  lain: dari  sisi  sosial,  terjadi  kontribusi  silang berbentuk  zakat,  infaq,  dan  sedekah  antara umat muslim kaya dengan umat yang miskin secara  sukarela,  dan;  dari  segi  ekonomi, terjadi  aktivitas  ekonomi  berupa  jual  beli  di lingkungan  sekitar  rumah  ibadah.  Kedua  hal tersebut merupakan satu bentuk potensi yang terjadi  di  lingkungan  peribadatan  umat muslim  yang  mana  bagi  yang  memiliki kesehatan  jasmani  dan  berkesempatan,  maka mereka  mampu  berperan  dalam  aktivitas ekonomi  umat.  Sementara  bagi  yang  umat tidak  mampu,  maka  mereka  mendapatkan zakat,  infaq,  atau  sedekah,  yang  mana  hal tersebut setara dengan konsep social economic security insurance .
Terdapat  2  kutub  besar  yang  saling berlawanan dalam konteks keyakinan masyarakat  beragama.  Dalam  hal  ini  kami mengkhususkan  pada  agama  Islam.  Kutub P ertama ,  adalah  beberapa  filsuf  pernah menyatakan  bahwa  agama  di  era  modern akan  berangsur-angsur  padam  (Durkheim, 2013;  Freud  &  Gay,  1989;  Marx,  1970; Weber,  2010),  yang  mana  hal  tersebut  turut berdampak  pada  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat.  Tetapi  meskipun  agama  belum padam sepenuhnya (Iannaccone, 1998;
Norris  &  Inglehart,  2011;  Stark  &  Finke, 2000),  kondisi  hari  ini  menampakkan  gejala redupnya agama sedikit demi sedikit  melalui pandemi COVID-19. Kutub Kedua, sebaliknya,  bahwa  Islam  terus  memperkuat diri  sebagai  agama  yang  mampu  beradaptasi di  segala  peradaban  melalui  berbagai pemikiran,  baik  secara  murni  atau  praksis. Studi  yang  dilakukan  (Mugiyono,  2013) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
kemampuan
adaptabilitas yakni: Pertama , sejarah menunjukkan  bahwa  dari  era  klasik  hingga modern,  Islam  menerapkan  keterbukaan, toleran,  kebebasan  berpikir,  dan  akomodatif terhadap  berbagai  pemikiran  baru; Kedua , pemikiran  Islam  melingkupi  seluruh  bidang pemikiran  dan  aplikasi  kehidupan  nyata; Ketiga ,  dukungan  kelembagaan  menjadi salah satu tumpuan perkembangan pemikiran Islam, dan; Keempat , perkembangan pemikiran  dan  peradaban  Islam  berfokus pada  dampak  positif  kondisi  umat  Islam  di
Dunia.  Berdasar  pada  kedua  kutub  yang saling  berlawasan  tersebut,  maka  kemudian muncul  pertanyaan  bagaimana  seharusnya Islam  memberikan  cara  pandang  yang  ideal terhadap  fenomena  pandemi  hari  ini,  baik secara  filosofis  maupun  secara  otoritas representasi  dari  pemeluk  agama  Islam  di Indonesia.  Di  sisi  lain  peran  rumah  ibadah mulai  terbatas,  muncul  pertanyaan  lain berupa  bagaimana  peran  Islam  dalam menjaga keberlangsungan hidup umat muslim  dan  menjaga  solidaritas  sosial ekonomi  di  tengah  krisis  sosial  ekonomi umat selama pandemi berlangsung.

## III. Metodologi Penelitian
Kajian ini menggunakan metode pendekatan  kajian  literatur  kualitatif  dan mengeksplorasi  bagaimana  muslim  secara akademik  memberikan  cara  pandang  baik secara  pemikiran  maupun  sikap  yang  harus diambil  dalam  menangani  kondisi  sosial ekonomi terdampak selama Covid-19
melanda. Kami menggunakan metode
tersebut dengan tujuan menghasilkan analisis mendalam  yang  berfokus  pada  fenomena tertentu  (Creswell  &  Creswell,  2018).  Kami menggunakan  beberapa  bahan  terbaru  yang berfokus  pada  perkembangan  kondisi  umat muslim  di  dunia  dan  Indonesia,  kajian terdahulu tentang topik bahasan, dan rujukan pemikiran  Islam  dalam  mengangani  situasi wabah.  Kami  juga  melakukan  analisis  dan triangulasi  dengan  fokus  menghasilkan:  a) validitas dan reliabilitas literatur dan data; b) temuan  gap  dalam  kajian;  c)  merumuskan hasil  secara  tematik,  dan;  d)  temuan fenomena  sehingga  kajian  yang  berlangsung memiliki implikasi teoretis dan praktis.

## IV. Hasil dan Diskusi
1. Rasionalitas  Pemikiran  Islam  dalam COVID-19: Qodariyah dan Jabariyah
Melalui Islam, kami melihat dua perspektif dalam menelaah fenomena pandemi  COVID-19  hari  ini.  Perspektif pertama adalah cara pandang Qadariyah, dan; kedua,  berupa  cara  pandang  Jabariyah. Masing-masing  cara  pandang  memiliki  pola tertentu  dalam  mendefinisikan  masalah  dan memetakan  solusi  penyelesaian  melalui  pola pemikiran.  Dalam  cara  pandang  logika, perspektif  Qadariyah  adalah  paham  yang
relevan dengan penggunaan kehendak manusia  yang  kemudian  didukung  dengan keberadaan  nalar  logis  dan  rasionalitas, sehingga  setiap  fenomena  dan  kejadian merupakan  hasil  dominasi  campur  tangan manusia  dan  manusia  itu  pula  yang  mampu mengatasi. Dalam gaya pemikiran barat, pola pemikiran ini sangat dekat dengan penggunaan  logika  sebagai  dasar  mengkaji satu  fenomena  dan  kebebasan  berpikir  untuk mencari jalan keluar permasalahan. Kebebasan  berbeda  dengan  pola  pikir kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan dalam  konteks  berpikir  indetermenisme. Peran Isam dalam konteks berpikir indetermenisme  sendiri  melalui  keberadaan lingkungan  dan  prinsip  keterbukaan  yang selaras  dengan  pola  kebebasan  berpikir.  Di samping  itu,  Islam  juga  mendorong  agar umat  muslim  memiliki  motivasi  berusaha menyelesaikan  permasalahan  dan  tantangan peradaban  dalam  bentuk  ikhtiar  pada  aspek- aspek  spiritual,  termasuk  ilmu  pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.
Gambar 1 . Model Cara Pandang Islam Terhadap Fenomena
Dalam  perspektif  pemikiran  lainnya, Islam  juga  memiliki  perspektif  Jabariyah yang  merupakan  sisi  lain  dari  Qadariyah. Perspektif  ini  merupakan  bentuk  cara pandang  dogmatis  dalam  Islam,  atau  dalam cara  pandang  sains,  perspektif  pemikiran  ini relevan  dengan  gaya  pikir  determinisme. Dalam  praktiknya,  cara  pandang  ini  secara penuh  menyuarakan  bahwa  semua  fenomena yang  ada  di  bumi  adalah  murni  keputusan Tuhan.  Sebagai  konsekuensi,  maka  umat muslim hanya berhak menerima dan memiliki  kewajiban  untuk  patuh  pada ketentuan  dan  keputusan  Tuhan.  Secara istilah  Islam,  cara  pandang  tersebut  dikenal dengan  istilah  “ kasb ”  yang  secara  literal memiliki  arti  usaha.  Namun  berbeda  dengan usaha yang ada pada cara pandang Qadariyah, “ kasb ” dalam pemikiran
Jabariyah  bermakna  bahwa  semua  aktivitas manusia adalah kehendak Tuhan sepenuhnya, yang mana manusia tidak memiliki kemampuan  mengendalikan  secara  penuh. Dengan  adanya  makna  tersebut,  maka  kami memahami bahwa  perspektif  Jabariyah meletakkan  rasionalitas  kebebasan  berpikir dan  melakukan  tindakan  berada  pada  strata yang  rendah  karena  semua  fenomena  yang terjadi  merupakan  kehendak  penuh  dari Tuhan.  Jika  umat  muslim  secara  penuh menggunakan  gaya  pemikiran  Jabariyah, maka  yang  terjadi  adalah  pemikiran  dalam segala aspek kehidupan tidak akan berkembang,  bahkan  terhenti  karena  hanya terikat oleh dogma.
Berangkat  dari  kerangka  pemikiran sebelumnya,  kami  mengemukakan  suatu argumen  bahwa  hingga  hari  ini,  2  cara pandang Islam masih relevan dalam kehidupan  umat  muslim.  Alasan  kuat  kami adalah:  pertama,  cara  pandang  Jabariyah berupa  takdir  yang  pasti  terjadi  dan merupakan  kehendak  Tuhan,  dan;  kedua, cara  pandang  Qadariyah  yang  menjadikan umat muslim berhak berpikir dan melakukan ikhtiar sebagaimana tujuan Tuhan memberikan  akal  pikiran  untuk  manusia adalah  untuk  berpikir,  berkembang,  dan bermanfaat  bagi  lingkungan.  Dalam  konteks pandemi  COVID-19,  fenomena  yang  telah terjadi meliputi 2 sisi yang harus diterjemahkan  dalam  cara  pandang  Jabariah dan Qadariyah. Cara pandang Jabariyah yang harus  dipahami  adalah  pandemi  wabah  hari ini  adalah  takdir  dan  muncul  pemahaman bahwa pandemi ini telah membawa perubahan  negatif  bagi  aktivitas  peribadatan umat muslim. Melalui cara pandang Jabariyah, wabah yang terjadi hari ini pernah terjadi  di  masa  lampau.  Dalam  Al-Qur’an, secara eksplisit  kami mengutip  dari Surat al- Baqarah (2) ayat 155-157:
“…Dan  Kami  pasti  akan  menguji  kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan  harta,  jiwa,  dan  buah-buahan. Dan  sampaikanlah  kabar  gembira  kepada orang-orang yang sabar...” (2:155)
“…(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah,  mereka  berkata  "Inna  lillahi  wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah  dan  kepada-Nyalah  kami  kembali)…” (2:156)
“…Mereka  itulah  yang  memperoleh ampunan  dan  rahmat  dari  Tuhannya,  dan mereka itulah orang-orang yang mendapat…” (2:157)
Secara  Jabariyah,  maka  kondisi  hari  ini menunjukkan  bahwa  fenomena  pandemi wabah  COVID-19  merupakan  kehendak Tuhan.  Konteksnya  adalah  memberikan bentuk ujian pada manusia dengan ketakutan dan  kepanikan,  lalu  di  bagian  akhir  apakah manusia  menunjukkan  perubahan  yang  lebih baik atau justru sebaliknya. Merujuk Surat al- Baqarah  (2)  ayat  155-157  tersebut,  maka Islam memahami bahwa pandemi COVID-19 yang  terjadi  saat  ini  secara  penuh  menjadi kuasa  Tuhan  dan  manusia  hanya  berhak menerima  kondisi  pandemi  yang  terjadi.
Berdasarkan tinjauan retrospektif, masyarakat muslim meyakini pandemi COVID-19  merupakan  takdir  yang  mereka anggap  sebagai  bentuk  ujian  di  luar kemampuan  mayoritas  masyarakat  muslim. Ujian tersebut menimbulkan adanya fenomena kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran  terhadap  wabah  yang  sedang melanda.  Kepasrahan  juga  terjadi  yang kemudian  meyakini  bahwa  virus  COVID-19 merupakan  salah  satu  mahluk  ciptaan  Tuhan dan  hidup  atas  kehendak  Tuhan,  yang kemudian  tunduk  pada  kehendak  Tuhan. Dengan  adanya  keyakinan  demikian,  maka masyarakat  muslim  melakukan  kepasrahan, kesabaran, dan mengembalikan semua keputusan  hidup  pada  kuasa  Tuhan  melalui doa.
Manifestasi  lain  adalah  melihat  secara prospektif,  yang  mana  keduanya  adalah fenomena  sebab  akibat.  Manifestasi  ini  juga merupakan  aliran  pemikiran  dengan  cara pandang  Qadariyah  atau  determenisme. Sebagai  bentuk  akibat,  masyarakat  muslim menggunakan sudut pandang tersebut dengan berusaha mempedomani diri melalui literatur dan  sejarah  Islam  di  masa  lampau.  Sejarah dalam  konteks  ini  merupakan  pengalaman pemimpin  muslim  terdahulu  dan  kepala negara  yakni  Nabi  Muhammad  yang  saat  ini menjadi  salah  satu  rujukan  umat  muslim  di dunia  dalam  menangani  wabah  di  era modern. Sudut pandang tersebut termanifestasikan  dalam  bentuk  ikhtiar  atau upaya mencegah dan menanggulangi ancaman  persebaran  dan  memutus  rantai
persebaran virus.
Pengalaman dari
masyarakat  muslim  terdahulu  adalah  dengan mengikuti keputusan dan kebijakan pemimpin  ketika  terjadi  wabah.  Riwayat yang menjelaskan kebijakan pemimpin dalam menyikapi  wabah  dan  sikap  umat  muslim pada masa lampau adalah:
“…Jika  kalian  mendengar  tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah  kalian  memasukinya.  Tetapi  jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu…" (HR Al-Bukhari & Muslim)
Sebagai pemimpin, kepala negara memiliki otoritas untuk melindungi masyarakat  termasuk  dari  kerentanan  wabah penyakit,  yang  mana  pada  konteks  Islam tersebut  adalah  pes dan lepra.  Sikap  tersebut berupa  keputusan  larangan  untuk  memasuki satu  wilayah  atau  meninggalkan  wilayah yang  sedang  terjangkit  wabah.  Kondisi  ini menunjukan bahwa di masa lampau telah ada upaya  untuk  melakukan  karantina  ketika wabah  terjadi  melalui  pemimpin  negara dalam tindak pencegahan wabah. Pencegahan tersebut  baik  berbentuk  menghindarkan masyarakat  dari  terjangkitnya  wabah  atau menjalarnya wabah ke negara-negara lain. Di era  modern  hari  ini,  kebijakan  teknis  dalam mengatasi  wabah  secara  implisit  tampak sejalan  dengan  pengalaman  masyarakat muslim  terdahulu  yakni  melalui  anjuran untuk  tidak  bepergian  dan  karantina  wilayah yang masih relevan. Secara rasional, karantina tersebut adalah bentuk pengambilan  kebijakan  yang  berorientasi pada upaya pencegahan persebaran/penularan dan  pemulihan  bagi  masyarakat  terdampak COVID-19  serta  upaya  tanggap  terhadap bencana  (Qi,  Du,  Liu,  Zhao,  &  Dong,  2020; Rheinberger & Treich, 2017).
Pandemi  COVID-19  sejatinya  telah membawa  dampak  kerentanan  bagi  semua pihak, termasuk mayoritas masyarakat muslim yang mengalami perubahan signifikan  dalam  berbagai  aktivitas.  Untuk mencegah  adanya  dampak  yang  lebih  buruk, maka upaya yang dilakukan selain menerima takdir  (jabariyah),  adalah  dengan  melakukan ikhtiar  untuk  keberlanjutan  umat  muslim (qadariyah). Ikhtiar tersebut berbentuk menjaga  diri  dan  jiwa  untuk  keberlanjutan hidup  individu,  serta  menjaga  sendi-sendi
sosial ekonomi umat dalam rangka keberlanjutan  kehidupan  umat  muslim  di Indonesia.  Keduanya  merupakan  aspek  yang dilandasi  pedoman  kehidupan  kemanusiaan dan bernegara. Dalam upaya ikhtiar menjaga diri  secara  individu,  upaya  dilandaskan  pada Fatwa  MUI  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi  Wabah  Covid-19.  Kondisi  ini mengingat  tingkat  kerawanan  dan  ancaman yang  mungkin  terjadi  ketika  dilaksanakan ibadah  secara  berjamaah  bagimasing-masing individu.  Selain  itu,  menjaga  sendi-sendi sosial ekonomi umat dalam rangka keberlanjutan kehidupan umat muslim Indonesia  juga  memiliki  peran  yang  penting dalam  mempererat kekuatan sesama  muslim. Hal  ini  juga  diperkuat  melalui  Fatwa  MUI Nomor  23  Tahun  2020  tentang  Pemanfaatan Harta  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa
tersebut mempetimbangkan  bahwa  pandemi  hari  ini bukan  hanya  berkaitan  dengan  urusan kesehatan,  melainkan  kerentanan  pada  aspek sosial  ekonomi  umat  muslim  yang  mana secara  keseluruhan  harus  dilakukan  bentuk penerimaan  secara  ikhlas,  namun  juga disertai  dengan  ikhtiar  sebagai  wujud kekuatan  masyarakat  muslim  menghadapi ujian kehidupan.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Ritual Ibadah Berjamaah dan

## Dukungan Sosial Ekonomi Umat
Agama  Islam  menerapkan  syariat  bahwa terdapat  keutamaan  ketika  umat  muslim melakukan  ritual  ibadah  berjamaah  seperti melakukan  salat  fardhu  di  masjid  dan  salat Jumat. Keduanya memiliki tingkat keutamaan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah secara individu. Situasi pandemi COVID-19 hari ini menjadikan  adanya  kondisi  yang  berbeda dengan  harapan  umat  muslim  sebagaimana yang  dianjurkan  dalam  agama.  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat  pada  bulan Maret 2020 telah  menerbitkan  Fatwa  Nomor 14  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan Ibadah  dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  Covid- 19.  Substansi  dari  fatwa  tersebut  adalah upaya  menjaga  kesehatan  dan  menjauhi kawasan  potensial  untuk  penularan  wabah COVID-19.  Pembatasan  di  rumah  ibadah, social/physical  distancing ,  dan  implementasi
protokol  kesehatan  di  beberapa  aktivitas keagamaan  merupakan  bentuk  anjuran  dari otoritas  MUI.  Selain  pertimbangan  medis umat  beragama  di  Indonesia  secara  umum, dasar dari kebijakan tersebut adalah pertimbangan secara filosofis dalam berkeyakinan  khusus  bagi  umat  muslim  (Aji & Habibaty, 2020).
“…Hai  orang-orang  beriman,  apabila diseru  untuk  menunaikan  salat  Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allâh  dan  tinggalkanlah  jual  beli,  yang demikian  itu  lebih  baik  bagimu  jika  kamu mengetahui…” (62:9)
“…  Jum’at  (Salat  Jumat)  itu  wajib  bagi setiap  muslim  dengan  berjamaah  kecuali empat  (golongan),  yaitu:  hamba  sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit…” (HR Abu Dawud:1069)
“Hendaklah orang yang suka meninggalkan  salat  Jum’at  menghentikan perbuatan  mereka,  atau  benar-benar  Allâh akan  menutup  hati  mereka,  kemudian mereka  benar-benar  menjadi  termasuk orang-orang yang lalai…”
Bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia, pandemi wabah hari ini memunculkan dilema dalam  prosesi  ritual  keagamaan.  Salah  satu contoh  adalah  pada  saat  ritual  salat berjamaah  di  rumah  ibadah  yang  merupakan kewajiban seorang muslim. Kebijakan tersebut  memberikan  pembatasan  rumah ibadah melalui fatwa otoritas keagamaan. Di sisi  lain,  terjadi  praktik  yang  berlainan, bahwa syariat yang meniscayakan keterlibatan  orang  banyak  misalnya  salat berjamaah  dan  salat Jum’at  di  masjid  karena merupakan  kewajiban  mendasar  masyarakat muslim dan pihak otoritas juga memperbolehkan  dengan  disetai  protokol kesehatan.  Tetapi  pada  dasarnya  keduanya memiliki  keutamaan  ketika  dilakukan  secara berjamaah  dan  memiliki  konsekuensi  yang tinggi dalam religiusitas umat muslim.
“…dan  dirikanlah  salat,  tunaikanlah  zakat, dan  ruku’lah  bersama  orang-orang  yang ruku…” (2:43)
“…Barangsiapa yang ingin ketika berjumpa dengan  Allah  esok  dalam  keadaan  sebagai seorang  Muslim,  maka  hendaknya  dia menjaga shalat 5 waktu di tempat dikumandangkan  adzan  (yaitu  di  masjid).
Karena  Allah  telah  mensyariatkan  kepada Nabi  kalian  jalan-jalan  petunjuk.  Dan shalat  5  waktu  di  masjid  adalah  salah  satu di  antara  jalan-jalan  petunjuk.  Seandainya kalian  shalat  di  rumah-rumah  kalian sebagaimana  orang  yang  tidak  ikut  shalat berjamaah ini, ia shalat di rumahnya, maka sungguh  kalian  telah  meninggalkan  sunnah Nabi  kalian.  Dan  jika  kalian  meninggalkan sunnah  Nabi  kalian,  maka  sungguh  kalian akan  tersesat.  Dan  sungguh  aku  melihat dahulu  kami  para  sahabat,  tidak  ada  yang meninggalkan  shalat  berjamaah  di  masjid kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya.  Dan  sungguh  dahulu  ada sahabat  yang  dibopong  ke  masjid  dan ditopang  di  antara  dua  lelaki  agar  bisa berdiri  untuk  shalat  di  shaf…”  (HR Muslim:654)
“...Kami pernah safar bersama Rasulullah  Shallallahu’alaihi  Wasallam, lalu  turunlah  hujan.  Beliau  besabda:  ‘bagi kalian  yang  ingin  shalat  di  rumah dipersilakan…” (HR. Muslim: 698)
Selain salat Jumat, salat berjamaah juga merupakan bentuk kewajiban seorang muslim.  Meskipun  terdapat  kelonggaran  dan umat  muslim  dapat  mendapat  keringanan dalam  bentuk  melaksanakan  secara  individu, namun  pada  dasarnya  salat  berjamaah  dan salat  Jumat  memiliki  derajat  kesucian  yang tinggi  dalam  Islam.  Terdapat  sanksi  agama secara  tegas  ketika  seorang  muslim  tidak melaksanakan  salat  berjamaah,  tetapi  juga terdapat pengecualian ketika terjadi hal-hal di luar kendali manusia. Dalam kondisi berhadapan  dengan  sanksi  yang  tegas  dan dihadapkan  dengan  pola  pikir  jabariyah, maka  menjadi  dilema  ketika  berkaitan dengan  konteks  terjadinya  pandemi  wabah COVID-19.  Dilema  terebut  apakah  harus mengikuti salat berjamaah (dengan menerapkan protokol kesehatan) atau meninggalkan salat berjamaah (dengan alasan  menghindari  wabah  COVID-19).  Dua kondisi  tersebut  yang  hari  ini  menjadi pertanyaan  besar  bagi  umat  muslim  di Indonesia  dan  menunjukkan  bahwa  tindak pemutusan  penyebaran  wabah  COVID-19 tidak kunjung stabil.
“…Dia-lah (Tuhan) yang menghidupkan dan mematikan, Dia (Tuhan) juga yang mengatur
pergantian  malam  dan  siang.  Tidakkah menalarnya?...” (23:80)
“…Katakanlah: samakah antara orang yang buta dengan  orang  yang  melihat?!  Tidakkah kalian memikirkannya?!...” (6:50)
“…Perhatikanlah,  bagaimana  kami menjelaskan  berulang-ulang  tanda-tanda kekuasaan
Kami, agar meeka memahaminya…” (6:65)
Fatwa  MUI  yang  merupakan  kebijakan sejatinya merupakan keputusan yang dilatarbelakangi  oleh  upaya  menjaga  kondisi peribadatan umat muslim di Indonesia. Fatwa yang berisi kewajiban menjaga kesehatan diri secara umum hingga kondisi aktivitas selama melakukan peribadatan adalah pilihan rasional  dalam  konteks  mempertahankan kesehatan  umat  muslim.  Umat  muslim  juga sangat  tidak  dianjurkan  hanya  berpasrah  dan merasa bahwa semua kehendak Tuhan, tetapi juga  harus  menggunakan  rasionalitas  dan dalam melakukan ritual keagamaan.
“…Setiap  orang  wajib  melakukan  ikhtiar menjaga  kesehatan  dan  menjauhi  setiap  hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat  al-Khams)…”  (Fatwa  MUI Nomor 12/2020)
“…Orang  yang  telah  terpapar  virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar  tidak  terjadi  penularan  kepada  orang lain.  Baginya  shalat  Jumat  dapat  diganti dengan  shalat  zuhur  di  tempat  kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang  melibatkan  banyak  orang  sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara  massal.  Baginya  haram  melakukan aktifitas  ibadah  sunnah  yang  membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah  shalat  lima  waktu/  rawatib,  shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya,  serta  menghadiri  pengajian  umum dan  tabligh  akbar…”(Fatwa  MUI  Nomor 12/2020)
Fatwa  MUI  yang  merupakan  rumusan kebijakan  bagi  aktivitas  umat  beragama mendasarkan pada kondisi kontekstual pandemi  hari  ini.  Salah  satu  poin  mendasar dalam  ritual  ibadah  yakni  ketika  melakukan
salat  berjamaah  dan  salat  Jumat  di  rumah ibadah. Sebelumnya dijelaskan bahwa kondisi  pandemi  hari  ini  menjadikan  umat muslim  merasakan  dilema.  Ketika  umat muslim  tidak  melakukan  ritual  ibadah berjamaah  maka  akan  mendapatkan  sanksi secara  agama,  tetapi  ketika  mengikuti  ritual ibadah  berjamaah  akan  berpotensi  terkena dampak penularan virus COVID-19.
Keduanya  ketika  dilakukan  maka  terdapat Pada  dasarnya,  Islam  sendiri  menerapkan pertimbangan  bahwa  pada  konteks  ritual peribadatan,  umat  muslim  harus  mengukur tingkat manfaat dengan mudharat (kerugian). Artinya  bahwa  terdapat  pemikiran  yang rasional dengan mengedepankan akal pikiran dan  menjaga  jiwa  dalam  beribadah  yang notabene  merupakan  dogma  dan  ketentuan dari Tuhan.
“…Dahulu Nabi (Muhammad) memerintahkan  muadzin  beradzan  lalu  di akhirnya  ditambahkan  lafadz  ‘shalluu  fii rihaalikum’  (salatlah  di  rumah-rumah kalian)  ketika  malam  sangat  dingin  atau hujan dalam safar…” (HR Bukhari:616; HR Muslim:699)
“…Kami pernah safar bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi Wassalam, lalu turunlah  hujan.  Beliau  bersabda:  ‘bagi kalian yang ingin shalat di rumah dipersilakan’…” (HR. Muslim: 698)
MUI  sebagai  pihak  otoritas  telah menunjukkan rasionalitasnya karena mengambil  substansi  anjuran  pelarangan ibadah  di  rumah  ibadah  dan  sejalan  dengan anjuran  agama  Islam.  Konteks  kasus  dahulu mengambil  contoh  dalam  bentuk  “musim hujan”,  yang  mana  hal  tersebut  merupakan halangan  bagi  banyak  umat  muslim  untuk melakukan  ritual  salat  berjamaah.  Hari  ini, konteks  halangan  tersebut  sejalan  dengan adanya potensi penularan wabah yang bukan hanya umat  muslim alami, tetapi masyarakat di  Indonesia  dan  dunia  secara  keseluruhan. Selain  itu,  kasus  terdampak  COVID-19  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  masyarakat terdampak  masih  cenderung  terus  meningkat mulai dari bulan Maret 2020 hingga saat ini.
Rasionalisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh  MUI mendasarkan  pada  kondisi bagaimana pengalaman umat muslim terdahulu  beribadah  ketika  terjadi  wabah.
Sebagai  bentuk  afirmasi  teoritis,  maka rasionalitas  tersebut  sejalan  dengan  adanya informasi  tentang  masalah,  faktor  penyebab, serta  alternatif jalan  keluar  (Birkland,  2010). Artinya  keputusan  tersebut  menjadi  pilihan strategi yang baik untuk pengambil keputusan dalam  merumuskan  kebijakan dan mengambil  keputusan  sehingga  mampu membantu menyelesaikan kompleksitas masalah  sosial  di  masyarakat  modern  (Dror, 1964; Ferris,  2011).  Dampak  buruk  pandemi COVID-19  yang  menjangkiti  masyarakat hingga  kini  terus  berlanjut.  Bukan  hanya aspek  kesehatan  yang  terkena  dampak,  tapi juga  kondisi  kerentanan  sosial  ekonomi akibat  pandemi  wabah  yang  sudah  terjadi sjak  awal  2020.  Pemerintah  sebagai  agen tunggal memiliki konsekuensi selama membuat  kebijakan  dan  keputusan  terbaik dalam  mengatasi  wabah  tersebut.  Artinya bahwa  dari  segi  perencanaan,  pelaksanaan, hingga  evaluasi  harus  melalui  metode, menghasilkan alternatif terbaik, dan rasional. Rasional  dalam  hal  ini  menjadi  kata  kunci yang  berdasarkan  asumsi  berupa  pengambil keputusan mempunyai hampir semua informasi  tentang  masalah,  faktor  penyebab, serta  alternatif  jalan  keluar  yang  berbeda dengan  pendekatan  inkrementalisme  atau bounded rationality (Anderson, 2005; Birkland, 2010). Hal ini sekaligus melengkapi
bagaimana memberikan pemahaman  terhadap  upaya  penyusunan kebijakan  rasional  penanganan  pandemi Covid-19  mengingat  konsekuensi  (secara umum)  bencana  erat  kaitannya  dengan kebijakan selanjutnya atau dampak kesejahteraan seperti berkurangnya konsumsi dan  krisis  keuangan  (Arrow  &  Priebsch, 2014; Martin & Pindyck, 2015, 2021).
3. Perspektif Maqasid Asy-Syariah dalam  Mengatasi  Kerentanan  Sosial
Ekonomi MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 23 Tahun  2020  tentang  Pemanfaatan  Harta
Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.  Penerbitan  Fatwa  tersebut tentunya telah mempertimbangkan dan mengindikasikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia.  Indikasi  khusus  tersebut  berupa adanya  dampak  negatif  pandemi  terhadap sendi-sendi  sosial  ekonomi  87%  umat
muslim di Indonesia, dalam rangka keberlanjutan  kehidupan.  Fatwa  tersebut menganjurkan  secara  kuat  bagi  masyarakat muslim  dengan  daya  dukung  sosial  ekonomi kuat  untuk  mensegerakan  adanya  pemberian bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat muslim  yang  tengah  mengalami  kerentanan atas  pandemi.  Upaya  tersebut  merupakan penjabaran  dari  rasionalitas  qadariyah  yang berbentuk  ikhtiar  menjaga  harta  secara kolektif (pemerataan dan pemenuhan kebutuhan  dasar)  untuk  mempertahankan kehidupan  muslim  secara  makro  dengan menjaga kekuatan sendi-sendi sosial ekonomi.
Kondisi  pandemi  COVID-19  yang  telah memberikan  dampak  negatif  bagi  kondisi sosial  ekonomi  sebagian  masyarakat  di Indonesia.  Kondisi  tersebut  bukan  tanpa alasan  mengingat  dampak  ekonomi  secara serentak  telah  berlaku  di  beberapa  negara (Fornaro  &  Wolf,  2020),  termasuk  di Indonesia  yang  memiliki  angka  kerja  126,51 juta  pekerja  baik  di  sektor  formal  atau informal  (Badan  Pusat  Statistik  Republik Indonesia, 2020). Melalui proporsi yang telah dijelaskan  sebelumnya,  maka  terdapat  110,1 juta pekerja muslim yang terdampak pandemi.  Di  Indonesia,  dampak  yang  paling signifikan  terjadi  pada  konsumsi  rumah tangga  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Kami memastikan  bahwa  penyebabnya  adalah masyarakat  cenderung  bekerja  di  rumah ( work from home ) dan beberapa sektor usaha yang mulai berkurang sehingga turut berdampak  pada  aspek  lainnya  seperti produktivitas  ketenagakerjaan,  penurunan keuntungan,  hingga  pemutusan  hubungan kerja  bagi  sektor  usaha  formal  yang mengalami kebangkrutan.
Sejak otoritas memberlakukan pembatasan  pada  kawasan  rumah  ibadah umat muslim di hampir semua rumah ibadah, ekonomi  cenderung  melemah  di  hampir semua  sektor  dan  membuat  daya  beli masyarakat  menurun.  Kami  memutuskan “kerentanan  umat  muslim”  sebagai  kata kunci  yang  secara  kuat  merepresentasikan tingginya  jumlah  umat  muslim  yang  terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut,  maka  berbagai  dampak  negatif akibat  memburuknya  kondisi  ekonomi.  Hal tersebut sangat berpotensi muncul di masyarakat,  menimbulkan  stagnasi,  dan kerugian sosial ekonomi hingga
meningkatkan  jumlah  masyarakat  miskin akibat ketidakstabilan kondisi dan keberadaan  wabah  yang  tidak  kunjung berakhir.  Beberapa  kajian  menunjukkan bahwa  fenomena  dampak  sosial  ekonomi baik  secara  makro  maupun  mikro  telah terjadi  di  Indonesia,  yang  mana  hal  tersebut meemberikan  dampak  signifikan  pada  rantai pasok  usaha  dan  ekonomi  masyarakat. Fenomena  tersebut  juga  turut  membuat kondisi sosial masyarakat memburuk. Hal ini mengingat  bencana  merupakan  fenomena yang  berimbas  pada  kerentanan  di  banyak aspek  kehidupan  baik  secara  individu  atau kolektif,  termasuk  dampak  sosial  (Gil-Rivas &  Kilmer,  2016).  Di  samping  itu,  telah terjadi  sentimen  negatif  masyarakat  dan publik  di  dunia  maya  selama  pandemi COVID-19  terhadap  pangan  dan  logistik, yang  mana  sentimen  negatif  media  sosial, berita  digital,  dan  situs  web  adalah  indikasi adanya gangguan terhadap stabilitas kerentanan sosial (Kryvasheyeu dkk., 2016).
Penurunan  ketahanan  masyarakat  karena pandemi  COVID-19  turut  berimbas  pada respon  negatif  yang  muncul.  Sikap  tersebut merupakan realita penolakan dan pengabaian anjuran pemerintah hingga tindakan irasional. Hal ini karena pihak otoritas sendiri kurang  mampu  mengakomodir  sikap  dan harapan masyarakat dalam mengatasi pelemahan  ekonomi  masyarakat  di  saat pandemi masih berlangsung. Kondisi hari ini menunjukkan  bahwa  sempat  terjadi  sikap atau  tindakan  irasional  masyarakat  secara umum  berangkat  dari  kemampuan  pihak otoritas  secara  menyeluruh  seperti panic buying dan panic  in  debt .  Meskipun  belum masuk  dalam  kategori  tindakan  kriminal, tetapi  pada  dasanya  fenomena  tersebut merugikan masyarakat umum ketika membutuhkan  di  situasi  darurat. Panic buying dalam bentuk pembelian berlebih alat kesehatan seperti makanan, masker, dan hand sanitizer. Hal tersebut secara umum
mengakibatkan
pihak yang lebih membutuhkan seperti dokter, tenaga kesehatan,  dan  pekerja  yang  harus  berada  di luar rumah cenderung kesulitan saat membutuhkan.  Dampaknya  adalah  muncul pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab yang  kemudian  memanfaatkan  kelangkaan barang-barang  tersebut  dengan  harga  yang tinggi.  Fenomena  tersebut  muncul  dari informasi  wabah  yang  membuat  masyarakat
beranggapan  negatif  hingga  memutuskan berperilaku  demikian  untuk  mengurangi risiko  terinfeksi  dan  menahan  diri  untuk bepergian  ke  tempat  umum  (Jung,  Park, Hong,  &  Hyun,  2016).  Sementara panic  in debt , muncul berbentuk tindakan  masyarakat yang bernafsu meminjam uang pada lembaga peminjaman,  bank,  rentenir,  dan  sebagainya meskipun  dikenakan  bunga  yang  tinggi. Tindakan irasional tersebut merupakan naluri kesadaran  masyarakat  yang  muncul  akan ancaman  krisis  pandemi  COVID-19  yang menjadikan fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat.
“…Tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa…” (HR Muslim)
“…Barangsiapa menimbun bahan makanan  bagi  umat  muslim  maka  Tuhan akan  menimpakan  penyakit  lepra  dan kebangkrutan…”  (HR  Ibnu  Majah,  Ahmad,
& Hakim)
Di  Indonesia  sendiri,  sempat  terjadi permintaan  makanan  pokok  yang  cenderung melonjak  dan  terjadi  kenaikan  harga. Meskipun  secara  sosiologis  upaya  tersebut adalah  bentuk  naluri  bertahan  hidup,  tetapi dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan selama  terjadi  masa  sulit  seperti  pandemi. Islam  hanya  memperbolehkan  seseorang memborong  suatu  barang  ketika  kondisi ekonomi  stabil  dan  bukan  untuk  tujuan melakukan tindakan merugikan atau mempersulit  masyarakat  (Cahyadi,  2012). Dengan kata lain Islam memiliki prinsip yang bertentangan dengan keberadaan umat muslim di Indonesia yang tengah melakukan bentuk  aktivitas panic  buying dan panic  in debt .  Alasannya  adalah  dapat  memunculkan ancaman  baru  seperti  naiknya  harga-harga, bunga  utang  yang  tinggi,  dan  rente  baru untuk  menaikkan  harga  melebihi  rentang harga  normal  di  tengah  sulinya  situasi ekonomi  di  Indonesia.  Kebijakan  otoritas juga mengharamkan adanya berbagai tindakan  tersebut  melalui  penetapan  fatwa haram  melakukan  tindak  panic  buying kemudian  menimbun  logistik  untuk  kembali dijual dengan harga tinggi.
Pandemi  COVID-19  secara  nyata  telah berdampak tidak hanya pada kondisi ekonomi  penduduk  terdampak  di  Indonesia, tetapi  juga  pada  kondisi  sosial  dan  psikis.
Selain  masyarakat  kehilangan  pekerjaan  dan penghasilan, mereka juga mengalami depresi selama  pandemi.  Hingga  bulan  Juni  2020, pandemi  COVID-19  telah  membuat  lebih dari  3  juta  pekerja  kehilangan  pekerjaannya, yang mana masih terdapat pekerja terdampak lain  karena  laporan  belum  secara  penuh (Ameidyo  Daud  Nasution,  2020;  Fowler, 2020).  Depresi  bukan  hanya  terjadi  ketika kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran  baru,  tetapi  juga  adanya stigma  akan  potensi  dampak  COVID-19 membuat  masyarakat  panik  dan  gelisah (Fowler,  2020).  Selain  itu,  bagi  masyarakat yang kehilangan pekerjaan, terdapat perasaan marah, kecewa, tersinggung, bahkan mengganggu  kesehatan  mental  dan  masuk dalam  kategori  masyarakat  rentan  terhadap dampak  sosial  dari  pandemi  yang  tidak terkontrol  (Fowler,  2020).  Konsekuensi  dari kondisi tersebut bahwa masyarakat terdampak  tidak  hanya  membutuhkan  uang dan strategi ekonomi untuk dapat memulihkan kondisi, tetapi juga motivasi dan perbaikan  kondisi  sosial  dari  kerentanan akibat pandemi COVID-19.
Islam  pada  dasarnya  memiliki  alternatif solusi  di  tengah  pandemi  berupa  Konsep Maqasid Asy-Syari’ah dalam bentuk menjaga harta  secara  kolektif  (pemerataan  dan pemenuhan  kebutuhan  dasar).  Alternatif  ini berangkat  dari  nilai  dan  prinsip  moderat,
keadilan,
keseimbangan,
serta
menspesifikkan  antara  materi  dengan  etika.
Maqasid  Asy-Syari’ah  menawarkan  konsep kesejahteraan  tidak  hanya  mencakup  aspek kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan  lainnya  mencakup  sosial  dan spiritual  dengan  basis  4  kerangka  utama yakni:  pertama,  Tauhid  sebagai  ruh  paling mendasar  dari  keyakinan  agama  Islam, sebagai  bentuk  kepasrahan  atas  keyakinan pada  Tuhan;  kedua,  risalah  dari  Nabi Muhammad  berupa  kitab  suci  sebagai pedoman;  ketiga,  keyakinan  atas  adanya pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  tentang aktivitas  duniawi  yang  salah  satunya  adalah kegiatan  ekonomi  dan  materi,  dan;  keempat, kesejahteraan  untuk  hidup  dan  bersosialisasi yang lebih baik (Sadeq & Ghazali, 2006). Di sisi  lain  dari  perspektif  kebijakan,  Maqasid Asy-Syari’ah  juga  diperkuat  dengan  adanya Fatwa  MUI  Nomor  23  Tahun  2020  tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan
Shadaqah  untuk  Penanggulangan  Wabah Covid-19  dan  Dampaknya.  Fatwa  tersebut mencerminkan  adanya  keinginan  dari  pihak otoritas  agas  masyarakat  muslim  yang berkecukupan  untuk  berkontribusi  dalam penguatan  umat  melalui  zakat,  infaq,  dan shadaqah  dari  harta  hasil  mata  pencaharian yang  dimiliki  dan  tetap  berkecukupan meskipun telah terdampak pandemi.
Aspek Konsep Ekonomi Konvensional Konsep Ekonomi Maqasid Asy- Syari’ah kesejahte raan 1. Pendapatan dan tingkat konsumsi; 2. Jaminan kesehatan;
3. Hunian;
4. Dukungan finansial; 5. Pendidikan
Menyelaraska n antara: 1. Kebutuhan materi; 2. Etika kehidupan manusia . Prinsip Optimasi kekayaan, harta fisik, manusia sebagai mesin konsumsi ‘Adl ( keadilan ),
Khilaafah (authority), & Ma’ad ( orientasi hasil ), atau ; multiple ownership, freedom to act, & social justice Nilai Hedonism & materialism Social welfare & spiritualism
Tabel 1 . Dikotomi Kerangka Konsep Ekonomi Modern dan Maqasid Asy-Syariah
Konsep  ekonomi  modern  yang  hanya mengedepankan nilai materi (dengan menggunakan  mata  uang)  pada  dasarnya telah  mengesampingkan  atau  hanya  sedikit mempertimbangkan keberadaan moral, spiritual,  dan  etika  kemanusiaan.  Beberapa variabel  dalam  konsep  ekonomi  modern sangat  erat  hubungannya  dengan  konsepsi materialis  hedonis  dang  sangat  kontroversial bagi  aspek  kesejahteraan  sosial,  yang  mana hanya  mengunggulkan  optimasi  kekayaan, kenikmatan  fisik,  dan  kepuasan  pribadi. Sedangkan  dalam  konsepsi  Islam,  lebih tepatnya Maqasid Asy-Syariah, tujuan
ekonomi  dan  aktivitasnya  berorientasi  pada kebermanfaatan  umat.  Tingkat  konsumsi yang  menjadi  tujuan  dalam  konsep  ekonomi modern,  berbeda  dengan  cara  pandang konsumsi  dalam  Maqasid  Asy-Syariah  yang menjadikan  konsumsi  sebagai  konsekuensi hidup.  Ketika  konsumsi  menjadi  tujuan, maka  manusia  sangat  berpotensi  untuk menjadi  rakus  dan  tidak  mempedulikan manusia  lainnya  sehingga  terjadi  over konsumsi.  Berbeda  ketika  kita  meletakkan konsumsi  dalam  perspektif  Maqasid  Asy- Syariah, yang kemudian menjadikan manusia mendasarkan konsumsi berdasarkan
kebutuhan jiwa, fisik, dan sumber daya yang dimiliki  secara  holistik  dan  kontekstual.
Pandangan Maqasid
Asy-Syariah mengorientasikan  ekonomi  pada  2  hal: pertama,  kesejahtraan  holistic  dan  seimbang mencakup  dimensi  materi  dan  spiritual  serta individu dan sosial, dan; kedua, kesejahteraan  di  dunia  akhirat,  yang  mana umat muslim meyakini
adanya pertanggungjawaban dari aktivitas kehidupan setelah  kematian  di  dunia  termasuk  dalam kegiatan ekonomi.
Konsep Maqasid Asy-Syari’ah berangkat dari  adanya  konsep  ekonomi  hari  ini  yang hanya mengedepankan aspek-aspek kesejahteraan  materiil  (Grusky  &  Kanbur, 2006).  Aspek  ekonomi  modern  menganggap bahwa  aspek  materiil  adalah  indikator  yang tepat,  yang  kemudian  menjabarkan  dalam bentuk  pendapatan  dan  tingkat  konsumsi, jaminan kesehatan, hunian, dukungan finansial, pendidikan, dan bidang kesejahteraan  sosial  lain  (Sherraden  & Gilbert,  2016).  Sedangkan,  berbeda  dengan konsep ekonomi modern yang hanya mengedepankan
aspek-aspek
materiil,
Maqasid  Asy-Syari’ah  menjelaskan  bahwa dalam  prosesnya,  terdapat  jaminan  terhadap terwujudnya keteraturan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan melalui keseimbangan  dari  masing-masing  aspek. Hal  ini  sejalan  dengan  adanya  konsep keberhasilan  ekonomi  Islam  masa  depan yang  menekankan  adanya  keselarasan  antara kebutuhan  materi  dan  etika,  serta  Maqasid Asy-Syari’ah memberikan kontribusi langsung  terhadap  kesejahteraan  manusia (Chapra, 2016).

## V. Kesimpulan
Pandemi  COVID-19  hari  ini  masih belum  usai  dan  menyisakan  beberapa dampak berupa: pertama, kebiasaan beribadah  umat  muslim  yang  cenderung mengalami  transisi  dalam  jumlah  yang  lebih kecil;  kedua,  kebijakan  yang  dirumuskan merupakan bentuk penyesuaian antara pengalaman
Islam dengan kondisi
kontekstual  hari  ini,  dan;  ketiga,  terdapat 87% umat muslim yang mengalami kerentanan  ekonomi  akibat  adanya  pandemi COVID-19.  Dalam  hal  ini,  umat  muslim tidak  bisa  hanya  berpikir  secara  jabariyah atau  pasrah,  tetapi  juga  diwajibkan  untuk terus berusaha di tengah pandemi COVID-19 baik dalam konteks keyakinan atau kemanusiaan.  Dalam  konteks  keyakinan, kepasrahan  umat  muslim  kepada  Tuhan merupakan  bentuk  keimanan  di  tengah  era modern  dan  ujian.  Upaya  yang  tidak  kalah penting  yakni  konteks  kemanusiaan,  bahwa umat  muslim  harus  terus  mengusahakan  diri untuk saling bertanggungjawab dalam konteks  sosial  ekonomi,  bukan  hanya  untuk sesama  muslim  di  Indonesia,  tetapi  juga untuk  seluruh  masyarakat  dalam  mengatasi kerentanan karena pandemi.

## Daftar Pustaka
Aji, A. M., & Habibaty, D. M. (2020). Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam
Situasi  Terjadi  Wabah  Covid-19 Sebagai  Langkah  Antisipatif  dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial dan  Budaya  Syar-i , 7 (8),  673–686. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.1 7059
Al-Osail, A. M., & Al-Wazzah, M. J. (2017).
The  History  and  Epidemiology  of Middle  East  Respiratory  Syndrome
Corona Virus. Multidisciplinary
Respiratory  Medicine , 12 (1),  20. https://doi.org/10.1186/s40248-017- 0101-8
Ameidyo  Daud  Nasution.  (2020,  Juni  12).
Menaker  Sebut  3  Juta  Pekerja Dirumahkan  dan  Kena  PHK  Imbas Corona. Diambil 27 Desember 2021, dari
https://katadata.co.id/ameidyonasutio n/berita/5ee33f108fef5/menaker-
sebut-3-juta-pekerja-dirumahkan- dan-kena-phk-imbas-corona Anderson, J. E. (2005). Public Policymaking: An  Introduction  6th  (sixth)  edition . United  States:  Example  Product
Manufacturer. Arrow,  K.,  &  Priebsch,  M.  (2014).  Bliss, Catastrophe,  and  Rational  Policy. Environmental and Resource Economics , 58 , 491–509. https://doi.org/10.1007/s10640-014-
9788-6
Bentzen,  J.  S.  (2021).  In  Crisis,  we  Pray: Religiosity and the COVID-19 Pandemic. Journal  of  Economic
Behavior & Organization , 192 , 541–
583. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.1
0.014 Birkland,  T.  A.  (2010). An  Introduction  to the Policy Process: Theories,
Concepts,  and  Models  of  Public
Policy  Making,  3rd (3rd  edition). Armonk, NY: M.E. Sharpe. Biswas,  K., Khaleque,  A., &  Sen,  P. (2020).
Covid-19  Spread:  Reproduction  of Data  and  Prediction  Using  a  SIR Model on Euclidean Network. arXiv:2003.07063 [cond-mat,
physics:physics, q-bio] . Diambil dari
http://arxiv.org/abs/2003.07063
Cahyadi, I. F. (2012). The Science of Death:
Ikhlas Menyambut Maut untuk
Kedamaian  di  Akhir  Hidup .  Jakarta:
Qultum Media.
Chapra,  M.  U.  (2016). The  Future  of Economics:  An  Islamic  Perspective .
Leicester: Kube Publishing Ltd. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Methods
Approaches .  Thousand  Oaks:  SAGE
Publications.
Dror,  Y.  (1964).  Muddling  Through-
"Science" or Inertia? Public
Administration  Review , 24 (3),  153–
157. https://doi.org/10.2307/973640
Durkheim, É. (2013). Les formes élémentaires  de  la  vie  religieuse:  Le système totémique en Australie (PUF edition). Paris: PUF.
Ferris,  T.  (2011). Science  of  Liberty: Democracy, Reason, and the Laws of Nature (Reprint edition). New York: Harper Perennial.
Fornaro,  L.,  &  Wolf,  M.  (2020,  April  2). Covid-19 Coronavirus and Macroeconomic  Policy.  Diambil  27 Desember  2021,  dari  Barcelona School of Economics website: https://bse.eu/research/working- papers/covid-19-coronavirus-and- macroeconomic-policy
Fowler,  D.  (2020,  April  24).  Virus  Corona: Efek  Psikologis  Setelah  Kehilangan Pekerjaan  Selama  Pandemi  Covid- 19. BBC  News  Indonesia .  Diambil dari https://www.bbc.com/indonesia/vert- cap-52408458 Freud, S., & Gay, P. (1989). The Future of an Illusion (The  Standard  edition;  J. Strachey,  Ed.).  New  York:  W.  W.
Norton & Company.
Gil-Rivas,  V.,  &  Kilmer,  R.  P.  (2016).
Building  Community  Capacity  and Fostering Disaster Resilience. Journal  of  Clinical  Psychology , 72 (12), 1318–1332. https://doi.org/10.1002/jclp.22281
Grusky, D. B., & Kanbur, R. (2006). Poverty and  Inequality .  Stanford:  Stanford University Press.
Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the Economics  of  Religion. Journal  of Economic  Literature , 36 (3),  1465– 1495.
Ibrahim,  A.  (2020,  Juni  4).  Praying  in  Time of COVID-19: How World’s Largest Mosques Adapted. Diambil 27 Desember 2021, dari https://www.aljazeera.com/news/202 0/4/6/praying-in-time-of-covid-19- how-worlds-largest-mosques-adapted
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). An Islamic
Perspective on Economic
Development.  Dalam  W.  El-Ansary
&  D.  K.  Linnan  (Ed.), Muslim  and Christian  Understanding:  Theory and  Application  of  “A  Common Word” (hlm.  221–233).  New  York:
Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/97802301144 01_17 Jung,  H.,  Park,  M.,  Hong,  K.,  &  Hyun,  E. (2016).  The  Impact  of  an  Epidemic Outbreak on Consumer Expenditures:An Empirical Assessment for MERS Korea.
Sustainability , 8 (5), 454. https://doi.org/10.3390/su8050454
KH. (2020, Oktober 3). Wawancara .
Kryvasheyeu,  Y.,  Chen,  H.,  Obradovich,  N., Moro,  E.,  Van  Hentenryck,  P., Fowler,  J.,  &  Cebrian,  M.  (2016).
Rapid Assessment of Disaster Damage Using Social Media Activity. Science  Advances , 2 (3),
e1500779. https://doi.org/10.1126/sciadv.15007 79 Li,  Q.,  Feng,  W.,  &  Quan,  Y.-H.  (2020). Trend  and  Forecasting  of  the COVID-19  Outbreak  in  China.
Journal of Infection , 80 (4), 469–496.
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02
.014
Li,  R.,  Qiao,  S.,  &  Zhang,  G.  (2020). Analysis  of  Angiotensin-Converting
Enzyme  2  (ACE2)  From  Different Species Sheds Some Light on Cross- Species  Receptor  Usage  of  a  Novel Coronavirus 2019-nCoV. The Journal of Infection , 80 (4), 469–496.
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02 .013 Martin,  I.  W.  R.,  &  Pindyck,  R.  S.  (2015).
Averting  Catastrophes:  The  Strange Economics  of  Scylla  and  Charybdis. American Economic Review , 105 (10), 2947–2985. https://doi.org/10.1257/aer.20140806
Martin,  I.  W.  R.,  &  Pindyck,  R.  S.  (2021).
Welfare  Costs  of  Catastrophes:  Lost Consumption and Lost Lives.
Economic  Journal , 131 (634),  946– 969.
Marx,  K.  (1970). Critique  of  Hegel’s “Philosophy  of  Right.” Cambridge University Press.
Mugiyono, M. (2013). Perkembangan
Pemikiran  dan  Peradaban  Islam Dalam  Perspektif  Sejarah. Jurnal
Ilmu  Agama  UIN  Raden  Fatah , 14 (1), 1–20.
Norris,  P.,  &  Inglehart,  R.  (2011). Sacred and  Secular:  Religion  and  Politics Worldwide (2nd edition). Cambridge:
Cambridge University Press.
Qi, Y., Du, C. D., Liu, T., Zhao, X., & Dong,
C.  (2020).  Experts’  Conservative
Judgment and Containment of COVID-19  in  Early  Outbreak. J.
Chinese Gov. , 140–159.
RA. (2020, Oktober 3). Wawancara . Remuzzi,  A.,  &  Remuzzi,  G.  (2020). COVID-19  and  Italy:  What  next? The Lancet , 395 (10231), 1225–1228.
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30627-9
Rheinberger,  C.  M.,  &  Treich,  N.  (2017).
Attitudes Toward Catastrophe. Environmental and Resource Economics , 67 (3), 609–636. https://doi.org/10.1007/s10640-016- 0033-3
RR. (2020, Oktober 3). Wawancara . Sadeq, A. M. (1990). Economic Development in Islam . Malaysia: Pelanduk
Publications. Sadeq,  A.  M.,  &  Ghazali,  A.  (2006). Readings in Islamic Economic
Thought . Kuala  Lumpur:  Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh.
Salleh,  M.  S.  (2017).  Contemporary  Vision of  Poverty  and  Islamic  Strategy  for Poverty  Alleviation. SAGE , 7 (2),
2158244017697153. https://doi.org/10.1177/21582440176 97153
Sherraden,  M.,  &  Gilbert,  N.  (2016). Assets and  the  Poor:  New  American Welfare Policy . New York: Routledge.
Stark, R., & Finke, R. (2000). Acts of Faith:
Explaining  the  Human  Side  of Religion . USA: University of
California Press. Vankadari,  N.,  &  Wilce,  J.  A.  (2020). Emerging WuHan (COVID-19) Coronavirus:  Glycan  Shield  and Structure Prediction of Spike Glycoprotein and its Interaction with Human  CD26. Emerging  Microbes
& Infections , 9 (1), 601–604.
https://doi.org/10.1080/22221751.20
20.1739565 Weber,  M.  (2010). The  Protestant  Ethic and the  Spirit  of  Capitalism (Revised edition;  S.  Kalberg,  Penerj.).  New York: Oxford University Press.
Whitworth,  J.  (2020).  COVID-19:  A  Fast Evolving  Pandemic. Transactions  of the  Royal  Society  of  Tropical Medicine and Hygiene , 114 (4), 241–
248.
https://doi.org/10.1093/trstmh/traa02 5