INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 551-560 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan
Firda Zahrah 1 ✉ , Taun 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: firdazahrah070@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  anak.  Restorative  Justice  adalah  sebuah  konsep  yang menunjukkan  berbagai  praktik  keadilan  dengan  nilai-nilai  yang  sama,  tetapi  prosedur  yang  sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan  hukum  melalui  pendekatan  restorative  justice  penyelesaian  kasus  tindak  pidana pencabulan. Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, salah satu  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  adalah  dengan  upaya  restorative  justice  yang  dalam perkembangannya  pada  tahun  2020  lahir  surat  Keputusan  Dirjend  Badilum  tentang  Pemberlakuan Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  nomor  1692  tahun  2020  yang  mulai berlaku  22  Desember  2020.  Restorative  Justice  menjadi  salah  satu  upaya  penegakan  hukum  yang diharapkan  bisa  mencapai  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yakni  keadilan  hukum,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Restorative Justice, Penegakan Hukum, Pencabulan

## Abstract
The concept of restorative justice emerged from twenty years ago as an alternative solution to juvenile criminal cases. Restorative Justice is a concept that denotes a variety of justice practices with similar values, but highly varied procedures. These values encourage offenders to take responsibility for their actions and to repair the harm they cause. This study aims to analyze the legal approach through a restorative justice approach to solving cases of obscenity. The rise of criminal acts that have occurred lately has become the concern of many people, one of the law enforcement efforts carried out is restorative justice efforts which in its development in 2020 was born the Decree of the Director General of Badilum concerning the Implementation of Guidelines  for the Application of Restorative Justice number 1692 of 2020 which came into effect on December 22, 2020. Restorative Justice is one of the law enforcement efforts that is expected to achieve the goals of the law itself, namely legal justice, legal certainty, and legal expediency.
Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Obscenity

## PENDAHULUAN
Kejahatan tindak pidana marak terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan terdekat  seperti  keluarga  sendiri.  Hukum  merupakan  sebuah  alat  untuk  mengatur kehidupan  masyarakat  agar  kehidupan  manusia  menjadi  tertib.  Sistem  Hukum  Eropa Kontinental berdasar pada prinsip keadilan, berkekuatan mengikat dan berbentuk undang- undang yang telah terkodifikasi secara sistematis (F. Nurhadianto 2015).
Dalam kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat agar tercipta dan tercapainya ketertiban masyarakat. Manusia adalah individu yang tetap membutuhkan orang lain, sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan. Dalam bermasyarakat seringkali terjadinya gesekan sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, hal tersebut menjadi awal mula terbentuknya hukum guna menjaga ketertiban dalam masyarakat.
Urgensi penerapan restorative justice dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit  tercapai  karena  lebih  kearah  bersifat win-lose  solution,  pada  akhirnya  hanya menciptakan ketidakadilan. Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari  keadilan  melalui  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali.  Meskipun  proses peradilan di Indonesia sangat panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke  tahap  putusan  oleh  Pengadilan  Negeri.  Oleh  karena  itu, restorative  justice  perlu diterapkan  untuk  beberapa  tindak  pidana,  terkhususnya  pada  tindak  pidana  kekerasan
dalam rumah tangga, agar dapat terciptanya win-win solution serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara (Z.J Fernando, 2020).
Restorative Justice merupakan Konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa restorative justice juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum (Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021).
Secara konseptual, restorative justice dibagi dalam beberapa konsep. Pertama, konsep Encounter Conception yang memandang bahwa restorative justice sebagai suatu proses penyelesaian  perkara  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kriminalitas  dengan  cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum internal untuk menemukan solusi yang baik. Kedua, konsep Reparative Justice Conception yang  memandang  bahwa restorative  justice  sebagai  suatu  konsep  keadilan  yang mengedepankan  pemulihan  terhadap  kerugian  korban  daripada  hanya  memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus  dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik. Ketiga, konsep Transformative Conception yang memandang restorative justice sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya  dapat  dicapai  melalui  transformasi  untuk  mengetahui  keberadaan  setiap  orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat (Bambang Waluyo,, 2017).
Peradilan  model  restorative  berangkat  dari  asumsi  bahwa  anggapan  atau  reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan (Hadi Supeno , 2015). Model keadilan restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri buku, maka  proses  keadilannya  adalah  bagaimana  cara  dan  langkah  apa  agar  persoalan  bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula  tanpa  ada  yang  dirugikan.  Sedangkan  keadilan retributive,  masyarakat  tidak dilibatkan karena  sudah diwakilkan oleh pengacara, sementara dalam keadilan restoratif masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam
lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya (Hadi Supeno, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma (Dewata, 2010). Pengumpulan bahan-bahan hukum  dilakukan  melalui  studi  pustaka.  Yaitu  dengan  mengkaji  berbagai  literatur  yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Hukum Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pengertian  perbuatan  cabul  ( Ontuchtige  Handeligen)  adalah  segala  macam  wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain mengenai dan yang berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  merangsang  nafsu seksual (Adami chazawi, 2007). Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan  kekerasan  maupun  tanpa  kekerasan.  Pengertian  pencabulan  atau  cabul  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak  susila,  bercabul:  berzinah,  melakukan  tindak  pidana  asusila,  mencabul:  menzinahi, memperkosa,  mencemari  kehormatan  perempuan,  Menurut  R.  Soesilo  yang  dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk- bentuk perbuatan cabul 9 (Ismantoro Dwi Yuwono, 2017).
Apabila dilihat dari pasal 289 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan  cabul,  dihukum  karena  merusakkan  kesopanan  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya  sem bilan  tahun”.  Berdasarkan  pasal  289  KUHP  tersebut  berarti  pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan akan dikenakan sanksi pidana berupa 9 tahun penjara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang kemudian di adopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada
empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi  setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:
a. Prinsip  Nondiskriminasi,  artinya  semua  hak  yang  diakui  dan  terkandung  dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
b. Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  prinsip  ini  mengingatkan  kepada  semua penyelenggara  perlindungan  anak  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.
c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara  atau  orang  per  orang.  Untuk  menjamin  hak  hidup  tersebut  berarti  negara harus  menyediakan  lingkungan  yang  kondusif,  sarana  dan  prasarana  hidup  yang memadai, serta akses  setiap anak muda untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan berkaitan dengan hak-hak anak.
d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi  yang  lemah,  menerima,  dan  pasif,  tetapi  sesungguhnya  dia  pribadi  otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.
Perspektif  perlindungan  anak  adalah  cara  pandang  terhadap  semua  persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.
Berdasarkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku  tindak  pidana  pencabulan.  Pengertian  tentang  anak  dapat  ditentukan  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat  UUPA).  Pasal  1  angka  1  UUPA  memberikan  pengertian  atas  anak  sebagai seseorang  yang  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  yang  masih  berada  dalam kandungan
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana
pencabulan,  digunakan  UUPA  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain.
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.
Sudarto  mengemukakan  bahwa  di  dalam  peradilan  anak  terdapat  aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara  yang tertuju pada  kepentingan anak,  yaitu  segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 1981).
Upaya Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice
Keadilan yang diharapkan saat ini adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu  proses  dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.  Keadilan  restoratif  adalah  model  penyelesaian  perkara  pidana  yang mengedepankan  pemulihan  terhadap  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Prinsip  utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator  dalam  penyelesaian  kasus,  sehingga  ada  jaminan  anak  atau  pelaku  tidak  lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Apong Herlina et al., 2004).
Muladi  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana” mengemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  justice  system)  adalah  suatu jaringan ( network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil,  hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam
kontes sosial (Muladi,1996). Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya  untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
Sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  justice  system)  di  Indonesia  diatur  secara  tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebenarnya  identik  dengan  penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang  diberikan  kepada  negara  dalam  menegakkan  hukum  pidana  yakni  kepolisian, kejaksaan,  hakim  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Pengertian  sistem  peradilan  pidana ( Criminal justice System) disebut juga  dengan istilah  law enforcement system karena  di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak (Bryan A. Garner, 2017).
Terkait  dengan  Integrated  Criminal  justice  system  atau  sistem  peradilan  pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang  berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated criminal justice system  merupakan  suatu  sinkronisasi  atau  keserampakan  dan  keselarasan,  yang  dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:
1) Sinkronisasi  struktural  (structural  syncronization)  adalah  keserampakan  atau keselarasan yang dapat dibedakan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2) Sinkronisasi  substansial  (substansial  syncronization)  adalah  keserampakan  atau keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horizontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif;
3) Sinkronisasi kultural (cultural  syncronization) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  Peradilan  Pidana  Anak Memasukkan  Keadilan  Restoratif  sebagai  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan  sistem  peradilan  dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan  pelibatan masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Marlina, 2007). Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pertemuan antara korban dengan pelaku (Marlina ,, 2007).
Penanganan  yang  dijalankan  dengan  memperhitungkan  pengaruh  yang  lebih  luas
terhadap korban, pelaku  dan masyarakat  dilaksanakan melalui mekanisme  diversi. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan  kepada  Mahkamah  Agung  (MA).  Dalam  proses  peradilan  pidana  pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan  atau  proses  yang  harus  dilalui  bagi  para  pencari  keadilan  baik  di  tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.
Konsep  pendekatan  restorative  justice  merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara  pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak  korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional  dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.
Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara  pelaku  dan  korban,  dan  sang  korban  telah  memaafkan  sang  pelaku,  maka  hal tersebut  tidak  akan  bisa  mempengaruhi  kewenangan  penegak  hukum  untuk  terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang  pelaku  pidana.  Konsep  restorative  justice  menawarkan  proses  pemulihan  yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya (Pnadmin, 2021).
Stigma  negatif  terhadap  pelaku  kejahatan  juga  dapat  dihindarkan  dengan penyelesaian perkara secara restorative justice. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa  ia  seorang  penjahat,  dengan  segala  akibatnya  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1984:81).  Disaat  seorang  narapidana  sudah  menjalani  hukuman  penjara  dan  mencoba kembali bermasyarakat, masyarakat sudah berstigma bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan akan melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut membuat seorang narapidana menjadi tidak  percaya dan  sulit untuk diterima  kembali oleh  lingkungan  sosialnya serta menumbuhkan potensi adanya pertikaian sosial yang akan dihadapi pelaku di kemudian hari sebagai imbas dari embel-embel penjahat yang melekat pada diri pelaku.

## SIMPULAN
Keadilan restoratif atau yang kita kenal sebagai Restorative Justice adalah pendekatan keadilan yang difokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan serta dalam hal  ini  peran  serta  masyarakat  pun  dibutuhkan. Restorative  Justice  bertujuan  untuk memberdayakan  para  korban,  pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki kehidupan bermasyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan  kesadaran  yang  mana  hal  tersebut  sebagai  landasan  untuk  dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya Restorative Justice ini adalah suatu teori  keadilan  yang  lebih  menekankan  pada  pemulihan  kerugian  yang  disebabkan  oleh perbuatan pidana. Dalam suatu tindak pidana pencabulan, adanya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan tidak hanya diterapkan terhadap orang dewasa saja, tapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai pelaku tindak  pidana  pencabulan,  berdasar  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA). Alasan digunakannya UUPA Yakni agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif atau Restorative Justice pada praktiknya hingga saat ini sudah berjalan, bukan hanya soal perkara pidana tetapi juga sudah masuk ke dalam perkara pidana konvensional, dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan restorasi lebih kepada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang mana pemulihan ini bisa  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  korban  dan  pelaku.  Proses  pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah diantara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syahril Yunus and Irsyad Dahri . (2021) ‘ Restorative Justice Di  Indonesia ’, Makassar, Guepedia.
Bambang  Waluyo .  (2017)  ‘ Desain  Fungsi  Kebijakan  Pada  Restorative  Justice ’, Depok, Rajawali Pers.
Hadi Supeno. (2015) ‘ Kriminalisasi Anak ’, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Adami chazawi . (2007) ‘ Tindak Pidana Mengenai Kesopanan ’, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.
Ismantoro  Dwi  Yuwono .  (2015)  ‘ Penerapan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak, cet 1 ’, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
Sudarto. (1981) ‘ Kapita Selekta Hukum Pidana ’, Bandung, Alumni.
Apong  Herlina et  al.  (2004)  ‘ Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum ’, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Muladi. (1996) ‘ Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana ’, Semarang, Badan Penerbit UNDIP. Marlina . (2007) ‘ Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice ’, Bandung, Refika Aditama.
Muladi  and  Barda  Nawawi  Arief .  (1984)  ‘ Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana ’, Bandung: Alumni.
Fajar Nurhadianto . (2015) ‘ Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia ’ , Jurnal TAPIs, 11(1). Zico  Junios  Fernando .  (2020)  ‘ Pentingnya  Restorative  Justice  Dalam  Konsep  Ius Constituendum ’ , AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 5(2).
Azwad  Rachmat  Hambali.  (2020) ‘ Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative Justice  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana ’, Kalabbirang  Law  Journal,  2(1), http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang.
Febrina Annisa . (2016) ‘ Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restoratif Justice ’, Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.
Bukhari Yasin. (2021) ‘ Tinjauan Yuridis  Restoratif  Justice Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur ’,
Jurnal Hukum, 3(2).
Hanafi Arief, and Ningrum Ambarsari. (2018) ‘ Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ’, Al’Adl. X (2).
Joel  Christofel  Hinsa  Tambun,  and  Muhammad  Rustamaji.  (2023) ‘ Restorative  Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana ’, Verstek. 11(4).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Pnadmin. (2021) ‘ Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia ’, Diakses pada 18 November 2023 dari PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA INDONESIA – PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II (pn-sabang.go.id).