## Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener,

## Yogyakarta
Muhammad Ramadhan 1 * Dwi Oktafia Ariyanti 2 Nita Ariyani 3 Henry Arianto 4
Abstrak: Perkembangan zaman tidak dapat dielakkan lagi, bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh  suatu  bangsa,  kemajuan  zaman  ditandai  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga turut berkembang yakni adanya  kejahatan  dibidang  teknologi  digital,  oleh  karena  itu  diperlukannya  suatu  kebijakan  berupa peraturan perundang undangan. Oleh karena itu lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik untuk menjawab  perkembangan  teknologi  khususnya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  perbuatan  yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi di  kelurahan  Bener,  Kecamatan  Tegalrejo,  Yogyakarta,  dengan  harapan  warga  masyarakat  khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan  yang  melanggar  aturan  hukum  pada  dunia  maya.    Adapun  metode  edukasi  hukum  ini menggunakan  beberapa  tahapan,  mulai  dari  tahapan  awal  berupa  koordinasi  para  pihak  anatara  tim pengabdi dengan panitia, warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi  dan  pelaksanaan  edukasi  hukum.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  adalah,  pemahaman  warga masyarakat  terhadap  perbuatan  yang  boleh  maupun  tidak  boleh  dilakukan  berserta  sanksi  hukuman berupa penjara maupun denda.
Kata Kunci : Teknologi Digital; Kejahatan Dunia Maya; Internet
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Janabdra.  Yogyakarta,  Indonesia.  *Correspondence  e-mail: muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Janabdra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: dwi_oktafia@janabadra.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Janabdra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: nita_ariyani@janabadra.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta, Indonesia. E-mail: henry.arianto@esaunggul.ac.id

## Legal  Education  Implications  of  Electronic  Information and Transaction Law in Bener Village, Yogyakarta

## Abstract :
The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.
Keywords : Digital Technologies; Cybercrime; Internet
How to cite ( Chicago Style):
Ramadhan, Muhammad, Dwi Oktafia Ariyanti, and Henry Arianto. 2023. “Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kelurahan Bener Yogyakarta.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3 (2): 119–130.
© 2023 – Ramadhan, Muhammad, Dwi Oktafia Ariyanti, Nita Ariyani,  and Henry Arianto. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Perkembangan  jaman  dari  masa  ke  masa  dapat  ditandai  dengan  hadirnya berbagai  macam  temuan.  Setiap  temuan  yang  diciptakan  oleh  manusia  merupakan bentuk penawaran untuk dapat memudahkan segala bentuk urusan manusia, dengan tujuan segala aktivitas manusia dapat dipermudah dengan berbagai teknologi. Teknologi itu  sendiri  merupakan  konsep  yang  luas  dan  digunakan  di  berbagai  cabang  ilmu pengetahuan  dan  penelitian,  Istilah  ”Teknologi”  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu “ techne ” yang memiliki arti kerajinan dan “ logia ” dari kata " logi " yang memiliki arti “studi tentang  sesuatu”  (Wahyudi  and  Sukmasari  2014).  Teknologi  tidak  hanya  berbicara
mengenai sistem informasi saja melainkan juga berbicara dari suatu kemudahan dengan tujuan memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan.
Peradaban  suatu  bangsa  dapat  dikatakan  bangsa  maju  jika  ditandai  dengan kemajuan teknologi, termasuk teknologi dibidang digital atau internet.  Perkembangan internet yang berkembang pesat seiring perkembangan jaman dan kehadirannya mampu menawarkan  berbagai  kemudahan  dalam  hidup,  berbisnis,  pertemanan  dan  lain-lain yang berbentuk virtual (Raharjo 2002). Dengan kemajuan teknologi digital diharapkan mampu memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti penyimpanan data fisik menjadi data digital yang tersimpan di dalam “penyimpanan cloud ” pada server internet serta transaksi perbankan dengan menggunakan teknologi mobile banking .
Namun dengan berkembangnya jaman tidak hanya memberikan dampak positif melainkan  juga  dampak  negatif.  dengan  majunya  teknologi  di  berbagai  bidang  maka tindakan  atau  perbuatan  jahat  juga  akan  mengikuti  perkembangan  menyesuaikan dengan  perkembangan  teknologi.  Contoh  sederhananya  ditahun  1960-an  belum ditemukan teknologi digital e-commerce maka sudah barang tentu kejahatan mengenai penipuan, pemalsuan, hacking , cracking ¸ tidak akan pernah ditemukan. Atau mengubah foto  seseorang  yang  di  edit  sedemikian  rupa  untuk  melakukan  kejahatan  tidak  akan pernah ditemukan pada tahun 1960-an. Oleh karenanya kejahatan pun akan mengikuti segala sesuatu yang terjadi pada perkembangan jaman.
Pada dasarnya suatu teknologi merupakan hal yang netral yang artinya tidak dapat diikat dengan suatu nilai baik atau buruknya. Namun, baik buruknya teknologi tergantung  dari  pihak  yang  menggunakan  teknologi  tersebut,  teknologi  dikatakan negatif  jika  pihak  yang  menggunakan  teknologi  tersebut  menyalahgunakan  dari mekanisme yang seharusnya (Wahid and Labib 2005). Oleh karena itu teknologi dapat dikatakan sebagai pisau yang bermata dua, satu sisi dapat digunakan untuk kepentingan yang baik dalam berbagai hal seperti transaksi perekonomian satu sisi dapat digunakan
Jurnal DAS SEIN 3 (2) 2023
sebagai  sarana  bagi  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  (Muhammad  Ramadhan, Ariyanti, and Nita Ariyani 2020).
Sebagaimana pada adagium yang berbunyi “ Het recht hink achter de feiten aan ” yang menyatakan bahwa hukum akan selalu tertinggal satu langkah, atau hukum akan selalu tertatih tatih untuk mengikuti perkembangan jaman. Bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka sudah seharusnya diikuti pula dengan ketentuan yang mengatur agar tercipta dan terbentuknya tatanan dalam kehidupan. Termasuknya kemajuan teknologi digital,  maka  sudah  seharusnya  dalam  tatanan  penggunaan  teknologi  digital  harus diimbangi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  notabene  untuk melindungi subjek hukum dari penyimpangan yang ada (Ariyanti and Ramadhan 2019).
Teknologi digital  adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan  dilakukan  secara  komputer/digital  dibandingkan  menggunakan  tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer (Danuri 2019).  Transformasi  sistem  analog  ke  sistem  digital  banyak  memberikan  akses kemudahan, dalam hal komunikasi, transaksi jual beli, administrasi dan lain sebagainya, namun  tidak  jarang  banyak  yang  salah  dalam  penggunaannya,  baik  atas  dasar ketidaktahuan  mengenai  hal-hal  yang  dilarang  maupun  atas  dasar  kesengajaan menyalahgunakan teknologi digital tersebut.  Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  hukum  dikenal  dengan  adagium ignorantia  juris  non  execusat yang artinya ketidaktahuan hukum bukan menjadi dasar pemaaf (Hiariej 2016). Oleh karena itu  setiap  lahirnya  peraturan  perundang-undangan  perlu  adanya  sosialisasi  dengan tujuan  seluruh  lapisan  masyarakat  memahami  mengenai  peraturan  perundang- undangan  yang  lahir  tersebut.  Akan  tetapi  sekalipun  pemerintah  telah  melakukan
sosialisasi, kenyataannya tidak seluruh lapisan masyarakat tahu dan paham mengenai undang-undang  yang  lahir  terbaru.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkannya  edukasi  atau penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang yang terbaru tersebut. Oleh karena itu tim pengabdi dari fakultas hukum Universitas Janabadra ditambah satu pengabdi dari universitas esa unggul melakukan penyuluhan dan edukasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di wilayah kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo.
Penyuluhan  dan  edukasi  hukum  kepada  warga  kelurahan  Bener  kecamatan Tegalrejo bermaksud memberikan edukasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan agar masyarakat diwilayah kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo dapat lebih bijak menggunakan teknologi digital. Sebab tidak semua warga memahami mengenai perbuatan dalam penggunaan teknologi digital yang dilarang oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut.
Penggunaan teknologi digital saat ini bukan merupakan barang baru terlebih lagi diwilayah  kelurahan  Bener  kecamatan  Tegalrejo  tersebut,  hampir  seluruh  lapisan masyarakat  dilingkungan  RT  dan  RW  diwilayah  Kelurahan  benar  menggunakan  dan memanfaatkan  teknologi  digital  untuk  berkomunikasi  maupun  melakukan  kegiatan lainnya  seperti  kegiatan  belajar,  transaksi  bisnis  maupun  komunikasi  antar  warga. Namun terkadang warga melakukan perbuatan yang tanpa disadari dapat melanggar hukum khusus dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karnanya, penyuluhan dan edukasi  hukum  mengenai  eksistensi  serta  implikasi  Undang–Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  preventif  agar  tidak  terjadinya tindak pidana dibidang teknologi digital.

## Luaran
Kegiatan  Pengabdian  pada  masyarakat  ini  diharapkan  menghasilkan  beberapa luaran di antaranya:
1) Pemahaman masyarakat/warga kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik
2) Laporan hasil pengabdian masyarakat
3) Artikel Jurnal yang di- submit pada jurnal pengabdian masyarakat

## Metode Pelaksanaan
Pengabdian kemasyarakatan ini merupakan salah satu peningkatan Tri Dharma perguruan tinggi yang juga merupakan salah satu tugas pokok sebagai seorang dosen dan  merupakan  wujud  untuk  memberikan  edukasi  hukum  masyarakat  khususnya masyarakat  yang  awam  akan  ilmu  hukum.  Oleh  karena  itu,  sebelum  dilakukan penyuluhan dan edukasi hukum dilakukan beberapa tahapan, di antaranya:
1) Melakukan  pertemuan  awal  antara  tim  pengabdi  dari  Universitas  Janabadra dengan panitia yang terdiri dari para ketua RW dan RT serta Ketua pemuda untuk melakukan diskusi awal mengenai tema yang akan digunakan dalam penyuluhan dan edukasi hukum bagi warga kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo;
2) Melakukan koordinasi lanjutan antar pengabdi dari universitas Janabdra dengan tim Pengabdi dari Universitas Esa Unggul untuk membentuk tim yang melakukan pengabdian dimasyarakat;
3) Tim pengabdi dari kedua Universitas melakukan koordinasi untuk menentukan materi dan pembahasan yang akan digunakan selama pengabdian;
4) Tim pengabdi dan panitia dari masyarakat kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo melakukan  koordinasi  lanjutan  terkait  jadwal  berupa  penentuan  tempat  dan waktu pelaksanaan serta audiensi dari edukasi hukum yang akan dilakukan;
5) Tahapan terakhir adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum oleh tim pengabdi kepada masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo;
6) Selama  kegiatan  melibatkan  panitia  dari  unsur  masyarakat  di  antaranya:  para ketua RW, Ketua RT, Pemuda dan toko masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kecamatan.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  pengabdian  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan  Bener  Kecamatan Tegalrejo,  Provinsi  DIY,  dibagi  menjadi  dua  sesi,  yakni  pemaparan  materi  dan  sesi selanjutnya dilakukan dengan tanya jawab antara audiens dengan narasumber/ pemateri. Edukasi  hukum  mengenai  eksistensi  serta  implikasi  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik berbicara mengenai hal-hal antara perbuatan dengan aspek hukum yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Pemaparan Materi: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Akan menjadi satu pertanyaan mengapa perlu adanya Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Jika  melihat  persepsi  bahwa  undang  adalah  hukum,  maka hukum  merupakan  alat  untuk  merekayasa  sosial  sebagaimana  teori  menurut  Roscoe Pound  “ law  is  a  tool  of  social  engineering ”,  bahwa  hukum  itu  digunakan  untuk mengarahkan masyarakat dalam mencapai sasaran yang diinginkan (Rasjidi and Rasjidi 2012).  Dengan merujuk kepada fungsi hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound, bahwa hukum itu sebagai mesin yang digunakan untuk mengontrol masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh penguasa.
Demikian  pula  fungsi  undang-undang  secara  esensial  yakni  mengatur  sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Rokilah 2020).  Secara garis besar fungsi undang-undang khususnya undang – undang Informasi dan Transaksi elektronik yakni untuk mengatur
tatanan  masyarakat  dalam  teknologi  digital  dunia  maya.  Jika  merujuk  kepada  fungsi hukum  pidana  menurut  aliran  modern,  yakni  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan sesuai dengan postulat “ le salute du people est supreme loi ” yang artinya hukum tertinggi adalah  perlindungan  masyarakat  (Hiariej  2016).  Oleh  karena  itu,  di  dalam  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memiliki  muatan  mengenai  ketentuan pidana  yang  artinya  untuk  melindungi  masyarakat  jika  terjadi  penyalahgunaan teknologi digital.

## Pemaparan Materi: Aspek Hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana tadi telah  diuraikan  berdasarkan  fungsinya,  maka  sudah  barang  tentu  hal  tersebut  ada, karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa aspek hukum. Di antaranya aspek hukum bisnis yang di dalamnya mengatur mengenai dokumen  elektronik,  tanda  tangan  elektronik,  transaksi  elektronik,  hak  kekayaan intelektual. Tidak hanya aspek hukum bisnis, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  tersebut  juga    terdapat  aspek  keperdataan  seperti  tanda  tangan digital, kontrak digital atau perikatan secara elektronik.
Selain  dari  aspek  hukum  bisnis  dan  perdata,  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik juga terdapat aspek hukum pidana yang di dalamnya secara jelas memuat ketentuan sanksi pidana, dan di dalam undang-undang tersebut juga memuat perluasan di dalam aspek hukum acara yakni dengan adanya penambahan alat bukti berupa alat bukti elektronik selain dari pada alat bukti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Pemaparan Materi: Macam-macam Kejahatan Dunia Maya
Di  dalam  teknologi  digital,  terdapat  beberapa  macam  bentuk  kejahatan  yang semuanya  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  di antaranya (Wisnubroto 1999):
1) Cyber-terrorism :  menyebar  rasa  takut,  ancaman  dan  intimidasi.  Menurut  tim pengabdi,  kejahatan  dunia  maya cyber  terrorism pada  prinsipnya  tidak  hanya memberikan ancaman dan intimidasi di dalam dunia maya, namun juga memiliki implikasi di dunia nyata dan juga cyber terrorism dilakukan dengan sistematis dan masif,  yang  artinya  intimidasi  itu  tidak  ditujukan  kepada  perseorangan  saja namun ditujukan kepada kelompok dan khalayak umum yang memberikan rasa cemas dan khawatir.
2) Cyber  pornography :  prostitusi,  video  porno.  Menurut  tim  pengabdi, cyber pornograph merujuk kepada perbuatan cabul yang dimuat di dalam dunia maya. yang pada prinsipnya kegiatan cabul tersebut dapat juga berimplikasi di dunia nyata  dan  dunia  maya  hanya  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menawarkan perbuatan cabul tersebut.
3) Cyber-harrasment :  pelecehan,  penghinaan.  Menurut  tim  pengabdi  kejahatan  ini ditujukan  kepada  perseorangan  dan  kelompok  dengan  tujuan  menjatuhkan mental korban.;
4) Cyber-stalking : pembuntutan, pengancaman dunia maya. Menurut tim pengabdi tindakan ini akan memberikan dampak kepada korban rasa khawatir cemas dan ketakutan tersendiri;
5) Hacking :  memasuki  sistem  operasional  orang  untuk  mencari  kelemahan keamanan.  Menurut  tim  pengabdi,  pada  prinsipnya  kegiatan hacking bukanlah perbuatan  yang  negatif,  melainkan  perbuatan  untuk  mencari  kelemahan  dari sistem dengan tujuan akan memperbaiki sistem yang lemah tersebut.
6) Carding : berbelanja dengan kartu kredit orang lain.
7) Phising :  penipuan  untuk  mendapatkan  kata  sandi.  Menurut  tim  pengabdi, kegiatan phisisng ini menggunakan tipu muslihat pada sistem dengan membuat kamuflase  seolah-olah  halaman  yang  dituju  oleh  korban  adalah  halaman  yang sesungguhnya  namun  ternyata  halaman website tersebut  merupakan  halaman palsu yang merekam username dan password dari korban.

## Pemaparan Materi: Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Di internet segala sesuatu bisa terjadi, dan kegiatan didunia maya atau internet dapat berbanding terbalik dengan dunia nyata, seseorang yang pemalu dapat menjadi orang yang over acting didunia internet, dan segala sesuatu di internet tidak dengan jelas siapa dibalik semua itu. Bahkan tidak ada seorang pun tahu identitas seseorang yang sedang  diajak  interaksi  didunia  maya  sekalipun  yang  diajak  interaksi  adalah  seorang hewan  (Wisnubroto  1999).  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  dapat  melakukan  apa  yang dapat  ia  dilakukan  dengan  sesuka  hati,  tanpa  adanya  rasa  kekhawatiran.  Namun  hal tersebut lumrah terjadi sepanjang tidak merugikan orang lain. Akan berbeda ceritanya jika apa yang diperbuat didunia maya atau internet tersebut menjadi hal yang merugikan orang lain.
Lahirnya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan jawaban  untuk  mengakomodir  kekhawatiran  sebagian  orang  yang  sering  atau  kerap berinteraksi dengan teknologi digital atau di dalam dunia maya. dengan adanya undang- undang  ini  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  jika terdapat  hal-hal  yang  merugikan  orang  lain  didunia  maya.  Dengan  adanya  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberikan ketentuan  bagaimana dalam bertindak dan bertingkah laku dalam pemanfaatan teknologi maupun didunia maya.  Tidak  dapat  disangkal  lagi  dengan  adanya    Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik lahir, banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan menyimpang di dunia  maya  dapat  ditanggulangi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyak  kasus  yang
diselesaikan dengan diputus berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Kesimpulan
Edukasi hukum bagi warga masyarakat Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, yang dihadiri oleh warga masyarakat yang cukup banyak dan antusiasme para  peserta  dibuktikan  dengan  keaktifan  warga  dalam  sesi  tanya  jawab.  Serta  pada edukasi  hukum  ini  para  peserta  juga  memahami  mengenai  perbuatan  yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Sehingga warga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan aturan dan  ketentuan  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  pada teknologi  digital.  Di  samping  itu,  pula  warga  masyarakat  dapat  memahami  langkah- langkah yang harus dilakukan jika dirinya menjadi korban kejahatan dibidang teknologi.

## Referensi
Ariyanti, Dwi Oktafia, and Muhammad Ramadhan. 2019. “Legal Education Against the Impact of Social Media in the Era of Information Disclosure for Pringgokusuman Residents in Yogyakarta.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 1 (1): 129–34. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33768.
Danuri, Muhamad. 2019. “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital.” Jurnal Ilmiah Infokam 15 (2): 116–23. https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178.
Hiariej, Eddy O. S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti, and Nita Ariyani. 2020. “Pencurian E- Money  Pada  E-Commerce  Dalam  Tindak  Pidana  Cybercrime  Sebagai  Tindak
Pidana Ekonomi.” Reformasi Hukum 24 (2): 169–88.
https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.179.
Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rasjidi, Lili, and Liza Sonia Rasjidi. 2012. Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum . Cet. 11. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rokilah,  Rokilah.  2020.  “The  Role  of  the  Regulations  in  Indonesia  State  System.”
Ajudikasi : Jurnal
Ilmu Hukum 4 (1): 29–38. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.
Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara: Cyber Crime . Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. 2014. “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat.” Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1): 13–24.
Wisnubroto,  Al.  1999. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan Komputer . Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.