## PENDAHULUAN
Pesatnya  urbanisasi  dan  pertumbuhan penduduk  di  kawasan  perkotaan  membawa dampak dan konsekuensi pemenuhan kebutuhan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (Sanimas)  yang  layak  dan  memadai.  Disisi lain  sanitasi  yang  aman  dan  terjangkau merupakan fungsi sosial dan akses universal bagi  masyarakat  (UN-Habitat  III,  2016). Dengan  demikian  penting  untuk  mengkaji secara  mendalam  bagaimana  program Sanimas dalam analisis perspektif implementasi kebijakan.
Implementasi Sanimas sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah berupaya  memberikan  prioritas  terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infastruktur sanitasi air terutama  limbah  domestik  (Kemen  PUPR Dirjen  Cipta  Karya,  2020).  Hal  tersebut sesuai  dengan  paradigma  atau  konsep pembangunan dengan mengutamakan masyarakat sebagai aktor utama atau subjek dan pelaku pembangunan tingkat lokal dalam upaya  memberikan  penguatan  nilai  dan
budaya  yang  berkembang  di  masyarakat (Sururi, 2015).
Sebagai subjek dan pelaku pembangunan Infrastruktur Sanimas, masyarakat membentuk  organisasi  Kelompok  Swadaya Masyarakat  (KSM)  sebagai  perwujudan partisipasi  dan  berperan  aktif,  dalam  hal  ini masyarakat didampingi oleh tenaga Fasilitator dari Provinsi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang mempunyai tanggung  jawab  untuk  melakukan  analisis situasi sosial, mengidentifikasi dan memastikan  permasalahan  dan  kebutuhan masyarakat tentang Sanimas dan melakukan tindak  lanjut  rencana  kegiatan  program Sanimas (Kemen  PUPR  Dirjen  Cipta  Karya, 2020)
Kecamatan  Kasemen  merupakan  salah satu dari 6 (enam) kecamatan di Kota Serang yang  memiliki  luas  wilayah  56,36  Km 2 dan jumlah  penduduk  sebanyak  94.992  jiwa dengan komposisi yang berjenis kelamin laki- laki  sebanyak  49.817  jiwa  dan  46.175  jiwa berjenis  kelamin  perempuan  (BPS  Kota Serang,  2019)  dan  pada  saat  ini  sedang

## Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang
Jessica Lofty Angelique 1* , Rethorika Berthanila 1 , Ahmad Sururi 1
1 Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon KM 5 Taman Kota Serang 42162 Banten
*Email: jesscicalofty2020@gmail.com
Naskah diterima 30 Agustus 2021, Revisi 20 September 2021, Terbit 29 Oktober 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10975

## Abstract
The complexity of the problems, such as the uneven placement of water storage infrastructure, low public awareness  of  healthy  living  behavior,  less  than  optimal  socialization  of  the  companion  team,  and  weak coordination between DPOs are some of the problems that concern this study. The purpose of this study is to discuss  how  the  implementation  of  the  Sanimas  Program  in  Kasemen  District,  Serang  City  and  what  the inhibiting  factors  are.  The  study  used  a  qualitative  descriptive  approach  with  data  collection  techniques through interviews with eight informants and data analysis through the data classification process (coding data), then the results of this data classification were made labels (labeling) and then the categories were arranged.  The  results  showed  that  in  general  the  implementation  of  the  Sanimas  Program  in  Kasemen District, Serang City was still not successful and running  optimally. This is due to unequal access to clean water, lack of community involvement and the absence of local regulations. As for the inhibiting factors from an internal perspective, namely the inadequate quantity of human resources, a lack of coordination between interested parties, and from an external perspective, it includes the socio-cultural factors of society and the geographical conditions of the environment.
Key words:  implementation, community based sanitation (sanimas), Serang city
melaksanakan  progam  Sanimas.  Meskipun demikian,  dalam  pelaksanaannya  masih ditemukan gap atau kesenjangan impelementasi seperti tidak semua masyarakat  di  Kecamatan  Kasemen  dapat merasakan  tujuan  dan  manfaat  program  ini. Padahal  sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  (Nugroho  D  2009:  494-495)  bahwa secara  lebih  dan  kurang,  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  pendekatan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Beberapa permasalahan seperti penempatan  infastruktur  penampungan  air yang belum merata menyebabkan masyarakat  masih  sulit  memperoleh  akses air  bersih,  masih  rendahnya  kesadaran masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan  dalam  membangun  dan  mengelola sarana IPAL, sosialisasi oleh tim pendamping yang  masih  minim  atau  hanya  sekali dilakukan  pada  saat  awal  program  sanimas akan  dilaksanakan,  dan    belum  optimalnya koordinasi  antara  OPD  terkait  sehingga menghambat pelaporan kegiatan
Selanjutnya,  sebagaimana  yang  dilansir dalam (Tim Pikiran Rakyat, 2020) disebutkan bahwa  kepemilikan  jamban  di  Kota  Serang hanya  sebesar  72,8%  sedangkan  sisanya tidak memiliki jamban atau masih melakukan BABS  ditempat  yang  tidak  semestinya seperti di sungai dan sawah.
Selain  itu  kesulitan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan  Kasemen  Kota  Serang  seperti terjadinya  kekeringan  sumber  air  yang berasal  dari  sumur  gali  pada  saat  musim kemarau sehingga berdampak pada menurunnya derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat.
Penelitian tentang Sanimas yang dilakukan  oleh  (Prayitno  &  Widati,  2018) mengatakan  tujuan  terpenting  dari  Sanimas adalah  perubahan  perilaku  menjadi  sehat dan  ditegaskan  dalam  hasil  penelitiannya bahwa  capaian  Sanimas  masih  belum optimal  dengan  indikasi  belum  adanya komitmen  dan  kebijakan  yang  tegas  dari pemerintah  kepada  masyarakat  yang  masih membuang feses ke sungai atau tempat yang dilarang.  Hasil  penelitian  yang  berbeda dilakukan  oleh  (Chusniati,  2019)  yang menyebutkan  Program  Pamsimas  sudah berjalan optimal dan sesuai dengan pedoman teknis dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat, pelayanan
sanitasi yang efektif, ketersediaan infrastruktur sumber air minum yang memadai  dan  dukungan  manajemen  yang efektif  dalam  pelaksana  program.  Selain  itu terdapat  faktor-faktor  yang  menyebabkan keberhasilan program seperti adanya metode pemberdayaan,  pelatihan  kreativitas  dan inovasi  masyarakat  melalui  pembentukan kerja  kelompok,  dan  mekanisme  kompromi serta komitmen di semua tingkatan.
Selanjutnya  penelitian  oleh  (Adi  & Rahdriawan,  2016)  menyimpulkan  bahwa prinsip-prinsip  implementasi  program  yang dilaksanakan berada pada tingkat pencapaian  sebesar  80%  dengan  indikasi sudah terimplementasikannya tahap perencanaan,  implementasi,  dan  evaluasi meskipun  masih  terdapat  hambatan  pada tahap pengorganisasian dan partisipasi yang berada  pada  kategori  sedang,  dalam  hal  ini masyarakat  belum  diberikan  kesempatan secara penuh untuk melakukan pengambilan keputusan  secara  mandiri  dikarenakan dominannya peran elit yaitu pihak kelurahan dan  ketua  Rukun  Tetangga/Rukun  Warga sehingga  mengakibatkan  rendahnya  respon dan  antusias  masyarakat.  Sedangkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sitra  et  al., 2019) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat  pada  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  di  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  sudah  berjalan  optimal dimulai dari tahao perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam  hal  ini,  sinergitas  antara  masyarakat dan pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana  masyarakat  memiliki  peran  penting dalam  mewujudkan  keberhasilan  program dan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Mustafidah  et  al.,  2020)  menyimpulkan belum  optimalnya  pelaksanaan  program Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  pada pilar pertama yaitu untuk tidak membuang air besar  sembarangan  dan  berada  dalam kategori rendah dan infrasruktur yang masih belum  menunjang,    meskipun  sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan  informasi  dan  pengetahuan kepada  masyarakat  sudah  baik  dengan adanya  penyuluhan    dan  pedoman  dalam pelaksanaan program.
Beberapa  penelitian  yang  telah  diuraikan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang  sedang  dilakukan  dan  secara  umum
masih terdapat berbagai hambatan implementasi  kebijakan  dalam  program Sanimas.  Seperti  yang  ditegaskan  oleh (Thomas  &  Grindle,  1990)  bahwa  dipelukan reformasi  implementasi  kebijakan  setalah keputusan  dibuat  dan  dilaksanakan  dengan berbagai  pendekatan  interaktif.  Oleh  sebab itu  dalam  implementasi  kebijakan  Sanimas dengan  berbasis  kepada  pemberdayaan masyarakat maka perlu mendorong perencanaan  partisipatif  para  memegang kekuasaan  untuk  membagi  kekuasaannya dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya menjadi sangat penting  untuk  mengurangi  peran  dalam mengontrol masyarakat (Widianingsih, 2005).
Konsep  program  Sanimas  hendaknya mampu  memberikan  posisi  tawar  kepada masyarakat secara optimal merupakan salah satu  preferensi  implementasi  kebijakan.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Wu et al., 2015) yang melihat kapasitas organisasi dan individu  merupakan  faktor  penting  dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.  Dan  meminimalkan  kegagalan implementasi  kebijakan  yang  disebabkan karena  kurangnya  pengetahuan;  kurangnya kemampuan dan kompetensi; dan kurangnya keinginan (Frawley, 1977) dalam (Marume et al., 2016).
Dalam konteks penelitan ini, keberhasilan implementasi  program  Sanimas  dianalisis menurut  pendapat  (Van  Meter  &  Van  Horn, 1975), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang  dilakukan oleh individu, kelompok baik dari  sektor  publik  maupun  swasta  sesuai dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  dan disepakati dalam keputusan kebijakan sebelumnya.  Adapun  faktor-faktor  yang memengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  terdiri dari : (1) ukuran dan tujuan kebijakan;  (2)  keterlibatan  sumberdaya;  (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecenderungan  dari  para  pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;  (6)  kondisi  lingkungan  ekonomi, sosial,  dan  politik.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mendiskusikan  bagaimana implementasi  program  Sanitasi  Berbasis Masyarakat  (Sanimas)  dan  faktor-faktor penghambatnya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan studi  kasus.  Metode  penelitian  ini  dipilih untuk  memahami  fenomena  sosial  yang kompleks  melalui  pertanyaan  penelitian utama  yaitu  dinamika kebijakan (Yin,  2014). Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk memperoleh pemahaman bagaimana implementasi  program  Sanitasi  Berbasis Masyarakat  (Sanimas)  dan  apa  faktor pendukung serta penghambatnya. Proses ini dianggap  sebagai  konstruksi  sosial  para pemangku kepentingan dalam dinamika dan implementasi program sanimas di Kecamatan  Kasemen  Kota  Serang.  Dan pendekatan  interaksi  tersebut  tidak  dapat dieksplorasi
dengan menggunakan instrumen survei (Merriam, 2013).

## HASIL PEMBAHASAN
Peneliti  melakukan  proses  penelitian melalui wawancara terkait dengan kejelasan standard  dan  tujuan  program  Sanimas  di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sebagaimana dikemukakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) bahwa ukuran dan tujuan kebijakan  harus  mengindikasikan  adanya kejelasan  dan  keterukuran  pada  standard dan  sasaran  kebijakan  sehingga  dapat diimplementasikan. Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa program Sanimas bertujuan meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  terkait  akses  sanitasi yang  berkualitas  sesuai  dengan  program RPJMN 100-0-100 disertai sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  sehingga pencemaran  tanah  akibat  BABS  dapat  di minimalisir.  Adapun  salah  satu  upaya  nyata adalah  dengan  dibangunnya  IPAL seperti  di Kelurahan  Bendung  Kecamatan  Kasemen Kota Serang. Program Sanimas di Kecamatan Kasemen Kota Serang bertujuan memberikan  bantuan  berupa  infrastuktur sanitasi  yang  memiliki  kualitas  dan  sebagai komitmen pemerintah.
Keberhasilan implementasi program Sanimas  ditentukan  oleh  ketersediaan  dan kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya. Pertama  adalah  sumberdaya  manusia, dimana dalam  proses pelaksanaan program Sanimas  di  Kecamatan  Kasemen  Kota Serang  unsur  sumberdaya  manusia  yang memiliki  peran  penting  adalah  pendamping karena  bertugas  mendamping  masyarakat
pada awal program akan diimplementasikan, pada  saat  implementasi  dan  evaluasi.  Hasil wawancara  menerangkan  bahwa  jumlah pendamping  yang  memiliki  peran  penting dalam  pemicuan  masih  jauh  dari  kata memadai  sehingga  menyulitkannya  untuk menjalankan program Sanimas.
Dimensi  agen  pelaksana  menjadi  salah satu  indikator  yang  sangat  penting  dalam pencapaian  tujuan  implementasi  kebijakan dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan  organisasi  formal  dan  informal. Meskipun  demikian  dalam  implementasi program Sanimas masih menemui permasalahan kurangnya peran agen pelaksana  terutama  komunikasi  kepada masyarakat.
Keberhasilan  dan  kegagalan  program Sanimas  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan eksternal  meliputi  kondisi  ekonomi,  sosial dan  politik.  Oleh  sebab  itu  kemampuan  dari setiap pelaksana program untuk memastikan kondusifitas lingkungan seperti kondisi masyarakat  menjadi  sangat  penting  agar implementasi program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang terlibat  dalam  implementasi  program,  dalam hal ini masyarakat yang aktif hanya sebagian besar  berasal  dari  kampung  yang  menjadi titik IPAL saja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  juga menggambarkan  bahwa  dari  faktor  internal seperti  sumberdaya  manusia  masih  belum memadai selain itu masyarakat sebagai basis dari  program  masih  kurang  keterlibatannya. Selain itu masih terdapat hambatan eksternal yaitu faktor kebiasaan masyarakat yang tidak bisa  melepaskan  kebiasan  membuang  air besar di tempat-tempat yang dapat menggangu  kesehatan  dan  faktor  geografis wilayah  yang  menyulitkan  pencarian  lokasi untuk menampung air bersih.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat  dideskripsikan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  masih  belum  memiliki  kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan baik tenaga kerja maupun iuran uang.  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa sumberdaya program Sanimas baik sumberdaya  manusia,  finansial,  secara keseluruhan  belum  berjalan  dengan  optimal dari  segi  sumberdaya  manusia  yang  belum memadai.  Program  Sanimas  ini  masih
memiliki kendala dalam hal pembagian tugas pendamping  yang  masih  rangkap,  sehingga sumberdaya  manusia  yang  ada  tidak  bisa dimanfaatkan secara maksimal karena masih ada  beberapa  pendamping  yang  merasa bebannya  lebih  besar  dengan  pendamping yang lain.

## Analisis Hasil Implementasi

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Implementasi program Sanimas di Kecamatan
Kasemen Kota Serang berdasarkan  aspek  ukuran  dan  tujuan kebijakan  sudah  berjalan  dengan  baik dimana  program  Sanimas  memiliki  tujuan yang jelas dan menjadi komitmen pemerintah dengan  pembangunan  infastruktur  sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil  penelitian  melalui  wawancara  juga menggambarkan bahwa implementasi program  Sanimas  di  Kecamatan  Kasemen sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan  sasaran  yang  akan  dicapai  yaitu pembangunan IPAL pada masyarakat berpenghasilan rendah di permukiman padat penduduk  dan  sanitasi.  Hal  tersebut  sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Sabatier &  Mazmanian,  1979)  yang  mengatakan bahwa  kemampuan  kebijakan  hendaknya mampu  menstruktur  proses  implementasi berisikan  kejelasan  dan  konsistensi  tujuan. Kemudian jika dikonfirmasi dengan (Grindle, 2017)  yang  mengatakan  bahwa  dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan maka ukuran dan tujuan kebijakan harus  ditetapkan  secara  cermat  dan  tepat terlebih dahulu di awal perencanaan kebijakan.
Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya partisipasi perencanaan  sebagaimana  dikemukakan oleh (Widianingsih,  2005) yang mengatakan bahwa  partisipasi  perencanaan  merupakan dimensi  penting  untuk  mengurangi  konflik antar stakeholder sehingga menurut (Anderson, 1979) agar implementasi berjalan efektif  perlu  menganalisis  4  (empat)  aspek, yaitu siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sifat proses administrasi. kepatuhan terhadap kebijakan, dan pengaruh penerapan terhadap isi dan dampak kebijakan.  Keempat  aspek  tersebut  tidak dapat dipisahkan. Sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan  selalu  didahului  oleh penentuan unit pelaksana yang oleh
Anderson  disebut administrative  unit, yaitu unsur  yang  terdiri  dari  aparatur  birokrasi publik  dari  level  atas  sampai  level  bawah. Agar implementasi dapat berlangsung efektif perlu adanya kepatuhuan dari implementator. Untuk  itu,  diperlukan  standarisasi  proses administrasi  berupa  standar  operasional prosedur (SOP).

## Sumberdaya
Pada  implementasi  program  Sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kasemen menggambarkan  bahwa  dari  segi  kondisi sumberdaya  manusia  sebagaimana  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  secara kuantitas  belum  memadai  dimana  program Sanimas  ini  masih  memiliki  kendala  dalam hal  pembagian  tugas  pendamping  yang masih rangkap sehingga sumberdaya manusia  yang  ada  tidak  bisa  dimanfaatkan secara maksimal karena masih ada beberapa pendamping yang merasa bebannya  lebih  besar  dengan  pendamping yang  lain.  Hal  ini  terkait  erat  dengan kapasitas  kebijakan  yang  dimaknai  sebagai kemampuan  memetakan  dan  memberikan arahan dalam mengatasi berbagai permasalahan  yang  bersifat  kompleksitas dan saling terkait, tata kelola berbasis multi- level, beberapa garis kesalahan dan pengaturan  multi-organisasi,  masalah  lintas sektoral, jaringan kebijakan, antar keterkaitan dan  ketergantungan  organisasi  (Parsons, 2004).
Sedangkan  secara  kualitas,  sumberdaya manusia dapat melakukan tugasnya dengan baik  karena  dapat  melakukan  pendekatan dengan masyarakat dilapangan. Hanya saja masih  banyak  masyarakat  yang  belum terlibat  langsung  dalam  kegiatan.  Adapun terkait sumberdaya finansial, letak keberhasilan  implementasi kebijakan sangat bergantung  pada  kemampuan  pelaksana program  untuk  memanfaatkan  sumber  daya yang tersedia termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan anggaran agar tidak menghambat  proses  pencapaian  tujuan kebijakan.  Terkait  dengan  hal  tersebut, pemanfaatan sumber daya dalam implementasi  program  bersifat  strategis untuk memecahkan masalah-masalah publik (Carley,  1983)  dalam  (Fischer  et  al.,  2007). Hal  ini  dikarenakan  menurut  (Edward  III, 1980) resources berkenaan dengan ketersediaan berbagai sumber daya
pendukung  terutama  sumber  daya  manusia yang  memiliki  kecakapan  dan  kemampuan dalam  terwujudnya  tujuan  implementasi kebijakan. Kemudian hasil penelitian tersebut jika dikonfirmasi dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  (Zahrina  et  al.,  2015)  bahwa implementasi program Sanimas telah dilaksanakan secara maksimal melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat dan adanya sumber daya manusia yang professional

## Karakteristik Agen Pelaksana
Pada karakteristik agen pelaksana belum berjalan dengan baik dimana masih terdapat kendala dilapangan seperti kurangnya dukungan dari pihak terkait dalam hal ini yang terpenting dari masyarakat karena basis dari program  ini  adalah  masyarakat  hal  ini disebabkan juga komunikasi dan pemahaman  yang  masih  kurang.  Selain  itu masih  belum  meratanya  pembangunan penampungan air sehingga warga masih sulit memperoleh  akses  air  bersih.  Pola  perilaku masyarakat  sangat  menentukan  perubahan derajat  kesehatan  di  Kecamatan  Kasemen. Bahwa kapasitas kebijakan yang dimiliki oleh sumber daya manusia merupakan rangkaian yang  terdiri  dari  keterampilan  dan  sumber daya,  kompetensi  dan  kapabilitas  yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kebijakan  (Gleeson  et  al.,  2011;  Gleeson  et al.,  2009)  akan  memberikan  pengaruh  yang sangat kuat dalam keberhasilan kebijakan.
Hasil  penelitian  jika  dikonfirmasi  dengan hasil  penelitian  Chusniati,  (2019)  yang mengemukakan pentingnya komitmen seluruh  pihak  mendukung  keberhasilan implementasi  program  Sanimas.  Sehingga menurut  Wu  et  al  (2015)  karakteristik  agen pelaksana dalam program Sanimas membutuhkan  skill  dan  kompetensi  yang meliputi  analisis,  dan  operasional  yang memadai.  Ditegaskan  oleh  (Marume  et  al., 2016)  bahwa  karakteristik  agen  pelaksana merupakan  referensi  penting  keberhasilan kebijakan yang efektif.

## Sikap/Kecenderungan Pelaksana
Terkait sikap pelaksana dalam menjalankan program sanimas dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, karena implementor  Sanimas  sudah  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  berusaha mengajak masyarakat mengubah prilaku dan kebiasaannya yang kurang baik yang artinya
implementor tugas Sanimas sudah tanggung jawab atas tugasnya. Menurut (Van Meter & Van  Horn,  1975),  tiga  elemen  respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan  kemauan  mereka  untuk  melaksanakan kebijakan yang meliputi pemahaman tentang kebijakan,  arah  tanggapan  terhadapnya (penerimaan,  netralitas,  penolakan)  dan intensitasnya.  Sehingga  intensitas  disposisi pelaksana memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kinerja kebijakan.
Hasil penelitian juga menunjukkan sosialisasi kepada masyarakat masih belum menyeluruh  melibatkan  masyarakat  dan belum  dilaksanakan  secara  rutin  dimana dilakukan  hanya  sebelum  pendirian  IPAL. Terkait hal ini mendorong peran masyarakat untuk berpartisipasi dan memposisikan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator penting untuk dilakukan (Sitra et al., 2019) sehingga sikap  pelaksana  yang  memiliki  komitmen (Chusniati, 2019) dalam implementasi program dapat terus ditingkatkan.
Komunikasi  Antar  Organisasi  dan  Aktivitas Pelaksana
Melihat kondisi dilapangan mengenai cara komunikasi  dan  sosialisasi  yang  dilakukan maka dapat diketahui bahwa proses komunikasi terutama koordinasi belum berjalan secara optimal dan hal ini menyebabkan  terjadinya  hambatan  pada aspek  sosialisasi  tujuan  dan  sasaran program  kepada  masyarakat,  selain  itu belum  adanya  perda  yang  mengatur  dan mengikat  OPD  terkait  untuk  ikut  bergabung sehingga ketika  pelaksanaan  pembangunan OPD terkait tidak mengetahui informasi yang jelas kapan pelaksanaanya. Menurut Edwards  dan  Sharkansky  (1978)  dalam (Marume  et  al.,  2016)  menyatakan  bahwa syarat  dalam efektifitas implementasi adalah tanggung  jawab  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan untuk mengambil keputusan sekaligus  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.  Selain  itu  penerapan  kebijakan harus  konsisten,  jelas,  dan  akurat  dalam menentukan  tujuan  pembuat  keputusan. Dengan demikian koordinasi antar stakeholder dapat terus meningkat.
Permasalahan  koordinasi  yang  masih minim  dapat  dikonfirmasi  dari  pendapat (Marume  et  al.,  2016)  yang  mengatakan pentingnya  hal-hal  sebagai  berikut:  1) transmisi;  2)  kejelasan;  3)  konsistensi;  dan
ditegaskan  oleh  (Van  Meter  &  Van  Horn, 1975) pentingnya proses komunikasi kinerja kebijakan  ditransmisikan  kepada  pelaksana dengan  jelas,  akurat,  konsisten,  dan  tepat waktu.

## Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Dimensi  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik dalam implementasi program Sanimas masih  menemui  berbagai  tantangan  dan hambatan. Menurut (Sabatier & Mazmanian, 1979) variabel-variabel seperti (1)karakteristik masalah; (2)karakteristik kebijakan; dan (3)variabel lingkungan merupakan  beberapa  faktor  penting  dalam keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan, yaitu: Pertama, karakteristik  masalah  yang sedang dilakukan penanganan. Setiap persoalan yang dihadapi oleh suatu kebijakan  memiliki  derajat  kebebasan  yang berbeda. Ada suatu persoalan dalam derajat mudah,  sedang  dan  sulit.  Semakin  mudah persoalan yang dihadapi oleh suatu kebijakan,  maka  akan  semakin  tinggi kemungkinan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kedua, karakteristik  kebijakan. Suatu kebijakan agar berhasil diimplementasikan  juga  dipengaruhi  oleh sifat-sifat kebijakan itu, seperti : menyangkut kejelasan  kebijakan,  dukungan  teoritis, alokasi  sumberdaya,  dukungan  institusi, konsistensi  aturan,  maupun  komitmen. Ketiga, variabel lingkungan kebijakan berupa faktor-faktor  yang  berada  di  luar  kebijakan. Faktor-faktor  tersebut  seperti  kondisi  sosial ekonomi masyarakat, dan dukungan publik.
Kemudian  dari  kondisi  sosial  lingkungan dalam  implementasi  kebijakan  program Sanimas  secara  keseluruhan  masyarakat mendukung  jalannya  program  Sanimas meskipun untuk keterlibatan secara langsung masih  dikatakan  kurang.  Adapun  kondisi politik lingkungan dalam implementasi program  Sanimas  di  Kecamatan  Kasemen Kota Serang menggambarkan bahwa Sanimas  adalah  program  yang  memang mendasar dimana merupakan program untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan  air  limbah  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh, miskin dan rawan sanitasi di perkotaan.

## Faktor Penghambat
Faktor-faktor  internal  yang  menjadi penghambat  dalam  implementasi  Program Sanimas  di  Kecamatan  Kasemen  meliputi minimnya  keterlibatan  masyarakat,  indikasi tersebut  dapat  dilihat  dari  implementasi program  hanya  dilakukan  pada  beberapa kampung  yang  menjadi  titik  IPAL  saja, tenaga pendamping belum memadai sehingga  membuat  beberapa  pendamping memiliki  tugas  rangkap  yang  berpengaruh penyusunan  pelaporan, pembangunan IPAL yang belum merata di Kecamatan Kasemen sehingga  warga  sulit  memeroleh  akses  air bersih,  kemudian  belum  adanya  Peraturan Daerah  yang  mengatur  secara  tegas koordinasi  antar  OPD,  komunikasi  antar organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  yang masih  belum  efektif  seperti  pada  sosialisasi yang dilakukan masih kurang.
Beberapa  faktor  penghambat  tersebut memerlukan penanganan solusi yang intensif seperti  strategi  berupa  pemberian  sanksi kepada  pelaku  BABS,  penegakan  hukum, peningkatan  kesadaran  masyarakat  serta komitmen  untuk  membangun  instalasi  air limbah  komunal  (Prayitno  &  Widati,  2018). Selain  itu  mendorong  kolaborasi  antar  aktor dalam implementasi kebijakan seperti program  Sanimas  menjadi  dimensi  penting (Sururi,  2020)  selain  hambatan  faktor eksternal  seperti  sosial  kultural,  dan  kondisi georgrafis wilayah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  dapat  disimpukan  bahwa implementasi  Program  Sanitasi  Berbasis Masyarakat  di  Kecamatan  Kasemen  Kota Serang  masih  belum  berhasil  dan  berjalan optimal. Meskipun ketersediaan infrastruktur sanitasi  yang  berkualitas,  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan sudah sesuai dengan kebutuhan telah dilaksanakan sesuai sasaran yaitu pada daerah Kabupaten/Kota; Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR) dan rawan sanitasi. Namun berbagai temuan dilapangan menggambarkan bahwa implementasi program Sanimas belum berjalan dengan baik karena belum meratanya  akses  air  bersih  bagi  seluruh masyarakat  di  Kasemen,  minimnya  peran serta  masyarakat  secara  langsung  dalam melaksanakan  program,    kurang  koordinasi dinas  atau  OPD  terkait  dan  juga  belum
adanya peraturan daerah yang secara tegas mengikat  OPD  terkait  untuk  ikut  bergabung sehingga  dalam  hal  pembagian  tugas pendamping  ada  yang  masih  rangkap membuat  sumberdaya  manusia  yang  ada tidak  bisa  dimanfaatkan  secara  maksimal karena  masih  ada  beberapa  pendamping yang  merasa  bebannya  lebih  besar  dengan pendamping yang lain.
Kemudian  faktor  penghambat  internal dalam  implementasi  Program  Sanimas  di Kecamatan  Kasemen  Kota  Serang  meliputi minimnya  keterlibatan  masyarakat,  ,  tenaga pendamping belum memadai, pembangunan IPAL  yang  belum  merata  di  Kecamatan Kasemen,  belum  adanya  Peraturan  Daerah yang mengatur secara tegas koordinasi antar OPD  dan  komunikasi  antar  organisasi  dan aktivitas pelaksana yang masih belum efektif. Sedangkan hambatan faktor eksternal meliputi  faktor  sosial  kultural,  dan  kondisi georgrafis wilayah.
Dari  simpulan  yang  telah  dijelaskan  di atas, saran dan rekomendasi yang diusulkan oleh  peneliti  antara  lain:  1)  masyarakat diharapkan  ikut  berpartisipasi  menjaga  dan merawat  fasilitas  yang  telah  dibangun  serta dapat  memanfaatkan  fasilitasi  dengan  baik dan  optimal  guna  menunjang  kebutuhan sehari-hari;  2)  menambah  sumberdaya manusia  dari  pendamping  agar  tidak  ada pendamping  yang  rangkap  tugas  dan tanggungjawab;  3)  mendorong  pemicuan secara berkelanjutan; 4) melakukan advokasi kepada  tokoh  masyarakat,  sosialisasi  lebih intensif lagi agar masyarakat bisa mengetahui dan mengerti program Sanimas yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  itu seperti  apa  dan  untuk  apa.  Sosialisasi  ini dapat dilakukan pada saat pertemuan besar dimana  masyarakat  sasaran,  perwakilan organisasi  dan  perkumpulan  masyarakat berkumpul. Agar dapat menjangkau masyarakat  sebanyak  mungkin,  kegiatan sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  lebih  dari  1 (satu) kali, atau dengan "menumpang" pada acara  lain,  seperti  arisan,  pengajian  atau pertemuan-pertemuan lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  K.,  &  Rahdriawan,  M.  (2016).  Kajian
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PBSM) di Kelurahan
Mangunharjo, Semarang. Jurnal Pengembangan Kota , 4 (2), 151.
https://doi.org/10.14710/jpk.4.2.151-159
Anderson,  J.  (1979). Public  Policy  Making (Second ed) . Holt, Renehart and Winston.
Chusniati, S. (2019). Implementasi Kebijakan
Program  Penyediaan  Air  Minum  dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
Di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Mediasosian :  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Administrasi Negara , 2 (2), 57 –64. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2 .216
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Fischer,  F.,  Miller,  G.  J.,  &  Sidney,  M.  S.
(2007). Handbook  of  Public  Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods .
Gleeson,  D.  H.,  Legge,  D.  G.,  &  O’Neill,  D. (2009).  Evaluating  health  policy  capacity: Learning from international and Australian experience. Australia  and  New  Zealand Health Policy , 6 (1), 1 –15.
https://doi.org/10.1186/1743-8462-6-3
Gl eeson, D., Legge, D., O’Neill, D., & Pfeffer, M.  (2011).  Negotiating  tensions  in developing organizational policy capacity: Comparative lessons to be drawn. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice , 13 (3), 237 –263.
https://doi.org/10.1080/13876988.2011.56 5912
Grindle,  M.  (2017).  Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World.  In Princeton Legacy Library (2017th ed.).
Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An Analysis of Public Policy Implementation. IOSR Journal of Business and Management , 18 (4), 86 –93. https://doi.org/10.9790/487X-1804018693
Merriam,  S.  B.  (2013). Qualitative  Research A  Guide  to  Design  and  Implementation. Revised  and  Expanded  from  Qualitativr Research  and  Case  Stdy  Application  in Education.  In Journal  of  Chemical Information  and  Modeling (Vol.  53,  Issue
9).
https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004
Nugroho,  R.  (2014). Public  Policy .  PT.  Elex
Media Komputindo.
Parsons,  W.  (2004).  Not  just  steering  but weaving:  Relevant  knowledge  and  the craft  of  building  policy  capacity  and coherence. Australian  Journal  of  Public
Administration , 63 (1), 43 –57.
https://doi.org/10.1111/j.1467-
8500.2004.00358.x
Prayitno,  J.,  &  Widati,  S.  (2018).  Kajian
Strategi Promosi Kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di
Kelurahan  Kejawan  Putih  Tambak  Kota Surabaya. Jurnal Kesehatan Lingkungan ,
11 (3), 267 –274. https://e- journal.unair.ac.id/JKL/article/download/6 481/5774
Sabatier,  P.,  &  Mazmanian,  D.  (1979).
Conceptual Framework, The
Implementation  of  Public  Policy :  A
Framework of Analysis .
Sitra,  E.,  Agustar,  A.,  &  Erwin.  (2019). Pelaksanaan  Program  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat (Stbm) dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku  Masyarakat  Di  Kabupaten  Lima Puluh Kota. Jispo , 9 (1), 344 –355. Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrasruktur dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan
Wanasalam  Kabupaten  Lebak. Sawala Jurnal Administrasi Negara , 3 (2).
Sururi,  A.  (2020).  Collaborative  Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten  Religious  Tourism  Area. Policy  & Governance
Review , 4 (2), 128. https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.216
Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the  Decision :  Reforms  Implementing Policy  in  Developing  Countries. World Development , 18 (8), 1163 –1990.
Tim Pikiran Rakyat. (2020, March 21). 27,20 Persen Warga Kota Serang Masih Dolbon.
Pikiran Rakyat . https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-01308606/2720- persen-warga-kota-serang-masih-dolbon (Diakses pada 08 April 2020)
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual  Framework. Administration  &
Society , 6 (4), 445 –488. https://doi.org/10.1177/009539977500600 404 Widianingsih,  I.  (2005).  Network  of  Asia- Pacific  Schools  and  Institutes  of  Public Administration and Governance (NAPSIPAG)  Annual  Conference  2005 Beijing,  PRC,  5-7  December  2005 Workshop on Enlarging Citizen Participation and Increasing Local
Autonomy  in  Achieving  Societal  Harmon.
Workshop on Enlarging Citizen Participation and Increasing Local Autonomy in Achieving Societal Harmony Workshop .
Wu,  X.,  Ramesh,  M.,  &  Howlett,  M.  (2015).
Policy  capacity:  A  conceptual  framework for understanding policy competences and capabilities. Policy  and  Society , 34 (3 –4),
165 –171. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.0
01
Yin,  R.  K.  (2014). Case  Study  Research : design  and  methods (Fifth  Edit).  SAGE Publications Inc.
Zahrina, A. F., Suryadi, & Suwondo. (2015).
Implementasi  Program  Gerakan  Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan  (Studi  Kasus  pada  Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk). Jurnal  Administrasi  Publik ,
3 (11), 1832 –1836.