## SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL DALAM HUKUMAN SEPANJANG HADAT LAMPONG
Abu Tholib Khalik 

## Abstrak
Anomali dalam beberapa ayat dari Hukuman Sepanjang Hadat Lampong dalam Hukum Adat Masyarakat Migou Pa’ Tulang
Bawang  Lampung,  memang  sepintas  ayat – ayat itu  tidak Islami  namun  setelah  ditelusuri  ternyata  hal  itu  dimaksudkan agar  para  anggota  pepadun  dari  pelaku  bisa  mengantisipasi ataupun  meredam  kemungkinan  ada  nya  kerusuhan,  jangan sampai  person  diluar  pelaku  itu  justeru  membuat  suasana semakin  memanas jika  ada  bibit – bibit  kerusuhan.  Keadaan akan jauh berbeda jika tindakan criminal itu seperti pencurian, pelecehan seksual maka segala resiko akan ditanggung sendiri oleh  pelaku  tindak  criminal  itu,  sebab  hal  semacam  itu dianggap  sebagai  tindakan  yang  sangat  memalukan. Hanya saja  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  anggota  pepadun lainnya tetap menanggung rasa malu, tidak hanya pada generasi yang bersangkutan tetapi bahkan sampai turun temurun.
Kata  Kunci:  Hukuman  Sepandjang  Hadat  Lampong, Prefentif, Pepadun.

## Pendahuluan
Daerah  Propinsi  Lampung  yang  secara  administrative pemerintahan saat ini terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dalam hal adat istiadat  secara  garis  besar  hanya  terbagi  dalam  dua  kelompok  yang secara  alphabetis  biasa  disebut Pepadun  dan  Pesisir  dengan
 Dosen  Aqidah  Filsafat  di  Fakultas  Ushuluddin  IAIN Raden  Intan Lampung dan sering mengisi diskusi ilmiah tentang politik Islam.
tipologinya  masing – masing.  Pada  kesempatan  ini  penulis  ingin memfokuskan  kajian  pada  Hukum  Kriminal  yang  pernah  berlaku pada  sub  kelompok  masyarakat  adat  Pepadun  tepatnya  adalah Masyarakat Adat Migou Pa’ Tulang Bawang.
Dasar  pemikiran  penulis mengarahkan  pandangan  kepada pasal – pasal  Kriminal  ini  didasari  beberapa  hal  yakni,  bertolak  dari Filsafat  Aristoteles  yang  mengatakan  bahwa  orang  banyak  menahan diri  bukannya  karena  malu,  melainkan  karena  takut  pada  kejahatan dan  hukuman  atasnya.  Hukum  adat  sebagai  sub  system  budaya lazimnya  sebagai  produk  rasio  manusia  yang  telah  dikaji  secara mendalam,  karenanya  disini  penulis  ingin  mencoba  melihat  secara mendalam  keganjilan  yang  nampak  dalam  beberapa  ayat  dari  Pasal Bangun  dan  Tepung  dalam  Hukum  Adat  M igou  Pa’  yang  penulis anggap anomaly  seperti terdapat  apada ayat  (11) sampai dengan (13) berikut ini:
11. Siapa  bikin  matiken  orang  berpangkat  mega,  maka  yang matiken  itu  bayar  bangun,  artinya  mengganti  jiwa  yang  mati tadi f 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbaw harga 10 riyal,
ditanggung olih pepadun yang matiken tadi. 12. Kalo  pepadunnya  tanggung  bayar mematiken  orang berpangkat tiyuh, bayar bangun f 230 denda 14 riyal turut 1 kerbaw harga 10 riyal, 13.  Siapa  bikin  matiken  orang  berpangkat  suku  bayar  bangun f 200,  didenda  juga  12  riyal  turut  kerbaw  harga  10  riyal, pepadunnya tanggung bayar (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 35). Sepintas  nampak  dari  kutipan  dari  ayat  (11) sampai dengan ayat  (13)  diatas  sudah  menunjukkan  adanya  anomaly  dalam  Hukum Adat  ini yang  pertama mengapa  justeru sanksi  hukum  bagi pelaku yang mencederai orang  berpangkat  tinggi  harus  mendapatkan  sanksi hukum  yang  juga  lebih  tinggi  dibanding  sanksi  hukum  atas pelanggaran  yang  sama  tetapi korbannya  dari  kalangan  orang  yang berpangkat lebih rendah?. Kemudian yang kedua, suatu hal yang tidak
lazim  dalam  hukum  yakni  pelanggaran  dilakukan  oleh  satu  orang tetapi  yang  wajib  bertanggungjawab  adalah  segenap  anggota pepadunnya.  Mungkinkah  dalam  hal  ini  ada  hal – hal  yang mempengaruhi  jalan  pikiran  para penyusun  aturan  ini  sehingga demikian adanya.
Untuk  ini  perlu  diperhatikan    defenisi  E.B.  Taylor  dalam Primitive  Culture,  bahwa    kebudayaan  itu  adalah  himpunan  yang kompleks  dari  ilmu  pengetahuan,  kepercayaan,  seni,  moral,  hukum, adat  istiadat  dan  juga  kemampuan  lain-lain  serta  kebiasaan  yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Munthoha, dkk., 202;
8). Defenisi  Taylor  ini  seolah – olah  memberikan  petunjuk  bahwa, budaya itu memang sejak zaman peimitif tidak dapat dipisahkan dari keyakinan  agama. Jika  demikian  halnya  misalkan  keyakinan  agama dianggap  dapat  mempengaruhi  budaya  dalam  hal  ini  adalah  hukum adat pada masyar akat adat Migou Pa’ Tulangbawang, maka perlu pula diadakan  tinjauan  historis  terhadap  keberadaan  agama  pada masyarakat  tersebut.  Sepanjang  sejarah  agama  dalam  hal  ini  Islam memang  telah  lama  ada  pada  Masyarakat  adat  Migou  Pa’,  menurut beberapa orang penulis sejarah Islam itu sudah eksis di Tulangbawang sejak  abad  XVI  sebagaimana  dikatakan dalam  Buku  Prihidup  Nabi Muhammad  SAW,  ada  mengutip  buku The  Preaching  of  Islam pada Bab. XII,  T.W.  Arnold  yang  mengatakan  bahwa,  Islam  buat  pertama kalinya telah di bawa ke Daerah Keresidenan Lampung dari Jawa oleh tangan  seorang  besar  dari  Lampung  bernama  Menak  Kemala  Bumi. Diakhir abad XV Menak Kemala Bumi menyeberangi Selat f = Gulden mata uang Belanda.
Sunda  dari  Sumatera  Selatan  menuju  Kerajaan  Bantam (Banten),  beberapa  tahun  sebelum  kedatangan  Menak  ini  ke  Banten Beliau  telah  mengenal  ajaran  Islam  lewat  propagandis – propagandis
Islam  yang  datang  kesana.  Menak  Kemala  Bumi  menganut  Islam  di Banten.  Kemudian  dari sana ia  pergi  menunaikan  Haji  ke  Makkah. Menurut orientalis Cane, di Makkah ia berhasil mempelajari Hakikat ajaran Islam (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 626).
Dalam  litertur  lain  disebutkan  bahwa, Minak  Kemala  Bumi mempelajari  Tarekat  Islam  Qadiriyah  (Yahya  Harun,  11)  Setelah
kembali ke Palembang², ia menyiarkan ajaran – ajaran Islam ditengah – tengah  ummatnya.  Kemudian  penyiaran  Islam  membawa  hasil  yang bukan  sedikit  diantara  penduduk  daerah  Lampung,  mereka mempunyai  mesjid – mesjid  besar  di  kota – kota dan  kampung –
kampung (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 626).
Dosen  Sejarah  Islam  IAIN.  Sunan  Kalijaga  (sekarang  UIN.  S. Kalijaga)  Yogyakarta,  menulis  bahwa  masuknya  Islam  di  Lampung itu  bukanlah  lewat  Sumatera  Barat  atau  Palembang,  tetapi  langsung dari  Banten  karena  bangsawan  Lampung Menak  Kemala  Bumi masuk  Islam  di Banten  (Yahya  Harun,  1992;  11),  hal  ini  sinkron dengan  tulisan  Zainal  Arifin  Abbas  dalam  bukunya  Prihidup  Nabi Muhammad  SAW  yang  mengatakan  bahwa,  Lampung  Islam  pada akhir abad  XV M, atas  usaha Raja  Lampung, Menak Kemala Bumi via Banten (Abbas, Zainal Arifin, 1954; 649). Berangkat dari beberapa sumber  diatas  maka  patut  di  duga  bahwa  jalan  pemikiran  para  tokoh adat penyusun aturan tersebut sudah dipengaruhi oleh ajaran – ajaran
Islam yang dibawa oleh nenek moyangnya. Hanya  saja  keganjilan  yang  menampakkan adanya  diskriminasi ini  apakah  mungkin  Islam  itu  menghendaki  demikian,  atau  ada  hal –
hal  lain  yang  berpengaruh  terhadap  jalan  pikiran  mereka,  disinilah letak  focus  dari  kajian  ini,  apa  gerangan  yang  menjadi  essensi  dari jalan  pemikiran  yang  tidak  lazim  ini?,  Sehingga  tampil  demikian adanya.  Dalam  rangka  menuju  kepada  pemahaman  makna  dibalik anomaly  ini  perlu  dilihat  juga  bagaimana  para  ahli  hukum  kuno disekitar  masalah  ada  dan  keberadaan  hukum  itu  sendiri,  seperti pandangan  Plato  (427 – 347  sM)  yang  mengatakan  bahwa,
dibentuknya  suatu  tata  hukum  yang  dapat  membawa  kepada kesempurnaan (Huijbers, Theo, 1995: 23).  Maka secara ringkas dapat diartikan  bahwa  essensi  dari  pembentukan  hukum  dengan  tujuan untuk  memanusiakan  manusia,  atau  dengan  perkataan  lain  dalam rangka  membentuk  akhlak  manusia  hingga  menjadi  manusia seutuhnya (Huybers, Theo, 1995: 39).
Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL ...
Memang sulit untuk menemukan suatu defenisi tentang hukum yang  disetujui  oleh  semua  ahlinya,  kiranya  hal  itu  adalah  merupakan sesuatu  yang  mustahil,  namun  bukanlah  berarti  hal  itu  dikarenakan kita  tidak  mengerti  tentang  hukum. Tetapi  yang  jelas  hukum  itu bukanlah  sesuatu  yang  mistik  sebagaimana  yang  terdapat  pada keyakinan masyarakat  di zaman  purbakala,  melainkan  sesuatu  yang rasional  yang  dijangkau  oleh setiap  orang  yang  hidup  secara  sadar dalam  masyarakat (Huybers,  Theo,  1995:  39).  Jika  hukum  itu  harus rasional  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  karya  ini  adalah sesuatu yang anomaly karena tidak lazim lantas dianggap irasional. Selanjutnya  penulis  ingin  menengok  pula  pendapat  lain  dalam  suatu tela ’ ah  tentang  keadilan  versi  John  Rawls  yang  mengatakan  bahwa, hukum  sebagai  basis  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  individu  dalam interaksi  sosial  bisa  menjadi signal.  Keadilan  yang  berbasis-kan peraturan  bahkan  yang  sifatnya  administrative  formal  sekalipun, tetaplah  penting  karena  pada  dasarnya  ia  memberikan  suatu  jaminan minimum  bahwa  setiap  orang  dalam  kasus  yang  sama  harus diperlakukan  secara  sama  (Ujan,  Andre  Ata,  2001;  27).  Ternyata Rawls menghendaki  agar  setiap  orang  itu  berkedudukan  yang  sama dimuka  hukum.  Juga    menghendaki  agar  orang  seorang  pelaku kejahatan itu tetap wajib bertanggungjawab secara pribadi, tidak harus melibatkan orang lain dalam hal pertanggungjawaban hukum.
Memang    dalam  sistim  hukum  modern  bisa  saja  seseorang tertuduh itu dibantu oleh seorang atau suatu lembaga penegak hukum dengan  maksud  agar  segala  keputusan  akhir  dari  hakim  dapat proporsional,  sehingga  diyakini  bahwa  tidak  akan  ada  kezaliman dalam  keputusan – keputusan  hakim  yang  menjatuhkan  sanksi terhadap  seseorang  terdakwa  itu. Sesuatu  yang  lazim  dalam  pristiwa hukum  itu  adalah,  ketidak  adilan  structural  nampak  dimana sekelompok  orang,  kelas – kelas  atau  golongan  tertentu  tertimpa ketidak  adilan,  kalau  suatu  kelas  misalnya  buruh  tani  menderita ketidak  adilan,  maka  sebabnya  bukanlah  disebabkan  oleh  kebetulan ada  satu  atau  dua  orang  yang  tidak  adil,  akan  tetapi  mereka  sedang terperangkap dalam struktur kekuasaan  yang tidak adil.  Dalam Pasal
Bangun  dan  Tepung  dalam  Hukum  Adat  Migou  Pa’  ini nampak hukum yang secara sepintas mengarah bersipat tidak adil.
Diatas  telah  disinggung  sepintas  dugaan  adanya  pengaruh ajaran  Islam  terhadap  tindakan  criminal,  maka  ada  baiknya  disimak ayat 178 Surat Al – Baqarah berikut ini:
                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu qishaash  berkenaan  dengan  orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan wanita  dengan wanita.  Maka  Barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pema'afan  dari saudaranya,  hendaklah  (yang  mema'afkan)  mengikuti  dengan  cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat. Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  baginya  siksa  yang sangat pedih. 1
                                                                                
                                                                            1 QS: Al-Baqarah: 178

## Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL ...
Artinya: Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan Allah  (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu  (alasan)  yang benar.  Dan  barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan [854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.  Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  mendapat pertolongan. (Surat Al – Isra’ 33).

## Nampak  perbedaan  yang  mencolok  antara  hukum  adat  Migou
Pa’ dengan kandungan ayat diatas, karena pada ayat delapan Surat at – Tin  justeru pihak  korban  yang  memberi maaf  kepada  pelaku,  namun dalam  Hukum  Adat  Migou  keluarga/anggota  pelaku  yang  turut menanggung  sanksi  hukum  dari  perbuatan pelaku,  sedangan para anggota mungkin  tidak  tahu  menahu  tentang  sesuatu  yang telah memicu terjadinya  perbuatan  melanggar  hukum  itu,  hanya  karena ketaatan kepada hukumlah sehingga para anggota itu siap untuk turut menanggung sanksi yang demikian itu. 2
Pokok  pangkal  kajian  ini  adalah  masalah  hukum  yang  ada  dan berlaku  pada  masyarakat  adat  Migou  Pa’ Tulangbawang  hanya  saja sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik Indonesia hukum  ini  tidak berlaku  lagi  karena  yang  berlaku  adalah  Hukum  Positif  R.I,  namun sungguhpun  demikian  penulis  menganggap  patut  untuk  dipelajari makna  dibalik  keganjilan  dari  hukum  tersebut. Untuk  itu  perlu diperhatikan  terlebih  dahulu  pengertian  dari  hukum  itu  sendiri  agar pembahasan selanjutnya dapat terjauh falsifikasi.
Hukum  adalah  sesuatu  yang  meliputi  segenap  ketentuan – ketentuan  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis, sedangkan  undang – undang  adalah  sesuatu  yang  meliputi  semua ketentuan – ketentuan  hukum  dan  atau  aturan – aturan  yang  tertulis (Soehino,  1985:  17).    Memang  demikian  realitanya  Hukum  Adat Migou  Pa’  yang  menjadi  pokok  kajian  ini  adalah  Hukum  Adat  yang termaktub dalam  Buku Pelatoeran  Sepandjang  Hadat  Lampong,
2 Qishaash  ialah  mengambil  pembalasan  yang  sama.  qishaash  itu  tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.
namun  oleh  karena  yang  ruang  lingkup  dari  hukum  itu  adalah  segala sesuatu  yang  berlaku  dan  diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat pemiliknya  maka  dalam  karya  tulis  ini  juga  akan  digunakan  sebagai sumber berupa keterangan – keterangan para tokoh adat yang dipandang kompeten untuk dimintai penjelasannya dari kalangan masyarakat adat Migou Pa’ Tulangbawang, dengan maksud agar pemahaman terhadap liku – liku  materi  hukum  itu  dapat  lebih  tepat  dan  terjauh  dari falsifikasi.
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  pendahuluan  diatas bahwa  kajian  ini  di  awali  dari  keheranan  penulis  terhadap  kewajiban tanggungjawab hukum atas suatu tindakanseorang anggota pepadun (= Trah di Jawa), walaupun anggota lainnya itu tidak pernah tahu menahu tentang  asal  muasal  dari  tindakan  criminal  yang  dilakukan  oleh saudara  satu lainnya  itu,  namun  setelah  terjadi  tindakan  criminal  itu segenap anggota itu wajib bertanggungjawab.
Kalau misalnya ketentuan hukum itu dianggap bersandar kepada ketentuan  yang  ada  dalam  Islam  karena  para  penyusun  hukum  itu semuanya  adalah  muslim  nampaknya  tidak  juga  sebab  dalam  al – Qur’an cukup jelas sebagaimana firman Allah dalam Surat  At – Tien ayat 8:
                                 
Artinya: Bukankah Allah hakim yang seadil – adilnya? Bagi  muslim  yang  berfikir  dengan  landasan  iman  kepada  Allah SWT,  tentunya  dalam  dalam  hal  penyusunan  suatu  produk  hukum tidak  akan  sembarangan,  akan  tetapi  bisa  jadi  ada  hal – hal  khusus yang  menjadi  dasar  pertimbangan  para  penyembang  yang  di  percayai menjadi penyusun hukum tersebut.
                                                                                     
Artinya: apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu.
Ayat ini semakin memperjelas kewajiban setiap muslim dalam menetapkan hukum, namun yang terjadi pada masyarakat adat Migou Pa’ menurut salah seorang tokoh adat menyatakan bahwa, jika terjadi seseorang  membunuh  maka  sebagaimana  termaktub  dalam  Hukuman Sepandjang Hadat Lampong mewajibkan setiap anggota pepadun/klik yang bersangkutan untuk bergotongroyong memikul beban kewajiban membayar  denda  yang  menjadi  kewajiban  pelaku  criminal  seperti membunuh itu 3
Namun  kenyataannya  jika  seseorang  melakukan  tindakan criminal lainnya gotong royong semacam ini tidak berlaku, salah satu contohnya sebagaimana termaktub dalam ayat (22) berikut ini, Siapa – siapa  orang,  masuk  lain  orang  punya  rumah  tiada  dengan  ketahuan yang  punya  lantas  keluar  lagi  begitu  juga,  tiba – tiba  barang – barang dari  rumah  itu  ada  hilang,  jadi  hukumnya Tupai  Lalu  Kelapa  Jatuh, cuma diganti saja barang – barang yang hilang. Burung pucung nandep ratting si  kayu  Mati, denda  dari  3  sapei  10  riyal (Pn.  Kepala  Marga, dkk., 1913; 36).
Pada  ayat  ini  tidak  lagi  tertera  kalimat  sebagaimana  yang terdapat pada ayat (11) sampai dengan (13) yang telah dikutip diatas, hanya karena penulis semakin merasakan  ada nya anomali sepanjang kajian  ini  maka  kembali  harus  bertanya  kepada  seorang  tokoh  yang dipandang  kompeten  dalam  hal  ini  dan  beliau  menyatakan  bahwa, antara  maksud  ayat  (11)  sampai  dengan  (13)  dengan  ayat  (22)  latar
3 Wawancara dengan Muhammad Idham Gelar Suttan Tokoh Adat Marga Suwai Umpu Migou Pa’ Tulangbawang tanggal 1 Mei 2014 di Menggala.
belakang  dan  kandungan  nilainya  jauh  berbeda,  kalau tindakan kriminal  yang  berbentuk  pembunuhan  itu  bisa  jadi  karena  terpaksa untuk membela diri, membela kehormatan pribadi atau keluarga, atau bisa  jadi  karena  emosi  yang  tidak  terkendali.  Namun  tindakan kriminal sebagaimana termaktub dalam ayat (22) itu latar belakangnya jauh berbeda, patut diduga karena memang sudah ada niat yang tidak baik,  dengan  perkataan  lain  tindak  kejahatan  yang  terencana (Wawancara  dengan  Muhammad  Idham  Gelar  Stan  Tokoh  Adat Marga Suwai Umpu Migou Pa’ Tulangbawang tanggal 1 Mei 2014 di Menggala).
Memang  dalam  realitas  sosial  masyarakat  adat  Lampung dalam falsafah hidupnya (Piil Pesanggiri) sangat kuat mempertahanan harga  diri,  baik  diri  pribadi  maupun lainnya,  lantas  jika  terjadi seseorang  terpaksa  harus  melakukan  tindakan  kriminal  membunuh karena  mempertahankan  harga  diri  maka  secara  psikis  para  anggota pepadun  merasa  terpanggil  buat  turut  membela  sang  pelaku  kriminal itu,  karena  tindakan  yang  dilakukan  itu  erat  kaitannya  dengan kedudukan adat dirinya pribadi maupun lainnya.
Pembunuhan  juga  bisa  terjadi  disebabkan  oleh  kelalaian sesorang,  walaupun  model  ini  tidak  secara  terbuka  disebut  didalam ayat – ayat tentang pembunuhan menurut versi  hukuman adat Migou Pa’  namun  yang  secara  tegas  disebut  adalah  peluang  damai  antara pihak pelaku  pembunuhan  dengan  pihak  keluarga  korban,  namun boleh  jadi  hal  ini  dalam asas  pemikiran  para  penyusun  hukum  itu didasari ayat 92 Surat An – Nisa:
                                                                                                                                                                
Artinya:  dan  tidak  layak  bagi  seorang  mukmin  membunuh  seorang mukmin  (yang  lain),  kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja),  dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)
ia  memerdekakan  seorang  hamba  sahaya  yang  beriman  serta membayar diat 4 yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah 5 .
Istilah  diat  disini  sangat  mirip  dengan  maksud  dari  istilah denda  dalam  hukuman  sepanjang  hadat  Lampong,  hanya  saja  dalam Islam  tidak  ada  ketentuan  bahwa  diat  itu  mesti  ditanggung  oleh sipelaku, tetapi itu mutlak menjadi tanggungjawabnya pribadi. Begitu p un “diyat” jumlahnya tidak ditentukan, tetapi hukuman denda dalam adat  Megou  Pa’  itu  justeru  ditentukan  jumlahnya.  Ketentuan  ini  pula jumlahnya  beragam,  jika  korbannya  dari orang  yang  berkelas  tinggi maka  jumlah  dendanya  lebih  besar  dan  seterusnya. Karena tindakan kriminal  membunuh  itu  bisa  jadi  karena  alasan  untuk  membela kehormatan atau martabatnya itu, atau dengan kata lain demi menjaga pristise yang diagungkan oleh kelompoknya itu.Tidak kecuali seorang pakar  budaya  yang  sudah  cukup  banyak  menjadi  pemerhati  budaya Indonesia  mengatakan,  system  gelar  status  adalah  system  prestise murni,  dari  gelar  seseorang  dapat  diketahui  secara  pasti  apa  yang seharusnya  ditunjukkan  sipenyandang  gelar  itu  dalam  setiap  konteks kehidupan  public  secara  praktis. Akan  tetapi  dalam  hukuman sepanjang hadat Lampong sikap gotong royong itu dalam kondisi lain akan menjadi jauh berbeda jika sipelaku kriminal seperti pencuri yang nota  bene  dianggap  sebagai  perbuatan  memalukan  alias  menurunkan harga  diri  pribadi  dari  pelaku  maupun  pepadun  maka  para  anggota pepadun itu secara moril merasa dirugikan, oleh  sebab itu  yang akan terjadi  bukanlah  keprihatinan  tetapi  justeru  sebaliknya  biasanya mereka akan mengutuki pelaku.
Hal  lain  yang  juga  tidak  akan  dibantu  oleh  para  anggota pepadunnya jika tindak kriminal itu seperti termaktub dalam ayat (18), Kalo siapa  umpet – umpet  (mencaci  maki)  orang  atau  dengan  omong tiada patut, didenda f 6 hukuman itu disebut cepalou bangok, artinya ”mulut  kotor” (Pn.  Kepala  Marga,  dkk.,  1913;  36).  Perbuatan
4 Diat  ialah  pembayaran  sejumlah  harta  karena  sesuatu  tindak  pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.
5 Bersedekah  di  sini  Maksudnya:  membebaskan  si  pembunuh  dari pembayaran diat.
mengumpat/mencaci  orang  lain  memang  merupakan  tindakan  yang tidak  terpuji  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang  muslim karena  sudah  demikian  jelasnya  dalam  dalil – dalil  naqli  berikut  ini Surat An – Nisa 148:
                                                                                        
Artinya: Allah  tidak  menyukai  Ucapan  buruk 6 ,  (yang diucapkan)  dengan  terus  terang  kecuali  oleh  orang  yang dianiaya 7 .  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha mengetahui.
Begitu  pula  termaktub  dalam  Hadits  Riwayat  Muslim  seperti berikut:
اًﺮْﻔُﻛ ُﮫُﻟﺎَﺘِﻗَو ٌقْﻮُﺴُﻓ  َﻦِﻣْﺆُﻤﻟْا  ُبﺎَﺒِﺳ ) مﻠﺳﻣﻟا هاور ( Artinya:  Mencaci – maki  seorang  mukmin  adalah  suatu kejahatan,  dan  memeranginya  adalah  suatu  kekufuran  (HR. Muslim).
Berbeda  dengan  apa  yang  terkandung  dalam  pasal  19,  selain secara  etika  merupakan  tindakan  tidak  sopan  juga  sebagai  tindakan amoral. Hal  ini  dipertegas  dengan  suatu  pasal,  tepatnya  ayat  19,
6 Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan- keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya
7 Maksudnya:  orang  yang  teraniaya  oleh  mengemukakan  kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.
Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL ...
berkenaan  dengan  kesukaan  buruk  manusia  yang  juga  masuk  dalam kategori perbuatan kriminal yakni:
Siapa  baring  berguling  disesat  atawa  pesiban – pesiban,  ada perampuan  liwat,  dia  masih  tiada  bangun,  serta  dia  liat  itu perampuan, hukumannya disebut cepalo bohou ngaring (=buaya berbaring), dendanya f. 1 sampei f. 6 (Pn. Kepala Marga, dkk., 1913; 36).
Tindakan  semacam  ini  dalam  masyarakat  Migou  Pa’  sudah dianggap  sebagai suatu pelanggaran etika jika melihat wanita dengan bernafsu  yang layak dianggap sebagai tindakan tidak beradab, karena terkesan  terlalu memperturutkan  kehendak  hawa  nafsu  dan  tidak  lagi memperhitungkan sisi etika yang seharusnya dilakukan oleh seseorang beradat,  bahkan  Islam  juga  telah  mengingatkan  agar  menjauhi  zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Isra’ 17:
                                                           

## 
Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji  dan suatu jalan yang buruk.
Turut pula diatur dalam salahsatu ayat dari Hukuman Sepanjang Hadat Lampong yakni dalam ayat (21) menyatakan:
Siapa – siapa meliat – liat gadis atawa bebai (ibu-ibu) lagi telanjang mandi,  kena    hukum Cepalo  Jengok – Jengok, denda  dari  3  sampei 10 riyal (f 20).
Ayat  ini  memang  termasuk  bagian  yang  tidak  hanya menyangkut  masalah  etika,  karena  jika  kebetulan  tindakan  kriminal semacam  ini  diketahui  oleh  seorang  suami  yang  cemburu  dapat dipastikan  akan  dapat  memancing  kerusuhan,  bahkan  mungkin  juga terjadi  pembunuhan.  Dalam  hal  ini  jika  terjadi  pihak  suami  maupun keluarga  dari  perempuan  yang  diintip  membunuh  pelaku  ngintip  itu, maka  tindakan  membunuh  disini  masuk  dalam  kategori  upaya
membela  kehormatan  keluarga  ataupun  Pepadun,  dan  ini  cukup menjadi alasan untuk anggota pepadun itu turut membela dengan jalan bergotong royong membayar uang denda yang disini dapat disamakan dengan diat dalam Islam 8 Penjelasan tokoh ini ternyata ada benarnya karena  sesuai  dengan  sinyalemen  Geertz  dengan  mengutip  Gilbert Ryle  yang  mengatakan  bahwa,  tiadalah  sebuah  goa  rahasia  dalam kepala  manusia  melainkan  sebuah  lalu  lintas  simbol – simbol bermakna yaitu obyek – obyek dalam pengalaman.  Dalam hal ini ada saja kemungkinan bahwa arah pemikiran para penyembang penyusun hukum  ini  bahwa  prilaku  seseorang  yang  dapat  menjadi  biang kerusuhan  ini  dapat  diantisipasi  dengan  ayat  seperti  diatas, dan lebih bernuansa sebagai tindakan prefentif.
Dalam  kaitan  ini  Machiavelli juga  pernah menyatakan bahwa memang  secara  alamiah  manusia  itu  memiliki  sikap  suka  melanggar, oleh  karena  itu  dalam  membuat  sebuah  peraturan  haruslah  asumsi dasar  yang  perlu  dipegang  adalah,  manusia  itu  pada  prinsipnya  jahat dan  akan  mampu  melakukan  kejahatan  kapan saja,  dan  dimana saja selagi  ada  kesempatan  untuk  melakukannya. Manusia  tidak  akan pernah  berbuat baik  kecuali  karena  alasan  adanya  kebutuhan.  Andai manusia  memiliki  kesempatan  memilih  dan  mengekspresikan kebebasannya tanpa batas, maka dari itu keberadaan hukum pengatur kebebasan  itu  mutlak  dibutuhkan.  Machiavelli,  secara  implisit menghendaki  adanya  hukum,  dan  ketegasan  dalam  penegakannya, dengan  demikian  dapat  diharapkan  hukum  menjadi  penguasa  diatas penguasa, bukan sebaliknya penguasa yang berada diatas hukum.
Terkait masalah ini ada  pendapat menarik dari seorang pakar hukum  Indonesia  yang  menyatakan,  adanya  hukum  sebagai  kaidah sosial  tidaklah  berarti  bahwa  pergaulan  antar  manusia  dalam masyarakat  hanya  diatur  oleh  hukum,  karena  selain  itu  dipakai  pula pedoman  moral  manusia  yang  diatur  dalam  agama,  kaidah – kaidah
8 (Wawancara dengan Minak Rajo Tihang Tokoh Adat Marga Buai Bulan, di Menggala pada tanggal 9 Mei 2014.
susila,  kesopanan,  adat  kebiasaan  dan  kaidah  sosial  lainnya.  Antara hukum  dan  kaidah – kaidah  sosial  lainnya  ada  hubungan  yang  sangat erat  yang  satu  memperkuat  yang  lainnya.  Perbuatan  melihat – lihat perempuan dengan bernafsu itu adalah perbuatan tidak sopan bahkan mendekatkan  kepada  perbuatan  zina,  yang  nyata – nyata  dalam  Islam terlarang sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT, Surat Al
Isra’ 17 diatas.
Demikianlah  titah  agama  Islam,  namun  dalam  realitas  sosial dalail – dalil naqli itu terkadang lewat begitu saja sehingga terjadilah pelanggaran – pelanggaran  terhadap  perintah  ataupun  larangan  itu, dengan demikian para tokoh penyusunan Hukuman Sepandjang Hadat Lampong  harus  mencari  jalan  bagaimana  cara  agr  larangan  dalam
Islam  itu  dapat  berlaku  dengan  diciptakannya hukuman  adat.  Sekitar masalah  ini  ada  pendapat  menarik  yang  patut  diperhatikan  yakni, dalam  suatu  masyarakat  yang  menggauli  berbagai  aturan  sosial haruslah ditanamkan rasa ”kesadaran hukum” agar segenap aturan itu berjalan  baik,  disamping  rasa  kesadaran  hukum  perlu  adanya  kontrol sosial, sehingga dengan dipenuhinya aturan atau kaidah sosial ia bebas dari  konsekwensi  apa  yang  seharusnya  dirasakan  sebagai  hukuman. Dalam  hal  kontrol  sosial  dalam  hukum  adat  Megou  Pa’  ini  ada  cara tersendiri  yang  memang  juga  termasuk  suatu  keanehan  sebagai contohnya seperti pasal – pasal berikut ini: 7. Perampuan  bunting  tidak  ada  laki,  didalem  pepadun  mega, pepadun  itu  kena  denda  30  riyal,  perampuan  diambil  kepala mega,  laki – laki    yang  buntingken  kalo  ketangkep  di  ambil kepala mega juga namanya ISI BUMI. 8. Perampuan  bunting  dalem  pepadun  tiyuh  tidak  ada  lakinya, pepadun  itu  didenda  14  riyal,  turut  kerbaw  harga  10  riyal,
perampuan dan laki – laki ditangkep pulang kepada kepala mega jadi isi bumi. 9. Perampuan bunting tidak belaki, dalam pepadun Suku, pepadun itu kena denda 12 riyal dan kerbaw harga 10 riyal, laki – laki dan perempuan pulang kepada Kepala Mega jadi isi bumi 4 .
Pasal – pasal  ini  lagi – lagi bersifat  diskrimitaif,  dan  sifatnya terbalik  dari  sanksi  hukum  bagi  pelaku  perbuatan  kriminal
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
pembunuhan atau yang sebangsanya. Dalam pasal hukuman perbuatan melukai  atau  membunuh  maka  sanksinya  tergantung  pangkat korbanya tetapi dalam pasal zina seperti termaktub dalam pasal 7 – 9 diatas  maka  pelakunya  yang  di  ganjar  dengan  hukuman  lebih  berat jika pangkat adatnya lebih tinggi. Prihal  sanksi  yang  satu  ini  suatu  ketika  penulis  tanyakan  kepada seorang tokoh adat apa dan bagaimana maksud pasal ini, maka beliau menjawab: 1) Jika terjadi wanita hamil diluar nikah, maka hukuman tingkat pertama  dia  diambil  oleh  Kepala  Marga  untuk  dijadikan gundik; 2) Namun  jika  dia  tidak  juga  jera  dengan  hukuman  itu  dan terbukti  dia  berbuat  lagi  maka  sanksinya  berupa  penahanan dalam Bubu yang digantungkan dalam hutan selama satu hari satu malam dan sama sekali tidak diberi makan dan minum; 3) Bilamana  sampai  dengan  hukuman  kedua  ini  dia  tidak  juga jera  maka  perempuan  itu  dikenai  sanksi  sangat  berat  yakni dibuang  di  Hutan  belantara  biar  bercampur  dengan  hewan – hewan,  karena  dia  sudah  berrprilaku  yang  tidak  seperti manusia 5 .
Sesuatu  yang  lebih  menakutkan  jika  pelaku  itu  dari  kelas  adat yang tinggi, karena semakin tinggi klas adat seseorang akan semakin tinggi pula sanksi hukumnya. Lagi – lagi hal ini merupakan suatu yang anomaly,  karena  ada  kesan  bahwa  telah  terjadi  diskriminasi. Tetapi lagi – lagi  sanksi  yang  kejam  itu  dimaksudkan  demi  menjaga  nama baik  nya,  karena  dalam  realitas  sosialnya  jika  terjadi  cacat  moral seperti  zina  ini  maka  masyarakat  akan memvonis itu  sebagai    yang nista,  dan  itu  berlaku  secara  turun  temurun.  Oleh  sebab  itulah  maka segenap  anggota  yang  bersangkutan  merasa  bertanggungjawab  untuk menjaga setiap anggotanya agar tidak terlanjur melakukanya. 9
9 Muhammad  Idham  Gelar  Stan  Pengeran,  Tokoh  Adat  Suwai  Umpu, Wawancara di Menggala pada 3 – 3 – 2014.
Abu Tholib Khalik: SANKSI HUKUM TINDAKAN KRIMINAL ...

## Kesimpulan.
1) Hukum  Adat  yang  berlaku dikalangan  masyarakat  Adat  Megou Pa’ itu sepintas kilas memang ganjil atau anomaly, namun setelah diselami makna hakiki dari apa yang ada dan terlihat seperti tidak umum itu mengandung maksud:
a) Agar  setiap  anggota  dapat  meredam  keadaan  yang  dikira mungkin  dapat  menimbulkan  mala  petaka  berupa  kerusuhan, karena semua anggota klik yang bersangkutan akan menanggung akibat  kerugian  material  hanya  karena  emosi  yang  tidak terkendali; b) Setiap  anggota wajib  melakukan  tindakan  prefentif  terhadap kemungkinan  terjadinya  perzinahan  oleh  para  anggota  itu, mengingat  sanksi  hukum  dari  perbuatan  itu  sangat  berat  yakni sanksi hukumnya menyangkut moril dan matriil. 2) Selain  hal – hal  yang  telah  disebutkan  diatas  penulis  juga berpendapat  bahwa  tujuan  dari  sanksi – sanksi yang  anomali  ini seperti  perkelahian  yang  dapat  berakibat  luka  atau  mungkin membawa kematian, dimaksudkan unutuk mewujudkan masyarakat yang rukun damai antar, bahkan juga internnya, sebab jika  terjadi  orang – orang  darinya  harus  ikut  mengeluarkan  uang guna membayar  denda  tentunya  bisa  menjadi  sumber  keretakan intern yang bersangkutan.
3) Sanksi  spesifik  terhadap  pelaku  pencurian  memang  ditanggung oleh pelakunya sendiri tetapi tetap saja para anggota kliknya tururt menanggung malu.
4) Lebih – lebih  dengan tindakan  zina  yang  berakibat  sanksi  moril dan  matriil,  yang  lebih  menakutkan  adalah  sanksi  sosial  yang harus ditanggung turun temurun itu.

## Daftar Pustaka
Al Haidar, Lampung Bersimbah Darah,Madani Press, Jakarta, 2000.
Al  Math,  Muhammad  Faiz. 1100 Hadits  Terpilih  Sinar  Ajaran Muhammad, Gema Insani Press, Jakarta, 1991.
Bukri, dkk, Sejarah Daerah Lampung, DEPDIKBUD, 1977/1978.
Chalwani Michrob, Drs., M.Sc. dan Mudjahid Chudari, Drs., Catatan
Masa Lalu BANTEN, Pengda PGRI, Kabupaten Serang, 1989.
De Jager  & Willem Caaff, Terj. A.S. Wibowo, Lampung Pada Abad ke  XVII,  Catatan  Ekspedisi  VOC,  Kanwil.  Depdikbud.  Propinsi Lampung, 1977.
Hasby Sahid, Sejarah Masuknya Islam di Propinsi Lampung, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1991.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Julia Maria, Kebudayaan Orang Menggala, UI., Press, Jakarta, 1993.
Sholihin  Salam,  ,  1960, Sekitar  Wali  Songo,  Menara  Kudus,  Kudus,
1960.
Soehino, Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Soekowaty,  R.  Arry  Mth., Orientasi  FILSAFAT  Hukum, Philosophy Press UGM, Yogyakarta, 2001.
Sudaryanto,  Ed,  Joko  Siswanto, Filsafat  Politik  Pancasila,  Refleksi ATAS  Teks  Perumusan  Pancasila, Kepel  Press,  Yogya  Karta,
2007.
Sulendraningrat,  PS.,  T.T., Babad  Tanah  Sunda  Babad  Cirebon,
Tanpa Penerbit, Cirebon.
Von Schmid, JJ., 1988, Ahli – ahli Pikir Tentang Negara dan  Hukum, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988.
Yahya  Harun, Sejarah  Masuknya  Islam  Di  Indonesia,  Yogyakarta, 1992.