## FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETERLAMBATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2010-2012)
Helen Aprila Maniagasi 11
Elitha Bharanti 12 ebonifasia@yahoo.com Ferdinandus Christian 13 kotaraja_0112@yahoo.com

## Abstract
The  objective  of  this  research  was  to  examine  the  determinants  of delays  in  Preparations  of  Regional  Revenue  and  Expenditure.  This  study  was conducted  in  Sarmi  Regency.  The  population  was member  of  budget  board  in the  House  of  Representative,  budget  team  from the  government  agencies  and government officials from each work units. There were 60 respondents using a direct  survey  to  collect  data.  A  multiple  regressions  were  employed  to empirically test research hypotheses.
The  research  revealed  that  relation  between  executive  and  legislative positively  associated  with  delays  in  preparations  of  Regional  Revenue  and Expenditure.  In  other  words,  the  better  relation  between  executive  and legislative  are  likely  to  lower  the  delays  in  preparations  of  Regional  Revenue and Expenditure in Sarmi regency. Also, the educational backgrounds positively influence  delays  in  the  preparations  of  Regional  Revenue  and  Expenditure.  It means that advancement in educational backgrounds are likely to lower delays in  preparations  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  in  Sarmi  regency. Another  factor  was  performance  indicators  which  positively  associate  with delays  in  preparations  of  Regional  Revenue  and  Expenditure.  This  infers  that increase  in  performance  indicators will  likely  to  lower delays  in  preparations  of Regional Revenue and Expenditure in Sarmi regency. Meanwhile, commitment was not supported.
Key words: Delays  in  preparations  of  Regional  Revenue  and  Expenditure, relation  between  executive  and  legislative,  educational  backgrounds, performance  indicators,  preparations  of  Regional  Revenue  and Expenditure

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  33/2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  APBD  adalah  rencana
11 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
12, 13 Staf Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
keuangan  yang  dibuat  pemerintah  daerah  secara  4  tahunan  melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah. Salah satunya aturan yang diterbitkan  tersebut  adalah  Permendagri  13/2006  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  aturan  tersebut  telah diuraikan  jadwal  dalam  menyusun  APBD  yang  berlaku  bagi  seluruh pemerintah daerah di  Indonesia. Namun, adanya aturan  yang berisikan jadwal  tersebut  belumlah  mampu  untuk  mengatasi  fenomena  yang tengah  terjadi  dalam  penyusunan  APBD  di  Indonesia.  Fenomena tersebut  turut  menggelitik  perhatian  karena  fenomena  ini  terjadi disebagian  besar  wilayah  Indonesia.  Fenomena  tersebut  adalah terjadinya  keterlambatan  dalam  penyusunan  APBD.  Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan  di  masa  reformasi  banyak  pemerintah  daerah  yang  masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan  dalam  penyusunan  tersebut  merupakan  APBD  yang terlambat  ditetapkan  atau  disahkan  oleh  pemerintah  daerah  bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.
Keterlambatan penyusunan APBD telah melanda sebagian besar wilayah  di  Indonesia  dan  hal  itu  telah  berlangsung  pada  kurun  waktu yang  lama  bahkan  hingga  saat  ini  (Wangi  dan  Ritonga,  2010). Kabupaten  Sarmi  juga  merupakan  salah  satu  daerah  yang  tergolong mengalami  keterlambatan  dalam  menyusun  APBD  khususnya  APBD untuk  tahun  2010-2012  APBD  pada  ketiga  tahun  anggaran  tersebut disahkan  pada  kurun  waktu  antara  1  Januari  –  31  Maret.  Selain banyaknya  daerah  yang  mengalami  keterlambatan  dalam  penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD secara  umum  adalah  terlambatnya  pelaksanaan  program  pemerintah daerah  yang  umumnya  sebagian  besar  pendanaan  program  tersebut berasal  dari  APBD.  Program  yang  terlambat  dilaksanakan  dapat
berpengaruh  pada  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Fenomena terbaru sebagai dampak keterlambatan penyusunan  APBD juga adalah diberlakukannya  sanksi  yang  akan  diberlakukan  bagi  daerah  yang terlambat  menyusun  APBDnya.  Kompas  terbitan  21  November  2013 membeberkan  pernyataan  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan pemerintah  pusat  akan  memberikan  sanksi  kepada  pemerintah  daerah yang  terlambat  menyusun  dan  menyerahkan  APBD  2013.  Pernyataan ini  lahir  sebagai  antisipasi  dari  dampak  yang  akan  ditimbulkan  karena adanya  keterlambatan  penyusunan  APBD  tersebut.  APBD  yang terlambat  dalam  proses  penyusunannya  dapat  pula  berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka dimasa APBD belum disahkan  maka  aliran  dana  dari sektor pemerintah  akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada  akhirnya  perekonomian  daerah  turut  merasakan  dampak  dengan adanya kelesuan ekonomi.
APBD  yang  terlambat  disahkan  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD  dapat  pula  memberi  peluang  munculnya  korupsi,  sebagaimana dinyatakan  (KPK,2008).  Peluang  korupsi  tersebut  dapat  muncul dikarenakan  adanya  usaha  untuk  mengalihkan  dana  yang  tersisa  dari pelaksanaan  program  APBD  ke  dalam  rekening  pribadi.  Dana  yang tersisa  berasal  dari  dana  sisa  anggaran  program  yang  tidak  selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal. Pengalihan dana  ke  rekening  pribadi  tersebut  membuka  peluang  terjadi penyelewengan  dana  APBD  untuk  kepentingan  pribadi  sehingga terjadilah  korupsi.  Kabupaten  Sarmi  juga  termasuk  daerah  yang mengalami  keterlambatan  penyususan  anggaran  tersebut.  Dampak yang  timbulkan  dari  adanya  keterlambatan  APBD  dapat  pada  akhirnya merugikan  masyarakat  selaku  penerima  layanan  publik  termasuk masyarakat di Kabupaten Sarmi dan hal ini bertentangan dengan tujuan
pemerintah  yang  selalu  berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik bagi masyarakat.
Untuk  mengatasi  masalah  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh Andika,  (2006)  bahwa  langkah  pertama  atau  yang  utama    yang  harus ditempuh  dalam  rangka  menemukan  solusi  tersebut  adalah  melalui identifikasi  penyebab  keterlambatan  penyusunan  APBD  tersebut. Kenyataan  yang  ditemukan  berdasarkan pilot  study, yakni  bahwa keterlambatan  penyususnan  APBD  Kabupaten  ini  relative  disebabkan karena  adanya  konflik  yang  terjadi  seperti  yang  dinyatakan  dalam  tori keagenan.
Penyebab  lainnya  relatif  bersumber dari  sumber daya  yang  ada utamanya  sumber  daya  manusia  yang  berkaitan  dengan  kompetensi penyusun  APBD  tersebut.  Untuk  hal  ini  hal    penting  yang  perlu diperhatikan  adalah  kompensi  penyusun  APBD  melalui  latar  belakang pendidikan  mereka.  Logikanya  adalah  jika  penyusun  APBD  tersebut memiliki  latar  belang  pendidikan  yang  mendukung  maka  kemungkinan terjadinya  keterlambatan  akan  dapat  direduksi.  Faktor-faktor  penyebab keterlambatan  RAPBD  Kabupaten  Sarmi  tahun  2010-2012.  Beberapa faktor  penyebab  tersebut  antara  lain:  Belum  adanya  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai alat control pembangunan  yang  menggunakan  APDB  untuk  mewujudkan  visi  misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni satu hati, satu tujuan membangun sarmi dalam  kebinekaan.  RPJMD  sebagai  payung  dan  juga  alat  penggerak utama dalam penggunaan APBD Kabupaten Sarmi,  tetapi RPJMD juga merupakan kerangka acuan pembangunan 20 tahun.
Keterlambatan  Laporan  Pertanggungjawaban  dari  SKPD,  serta  kinerja Tim  Anggaran  yang  dipimpin  oleh  Sekda  sebagai  pengguna  APBD. Lemahnya  fungsi  legislatif  dalam  memberikan  pandangan  akhir  pada pra  siding  RAPBD  Kabupaten  Sarmi  pada  penetapan  RAPBD  menjadi APBD dalam sidang DPRD untuk selanjutnya menjadi perda Kabupaten Sarmi  tahun  Anggaran  2010-2012.  Hal  lainnya  yang  relatif
menyebabkan  terjadinya  keterlambatan  penyusunan  APBD  ini  adalah kemampuan untuk menetapkan menentukan indikator dan target kinerja untuk  setiap  program  karena  kurangnya  data-data  yang  diperlukan.  Ini berarti adanya  miss komunikasi  dan koordinasi (baik yang bersinggungan  dengan  birokrasi  maupun  politik)  diantara  tim  anggaran pemerintah  daerah  maupun  DPRD,  khususnya  menyangkut  indikator dan  target  kinerja  yang  teruang  dalam  prioritas  anggaran  dan  alokasi anggaran  pembangunan.  Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  faktor  hubungan  eksekutif/legislative, latar belakang pendidikan, kinerja, komitmen, penyusun APBD terhadap keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Sarmi.

## SISI TEORI

## 1.  Teori Agency pada Organisasi Pemerintah
Hubungan  keagenan  dalam  teori  agensi  muncul  ketika  ada penugasan  dari  individu  (prinsipal)  kepada  individu  lain  (agen). Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  partisipan pada  organisasi  pemerintahan  meliputi  rakyat,  bupati  atau  walikota, dan  DPRD.  Dalam  undang-undang  tersebut,  bupati  dan  walikota mempunyai  tanggung  jawab  atas  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  program  pemerintah  sehingga  berperan sebagai  eksekutif.  Mekanisme  pemilihan  bupati  dan  walikota  oleh rakyat  menunjukkan  adanya  pelimpahan  wewenang  dari  rakyat kepada bupati dan wali kota. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati dan Walikota  berperan  sebagai  agen  dan  rakyat  merupakan  prinsipal dalam rerangka hubungan keagenan.

## 2.  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Proses  perencanaan  dan  penyusunan  APBD,  mengacu  pada  PP Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
secara  garis  besar  sebagai  berikut:  (1)  penyusunan  rencana  kerja pemerintah  daerah;  (2)  penyusunan  rancangan  kebijakan  umum anggaran;  (3)  penetapan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara; (4) penyusunan rencana  kerja dan anggaran SKPD;  (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.
Gambar 1. Tahapan Penyusunan APBD

## METODE PENELITIAN

## 1.  Uji validitas
Uji  validitas  menunjukan  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  alat pengukur  di  dalam  melakukan  pengukuran  (Agusty,  2006:16).  Uji validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  korelasi Product Moment  Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrument  dapat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD

## Kebijakan Umum APBD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD)
Rancangan Perda APBD
Perda APBD
diketahui  dengan  membandingkan  indeks  korelasi Product  Moment Person dengan signifikan 5%.
Formula korelasi Product Moment Person adalah sebagai berikut;
r =
∑ ∑ ∑ ∑ (∑〖 )²〗[ ∑ ² (∑ )²] Keterangan : n =
banyaknya sampel
X =
nilai atau skor X
Y =
nilai atau skor Y

## 2.  Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  indeks  yang  menunjukan  sejauhmana  suatu alat  ukur  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Dalam  penelitian  ini, pengujian  reliabilitas  menggunakan Alpha  cronbachs. Menurut Arikunto  (2003:171)  rumus  digunakan  untuk  mencari  reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0
r11 = 1 − ∑ ²
²
Keterangan:
r11 = reliabilitas Instrumen
k        = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal
∑ ²   = jumlah varaians butir
1²      =   varians total
Suatu instrument dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6 artinya apabila α = 0,6 maka instrument dapat dikatakan reliabel.

## 3.  Hasil Uji Validitas dan Relibelitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus  korelasi Product  Moment  Person ,  dimana  valid  atau  tidaknya  instrumen  dapat diketahui  dengan  membandingkan  indeks  korelasi Product  Moment
Person dengan  signifikan  5%.  Artinya  bila  probabilitas  hasil  korelasi lebih  kecil  dari  0,05  maka  instrumen  dinyatakan  tidak  valid  dan sebaliknya,  jika  hasil  korelasi  lebih  besar  dari  0,05  maka  instrumen dinyatakan valid.
Tabel 1.

## Pengujian Instrumen Penelitian (Uji Validitas & Reliabilitas)
Variabel Indikator Item Korelasi Ket Alpha Cronbach Ket Faktor hubungan eksekutif  dan legislative  Komunikasi  Koordinasi X1.1 0.787 Valid 0.797 Realibel X1.2 0.752 Valid X1.3 0.830 Valid X1.4 0.800 Valid Faktor latar belakang pendidikan  Latar belakang pendidikan eksekutif  Latar belakang pendidikan legislative X2.1 0.815 Valid 0.753 Realibel X2.2 0.828 Valid X2.3 0.826 Valid Faktorindikator kinerja  Informasi tentang indicator kinerja APBD  Penentuan indicator kinerja APBD X3.1 0.835 Valid 0.823 Realibel X3.2 0.909 Valid X3.3 0.834 Valid Faktor komitmen Penerimaan dan kepercayaan terhadap nilai dan tujuan organisasi X4.1 0.894 Valid 0.818 Realibel X4.2 0.861 Valid X4.3 0.824 Valid Faktor penyusun APBD  Pendiidkan dan pelatihan yang pernah diikuti  Konflik kepentingan X5.1 0.919 Valid 0.829 Realibel X5.2 0.930 Valid Keterlambatan penyusunan APBD  Persepsi  hubungan eksekutif dan legislative
 Persepsi latar belakang pendidikan
 Persepsi indikator kinerja
 Persepsi komitmen  Persepsi penyusun APBD Y1.1 0.886
Valid
0.914 Realibel Y1.2 0.881 Valid Y1.3 0.877 Valid Y1.4 0.875 Valid Y1.5 0.794 Valid
Sumber; Data diolah, (2014)

## 4.  Uji Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan menggunakan normal  probability  plot  yang pada prinsipnya  suatu data  ril  dikatakan  berdistribusi  normal  jika  data  ril  mengikuti garis diagonal.
b.  Uji Multikolinieritas
Cara  mendeteksi  ada  tidaknya  gejala  multikolinieritas  adalah dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  atau  factor pertambahan  ragam.  Apabilanilai  VIF  lebih  besar  dari  10  maka terjadi  multikolinieritas , sebaliknya  apabila  VIF  lebih  kecil  dari  10 maka tidak terjadi multikolinieritas .
c.  Uji Heteroskedastisitas
Priyatno, (2012 : 87) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas  dalam  kajian  ini  adalah  dengan  melihat penyebaran titik-titik pada grafik scatter plot yang kriterianya yaitu;
1)  Jika  ada  pola  tertentu  seperti  titik-titik  yang  ada  membentuk suatu  pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
2)  Jika  tidak  ada pola  yang jelas,  serta titik-titik menyebar diatas dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heterokedastistas.

## 5.  Analisis Regresi Berganda
Metode  ini  digunakan untuk  mengetahui  variabel  yang  dominan member sumbangan terhadap variable terikat dan untuk mengetahui pengaruh  antara  dua  variable  atau  lebih,  yaitu  variable  bebas  dan variable terikat.
Rumusnya (unstandardized coeffi cients) adalah;
Y = α +b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + ε
Keterangan;
Y =
Keterlambatan penyusunan APBD
α = Intercept
b = Koefisienregresi
X 1 = Faktor hubungan eksekutif dan legislatif X 2 = Faktor latar belakang pendidikan X 3 = Faktor indikator kinerja
X 4 = Faktor komitmen
X 5 = Faktor penyusun APBD
ε = Residual

## 6.  Pengujian Hipotesis
Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  t  dengan tingkat  signifikannya  5%.  Kriteria  pengujiannya  adalah;  jika  t hitung >  t tabel maka  H0  ditolakdan  Ha  diterima  artinya  terdapat  pengaruh variable  independen  (faktor  hubungan  eksekutif  dan  legislatif,  faktor latar  belakang  pendidikan,  faktor  indikator  kinerja,  faktor  komitmen dan  faktor  penyusun  APBD)  terhadap  variabel  dependen  yakni, keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Sarmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  faktor  hubungan legislatif  dan  eksekutif  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran angka indeks rata-rata.

## Tabel 2.

## Jawaban Responden Tentang
Faktor Hubungan Eksekutif dan Legislatif
No. Item Skor Jmh Rata- Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. X1.1 22 34 2 2 - 60 4.27 2. X1.2 27 27 6 - - 60 4.35 3. X1.3 29 27 4 - - 60 4.41 4. X1.4 16 40 4 - - 60 4.20 Rata-rata 4.31
Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan  hasil  skor  rata-rata  sebesar  4,31  yang  berarti  bahwa variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  sangat  baik  oleh  item-item penyataan  diatas  atau  dapat  juga  dijustifikasi  bahwa  responden  relatif sangat  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  hubungan  yang terjadi  antara  legislatif dan  eksekutif.  Item  pernyataan  yang  relatif  lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item X1.3 yang menyatakan bahwa koordinasi antara eksekutif & legislatif belum baik.
Variabel  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  terwakili  oleh  4  item pernyataan, yakni; komunikasi antar anggota SKPD dalam penyusunan APBD  tidak  berjalan  secara  efektif  (X1.1),  adanya  kesenjangan informasi antara  eksekutif  &legislatif  (X1.2),  koordinasi  antara  eksekutif &  legislatif  belum  baik  (X1.3)  dan  Eksekutif  &  legislatif  belum  mampu bekerja  sama  (X1.4).  Berdasarkan  hasil  analisis  terlihat  bahwa  jika faktor  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  semakin  baik  akan  berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD.

## 2.  Latar Belakang Pendidikan
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  latar  belakang pendidikan  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran  angka  indeks rata-rata.

## Tabel 3. Jawaban Responden Tentang Latar Belakang Pendidikan
No. Item Skor Jmh Rata-Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. X2.1 20 36 4 - - 60 4.27 2. X2.2 27 27 6 - - 60 4.35 3. X2.3 19 33 5 3 - 60 4.13 Rata-rata 4.25 Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan  hasil  skor  rata-rata  sebesar  4,25  yang  berarti  bahwa variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  sangat  baik  oleh  item-item penyataan  diatas  atau  dapat  juga  dijustifikasi  bahwa  responden  relatif sangat  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  latar  belakang pendidikan  penyusun  APBD.  Item  pernyataan  yang  relatif  lebih  baik dalam  menjelaskan  variabel  ini  adalah  item  X2.2  yang  menyatakan bahwa  anggota  Badan  Anggaran  (Banggar)  minim  dengan  latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah.
Hasil  analisis  juga  menunjukan  bahwa  faktor  latar  belakang penelitian  juga  turut  mempengaruhi  keterlambatan  peyusunan  APBD, artinya bahwa jika sumberdaya  manusia dalam hal  ini penyusun  APBD tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  memadai  maka  akan berpotensi  menyebabkan  keterlambatan  dalam  penyusunan  APBD tersebut.  Hal  ini  seharusnya  dapat  dihindari  atau  minimal  dapat direduksi  karena  apabila  sumber  daya  manusia  yang  melaksanakan penyusunan APBD tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  dan  akhirnya APBD  sebagai  produk  dari  perencanaan  dan  sistem  akuntansi, kualitasnya  menjadi buruk,  Informasi yang  dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai (Dita Arfianti, 2011)

## 3.  Indikator Kinerja
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  indikator  kinerja dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata.
Tabel 4.
Jawaban Responden Tentang Indikator Kinerja
No. Item Skor Jmh Rata-Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. X3.1 17 38 5 - - 60 4.20 2. X3.2 23 33 2 2 - 60 4.28 3. X3.3 14 41 4 1 - 60 4.13 Rata-rata 4.20
Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan  hasil  skor  rata-rata  sebesar  4,20  yang  berarti bahwa  variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  item-item penyataan diatas atau dapat juga dijustifikasi bahwa responden relatif setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  indikator  kinerja.  Item pernyataan  yang  relatif  lebih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini adalah  item  X3.2  yang  menyatakan  bahwa  informasi  pemda  dalam menentukan indikator kinerja pada APBD masih dirasakan kurang.
Hasil  analisis  berikutnya  menyangkut  variabel  indikator  kinerja yang  diukur  melalui  item;  (1)  kesulitan  menerjemahkan  indikator kinerja  dalam  APBD,  (2)  kurangnya  informasi  pemda  dalam menentukan  indikator  kinerja  pada  APBD  dan  (3)  komunikasi  antar anggota  SKPD  dalam  menyusun  APBD  tidak  efektif,  menunjukan bahwa  variabel  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap  keterlambatan peyusunan  APBD.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  indikator  kinerja meningkat  atau  semakin  baik  maka  akan  mengurangi  potensi terjadinya  keterlambatan  penyusunan  APBD  atau  dapat  dijustifikasi bahwa  dorongan  peningkatan  indikator  kinerja  akan  mengurangi potensi terjadinya keterlambatan penyusunan APBD.

## 4.  Komitmen
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  komitmen  dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata.
Tabel 5.

## Jawaban Responden Tentang Komitmen
No. Item Skor Jmh Rata-Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. X4.1 21 34 2 3 - 60 4.21 2. X4.2 19 37 4 - - 60 4.25 3. X4.3 16 38 6 - - 60 4.17 Rata-rata 4.21 Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan hasil skor rata-rata sebesar 4,21 yang berarti bahwa variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  sangat  baik  oleh  item-item penyataan diatas atau dapat juga dijustifikasi bahwa responden relatif sangat  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  komitmen penyusun  APBD.  Item  pernyataan  yang  relatif  lebih  baik  dalam menjelaskan  variabel  ini  adalah  item  X4.2  yang  menyatakan  bahwa penyusun  APBD  dari  SKPD belum  memahami  visi,  misi,  sasaran,  & tujuan dari penyusunan APBD dengan baik.
Hasil  analisis  lainnya  menyangkut  faktor  komitmen  menunjukan bahwa  faktor  ini  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  keterlambatan penyusunan  APBD.  Pengaruh  positif  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi adalah searah dengan  penyusunan  APBD atau  dengan  kata  lain  adanya  komitmen dari  seluruh  komponen  organisasi  yang  tinggi  maka  akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan penyusunan APBD.

## 5.  Penyusun APBD
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  penyusun  APBD dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata.
Tabel 6.

## Jawaban Responden Tentang Penyusun APBD
No. Item Skor Jmh Rata-Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. X5.1 11 45 3 1 - 60 4.10 2. X5.2 21 35 4 - - 60 4.28 Rata-rata 4.19 Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan  hasil  skor  rata-rata  sebesar  4,19  yang  berarti  bahwa variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  item-item  penyataan diatas  atau  dapat  juga  dijustifikasi  bahwa  responden  relatif  setuju dengan  seluruh  pernyataan  tentang  penyusun  APBD.  Item  pernyataan yang  relatif  lebih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini adalah  item  X5.2 yang  menyatakan  bahwa  pihak  legislatif  lebih  mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD.
Hasil  analisis  yang  terakhir  mengenai  faktor  penyusun  APBD ternyata juga menunjukan bahwa faktor ini berpengaruh positif terhadap keterlambatan  penyusunan  APBD.  Hal  ini  relative  disebabkan  kerena penyusun  APBD  telah  dibekali  dengan  pengetahuan  yang  baik  melalui kegiatan  pelatihan  atau  pendidikan  yang  terkait  dengan  penganggaran dan tidak terjadi konflik kepentingan diantara penyusun APBD tersebut. Pengaruh  positif  menunjukkan  bahwa  peran  sumberdaya  manusia (dalam hal ini adalah penyusun APBD) dalam keberhasilan penyusunan APBD  juga  penting.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  Edward  III, (1980)  dalam  Akib,  (2010) bahwa  sumber daya merupakan  hal  penting dalam implementasi kebijakan yang baik dimana indikator-indikator yang
digunakan  untuk  melihat  sejauhmana  sumberdaya  mempengaruhi implementasi  kebijakan  terdiri  dari;  sumberdaya  manusia,  sumberdaya anggaran, informasi berupa data dan fasilitas pendukung lainnya.

## 6.  Keterlambatan Penyusunan APBD
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  tentang  keterlambatan penyusunan  APBD  dengan  menggunakan  teknik  pengukuran  angka indeks rata-rata.
Tabel 7.
Jawaban Responden Tentang Keterlambatan Penyusunan APBD
No. Item Skor Jmh Rata-Rata 5 4 3 2 1 SS S N TS STS 1. YI.1 22 34 4 - - 60 4.31 2. YI.2 19 37 2 2 - 60 4.22 3. YI.3 21 35 4 - - 60 4.28 4. YI.4 22 34 4 - - 60 4.30 5. YI.5 18 38 4 - - 60 4.23 Rata-rata 4.26
Sumber; Data diolah, (2014)
Didapatkan hasil skor rata-rata sebesar 4,26 sangat yang berarti bahwa  variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  item-item penyataan diatas atau dapat juga dijustifikasi bahwa responden relatif sangat  setuju  dengan  seluruh  pernyataan  tentang  keterlambatan penyusunan  APBD.  Item  pernyataan  yang  relatif  lebih  baik  dalam menjelaskan  variabel  ini  adalah  item  Y1.1  yang  menyatakan  bahwa faktor  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  yang  relatif  baik  akan mencegah keterlambatan penyusunan APBD.

## 7.  Analisis Regresi Berganda
Berikut ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi  sederhana  dengan  menggunakan  bantuan software SPSS (Statistikal  Package  for  Social  Science) versi  21.0.  seperti  yang terlihat pada Tabel 8 dibawah ini.

## Tabel 8. Hasil Analisis Regresi
Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Keterangan Constant 0.350 Faktor hubungan eksekutif dan legislatif 0.186 2.758 0.008 Signifikan Faktor latar belakang pendidikan 0.295 2.027 0.048 Signifikan Faktor indikator kinerja 0.416 2.153 0.036 Signifikan Faktor komitmen 0.365 1.817 0.075 Tidak Signifikan Faktor penyusun APBD 0.496 2.075 0.043 Signifikan R Square 0.960 Ajusted R Square 0.956 t tabel 1.671 Sumber: Data diolah, (2014)
Data  pada  Tabel  8  diatas  menunjukan  nilai  konstanta  sebesar 0.350mengartikan mengartikan  bahwa  jika tidak ada  kenaikan  nilai dari seluruh  variabel  independen  (faktor  hubungan  eksekutif  dan  legislatif, latar  belakang  pendidikan,  indikator  kinerja,  komitmen  dan  penyususn APBD)maka  besarnya  adalah  nilai  variabel  keterlambatan  penyusunan APBD adalah sebesar 0.350.
Koefisien  regresi faktor  hubungan eksekutif  dan  legislatif  sebesar 0.186menunjukkan bahwa setiap variabel faktor hubungan eksekutif dan legislatif  meningkat  atau  semakin  baik  maka  variabel  keterlambatan penyusunan APBD akan meningkat sebesar nilai koefisien tersebutatau dengan kata lain setiap peningkatan variabel keterlambatan penyusunan APBD dibutuhkanvariabel faktor hubungan eksekutif dan legislatifsebesar 0.186.
Koefisien  regresi  faktor  latar  belakang  pendidikan  sebesar  0.295 menunjukkan  bahwa  setiap  variabel  faktor  latar  belakang  pendidikan
meningkat atau semakin baik maka variabel keterlambatan penyusunan APBD akan meningkat sebesar nilai koefisien tersebutatau dengan kata lain  setiap  peningkatan  variabel  keterlambatan  penyusunan  APBD dibutuhkanvariabel faktor latar belakang pendidikan sebesar 0.295.
Koefisien  regresi  indikator  kinerja  sebesar  0.416  menunjukkan bahwa  setiap  variabel  indikator  kinerjameningkat  atau  semakin  baik maka  variabel  keterlambatan  penyusunan  APBD  akan  meningkat sebesar nilai koefisien tersebutatau dengan kata lain setiap peningkatan variabel  keterlambatan  penyusunan  APBD  dibutuhkanvariabel  indikator kinerjasebesar 0.416.
Koefisien  regresi  komitmen  sebesar  0.365  menunjukkan  bahwa setiap  variabel  komitmen  meningkat  atau  semakin  baik  maka  variabel keterlambatan  penyusunan  APBD  akan  meningkat  sebesar  nilai koefisien  tersebut  atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel keterlambatan  penyusunan  APBD  dibutuhkan  variabel  komitmen sebesar 0.365.
Koefisien  regresi  faktor  penyusun  APBD  sebesar  0.496 menunjukkan  bahwa  setiap  variabel  faktor  penyusun  APBD  meningkat atau  semakin  baik  maka  variabel  keterlambatan  penyusunan  APBD akan  meningkat  sebesar  nilai  koefisien  tersebutatau  dengan  kata  lain setiap  peningkatan variabel keterlambatan penyusunan  APBD dibutuhkanvariabel faktor penyusun APBD sebesar 0.496.
Data  Tabel  5  diatas  juga  menunjukan  bahwa  model  konseptual penelitian  yang  dibangun  adalah  layak  karena  terbukti  variabel keterlambatan  penyusunan APBD dapat dijelaskan oleh variabel; faktor hubungan  eksekutif  dan  legislatif,  latar  belakang  pendidikan,  indikator kinerja,  komitmen  dan  penyususn APBD  dengan  nilai  determinasi  atau
tingkat  kelayakan  model  yang  baik  yakni  sebesar  0.956  atau  sebesar 95.6%  sementara 4.4%  lainnya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak diuji dalam model konseptual penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
a.  Faktor hubungan eksekutif dan legislatif terbukti berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyusunan. APBD pada Kabupaten Sarmi atau dapat dikatakan bahwa dorongan peningkatan faktor hubungan eksekutif  dan  legislatif  yang  semakin  baik  akan  berpotensi mengurangi  keterlambatan  penyusunan  APBD  pada  Kabupaten Sarmi.
b.  Faktor  latar  belakang  pendidikan  terbukti  berpengaruh  positif terhadap  keterlambatan  penyusunan  APBD  pada  Kabupaten  Sarmi atau  dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  peningkatan  factor  latar belakang  pendidikan  yang  semakin  baik  akan  berpotensi mengurangi  keterlambatan  penyusunan  APBD  pada  Kabupaten Sarmi.
c.  Faktor  indiktor  kinerja  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap keterlambatan  penyusunan  APBD  pada  Kabupaten  Sarmi  atau dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  peningkatan  faktor  indicator kinerja yang semakin baik akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD pada Kabupaten Sarmi.
d.  Komitmen  terbukti  tidak  berpengaruh  terhadap  keterlambatan penyusunan  APBD  pada  Kabupaten  Sarmi  atau  dapat  dikatakan bahwa  dorongan  peningkatan  komitmen  yang  semakin  baik  akan berpotensi  mengurangi  keterlambatan  penyusunan  APBD  pada Kabupaten Sarmi.
e.  Faktor  penyusun  APBD  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap keterlambatan  penyusunan  APBD  pada  Kabupaten  Sarmi  atau dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  peningkatan  faktor  penyusun
APBD yang semakin baik akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD pada Kabupaten Sarmi.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  melalui  hasil  kajian  ini  adalah  sebagai berikut;
a.  Pada  tahapan  penyusunan  APBD,  membina  hubungan  yang harmonis  dan  bersinergi  antara  eksekutif  maupun  legislative  perlu dilakukan  secara  mendalam  dan  menyeluruh.  Kedua  belah  pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten Sarmi bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat haruslah  berkomitmen  untuk  memberikan  yang  terbaik  dalam penyusunan APBDdi Kabupaten Sarmi.
b.  Kompetensi  dan  keahlian  sumber  daya  manusia  harus  menjadi perhatian utama bagi Pemeritah Kabupaten Sarmi dalam khususnya penyusunan  APBD.  Penempatan  pegawai  hendaknya  didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  pegawai  tersebut  memiliki  keahlian  dan kompetensi terkait dengan tugas dan kegiatan yang harus dilakukan tersebut dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
c.  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  sebaiknya  dapat  secara  mandiri menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  terkait  dengan penganggaran  keuangan  daerah.  Adanya  hal  tersebut  dapat menambah  kompetensi  dan  keahlian  pihak  yang  telah  berlatar pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah serta memberikan  tambahan  ilmu  baru  bagi  pihak  yang  belum berkompeten dalam hal tersebut.
d.  Faktor-faktor  yang  telah teridentifikasi tersebut dapat  menjadi dasar bagi  pihak  eksekutif  maupun  legislatif  untuk  merancang  solusi penyelesaian  terhadap  pencegahan  terjadinya  keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Sarmi dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Chitra  Ariesta  Pandan  Wangi  dan  Irwan  Taufiq  Ritonga.  2010. Identifikasi  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Keterlambatan Dalam  Penyusunan  APBD  (Studi  Kasus  Kabupaten  rejang Lebong  Tahun  Anggaran  2008-2010), Simposium  Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto.
Dita  Arfianti.  2011. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD  di  Kabupaten  Batang),  Skripsi ,  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.
Gribaldi.  2008.  Otonomi  Daerah  dan  Paradigma  Baru  Penyusunan APBD, Jurnal  ISSN ;  1979-0899X,  Volume  1,  Nomor  2, Desember 2008.
Kunwaviyah dan Machmud. 2010. Peran Variabel Komitmen Organisasi dan Inovasi pada Hubungan Penganggaran dan Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Auditing , Vol 7 No 1, 2010.
Muhammad T. Andika. 2006. Birokrasi dan Keterlambatan APBD, Surat Kabar  Seputar  Indonesia ,  Selasa,  10  Oktober  2006,  Hal.  7,
Kolom 3-7.
Norsain. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor  Penyebab Terjadinya Keterlambatan  Dalam  Penyusunan  APBD  (Studi  Kasus Kabupaten  Semenep  Tahun  Anggaran  2007-2010) ,  Tesis, Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran”, Jawa Timur.
Nurwira  Rahayu  Mubar,  Muhammad  Ali  dan  Nurjannah  Hamid.  2011.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan APBD
Berbasis  Kinerja,  Skripsi ,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Hasanuddin.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
...............................  2006.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006, Tentang  Struktur  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
Sardjito,  Bambang,  Muthaher,  Osmad,  (2007)    Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemda  :
Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel
Moderating. Simposium  Nasional  Akuntansi X,  26-28  Juli. Makassar.
Solihin  Dadang,  (2011) Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja . Bimbingan  Teknis  Perencana  Bappeda  Provinsi  DKI  Jakarta. Jakarta : Bappenas.
Sopiah,(2008) Perilaku Organisasional , Yogyakarta, Andi.
Sri  Wahyuni,  (2010) Analisis  Faktor-Faktor  Keterlambatan  Dalam Penyusunan  APBD  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Sukamara) , Penelitian Mandiri.
Suhartono,  Ehrmann,  Solichin,  Mochammad,  (2007)  Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran Instansi  Pemerintah  Daerah  dengan  Komitmen  Organisasi sebagai  Pemoderasi, Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik , Vol 08, No 01, Jogjakarta.
Sumarno, (2005) Pengaruh  Komitmen  Organisasi  dan  Gaya
Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi
Anggaran  dan  Kinerja  Manajerial, Simposium  Nasional
Akuntansi VIII, 15-16 September, Solo.