## Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online
Yusnarida Eka Nizmi*, Yessi Olivia, Ahmad Jamaan, Umi Oktyari Retnaningsih Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28293, Indonesia E-mail: eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id*, yessi.olivia@lecturer.unri.ac.id, ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id, uoktyari@lecturer.unri.ac.id
Received: October 29, 2023 | Revised: January 9, 2024 | Accepted: March 25, 2024

## Abstrak
Perilaku Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan masalah yang seharusnya tidak dibiarkan terjadi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang menaati nilai-nilai etis tentang integritas, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Namun pada kenyataannya, kekerasan seksual masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.  Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan Edukasi Pencegahan dan Penanganan KBGO agar siswa dan tenaga pengajar dapat memahami dan mengidentifikasi KBG, terutama KBGO. Kegiatan pengabdian dilakukan di SMA Negeri 1 Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan memberikan pengetahuan dasar tentang gender dan ketidaksetaraan gender yang bisa menyebabkan munculnya KBGO. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah workshop yang mengharuskan partisipasi aktif dari siswa dan siswi untuk berdiskusi dan memberikan contoh langkah-langkah antisipatif untuk mencegah KBGO. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa sebesar 34,81% mengenai KBGO. Peningkatan ini diperoleh dari hasil pre- test dan post-test yang dilakukan oleh siswa dan siswi setelah mengikuti kegiatan edukasi KBGO. Pemahaman yang meningkat tentang KBGO dari siswa dan siswi setelah kegiatan pengabdian ini menunjukkan pentingnya edukasi  dan kesadaran tentang KBGO. Sehingga, diharapkan dapat membantu dalam upaya pemutusan mata rantai kekerasan berbasis gender secara umum.
Kata kunci: Gender; KBGO; Kekerasan Berbasis Gender; Sekolah; Siswa

## Abstract
Gender-Based Violence (GBV) and Online Gender-Based Violence (OGBV) behavior are issues that should not be allowed to occur in the educational environment, which should uphold ethical values concerning integrity, accountability, and respect for fellow human beings. Unfortunately, sexual violence continues to occur in various countries, including Indonesia. The purpose of this community service project is to provide Prevention and Management Education on OGBV so that students and educators can understand and identify GBV, especially OGBV. The community service activities were conducted at SMA Negeri 1 Bantan, Bengkalis Regency, by providing basic knowledge about gender and gender inequality that can lead to the emergence of OGBV.
The method used in these activities was a workshop that required active participation from male and female students to discuss and provide examples of proactive steps to prevent OGBV. The results of this community service project indicate a 34.81% increase in students' understanding of OGBV. This increase was obtained from the pre-test and post-test results conducted by students after participating in the OGBV education activities. The enhanced understanding of OGBV by students following this community service project highlights the importance of education and awareness regarding OGBV. Consequently, it is hoped that this will contribute to efforts to break the chain of gender-based violence in general.
Keywords: Gender; Gender-Based Violence; OGBV; School; Student

## Pendahuluan
Berdasarkan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020  Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana,  Kekerasan Berbasis Gender (KBG)  merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang- wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Sementara definisi sederhana yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), KBG  yaitu tindakan berbahaya yang diarahkan kepada individu atau kelompok individu berdasarkan gender mereka (UN Women, n.d.a.).
Seiring perkembangannya, diskursus mengenai KBG lebih banyak mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan disebabkan  walaupun KBG dapat menimpa baik laki-laki maupun perempuan, korban terbesar berasal dari kelompok perempuan. Temuan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi dimana 1 dari 3 orang perempuan, dari 736 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual dari orang terdekat maupun orang asing (World Health Organization, 2021). Temuan dari WHO tersebut juga menyebutkan bahwa perempuan dalam rentang usia 15-24 tahun adalah kelompok umur yang paling  rentan terhadap kekerasan seksual.
Berdasarkan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020, KBG memiliki beberapa bentuk. KBG dapat berupa kekerasan seksual,
mulai dari tindakan intimidasi, melecehkan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, hingga pemerkosaan. Bentuk-bentuk lain dari KBG adalah kekerasan fisik; kekerasan sosial dan ekonomi; kekerasan psikis dan mental; dan praktik sosial/budaya yang mengancam kehidupan seseorang (Redline Indonesia, 2021). KBG tidak hanya terjadi di dunia nyata dimana pelaku dan korban berinteraksi langsung. KBG juga dapat terjadi di dunia maya ( online / digital violence ), biasa disebut sebagai KBGO. Di dalam KBGO, kekerasan seksual terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler, media sosial, email, internet, dan lain-lain. Teknologi tersebut digunakan untuk merundung ( cyberbullying ), mengirim pesan teks bernuansa seksual tanpa ijin ( non-consensual sexting ), dan membuka informasi tentang korban ke publik ( doxing ) (UN Women, n.d.b).
Masyarakat internasional menyepakati bahwa KGB adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM  karena telah merampas hak-hak korban untuk dapat hidup bebas dan diakui keberadaannya sebagai manusia yang sederajat dengan manusia yang lain. KBG juga diakui sebagai masalah kesehatan publik karena dampak kesehatan fisik dan mental akan dirasakan oleh korban dalam waktu yang relatif lama. Akibatnya korban, yang didominasi oleh perempuan, akan terhalang partisipasinya di dalam pembangunan. Penyedia layanan kesehatan dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang akan dihubungi korban untuk mengobati dan merawat korban atas luka, infeksi dan komplikasi penyakit, depresi, dan gangguan stres pascatrauma  (PTSD)  (World Health Organization, 2021).
Walaupun  Pemerintah Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, memberikan jaminan terhadap hak asasi warga negaranya, fenomena kekerasan seksual adalah isu sosial yang sering  terjadi. Di dalam siaran persnya untuk peringatan Hari Tanpa Kekerasan 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan, baik secara langsung ataupun dalam bentuk KBGO. Pandemi Covid-19 juga disebutkan sebagai kondisi yang menyebabkan posisi perempuan menjadi sangat dirugikan dan rentan terhadap tindak kekerasan (Komnas Perempuan, 2021).
Terkait dengan KBGO, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan dalam bentuk sebagai berikut: 1) pendekatan untuk memperdaya (c yber grooming ); 2) mengirimkan teks untuk menyakiti/mengancam/mengganggu ( cyber harrasment ); 3)
peretasan (hacking); 4) konten ilegal (illegal content); 5) pelanggaran privasi (infringement of privacy ); 6) ancaman distribusi foto/video pribadi  ( malicious distribution ); 7) pencemaran nama baik ( online defamation ); dan 8) rekrutmen online ( recruitment ) (Komnas Perempuan, 2018). Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan terkait dengan KBGO ini menunjukkan angka yang tinggi di kasus recruitment, malicious distribution, illegal content, dan cyber harrasment .
Tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang privat, namun juga di ruang publik seperti di lingkungan pendidikan. Kenaikan kasus kekerasan seksual di kampus mulai terlihat lebih jelas setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 yang menyoroti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institut Pendidikan Tinggi. Sebelumnya, kekerasan seksual di lingkungan kampus dianggap sebagai sesuatu yang kurang terlihat, seperti fenomena gunung es, karena sedikit korban yang berani melaporkan kejadian tersebut (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Hasil temuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ketika melakukan survei pada 79 universitas dari 29 kota di Indonesia menunjukkan sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus mereka. Sebanyak 63% dari responden mengaku tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut (Ajie & Romanti, 2021). Ketakutan akan disalahkan dan dipojokkan menjadi pertimbangan mengapa korban memilih untuk melapor. Ketidakpastian penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus juga menjadi penyebab mengapa korban terpaksa memilih diam.
Angka kekerasan seksual untuk lingkungan pendidikan dasar pun cukup mengejutkan. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), untuk awal tahun 2023, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di tingkat sekolah dasar (50%), dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah (10%), dan di pondok pesantren (40%) (Ihsan, 2023). Sangat disayangkan, kebanyakan pelaku adalah guru yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak didiknya.
Penyuluhan ini perlu dilakukan karena kasus KBG di lingkungan pendidikan jarang terselesaikan karena korban-korban memilih untuk bungkam. Mereka malu dan  khawatir identitas mereka akan terbongkar terlebih lagi apabila mereka berhadapan dengan pelaku yang memiliki jabatan penting di sekolah atau universitas. Menteri Nadiem Makarim pada  rapat
kerjanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2022, mengatakan bahwa prevalensi kekerasan seksual juga ditentukan oleh ada atau tidaknya kebijakan khusus sekolah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual (CNN Indonesia, 2022). Diharapkan pengabdian ini akan berkontribusi terhadap upaya untuk mencegah berulangnya KGB terutama dalam bentuk kekerasan seksual di dalam lingkungan pendidikan.

## Metodologi
Kegiatan pengabdian ini mengambil bentuk penyuluhan kepada siswa di sekolah menengah dengan topik gender, KBG, dan KBGO. Diharapkan melalui penyuluhan ini, siswa paham tentang apa yang masuk dalam kategori KBG dan berani untuk bersuara ketika melihat ataupun mengalaminya. Pada akhirnya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan KBG dapat membantu pemutusan rantai kekerasan yang sudah ada selama ini.
Pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan  kepada siswa dan siswi SMA  Negeri 1 Bantan Bengkalis, Provinsi Riau ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut: 1. Memberikan pelaksanaan pre-test dan post-test kepada seluruh siswa yang menjadi bagian dari sasaran target edukasi mengenai isu KBGO untuk mengetahui pemahaman para siswa mengenai KBGO sebelum dan sesudah pemaparan materi oleh tim pengabdian.
2. Memberikan penyuluhan dan penjelasan terkait pencegahan terjadinya KBGO.
3. Memberikan edukasi mengenai perilaku yang seperti apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa dan siswi yang dapat mengundang terjadinya KBGO.
4. Melakukan diskusi interaktif dengan tanya jawab kepada siswa dan siswi mengenai KBGO.

## Hasil dan Pembahasan
Pada dasarnya, pengabdian ini diharapkan mampu memberikan implikasi terhadap studi gender dalam hubungan internasional terutama dalam konteks pemahaman KBG. Seluruh siswa yang menjadi bagian dari kegiatan ini diharapkan mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan gender, pengetahuan mengenai KBGO, ancaman-ancaman yang muncul di dunia maya, dan juga pemahaman mengenai internet dan bagaimana agar aman berinteraksi di dunia maya, seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Untuk mencapai tujuan edukasi, tim pengabdian melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman para siswa melalui sepuluh pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang
diajukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pemahaman para siswa yang berkaitan dengan tujuan kegiatan edukasi KBGO.
Gambar 1.  Tujuan Kegiatan Edukasi KBGO
Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Nilai/skor Skor Mahasiswa Persentase Kenaikan Pemahaman Hasil Pre-Test Hasil Post-Test 10 0 2 - 9 1 20 1900% 8 2 20 900% 7 9 12 33,33% 6 10 5 -50% 5 19 3 -84,21% 4 8 0 -100% 3 7 0 -100% 2 5 0 -100% 1 1 0 -100% Total 62 62 Rata-rata kenaikan pemahaman 34,81%
Tabel 1 menunjukkan peningkatan pemahaman para siswa sebelum dan setelah pelaksanaan edukasi KBGO. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test dapat disimpulkan bahwa pemahaman para siswa terhadap konsep dasar gender, KBG,  KBGO, serta jenis-jenis  KBG mengalami peningkatan. Para peserta didik yang menjadi target utama dalam pelaksanaan
Persepsi siswa Pemahaman tentang kesetaraan gender Pengetahuan tentang KBGO Pemahaman tentang internet/rasa aman di dunia maya Ancaman- ancaman yang muncul di dunia maya
kegiatan edukasi KBGO ini, pada awalnya sama sekali tidak mengetahui mengenai KBGO, namun setelah edukasi dilakukan para siswa mampu memahami KBGO dengan baik. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban beberapa siswa saat sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung:
“Selama ini saya pikir segala bentuk kekerasan termasuk KBGO hanya menyasar perempuan, namun ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban KBGO”
“Sebagai perempuan, yang rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender termasuk KBGO, saya sudah mengerti apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan ketika berinteraksi dengan orang asing di internet”
Dua siswa juga memberikan pendapatnya mengenai korban KBGO:
“Selama ini saya selalu membagikan kehidupan pribadi saya di internet (budak konten), dan ternyata itu tidak tepat. Saya akan bijak menggunakan internet agar tidak menjadi korban KBGO”
“Saya sepenuhnya sudah mengerti mengenai gender dan KBGO, dan saya harap saya tidak menjadi 1 dari 3 perempuan yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender. Perempuan memang rentan, tapi bukan berarti tidak bisa dicegah”
Kegiatan pengabdian ini sangat berimplikasi terhadap perkembangan studi gender dalam hubungan internasional terutama dalam konteks pemahaman mengenai ketimpangan gender, praktik-praktik budaya, perlakukan yang diskriminatif terutama untuk kelompok perempuan dan konsensus terhadap sumber dari KBG  yang menjadi bagian dari penyebab ketidakberdayaan korban.
The UN Refugee Agency (UNHCR) mengelompokkan faktor penyebab kekerasan berbasis gender ini ke dalam lima kategori. Pertama adalah faktor fisik yang meliputi  kemiskinan, keterbatasan untuk memperbaiki kualitas hidup, dan ketidakberdayaan menghadapi institusi masyarakat. Faktor kedua adalah faktor sosial, budaya, dan politik yang mencakup hal-hal seperti aturan-aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, rusaknya struktur keluarga dan masyarakat dalam melindungi perempuan, dan institusi penegak hukum yang tidak mengayomi dan melindungi korban dan penyintas. Kategori berikutnya terkait dengan keterbatasan dan ketiadaan akses ke institusi hukum dan mekanisme perlindungan yang menyebabkan budaya kekerasan terus berlangsung. Faktor berikutnya adalah hambatan yang berasal dari individu yang menjadi korban. Ketakutan akan dampak yang timbul apabila korban melapor dan juga keterbatasan informasi tentang hak-hak dasar dan apa yang harus dilakukan apabila hak-hak tersebut dilanggar adalah hal-hal yang menyebabkan KBG  terus terjadi.
Kategori terakhir adalah kegagalan di dalam merespon KBG  melalui program-program perlindungan dan pencegahan adalah faktor yang mendorong keberlangsungan KBG (Global Protection Cluster Working Group, 2010).
Kegiatan edukasi ini, menjadi bagian integral dari studi gender dengan memberikan pemahaman terhadap kelompok rentan mengenai KBG, bagaimana merespon dan mengatasi segala bentuk KBG termasuk KBGO yang menyasar para peserta didik. KBG seseungguhnya bukanlah masalah yang terjadi di tempat dengan kondisi tertentu. KBG terjadi baik di negara maju dan berkembang dan menimpa perempuan dari berbagai latar belakang sosial (The World Bank, 2019). Fenomena kekerasan berbasis gender ini juga merupakah isu sosial yang dihadapi Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, untuk tahun 2022 saja tercatat sebanyak 4.371 kasus yang terjadi di ranah personal, publik dan negara (Wiryono & Setuningsih, 2023).  Statistik tersebut tentunya tidak sepenuhnya menggambarkan realita yang ada mengingat tidak semua korban bersedia atau mau melaporkan kejadian yang menimpanya karena malu atau takut untuk berbicara. Hal ini menjadi poin yang disampaikan oleh tim pada saat  penyampaian materi kepada para siswa.
Menurut laporan Broadband Commission for Sustainable Development (2019), anak-anak berusia 18 tahun ke bawah adalah kelompok yang rentan terekspos dengan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, mulai dari kekerasan seksual, perundungan, dan juga konten-konten yang menormalisasi kekerasan berbasis gender. Pengalaman yang traumatis di dunia maya ini berdampak sangat negatif terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Dampak langsung yang dirasakan anak adalah sulitnya mereka berkonsentrasi di sekolah akibat rasa takut dan trauma yang dirasakan. Perilaku mereka juga dapat berubah secara drastis, mulai dari menjadi sangat agresif hingga mengisolasikan dirinya dari lingkungan (Zilka, 2017; Kwan dkk., 2020). Korban dari tindak cyberbullying bahkan memiliki untuk melukai diri sendiri yang tentunya dapat membahayakan diri sang anak (John dkk., 2018; Hinduja & Pachin, 2018).
Tantangan untuk mengatasi ancaman yang berasal dari internet terhadap anak-anak cukup kompleks (Broadband Commission for Sustainable Development, 2019). Ketidakcukupan instrumen hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan di dunia maya adalah salah satu masalah. Masalah lain yang juga menjadi tantangan besar adalah sulitnya mengawasi  lalu traffic internet dan mudahnya teknologi digital dimanipulasi untuk mengeksploitasi anak. Kesenjangan generasi dalam memahami teknologi digital adalah hal lain
yang juga penting. Kebanyakan orang tua, pendidik, dan pengambil kebijakan tidak memahami dunia digital sehingga abai dalam mengawasi anak ketika mereka berselancar di dunia maya.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak di dunia maya. Selain memastikan kesiapan instrumen hukum dan menciptakan produk dan layanan yang aman bagi anak, memberikan pengetahuan kepada anak, orang tua, dan pendidik juga merupakan langkah yang penting untuk diambil. Untuk kasus cyber grooming misalnya, Dorasamy dkk.,  (2021),  mengatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menangkal terjadinya kehatan tersebut, yaitu: peran dari orang tua untuk mengawasi; keinginan yang kuat dari orang tua untuk mencari tahu tindakan apa yang harus diambil ketika melihat cyber grooming ; disiplin diri untuk membatasi penggunaan internet. Guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menjauhkan anak-anak dari ancaman dunia maya. Perundungan, yang tidak lagi hanya terjadi dalam dunia nyata, juga dapat terhadi di dunia maya. Intervensi guru tentunya sangat dibutuhkan ketika anak didiknya melaporkan perbuatan tersebut.
Panduan yang diberikan oleh UN Women (n.d.b), untuk menghentikan KBGO ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerja sama antar negara, sektor teknologi, organisasi perempuan, masyarakat sipil dan badan HAM nasional untuk meningkatkan kebijakan dan ukuran- ukuran untuk mengatasi KBGO.
2. Mengadopsi definisi yang komprehensif dan mengatasi kesenjangan data untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang mendorong terjadinya KBGO dan profil dari pelaku.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan hukum dan aturan yang komprehensif tentang  KBG, yang berdasarkan HAM, menggunakan pendekatan yang berperspektif korban, dan mengikutsertakan partisipasi dari korban dan organisasi perempuan.
4. Mengembangan aturan dan standar akuntabilitas untuk sektor teknologi dalam meningkatkan transparansi terkait dengan KGBO dan penggunaan data.
5. Mengintegrasikan digital citizenship dan penggunaan etis alat-alat digital di dalam kurikulum sekolah sebagai strategi preventif untuk mensosialisasikan norma sosial yang positif dalam dunia nyata dan maya. Mengadakan pelatihan digital citizenship kepada kaum muda, terutama anak laki-laki, pengasuh, dan pendidik tentang perilaku online yang etis dan bertanggung jawab.
6. Menguatkan aksi kolektif dari sektor publik dan privat dan juga organisasi hak perempuan.
7. Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dan memimpin di dalam sektor teknologi agar dapat menginformasikan desain dan penggunaan instrumen digital yang aman dari KBGO.
8. Memastikan sektor publik dan privat dalam memprioritasikan pencegahan dan penghapusan KBGO melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis HAM.
Mengatasi KBGO sama pentingnya dengan KBG yang lain karena kekerasan tersebut akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban. Upaya untuk menghentikan KBGO juga penting untuk dilakukan karena kekerasan di dunia maya cenderung berlanjut di dunia nyata, seperti pelecehan seksual dan pengeksploitasian korban untuk diperdagangkan (dalam konteks human trafficking ) (UN Women, n.d.b).

## Kesimpulan
Khusus untuk di Indonesia sendiri, tantangan penanggulangan kasus KBGO cukup kompleks mulai dari ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap warga di dunia maya hingga kurangnya pemahaman tentang KBGO. Persoalan lain adalah ketiadaan bank data yang mencatat berapa sebenarnya jumlah kasus dan korban dari KBG di lingkungan pendidikan di Indonesia. Atas dasar urgensi darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia, tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian yang memberikan pemahaman siswa mengenai KBGO. Pemaparan materi mengenai KBGO jenis apa saja yang dapat menimpa para siswa dan siswi; bagaimana mereka mencegah serta apa yang harus dilakukan jika KBGO terjadi terhadap diri maupun orang yang ada di sekitar mereka; serta menarik perhatian siswa dan siswi dalam melakukan interaksi tanya jawab selama pemaparan materi KBGO berlangsung. Kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan berhasil dengan baik karena hasil post-test para siswa menunjukkan peningkatan pemahaman  sebesar 34,81%  mereka terhadap isu KBGO,  sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian. Pengabdian ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari pihak sekolah terutama para siswa dan siswi  SMA Negeri 1 Bantan karena mendapatkan informasi pengetahuan yang bermanfaat.

## Ucapan Terima Kasih
Pengabdian ini terselenggara atas bantuan dan kerjasama dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepada SMA Negeri 1 Bantan Bengkalis dan Dekan Fisip Universitas Riau.

## Daftar Pustaka
Ajie, M. T. & Romanti. (2021, November 13). Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi! .  Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di- lingkungan-perguruan-tinggi/
Broadband Commission for Sustainable Development. (2019, Oktober 1). Child Online Safety: Minimizing The Risk of Violence, Abuse, and Exploitation Online . Broadband Commission for Sustainable Development. Diakses dari https://www.broadbandcommission.org/publication/child-online-safety/
CNN Indonesia. (2022, April 12). Nadiem Ungkap 22,4 Persen Siswa Potensi Alami Kekerasan Seksual . CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220412195946-20-783943/nadiem-ungkap- 224-persen-siswa-potensi-alami-kekerasan-seksual
Dorasamy, M., Kaliannan, M., Jambulingam, M., Ramadhan, I., & Sivaji, A.  (2021). Parents’ Awareness on  Online Predators: Cyber Grooming  Deterrence. The Qualitative Report , 26(11), 3685-3723.
Global Protection Cluster Working Group. (2010). H andbook for The Protection of Internally Displaced Persons . UNHCR. Diakses dari: https://www.globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2022-
04/idp_handbook_en.pdf
Hinduja, S. & Patchin, J.W. (2018). Connecting Adolescent Suicide to The Severity of Bullying And Cyberbullying. Journal of School Violence , 18(3), 333-346.
Ihsan, D. (2023, Februari 21). 10 Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Pada 2023, 86 Anak Jadi
Korban. Kompas.com. Diakses dari
https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/21/060400271/10-kekerasan-seksual- terjadi-di-sekolah-pada-2023-86-anak-jadi-korban?page=all
John, A., Glendenning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Llyod, K., &
Hawton, K.  (2018). Self-Harm, Suicidal Behaviours, and Cyberbullying in Children and Young People: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research , 20(4), 1-15.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021, Desember 11). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual. Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses dari: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan- tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual.
Komnas Perempuan. (2018). CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan . Diakses dari: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya- ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap- perempuan-tahun-2017.
Komnas Perempuan. (2021, Oktober 3). Komnas Perempuan tentang Hari Tanpa Kekerasan Internasional [Press Release].  Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober- 2021
Kwan, I., Dickson, K., Richardson, M., MacDowall, W., Burchett, H., Stansfield, C., Brunton, G., Sutcliffe, K., & Thomas, J. (2020). Cyberbullying and Children and Young People’s Mental Health: A Systematic Map of Systematic Reviews. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking , 23(2), 72-82.
Redline Indonesia. (2021, April  18). Kekerasan  Berbasis Gender “KBG” .  Redline Indonesia. Diakses dari https://redlineindonesia.org/kekerasan-berbasis-gender-kbg/
The World Bank. (2019, September 25). Gender-Based Violence (Violence Against Women and
Girls). The
World Bank. Diakses dari
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women- and-girls
UN Women. (n.d.a). Frequently Asked Questions: Types of Violence Against Women and Girls . UN Women. Diakses dari https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence- against-women/faqs/types-of-violence
UN Women. (n.d.b). Frequently Asked Questions: Trolling, Stalking, Doxing and Other Forms of Violence Against Women in The Digital Age .  UN Women.  Diakses dari https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/tech- facilitated-gender-based-violence
Wiryono, S. & Setuningsih, N. (2023, April 13). Komnas Perempuan Terima 4.371 Pengaduan Sepanjang Tahun 2022.
Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2023/04/13/22010161/komnas-perempuan-terima- 4371-pengaduan-sepanjang-tahun-2022
World Health Organization. (2021, Maret 9). Devastatingly Pervasive: 1 in 3 Women Globally Experience Violence . World Health Organization. Diakses dari https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women- globally-experience-violence
World Health Organization. (2021, November 25). Gender Based Violence is a Public Health Issue: Using a  Health Systems Approach .  World Health Organization.  Diakses dari https://www.who.int/news/item/25-11-2021-gender-based-violence-is-a-public-health- issue-using-a-health-systems-
approach#:~:text=GBV%20has%20significant%20and%20long,stress%20disorder%2C%20 and%20even%20death.&text=They%20are%20often%20among%20the,of%20contact%2 0for%20GBV%20survivors
Zilka, G. C. (2017). Awareness of eSafety and Potential Online Dangers Among Children and Teenagers. Journal of Information Technology Education: Research , 16, 319-338.