## ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
Sri Wulan 1 Abd. Asis 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: sriwulan11@gmail.com
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abdasis1989@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  concept  of  good governance public services Malunda District Government. This can be seen in the District Government Performance Accountability Report. The duties and functions of the Malunda District Government apparatus are based on the  Majene  Regency  Government  Regulation  on  the  main  duties  of  the function  and  job  descriptions.  The  implementation  of  the  duties  and functions of the Malunda District Government apparatus involving public and private participation can be seen through participation in the field of hygiene  and  environment,  community  development  and  empowerment, services,  and  provision  of  goods  to  sub-district  government  officials  in supporting government administration activities.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep good governance  pelayanan  publik  Pemerintah  Kecamatan  Malunda.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  (LAKIP)  Kecamatan.  Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi aparatur  Pemerintah  Kecamatan  Malunda  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Kabupaten Majene tentang tugas pokok fungsi dan uraian tugas  jabatan.  Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparatur  Pemerintah Kecamatan  Malunda  yang  melibatkan  partisipasi  publik  dan  swasta dapat dilihat melalui partisipasi di bidang kebersihan dan lingkungan, pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  layanan,  dan pemberian  barang  kepada  aparat  pemerintah  kecamatan  dalam mendukung kegiatan administrasi pemerintahan.
Kata Kunci: Implementasi, Akuntabilitas Kinerja, Good Governance.
30 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Majene  telah  mengalami  serangkaian  perubahan  dan perkembangan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan dan perkembangan  tersebut  seiring  dengan  reformasi  pemerintahan,  peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Secara  struktural,  keselarasan  itu  terutama  diperlihatkan  oleh pemerintah  ditingkat  Kecamatan  karena  langsung  di  bawahi  oleh  Pemerintah Kabupaten  Majene.  Dengan  kata  lain,  untuk  mewujudkan  visi  Kabupaten Majene,  maka  fungsi-fungsi  pemerintahan  hendaknya  dijalankan  dan diselaraskan  antara  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  dengan  tingkat kabupaten/kota.  Salah  satu  fungsi  pemerintahan  yang  penting  adalah pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik.
Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat (2) huruf f yang menjelaskan bahwa Kecamatan  adalah  perangkat  daerah  Kabupaten/Kota.  Lebih  lanjut,  pada pasal 221 ayat (1) secara tegas menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan.  Camat sebagai  pimpinan  tertinggi  di  Kecamatan  harus  dapat  mengkoordinasikan semua  urusan  pemerintahan  di  Kecamatan.  Camat  harus  memberikan pelayanan  publik  di  Kecamatan  dan  juga  pemberdayaan  masyarakat Desa/Kelurahan.  Jadi,  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  aspek  yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembentukan kecamatan.
Pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  kewajiban  utama bagi  pemerintah.  Peranan  pemerintah  dalam  proses  pemberian  pelayanan adalah  bertindak  sebagai  katalisator  yang  mempercepat  proses  sesuai  dengan “yang  seharusnya”.  Difungsikannya  pelayanan  sebagai  katalisator  tentu  saja akan  menjadi  tumpuan  organisasi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan yang  terbaik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  sebagai  penyedia  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  kinerja  pelayanan  yang  diberikan.  Sejauh  mana  pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaan (Sutedi, 2010: 3).
Kunci utama keberhasilan penyelengaraan pelayanan publik adalah good governance (kepemerintahan yang baik). Wasistiono (2003: 28) mengemukakan bahwa  tuntutan  adanya good  governance ini  timbul  karena  adanya penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  demokratisasi  sehingga  mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 31 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Mengenai  konsep good  governance tentunya  telah  banyak  literatur  dan penelitian-penelitian  yang  membahasnya.  Salah  satunya  adalah  penelitian yang  dilakukan  oleh  Melandi  Dwiyanti  Selamat  (2013)  terkait  penerapan prinsip good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Penelitian  ini  menganalisis  prinsip  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas. Praktek good governance juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  secara  keseluruhan.  Transparansi  merupakan konsep  yang  sangat  penting  dan  menjadi  semakin  penting  sejalan  dengan semakin  kuatnya  keinginan  untuk  mengembangkan  praktek good  governance . Dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  luas  untuk  mengetahui berbagai  informasi  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka  dapat mempermudah  upaya  masyarakat  dalam  menilai  keberpihakan  pemerintah terhadap  kepentingan  publik.  Masyarakat  secara  mudah  dapat  menentukan apakah  akan  memberikan  dukungan  kepada  pemerintah  atau  sebaliknya, memberikan  kritikan  agar  pemerintah  lebih  berpihak  kepada  kepentingan publik.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  agar  tetap  mampu  eksis  dalam persaingan  global  yang  semakin  ketat,  setiap  organisasi  pemerintah daerah/kota  harus  melakukan  perubahan  ke  arah  perbaikan  secara  bertahap, sistematis  dan  berkelanjutan  ( sustainable )  sebagai  sarana  mempermudah pencapaian  tujuan.  Dalam  rangka  itulah  diperlukan  kreativitas  terkait pengimplementasian good  governance dalam  pelayanan  publik.  Penulis  tertarik untuk menganalisis hal-hal tersebut secara lebih jauh.
Kecamatan  Malunda  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  berada dalam  teritorial  Kabupaten  Majene  yang  termasuk  kawasan  padat  penduduk. Tentunya Kecamatan Malunda wajib mendukung program Kabupaten Majene menuju  kota  dunia  utamanya  dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan berdasarkan konsep good governance .
Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance , UU No. 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  salah  satu  instrumen  yang merefleksikan  keinginan  pemerintah  untuk  melaksanakan  tata  pemerintahan yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pola  pemerintahan yang  bersifat  sentralistik  diubah  menjadi  pola  desentralisasi  dengan memberikan  otonomi  yang  luas  kepada  daerah  khususnya  daerah kabupaten/kota.  Otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  perlu dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  tata  pemerintahan  yang  baik. Pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip good governance di  antaranya  keterbukaan,  partisipasi  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat.
32 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Perwujudan good governance dalam pemerintah kelurahan dapat kita lihat salah  satunya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat  pemerintah Kelurahan.  Namun,  dalam  pelaksanaan  beberapa  prinsip good  governance di Kelurahan terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain belum adanya  konsep  perimbangan  sumber  daya  antara  Kabupatan/Kota  dengan Kelurahan,  serta  pendekatan  dan  pola  pelimpahan  kewenangan  yang  masih cenderung homogen dengan pendekatan yuridis struktural (top-down)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah deskriptif analisis.  Dalam  penelitian  ini digambarkan  dan  dianalisis  implementasi  pelayanan  publik  di  kecamatan Malunda  kabupaten  Majene.  Di  samping  itu  juga  akan  digambarkan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  publik  di  kecamatan  Malunda kabupaten Majene.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan  Malunda  dan  tokoh  masyarakat  di  kecamatan  Malunda.  Teknik penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan “purposive  sample” yaitu  memilih  secara  sengaja  dengan  pertimbangan  bahwa  responden  yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik

## Pelaksanaan Akuntabilitas di Kecamatan Malunda
Kecamatan  merupakan  salah  satu  organisasi  pemerintah  yang  memiliki ciri  legal  rasional  ala  Weber.  Sebagai  organisasi  legal  rasional,  otoritas  dan dominasi  bersandar  pada  pola-pola  legal  atas  aturan-aturan  normatif  dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi. Camat Malunda mengungkapkan bahwa:
“Aparat  pemerintah  di  kecamatan  (kecamatan  Malunda,  penulis)  memiliki standar  dan  prosedur  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  berupa  uraian tugas. Masing-masing bagian memiliki uraian tugas sendiri. Uraian tugas ini berdasarkan keputusan Bupati tentang uraian tugas kecamatan.”
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  uraian  tugas  organisasi  kecamatan dijabarkan  ke  dalam  rencana  kerja  kecamatan  Malunda.  Sekretaris  camat Malunda  menuturkan  bahwa  rencana  kerja  aparat  pemerintah  kecamatan
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 33 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
tersebut  merupakan  penjabaran  dari  tugas  dan  fungsi  aparat  kecamatan Malunda.  Rencana  kerja  tersebut  merupakan  program-program  kerja  yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

## Pelaksanaan Transparansi Pelayanan Publik di Kecamatan Malunda
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi.  Transpransi  penyelenggaraan pemerintahan  merupakan  keterbukaan  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Informasi  tersebut  tersedia  bagi  setiap  orang  yang  memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah memperolehnya.
Salah  satu  bentuk  transparansi  pemerintahan  adalah  kejelasan  tentang peraturan  perundang-undangan  dan  ketersediaan  informasi  pada  masyarakat umum. Sekretaris kecamatan menyatakan;
“Kita dapat melihat peraturan-peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan  di  situs  resmi  pemerintah  Daerah.  Di  kantor  ini,  kami menyediakan  informasi  melalui  papan  pengumuman  mengenai  prosedur pemberian  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  surat  keterangan lainnnya,  dan  juga  informasi  tentang  mekanisme  pelayanan.  Pegawai- pegawai yang bertugas di loket pelayanan  juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.” ( Wawancara , 17 Februari 2017)
Informasi  peraturan  perundang-undangan  yang  disediakan  secara  luas melalui  media  internet.  Dalam  situs  resmi  pemerintah  terlihat  beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan.  Selain  media  internet,  juga  beberapa  informasi  yang  lebih  teknis disampaikan  melalui  papan  informasi,  dan  melalui  petugas  loket  jika  suatu waktu diminta oleh warga.

## Pelaksanaan Partisipasi di Kecamatan Malunda
Good  governance merupakan  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan dimana  terdapat  hubungan  sinergis  dan  konstruktif  di  antara  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  berdasarkan  karaterisitik  tertentu.  Keterlibatan masyarakat dan swasta memunginkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan pekerjaan birokrasi menjadi ringan, hingga peranan yang menonjol adalah pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  kesejahteraan  sosial,  staf  seksi kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa;
“Tugas-tugas  ini  merupakan  tanggung  jawab  kami,  dan  kami  kerjakan sepenuhnya  dengan  tenaga  pegawai  yang  ada.”  ( Wawancara ,  18  Februari 2017)
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat dalam tugas  dan  fungsi  bidang  pembangunan  masyarakat.  Bentuk  partisipasi masyarakat terlihat dalam pelaksanaan program bantuan dana perbaikan dan pemeliharaan  lingkungan  pemukiman  kecamatan  yang  diberikan  pemerintah. Partisipasi  swasta  terlihat  dalam  program community  development atau tanggung  jawab  sosial  ( social  responsibility )  yang  merupakan  kewajiban  dunia usaha terhadap lingkungan sekitarnya.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa menuturkan:
“Dalam usaha pembangunan masyarakat, di setiap kecamatan diluncurkan dana  yang  merupakan  stimulan  dalam  melakukan  pembangunan  dalam skala kecil. Penggunaan dana stimulan ini dimonitor oleh Camat. Dana ini berfungsi  sebagai  bantuan  kepada  masyarakat  sebagai  bantuan  dalam pembangunan lingkungan skala kecil di  kecamatan yang ide pembangunan tersebut  berasal  dari  masyarakat.  Dana  ini  selanjutnya  dibagi  tiap  Desa berdasarkan  musyawarah.  Dana  ini  tidak  mencukupi  untuk  biaya pembangunan  yang  dimaksud,  hanya  sebagai  umpan  untuk  memancing swadaya masyarakat. Masyarakatlah kemudian yang menambahkan dalam bentuk  swadaya  hingga  terlaksananya  kegiatan  pembangunan  yang dimaksud. Terkadang, swadaya masyarakat yang dilaporkan melebihi dana dari yang diluncurkan pemerintah. Itu merupakan dana yang tertulis, belum lagi  dana  yang  tidak  terlaporkan  baik  berupa  uang tunai,  material tenaga, serta sumbangan berupa ide. Partisipasi tersebut jika dikonversikan dengan uang maka tentu akan lebih besar.” ( Wawancara , 18 Februari 2017)
Besarnya  partisipasi  masyarakat  juga  diakui  oleh  dua  Camat  di lingkungan  kecamatan  Malunda.  Mereka  menilai  bahwa  dalam  menyambut program ini, masyarakat sangat antusias memberikan partisipasinya. Antusias masyarakat  ini  dapat  dilihat  dalam  program  yang  mereka  ajukan,  serta realisasi atas program yang mereka ajukan. Swadaya masyarakat berupa dana, materi, tenaga kerja dan waktu diberikan begitu besar.
Dalam laporan realisasi fisik dan keuangan dana P2LPK terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang swadaya masyarakatnya lebih dari 50 % dari dana yang dikeluarkan. Nilai dalam laporan ini menurut Camat terkadang  bisa  lebih  besar  dalam  kenyataanya  karena  nilai-nilai  non  materi diperkiran  secara  standar.  Nilai  yang  kosong  tidak  berarti  tidak  ada swadaya masyarakatnya, dari pihak Kepala Desa tidak menyerahkan laporan swadaya masyarakatnya.
Swasta  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan  masyarakat melalui community development atau social responsibility (tanggungjawab sosial). Dalam  menjalankan comunitiy  developmentnya ,  pihak  swasta  di  Kabupaten Majene  terkadang  melibatkan  Camat  sebagai  fasilitator. Community
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 35 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
development dapat  meringankan  pemerintah  pada  umumnya  dan  menjadikan cakupan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih banyak lagi. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan:
“Dengan  adanya  community  development  maka  ketika  ada  bantuan  dari pemerintah  daerah  untuk  wilayah  kecamatan  yang  belum  mendapatkan community  development dijadikan  prioritas  untuk  mendapatkan  dana bantuan  tersebut.  Dengan  demikian  pembangunan  akan  lebih  merata disetiap wilayah.” ( Wawancara , 18 Februari 2017)
Bentuk  partisipasi  di  atas  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  swasta  tidak berhubungan secara langsung dengan aparat pemerintah kecamatan Malunda. Namun, kegiatan yang mereka lakukan memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi  aparat  pemerintah  kecamatan.  Aparat  kecamatan  terbantu  dengan adanya  kegiatan  tersebut  sehingga  tugas  dan  fungsi  yang  dilakukan  dapat diprioritaskan kepada masyarakat atau wilayah yang belum merasakan.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dan  swasta  yang  berhubungan  secara langsung dengan aparat pemerintah kecamatan Malunda dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya  diantaranya  berbentuk  kepatuhan  masyarakat  dalam mengikuti  peraturan  yang  berlaku  khususnya  dalam  pemberian  pelayanan, memberikan  masukan  berupa  saran  dan  kritik  melalui  saluran  yang  tersedia, partisipasi  melalui  organisasi  kemasyarakatan  seperti  RT,  LPM,  PKK  dan Posyandu. Partisipasi swasta pada umunya berupa pemberian bantuan barang untuk mendukung kegiatan-kegiatan aparat pemerintah kecamatan Malunda.
Partisipasi  masyarakat  dalam  bidang  pelayanan  yang  diberikan  pihak kecamatan Malunda dilakukan dalam bentuk kesediaan masyarakat mengikuti prosedur  dalam  mendapatkan  pelayanan  khususnya  pelayanan  surat kependudukan,  legalisir  dan  surat-surat  keterangan  di  kecamatan  Malunda. Kepala seksi pemerintahan menyatakan bahwa,
“Masyarakat  sangat  bekerjasama  dalam  memenuhi  prosedur  untuk mendapatkan pelayanan”. ( Wawancara, 18 Februari 2017)
Kesediaan  masyarakat  mengikuti  prosedur  pelayanan  terlihat  dalam melengkapi  berkas  kelengkapan  sebagai  sarat  mendapatkan  pelayanan. Sekertaris Camat menambahkan:
“kalau berkasnya tidak lengkap maka kami tidak berani melayaninya. Jadi kami  memberitahu  berkas  apa  yang  kurang  dan  di  mana  didapatkan… Biasanya  masyarakat  akan  segera  mengerti  dan  akan  kembali  setelah berkasnya  lengkap.  Namun,  adapula yang sedikit  bekeras  dengan  berbagai alasan, kalau seperti itu saya arahkan langsung ke dalam (loket pelayanan, penulis)  dan  di  sana  mereka  akan  mendapatkan  jawaban  yang  sama….
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Karena ini peraturan maka merekapun harus melengkapinya.” ( Wawancara
18 Februari 2017).
Sifat birokratis tidak selamanya berlaku dalam pemenuhan kelengkapan berkas di kecamatan Malunda. Kepala seksi pemerintahan menuturkan, “untuk berkas yang tidak bersifat prinsip misalnya fotokopi kartu keluarga maka kami bijaksanai dengan tetap memberikan pelayanan dengan syarat akan dilengkapi ketika  mengambilnya.  Sebagai  tanda  belum  lengkapnya  fotokopi  KK,  di  resi penerimaan  diberikan  tanda  khusus.”  Hal  tersebut  juga  diakui  oleh  salah seorang responden yang menyatakan bahwa dia lupa membawa fotokopi KK, tetapi  tetap  dilayani  dengan  catatan  bahwa  ketika  mengambil  KK  nya  yang telah selesai nanti harus menyertakan fotokopi tersebut.
Kepala  seksi  pemerintahan  menjelaskan  bahwa  dengan  pemberlakuan system  antri  dalam  pelayanan  KTP  tidak  ada  perlakuan  istimewa  pada golongan  masyarakat  tertentu.  Seluruh  penduduk  diperlakukan  sama  dan merata.  Pejabat-pejabat  pemerintah  daerah,  termasuk  Bupati  dan  sekertaris daerah,  TNI  dan  kepolisian  yang  terdaftar  sebagai  penduduk  di  kecamatan Malunda harus mengikuti antrian dalam berbagai pengurusan. Hal ini sempat terlihat oleh penulis dimana seorang pejabat kepolisian dan TNI ikut mengantri dalam  pengurusan  persuratan.  Namun,  mereka  menempatkan  bawahannya sebagai informan ketika pengambilan dan menunggu antrian.
Partisipasi masyarakat berupa kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan juga terwujud dalam kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri administrasi kependudukan. Kesadaran ini timbul  tidak  terlepas  dari  informasi  yang  jelas  dan  pasti  berkaitan  dengan pengurusan disamping sistem pelayanan yang diberikan.
Bentuk partisipasi lainnya secara individu adalah memberikan masukan yang  membangun  kepada  pihak  kecamatan.  Pemberian  masukan  ini  terkait dengan  adanya  wadah  yang  memungkinkan  proses  komunikasi  antara  warga dan  pemerintah (citizen  government  contacting) yang  disediakan  di  kecamatan Malunda.  Wadah  tersebut  yakni,  kotak  saran,  komunikasi  langsung  dengan pegawai kecamatan, media massa, melalui alamat e-mail pemerintah kota dan pejabat atau instansi pemerintah lainnya .
Bentuk  masukan  masyarakat  yang  diberikan  melalui  kotak  saran contohnya  adalah  masukan  yang  berisi  ide  tentang  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  sarana  pembantu  pelayanan.  Surat  yang  berasal  dari  salah seorang warga kecamatan Malunda ini berisi beberapa saran diantaranya ruang tunggu  yang  diperluas,  cara  pengambilan  nomor  antri,  kondisi  jendela  loket, penempatan televisi, tempat parkir, dan pengeras suara.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 37 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Sekretaris  Camat  Malunda  menuturkan  bahwa  masukan  dari  surat  ini sangat membantu dalam memperbaiki kualitas layanan sesuai dengan harapan masyarakat.  Beliau  menambahkan,  “kami  berterimakasih  sekali…saya  tidak tahu  apakah  dia  telah  melihat  dan  puas  terhadap  realisasi  saran  yang diberikannya.”
Bentuk  partisipasi  masyarakat  berupa  ide-ide  dalam  peningkatan kulaitas  pelayanan  disampaikan  pula  melalui  komunikasi  langsung.  Kepala seksi  pemerintahan  menuturkan  bahwa  salah  satu  bentuk  masukan  yang disampaikan  secara  langsung  (komunikasi  langsung)  adalah  berkaitan  dengan memberikan  kenyamanan  pada  masyarakat  pengguna  layanan.  Masyarakat tersebut  mengusulkan  agar  diruang  tunggu  di  pasang  kipas  angin  untuk memberikan kenyamanan dalam mengantri. Usul tersebut direalisasikan dalam bentuk sebuah air conditioner (AC).
Saluran  penyampaian  kritik  dan  saran  lainnya  adalah  melalui  media cetak  dalam  hal  ini  koran/harian  umum.  Suara  masyarakat  berkaitan  dengan pemerintah  kota  secara  umum,  disalurkan  melaui  kolom  khusus.  Kolom  ini menjadi salah  satu  saluran  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Majene  secara  umum untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanannya.  Aparat  Pemerintah  kecamatan Malunda  menjadikan  kolom  ini  sebagai  salah  satu  bahan  untuk  mengevaluasi dan memperbaiki kinerja kecamatan dalam memenuhi harapan masyarakat.
Sekretaris  Camat  menyatakan  bahwa  pernah  terdapat  keluhan masyarakat  berkaitan  dengan  pelayanan  kecamatan  di  sebuah  media  cetak lokal  dalam  kolom  khusus  suara  masyarakat.  Beliau  menambahkan  bahwa keluhan  tersebut  merupakan  bentuk  kepedulian  masyarakat  kepada  pihak kecamatan  Malunda  dalam  rangka  perbaikan.  Melalui  media  tersebut  pula aparat  kecamatan  melakukan  tanggapan  balik.  Hal  yang  senada  juga disampaikan oleh kepala seksi pemerintahan. Beliau menuturkan bahwa pernah terjadi  keluhan  masyarakat  melalui  sebuah  media  namun  keluhan  tersebut merupakan  bentuk  kesalahpahaman,  dan  melalui  media  tersebut  pula  kami menanggapinya.
Partisipasi  masyarakat  secara  individu  sebagaimana  dijelaskan  di  atas berbentuk  ide.  Masukan  berupa  saran  dan  kritik  merupakan  buah  pikiran masyarakat  mengenai  sesuatu  yang  dianggap  ideal.  Keterlibatan  masyarakat dalam  membantu  tugas  dan  fungsi  aparat  Pemerintah  kecamatan  Malunda berbentuk  kegiatan  dapat  dilihat  melalui  perwakilan  masyarakat  baik  secara individu  maupun  kelompok.  Partisipasi  masyarakat  melalui  perwakilan masyarakat  secara  individu  seperti  Rt,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama. Perwakilan secara berkelompok seperti pengurus LPM, dan pengurus PKK.
Representasi  masyarakat  yang  disebutkan  di  atas  merupakan  pihak eksternal  dalam  mengoptimalisasi  kinerja  kecamatan.  Hal  ini  sebagaimana
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
disebutkan  dalam  surat  edaran  yang  bernomor  100/1066/pem.I/2007  tentang Penegasan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Pejabat  di  kecamatan.  Salah  satu  poin surat tersebut menyebutkan bahwa guna optimalisasi kinerja Camat dan Camat dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  aparat  kecamatan  melakukan konsolidasi  eksternal  dengan  para  Kepala  Desa,  Pengurus  LPM,  Pengurus persuratan,  tokoh  Masyarakat  dan  tokoh  Agama.  Konsolidasi  ini  bertujuan untuk  menyatukan  persepsi  dan  tindakan  dalam  melaksanakan  tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan tercapainya tujuan konsolidasi ini diharapkan kinerja Camat dan perangkatnya menjadi optimal.
Perwakilan  masyarakat  yang  disebutkan  di  atas  memiliki  kedudukan yang  dihormati  dalam  masyarakat.  Nilai  lebih  yang  dilihat  masyarakat terhadap  mereka  membuat  perkataannya  mampu  mempengaruhi  dan menggerakkan  masyarakat.  Perwakilan  masyarakat  ini  merupakan  salah  satu sarana yang menghubungkan aparat pemerintah kecamatan dan masyarakat.
Kepala  Desa  merupakan  tokoh  yang  dipilih  langsung  oleh masyarakatnya.  Dalam  pemilihan  ini  mencerminkan  demokrasi  langsung. Seorang yang dipilih sebagai kepala desa dianggap mampu mengurus keperluan mereka terutama dalam hal yang berkaitan dengan kependudukan. Keterangan dari  desa  merupakan  salah  satu  bukti  sah  bagi  seorang  warga  masyarakat berkaitan dengan status domisilinya.
Salah seorang Kepala Desa menuturkan, “kepala desa itu berfungsi untuk mengidentifikasi  warganya,  berapa  jumlahnya,  berapa  yang  kaya,  miskin, berapa yang masuk, berapa yang keluar kepala desa akan melaporkan tentang kebenaran seseorang sebagai penghuni wilayah kecamatan atau kecamatan”.
Surat keterangan dari Desa memiliki kekuatan hukum utamanya sebagai bukti seseorang sebagai warga di salah satu desa di kecamatan dan kecamatan tersebut.  Tanpa  surat  keterangan  dari  desa  pihak  kecamatan  tidak  dapat memberikan  layananan,  namun  biasanya  sejak  dari  kecamatan  tidak  akan mengeluarkan  berkas  lanjutan  jika  tidak  disertai  dengan  surat  tersebut. Kekuatan  hukum  dalam  surat  yang  diberikannya  membuat  Kepala  Desa sangat  berhati-hati  dalam  memberikan  surat  keterangan  terhadap  seorang individu.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  seorang  Kepala  Desa  yang  menuturkan, “kami menadatangani dan memberikan stempel pada setiap surat keterangan. Untuk itu kami berhati-hati, bahkan stempel saya simpan ditempat tersendiri dilemari saya.”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan Malunda pada umumnya dilakukan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam  partisipasi  dalam  bidang  kebersihan  dan  lingkungan  hidup, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  pelayanan,  serta  pemberian
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 39 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
bantuan  berupa  barang  dalam  mendukung  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan.  Pada  tahap  pengambilan  keputusan,  partisipasi  dilakukan dalam  bentuk  partisipasi  kelompok  ( group  participation )  melalui  pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontak antara  warga  negara  dan  pemerintah  ( citizen  government  contacting )  berupa penyampaian  pendapat  melalui  kotak  saran,  media  massa  dan  penyampaian secara langsung kepada petugas kecamatan merupakan partisipasi dalam tahap evaluasi.
Partisipasi  masyarakat  dan swasta  dalam pelaksanaan  tugas  dan fungsi aparat Pemerintah kecamatan Malunda dinilai baik oleh para informan kami. Salah seorang informan menyatakan:
“partisipasi  masyarakat  di  kecamatan  tentunya  terbatas  karena kewenangannya  telah  ditentukan.  Partisipasi  itu  dapat  dilihat  dalam mengikuti  prosedur  pelayanan,  partisipasi  dalam  Musrenbang,  selanjutnya mengikuti  program-program  yang  dijalankan  pemerintah  seperti  menjaga kebersihan  lingkungan  sekitar.  Dan  sejauh  ini  saya  melihat  partisipasi masyarakat  di  kecamatan  Malunda  cukup baik.”  ( Wawancara ,  18  Februari 2017)
Informan  yang  lainnya  menyatakan  bahwa  masyarakat  memberikan dukungan  terhadap  program-program  kecamatan.  Seorang  informan mencontohkan,
“Masyarakat  memiliki  kesadaran  untuk  mengikuti  prosedur  pelayanan, sepanjang  tidak  dipersulit,  masyarakat  cukup  mengerti.”  ( Wawancara ,  18 Februari 2017)
Informan  yang  lain  menambahkan  bahwa  organisasi  kemasyarakatan seperti  LPM  dan  PKK  serta tokoh  masyarakat  turut  aktif  dalam mendukung program-program kecamatan. Seorang informan menuturkan,
“Dalam  pembangunan  masyarakat  ada  LPM,  pemberdayaan  ibu-ibu  ada PKK,  ketentraman  ada  tokoh  agama  dan  suku.  Elemen  masyarakat  ini cukup  aktif  dalam  membantu  tugas-tugas  kecamatan.”  ( Wawancara ,  18 Februari 2017)
Pendapat masyarakat di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris  kecamatan  Malunda.  Berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat, Beliau  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  sudah  baik.  Merujuk  pada kerjasama  masyarakat  terhadap  berbagai  program  kecamatan  seperti kebersihan  dan  lingkungan  hidup,  pembangunan  skala  mikro,  dan  kerjasama masyarakat dalam bidang pelayanan.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  di  kecamatan  Malunda  memiliki  potensi  yang  baik  dalam menjalankan  pemerintahan  yang  parsitipatif.  Saluran  partisipasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  kecamatan  Malunda  direspon  dengan  baik oleh  masyarakat  dan  swasta.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep governance yang tidak  sekedar  melibatkan  pemerintah,  tetapi  juga  melibatkan  peranan stakeholder  di  luar  pemerintah  yakni  masyarakat  dan  swasta  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan akuntabilitas aparat pemerintah Kecamatan Malunda dapat dilihat  pada  laporan  akuntabilitas  instansi  pemerintah  (LAKIP)  kecamatan. Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat  Pemerintah  Kecamatan  Malunda berdasarkan pada Peraturan Daerah Majene No 17 tahun tentang tugas pokok funsi dan rincian tugas Jabatan structural kecamatan dan kelurahan kabupaten Majene. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Malunda yang melibatkan peran serta masarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya melalui  partisipasi  dalam  bidang  kebersihan  dan  lingkungan  hidup, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  pelayanan,  serta  pemberian bantuan  berupa  barang  kepada  aparat  pemerintah  kecamatan  dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan,  partisipasi  dilakukan  dalam  bentuk  partisipasi  kelompok  ( group participation ) melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontak antara warga negara dan pemerintah ( citizen government  contacting )  berupa  penyampaian  pendapat  melalui  kotak  saran, media  massa  dan  penyampaian  secara  langsung  kepada  petugas  kecamatan merupakan partisipasi dalam tahap evaluasi

## SARAN DAN REKOMENDASI
Laporan  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Kecamatan  Malunda baiinya  dilengkapi  dengan  data  dokumentasi  kegiatan  dan  disediakan  pula mekanisme  bagi  masyarakat  untuk  melihat  dan  menilai  laporan  akuntabilitas tersebut.  Selain  itu,  juga  dapat  menyediakan  akses  informasi  terhadap penggunaan  APBD  di  Kecamatan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  salah  satunya dengan  menggunakan  media  massa  untuk  menyebarkan  informasi  LAKIP Kecamatan. Akses peran serta masyarakat dan swasta khususnya pada bidang kebersihan dan lingkungan hidup dan bidang pembangunan masyarakat skala kecil  lebih  ditingkatkan  lagi  terutama  melalui  kelompok-kelompok  swadaya. Kepada  pengambil  kebijakan  daerah  kota,  pelaksanaan  pemerintahan  yang bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  hendaknya  dilengkapi  dangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 | 41 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Kepada  pemerintahan  daerah  Majene  agar  peraturan  yang  telah  ada  segera diperbaharui  untuk  menyesuaikan  dengan  peraturan  terbaru  perundangan- undangan yang lebih tinggi
42 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  2003. Analisisi  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model  Aplikasi .  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Chalid,Pheni.  2005. Otonomi  Daerah:  Masalah,  Pemberdayaan,  dan  Konflik. Jakarta: Kemitraan
Huda,  Ni’matul.  2006. Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kaho,  Josef  Ri  wu.  2003. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia:  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah.
Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada  Khairandy,  Ridwan  dan  Camelia  Malik.
2007. Good  Corporate  Governance:  Perkembangan  Pemikiran  dan Implementasinya  di  Indonesia  dalam  Prespektif  Hukum. Yogyakarta: Total Media
Kumotrotomo,  Wahyudi.  2007. Etika  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kafian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers
Marbun,  B.  N.  2005. Otonomi  Daerah  1945-2005  Proses  &  Realita: Perkembangan  Otda,  sejak  Zaman  Kolonial  sampai  Saat  Ini .  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan
Mashuri,  Budhi.  2005. Mengenal  Ombudsman  Indonesia .  Jakarta.  Paradaya Paramita
Moerdiono  (dkk).  1992. Birokrasi  dalam  Administrasi  pembangunan:  beberapa pemikiran pemecahan . Jakarta: pustaka sinar harapan
Ndraha,  Taliziduhu  Ndraha.  2005. Kybernologi:  Sebuah  Rekonstruksi  Ilmu Pemerintahan . Jakarta: PT Rineka Cipta
Osborne,  David  dan  P.  Plastrik  (terj.).  2000. Memangkas  Birokrasi:  Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha . Jakarta: Penerbit PPM
Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler  (terj.).  2005 .  Mewirausahakan  birokras i. Jakarta: Penerbit PPM
Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018
| 43
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Rose,  Susan  dan  Ackerman  (terj.).  2000. Korupsi  dan  Pemerintahan:  Sebab, Akibat, dan Reformasi . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Sabarno,  Hari.  2007. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa:
Untaian Pemikiran Otonomi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika
Said,  M.  Mas’ud.  2007. Birokrasi  di  Negara  Birokratis:  Makna,  Masalah  dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia. Malang. UMM PESS
Santoso, Priyo Budi.1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prespektif Kultural dan Struktural. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Sedarmayanti..  2003. Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik)  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah:  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan Efisien  melalui  Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan. Bandung:  Mandar Maju
Suhendra,  K.  2006. Peranan  Birokrasi  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat . Bandung: Alfabeta
Sulistiayni,  Ambar  T  (Editor).  2004. Memahami  Good  Governance:  Dalam Presepktif Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Gava Media
Sutarto.  2002. Dasar-Dasar  Organisasi.  Yogyakarta :  Gajah  Mada  University Press
Thoha,  Miftah.  2002. Prespektif  Perilaku  Birokrasi:  Dimensi-Dimensi  Prima Ilmu Administrasi Negara . Jilid II. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
Usman,  Husaini  dan  Purnomo  Setiady  A.  2004. Metodologi  Penelitian  Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara
Wahab,  Solichin  Abdul.1997. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Imlementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol  Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah. Surabaya: Insan Cendikia
Widjaya,  H.A.W.  2004. Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom Jakarta:  PT RadjaGrafindo.