## ANALISIS HYBRID CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Muhammad Fuad Mas’ud Fuadfaqot12@gmail.com Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRAK
Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Harga rumah yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua  orang  mampu  membelinya  secara  tunai.  Pembiayaan  hunian  yang  ditawarkan oleh berbagai bank menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang menginginkan sebuah hunian  dengan  cara  mencicil  ke  bank.  Bank  syariah  pun  mulai  mengembangkan fasilitasnya  hingga  kepada  pembiayaan  hunian  syariah  sampai  dengan  pengalihan (take over) pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah. Pada pembiayaan  hunian  ini,  terjadi  dua  akad  yaitu  bai’  dan  murabahah.  Sedangkan  pada Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  melarang  dua  transaksi  jual beli  dalam  sekali  transaksi..  Termasuk  di  dalamnya  proses  take  over  pembiayaan hunian  syariah  yang  mengandung  multi  akad.  Proses  take  over  yang  dilakukan  oleh bank  syariah  ke  bank  konvensional  dengan  sistem  syirkah  al-milk,  lalu  memberikan produk  pembiayaan  hunian  syariah  kepada  nasabah  dengan  akad  ba’i  murabahah tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  hybrid  contracts  yang  dilarang  dalam  perspektif Hukum Islam.
Kata Kunci : Hybrid Contract, Take Over, Bank Syariah,dan Bank Konvensional

## PENDAHULUAN
Islam  hadir  di  tengah-tengah  umat sebagai  pedoman  hidup  dan  jalan  hidup yang  bisa  menjawab  dan  memberikan berbagai  macam  solusi  dari  setiap  sendi kehidupan  manusia.  Lima  nilai  universal ajaran  islam  yang  diformulasikan  dalam maqosid al syari’ah, yaitu hifdzul din , hifdzud nafs , hifdzul  mal , hifdzul  nasl ,  dan hifdzul ‘irdh 1 merupakan  pondasi  utama  dan barometer  inti  formulasi  hukum  setiap aktivitas  manusia.  Semua  aktivitas  dan kegiatan  manusia  wajib  diukur  dengan aturan  dan  regulasi  yang  sejalan  dengan nafas  maqosid  syari’ah,  karena  aktivitas manusia  harus  berbasis  kemaslahatan, sedangkan  kemaslahatan  ada  dalam aturan  syariat.  Izudin  bin  abdi  al  salam mengatakan, al syari’atu kulluha masolih wa dafu’l  mafasid (syariat  itu  semuanya kemaslahatan dan menolak mafsadah) 2
Paradigma  usuliyyun  dalam  konsep qiyas menyatakan, al nusush mahdudah wal masail mutajaddidah 3 (teks agama itu terba- tas,  sedangkan  permaslahan  manusia  te- rus  berkembang).  Paradigma  usuliyyin tentang teori limit nash merupakan pintu dan  peluang  untuk  mengembangkan
1 - Al Syatibi, Al Muwfaqot, ….
2 - ََحِلاَصَم َ بِل ْجَت َْوَأ ََد ِساَفَم َ أَر ْدَت اَّمإ َ حِلاَصَم اَهُّل ك َ ةَعي ِرَّشلا َو Izzudin bin Abdi Al Salam, Qowaid Al Ahkam, Maktabat al kulliyat al azhariyah, Kairo, 1991, hal. 11/1
3 -  ":" تاقفاوملا " : يف - ىلاعت الله همحر - يبطاشلا لاق امك رمَلأاو نِإ ةعيرشلا مل صنت ىلع مكح لك ةيئزج ىلع ،اهتدح امنإو تتَأ مأب رو ةيلك تارابعو هقلطم لوانتت ادادعَأ لا رصحنت " ىهتنا . امو اذه ََّلاإ لأ ن لزاونلا تادجتسملاو ريغ ،ةيهانتم صوصنلاو ةدودحم ،ةيهانتم كف نا نم ةمحر الله هدابعب : عيرشتلا رومأب ،ةيلك مهلتست ،تاعقاولا سيو كل لهَأ ركذلا
اهيلإ قئارط ىلإ ،داهتجلاا لذبب هيقفلا عسولا يف جارختسا
حتو ليص مكحلا نم ليلدلا يعرشلا ،ىروشلاب ،سايقلاو تاودَأو رظنلا
طابنتسلااو
،
قيقحتو طانملا
Bakar  bin  Abdullah,  Al  Madkhol  Al Mufasshol  Li  Madzhab  Imam  Ahmad,  Darul  ‘Ashimah, Jeddah, 1417 H, hal. 95
ijtihad  dan  berinovasi  dalam  hal  baru yang  tidak  ditemukan  hukumnya  dalam al  quran  dan  al  hadist  secara  eksplisit dengan  berpegang  kepada  prinsip  nilai- nilai maqosid syari’ah.
Formulasi  hukum  yang  dirumuskan oleh  para  fuqoha  dalam  kitab-kitab  fikih merupakan  hasil  inovasi  dan  produk ijtihad mereka dalam menafsiri kandungn hukum  al  quran  dan  al  hadist.  Fikih adalah produk ijtihad yang dibangun oleh spekulasi  ( dzon )  dan  inovasi  ( al  ibtiakri ) yang  dominan  dalam  akal  mujtahid,  se- hingga  tidak  menutup  celah  untuk  salah. Konsep  ijtihad  maqosidi  mendominasi dalam  proses  pembentukan  hukum  par- sial  yang  ada  dalam  kitab  fikih,  dimana penafsiran  mereka  terhadap  teks  agama disinergikan  dengan  prinsip  universal agama  yang  tertuang  dalam  lima  prinsip syariah ( al maqosid al khomsah ) tersebut.
Salah satu inovasi dalam lembaga ke- uangan  syariah  yang  merupakan  bagian dari penegmebangan produk hukum fikih adalah  strategi  pemasaran  yang  dikem- bangkan  oleh  bank-bank  saat  ini  adalah dengan  pengalihan  (take  over)  pem- biayaan  hunian  syariah.  Take  over  pem- biayaan  hunian  adalah  pemindahan  fasi- litas  pembiayaan  yang  berjalan  disuatu bank  ke  pembiayaan  bank  lain.  Peng- ambilalihan  ini  hanya  untuk  sisa  pokok pinjaman  nasabah  dari  bank  pemberi pembiayaan  pertama,  yang  dilanjutkan dengan  mencicil  sisa  pokok  pinjaman  ke bank  yang  mengambilalih  pembiayaan- nya. Take  over dapat  dilakukan  sesama bank  konvensional  atau  sesama  bank
syariah,  maupun  dari  bank  konvensional ke bank syariah ataupun sebaliknya.
Salah  satucontoh  pembiayaan  hunian syariah  yang  digunakan  oleh  Bank  Sya- riah Mandiri (BSM) bernama Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan Griya  BSM  adalah  pembiayaan  jangka pendek,  menengah,  atau  panjang  untuk membiayai  pembelian  rumah  tinggal, baik  baru  maupun  bekas,  di  lingkungan developer  dengan  sistem  murabahah 4 . Akad  bai’  al  murabahah  adalah  jual  beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan  yang  disepakati.  Dalam  bai’ al murabahah penjual harus memberitahu harga  produk  yang  ia  beli  dan  menen- tukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya 5 .
Fakta  menjelaskan  bahwa  dalam  hal take over pembiayaan hunian syariah dari bank  awal  ke  bank  syariah  telah  terjadi dua  akad  dalam  satu transaksi  atau  lebih dikenal  dengan  istilah  hybrid  contract atau multiakad. Pada pembiayaan hunian ini, terjadi dua akad yaitu bai’ dan mura- bahah.  Sedangkan  pada  Hukum  Islam dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang  dua  transaksi  jual  beli  dalam sekali  transaksi.Sebuah  riwayat  menye- butkan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW melarang  transaksi  jual  beli  dan  dua syarat dalam satu jual beli.
4 - Bank Syariah Mandiri, Pembiayaan Griya BSM, https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer- banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya- bsm/  diakses  pada  tanggal  13  Desember  2019,  pukul 23.16 WIB
5 -  Muhammad  Syafi’i,  Bank  Syariah  Suatu Pengenalan Umum (Bogor: Tazkia Institute, 2000), 145
Diriwayatkan  pula  dari  ‘Amr  bin Syu’aib,  dari  bapaknya  dari  kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya: “Tidak  boleh  terjadi  pinjaman  bersamaan jual  beli,  dua  syarat  dalam  satu  jual  beli, keuntungan  tanpa  ada  jaminan,  dan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki.” Sabda  Nabi  Muhammad  SAW  tersebut, ditafsirkan  oleh  para  ahli  fiqih  sebagai dua  transaksi  jual  beli  dalam  satu  jual beli.  Kemudian  saat  ini  dikenal  dengan istilah  hybrid  contract.  Hybrid  contract merupakan akad ganda (rangkap) 6 .
Terdapat  perbedaan  pandangan  an- tara para ahli fiqih, ada yang berpendapat bahwa  melakukan  hybrid  contract  diha- ramkan,  tetapi  ada  pula  yang  berpen- dapat hanya beberapa hybrid contract saja yang  haram.  Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas,  permasalah  yang  terjadi  adalah bagaimana  implementasi  hybrid  contract dalam  take  over  pembiayaan  hunian syariah  dari  perbankan  konvensional  ke perbankan  syariah  pada  praktiknya menurut persepktif Hukum Islam.
Hybrid Contract dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Di  era  transaksi  keuangan  modern yang  semakin  kompleks,  dibutuhkan design kontrak  akad  dalam  bentuk  kom- binasi  beberapa  akad  yang  disebut  de- ngan  hybrid  contract  (multiakad),  atau biasa  disebut  al-ukud  al-murakkabah. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi  transaksi  keuangan  kontem- porer.  Kombinasi  akad  zaman  sekarang
6 - Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35.
adalah sebuah keniscayaan, akad tunggal sudah  tidak  mampu  lagi  meresponi kasus-kasus  dan  problem  keuangan  kon- temporer.  Untuk  itu,  perbankan  syariah harus  memperbaiki  diri  dalam  pening- katan  kualitas  SDM-nya  dengan  melak- sanakan  training  dan  workshop  intensif mengenai inovasi produk 7 .
Buku-buku teks fikih  muamalah kon- temporer  menyebut  istilah  hybrid con- tracts dengan  istilah  yang  beragam,  yaitu al-ukud-murakkabah,  al-ukud  al  mujta- mi’ah, adapula yang menggunakan istilah al-ukud  almutajanisah.  Menurut  istilah fikih,  kata  hybrid  contracts  merupakan terjemahan  dari  kata  Arab  yaitu  al- ‘uqudal-murakkabah  yang  berarti  akad ganda  (rangkap),  akad  yang  bergabung, akad  yang  berhimpun,  akad  yang  ber- kombinasi.  Al-‘uqud  al  murakkabah  ter- diri dari dua kata al-‘uqud (bentuk jamak dari  ‘aqd)  dan  al-murakkabah.  Kata  ‘aqd secara  etimologi  artinya  mengikat,  me- nyambung,  atau  menghubungkan  (ar- rabt).
Menurut  Syamsul  Anwar  akad  (per- janjian)  adalah  pertemuan  ijab  dan  kabul sebagai  pernyataan  kehendak  dua  pihak atau lebih  untuk melahirkan suatu akibat hukum  pada  objeknya 8 .  Kata  al-mu- rakkabah  (murakkab)  secara  etimologi berarti  al-jam’u  (mashdar),  yang  berarti pengumpulan  atau  penghimpunan 9 .  Kata murakkab  sendiri  berasal  dari  kata
7 Agustianto Mingka, Op. Cit., hlm. 91.
8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah “Studi Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fikih  Muamalat”  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 68.
9 Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 209.
“rakkabayurakkibu-tarkiban”  yang  me- ngandung  arti  meletakkan  sesuatu  pada sesuatu  yang  lain  sehingga  tersusun dengan baik, ada yang di atas dan yang di bawah 10 .  Sedangkan  murakkab  menurut pengertian  para  ulama  fikih  (dalam konteks  akad)  ialah  himpunan  beberapa akad sehingga disebut dengan satu nama akad.  Dalam  teorinya  terdapat  beberapa penggabungan akad yang dilarang.
Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW secara  jelas  menyatakan  dua  bentuk hybrid  contract  yang  dilarang,  yaitu hybrid contracts dalam jual beli (bay’) dan pinjaman  serta  dua  akad  jual  beli  dalam satu  akad  jual  beli  dan  dua  akad  dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist “Dari Abu  Hurairah,  Rasulullah  melarang  jual beli  dan  pinjaman”.  (HR.  Ahmad)  ,  yang artinya  salah  satu  yang  akad  yang  dila- rang  yaitu  menggabungkan  akad  bay’ (jual  beli)  dan  salaf  (pinjaman).  Sebagai contoh  Ali  meminjamkan  (qardh)  sebesar 1000dirham,  lalu  dikaitkan  dengan  pen- jualan  barang  yang  bernilai  900dirham, tetapi  harga  penjualan  itu  tetap  harga 1000dirham.  Seolah-olah  Ali  memberi pinjaman  1000  dirham  dengan  akad qardh,  dan  menjual  barang  seharga  900 dirham,  agar  mendapatkan  margin  1000 dirham. Disini Ali memperoleh kelebihan 100dirham.
Ibn  Qayyin  berpendapat  bahwa  Nabi Muhammad  melarang  hybrid  contracts antara  akad  salaf  (memberi  pinjaman- /qardh)  dan  jual  beli,  untuk  menghadiri terjerumus kepada riba yang diharamkan.
10 - Agustianto Mingka, Op. Cit., hlm. 113.
Namun  jika  kedua  akad  itu  terpisah (tidak  tergantung,  muallaq)  hukumnya boleh.Larangan  kedua  yaitu  penghim- punan dua akad jual beli dalam satu akad jual  beli  didasarkan  pada  hadist  Nabi Muhammad  yang  artinya:  “Dari  Abu Hurairah,  “Rasulullah  melarang  jual  beli dan pinjaman”. (HR. Malik) Banyak tafsir tentang  hadist  ini,  pendapat  yang  dipilih adalah  pendapat  yang  mengatakan  bah- wa akad demikian menimbulkan ketidak- jelasan harga dan menjerumuskan ke riba.
Misalnya  seorang  penjual  berkata kepada  orang  banyak  di  sebuah  jamaah, “Saudara-saudara,  saya  menjual  barang ini  seharga  satu  juta  rupiah,  jika  dibayar tunai, dan satu juta dua ratus ribu rupiah jika  cicilan  setahun”.  Lalu  seorang  yang hadir  berkata,  “Saya  beli”.  Disini  telah terjadi  ijab  dan  kabul,  sementara  harga- nya  tidak  jelas,  karena  dipilihkan  dua macam  harga.  164  Penafsiran  lain,  sese- orang menjual suatu barang dengan cicil- an,  dengan  syarat  pembeli  harus  menjual kembali  kepada  orang  yang  menjual  itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-‘Inah seperti ini merupakan hilah dari  riba.  Inilah  yang  disebut  bay’  al- ‘Inah.  Menurut  Ibnu  Qayyim,  penafsiran inilah yang paling kuat.

## Take  Over  Pembiayaan  Perbankan Syariah
Menurut  Al-Imrani,  hybrid  contracts ada  lima  macam,  salah  satunya  yaitu akad-akad  yang  berbeda  (al-‘uqud  al- mukhtalifah).  Yang  dimaksud  dengan multiakad  mukhtalifah  adalah  terhim- punnya  dua  akad  atau  lebih  yang
memiliki perbedaan semua akibat hukum di  antara  kedua  akad  itu  atau  sebagian- nya.  Seperti  perbedaan  akibat  hukum dalam  akad  jual  beli  dan  sewa,  dalam akad  sewa  diharuskan  ada  ketentuan waktu,  sedangkan  dalam  jual  beli  seba- liknya  Hybrid  contracts  yang  akad- akadnya  tidak  bercampur  dan  tidak melahirkan  nama  akad  baru  tetapi  nama akad dasarnya tetap ada dan eksis bahkan cenderung terpisah.
Hybrid  ini  dipraktikkan  dalam  suatu transaksi  take  over  pembiayaan  dari perbankan  konvensional  ke  perbankan syariah. Pengaturan mengenai pengalihan utang  ini  pun  telah  dibuatkan  fatwa  oleh Majelis  Ulama  Indonesia,  adapun  fatwa tersebut  yaitu  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang Pengalihan  Utang.  Pertimbangan  dibuat- nya  fatwa  mengenai  pengalihan  utang adalah  membantu  masyarakat  untuk mengalihkan  utangnya  dari  non-syari’ah yang  telah  berjalan  menjadi  transaksi yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah. Lembaga Keuangan Syari’ah perlu meres- pon  kebutuhan  masyarakat  dalam  ber- bagai  produk  inovasinya  melalui  akad pengalihan  utang  oleh  Lembaga  Ke- uangan Syari’ah. Agar praktik pengalihan utang  dapat  berjalan  sesuai  prinsip syari’ah, Dewan Syari’ah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa mengenai pengalihan utang.
Pengalihan  utang  dalam  Fatwa  DSN Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  Tentang Pengalihan  Utang  adalah  pemindahan utang  nasabah  dari  bank/lembaga  ke- uangan  konvensional  ke  bank/lembaga
keuangan syariah. Nasabah adalah (calon) nasabah  LKS  yang  mempunyai  kredit (utang)  kepada  Lembaga  Keuangan  Kon- vensional  (LKK)  untuk  pembelian  asset, yang  ingin  mengalihkan  utangnya  ke LKS.  Adapun  terdapat  empat  alternatif yang  dapat  digunakan  dalam  pengalihan utang ini menurut Fatwa DSN MUI. Salah satu  alternatif  pengalihan  utang  yaitu LKS  membeli  sebagian  aset  nasabah,  de- ngan  seizin  LKK,  sehingga  dengan  demi- kian terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan  nasabah  terhadap  aset  tersebut.  Ba- gian  asset  yang  dibeli  oleh  LKS  adalah bagian  asset  yang  senilai  dengan  hutang (sisa  cicilan)  nasabah  kepada  LKK.  LKS menjual  secara  murabahah  bagian  asset yang  menjadi  miliknya  tersebut  kepada nasabah,  dengan  pembayaran  secara cicilan.

## Pembiayaan dengan Akad Murabahah
Akad  murabahah  merupakan  tran- saksi pembiayaan jual beli barang, karena adanya  pemesanan  nasabah  kepada  bank dimana bank menyebut jumlah keuntung- annya  dan  memberitahukan  modal  pem- beliannya.  Dalam  murabahah  tersebut bank  memenuhi  permintaan  nasabah, untuk  membeli  suatu  barang,  dimana bank  membelikan  kebutuhan  barang nasabah  (investasi/modal  kerja).  Selan- jutnya  bank  menjual  kembali  kepada nasabah  ditambah  dengan  keuntungan yang disepakati. Cara pembayaran mura- bahah  saat  ini  biasanya  secara  cicilan. Murabahah  itu  berasal  dari  kata  ribhu (keuntungan dua pihak), artinya besarnya keuntungan harus disepakati kedua belah
pihak.  Jika  bank  tidak  memberitahukan berapa  pembeliannya,  maka  jual  beli tersebut  bukan  jual  beli  murabahah. Kedua  pihak  harus  juga  menyepakati jangka  waktu  pembayaran.  Harga  jual dicantumkan  dalam  akad  dan  jika  telah disepakati  tidak  dapat  berubah  selama berlakunya akad.
Dalam  perbankan,  murabahah  lazim- nya  dilakukan  dengan  cara  pembayaran cicilan.  Dalam  transaksi  ini  barang  dise- rahkan  segera  setelah  akad  sedangkan pembayaran  dilakukan  secara  tangguh. Namundalam  praktiknya,  bank  sering kali  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli  sendiri  barang  yang  dia  butuh- kan,  sehingga  akad  pembiayaan  dilaku- kan  dihadapan  notaris,  sebelum  dana ditransfer  dari  bank  kepada  pihak penjual.
Hybrid  Contracts  pada  Take  Over Pembiayaan Hunian Syariah di  Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Bank  syariah  saat  ini  sedang  melam- bung  popularitasnya.  Selain  daripada sistem bagi hasil yang menjadi daya tarik- nya,  manusia  sudah  mulai  mengetahui bahwa  bunga  atau  riba  yang  diberikan oleh  bank  konvensional  tidak  dihalalkan oleh  Allah  dalam  perspektif  Hukum Islam.  Pembiayaan  hunian  yang  ditawar- kan  oleh  berbagai  bank  kadang  menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang meng- inginkan  sebuah  hunian  dengan  cara mencicil  ke  bank  yang  memberikan  fasi- litas pembiayaan hunian tersebut.
Bank  syariah  pun  mulai  mengem- bangkan  fasilitasnya  hingga  kepada pembiayaan  hunian  syariah.  Salah  satu strategi  pemasaran  yang  dikembangkan oleh  bank-bank  saat  ini  adalah  dengan pengalihan  (take  over)  pembiayaan  huni- an syariah. Take over pembiayaan hunian adalah  pemindahan  fasilitas  pembiayaan yang  berjalan  disuatu  bank  ke  pembia- yaan  bank  lain.  Pengambilalihan  ini  ha- nya  untuk  sisa  pokok  pinjaman  nasabah dari  bank  pemberi  pembiayaan  pertama, yang  dilanjutkan  dengan  mencicil  sisa pokok  pinjaman  ke  bank  yang  meng- ambilalih pembiayaannya.
Dalam  bisnis  perbankan,  take  over (pengalihan) utang dapat terjadi dari satu bank ke bank lain, baik dari sesama bank konvensional,  dari  bank  konvensional  ke bank  syariah  atau  sebaliknya,  maupun dari  sesama  bank  syariah.  Permintaan take  over  sepenuhnya  berada  di  tangan nasabah.  Nasabah  berhak  untuk  memin- dahkan  kreditnya  ke  bank  lain  yang dirasanya menguntungkan atau mungkin sesuai  dengan  prinsip  yang  diyakininya. Bank  asal  tidak  berhak  untuk  melarang nasabah yang akan memindahkan kredit- nya ke bank lain.
Produk  pembiayaan  yang  diberikan oleh  Bank  Syariah  Mandiri  kepada  na- sabahnya  dalam  Pembiayaan  Griya  Bank Syariah  Mandiri  menggunakan  akad  ba’i murabahah.  Akad  ba’i  murabahah  dalam perspektif  hukum  Islam  merupakan gabungan  dari  dua  akad  yaitu  akad  ba’i dan  juga  akad  murabahah.  Jadi,  produk pembiayaan  Griya  Bank  Syariah  Mandiri mengandung  multi  akad  atau  hybrid
contracts.Proses take over yang dilakukan oleh  Bank  Syariah  Mandiri  sebagai  Lem- baga  Keuangan  Syariah  kepada  Lembaga Keuangan Konvensional dilakukan dengan syirkah al-milk.
Proses awal terjadinya take over yaitu permintaan  nasabah  untuk  mengalihkan pembiayaan  huniannya  dari  bank  kon- vensional kepada bank syariah. Lalu Bank Syariah Mandiri melunasi sisa utang  dari nasabah yang melakukan kredit rumah di bank  konvensional.  Setelah  transaksi  jual beli  antara  LKS  dengan  LKK  selesai,  lalu LKS  membuat  perjanjian  akad  jual  beli dengan  nasabah.  Jual  beli  antara  nasabah dengan  Bank  Syariah  Mandiri  dalam  hal Pembiayaan  Griya  Bank  Syariah  Mandiri dilakukan  menggunakan akad ba’i mura- bahah.  Objek  yang  di  akad-kan  berupa rumah  yang  sisa  kreditnya  telah  diba- yarkan  oleh  LKS  kepada  LKK.  Adapun modal dan keuntungan yang sudah dike- luarkan  dan  akan  didapatkan  oleh  Bank Syariah Mandiri telah dibicarakan di awal perjanjian. Nasabah lalu harus membayar cicilan  sisa  utang  kreditnya  kepada  Bank Syariah  Mandiri.  Take  over  yang  dila- kukan  dalam  Pembiayaan  Griya  Bank Syariah  Mandiri  telah  sesuai  dengan Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.
Alternatif  kedua  dalam  hal  peng- alihan utang yaitu LKS membeli sebagian aset  nasabah,  dengan  seizin  LKK,  se- hingga  dengan  demikian  terjadilah  syir- kah al-milk antara LKS dan nasabah terha- dap aset tersebut. Bagian asset yang dibeli oleh LKS adalah bagian asset yang senilai
dengan  hutang  (sisa  cicilan)  nasabah kepada  LKK.  LKS  menjual  secara murabahah  bagian  asset  yang  menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Alternatif kedua ini yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri.
Take over pembiayaan hunian syariah memakan  proses  yang  panjang  dan  juga menggunakan  banyak  akad.  Apabila  me- rujuk  pada  konsep  hybrid  contracts  yang dilarang  dalam  perspektif  Hukum  Islam menurut  beberapa  ahli  fikih,  pembiayaan hunian syariah ini juga termasuk kedalam nya. Tetapi apabila dilihat dari akad-akad yang  digunakan  yaitu  gabungan  dari akad  ba’i  dan  juga  akad  murabahah,  me- nurut  pandangan  ahli  fikih  kontemporer, penggabungan  akad  ini  tidak  termasuk dalam  hybrid  contracts  yang  dilarang dalam Hukum Islam.
Tiga  buah  hadits  Nabi  Muhammad SAW  yang  menunjukkan  larangan  peng- gunaan hybrid contracts. Ketiga hadits itu berisi  tiga  larangan,  pertama  larangan menggabungkan  bay’  dan  salaf,  kedua, larangan  bai’ataini  fi  bai’atin,  dan  ketiga larangan  shafqataini  fi  shafqatin.  Ketiga hadits  itulah  yang  selalu  dijadikan rujukan  para  ahli  syariah,  konsultan,  dan banker syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi. Namun harus dicatat,  larangan  itu  hanya  apabila  akad
two  in  one  yang  mengandung  riba  dan gharar.
Bahkan  menurut  Ibnu  Qayyim  hanya pada  akad  yang  mengandung  riba.  De- ngan  demikian,  apabila  dua  akad  atau tiga akad dalam satu transaksi dibolehkan sepanjang  tidak  mengandung  riba.  Kare- na  itu  larangan  dua  akad  dalam  satu transaksi  tidak  bisa  digeneralisasi.168  Be- gitupula  dengan  akad  mengenai  pem- biayaan hunian syariah oleh Bank Syariah Mandiri. Proses take over dilakukan tanpa adanya riba dan gharar karena telah dibe- ritahukan  sebelumnya  mengenai  modal dan  keuntungan  bagi  hasil  yang  akan didapatkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri juga  nasabah.  Jadi,  larangan  multi  akad atau  hybrid  contracts  yang  berkembang selama  ini  ditafsirkan  secara  sempit  dan salah.  Larangan  tersebut  berakibat  pada terhambatnya pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia.
Termasuk  di  dalamnya  proses  take over  pembiayaan  hunian  syariah  yang mengandung  multi  akad.  Simpulan  dari penelitian  ini  bahwa  proses  take  over yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Man- diri  ke  Lembaga  Keuangan  Konvensional dengan  sistem  syirkah  al-milk,  lalu memberikan  produk  pembiayaan  hunian syariah kepada nasabah dengan akad ba’i murabahah  tidak  dapat  dimasukkan  ke dalam  hybrid  contracts  yang  dilarang dalam perspektif Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto Mingka. Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014. Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Bank  Syariah  Mandiri.  Pembiayaan  Griya  BSM.  https://www.syariahmandiri.co.id/category/ consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/
Djemabut  Blaang.  Perumahan  dan  Permukiman  Sebagai  Kebutuhan  Pokok.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia,1986.
Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Bogor: Tazkia Institute, 2000. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Syamsul  Anwar.  Hukum  Perjanjian  Syariah  “Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fikih Muamalat”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  PerbankanSyariah  Urip  Santoso.  Hukum Perumahan. Jakart: Kencana, 2014.