Vol. 9 No. 1 Oktober 2022 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Efektivitas Pelayanan Penanggulangan Kekerasan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang
Wagisri 1 , Indah Pusnita 2
1,2 Ilmu Kesejahteraan Sosial, STISIPOL Candradimuka- Jl. Swadaya Sekip Ujung Palembang E-mail : wagesri71@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  pelayanan  penanggulangan kekerasan anak oleh Pusat Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembanag. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, metode yang digunakan observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  UPT  P2TP2A  dengan  satu staf/pegawai  yang  terlibat  langsung  dalam  penyelesaian  kasus  di  UPT  P2TP2A  Kota  Palembang, sekretaris, kepala bidang, konselor dan tiga anak korban kekerasan serta satu perempuan dewasa di UPT P2TP2A Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan.Hasil  dari  penelitian  efektivitas  pelayanan  penanggulangan  kekerasan anak  oleh  P2TP2A  Kota  Palembang  menyatakan  bahwa  saat  ini  sudah  berjalan  dengan  baik walaupun ada beberapa kendala dalam mengatasi masalah tersebut. Namun, pendampingan hukum dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  mampu  menyelesaikan  penanggulangan  yang  terjadi  pada masyarakat.  Artinya  pihak  keluarga  atau  korban  itu  yang  ingin  membuat  laporan  mengenai  kasus kekerasan pada anak akan segera ditindaklanjuti melalui pendampingan P2TP2A dan bekerja sama dengan  badan  hukum  yang  berlaku.  Kesimpulan  penelitian  menunjukkan  pelayanan penanggulangan  kekerasan  anak  oleh  P2TP2A  Kota  Palembang  belum  efektif  berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.
Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan, Penanggulangan Kekerasan Anak, P2TP2A Kota Palembang

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effectiveness of services to overcome child violence  by  the  Integrated  Center  for  Women  and  Children  Services  (P2TP2A)  Palembang  City. The research design used descriptive qualitative, the method used was observation, interviews and documentation.  The  informants  in  this  study  were  the  Head  of  UPT  P2TP2A  with  one staff/employee  who  was  directly  involved  in  solving  cases  at  UPT  P2TP2A  Palembang  City, secretary, head of division, counselor and three children victims of violence and one adult woman at UPT P2TP2A Palembang City. The analysis technique used is data reduction, data presentation and  conclusion  drawing.The  results  of  the  research  on  the  effectiveness  of  child  violence prevention services by P2TP2A Palembang City stated that currently it was running well although there  were  several  obstacles  in  overcoming  the  problem.  However,  legal  assistance  and
coordination with related parties are able to solve the problems that occur in the community. This means  that  the  family  or  victim  who  wants  to  make  a  report  regarding  cases  of  violence  against children  will  be  followed  up  immediately  through  P2TP2A  assistance  and  in  collaboration  with applicable  legal  entities.The  conclusion  of  the  study  shows  that  the  service  for  overcoming  child violence  by  P2TP2A  Palembang  City  has  not  been  effective  based  on  the  achievement  of  goals, integration and adaptation.
Keywords: Service Effectiveness, Overcoming Child Violence

## 1. PENDAHULUAN
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan  terpadu  yang  menyediakan pelayanan  bagi  perempuandan  anak korban  tindak  kekerasan.    Pelayanannya meliputi  medis,  hukum,  psikis  dan rehabilitas  sosial.  Adanya  P2TP2A  tidak terlepas  dari  banyaknya  kasus  kekerasan terhadap  anak  di  beberapa  tempat, meskipun  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah secara jelas mengatakan bahwa pemerintah  daerah  wajib  melakukan segala  upaya  termasuk  pencegahan  dan penanganan  kasus  kekerasan  terhadap anak [1]. Adanya undang-undang tersebut,  seharusnya  pemerintah  dapat menciptakan dan mengembangkan program berbasis masyarakat agar perlindungan anak menjadi sebuah budaya,  bukan  sekedar  program  negara saja. Berdasarkan data tahun 2019 yang disampaikan  oleh  Komisi  Perlindungan Anak (KPID) Palembang, kasus
kekerasan terhadap anak kasus kekerasan terhadap anak di  Kota Palembang  seperti kekerasan  seksual  mencapai  60  kasus, kekerasan  fisik  47  kasus,  masalah  hak asuh  anak  tercatat  48  kasus,  dan penelantaran anak 13 kasus [2].
Melihat data kasus yang melibatkan  anak-anak itu  tergolong cukup  banyak  dan  bervariasi,  pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
perlindungan terhadap anak dan ancaman hukuman  bagi  orang  tua/siapapun  yang melakukan tindak kekerasan. Pemahaman perlu diberikan kepada masyarakat melalui  kegiatan  edukasi  sehingga  dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencelakai  anak  serta  mengganggu pertumbuhan anak secara normal.
Salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan  pemahaman  masyarakat mengenai  perlindungan  anak,  yakni program edukasi untuk masyarakat miskin  yang  selama  ini  telah  berjalan cukup  baik  akan  lebih  digalakkan  pada tahun ini.
Edukasi menyasar kalangan masyarakat  miskin  atau  menengah  ke bawah itu dilakukan dengan alasan cukup banyak kasus yang dilatari oleh ketidakharmonisan keluarga akibat tekanan  ekonomi.  Palembang  menjadi kota dengan tingkat tertinggi di Sumatera Selatan  (Sumsel)  sebagai  kota  dengan tindak  kekerasan  pada  perempuan  dan anak,  dengan  jumlah  kekerasan  sebesar 126 kasus sepanjang tahun 2017.
Berbagai tindak kekerasan terbesar pada fisik dan seksual, sedangkan  untuk  keseluruhan  jumlah
kasus kekerasan di Sumsel berjumlah 702 kasus,  yang  terdiri  dari  korban  laki-laki 188 dan perempuan 556 [3].
Terkait hal itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Provinsi  (BP3A)
menyatakan  bahwa  daerah  yang  paling rendah dalam kasus kekerasan terdapat di Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dengan jumlah  delapan  kasus.  Faktor  ekonomi dan  psikologis  biasanya  yang  paling mempengaruhi terhadap terjadinya kekerasan.  Secara  rinci  jenis  kekerasan yang  dialami  korban  seperti  kekerasan fisik  berjumlah  343,  psikis  100,  seksual 226, trafficking 1,  penelantaran  32, eksploitasi 2 dan lainnya 79 kasus.
Tindak kekerasan terhadap perempuan  dan  anak  di  daerah  Sumatera Selatan  mengalami  peningkatkan  karena berbagai  faktor.    Saat  ini  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak di Sumsel terutama Kota Palembang terus mengalami peningkatan, kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  terjadi akibat  berbagai  faktor,  baik  ekonomi maupun lingkungan. Faktor tersebut yang dapat  mempengaruhi  pelaku  tindakan kekerasan,  baik  kekerasan  fisik,  seksual atau  penelantaran  dalam  rumah  tangga. Sementara kekerasan dalam rumah tangga  itu  masih  didominasi  di  Kota Palembang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Kekerasan Terhadap Anak
Undang-Undang  No  23  tahun
2002 pasal 16 ayat 1 tentang
Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa kekerasan merupakan penganiayaan terhadap  anak  disertai  dengan  kekerasan fisik  maupun emosional  yang berdampak
pada  perkembangan  anak.  Artinya  anak yang  mengalami  kekerasan  fisik  maupun emosional  berdampak  pada  perilaku  di usia-usia berikutnya. Masalah perilaku ini tampak  saat  anak  berada  di  lingkungan sosial sehingga mengalami sulit berkonsentrasi,  malas  sekolah,  kurang percaya  diri,  mudah  cemas,  dan  lain-lain [4]. Menurut Sutanto (2006)
kekerasan  anak  adalah  perlakuan  orang dewasa  atau  anak  yang  lebih  tua  dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap  anak  yang  tak  berdaya  yang seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  dari orangtua  atau  pengasuh  yang  berakibat penderitaan,
kesengsaraan, cacat/kematian.  Kekerasan  pada  anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan  fisik  dengan  terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak [5]. Kekerasan  yang  dialami  anak  dapat berupa, fisik, verbal, dan mental.
[1] Kekerasan Fisik
Korban  kasus physical  abuse terjadi  pada  usia  0-5  tahun  (32.3%)  dan terendah  usia  13-15  tahun  (16.2%). Kekerasan fisik biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda  panas  ke  tubuh  korban  dan  lain- lainnya.  Dampak  dari  kekerasan  seperti ini  selain  menimbulkan  luka  dan  trauma pada  korban,  juga  seringkali  membuat korban meninggal.
[2] Kekerasan verbal
Bentuk  kekerasan  seperti  ini sering diabaikan dan dianggap  biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan  seperti  ini  biasanya  meliputi hinaan,  makian,  maupun celaan. Dampak dari kekerasaan seperti ini yaitu anak jadi belajar  untuk  mengucapkan  kata-kata
kasar,  tidak  menghormati  orang  lain  dan juga  bisa  menyebabkan  anak  menjadi rendah diri.
[3] Kekerasan mental
Bentuk  kekerasan  seperti  ini  juga sering  tidak  terlihat,  namun  dampaknya bisa  lebih  besar  dari  kekerasan  secara verbal. Kasus emotional abuse : persentase  tertinggi  usia  6-12  tahun (28.8%)  dan  terendah  usia  16-18  tahun
(0.9%)
Kekerasaan  seperti  ini  meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan  perhatian,  teror,  celaan, maupun  sering  membanding-bandingkan hal-hal  dalam  diri  anak  tersebut  dengan yang  lain,  bisa  menyebabkan  mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti  ini  yaitu  anak  merasa  cemas, menjadi  pendiam,  belajar  rendah  diri, hanya  bisa  iri  tanpa  mampu  untuk bangkit.
[4] Pelecehan Seksual
Bentuk  kekerasan  seperti  ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal  anak,  seperti,  tetangga,  guru maupun  teman  sepermainannya  sendiri. Kasus  pelecehan  eksual:  persentase tertinggi  usia  6-12  tahun  (33%)  dan terendah  usia  0-5  tahun  (7,7%).  Bentuk kekerasan  seperti  ini,  yaitu  pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan.
Dampak  kekerasan  seperti  ini  selain menimbulkan  trauma  mendalam,  juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak korban kekerasan
Hakikatnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak  tidak  terlepas  dari  perwujudan  hak
untuk  hidup.  Di  dalamnya  juga  meliputi hak  untuk  bebas  dari  perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery) . Maksud dari hak asasi ini menurut Iin  Ratna  Sumirat  (2016)  bersifat langgeng  dan  universal,  artinya  berlaku untuk setiap orang tanpa membedabedakan asalusul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap  negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali [6].
Pandangan lain, perlindungan anak  bukanlah  tanggung  jawab  orangtua saja, melainkan seluruh komponen keluarga, termasuk masyarakat dan pemerintah.  Semua  pihak  tersebut  secara terpadu dan saling mendukung memberikan  perlakuan  yang  terbaik untuk kepentingan anak [7]. Tinjau dari sifat perlindungannya, Maulana Hassan Waddong (2000) menyatakan  bahwa  perlindungan  anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi  perlindungan  dalam  bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan  yang  bersifat  non-yuridis, meliputi  perlindungan  di  bidang  sosial, bidang dan bidang Pendidikan [8].
Indriati,  dkk  (2017)  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  perlindungan anak sebagai satu kewajiban dan tanggung  jawab  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua  yang meliputi  perlindungan  di  bidang  agama, pendidikan,  kesehatan  dan  sosial.  Upaya perlindungan hukum  terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan  agar  kehidupan  anak  merasa nyaman dan aman [9].
Upaya  perlindungan  anak  korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian pemerintah  secara  lebih  komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang
Perlindungan  Anak,  meski  perlindungan itu  masih  memerlukan  instrumen  hukum lainnya guna mengoperasionalkan
perlidunngan tersebut.
Perlindungan  yang  bersifat  abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian  sanksi  pidana  kepada  pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-
Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan  yang lain  terhadap  anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:
“ Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.
Kemudian dalam Pasal 18
disebutkan:
“ Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya” . Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang  (Pasal  17  ayat  2  dan
Pasal  18)  hanya  berupa  kerahasiaan  si anak,  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut.
Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam
penjelasann  Pasal  18,  hanya  disebutkan bahwa:
“ bantuan  lainnya  dalam  ketentuan  ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”
[10]
Bab  IX  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlidungan anak yang mencakup perlindungan agama, sosial, dan pendidikan.  Dalam  perlindungan  tersebut tidak  disebutkan  secara  khusus  tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan.  Baru  dalam  bagian  kelima
(Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan  ini  juga  ditegaskan  tentang bentuk  perlidungan  khusus  bagi  anak korban kekerasan.
Ketentuan  ini  hanya  ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawan atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan  anak  korban  tindak  pidana (Pasal  64  ayat  3)  hanya  ditentukan prosesnya,  yaitu    [1]  upaya  rehabilitasi, baik  dalam  lembaga  maupun  di  luar lembaga;  [2]  upaya  perlindungan  dari pemberitaan  identitas  melalui  media massa  dan       menghindari  labelisasi;  [3] pemberian  jaminan  keselamatan  bagi saksi  korban  dan  saksi  ahli,  baik  fisik, mental maupun sosial; dan [4] pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Kemudian  dalam  hal  kekerasan yang  berupa  eksploitasi  anak  secara ekonomi  dan/atau  seksual  (Pasal  66), perlindungan dilakukan melalui [1] penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; [2] pemantauan, pelaporan,  dan  pemberian  sanksi;  [3] pelibatan  pemerintah  dan  masyarakat dalam  penghapusan  eksploitasi  anak secara ekonomi dan/atau seksual.
Pihak  yang  bertanggung  jawab dalam perlindungan tersebut, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang  diberikan  oleh  UU  ini  pada dasarnya  juga  masih  bersifat  abstrak, tidak  secara  langsung  dapat  dinikmati oleh  korban  kekerasan.  Artinya,  korban
kekerasan tidak memperoleh perlindungan  berupa  pemenuhan  atas kerugian yang dideritanya.
Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan  Anak  (Pasal  74-76)  juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian  perlindungan  terhadap  anak korban  kekerasan,  sebab  komisi  ini tentunya  juga  hanya  tergantung  dari  ada tidaknya  perlindungan  yang  yang  berupa pemenuhan atas kerugian atau penderiataan anak korban kekerasan.
Pemberian  perlindungan  terhadap anak  korban  kekerasan,  khususnya  yang berupa  pemenuhan  ganti  kerugian,  baik melalui  pemberian  kompensasi  dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.
Seperti dikemukakan sebelumnya,
meski  kedua  undang-undang  tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan  anak  korban  kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung,  baik  dari  negara  ataupun  dari pelaku  kekerasan  belum  tampak  secara jelas.  Oleh  karenanya  perlu  ditetapkan model  pemberian  perlindungan  anak korban  kekerasan  baik  dalam  UU Perlindungan Anak secara jelas dan tegas, sehingga  dalam  kehidupan  selanjutnya anak koban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan adalah untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu  bagaimana  efektivitas  pelayanan penanggulangan  kekerasan  anak  oleh P2TP2A Kota Palembang.
Penelitian ini menggunakan teknik  wawancara  sebagai  salah  satu  alat pengumpulan  data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai adalah Kepala  Kantor  PAI  Kota  Palembang, masyarakat  korban  kekerasan  berjumlah lima orang. Peneliti melakukan wawancara  dan  observasi  pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh  data-data  primer.  Dalam  hal ini  pengamatan  terhadap  proses  kerja yang  dilaksanakan  oleh  Pusat  Pelayanan Terpadu  pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  Kota  Palembang.  Adapun  data sekunder,  didapatkan  dari  studi  pustaka melalui  referensi-referensi  ilmiah,  seperti buku-buku, jurnal-jurnal ataupun laporan- laporan lain yang  relevan  dengan pembahasan.
Teknik  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi  metode  pengumpulan  data, oleh karena itu tahapan analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan melakukan  [1]  reduksi  data    dari  seluruh data  yang  didapat  untuk  keperluan analisis;  [2] display data;  agar  data  lebih mudah  untuk  dimengerti  maka  data dikumpulkan dalam bentuk matrik, gambar  atau  skema  sehingga  analisis yang  digunakan  akan  lebih  akurat;  [3] melakukan  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.

## 4. HASIL PENELITIAN
Efektivitas Pusat Pelayanan
Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  di  Kota  Palembang dalam  menangani  tindakan  kekerasan terhadap perempuan dan anak dilihat dari
tiga  kriteria,  yaitu  pencapaian  tujuan, integrasi dan adaptasi.

## Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan P2TP2A dalam penanganan  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan dan anak adalah terpenuhinya keseluruhan  pelayanan,  pendampingan dan  perlindungan  bagi  korban  tindakan kekerasan.  Kualitas  pelayanan  yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palembang dilihat  dari  bukti  langsung,  kehandalan, respon atau ketanggapan dan empati.
Peran  yang  dijalankan  oleh  Dinas Sosial  Kota Palembang setelah menerima rujukan adalah memberikan pendampingan  yang  dilakukan  oleh pekerja  sosial.  Kepolisian  menerima laporan,  baik  secara  langsung  maupun rujukan  dari  institusi  lainnya,  seperti Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan,  Dinas Pendidikan,  P2TP2A,  LSM,  maupun masyarakat.
Laporan  tersebut  dibuat  Berita
Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak Kepolisian  selanjutnya  merujuk  korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum.
Hasil  visum  ini  menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya  dilimpahkan  ke  kejaksaan. Selain  ke  rumah  sakit,  Kepolisian  juga membuat  rujukan  untuk  korban  ke  Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.
Peran dari Pusat Pelayanan
Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  Kota  Palembang  adalah  sebagai pendamping  bagi  anak  korban  kekerasan untuk  memperoleh  keadilan.  Peran-peran yang dijalankan oleh setiap institusi yang berkaitan  dengan  penanganan  kekerasan
terhadap  anak  bukan  tanpa  kendala. Banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam penanganan  kekerasan  terhadap  anak  di Kota Palembang.
Penanganan  secara  psikologis  ini sangat  penting  karena  akan  berpengaruh terhadap  kemampuan  anak-anak  korban kekerasan  untuk  menjalani  kehidupan selanjutnya.  Selain  itu,  tidak  adanya psikolog  yang  secara  khusus  bertugas untuk menangani anak korban kekerasan. Sementara  itu,  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  menangani  anak  korban kekerasan  ini  di  Kota  Palembang    masih terbatas.  Pemahaman  terhadap  kebijakan juga  masih  perlu  mendapatkan  perhatian. Pemahaman  terhadap  kebijakan  masih dilakukan  secara  sektoral.  Pemahaman terhadap  kebijakan  dilakukan  secara parsial sehingga penangananya juga lebih bersifat sektoral.
Pelayanan yang diberikan P2TP2A  Kota  Palembang  antara  lain  [1] pelayanan  pengaduan;  [2]  pelayanan kesehatan  [3]  pelayanan  rehabilitasi sosial;  [4]  pelayanan  penegakan  hukum; dan [5] pelayanan reintegrasi sosial.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan masalah  koordinasi  antar  institusi  yang kurang maksimal. Koordinasi antar institusi  ini  penting  agar  penanganan yang diberikan dapat bersifat komprehensif.  Dinas  Sosial,  P2TP2A, Dinas  Pendidkan  dan  Kepolisian  masih kurang melakukan koordinasi.  Demikian juga dengan LSM Kota Palembang dalam koordinasi  ini  masih  belum  maksimal apabila  dilihat  dari  data  kekerasan  yang terjadi di Kota Palembang.
Data  tersebut  tidak  sama  dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi  masing-masing.  Keakuratan  data
sebenarnya  dapat  dimanfaatkan  oleh institusi masing masing
dalam penanganan  anak  korban  kekerasan.  Hal ini  berkaitan  dengan  sarana  yang  harus disediakan  sementara  ini  sarana  dan prasarana  masih  kurang  seperti  ruang khusus  untuk  mediasi  serta  sarana lainnya, serta sumber daya  manusia  yang harus dilibatkan. Sering terjadi juga kasus kekerasan  terhadap  anak  ini  diselesaikan oleh masing-masing institusi tanpa melibatkan institusi lainnya.
Apabila ditelusuri keterlibatan
institusi  lain  diperlukan  agar  kekerasan terhadap anak tersebut
dapat diminimalkan. Setiap institusi tidak dapat menangani sendiri anak korban kekerasan, karena
memerlukan
kompetensi dari institusi lainnya. Koordinasi  ini  sesungguhnya  sangat dimungkinkan, karena di Kota
Palembang telah ada kebijakan yang telah digariskan. Integrasi
Keterlibatan  antara  bidang  satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya oleh
masing-masing staf/pegawai  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) khususnya  dalam  menangani tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  sudah  berjalan  dengan  baik. Namun  untuk  proses  koordinasi  hanya dilakukan melalui whatssapp dan telepon saja.  Selain itu,  pertemuan  Rakor  hanya dilakukan  dua  kali  dalam  setahun.  Hal tersebut  dirasa  sangat  kurang,  efektifnya pertemuan  tersebut  dilaksanakan  setiap triwulan  sekali  atau  satu  bulan  sekali mengingat kekerasan terhadap
perempuan  dan  anak  yang  dari  tahun meningkat.
Adaptasi Dalam untuk menghadapi ketidaksesuaian  lingkungan  dalam  upaya penanganan  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  P2TP2A  memiliki strategi  mengadakan  sosialisasi  terkait dampak  dan  bahaya  perilaku  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  di  setiap daerah  Kota  Palembang.  Akan  tetapi, sosialisasi tersebut belum dapat menjangkau  ke  seluruh  daerah  di  Kota Palembang,  sehingga  hanya  beberapa daerah yang merasakan dampaknya.
Selain  itu,  respons  pegawai  untuk mengatasi  ketidaksesuaian  lingkungan masih  kurang  karena  terdapat  beberapa OPD atau tim pengelola Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Anak (P2TP2A) terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

## 5. PEMBAHASAN
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  di  Kota  Palembang    dalam menangani  kasus    kekerasan  anak  oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Kota  Palembang sudah cukup efektif, namun masih belum maksimal.  Hal  ini  dilihat  dari  jumlah kasus  yang  diselesaikan  oleh  P2TP2A Kota  Palembang      dalam  menyelesaikan kekerasan terhadap anak masih minim.
Pelayanan yang diberikan
P2TP2A  di  Kota Palembang  yang  belum memenuhi  kriteria  sebagai  lembaga pelayanan  penegakkan/bantuan  hukum dapat  dilihat  dari  dimensi responsiviness (respon/ketanggapan) dan reintegrasi sosial dapat dilihat dari dimensi tangibles (bukti  langsung)  meliputi  kelengkapan
fasilitas  fisik  yang  harus  disediakan  di dalam pelayanan rehabilitasi sosial antara lain shelter (rumah  aman)  dan  ruang konsultasi  korban  belum  tersedia  atau masih kurang.
Keterlibatan  antara  bidang  satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya  oleh  masing-masing staf/pegawai  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  khususnya dalam  menangani tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  sudah  berjalan  dengan  baik. Koordinasi yang dilakukan hanya melalui whatssapp dan  telepon  saja.  Selain itu, pertemuan  koordinasi  hanya  dilakukan dua kali dalam setahun.
Hal tersebut dirasa sangat kurang,
efektifnya pertemuan tersebut dilaksanakan  setiap  triwulan  sekali  atau satu  bulan  sekali  mengingat  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  dari tahun  meningkat.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa untuk integrasi penyelesaian kasus oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak P2TP2A di Kota Palembang masih belum maksimal,  ini  terbukti  dengan  adanya penyelesaian kasus yang harus di lakukan oleh  pihak  kepolisian  karena  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  Kota Palembang    masih  memiliki  keterbatasan wewenang  dalam  menangani  kasus  yang lebih berat.
Kurangnya  layanan  yang  dilakukan P2TP2A,  sehingga  untuk  menghadapi ketidaksesuaian  lingkungan  dalam  upaya penanganan  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  P2TP2A  memiliki strategi  yaitu  dengan  cara  mengadakan sosialisasi  terkait  dampak  dan  bahaya perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan di setiap daerah Kota Palembang.
Sosialisasi  tersebut  belum  bisa menjangkau  keseluruh  daerah  di  Kota
Palembang,  sehingga  hanya  beberapa daerah  yang  merasakan  dampaknya. Selain  itu,  respons  pegawai  untuk mengatasi  ketidaksesuaian  lingkungan masih  kurang  karena  terdapat  beberapa OPD  atau  tim  pengelola  P2TP2A  terkait yang  mengutamakan  ego  sektoral  dalam menjalankan  peran  dan  tugasnya.  Dan Sosialisai  yang  minim  tentang  UU kekerasan terhadap anak di Kota Palembang  sehingga  masyarakat  belum banyak yang mengetahuinya.
Komisi Perlindungan Anak secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi  dorongan  agar  penyelenggara perlindungan  anak  semakin  efektif.  Ini dituangkan  secara  eksplisit  di  dalam Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak [10]. Perlunya perhatian pada aspek kemanusiaan,  cara-cara  penanganan  itu bersifat  demokratis,  bahkan  banyak kalangan terutama para akademisi menyatakan  langkah  yang  tepat  haruslah profesional.
Forum  Masyarakat  Peduli  Anak (Formapa)  Kota  palembang  menilai masih  minim  sosialisasi  Undang  Undang Perlindungan  Anak,  sehingga  menjadi penyebab sering terjadi kekerasan terhadap  anak.  "Minim  sosialisaai  UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  oleh  pemerintah  menjadi  sebab kenapa  masih  sering  terjadi  kekerasan terhadap anak," dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Kota Palembang.
Menurut  penulis  upaya  yang  harus dilakukan  berupa  sosialisasi  oleh  para instansi-instansi  yang  konsen  dalam perlindungan  anak  secara  kontinyu  demi meminimalisir  kekerasan  yang  dialami anak.  Seperti  yang  tercantum  pada  pasal 28  B  ayat  (2)  UUD  1945  menjelaskan secara  eksplisit  bahwa  “Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas
perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.  Mandat  konstitusi  ini
sangat jelas dan karenanya harus diamankan  oleh  siapapun,  bagi  lembaga atau badan  yang  memang dibentuk untuk melindungi anak.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dilakukan,
berikut ini di simpulkan terkait pelayanan penanggulangan  kekerasan  anak  oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Palembang.
Pelayanan  yang  dilakukan  Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Palembang  belumlah  efektif  dikarenakan pencapaian  tujuan  lembaga  masih  belum tercapai  secara  maksimal.  Dalam  hal  ini, peningkatan  pelayanan  tidak  terlayani dengan  baik  akibat  keterbatasan  sarana dan prasarana yang dimiliki.
Demikian pula dengan integrasi dan tanggung  jawab  P2TP2A  Palembang belum  dapat  sepenuhnya  menyelesaikan kasus  kekerasan  terhadp  anak,  terutam kasus  yang  berat,  sehingga  masih meminta  bantuan  ke  pihak  lainnya. Adapun  terkait  adaptasi,  strategi  yang digunakan oleh P2TP2A Kota Palembang  dalam  mengurangi  kekerasan terhadap anak masih kurang, karena tidak maksimalnya kegiaatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Undang-undang, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, 2014.
[2]   "KPAID Palembang Edukasi Masyarakat Cegah Kekerasan Anak,"  29  Juli  2019.  [Online]. Available: https://www.antaranews.com/.
[Accessed 4 Agustus 2019].
[3]   A.  Durrohman,  "koransn.com,"  24  1 2018. [Online].
Available: https://koransn.com/kasus- kekerasan-anak-banyak-terjadi-di- palembang/. [Accessed 23 Juli 2019]. [4]   D.  E.  Wati  and  I.  Puspitasari, "Kekerasan terhadap Anak, Penanaman  Disiplin,  dan  Regulasi Emosi orang Tua," Varia Pendidikan, vol.  30,  no.  1,  pp.  21- 26, 2018 .
[5]   R. Sutanto, "Hukum Acara Peradilan Anak," p. 24, 2006.
[6]   I. R. Sumirat, "Perlindungan Hukum terhadap  Perempuan  dan  Anak
Korban Kejahatan Perdagangan
Manusia," Jurnal  Studi  Gender  dan
Anak, vol. 3, no. 1, pp. 19-30, 2016.
[7]   M.  Gani,  "Perlindungan  Anak  dari Kekerasan," Jurnal Ilmiah
Kesejahteraan Sosial , vol. XIV, no.
26, pp. 134-140, 2018.
[8]   M. H. Wadong, Pengantar Advokasi dan  Hukum  Perlindungan  Anak, Jakarta  :  PT.  Gramedia  Indonesia, 2000.
[9]   N.  Indriati,  Suyadi,  K.  Kartika, Sanyoto and Wismaningsih,
"Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak
Anak (Studi tentang orangtua
Sebagai Buruh Migran di Kabupaten
Banyumas," Mimbar  Hukum, vol.
29, no. 3, pp. 474-487, 2017.
[10]  Undang-undang, Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, 2022.