Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Ketentuan  yang  terdapat pada  Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  secara  tegas  menyatakan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  yang sama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang menjadi  tanggung  jawab  negara  (R.  Joni Bambang, 2013).
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan merata,  baik  materiil  maupun  spiritual (Lalu  Husni,  2015).  Oleh  karena  itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak  dan  perlindungan  yang  mendasar bagi  tenaga  kerja,  serta  pada  saat  yang bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja
HASNATI 1 , SANDRA DEWI 2 , ANDREW SHANDY UTAMA 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : andrewshandyutama@unilak.ac.id
Abstract :  The  problem  with  partners  in  this  community  service  activity  is  the  lack  of understanding  of  members  of  the  KAHUTINDO  Workers  Union  Federation  of  Pekanbaru City  regarding  workers'  rights  in  a  Specific  Time  Work  Agreement  (SPTA)  based  on  Law Number  13  of  2003  concerning  Manpower  and  its  development  after  the  ratification  of  the Omnibus  Law of  Job  Creation. The solution offered  in this community  service activity  is to increase  the  understanding  of  members  of  the  KAHUTINDO  Workers  Union  Federation  of Pekanbaru City regarding workers' rights in a Specific Time Work Agreement (SPTA) based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its development after the ratification of the Omnibus Law of Job Creation. The method of implementation used in this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal  education.  Participation  of  partners  in  this  community  service  activity  is  by  providing time,  providing  a  place  and  supporting  facilities,  and  presenting  the  community  as  activity participants.  The  output  target  of  this  community  service  activity  is  a  scientific  article published in a Sinta-5 accredited national journal. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 17 participants, only 43.5% answered that they already knew about  the  material  to  be  delivered.  Meanwhile,  after  the  activity  was  carried  out,  84.7%  of participants answered that they already knew the material presented.
Keywords: Law; Labor Rights; Omnibus Law
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
28
yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya dengan  kepentingan  tenaga  kerja  selama, sebelum,  dan  sesudah  masa  kerja,  tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komprehensif,  antara  lain mencakup  pengembangan  sumber  daya manusia,  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan hubungan industrial (Lalu Husni, 2015).
Perlindungan terhadap hak-hak tenaga  kerja  merupakan  hal  yang  penting untuk  terus  dilakukan  oleh  pemerintah mengingat  tidak  semua  tenaga  kerja  yang mengetahui  hukum,  khususnya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Secara  yuridis,  kedudukan  antara pengusaha  dan  tenaga  kerja  adalah  sama. Dalam  asas Equality  Before  the  Law diinterpretasikan  bahwa  pengusaha  dan tenaga  kerja  memiliki  kedudukan  yang sama  dalam  hukum.  Meskipun  demikian, secara  ekonomi  maupun  secara  sosial, kedudukan  antara  pengusaha  dan  tenaga kerja  adalah  berbeda.  Dari  sisi  ekonomi, pengusaha  memiliki  kedudukan  ekonomi yang  lebih  tinggi  dari  tenaga  kerja. Pengusaha  adalah  orang  yang  mempunyai modal  usaha  dan  berhak  untuk  menerima tenaga  kerja  sesuai  dengan  persyaratan yang telah ditetapkannya, sedangkan tenaga kerja  adalah  orang  yang  membutuhkan uang sehingga mengajukan lamaran pekerjaan kepada pengusaha untuk mendapatkannya.  Sejalan  dengan  itu,  dari sisi  sosial,  pengusaha  jelas  memiliki kedudukan  sosial  yang  lebih  terhormat dibandingkan  dengan  tenaga  kerja.  Oleh karena itu, hakikat dari hukum ketenagakerjaan  adalah  untuk  melindungi
tenaga  kerja  dari  kemungkinan  terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pengusaha (R. Joni Bambang, 2013).
Hukum  ketenagakerjaan  adalah seperangkat  aturan,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan  industrial  antara  pemberi  kerja di satu sisi dan penerima kerja di sisi yang lain (Hardijan Rusli, 2011). Tujuan utama diaturnya  hukum  ketenagakerjaan  adalah melaksanakan  keadilan  sosial  dalam bidang ketenagakerjaan dengan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari pengusaha  agar  bertindak  sesuai  dengan nilai-nilai  kemanusiaan.  Pengusaha  dan tenaga  kerja  diberi  kebebasan  untuk mengadakan  perjanjian  karena  hukum ketenagakerjaan  bersifat  otonomi,  tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan yang bertujuan untuk  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja (Asri Wijayanti, 2014).
Dalam  rangka  melindungi  hak-hak tenaga  kerja,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan memberikan  hak  kepada  tenaga  kerja untuk  membentuk  serikat  pekerja/serikat buruh.  Fungsi  serikat  pekerja/serikat buruh yaitu (Asri Wijayanti, 2014):
a. Sebagai  pihak  dalam  pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan perburuhan.
b. Sebagai  wakil  dalam  lembaga  kerja sama.
c. Sebagai sarana menciptakan hubungan  industrial  yang  harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
d. Sebagai sarana penyalur aspirasi.
e. Sebagai  perencana,  pelaksana,  dan penanggung jawab pemogokan buruh.
f. Sebagai wakil dalam
memperjuangkan kepemilikan saham. Khalayak sasaran
kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru.  Dari
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
diskusi  awal  yang  dilakukan  dengan  Plt.
Ketua
Federasi
Serikat Pekerja KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru,  Boby Febrianto,  diketahui  bahwa  sebagian  besar anggota
Federasi Serikat
Pekerja KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru  berstatus sebagai  pekerja  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan- perusahaan  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru, termasuk  Plt.  Ketua  Federasi  Serikat Pekerja  KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru. Permasalahan  hukum  yang  sering  dihadapi oleh Federasi
Serikat Pekerja
KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru  adalah pelanggaran  terhadap  hak-hak  pekerja PKWT yang dilakukan oleh pihak perusahaan.  Salah  satunya  yaitu  pihak perusahaan  tidak  bersedia  mengangkat pekerjanya  menjadi  pekerja  tetap  padahal pekerja  tersebut  telah  bekerja  sebagai pekerja  PKWT  lebih  dari  3  (tiga)  tahun sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  mitra dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini yaitu minimnya pemahaman anggota Federasi  Serikat  Pekerja  KAHUTINDO Kota  Pekanbaru  mengenai  hak-hak  pekerja dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor
13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan  perkembangannya pasca  pengesahan  Omnibus  Law  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  diadakan  penyuluhan  hukum mengenai hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
dan
perkembangannya pasca pengesahan
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

## METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah
dengan  menggunakan  metode  ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan  hukum  tentang  pemahaman anggota Federasi Serikat
Pekerja KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru  mengenai hak-hak  pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang
Ketenagakerjaan dan
perkembangannya pasca pengesahan
Omnibus Law Undang-Undang  Cipta Kerja.
Metode pendekatan yang ditawarkan untuk  menyelesaikan  permasalahan  mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  adalah  dengan  melakukan diskusi  dengan  Plt.  Ketua  Federasi  Serikat Pekerja  KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru guna menggali beberapa informasi mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh anggotanya.
Partisipasi  mitra  dalam  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Plt.
Ketua Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru
berkontribusi  menyediakan  tempat  beserta fasilitas  penunjang  untuk  pelaksanaan kegiatan  dan  menghadirkan  anggotanya sebagai peserta kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan  dengan  membagikan  kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan  dan  banyaknya  pertanyaan  yang diajukan oleh para peserta.

## HASIL
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal  30  Desember  2020  dimulai  pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat  di  Restoran  Ayam  Pak  Tisto yang  beralamat  di  Jalan  Yos  Sudarso Kecamatan Rumbai
Pesisir, Kota Pekanbaru.  Kegiatan  pengabdian  kepada
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
30
masyarakat  ini  dihadiri  sebanyak  17  (tujuh belas)  orang  peserta  sebagaimana  terlampir dalam  daftar  hadir.  Pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berjalan dengan  lancar  karena  judul  yang  diangkat sesuai  dengan  permasalahan  mitra  dan kebutuhan para peserta.
Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  baik  dan  antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan  oleh  tim  pelaksana.  Hal  ini didukung  oleh  Plt.  Ketua  Federasi  Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru yang memfasilitasi  kegiatan  dengan  menyediakan waktu,  tempat,  dan  fasilitas  pendukung lainnya.
Gambar 1
Kata sambutan dari Ketua Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Provinsi Riau
Selain  meningkatkan  pengetahuan anggota  Ketua  Federasi  Serikat  Pekerja KAHUTINDO  Kota  Pekanbaru  mengenai hak-hak  pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dan
perkembangannya pasca
pengesahan Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah  memperoleh  materi  yang  diberikan oleh  tim  pelaksana  dalam  bentuk  fotokopi hand out materi.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana tingkat  pengetahuan  para  peserta  mengenai materi  yang  akan  disampaikan,  maka
sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana  membagikan  kuisioner  untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengatahui
keberhasilan  dari  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  maka tim pelaksana kembali membagikan kuisioner  kepada  para  peserta  setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1 Pengetahuan Khalayak Sasaran
No. Daftar Pertanyaan Kuisioner Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang) Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang) Benar Salah Benar Salah 1 Apa undang- undang yang mengatur  tentang ketenagakerjaan? 13 4 17 - 2 Apa  definisi  dari perjanjian kerja? 7 10 15 2 3 Apa saja perbedaan  antara Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu (PKWT) dan Perjanjian  Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)? 5 12 13 4 4 Apa saja hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? 10 7 17 - 5 Pada  bab  berapa ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam  Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja? 2 15 10 7 Jumlah 37 48 72 13 Persentase 43,5% 84,7%
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan  langsung  oleh  para  peserta,  yaitu meningkatkan pemahaman anggota Federasi  Serikat  Pekerja  KAHUTINDO Kota  Pekanbaru  mengenai  hak-hak  pekerja dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
31 (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan dan perkembangannya pasca  pengesahan  Omnibus  Law  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  jawaban  para  peserta  pada  kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan,  dari  17  orang  peserta,  hanya 43,5%  yang  menjawab  telah  mengetahui mengenai  materi  yang  akan  disampaikan. Sedangkan,  setelah  kegiatan  dilaksanakan, 84,7%  peserta  menjawab  telah  mengetahui materi yang disampaikan.
Gambar 2
Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini,  tim  pelaksana  memaparkan materi  mengenai  hak-hak  pekerja  dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut  undang-undang  tersebut,  yang menjadi hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut:
a. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 6).
b. Mendapatkan  pelatihan  kerja  (Pasal  12 Ayat 3).
c. Tidak  ada  masa  percobaan  kerja  (Pasal 58 Ayat 1).
d. Memperoleh  waktu  kerja  yang  jelas (Pasal 77 Ayat 2).
e. Menerima  upah  apabila  bekerja  lembur
(Pasal 78 Ayat 2).
f. Memperoleh  waktu  istirahat  dan  cuti (Pasal 79 Ayat 2).
g. Memperoleh  waktu  untuk  beribadah wajib (Pasal 80).
h. Mendapatkan izin bagi pekerja perempuan  yang  haid  (Pasal  81  Ayat 1).
i. Mendapatkan izin bagi pekerja perempuan yang melahirkan (Pasal 82).
j. Mendapatkan izin bagi pekerja perempuan yang menyusui anak (Pasal 83).
k. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86 Ayat 1).
l. Memperoleh  penghasilan  yang  layak (Pasal 88 Ayat 1).
m. Menerima  upah  sesuai  dengan  upah minimum (Pasal 90 Ayat 1).
n. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat 1).
Gambar 3 Para peserta kegiatan sedang memperhatikan materi yang disampaikan

## PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  ditanggapi  secara  positif oleh  para  peserta.  Tanggapan  positif  itu dapat  dilihat  dari  adanya  respon  berupa pertanyaan  dari  salah  seorang  peserta setelah  tim  pelaksana  memaparkan  materi, yaitu  peserta  yang  bernama  Ramdoni mengajukan pertanyaan “Mengapa pemerintah  ngotot  mengesahkan  Omnibus Law  Cipta  Kerja  padahal  terjadi  penolakan besar-besaran oleh buruh se-Indonesia?”
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
Vol. 5, No. 1, April 2021
32

## Gambar 4
Pertanyaan dari peserta yang bernama

## Ramdoni
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  tujuan  pembentukan Negara  Republik  Indonesia  adalah  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik material .maupun spiritual.  Sejalan  dengan  tujuan  tersebut, Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengatur  bahwa  tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu, negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya untuk  memenuhi  hak-hak  warga  negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan  yang  layak.  Pemenuhan  hak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak pada  prinsipnya  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya  untuk  menciptakan  dan  memperluas lapangan  kerja  dalam  rangka  penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  nasional  yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Indonesia  masih  membutuhkan penciptaan  kerja  yang  berkualitas  karena jumlah  angkatan  kerja  yang  bekerja  tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi, yaitu  sebesar  45,8  juta jiwa  yang  terdiri dari 7  juta  jiwa  pengangguran,  8,1  juta  jiwa setengah  penganggur,  28,4  juta  jiwa  pekerja
paruh  waktu,  dan  2,2  juta  jiwa  angkatan kerja  baru.  Sementara  itu,  penciptaan lapangan  kerja  masih  berkisar  sampai dengan 2,5 juta jiwa pertahun.
Pemerintah perlu mengambil kebijakan  strategis  untuk  menciptakan  dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan  investasi  serta  mendorong pengembangan  dan  peningkatan  kualitas koperasi dan UMKM. Untuk itu, diperlukan kebijakan  dan  langkah-langkah  strategis cipta  kerja  yang  memerlukan  keterlibatan semua  pihak  yang  terkait.  Terhadap  hal tersebut,  perlu  disusun  dan  ditetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  rakyat Indonesia  secara  merata  di  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka memenuhi  hak  atas  penghidupan  yang layak.
Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yaitu:
a. Peningkatan  ekosistem  investasi  dan kegiatan berusaha.
b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM.
d. Peningkatan  investasi  pemerintah  dan percepatan proyek strategis nasional. Selain  itu,  peserta  yang  bernama
Riky Irawan mengajukan pertanyaan “Bagaimana  cara  melaporkan  apabila  ada perusahaan  yang  menggaji  karyawannya  di bawah  UMR  Kota  Pekanbaru?  Apakah  ada sanksinya untuk perusahaan tersebut?”
Gambar 5
Pertanyaan dari peserta yang bernama Riky Irawan
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
Menurut  Pasal  90  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum.  Ketentuan  ini  menyatakan  secara tegas  bahwa  perusahaan  wajib  membayar upah  tenaga  kerjanya  sesuai  dengan  upah minimum  yang  berlaku  di  Kota  Pekanbaru sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Riau Nomor:  Kpts.  1198/XI/2019  tentang  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Riau Tahun 2020, yaitu Rp 2.997.971,- untuk Kota Pekanbaru. Sedangkan, berdasarkan Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor:  Kpts. 1514/X/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Riau  Tahun 2021  ditetapkan  bahwa  upah  minimum  yang berlaku  di  Kota  Pekanbaru  sama  dengan upah  minimum  tahun  2020,  yaitu  Rp 2.997.971,-.
Apabila  ada  perusahaan  di  Kota Pekanbaru  yang  membayar  upah  tenaga kerjanya  di  bawah  Upah  Minimum  Kota (UMK)  Pekanbaru  sebagaimana  yang  telah disebutkan  di  atas,  maka  tenaga  kerja  yang dirugikan  tersebut  dapat  melaporkannya kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru dengan  cara  membuat  laporan  tertulis  pada Loket  Pengaduan  Ketenagakerjaan  di  kantor Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru  yang beralamat  di  Jl.  Samarinda  No.  29, Pekanbaru.
Setelah
memerima laporan pengaduan,  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Pekanbaru akan segera memprosesnya dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  ke perusahaan  yang  telah  dilaporkan  tersebut untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi guna mencocokkannya dengan laporan pengaduan  yang  ada.  Apabila  perusahaan yang  dilaporkan  tersebut  terbukti  membayar upah  tenaga  kerjanya  di  bawah  upah minimum yang telah ditetapkan  oleh pemerintah,  maka  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Pekanbaru akan memberikan Surat
Peringatan
agar perusahaan
tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan  bahwa  sanksi  pidana  bagi perusahaan  yang  membayar  upah  tenaga kerja  di  bawah  upah  minimum  adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Terakhir,  peserta  yang  bernama Kodri  mengajukan  pertanyaan  “Bagaimana aturan  mengenai  tenaga  kerja  lokal  untuk masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di sekitar  area  perusahaan?  Apakah  ada aturannya?”
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal disebutkan bahwa  sebuah  perusahaan  yang  memiliki tenaga  kerja  dengan  jumlah  di  atas  100 orang  diwajibkan  untuk  merekrut  tenaga kerja  lokal.  Perusahaan  tersebut  diberi jangka  waktu  hingga  5  tahun  untuk memenuhi komposisi bahwa 50% dari total karyawannya  diisi  oleh  tenaga  kerja  lokal. Bagi  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di sekitar  area  perusahaan,  maka  pihak perusahaan wajib merekrutnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti cleaning  service ,  tukang  kebun,  penjaga malam, dan lain sebagainya.
Apabila  ada  perusahaan  di  Kota Pekanbaru  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Penempatan  Tenaga  Kerja  Lokal,  maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 6  (enam)  bulan  dan  denda  maksimal  Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
Vol. 5, No. 1, April 2021
34
Gambar 6 dan 7
Penyerahan plakat penghargaan oleh Ketua
Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Provinsi Riau; Berfoto bersama dengan para peserta setelah kegiatan
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan judul “Peningkatan  Pemahaman  Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru  Mengenai  Hak-hak  Pekerja dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca  Pengesahan  Omnibus  Law  Undang- Undang  Cipta  Kerja” ini  merupakan  salah satu  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## SIMPULAN
Permasalahan  mitra  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah minimnya  pemahaman  anggota  Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru  mengenai  hak-hak  pekerja  dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan perkembangannya pasca pengesahan Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan  langsung  oleh  para  peserta,  yaitu meningkatkan  pemahaman  anggota  Federasi
Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru mengenai hak-hak pekerja dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan perkembangannya pasca pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta
Kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban para  peserta  pada  kuisioner  yang  diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum  kegiatan  dilaksanakan,  dari  17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah  mengetahui  mengenai  materi  yang akan  disampaikan.  Sedangkan,  setelah kegiatan  dilaksanakan,  84,7%  peserta menjawab  telah  mengetahui  materi  yang disampaikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan , Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika. Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan ,  Bogor:  Ghalia Indonesia. Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2019. “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-hak  Tenaga  Kerja  dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan”. Jurnal  Diklat  Review ,  Vol.  3,  No.
3, Hal. 188-194.
Lalu  Husni,  2015, Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan , Jakarta:
Rajawali Pers.
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
35
R. Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan , Bandung: Pustaka Setia.
Soedarjadi,  2008, Hukum  Ketenagakerjaan
di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha,  Pekerja,  dan  Calon Pekerja , Yogyakarta: Pustaka
Yustisia.
Suhendro,  Andrew  Shandy  Utama,  dan  Ade
Pratiwi Susanty. 2018. “Peningkatan Pemahaman  Karyawan  PT  Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin ,  Vol.  2,  No.  3,  Hal.
236-242.