## TANGGUNG JAWAB KOMANDO/ATASAN DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA

## ( Command/Superior Responsibility in Case of Gross Violation of Human Rights under International Law and Indonesian Law)
Yulia Fitriliani, Mikkael Loviana Pangemanan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yulia.fitriliani@trisakti.ac.id , mikkaelelpe@gmail.com

## Abstract
Command/superior responsibility is used by the majority of countries. Its implementation varies  as  reflected  in  many  cases.  This  paper  discusses  the  regulation  and  its implementation  in  case  of  gross  violation  on  human  rights  under  international  and Indonesian  law.  It  has  existed  in  ancient  internal  rules  until  the  Lieber  Code  1863  was formulated  and  applied  in  the  International  Military  Tribunal  for  the  Far  East  and Nuremberg  of  1945.  Its  existence  was  even  stronger  in  international  treaties  (Hague Convention IV and its Annex, 1907; Geneva Convention I-III, 1949; Additional Protocol I, 1977; ICTY/ICTR Statute; and 1998 Rome Statute). These development was adopted in Article  42  paragraph(1)  of  Indonesian  Law  Number  26  of  2000.  Based  on  international jurisprudence, soldiers/subordinates do not need to be proven guilty first, if they want to sue  their  commander/superiors;  while  in  Indonesian  Law,  command/superior responsibility requires soldiers/subordinates who commit gross violations of human rights and under effective control.
Keyword : Command/superior responsibility , gross violation of human rights .

## Abstrak
Tanggung jawab komando/atasan adalah prinsip yang digunakan oleh mayoritas negara. Pelaksanaannya berbeda-beda sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus. Makalah ini membahas  pengaturan  dan  penerapan  tanggung  jawab  komando/atasan  dalam  kasus pelanggaran  berat  HAM  menurut  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  Indonesia. Doktrin  tanggung  jawab  komando/atasan  telah  terdapat  dalam  aturan  internal  hingga Lieber  Code  1863  terbentuk,  dan  diaplikasikan  dalam  Mahkamah  Militer  Internasional untuk  Timur  Jauh  dan  Nuremberg  1945.  Keberadaan  doktrin  ini  semakin  kokoh  ketika dimasukkan  dalam  perjanjian  internasional  seperti    Konvensi  Den  Haag  IV,  1907  dan Annex-nya;  Konvensi  Jenewa  I-III,  1949;  Protokol  Tambahan  I,  1977;  Statuta ICTY/ICTR; dan Statuta Roma 1998. Perkembangan tersebut diadopsinya dalam Pasal 42 Ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2000.  Berdasarkan jurisprudensi dalam hukum internasional,  prajurit/bawahan tidak  perlu terbukti bersalah terlebih  dahulu,  apabila  ingin  menuntut  komandan/atasannya,  sedangkan  hukum nasional  Indonesia,  tanggung  jawab  komando/atasan  selalu  mensyaratkan  adanya prajurit/bawahan  yang  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  HAM  dan  dalam pengendalian yang efektif.
Kata kunci: Tanggung  jawab  komando, pelanggaran  berat  hak asasi manusia.

## Pendahuluan
Hak asasi manusia (HAM)  adalah hak  hukum,  yang  bersifat  universal, yang  dimiliki oleh setiap  orang  sebagai manusia, yang mungkin saja dilanggar, tetapi  tidak  pernah  dapat  dihapuskan. 1
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tercantum pada  pembukaan Universal  Declaration of  Human  Rights 1948  (UDHR  1948), 2
yaitu sebagai berikut: 3
“Pengakuan  martabat  yang  melekat dan […] hak yang sama dan tidak dapat dihapuskan  dari  seluruh  anggota masyarakat  manusia  merupakan  dasar bagi kebebasan, keadilan, dan
1 C. de Rover, To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2000),  47 .  Belum  ada  definisi  HAM  yang diterima  secara  universal,  beberapa  mendefinisikan
HAM adalah “a legally enforceable claim or entitlement that is held by an individual human being vis-a-vis the state  government  for  the  protection  of  the  inherent human  dignity  of  the  human  being” .  Hal  ini  sesuai dengan definisi HAM dari PBB, yaitu hak yang melekat pada  semua  manusia,  tanpa  memandang  ras,  jenis kelamin,  kebangsaan,  suku,  bahasa,  agama,  atau status  lainnya.  United  Nations, “Human  Rights”, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human- rights/  (diakses  07  Oktober  2019).  Sedangkan Indonesia,  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  1  angka  (1), mendefinisikan HAM, sebagai berikut: “Seperang kat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.” 2 Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948
(UDHR  1948)  merupakan  adalah  sebuah  pernyataan umum tentang hak asasi manusia (HAM), yang bersifat anjuran,  yang  diadopsi  oleh  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB), yaitu
A/RES/217, 10 Desember 1948.
3 C. de Rover , Op.Cit., 47-48
perdamaian  di  dunia  […]  pengabaian dan  pelecehan  hak-hak  asasi  manusia telah  menimbulkan  tindakan-tindakan biadab […] hak ini bersifat esensial, jika manusia tidak terpaksa untuk menggunakan  cara  pemberontakan terhadap  tirani  sebagai  jalan  terakhir, maka  hak  asasi  manusia  itu  harus dilindungi oleh rule of law”
HAM  diundangkan  di  dalam konstitusi  dan  hukum  nasional  dari banyak  negara  di  dunia,  termasuk Indonesia. Kewajiban
Indonesia,
sebagai suatu negara
yang berlandaskan  pada  hukum,  untuk melakukan menegakkan dan melindungi  HAM  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis  diatur dalam  Pasal  28  I  ayat  (5)  Undang- Undang  Dasar  1945.  Terkait  dengan pelaksanaan kewajiban tersebut,
Indonesia mempunyai konsep mengenai HAM yang diimplementasikan dalam sistem hukum nasionalnya.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran berat  terhadap  HAM 4 adalah  tindakan
4 Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  HAM,  Pasal  1  angka  (6),  pelanggaran  HAM, adalah:
“Setiap  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
perampasan terhadap nyawa, termasuk pula  tindakan  kekerasan  lainnya,  yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan,  yang  dilakukan  secara sewenang-wenang  dan  tanpa  dasar pembenaran  yang  sah  menurut  hukum dan  perundangan  yang  berlaku. 5 Pada prakteknya, individu-individu yang melakukan  pelanggaran  HAM,  dalam hal  ini  adalah  pelanggaran  berat terhadap  HAM,  yaitu  penegak  hukum, staf  militer,  para  politisi,  dan  lain-lain, hampir tidak pernah dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana,
mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  dan  atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak  akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
Pelanggaran  berat  terhadap  HAM  dikenal  dengan
“gross violation of human rights” atau “grave breaches of human rights” sebagaimana disebut secara eksplisit dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan  protokolnya;  atau “the  most  serious  crimes  of  concern  to  the international  community  as  a  whole” sebagaimana disebut  oleh  Statuta  Roma  1998.  Pengertian pelanggaran  berat  terhadap  HAM,  menurut  H.  Victor Condé , adalah:
“Gross Violation of human rights is a term used but not well defined in human rights resolutions, declarations, and  treaties,  but  generally  meaning  systematic violations  of  certain  human  rights  norms  of  a  more serious nature, such us apartheid, racial discrimination, murder,  slavery,  genocide,  religious  persecution  on massive  scale,  committed  as  a  matter  of  official practice. Gross violations result in irreparable harm to victims.” ,  H.  Victor  Conde, “A  Handbook  of International  Human  Rights  Terminology”, (United States  of  America:  The  University  of  Nebraska  Press, 1999), 58.
5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1996), 76-77.
disipliner,  ataupun  hukum  perdata. 6
Dalam  pelanggaran  berat  terhadap HAM,  para  penguasa  selalu  dapat menemukan cara untuk dapat menghindari  tanggung  jawab,  baik melalui hukum amnesti yang menyeluruh, kekebalan, maupun pengampunan  yang  sangat  terlambat, sehingga  pada  akhirnya,  negara  lah yang harus bertanggung jawab. 7 Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 27  Statuta  Roma  1998, 8 yang menyatakan  bahwa  posisi  pelaku  tidak menghapuskan pertanggungjawaban
pidana ataupun
meringankan pidananya, 9 sehingga  pelaku  tersebut
6 Manfred  Nowak, Pengantar  Rexim  Hak  Asasi Manusia  Internasional,  terjemahan,  (Jakarta:  Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003),
307.
7 Ibid.
8 Statuta  Roma  atau Rome  Statute  of  the
International  Criminal  Court adalah  suatu  persetujuan yang  disepakati  pada  tanggal  17  Juli  Tahun  1998 oleh United Nations Diplomatics Confrence of Plenipotentiaries on Establishment of an International  Criminal  Court untuk  membentuk International  Criminal  Court (ICC)  atau  mahkamah pidana  Internasional,  yang  memiki  jurisdiksi  terhadap kejahatan  internasional  seperti  genosida,  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang  dan  agresi. Dikutip  dari  William  Driscoll,  Joseph  Zompetti  dan Suzette W. Zompetti, The International Criminal Court: Global  Politics  and  the  Quest  for  Justice,  (New  York:
The  International  Debate  Education  Association, 2004), 30. 9 Elsam, Mahkamah  Pidana  Internasional:
Statuta  Roma,  Hukum  Acara,  dan  Unsur-Unsur Kejahatan, (Jakarta: ELSAM, 2007), 32-33.
tetap  harus  bertanggung  jawab  secara individual.
Terkait  dengan  tanggung  jawab individu,  ada  pula  tanggung  jawab komando/atasan,  yang  digunakan  oleh mayoritas  negara,  dengan  pelaksanaan yang  berbeda  di  masing-masing negara. 10 Untuk  mengetahui  apakah benar  pelaksanaan  tanggung  jawab komando  berbeda  di  masing-masing negara,  maka  dapat  dilihat  dari beberapa  contoh  kasus  internasional dan nasional mengenai tanggung jawab komando.  Contoh  kasus  tanggung jawab  komando  di  internasional,  yaitu: kasus  Jenderal  Tomoyuki  Yamashita; kasus  Admiral  Soemu  Toyoda;  Kasus Wilhelm List (the Hostage Case) ; Kasus Zdravko  Mucic;  dan  kasus  Jean Kambada;  serta  kasus  Komandan Militer  Jean-Pierre  Bemba  Gombo, dimana  seorang  komandan  dihukum atas  kejahatan  oleh  pasukannya,  dan
10 Ali,  18  Oktober  2013,  “Doktrin  Tanggung Jawab  Komando  Berbeda  Di  Setiap  Negara” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526155da 3f4a0/doktrin-tanggung-jawab-komando-berbeda-di- setiap-negara (diakses 25 November 2016).
tidak  hanya  sebatas  dua  level  dari pelaku lapangan. 11
Berbeda dengan kasus pelanggaran  berat  terhadap  HAM  di Indonesia  dimana  para  pelakunya  juga dituntut  berdasarkan  prinsip  tanggung jawab komando/atasan, namun sejumlah  perwira  TNI  dan  Polri  tidak dihukum atas kejahatan oleh pasukannya.  Sebagai  contoh,  hal  ini terlihat dalam putusan kasus pelanggaran  berat  terhadap  HAM  di Timor  Timur,  sanksi  yang  diberikan kepada  para  terdakwa  kasus  ini  tidak optimal sehingga menimbulkan persepsi bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  masih kurang  adil. 12 Bahkan  pada  akhirnya, para terdakwa, terutama dari  kalangan Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI), dibebaskan oleh Majelis Hakim.
11 Hole,  13  Desember  2011,  “Silang  Pendapat
Ratifikasi S tatuta Roma” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee6a8cbd 2155/silang-pendapat-ratifikasi-statuta-roma-  (diakses 28  November  2017).  Wawancara  antara  Hikmahanto Juwana dengan hukumonline.
12 Kontras,  “ Matrix  Putusan  Pengadilan  HAM  di Indonesia”, http://www.kontras.org/data/Matrix%20Putusan%20P engadilan%20HAM%20di%20Indonesia.htm (diakses 31 Juli 2010).
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan  artikel  ini  adalah  untuk menggambarkan pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban komando/atasan dalam kasus
pelanggaran  berat  terhadap  HAM menurut  hukum  nasional  dan  hukum internasional. Oleh karenanya,
penelitian  ini  berjudul  “Tanggung Jawab  Komando/Atasan  dalam  Kasus Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia menurut  Hukum  Nasional  dan  Hukum Internasional ”.
Ditentukan pula permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:
a. Bagaimana pengaturan tanggung jawab komando/atasan
dalam kasus pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  menurut  hukum  internasional dan hukum Indonesia?
b. Bagaimana  penerapan  tanggung  jawab komando/atasan
dalam kasus pelanggaran  berat  HAM  menurut hukum  internasional  dan  hukum Indonesia?
Pembahasan
Dalam  hukum  internasional,  khususnya hukum  humaniter, 13 tanggung  jawab komando  didefinisikan  sebagai  “tanggung jawab  komandan  militer  ( commander responsibility )  terhadap  kejahatan  perang yang  dilakukan  oleh  bawahannya  atau orang  lain  dalam  pengendaliannya.” 14
Dalam  praktik  dan  perkembangannya, istilah  doktrin  tanggung  jawab  komando tidak  hanya  dapat  diberlakukan  terhadap komandan  militer  saja,  namun  doktrin  ini juga  diberlakukan  bagi  atasan  sipil  yang memiliki kekuasaan atau komando terhadap anak  buahnya,  yang  dikenal  dengan terminologi tanggung jawab atasan ( superior responsibility ). 15 Pengaturan
13 Pada  awalnya  hukum  humaniter  disebut hukum  perang,  yang  kemudian  berubah  menjadi hukum  sengketa  bersenjata.  Panitia  Tetap  (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan  merumuskan  hukum  humaniter sebagai:  “keseluruhan  asas,  kaidah  dan  ketentuan internasional  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mencakup  hukum  perang  dan  hak  asasi  manusia, bertujuan  untuk  menjamin  penghormatan  terhadap harkat  dan  martabat  seseorang”.  Arlina  Pe rmanasari, et.al.,  Pengantar  Hukum  Humaniter,  (Jakarta: ICRC,1999), 8-12.
14 Natsri  Anshari,  “Tanggung  Jawab  Komando menurut  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 1 No. 1, Juli 2005, 48.
15 Natsri  Anshari, Op.Cit.,  49-50.  Superior responsibility berbeda dengan commander responsibility. Secara harafiah, commander responsibility  khusus  ditujukan  bagi  bidang  militer, bagi  komandan  militer  yang  memiliki  komando  atas sebuah  pasukan  militer.  Sedangkan  istilah superior responsibility  merupakan  tanggung  jawab  seorang
doktrin  tanggung  jawab  komando  dalam hukum internasional, yaitu sebagai berikut:
a.
Tahun  1439,  yaitu  ketika  Charles
VII  dari  Perancis mengeluarkan perintah di Orleans yang menyatakan:
“ The  King  orders  that  each  captain  or lieutenant  be  held  responsible  for  the abuses,  ills  and  offences  committed  by members of his company, and that as soon as  he  receives  any  complaint  concerning any  such  misdeed  or  abuse,  he  bring  the offender to justice so that the said offender be  punished  in  a  manner  commensurate with  his  offence,  according  to  these ordinances. If he fails to do so or covers up the  misdeed  or  delays  taking  action,  or  if, because of his negligence or otherwise, the offender  escapes  and  thus  evades punishment,  the  captain  shall  be  deemed responsible  for  the  offence  as  if  he  had committed it himself and shall be punished in  the  same  way  as  the  offender  would have been ”. 16
Perintah  Charles  VII  tersebut  menjelaskan bahwa  seorang  komandan  militer  yang berwenang atas bawahannya tersebut akan bertanggungjawab atas bawahan- bawahannya.  Dalam  perintah  tersebut, seorang  komandan  baru  akan  dianggap bertanggungjawab,  apabila  ia  gagal  atau menutupi  kesalahan  bawahannya;  karena kelalaiannya  pelanggar  hukum  tersebut
atasan  dalam  bidang  perdata  maupun  bidang-bidang sipil  lainnya  terhadap  anak  buahnya  yang  bukan bergerak di bidang militer.
16 Robert  Cryer, et.al.,  An  Introduction  to International Criminal Law and Procedure, (New York: Cambridge University Press, 2010), 387.
kabur dan menghindari hukuman terhadapnya.
b. Tahun  1621,  yakni  dalam  pasal- pasal  perang  ( the  Article  of  War )  yang dikeluarkan  Gustavus  Adolphus,  tercantum mengenai tanggung jawab komando, yaitu: “ No  Colonel  or  Captain  shall  command  his soldiers  to  do  any  unlawful  thing;  which who  so  does,  shall  be  punished  according to the discretion of the Judge. ” 17
c. Tahun  1625,  Hugo  Grotius  juga menyatakan bahwa:
“Bahwa Negara dan Pejabat yang berkuasa bertanggungjawab  terhadap  kejahatan yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berada  di bawah kekuasaannya, jika mereka mengetahui dan tidak melakukan pencegahan  padahal  mereka  dapat  dan harus melakukan hal itu.” 18
d. Tahun  1863,  tanggung  jawab komando terdapat dalam Lieber Code, Pasal 71, yang menyatakan:
“ Whoever  intentionally  inflicts  additional wounds  on  an  enemy  already  wholly disabled,  or  kills  such  an  enemy,  or  who
17 M.  Cherif  Bassiouni, Crimes  against  Humanity in  International  Criminal  Law,  (Netherlands:  Klawer Law International, 1999), 59.
18 Hugo  Grotius  memberikan  konsep  bagi tanggung  jawab  negara  dan  pejabat  yang  gagal me ncegah terjadinya kejahatan: “ (A) community, or its rulers,  may  be  held  responsible  for  the  crime  of  a subject  if  the  y  knew  it  and  do  not  prevent  it  when they could and should prevent it. ”; lihat dalam Gideon Boas, et.al.,  International  Criminal  Law  Practitioner Library:  Volume  1,  Forms  of  Responsibility  in International  Criminal  Law,  (New  York:  Cambridge University Press, 2008), 145.
orders  or  encourages  soldiers  to  do  so, shall  suffer  death,  if  duly  convicted, whether  he  belongs  to  the  Army  of  the United  States,  or  is  an  enemy  captured after having committed his misdeed ”. 19
e. Tahun  1907,  tanggung  jawab komando dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV,  1907  tentang  Hukum  dan  Kebiasaan Perang di Darat, 20 yang berbunyi:
“ A  belligerent  party  which  violates  the provisions of the said Regulations (annexed to  the  Convention),  shall,  if  the  case demands, be liable to pay compensation. It shall  be  responsible  for  all  acts  committed by  persons  forming  part  of  its  armed forces ”.
Hal ini juga terkait dengan ketentuan dalam Pasal  1  Lampiran  Konvensi  Den  Haag  IV,
1907 ( Hague Regulations- HR), yaitu:
“Hukum, hak -hak dan kewajiban-kewajiban berperang  diterapkan  tidak  saja  kepada tentara, akan tetapi juga kepada  milisi dan korps sukarela yang memenuhi persyaratan misalnya  dipimpin  oleh  orang  yang bertanggung-jawab terhadap anak buahnya […]”
19 Dietrich  Schindler,  Jiri  Toman, The  Laws  of Armed  Conflicts:  A  Collection  of  Conventions, Resolutions,  and  Other  Documents,  (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988), 13, doi: https://doi.org/10.1017/S0731126500022423. 20 Konvensi  Den  Haag  IV,  1907,  mengenai Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat  atau Convention  (IV)  respecting  to  the  Laws  and  Customs of  War  on  Land.,  terdiri  dari  9  (sembilan)  pasal  dan lampiran  yang  sering  disebut  dengan Hague Regulations (HR). International Committee of the Red Cross, “ Convention  (IV)  respecting  the  Laws  and
Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land. The  Hague,  18  October  1907” https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?actio n=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7 EC12563CD002D6788 (diakses 03 Januari 2018)
f. Tahun 1945, yakni dalam Perjanjian London  atau London  Agreement yang dibuat empat negara sekutu, yaitu Amerika, Inggris,  Perancis,  dan  Uni  Soviet,  pada tanggal  8  Agustus  1945,  menetapkan pembentukan International Military Tribunal di  Nuremberg  (Nuremberg  Tribunal),  yang melaksanakan persidangan terhadap pelaku kejahatan perang  Nazi, 21 yang menyatakan bahwa  seseorang  yang  memberikan perintah  untuk  melakukan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  orang  yang melaksanakan  perintah  tersebut  keduanya sama-sama  bersalah  melakukan  kejahatan. Dalam  Pasal  6  Piagam  Nuremberg, tercantum  mengenai  prinsip  tanggung jawab  pidana  secara  individual  terhadap para perlaku kejahatan terhadap perdamaian ( crimes  against  peace ),
kejahatan  perang  ( war  crimes ),  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes against  humanity ). 22 Berkaitan  dengan
21 Agung  Yudhawiranata,  23-27  Januari  2006,
“Pengadilan HAM Internasional” https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/09/Tentang-Pengadilan-HAM-
Internasional.pdf  (diakses 03 Januari 2018)
22 United  Nations, “Charter  of  the  International Milit ary
Tribunal” https://www.un.org/en/genocideprevention/document
s/atrocity-
jabatan atau kedudukan, Pasal 7
menentukan  bahwa  tidak  ada  ada  suatu kekebalan  bagi  tindak  kejahatan  yang dilakukan dengan dalih melaksanakan suatu tugas  negara,  atau  sebagai  aparat  negara, atau dengan alasan melaksanakan perintah atasan , kecuali sebagai unsur pertimbangan peringanan  hukuman . Tanggung  jawab komando  atas  tindakan  kejahatan  perang adalah:
“Tindakan secara langsung yang
merupakan  pelanggaran  atas  hukum  dan kebiasaan  perang;  dan  tindakan  yang merupakan kejahatan perang yang dilakukan oleh seseorang dimana atasannya juga  dianggap  bertanggung  jawab,  baik karena si atasan memerintahkan seseorang tersebut  untuk  melakukan  tindakan  yang termasuk  sebagai  kejahatan  perang,  atau karena si atasan telah gagal mencegah atau menyelidiki  atau  menghukum  bawahannya atas tindakan tersebut.” 23
Namun  tindakan  tersebut  ditujukan terhadap belligerents ,  atau  penduduk  sipil di wilayah yang diduduki; dan tidak berlaku atas  tindakan  yang  dilakukan  atas  warga negara  Jerman  di  Jerman  oleh  aparat negara  Jerman.  Tindakan  terakhir  tersebut termasuk  kategori  kejahatan  terhadap kemanusiaan. 24 Hal  ini  dapat  dilihat  dari
crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf (diakses 03 Januari 2018), 4-12. 23 Agung Yudhawiranata, Op.Cit.
24 Ibid.
beberapa elemen dalam kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  diatur  oleh Pasal 6 Piagam Nuremberg, yaitu:
“1)    melakukan salah  satu  atau  beberapa tindak  kejahatan  tertentu  yang tercantum  di  dalam  suatu  pasal (pembunuhan, atau kejahatan lainnya  yang  dilakukan  sebelum  dan selama  masa  perang;  atau  termasuk tindakan persecution );
2) ditujukan  terhadap  populasi  sipil dimana  pun  mereka  berada  (berarti termasuk  warga  negara  pelaku  dan juga  penduduk  di  wilayah  yang dikuasai);
3) merupakan  bagian  dari suatu kejahatan atau dilakukan sehubungan dengan bentuk kejahatan lainnya yang masuk dalam jurisdiksi  pengadilan  (i.e.  kejahatan perang  dan  kejahatan  terhadap perdamaian);
4) tanpa memperdulikan apakah
tindakan tersebut
merupakan kejahatan  menurut  hukum  nasional negara  dimana  tindakan  tersebut dilakukan.”
g. Tahun  1946,  yakni  dibentuk Pengadilan  Militer  Internasional  untuk Timur  Jauh (International  Military  Tribunal for  the  Far  East- IMTFE)  dengan  tujuan untuk  mengadili  para  pemimpin  kekaisaran Jepang  untuk  bertanggung  jawab  secara individual maupun sebagai anggota organisasi atas kejahatan terhadap perdamaian; kejahatan perang; dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  yang
dilakukan  selama  Perang  Dunia  II.  Hal  ini tercantum dalam Pasal 5 Piagam IMTFE. 25
h.
Tahun  1947,  yakni  MU-PBB  pada
tanggal  21  November  1947  mengeluarkan
Resolusi Nomor 177 (II) yang
mengukuhkan  prinsip-prinsip  di  dalam Piagam Nuremberg, yaitu: 26
1) Setiap  orang  bertanggungjawab  dan harus  diberi  hukuman  atas  kejahatan yang  dilakukannya  menurut  hukum internasional;
2) Jika  hukum  nasional  tidak  menerapkan hukuman bagi
tindakan yang merupakan  kejahatan  menurut  hukum internasional  maka  kondisi  tersebut tidak melepaskan pelaku dari tanggung jawab menurut hukum internasional; 3) Seorang  kepala  negara  atau  pejabat pemerintah  yang  bertanggungjawab yang  melakukan  kejahatan  menurut hukum internasional tidak menyebabkan  mereka  lepas  dari tanggung  jawab  menurut  hukum internasional;
4) Orang  yang  melakukan  kejahatan menurut  hukum  internasional  sesuai dengan  perintah  pemerintahnya  atau atasannya  tidak  melepaskan  dirinya dari  tanggung  jawab  menurut  hukum internasional;
5) Setiap  orang  yang  didakwa  melakukan kejahatan menurut hukum internasional tetap  memiliki  hak  atas  pengadilan yang  adil  baik  mengenai  fakta  atau hukumnya;
6) Kejahatan  yang  dihukum  sebagai kejahatan menurut hukum internasional,  yaitu  kejahatan  terhadap perdamaian,  kejahatan  perang  dan 25 United  Nations,
“Charter  of  International
Military Tribunal for the Far East“, https://www.un.org/en/genocideprevention/document s/atrocity- crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf (diakses 03 Januari 2018), 27-32.
26 Natsri Anshari, Op.Cit., 63.
kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu kejahatan menurut hukum internasional; 7) berpartisipasi atau turut serta melakukan kejahatan terhadap perdamaian,  kejahatan  perang  dan kejahatan terhadap kemanusiaan
merupakan  kejahatan  menurut  hukum internasional.”
i. Tahun 1949, yakni dalam Konvensi Jenewa  1949,  tidak  terdapat  ketentuan yang  secara  tegas  mengatur  tentangi tanggung jawab komando, namun terdapat klausula  yang  membebankan  tugas  dan tanggung  jawab  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dapat  diterapkan  pada seorang komandan militer, yaitu:
1)  Pasal  13  ayat  (2)(a)  Konvensi Jenewa  I,  1949,  yang  menyatakan bahwa: 27 “Konvensi  ini  akan  berlaku  terha dap yang  luka  dan  yang  sakit  yang termasuk  dalam  golongan-golongan berikut: […]
2) Anggota-Anggota milisi serta anggota-anggota  dari  barisan  sukarela lainnya  termasuk  gerakan  perlawanan yang  diorganisir,  yang  tergolong  pada suatu  Pihak  dalam  sengketa  dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal  saja  milisi  atau  barisan  sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang  diorganisir,  memenuhi  syarat dipimpin oleh seorang yang bertanggung  jawab  atas  bawahannya; […]”.
27 Ketentuan  Pasal  13  ayat  (2)(a)  Konvensi Jenewa I, 1949, diatur juga dalam Pasal 13 ayat (2)(a) Konvensi Jenewa II dan Pasal 4A ayat (2)(a) Konvensi Jenewa III, 1949.
3) Pasal 45 Konvensi Jenewa I, 1949, yang menyatakan bahwa: 28
“Setiap  pihak  dalam  sengketa,  melalui komandan-komandan tertingginya harus  menjamin  pelaksanaan  dari pasal-pasal  terdahulu  secara  rinci  dan menetapkan
ketentuan-ketentuan untuk  mengatur  hal-hal  yang  tidak terduga,  sesuai  asas-asas  umum konvensi ini.”
j. Tahun  1977,  yakni  dalam  Protokol
Tambahan I, 1977, yaitu pada:
1) Pasal 43 Ayat (1), yang menyatakan: “Angkatan  Perang  suatu  Pihak dalam  sengketa  terdiri  dari  semua unit, kelompok-kelompok dan satuan-satuan  bersenjata  yang diorganisir  yang  berada  di  bawah suatu  komando  yang  bertanggung jawab  kepada  Pihak  tersebut  atas perbuatan  bawahannya,  bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh pemerintah  atau  suatu  kekuasaan yang  tidak  diakui  oleh  suatu  Pihak lawan. Angkatan Perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang harus berlaku sesuai  dengan  ketentuan  hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata”.
2) Pasal 86, yang menyatakan:
1.   Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak  dalam  sengketa  harus menindak pelanggaran-pelanggaran berat,  dan  mengambil  langkah- langkah yang perlu untuk menindak semua
pelanggaran
lainnya, terhadap Konvensi atau Protokol ini sebagai  akibat  tidak  dilakukannya suatu  kewajiban  ketika  sedang bertugas  untuk  bertindak  yang seharusnya.
28 Ketentuan  Pasal  45  Konvensi  Jenewa  I,  1949, diatur juga dalam Pasal 46 Konvensi Jenewa II, 1949.
2.
Kenyataan  bahwa  suatu pelanggaran  terhadap  Konvensi atau  Protokol  ini  dilakukan  oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan  para  atasannya  dari tanggung  jawab  pidana  atau disiplin,  maka  dalam  hal  ini  dapat terjadi,  apabila  para  atasannya mengetahui,  atau  telah  mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan  pada  saat  itu  untuk menyimpulkan  bahwa  bawahannya itu  tengah  melakukan  atau  akan melakukan
pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan  dalam  batas  kekuasaan mereka  untuk  mencegah  atau menindak pelanggaran itu”
3) Pasal 87, yang menyatakan:
1.  Pihak-Pihak  Peserta  Agung  dan Pihak-Pihak  dalam  sengketa  harus meminta
komandan-komandan militer, berkenaan dengan anggota- anggota  angkatan  perang  yang berada  dibawah  perintah  mereka dan  orang-orang  lainnya  yang berada dibawah pengawasan mereka,  untuk  mencegah  dan, dimana  perlu  untuk  menindak  dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang  terhadap  pelanggaran Konvensi dan Protokol ini.
2. Agar supaya dapat mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, Pihak-
Pihak  Peserta  Agung  dan  Pihak- Pihak  dalam  sengketa  harus meminta  bahwa,  sesuai  dengan tingkat  tanggung  jawab  mereka, para  komandan  menjamin  bahwa anggota-anggota  angkatan  perang yang  berada  di  bawah  perintah mereka menyadari kewajiban- kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokol ini. 3. Pihak-Pihak  Peserta  Agung
dan  Pihak-Pihak  dalam  sengketa harus  meminta  setiap  komandan yang  sadar  bahwa  para  bawahan
atau  orang-orang  lainnya  yang berada  di  bawah  pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap  Konvensi  atau  Protokol ini,  agar  memprakarsai  langkah- langkah  sebagaimana  diperlukan untuk  mencegah  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  Konvensi atau  Protokol  ini,  dan,  dimana patut,  memprakarsai  diambilnya tindakan  disiplin  atau  tindakan pidana terhadap pelanggar-
pelanggar itu.”
k. Tahun  1993,  yakni  dibentuk
Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk Bekas  Yugoslavia  ( International  Criminal Tribunal  for  the  former  Yugoslavia -ICTY) berdasarkan  Resolusi  827  (1993)  dari Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (DK-PBB), 29 yang  merupakan sebuah  badan  PBB  yang  didirikan  untuk megadili para penjahat perang di Yugoslavia.  ICTY  memiliki  jurisdiksi  atas bentuk  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah bekas  negara  Yugoslavia  sejak  1991,  yaitu pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi Jenewa  1949;    Pelanggaran  terhadap
29 United  Nations  Security  Council  (UNSC),
“Resolution 827 (1993)”, http://unscr.com/files/1993/00827.pdf    (diakses  03 Januari 2018). United Nations, “Updated Statute of the International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia”, https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/st atute_sept09_en.pdf,  (diakses  03  Januari  2018),  17- 18.  Resolusi  827,  tanggal  25  Mei  1993,  berisi persetujuan  DK-PBB  atas  pembembentukan  ICTY  dan
Pengesahan Statute  of  the  International  Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
hukum atau kebiasaan perang; 30 Genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan. 31 Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY, menegaskan kembali prinsip  tanggung  jawab  komando  dalam IMTFE, yaitu:
“[…] committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or  had  done  so  and  the  superior  failed  to take  the  necessary  and  reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.”
Jadi  bagi  komandan  militer/atasan  akan dikenakan  tanggung  jawab  mengenai kejahatan yang dilakukan, jika ia mengetahui,  atau  memiliki  alasan  untuk mengetahui bawahannya sedang melakukan perbuatan atau telah melakukan perbuatan  dan  atasan  gagal  melakukan tindakan  dan  untuk  mencegah  perbuatan tersebut.
l. Tahun  1994,  yakni  dibentuk Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk Rwanda ( International Criminal Tribunal for Rwanda -ICTR)  berdasarkan  Resolusi  955
30 The  Statute  of  the  International  Criminal Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia,  Pasal  3.  United Nations, “Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Op.Cit.
31 The  Statute  of  the  International  Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Pasal 1 s.d. Pasal 5.  United  Nations, “Updated Statute  of  the International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia, Op.Cit.
(1994)  oleh  DK-PBB. 32 Pengadilan  ini dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengadili mereka yang melakukan kejahatan genosida; kejahatan
terhadap kemanusiaan;  serta  pelanggaran  terhadap Pasal  3 Common  Articles Konvensi  Jenewa
1949  dan  Protokol  Tambahan  II,  1977; 33
demikian pula pelanggaran hukum internasional  lain  di  Rwanda  dari  1  Januari hingga 31 Desember 1994. Pasal 6 ayat (3) Statuta  ICTR,  menegaskan  kembali  prinsip tanggung  jawab  komando/atasan  dalam IMTFE,  yang  isinya  hampir  sama  dengan Pasal  7  ayat  (3)  Statuta  ICTY,  yaitu: tanggung  jawab  komando/atasan  dapat dikenakan kepada komandan militer/atasan jika  ia  mengetahui,  atau  memiliki  alasan untuk  mengetahui  bawahannya  sedang melakukan perbuatan atau telah melakukan perbuatan  dan  atasan  gagal  melakukan
32 United  Nations  Security  Council  (UNSC),
“Resolution 955 (1994)” , http://unscr.com/en/resolutions/doc/955  (diakses  03 Januari  2018).  Resolusi  955,  tanggal  08  November 1994, berisi persetujuan DK-PBB atas pembembentukan  ICTR  dan  Pengesahan Statute  of the  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (Statuta ICTR).
33 The  Statute  of  the  International  Tribunal  for Rwanda, Pasal 2 s.d. Pasal 4. United Nations, ”Statute of  the  International  Tribunal  for  Rwand a”, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf  (03  Januari 2019)
tindakan  dan  untuk  mencegah  perbuatan tersebut.
m. Tahun  1998,  yakni  dalam  Statuta
Roma  1998,  yang  merupakan  dasar pembentukan International  Criminal  Court (ICC), 34 ketentuan  mengenai  tanggung jawab komando/ atasan, tercantum pada:
1. Pasal 28 (a), mengenai Tanggung
Jawab  Komando,  yaitu  menyatakan sebagai berikut:
“A  military  commander  or  person effectively  acting  as  a  military commander shall be criminally responsible  for  crimes  within  the jurisdiction  of  the  Court  committed  by forces  under  his  or  her  effective command  and  control,  or  effective authority  and  control  as  the  case  may be,  as  a  result  of  his  or  her  failure  to exercise  control  properly  over  such forces,  where:  (i)  That  military commander  or  person  either  knew  or, owing to the circumstances at the time, should  have  known  that  the  forces were  committing  or  about  to  commit such  crimes;  and  (ii)  That  military commander or person failed to take all necessary  and  reasonable  measures within  his  or  her  power  to  prevent  or repress  their  commission  or  to  submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution”
2. Pasal  28  (b),  mengenai  Tanggung Jawab  Atasan,  yaitu  menyatakan sebagai berikut:
34 William  Driscoll,  Joseph  Zompetti  dan  Suzette W. Zompetti, Op.Cit.
“[…]a  superior  shall  be  criminally responsible  for  crimes  within  the jurisdiction  of  the  Court  committed  by subordinates  under  his  or  her  effective authority and control, as a result of his or  her  failure  to  exercise  control properly  over  such  subordinates, where: (i) The superior either knew, or consciously  disregarded  information which  clearly  indicated,  that  the subordinates were committing or about to commit such crimes; (ii)  The  crimes concerned  activities  that  were  within the  effective  responsibility  and  control of  the  superior;  and  (iii)  The  superior failed  to  take  all  necessary  and reasonable  measures  within  his  or  her power  to  prevent  or  repress  their commission  or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.”
Dalam  hukum  nasional  Indonesia, belum  diatur  secara  tegas  mengenai tanggung jawab komando, maupun pertanggungjawaban pidana seorang komandan.  Menurut  hukum  nasional, bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dari seorang  komandan  akan  timbul  dari kelalaiannya  karena  komandan  yang bersangkutan  membiarkan  bawahannya melakukan  kejahatan  dalam  suatu  konflik bersenjata  internasional  maupun  non- internasional. Pertanggungjawaban ini baru terjadi apabila
komandan/atasan
melakukan pembiaran yang sejauh ini baru
terbatas  pada  pelanggaran  berat  terhadap HAM. 35
Selain  belum  adanya  pengaturan secara  tegas,  doktrin  tanggung  jawab komando/atasan  juga  masih  terdapat banyak  perdebatan  mengenai  kapan  dapat berlakukan.  Terdapat  pula  suatu  pendapat bahwa  tanggung  jawab  komando/atasan dapat timbul baik sebelum maupun sesudah kejahatan  yang  bersangkutan  terjadi. Namun  ada  juga  yang  berpendapat tindakan  itu  hanya  setelah  kejahatan terjadi. 36 Perdebatan  lainnya  juga  timbul dari  definisi  dan  ruang  lingkup  doktrin tanggung jawab komando/atasan ini, yaitu: ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa tanggung  jawab  komando/atasan  adalah kegagalan  bertindaknya  komandan/atasan ( failure  to  act ),  dan  ada  juga  yang berpendapat  bahwa  tanggung  jawab  lahir dari  sikap  diamnya  komandan.  Perdebatan lainnya,  adalah  bahwa  apakah  seorang komandan bisa dituntut di pengadilan tanpa
35 Andrey Sujatmoko, Op.Cit., h.226.
36 Pendapat  Natsri  Anshari,  dosen  Universitas Pertahanan,  dalam  peluncuran  buku  “Refleksi  dan Kompleksitas  Hukum  Humaniter”  karya  Guru  Besar Hukum Humaniter mendiang Prof. KGPH. Haryomataram di Jakarta, 17 Oktober 2013.
perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak pidana yang dilakukan prajuritnya. 37
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab komando/atasan  atas  pelanggaran  berat terhadap  HAM  yang  dilakukan  oleh bawahannya diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan HAM, yang berbunyi:
“ Komandan  militer  atau  seseorang  yang secara  efektif  bertindak  sebagai  komandan militer dapat
dipertanggungjawabkan terhadap  kejahatan  atau  tindak  pidana yang  berada  dalam  jurisdiksi  Pengadilan HAM;  dilakukan  oleh  pasukan  di  bawah komando  dan  pengendalian  yang  efektif, atau  dalam  kekuasaan  dan  pengendalian yang  efektif  dan  tindak  pidana  tersebut merupakan  akibat  dari  adanya  kelalaian untuk mengendalikan pasukan sebagaimana seharusnya, yaitu: a. Komandan  militer  atau  seseorang tersebut  mengetahui  atau  atas  dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui  bahwa  pasukan  tersebut sedang  melakukan  atau  baru  saja melakukan  pelanggaran  HAM  yang berat; b. Komandan  militer  atau  seseorang tersebut  mengetahui  atau  atas  dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui  bahwa  pasukan  tersebut sedang  melakukan  atau  baru  saja melakukan  pelanggaran  hak  asasi manusia yang berat; dan c. Komandan  militer  atau  seseorang tersebut  tidak  melakukan  tindakan yang  layak  dan  diperlukan  dalam ruang  lingkup  kekuasaannya  untuk mencegah atau menghentikan perbuatan  tersebut  atau  menyerahkan pelakunya  kepada  pejabat  yang berwenang untuk
dilakukan
37 Ibid.
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ”. 38
Hukum  nasional  Indonesia  mengatur bahwa  seorang  komandan  militer  hanya dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pasukannya,  apabila  komandan  militer tersebut  tidak  melakukan  pengendalian secara  patut  berupa;  (1)  mengetahui  atau seharusnya  mengetahui  terjadinya  tindak pidana dan (2) tidak melakukan pencegahan  atau  menghentikan  perbuatan tersebut  atau  menyerahkannya  kepada pihak yang berwenang 39 .
Menurut Natsri Anshari, bahwa Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM  bukan  tentang failure to act , tapi karena komandan militer tidak  mau  bertindak.  Berbeda  dengan pendapat  Hikmahanto  Juwana,  Guru  Besar Hukum  Internasional  Universitas  Indonesia yang  berpendapat  bahwa  dalam  Undang- undang,  tanggung  jawab  komando  hanya
38 Fadillah Agus, 23-27 JANUARI 2006, “Tanggung Jawab Komando” https://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_tanggung_jawab _komando.pdf (diakses 7 September 2017) 39 Rudi M. Rizki,  22- 24 September 2005, “ Unsur- Unsur Tanggung Jawab Komandan ” https://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_UNSUR- UNSUR%20TANGGUNG%20JAWAB%20KOMANDAN.pd f (diakses 27 Oktober 2017)
sebatas  dua  level  dari  pelaku  lapangan. Pendapat  tersebut  dianggapnya  hanya sebagai sebuah interpretasi saja. 40
Kemudian,  menurut  Hikmahanto  Juwana, yang  perlu  dibuktikan  dalam  Pasal  42 tersebut  adalah  unsur-unsur  dalam  pasal apakah  terpenuhi  atau  tidak,  yaitu:  (1) Komando  yang  efektif;  (2)  Komandan mengetahui  tindakan;  dan  (3)  Komandan mengetahui tetapi tidak melakukan pencegahan  apapun. 41 Pasal  42  Ayat  (2) juga  mengatur  mengenai  tanggung  jawab atasan  yang  bukan  bergerak  di  bidang militer,  sehingga  yang  diatur  adalah mengenai superior  responsibility .  Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Pasal 42 Ayat (1) (a) dan (b) mengatur mengenai tanggung jawab komandan militer, sedangkan  tanggung  jawab  pejabat  atau atasan sipil dan polisi diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) (a) dan (b). 42
Salah satu kelemahan  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM  adalah  adanya  penggunaan  kata “dapat”,  bukan  kata  “akan”  atau  harus”
40 Ali, Op.Cit. 41 Hole, Op.Cit.
42 Natsri Anshari, Op.Cit., 83.
pada  Pasal  42  ayat  (1),  yang  menyatakan “ Komandan  militer  atau  seseorang  yang secara  efektif  bertindak  sebagai  komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap  tindak  pidana  yang  berada  di dalam  jurisdiksi  Pengadilan  HAM,  yang dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif,  atau  di  bawah  kekuasaan  dan pengendaliannya  yang  efektif  dan  tindak pidana  tersebut  merupakan  akibat  dari tidak  dilakukannya  pengendalian  pasukan secara  patut […]”,  telah  menyebabkan bahwa  tanggung  jawab  komando  dalam kasus pelanggaran berat HAM tidak bersifat wajib,  tetapi  lebih  dibebankan  kepada pelaku  langsung  di  lapangan,  yaitu  para prajurit  atau  anak  buah.  Hal  ini  juga merupakan  salah  satu  alasan  para komandan/atasan dalam kasus pelanggaran berat HAM diputus bebas.
Penerapan Tanggung Jawab

## Komando/Atasan  menurut  Hukum
Internasional
Pada  Nuremberg  Tribunal,  penerapan doktrin  tanggung  jawab  komando  yang terdapat dalam kasus yang dikenal dengan
sebutan the  Hostage  Case, yaitu  kasus dimana  Field  Marshal  Wilhelm  List  dan beberapa  orang  jenderal  lainnya,  yaitu Maximillan  von  Weichs,  Lothar  Rendulic, Walter  Kuntze,  Hermann  Foertsch,  Franz Boehme,  Hubert  Lanz,  Ernst  Dehner,  Ersnt von Leyser, Wilhelm Speider, dan Kurt von Geitner, 43 didakwa  dan  harus  bertanggung jawab  atas  pembunuhan  yang  terjadi  di Yugoslavia,  Albania,  Yunani,  dan  Norwegia selama Perang Dunia II, dimana pembunuhan tersebut diduga keras dilakukan  oleh  prajurit  yang  berada  di bawah  komando  mereka.  Pembunuhan tersebut  merupakan  tindakan  pembunuhan pembalasan (reprisal killings) atas serangan dari  para  gerilyawan  terhadap  pasukan Jerman.  Mereka  dinyatakan  bersalah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap  kemanusiaan  menurut  doktrin tanggung  jawab  komando. 44 Menurut
43 Benadito Rompas, “Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal  Lex  Privatum,  Vol.  V,  No.2  (Maret-April  2017) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/art icle/viewFile/15284/14838 (diakses 03 Januari, 2018)
44 International  Committee  of  the  Red  Cross,
“United Nations Military Tribunal at N uremberg, United Stated States v. Wilhelm List”, https://casebook.icrc.org/case-study/united-states- military-tribunal-nuremberg-united-states-v-wilhelm-
list  (diakses 03 Januari 2018)
Tribunal  Nuremberg,  Komandan  Jenderal wilayah  pendudukan  memiliki  otoritas eksekutif  sebagai  komando  militer,  tidak dapat  mengatakan  bahwa  pasukannya melaksanakan  perintah  tidak  sah  dari seseorang  selain  dia,  yang  bertanggung jawab  atas  tindakan  tersebut,  sehingga  ia dapat terbebas dari tanggung jawab. Hal ini karena  komandan  memiliki  tugas  dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, serta pencegahan kejahatan, menghukum kejahatan; melindungi kehidupan dan harta benda, baik penduduk di wilayah pendudukan  maupun  pasukan  inti  dan pasukan  pembantu  mereka.  Seorang komandan  tidak  dapat  mengabaikan  fakta- fakta  yang  jelas  dan  berpura-pura  tidak mengetahui  sebagai  pembelaannya  karena laporan-laporan  dari  pasukan  yang  berada di  bawah  komandonya,  hampir  tanpa terkecuali,  para  terdakwa  menyarankan kebijakan terorisme dan intimidasi dilaksanakan oleh unit-unit di lapangan. 45
45 Ibid. International Committee of the Red Cross, “United Nations Military Tribunal at Nuremberg, United Stated States v. Wilhelm List”, Op.Cit.
Penerapan  dalam  IMTFE  dapat  dilihat pada 2 (dua) kasus di bawah ini: 1.  Kasus  pertama,  adalah  kasus  Jenderal Tomoyoki  Yamashita,  yang  merupakan Komandan  Jenderal  dari  Group  Angkatan Darat  ke-14  Tentara  Kekaisaran  Jepang sekaligus  gubernur  militer  di  Filipina.  Ia didakwa  bersalah  karena  secara  melawan hukum  telah  mengabaikan  dan  gagal mengendalikan  operasi  pasukan  yang berada di bawah komandonya; membiarkan pasukannya melakukan pembunuhan brutal serta  kejahatan  serius  lainnya  terhadap tawanan  perang  dan  penduduk  sipil Amerika Serikat dan Filipina, sekutunya dan keluarga  mereka. 46 Keputusan  Komisi
Militer  dalam  kasus  Jendral  Yamashita berbunyi:
“Komisi menyimpulkan:
a. Bahwa  serangkaian  kekejaman  dan kejahatan  berat  telah  dilakukan  oleh anggota  Angkata  Perang  Jepang  di bawah  komando  Anda,  terhadap rakyat  Amerika  Serikat,  para  sekutu mereka, dan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka di seluruh kepulauan di Filipina; bahwa kekejaman  tersebut  tidak  bersifat sporadik atau tidak terisolir akan tetapi dalam  banyak  kasus,  dilakukan  secara terorganisasi  dan  diawasi  oleh  para pejabat dan perwira Jepang;
46 Benadito Rompas, Op.Cit.
b. Bahwa  selama  masa  tersebut  Anda gagal untuk melaksanakan pengawasan  yang  efektif  terhadap para  prajurit  Anda  sebagaimana  yang seharusnya  dilakukan  dalam  situasi demikian. Oleh karena itu, berdasarkan pemungutan  suara  yang  dilakukan secara  tertulis  dan  tertutup,  dua pertiga  atau  lebih  dari  anggota- anggota  Komisi  menyetujui,  dan memutuskan  bahwa  Anda  bersalah serta  menghukum  Anda  dengan hukuman gantung”. 47
Unsur-unsur tanggung jawab komando yang  dijadikan  dasar  oleh  Komisi Militer  untuk  menghukum  Jenderal Tomoyoki  Yamashita  adalah:  a. command  and  control (komando  dan kendali);  b. knowledge (mengetahui); c. crimes (kejahatan);  d. duty  to intervene (kewajiban untuk melakukan intervensi). 48
2.  Kasus  kedua,  adalah  kasus  Admiral Soemu  Toyoda,  yang  merupakan  mantan Kepala  Staf  Armada  Gabungan  Angkatan Laut  Jepang.  IMTFE  memulai  mengadili kasus  Toyoda  kurang  lebih  dua  tahun setelah Jenderal Yamashita dijatuhi hukuman,  yaitu  pada  tanggal  28  Oktober
47 Lawrence Taylor, A Trial of Generals: Homma, Yamashita,  Mac  Arthur,  (Baltimore:  Icarus  Press, 1981), h.168, dikutip oleh Haryomataram, Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter, (Jakarta: Pusat Studi Hukum  Humaniter  &  HAM  (terAs)  Fakultas  Hukum Universitas Trisakti, 2012), 164.
48 Natsri Anshari, Op.Cit., 55-57.
1948  dan  diputus  pada  tanggal  06 September  1949.  Kasus  Toyoda  ini mengungkapkan  kontroversi  di  sekitar kewenangan  komando  dan  pengendalian terhadap  pasukan  Jepang  di  Filipina  saat kejatuhan  Jepang. 49 Dalam  kasus  Admiral Toyoda,  IMTFE  mengemukakan  bahwa apabila unsur dikeluarkannya suatu perintah  tidak  ada  atau  diragukan,  maka tanggung  jawab  komando  dapat  dilihat dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  utama, sebagaimana dapat dilihat berikut ini:
(a)  Unsur  kejahatan (crimes) ,  yaitu  telah terjadi rangkaian pembunuhan atau
pembantaian manusia  yang keji (atrocities) yang  dilakukan  oleh  prajurit  di  bawah komandonya; (b)  Ada  informasi  atau  laporan  baik  yang bersifat  aktual  atau  konstruktif  bahwa kejahatan tersebut telah terjadi. Pemberitahuan  yang  bersifat  aktual  terjadi dalam  hal  seorang  tertuduh  melihat kejahatan tersebut dilakukan atau tertuduh mendapat laporan mengenai kejahatan itu,
sesaat  setelah  kejahatan  terjadi.  Lnformasi yang  bersifat  konstruktif,  yaitu  dalam  hal banyak  sekali  terjadi  kejahatan  di  jajaran komandonya,
sehingga
orang
yang berpikiran sehat dan logis, tidak bisa tidak, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa tertuduh  mestinya  telah  mengetahui kejahatan  tersebut  atau  mengetahui adanya  praktik  dan  kebiasaan  untuk melakukan kejahatan; (c) Kekuasaan komando (command authority). Yaitu  terdakwa  harus  terbukti memiliki  kewenangan  untuk  memberikan perintah  kepada  pelaku  kejahatan  untuk
tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan
dengan hukum dan kewenangan
untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan; (d)  Tidak  mengambil  tindakan  yang diperlukan sesuai kekuasaan atau kewenangannya  yang  dimilikinya  untuk mengendalikan  pasukan  yang  berada  di bawah  komandonya  dan  tidak  mencegah tindakan  pelanggaran  terhadap  hukum perang (failed  to  intervene  and  punish  the perpetrator);
(e)  Tidak  melaksanakan  kekuasaannya untuk menghukum bawahannya yang telah melakukan kejahatan.” 50
IMTFE  membebaskan  Admiral  Toyoda  dari kesalahan  dan  tanggung  jawab  komando karena  unsur  mengetahui (knowledge) tidak dapat dibuktikan dengan pertimbangan  antara  lain:  menyatakan terdakwa tidak terbukti sedikitpun memberikan perintah, menyetujui, memaafkan, mengetahui atau memiliki alat yang  dapat  digunakant  untuk  mengetahui hal tersebut. Atas dasar alasan itulah maka tuntutan terhadap terdakwa gugur. 51
Dalam  ICTY,  penerapan  doktrin  ini dapat  dilihat  pada  kasus  Zdravko  Mucic, yaitu  seorang  komandan  dari  kamp tawanan  perang  Kota  Celebici,  di  Pusat Bosnia dan Herzegovina, dari Bulan Mei s.d. November  1992,  yang  dinyatakan  bersalah
50 Ibid., 60-61.
51 Ibid., 61
telah melakukan
pelanggaran berat
Konvensi Jenewa 1949; 52 dan Pelanggaran terhadap  hukum  atau  kebiasaan  perang, dan  dipidana  penjara  selama  7  (tujuh) tahun, berdasarkan Pasal 7; 53 Pasal 3; dan Pasal  2  Statuta  ICTY.  Putusan  Sidang Banding,  tanggal  09  October  2001, menjatuhkan  hukuman  9  (Sembilan)  tahun penjara. 54 Hal  ini  karena  Zdravko  Mucic, dalam  posisinya  sebagai  Komandan  kamp Celibici,  dengan  demikian  bertanggung jawab  atas  administrasi  keseluruhannya. Dia juga menggunakan superioritas hierarkis  atas  semua  penjaga  kamp  dan juga  mereka  yang  diberi  wewenang  untuk memasuki  kamp  dan  menyalahgunakan tahanan.  Menurut  ICTY,  dia  mengetahui, atau  memiliki  alasan  untuk  mengetahui, bahwa  mereka  yang  berada  di  bawah komandonya  menyiksa  tahanan  dengan kejam,  dan  bahwa  dia  gagal  mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal untuk  memastikan  bahwa  agar  tindakan
52 Human Rights Watch, “Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Jilid II: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana
Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia”,
(Jakarta: Elsam, 2004)
https://lama.elsam.or.id/downloads/1296531552_ICTY .pdf  (diakses 03 Januari 2018), 31
53 Ibid., 225
54 Ibid., 31.
penyiksaan  tersebut  tidak  dilakukan,  atau untuk menghukum pelaku setelah melakukan  tindakan  penyiksaan  tersebut. 55
Dia  juga  bertanggung  jawab  atas  kondisi hidup  yang  tidak  manusiawi  yang dikenakan pada tahanan, yaitu perampasan makanan dan air, perawatan medis, fasilitas tidur dan sanitasi yang layak. 56
Penerapan  doktrin  tanggung  jawab komando/atasan  dalam  ICTR  antara  lain dalam kasus Jean Kambada. Ia merupakan Perdana Menteri Rwanda selama terjadinya genosida. 57 Ia  adalah  kepala  pemerintahan pertama yang didakwa dengan Pasal 6 ayat (3)  Statuta  ICTR  dan  dinyatakan  bersalah atas  terjadinya  genosida. 58 Hal  ini  karena fakta  bahwa  ia  melakukan  kejahatan “dengan mengetahui dan dengan perencanaan;” dan bahwa dia men yalahgunakan “tugas dan kewenangan” yang  dipercayakan  padanya  sebagai
55 Ibid., 213.
56 Ibid.
57 Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab  Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya, (Jakarta: Grasindo, 2005), 172.
58 Human  Rights  Watch,  “Genosida,  Kejahatan Perang,  dan  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan  Jilid  I: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internas ional  untuk Rwanda”, (Jakarta: Elsam, 2004), https://lama.elsam.or.id/downloads/1296532497_ICTR .pdf (diakses 03 Januari 2018), 119.
Perdana  Menteri  yang  pada  dasarnya “untuk melindungi penduduk.” 59
Penerapan  doktrin  tanggung  jawab komando  dalam  ICC  dapat  dilihat  pada
Kasus Jean-Pierre Bemba Gombo (Bemba), 60 warga negara Republic
Demokratik  Kongo,  yang  telah  dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh ICC karena terbukti  bersalah  memenuhi  unsur-unsur tanggung jawab komando, yang tercantum dalam  Pasal  28  (a)  Statuta  Roma  1998. Bemba  merupakan  mantan  wakil  presiden Republik  Demokratik  Kongo  dan  mantan komandan tertinggi dari kelompok
Movement for the Liberation of Congo atau MLC,  dan commander-in-chief pasukan militernya  yang  diberi  nama Armée  de
Libération du Congo atau ALC. 61
Berdasarkan fakta, bukti, dan pertimbangan ICC,  elemen  atau  unsur  tanggung  jawab komando  sudah  terpenuhi,  yaitu:  Unsur
59 Ibid., 140. 60 Mikkael Loviana Pangemanan , “ Analisis  Yuridis Tanggung  Jawab  Komando  oleh  Komandan  Militer Jean-Pierre Bemba Gombo terhadap Kejahatan Selama Masa  Perang  di  Republik  Afrika  Tengah  Berdasarkan
Statuta  Roma  1998”, (Skripsi  Program  Sarjana  Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti,  Jakarta,
2018)
61 International  Committee  of  the  Red  Cross, “International  Criminal  Court,  Trial  Judgment  in  the Case of the Prosecuter v. Jean- Pierre Bemba Gombo” https://casebook.icrc.org/case-study/international- criminal-court-trial-judgment-case-prosecutor-v-jean- pierre-bemba-gombo (diakses 03 Januari 2020), 163.
pertama, yaitu adanya hubungan  komando antara  komandan  dengan  bawahannya yang  melakukan  kejahatan  terbukti,  yaitu (1)  Bemba  memiliki  jabatan  sebagai presiden MLC dan Komandan Tertinggi ALC; (2)  Atas  dasar  Pasal  12  Peraturan  MLC, Bemba  mempunyai  fungsi  dan  wewenang yang  besar,  termasuk  organisasi  internal, dan  dalam  membuat  kebijakan  di  ALC  dan MLC. 62
Selanjutnya,  unsur  kedua,  yaitu adanya  suatu  komando  atau  pengawasan yang  bersifat  efektif  dari  komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan,  juga  terbukti  yaitu:  (1)  Bemba memiliki jabatan    (posisi    resmi) sebagai komandan  di  dalam  pasukan  ALC;  (2) Setiap  komandan  unit  dalam  melakukan tugasnya di lapangan selalu menginformasikan  hal  yang  terjadi  dan meminta  izin  kepada  Bemba  untuk melakukan ataupun memerintahkan pasukan  di  lapangan  melalui  alat-alat
62 Gheanina Prisilia Kaban, Unsur-Unsur Tanggung  Jawab  Komando  di  Dalam  Hukum  Pidana Internasional:  Studi  Putusan  The  Prosecutor  v.  Jean- Pierre  Bemba  Gombo/ICC-01/05-01/08,  Jurnal  Ilmu Hukum Alethea, Vol 1 No.2, 2018 (Online), tersedia di: https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3536/1 425 (15 Maret 2020)
komunikasi, seperti “phonie” ; (3)
Berdasarkan  Pasal  12  dan  Pasal  16 Peraturan  MLC,  setelah  berkonsultasi dengan  dewan  politik  dan  militer,  Bemba memiliki  wewenang  untuk  menentukan orientasi  politik,  dan  mengambil  setiap keputusan,  seperti  mempromosikan  dan memberhentikan  setiap  anggota  MLC  dan ALC;  (4)  Bemba  mempunyai  wewenang untuk  melakukan  distribusi  senjata  dan amunisi  yang  ada  dalam  pasukan,  serta mengatur  sumber  dana  dan  keuangan  di MLC  dan  ALC;  (5)  Bemba  mengenakan pakaian    militer,  membawa  tongkat komando,  sering  melihat  dan  mengontrol pasukannya,  sehingga  mereka  mengetahui dan  mengenal  Bemba  sebagai  komandan mereka. 63
Unsur  ketiga  adalah  komandan mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui akan  melakukan  atau  sudah  melakukan kejahatan,  terbukti,  berdasarkan  fakta- fakta, sebagai berikut: 64 (1) Bemba  adalah presiden MLC dan Komandan Tertinggi ALC, maka    ia  mempunyai  wewenang      dan
63 Ibid. 64 Ibid.
otoritas  untuk  membuat  keputusan  militer seperti    memulai  dan  menginstruksikan operasi    militer,  dan    ia    juga    dapat mengikuti  perkembangan  operasi  secara ketat.  Berdasarkan  fakta  ini,  maka disimpulkan  bahwa  Bemba  mengetahui pasukannya akan ataupun telah melakukan kejahatan-kejahatan    yang    terjadi  di Republik  Afrika  Tengah (Central  African Republic-CAR) ;  (2)  Pada  operasi  militer  di CAR  sepanjang  tahun  2002-2003 (CAR Operation 2002-2003),  Bemba  mengetahui dan  akan  mengetahui  pasukannya  akan melakukan kejahatan karena setiap komandan unit
akan
selalu menginformasikan  apa  yang  terjadi    di lapangan  dan  meminta izin terlebih dahulu kepada  Bemba  melalui  alat  komunikasi, seperti “phonie” .
Terakhir,  unsur  keempat  adalah dimana  komandan  gagal  untuk  mengambil tindakan-tindakan  yang  diperlukan  dan masuk akal guna mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan  masalah  tersebut  kepada pejabat  yang  berwenang  untuk  diselidiki dan dituntut. Unsur ini terbukti berdasarkan
fakta  sebagai  berikut: 65 Ketika  Bemba,
seorang
komandan memiliki kontrol/pengawasan  yang  efektif,  maka  ia memiliki  kemampuan  material  untuk mencegah  atau  menekan  pasukan  yang melakukan    kejahatan    tersebut    ataupun mengajukan      masalah      tersebut  kepada pihak    yang    berwenang.  Namun kenyataannya,  kejahatan  tersebut  terjadi dan  ada  korban-korban  didalamnya,  yang membuktikan  ia  gagal  untuk  mencegah atau menindak kejahatan tersebut.
Penerapan tanggung jawab komando/atasan dalam hukum nasional Indonesia
Penerapan  tersebut  dapat  dilihat  dari salah satu kasus pelanggaran berat HAM di Timor  Timur,  yaitu  terdapat  delik  yang terkait dengan tanggung jawab komando/atasan,  yang  tercantum  pada Pasal  42  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 26  Tahun  2000,  yaitu: 66 pertama,  adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan  hanya  berkaitan  dengan  adanya
65 Ibid. 66 Yulia  Fitriliani,  “ Jurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  dihubungkan  dengan  Pelanggaran  HAM Berat  di  Timor- Timur”,  ( Tesis  Program  Studi  Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010), 115.
hubungan  antara  atasan  dan  bawahan, antara  pelaku  dan  terdakwa,  yang  telah memenuhi  adanya  unsur  keterlibatan (involvement) ,  hubungan (connection) , pengetahuan (knowledge) atau  maksud (intend) dari  seorang  atasan  dengan  suatu tindakan  kejahatan.  Selain  itu  juga pertanggungjawaban seorang atasan terhadap  kejahatan  pada    kasus  tersebut didasarkan  pada  terjadinya  pelanggaran. Dengan penafsiran tanggung jawab komando/atasan  dalam  kasus  tersebut, maka  mengakibatkan  tanggung  jawab komando/atasan  tidak  dapat  dibebankan, apabila  anak  buahnya  tidak  terbukti melakukan  kejahatan. 67 Jadi  dalam  kasus pelanggaran  berat  terhadap  HAM  di Indonesia,  banyak  komandan/atasan  yang lepas di tingkat Mahkamah Agung (MA). Hal ini  dapat  dilihat  pada  kasus  pelanggaran berat  HAM  di  Timor-Timur,  yang  pada akhirnya,  para  terdakwa,  terutama  dari kalangan  TNI  dan  Polri,  dibebaskan  oleh Majelis Hakim. 68
67 Ibid.
68 Ibid.

## Kesimpulan
1. Dalam
hukum
internasional,
pengaturan doktrin tanggung jawab komando/atasan,  terdapat  dalam  suatu aturan  internal  yang  dirumuskan  pada sebelum  abad  20,  seperti  Perintah  Charles VII    1439; The  Article  of  War 1621;  dan The  Lieber  Code 1863,  yang  tentu  saja walaupun tidak mengikat
namun
berpengaruh  besar  pada  masyarakat internasional.  Hal  ini  mulai  dibuktikan dalam jurisprudensi
mahkamah internasional  seperti  aplikasi  Pasal  6  dan Pasal 7 Charter of the International Military Tribunal  ( Piagam  Nuremberg  dan  Pasal  5 Charter of International Military Tribunal for the  Far  East  ( Piagam  IMTFE)  serta  dalam Resolusi  MU-PBB  Nomor  177  (II),  tanggal 21  November  1947.  Keberadaan  doktrin tanggung  jawab  komando/atasan  akhirnya semakin  kokoh  dan  dikuatkan  dengan dimasukkannya  doktrin  tersebut  dalam perjanjian  internasional  yang  mengikat negara-negara  pihak,  seperti  tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV, 1907 tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di
Darat;  Pasal  1 Hague  Regulations (HR) 1907;    Pasal  13  ayat  (2)(a)  Konvensi Jenewa  I,  1949;  Pasal  13  ayat  (2)(a) Konvensi  Jenewa  II,  1949;  Pasal  4A  ayat (2)(a) Konvensi Jenewa III, 1949; Pasal 45 Konvensi  Jenewa  I,  1949;  Pasal  46 Konvensi  Jenewa  II,  1949;  Pasal  43  Ayat (1), Pasal 86, Pasal 87 Protokol Tambahan I,  1977;  Pasal  7  ayat  (3) Statute  of  the International  Criminal  Tribunal  for  the
Former
Yugoslavia (Statuta ICTY); demikian  juga  aplikasi  dari  norma-norma tersebut  dalam  mahkamah  internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Statute of the International Tribunal for Rwanda  ( Statuta  ICTR)  dan  Pasal  28 Statuta  Roma  1998.  Sementara  menurut hukum  nasional  Indonesia,  ketentuan mengenai tanggung jawab komando/atasan atas pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh  seorang  bawahan  diatur  dalam  Pasal 42  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2.  Penerapan  doktrin  tanggung  jawab komando/atasan  dalam  kasus  pelanggaran berat  HAM  menurut  hukum  internasional, yaitu  pengadilan  berpandangan  bahwa
prajurit/bawahan  tidak  perlu  terbukti bersalah  terlebih  dahulu,  apabila  ingin menuntut komandan/atasannya, sedangkan hukum nasional Indonesia, tanggung jawab komando/atasan  mensyaratkan  adanya anak  buah  yang  melakukan  pelanggaran berat  HAM  dan  bawahan  tersebut  dalam pengendalian  yang  efektif.  Apabila  tidak ada  hubungan  antara  pelaku  pelanggaran berat terhadap HAM dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengendalian secara efektif, maka terdakwa tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban. Penafsiran  demikian,  tidak  melihat  para terdakwa sebagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu  untuk mencegah adanya pelanggaran berat HAM.

## Rekomendasi
1. Sebaiknya ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional Indonesia sekurang- kurangnya  disesuaikan  dengan  ketentuan Statuta Roma 1998 agar  mencapai standar hukum  internasional  dan  memberikan kepastian  hukum  bagi  para  anggota angkatan bersenjata. Salah satunya merevisi kata “dapat”, menjadi kata “akan”
atau  harus”  pada  Pasal  42  ayat  (1), Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga tanggung  jawab  komando  dalam  kasus pelanggaran  berat  HAM  bersifat  wajib  dan tidak  hanya  dibebankan  kepada  pelaku langsung  di  lapangan,  yaitu  para  prajurit atau  anak  buah,  tetapi  juga  para komandan/atasan.
2. Dalam penerapan kasus-kasus pelanggaran  berat  HAM  di  Indonesia terdapat  ketiadaan  unsur-unsur  delik (“element  of  crimes ”).  Oleh  sebab  itu, direkomendasikan  agar  ketentuan  tentang tindak pidana kejahatan tersebut dilengkapi dengan rumusan unsur-unsur  deliknya. Hal ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan penerapan dari  ketentuan  atas jenis tindak pidana yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab Negara  atas  Pelanggaran  Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya , Jakarta: Grasindo, 2005.
Arlina  Permanasari, et.al. , Pengantar Hukum Humaniter , Jakarta: ICRC,1999. Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
1996.
C. de Rover, To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Dietrich  Schindler,  Jiri  Toman, The Laws  of  Armed  Conflicts:  A Collection of Conventions, Resolutions, and Other Documents, (Dordrecht:  Martinus Nijhoff Publishers, 1988), doi: https://doi.org/10.1017/S073 1126500022423.
Elsam, Mahkamah Pidana Internasional: Statuta  Roma,  Hukum  Acara,  dan Unsur-Unsur  Kejahatan, Jakarta: ELSAM, 2007.
Gideon  Boas, et.al. , International Criminal  Law  Practitioner  Library:
Volume 1, Forms of Responsibility in International Criminal Law , New
York:  Cambridge  University  Press,
2008.
H.  Victor  Conde, “A  Handboo k  of International Human Rights Terminology”, United  States  of America: The University of Nebraska Press, 1999. Haryomataram, Refleksi dan Kompleksitas  Hukum  Humaniter ,
Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Humaniter & HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2012.
M.  Cherif  Bassiouni, Crimes  Against Humanity in International Criminal Law ,  Netherlands:  Klawer  Law
International, 1999. Manfred  Nowak, Pengantar  Rexim  Hak Asasi Manusia Internasional,
terjemahan,  Jakarta:  Pustaka  Hak Asasi  Manusia  Raoul  Wallenberg Institute, 2003.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Robert Cryer, et.al. , An Introduction to International  Criminal  Law  and Procedure ,  New  York:  Cambridge University Press, 2010
Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cet. ke-4,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada, 2016. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Depok:  UI Press, 2010. William  Driscoll,  Joseph  Zompetti  dan Suzette W. Zompetti, The International Criminal Court: Global  Politics  and  the  Quest  for Justice, (New York: The
International  Debate  Education Association, 2004.
Peraturan
perundang-undangan yang terkait
1. Nasional
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang  Nomor  26  tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
Undang-undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM).
Putusan  No.    34  PK/PID.HAM.AD
HOC/2007, tanggal
27
November 2002.
2. Internasional
The  Additional  Protocols  (I)  to Geneva Conventions, 1977
The  Convention  (IV)  respecting the  Laws  and  Customs  of War on Land and its annex: Regulations  concerning  the Laws  and  Customs  of  War on  Land.  The  Hague,  18
October 1907.

## The  Charter  of  the  International
Military  Tribunal  (Nuremberg Charter) of 1945. The Charter of International Military Tribunal  for  the  Far  East
(IMTFE) of 1946.
The Geneva Conventions of 1949. The  Statute  of  the  International Criminal  Tribunal  for  the Former  Yugoslavia  (ICTY)  of
1993.
The  Statute  of  the  International Tribunal  for  Rwanda  (ICTR) of 1994. The  Rome  Statute  of  the International  Criminal  Court of 1998
The  Universal  Declaration  of Human Rights 1948 Sumber lain: Ali,  18  Oktober  2013,  “Doktrin Tanggung Jawab Komando Berbeda  Di  Setiap  Negara”
http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt526155da3f4a0/doktri n-tanggung-jawab-komando- berbeda-di-setiap-negara (diakses 25 November 2016).
Agung  Yudhawiranata,  23-27  Januari
2006, “Peng adilan HAM Internasional”
https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/09/Tentan g-Pengadilan-HAM- Internasional.pdf    (diakses  03
Januari 2018)
Benadito  Rompas,  “Tanggung  Jawab
Komandan menurut Hukum
Humaniter  Internasional”, Jurnal Lex  Privatum, Vol.  V,  No.2 (Maret-April 2017) https://ejournal.unsrat.ac.id/inde x.php/lexprivatum/article/viewFile /15284/14838 (diakses 03 Januari 2018)
Fadillah  Agus,  23-27  JANUARI  2006, “Tanggung  Jawab  Komando”
https://pusham.uii.ac.id/upl/articl e/id_tanggung_jawab_komando. pdf (diakses 7 September 2017).
Gheanina  Prisilia  Kaban,  Unsur-Unsur
Tanggung  Jawab  Komando  di Dalam Hukum Pidana Internasional:  Studi  Putusan  The
Prosecutor  v.  Jean-Pierre  Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08,  Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol 1 No.2, 2018, https://ejournal.uksw.edu/alethe a/article/view/3536/1425 (diakses 15 Maret 2020).
Hole,  13  Desember  2011, “ Silang Pendapat Ratifikasi Statuta Roma”
http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt4ee6a8cbd2155/silang -pendapat-ratifikasi-statuta-roma- (diakses 28 November 2017).
Human  Rights  Watch,  Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan terhadap  Kemanusiaan  Jilid  I:
Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional  untuk  Rwanda, (Jakarta: Elsam, 2004),
https://lama.elsam.or.id/downloa ds/1296532497_ICTR.pdf (diakses 03 Januari 2018).
----------------------------, Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan terhadap  Kemanusiaan  Jilid  II: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia, (Jakarta: Elsam,
2004),  (Online),  tersedia  di: https://lama.elsam.or.id/downloa ds/1296531552_ICTY.pdf
(diakses 03 Januari 2018). International  Committee  of  the  Red Cross, “ Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:  Regulations  concerning the  Laws  and  Customs  of  War on Land. The Hague, 18 October 1907”, https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl. nsf/Treaty.xsp?action=openDoc ument&documentId=4D47F92D F3966A7EC12563CD002D6788 (diakses 03 Januari 2018)
------------------------------------------, “United  Nations  Military  Tribunal at  Nuremberg,  United  Stated States v. Wilhelm List”, https://casebook.icrc.org/case- study/united-states-military- tribunal-nuremberg-united-states- v-wilhelm-list  (diakses 03 Januari 2018)
------------------------------------------,
“International  Criminal  Court, Trial Judgment in the Case of the Prosecuter  v.  Jean-Pierre  Bemba Gombo”, https://casebook.icrc.org/case- study/international-criminal- court-trial-judgment-case- prosecutor-v-jean-pierre-bemba- gombo  (diakses  03  Januari 2020),
Kontras, “ Matrix  Putusan  Pengadilan HAM di Indonesia ”,
http://www.kontras.org/data/Mat rix%20Putusan%20Pengadilan% 20HAM%20di%20Indonesia.htm (diakses 31 Juli 2010).
Mikkael  Loviana  Pangemanan,  “ Analisis Yuridis Tanggung Jawab Komando  oleh  Komandan  Militer Jean-Pierre Bemba Gombo terhadap Kejahatan Selama Masa Perang di Republik Afrika Tengah Berdasarkan Statuta Roma 1998”, (Skripsi  Program  Sarjana  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2018). Natsri  Anshari,  “Ta nggung  Jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum  Humaniter ,  Vol.  1  No.  1,
Juli 2005.
Rudi  M.  Rizki,  22-24  September  2005, “ Unsur-Unsur  Tanggung  Jawab
Komandan ” https://pusham.uii.ac.id/upl/articl e/id_UNSUR- UNSUR%20TANGGUNG%20JAWA B%20KOMANDAN.pdf (diakses 27 Oktober 2017).
Trial  International,  Zdravko  Mucic (Online) , tersedia di: https://trialinternational.org/lates t-post/zdravko-mucic/ (03 Januari 2018). United  Nations, “Charter  of  the
International  Military  Tribunal” https://www.un.org/en/genocide prevention/documents/atrocity- crimes/Doc.2_Charter%20of%20I MT%201945.pdf  (diakses  03 Januari 2018).
-------------------------, “Charter of International  Military  Tribunal  for the Far East” https://www.un.org/en/genocide prevention/documents/atrocity- crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%2
0Charter.pdf  (diakses 03 Januari 2018)
-------------------------, “Human  Rights”
( Online), tersedia di: https://www.un.org/en/sections/i ssues-depth/human-rights/ (07 Oktober 2019) -------------------------, “Statute  of  the International Tribunal for Rwanda ”,
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ict r_EF.pdf (03 Januari 2019)
-------------------------, “Updated  Statute of  the  International  Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” https://www.icty.org/x/file/Legal
%20Library/Statute/statute_sept 09_en.pdf  (03 Januari 2018). United Nations Security Council (UNSC), “Resolution 827 (1993)”,
http://unscr.com/files/1993/0082
7.pdf  (diakses 03 Januari 2018). ------------------------------------------------ ----------------, “Resolution  955
(1994)” , http://unscr.com/en/resolutions/d oc/955  (diakses  03  Januari
2018). Yulia  Fitriliani,  “ Jurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional dihubungkan dengan Pelanggaran HAM Berat di Timor- Timur”,  ( Tesis  Program  Studi
Magister  Ilmu  Hukum,  Program Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum
Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010).