## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

## DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH  KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI)
Lia Anggraini 1), Sri Rahayu 2), Junaidi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  provide  empirical  evidence  of  the  influence  of  the  characteristics  of  local governments on the performance of municipal / regency regional governments in Jambi Province. The population in this  study  were  11  districts  /  cities  (9  districts  and  2  cities)  in  Jambi  Province  in  2011-2015,  the  number  of observations in this study was 55. The analytical method used was quantitative analysis, with panel data regression models  using  Eviews.10.  The  results  of  the  study  show:  (1)  The  size  of  the  local  government  does  not  affect  the performance of the district / city government in Jambi Province. (2) The level of regional wealth has an effect on the performance of the district / city local government in Jambi Province. (3) Dependence on the Center has an effect on the performance of the district / city government in Jambi Province, (4) Capital expenditure Ratio does not affect the  performance  of  the  regency  and  city  governments  in  Jambi  Province,  (5)  Legislative  Size  does  not  affect  the performance  of  district  /  city  governments  in  Jambi  Province,  (6)  Leverage  does  not  affect  the  performance  of district / city governments in Jambi Province (7) Size of regional government, level of regional wealth, dependence on the center, capital expenditure, legislative size, and leverage on Government performance Regency / City Region in Jambi Province.
Keywords: Local  Government  Size,  Regional  Wealth  Level,  Dependence  on  Center,  Capital  Expenditures, Legislative Size, Leverge.

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  kota/kabupaten  di  Provinsi  Jambi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  11 kabupaten/kota (9 kabupaten dan 2 kota) pada Provinsi  Jambi Tahun 2011-2015, jumlah pengamatan penelitian ini sebanyak 55.  Metode analisis  yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan  model regresi data panel dengan menggunakan Eviews. 10. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  (2)  Tingkat  kekayaan  daerah  berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. (3) Ketergantungan pada Pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, (4) Rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah  kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, (5) Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi,  (6) Leverage tidak  berpengaruh terhadap  kinerja pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.(7)  Ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat  kekayaan  daerah, ketergantungan  pada  pusat  ,belanja  modal,  ukuran  legislative,  dan Leverage berpengaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah,  Ketergantungan pada   Pusat,  Rasio  Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Leverge.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  melahirkan  paradigma  baru  dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh,  luas,  dan  bertanggung  jawab  pada  daerah. Dengan  berjalannya  otonomi  daerah  dilingkungan pemerintah  daerah,  Pemerintah  Daerah  dituntut memberikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu    Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD)  yang  di  berikan  kepada  Pemerintah  Pusat. Terselenggaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (LPPD)  dari  Pemerintah  Daerah, maka  perlunya  pengawasan  dan  evaluasi  dari pengukuran kinerja Pemerintah Daerah agar terciptanya karakteristik  pemerintahan  yang    akuntabilitas  dan transparansi    dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah berkesinambungan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (LPPD)  dengan  kinerja  pemerintah daerah tersebut  (UU No.23/2014).
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Pemberian otonomi  yang  luas  dan  bertanggungjawab  kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah  untuk  melakukan  pembaharuan  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  daerah.  Pemerintah  daerah dituntut  untuk  dapat  mengelolola  keuangan  daerah secara  baik  dalam  bentuk  penyelenggaraan  program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  disusun secara  mandiri  oleh  Pemda  dan  menjadi  dasar  dalam penyelenggaraan  pemerintah  di  wilayahnya  masing- masing.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan  bahwa  adanya  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dapat  dibandingkan  untuk melihat  kinerja  keuangan  dengan  anggaran,  menilai kondisi  dan  hasil  operasional,  membantu  menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta  membantu  mengevaluasi  tingkat  efisiensi  dan efektivitas kinerja Pemda.
UU  No.  23/2014    memberikan  kewenangan otonomi  kepada  Pemda  juga  mewajibkan  tiap  kepala daerah  untuk  memberikan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (LPPD)  kepada  pemerintah  pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No.3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kepada  pemerintah,  laporan keterangan  pertanggungjawaban  kepala  daerah  kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat  menyebutkan  bahwa  ruang  lingkup  LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas
pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan  urusan  desentralisasi  meliputi  urusan wajib  dan  pilihan.  Urusan  wajib  adalah  urusan  yang sangat  mendasar  yang  berkaitan  dengan  hak  dan pelayanan  dasar  warga  negara.  Sedangkan  urusan pilihan  merupakan  urusan  yang  secara  nyata  ada  di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan  kondisi, kekhasan  dan  potensi  unggulan  daerah.  Dengan demikian, isi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemda kabupaten/kota sangat tergantung  dengan  urusan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  dan  karakteristik  dari  masing-masing  Pemda tersebut (Mustikarini, 2012).
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah (LPPD)  yang telah dibuat oleh Pemda di  evaluasi  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana pedoman  ini  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD digunakan  oleh  Pemerintah  Pusat  sebagai  bahan  acuan untuk menilai kinerja setiap Pemda. EKPPD merupakan evaluasi  kinerja  Pemda  dalam  bentuk  skor  secara nasional dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).    Tata  cara  pelaksanaan  EKPPD  diatur  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 73  Tahun  2009  (Permendagri  No.73/2009),  dimana pada  Pasal  5  Permendagri  No.73/2009  dijelaskan bahwa  EKPPD  menggunakan  LPPD  sebagai  sumber informasi  utama  yang  difokuskan  pada  informasi pencapaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan  pelaksanaan  kebijakan  dengan  menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Peringkat hasil EKPPD secara  nasional  menggunakan template analisis  indeks dengan  hasil  akhir  berupa  “Indeks  Hasil  Evaluasi LPPD”  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  skor  kinerja. Kriteria penilaian yang ditetapkan terhadap skor kinerja dibagi kedalam empat tingkatkan prestasi yaitu Prestasi Sangat  Tinggi  (ST),  Prestasi  Tinggi  (T),  Prestasi Sedang (S) dan Prestasi Rendah (R). (Rini, 2015).
EKPPD Pelaksanaan pertama dan kedua merupakan tahap uji coba atau simulasi dilakukan pada tahun  2009,  pada  tahun  2015  untuk  pelaksanaan ketujuh  yaitu  EKPPD  terhadap  LPPD  Tahun  2015 dilaksanakan  bulan  desember  2016,  dan  hasil  EKPPD yang  digunakan  data  terbaru  yang  sudah  dipublikasi, sehingga data yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah hasil EKPPD untuk tahun 2011-2015.
Kinerja  Pemerintah  Daerah  dapat  dihubungkan dengan  karakteristik  Pemerintah  Daerah,  menurut Penelitian Patrick (2007) menggunakan proksi karakteristik pemerintah daerah berupa budaya organisasi, struktur organisasi (ukuran pemerintah), dan
lingkungan  eksternal  (kewajiban  dan  pendapatan pemerintah daerah) terhadap standar akuntansi pemerintah (Governmental Accounting Standard Board 34) , menurut Patrick (2007) Rendahnya kepatuhan dari pemerintah lokal pennsylvania  berdasarkan GASB 34, hal  ini  perlunya  tindak  lanjut  dalam  perubahan penerapan  kepatuhan  GASB  34.  Perlunya  Laporan keuangan pemerintah daerah pennsylvania  berdasarkan GAAP, dan mengadopsi GASB 34, hal tersebut sebagai syarat dalam perjanjian utang, mendapatkan penghargaan  atas  laporan  keuangannya,  menerima hibah  dan  pendanaan  dari  pemerintah  pusat,  namun laporan  pemerintah  daerah  yang  tidak  sesuai  dengan GAAP mereka cenderung kurang kapasitas administratif dan kewajiban yang mereka miliki.
Kriteria Prestasi Skor EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi  Jambi  tahun  2011-2015  ditemukan  bahwa secara umum skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dari Tahun 2011 hingga 2015 mengalami  ketidakstabilan  skor  kinerja  dari  hasil EKPPD,  pada  tahun  2012  terdapat  7  Kabupaten  di Provinsi  Jambi  mengalami  penurunan  skor  kinerja, yaitu  Kabupaten Muaro Jambi,  Kabupaten Sarolangun, Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Tebo,  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  dan  Kabupaten  Kerinci  dengan range  indeks  EKPPD  Sedang  (S),  namun    tahun  2015 pada  7  Kabupaten  yang  mengalami  peningkatan  yang pesat  dari  range  indeks  EKPPD  Sedang  (S)  menjadi Range  Indeks  EKPPD  Tinggi  (T)  maupun  Sangat Tinggi (ST). Faktor-faktor yang  mempengaruhi kinerja Pemerintah  Daerah  menurut  Patrick  (2007)  adalah pengaruhnya  budaya  organisasi,  struktur  organisasi (ukuran organisasi meliputi pendapatan organisasi), dan lingkungan  eksternal  (Kewajiban yang  dimiliki organisasi).  Penelitian  tentang  kinerja  Pemerintah Daerah  yang  dilakukan  oleh  Siti  (2016)  menyatakan bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pemda meliputi  aset  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah, pendapatan  asli  Daerah,  dana  alokasi  umum  yang  di berikan  oleh  Pemerintah  Pusat,  dan  belanja  Daerah yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah.  Permendagri  No. 73/2009 Pasal 5 menyatakan bahwa pengukuran kinerja Pemerintah  Daerah  berdasarkan  LPPD  yang  telah dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  difokuskan  pada informasi  capaian  kinerja  pada  tataran  pengambil kebijakan  dan  tataran  pelaksana  kebijakan  dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), lalu pada Pasal  19  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  informasi  capaian kinerja pada Aspek tataran pengambil  kebijakan terdiri dari 13 Aspek dan 43 IKK.
Penelitian  karakteristik  Pemeritah  Daerah  yang dilakukan  oleh  Sigit  (2011)  sedikit  berbeda  dengan penelitian  patrick  (2007)  menurut  Sigit  (2011) memproksikan karakteristik Pemerintah Daerah  berupa ukuran  pemerintah  daerah,  kewajiban,  pendapatan
transfer  ,  umur  pemerintah  daerah,dan  jumlah  SKPD terhadap tingkat  pengungkapan  wajib  di  Indonesia. Menurut  Sigit  (2011)  Praktik  pengungkapan  wajib laporan  keuangan  pemerintah  daerah  berdasarkan standar  akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  masih sangat  rendah,  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  belum  menyajikan  semua  informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  memahami informasi  apa  saja  yang  wajib  diungkapkan  dalam laporan  keuangan  berdasarkan  standar  akuntansi pemerintahan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Siti (2016)  menggunakan  proksi  karakteristik  pemerintah daerah    berupa  ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah  pusat,  dan  belanja  daerah  terhadap  kinerja pemda.  Menurut  Siti  (2016)  semakin  besar  ukuran pemerintah  daerah,  dan  tingkat  kekayaan  daerah  maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki pemerintah daerah, namun  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat dan  belanja  daerah  tidak  mempengaruhi  kinerja pemerintah daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat  dirumuskan  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
1) Apakah  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh kinerja  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi ?
2) Apakah  tingkat  kekayaan  daerah  berpengaruh kinerja  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi?
3) Apakah tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh  kinerja  pemerintah  daerah  pada Kabupaten Kota di Provinsi Jambi?
4) Apakah  rasio  belanja  modal  berpengaruh  kinerja pemerintah  daerah  pada    Kabupaten  /Kota  di Provinsi Jambi?
5) Apakah  ukuran  legislatif  berpengaruh  kinerja pemerintah  daerah  pada  Kabupaten  /Kota  di Provinsi Jambi?
6) Apakah leverage berpengaruh  kinerja  pemerintah daerah pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi?
7) Apakah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan  pada pusat, belanja modal, ukuran legislatif, dan leverage berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. TINJAUAN PUSTAKA,
KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Pustaka

## 2.2.1. Karakteristik Pemerintah Daerah
Menurut  Kamus  umum  Bahasa  Indonesia  (2006) karakteristik  merupakan  ciri-ciri  khusus;  mempunyai sifat  khas  (kekhususan)  sesuai  dengan  perwatakan tertentu  yang  membedakan  sesuatu  (orang)  dengan sesuatu  yang  lain.  Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasibuan  (2009) terhadap sektor swasta mengukur karakteristik perusahaan  terhadap  kinerja  perusahaan.  Hasil  dari penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh karakteristik  perusahaan    terhadap  kinerja  suatu perusahaan.  Hal  tersebut  dapat  diterapkan  pada  sektor pemerintahan,  dimana  karakteristik  daerah  dapat menjadi  prediktor  yang  baik  dalam  mengukur  kinerja pemda.
Penelitian  mengenai  karakteristik  pemda  telah dilakukan  oleh  Sumarjo  (2010)  yang  diterapkan  pada Pemerintah  Daerah  Kab/Kota  se-Indonesia.  Penelitian ini  menggunakan  Karakteristik  Pemerintah  Daerah sebagai Variabel Independen meliputi ; Ukuran Pemda, Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Ukuran  Legislatif,  dan Tingkat Ketergantungan. Lalu penelitian oleh Anzarsary  (2014)  melakukan  penelitian  yang  sama diterapakn  pada  Pemda    Kab/Kota  se-Jawa  Tengah, dengan  variabel  karakteristik  pemerintah  daerah  sama seperti Sumarjo (2010).
Penelitian  terbaru  yang  juga  dilakukan  oleh Harumiati  (2014)  yang  diterapkan  pada  Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Karakteristik Pemerintah Daerah sebagai Variabel Independen  meliputi;  Ukuran Pemda, Tingkat Kekeyaan  daerah,  Tingkat  Ketergantungan  pada  Pusat, dan  Belanja  Modal.  Lalu  penelitian  serupa  oleh  Siti (2016)  diterapkan  pada  Pemda  Kab/Kota  se-Indonesia dengan variabel yang  sedikit berbeda  dengan mengganti  variabel  belanja  daerah  dengan  belanja daerah.  Lain  halnya  dengan  Suharti  (2017)  mengukur Karakteristik  Pemerintah  Daerah  hanya  menggunakan Variabel  Independen  yaitu  Tingkat  Kekayaan  dan Realisasi Belanja Modal yang diterapkan di Pemerintah Daerah Se-Indonesia.
2.2.2. Laporan Penyelenggaraan

## Pemerintah
Daerah (LPPD) PP  No.3/2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  kepada  Pemerintah,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada  Masyarakat  Pasal  1,  LPPD  merupakan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  selama  satu tahun  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada  Pemerintah.  Dalam  Pasal  9  PP  No.3/2007 tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  sebagai  perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat,  LPPD  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu bahan  evaluasi  kinerja  terhadap  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  LPPD  diharapkan Pemda  mampu  menjelaskan  kegiatan  penyelenggaraan desentralisasi  pemerintahan  yang  meliputi  urusan wajib, urusan pilihan, serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat  mendasar  yang  berkaitan  dengan  hak  dan pelayanan  dasar  warga  negara.  Sedangkan  urusan pilihan  merupakan  urusan  yang  secara  nyata  ada  di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan  kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah.
2.2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) EKPPD  merupakan  analisis  pengumpulan  data yang
dilakukan terhadap sistem kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dengan menggunakan  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan secara  sistematis.  Tujuan  dilakukannya  EKPPD berdasarkan  PP  No.  6/2008  Pasal  1  adalah  untuk menilai  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam  upaya  peningkatan  kinerja  berdasarkan  prinsip tata  kepemerintahan  yang  baik.  Sasaran  EKPPD meluputi  tataran  pengambil  kebijakan  daerah  dan tataran pelaksana kebijakan daerah.
Hasil  dari  EKPPD  yaitu  berupa  Laporan  Hasil Evaluasi  Pemeringkatan  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah.  Pelaksanaan  EKPPD  diatur  lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran  yang dikeluarkan oleh Kementerian  Dalam  Negeri  setiap  tahunnya  tentang Manual  Tata  Cara  EKPPD.    Pemeringkatan  indeks EKPPD  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  se-wilayah Provinsi  dan  Nasional,  serta  Pemeringkatan  indeks EKPPD  Pemerintah  Provinsi  secara  Nasional  sesuai yang  diatur  didalam  Manual  Tata  Cara  EKPPD  terdiri
dari 4 kategori prestasi yaitu : (1) Tinggi,(2) Sedang,(3) Cukup,(4) Rendah.

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka pada penelitian  ini  dapat  disusun  kerangka  pemikiran terdapat pada gambar model penelitian, sebagai berikut;
Gambar 1. Model Penelitian

## 2.3. Hipotesis
Penelitian  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kab/Kota di  Provinsi  Jambi,  terdapat  hipotesis  yang  digunakan, yaitu :
H 1 :  Ukuran  pemda  berpangaruh  terhadap  kinerja pemerintah    daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
H 2 :  Tingkat  kekayaan  daerah  berpangaruh  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
H 3 :  Tingkat  ketergantungan  pada  pusat  berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten /Kota di  Provinsi Jambi.
H 4 :  Rasio belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah              Kabupaten  /Kota  di Provinsi Jambi.
H 5 :  Ukuran  legislatif  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah    Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
H 6 : Leverage berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.
H 7 :  Ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat  kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja
modal, ukuran legislatif, dan leverage berpengaruh  kinerja  pemerintah  daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah Karakteristik  Pemerintah  Daerah  yang  diproksikan melalui  Ukuran  Pemda,  Tingkat  Kekayaan  Daerah, Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Pusat,  Belanja Modal,  Ukuran  Legislatif,  dan Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.  Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Pemerintah  Kabupaten/Kota di Provinsi  Jambi. Keseluruhan  pemerintah  Kabupaten/Kota  tersebut sebanyak 9 kabupaten dan 2 Kota.

## 3.2. Variabel Penelitian
Variabel Defenisi / Konsep Variabel Indikator Pengukuran Ukuran Pemerinta h Daerah (X 1 ) Ukuran pemerintah daerah memerlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah asset Pemda. (Mustikarini,2012) Log Total Aset Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 Tingkat Kekayaan Daerah (X 2 ) Tingkat Kekayaan daerah dapat di ukur dengan menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan
daerah. (Sumarjo,2010)
PAD TKD = Total Pendapatan Tingkat Ketergantu ngan  pada Pusat (X 3 ) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Sumarjo,2010) DAU TKP =
Total Pendapatan
Rasio
Belanja
Modal (X 4 ) Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
(Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2012) Total BM BM = Toral Realisasi Belanja
Ukuran Legislatif (X 5 ) Ukuran Legislatif adalah banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik. (Wasistiono, 2009). Jumlah Anggota DPRD di Kab/Kota di Provinsi Jambi Leverage (X 6 ) Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan suatu organisasi. (Sartono,2008) Total Kewajiban Lev = Total Asset Kinerja Pemerinta h Daerah (Y) Kinerja Penyelenggaraan Pemda adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. (PP No.6.2008). Skor Kinerja Pemda merupakan hasil penilaian dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Skor Kinerja Pemda (EKPPD) Kab/Kota Prov. Jambi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

## 4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Hasil  dari  pengujian  statistik  deskriptif  pada penelitian    dalam  yaitu  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah terhadap  Kinerja Pemerintah  Darah (  Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi jambi) ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Sumber : Data Olah Eview10
Hasil  dari  Tabel  1  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa jumlah observasi  yang digunakan  dalam penelitian  ini masing-masing  berjumlah  55  data.  Nilai  minimum merupakan  nilai  terendah  untuk  setiap  variabel, sedangkan  nilai  maksimum  merupakan  nilai  tertinggi untuk  setaip  variabel  dalam  variabel.  Nilai mean merupakan  rata-rata  dari  setiap  variabel  yang  diteliti. Deviasi  standar  merupakan  sebaran  data  yang digunakan  dalam  penelitian  yang  mencerminkan  data tersebut  heterogen  atau  homogen  yang  sifatnya fluktuatif.
Data-data  yang  diperoleh  dari  variabel  yang diteliti  diantaranya  Skor  Kinerja  (Y),  nilai  minimum sebesar  1.5205,dan  nilai  maksimum  sebesar  3.2295, memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  2,4683,dan  standar deviasi  sebesar  0.439798.  Ukuran  Pemda  (X1) memiliki  nilai  minimum  sebesar  2.6290,    nilai maksimum  sebesar  3.5629,  nilai  rata-rata  sebesar 3.2274 ,dan  standar deviasi sebesar 0.175935. Tingkat Kekayaan  (X2)  memiliki  nilai  minimum  sebesar 0.0317,  nilai  maksimum  sebesar  0.1903,  nilai  rata-rata 0.059544,dan    standar  deviasi  sebesar  0.030631. Tingkat Ketergantungan pada Pusat (X3) memiliki nilai minimum  sebesar   0.7329,  nilai  maksimum  sebesar 0.556000 , nilai rata-rata sebesar 0.533896 ,dan standar deviasi sebesar 0.103671. Belanja Modal (X4) memiliki nilai  minimum  sebesar  0.141900,  nilai  maksimum sebesar  0.424800, nilai rata-rata  0.059544,dan   standar deviasi  sebesar  0.030631.  Jumlah  Anggota  Legislatif (X5)  memiliki  nilai  minimum  sebesar    20,  nilai maksimum  sebesar  45,  nilai  rata-rata  sebesar  31  ,dan standar  deviasi  sebesar   5.862223. Leverage (X6)
memiliki  nilai  minimum sebesar  0.00, nilai  maksimum sebesar 0.034900, nilai rata-rata 0.003642 ,dan  standar deviasi sebesar  0.006272.

## 4.1.2. Analisis Regresi Data Panel
Analisis Regresi Linier Data Panel pada penelitian ini  menggunakan  metode Fixed  Effect .  Pemilihan metode Fixed Effects sebagai metode analisis data panel pada  penelitian  ini  sebelumnya  diuji  melalui  uji  chow dan    uji hausman terlebih  dahulu,  sehingga  akhirnya metode Fixed  Effect yang  paling  tepat  untuk  menguji data panel pada penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.697730 2.239634 -0.311537 0.7571 X1 0.259180 0.635733 0.407688 0.6858 X2 13.10125 4.453332 2.941900 0.0055 X3 1.458748 0.663343 2.199087 0.0340 X4 1.181711 1.209181 -0.977282 0.3346 X5 0.034460 0.028776 1.197521 0.2385 X6 -1.867381 8.924128 0.209251 0.8354 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.610085     Mean dependent var 2.468300 Adjusted R-squared 0.445911     S.D. dependent var 0.439798 S.E. of regression 0.327373     Akaike info criterion 0.853002 Sum squared resid 4.072579     Schwarz criterion 1.473451 Log likelihood -6.457562     Hannan-Quinn criter. 1.092935 F-statistic 3.716077     Durbin-Watson stat 2.000316 Prob(F- statistic) 0.000445 Sumber  : Data  Olah Eview10
Persamaan  regresi  dari  data  panel  pada  penelitian, sebagai berikut :
Y = - 0.697730 + 0.25918X1 +1.31012 X2 +1.458748 X3  +1.181711X4 + 0.034460X5 - 1.867381X6 + 0
4.2. Pembahasan
Hasil dari uji t masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu :
4.2.1.   Ukuran  Pemda  tidak  berpengaruh  terhadap Kinerja Pemda
Hipotesis  pertama  yang  diajukan  pada  penelitian ini  adalah  ukuran  Pemda  berpangaruh  terhadap  kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil  pengujian  parsial antara  variabel  ukuran  Pemda  dengan  skor  kinerja Pemda  menunjukan  nilai  probabilitas  lebih  dari  0.05, dimana  nilai  probabilitasnya  sebesar  0.6858  lebih  dari 0.05.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  ukuran Pemda  tidak berpangaruh terhadap  kinerja   Pemerintah Daerah  Kabupaten  /Kota  di  Provinsi  Jambi,  hal  itu disebabkan  ukuran  Pemda  yang  diproksikan  dari  aset yang  dimiliki  Pemda  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa kurang optimalnya Pemda mengelola maupun memanfaatkan  aset  yang  dimiliki  sebagai    sarana penunjang  pencapaian  kinerja,  seharusnya  dengan  aset yang  besar  Pemda  dituntut  agar  mengelola  dan mamanfaatkan  aset  dengan  baik,  dan  aset  berperan dalam meningkatkan kinerja di lingkungan Pemda,namun dari hasil penelitian ini tinggi rendahnya ukuran  Pemda  tidak  mempengaruhi  skor  kinerja  yang didapatkan  Pemda  melalaui  hasil  EKPPD.  Menurut Mardiasmo  (2010)  menyatakan  aset  daerah  digunakan untuk operasi Pemerintah Daerah, dan juga aset daerah dapat  digunakan  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan publik.

## 4.2.2.   Tingkat  Kekayaan  Daerah  berpengaruh terhadap Kinerja Pemda
Hipotesis  kedua  yang  diajukan  pada  penelitian tingkat  kekayaan  Daerah  berpangaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil  pengujian  parsial antara variabel Tingkat Kekayaan Daerah  dengan Skor Kinerja Pemda menunjukan nilai probabilitas kecil dari 0.05, dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.0055 lebih kecil  dari  0.05.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  tingkat  kekayaan  Daerah  berpangaruh  terhadap kinerja    Pemerintah    Daerah  Kabupaten  /Kota  di Provinsi  Jambi,  hal  itu  disebabkan  tingkat  kekayaan Daerah  yang  diproksikan  dari  perbandingan  antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan  Pemda.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pemda  kinerja  Pemda  baik  dapat  tercermin  dalam pengelolaan PAD yang baik, pemda mampu memanfaatkan  PAD  sebagai  sarana  dalam  pencapaian kinerja  yang  lebih  baik,  PAD  yang  dimiliki  Pemda dapat  menjadi  tolak  ukur  tingkat  keberhasilan  maupun kekayaan  yang  dimiliki  Pemda  dalam  pencapaian kinerja  setiap  tahunnya.    Menurut  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Dana  Perimbangan menyatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ialah sebagai sarana pendapatan daerah  yang  bersumber dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun pendapatan asli daerah lainnya yang sah dengan tujuan memberikan wewenang kepada daerah dalam menggali dan  pelaksanaan  pendanaan  sesuai  dengan  otonomi daerah sebagai  asas desentralisasi.
4.2.3.   Tingkat Ketergantungan pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pemda
Hipotesis  ketiga  yang  diajukan  pada  penelitian tingkat  ketergantungan  pada  pusat berpangaruh terhadap  kinerja    Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /Kota di  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil pengujian  parsial  antara  variabel  ketergantungan  pada pusat  dengan  skor  kinerja  Pemda  menunjukan  nilai probabilitas kecil dari 0.05, dimana nilai probabilitasnya  sebesar  0.0340  lebih  kecil  dari  0.05. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tingkat ketergantungan  pada  pusat  berpangaruh  terhadap kinerja    Pemerintah    Daerah  Kabupaten  /Kota  di Provinsi Jambi, hal itu disebabkan tingkat ketergantungan pada Pusat yang diproksikan dari dapat perbandingan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dengan Total  Pendapatan  yang  dimiliki  Pemda  dapat  dilihat dari  Tabel  4.8  pada  tingkat  ketergantungan  pada  pusat yang  dibandingkan  dengan  kinerja  Pemda  hasilnya ialah semua Pemda mengalami peningkatan DAU yang diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  setiap  tahunnya sebagai  pengoptimalisasi  maupun  pemanfaatan  DAU sebagai  penunjang  pencapaian  kinerja  lebih  baik maupun  perwujudan  efektifitas  dan  efisiensi  anggran. Lalu  terjadinya  kestabilan  pemberian  DAU  kepada Pemda  dengan  tujuan  pemeratataan  kemampuan keuangan  antar  Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi,  dan proporsi  DAU  untuk  daerah    Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  prioritas dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkagtan  pelayanan kepada  masyarakat dalam rangka  pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.2.4.   Rasio Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintah

## Daerah
Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini  adalah  rasio  belanja  modal  berpangaruh  terhadap kinerja    Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /Kota  di Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil pengujian  parsial  antara  variabel  rasio  belanja  modal dengan  skor  kinerja  Pemda menunjukan  nilai probabilitas  lebih  besar  dari  0.05,  dimana  nilai probabilitasnya  sebesar  0.3346  lebih  besar  dari  0.05. Maka  dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  rasio belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi, rasio belanja modal yang diproksikan dari perbandingan  antara  belanja  modal  dengan  total pendapatan  Pemda.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa kurangnya  pemanfaatan  belanja  modal  sebagai  sarana
penunjang  pencapaian  kinerja  pemda,  lalu  masih banyak  daerah  yang  memerlukan  pembangunan infrastruktur yang digunakan masyarakat sesuai dengan PP  Nomor  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa  belanja modal  yang  dimiliki  Pemda  untuk  memperoleh  aset tetap  seperti  peralatan,  infrastruktur,  dan  harta  tetap lainnya,melalui  melalui  proses  lelang/ tender .  Tingkat efisiensi  yang  sulit  diukur  dalam  pemanfaatan  belanja modal sebagai sarana prasarana peningkatan kesejahteraan  masyarakat  sebagai  pengguna  barang milik Negara berupa infrastruktur.
4.2.5.   Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah  ukuran  legislatif  berpangaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil  pengujian  parsial antara  variabel  ukuran  legislatif  dengan  skor  kinerja Pemda  menunjukan  nilai  probabilitas  lebih  besar  dari 0.05, dimana nilai probabilitasnya sebesar  0.2385 lebih besar  dari  0.05.  Maka  dari  penelitian  ini  disimpulkan bahwa  ukuran  legislatif  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi,  banyaknya  anggota legislatif belum tentu dapat menjadi  sumber controlling dalam  suatu  pemda  lebih baik  dalam  pencapaian  kinerja.  Penelitan  ini  sejalan dengan  penelitian  Sumarjo  (2010)  yang  menyatakan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  jumlah  anggota DPRD terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia.
4.2.6.   Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini  adalah leverage berpangaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan  hasil  uji  t  yakni  hasil  pengujian  parsial antara  variable leverage dengan  skor  kinerja  Pemda menunjukan  nilai  probabilitas  lebih  besar  dari  0.05, dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.8354 lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  hipotesis keenam  yang  diajukan  pada  penelitian  ini  adalah leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Hasil  dari penelitian  ini  ialah  besarnya Leverage yang  dapat dilihat dari perbandingan antara dengan total kewajiban dengan  total  aset  yang  dimiliki  Pemda, leverage yang dimiliki  Pemda  tidak  dapat  menunjang  dalam pencapaian  kinerja,  dikarenkan  hutang  yang  dimiliki pemda  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  tingkat pengelolaan  anggaran  daerah  yang  tidak  efektif, sehingga  pemda  tidak  kekurangan  dana  dalam pencapaian  kegiatan  program  yang  dijalankan  dalam satu tahun anggaran.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  karakteristik pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah (studi  pada  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi) dapat dijelaskan bahwa :
1. Ukuran  Pemda  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, H1 tidak terbukti dikarenakan nilai probabilitas pada Ukuran Pemda  sebesar 0.6858 > 0.05, sehingga hipotesis 1 (H1)  yang  menyatakan  ukuran  Pemda  berpengaruh terhadap  kinerja  Pemda  tidak  terbukti  atau  ditolak. Besarnya  ukuran  pemda  yang  dapat  dilihat  dari besarnya  asset  yang  dimiliki  seharusnya  dapat menunjang  kinerja  pemda    yang  lebih  baik,  dan pemanfaatan  asset  pemda  sebagai  penunjang pencapaian kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Tingkat  kekayaan  Daerah  berpengaruh  terhadap kinerja  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, H2  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas  pada tingkat kekayaan daerah sebesar sebesar 0.0055 < 0 .05,  sehingga  hipotesis  2  (H2)  yang  menyatakan tingkat  kekayaan  Daerah  berpengaruh  terhadap kinerja  Pemda  terbukti  atau  diterima.  Besarnya tingkat  kekayaan  daerah  yang  dapat  dilihat  dari perbandingan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan total pendapatan yang dimiliki Pemda dapat menjadi  faktor  dalam  penilaian  kinerja  pemda,  dan pada  pencapaian  kinerja  tingkat  kekayaan  daerah menjadi  penunjang  dalam  skor  kinerja  yang didapatkan Pemda.
3. Ketergantungan  pada  pusat  berpengaruh  terhadap kinerja  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, H3  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas  pada Ketergantungan pada Pusat   sebesar 0.0340  < 0.05, sehingga  hipotesis  3  (H3)  terbukti  atau  diterima. Besarnya  ketergantungan  pada  pusat yang  dapat dilihat  dari  perbandingan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dengan  total  pendapatan  yang  dimiliki Pemda, Pemda memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimiliki sebagai penunjang pencapaian kinerja Pemda.
4. Belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, H4 tidak terbukti dikarenakan nilai probabilitas pada Belanja Modal  sebesar  0.3346  >  0.05,  sehingga  hipotesis  4 (H4)  tidak  terbukti  atau  ditolak.  Belanja  modal belum dimanfaatkan secara penuh dalam pencapaian  kinerja  pemda,dan  besar  kecil  nya belanja  modal  yang  dimiliki  pemda  dalam pengelolaan  belanja  modal  sebagai  sumber  daya dalam  pencapaian  kinerja  semua  tergantung bagaimana  cara  pemda  mengelola  belanja  modal
tersebut  menjadi    sarana  prasarana  dalam  penilaian sumber daya untuk pencapaian kinerja.
5. Anggota  legislatif  tidak  berpengaruh  terhadap Kinerja  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, H5  tidak  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas pada  Anggota  legislatif    sebesar  0.2385  >  0.05, sehingga hipotesis 5 (H5) tidak terbukti atau ditolak. Banyaknya    anggota  legislatif  belum  tentu  dapat menjadi  sumber controlling dalam  suatu  pemda lebih baik dalam pencapaian kinerja.
6. Leverage tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Pemda  Kabupataen/Kota  di  Provinsi  Jambi.  H6 tidak  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas  pada Leverage sebesar 0.8354 > 0.05, sehingga hipotesis 6  (H6)  tidak  terbukti  atau  ditolak.  Tingginya  skor kinerja  Pemda  yang  dimiliki  tidak  mempengaruhi besar atau kecilnya Leverage yang dimiliki pemda, setiap  Pemda  memiliki  pembiayaan  berbeda-beda sesuai  dengan  kebutuhan  maupun  populasi  yang terdapat di wilayah Pemda tersebut.
7. Secara  simultan  Ukuran  Pemda,  Tingkat  Kekayaan Daerah, Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Ukuran  Legislatif,  dan Leverage berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemda  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. H7 terbukti dikarenakan nilai hal ini dapat  dilihat  nilai  dari  Prob  (F-statistic)  sebesar 0.000445  <  0.05,  maka  hipotesis  5  (H5)  terbukti atau diterima. Selanjutnya   Ukuran  Pemda, Tingkat Kekayaan  Daerah,  Ketergantungan  Pada  Pusat, Belanja  Modal,  Anggota  Legislatif,  dan Leverage tersebut mampu  menjelaskan oleh  nilai  determinasi mencapai 44.59%.

## 5.2. Saran
Sehubungan  dengan  hasil  simpulan  yang  telah diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran yaitu :
1. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  khususnya  di Provinsi  Jambi  agar  dapat  meningkatkan  kinerja dari  hasil  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dikarenakan masih banyak  tingkat  skor  berskala  sedang.  Lalu  dari jangka  periode  terjadinya  naik  dan  turunnya  skor kinerja.  Hasil  dari  EKPPD  bertujuan  berdasarkan PP No. 6/2008 Pasal 1 adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan  kinerja  berdasarkan  prinsip  tata kepemerintahan yang baik.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan penelitian  yang  sama,  dapat  mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. Menambahkan variabel independen  dalam model  penelitian,  misalnya    belanja  daerah, temuan audit, status daerah,dan jumlah SKPD.
b. Memperluas  area  penelitian  bisa  saja  mencakup seluruh  Indonesia  atau  membandingkan  antara Pulau bahkan Provinsi.
c. Memperpanjang  periode  penelitian  lebih  dari  5 tahun,  agar  dapat  mencerminkan  kondisi kabupaten dan kota dalam jangka panjang.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah,  S.  &  Abdul,  H.  2006. Studi  atas  Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan Sumber Pendapatan . Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
Agus, Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press.
Ayu,Rahayu. 2016. Pengaruh karakteristik, kompleksitas,  dan  temuan  audit  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dengan  sistem  pengendalian  intern sebagai variabel moderating pada LKPD kabupaten/kota  di  sulawesi  selatan .  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Peradaban  :  Dosen  Akuntansi  UIN Alauddin Makasar.
Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia , Edisi pertama, BPFE, UGM, Yogyakarta.
Basuki,  A.  &  Tri,  P.  2016. Analisis  Regresi  Dalam Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis, Depok  :  PT. Rajagrafindo Persada.
Elmi,  Bachrul.  2002. Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri
Pemerintah Daerah Otonom. Kajian Ekonomi dan Keuangan . Vol. 6 (4).
Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program  SPSS  19 .      Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Halim,  A.  2014. Manajemen  Keuangan  Daerah . Semarang:  Bunga  Rampai,  Yogyakarta  :  UPP AMP YKPN (Edisi Ketiga).
Hartono,dkk.
2014. Faktor- Faktor Yang
Mempengaruhi  Kelemahan  Pengendalian  Intern Pemerintah Daerah ”. SNA 17 Mataram. Lombok: Universitas Mataram.
Harumiati,Y. & Payamta. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun  Anggaran 2011 . Surakarta : Magister Akuntansi  Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Hasibuan,  M.  2009. Manajemen  Dasar  Edisi  Revisi . Jakarta : Bumi Aksara.
Kusumawardani.  2012. Pengaruh  Size,  Kemakmuran, Ukuran  Legislatif,  Levarge  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemda  di  Indonesia .  Semarang: UNNES.
Krisna, Putu. 2008. Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres dan Konflik Kerja  terhadap Kinerja  Karyawan di PT.  Bank  Sri  Partha  Kantor  Pusat  Denpasar. Tesis Magister Manajemen. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.
Lembaga  Administrasi  Negara RI. 2005. Acuan Umum Penerapan  Good    Governance  Pada  Sektor Publik . Jakarta.
Lesmana,  S.  I.  2010. Pengaruh  Karakteristik  Pemda
Terhadap Tingkat Pengungkapan  Wajib  di  Indonesia ”.  Thesis. Surakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Mahsun,  Mohamad.  2014. Pengukuran  Kinerja  Sektor
Publik. Yogyakarta : BPFE.
Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta : BPFE.
Mustikarini,W.  &  Fitriasasi,  D.  2012. Pengaruh Karakteristik    Pemerintah  Daerah  dan  Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah   Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun  Anggaran 2007 . Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15, http//www.sna.akuntansi.unikal.ac.id
Pratiwi,  R.  &  Aryani.  2016. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah,  Tindak Lanjut  Temuan Audit terhadap  Opini . Surakarta : Magister  Akuntansi    Universitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Priyatno, D. 2014. SPSS 22 Pengolah Data Terpraktisi , Andi, Yogyakarta.
Patrick,  PA  2007. The  Determinant  of  Organizational Inovativeness:  The  Adoption  of  GASB  34  in Pennsylvania  Local  Government .  Unpublished
Ph.D. Dissertation . Pennsylvania: The Pennsylvania State University. Jhinga, ML. 2000. Economic Planning and Development.
Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor 37 Tahun  2014,  Jakarta  :  Direktorat  Jendral Perbendaharaan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun 2009  tentang Tatacara    Pelaksanaan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pelaksana  Keuangan Daerah , Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang Pedoman Evaluasi   Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah . Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah , Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2011  tentang Pinjaman  Daerah ,  Jakarta  :  Kementrian  Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang
Standar Akuntansi Pemerintah . Jakarta :
Kementrian Dalam Negeri.
PMK  Nomor  201/PMK.07/2012  tentang Pedoman Umum  dan  Alokasi  Dana .  Jakarta  :  Kementrian Keuangan.
Petrick.A.P. 2007. The Determinants Of Organizational Innovativeness:
The  Adoption  Of  Gasb  34  In  Pennsylvania  Local Government. Pennsylvania  :  The  Pennsylvania State University.
Priyatno, D. 2014. SPSS 22 Pengolah Data Terpraktisi , Andi, Yogyakarta.
Rini, Rossa. 2015. Pengaruh Aspek Tataran Pengambil Kebijakan  Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah    Kabupaten  Dan  Kota  Di Sumatera Tahun 2010-2012. Jambi: Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi.
Sartono,  R.  2008. Manajemen  Keuangan  (  Teori  dan Aplikasi). Yogyajarta : BPFE.
Sekaran,  U.  2009. Research  Methods  for  Business  :
Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
Siti, Juwenty. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  di Indonesia. Bandar  Lampung  :  Magister  Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
Sudarsana.  &  Rahardjo.  2013. Pengaruh  Karakteristik Pemeritah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).Journal  Of  Accounting Volume  2,
Nomor 4 Tahun 2013.
Suhardjanto, D. & Yulianingtyas, R.R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  Dalam  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  Kabupaten/Kota  di  Indonesia) ". Jurnal Akuntansi & Auditing , Volume 8/No. 1/November 2011.
Suharti, E. 2017. Pengaruh Temuan Audit, Pengungkapan  Informasi  Keuangan  di  Website dan  Karakteristik  Pemetintah  Daerah  terhadap Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Bandar  Lampung:  Magister  Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
Syakhroza, A. 2007. Governance for (Public Expenditure Management) . Universitas Indonesia.
Undang-Undangan  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu Anggota Legislatif .
Undang-Undangan  Nomor  17  Tahun    2014  tentang
MPR, DPR,DPD,DPRD.
Undang-Undangan  Nomor  23  Tahun    2014  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undangan  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.

## Undang-Undangan  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Dana Perimbangan.

## Undang-Undangan  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara.
Undang-Undangan Dasar 1945 Pasal 18 (amandemen II
Tahun 2002) tentang Otonomi Daerah.
Ulum,  I.  2009. Audit  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar .
Jakarta : Bumi Aksara.
Wasistiono,  S.  2009. Meningkatan  Kinerja  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) .  Bandung  : Alqa Print.
_______,  2006.  Kamus  Bahasa  Indonesia  Edisi  3. Jakarta: Balai Pustaka.
www.djpk.depkeu.go.id.
www.jambiprov.go.id www.kpu.go.id www.jariungu.com www.tanjabtimkab.go.id www.otda.kemendagri.go.id.