PROSEDUR PENYALURAN KREDIT MIKRO UTAMA (STUDI KASUS PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG)
Luki Natika 1 Fakultas Ilmu Administrasi Lukinatika85@gmail.com
Echa Clerina Salsa Dila 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang echaclerina@gmail.com

## Abstrak
Penulis bertujuan untuk mengetahui (1) Prosedur Penyaluran Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang. (2) Jenis Agunan yang dapat  diterima  untuk  Pengajuan  Kredit  Mikro  Utama  pada  Bank  Jabar  Pembantu Jalancagak  Subang.  (3)  Upaya  Menyelesaikan  Kredit  Macet  dalam  Prosedur Pelaksanaan Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang.
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif,  sedangkan  teknik  yang  digunakan dalam memperoleh data informasi yaitu dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang diantaranya observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Pada  Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang  Pembantu  Jalancagak  Subang  terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penyaluran kredit, yaitu terjadi kredit macet yang disebabkan karena nasabah tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan ketentuan/perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  pihak  debitur  dan  pihak  Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang Maka dengan itu, Bank Jabar Banten melakukan penyelesaian kredit macet tersebut dengan segala upaya. Dengan upaya  tersebut  kredit  macet  pada  Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang  Pembantu Jalancagak Subang dapat terselesaikan.

## Kata kunci: Prosedur Penyaluran Kredit

## Abstract
The author aims to find out (1) the Main Micro Credit Distribution Procedures at Bank Jabar Banten Sub-Branch Office Jalancagak Subang. (2) Types of Collateral that can be accepted for Main Micro Credit Application at Bank Jabar Subang Subang Jalancagak. (3) Efforts to Resolve Bad  Loans  in  the  Main  Micro  Credit  Implementation  Procedure  at  Bank  Jabar  Banten  Sub- Branch Office Jalancagak Subang.
The method used is descriptive method, while the technique used in obtaining information data is collected by data collection methods including observation, interviews, and literature study. At  Bank  Jabar  Banten  Branch  Office  Jalancagak  Subang  there  are  problems  related  to  credit distribution, namely bad credit due to customers unable to pay credit installments in accordance with the provisions/agreements signed by the debtor and Bank Jabar Banten Sub Branch Office Jalancagak Subang So with that, Bank Jabar Banten carried out the settlement of the bad credit with all efforts. With this effort, the bad loans at Bank Jabar Banten, Jalancagak Subang Sub- Branch Office can be resolved .

## Keywords: Credit Distribution Procedure

## Pendahuluan
Badan usaha bidang jasa keuangan di Indonesia baik milik pemerintah maupun milik swasta  bergerak  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat, pengumpulan  dana  masyarakat  dilakukan  dalam  bentuk  simpanan  baik  berupa tabungan,  deposito,  atau  simpanan  lainnya.  Kemudian  di  salurkan  lagi  kepada masyarakat  melalui  fasilitas  kredit  yang  bisa  membantu  pengusaha  kecil  untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Oleh karena itu perlu fasilitas kredit yang tidak memberatkan para debitur atau pengusaha untuk pelunasannya.
Berdasarkan  ketentuan  umum  Pasal  1  ayat  11  Undang-Undang  Perbankan  yang dimaksud dengan kredit adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dan pihak-pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Salah satu bank yang melakukan pengembangan dalam produknya adalah Bank Jabar Banten, Bank Jabar Banten memiliki beberapa jenis produk dan layanan kredit, salah satunya adalah kredit Mikro Utama. Pemberian kredit mikro menurut Robinson dalam Wijono (2005) merupakan pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat  miskin  sebenarnya  terdapat  perbedaan  klasifikasi  diantara  mereka,  yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan  dan  tidak  memiliki  kegiatan  produktif,  kedua  masyarakat  yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income). Tujuan  pemberian  kredit  mikro  dalam  rangka  mengembangkan  program  pemberian kredit  kepada  sektor  usaha  rill,  yaitu  membantu  pengusaha  kecil  agar  mampu meningkatkan  usahanya  sehingga  diperoleh  penghalilan  yang  memadai  dan  dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih  baik  bagi  pengusaha  mikro  untuk  mengembangkan  usahanya,  baik  secara individual maupun kelompok, serta membantu pengusaha mikro agar dapat memiliki
akses dengan bank sehingga diharapkan tercipta kemitraan antara bank dan pengusaha mikro.
Bank BJB bermaksud mengembangkan produk pemberian kredit kepada pelaku usaha Mikro  melalui  fasilitas  pemberian  kredit  dengan  persyaratan  yang  dapat  terjangkau oleh pelaku usaha mikro. Sasaran kredit mikro utama adalah segmen pasar kredit skala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti perorangan yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi  produktif atau kelompok usaha yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang dana tau memiliki potensi pasar ekonomi. (Micro and Small Business, BJB Kredit Mikro Utama, 2010). Namun  dalam  pelaksanaanya,  ada  saja  fenomena  yang  terjadi  dalam  prosedur pemberian kredit tersebut. Salah satunya adalah dalam penyaluran kredit pada Bank BJB  terjadi  kredit  macet  yang  disebabkan  oleh  tidak  tertagihnya  kredit  dengan  tepat waktu, dikarenakan nasabah tidak tepat waktu dalam membayar kredit, hal tersebut mengakibatkan kredit macet.

## Kerangka Teori
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memegang  peranan  penting  dalam perekonomian  suatu  negara.  Pada  dasarnya  bank  merupakan  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam  transaksi  perusahaan  yang  terjadi  berulang-ulang.  Didalam  suatu  sistem, biasanya  terdiri  dari  beberapa  prosedur  dimana  prosedur-prosedur  itu  saling  terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.” (Mulyadi (2001:5)
Kata  kredit  berasal  dari  Bahasa  Romawi  yaitu  credere  yang  artinya  “percaya”.  Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan jumlah bunga.
Menurut  Supramono  (1995),  kredit  merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai  pemberi  kredit  percaya  terhadap  nasabahnya  dalam  jangka  waktu  yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.
Prosedur  penyaluran  kredit  merupakan  pertahanan  kedua  dalam  mencegah  kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut kejelasan dalam penyajian atau  penyusunan,  apabila  prosedur  penyaluran  kredit  tidak  jelas,  penyaluran  kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian
manajemen (Suhardjono, 2011:261).
Prosedur pemberian kredit dimaksudkan sebagai urutan atau langkah-langkah dalam pekerjaan  tata  usaha  yang  biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu  atau beberapa  bagian,  guna  menjamin  keseragaman  pelaksanaan  atau  transaksi    yang berulang-ulang  dalam  melakukan  prosedur  pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh suatu bank.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  selanjutnya melakukakan  wawacara  dengan  beberapa  pihak  yang  dijadikan  sebagai  informan, sebagai bahan menjadi hasil dan pembahasan penulisan ini

## Hasil dan Pembahasan
Prosedur  penyaluran  kredit  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  dimana  tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima maupun ditolak. Adapun tahapan-tahapan dalam Prosedur Penyaluran Kredit, yaitu:

## Permohonan Kredit
Calon debitur memberikan Permohonan Kredit Mikro Utama (KMU) dengan mengisi formulir permohonan Kredit Mikro Utama dan mengisi atau melengkapi persyaratan pengajuan berkas-berkas nasabah. Dan selanjutnya berkas-berkas Permohonan Kredit Mikro Utama diproses dengan cara sebagai berikut:
1. Dicatat melalui register Permohonan Kredit Mikro Utama (KMU)
2. Verifikasi  kelengkapan  persyaratan  administrasi  Permohonan  Kredit  Utama (KMU), jika persyaratan  administrasi tersebut belum lengkap, maka calon debitur wajib melengkapi peryaratan itu terlebih dahulu.
3. Memastikan permohonan kredit harus benar-benar berprofesi sebagai pelaku usaha di  wilayah  tersebut,  dengan  mengkonfirmasi  terlebih  dahulu  kepada  pengelola pasar atau instansi terkait dan yang membawahinya mengenai kebenaran data yang diterima.
4. Melakukan  verifikasi  kelengkapan  administratif  dan  keabsahan  agunan  kepada instansi terkait.
5. Melakukan Eksternal Checking, yang meliputi: Daftar Hitam Nasional (DHN)
Cabang wajib melakukan pengecekan apakah calon debitur masuk dalam Daftar Hitam  Nasional  (DHN).  Pengecekan  DHN  wajib  dilakukan  sebelum  proses persetujuan kredit dan apabila calon debitur masuk dalam DHN maka permohonan kredit wajib ditolak.
BI Checking (SID Checking)
Pemeriksaan  SID  menggunakan  data  pada  KTP,  apabila  hasil  pemeriksaan berdasarkan  KTP  menunjukan  data  di  temukan,  maka  wajib  dperiksa menggunakan data nama debitur pada Surat Nikah, Kartu Keluarga atau dokumen lain yang dapat di verifikasi. Pengecekan SID dilakukan untuk memastikan bahwa calon debitur tidak termasuk ke debitur yang bermasalah.
6. Wajib  memiliki  nomor  telepon  calon  debitur  yang  dapat  dihubungi  di  tempat tinggal saat ini atau di tempat usaha, baik yang berupa jaringan tetap (fixed line) maupun jaringan nirkabel (handpone, flexi home, dan lain lain).
Seluruh  dokumen  yang  bersifat  mendatory  di  bawah  ini  wajib  dilengkapi  sebelum
pencairan  kredit.  Dokumen  dalam  proses  perpanjangan  dapat  digantikan  dengan covernote  atau  resi  bukti  pengurusan  perpanjangan  dari  instansi  yang  berwenang. Apabila seluruh mendatory dokumen yang dipersyaratkan belum dilengkapi tidak di perkenankan dilakukan pencairan.

## Tabel 1
Dokumen yang harus dipenuhi oleh Debitur
Dokumen Perorangan Dokumen Identitas (copy sesuai asli) KTP Calon Debitur & Pasangan (bila ada) yang masih berlaku. ü NPWP ü Kartu Keluarga ü Akta  Nikah/  Surat  Cerai/  Surat  Kematian (apabila relavan) ü

## Dokumen Usaha (copy sesuai asli)
Surat  Ijin  UsahaPerdagangan  (SIUP)/  SIUJK/
Surat Keterangan Usaha dari Instansi terkait ü

## Dokumen Agunan (asli)
Dokumen  Kepemilikan  Agunan  beserta kelengkapan/ dokumen pendukungnya ü
Keterangan  :  Apabila  pada  saat  pengikatan  kredit  debitur  menyerahkan  dokumen pengganti  (resi/dokumen  terkait  perpanjangan),  maka  dokumen  mendatory  yang dimaksud  tabel  1  diatas  wajib  diserahkan  kepada  bank  maksimum  30  hari  kalender setelah tanggal pengikatan.

## Tabel 2

## Dokumen Kredit
Dokumen Perorangan Form Form Isian Permohonan Kredit ü Dokumen Analisa dan Persetujuan Kredit Form Rekap dan Analisa Rekening Koran ü Form Verifikasi Usaha Debitur ü Form Laporan Kunjungan Debitur ü
Form VerifikasiKarakter ü Form Verifikasi dan Observasi Sales ü Form Penilaian Agunan ü Foto Usaha & Agunan ü Proposal Pengajuan Kredit ü Memo Analisa Kredit ü Memo Keputusan Kredit ü Dokumen Pengikatan Kredit SP3K ü Perjanjian Kredit ü Perjanjian Pengikatan Agunan ü Persetujuan  Pasangan  Debitur  (jika relavan) ü Surat Pernyataan Kesanggupan Debitur ü Persetujuan  Pasangan  Penjamin  (jika relavan) ü
Catatan:  Seluruh  dokumen  dalam  bentuk  fotocopy  harus  diverifikasi  dengan  aslinya dan dibubuhkan cap “Sesuai dengan Aslinya” dan di paraf oleh pegawai memverifikasi keaslian dokumen tersebut.

## Verifikasi Kredit
Semua  anggota  komite  kredit  yang  mempunyai  fungsi  verifikasi  bertanggung  jawab terhadap semua informasi hasil verifikasi yang tercantum pada semua dokumen kredit. Verifikasi  yang  wajib  dilakukan  meliputi  verifikasi  karakter,  verifikasi  usaha,  serta kemampuan  calon  debitur  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Transaksi  keuangan  di bank lain, dan/atau performance pinjaman di bank lain (apabila ada) dapat merupakan sumber informasi mengenai karakter calon debitur yang harus dipertimbangkan oleh pemutus kredit.
a. Verifikasi Dokumen Kredit
Administrasi  kredit  wajib  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan  keabsahan seluruh dokumen kredit. Hasil verifikasi dituangkan dalam Dokumen Checklist.
b. Verifikasi Karakter Calon Debitur Dilakukan  oleh  AO  UMKM/TL  UMKM/BB  UMKM/AB  UMKM.  Minimal dilakukan  melalui  verifikasi  usaha,  analisa  trade  checking  dan  analisa  terhadap historikal  transaksi  keuangan  atau  performance  pinjaman  debitur  di  Bank  lain minimal dari 2 (dua) sumber yang berbeda.
Contoh : Tetangga rumah, Tetangga Usaha, Karyawan, Pemasok dan Pelanggan.
c. Verifikasi Kepemilikan Usaha / Tempat Usaha AO  harus  melakukan  verifikasi  kepemilikan  usaha  /  kepemilikan  tempat  usaha kepada  tetangga  tempat  usaha  calon  debitur  sebagai  bagian  dari  proses  pre- screening calon debitur. Lama usaha dari calon debitur dapat diverifikasi terhadap tetangga  tempat  usaha  calon  debitur,  apabila  tidak  diperoleh  data  yang  cukup berdasarkan hasil trade checking atau dokumen ijin usaha. Apabila karena lokasi
usaha dan atau jenis usaha debitur yang yang menyebabkan debitur tidak memiliki tetangga  tempat  usaha  dan  tempat  tinggal  calon  debitur  dan  /  atau  tidak memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap tetangga tempat usaha calon debitur, maka AO UMKM / TL UMKM / BB UMKM / AB UMKM / wajib menjelaskan alasan dan mitigasi atas hal tersebut dalam Memo Permohonan Kredit (MPK).

## Verifikasi Tujuan Pinjaman
a. Verifikasi tujuan pinjaman dilakukan untuk memastikan tujuan dari pinjaman yang akan diberikan oleh Bank sesuai dengan tujuan pengguna dana calon debitur.
b. Verifikasi tujuan pinjaman dilakukan dengan cara membandingkan kelayakan dan kesesuaian antara tujuan pengajuan yang disampaikann oleh debitur dengan jenis bisnis, data keuangandan / atau data asset yang akan dibeli / dibangun, serta data- data lain yang diperlukan untuk memastikan tujuan pinjaman layak dibiayai oleh Bank.  Bila  dipandang  perlu,  maka  dilakukan  kunjungan  ke  lokasi  usaha  calon debitur.

## Verifikasi Kondisi Usaha dan Kemampuan Bayar
a. Verifikasi dilakukan oleh unit risk terkait. Hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Form Verifikasi Usaha.
b. Verifikasi dilakukan berdasarkan informasi hasil analisa Rekening Koran (jika ada) dan Laporan Keuangan / Rekap Keuangan yang dilakukan oleh AO, dengan hasil kunjungan unit risk terkait.
c. Analisa Sumber Pembayaran : Sumber pembayaran kredit wajib berasal dari usaha yang akandibiayai atau penghasilan usaha lain.

## Verifikasi Agunan
a. Verifikasi meliputi verifikasi keabsahan dokkumen dan kondisi fisik agunan.
b. Verifikasi Agunan wajib dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi Agunan oleh Unit Bisnis dan Unit Risk terkait atau pejabat pengganti sesuai ketentuan.
c. Verifikasi Agunan Bertujuan Untuk : Memastikan keberadaan Agunan dengan melihat fisik Agunan. Membandingkan jenis / bentuk Agunan dengan data di dokumen Agunan.
Mendapatkan nilai pasar Agunan. Melakukan verifikasi kepemilikan Agunan.
d. Hasil verifikasi dituangkan dalam Form Penilaian Agunan (FPA) yang berlaku.

## Analisa Kredit
Tujuan  analisa  kredit  adalah  untuk  memperoleh  keyakinan  terhadap  kemauan  dan kemampuan calon nasabah kepada bank untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara  tertib,  baik  pembayaran  pokok  pinjaman  maupun  bunganya  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Proses Analisa Kredit, yaitu dengan cara:
Mengumpulkan  dan  menyeleksi  data  dengan  merencanakan  data  apa  saja  yang diperlukan.
Verifikasi melalui BI Checking, pengecekan ke supplier atau pemasok.
Petugas Staff Analisa Kredit Mikro Utama (KMU), melakukan observasi atau kunjungan secara  langsung  ke  lapangan,  yaitu  untuk  melakukan  beberapa  kegiatan  sebagai
berikut:
Melakukan verifikasi terhadap usaha yang dikerjakan oleh calon debitur. Petugas mengumpulkan data-data untuk keperluan analisa kredit, yaitu dengan cara: Interview / Wawancara kepada calon debitur.
Melihat dan mengamati usaha yang dilakukan oleh calon debitur.
Melakukan  konfirmasi  kepada  relasi  usaha,  Tetangga  rumah,  Tetangga  Usaha, Karyawan,  Pemasok  dan  Pelanggan  atau  kepada  pihak-pihak  lain  yang  mengetahui tentang aktifitas usaha dan karakter calon debitur.
Melihat  sumber  penghasilan  tambahan  calon  debitur    dengan  ketentuan  setiap penghasilan calon debitur baik itu penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. Analisa juga harus dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kelayakan calon denitur.
Analisa kredit, dapat dilakukan dengan cara: Total Sales (Omset Penjualan)
Wajib  diverifikasi  melalui  kombinasi  antara  interview  dan  dokumen  penjualan sehingga  diperoleh  informasi  jumlah  sales  /  omset  penjualan.  Hasil  verifikasi dituangkan dalam Form Verifikasi & Observasi Sales.
Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Gross Profit Margin (GPM)
Wajib  diverifikasi  melalui  kombinasi  antara  interview,  bukti  dokumen  pembeliian  / penjualan,  dan  supplier  checking  sehingga  diperoleh  informasi  mengenai  tingkat keuntungan yang diperoleh debitur. Hasil verifikasi dibandingkan dengan tabel GPM (yang diterbitkan melalui memorandum terpisah).
Penetapan GPM diambil dari angka terendah antara hasil verifikasi dengan tabel GPM. Apabila nilai yang diambil bukan merupakan nilai yang terendah antara verifikasi dan tabel GPM maka wajib mendapatkan persetujuan satu tingkat diatasnya. Biaya-Biaya Terkait dengan Usaha Debitur Wajib diverifikasi melalui kombinasi antara observasi, interview dan bukti dokumen pengeluaran usaha, diantaranya biaya gaji pegawai, transportasi usaha, retribusi harian / mingguan / bulanan, listrik, air dan telepon di tempat usaha dan sebagainya. Biaya Rumah Tangga (Untuk Debitur Perorangan) Wajib diverifikasi melalui kombinasi antara observasi, interview dan bukti dokumen pengeluaran usaha, diantaranya biaya gaji pembantu / sopir, biaya transportasi, biaya sekolah anak, biaya rekreasi, listrik, air, dan telepon kewajiban untuk membiayai orang tua  atau  pihak  lain  yang  tidak  tinggal  serumah  /  kewajiban  arisan  bulanan  dan sebagainya. Penetapan biaya rumah tangga diambil dari nilai terbesar antara verifikasi , atau 20% dari keuntungan bersih usaha.
Jumlah  Kewajiban  atas  Pinjaman  (Biaya  Bunga  dan  Angsuran)  Termasuk  dalam kewajiban ini :
Angsuran  atas  eksiting  pinjaman  baik  di  Bank  maupun  di  Bank  lain  atau  lembaga keuangan lain (Multifinance dan sejenisnya). Kewajiban pembayaran bunga pinjaman di Bank lain (jika pinjaman tidak di angsur). Kewajiban / angsuran atas pinjaman yang diajukan oleh debitur di Bank. Kewajiban Pembayaran Kartu Kredit. Jumlah Pembayaran Kartu Kredit dan/atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) : Jumlah kewajiban atas Kartu Kredit atau KTA wajib tetap dihitung dalam perhitungan analisa,  kecuali  sudah  diperoleh  surat  keterangan  lunas  (bukan  bukti  pembayaran angsuran) dari Bank terkait atas fasilitas tersebut, maka kewajiban yang sudah ada bukti
lunas fasilitas boleh tidak dihitung dalam perhitungan IDIR. Copy bukti surat keterangan lunas wajib dilampirkan.
Jumlah pembayaran kartu kredit yang wajib dihitung dalam perhitungan IDIR adalah 10% dari limit plafon kartu kredit.
Penghasilan Lainnya Yang dimaksud penghasilan adalah :
Penghasilan calon debitur dari usahanya yang lain (bukan usaha yang akan dibiayai). Penghasilan usaha dari pasangan (sumai/istri).
Bukan penghasilan sebagai karyawan.
Apabila calon debitur memiliki penghasilan dari usaha lain dan penghasilan tersebut akan  digunakan  juga  sebagai  sumber  pembayaran,  maka  usaha  tersebut  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Sudah berjalan minimal 2 tahun. Dibuatkan form verifikasi Usaha Debitur terpisah.
Tidak termasuk usaha yang dihindari dan usaha yang tidak diperkenankan dibiayai. Potensi penghasilan lainnya yang dihitung dalam IDIR maksimal 40% dari keuntungan usaha yang dibiayai.
Total Penghasilan = keuntungan usaha + penghasilan lainnya. Unit risk terkait yang melakukan proses kredit WAJIB melakukan verifikasi terhadap usaha tersebut sesuai ketentuan verifikasi yang berlaku.

## Persetujuan Kredit
Kredit disetujui oleh anggota komite kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur mengenai limit kewenangan tersendiri.
Komite  kredit  wajib  menandatangani  Memo  Keputusan  Kredit  (MKK)  sebagai  bukti persetujuan.
TL UMKM / BB UMKM / AB UMKM / RB UMKM wajib menandatangani setiap MKK, baik dalam fungsinya sebagai anggota komite kredit, maupun dalam fungsinya sebagai pimpinan dimana portofolio kredit akan dibukukan.
Persetujuan  kredit  inisiasi  /  perubahan  /  top  up  dilakukan  oleh  minimal  2  (dua) anggota komite kredit secara bersama sama antara anggota komite kredit secara yang memiliki  fungsi  verifikasi  dengan  anggota  komite  kredit  lainnya,  dan  salah  satu diantara anggota komite kredit wajib memiliki BWMK yang sesuai atau lebih tinggi dari total pinjaman debitur.
Setiap persetujuan kredit inisiasi / perubahan / top up wajib mendapat persetujuan dari komite kredit dari bagian kredit yang memiliki fungsi sebagai Credit Reviewer, yaitu unit risk terkait.

## Keputusan Kredit
Keputusan kredit adalah menentukan apakah permohonan kredit diterima atau tidak diterima,  apabila  diterima  langsung  menyerahkan  administrasinya.  Penandatangan akad  kredit  /  perjanjian  lainnya  adalah  calon  nasabah  menandatangani  akad  kredit, atau surat perjanjian yang harus di is sebelum kredit dicairkan.
Keputusan  kredit dilakukan oleh komite kredit, dari data analisis yang disajikan oleh Staff Analisis Kredit Mikro Utama (KMU), yaitu dengan cara:
Keputusan Kredit dilakukan oleh Staff Administrasi Kredit Mikro Utama. Persiapan Pencairan Kredit
Setelah  kredit  diputuskan,  kemudian  dicatat  dalam  buku  register  keputusan  Kredit
Mikro Utama (KMU) dan selanjutnya mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan kredit, yang terdiri dari:
a. (SP3K) Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit.
b. Perjanjian Kredit.
c. Surat kuasa pemindahbukuan antar rekening debitur.
d. Berkas pengikat jaminan, berupa gadai.
e. Kwitansi pencairan kredit.
f. Kwitansi/nota pembayaran provisi kredit.
g. Nota pembayaran imbal jasa penjaminan.
h. Kwitansi ansuran apabila debitur ikut dalam asuransi jiwa.
i. Tanda terima pembayaran bukti pemilikan jaminan asli.
j. Mendokumentasikan  seluruh  berkas  kredit  pada  setiap  rekening  kredit  dalam softmap

## Pencairan Kredit
Setelah berkas pencairan kredit lengkap, kredit dicaikan oleh staff administrasi Kredit Mikro Utama (KMU) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Telah  lengkapnya  penandatanganan  surat  pemberitahuan  persetujuan pemberitahuan kredit (SP3K).
b. Telah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh debitur beserta penanggung/avalist dan bank.
c. Debitur menandatangani seluruh berkas-berkas yang perlu ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Pencairan  harus  dilakukan  melalui  tabungan,  selanjutnya  debitur  mencaikan uangnya dari tabungan.
e. Melakukan proses pencairan kredit, dengan cara sebagai berikut:
- Petugas meminta nomor rekening debitur (customer identification file) kepada customer service.
- Membuka rekening kredit angsuran tetap.
- Melakukan input jaminan kredit.
- Melakukan  input  kolektibititas  grup  jika  rekening  kredit  terkait  dengan rekening lainnya.
Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan Covenant
a. SP3K  memuat  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pemberian fasilitas  kredit  kepada  debitur  yang  telah  disetujui  oleh  komite  kredit  yang berwenang sesuai dengan Memo Keputusan Kredit (MKK).
b. Ditandatangani  oleh  BB  UMKM/  AB  UMKM/  RB  UMKM/  dan  disetujui  oleh debitur sebelum dilakukan pengikatan kredit dan agunan.
c. Berlaku maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal yang tercantum pada SP3K.
d. Minimal memuat beberapa covenant standar (negative dan affirmative covenant) yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh debitur.
e. Setiap persyaratan khusus (covenant) yang dipersyaratkan oleh komite kredit dan tercantum pada MKK wajib dipenuhi oleh calon debitur sebelum kredit dicairkan.

## Penandatangan Perjanjian Kredit (PK)
Perjanjian  Kredit  (yang  telah  diisi  lengkap  sesuai  format  yang  berlaku  untuk  Kredit Mikro Utama wajib ditandatangani oleh calon debitur dan pihak bank dalam hal ini di
wakili oleh BB UMKM yang didampingi Bisnis Legal serta Notaris (bila ada).
a. Kredit Baru (Inisiasi)
b. Pengikatan kredit mengikuti ketentuan masing-masing produk.
c. Penambahan Kredit (Top Up) Perubahan Kredit
d. Pengikatan Kredit menggunakan Addendum Perjanjian Kredit.

## Kesimpulan
Prosedur  Penyaluran  Kredit  Mikro  Utama  pada  Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang Pembantu Jalancagak Subang, terdapat ketentuan yang mudah sehinga dapat dipahami oleh  para  calon  nasabah,  untuk  setiap  permohonan  kredit  nasabah  harus  mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pada Bank Jabar Banten Kantor  Cabang  Pembantu  Jalancagak  Subang  memiliki  prosedur  pengajuan  kredit untuk  membuka  kredit  mikro  utama  yang  sangat  efektif  dan  efesien  dan  tidak memberatkan para calon nasabah.
Kredit macet yang terjadi pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang disebabkan kerena debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai  dengan  ketentuan  atau  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  debitur  dan Bank  Jabar  Banten  Kantor  Cabang  Pembantu  Jalancagak  Subang.  Bank  Jabar  Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang dalam menangulangi atau menyelesaikan kredit macet dengan cara dari pihak bank mendatangi pihak debitur untuk mengetahui masalah yang dihadapi debitur, kemudian saat proses monitoring pihak bank datang langsung ke tempat usaha debitur untuk mengetahui pertumbuhan usaha nasabahnya serta  menggunakan  prinsip  3R  yaitu  Reschedulling  (Penjadwalan  Ulang), Reconditioning  (Persyaratan  Ulang),  Restructuring  (Penataan  Ulang).  Dengan  cara penyelesaian tersebut kredit macet pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak  Subang  dapat  terselesaikan,  sehingga  tidak  merugikan  pihak  Bank  Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

## Referensi
Eriska,  Elva,  Elena.  “Upaya  Pencegahan  dan  Penanganan  Kredit  Macet  Ditinjau  dari Persepsi Nasabah”. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (2020).
Fifka,  William,  Joula.  “Analisis  Pemberian  Kredit  Mikro  Terhadap  Peningkatan Nasabah”. Jurnal Administrasi Bisnis (2016).
Firdaus,  Rachmat  dan  Maya,  Ariyanti.  2009.  Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Analisis Kredit. Bandung : Alfabeta.
Francisca, Harry, Lucky. “Analisis Kredit Macet”. Jurnal Administrasi Bisnis. (2016). Hilmi  Firdaus,  2010.  “Peran  Gadai  Emas  IB  Masahah  dalam  Menjamin  Kemudahan Pembiayaan  pada  Bank  Jabar  Banten  Syariah  Cabang  Bandung”. Skripsi.Bandung:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
Kamsir, SE. MM (Buku Pemasaran Bank).
Komarudding dan Yooke. 2006. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. Maikel, O. (2015). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Citra Dumoga Manado. Jurnal EMBA.
Martono, 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta : Ekonosia