## KAJIAN  YURIDIS  UPAYA  HUKUM  PERSAINGAN  USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN  PELAKU  USAHA  DAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Rahmi Yuniarti, Cheny Berlian
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Riau . e-mail: rahmiyuniarti@umri.ac.id , chenyberlian@umri.ac.id
Abstract: Hukum  persaingan  usaha  dan  hukum  perlindungan  konsumen  memiliki  relevansi  yang  mana dampak  positif  yang  terjadi  dari  persaingan  sehat  berdampak  pada  pelaku  usaha  dan  juga  konsumen, begitu juga dengan dampak negatif yang terjadi jika ada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain pelaku usaha, konsumen juga akan mengalami kerugian. Permasalahan yang dikaji pada artikel ini adalah  Kajian  Yuridis  Upaya  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Menciptakan  Keseimbangan  Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hak  konsumen  sangat  memiliki  kaitan  erat  dengan persaingan  usaha,  apabila  terjadi  persaingan  curang  dan  konsumen  menjadi  korban  maka,  konsumen mempunyai  hak  mendapatkan  ganti  rugi.  Konsumen  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Akan lebih baik jika terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat konsumen dapat langsung menuntut hak nya pada perkara tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan ganti kerugian kembali.
Keywords: Hukum Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Konsumen. Abstrak: Business competition law and consumer protection law have relevance in that the positive impact that occurs from healthy competition impacts business actors and consumers, as well as the negative impact that occurs if there are monopolistic practices and unfair business competition. Apart from business actors, consumers will also experience loss. The problem studied in this article is a Juridical Study of Legal Efforts for  Business  Competition  in  Creating  a  Balance  Between  the  Interests  of  Business  Actors  and  Consumer Protection.  The  approach  method  that  will  be  used  is  normative  juridical.  This  research  is  descriptive analytical  in  nature  and  the  results  of  data  processing  are  then  analyzed  using  qualitative  descriptive methods.  Consumer  rights  are  closely  related  to  business  competition.  If  unfair  competition  occurs  and consumers become victims, consumers have the right to receive compensation. Consumers also have the right to receive appropriate advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes. It would be better if monopolistic practices and unfair business competition occur, consumers can immediately claim their rights in this case without needing to file a lawsuit for compensation again.
Kata Kunci: Business Competition Law, Business Actors, Consumers.

## 1. Pendahuluan
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  sarana  terpenting  agar pembangunan nasional dapat tercapai. Situasi pada saat ini memberikan tuntutan untuk dapat  mengatur  kegiatan  usaha  di  Indonesia  agar  dapat  terlaksana  dan  berkembang dengan  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  agar  tercipta  iklim persaingan  usaha  yang  sehat.  Pengaturan  tentang  hukum  persaingan  usaha  ditandai
dengan  kelahiran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/99) menyatakan :
“UU 5/99 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 serta berasaskan  kepada  demokrasi  ekonomi  dengan  memperhstiksn  kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum  dan  melindungi  konsumen,  menumbuhkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat,  dan  menjamin  kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  setiap  orang,  mencegah  praktik-praktik monopoli dana tau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Dampak positif lain dari UU 5/99 adalah
“ Terciptanya  pasar  yang  tidak  terdistorsi,  sehingga  menciptakan  peluang  usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha, keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk  lebih  inovatif  dalam  menciptakan  dan  memasarkan  produk  (barang  dan  jasa) mereka, jika tidak dilakukan para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif.( Rachmadi Usman, 2004, hlm, 9) Hubungan antar pelaku usaha di bidang persaingan usaha telah diatur berdasarkan prinsip atau asas yang terdapat daam hukum. (Galuh Puspaningrum, 2011, hlm. 23).
Salah  satu  prinsip  yang  berlaku  yaitu,  prinsip  keseimbangan  yang merupakanpelaksanaan  dari  itikad  baik,  prinsip  transaksi  jujur  dan  prinsip  keadilan. Keadilan dalam hukum dilandasi dengan adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyrakat,  oleh  karena  itu  diperlukn  suatu  sistem  pengaturan  yang  melindungi  pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan (Galuh Puspaningrum, 2011, hlm. 23).
Hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen memiliki relevansi yang  mana  dampak positif  yang  terjadi  dari  persaingan  sehat  berdampak  pada  pelaku usaha  dan  juga  konsumen,  begitu  juga  dengan  dampak  negatif  yang  terjadi  jika  ada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain pelaku usaha, konsumen juga akan mengalami kerugian.
Didukung  dengan  penelitian  terdahulu  dari  Kurnia  Ambar  Sari  yang  dikutip  dari UNES Law Review menyatakan “Keberhasilan perlindungan hak konsumen juga sangat tergantung pada beberapa factor yaitu:
1. Kebijakan hukum perlindungan konsumen yang efektif,
2. Konsumen yang berdaya,
3. Kebijakan perlindungan data pribadi yang komprehensif,
4. Kebijakan persaingan yang efektif.” (Kurnia Ambar Sari 2023, hlm. 1945 -1946).
Menurut  kepentingan  pelaku  usaha  konteks  perlindungan  adalah  kepentingan komersial  dalam  hal  menjalankan  kegiatan  usahanya  dan  memperoleh  keuntungan. Sedangkan,  bagi  konsumen  perlindungan  memiliki  konteks  non-komersial  yang  mana konsumen  juga  harus  mendapat  perlindungan  dari  adanya  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  terjadi  serta  memperoleh  ganti  kerugian  akan  hal tersebut.
Peran negara sangat diperlukan untuk dapat menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan bahwa :
“Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi  negara,  baik  yang  bersifat  hukum  (yuridis)  maupun  perbuatan adminitrasi  negara  yang  bersifat  non-hukum  (faktual),  kedua  perbuatan administrasi  negara  tersebut  ditujukan  untuk  melindungi  hak  dasar masyarakat.”
Berbagai peraturan dan kebijakan terkait hukum persaingan usaha saat ini terus berkembang.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  tertarim  untuk mengkaji  “Kajian  Yuridis Upaya  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen”.

## 2. Metode
Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk  mengkaji  mengenai  Kajian  Yuridis  Upaya  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam Menciptakan  Keseimbangan  Antara  Kepentingan  Pelaku  Usaha  Dan  Perlindungan Konsumen.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  bersifat  pemaparan  dan bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskriptif)  lengkap  tentang  keadaan  hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat( Peter  Mahmud  Marzuki,  2010,  hlm.  35).  Hasil  pengolahan  data  selanjutnya  dianalisis

## UIR LawReview
dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yang  artinya  bentuk  deskripsi  hasil penelitian berupa kalimat yang mudah dimengerti hingga menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.

## 3. Pembahasan
Kaidah-kaidah hukum untuk mencegah adanya perbuatan tidak jujur/curang dalam melakukan kegiatan usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi akan keseimbangan antara kepentingan  pelaku  usaha  dan  perlindungan  konsumen.  Keadaan  seimbang  di  antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materilil,  tidak  sekadar  formil  dalam  kehidupan  manusia  Indonesia  sebagaimana dikehendaki oleh falsafat bangsa dan negara ini. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, hlm. 26. )  Hukum persaingan usaha memiliki lembaga yang menjadi penjaga untuk menegakkan peraturan  persaingan  usaha  yaitu  Komisis  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  pada hukum  perlindungan  konsumen  dibentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK), kedua lembaga tersebut dibentuk sebagai upaya penegakan hukum baik dalam lingkup hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen.
Secara teoritis hukum persaingan usaha memberikan keuntungan bagi konsumen dan  dapat  mengembangkan  iklim  usaha  sehat  bagi  pelaku  usaha,    dalam  perspektif konsumen dengan adanya aturan persaingan usaha maka konsumen memperoleh dua keuntungan berupa  kemudahan untuk memilih alternatif barang dan harga barang atau jasa akan cenderung lebih murah dengan karena adanya kompetisi diantara pelaku usaha. (Dela Wanti Widyantari, ) Batang Tubuh UU 5/99 mengandung 3 (tiga) bagian pengaturan yang  dilarang  dalam  persaingan  usaha,  diantaranya  yaitu  perjanjian  yang  dilarang, kegiatan  yang  dilarang,  dan  posisi  dominan.  Pada  masing-masing  dari  3  (tiga)  bagian pengaturan  tersebut  memiliki  dampak  bagi  pelaku  usalah  lain  dan  konsumen  jika memang terbukti pelaku usaha melakukannya. Salah satu contoh pada Pasal 6 UU 5/1999 menyatakan bahwa :
“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang da/atau jasa yang sama”.

## UIR LawReview
Dari  uraian  pasal  di  atas  yang  mana  termasuk  dalam  lingkup  perjanjian  yang dilarang,  yang  mana  berdampak  langsung  kepada  konsumen  yang  harus  membayar dengan  harga  yang  berbeda.  Jika  dihubungkan  dengan  prinsip  keadilan  menurut Aristoteles :
“Membedakan  keadilan  distributive  ( Justisia  commutative), yang  menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan keadilan komutatif ( Justitia commutative )  yang  menghendaki  setiap  orang  mendapat  hak  yang  sama banyaknya”. (Galuh Puspaningrum, hlm. 25)
Pada uraian Pasal 6 UU 5/1999 keadilan komutatif dari pembeli dalam hal ini bisa juga tergolong sebagai konsumen tidak terpenuhi. Kriteria keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktul apakah tujuan (perjanjian) benar seimbang atau tidak, tetapi lebih berfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi subtansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya  dapat  memunculkan  kondisi  ketidak  seimbangan.  (Dela  Wanti Widyantari)  Selanjutnya,  berdasarkan  bunyi  ketentuan  Pasal  11  UU  5/1999  tentang perjanjian kartel yang dilarang yaitu :
“Perjanjian tingkat produksi, tingkat harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang,  jasa,  atau  barang  dan  jasa,  yang  dapat  berdampak  pada  terciptanya  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  oleh  Dela  Wanti  Widyantari,  Hanif  Nur Widhiyanti, dan M. Zairul Alam dari Fakultas hukum Universitas Brawijaya, menyatakan :
“Konsumen  yang  dimaksud  dalam  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 adalah pengguna atau pelanggan dan pemakai layanan  yang  dilakukan  oleh  5  (lima)  operator,  yaitu  XL,  Telkomsel,  Telkom, Bakrie, dan Mobile-8 dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2007. Dengan adanya kartel SMS oleh beberapa operator, konsumen dirugikan karena harus membayar lebih mahal dari harga kompetitif. Dari adanya Kartel SMS, kerugian yang dialami konsumen dapat berupa (i) hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga SMS yang lebih rendah, (ii) hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama, (iii) kerugian  intangible  (hak-hak  tidak  berwujud)  konsumen  lainnya,  (iv)  serta terbatasnya  alternatif  pilihan  konsumen,  selama  kurun  waktu  2004  sampai dengan April 2008”. (Dela Wanti Widyantari)

## UIR LawReview
Beberapa  contoh  uraian  pasal  dan  kasus  persaingan  usaha  dapat  disimpulkan bahwa  antara  hukum  persaingan  usaha  dan  hukum  perlindungan  konsumen  memiliki irisan yang sangat kuat dan saling berdampak satu sama lain.
Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen, berdasarkan Directive, pengertian produsen, meliputi (Celine Tri Siwi Krsiyanti, hlm. 41-42):
“Produsen merupakan :
1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka  ini  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  timbul  dari barang  yang  mereka  edarkan  ke  masyarakat,  termasuk  bila  kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya,
2. Produsen bahan mentah atau kompinen suatu produk,
3. Siapa  saja,  yang  dengan  membubuhkan  nama,  merek,  ataupun  tanda- tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang”.
“Pengaturan  kartel  yang  terdapat  pada  UU  5/1999  memiliki  tujuan  untuk menjamin agar terwujud  hak kompetisi  yang sehat  bagi pelaku usaha dan  bagi kesejahteraan konsumen.
Terkait  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  mengutip  pendapat  dari Fitzgerald  :
“Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu dapat  dilakukan  dengan  cara  membatas i  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.” (Satjipto Raharjo, 2000, hlm.53.)
Perlindungan terhadap hak konsumen tidak secara eksplisit tercantum pada UU 5/1999, akan tetapi kita dapat melihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/99),  yaitu :
“Pasal 4 :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya”.
Diantara  uraian  dari  hak  konsumen  tersebut  sangat  memiliki  kaitan  erat  dengan persaingan  usaha,  apabila  terjadi  persaingan  curang  dan  konsumen  menjadi  korban maka, konsumen mempunyai hak mendapatkan ganti rugi. Konsumen juga memiliki hak untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut. Akan lebih baik jika terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat konsumen dapat langsung menuntut hak nya pada perkara tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan ganti kerugian kembali.
Hukum  persaingan  usaha  melakukan  tindakan  preventif  untuk  mencegah terjadinya  terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  diantaranya dengan  dibentuk  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  2  Tahun  2023 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 2/2023) pada bagian menimbang menyatakan :
“Untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.
Bentuk pengawasan merupakan bentuk tindakan preventif oleh Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  (selanjutnya  disebut  KPPU)  yang  menjadi  lembaga  untuk  menjaga tegaknya peraturan persaingan usaha. Bentuk tindakan represif berupa pemberian sanksi pada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  pada  UU  5/1999.  Ketentuan  Perkom 2/2023  menggantikan  Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Perkom 2/2023 ini pada bagian alat bukti diberikan penjabaran untuk pemberlakuan dari masing- masing alat bukti. Pada Pasal 3 Perkom 2/2023 menyatakan :
“Jenis alat bukti dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:
a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat dan/atau Dokumen;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan Terlapor”.
Selanjutnya  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  pemeriksaan  cepat  atas  suatu perkara. Berdasarkan Pasal 77 Perkom 2/2023 menyatakan :
“Pemeriksaan  cepat  dilaksanakan  oleh  Majelis  Komisi  untuk  melaksanakan penanganan  perkara  dalam  tahap  Pemeriksaan  Pendahuluan  dan  musyawarah Majelis Komisi tanpa melalui tahap Pemeriksaan Lanjutan”
Dimungkinkannya dilaksanakan pemeriksaan cepat membuat terwujudnya efisiensi peradilan.  Dalam  hal  ini  juga  memberikan  dampak  positif  dalam  penyelesaian  perkara yang  mana  dalam  perkara  persaingan  usaha  ini  tergolong  dalam  perkara  bisnis  yang melibatkan berbagai pihak baik terlapor, pelapor, penegak hukum, dan juga konsumen. Jika proses pemeriksaan cepat dilaksanakan prinsip kepastian hukum dari norma hukum, sehingga  hukum  mengatur  masyarakat  lebih  terarah  serta  teratur  dan  memiliki konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan dikenakan sanksi bagi si pelanggar.  Bagi  konsumen  yang  menerima  dampak  kerugian  dari  adanya  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dapat kembali ke keadaan yang mana terciptanya  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  konsumen  kembali  menerima  hak yang seharusnya diperoleh.

## 4. Kesimpulan
Upaya  hukum  persaingan  usaha  dalam  menciptakan  keseimbangan  antara kepentingan  pelaku  usaha  dan  perlindungan  konsumen  terdapat  pada  peraturan- peraturan  yang  telah  berlaku  pada  saat  ini.  KPPU  sebagai  lembaga  penegak  hukum persaingan  usaha  juga  mengeluarkan  beberapa  peraturan  terkait  pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, relvansi antara hukum persaingan usaha dan  hukum  perlindungan  konsumen  juga  terlihat  dari  kondisi  pasar  yang  memberikan dampak  positif  apabila  persaingan  usaha  dilakukan  secara  sehat  dan  memberikan dampak  negatif  jika  terdapat  persaingan  curang  terjadi  yang  akan  memberikan  efek kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.

## 5.Daftar Pustaka

## UIR LawReview
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , PT. Sinar Grafika, Jakarta,
2008.
Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha , CV.
Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.
Dela Wanti Widyantari, Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang  Penetapan  Harga  Fuel  Surcharge),  Fakultas  Hukum,  Universitas Brawijaya.
Kurnia Ambar Sari, Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha atas Data Pribadi Konsumen pada Platform Digital, Vol. 6 No. 1, September 2023. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.53.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.