DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 3 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya
Nur Rais Madjid 1 , Adhitya Widya Kartika 2
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, rmadjid43@gmail.com 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Corresponding Author: rmadjid43@gmail.com
Abstract: Divorce  is  a  legal  action,  which  will  give  rise  to  several  legal  consequences.  As Article  144  of  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  states,  divorce  can  be  caused  by  a husband who refuses or a wife who sues for  divorce as stated in  the Judge's Decision. It is possible  for  an  ex-husband  to  have  obligations  to  support  the  life  of  his  ex-wife  Mut'ah, alimony  Iddah  (when  his  wife  is  not  Nusyuz),  and  support  for  their  children.  The  research here examines the implementation of fulfilling all the rights of wives in divorce and divorce cases at the Surabaya Religious Court, based on Decision No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby and to find out, explain the obstacles and efforts to resolve them in implementing the fulfillment of the wife's rights in divorce and divorce cases at the Surabaya Religious Court. The results of the research found that the judge's consideration regarding determining all the wife's rights after divorce was to pay attention to the aspects of appropriate values as well as fair values while also looking at the abilities of the ex-husband. "The obstacle in realizing all the rights of the ex-wife is the absence of the ex-wife at the hearing so that the Panel of Judges decides the case by decision."Default”. The economic capacity of the ex-husband is an obstacle for the panel  of  judges because the  ex-husband comes from a poor family. Efforts to  overcome obstacles when it has been decided “Default"There is resistance in the form of "Verzet" so that the Respondent can ask for his rights as long as he can prove his arguments even though it  has  been  decided  Default,  all  the  rights  of  the  wife  are  still  given  according  to  Perma Number 3 of 2017. The Panel of Judges implements the rights Ex-Officio in order to create justice for both parties.
Keyword: Divorce, Wife's Rights, Religious Courts.
Abstrak: Perceraian  adalah  tindakan  hukum,  di  mana  akan  melahirkan  beberapa  akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah  dapat  disebabkan  adanya  suami  yang  menalak  maupun  istri  yang  menggugat  cerai sebagaimana  dituangkan  dalam  Putusan  Hakim.  Mantan  suami  dimungkinkan  memiliki kewajiban  dalam rangka  membiayai  hidup mantan istrinya  yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz ),  dan nafkah  terhadap  anaknya. Penelitian  disini mengkaji  tentang  pelaksanaan  pemenuhan  segala  hak  istri  pada  perkara  cerai  talak  di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk
mengetahui,  menjelaskan  kendala-kendala  dan  upaya  penyelesaiannya  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak-hak  istri  pada  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Surabaya.  Hasil penelitian  ditemui  bahwa  pertimbangan  Hakim  mengenai  penentuan  segala  hak  istri  setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai  patut  sekaligus nilai adil  sekaligus  melihat kemampuan dari  mantan  suami.  Kendala  dalam  perwujudan  segala  hak  bekas  istri  ialah  ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “ Verstek ”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “ Verstek ” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta  hak-haknya  selama  bisa  membuktikan  dalil-dalinya  walaupun  sudah  diputuskan secara Verstek ,  segala  hak  istri  tetap  diberikan  sebagaimana  Perma  Nomor  3  Tahun  2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.
Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Istri, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  ikatan  lahiriah  dan  batiniah  lelaki  bersama  perempuan  menjadi suami  istri  yang  bertujuan  menciptakan  keluarga  berbahagia  sekaligus  abadi  atas  dasar Ketuhanan Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan terkait perkawinan diatur dalam perundang-undangan nasional, khususnya tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta aturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam sebagai pedoman dasar pembinaan rumah tangga.
Tujuan  pernikahan  adalah  menciptakan  keluarga  dengan  berbahagia  sekaligus  abadi. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  ini,  suami  dan  istri  wajib  bantu  membantu  sekaligus melengkapi  supaya  kedua  belah  pihak  bisa  berkembang  pribadinya  sekaligus  tercapainya nilai  sejahtera  secara  spiritual  maupun  materiil.  Mereka  diharapkan  mewujudkan  keluarga dengan berbahagia, sakinnah , mawaddah , dan Warrahmah , serta memiliki keturunan  secara sah di lingkungannya. Ini mencakup membangun rumah tangga secara damai sekaligus tertata serta terpenuhinya kebutuhan hubungan manusiawi antara pria dan wanita. (Mardani, 2016).
Mewujudkan  tujuan  pernikahan,  sebuah  rumah  tangga  pasti  akan  menghadapi  ujian atau  rintangan.  Ujian  dalam  rumah  tangga  setelah  pernikahan  adalah  hal  yang  wajar  karena pernikahan  menyatukan  dua  individu  yang  berbeda.  Proses  penyatuan  atau  pemahaman  dua individu  sering  kali  menimbulkan  perbedaan  seperti  pendapat,  prinsip,  dan  lainnya.  Jika perbedaan ini berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan, dapat melahirkan akibat-akibat yang tak dikehendaki, berakhirnya pernikahan misalnya. Alasan-alasan putusnya pernikahan dituangkan pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 38 Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan,  yakni  meninggal,  cerai,  dan  putusan  dari pengadilan.
Perceraian  adalah  kejadian  dengan  sadar  sekaligus  disengaja  pasangan  suami  istri dalam  rangka  diakhirinya  ataupun  dibubarkannya  pernikahannya.  Keinginan  dalam  rangka mewujudkan  keluarga  dengan  berbahagia  dan  abadi  pun  sia-sia  (Isnaini,  2016).  Umumnya, perceraian terjadi karena sudah tidak ada kesesuaian suami dengan istri, yang mengakibatkan berselisih  sekaligus  bertengkar.  Ketika  sperselisihan  sekaligus  pertengkaran  telah  klimaks dan tak bisa didamaikan kembali, suami atau istri di mana ia tak dapat mempertahankan atas keadaan rumah tangganya biasanya melakukan pengajuan gugat cerai.
Cerai  terdiri  dari  Cerai  Talak  dan  Gugat.  Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) mengatur  bahwa  terjadinya  cerai  bisa  atas  talak  ataupun  berdasarkan  gugat  cerai.  Pasal  129 KHI  menjelaskan  apabila  suami  ingin  menalak  istrinya,  wajib  mengajukan  permohonan dengan lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama di wilayah kediaman istri beserta alasan yang
jelas  dan  memohon  supaya  dilaksanakan  sidang  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.  Gugat cerai  diatur  pada  Pasal  132  Ayat  1  KHI,  mengatur  ajuan  gugatan  cerai  oleh  istri  maupun kuasanya harus dilakukan di Pengadilan Agama kediaman Penggugat. Terkecuali apabila istri melarikan diri dari kediaman dengan tanpa seizin suaminya.
Gugat  cerai  ataupun  permohonan  cerai  diajukan  di  Pengadilan  Agama  untuk  WNI dengan agamanya Islam. Bagi agama non-muslim, diajukan di Pengadilan Negeri. Istri ketika diceraikan sang suami, memiliki hak-hak di mana menjadi kewajibannya sang suami setelah menceraikan. Segala hak istri ini termasuk nafkah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI. Pasal  tersebut  mengatur apabila  pernikahan  selesai  akibat talak, suami harus memberi Mut'ah dengan  kelayakan  berwujud  uang  maupun  barang,  nafkah Iddah meliputi  kediaman ( maskan )  sekaligus  kelengkapan  kehidupan  ( kiswa h),  melunaskan  mahar  apabila  terdapat yang belum dibayarkan ( Madhiyah ), serta biaya  hidup  ( khadanah )  bagi anak  ketika usianya dibawah  21  tahun.  Diberikannya  nafkah  oleh  suami  terhadap  istri  melekat  tujuan  dalam rangka  memenuhi  hak  istrinya  dalam  pekan Iddah ,  dan  besaran  nafkah  wajib  mendapat persetujuan para pihak sesuai mampunya suami. Jika terdapat selisih paham mengenai jumlah nafkah, Pengadilan Agama akan menentukan jumlah yang harus diberikan.
Studi menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi masalah setelah perceraian, terutama terkait segala hak mereka, yang meliputi nafkah Iddah , Mut’ah , dan Madhiyah . Hak ini  sering  terabaikan  karena  kurangnya  kesadaran  agama,  keterbatasan  pendapatan  suami, ketidakmauan suami  dalam  membayar, dan tidak  terdapat sang istri  yang  menuntut haknya. Akibatnya,  dalam  gugatan  rekonvensi,  hak  istri  sering  terabaikan  dan  tidak  diperoleh sebagaimana mestinya (Fadli, 2017).
Berdasarkan uraian di atas, muncul isu hukum yang penting untuk diteliti: bagaimana Pengadilan  Agama  Surabaya  melaksanakan  putusan  dalam  menangani  kasus  cerai  talak, terkhusus  untuk  melindungi  segala  hak  istri  dan  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak-hak  tersebut.  Penelitian  ini  fokus  pada  proses  perceraian  pada  Pengadilan Agama  Surabaya.  Sebagaimana  kasus  pada  Pengadilan  Agama  Surabaya,  Pemohon mengajukan  permohonan  cerai  talak  pada  21  Juli  2022.  Permohonan  ini  terdaftar  pada Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Surabaya  dengan  No:  3617/Pdt.G/2022/PA.SBY  pada tanggal yang sama. Dalam surat permohonannya, Pemohon menyampaikan beberapa dalil:
1. Pemohon  bersama  Termohon  sudah  melangsungkan  perkawinan  di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kec. Kenjeran Surabaya.
2. Dalam perkawinannya, Pemohon bersama Termohon berkediaman di Surabaya sekaligus dikaruniai dua anak.
3. Mulanya, rumah tangga Pemohon bersama Termohon ialah harmonis tanpa masalah.
4. Mulai Januari 2020, Pemohon bersama Termohon sering cek-cok karena beberapa alasan:
1) Termohon kurang patuh kepada Pemohon sebagai suami.
2) Termohon terlalu menuntut uang nafkah.
3) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediamannya.
6. Pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon  terus  terjadi  hingga  sekarang  dan  sulit  untuk didamaikan.
Atas  dasar  dalil  di  atas,  Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Ketua  Pengadilan Agama  agar  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dalil-dalil  di  mana  telah  diuraikan  di  atas dan memutus:
1. Dikabulkannya permohonan Pemohon.
2. Menetapkan  dan  mengizinkan  Pemohon  dalam  rangka  menalak  satu Roj'i kepada Termohon.
3. Semua biaya yang timbul dalam kasus ini dibebankan kepada Pemohon.
Atau,  apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  kasus  ini  memiliki  pendapat  lain, dimohon putusan yang adil.
Dalam  kasus  ini,  Pemohon  memberi  kuasa  terhadap  Advokat/Penasihat  hukum. Dalam agenda persidangan yang sudah ditetapkan, Termohon tidak datang maupun diwakili, di  mana  ketidakhadirannya  ialah  atas  alasan  secara  sah.  Majelis  Hakim  sudah  menasihati Pemohon  agar  tak  cerai,  namun  Pemohon  teguh  pendirian.  Kasus  ini  tak  bisa  mediasi, dikarenakan  Termohon  selalu  tak  hadir.  Untuk  menguatkan  segala  dalil  permohonannya, Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti yaitu surat dan saksi.
Pertimbangan  hukum  menyatakan  ketidakhadiran  Termohon  sebagaimana  Pasal  125 Ayat  (1)  HIR,  yang  memungkinkan  dijatuhkannya  putusan  dengan  tidak  ada  kehadiran Termohon.  Atas  dasar  kesanggupan  Pemohon,  jika  perceraian  terjadi, Mut’ah senilai  1  Juta Rupiah  serta  nafkah Iddah senilai  3  Juta  Rupiah  harus  diberikan  ke  Termohon.  Atas Ex Officio ,  Majelis  Hakim  bisa  memerintahkan  Pemohon  dalam  rangka  memberi Mut’ah dan nafkah Iddah ke  Termohon  menjadi  kenang-kenangan,  yakni Mut’ah senilai  1  Juta  Rupiah dan  nafkah Iddah senilai  3  Juta  Rupiah.  Dalam  rangka  agar  efisien,  efektif,  adil,  pasti,  dan melindungi perempuanmembayar Mut’ah dan nafkah Iddah tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan  mengikrar  talaknya.  Ini  sebagaimana  SEMA  No.  1  Tahun  2017  mengenai Diberlakukannya  Rumusan  Hasil  dari  Rapat  Pleno  Kamar  MA  Sub  C  Rumusan  Hukum Kamar  Agama  angka  1.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  dan  dikarenakan  Pemohon  yang tidak pernah menalak, maka petitum permohonan Pemohon terkait izin mengucap talak Raj’i sesuai  Pasal  118  KHI.  Dengan  demikian,  permohonan  ini  diterima  dengan  putusan Verstek . Dalam permohonan cerai talak tersebut, majelis persidangan memutuskan:
1. Termohon  sudah  dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  sekaligus  patut  dalam  rangka menghadiri persidangan, namun tak menghadiri.
2. Dikabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan Verstek .
3. Memberikan izin terhadap Pemohon dalam rangka menalak satu Raj’i kepada Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.
4. Dihukumnya Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran ke Termohon:
1) Mut’ah uang senilai 1 Juta Rupiah.
2) Nafkah Iddah uang senilai 3 Juta Rupiah.
5. Dihukumnya  Pemohon  dalam  rangka  pemenuhan  poin  4  saat  sebelum  berikrar  talak kepada Termohon pada muka persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menjatuhkan biaya perkara terhadap Pemohon di mana saat ini terhitung senilai 695 Ribu Rupiah.
Pemenuhan  segala  hak  istri  meliputi Mut’ah ,  nafkah Iddah ,  serta  biaya Khadanah merupakan kewajiban yang harus diberi suami terhadap istri setelah ditalak, setelah hubungan pernikahan berakhir ataupun ketika suami selesai berikrar talak pada muka sidang Pengadilan Agama.  Meskipun  istri  tidak  menuntut,  Majelis  Hakim  bisa  memerintahkan  suami  dalam rangka  melakukan  pembayaran  nafkah  guna  memenuhi  hak-hak  istrinya.  Namun,  terdapat berbagai  kendala  pada  perwujudan  segala  hak  istri  setelah  cerai,  seperti  pendapatan  suami terbatas, ketidakmauan untuk membayar, serta tidak adanya tuntutan dari pihak istri di mana seringkali tak hadir pada persidangan, sehingga hak-hak istri terabaikan.
Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Surabaya.  Penelitian  ini  juga  sekaligus  bertujuan menggali kendala-kendala dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya beserta upaya penyelesaian dari kendala-kendala tersebut.
Untuk menunjukkan adanya kebaruan ( Novelty ) dalam penelitian disini, dibandingkan bersama penelitian sebelumnya, perlu dibandingkan hasil penelitian yang  telah dilaksanakan berdasarkan tema pelaksanaan pemenuhan segala hak istri dalam cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Salah satu penelitian yang bisa dijadikan perbandingan adalah yang ditulis
oleh Anas Makruf Maulidi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Cerai Talak atas Nafkah Istri dan  Anak  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang”  (Studi  Putusan  Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)  (Maulidi,  2022).  Penelitian  tersebut  mengungkapkan kewajiban  suami  berwujud Mut’ah ,  nafkah Iddah (jika  istri  tak nusyuz ),  dan  nafkah  anak. Meskipun  tak  ada  istri  yang  mengajukan  tuntutan,  Majelis  Hakim  tetap  bisa  menjatuhkan hukuman  terhadap  suami  untuk  melakukan  pembayaran Mut’ah ,  nafkah Iddah ,  dan  nafkah anak.  Pada  perkara  itu,  Pemohon  dan  Termohon  telah  mencapai  kesepakatan  sehingga besaran  nafkah  tak  ditetapkan  Majelis  Hakim.  Namun,  Peneliti  berpendapat  bahwa  Majelis Hakim  ketika  menetapkan  nafkah  untuk  istri  sekaligus  anak  sebagaimana  Putusan  No. 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.  tidak  menimbang  aspek  mampu  sekaligus  nilai  patut  yang melekat  pada  Pemohon.  Perbedaan  dengan  penelitian  yang  Penulis  lakukan  ialah  mengenai pelaksanaan  terpenuhinya  segala  hak  istri  setelah  cerai  talak  pada  Pengadilan  Agama Surabaya  sebagaimana  Putusan  Nomor:  3617/Pdt.G/2022/PA.Sby,  Penulis  berfokus  dalam aspek  implementasi  dan  kendala-kendalanya  di  Pengadilan  Agama  Surabaya.  Adapun persamaan  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  bahwa  keduanya  menguraikan  mengenai perwujudan segala hak istri dengan jenis penelitian lapangan ( Field Research ).
Penelitian  lain  yang  dapat  dijadikan  perbandingan  adalah  oleh  Tara  Fathin  Rusli dengan  judul  “Implementasi  Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Kolaka”.  (Rusli,  2020).  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  suami  sering  tidak memperhatikan  kewajiban  dalam  rangka  pemberian  nafkah  terhadap  anak  sekaligus  istri setelah  cerai.  Demikian  pula,  banyak  istri  tidak  memperhatikan  haknya  pasca  cerai. Kebanyakan wanita berfokus pada tahapan cerai itu sendiri dan mengesampingkan segala hak yang  harusnya  mereka  terima  pasca  cerai,  seperti  hak Mut’ah ,  nafkah Iddah (kediaman sekaligus  pakaian),  serta  biaya Khadanah dan  pemeliharaan  anak  dibawah  usia  21  tahun. Aspek yang berbeda dari penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, yaitu mengenai  implementasi  perwujudan  segala  hak  istri  setelah  bercerai  talak  pada  Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Putusan Nomor: 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, dengan penekanan pada  pelaksanaan  dan  kendala-kendalanya  di  Pengadilan  Agama  Surabaya.  Adapun persamaan  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  bahwa  kedua  penelitian  menguraikan mengenai  perwujudan  segala  hak  istri  sekaligus  jenis  penelitiannya  adalah  lapangan  ( Field Research ).

## METODE
Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal penelitian hukum sosiologis  (penelitian lapangan),  menganalisa  aturan  hukum  pada  kenyataan  masyarakat.  Penelitian  ini  berupaya guna  menelaah  hukum  pada  arti  yang  riil,  menelaah  suatu  hukum  berfungsi  di  masyarakat. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memahami  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat, menemukan  fakta  dan  data  yang  diperlukan,  dan  mengidentifikasi  masalah  untuk  mencari solusi (Efendi dan Rijadi, 2022). Penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum ( something behind  the  law ),  (Efendi  dan  Rijadi,  2022)  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemenuhan segala hak istri atas cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya
Mengadili  perkara  No.  Register  3617/Pdt.G/2022/PA.Sby,  yang  di  mana  terdapat permohonan cerai talak, Pemohon memberikan kuasa kepada Yudi Purwoedi Nasution, S.H., seorang  kuasa  yang  alamatnya  terletak  pada  Jl.  Jambangan  Baru  Kav.  01-D  Surabaya,  atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 sebagaimana terdaftar  pada Kepaniteraan No.  3765/kuasa/07/2022  pada  21  Juli  2022.  Dalam  proses  pemeriksaan,  surat  tersebut
memenuhi  syarat  formilnya  sekaligus  materiilnya.  Dalam  agenda  sidang  yang  sudah ditetapkan, Pemohon menghadiri sidang. Sedangkan pihak Termohon tidak. Walaupun surat panggilan  ( Relaas )  tanggal  25  Juli  2022  telah  dibaca  pada  agenda  sidang  dan  Termohon sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, ternyata tak ada sebab secara sah untuk ketidakhadirannya.
Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai dari Termohon. Pemohon namun teguh pendirian agar melanjutkan  proses  cerai.  Termohon  yang  selalu  tak  menghadiri  agenda  sidang  walaupun telah  dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  sekaligus  patut,  perkara  ini  tak  dapat  dimediasi. Untuk  memperkuat  argumen  permohonan,  Pemohon  melampirkan  beberapa  bukti,  yang mencakup:
1. Surat
Fotokopi  kutipan  Akte  Nikah,  no.  857/69/2008  tertanggal  18  Oktober  2008, diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kec.  Kenjeran  Kota  Surabaya, sudah  diberi  materai  yang  sesuai,  sudah  dibandingkan  bersama  dokumen  asli,  kemudian dengan Ketua Majelis diparaf dan diberikan kode P1.
2. Saksi
I:  Saksi  merupakan  adik  kandung  dari  Pemohon.  Menurut  pengetahuan  saksi, Pemohon  bersama  Termohon  merupakan  suami  istri  secara  sah  dan  telah  memiliki  dua orang  anak.  Mereka  sering  bertengkar  karena  Termohon  tidak  patuh  terhadap  Pemohon dan merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan. Mereka pisah kediaman selama 5 bulan  serta  kurun  waktu  tersebut  tak  berkunjung  atau  berkomunikasi.  Meskipun  saksi sudah berupaya agar mereka damai, namun tetaplah gagal.
II:  Saksi  juga  merupakan  adik  kandung  Pemohon.  Menurut  pengetahuan  saksi, Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri sah di mana memiliki 2 anak. Mereka kerapkali  melakukan  pertengkaran  dikarenakan  Termohon  tak  mematuhi  Pemohon  serta merasa  tak  puas  dengan  nafkah  yang  diberikan.  Mereka  pisah  kediaman  sekitar  5  bulan sekaligus  tak  berkunjung  atau  berkomunikasi.  Meskipun  saksi  sudah  berupaya  agar mereka damai, namun tetaplah gagal. Setelah ketentuan-ketentuan sekaligus barang bukti sudah diajukan dan saksi-saksi telah didengar, Majelis Hakim menjelaskan pertimbangan hukumnya sebagai  berikut: Pemohon  dalam perkara  disini memberi kuasa  terhadap  Yudi Purwoedi  Nasution,  SH.,  seorang  Advokat  dengan  alamatnya  pada  Jl.  Jambangan  Baru Kav. 01-D Surabaya,  atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022, serta sudah didaftarkan di Panitera dengan No. 3765/Kuasa/07/2022 Tanggal 21 Juli 2022.
Surat  kuasa di  atas sudah terpenuhi  syarat  formilnya sekaligus materiilnya, sehingga Majelis  Hakim  memiliki  pendapat  terkait  surat  tersebut  adalah  sah.  Oleh  karena  itu,  pihak yang  menerima  kuasa  juga  diakui  menjadi  subjek  hukum  di  mana  melekat  hak  untuk bertindak  hukum  mengatasnamakan  pihak  yang  memberi  kuasa  dalam  rangka  melakukan acara  pada  kasus  tersebut.  Agama  Pemohon  bersama  Termohon  adalah  Islam  sekaligus berkediaman pada Daerah Kota Surabaya, sehingga tepat sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) jo. Pasal  66  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  mengenai  Peradilan Agama,  yang  mana  sudah  dilakukan  perubahan  sebagaimana  Undang-Undang  No.  3  Tahun 2006,  kemudian  Undang-Undang  No  50  Tahun  2009,  kasus  tersebut  berada  dalam kompetensi Pengadilan Agama Surabaya.
Tahap mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi pada  Pengadilan,  tak  bisa  terlaksana  dikarenakans  Termohon  selalu  tak  menghadiri  agenda sidang. Majelis Hakim sudah berusaha agar Pemohon berkenan berdamai untuk kemali rukun bersama Termohon, sebagaimana Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang- Undang  No.  50  Tahun  2009,  sayangnya  upaya  tersebut  gagal.  Hal  tersebut  disebabkan Termohon  selalu  tak  menghadiri  agenda  sidang  walaupun  sudah  dilakukan  pemanggilan
dengan  resmi  sekaligus  patut.  Ketidakhadirannya  tersebut  tak  atas  dasar  alasan  secara  sah, sehingga  Termohon  wajib  dinyatakan  tak  hadir  serta  kasus  disini  dilanjutkan  dengan  tanpa hadirnya  Termohon.  Sebagaimana  aturan  Pasal  125  Ayat  (1)  HIR,  dijatuhkannya  putusan dengan  tidak  hadirnya  Termohon,  bisa  terkabul  selama  beralasan  sekaligus  sesuai  dengan hukum.  Pendapat  ini  sebagaimana  pandangan  ahli  fiqih  di  mana  telah  beralih  ke  Majelis Hakim, sebagaimana tercantum pada Kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405:
Artinya: “ Apabila dipanggil dalam rangka menghadap Hakim Islam, dan dirinya tak hadir, maka dirinya merupakan manusia zholim sekaligus haknya akan gugur”.
Penyebab  utama  Pemohon  memohon  cerai  talak  ialah  ketidakharmonisan  dalam rumah tangganya mereka yang sering diwarnai pertengkaran, disebabkan oleh ketidakpatuhan Termohon  terhadap  Pemohon  serta  keluhan  Termohon  tentang  kurangnya  nafkah  dari Pemohon.  Meskipun  Termohon  tak  menghadiri  sidang  pada  pengadilan  dan  tidak  dapat memberikan jawaban, Pemohon  harus membuktikannya  dasar cerai  dengan  pengajuan bukti dengan memadai, karena ini adalah kasus perceraian.
Bukti surat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata. 2  keterangan  saksi  ialah  atas  dasar  pengetahuan  langsung  mereka,  yang  mana  keterangan tersebut  telah  terpenuhi  syarat  materiilnya  sesuai  Pasal  171  HIR.  Kekuatan  pembuktiannya dengan ini bisa diterima menjadi bukti.
Dua  saksi  adalah  individu  dengan  memiliki  hubungan  dekat  bersama  Pemohon  dan Termohon. Mereka  sudah disumpah  berdasarkan  keyakinannya  sebagaimana  Pasal  147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdata. Saksi diyakini memahami kondisi rumah tangganya kedua belah pihak.  Keterangan  mereka  sesuai,  sebagaimana  Pasal  170  HIR  jo  Pasal  1908  KUHPerdata. Syarat  formil  sekaligus  materiilnya  pembuktian  dengan  ini  telah  terpenuhi.  Dengan  itu, keterangan saksi-saksi ini bisa diterima sekaligus dipertimbangkan dalam proses pengadilan.
Atas dasar bukti P.1 dan keterangan para saksi, terdapat fakta sebagai berikut:
1. Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri di mana belum pernah cerai.
2. Selama perkawinan, Pemohon bersama Termohon dikaruniai dua anak kandung, pertama umur 12 tahun dan kedua umur 5 tahun.
3. Rumah tangganya Pemohon bersama Termohon telah tak harmonis, kerapkali cek-cok.
4. Tidak  harmonisnya  ini  disebabkan  Termohon  tidak  patuh  terhadap  Pemohon  dan merasakan pemberian nafkah yang kurang bagi Termohon.
5. Kedua pihak sudah tidak Bersatu kediaman kurun waktu 5 bulan.
6. Dalam  masa  perpisahan,  kedua  pihak  tak  melakukan  komunikasi,  serta  hubungannya putus.
7. Keluarga sudah berupaya agar kedua belah pihak damai, namun gagal. Atas dasar fakta di atas, simpulan fakta hukum ialah:
1. Pemohon dan Termohon sering kerapkali cek-cok dan pada akhirnya pisah kediaman.
2. Rumah tangganya mereka telah tak ada harapan agar rukun kembali.
Fakta  hukum  tersebut  sudah  terpenuhinya  aturan  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan  jo  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Fakta tersebut sejalan dengan norma hukum Islam di mana tertuang pada Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat  227:  "Apabila  para  pihak  berazam  (teguh)  talak,  Allah  Maha  Mendengar  dan Maha Mengetahui."
Selain  itu,  atas  dasar  Perma  No.  3  Tahun  2017  mengenai  tata  cara  mengadili  kasus perempuan  dihadapkan  hukum,  dan  sesuai  dengan  Pasal  149  huruf  (a)  dan  (b)  KHI,  suami ketika  menceraikan  sang  istri  ialah  berkewajiban  memberi  hal-hal  yang  menjadi  akibat  dari perceraian  tersebut.  Pemenuhan  segala  hak  istri  dari  suami  dalam  putusan  cerai  talak memerlukan  pertimbangan  yang  matang  ketika  menetapkan  jumlah  nafkah Iddah dan
Mut’ah .  Pertimbangan  ini  wajib  didasarkan  pada  realita  sekaligus  hubungan  fakta  hukum yang  terungkap  pada  persidangan  berkenaan  segala  dalil  hukum.  Majelis  hakim  memiliki kewenangan guna menjatuhkan putusan dengan adil terhadap para pihak. Ketika memutuskan perkara  ini,  majelis  hakim  perlu  mempertimbangkan  beberapa  hal  penting.  Berdasarkan wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Surabaya,  pertimbangan  tersebut  meliputi: (Wawancara, 2024) 1. Klasifikasi fakta realita.
2. Menilai segala fakta.
3. Melihat kronologis fakta hukum.
4. Dasar hukum guna acuan untuk menetapkan.
Dalam  rangka  pendalaman  jawaban  atas  fokus  penelaahaan,  penulis  mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Surabaya, mengenai persidangan perkara No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby. menerangkan sebagai berikut:
Pada persidangan cerai  talak  pada  Pengadilan Agama Surabaya, Hakim menjelaskan bahwa  penentuan  jumlah  nafkah Iddah serta Mut’ah melibatkan  pertimbangan  yang kompleks.  Faktor-faktor  yang  dipertimbangkan  termasuk  penjelasan  dari  para  pihak, kesaksian  saksi,  barang  bukti,  dan  kondisi  ekonomi  Pemohon  (suami)  sesuai  dengan  fakta yang  ada.  Hakim  menyatakan  bahwa  tidak  semua  gugatan  dari  Pemohon  dapat  dikabulkan oleh  Majelis  Hakim,  karena  harus  mempertimbangkan  realita  yang  terungkap  dalam persidangan.  Dalam  putusan  No.  3617/Pdt.G/2022/PA.Sby,  Majelis  Hakim  memutuskan jumlah nafkah Iddah dan Mut’ah dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan. Ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Pemohon (suami) sesuai dengan bukti yang  diajukan.  Pemohon  (suami)  telah  menyampaikan  kesanggupannya  untuk  memberikan Mut’ah senilai  Rp.  1  Juta  Rupiah  serta  nafkah Iddah senilai  3  Juta  Rupiah  sesuai  dengan kemampuannya.  Hakim  mempertimbangkan  keterbatasan  ekonomi  Pemohon  (suami)  serta kewajiban  hukumnya  untuk  memenuhi  hak-hak  istri  sebagaimana  ajaran  agama  Islam sekaligus  peraturan  perundang-undangan.  Putusan  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan kepatutan, keadilan, dan realitas ekonomi yang ada pada persidangan.
Dari aspek sanggupnya Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan:
1. Berdasarkan  sanggupnya  Pemohon,  Majelis  Hakim  patut  menghukum  Pemohon melakukan pembayaran terhadap Temohon Mut’ah dan senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai  3  Juta  Rupiah.  Pertimbangan  ini  merujuk  pada  Al-Qur’an,  Surah Al- Baqarah pada Ayat 241, yang di mana Para wanita ketika diceraikan, harus diberi Mut’ah oleh  suaminya  menurut  Ma’ruf,  di  mana  itu  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  kaum bertaqwa. Disamping itu pada Kitab AL Fiqhu’ala Madzahibil dalam Juz IV halaman 576 mengatur  bahwa  Nafkah Iddah adalah  kewajiban  suami  terhadap  istrinya  ketika diikrarkan  talak raj’I .  Nafkah  yang  dimaksud  adalah  berupa  makanan,  pakaian,  dan kediaman.
2. Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  pemberian  akibat  perceraian  tersebut  secara Ex Officio, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi Mut’ah dan nafkah Iddah ke  Termohon  menjadi  kenang-kenangan,  yakni Mut’ah senilai  1  Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI.
3. agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuanmembayar Mut’ah dan nafkah Iddah tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA  No.  1  Tahun  2017  mengenai  Diberlakukannya  Rumusan  Hasil  dari  Rapat  Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.
4. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dikarenakan Pemohon yang tidak pernah menalak, maka  petitum  permohonan  Pemohon  terkait  izin  mengucap  talak Raj’i sesuai  Pasal  118 KHI. Dengan demikian, permohonan ini diterima dengan putusan Verstek .
5. Dikarenakan kasus a quo adalah bidang perkawinan, sehingga sebagaimana Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama ialah biaya perkara ditanggungjawabkan ke Pemohon.
Karena  keseluruhan  Pasal  pada  peraturan  perundang-undangan  sekaligus  hukum Islam yang terkait, maka implementasi pemberian nafkah oleh suami guna pemenuhan segala hak istri, Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Ibu Bua Eva Hidayah, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby. Mengadili Pemohon:
1. Termohon  sudah  dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  sekaligus  patut  dalam  rangka menghadiri persidangan, namun tak menghadiri.
2. Dikabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan Verstek .
3. Memberikan izin terhadap Pemohon dalam rangka menalak satu Raj’i kepada Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.
4. Dihukumnya Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran ke Termohon:
3) Mut’ah uang senilai 1 Juta Rupiah.
4) Nafkah Iddah uang senilai 3 Juta Rupiah.
5. Dihukumnya  Pemohon  dalam  rangka  pemenuhan  poin  4  saat  sebelum  berikrar  talak kepada Termohon pada muka persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menjatuhkan biaya perkara terhadap Pemohon di mana saat ini terhitung senilai 695 Ribu Rupiah

## Analisa  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak-Hak  Istri  oleh  Suami  melalui  Putusan  Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya
Proses  pembayaran  nafkah  kepada  mantan  istri  pasca  perceraian  seringkali menimbulkan masalah  yang tidak diinginkan, seperti tidak sesuainya hak dengan keputusan Pengadilan,  keterlambatan  pembayaran,  bahkan  kadang  suami  mengabaikan  kewajiban tersebut  selama  6  bulan  setelah  perceraian.  Menurut  Pasal  70  Ayat  (6)  Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, suami apabila tidak memenuhi kewajibannya pada kurun 6 bulan semenjak  penetapan  hari  persidangan  pengikraran  talak,  maka  penetapan  itu  akan  gugur sekaligus  status  cerainya  tak  bisa  diajukan  kembali  atas  dasar  penyebab  sama.  Hal  tersebut bisa merugikan pihak istri karena tidak mendapatkan haknya setelah perceraian.
Untuk  melindungi  segala  hak  perempuan  setelah  bercerai,  Perma  No.  3  Tahun  2017 mengenai  tata  cara  mengadili  wanita  dihadapan  hukum  diciptakan.  Perma  tersebut  berlaku untuk  perempuan  di  mana  bermasalah  hukum,  baik  menjadi  korban,  kesaksiannya,  maupun pelaku. Ini mencakup perkara seperti perceraian. Dalam hal membayar suatu hal yang wajib atas  cerai,  mencakup  nafkah Iddah , Mut’ah ,  dan Madliyah ,  Perma  memungkinkan  untuk mencantumkan pada amar putusan agar membayar sebelum pengikraran talak. Namun, ikrar tersebut  bisa  dilakukan  apabila  istri  menerima  ketidakpembayaran  tersebut  saat  itu.  Di  sisi lain,  seringkali  istri  tidak  memperhatikan  hak-haknya  setelah  perceraian  karena  lebih memperhatikan  proses  perceraian  itu  sendiri.  Ini  menyebabkan  istri  sering  tak  menghadiri persidangan  sekaligus  tak  mengutus  kuasa,  sehingga  Majelis  Hakim  seringkali  memutus Verstek .
Pasal 125 serta Pasal 126 HIR menjadi dasar yuridis untuk putusan Verstek . Pasal 125 ayat 1 HIR menyatakan jika Termohon tak menghadiri di hari yang ditentukan sekaligus tak mengutus kuasa, menyebabkan diterimanya gugatan kemudian dituangkan dalam putusan tak hadir,  terkecuali  apabila  gugatan  tersebut  melanggar  hak  ataupun  alasannya  tak  jelas.  Pasal 125  ayat  2  HIR  menambahkan  bahwa  jika  Termohon  memberikan  tangkisan  mengenai  tak berwenangnya pengadilan dalam mengadili perkara, walaupun tidak hadir, pengadilan harus memutuskan  tentang  tangkisan  tersebut.  Pasal  126  HIR  memungkinkan  pengadilan  untuk memerintahkan pihak tak hadir untuk menghadiri agenda persidangan selanjutnya.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  387/P/1605/M/1964  menegaskan  mengenai putusan Verstek tak  cuma  bisa  diputuskan  di  sidang  kesatu,  tetapi  juga  pada  sidang berikutnya.  Pada  kasus  Nomor  Perkara  3617/Pdt.G/2022/PA.Sby,  pemberian  nafkah  telah dilaksanakan  secara  efektif  dalam  persidangan.  Meskipun  Pemohon  telah  menyelesaikan kewajibannya  sebelum  mengucapkan  talak,  pelaksanaannya  kurang  efektif  karena  memiliki dua  anak  di  bawah  usia  21  tahun.  Sesuai  dengan  KHI  Pasal  149  huruf  (d),  suami  harus membiayai Hadhanah terhadap anaknya di bawah usia 21 tahun setelah perceraian.
Perkara  tersebut,  dikabulkannya  permohonan  pemohon  oleh  Majelis  Hakim  dalam Putusan Verstek karena  ketidakhadiran  Termohon  (istri)  selama  sidang,  walaupun  sudah dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  sekaligus  patut,  dan  tak  ada  yang  mewakilinya. Sebagaimana  aturan  Pasal  125  Ayat  (1)  HIR,  putusan  dapat  dikabulkan  tanpa  hadirnya Termohon jika atas dasar hukum sekaligus alasannya jelas. Hal ini selaras pendapat ahli fiqih, di  mana  siapapun  ketika  dipanggil  dalam  rangka  berhadapan  Hakim  Islam  namun  tak mendatanginya,  dianggap  dhalim  dan  kehilangan  haknya.  Ketidakhadiran  Termohon  (istri) juga  berdampak  pada  hak-hak  kedua  anaknya.  Keberadaan  PERMA  No.  3  Tahun  2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan  mengenai suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi hal- hal atas cerainya, yaitu Mut’ah , Nafkah Iddah , dan Nafkah Anak.
Putusan  Nomor  3617/Pdt.G/2022/PA.Sby,  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk menjatuhkan  hukuman  terhadap  Pemohon  agar  melakukan  pembayaran  untuk  Termohon Mut’ah senilai 1 Juta Rupiah serta nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Pembayaran ini harus dilakukan sebelum Pemohon menalak Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan Majelis Hakim adalah:
1. Berdasarkan  sanggupnya  Pemohon,  Majelis  Hakim  patut  menghukum  Pemohon melakukan pembayaran terhadap Temohon Mut’ah dan senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai  3  Juta  Rupiah.  Pertimbangan  ini  merujuk  pada  Al-Qur’an,  Surah Al- Baqarah pada Ayat 241, yang di mana Para wanita ketika diceraikan, harus diberi Mut’ah oleh  suaminya  menurut  Ma’ruf,  di  mana  itu  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  kaum bertaqwa. Disamping itu pada Kitab AL Fiqhu’ala Madzahibil dalam Juz IV halaman 576 mengatur  bahwa  Nafkah Iddah adalah  kewajiban  suami  terhadap  istrinya  ketika diikrarkan  talak raj’I .  Nafkah  yang  dimaksud  adalah  berupa  makanan,  pakaian,  dan kediaman.
2. Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  pemberian  akibat  perceraian  tersebut  secara Ex Officio, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi Mut’ah dan nafkah Iddah ke  Termohon  menjadi  kenang-kenangan,  yakni Mut’ah senilai  1  Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI.
3. agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuanmembayar Mut’ah dan nafkah Iddah tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA  No.  1  Tahun  2017  mengenai  Diberlakukannya  Rumusan  Hasil  dari  Rapat  Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.
Dari  pertimbangan  yang  diuraikan  tersebut,  Majelis  Hakim  hanya  menitikberatkan pada  pemberian  nafkah  terhadap  istri  tanpa  mempertimbangkan  nafkah  untuk  2  anak Pemohon  bersama  Termohon.  Menurut  KHI  Pasal  149,  apabila  putusnya  pernikahan disebabkan atas talak, bekas suami berkewajiban untuk:
1. Memberi Mut’ah secara  layak  terhadap  istri  (uang  maupun  barang),  terkecuali  apabila istrinya tersebut Qobla Al Dukul .
2. Menafkahi, maskan serta kiswah untuk istri dalam masa Iddah , terkecuali istrinya tersebut sudah ditalak Ba’in ataupun Nusyuz serta sedang tak hamil.
3. Pelunasan  mahar  apabila  terdapat  hutang  keseluruhan  atau  setengahnya  ketika Qobla  Al Dukhul .
4. Memberi biaya Hadhanah terhadap anaknya dengan usianya belum 21 Tahun.
Berdasarkan Pasal 149 KHI, Majelis Hakim seharusnya menghukum Pemohon dalam rangka memberi biaya hadhanah kepada dua anak di mana usianya belum 21 tahun. Namun, pada  kasus  ini,  Majelis  Hakim  mengeluarkan  putusan verstek karena  tidak  hadirnya Termohon dalam agenda sidang setelah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut. Menurut  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Surabaya  (Wawancara,  2024), ketidakhadiran  Termohon  menunjukkan  kurangnya  itikad  baik  dari  pihak  Termohon  dan menghambat hakim dalam mengonfirmasi permohonan Pemohon selama persidangan. Hal ini menyulitkan  hakim  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  istri,  termasuk  nafkah  untuk anak-anak.
Situasi  seperti  ini,  Termohon  seharusnya  mengajukan  gugatan  balasan  (Rekonvensi) untuk  menuntut  hak-haknya,  termasuk  nafkah  anak.  Gugatan  balik  atau  rekonvensi  diatur dalam  Pasal  132  HIR,  yang  memungkinkan  Termohon  untuk  menuntut  Pemohon  mengenai nafkah wajib, Mut'ah , kiswa h, mas kawin, sekaligus memelihara anak. Jika Termohon tidak mengajukan  rekonvensi  atau  gugatan  terpisah,  hakim  akan  sulit  memberikan  pertimbangan yang lengkap terkait pemenuhan hak-hak anak dalam putusan perceraian. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, penting bagi Termohon untuk aktif dalam proses persidangan dan mengajukan  tuntutan  yang  relevan.  Dengan  demikian,  semua  hak  yang  diatur  dalam  KHI dapat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, termasuk nafkah hadhanah bagi anak di mana usianya dibawah 21 tahun.
Oleh  karena  ketidakhadiran  Termohon  dalam  persidangan  dan  tidak  adanya perwakilannya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Surabaya  mengalami  kesulitan  untuk penentuan  nafkah  anak.  Kesulitan  ini  muncul  karena  tak  terdapat  komunikasi  Pemohon dengan  Termohon  yang  memungkinkan  mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai nafkah pasca perceraian. Selain itu, tuntutan balik (Rekonvensi) untuk menuntut nafkah anak tidak dapat terwujud akibat ketidakhadiran Termohon.
Mempertimbangkan  berbagai  aspek  dalam  rangka  pemenuhan  segala  hak  istri  dari suami,  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk  menghukum  Pemohon  dengan  membayar  kepada Termohon Mut'ah 1 Juta Rupiah dan nafkah Iddah 3 Juta Rupiah. Pembayarannya ini wajib dilakukan Pemohon sebelum menalak Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.

## Kendala-Kendala  Pelaksanaan  Pemenuhan  Segala  Hak  Istri  oleh  Suami  melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya
Implementasi pemenuhan segala hak istri dari suami melalui putusan cerai talak, tentu Majelis  Hakim  dalam  memutusnya  ialah  menemui  kendala-kendala.  Hakim  Pengadilan Agama  Surabaya  Drs.  H.  AH.  Thoha,  S.H.,  M.H.  (Wawancara,  2024),  menyatakan  bahwa pertama,  perkara  ini  adalah  perkara  permohonan  dimana  pihak  suami  yang  mengajukan selaku Pemohon, Termohon tak pernah hadir ( Verstek ) dalam agenda sidang walaupun sudah dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  sekaligus  patut.  Kedua,  Pemohon  adalah  keluarga miskin, hal tersebut tentu sebuah kendala bagi Hakim ketika membebankan Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran nafkah Iddah serta Mut’ah . Di sisi lain, rumah tangganya tak dimungkinkan  untuk  rukun.  Poin  3,  dari  hasil  perkawinan  sudah  memiliki  2  (dua)  anak  di mana usianya belum 21 Tahun merupakan kendala bagi Hakim dimana Pemohon mempunyai kewajiban  memberikan  biaya Hadhanah (Pemeliharaan  Anak)  sedang  Pemohon  adalah keluarga miskin.
Putusan verstek ialah di mana putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat di agenda persidangan kesatu, tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Jadi putusan tersebut cuma
bisa  disahkan  ketika  Tergugat  tak  hadir.  Ketentuan  tersebut  dituangkan  pada  Pasal  125 HIR/149  R.Bg,  SEMA  Nomor  9  Tahun  1964  mengenai  Putusan Verstek .  Meski  begitu, pengadilan meminimalisir agar tak langsung memutus verstek .
Pemberitahuan  putusan verstek wajib  diberikan  kepada  pihak  kalah  sekaligus penjelasan mengenai hak pengajuan perlawanan berupa verzet atau banding ketika keberatan atas  putusan verstek .  Pengajuan verzet ialah  ke  pengadilan  yang  sama  pada  kurun  waktu sekaligus  proses  sebagaimana  ketentuan  Pasal  129  HIR.  Oleh  karena  itu,  surat  mengenai pemberitahuan  putusan verstek wajib  mengilustrasikan  kondisi  realita  sekaligus mencantumkan  pihak  yang  bertemu  juru  sita  sekaligus  hal-hal  yang  disampaikan,  supaya putusan itu diketahui oleh pihak kalah.
Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum,  walaupun  putusan Verstek ,  segala  hak  perempuan  wajib  tetap  dipenuhi.  Sebelum terdapat  Perma  tersebut,  segala  hak  perempuan  tak  dipenuhi,  sehingga  tak  adil  bagi  wanita. Berdasarkan  alasan  nilai  adil,  putusan Verstek seharusnya  Termohon  tetap  mendapatkan segala  haknya  berupa  Nafkah Iddah , Mut’ah , Madliyah ,  dan  Nafkah  Anak.  Hal  tersebut dipandang bertolakbelakang dengan ahli fiqih, pada Kitab Ah Kamul Qur’an Juz 11 halaman 405 bahwa apabila dipanggil dalam rangka menghadap Hakim  Islam, dan dirinya tak  hadir, maka dirinya merupakan manusia zholim sekaligus haknya akan gugur. Putusan Verstek atas permohonan  talak  tak  memperoleh Mut’ah serta  nafkah Iddah dikarenakan  Termohon  tak hadir  pada  Pengadilan  setelah  dilakukan  pemanggilan  secara  patut,  sehingga  segala  haknya gugur. Keberadaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 menjadikan walau Termohon tak hadir pada agenda  sidang,  Hakim  wajib  tetap  memberi  segala  hak  Termohon  dengan Ex-  Officio agar adil bagi para pihak.
Keuntungan  adanya  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  ini  ialah  Termohon  memperoleh perlindungan sekaligus hukum yang pasti. Nafkah atas cerai Talak wajib diberikan Termohon sebelum pengikraran talak, yang mana merupakan perwujudan nilai adil sekaligus menjamin Termohon,  jika  Pemohon  tak  memberi  segala  hak  Termohon  setelah  cerai  talak,  namun dalam  hukum  Islam  tak  terdapat  pengikraran  talak  tak  memunculkan  nafkah,  hingga mengikrarkan  dulu  talaknya  kemudian  nafkahnya.  Dalam  hal  ini  Termohon  yang  akan mengalami  kerugian  oleh  karena  itu,  nafkah  harus  dibayarkan  terlebih  dahulu  sebelum pengikraran  talak.  Jumlah  diberikannya  nafkah  juga  wajib  memperhatikan  mampunya Pemohon, Hakim dalam hal ini tak mudah mengabulkan permintaan Termohon.
Tujuan dicantumkannya pada amar putusan berupa kalimat pembayaran nafkah Iddah , Mut’ah ,  serta Madliyah dilakukan  sebelum  ikar  talak  ialah  supaya  putusan  dilaksanakan pemohon  serta  supaya  terdapat  kekuatan  hukum  mengikat  antara  Pemohon  bersama Termohon.  Di  sisi  lain  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi  istri  sekaligus memudahkan  untuk  memperoleh  segala  haknya  tanpa  permohonan  eksekusi.  Permohonan cerai oleh suami, wajib melakukan pembayaran nafkah di mana hal tersebut merupakan hak istri,  berupa  nafkah Iddah serta Mut’ah suami  wajib  melakukan  pembayaran  secara  lunas sebelum pengikraran talak, apabila ini telah terlaksana tentu tak terjadi permasalahan, kecuali Pemohon  tidak  mempunyai  dana  guna  melakukan  pembayaran  untuk  memenuhi  segala  hak Termohon. Atas hal tersebut, Hakim melakukan penundaan pengikraran talak dalam kurun 6 bulan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  segala  hak  istri.  Atas dasar  aturan itu,  ditemui kendala pada implementasi  pemenuhan hak-hak istri apabila pihak Pemohon  (suami)  adalah  keluarga  miskin  dan  ketika  memiliki  tenggang  waktu  6  bulan  tak balik menuju  Pengadilan  atas  alasan tak mampu  membayar, mengakibatkan dampak negatif pada  pasangan  tersebut  dikarenakan  pasangan  suami  dan  istri  ini  tak  dapat  rukun,  sehingga istri  berkenan  untuk  tak  dibayar  nafkah Iddah dan Mut’ah agar  segera  cerai  dari  suami. Hakim memenuhi hal itu untuk kelangsungan perceraiannya.
Pandangan  Hakim  tentang  Perma  No.  3  Tahun  2017  mengenai  tata  cara  mengadili wanita dihadapan hukum, sangat membantu hakim. Hal tersebut karena Perma itu merupakan aturan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung sebagai landasan Hakim ketika melaksanakan tugas.  Dalam  rangka  acara  peradilan  untuk  wanita  ketika  dihadapkan  hukum,  namun hambatan  penerapan  hukum  pada  penerapan  Perma  No.  3  Tahun  2017  mengenai  tata  cara mengadili wanita dihadapan hukum terdapat inkonsisten pandangan Hakim-Hakim mengenai tahapan  peradilan  ketika  wanita  yang  didalamnya,  terlebih  mengenai  pertimbangan  dengan melibatkan  wanita  ketika  dihadapkan  hukum  ke  lembaga  peradilan.  Selain  itu  ditemui pengawasan  dan  evaluasi  yang  kurang  merupakan  kendala  dalam  praktek  implementasi Perma tersebut.

## Upaya  Penyelesaian  dari  Kendala-Kendala  Pelaksanaan  Pemenuhan  Segala  Hak  Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya
Pengadilan  Agama  melekat  tugas  serta  kewenangan  dalam  melakukan  pemeriksaan, memutus,  serta  menyelesaikan  kasus  pada  tingkat  kesatu  oleh  subjek  hukum  dengan agamanya  Islam dalam beberapa hal, termasuk pernikahan, pewarisan, wasiat, penghibahan, pewakafan,  zakat,  penginfaqan,  sedekah,  serta  ekonomi  basis  syariah.  Hal  ini  dituangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Pasal 49 dari undang- undang tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang agamanya muslim, termasuk badan hukum  dengan  tidak  terpaksa  tunduk  pada  hukum  syariat  Islam.  Pasal  tersebut  sekaligus mengatur jelas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian permasalahan yang  melibatkan  badan  hukum  didasarkan  ketentuan  hukum  Islam.  Kegiatan  usaha  badan hukum  atas  prinsip  Syariah,  memiliki  hak  untuk  penyelesaian  permasalahannya  pada Pengadilan Agama.
Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mengandung asas personalitas keislaman. Berarti  di  mana  hanyalah  mereka  dengan  agamanya  Islam  kemudian  tunduk  dan  bisa ditundukkan  ke  kekuasaan  lingkungan  Peradilan  Agama.  Asas  ini  dituangkan  pada  Pasal  2, bagian penjelasan umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun  2006  mengenai  Peradilan  Agama.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  asas  tersebut  terkait dengan  permasalahan  pada  suatu  bidang  di  mana  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama. Kedudukan  asas  tersebut  pada  Peradilan  Agama  sifatnya  tidaklah  umum  serta  tidak mencakup keseluruhan aspek perdata. Penegasan mengenai asas tersebut dimaksudkan untuk memperjelas bahwa: (Ernawati, 2020):
1. Agama pihak yang berperkara adalah Islam.
2. Perkara  perdata  meliputi  pernikahan,  pewarisan,  wasiat,  penghibahan,  pewakafan,  serta sedakah.
3. Landasan hubungan hukum keperdataan ialah atas dasar hukum Islam.
Permasalahan  izin  pengikraran  talak  serta  poligami,  walaupun  peristilahan  yang digunakan adalah permohonan, namun merupakan permasalahan, tergolong kontensius serta wajib diberikan tanda G (Ernawati, 2020). Seperti pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, di mana itu adalah permohonan perceraian talak dan mengandung sengketa  hak-hak  istri,  subjek  hukum  yang  mengajukan  ialah  penyebutannya  Pemohon, sedangkan sebagai lawannya ialah penyebutannya Termohon. Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, diketahui terdapat permohonan serta gugat cerai. Permohonan ialah oleh suami kepada istri. Gugat cerai sendiri ialah dari istri kepada suami.
Untuk  menyelesaikan  suatu  perselisihan  atau  sengketa,  Pengadilan  Agama mengeluarkan putusan. Putusan, yang pada Bahasa Belanda disebut Vonnis . Putusan menurut Bahasa  Arab  ialah Al-Qada’u ,  yang  mana  merupakan  produk  pengadilan  di  mana  lahir  atas para  pihak  saling  menjadi  lawan  pada  suatu  sengketa,  yaitu  sebagai  Penggugat  serta
Tergugat.  Hal  semacam  itu  penyebutannya  produk  pengadilan  dengan  sebenarnya  atau Jurisdictio Contentiosa (Ernawati, 2020).
Salah satu  produk Pengadilan Agama adalah putusan verstek ,  yaitu putusan  di  mana dijatuhkannya atas ketidakhadiran pihak salah satu atau keduanya. Konsekuensi hukum dari putusan verstek adalah  menggugurkan  hak  serta  kewajiban.  Dasar  hukumnya  adalah  Pasal 124 HIR (Pasal 148 R. Bg) serta Pasal 125 HIR (Pasal 149 R. Bg). Pasal 124 HIR mengatur bahwa  ketika  Penggugat  tidak  hadir  di  hari  sidang  di  mana  sudah  ditetapkan  dan  tak mewakilkan seseorang agar menghadiri, di mana dirinya sudah dilakukan pemanggilan secara patut,  maka  gugurlah  gugatannya  serta  dijatuhi  hukuman  melakukan  pembayaran  biaya perkara. Namun dirinya melekat hak untuk menggugat kembali dengan 1 kesempatan ketika telah  melakukan  pembayaran  biaya  perkara.  Pasal  125  Ayat  (1)  HIR  menyatakan  bahwa ketika  Tergugat  tidak  hadir  di  hari  sidang  setelah  ditetapkan  serta  tak  menyuruh  orang  lain untuk  hadir  menjadi  wakil,  sedang  dirinya  sudah  dilakukan  pemanggilan  secara  patut, mengakibatkan  gugatan  tersebut  diterima  kemudian  putusannya verstek ,  terkecuali  jika pengadilan menemukan mengenai gugatan itu mencederai hak ataupun alasannya tidak jelas.
Putusan verstek ialah  dijatuhkannya  putusan  saat  Termohon  tidak  hadir  di  hari persidangan  kesatu,  serta  hari  sidang  kedua  dan  seterusnya.  Jadi,  putusan  tersebut  hanyalah bisa diberikan pada kondisi dimana pihak Tergugat tidaklah datang. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, putusan verstek memiliki dampak hukum  yang signifikan bagi beberapa hak istri pada perceraian talak. Jika istri tak menuntut hak sekaligus kewajiban  dalam  rangka  hadir  di  persidangan,  maka  gugurlah  hak-hak  istri.  Pernyataan  ini sejalan dengan pemahaman M. Yahya Harahap, bahwa  Hakim diberikan kewenangan untuk putusannya  dijatuhkan  tanpa  kehadiran  Tergugat,  berdasarkan  beberapa  syarat  (Harahap, 2017):
1. Tergugat tidak hadir pada pemeriksaan persidangan pemeriksaan yang ditetapkan, dengan alasan tidak sah ( Default Without Reason ).
2. Putusan  Hakim  dijatuhkan  di  mana  diktumnya:  Dikabulkannya  gugatan  secara keseluruhaan maupun sebagiannya, atau
3. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas tak mendasar hukum.
Pasal 124 serta Pasal 125 HIR adalah dasar hukum Hakim-Hakim dalam menangani perkara-perkara, dengan itu Hakim tak dapat dipandang tak berkeadilan atau memarginalkan mengesampingkan  hak-hak  istri  pasca  perceraian.  Segala  hak  istri  setelah  perceraian  dalam cerai talak dapat diperoleh jika istri tak melepas segala hak serta kewajiban, seperti dijelaskan dalam  Pasal  125  HIR.  Terkait  dengan  Perma  No.  3  Tahun  2017  tata  cara  mengadili  kasus perempuan  dihadapkan  hukum,  meskipun  istri  tidak  hadir  pada  persidangan,  hakim  tetap harus  memberikan  hak-hak  istri  tersebut.  Namun,  dalam  konteks  persidangan,  jika  hak-hak tersebut tidak diminta, hakim tidak akan memberikannya secara otomatis. Dalam kasus cerai talak, jika istri tak memperoleh segala haknya karena ketidakhadirannya, itu bukanlah salah dari  Hakim,  melainkan  akibat  hukumnya  dari  ketidakhadiran  tersebut  yang  mengakibatkan putusan  "Verstek".  Dalam  hal  ini,  istri  masih  memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan perlawanan melalui Verzet agar dapat meminta hak-haknya kembali. Namun, jika istri tidak dapat memberikan alasan yang kuat dalam Verzet, permintaannya dapat ditolak.
Adanya  Perma  No.  3  Tahun  2017  mengenai  tata  cara  mengadili  kasus  perempuan dihadapkan hukum, khususnya istri, mendapatkan perhatian dan kepastian hukum yang lebih dalam menuntut  hak-haknya.  Nafkah  yang timbul akibat perceraian, seperti  pada perceraian talak  dari  suami,  harus  diberikan  untuk  istri  sebelum  pengikraran  talak  untuk  upaya perwujudan  nilai  adil  serta  jaminan  hukum  bagi  istri.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa jumlah  nafkah  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  finansial  suami.  Prinsip  ini  sejalan dengan aturan KHI, di mana jika terjadi perceraian, bekas istri berhak atas nafkah lahir  oleh suami dalam Iddah -nya, sebagaimana diatur pada Pasal 149 KHI huruf (b). Selain itu, Pasal
151  KHI  menegaskan  mengenai  bekas  istri  pada Iddah -nya  berkewajiban  menjaga  diri,  tak boleh  dipinang,  serta  tak  melangsungkan  perkawinan  bersama  pria  lain.  Akibatnya,  suami berkewajiban  memberikan  nafkah  lahir  yang  merupakan  hak  di  mana  wajib  diberikan  ke bekas istri, terkecuali jika bekas istri berlaku nusyuz, dalam hal ini tidak ada hak nafkah yang wajib diberikan.
Berdasarkan  pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Surabaya  yang  diungkapkan dalam  wawancara,  terkait  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  mengenai  tata  cara  mengadili  kasus perempuan  dihadapkan  hukum,  Hakim  menyatakan  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  hadir dalam  persidangan,  hakim  tetap  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  segala  hak  di  mana harusnya  diterima  Termohon  dengan Ex  Officio untuk  mewujudkan  nilai  adil  bagi  2  belah pihak.  Sebelum  adanya  Perma  tersebut,  Hakim  Pengadilan  Agama  Surabaya  telah melaksanakan  tugasnya  mereka,  memegang  teguh  asas  keadilan  dan  kemanusiawian  tanpa memarginalkan  gender.  Diberlakukannya  Perma  ini,  Pengadilan  Agama  Surabaya  semakin menegaskan  perlindungan  terhadap  perempuan  ketika  dihadapkan  hukum.  Contoh implementasi Perma tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 3617/Pdt. G/2022/PA. Sby. Pada pertimbangan  putusan,  Majelis  Hakim  menekankan  pentingnya  efisiensi,  efektivitas, kepastian,  dan  keadilan,  serta  perlindungan  terhadap  perempuan.  Sebagai  contoh,  dalam kasus  pembayaran  Mut’ah  serta  Nafkah  Iddah  setelah  terjadinya  talak,  Majelis  Hakim memutus untuk memerintah Pemohon agar membayarnya sebelum pengikraran talak di depan Pengadilan  Agama  Surabaya.  Pendekatan  ini  sejalan  dengan  SEMA  yang  merupakan implementasi  Perma  No.  3  Tahun  2017,  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap segala hak wanita setelah bercerai.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya  sudah  terlaksana  secara  efektif  dalam  rangka  pemberian  nafkah  di  persidangan. Dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon (suami) menjatuhkan talak berdasarkan Perma No. 3 Tahun  2017  mengenai  tata  cara  mengadili  kasus  perempuan  dihadapkan  hukum.  Dalam pelaksanaan pada Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby.  Pertimbangannya  Majelis  Hakim  ialah  berbunyi  “Agar  efisien, efektif,  adil,  pasti,  dan  bermanfaat,  sekaligus  melindungi  wanita,  maka  pelaksanaan membayar Mut’ah dan  Nafkah Iddah di  mana  terjadinya  konsekuensi  setelah  talak,  Majelis Hakim  harus  menjatuhkan  hukuman  terhadap  Pemohon  dalam  rangka  pemenuhan pembayaran  itu  saat  setelah  Pemohon  menalak  Termohon  di  depan  Pengadilan  Agama Surabaya.  Namun  ada  pelaksanaan  yang  kurang  efektif,  mengingat  selama  perkawinan memiliki  2  anak  yang  masih  berumur  belum  21 Tahun.  Pasal  149  huruf (d)  KHI,  mengatur kewajiban  suami  untuk  membiayai hadanah (pemeliharaan  anaknya)  ketikanya  usianya dibawah 21 Tahun. Hal ini merupakan salah satu kendala pada implementasi perwujudan hak istri  pada  perceraian  talak  pada  Pengadilan  Agama  Surabaya.  Disamping  ketidak  hadiran Termohon (istri) dalam persidangan, oleh karena ketidak hadiran Termohon atas dasar aturan Pasal  125  Ayat  1  HIR  putusan  di  mana  telah  dijatuhkan  tanpa  kehadiran  Termohon  bisa dikabulkan  berdasar  hukum  serta  alasan  yang  jelas,  maka  Majelis  Hakim  mengabulkan permohonan Pemohon menggunakan Putusan Verstek , akibat dari ketidak hadiran Termohon berakibat  pula  terhadap  kedua  anaknya.  Majelis  Hakim  dalam  menentukan  nafkah  anak mendapat  kesulitan  diantaranya  tak  terdapat  komunikasi  yang  dilakukan  Pemohon  bersama Termohon  guna  diadakan  mediasi  mengenai  kesepakatan  nafkah  kedua  anaknya  tersebut pasca  perceraian.  Kemampuan  ekonomi  dari  Pemohon  yang  kurang  mampu  yaitu  dari keluarga  miskin,  hal  tersebut  merupakan  kendala  bagi  Majelis  Hakim  untuk  membebankan Pemohon agar melakukan pembayaran nafkah Iddah , Mut’ah , maupun nafkah anak.
Upaya  dalam  penyelesaian  kendala-kendala  dalam  pemenuhan  hak-hak  istri  pada perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, perempuan yang hal ini adalah istri semakin  mendapat  perhatian  dan  kepastian  hukum  dalam  menuntut  hak-haknya  nafkah  di mana  lahir  karena  bercerai  talak  wajib  diberikan  Termohon  sebelum  pengikraran  talak  agar mewujudkan  nilai  adil  serta  jaminan  hukum  bagi  Termohon.  Disamping  itu  Hakim Pengadilan  Agama  Surabaya  dalam  menangani  perceraian  talak  dalam  Putusan  No. 3617/Pdt.G./2022/PA.  Sby.  Pada  pemberian  hak-hak  istri  dengan  persepsi  bahwa  walaupun Termohon tak hadir  pada agenda  sidang, Hakim  wajib tetap memberi  segala hak Termohon tersebut  dengan Ex-  Officio untuk  mewujudkan  nilai  adil  bagi  2  belah  pihak.  Namun  perlu juga  dipahami  mengenai  jumlah  nafkah  yang  diberikan  wajib  disesuaikan  kemampuan Pemohon.

## REFERENSI
Alimuddin.  (2014). Penyelesaian  Kasus  KDRT  di  Pengadilan  Agama .  Bandung:  Mandar Maju.
Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. (2017). Hukum Perkawinan Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Efendi,  Jonaedi  dan  Prasetijo  Rijadi.  (2022). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Jakarta: Kencana. Ernawati. (2020). Hukum Acara Peradilan Agama . Depok: Raja Grafindo Persada. Fadli,  (2021). “Analisis  Perlindungan  Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian  Dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2017” ,  AL-AHKAM:  Jurnal  Syariah  dan  Peradilan  Islam,  Vol,  1 Nomor 1. https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/issue/view/24 Harahap,  M.  Yahya.  (1993). Kedudukan,  Kewenangan,  dan  Acara  Peradilan  Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) . Jakarta: Pustaka Kartini. Harahap,  M.  Yahya.  (2017). Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika. Isnaini, H. Moch. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Lubis,  Hj.  Sulaikin  dkk.  (2018). Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Cet. 13. Jakarta: Kencana.
Maulidi,  Anas  Makruf,  (2022). “Pelaksanaan  Putusan  Cerai  Talak  Atas  Nafkah  Istri  Dan Anak  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang”  (Studi  Putusan  Nomor  5410/Pdt. G/2019/PA. Kab. Mlg) , Universitas Islam Malang, DINAMIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 28 Nomor 3. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14609/0 Millah,  Saiful  dan  Asep  Saepudin  Jahar.  (2019). Dualisme  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia . Jakarta: Amzah. Mujahidin,  Ahmad.  (2014). Pembaruan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Bogor:  Graha Indonesia.
Retnowulandari, Wahyuni. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia . Jakarta: Universitas Trisakti.
Rusli,  Tara  Fathin,  (2020).  “ Implementasi  Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian  Di Pengadilan Agama Kolaka” , Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/19423/
Shomad, Abd. (2012). Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
Suteki  dan  Galung  Taufani.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat  teori  dan praktek) . Depok: Raja Grafindo Persada.
Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. Waluyo, Bambang. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H.