DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 7 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.

## Niaga.Jkt.Pst)
Adisty Padmavati Moha 1 , Gunardi Lie 2 , Moody Rizqy Syailendra 3
1 Universitas Tarumanagara, Indonesia, adisty.205210274@stu.untar.ac.id 2 Universitas Tarumanagara, Indonesia, gunardi.lie@untar.co.id 3 Universitas Tarumanagara, Indonesia, moodys@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: adisty.205210274@stu.untar.ac.id
Abstract: The  interest  in  new  brands  in  Indonesia  has  led  to  unhealthy  competition,  which causes  violations  to  occur  frequently.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  legal protection  is  for  the  owner  of  the  famous  brand  Pierre  Cardin  from  France  and  the resolution of dispute cases at the Jakarta Commercial Court Center No.15/PDT.SUS/MEREK/2015  in  conjunction  with  Cassation  Decision  No.557K/PDT.SUS- HKI/  2015  regarding  the  famous  brand  Pierre  Cardin  based  on  brand  law.  The  research method used is a normative research method used to research problems by looking at existing laws, policies, norms or principles. The results of the research show that the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 15/PDT.SUS/MEREK/2015, in conjunction with the  Cassation  Decision  Number  557K/PDT.SUS-HKI/2015  and  Decision  Number 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 regarding the Pierre Cardin brand dispute not in  accordance with the  law,  in  particular  Articles  68  and  76  Paragraph  (1)  of  the  old  Trademark  Law  and Articles  76  and  83  Paragraph  (1)  of  the  New  Trademark  Law.  The  conclusion  obtained  is that  in  the  case  of  this  decision,  the  judge  has  violated  trademark  regulations  and  has violated trademark regulations. Therefore, the author wants to examine it into a legal article with the title Legal Protection for the Use of Rights to the Pierre Cardin Brand (Case Study of Decision No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Keyword: Business Law, Business Practices, Kenneth Lay, Financial Scandal.
Abstrak: Ketertarikan  merek-merek  baru  di  Indonesia  telah  menyebabkan  persaingan  yang tidak  sehat,  yang  menyebabkan pelanggaran  seringkali  terjadi.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana perlindungan hukum  terhadap pemilik merek terkenal Pierre  Cardin  dari  Perancis  dan  penyelesaian  kasus  perselisihan  Pusat  Pengadilan  Niaga Jakarta  No.15/PDT.SUS/MEREK/2015  Jo  Putusan  Kasasi  No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai  merek  terkenal  Pierre  Cardin  berdasarkan  UU  merek.  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  digunakan  untuk  meneliti  masalah  dengan melihat  hukum,  kebijakan,  norma,  atau prinsip-prinsip  yang  ada.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
15/PDT.SUS/MEREK/2015,  Jo  Putusan  Kasasi  Nomor  557K/PDT.SUS-HKI/2015  dan Putusan  Nomor  49PK/Pdt.Sus-HKI/2018  mengenai  sengketa  merek  Pierre  Cardin  tidak sesuai  dengan  undang-undang,  khususnya  Pasal  68  dan  76  Ayat  (1)  UU  Merek  lama  dan Pasal  76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang  Baru. kesimpulan  yang didapat  adalah  Dalam hal  keputusan  tersebut,  hakim  telah  melanggar  peraturan  merek  dan  telah  melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Kata Kunci: Merek, Merek Terkenal Pierre Cardin, Perlindungan Merek Terkenal.

## PENDAHULUAN
Perkembangan merek yang sedemikian rupa membuat merek memiliki nilai tersendiri dalam  dunia  bisnis  dan  menjadi  aset  yang  dikelola  oleh  pemiliknya,  sehingga  dibuat  aturan mengenai  merek,  salah  satunya  yaitu  UU  Merek  Lama.  Namun,  muncul  pertanyaan  apakah produsen harus mendaftarkan merek dagang mereka sebelum produk dipasarkan. UU Merek Lama  tidak  menetapkan  ketentuan  yang  mewajibkan  produsen  untuk  mendaftarkan  merek mereka. Merek dagang yang telah lama dikenal dan digunakan untuk jenis barang tertentu di Indonesia disebut merek terkenal.
Merek  merupakan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  dunia  perdagangan  tentunya dalam hal memberikan kontribusi akan citra dan reputasi agar terciptanya kepercayaan yang merupakan  suatu  upaya  untuk  mendapatkan  pelanggan  yang  setia,  dan  juga  dapat meningkatkan  identitas  nama  baik  suatu  perusahaan.  Merek  merupakan  suatu  tanda  yang memiliki tujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang - Undang Nomor 15  Tahun  2001  Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek  perusahaan  harus  dilindungi  dikarenakan  hal  tersebut   sangatlah  berharga dalam industri perdagangan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan tinggi bahwa orang akan meniru  merek  tersebut  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebanding  dengan  merek  asli. Pemilik merek yang mendaftar pertama, atau asas pertama untuk file, menerima perlindungan merek.  Indonesia  memiliki  UU  Merek,  tetapi  persengketaan  terhadap  merek  terkenal  masih sering  terjadi.  Indonesia  bahkan  disebut  sebagai  negara  dengan  merek  dagang  palsu terbanyak.
Berdasarkan  aspek  ekonomi  merek  mempunyai  nilai  yang  sangat  penting, dikarenakan merek termasuk bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual. Merek adalah bentuk Hak Kekayaan  Intelektual terpenting dalam proses jual beli pada suatu produk industri baik perniagaan  domestik  ataupun  internasional,  masing  -  masing  pembeli  tentunya  dapat membedakan  jaminan  kualitas  suatu  produk  hal  itu  karena  adanya  hubungan  antara  merek dan suatu produk industri yang sangat melekat. Merek merupakan hak yang mempunyai sifat khusus yang diberikan dari suatu negara ke pemilik merek tersebut untuk menggunakannya. Merek  juga  memiliki  fungsi  sebagai  asset  perusahaan  yang  harganya  tidak  ternilai,  merek yang mempunyai predikat terkenal (well-know marks) khususnya.
Di Negara Indonesia, secara hukum merek diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis).  Secara  hukum  merek  tentunya  akan memperoleh  perlindungan  apabila  pemilik  merek  tersebut  telah  mendaftarkan  pada  negara. dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral HKI di bawah Departemen Hak Asasi Manusia. Perlindungan  Hukum  hak  atas  merek  yang  telah  terdaftar  secara  resmi  memberikan  akibat
hukum  bahwasannya,  para  pihak  yang  ingin  mendapatkan  suatu  perlindungan  hukum terhadap  hak  atas  merek  diharuskan  untuk  mengikuti  tata  cara  pendaftaran  yang  telah ditentukan  secara  resmi.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa,  apabila  merek  yang  tidak mendaftarkan  pada  negara  tentu  tidak  akan  mendapatkan  suatu  perlindungan  hukum.  Oleh karena  itu  setiap  orang  dapat  menggunakan  merek  -  merek  tersebut  tanpa  izin  dari  pemilik pertama merek tersebut, dikarenakan merek yang tidak melakukan pendaftaran secara hukum dianggap sebagai merek milik umum (public domain).
Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu permasalahan antara merek “PIERRE CARDIN” pemilik merek terkenal dengan merek “PIERRE CARDIN” milik pengusaha  Indonesia  bernama  Alexander  Satryo  Wibowo  dan  pemerintahan  Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  PIERRE  CARDIN  Perancis,  merasa  keberatan  adanya pendaftaran  merek  "PIERRE  CARDIN"  dengan  persamaan  kelas  pada  sertifikat  miliknya yang  sangat  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  -  undangan,  berdasarkan pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  yang  berkaitan  dengan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  tentang  Merek,  berbunyi  "mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan dengan  Merek  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis."  Merek  milik  pihak  penggugat  merupakan  merek  terkenal  yang  telah  terdaftar  di berbagai  macam  negara.  Upaya  untuk  melindungi  jenis  barang  yang  masuk  ke  dalam golongan kelas 3. Penggugat telah memiliki popularitas yang tersebar luas hampir seluruh di pasaran  wilayah  negara  Indonesia  sejak  Tahun  1960.  Merek  dagang  "PIERRE  CARDIN" milik  pengusaha  Indonesia  bernama  Alexander  Satryo  Wibowo  juga  terdaftar  berdasarkan nomor IDM000234122 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2010 guna melindungi jenis barang golongan kelas 3.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  penelitian normatif.  Metode  penelitian  normatif  merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  digunakan dalam konteks hukum untuk mencari tahu mengenai perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dalam kasus Pierre Cardin serta penyelesaian sengketa kasus merek terkenal Pierre Cardin  terkait   Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  No.15/PDT.SUS/  MEREK/2015  Jo Putusan  Kasasi  No.557K/PDT.SUS-  HKI/2015  berdasarkan  UU  Merek  dengan  cara menganalisis  hukum,  kebijakan,  norma,  atau  prinsip-prinsip  yang  ada.  Langkah-langkah metodologis  termasuk  pengumpulan  data  dimulai  dari  dokumen  hukum,  penafsiran,  analisis teks, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. interpretasi normatif  dan  kritik  juga  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dari  pendekatan  ini  dalam mengembangkan argumen untuk jurnal ilmiah.
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu penelitian  secara deduktif  yang  dapat  dimulai  dengan  menganalisa  terhadap  pasal-pasal dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan,  seperti pendekatan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan  pendekatan  kasus.  terkait  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan, penelitian kepustakaan  yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan   informasi tertentu yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dalam kasus Pierre Cardin
Merek  yang  terkenal  di  pasar  luas  dianggap  sangat  baik  atau  aman  untuk  dibeli. Proses  perusahan  membuat  merek  terkenal  dan  diminati  oleh  pelanggan,  menimbulkan banyak  pesaing  yang  beritikad  tidak  baik  dengan  melakukan  bisnis  tidak  sehat  seperti
pemalsuan, peniran, dan pembajakan barang bermerek untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu  yang singkat. Mereka  yang melakukan pelanggaran hak merek berusaha untuk mendapatkan  keuntungan  mudah  dengan  mencoba  meniru  atau  memalsukan  merek  yang sudah  terkenal  di masyarakat.  Pelanggaran  merek  dapat  terjadi  jika  memenuhi  beberapa kriteria, seperti memiliki persamaan secara keseluruhan atau substansial dengan merek yang dimiliki oleh pemilik asli, atau menyesatkan pelanggan saat mereka membeli barang atau jasa yang dimaksud. Pertama dan terpenting, perlu diingat bahwa kasus Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori HKI, terutama dalam hal merek.
Karena  aparatur  hukum  yang  berkuasa  dalam  penegakan  hukum  hak  kekayaan intelektual,  mereka  harus  melindungi  tindakan  kriminal  yang  terlibat  dalam  perlindungan merek ini. Seringkali terjadi pelanggaran hukum atau sengketa KI, termasuk sengketa merek, karena  orang  tidak  tahu  tentang  perubahan  undang-undang  dan  konsep  perlindungan  KI. Pemerintah  negara  juga  harus  lebih  sering  mengkampanyekan  pendaftaran  merek  dan perlindungan  merek  kepada  masyarakat  untuk  mencegah  persengketaan  KI  karena ketidaktahuan.
Merek  menentukan  persepsi  konsumen  terhadap  suatu  produk.  Merek  yang  sudah terkenal  di  pasar  luas  dianggap  sangat  baik  atau  aman  untuk  dibeli.  Proses  perusahan membuat  merek  terkenal  dan  diminati  oleh  pelanggan,  menimbulkan  banyak  pesaing  yang beritikad  tidak  baik  dengan  melakukan  bisnis  tidak  sehat  seperti  pemalsuan, dan peniruan barang  bermerek  untuk  mendapatkan  keuntungan  dagang  yang  besar  dalam  waktu yang singkat.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.03-HC.02.01  Tahun  1991  tentang Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  Merek  Terkenal  atau  Merek  yang  Mirip  Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain menetapkan bahwa merek terkenal adalah merek dagang  yang secara umum dikenal  dan digunakan pada barang  yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari kedua definisi di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  merek  disebut  sebagai  merek  terkenal  jika  merek tersebut dikenal secara umum dan barang yang dijual di Indonesia dan di luar negeri.
Pasal 1 UU 20/2016 menjelaskan definisi merek diantaranya yaitu Logo, kata, huruf, angka,  gambar,  atau  campuran  warna  adalah  beberapa  contoh  merek.  Mereka  juga  bisa menjadi hologram, suara, atau kombinasi keduanya. Tanda ini digunakan untuk membedakan barang  yang  dibuat  oleh  individu  atau  badan  hukum  secara  perdagangan.  Regulasi  hukum positif membagi merek menjadi dua kategori yaitu merek dagang dan merek jasa.
Secara  umum,  beberapa  tanda  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  merek  adalah sebagai berikut:
1. Kata, Yang  dimaksud  dengan  istilah  adalah  istilah  yang  memiliki  karakteristik  yang membedakan,  baik  itu  internasional,  nasional,  atau  regional.  Contohnya  adalah  merek kecap "Bango".
2. Huruf, terdiri dari beberapa huruf, contohnya adalah merek merek kecap “ABC”.
3. Angka, adalah  angka  majemuk  tidak  boleh  berdiri  sendiri;  mereka  harus  digabungkan dengan elemen lain. Gambar mencakup segala sesuatu yang dapat digambar atau dilukis, baik dengan tangan maupun dengan alat elektronik.
4. Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada persegi.
5. Dan/atau gabungan unsur-unsur tersebut.
Berikut  ini  adalah  beberapa  contoh  bentuk  merek  yang  digunakan  pada  barang  atau jasa:
1. Merek lukisan atau gambar
Merek ini membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa lain yang serupa.  Ini  disebut  merek  lukisan.  Bentuk  merek  seperti  gambar  buah  apel  pada  produk smartphone adalah contohnya.

## 2. Merek kata
Bentuk  merek  ini  membedakan  barang  atau  jasa  dengan  kata-kata  yang  berbeda. Kata "Indomie" dalam makanan adalah contoh bentuk merek ini.
3. Merek berbentuk huruf atau angka Merek huruf atau angka membedakan produk atau jasa tertentu dari produk atau jasa lain yang serupa. Huruf ABC adalah salah satu contoh merek huruf atau angka ini.
4. Merek yang berbentuk nama Bentuk merek ini dapat membedakan barang atau jasa tertentu dari yang lain dalam kategori yang sama. Contoh merek ini adalah jam tangan Alexander Christie.
5. Merek berbentuk kombinasi
Merek  kombinasi  menggunakan  lukisan  atau  gambar  dan  kata  untuk  membedakan barang  atau  jasa  tertentu  dari  yang  lain.  Gambar  orang  tua  dan  huruf  OT  pada  produk makanan ringan adalah contoh bentuk merek ini.
Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif adalah semua jenis merek yang diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Merek  dagang  (trade  mark) adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  barang sejenis  lainnya.  Merek  jasa  (service  mark)  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk  membedakan  dengan  jasa  sejenis  lainnya.  Merek  kolektif  adalah  merek  yang digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya
Merek  yang  terkenal  di  pasar  luas  dianggap  sangat  baik  atau  aman  untuk  dibeli. Proses  perusahan  membuat  merek  terkenal  dan  diminati  oleh  pelanggan, menimbulkan banyak  pesaing  yang  beritikad  tidak  baik  dengan  melakukan  bisnis  tidak  sehat  seperti pemalsuan,  peniran,  dan  pembajakan  barang  bermerek  untuk  mendapatkan  keuntungan dagang  yang  besar  dalam  waktu  yang  singkat.  Sebagian  besar,  merek  terkenal  memiliki kekuatan  keuangan  yang  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan  promosi  produk  secara besar - besaran.
Promosi  di  berbagai  media  memerlukan  biaya  yang  tinggi,  jadi  hanya  mereka  yang memiliki  kekuatan  keuangan  yang  dapat  melakukan  ini.  hal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  Merek  Pierre  Cardin  termasuk  dalam  kategori  merek  terkenal.  Meskipun  UU  Merek tidak mendefinisikan merek terkenal dengan jelas, hal tersebut menetapkan beberapa kriteria yang  diperlukan  agar  merek  dapat  dianggap  terkenal.  Pengetahuan  umum  tentang  merek dalam industri yang relevan, reputasi yang dibangun melalui promosi besar-besaran, investasi di luar negeri, dan bukti pendaftaran di beberapa negara adalah indikator tersebut.
Berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (1)  UU  Merek  Lama  dan  Pasal  21  Ayat  (1)  UU  Merek Baru,  merek  Pierre  Cardin  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  dapat  dianggap  sebagai  merek terkenal  karena  telah  didaftarkan  di  banyak  negara,  seperti  Amerika  Serikat,  Austria, Australia,  Brazil,  Brunei  Darussalam,  dan  negara-negara  besar  lainnya.  Penggugat  juga secara aktif mempromosikan produk yang dimilikinya. Merek Pierre Cardin Penggugat telah menjadi  merek  terkenal,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  bukti  pendaftaran  dan  pengetahuan umum.
Sebagai  negara  penandatangan  Paris  Convention,  Indonesia  harus  tunduk  pada konvensi tersebut. Menurut Pasal 6 Bis Konvensi Paris, negara anggota memiliki wewenang untuk  menolak atau membatalkan pendaftaran, serta menghentikan penggunaan merek  yang merupakan  salinan,  replika,  atau  terjemahan  yang  dapat  menimbulkan  kebingungan  dengan merek  yang  sudah  dipertimbangkan  oleh  otoritas  yang  berwenang  di  negara tempat pendaftaran  dilakukan,  jika  diizinkan  oleh  hukum  atau  atas  permintaan  pihak berkepentingan. Selain itu, hak untuk menggunakan merek ini harus diakui oleh pihak yang
memiliki  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  konvensi  ini,  dan  harus  digunakan  untuk barang yang sebanding atau sebanding.
Perlindungan  hukum  merek  terkenal  berdasarkan  Pasal  16  Undang-Undang  No.  15 tahun 2001, ayat 1 huruf b menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika  barang  dan/atau  jasa  tersebut  memiliki  kemiripan  secara  substansial  atau  sepenuhnya dengan  merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain.  Selain  itu,  Pasal  6  ayat  2  menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan terhadap barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sejenis.  Merek  diberi  perlindungan  hukum  bukan  karena dianggap sebagai upaya untuk bertindak jujur dalam perdagangan. Sebaliknya, perlindungan ini  diberikan  agar  produk  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dapat  dikenali  berdasarkan sumbernya.
Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hukum merek terkenal ialah bahwa jika ada  persamaan  substansial  antara  suatu  merek  dan  merek  terkenal,  ada  unsur  kepercayaan buruk.  Karena  itu,  pembonceng  atau  pembajak  yang  membuat  merek  yang  sama  selalu melakukannya  dengan  niat  buruk.  Sangat  penting  untuk  diingat  bahwa  sistem  pendaftaran merek  Indonesia  menggunakan  sistem  konstitutif.  Hal  Ini  berarti  bahwa  merek  baru  akan dilindungi jika pemiliknya mendaftarkannya.
Merek  terkenal  dapat  dilindungi  secara  preventif  maupun  represif.  Perlindungan preventif  dapat  dilakukan  dengan  mendaftarkan  merek  ke  Dirjen  HAKI.  Merek  dapat dilindungi  secara  represif  secara  administratif  melalui  penghapusan  merek  yang  terdaftar  di Dirjen HAKI dan secara hukum melalui gugatan di Pengadilan Niaga untuk pembatalan dan pelanggaran merek atau di Pengadilan Negeri untuk kasus pidana.
Pemeriksaan  administratif  dilakukan  setelah  pemohon  merek  mengajukan permohonan  pendaftaran  merek  ke  Ditjen  HKI.  Pada  dasarnya,  pemeriksaan  administratif hanya  memeriksa  apakah  persyaratan  permohonan  merek  lengkap.  Setelah  persyaratan dipenuhi,  pemohon  menerima  tanggal  penerimaan.  Setelah  pemeriksaan,  dilakukan pemeriksaan substantif. Dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek Lama, serta Pasal 20 dan 21 UU Merek  Baru,  seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya  di  Bab  II,  pemeriksaan  ini  dilakukan untuk  memeriksa  merek.  Setelah  pemeriksaan  substantif  selesai,  Ditjen  HKI  akan memberikan pengumuman selama 3 (tiga) bulan untuk menunggu tanggapan masyarakat.
Ditjen  HKI  akan  memberikan  sertifikat  merek  kepada  pemohon  merek  jika  mereka diterima.  Namun,  undang-undang  merek  baru  mengubah  prosedur  pendaftaran  merek. Prosedur  baru  terdiri  dari  permohonan,  pemeriksaan  formalitas,  pengumuman,  dan pemeriksaan  substansif.  Jika  ada  sanggahan  dari  pihak  ketiga,  tahap  ini  dilanjutkan  dengan pemeriksaan sanggahan. Pada tahap akhir, jika merek layak dan memenuhi syarat-syarat yang diatur, merek akan diputuskan.
Pasal  24  dan  25  UU  Merek  Lama  memungkinkan  untuk  mengajukan  keberatan  dan sanggahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan Pasal 16 dan 17 UU Merek  Baru  memungkinkan  untuk  mengajukan  keberatan  dan  sanggahan  kepada  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  37  ayat  2  (dua)  UU  Lama  mengatur  waktu  12  (dua belas) bulan sebelum berakhir merek, sedangkan Pasal 37 UU Merek Baru mengatur waktu 6 (enam)  bulan  sebelum  berakhir  merek,  tetapi  jika  sudah  habis  dan  telat  diperpanjang,  maka diberi  waktu  maksimal  6 bulan. Dalam jangka  waktu  5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam UU Merek Lama, Pasal 68 dan 69, dan UU Merek Baru, Pasal 76 dan 77. Dibandingkan dengan UU Merek  Lama, UU  Merek  Baru mengatur secara khusus  permohonan pendaftaran merek internasional.  Pasal  52  UU  Merek  baru  mengatur  permohonan  yang  berasal  dari  Indonesia dan  ditujukan  ke  biro  internasional  melalui  Menteri  atau  ke  salah  satu  negara  tujuan  yang diterima oleh Menteri. Selanjutnya, pemohon harus memiliki bisnis atau kegiatan komersial yang  nyata  di  Indonesia.  Selain  itu,  pemohon  harus  telah  mengajukan  atau  memiliki
pendaftaran merek di  Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional. Terakhir,  protokol  yang  berkaitan  dengan  Perjanjian  Madrid  Tentang  Registrasi  Merek Internasional mengatur ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran merek internasional.
Merek  Pierre  Cardin,  baik  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  maupun  Tergugat,  dapat dikategorikan  sebagai  merek  dagang  jika  dianalisis  sesuai  dengan  kategori  merek  menurut UU Merek Lama dan UU Merek Baru. Konsep merek dagang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  1  Ayat  (2)  UU  Merek  Lama  dan  UU  Merek  Baru,  mengacu  pada  penggunaan  merek untuk  membedakan  produk  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  dari produk  serupa.  Dalam  kasus  ini,  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  menggunakan  merek Pierre Cardin untuk tujuan pemasaran produk. Penggugat menggunakan merek Pierre Cardin pada kosmetik dan parfum  kelas 3, sementara Tergugat  PTUN juga melakukannya. Dengan kata lain, keduanya menggunakan merek Pierre Cardin pada barang yang mereka buat.
Penggugat  memiliki  merek  Pierre  Cardin,  yang  didaftarkan  di  Ditjen  HKI  dengan nomor pendaftaran IDM000192198. Pendaftaran diperpanjang dengan nomor R002008005130 pada tanggal 6 Februari 2009. Produk seperti kosmetik, parfum, sabun, dan wangi-wangian  dilindungi  oleh  klasifikasi  barang  kelas  3  ini.  Pendaftaran  merek  Pierre Cardin  di  Indonesia  menggunakan  sistem  konstitutif  Indonesia,  yang  mencakup  tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Demikian pula, merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Tergugat telah terdaftar di Ditjen HKI dengan nomor pendaftaran IDM 000028783 pada tanggal  31  Januari  2005.  Pendaftaran  sebelumnya  mencakup  tahun  1977–1995.  Pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Tergugat tidak melibatkan hak prioritas, seperti halnya penggugat.
Tidak ada perbedaan  yang jelas antara merek Pierre Cardin yang dimiliki Penggugat dan Tergugat. Bentuk, penempatan, kombinasi elemen, dan bunyi menunjukkan pelanggaran merek. Ini menunjukkan pelanggaran merek dengan niat buruk untuk meniru merek terkenal. Pemilik merek yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek yang melanggar. Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Lama dan Pasal 76  Ayat  (1)  UU  Merek  Baru  memungkinkan  pemilik  merek  untuk  mengajukan  gugatan pembatalan  pendaftaran  merek  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  menghasilkan persamaan  pada  pokoknya  atau  secara  keseluruhan  dengan  merek  orang  lain.  Peraturan  ini mengatur perlindungan merek yang melanggar.
Penyelesaian sengketa kasus merek terkenal Pierre Cardin terkait  Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/ MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT. SUS-HKI/2015 berdasarkan UU Merek
Dalam  penyelesaian  sengketa  merek  terdaftar  dan  merek  terkenal,  perlindungan hukum  atas  kepemilikan  merek  akan  ditinjau  dari  perspektif  teori  pemilikan  merek  yang berhak  atas  merek  dan  teori  penyelesaian  sengketa  yang  diharapkan  dapat  menyelesaikan sengketa  tentang  kepemilikan  merek.  Dalam  penyelesaian  sengketa  merek,  ada  dua  aspek yang  dipertimbangkan.  Yang  pertama  adalah  objek  sengketa,  yaitu  unsur-unsur  persamaan, niat, dan barang atau jasa sejenis.
Yang  kedua  adalah  subjek  sengketa,  yaitu  merek  terdaftar  dan  merek  terkenal. Pemilik  merek  yang  berhak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Oleh karena  itu,  pengadilan  niaga  harus  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  ini  untuk mendapatkan keputusan yang adil. Pendaftaran merek adalah wajib menurut Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Sistem  pendaftaran  merek  menggunakan  sistem  konstitutif atau  first  to  file  principal,  yang  memastikan  bahwa  merek  yang  didaftarkan  akan  menerima perlindungan hukum.
Sengketa  yang berkaitan dengan merek dapat  diselesaikan di  luar pengadilan. Selain penyelesaian gugatan yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pasal 84 Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  memberi  pihak  kesempatan  untuk  menyelesaikan sengketa  mereka  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Arbitrase,  menurut Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  organisasi  yang  memungkinkan  para  pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  perbedaan  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Salah satu metode penyelesaian sengketa adalah negosiasi, di mana para pihak berunding  secara  langsung  tanpa  bantuan  dari  pihak  lain.  Selain  itu,  salah  satu  metode penyelesaian  sengketa  alternatif  adalah  pendapat  ahli.  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan bahwa para Dalam  penyelesaian  sengketa  merek,  ada  dua  aspek  yang  dipertimbangkan.  Yang pertama  adalah  subjek  sengketa,  yang  mencakup  elemen  persamaan  dasar,  niat  pendaftar, barang  dan  jasa  yang  serupa.  Yang  kedua  adalah  subjek  sengketa,  merek  terdaftar  dan terkenal,  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum.  Pemilik  merek  yang  berhak  melakukan penyelesaian  sengketa  ini  melalui  pengadilan  naga  untuk  mendapatkan  keputusan  yang  adil dan adil.
Menurut  teori  penyelesaian  sengketa,  juga  dikenal  sebagai  Teori  Konflik  oleh  Dean G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin,  konflik  adalah  persepsi  perbedaan  kepentingan  (persepsi perbedaan kepentingan), atau aspirasi para pihak yang berkonflik  yang tidak tercapai secara bersamaan.  Pruitt  dan  Rubin  juga  menganggap  konflik  sebagai  perbedaan  kepentingan  atau ketidakmampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan.
Berdasarkan UU Merek, prinsip itikad baik (good faith) adalah pedoman utama untuk pendaftaran  merek.  Berdasarkan  prinsip  ini,  hanya  pendaftar  yang  beritikad  baik  yang  akan menerima perlindungan hukum. Jika ditemukan adanya kemiripan atau imitasi dengan merek yang  didaftar  atas  dasar  niat  jahat,  Dirjen  HKI  Indonesia  bertanggung  jawab  secara  aktif untuk menolak pendaftaran merek. Pasal 4–5 UU Merek Lama, dan Pasal 6 UU Merek Baru. Menurut  Pasal  1338  KUHPer,  Ayat  (3)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  suatu  perjanjian hanya dapat dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, Pasal 531 KUHPer menyatakan bahwa ketika  pihak  yang  memegangnya  memperoleh  kebendaan  tersebut  dengan  cara  memperoleh hak milik, dalam hal cacat cela yang terkandung di dalamnya tidak diketahui.
Itikad  baik  adalah  niat  pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk  tidak  mengganggu  mitra janjinya  atau  kepentingan  umum.  Penggugat  meminta  Majelis  Hakim  untuk  membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat. Namun, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memihak Tergugat dan menolak untuk membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat karena ada persamaan bunyi antara keduanya. Namun, keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memihak tergugat dan menolak  untuk  membatalkan  merek  Pierre  Cardin  tergugat.  Keputusan  ini  didasarkan  pada kenyataan bahwa ada persamaan bunyi  antara merek Pierre Cardin Penggugat  dan tergugat, keduanya  terdiri  dari  dua  suku  kata,  "PIERRE  CARDIN",  yang  apabila  dibaca  sama  sekali tidak memiliki bed atau persamaan bunyi. Dengan kata lain, keduanya adalah barang kelas 3 dan  termasuk  dalam  kategori  kriteria  barang  sejenis.  Selain  itu,  ada  kemiripan  antara  logo PIERRE  CARDIN  tergugat  dan  Penggugat.  Logo  tergugat  terdiri  dari  huruf  P  yang  berada dalam lingkaran sedangkan logo Penggugat terdiri dari huruf PC yang tidak.
Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah saat gugatan ini  didaftarkan,  tetapi  pada  saat  merek  PIERRE  CARDIN  milik  tergugat  didaftarkan  di Direktorat  Merek  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  dipertimbangkan  dahulu  kapan  merek PIERRE  CARDIN  milik  tergugat  pertama  kali  didaftarkan  di  Direktorat  Merek,  dan kemudian  apakah  ini  terjadi  pada  saat  gugatan  ini  didaftarkan.  Majelis  berpendapat  bahwa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek Lama, keterkenalan merek
yang dimaksud  bukanlah merek  yang dimiliki penggugat saat merek tersebut  didaftarkan di Indonesia  di  Direktorat  Merek.  Sebaliknya,  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  (b)  UU  Merek  Baru mengatur permohonan permohonan merek.
Pasal 6 ayat (3) huruf (a) UU Merek lama dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Merek baru  mengatur  bahwa  permohonan  merek  ditolak  jika  menyerupai  atau  menyerupai  nama orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  negara  lain,  kecuali  dengan persetujuan tertulis dari  yang berhak.  Dalam kasus ini, putusannya  adalah menolak  gugatan Penggugat  secara  keseluruhan  dan  menghukumnya  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.  731.000.  Pada  tingkat  kasasi,  putusan  ini  juga  menguatkan  keputusan  PN  dan mengakinatkan  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000.000.  Dalam putusan  kasasi,  ada  pertimbangan  yang  berbeda  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Kehakiman.
Dalam  kasus  ini,  ada  perbedaan  pendapat  dari  Hakim  Agung.  Hakim  tersebut berpendapat  bahwa  tuntutan  pemohon  kasasi  dapat  dibenarkan  karena  Judex  Facti  tidak memberikan  pertimbangan  yang  cukup  berdasarkan  informasi  yang  ada.  Hakim  tersebut mempertimbangkan fakta bahwa nama asli penggugat adalah Pierre Cardin dan bahwa nama ini juga merupakan merek dagang penggugat.  Dalam hal  keputusan hakim  ini, hal-hal  yang diminta  atau  digugat  oleh  Penggugat  sangat  jelas  dan  benar,  sehingga  orang  merasa  merek Pierre  Cardin  Tergugat  dan  produknya  berasal  dari  Penggugat.  Ini  menunjukkan  bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan alasan sebenarnya mengapa dia menggugat Tergugat.
Penulis  meneliti  berbagai  perspektif  tentang  keputusan  hakim  tersebut.  Pandangan pertama  berfokus  pada  undang-undang  nasional  atau  undang-undang  merek.  Untuk melindungi  merek  yang  terdaftar di  Indonesia,  Indonesia membuat  UU Merek sebagai  hasil dari  ratifikasi  TRIPs.  Pasal  6  bis  ayat  (1)  konvensi  Paris  dan  Pasal  16  ayat  (2)  TRIPs mengatur  dasar  perlindungan  merek  terkenal.  Pandangan  kedua  mengacu  pada  apa  yang sebenarnya diatur dan dinyatakan dalam TRIPs. Dengan kata lain, penulis berusaha mengkaji dari sudut pandang internasional atau meninjau keputusan tersebut dari sudut pandang global.
Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim secara normatif tidak tepat dalam kasus merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan UU merek lama maupun baru. Hal Ini dikarenakan berdasarkan Pasal  6  ayat (1) huruf  (b)  UU Merek lama dan Pasal  21 ayat  (1) huruf (b) UU Merek  baru  mengatur  bahwa  permohonan  merek  harus  ditolak  oleh  direktorat  jenderal  jika merek tersebut hampir sama dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Selanjutnya, Pasal  4 UU Merek lama dan Pasal  21  ayat  (3) UU Merek baru mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal. Dalam kasus ini diharapkan, Dirjen HKI harus lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa merek yang ingin didaftarkan  oleh  pemohon  pendaftaran.  Jika  merek  tersebut  sudah  terdaftar  atau  ingin didaftarkan,  maka  Dirjen  HKI  harus  menolak  atau  mencabut  merek  tersebut  dari  daftar merek, dan jika pemilik merek ingin memperpanjang pendaftaran merek mereka, Dirjen HKI dapat  menolaknya.  Pemilik  merek  terkenal  juga  dapat  mengajukan  oposisi,  sanggahan,  atau keberatan  atas  perpanjangan  merek  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Keputusan  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  No.15/PDT.SUS/  MEREK/2015  Jo  Putusan  Kasasi  No.557K/PDT.SUS- HKI/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU Merek.

## KESIMPULAN
Pasal 4 Undang-Undang Merek memperhatikan itikad baik, yang menyatakan bahwa jika seseorang menggunakan merek yang serupa tetapi tidak terdaftar di Direktorat HAKI, hal itu  dapat  menimbulkan  masalah  karena  undang-undang  ini  menganut  asas  konstitutif,  yang berarti perlindungan merek diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran merek. namun, Dalam UU Merek Lama, khususnya Pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (1), dan UU Merek Baru, khususnya Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 83 Ayat (1), perlindungan merek Pierre
Cardin  yang  terkenal  di  Perancis  telah  diatur.  Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  merek, pemilik merek atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan.
Dalam  keputusan  PN  No.  15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST  Jo  Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015, hakim secara normatif memutuskan bahwa merek Pierre Cardin  yang  terkenal  tidak  sesuai  dengan  UU  Merek  Lama  maupun  UU  Merek  Baru. Menurut  Pasal  16  TRIP,  negara  yang  memiliki  merek  terkenal  harus  memiliki  merek  yang diakui  secara  internasional.  Oleh  karena  itu,  hakim  telah  keliru  dalam  membuat  keputusan tersebut.
Sangat  penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  memantau  secara  ketat  penerapan peraturan yang mengisi kekosongan hukum, terutama dalam hal perlindungan merek terkenal terhadap  produk  yang  sama.  Dan  sebagai  otoritas  yang  bertanggung  jawab  atas  pendaftaran merek di Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus bertindak lebih tegas terhadap individu yang melakukan pelanggaran merek. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa  ada  beberapa  pendaftaran  merek  terkenal  asing  di  Indonesia  dengan  niat  jahat. Tujuannya  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  pemilik  merek  terkenal  asing  yang  telah menginvestasikan dan mendaftarkan merek mereka di berbagai negara di seluruh dunia untuk mencegah kembalinya sengketa merek antara bisnis.
Hakim  yang  seharusnya  menangani  kasus  hak  kekayaan  intelektual  (HKI),  terutama yang  berkaitan  dengan  merek  terkenal,  harus  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  khusus  di bidang  tersebut.  Pemahaman  ini  mencakup  interpretasi  UU  Merek  dan  perjanjian internasional  seperti  TRIPs,  yang  melindungi  merek  terkenal  dalam  kelas  barang  atau  jasa yang  serupa.  Untuk  memastikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  terhadap  merek  yang terdaftar  di  Indonesia,  Ditjen  HKI  perlu  mendukung  pemerintah  untuk  merevisi  UU  Merek saat  ini.  hal  ini  termasuk  merek  biasa  dan  merek  terkenal,  terutama  untuk  perlindungan barang atau jasa yang tidak sebanding.

## REFERENSI
Saidin. (2007). “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Supramono. (2008). “Menyelesaikan Sengketa Merek  menurut Hukum Indonesia”. Bhineka Cipta, Jakarta.
Nurhidayati. 2017. “Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre  Cardin  Melawan  Alexander  Satriyo  Wibowo)”.  Jurnal  Administrasi  Kantor, Vol.5, 2527-9769 , 7.
Wenang  Krishandri,  Rinitami  Njatrijani,  Hendro  Saptono.  2016.  “Perlindungan  Merek Terkenal  "PIERRE  CARDIN"  Berdasarkan  Undang  -  Undang  No.15  Tahun  2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.3, 2.
Gunawan.  2022.  “Penyelesaian  Sengketa  Merek  Terdaftar  dan  Merek  Terkenal  Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”. IBLAM Law Review, Vol.2, No.2, 4.
Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15 / Pdt. Sus Merek / 2015 / PN. NIAGA. JKT. PST Tahun 2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tahun 2015.
Undang-Undang Tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.