## Wajah Hukum
Strategi Pengawasan Siaran Televisi Lokal Oleh Komisi Penyiaran Daerah
Windarto 1 , Eko Nuriyatman 2 , Rustian Mushawirya 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia Perum Bambu Apung 2, Blok B.06, Desa Sungai Duren, Blok B.06, Kecamatan Jambi Luar Kota, Indonesia Correspondance email: mas_wiend@unja.ac.id, email: ekonuriyatman90@gmail.com, email: mushawirya@gmail.com
Abstrak. Artikel  ilmiah  ini  mebahas  mengenai  strategi  pengawasan  siaran  televisi  lokal  oleh  komisi  penyiaran  daerah  Provinsi Jambi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  untuk  dapat  menemukan  jawaban  mengenai  bagaimanakah kondisi  siaran televisi lokal di Provinsi Jambi dan  mengenai strategi pengawasan  yang dilakukan oleh komisi penyiaran daerah. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  dapatkan  data  bahwa  banyak  terdapat  pelanggaran  terutama  pada  saat  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  dan  terdapat  12  (dua  belas)  pelanggaran  yang  telah  diberikan  sanksi  teguran,  pelanggaran  yang  terjadi  tersebut merata  pada  semua  program  baik  iklan,  berita  dan  cinema.  Strategi  pengawasan  siaran  televisi  dengan  melakukan  monitoring siaran  dan  mendapat  laporan  dari  masyarakat.  Teori  yang  digunakan  di  dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  teori  efektifitas  hukum yang mana meninjau dari keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi. Karena dalam hal ini keberhasilan dalam pelaksanaan hukum pada artikel ilmiah ini adalah dipatuhi oleh lembaga penyiaran yang terkena  sanksi.  Sedangkan  untuk  televisi  lokal  yang  berada  di  Luar  Kota  Jambi  dilakukan  dengan  strategi  membentuk  relawan pengawas yang berada pada masing-masing kabupaten/kota yang terdapat televisi lokal.
Kata Kunci: Pengawasan; Strategi; Komisi Penyiaran Daerah.
Abstract.  This  scientific  article  discusses  the  strategy  of  monitoring  local  television  broadcasts  by  the  regional  broadcasting commission of Jambi Province. The research method used is juridical empirical to be able to find answers about how the local television  broadcast  conditions  in  Jambi  Province  and  the  monitoring  strategy  carried  out  by  the  regional  broadcasting commission. Based on the research  results, data  shows that there are  many violations, especially  during  the implementation  of regional head elections and there are 12 (twelve) violations that have been given a reprimand sanction, the violations that occur are  evenly  distributed  in  all  programs  both  advertising,  news  and  cinema.  Television  broadcast  surveillance  strategy  by monitoring  broadcasts  and  receiving  reports  from  the  public.  The  theory  used  in  this  scientific  article  is  the  theory  of  legal effectiveness  which  reviews  the  success  in  implementing  the  law,  failure  in  implementation  and  the  factors  that  influence  it. Because in this case the success in implementing the law on this scientific article is obeyed by the broadcasting institutions that are subject to sanctions. As for local television located outside Jambi City, the strategy was to form volunteer supervisors located in each district / city where local television was available.
Keywords: Supervision; Strategy; Regional Broadcasting Commission.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  media  yang  sangat  pesat  saat  ini  terutama  dalam  dunia  pertelevisian  tentu  akan  menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat yang ada saat ini, maka pemerintah harus dapat mengatur tentang penyiaran dalam bagian kedua kegiatan penyelenggaraan penyiaran. Pada Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002  tentang Penyiaran (UU Penyiaran), menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang mana tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  KPI  memiliki  wewenang  untuk  dapat  melakukan  penetapan  terhadap  standar program  siaran,  berupa  menyusun  sebuah  peraturan  serta  menetapkan  pedoman  perilaku  penyiaran,  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran beserta dengan standar program siaran, dapat  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku  sebuah  penyiaran  serta  standar program  siaran,  dapat  melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  peme-rintah,  lembaga  penyiaran  dan masyarakat.
Selanjutya  untuk  tingkat  daerah  di  atur  di  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  Penyiaran  yaitu  menyatakan  bahwa Komisi  Penyiaran  Daerah  (KPID)  merupakan  Lembaga  sebagai  wujud  peran  serta  oleh  masyarakat  yang  berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta dapat mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, selanjutnya pada ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa KPID mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta  standar program  siaran.  Berkaitan  dengan  dasar  negara  Republik  Indonesia  Pasal  2  UU  Penyiaran  menjelaskan  bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan  asas  manfaat,  adil  dan  merata,  kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman,  kemitraan,  etika,  kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.
Berkaca  pada  sejarah  Indonesia  semenjak  era  reformasi  tahun  1998  dunia  penyiaran  Indonesia  merupakan media  yang  memiliki  fungsi  sebagai  transformasi  informasi,  pendidikan  dan  sebagai  media  hiburan  yang  menjadi pilihan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembanggannya saat ini televisi bukanlah lagi menjadi barang mewah dan jika kita amati stasiun televisi saat ini tidak lagi di dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Siaran televisi saat ini merupakan sebuah media komunikasi massa dengan media dengar pandang, yang dapat menyalurkan sebuah gagasan serta  informasi  dalam  bentuk  gambar  dan  suara  secara  umum,  yang  mana  di  dalam  siaran  televisi  memiliki  sebuah program yang teratur dan berkesinambungan. 1 Yang mana program yang berkesinambungan ini seharusnya memiliki muatan pendidikan dan informasi yang baik  untuk masyarakat yang ada di  Indonesia, perkembangan stasiun televisi lokal ikut menyemarakkan dunia pertelevisian tanah air di mulai dari tahun 2000. 2 Adapun televisi lokal yang ada di Provinsi Jambi yaitu, Jambi TV, Jek TV, Bungo TV, Tanjabbar TV dan TVRI Jambi.
Pada  setiap  daerah  pastilah  memiliki  visi  pembangunan  untuk  dapat  menjadikan  daerahnya  maju  dan berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  di  daerahnya  masing-masing. 3 Televisi  lokal  yang  merupakan penyiaran  televisi  daerah,  diharapkan  untuk  mampu  melakukan  penerjemahkan  dan  untuk  dapat  menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan program-program yang positif berbasis pada kearifan lokal daerah. Paket tayangan yang memiliki materikan budaya, pariwisata, sosial, ekonomi dan memiliki unsur kedaerahan menjadi suatu  keharusan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  upaya  mengoptimalisasi  pembangunan  daerah.  Sehingga dengan  kehadiran  televisi  lokal,  menjadi  solusi  penting  untuk  hal  tersebut. 4 Televisi  lokal  saat  ini  merupakan  suatu asset  yang  tentunya  harus  dapat  dimaksimalkan  fungsi  dan  perannya  untuk  dapat  mengembangkan  sebuah  sistem siaran lokal yang tentunya harus dapat memiliki kualitas di dalam sistem penyiaran dan program-programnya.
Hal tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 3 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk dapat memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,  dapat  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokratis,  adil  dan  sejahtera,  serta  dapat  menumbuhkan  industri  penyiaran  Indonesia. Selanjutnnya  pada  Pasal  4  menyatakan  bahwa  penyiaran  sebagai  sebuah  alat/media  komunikasi  massa  yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
Dengan adanya program-program dan tayangan yang berkualitas maka akan memberikan transfer pengetahuan dan ilmu yang baik kepada penonton yang menyaksikan program dari suatu stasiun televisi tersebut yang mana pada saat ini siaran/program tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar  untuk  dapat membentuk opini publik bahkan mengenai pola perilaku keseharian masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada era liberalisasi informasi saat ini, media penyiaran menjadi salah satu sumber pijakan utama masyarakat di dalam menggali sebuah informasi.
Adapun  sebuah  tujuan  dengan  dilakukannya  pengawasan  adalah  untuk  dapat  mendorong  sebuah  lembaga penyiaran  untuk  dapat  menjalankan  fungsi  penyiaran  yang  pastinya  harus  mendidik,  memberikan  sebuah  informasi yang  sehat,  hiburan  yang  bermanfaat,  mampu  melakukan  perekat  sosial  dan  kontrol  sosial  dan  semua  hal  tersbut pastilah membutuhkan kontrol. Kontrol atas  kebebasan informasi adalah dengan melakukan mekanisme pengawasan terhadap isi dari sebuah program/siaran. Pada tataran ini maka sesuatu hal yang dilakukan  dalam penyiaran haruslah sesuai dengan etika penyiaran dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  dapat  disimpulkan  2  (dua)  hal, pertama  mengenai  pengelolaan  sistem  penyiaran  harus  memiliki  asas  bebas  dari  berbagai  kepentingan  dikarenakan penyiaran  merupakan  suatu  ranah  publik  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  publik.  Kedua  adalah sebuah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Berdasarkan pendahuan tersebut  maka artikel  ini  akan membahas mengenai  kondisi siaran televisi  lokal di Provinsi Jambi dan mengenai strategi pengawasan siaran televisi lokal di Provinsi Jambi oleh KPID.

## METODE
Metode yang di gunaka dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang mana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai  sumber.  Penelitian  yang  meneliti  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai  suatu  bangunan  sistem  yang  terkait dengan suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana peran KPID dalam pengawasan penyiaran di Provinsi  Jambi.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yakni  perundang-undangan  terkait yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Siaran  & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi , (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 79.
2 KS. Usman, Television News Reporting and Writing , (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.
3 Yantos,  “Peranan  Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal  Dalam  Mendukung  Pemerintah  Daerah”. Jurnal  Risalah ,  No.2, Vol.26, (2015), hlm. 95.
4 Akibu  Rifka  S,  “Implementasi  Kebijakan  Perizinan  Penyiaran  Televisi  Lokal  di  Provinsi  Gorontalo”, Jurnal  Ilmu Administrasi , Vol.4, No.2, (2015), hlm. 1.
1999 tentang Pers, UU Penyiaran, Undang-Undang Republik  Indoneisa Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar  Program  Siaran  (SPS)  dan  Peraturan  Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Siaran Televisi Lokal di Provinsi Jambi
Berdasarkan data yang terdapat di KPID Provinsi Jambi, terdapat beberapa Televisi yang beroperasi di Provinsi Jambi yakni sebagai berikut:
1. Kota Jambi dan sekitarnya 23 UHF Indosiar — PT. Indosiar Jambi Televisi Asal: Jakarta Konten lokal: Indosiar (suplai) Durasi lokal: hingga 95 menit/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Lorong Kenali Jaya RT. 015/01, Kota Jambi 27 UHF Jambi TV — PT. Jambi Televisi Asal: Jambi Jaringan: jawapos tv Konten lokal: Jambi TV (produksi lokal + blocking time) Durasi lokal: hingga 16 jam/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Kompleks Graha Pena Jambi Ekspres, Jl. Pattimura km.8 No. 35, Kenali Besar, Kota Jambi Laman web: http://stream.jambitv.net/ (live streaming) 29 UHF Trans TV — PT. Trans TV Jambi Lampung Asal: Jakarta Konten lokal: Trans TV (suplai) Durasi lokal: hingga 125 menit/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Jl. Pattimura RT. 04 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 31 UHF Global TV — PT. GTV Delapan Asal: Jakarta Konten lokal: - Durasi lokal: hingga 5 menit/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Pemancar RCTI-SCTV, Jl. Pattimura RT. 08 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 33 UHF RCTI — PT. RCTI Sebelas Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: - Durasi lokal: hingga 5 menit/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Pemancar RCTI-SCTV, Jl. Pattimura RT. 08 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 35 UHF SCTV — PT. Surya Citra Ceria Asal: Jakarta Konten lokal: SCTV (suplai) Durasi lokal: hingga 95 menit/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Pemancar RCTI-SCTV, Jl. Pattimura RT. 08 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 37 UHF Metro TV —PT. Media Televisi Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: Metro TV (suplai + produksi lokal) Durasi lokal: hingga 2 jam/hari, Senin-Minggu Lokasi kantor/pemancar: - 41 UHF Trans|7 — PT. Trans 7 Bengkulu Jambi Asal: Jakarta
Konten lokal: Trans|7 (suplai) Durasi lokal: hingga 125 menit/hari, Senin-minggu Lokasi pemancar: Jl. Pattimura RT. 04 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 45 UHF (analog)/44 UHF (digital) TVRI — LPP TVRI Stasiun Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: TVRI Jambi (produksi lokal) Durasi lokal: 4 jam/hari (terestrial)/hingga 24 jam/hari (satelit), Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Jl. Kapt. A. Hasan No. 1 Telanaipura Kota Jambi 47 UHF Kompas TV — PT. Batanghari Televisi Indonesia Asal: Jakarta Konten lokal: Produksi lokal dan relay Kompas TV Palembang Durasi lokal: 155 menit/hari, Senin-Minggu Lokasi kantor: Jl. Hayam Wuruk No. 38–40 RT. 20 Kel. Jelutung Kec. Jelutung, Kota Jambi 49 UHF Jek TV — PT. Jambi Ekspres Televisi Asal: Jambi Jaringan: jawapos tv Konten lokal: Jambi (produksi lokal + blocking time) Durasi lokal: hingga 15 jam/hari, Senin-minggu Lokasi kantor/pemancar: Kompleks Graha Pena Jambi Ekspres, Jl. Pattimura km.8 No. 35, Kenali Besar, Kota Jambi Laman web: http://jektv.co.id/ 52 UHF antv — PT. Cakrawala Andalas Televisi Pontianak dan Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: - Durasi lokal: - Lokasi kantor/pemancar: Pemancar RRI Mendalo Darat, Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian km. 13 (samping Citra Raya City) Desa Mendalo Darat Kab. Muaro Jambi 54 UHF rtv — PT. Rajawali Televisi Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: rtv (suplai) Durasi lokal: hingga 2 jam/hari, Senin-Minggu Lokasi pemancar: Kompleks Graha Pena Jambi Ekspres, Jl. Pattimura km.8 No. 35, Kenali Besar, Kota Jambi 56 UHF iNews TV — PT. Semesta Sumatra Televisi Asal: Jakarta Konten lokal: MNC News Network (suplai) Durasi lokal: 125 menit/hari (Senin-Jumat)/95 menit/hari (Sabtu-Minggu) Lokasi kantor/pemancar: Pemancar RCTI-SCTV, Jl. Pattimura RT. 08 Kel. Kenali Besar Kotabaru Jambi 59 UHF NET. — PT. Mitra Televisi Kota Jambi Asal: Jakarta Konten lokal: NET. (suplai) Durasi lokal: 2 jam/hari, Senin-minggu Lokasi pemancar: Kompleks TVRI Jambi, Jl. Kapt. A. Hasan No. 1 Telanaipura Kota Jambi
2. Kab. Bungo dan sekitarnya
40 UHF Bungo TV — PT. Bungo Media Televisi Asal: Bungo Jaringan: jawapos tv Konten lokal: Bungo (produksi lokal + blocking time) Durasi lokal: hingga 15 jam/hari, Senin-minggu
Lokasi kantor/pemancar: Jl. Dipenegoro No. 09 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Laman web: http://stream.bungotv.co.id/ (live streaming)
3. Kab. Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya
48 UHF Tungkal TV — LPPL Tungkal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Asal: Tanjung Jabung Barat Lokasi kantor: Jl. Letkol Polisi Toegino No. 06 Kuala Tungkal — 36513 Laman web: http://lppltungkaltv.pekku.com/
4. Kota Sungai Penuh dan sekitarnya
28 UHF SPTV — LPPL Televisi Sungai Penuh dan Sakti Alam Kerinci Asal: Sungai Penuh Durasi: hingga 4 jam/hari Lokasi Kantor/pemancar: Jl. Pancasila No. 98 Desa Lawang Agung Kota Sungai Penuh.
Berdasarkan data di atas, maka pada dasarnya televisi yang beroperasi di daerah Provinsi Jambi terdiri dari dua, yaitu Televisi Nasional yang memiliki Studio dan berkedudukan di wilayah Jambi dengan memberikan jadwal untuk siaran  lokal  Jambi  dan  Televisi  Lokal  yang  berkedudukan  di  Provinsi  Jambi  yang  menyiarkan  secara  penuh  waktu siaran  lokal  Jambi.  Dengan  demikian  maka  isi  siaran  Televisi  Lokal  Jambi  sama-sama  mempunyai  peluang  untuk melakukan  pelanggaran  atas  peraturan  KPI  tentang  P3SPS.  Berdasarkan  data  di  KPID  Provinsi  Jambi  dalam  tahun 2016 banyak sekali pelanggaran terutama pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu pada tahun 2017 terhitung bulan Oktober terdapat 12 Pelanggaran yang telah diberikan sanksi teguran, yaitu:
Tabel 1 . Data Pelanggaran Isi siaran Televisi Lokal Tahun 2017
No Televisi/Tgl Program Sanksi/Pasal 1. Jek TV / Februari Iklan Kapsul Stamina Jian sen Kap Teguran  tertulis  pertama/Pasal  43,  pasal  37  ayat(4) huruf e dan Pasal 59 ayat (3) 2. Jek TV/ Februari Berita Sekitar Jambi Teguran Tertulis/ P3 Pasal 18 dan Pasal 43, SPS Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) 3. Jambi TV/ Februari Berita Detak Jambi Teguran Tertulis/ SPS Pasal 15 ayat (1) dan (30, pasal 43 huruf g 4. Jek TV/ Februari Iklan kapsul Stamina Jian Sen Kap Teguran tertulis Kedua/Pasal 43, pasal 37 ayat(4) huruf e dan Pasal 59 ayat (3) 5. Jek TV/ Februari Klafikasi Lembaga Penyiaran Klarifikasi 6. Jek TV/Maret Iklan kapsul Stamina Jian Sen Kap Mengundang Jek Tv untuk Klarifikasi Acara Tersebut 7. Jek TV/ April RM Jek TV Teguran/  SPS  Pasal  9,  Pasal  15  ayat  (1),pasal  37  (4) huruf a. 8. Jambi TV/ April Ado Ado Bae Teguran/SPS pasal 23 huruf a. 9. Jambi TV/ April Detak Jambi Teguran/SPS Pasal 26 ayat (1) 10. TVRI Jambi/april Melangun Suku Anak Dalam Teguran/SPS Pasal 18 huruf h dan j, SPS Pasal 33 ayat (10 huruf d 11. Jambi TV/ Mei Detak Jambi Teguran/SPS Pasal 26 ayat (1) 12. Jambi TV/ Mei FILM (cinema 27) Teguran/SPS Pasal 23 huruf a

## Sumber: KPID Provinsi Jambi
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  3  (tiga)  Televisi  Lokal  yang  menjadi  objek  fokus  pengawasan KPID  Jambi  sama-sama  melakukan  pelanggaran  atas  isi  siaran.  Bahkan  pelanggaran  tersebut  merata  pada  program iklan, berita bahkan cinema. Sedangkan televisi lain selain TV Jambi, Jek TV dan TVRI Jambi justru tidak ada data pelanggaran  di  KPID  Jambi  karena  tidak  dilakukan  pengawasan  oleh  KPID  Jambi.  Padahal  televisi-televisi  tersebut ada jadwal tanyang dengan siaran lokal Jambi.

## Strategi Pengawasan Siaran Televisi Lokal di Provinsi Jambi
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPID Provinsi Jambi terkait dengan pengawasan Televisi Lokal di Jambi pada Pedoman Prilaku Penyiaran. Dijelaskan oleh Arif Usman ketua KPID Provinsi Jambi “KPID mengawasi dengan cara monitoring selama 12 jam siaran, dengan adanya proses monitoring  KPID bisa melihat program ataupun siaran  yang  melakukan  pelanggaran  Pedoman  Prilaku  Penyiaran,  pada  saat  diketahui  adanya  pelanggaran  Pedoman Prilaku  Penyiaran,  operator  melaporkan  ke  bagian  verifikasi  dari  verifikasi   masuk  ke  bagian   analis  dari  analis  di laporkan  kebagian   pengawasan  isi  siaran   melalui  koordinator  bidang,  kemudian  di  evaluasi.  selanjutnya  dipastikan ada  pelanggaran  atau  tidak  dari  laporan  yang  dilakukan  oleh  bagian  monitoring.  Ketika  dipastikan  ada  pelanggaran
maka  pelanggaran  tersebut  di  naikan  ke  tingkat  pleno,  di  pleno  di  putuskan  apakah  melanggar  undang-undang penyiaran atau tidak.
Selain  itu  berkaitan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Televisi  Lokal  sesuai  dengan  tingkatannya, sebagaimana  dikatakan  oleh  Muhammad  Abdi  Koordinator  bidang  pengawas  isi  siaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah Provinsi Jambi, Pelanggaran tersebut memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Kategori Merah yakni pelanggaran berat;
2. Kategori Kuning yakni masih bisa diperbaiki; dan
3. Kategori Hijau yakni tidak ada pelanggaran.
Pada kasus tersebut  selanjutnya akan di lakukan  pleno dan dari  hasil pleno tersebut  akan  memutuskan apabila terjadi sebuah pelanggaran, adapun terkait beberapa keputasan terhadap pelanggaran tersebut KPID akan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Peringatan tertulis;
2. Pengurangan durasi;
3. Pembekuan acara; dan
4. Pencabutan izin lembaga penyiaran yang melanggar penyiaran itu.
Selanjutnya  dalam  prakteknya  sampai  saat  ini  belum  ada  Televisi  Lokal  yang  melakukan  pelanggaran  berat, hanya  ada  pelanggaran  yang  terkait  dengan  format  pembagian  siaran  yang  tidak  ada  menampilkan  kode  peruntukan siaran pada layar Televisi tersebut, isi iklan yang salah dan azan dimanfaatkan untuk iklan”. Sedangkan terkait dengan data-data  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Televisi  Lokal,  dikatakan  oleh  Ketua  KPID  Provinsi  Jambi  “sampai  saat ada beberapa pelanggaran yang sudah diberikan sanksi yakni dalam bentuk teguran yakni TVRI Jambi terkait dengan siaran yang tidak menampilkan kriteria siaran”.
Kemudian  terkait  dengan  fokus  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPID  Provinsi  jambi,  dikatakan  oleh Koordinator  bidang  isi  siaran    KPID  Provinsi  Jambi  “KPID  selalu  melakukan  sosialisasi  tetapi  setiap  lembaga penyiaran  itu  SDM  nya  berbeda-beda.  Dan  disitulah  yang  membedakan  lembaga  penyian  dengan  lembaga  penyiara lainya,  ada  yang  mematuhi  Pedoman  Prilaku  Penyiaran  dan  ada  yang  belum  mematuhi  Pedoman  Prilaku  Penyiaran. Dalam hal ini KPID di Provinsi Jambi setidaknya melakukan pengawasan atas Televisi Lokal yang ada di Jambi, yaitu TVRI  Jambi, Jambi  TV,  Jek  TV  dan  untuk  Televisi  Lokal  yang  ada  di  Kabupaten  KPID  Jambi  belum  mempunyai perangkat untuk melakukan pengawasan.
KPID  Provinsi  Jambi  telah  melakukan  pengawasan  akan  tetapi  tidak  secara  terencana  dan  terinci.  Hal  ini didasari  bahwa  KPID  Provinsi  Jambi  tidak  melaksanakan  pengawasan  berdasarkan  pada  potensi  kerawanan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran sebagai dasar fokus pengawasan. Dalam hal ini pengawasan lebih diberikan pengawasan penuh dan menyeluruh tidak pada fokusnya pengawasan. Namun secara tataran teori seharusnya lembaga pengawas televisi terlebih dahulu membuat potensi pelanggaran program siaran  sebagai fokus pegawasan. Selain  itu dapat juga dikatakan bahwa KPID Provinsi Jambi menggunakan strategi pengawasan televisi lokal di Provinsi Jambi dengan  cara  monotoring  siaran,  menunggu  laporan  dari  masyarakat  sedangkan  Televisi  Lokal  yang  berada  di  Luar Kota  Jambi  dilakukan  dengan  strategi  membentuk  relawan  pengawas  yang  ada  di  Kabupaten/kota  yang  terdapat televisi lokal.
Seharusnya  perkembangan  dari  teknologi  komunikasi  harus  dapat  membuat  produk  komunikasi  memiliki sebuah standarisasi di dalam pengelolaannya. Standarisasi produk tersebut harus memiliki dampak yang tak terelakkan dari  sebuah  industrialiasi  media,  yang  memiliki  mekanisasi,  urbanisasi  dan  nantinya  berujung  pada  redistribusi pendapatan. 5 Selanjutnya  berkaitan  dengan  kepemilikan  yang  telah  dipegang  serta  berkaitan  dengan  pengendalian media  yang  dapat  dilakukan  dan  akan  mempengaruhi  isi  media  serta  isi  media  itu  sendiri  juga  dapat  menentukan pengaruh media dalam masyarakat. 6 KPI merupakan lembaga yang bersifat independen  yang di bentuk melalui UU Penyiaran.
Kemudian KPID Provinsi Jambi sudah  ada  memberikan sanksi atas pelanggaran  yang dilakukan oleh Televisi Lokal  Jambi,  dikatakan  oleh  Ketua  KPID  Provinsi  Jambi  “televisi  yang  ada  di  Jambi  sudah  ada  sanksi  diberikan, namun  masih  dalam  bentuk  surat  teguran”.  Dalam  strategi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPID  Provinsi  Jambi masyarakat juga ada yang melaporkan atas pelanggaran  Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut, dikatakan oleh Ketua KPID  Provinsi  Jambi  “ada  masyarakat  yang  melaporkan  pelanggaran  oleh  Televisi  Lokal  pada  umum  pada  saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah”. jadi Strategi pengawasan oleh KPID Provinsi Jambi terhadap televisi lokal di Jambi masih bersifat reaktif atas apa yang terjadi dan terpantau oleh KPID Provinsi Jambi.
Berdasarkan pembahasan di atas maka teori efektifitas hukum sangat cocok digunakan dalam artikel ilmiah ini sebab teori ini mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam
5 Sucahya Media, “Teknologi Komunikasi dan Massa”, Jurnal Komunikasi, Vol.2, No.1, (2013), hlm. 8.
6 J. Severin Werner dan Jr. W. Tankard James, Teori Komunikasi , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011), hlm. 373.
sebuah pelaksanaan dan penerapan hukum dikarenakan jika di kaji dari keberhasilan dalam pelaksanaan hukum sudah sangat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap serta di patuhi oleh semua lembaga siaran yang ada di Provinsi Jambi.

## SIMPULAN
Lembaga  Independen terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional tersebut di  tentukan oleh KPI sedangkan pelaksanaan berada pada tingkat  Provinsi menjadi  cakupan KPID berkaitan dengan isi siaran Televisi Lokal Jambi sama-sama mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran atas  peraturan  KPI  tentang  P3SPS.  Berdasarkan  data  di  KPID  Provinsi  Jambi  dalam  tahun  2016  banyak  sekali pelanggaran  terutama  pada  saat  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Selain  itu  pada  tahun  2017  terhitung  bulan Oktober  terdapat  12  Pelanggaran  yang  telah  diberikan  sanksi  teguran.  Pelanggaran  tersebut  merata  pada  program iklan, berita bahkan cinema. Sedangkan televisi lain selain TV Jambi, Jek TV dan TVRI Jambi justru tidak ada data pelanggaran di KPID Jambi karena tidak dilakukan pengawasan oleh KPID Jambi. Padahal Televisi-televisi  tersebut ada jadwal tanyang dengan siaran lokal Jambi.
KPID  Provinsi  Jambi  menggunakan  strategi  pengawasan  televisi  lokal  di  Provinsi  Jambi  dengan  cara monotoring  siaran,  menunggu  laporan  dari  masyarakat  sedangkan  Televisi  Lokal  yang  berada  di  Luar  Kota  Jambi dilakukan  dengan  strategi  membentuk  relawan  pengawas  yang  ada  di  Kabupaten/kota  yang  terdapat  televisi  lokal. Sehingga pada dasarnya strategi pengawasan oleh KPID Provinsi Jambi terhadap televisi lokal di Jambi masih bersifat reaktif atas apa yang terjadi dan terpantau oleh KPID Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Danrivanto  Budhijanto. Hukum  Telekomunikasi,  Siaran  &  Teknologi  Informasi  Regulasi  &  Konvergensi .  Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
J. Severin Werner dan Jr. W. Tankard James. Teori Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
KS. Usman. Television News Reporting and Writing . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.

## Jurnal
Akibu  Rifka  S.  “Implementasi  Kebijakan  Perizinan  Penyiaran  Televisi  Lokal  di  Provinsi  Gorontalo”. Jurnal  Ilmu Administrasi . Vol.4, No.2, (2015): 1. Sucahya Media. “Teknologi Komunikasi dan Massa”. Jurnal Komunikasi. Vol.2, No.1, (2013): 8.
Yantos.  “Peranan  Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal  Dalam  Mendukung  Pemerintah  Daerah”. Jurnal  Risalah .  No.2, Vol.26, (2015): 95.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.