## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## TINJAUAN HUKUM  DALAM PROSES LELANG JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KABUPATEN MERAUKE

## LEGAL REVIEW IN THE FIDUSIAN GUARANTEE PROCESSING IN FINANCING INSTITUTIONS IN MERAUKE DISTRICT

## Gerry Alexander Lakay
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600 E-mail : gerrylakay@gmail.com

## Yuldiana Zesa Azis
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : sheisya@gmail.com
Naskah diterima: 02 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 10 Mei 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia terhadap  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  pada  lembaga  pembiyaan  dan  juga  menganalisa proses  lelang  jaminan  fidusia  oleh  lembaga  pembiyaan.  Penelitian  dilaksanakan  pada  lembaga pembiayaan  di  kabupaten  merauke  yaitu  bertempat  pada  BFI,  FIF,  dan  BAF  dengan menggunakan  teknik  wawancara  dan  observasi  lapangan  seluruh  data  baik  primer  maupun sekunder,  dianalisis  dengan  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  peneltian  ini  menunjukan  bahwa beberapa  lembaga  pembiyaan  dikabupaten  Merauke  belum  dapat  menjalankan proses  pelelangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kata Kunci : Wanprestasi; Fidusia; Lelang.

## Abstract
This  research  is  intended  to  find  out  and  analyze  the  implementation  of  fiduciary  collateral execution  of  debtors  who  default  on  financing  institutions  and  also  analyze  the  process  of auctioning  fiduciary  guarantees  by  financing  institutions.  The  study  was  conducted  at  finance institutions in Merauke district, which is located at BFI, FIF, and BAF using interview techniques and  field  observations  of  all  primary  and  secondary  data,  analyzed  with  qualitative  analysis techniques. The results of this study indicate that several financing institutions in Merauke Regency have  not  been  able  to carry  out  the  tender  process  as  stated  in  the  Law  Law  Number  42  of  1999 concerning Fiduciary Security.
Key words : Default, Fiduciary, Auction.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Cita-cita  bangsa  Indonesia  mempunyai  tujuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu terdapat pada alinea ke empat. Demikian halnya sistem  perekonomian  Indonesia  yang  mempunyai  tujuan  mensejaterahkan  rakyat.Beberapa tahun belakangan ini, sistem perekonomian indonesiasemakin berkembang luas. Perkembangan perekonomian  yang  pesat  ditandai  dengan  adanya  perkembangan  kegiatan  yang  pesat  didalam dunia  usaha.  Dengan  adanya  perkembangan  dunia  usaha  tersebut  menyebabkan  diperlukannya sumber  -  sumber  dana  dalam  upaya  pengembangan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  para pengusaha.  Saat  ini  berbagai  jenis  usaha  telah  berkembang  di  indonesia,  terlebih  khususnya dalam  kegiatan  usaha  transportasi  begitu  berkembang  di  indonesia  sehingga  jenis  usaha  ini banyak di temukan di berbagai kota di indonesia ini.
Untuk  meperoleh  dana  untuk  kegiatan  usaha  maka  di  Indonesia  dikenal  yang  namanya Lembaga Perbankan dan  Lembaga pembiayaan. Seperti  yang kita ketahui  Lembaga Pembiayaan adalah  badan  usaha  yang  melalukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau barang modal. Sedangkan pengertian Lembaga Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam betuk kredit  atau  dalam  bentuk  lain-lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  tarif  hidup  rakyat  banyak. Adapun  pengaturam  tentang  lembaga  pembiayaan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009.
Lembaga  Pembiayaan  mempunyai  peran  yaitu  sebagai  salah  satu  lembaga  sumber pembiayaan  alternatif  yang  potensialn  untuk  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  nasional,selain itu lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan dalam bidang pembangunan yaitu menampung dan  menyalurkan  aspirasi  dan  minat  masyarakat,  berperan  aktif  dalam  pembangunan  dimana lembaga  pembiayaan  ini,  diharapkan  masyarakat  atau  pelaku  usaha  dapat  mengatasi  salah  satu faktor  krusial  yang  umum  dialami  yaitu  faktor  permodalan.  Salah  satunya  terjadi  juga  di  kota merauke  usaha  tranportasi  sangat  banyak  kita  temukan  di  merauke.  Mulai  dari  dalam  kota hingga  antar  kabupaten  terdekat  seperti  usaha  transportasi  merauke-boven  digoel,  sehingga usaha transportasi sangat menggiurkan di merauke.  Seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha di  bidang  transportasi,  meningkat  pula  kebutuhan  terhadap  pendanaan  yang  sebagian  besar  dana yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  pinjam- meminjam kredit.Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah
dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini.Pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal  darilembaga  keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank)  mensyaratkanadanya  suatu jaminan,  yang  harus  dipenuhi  para  pencari  modal  kalau  iaingin  mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebutbaik untuk jangka  panjang maupun jangka pendek.Bagi  pihak  debitur  bentuk  jaminan  yang  baik  adalah  bentukjaminan  yang  tidak  akan melumpuhkan  kegiatan  usahanya  sehari-hari,sedangkan  bagi  kreditur  jaminan  yang  baik adalah  jaminan  yang  dapatmemberikan  rasa  aman  dan  kepastian  hukum  bahwa  kredit yangdiberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.
Salah  satu  lembaga  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukumjaminan  di  Indonesia adalah  lembaga  jaminan  fidusia.  Fidusia  yangberarti  penyerahan  hak  milik  atas  dasar kepercayaan  memberikankedudukan  kepada  debitur  untuk  tetap  menguasai  barang jaminan,walaupun  hanya  sebagai  peminjam  pakai  untuk  sementara  waktu  atautidak  lagi sebagai  pemilik.  Lembaga  Jaminan  Fidusia  telah  diakui  eksistensinva  denganadanya  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor:  42  tahun  1999tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  telah diundangkan  pada  tanggal  30September  1999.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  jaminan  Fidusia adalahhak agunan/jaminan atas benda bergerak  yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  menurut  Undang-undang  No.  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yangdimiliki  oleh  Penerima  Fidusia  yang  terdaftar  di  Kantor  PendaftaranFidusia, yaitu  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  dan  yangmempunyai  hak  untuk  didahulukan daripada para kreditor lainnya.
Sedangkan  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  suatubenda  yang  dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yangpenguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanyahal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkansejumlah uang  dan  sebagai  jaminan  atas  pelunasan  utangnya  tersebut  sidebitur  menyerahkan  secara kepercayaan  hak  kepemilikannya  atas  suatubenda  bergerak  atau  benda  yang  tidak  bergerak termasuk  dalam  lingkup  Undang-Undang  No.  4  tahun  1996  kepada  kreditomya;  dan  hak tersebutjuga dapat dialihkan kepada pihak lain.
Penerima  fidusia  ini  dapat  seseorang  atau  beberapa  orang  secarabersama-  sama  (misalnya dalam,  pemberian  kredit  secara  konsorsiumsebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  8), akan  tetapi  jaminanfidusia  ulang  tidaklah  diperkenankan,  artinya  pemberi  fidusia  tidakboleh menjaminkan  lagi  obyek  jaminan  fidusia  untuk  jaminan  fidusiautang  lain  (Pasal  17  UU  No.  42 tahun  1999).  SertifikatJaminan  Fidusia  disamakan  dengan  suatu  putusan  pengadilan  yang
telahmempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde)  yangmempunyai  kekuatan eksekutorial  (titel  eksekusi),  artinya  Sertifikatjaminan  Fidusia  tersebut  dapat  dieksekusi.Kredit bermasalah  dalam  lembaga  pembiayaan  merupakan  hal  yang  lumrah,  tetapi  perusahaan  lembaga pembiayaan harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima  fidusia,  apabila  debitor  selaku  pemberi  fidusia  cidera  janji.  Bentuk  cidera  janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian  fidusia  maupun  perjanjian  jaminan  lainnya.Dalam  jaminan  fidusia,  pengalihan  hak kepemilikan  dimaksudkan  semata  mata  sebagai  jaminan  bagi  pelunasan  utang,  bukan  untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1).
Jika  didasarkan  pada  Pasal  33  Undang-undang  Fidusia  maka  setiap  janji  yang memberikan  kewenangan  kepada  penerima  fidusia  untuk  memiliki  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  apabila  debitur  cidera  janji,  adalah  batal  demi  hukum.Sehubungan  dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor)  melalaikan  kewajibannya  atau  cidera  janji  yang  berupa  lalainya  pemberi  fidusia (debitor)  memenuhi  kewajibannya  pada  saat  pelunasan  utangnya  sudah  matang  untuk  ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya  atas benda jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau  akta,  maka  pengambilan  pelunasan  kewajiban  kreditor  melalui  hasil  penjualan  benda-benda tertentu  milik  debitor.Perlu  disepakati  terlebih  dahulu  bahwa  yang  dinamakan  eksekusi  adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta.
Tujuan  dari  pada  eksekusi  adalah  pengambilan  pelunasan  kewajiban  debitor  melalui  hasil penjualan  benda-benda  tertentu  milik  debitor  atau  pihak  ketiga  pemberi  jaminan.Sebagaimana yang  telah  dibahas  sebelumnya,  dalam  hal  debitor  (pemberi  fidusia)  cidera  janji,  maka  kreditor (pemerima  fidusia)  ini  dapat  dilangsungkan  melaksanakan  eksekusi.  Ketentuan  ini  didasarkan pada  Pasal  29 ayat 1(a) UndangUndang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari  Pasal  15  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  yaitu  berdasakan  pada  title  eksekutorial  dalam Sertfikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Irah-irah  Inilah  Yang  memberikan  titel  eksekutorial  yang  mensejajarkan  kekuatan  akta tersebut  dengan  putusan  pengadilan.  Eksekusi  obyek  jaminan  dalam  pemberian  kredit  mecet dengan jaminan fidusia dilakukan karena terjadi wanprestasi disebabkan ketidak mampuan debitur
melakukan  kewajibannya  sebagai  cara  penyelesaian  terakhir  karena  upaya  penyelamatan  tidak berhasil.
Selanjutnya  untuk  pelaksanaan  parate  eksekusi  merupakan  cara  termudah  dan  sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur  cidera  janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri. Bank secara parate eksekusi  dapat  langsung  mengajukan  penyitaan  harta  kekayaan  debitur  yang  dijadikan  jaminan kredit  dengan  pelelangan  oleh  kantor  lelang  yang  hasil  dari  penjualan  lelang  tersebut  dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur.
Barang-barang  jaminan,  yang  telah  dibebani  dengan  fidusia  pada  dasarnya  harus  dijual melalui  pelelangan  umum,  yaitu  oleh  pejabat  kantor  lelang.  Pelelangan  barang  jaminan dilaksanakan  menurut  ketentuan  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  dalam Vendu  Reglement , baik  Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang  Negara  (  selanjutnya  disebut  KP2LN)  atau  Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin. Sebagaimana diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  306/KMK.01/2002  Tentang  Balai  Lelang  tanggal  13  Juni 2002.Penetapan  dan  pengaturan  perihal  Balai  Lelang  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan labih  luas  kepada  masyarakat,  khususnya  dunia  usahamenyelenggarakan  penjualan  lelang. Petunjuk teknis penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara ( selanjutnya disebut DJPLN).
Dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia  ada  suatu  keharusan  untukmencantumkan  benda-benda yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia.Haltersebut  sangat  penting  dilakukan  karena  benda-benda tersebutlah  yangdapat  dijual  untuk  mendapatkan  pembayaran  utang-utang  fidusier.  Berkaitan dengan  permasalahan  yang  terjadi  dikabupaten  merauke  yaitu  banyak  sekalibarang  jaminan fidusia  untuk  digunakan  dalam  dunia  usaha  berupa  kendaraan  beroda empat  ataupun  beroda  dua. Sehingga kendaraan  tersebut dijadikan sebagai sumber kegiatan usaha, sehingga hasil pendapatan dari kegiatan usaha tersebut digunakan untuk proses pembayaran angsuran.Namun terjadi masalah antara  debitur  dan  pihak  pemberi  pinjaman  seperti  proses  pembayaran  angsuran  yang  terlambat, bahkan  keterlambatan  pembayaran  angsuran  bisa  lebih  dari  sebulan.  Sehingga  terjadi  penarikan jaminan fidusia tersebut,  namun  dalam proses penarikan tersebut terkadang debitur jarang di  beri tenggang  waktu  dalam  upaya  pembayaraan  anggsuran  yang  terlambat,  sehingga  upaya  debitur untuk melunasi tunggakan tersebut menjadi terhenti karena kendaraan tersebut sudah di tarik oleh pemberi kredit.
Terkadang  yang  terjadi  pemberi  pinjaman  biasanya  melanggar  perjanjian  kredit  yang  ada, seperti  objek  atau  barang  yang  menjadi  jaminan  fidusia  ini  sering  berpindah  tangan  tanpa sepengetahuan  debitur.  Hal  ini  dikarenakan  pemberi  pinjaman  tidak  mau  mengalami  kerugian dalam  bisnisnya  sehingga  pemberi  kredit  mencari  atau menawarkan  kepada  pihak  lain  yang  mau melanjutkan angsuran dari debitur  yang sudah macet tanpa sepengetahuan  debitur tersebut. Tentu saja  hal  tersebut  sangat  merugikan  bagi  debitur  oleh  sebab  itu  debitur  perlu  mendapat perlindunganhukum apa bila terjadi hal tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Debitur  Yang Melakukan Wanprestasi?
2. Bagaimana Proses Lelang Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiyaan?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Merauke  dengan  lokasi  penelitian  adalah  di PT.BFI,  FIF,  dan  BAF.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  dua  jenis  data adalah  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak  yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  laporan,  tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat.Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupaStudi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  membaca berbagai  buku,  majalah,  koran  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas Studi  Lapangan  atau  Penelitian  Lapangan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan pengumpulan  data  dengan  cara  berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.
Wawancara  (interview),  yaitu  suatu  cara untuk  memperoleh  data,  dengan  mengadakan  tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.
Dokumentasi,  yaitu  pencatatan  terhadap  data–data/  dokumen  tertentu  dari  suatu  obyek  yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.  Observasi,  yaitu  pengamatan  secara langsung terhadap  suatu  gejala  yang nampak  di lokasi  penelitian  yang  berguna  sebagai  bahan  kajian  untuk  dikaji  dan  dibahas  sesuai  dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal  ini  adalah  suatu  analisis  yang  mengkaji  secara mendalam  data  yang  ada  kemudian  digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu  dipadukan denganteori–teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi

## 1. Pengertian Eksekusi
Proses  Eksekusi  dalam  bahasa  Inggris  disebut  executie  atau  uitvoering  dalam  bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.Sehingga definisi  tentang  eksekusi  adalah  upaya  dari  pihak  yang  dimenangkan  dalam  putusan  guna mendapatkan  yang  menjadi  haknya  dengan  bantuan  kekuatan  umum  (polisi,  militer)  guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

## 2. Tindakan  Eksekutorial  Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia
Dasar  Yang  dimaksud  dengan  eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  penyitaan  dan  penjualan benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.Berikut  bunyi  pasal- pasal dimaksud:
Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
1. Apabila  debitor  atau  Pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap  Benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  dengan cara
a. pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) oleh Penerima Fidusia;
b. penjualan  benda  yangrnenjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan  penjualan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  c  dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Pasal  30  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia;  “Pemberi Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.
Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999  Tentang Jaminan Fidusia  : “Dalam  hal Benda  yang  menjadi  objek  Jamiman  Fidusia  terdiri  atas  benda perdagangan atau efek yang dapat  dijual  di  pasar  atau  di  bursa,  penjualannyadapat  dilakukan  di  tempat-tempat  tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal  32  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia:
“Setiap janji  untuk melaksanakan  eksekusi  terhadap  Benda yang menjadi objekJaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.”
Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : “Setiap janji yang  memberi  kewenangan  kepada  Penerima  Fidusia  untuk  memiliki  Benda  yang  menjadi objek  Jaminan  Fidusia  apabila  debitor  cidera janji, batal demi hukum”.
Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :
1) “Dalam  hal  basil  eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan,  Penerima  Fidusia  wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
2) Apabila  basil  eksekusi  tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  utang  debitur  tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”.

## 3. Cara Eksekusi Jaminan Fidusia
Dari  pengaturan  pasal-pasal  di  atas,  maka  dapat  diiihat  bahwa  eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain :
a. Eksekusi  langsung  dengan  titel  eksekutorial  yang  berarti  sama  kekuatannya  dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Eksekusi  ini  dibenarkan  oleh Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jarninan  Fidusia  karena  menurut
pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat  Jaminan  Fidusia  menggunakan  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” yang  berarti  kekuatannya  sama  dengan  kekuatan putusan  pengadilan  yang  bersifat  tetap.  Irah-irah  ini  memberikan  titel  eksekutorial dan  berarti  akta  tersebut  tinggal  dieksekusi  tanpa  harus  melalui  suatu  putusan pengadilan.  Karena  itu,  yang  dimaksud  dengan  fiat  eksekusi  adalah  eksekusi  atas sebuah  akta  seperti  mengeksekusi  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan pasti,  yakni  dengan  cara  meminta  fiat  dari  ketua  pengadilan  dengan  cara  memohon penetapan  dari  ketua  pengadilan  untuk  melakukan  eksekusi.  Ketua  pengadilan  akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.
b. Pelelangan  Umum  atau  Parate  eksekusi.  Eksekusi  fidusia  juga  dapat  dilakukan dengan  jalan  mengeksekusinya,  oleh  penerima  fidusia  lewat  lembaga  pelelangan umum  (kantor  lelang),  di  mana  hasil  pelelangan  tersebut  diambil  untuk  inelunasi pembayaran  tagihan  penerima  fidusia.  Parate  eksekusi  lewat  pelelangan  urnum  ini dapat dilakukan  tanpa  melibatkan  pengadilan  sebagaimana  diatur  pasal  29  ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
c. Penjualan di bawah tangan. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di  bawah  tangan  asalkan  terpenuhi  syarat-syarat  untuk  itu.  Adapun  syarat-syarat tersebut adalah:
1. Dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  dengan  penerima fidusia.
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan  secara  tertulis  oleh  pemberi  dan/atau  penerima  fidusia  kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan  dalam  sedikitnya  dua  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah tersebut.
5. Pelaksanaan  penjualan  dilakukan  setelah  lewat  waktu  satu  bulan  sejak diberitahukan secara tertulis.
d. Eksekusi  terhadap  barang  perdagangan  dan  efek  yang  dapat  diperdagangkan. Eksekusi  terhadap  barang  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  penjualan  di  pasar atau  bursa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  pasar  dan  bursa  tersebut sesuai  dengan  maksud  pasal  31  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia.
e. Eksekusi  lewat  gugatan  biasa  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  menyebutkan  eksekusi  lewat  gugatan  ke pengadilan,  tetapi tentunya  pihak  kreditor  dapat  menempuh  prosedur eksekusi  biasa lewat  gugatan  ke  pengadilan.  Sebab,  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  dengan  model-model  eksekusi  khusus  tidak  untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan  hukum  acara  umum  tentang  eksekusi  umum  lewat  gugatan  ke  pengadilan negeri yang berwenang.
Dapat  diketahui  hubungan  antara  dua  orang  yang  saling  mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu  perikatan  disebut  prestasi.Dari  perikatan-perikatan  tersebut  dapat  terbentuk  suatu perjanjian atau dapat dikatakan  bahwa  perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  perikatan, yang  telah  diatur  di  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Arti  dari  perjanjian  disebutkan  di  dalam Pasal  1313  KUH  Perdata  yang  selengkapnya  berbunyi  :  “suatu  perjanjian  adalah  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika  suatu  perjanjian  tidak  dapat  terpenuhi  atau  tidak  dipenuhinya  suatu  prestasi,  maka  akan berakibat  terjadinya  wanprestasi.  Adapun  yang  dimaksud  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan yang dikarenakan  kelalaian atau kesalahannya,  debitur tidak  dapat memenuhi  prestasi  seperti yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian.  Kelalaian  dan  kesalahan  debitur  bukan  karena overmach atau keadaan memaksa.
Seorang  debitur  dikatakan  lalai,  apabila  ia  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  terlambat memenuhinya,  atau  memenuhinya  tetapi  tidak  seperti  yang  telah  diperjanjikannya.  Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus dinyatakan resmi, harus ditagih atau diperingatkan  terlebih  dahulu.  Peringatan  dilakukan  oleh  juru  sita  dengan  surat  kawat  yang tidak mudah dipungkiri oleh nasabah.Dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bermasalah dalam hal debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya maka  dilakukan  penarikan  terlebih  dahulu  terhadap  objek  jaminan  fidusia  yaitu  kendaraan bermotor.  Menurut  saudari  Watisalah  satu  karyawan  PT.BFI(wawancara  20  oktober 2017).Dalam halnya eksekusi jaminan pada debitur yang melanggar prestasinya tentunya ada berbagai  penyebab  yang  membuat  debitur  tidak  menjalankan  prestasinya,  tentunya sepertidebitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian,  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran  hutang  pembiayaan  dengan  lewatnya waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  jatuh  angsuran.  Debitur  tidak  memenuhi  kewajiban seperti  merawat  dan  menjaga  keutuhan  barang  jaminan  dari  segala  kemungkinan  kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri, saudari Wati mengatakan terkadang debitur  melakukan  perbuatan  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  seperti  menjual, meminjamkan  atau  melakukan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  bertujuan  dan/atau  berakibat beralihnya  barang  jaminan  tersebut  kepada  pihak  lain  siapapun  adanya,  dengan  bentuk  dan cara apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.
Sehingga  menurut  penulis  apabila  debitur  tetap  tidak  dapat  menjalankan  prestasinya, maka  pihak  kreditur  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia berdasarkanperjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  bersama.Tentunya  proses  eksekusi  yang mereka  lakukan  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Undang-undang  jaminan  fidusia.Eksekusi jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  Pasal  34  UU  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Menurut  saudari  Watisalah  satu  karyawan  PT.BFI(wawancara  20  oktober2017),Sebelum mereka  melakukan  eksekusi  tentunya  mereka  harus  mengirim  surat  pemberitahuan  kepada debitur  atas  kelalain  debitur  dalam  prestasi  yang  telah  mereka  buat,  mereka  biasanya melakukan  eksekusi  kepada  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  dengan  cara  eksekusi langsung  (parate  eksekusi).  Mereka  melakukan  penyitaan  dengan  parate  eksekusi  dengan alasan  bahwa  dengan  eksekusi  langsung  berdasarkan  parate  eksekusi  sepertilebih  sederhana dibandingkan  dengan  proses melalui  pengadilan.  Relatif efektif  dan efisien  dalam  waktu dan biaya  karena  bisa  dilakukan  secara  kekeluargaan  tanpa  mengunakan  tenaga  pengacara  dan dokumen  yang  dipersiapkan  tidak  harus  bermacam-macam.  Oleh  sebab  itu  mereka  telah melakukan  tindakan  preventif  dengan  melampirkan  surat  kuasa  untuk  melakukan  penarikan kendaran  bermotor  yang  ditandatangani  oleh  debitur  sendiri.  Sehingga  kesemuanya merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak dan memuat perihal penarikan hingga penjualan dimuka umum yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri. Tapi menurut saudari Wati, apabila terjadi force majure, tentu mereka mengharuskan debitur untuk tetap mejalankan prestasinya. Hal ini terjadi karena kendaaran bermotor yang dijadikan jaminan tidak di berikan asuransi oleh PT.BFI.Sehingga mereka tidak melakukan eksekusi tetapi mereka mengharuskan debitur untuk tetap menjalankan prestasinya.
Menurut  pak  Elga  merupakan  karyawan  PT.FIF  (wawancara  20  oktober  2017),  sebelum mereka  menetapkan  debitur  yang  melakukan  wanprestasi,  mereka  biasanya  melihat  apabila debitur mulai macet membayar angsuran dalam 1 bulan maka mereka akan memberikan surat pemberitahuan.  Namun  setelah  datangnya  surat  pemberitahuan  itu,  tapi  debitur  belum  juga membayar  tunggakan  maka  mereka  akan  mengutus  salah  satu  petugas  mereka  untuk mendatangi debitur tersebu dalam hal ini petugas yang datang yaitu debcollector mereka, tetapi jika memang debitur tidak bisa membayar tunggakan tersbut maka secara otomatis debcollector mereka langsung menyita barang jaminan tersebut dalam hal ini kendaraan bermotor.
Sehingga  menurut  penulis  proses  pelaksaanan  eksekusi  kepada  debitur  yang  melakukan wanprestasi  oleh  salah  satu  lembaga  pembiayaan  yaitu  PT.BFI  dan  PT.FIF  sudah  berjalan sesuai  dengan  Undang  –  undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Akan tetapi  menurut  penulis  dalam  hal  terjadi  wanprestasi  yang  dikarenakan  force  majure,  perlu adanya  pemberian  asuransi  pada  kendaraan  bermotor  oleh  PT.BFI  sehingga  pihak  debitur maupun kreditur tidak ada yang dirugikan.

## B. Proses Lelang Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan
Dalam Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui  pelelangan  umum,  yaitu  oleh  pejabat  kantor  lelang.  Pelelangan  barang  jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Vendu Reglement , baik Kantor  Pelayanan  Piutang  dan  Lelang  Negara  (KP2LN)  atau  Balai  Lelang  Swasta  yang  telah mendapat izin. Berikut merupakann prosedur atas Lelang Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pengajuan  permohonan  tertulis  perihal  eksekusi  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  yang  merupakan  instansi  pemerintah  yang berada  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  pada  Kementerian  Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta.
2) KPKNL/Balai  Lelang  Swasta  akan  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  dokumen lelang,  yaitu  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  Perjanjian  Kredit,  Sertipikat  Hak Tanggungan,  Bukti  perincian  utang  jumlah  debitur,  bukti  peringatan  wanprestasi  kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur.
3) Setelah  dokumen  tersebut  diatas  dianggap  lengkap,  maka  KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada lembaga pembiayaan.
4) Lembaga pembiaayan melakukan Pengumuman Lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang  tidak  bergerak  atau  barang  tidak  bergerak  yang  dijual  bersama-sama  dengan barang  bergerak,  maka  pengumuman  dilakukan  sebanyak  2  kali,  berselang  15  hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh  umum  atau  melalui  surat  kabar  harian.  Tetapi pengumuman keduaharus dilakukan melalui  surat  kabar  harian  dan  dilakukan  14  hari  sebelum  pelaksanaan  lelang.Jika barang yang dilelang adalah barang bergerakpengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5) Lembaga pembiayaan melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur. Akan tetapi tidak setiap  pelaksanaan  perlelangan  barang  jaminan  berjalan  sebagaimana  mestinya,  namun dalam  pelakasaan  itu  mengalami  hambatan-hambatan.  Hambatan  dalam  pelaksanaan lelang barang jaminan adalah:
a. Peminat lelang tidak ada
b. Benda jaminan menjadi milik pihak ketiga
c. barang jaminan belum didaftarkan.
Namun menurut saudara Dedi yang merupakan petugas PT.FIFdikota Merauke (wawancara 21 Oktober  2017),  tidak  semua  hasil  sita  jaminan  mereka  masukan  dalam  pelelangan,  maksudnya disini  mereka  melakukan  penjualan  jaminan  yang  disita  melalui  penjualan  dibawa  tangan.Hal  ini dilakukan karena mereka lebih memikir bagaimana mereka kembali mendapatkan keuntungan dari debitur-debitur.  Karena  menurut  pak  dedi  apabila  mereka  tidak  melakukan  hal  seperti  itu,  maka tidak semua barang jaminan hasil sita akan laku di pelelangan. Tidakan ini mereka lakukan kepada debitur yang betul-betul sudah tidak mampu membayar tunggakannya sama sekali.
Oleh  sebab  itu  menurut  penulis  selama  ini  perusahaan  pembiayaan  merasa  tindakan  mereka aman dan lancar saja.Hal ini terjadi karena masih lemahnya pengetahuan hukum masyarakat yang masih  rendah.Terkait  dengan  hal  itu  Lembaga  Pembiayaan,  dalam  menjalankan  usahanya  sering ditemukan  lebih  memilih  menggunakan  jasa  para  debt  collector,  karena  lebih  gampang eksekusinya.Dengan  demikian,  meskipun  menggunakan  jasa  para  debtcollector  berisiko  tinggi namun  tetap  ditempuh  oleh  Lembaga  Pembiayaan.  Bagi  masyarakat  peminjam  (debitur)  yang awam tentang hukum, mau tidak mau akan ketakutan karena  mereka juga merasa bersalah akibat gagal  membayar  hutangnya.Kelemahan  ini  yang  dimanfaatkan  sektor  lembaga  pembiayaan  yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan penjualan  di  bawah tangan.Penjualan  bawah tangan mereka  lakukan  pada  debitur  sudah  tidak  lagi  mampu  melunasi  piutangnya  tersebut,  sehingga
kreditur  menyita  barang  jaminan  tersebut  dan  kemudian  setelah  debitur  benar-benar  tidak  bisa melunasi  sisa  utangnya  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  kreditur  melihat  bahwa  debitur  sudah  tidak ada  upaya  pelunasan  utangnya,  maka  kreditur  mengambil  tindakan  untuk  menjual  dibawa tangan jaminan  tersebut  tanpa  sepengetahuan  debitur,  hal  ini  dilakukankarena  kreditur  mengaggap  apa bila  melalui  proses  lelang  akan  memakan  waktu  yang  lama  dan  barang  jaminan  tersebut  belum tentu  laku  terjual  di  perlelangan  umum  dan  ditambah  lagi  bagi  kreditur  cara  penjualan  bawa tangan lebih menguntungkan bagi kreditur. Oleh sebab itu kreditur mengambil langkah penjualan dibawah  tangan  tanpa  sepengatahuan  debitur,  hal  ini  terjadi  demi  keutungan  sendiri  bagi kreditur.  Sehingga  kreditur  tidak  sadar  bawa  mereka  telah  melanggar  Undang-undang  Nomor  42 tahun  1999  tentang  jaminan  Fidusia  pasal  29  ayat  (1)  mengatangan  bahwa  apa  bila  debitur melakukan wanprestasi maka objek jaminan tersebut  dapat  di eksekusi, eksekusi yang di  maksud dalam UUJF ini melalui proses lelang sebagaimana telah di atur dalam UUJF tersebut.
Dan  apabila  kreditur  ingin  melakukan  penjualan  dibawah  tangan  maka  dalam  UUJF mengatakan  bahwa  perlu  adanya  kesepakatan  antara  kreditur  dan  debitur  untuk  melakukan penjualan  dibawah  tangan,  hasil  dari  penjualan  tersebut  di  pake  untuk  meluasi  utang  debitur daan  apabila  hail  penjualan  tersebut  melebihi  utang  debitu  maka  kelebihan  itu  merupakan  hak untuk  debitur  miliki.  Apabila  kreditur  tetap  melakukan  penjualan  dibawah  tangan  maka  kreditur telah  melanggar  pasal  23  ayat  (2)  Undang-undang  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KESIMPULAN
Dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang bermasalah dalam hal debitor wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya maka dilakukan penarikan terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia. Kemudian perusahaan melakukan penjualan dilakukan dengan cara mengumpulkan  kendaraan  bermotor  yang  tidak  dilunasi  oleh  debitor  pada  gudang  internal  milik perusahaan tersebut,  setelah  itu  dilakukan  pelelangan.  Apabila  hasil  lelang  ternyata melebihi  sisa hutang  plus  beban  termasuk  biaya  penarikan/penjualan  dan  bunga  yang  terjadi  tanggung  jawab debitor yang wanprestasi, maka sisanya akan dikembalikan kepada debitor. Proses pelelangan dan hasil pelaksanaan lelang akan dituangkan secara tertulis dalam berita acara penjualan secara lelang kendaraan  bermotor  dan  ditandatangani  oleh  pihak  penjual  dan  pembeli  selaku  pemenang lelang.Untuk dalam pelelangan jaminan fidusia hanya terjadi di PT.BFI saja, sedangkan pada  FIF tidak melakukan lelang jaminan fidusia dikarenakan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
Akan ada akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan hak eksekusinya sepihak dan dapat menimbulkan  kesewenang-wenangan  dari  kreditor.Sehingga  perlu  adanya  kesadaran  dari  pihak kreditor  agar  tidak  melakukan  pelanggaran  dalam  mengeksekusi  barang  jaminan,  dalam  hal  ini penjualan  dibawa  tangan  tanpa  sepengetahuan  debitur,  karna  bisa  dikenakan  sanksi  menurut undang –undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr.  H.  Salim  HS.,  S.H.,  M.S,  2004, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia Jakarta: Rajawali Pers
Dr.  Munir Fuady,  S.H.,  M.H,.  LL.M,  2006, Hukumtentangpembiayaan ,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2005, Jaminan Fidusia , Jakarta, Raja Grafindo Persada Mariam  Darus  Badrulzaman,  1970, Asas-Asas  Hukum  Perikatan ,  Medan:  FH  USU  Prof.  Dr.H. Tan  Kamello,  S.H.,  M.S.  2014. Hukum  jaminan  fidusia ,edisi  kedua,  Cet  Ke-I,  Penerbit P.T. Alumni
M.Yahya Harahap,1982, Segi-segi Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni
Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Asas-asas  Hukum  Perjanjian ,  Bandung:  Sumur,  R.Subekti, 1970. Hukum perjanjian Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa.
R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian , Cet ke-IV Jakarta: Pembimbing Masa