## PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA

## LHOKSEUMAWE
Oleh :
Romi Asmara, S.H., M.Hum/Laila M. Rasyid,S.H.M.Hum.
Jl. Darussalam Gang Mulia No. 63 Lhokseumawe/ Jl. Listrik Gg T.Gadeng No. 60  Lhokseumawe-Aceh
Abstrak Abstract Anak-anak  memiliki  posisi yang sangat sentral  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya harapan bangsa. Sebagai seorang anak,  mereka perlu  perlakuan khusus  untuk tumbuh  cukup baik  fisik, mental dan  spiritual,  serta  perlunya perlindungan hukum  jika seorang anak  berhadapan  dengan  hukum. Kejahatan terhadap  anak-anak, terutama anak perempuan seringkali berupa  pemerkosaan, pelecehan seksual dan  dorongan seks  kekerasan lainnya  yang berbahaya secara nyata mengancam  anak perempuan, kapan, oleh siapa saja. Tentang hal ini  sebagian besar  pelaku  berbagi terdekat korban. Adanya perlindungan  hukum  memberi harapan,  karena  KUHP  tidak menyediakan untuk pidana korban kekerasan  kompensasi  anak  yang berkaitan dengan moralitas, bukan karena  deteksi  kasus  trauma korban yang tidak dilaporkan, dan kekakuan  pembuktian  menjadi salah satu kendala  yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.
Children has very central position in the life  of nation and state,specially  the nation's hope. As a  chilid, needs special treatment  in order to  grow reasonably  good  physical, mental and  spiritual, as well as the need for  legal protection if a child is in conflict with the  law.  Crimes against  children,  particularly  girl often suffer from  rape,  sexual abuse  and  other  violent  sex drive be  motivated  real  danger  that threatens  girls,  when,  whereand by anyone. About this case most of the  actor  share  the  nearest of victims. Existence of legal protection is stillless than expectations,  public  system  in  the Criminal Code  does not provide for  the  child's  criminal  victim compensation violence  relating to morality,  not  because  the victim's detection  trauma  cases  that are not reported, and stiffness proving to be one of  the  constraints faced by the apparatus law enforcement.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Perempuan,Kesusilaan.

## A. Pendahuluan
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. 1 Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.Menyadari kenyataan demikian maka perlu diberikan perlindungan kepada anak.
Pada kasus kejahatan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah- olah adalah raksasa baginya.Ada banyak macam jenis kejahatan yang terjadi terhadap anak.Pertama  adalah kejahatan yang terjadi di sekitar rumah, yang biasanya para pelakunya adalah orang tua kandung maupun tiri, paman, bibi atau mungkin pula saudara.Kedua, kejahatan yang terjadi dilingkungan, para pelakunya tak jauh berbeda dengan sebelumnya.Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan calon korbannya seperti tetangga atau teman bermain.Ketiga  adalah dari pendidikan, yaitu orang yang memberi bekal ilmu di dunia pendidikan formal (sekolah) seperti guru dan pendidikan informal (pesantren, lembaga kursus) seperti ustadz, tengku guru ngaji dan guru kursus.
Kejahatan terhadap anak khususnya anak perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Hingga kini, kejahatan kesusilaan terhadap anak terus terjadi. kejahatan kesusilaan dalam hal ini seperti perkosaan, pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Di dalam masyarakat kepentingan  anak diklasifikasikan pada peringkat kedua, kepentingan
1 . Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diakses Tanggal 18 Januari 2013, hlm 1.
perempuan peringkat ketiga, jadi kepentingan anak perempuan berada pada peringkat keempat.
Status seperti ini jelas tidak adil dan menyudutkan posisi anak perempuan, sekaligus menjadi aktor pendorong  secara psikologis dan sosial terjadinya pelanggaran hak anak perempuan pada sektor publik dan domestik tersangkanya bisa saja ayah kandung, ayah tiri, abang, paman, tetangga, kakek, teman baru, atau seseorang yang tidak dikenal.
Hal ini dapat kita lihat bahwa anak perempuan yang mengalami kejahatan kesusilaan  tidak saja harus menanggung rasa kecewa dengan putusan hakim yang ringan, tetapi proses yang ditempuhnya juga memerlukan ketahanan mental dan keteguhan hati tersendiri sehingga kasus-kasus kesusilaan  akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari kekerasan terhadap anak, diantaranya:
1. Akibat fisik seperti adanya kerusakan pada organ reproduksi anak atau anak dapat tertular penyakit menular seksual bahkan anak dimungkinkan mengalami kehamilan.
2. Akibat psikis, anak perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tekanan psikologis seperti takut, stress bahkan trauma.
Keseriusan kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan  ini tidak diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dari negara. Sekalipun telah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002,  namun implementasinya masih jauh dari harapan.
Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat in abstracto atau tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi.
Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk
antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak berkesudahan.Banyak kasus membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan dimedia massa.
Disini  penelitimelihat  secara spesifik  kurangnya  perhatian pemerintah  yang serius terhadap korban kejahatan  yang terjadi. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan  hukum terhadap korban kejahatan ini dapat dilihat dari dibentuknya declaration of basic principles of justice for victim and abuse of power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari the seventh united nation congress on the prevention of  crime and the treatment of offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. 2
Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang ditimbulkan akibat pemerintah yang tidak mampu melindungi warga negaranya.
Dari uraian tersebut, yang menjadi permasalahan adalah:
1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak perempuan akibat korban kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe ?

## B. Tinjauan  Pustaka
1. Pengertian Anak
Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.
Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum
22 . Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm 23.
secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit)  yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:“yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Pasal tersebut  jelas menyebut batasan umur untuk dapat dikatakan seorang anak, yaitu sebelum usianya mencapai 18 tahun.

## 2. Korban
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi Internasional yang membahas mengenai korban kejahatan sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Resolusi MU-PBB  40/34
Korban adalah orang (individu/kolektif) yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara.Pengertian korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban yang menderita kerugian. Konsep dan pengertian “korban” secara ekstensif, yaitu “korban penyalahgunaan kekuasaaan” (abuse of power) menyangkut orang yang secara pribadi dan kelompok, telah menderita kerugian, termasuk luka- luka fisik, mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau juga pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia akibat tindakan pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum pidana yang diakui secara internasional. 3

## b. Arief Gosita
3 . J.Pajar Widodo, Viktimologi , Fakultas Hukum Universitas Lampung,    Bandar Lampung, 2004, hlm 8.

## VOLUME 3  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi kepentingan pihak yang dirugikan. 4 Mereka disini dapat berarti individu, kelompok, swasta ataupun pemerintah.  Munculnya korban “viktimisasi” tersebutdapat disebabkan karena adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain  dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
c. Muladi
Korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguuan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalah gunaan kekuasaan “abuse of  power”. 5

## 3. Prinsip Dasar Perlindungan HukumKorban  Kejahatan
Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan.Adanya pengakuan terhadap eksistensinya HAM tentu membawa konsekwensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.Sebagai salah satu ciri khas pada negara  yang disebut rechstaat  atau menjunjung tinggi the rule of law, bagi suatu negara
4 . Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63.
5 .Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Op Cit, hlm. 47.
demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. 6
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai sudah menjadi isu global.Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana  oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan lagi. Padahal masalah keadilan dan penghormatan HAM tidak hanya terhadap pelaku saja tetapi juga harus dapat menjangkau korban kejahatan itu.
Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori. 7 ,  yaitu:
a Teori Utilitas, yang  menitikberatan pada kemanfaatan yang terbesar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut.
b Teori Tanggungjawab, pada hakekatnya subjek hukum bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
c Teori Ganti Kerugian, sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memuat perihal perlindungan HAM telah banyak disusun, baik dalam perundang- undangan nasional maupun internasional, diantaranya: Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak
6 . Ibid
7 . Ibid, hlm. 163.

## Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Ganti rugi dan Rehabilitasi  Korban dalam  Hukum Pidana
Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan, perbaikan, ganti rugiterhadap pihak  yang merasa dirugikan. 8 Kewajiban reparasi oleh negara terhadap korban sangat signifikan juga karena kesulitan dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan prinsip keadilan dan dalam rangka mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang, kesulitan demikian harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada korban meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban serupa pada diri pelaku individual yang lazimnya dilakukan setelah adanya proses peradilan pidana (terbukti sangat sukar) yang memvonis pelakunya bersalah. 9

## 5. Kejahatan Kesusilaan
Kejahatan (crime)  adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis  formal, kejahatan adalah tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. 10 Kejahatan dalam artian sosiologis adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis  sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang hukum pidana).
Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus
8 .  I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia ,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2003, hlm 482.
99 . Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 23.
10 . Kartini Kartono, Patologi Sosial, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 143.
setidaknya mengenai kelamin “seks”  seseorang. 11 Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual,seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.

## C. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum   Terhadap Anak Perempuan  Korban Kejahatan Kesusilaan  di Kota Lhokseumawe
Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.  Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.
Upaya penegakan dan perlindungan HAM terutama bagi perempuan korban kekerasan masih tetap menjadi fokus agenda perhatian utama di Provinsi Aceh   khususnya Kota Lhokseumawe pasca konflik bersenjata beberapa waktu silam. Catatan khusus terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang muncul kepermukaan ataupun yang bisa menjadi potensi pelanggaran untuk tahun berikutnya, menjadi ukuran keberhasilan atas upaya perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan. Beberapa kasus yang teridentifikasi tersebut diperoleh dari proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK (LBH-APIK Aceh (perwakilannya) yang tersebar dibeberapa wilayah kerja. Walaupun masih ada kemungkinan kasus lainnya yang tidak didampingi LBH-APIK,
11 . Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.112.
hal tersebut bisa dikarenakan  tidak adanya pengaduan yang disampaikan pihak korban kepada LBH-APIK.
Hal lainnya yang meliputi wajah tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan ketika masih dijadikan objek kejahatan seksual terutama terhadap anak.Berupa perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.Kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan masih meliputi wajah perempuan terutama di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe.
Maraknya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya adalah anak dibawah umur, terutama anak perempuan membuat posisi perempuan menjadi objek kebuasan seksual laki- laki.Perihal kasus ini kebanyakan pelaku adalah pihak terdekat korban atau paling tidak korban mengenali pelaku dengan baik (adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara anak dengan si pelaku).Sebanyak 18 (delapan belas) kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak (yang diadvokasi oleh LBH-APIK Aceh).Cukup memprihatinkan bahwa korban masih dibawah umur yang seharusnya masih bisa mendapatkan ataupun meraih masa depan yang lebih cerah.

## Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak
Wilayah Lhokseumawe riode 2010 – 2012
N
O. WILAYAH
JENIS KASUS 1  2 3  4
5  6  7  8  9 TOT AL 1  2010 3  2 1  2  23  0  0  0  0  31 2  2011 11  2  0  0  13  2  0  1  1  30 3  2012 0  0  0  4  20  3  6  0  5  43 Jumlah 10 4

## sumber: LBH-APIK
\
Keterangan:
1  Perkosaan Anak 8  Pencurian 2  Perkosaan Dewasa 9  Harta Bersama

## 3
Penganiayaan Anak

## 4 Penganiayaan Dewasa
5  KDRT
6  Penipuan
7  Pengasuhan Anak
Beberapa alasan yang mendasari hingga timbulnya kasus yang paling banyak di Lhokseumawe adalah:
1) Kasus pemerkosaan anak dibawah umur, korban pada umumnya dilatar belakangi dari keluarga yang tidak utuh lagi seperti kedua orangtuanya telah berpisah atau meninggal dunia dan korban dipelihara oleh keluarga lainnya. Dua kasus yang ada menunjukkan sikorban sudah tidak diasuh orang tuanya lagi (diasuh keluarga lain), kondisi ini bisa saja berakibat sianak tidak lagi mendapat perhatian penuh seperti yang diberikan orangtuanya dulu.
2) Faktor usia, anak masih sangat rentan dari kejahatan orang lain, tidak dapat memahami sesuatu dengan baik. Dari kasus yang ada, usia anak yang jadi korban adalah antara 9 sampai dengan 14 tahun.
3) Kekuasaan (dari segi usia pelaku lebih dewasa dari korban), sehingga korban akan mudah terperdaya dengan bujukan dan rayuan si pelaku, apalagi jika dijanjikan uang dan akan dinikahi kelak.
4) Orang terdekat (keluarga, teman, tetangga), sebagai pelaku yang sudah dianggap seperrti orang tua/saudara sendiri sehingga korban tidak
berani menceritakan kekerasan yang dialaminya. Selain mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku, korban juga takut akan mencemari nama baik dan hubungan silaturahmi yang telah terjalin selama ini antara korban, pelaku dan keluarga. 12
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.Dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil.
Sebagaimana dikemukakan diatas, korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan. Peran korban dalam persidangan lebih sebagai  bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi.
Sementara itu pada tahap penjatuhan putusan  hakim, sering kali korban dikecewakan dengan putusan pidana karena putusan yang dijatuhkan relatif ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban. 13
Sebagai contoh, perempuan korban perkosaan ataupun pelecehan seksual/pencabulan, selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat, seperti perasaan kotor, berdosa, aib/malu dan tidak punya masa depan. Apalagi kalaulah korbannya sampai dialami anak dibawah umur, tentunya beban mental yang ditanggung lebih berat.
Korban dari kejahatan seperti itu sering kali menjadi korban ganda, ketika harus kerumah sakit akan mengeluarkan biaya sendiri untuk transport dan  berobat. Selain itu untuk memperjuangkan hak perlindungan hukumnya juga akan menambah panjang penderitaan karena kesehatannya belum tentu pulih.Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator  buruknya kualitas perlindungan anak.Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan
12 .Fatimahsyam, Wawancara.
13 . Fatimahsyam, Wawancara.
orang-orang sebagai tempat berlindung.Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak  juga harus disertai pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. 14
Sistem pemidanaan dalam KUHP tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan/kekerasan yang berhubungan dengan kesusilaan sehingga perempuan tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan khususnya terhadap tindak kekerasan seksual. Padahal perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.
Dengan diberlakukannya UUPA khususnya Pasal 81 dan Pasal 82 untuk menjerat pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak, sedikit menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Dalam Pasal tersebut, ancaman hukuman yang  diberikan adalah lebih berat dibandingkan yang diatur KUHP (rata-rata maksimal hanya 7 tahun). Adanya batasan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun akan memberikan pedoman yang lebih jelas pada hakim untuk menjatuhkan vonis. Setidaknya  pasal tersebut akan mempersempit ruang para pihak yang ingin mempermainkan/berkolusi untuk  vonis yang akan dijatuhkan hakim. Selanjutnya dalam Pasal tersebut juga ada dicantumkan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta).
Masih minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk perempuan, antara lain mengakibatkan:
a. tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban;
b. tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
14 . Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
c. tidak adanya penghargaan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
d. tidak adanya kompensasi untuk perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan;
e. tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe
Jalannya suatu proses peradilan pidana yang melibatkan beberapa pihak didalamnya khususnya bagi mereka yang sedang menjalani pemeriksaan, bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam proses tersebut adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana atau sitergugat dalam perkara perdata. Praktek penyelesaian perkara pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan.Korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti dan berperan sebagai saksi. Bila berbicara mengenai kedudukan pihak korban dalam tindak pidana maka akan terkait dengan peranan serta kepentingan pihak korban yang meliputi antara lain hak dan kewajiban pihak korban dalam terjadinya kejahatan-kejahatan sebagai tindak pidana.
Peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban korban dalam suatu tindak pidana serta penyelesaiannya. Pertimbangan penentuan hak dan kewajiban ini melihat dari taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu.Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan harus yang mudah, dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

## VOLUME 3  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Dari beberapa fakta diatas, faktor kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak  korban kejahatan kesusilaan dapat dikategorikan dari:

## 1. Faktor korban
Adanya non-reporting of crime (angka gelap kejahatan) dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:
a) merasa tertekan dan malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologi maupun sosiologis;
b) merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri;
c) merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya si pelaku, bahkan banyak juga diantaranyaketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
d) khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya) dan tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum;

## 2. Masyarakat
"The dark number of violent crime against women"masih selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan di dunia, apalagi bila diingat bahwa sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal.Sikap non- intervention  ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif untuk mendukung perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada aparat.

## 3. Hukum dan aparatur
Khususnya dalam proses peradilan pidana dapat diidentifikasi sejumlah masalah, diantaranya adalah:
a. Terbatasnya pemahaman dan keahlian  aparatur  penegak hukum, mempunyai dampak yang cukup luas dalam memprosesnya, kebanyakan korban hanyalah dijadikan objek pembuktian tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi psikisnya. Tidak tersedianya fasilitas perlindungan dan pemulihan untuk anak yang seharusnya disediakan oleh negara melalui pemerintah daerah.
b. Paradigma dalam pembuktian yang mendasarkan pada asas "unus testis nullus testis"  (satu saksi bukan saksi) merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan di pengadilan terhadap  kasus  perkosaan  dan pencabulan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena visum etrepertum  yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban),
seringkali tidak dimiliki oleh korban. Sehingga capaian atas keadilan bagi korban tidaklah maksimal.

## D.  Penutup
1. Kesimpulan
a. Bentuk kejahatan kesusilaan terhadap  anak perempuan dibawah umur  di Kota  Lhokseumawe  adalah  kasus pelecehan seksual/pencabulan dan pemerkosaan, perihal kasus ini terjadi karena lemahnya fungsi kontrol keluarga dan masyarakat.
b. Wujud perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan masih jauh dari harapan, sistem pemidanaan dalam KUHP tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan/kekerasan yang berhubungan dengan kesusilaan. Belum adanya suatu wadah khusus yang secara nasional untuk menangani masalah tindak kekerasan terhadap anak perempuan.
c. Beberapa hambatan diantaranya: korban yang tidak melapor, trauma. Pandangan masyarakat yang beranggapan itu masalah intern rumah tangga, jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan (tidak harus dilaporkan) dan juga untuk menjaga nama baik kampungnya. Dari aspek yuridis, belum tegasnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan ada kesulitan dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan
2. Saran
a. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dimulai dari lingkungan keluarga, perlunya pengawasan ekstra ketat ketika anak sedang menjalankan aktifitasnya sehari-hari, dengan demikian akan mengurangi akses/kesempatan bagi orang- orang di sekitar anak (calon pelaku) yang akan melakukan kejahatan.
b. Semua pihak terkait,pemerintah dan masyarakatagar mengupayakan pembentukan lembaga santunan berupa ganti rugi untuk mengakomodir kepentingan korban kejahatan kesusilaan pada khususnya.
c. Kepada pemerintah, instansi terkait (khususnya aparatur hukum) untuk dapat memberi bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diripada korban. Meningkatkan  profesionalitas aparatur dalam hal permasalahan anak.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: P.T. Akademika Pressindo,
---------, 1987, Viktimologi dan KUHAP,  Jakarta: P.T. Akademika Pressindo,
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti
Darwan Prinst, 2001, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung:  Citra Aditya Bakti

## Dikdik  M. Arief  Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta:  P.T. Rajagrafindo,
Kartini Kartono,  2005, Patologi Sosial, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah

## Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: PT.
Citra   Aditya Bakti Maidin Gultom,  2008, Perlindungan Hukun Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama

## Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis
Terhadap   KUHP, Bandung: PT. Refika Aditama
Parman Suparman, 2007, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan,    Bandung: P.T. Refika Aditama
Sahetapi, 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung:  P.T. Eresco Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial,   Bandung: Alumni
Shanti Delyana, 1988, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Yogya:   Liberti Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti

## Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia,   Bandung:  PT. Refika Aditama
Undang-undang:

## Republik Indonesia.Undang-Undang  Dasar 1945, Berita Republik Indonesia Tahun II  No. 7, tertanggal  15  Februari  1946.
Republik Indonesia,  Undang-Undang  No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. LN. RI Tahun 1999 No 165, TLN No. 3886
Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  LN. Tahun 2002 No. 175, TLN No. 3986.

## Republik Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan   HAM;
Republik Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban;

## Buletin/Laporan/ Jurnal :
Potret Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2007, “Laporan
Akhir  Tahun Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh”,
LBH-APIK   ACEH 28 Januari 2008
Tanya dan Jawab tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak, ECPAT Internasional, Ratcathewi Bangkok Thailand. 2006.
Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,2013.

## Internet:
Harkristuti Harkrisnowo. Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia,
Desember
2003.<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1203/25/hikmah/lain nya.07htm>