## AL-AWQAF
Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam vol. 15, no. 1, tahun 2022
Model Alternatif Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Disabilitas
Jihan Nabila Zahara 1 , Asma’ Munifatussa’idah 2
1 Universitas Airlangga, Surabaya, Jihannabilazahara@gmail.com
2 Universitas Airlangga, Surabaya, asma.munifatussaidah@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  propose  a  cash  waqf  model  as  an  alternative  to empowering  disabilities  (AWUPD),  with  the  hope  that  the  use  of  the  value  of  the benefits  of  cash waqf  assets  can  be  developed  as  a  human  resource  training  fund  for persons  with  disabilities.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  content  analysis methods, the conceptual research on cash waqf for the purpose of empowerment for persons  with  disabilities.  The  results  of  the  research  on  the  cash  waqf  model  as  an alternative to empowering disabilities (AWUPD) model were specifically formulated for disability  empowerment  by  providing  training  program  facilities  and  human  resource development, which were sourced from the value of cash waqf benefits, in the form of skills and abilities training programs in preparing disabled people to be ready to work in the  formal  sector.  And  entrepreneurship  training  programs  to  prepare  people  with disabilities to be ready to work in the informal sector. The implications of this research are expected to provide benefits for Nazhir cash waqf in distributing the value of cash waqf  benefits,  persons  with  disabilities  in  Indonesia,  as  well  as  Social  Welfare Institutions  and  Social  Services  in  charge  of  the  protection  and  empowerment  of disabilities.
Keywords : Waqf, Empowerment, Disabilities.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan model wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan  penyandang  disabilitas  (AWUPD),  dengan  harapan  pemanfaatan  nilai manfaat terhadap aset wakaf uang mampu dikembangkan dan digunakan sebagai dana fasilitas pelatihan berbasis sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi atau content analyis, berupa penelitian konseptual wakaf uang untuk tujuan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.  Adapun  hasil  penelitian  model  alternatif  pemberdayaan  penyandang disabilitas  (AWUPD)  dirumuskan  khusus  untuk  pemberdayaan  disabilitas  dengan penyediaan fasilitas program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang bersumber  dari  nilai  manfaat  wakaf  uang,  berupa  program  pelatihan  kemampuan  dan keterampilan  dalam  mempersiapkan  para  disabilitas  siap  kerja  di  sektor  formal.  Dan program  pelatihan  kewirausahaan  untuk  mempersiapkan  para  disabilitas  siap  kerja  di sektor  informal.  Implikasi  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  bagi Nazhir  wakaf  uang  dalam  pendistribusian  nilai  manfaat  wakaf  uang,  penyandang disabilitas  di  Indonesia,  serta  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dan  Dinas  Sosial  yang bertugas dalam perlindungan dan pemberdayan disabilitas.
Kata Kunci : Wakaf Uang, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.
:ﺺﺨﻠﻣ
ةقاعﻹا  نيكمتل  ليدبك  يدقنلا  فقولل  جذومن  حارتقا  ىلإ  ةساردلا  هذه  فدهت
(AWUPD)
قودنصك  يدقنلا  فقولا لوصأ دئاوف ةميق  مادختسا  ريوطت متي نأ لمأ ىلع ، قرط عم ةيعون ةبراقم ةساردلا هذه مدختست .ةقاعﻹا يوذ صاخشﻸل ةيرشبلا دراوملل بيردت ملا ثحبلا ، ىوتحملا ليلحت
.ةقاعﻹا يوذ صاخشﻷا نيكمت ضرغل يدقنلا فقولا لوح يميهاف ةقاعﻹا  نيكمت  جذومنل  ليدبك  يدقنلا  فقولا  جذومن  لوح  ثحبلا  جئاتن  ةغايص  تمت
(AWUPD)
دراوملا ةيمنتو بيردتلا جمانرب قفارم ريفوت لﻼخ نم ةقاعﻹا نيكمتل اًصيصخ
لا ايازم ةميق نم اهيلع لوصحلا مت يتلاو ، ةيرشبلا
بيردتلا جمارب جذومنلا يف ، يدقنلا فقو .يمسرلا  عاطقلا  يف  لمعلل  نيزهاج  اونوكيل  نيقاعملا  دادعإ  يف  تاردقلاو  تاراهملا  ىلع يف  لمعلل  نيدعتسم  اونوكيل  ةقاعﻹا  يوذ  صاخشﻷا  دادعﻹ  ةيبيردتلا  لامعﻷا  ةداير  جماربو
لع ةبترتملا راثﻵا رفوت نأ عقوتملا نم .يمسرلا ريغ عاطقلا
يدقنلا فقولل ايازم ثحبلا اذه ى كلذكو ، ايسينودنإ يف ةقاعﻹا يوذ  صاخشﻷاو ، يدقنلا فقولا ايازم ةميق عيزوت يف ريظن ةقاعﻹا نيكمتو ةيامح نع ةلوؤسملا ةيعامتجﻻا تامدخلاو ةيعامتجﻻا ةياعرلا تاسسؤم .
ةيسيئر تامﻠك : يدقنلا فقولا ةقاعﻹا ، نيكمتلا ،
.

## PENDAHULUAN
Potensi  wakaf  semakin  besar  seiring  dengan  jumlah  penduduk  muslim  Indonesia  yang semakin  besar.  Selama  dekade  terakhir,  lembaga  wakaf  ( Nazhir )  terus  berinisiatif  dalam berbagai  program  dan  inovasi  untuk  meningkatkan  minat  dan awareness masyarakat  akan potensi wakaf dalam mendorong pengembangan kegiatan sosial-ekonomi seperti membantu kaum duafa hingga pembangunan ekonomi umat (Rusydiana et al., 2020). Potensi wakaf uang dapat dilihat karena fleksibilitasnya, sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat, tidak hanya  pada  tujuan  benda  tidak  bergerak  seperti  wakaf  tanah  dan  bangunan  (Zulfa  et  al., 2016).
Wakaf  uang  telah  memiliki  legalitas  hukum  sebagai  penguat  keabsahan  wakaf  uang  di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Sehingga dalam pengelolaan wakaf uang  diperlukan nazhir atau  lembaga  wakaf  yang  profesional  dan  amanah.  Hal  ini  menjadi wajib karena Nazhir bertanggung jawab menjaga aset wakaf tetap, dan mempertahankan nilai wakaf sehingga terhindar dari berkurangnya nilai, juga hilangnya aset wakaf (Bank Indonesia, 2016). Selain menjaga aset wakaf, peran nazhir diperlukan dalam pendistribusian nilai manfaat dan  penentuan  tujuan  pihak  penerima  manfaat.  Dimana  nilai  manfaat  wakaf  uang  tidak terfokus  pada  tujuan  konsumsi  dan  kebutuhan  masyarakat  fakir,  miskin,  dan  kaum  duafa, namun  dapat  digunakan  untuk  tujuan  pemberdayaan  sosial-ekonomi  masyarakat  seperti penyandang disabilitas.
Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual, mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak  (UU  No.  8  tahun  2016). Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mandiri, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun
diabaikan.  Bahkan  tidak  jarang  terisolir  secara  sosial  dan  menghadapi  diskriminasi  dalam akses  atas  kesehatan  dan  layanan-layanan  lainnya,  pendidikan  dan  pekerjaan  (International Labour Organization, 2013).
Berdasarkan hasil penelitian International Labour Organization ILO (2013) dan LPEM UI (2017) mengungkapkan  bahwa  dari  12,15  persen  penyandang  disabilitas  atau  22,7  juta  jiwa  dari populasi penduduk Indonesia, hanya 51,12 persen yang berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia,  yang  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  non-penyandang  disabilitas  sekitar  70,40 persen. Jika dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja di Indonesia, penyandang disabilitas angkatan  kerja  hanya  menyumbang  9,13  persen  sebagai  penduduk  yang  berkesempatan masuk pasar kerja. Adapun penyumbang tertinggi dari penyandang disabilitas angkatan kerja, yaitu penyandang disabilitas penglihatan sebesar 15 persen.
Dapat dikatakan penyandang disabilitas di Indonesia tergolong tinggi, terutama penyandang disabilitas angkatan kerja, usia lebih dari 18 tahun. Dimana penyandang disabilitas angkatan kerja memiliki hak atas pemenuhan kesempatan kerja mereka baik formal maupun informal, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas yang memiliki hak bekerja dan mendapat anti diskriminasi di tempat kerja mereka. Namun di luar dari peraturan pemerintah, kontribusi penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia masih sangat rendah.
Rendahnya  angka  penyandang  disabilitas  yang  bekerja  di  sektor  formal  perlu  menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun sektor swasta. Penyandang disabilitas yang bekerja di  sektor  informal  (65,55  persen)  lebih  banyak  dibandingkan  sektor  formal  (34,45  persen). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  Penyandang Disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau  pekerja  (2)  Perusahaan  swasta  wajib  mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Menurut hasil analisis LPEM UI (2016), sebesar 49 persen penyandang disabilitas angkatan kerja berhasil terserap pasar kerja atau mendapat pekerjaan, sedangkan 2 persen lainnya tidak bekerja.  Dari  penyandang  disabilitas  angkatan  kerja  yang  mendapat  pekerjaan,  mayoritas adalah  penyandang  disabilitas  ringan  sebesar  46  persen,  sementara  3  persen  sisanya  adalah penyandang  disabilitas  berat.  Hal  ini  menandakan,  masih  tingginya  kesulitan  penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, baik dalam pekerjaan formal maupun informal (UI, 2017). Di sisi lain, dapat menjadi peluang bagi penyandang disabilitas, untuk mengotimalkan usia bekerja  mereka, dengan dapat membuka usaha mandiri sebagai bentuk pengembangan kemampuan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial- ekonomi  mereka  secara  individu,  sampai  dengan  bentuk  kontribusi  dalam  mengurangi pengangguran.
Indonesia berupaya memberikan pemahaman dan landasan hukum yang lebih baik mengenai hak-hak penyadang disabilitas dengan merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang  No  8  Tahun  2016  yang  menggeser  dari  perspektif  “belas  kasihan’  ke perspektif “pemberdayaan” dalam melihat penyandang disabilitas (UI, 2017). Stigma negatif
dan  diskriminasi  pada  masyarakat  akan  hilang  melalui  pemberdayaan  inklusif  dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.
Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan wakaf uang sebagai  model  alternatif  pemberdayaan  penyandang  disabilitas,  seperti  penelitian  oleh Herianingrum & Widiastuti (2016) yang membahas mengenai pengajuan model wakaf uang untuk  pemberdayaan  lembaga  pendidikan,  dengan  fokus  yang  berbeda  yaitu  pada  tujuan pemberdayaan.  Sementara  penelitian  Effendi  (2021)  membahas  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  melalui  pengembangan  nilai  manfaat  wakaf  tunai,  dengan  perbedaan  fokus penelitian yaitu pada pemberdayaan petani dan peternak.
Berdasarkan pemaparan permasalahan dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengajukan model wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal ini penting dilakukan, karena akan mengkolaborasikan pemanfaatan nilai manfaat wakaf uang yang dikembangkan oleh Nazhir , sebagai dana pelatihan ( training ) sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Wakaf Uang
Wakaf  secara  harafiah  berarti  “menahan  selamanya”,  yang  berarti  menahan  dari  konsumsi, penjualan  dan  tidak  melepaskan  (Ahmed,  2004).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Karena pemanfaatan wakaf untuk jangka waktu yang lama bahkan selamanya maka karakteristik harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
Wakaf memiliki tiga karakteristik penting yang perlu diperhatikan meliputi, wakaf tidak dapat dibatalkan, bersifat abadi atau tahan lama, dan tidak dapat ditarik kembali (Al-Zuhaili, 2004; Mohsin,  2013;  Thaker  et  al.,  2016).  Adapun  karakter  wakaf  yaitu  tidak  dapat  dibatalkan berarti bahwa setelah harta benda dinyatakan sebagai wakaf, wakif tidak dapat menarik setiap saat;  ikrar  wakaf  oleh  wakif  bersifat  mengikat.  Abadi.  Harta  wakaf  yang  diwakafkan  harus bersifat tahan lama, kekal, abadi,. Kelestarian aset wakaf memberikan manfaat bagi wakif dan penerima manfaat. Wakif diharapkan mendapatkan pahala abadi dari Allah SWT sementara penerima  manfaat  mendapatkan  manfaat  dari  penggunaan  aset  wakaf  jangka  panjang.  Dan tidak dapat ditarik kembali. Ini berarti bahwa sekali uang dibuat sebagai wakaf, tidak ada yang bisa menjadi pemilik untuk mengasingkannya dan menjadi sebagai “aset beku”. Harta wakaf tidak tunduk pada penjualan, disposisi, hak tanggungan, pemberian, warisan, keterikatan atau pemindahtanganan apapun karena sifat wakaf yang tidak dapat ditarik kembali.
Berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  terdapat  tiga  jenis  harta benda yang dapat diwakafkan antara lain: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan  benda  bergerak  berupa  uang.  Wakaf  tidak  hanya  berbentuk  bangunan  seperti  masjid maupun sekolah namun juga dapat berbentuk surat berharga,  hak  atas kekayaan intelektual maupun wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah. Inovasi wakaf uang dimaksudkan agar
wakaf dapat lebih berperan  di bidang perekonomian melalui penghimpunan  dana  dari  para wakif untuk selanjutnya disalurkan pada proyek-proyek yang produktif dan bernilai ekonomis (BWI, 2016).
Pada praktik wakaf uang memiliki sedikit perbedaan dibandingkan wakaf yang lainnya. Pada umumnya ketika seorang wakif mewakafkan tanah maka wakif hanya menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Nazhir atau pengelola dengan mendapatkan pengesahan dari Kantor Urusan Agama. Namun, regulasi wakaf uang yang berlaku berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Wakaf  yang  menjelaskan  bahwa  wakaf  uang tersebut  tidak langsung  masuk  ke Nazhir wakaf  uang,  melainkan  disetor  kepada  bank  syariah  yang mendapatkan  izin  sebagai  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU) dan  telah  bekerja  sama  dengan Nazhir wakaf  uang.  Dana wakaf  uang yang  disetorkan  ke LKS-PWU nantinya akan dimasukkan sebagai dana titipan wakaf dengan akad wadi’ah pada rekening Nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif (BWI, 2016).
Terdapat  dua  puluh  dua  (22)  LKS-PWU  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama antara  lain:  Bank  Muamalat  Indonesia,  BNI  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  Mega Syariah, Bank DKI Syariah, BTN Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah,  BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jawa  Timur  Syariah,  Bank  Sumatera  Utara  Syariah,  Bank  CIMB  Niaga  Syaria,  Bank  Panin Dubai  Syariah,  Bank  Sumsel  Babel  Syariah,  Bank  BRI  Syariah,  BJB  Syariah,  Bank  Kaltim Kaltara  Unit  Usaha  Syariah,  BPRS  HIK  (Harta  Insan  Karimah),  Bank  BPD  Syariah Kalimantan Selatan dan Bank Danamon (Kemenag RI, 2020).

## Kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Penyandang  disabilitas  merupakan  individu  yang  memiliki  keterbatasan  aktivitas  dan  peran dikarenakan gangguan pada penglihatan, pendengaran,  mental, atau fisik (who.int). Kondisi keterbatasan itu, penyandang disabilitas tetap memiliki peluang dan hak dalam segala aspek, seperti perlakuan sama, pendidikan dan pekerjaan, aksesibilitas, serta rehabilitasi. Peran serta penyandang  disabilitas  dalam  bermasyarakat  juga  harus  diterima  setara  dengan  masyarakat secara  umum  (Kemenkes,  2014).  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  dan kebijakan  terkait  penyandang  disabilitas  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 mengenai  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Disabilitas  (ILO,  2013), hingga peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah PP  Nomor  52  Tahun  2019,  sebagai  bentuk  pemerintah  untuk  menjaga  hak  penyandang disabilitas.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  pasal  1  ayat  1,  penyandang  disabilitas diklasifikasikan  menjadi  tiga  ragam  disabilitas  yaitu  fisik,  mental,  dan  keduanya.  Disabilitas fisik  dikarenakan  gangguan  pada  anggota  tubuh  yang  tidak  lengkap,  gangguan  penglihatan, gangguan pendengaran. Disabilitas mental dikarenakan gangguan pada Intelektual (IQ) yang tidak  sejalan  dengan  usia.  Kemudian  disabilitas  fisik  dan  mental  atau  juga  disebut  dengan disabilitas ganda/multi yang disebabkan gangguan  dari fisik dan mental seseorang. Adapun ragam disabilitas menurut Kementrian Sosial Indonesia dengan klasifikasi beragam meliputi disabilitas  daksa,  kronis,  ganda,  mental,  autis,  penglihatan  (buta  total  dan low  vision ), pendengaran, bicara, lambat belajar, grahita, dan down syndrome .
Saat ini, penyandang disabilitas di Indonesia tertinggi ada pada disabilitas daksa, ganda, dan diikuti disabilitas mental. Sementara penyandang disabilitas kategori angkatan kerja tertinggi ada  pada  disabilitas  penglihatan  15  persen,  lalu  fisik  13  persen,    pendengaran  11  persen, mental  6  persen,  dan  kronis  5  persen,  dengan  persentase  kontribusi  dalam  angkatan  kerja sebesar  51  persen  (UI,  2017).  Dimana  49  persen  mampu  bekerja  dan  2  persen  belum mendapat  pekerjaan.  Dari  persentase  tersebut,  menandakan  penyandang  disabilitas  di Indonesia masih terkendala mendapatkan akses dalam pemenuhan hak sebagai warga Negara (Kemnaker, 2021).
Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena status  mereka belum  diterima di beberapa  sektor dan masih mendapat diskriminasi. Penyandang disabilitas mungkin sulit untuk menyamakan kemampuan  mereka  dengan  lainnya,  namun  bukan  berarti  tidak  bisa  setara,  masih  banyak penyandang disabilitas tidak menyadari kemampuan mereka, tidak pula mendapat pelatihan atau  pendidikan,  aksesibilitas,  dan  akomodasi  yang  layak  sehingga  keterbatasan  mereka menjadi  hambatan  bagi  beberapa  pihak.  Menurut  Wahyuni  (2019) tantangan yang  dihadapi oleh mayoritas disabilitas adalah stigma pihak-pihak tertentu yang menganggap penyandang disabilitas tidak produktif karena keterbatasan mereka, juga sebagai masyarakat memandang secara subjektif dalam perbedaan.

## Konsep Pemberdayaan Disabilitas
Menurut  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,  pemberdayaan  sosial  ( social  empowerment ) merupakan  strategi  peningkatan  “daya”  atau  kekuatan  ( power )  individu,  lembaga  dan komunitas  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  warga  negara  yang  mengalami  masalah  sosial mempunyai  daya,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  (Kemensos,  2020) (Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,  2020).  Secara  terminologi  pemberdayaan  tidak sebatas ekonomi dan sosial, tapi juga mengandung makna tindakan usaha perbaikan disegala aspek  termasuk  hal  yang  berkaitan  dengan  sosial,  budaya,  politik,  psikologi,  baik  secara individu  maupun  kolektif  yang  berbeda  menurut  kelompok  etnik  dan  kelompok  sosialnya (Prijono & Pranarka, 1996).
Pemberdayaan identik dengan masyarakat miskin, padahal menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin, marginal,  dan  terpinggirkan.  Kelompok  marginal  adalah  warga  di  desa  yang  selama  ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Kelompok marginal desa  dapat  berupa  kelompok  perempuan,  warga  miskin,  dan  kelompok  difabel  (Housing Resource  Center,  2020).  Difabel  adalah  istilah  lain  dari  disabilitas.    Kelompok  difabel  atau disabilitas  tidak  hanya  menjadi  bagian  kelompok  marginal  namun  juga  mendapat  stigma negatif  dan  diskiriminasi  dari  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal buruk tersebut melalui pemberdayaan.
Memberdayakan  penyandang  disabilitas  seharusnya  dimulai  dengan  mengidentifikasi hambatan-hambatan  anatomis,  mental  dan  sosial  yang  secara  bersama-sama  menghambat pemenuhan  keberfungsian  sosial  mereka  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Syobah,  2018). Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 terdapat ragam penyandang disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Kementerian
Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (2015)  menjelaskan karakteristik disabilitas dan bentuk pemberdayaannya sebagai berikut:
1. Tuna netra yaitu  gangguan  penglihatan atau kebutaan baik  sebagian ( low vision ) maupun kebutaan  total  ( blind )  (Mudjito,  2012).  Karena  tunanetra  memiliki  keterbatasan  dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Maka media yang digunakan harus bersifat taktual dan  bersuara,  untuk  taktual  misalnya  penggunaan  tulisan  braile,  gambar  timbul,  benda model dan benda nyata. Sementara media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS.
2. Tuna  rungu yaitu  individu  yang  memiliki  hambatan  dalam  pendengaran  baik  permanen maupun tidak  permanen.  Karena  memiliki  hambatan dalam  pendengaran  individu  tuna rungu  memiliki  hambatan  dalam  berbicara  sehingga  mereka  biasa  disebut  tuna  wicara. Cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jar yang telah dipatenkan secara internasional.
3. Tuna  grahita  yaitu  individu  yang  memiliki  intelegensi  yang  signifikandi  bawah  rata-rata dan disertai dengan  ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.  Maka  bentuk  pembelajaran  bagi  individu  tunagrahita  lebih  dititik beratkan  pada  kemampuan  bina  diri  dan  sosialisasi,  seperti  keterampilan  mengurus sendiri dan keterampilan sosial yang berinteraksi dengan orang lain.
4. Tuna daksa yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan  struktur  tulang  yang  bersifat  bawaan,  sakit  atau  akibat  kecelakaan. Tingkat  gangguan  tunadaksa  dari  ringan  hinga  berat.  Maka  proses  pembelajaran  pada tunadaksa  disesuaikan  dengan  kondisi  fisik  yang  bersangkutan.  Secara  intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar, namun secara fisik memiliki hambatan dalam mobilitas. Sehingga lembaga pemberdayaan perlu menyediakan sarana prasana yang memadai dan memudahkan bagi penyandang tunadaksa.
Ketika  proses  pemberdayaan,  sebisa  mungkin  penyandang  disabilitas  dilibatkan  dalam perencanaan dan penerapan program-program pemberdayaan demi keberhasilan pelaksanaan program serta peningkatan tingkat pemenuhan kesejahteraan sosial bagi  mereka. Salah  satu bentuk  pemberdayaannya  melalui  rehabilitasi  yang  bertujuan  untuk  memfungsikan  kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.  Rehabilitas  bagi  penyandang  disabilitas  meliputi  rehabilitasi  medik,  rehabilitasi pendidikan,  rehabilitasi  pelatihan,  dan  rehabilitasi  sosial  (Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Herianingrum & Widiastuti (2016) menjelaskan bahwa wakaf uang dapat menjadi solusi  dalam  pendanaan  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  keterbatasan  anggaran.  Wakaf uang yang dikumpulkan dan dikelola akan digunakan untuk membeli tanah dan membangun pondok pesantren yang nantinya digunakan sebagai bangunan sekolah. Dari wakaf uang akan diberdayakan oleh pihak pondok pesantren dengan memanfaatkan sebagain tanah yang dibeli di area sekolah untuk lahan pertanian, sehingga dari nilai manfaat pertanian dapat membantu biaya pendidikan siswa.
Effendi (2021)menemukan bahwa wakaf uang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, yang dapat memberikan nilai tambah atau nilai manfaat. Wakaf uang dapat digunakan untuk  pemberdayaan  ekonomi  ummat hingga dapat  menghidupkan kembali  perekonomian. Dimana penggunaan dana wakaf dapat pada aset ataupun nilai manfaat wakaf. Nilai manfaat tidak  hanya  diberikan  kepada  mauquf  alaih  langsung,  namun  dapat  dimanfaat-kan  nilai  nya untuk pemberdayaan kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan usaha bidang pertanian dan peternakan sebagai kebutuhan petani dan peternak.
Muhammad & Mubarak (2018) menemukan bahwa wakaf uang tidak hanya digunakan untuk pembangunan tanah dan bangunan tetapi nilai manfaat dari aset wakaf uang dapat ditujukkan sebagai  dana  pemberdayaan  perempuan  dan  anak-anak.  Pemberdayaan  ini  dengan  mencari pedagang perempuan dan anak-anak yang dapat dibantu dan dibiayai karena kondisi ekonomi mereka,  seperti  pemberian  dana  pendidikan  bagi  anak-anak  dan  perempuan  yang  putus sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan, lalu dana pernikahan bagi orang tua anak perempuan  yang  tidak  mampu,  serta  kebutuhan  sehari-hari  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup mereka.
Rahman  &  Dean  (2013)  menjelaskan  bahwa  pusat  pelatihan  dan  penunjang  usaha  dapat didirikan dengan dana wakaf. Layanan tersebut akan diberikan secara gratis. Namun sebagai bentuk  apresiasi,  para  penerima  manfaat  yang  menerima  pelatihan  akan  menjadi  pelatih setelah  menyelesaikan  program  pelatihan  tersebut.  Dengan  cara  ini,  pusat  tersebut  akan menjadi  tempat  yang  berkelanjutan  untuk  mempromosikan  program  pengembangan  SDM dalam jangka panjang dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas.
Muhammad  et  al.  (2019)  mencoba  menguji  penerapan  kombinasi  pengembangan keterampilan  dan  kewirausahaan  dengan  menggunakan  model  wakaf  tunai  yang  akan bermanfaat  bagi  penerima  manfaat  dengan  memberikan  keterampilan  serta  modal  untuk memulai usaha mereka. Mereka menyarankan agar pendapatan yang diperoleh dari investasi wakaf  tunai  akan  dialokasikan  untuk  mengembangkan  keterampilan  penerima  manfaat melalui pelatihan teknis atau kejuruan.
Berdasarkan  pembahasan  dari  penelitian  terdahulu,  dapat  disimpulkan    bahwa  dana  wakaf khususnya  wakaf  uang  dapat  dimanfaatkan  untuk  program  pemberdayaan  masyarakat. Namun,  sependek  pengetahuan  peneliti  dalam  pengembangannya  belum  adanya  integrasi wakaf uang dengan pemberdayaan penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  analisis  isi  ( content  analyis ). Penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  sosial  dengan  pemahaman  yang mendalam,  sementara  metode  analisis  isi  digunakan  untuk  membahas  secara  mendalam  isi dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, booklet, teks book, laporan, dan informasi-informasi terkait bahasan penelitian (Ghozali, 2013).
Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci pada website penyedia jurnal seperti Googlescholar, Scopus, dan Emerald, serta website who.int, Badan Pusat Statistik, dan Kementrian  Sosial  RI.  Adapun  langkah-langkah  analisis  data  yaitu, Pertama mengidentifikasi
temuan  penelitian  terdahulu  mengenai  wakaf  uang  dan  pemberdayaan,  pemberdayaan penyandang  disabilitas,  dan  model  atau  konsep  pelatihan  sumber  daya  manusia. Kedua , merelevansikan  temuan  penelitian  wakaf  uang  dengan  potensi  pemberdayaan  penyandang disabilitas. Dan Ketiga , menyusun model yang menggambarkan wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengajukan  model  AWUPD  yang  bertujuan  untuk  mengalokasikan  nilai manfaat  wakaf  uang  untuk  pemberdayaan  disabilitas  melalui  fasilitas  pelatihan  dan pengembangan  sumber  daya  manusia,  yang  diilustrasikan  sebagaimana  pada  Gambar  1, dengan penjelasan sebagai berikut:
(1) Para  wakif  meliputi  perseorangan,  organisasi,  badan  hukum  yang  menyerahkan  harta (uang) yang diwakafkan kepada Nazhir wakaf uang.
(2) a. Nazhir wakaf uang mengelola aset wakaf dalam proyek yang memiliki nilai ekonomi.
b. Nilai manfaat wakaf diperoleh dari keuntungan hasil proyek wakaf produktif.
(3) Sebagian nilai maanfaat wakaf dialokasikan ke Pusat Pelatihan dan Pengembangan yang bekerjasama  dengan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dan  Dinas  Sosial  dimasing-masing daerah  yang  bertugas  untuk  menyelenggarakan  program  dan  kegiatan  bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi disabilitas.
(4) Pusat Pelatihan dan Pengembangan memfasilitasi para disabilitas dengan pengembangan kemampuan  dan  keterampilan  dengan  tujuan  mendukung  program  pemerintah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016  untuk  mempersiapkan  para disabilitas siap kerja di sektor formal. Sedangkan program kewirausahaan bertujuan untuk mempersiapkan para disabilitas siap kerja di sektor informal.
(5) Setelah  mendapatkan  pelatihan  dan  pengembangan,  diharapkan  para  disabilitas  dapat meningkatkan  dan  mengimplentasikannya  dalam  sektor  formal  maupun  informal sehingga tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi bagi disabilitas .
Gambar 1. Kerangka Konseptual, Ilustrasi Penulis
Berdasarkan ilustrasi model AWUPD tersebut, menjelaskan bahwasannya nilai manfaat dari dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ummat, melalui integrasi dan kerjasama  antara  lembaga  kesejahteraan  sosial,  pusat  pelatihan  dan  pengembangan,  serta dukungan dari dinas sosial, yang ditujukkan sebagai bentuk usaha peningkatan kesejahteraan penyandang  disabilitas.  Adapun  proyek  wakaf  uang  khususnya  di  Indonesia,  diwajibkan untuk menyetorkan dana ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan demikian,  nilai  manfaat dari proyek  wakaf uang tersebutlah  yang diharapkan dapat tersalurkan pada kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Adapun fokus utama dalam program pemberdayaan disabilitas dalam model AWUPD adalah pengadaan  pada  fasilitas  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  terutama  bagi penyandang  disabilitas  yang  termasuk  pada  angkatan  kerja,  baik  itu  disabilitas  tuna  netra, rungu,  grahita,  dan  daksa.  Beberapa  konsep  program  pelatihan  yang  menjadi  peluang  dana wakaf  uang,  meliputi  program  bimbingan  intelektual,  fisik,  dan  keterampilan.  Bimbingan intelektual ditujukkan menambah kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas, agar disabilitas  khususnya  angkatan  kerja  memiliki  kemampuan  yang  setara  dan  memiliki  bakat dan  minat  yang  nantinya  dapat  digunakan  untuk  lebih mandiri dan  berdayaguna.    Program bimbingan fisik yang ditujukkan untuk menjaga dan memelihara kesahatan, agar penyandang disabilitas  angkatan  kerja  mendapatkan  perhatian  dalam  hal  jasmani.  Kemudian  program bimbingan  sosial  yang  ditujukkan  untuk  membantu  peningkatan  kesadaran  sosial  dan bermasyarakat,  agar  seorang  disabilitas  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  budaya  dan lingkungan  kerja  serta  bekerjasama  dalam  sebuah  kelompok.  Program-program  tersebut dimaksudkan  agar  kedepannya  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sama dalam hal pekerjaan yang layak, sebagaimana  masyarakat pada umumnya dan dihargai keistimewaan yang dimiliki seorang penyandang disabilitas.
Selanjutnya,  model  AWUPD  dapat  menjadi  sebuah  solusi  yang  tepat  untuk  permasalahan sosial  maupun  ekonomi  yaitu  dengan  memperluas  kesempatan  kerja  bagi  penyandang disabilitas.  Para  penyandang  disabilitas  yang  telah  mengikuti  pelatihan  akan  memiliki  bekal untuk siap kerja di  sektor formal maupun sektor informal. Adanya program kewirausahaan merupakan pelatihan yang diberikan untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas terjun dalam  sektor  informal  yaitu  membuka  usaha  secara  mandiri.  Potensi  jangka  panjang  ketika usaha tersebut semakin berkembang maka akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap  tenaga  kerja  dan  mengurangi  jumlah  pengangguran.  Hal  tersebut  berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian negara.
Maka  program pelatihan  dan pengembangan menjadi urgent dalam penyaluran  nilai manfaat dari wakaf uang, dikarenakan salah satu keunggulan wakaf uang yang mampu memperkokoh modal sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang mampu meningkatkan jiwa  sosial masyarakat  atau wakif ,  dalam  turut  serta  menjaga  pemerataan  tingkatan  sosial  di masyarakat, sekaligus menjadi investasi jariyah di akhirat.
Hasil  pembahasan  ini  sejalan  ini  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  Herianingrum  & Widiastuti  (2016), Rahman & Dean (2013) dan Muhammad  et al.(2019) bahwa  wakaf uang dapat menjadi solusi  dalam pendanaan lembaga pendidikan, pusat pelatihan  dan penunjang usaha  yang  akan  diberikan  secara  gratis  dengan  fasilitas  pengembangan  kemampuan    dan
keterampilan. Sehingga nilai manfaat wakaf tidak hanya diberikan kepada mauquf alaih secara langsung,  namun  dapat  dimanfaatkan  nilainya  untuk  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat khususnya bagi disabilitas.

## KESIMPULAN
Model  AWUPD  dapat  menjadi  alternatif  yang  mendukung  terwujudnya  pemberdayaan disabilitas  dengan  pelatihan  dan  pengembangan  kemampuan,  keterampilan  serta  program kewirausahaan.  Adanya  Kerjasama  antara  Pusat  Pelatihan  dan  Pengembangan  dengan Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dan  Dinas  Sosial  dalam  memberdayakan  disabilitas  dengan mengoptimalkan  nilai  manfaat  wakaf  sebagai  dana  penyelenggaraan  pelatihan  dan pengembangan  sumber  daya  manusia.  Model  AWUPD  diharapkan  akan  menyejahterakan penyandang  disabilitas  dengan  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  dunia  kerja  baik sektor formal maupun informal melalui keikutsertaan penyandang disabilitas dalam program pelatihan.
Namun, adanya keterbatasan yang perlu diperhatikan dari model AWUPD antara lain, jumlah sumber  pendanaan  dalam  pelatihan  pemberdayaan  disabilitas  yang  dialokasikan  tidak  dapat dipastikan tergantung pada jumlah nilai manfaat wakaf uang, kemudian model yang diusulkan dalam  implementasinya  akan  membutuhkan  waktu  untuk  membangun  kemitraan  antara Nazhir  dengan  lembaga  kesejahteraan  sosial.  Mengingat  adanya  potensi  dan  keterbatasan, maka disarankan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan model AWUPD dapat direalisasikan melalui forum group discussion dengan pemangku kepentingan meliputi Nazhir wakaf uang, lembaga kesejahteraan sosial, dinas sosial, dan penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, H. (2004). Role of Zakah and Awqafin Poverty Alleviation . Islamic Development Bank.
Al-Zuhaili, W. (2004). “Al-waqf”, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (4th ed.). Dar al-Fikr.
Bank  Indonesia.  (2016).  Wakaf:  Pengaturan  dan  Tata  Kelola  yang  Efektif.  Seri  Ekonomi  dan Keuangan Syariah. In Isbn (Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
BWI. (2016). Posisi Bank dalam Wakaf Uang . Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/1343/2015/06/26/signifikansi-wakaf/
Effendi,  M.  R.  (2021). Development  of Cash Waqf  Benefits  Synergy  Foundation  in  the  Economic Empowerment of the Ummat. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 5 (1), 29–39.
Ghozali, I. (2013). Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya . Yoga Pratama.
Herianingrum,  S.,  &  Widiastuti,  T.  (2016).  the  Empowerment  Model  of  Cash  Waqf  To  Improve Education Quality in Zakat Institutions. International Journal of Islamic Business Ethics , 1 (1), 53. https://doi.org/10.30659/ijibe.1.1.53-65
Housing Resource Center. (2020, Juli 15). Memberdayakan Kelompok Marjinal dalam Pembangunan Desa . Retrieved  Maret  28,  2021,  from  Planning  Infrastructure  Comunity  Development  : https://www.caritra.org/2020/07/15/memberdayakan-kelompok-marjinal-dalam-
pembangunan-
ILO. (2013). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia .
Kemenag  RI.  (2020). Kemenag  Tetapkan  22  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang . Kementerian Agama Republik Indonesia. https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan- syariah-penerima-wakaf-uang
Kemenkes. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Jendala Data Dan Informasi Kesehatan .
Kemensos. (2020). Program Pemberdayaan Sosial .
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2015). Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
Kemnaker.  (2021). Kemnaker-Kementerian  BUMN  Sepakat  Pekerjakan  Penyandang  Disabilitas . https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-kementerian-bumn-sepakat-pekerjakan- penyandang-disabilitas
Mardikanto,  T.,  &  Soebiato,  P.  (2017). Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Mohsin,  M.  I.  A.  (2013).  Financing  through  cash-waqf:  a  revitalization  to  finance  different  needs. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management , 6 (4),  304–321. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094
Mudjito. (2012). Pendidikan Inklusif. Jakarta: Baduose Media.
Muhammad,  K.,  Malik,  N.,  &  Ahmed,  J.  (2019).  Cash  waqf  model  for  skill  development  and empowering small businesses. Journal of Education and Humanities Research , Vol. 8 No. 2, pp. 51- 62.
Muhammad,  I.  N.,  &  Mubarak,  A.  (2018).  Islamic  Financial  Inclusion  for  Women  Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl-Child Hawking in Kano,  Nigeria. Comparative  Political  Economy:  Comparative  Capitalism  EJournal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3279772
Prijono, O. S., & Pranarka, A. (1996). Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
Rahman,  R.  A.,  &  Dean,  F.  (2013).  Challenges  and  solutions  in  islamic  microfinance. Humanomics , Vol. 29 No. 4, pp. 293-306.
Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Developing Islamic Economy Through  Cash  Waqf  Instrument:  Case  Study  in  Indonesia. Al-Uqud:  Journal  of  Islamic  … , 5 (28), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59
Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. Nuansa ,
Vol. 15 No. 2.
Thaker, M. A. M. T., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 7 (4), 254–267. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029
UI, L. (2016). Lembar Fakta Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesia. Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia .
UI,  L.  (2017).  Laporan  Akhir  Memetakan  Penyandang  Disabilitas  (PD)  di  Pasar  Tenaga  Kerja  di Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional .
Wahyuni, D. (2019). Peluang dan tantangan penyandang disabilitas di dunia kerja. Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat , XI (23).
Zulfa, M., Santoso, B., & Astari, A. (2016). Cash Waqf Model for Poverty Alleviation and Strengthen Financial Inclusion in Indonesia. Cash Waqf Model for Poverty Alleviation and Strengthen Financial Inclusion in Indonesia , 1–12.