## Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban
Rizky Aditya Firmansyah firmansyahrizkyaditya@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Fraud in the investment sector can be defined as an activity that seeks to collect funds originating from the public which is contrary to statutory provisions. The results of this study explain that investment fraud is against Article 378 of the Criminal Code. Provisions regarding asset confiscation are described in several statutory provisions in criminal law.  Confiscation  of  the  assets  of  the  perpetrator  of  the  investment fraud crime can be carried out based on a court decision which has permanent legal force against all the assets of the perpetrator that are directly or indirectly related to the criminal act of investment fraud he has committed. And steps to recover the losses of victims of investment fraud crime can be taken through confiscation of the proceeds of crime regulated in the Criminal Procedure Code or in the TPPU Law.
Keywords: Investment; Asset Confiscation; Crime.

## Abstrak
Penipuan dalam bidang investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat yang  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  penipuan  investasi bertentangan  dengan  pasal  378  KUHP.  Ketentuan  mengenai perampasan  asset  dijelaskan  pada  beberapa  ketentuan  undang- undang  dalam  hukum  pidana.  Perampasan  asset  pelaku  tindak pidana  penipuan  investasi  dapat  dilakukan  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  terhadap  segala harta kekayaan pelaku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya. Dan langkah pada pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan melalui perampasan hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam UU TPPU.
Kata Kunci: Investasi; Perampasan Aset; Tindak Pidana.

## Pendahuluan
Kegiatan investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai dari suatu dana atau aset yang dimiliki oleh para investor yang ditanamkan dalam suatu kegiatan bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha dengan cara menanamkan dana atau aset yang dimilikinya kedalam

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
Jurist-Diction. 2024; 375-392
How to cite: Rizky Aditya Firmansyah, ‘Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai bentuk Pemulihan Kerugian Korban’ (2024) Vol. 7 No. 2 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 17 November 2023; Diterima 5 Januari 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56408 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2024 Rizky Aditya Firmansyah

## 376 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
bidang bisnis atau usaha, seorang investor berhak atas sejumlah keuntungan yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan keuntungan dari pelaku usaha baik yang berupa perusahaan atau perseorangan dana dari para investor sangatlah berguna  sebagai  sumber  pembiayaan  eksternal  yang  sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan kegiatan produksinya. 1
Bentuk  investasi  yang  populer  di  Indonesia  antara  lain:  investasi  aset, kertas (paper asset), dan investasi properti- investasi saham. Investasi aset, yaitu berinvestasi dalam simpan uang kertas dalam bentuk uang asing dengan bertujuan mengurangi resiko inflasi, hal tersebut dilatar belakangi kondisi ekonomi makro salah  satunya  indonesia  masih  terdapat  hutang  dengan  mata  uang  asing  alhasil menyebabkan rupiah akan selalu mengalami inflasi setiap tahunnya.
Investasi properti, jenis investasi ini banyak dipilih dengan bertujuan untuk menghindari  inflasi  yang  terus  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  properti  pada umumnya terus meningkat dari tahun ke tahun. hal tersebut yang menyebabkan properti  menjadi  salah  satu  pilihan  dari  berbagai  jenis  investasi  populer  yang berjangka panjang.
Tidak semua investasi tersebut membawa keuntungan seperti yang diharapkan. Ada kalanya timbul niat jahat dari manusia lainnya dengan kepentingan tertentu, menimbulkan  kepentingan  orang  lain  melalui  istilah  investasi.  Investasi  legal dan illegal investasi legal yaitu kegiatan pengelolaan uang yang di titipkan oleh invesstor  kepada  perusahaan  sehingga  dari  hasil  pengelolaan  tersebut  investor mendapatkan mendapatkan keuntungan. Sedangkan investasi ilegal yakni kegiatan yang  dilakukan  perusahaan  dalam  mengelola  uang  para  investor  akan  tetapi sebenarnya para peruahaan tersebut tidak mengelola uang para investor tetapi bisa di berikan kepada investor lain atau di bawa kabur sendiri.
Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  (untuk  selanjutnya  disebut  SWI)  pada Otoritas Jasa Keuangan, beranggotakan 13 kementerian dan lembaga terkait yang bertugas meningkatkan upaya penindakan penipuan investasi melalui peningkatan
1 M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Kencana Jakarta 2004).[ix].
patroli  siber  ( cyber  patrol ),  mengeluarkan  siaran  pers  per  bulan  Oktober  tahun 2020, 2 bahwa  SWI  telahmenemukan  dan  memblokirsebanyak  206  (dua  ratus enam) fintech lending ilegal dan 154 (sertaus lima puluhempat) entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Lebih lanjut, SWI menjelaskan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 telah menghentikan sebanyak 2923 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga) fintech lending illegal , sementara 154 (seratus lima puluh  empat)  entitas  yang  menawarkan  investasi  ilegal  terdiri  dari  114  (seratus empat belas) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, 2 (dua) koperasi tanpa izin, 6 (enam) aset kripto tanpa izin, 8 (delapan) money game tanpa izin, 3 (tiga) kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin dan 21 (dua puluh satu) kegiatan lainnya.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan yang dirangkum oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX) melalui IDX channel, 3 perkiraan total kerugian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 akibat investasi bodong mencapai Rp. 92.000.000.000.000,- (Sembilan puluh dua triliun rupiah). Beberapa kasus  investasi  bodong  yang  menyebabkan  kerugian  hingga  triliunan  rupiah seperti kasus Pandawa Group yang menyebabkan 549.000 korban dengan kerugian mencapai  Rp.  3.800.000.000.000,-  (tiga  triliun  delapan  ratus  juta  rupiah),  kasus empat  penyedia  jasa  travel  umroh  yang  menyebabkan  164.757  korban  dengan kerugian mencapai Rp. 3.040.000.000.000,- (tiga triliun empat puluh juta rupiah), kasus Dream Freedom merugikan 700.000 korban dengan total kerugian mencapai Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus juta rupiah) dan kasus Cakra buana Sukses Indonesia merugikan 170.000 korban dengan total kerugian mencapai Rp.
2 Rilis pers beserta lampirannya dari Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Otoritas Jasa Keuangan  RI  (OJK  RI),  ‘ Satgas  Waspada  Investasi  Gencarkan  Cyber  Patrol,  Tindak  Fintech Landing dan PenawaranInvestasi Illegal’ (27  oktober    2020)  <https://www.ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol-- Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-illegal.aspx> accessed 03 November 2020.
3 Shinta Nurhaliza, info grafis dari IDX Channel, ‘ Maraknya Investasi Bodong, Cek Jumlah Korban dan Kerugiannya’ (24 November 2020) <https://www.idxchannel.com/infografis/maraknya- investasi-bodong-cek-jumlah-korban-dan-kerugiannya,> accessed 04 November 2020.

## Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
Para pihak yang menjad korban penipuan investasial tersebut, tidak hanya menderita kerugian materiil sedikit, namun juga beberapa mengalami kergian yang cukup besar salah satu contoh modus penipuan investasi yakni kasus PT.  Amanah Bersama  Umat  (Abu  Tours)  yang  telah gagal  memberangkatkan  86.720  jama’ah ke tanah suci mekah. Setelah menggelar persidangan sekitar 30 kali dan mendengarkan keterangan  korban  dan  puluhan  saksi,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  (PN) Makassar akhirnya menjatuhi hukuman kepada bos PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), Hamzah Mamba selama 20 tahun penjara dan dengan denda sebesar Rp 500 juta atas kasusnya terhadap 86 ribu calon jamaah umrah. Selain itu, kegemaran terdakwa  Hamzah  Mamba  membeli  asset  dengan  uang  jemaah.  Padahal  sudah mengetahui perusahaan travelnya sudah rugi juga merupakan factor utama yang memberatkan terdakwa Hamzah Mamba divonis 20 tahun penjara. 4 Serta PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang gagal memberangkatkan 63.310 calon jama’ah ke tanah suci mekah, menurut catatan kementrian agama PT. First Tarvel dianggap  telah  menggunakan  dana  calon  jama’ah  sebesar  Rp.  905  miliar. 5 First Travel dalam kasus ini menggunakan modus paket umroh yang murah diketahui bahwa setiap jemaah First Travel menyetor uang sebesar Rp 14,5 juta, paket reguler dengan harga Ro 26,6 juta untuk satu orang dan Paket VIP dengan harga Rp 54 juta untuk satu orang dengan keberangkat ibadah umrah dalam kurun waktu 2017-2018. Tercatat, ada 63.310 jemaah yang menyetorkan uangnya ke First Travel. 6 Setelah itu, modusyang dilakukan oleh pihak First Travel adalah dengan merekrut agen dengan biaya tertentu untuk mencari jemaah. Namun, setelah jemaah membayar paket umrah
4 Hendro  Cipto,  ‘Tipu  86.720  Jemaah  Umrah,  Bos Abu Tours  Divonis  20 TahunPenjara’ (regional kompas, 28 Januari 2019) <https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/20425601/tipu- 86720-jemaah-umrah-bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara?page=all>  accessed  31  Desember 2020. 5 Moh Nadlir, ‘Kemenag Evaluasi 906 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah’ (kompas. com  04  april  2018)  <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-evalua- si-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah> accessed 31 Desember 2020.
6 Rosada  Fitrianum,  ‘Awal  Mula  Kasus  First  Travel,  Biro  Umrah  yang  Tawarkan  Harga Murah’ (tribunnews.com 18 November 2019) <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/ awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah  diakses>  accessed  10 Februari 2020.
tersebut ternyata tak kunjung diberangkatkan. Pihak First Travel selalu beralasan jika penundaan keberangkatan umrah dikarenakan dokumen belum selesai.
Berkenaan  dengan    kasus  penipuan  berkedok  investasiini,maka  dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada  seperti   Pasal  372 dan 378 KUHP, dan Ketentuan di luar KUHP seperti UU Perdagangan maupun UU ITE. Dalam Pasal  378 KUHP dijelaskan kriteriatentang  penipuan serta ancaman hukum  bagi  pelakunya.  Kriteria  penipuan  yang  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut secara  singkat  dapat  dipahami  sebagai  berikut  yaitu  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat  palsu,  tipu    muslihat,  rangkaian  kebohongan,    membujuk    orang    lain untuk  menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutangdengan ancaman  hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka  yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Kriteria tentang penggelapan serta ancaman pidananyadiatur Pasal 372. Kriteria  penggelapan dalam pasal tersebut yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku  sebagai  milik  sendiri  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian adalah kepunyaanorang lain,tetapi  yangada dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang melakukan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan  bagaimanapun  motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut.
Sebagai bentukupaya perlindunagn hukum, hukum pidana sebagai pedoman dengan sanksi hukum yang lebih tegas memberikan sarana bagi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  secara  pidana  bagi  para  pelakunya.  Salah  satunya yakni  penyitaan,  Sita  merupakan  suatu  tindakan  hukum  pengadilan  atas  benda bergerakatau benda  tidak  bergerak  milik  Tergugat  atas  permohonan Penggugat agardiawasi  atau  diambil  sebagai  jaminan  agar  tuntutan  atau  kewenangan

## 380 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
Penggugat tidak menjadi illusoir . 7 Istilah sita yang kemudian dikenal dengan istilah penyitaan berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu beslaag .  Dalam  urgensi sita  pada Hukum   Pidana,   tindakan   penyitaan   pada   prinsipnya   adalah perbuatan untuk mengambil-alih penguasaan benda dari yang berhak kemudian diserahkan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. 8
Sita pidana disebut juga penyitaan (insilsilagneming) , yang dianggap sebagai bentuk paksaan karena sangat erat kaitannya dengan perampasan hak seseorang, namun  penyitaan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku (due process  oflaw). Penyitaan  itu  sendiri  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  16  KUHAP yang  menyatakan  bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,  penunjukan  dan  peradilan.  Selain  itu,  memungkinkan  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  melakukan  penyitaan  terhadap  segala  hal  yang  berkaitan dengan perbuatan pidana yang pelaku lakukan.
Di Indonesia, dasar hukum perampasan aset masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU Perampasan Aset), di mana definisi perampasan aset dalam RUU  adalah  upaya  paksa  pengambil  alihan  hak  atas  kekayaan  atau  keuntungan yang telah diperoleh yang dilakukan oleh negara berdasarkan penetapan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Namun hal tersebut pada saat ini diatur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perampasan aset termasuk sebagai salah satu pidana atau hukuman tambahan. Dari penjelasan di atas maka dalam jurnal ini akan menjelaskan antara lain mekanisme perampasan asset pelaku penipuan di bidang investasi dan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan di bidang investasi dalam perspektif perlindungan hukum
7 Wildan Suyuthi, Sita  dan  Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Tatanusa Jakarta 2004).[20].
8 Jamin Ginting , Sita  Pidana  Vs.  Sita  UmumKepailitan (Makalah  Hukum  Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus AKPI Jakarta 20 Juni 2019).[2].

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu teknik atau prosedur dengan telaah yang berpedoman pada beberapa asas hukum. Kaidah-kaidah  hukum,  maupun  prinsip-prinsip  hukum  yang  berkaitan  dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, sehingga dapat menjawab atas isu hukum yang ada. 9
Putusan pengadilan terkait perampasan asset pelaku penipuan di bidang investasi
Dalam kasus First Travel , fakta hukum yang terungkap selama persidangan, ada total calon jemaah sebanyak 63.310 (enam pulih tiga ribu tigaratus sepuluh) orang yang telah melunasi pembayaran dan telah dijanjikan untuk diberangkatkan di bulan november 2016 sampai mei 2017 semuanya tidak jadi diberangkatkan karena biaya yang dibayarkan sebesar Rp. 14.300.000,- nyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan calon jemaah umroh, apalagi uang yang telah dibayarkan tersebut juga telah disalah gunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan calon jemaah  umroh  pada  paket  promo  sebelumnya.  Selain  itu  pemiik  First  Travel juga menggunakan dana calon jamaah umroh untuk membayarkan seluruh biaya kebutuhan  kantor,  gaji  pegawai,  dan  digunakan  untuk  membiayai  kepentingan pribadi  dari  pemilik  First  Travel  tersebut.  Selain  itu  pemilik  First  Travel  juga menggunakan uang tersebut untuk membayarkan seluruh biaya kebutuhan kantor, upah pegawai, fee agen dan kordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi dari  pemilik  First  Travel  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  hubungan  dengan kepentingan jamaahumroh.
Dasar  pertimbangan  putusan  majelishakimtentang  status  barang  bukti  dari perkara tindak pidana First Travel dirampas untuk negara . Barang bukti yang disita sebagai  hasil  penipuan  dari  calon  jemaah  umroh  yang  seharusnya  dikembalikan kepada  korban  sebagai  ganti  kerugian,  dinyatakan  dirampas  untuk  negara.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum edisi revisi (Kencana Pramedia Grup 2015).[60].

## Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
Pengadilan  Negeri  Depok  melaluiputusanNomor.  83/Pid.B/2018.PN.Dpk  yang dalamamarputusannyamenetapkanbarangbuktiNomor 1 sampaidenganNomor 529 yang merupakanasetdaripemilik First Travel dirampasuntuk Negara.
Selain  kasus  tersebut  terdapat  pula  kasus  Pandawa  Group  di  mana  kasus tersebut bermula Awal mula kasus ini, Salman mendirikan KSP Pandawa Group pada  2015.  Pola  bisnis  yang  dijalankan  oleh  Pandawa  Group  menggunakan skema  kredit  mikro,  yakni  dana  yang  dihimpun  dari  investor  diputar  dengan cara  dipinjamkan  kepada  para  pedagang.  Sebagai  imbalannya,  perusahaan investasi ini mengiming-imingi bunga 10 persen kepada para investor. Lantaran bunga  yang  dijanjikan  sangat  menggiurkan,  skema  investasi  yang  ditawarkan KSP  Pandawa  Mandiri  Group  dengan  cepat  berhasil  menarik  masyarakat  untuk menanamkan  uangnya. 10 Kerugian  korban  dari  penipuan  investasi  ini  berjumlah 17  diamond  (investor  yang  membawahi  ribuan  investor  lain)  dan  31.600 investor  dengan  total  kerugian  mencapai  Rp  2,85  triliun. 11 Dalam  berjalannya waktu  pengadilan  negeri  Depok  terdiridari  6  (enam)    perkarayakniNo.424/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk,No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk,No.426/Pid.Sus/2017/ PN.Dpk,No.427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk,No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk,danNo.429/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk.Dalamputusankeenamperkara itu pengadilan negeri  Depok mengabulkan tuntutan Jaksa Agung yaitu aset Nuryanto dirampas dan dimasukkan kedalam kas negara.
Salah  satu  kasus  penipuan  di  bidang  investasi  yang  berujung  kepailitan adalah abu tours dalam dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/ PN.Niaga.Mks sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akhirnya memutuskan nasib perusahaan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours). Hakim
10 Luhung  Sapto,  ‘Kronologi  Penipuan  Berkedok  Investasi  oleh  Pandawa  Group’  (MP. com  20  Februari  2017)  <https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investa- si-oleh-pandawa-group> accessed 30 desember 2020.
11 Yosi Winosa, ‘Kerugian Investor Pandawa Group Diperkirakan Rp 6 Triliun’ (beritasatu. com  30  Januari  2017)  <https://www.beritasatu.com/ekonomi/411725/kerugian-investor-panda- wa-group-diperkirakan-rp-6-triliun#> accessed 30 Desember 2020.
memutuskan untuk mempailitkan perusahaan milik Hamzah Mamba ini. 12 Kasus ini bermula dari calon jemaah umrah yang menjadi korban penipuan Abu Tours Travel terus bertambah. Dari 15 provinsi yang menjadi lokasi kantor Abu Tours, setidaknya 86.720 orang mengaku sebagai korban nilai kerugian calon jemaah Rp 1,8 triliun. 13
Pada  Kasus  Abu  Tours,    majelis  Hakim  dalam  amar  putusan  mendakwa dengan pasal 378 KUHP, lebih jelas isi dakwaan tersebut yakni putusan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS. Menyatakan terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, alias Abu Hamzah alias Hamzah alias Pak Abu alias Anca Bin Sapareng Mamba telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana "Penggelapan  dan  Pencucian  Uang  Secara  Bersama-sama  sebagai  Perbuatan Berlanjut". Atas perbuatan tindak pidananya jumlah kerugian yang diderita calon jemaah  umrah  mencapai  senilai  Rp  1,2  triliun.  Dan  akibat  perbuatannya  pelaku dihukum 20 tahun penjara.

## Pemulihan Kerugian Korban Akibat Penipuan di Bidang Investasi Korban tindak pidana
Salah  satu  kepentingan  hukum  perorangan  yang  dilindungi  oleh  hukum pidana yaitu kepentingan hukum seseorang atas kepemilikan harta benda. Tindak pidana  terhadap  harta  benda  adalah  berupa  penyerangan  terhadap  kepentingan hukum atas harta benda milik orang lain. Bentuk umum tindak pidana terhadap harta  benda  tertuang  dalam  KUHP  yaitu  pencurian  ( diefstal ),  pemerasan/ pengancaman  ( afpersing/afdreiging ),  penggelapan  ( verduistering ),  penipuan ( bedrog ),  penghancuran  dan  perusakan  benda  ( verbieling of beschadiging van goederen ), serta penadahan ( beling ). 14 Sementara bentuk khusus terhadap tindak
12 Muhammad  Taufiqqurahman,  ‘Tok!  PT Abu  Tours  DivonisPailit’  (News  detik.com,  30 Okteber  2018)  <https://news.detik.com/berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit>  accesed 3 Januari 2021.
13 Roziqin Matlap, ‘Abu Tours: KasusBaru, Cerita Lama’ (geotimes.co.id, 30 Maret 2018) <https://geotimes.co.id/opini/abu-tours-kasus-baru-cerita-lama/> accesed 3 Januari 2021.
14 P. A. F. Lamintang dan C. DjismanSamosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang DitujukanterhadapHak Milik dan Lain-Lain Hak yang TimbuldariHak Milik (Nuansa Aulia Bandung 2010).[1].

## 384 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
pidana harta benda sebagian besar tertuang dalam berbagai undang-undang terkait kegiatan bisnis yang mencantumkan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana terhadap harta benda mengakibatkan orang lain menjadi korban yang telah kehilangan atau berkurang harta bendanya.
Arti  kata  korban  secara  harfiah  adalah Pertama ,  pemberian  untuk mengekspresikan  kebaktian  dan  kesetiaan,  atau Kedua ,orang  yang  menderita karena kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. 15 Bambang Waluyo berpendapat korban  adalah  orang  yang  telah  mendapat  penderitaan  fisik  atau  penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya 16 .  Arief Gositamemberikan  arti  korban  adalahmereka  yang  menderitajasmaniah  dan rohaniahsebagaiakibattindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 17
Menurut  Muladi,  korban  ( victims )  adalah  orang-orang  yang  baiksecara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau ganguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 18

## Bentuk Pemulihan Kerugian Korban
Pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang sama terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Pemenuhan hak tersebut merupakan tanggung jawab negara melalui cabang-cabang penyelenggaraan kekuasaannya.
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat (Balai Pustaka 1993).[461].
16 Abdulsalam, Victimology (PTIK Jakarta 2010).[5].
17 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademika Presindo, 1989, h. 75, lihat juga dalam  Rena  Yulia,Viktimologi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan (GrahaIlmu Jogjakarta 2010).[49].
18 Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Refika Aditama Bandung 2005).[108].
Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh  negara  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  melalui  proses  peradilan apabila  terjadi  tindak  pidana.  Pihak  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Keberadaan korban perlu mendapat perhatian dan perlindungan sebagai pihak yang merugi atas terjadinya suatu  tindak  pidana.  Terlebih  lagi  dalam  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan penipuan investasi, dengan jumlah korban yang jumlahnya lebih dari satu orang dan nilai total kerugian yang dideritanya juga cukup besar.
Keterbatasan pengaturan pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana dalam KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan kekayaan/harta benda khususnya tindak pidana penipuan di bidang investasi, sehingga diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ( UU PSK).   UU PSK beserta Peraturan pelaksanaannya (PP), mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, telah memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana.
KetentuanPasal 7A ayat (1) huruf b UU LPSK jis. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, memberi harapan korban tindak pidana  memperoleh  restitusi  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai akibat tindak pidana baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap.  Akan  tetapi  merujuk  ketentuan  Pasal  7A  ayat  (2)  jis.
Pasal 5 ayat (2) UU LPSK, Pasal 26 ayat (1) PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban,  pengajuan  ganti  kerugian  tersebut  harus berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut LPSK) dan hanya terhadap tindak pidana tertentu saja, tidak termasuk tindak pidana  terhadap  kekayaan/harta  benda.  Pertimbangan  mengenai  besarnya  jumlah kerugian yang dialami korban tindak pidana terhadap kekayaan/harta benda juga tidak menjadi pertimbangan utama bagi LPSK dalam memberikan keputusan tersebut.
Dalam  sistem  peradilan pidana,  korban  tindak  pidana  berada  dalam posisi yang seringkali kurang menguntungkan. Korban sebagai saksi dalam persidangan

## 386 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
seolah  hanya  berfungsi  sebagai  pemeran  figuran  bukanpemeran  utama.  Sistem peradilan  pidana  sebagai  basis  penyelesaian perkara  pidana  kurang  memberikan pengakuan terhadap eksistensi korban tindakpidana. Korban tindak pidana tidak bisa  dilibatkan  secara  aktif  seperti  halnya  dalam  beracara  perdata,  tidak  dapat langsung secara sendiri mengajukan perkara pidana kepengadilan melainkan harus melalui  instansi  penegak  hukum.  Hal  ini  setidaknya  berpengaruh  pada  proses akhirpemulihan  kerugian  bagi  seseorang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana khususnya tindak pidana terhadap kekayaan/harta benda.
Dalam melakukan usaha untuk mengembalikan harta kekayaan/harta benda dari kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana penipuan, terkadang tidak seluruh harta yang telah diinvestasikan kembali atau pemulihan kerugiannya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kecerdikan pelaku tindak pidana menyembunyikan, mengalihkan dan mengubah bentuk dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum  untuk  melacak  keberadaan  hasil  tindakpidana  tersebut  dan  kurangnya mekanisme pencocokan nilai barang sita dengan kerugian para korban. Menurut Kepala SWI Otoritas Jasa Keuangan, JK Tongam L Tobing, hampir tidak pernah ada pengembalian kerugian sebesar 100 persen yang disebabkan oleh investasi illegal. 19
Pemulihan  kerugian  bagi  korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  yang dibebankan kepada pelaku menitik beratkan pada ketersediaan dan keberadaan aset pelaku tindak pidana tersebut. Aset pelaku tindak pidana berkaitan dengan sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana yang  pelaku  lakukan.  Pemulihan  kerugian  korban  penipuan  di  bidang  investasi melalui penegakan hukum pidana tidak selalu berjalan sesuai harapan mengingat karakteristik  hukum  pidana.  Penanganan  perkara  pidana  memiliki  keterbatasan waktu penanganan perkara yang mengakibatkan penelusuran asset pelaku tindak
19 Andri Wiranuari, ‘TerjerumusInvestasiBodong, Bisakah Uang Kembali?’ , <https://www. liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong-bisakah-uang-kembali>,  acceseed 21 Desember 2020, lihat juga The Fathananh Arbar, “KenaI nvestasi Bodong, OJK: Uang Korban Balik  20%  SudahHebat” ,  <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191123202429-17-117505/ kena-investasi-bodong-ojk-uang-korban-balik-20-sudah-hebat> accessed 21 Desember 2020.
pidana tidak dapat optimal. Kelihaian pelaku untuk menyembunyikan, mengaburkan dan  memanipulasi  asetnya  untuk  meminimalkan  penggantian  kerugian  semakin menjadi  faktor  tidak  tercapainya  tuntutan  pemulihan  kerugian  korban  secara proporsional. Keberadaan aset pelaku yang baru terungkap setelah adanya putusan pengadilan pada peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat korban tindak pidana perlu menempuh metode “perampasan” dalam ranah bidang hukum yang lain terhadap aset pelaku yang masih tersisa.
Pemenuhan  kerugian  korban  tindak  pidana  penipuan  di  bidang  investasi dapat  dilakukan  melalui  mekanisme  perampasan  aset  dapat  dilakukan  melalui berbagai  bidang  hukum.  Setiap  perkara  tindak  pidana  penipuan  di  bidang investasi  memiliki  karakteristiknya  masing-masing  sehingga  perlu  pendekatan yang berbeda pula. Paradigma penjatuhan sanksi pidana semata kepada pelaku haruslah mulai bergeser dengan memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami korban. Adanya itikad tidak baik dari pelaku tindak pidana di bidang investasi dapat menjadi dasar gugatan perdata untuk kerugian yang belum terpenuhi dalam proses penegak hukum pidana. Selain itu, adanya ketidakmampuan pembayaran hutang terhadap minimal 2 (dua) korban tindak pidana penipuan di bidang investasi yang telah jatuh tempo dan telah saatnya ditagih, dapat menjadi alternative solusi untuk  mengoptimalkan  pemulihan  kerugian  korban  tindak  pidana  penipuan  di bidang investasi.
Selain  menggunakan  instrumen  proses  litigasi  melalui  penegakan  hukum pidana, korban tindak pidana penipuan investasi juga dapat melakukan optimalisasi pemulihan kerugian melalui hukum perdata. Mengacu pada ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disebut BW), seluruh harta tergugat menjadi tanggungan  pembayaran  utangnya.  Dalam  hukum  acara  perdata,  majelis  hakim berwenang untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat pada tahap awal persiangan perdata sebagai tindakan eksepsional sebagaimana ketentuan Pasal 226 jo. Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (untuk selanjutnya disebut HIR) dan ketentuan Pasal 720 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (untuk selanjutnya disebut Rv).

## 388 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
M.  Yahya  Harahap  menyatakan  penyitaan  pada  tahap  awal  persidangan perdata merupakan tindakan perampasan yang dijustifikasi hukum acara, tindakan yang sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. 20 Tujuan  utama  penyitaan  baik  pada tahap  awal  persidangan  perdata  maupun  pada  akhir  persidangan  perdata  agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tangankan kepada orang lain dan tidak dibebani dengan hubungan hukum lain kepada pihak ketiga. Apabila tergugat tidak melakukan pembayaran secara sukarela, pemenuhan kerugian dapat diambil dari harta kekayaan tergugat sehingga pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sempurna manakala memenangkan permohonan penggugat. Instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi yaitu melalui hukum kepailitan.

## Kesimpulan
Penipuan  di  bidang  investasi  dapat  diartikan  kegiatan  usaha  berupa pengumpulan  dana  yang  bersumber  dari  masyarakat  yang  bertentangan  dengan ketentuan  perundang  undangan  yang  berlaku,  baik  yang  diaturdalam  KUHP maupun  di  luar  KUHP  seperti  diatur  dalam  UU  Perbankan,  UU  Perdagangan, maupun UU ITE. Penipuan di bidang investasi merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur unsur sifat melawan hukum terutama berkaitan dengan pemberian gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan atau melalui penawaran tertentu yang menggiurkan padahal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penawaran yang menggiurkan  beserta  ketiadaan  perizinan  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku menilmbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  yang  menginvestasikan  harta  bendanya. Secara  umum,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  378  KUHP  atau  tindak pidana  penipuan.  Ketentuan  mengenai  perampasan  aset  diatur  dalam  beberapa ketentuan undang-undang dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus
20 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  PerdatatentangGugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan , cetakan kelimabelas (PT. SinarGrafika 2015).[284].
sesuai karakteristiknya masing-masing yang mengatur secara tersendiri mekanisme perampasan aset.Perampasan aset pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap terhadap segala harta kekayaan pelaku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya. Pemulihan kerugian korban  tindak  pidana  penipuan  investasi  dapat  dilakukan  melalui  perampasan hasil tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan dalam KUHAP atau dalam UU TPPU, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam hukum perdata dan hukum kepailitaan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulsalam, Victimology (PTIK Jakarta  2010).
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Akademika Presindo 1989).
Hamzah  Hatrik, Azas  Pertanggung  jawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) (Raja Grafindo Persada 1996).
Irsan Nasarudin. M Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Kencana 2004).
M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Cet 9 Sinar Grafika Jakarta 2007).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2016).
Rena Yulia, Viktimologi , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Graha Ilmu 2010).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2003).
Wildan  Suyuthi, Sita  dan  Eksekusi  Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan (Tatanusa 2004).

## 390 Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...

## Jurnal
Ginting, ‘Jamin, Sita  Pidana  Vs.  Sita  Umum Kepailitan ’ (2019) Makalah  Hukum Pendidikan  Lanjutan Kurator dan Pengurus AKPI, Jakarta.
Mardiyah  Hayati,  ‘ InvestasiDalam  Perspektif  Ekonomi  Islam’ Jurnal  Ekonomi dan  Bisnis  Islam,  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam,  IAIN  Raden  Intan Lampung.
Yunus Husein, ‘ Perampasan Aset Hasil TindakPidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia’ (2010) 7 Jurnal Legislasi Indonesia.
Wahyudi  Hafiludin  Sadeli,  ‘Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi ’ TesisPascasarjana .
Hadiarti Trimulyani, ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group)’ (2018) Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## Website
Apepi.id, ‘ 5 Model Investasi Bodong Yang Banyak Menjerat Korban’ < https://apepi. id/artikel/15/02/2018/5-model-investasi-bodong-yang-banyak-menjerat- korban> Diakses tanggal 3 januari 2021.
Hendra  Cipto, ‘Tipu  86.720  Jemaah  Umrah,  Bos  Abu  Tours  Divonis  20  Tahun Penjara’ < https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/20425601/tipu- 86720-jemaah-umrah-bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara?page=all> Diakses pada 31 Desember 2020.
Hamzah,  Abu. “Tok!  PT  Abu  Tours  DivonisPailit” https://news.detik.com/ berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit,  Diakses  pada  3  Januari 2021.
Kurnia,  Dadang. “Masyarakat  Diminta  Mewaspadai  Investasi  Ilegal”, https:// republika.co.id/berita/qlmhnn380/masyarakat-diminta-mewaspadai- investasi-ilegal, Diakses tanggal 31 Desember 2020.
Sapto, Luhung. “Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group”, https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi- oleh-pandawa-group.
Matlap, Roziqin. “Abu Tours: KasusBaru, Cerita Lama”, https://geotimes.co.id/ opini/abu-tours-kasus-baru-cerita-lama/, Diakses pada 3 Januari 2021.
Muhammad  Taufiqqurrahman. Tok!  PT  Abu  Tours  Divonis  Pailit ,  https://news. detik.com/berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit.  Diakses  pada3 januari 2021.
Nadlir,  Moh. “Kemenag  Evaluasi  906  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah Umrah”, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag- evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrahdiakses pada 31 Desember 2020. Nurhaliza,  Shinta.  “ Maraknya  Investasi  Bodong,  Cek  Jumlah  Korban  dan Kerugiannya” ,  https://www.idxchannel.com/infografis/maraknya-investasi- bodong-cek-jumlah-korban-dan-kerugiannya,  dikunjungi  pada  hari  Rabu tanggal 04 November 2020.
Ranayanti,  Dina. “Bagaimana  Ciri-ciri  Investasi  Bodong?  Ini  Penjelasandari OJK”,https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana- ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk. Diakses pada 3 juni 2020.
RosadaFitrianum,  Febia. “Awal  Mula  Kasus  First  Travel,  Biro  Umrah  yang Tawarkan Harga Murah”, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/ awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah. diakses 10 Februari 2020.
SatgasWaspadaInvestasi (SWI) pada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI), “ Satgas Waspada  Investasi  Gencarkan  Cyber  Patrol,  Tindak  Fintech  Landing  dan Penawaran Investasi Illegal” , https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/ siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan- Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-illegal. aspx , diakses pada 03 November 2020.
The  Fathananh  Arbar, “Kena  Investasi  Bodong,  OJK:  Uang  Korban Balik 20%
SudahHebat” , https://www.cnbcindonesia.com/ market/20191123202429-17-117505/kena-investasi-bodong-ojk-uang- korban-balik-20-sudah-hebat. Diakses pada 21 Desember 2020.
Wiranuari, Andri. “Terjerumus Investasi Bodong, Bisakah Uang Kembali?” , https:// www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong- bisakah-uang-kembali. diakses pada 21 Desember 2020.

## Rizky Aditya: Perampasan Aset Pelaku...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--