ANALISIS GENDER DALAM PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KURAU

## Atikah Dewi Utami
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atikah.dewiutami@gmail.com
Received: 10-06-2023/Accepted: 18-12-2023/ Doi: https://doi.org/10.32923/sci.v8i2.4682

## ABSTRACT
Gender  Equality  and  Justice  (KKG)  with  the  main  aim  of  increasing  community  participation,  especially  poor communities  and  women's  groups.  This  research  aims  to  analyze  access  and  control  of  poverty  alleviation programs in Kurau Village. Gender equality and justice, which is one of the development goals set out in the 2005- 2025 RPJPN and outlined in the 2015-2019 RPJMN, is faced with three strategic issues, including increasing the quality of life and the role of women in development. This research uses quantitative methods with respondents in this research as many as 60 households divided into 30 men and 30 women with the unit of analysis in this research being individual households. The Spearman Rank correlation test is used to prove hypotheses in research with descriptive analysis referring to theory, observation results and in-depth interviews. The research results show that only income level and education level are significantly related to the level of access to program components. Furthermore, the level of income is negatively related to the level of control over program components at the level α= 0.20 to α= 0.30.

## Keywords: Gender Equality, Access, Control

## 1. Pendahuluan
Prinsip  kesetaraan  merupakan  komitmen  utama  dalam  instrumen  hak  asasi  manusia  secara global.  Namun,  hak  atas  kesetaraan  pada  umumnya  didefinisikan  dalam  istilah  lain,  yaitu  hanya mengacu pada kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia tanpa pembedaan, diskriminasi, pengecualian,  atau  pembatasan  atau  atas  dasar  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Meskipun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, mereka masih tertinggal jauh dalam banyak hal terutama sosial dan ekonomi (UN-Women, 2015). Oleh karena itu, dimensi pertama  dari  kesetaraan  secara  substantif  dalam  konteks  perempuan  adalah  memperbaiki kelemahan  yang  terkait  dengan  gender.  Dimensi  kedua  yaitu  didasarkan  pada  konsep  mendasar tentang martabat, yang bertujuan untuk mengatasi stigma, prasangka, penghinaan dan kekerasan. Dimensi  ketiga  mengakui  bahwa  hambatan  terhadap  kesetaraan  berakar  kuat  pada  struktur kelembagaan  sosial.  Daripada  bertujuan  untuk  mencapai  masa  depan  yang  netral  gender,  yang mengharapkan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang ditentukan oleh laki-laki, kesetaraan bagi perempuan harus bersifat transformatif, yang mencakup redistribusi kekuasaan dan sumber  daya  serta  perubahan  dalam  struktur  kelembagaan  yang  melanggengkan  subordinasi perempuan (Fredman, 2003).
Kesetaraan  dan  keadilan  gender  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan  yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga  isu  strategis,  diantaranya  meningkatnya  kualitas  hidup  dan  peran  perempuan  dalam pembangunan. Pemerintah Baru dalam menjalankan program prioritas atau yang disebut Quick Win,
menggunakan  metodologi  yang  dipakai  dalam  melihat  capaian  dari  kinerja  Kabinet  Kerja  dengan ukuran dari prioritas setiap kementerian terkait dengan 10 Agenda Politik Perempuan, diantaranya adalah: hak atas pendidikan, kemiskinan Perempuan, dan hak atas pengelolaan lingkungan SDA, hak atas pekerjaan yang layak, serta penghapusan hukum diskriminatif. Selain itu, indikator kunci dalam pelaksanaan yang paling utama adalah komitmen pada pengarusutamaan gender (PUG).
Menurut  RPJMN  2015-2019  (RPJMN  2015-2019)  salah  satu  strategi  peningkatan  upaya keberlanjutan  pembangunan  sosial  yaitu  peningkatan  kesetaraan  gender untuk  akses/kesempatan pendidikan,  kegiatan  ekonomi  dan  keterwakilan  perempuan  dalam  organisasi.  Kesetaraan  gender dapat  dicapai  dengan  mengurangi  kesenjangan  antara  penduduk  laki-laki  dan  perempuan  dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.  Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025  dan  dijabarkan  di  dalam  RPJMN  2015-2019  dihadapkan  pada  tiga  isu  strategis, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
INPRES  No  9  tahun  2000  perihal  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  adalah strategi  yang  dibangun  untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program pembangunan  nasional.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  menyatakan  bahwa pengarusutamaan  gender  (PUG),  bersamaan  dengan  pembangunan  berkelanjutan  dan good governance (tata kelola yang baik) merupakan tiga pengarustamaan dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, PUG diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan  antara  penduduk  laki-laki  dan  penduduk  perempuan  dalam  mengakses  dan mendapatkan  manfaat  pembangunan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  mengontrol  proses pembangunan. Sasaran PUG antara lain adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta akses terhadap sumberdaya.
Upaya  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  menyatakan  bahwa  pengarusutamaan  gender (PUG), bersamaan dengan pembangunan berkelanjutan dan good governance (tata kelola yang baik) merupakan tiga pengarustamaan dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan, PUG diartikan  sebagai  suatu  strategi  yang  digunakan  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara  penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan  partisipasi  dan  mengontrol  proses  pembangunan.  Sasaran  PUG  antara  lain  adalah meningkatnya  kualitas  hidup  dan  peran  perempuan,  terutama  di  bidang  kesehatan,  pendidikan, ekonomi serta akses terhadap sumberdaya.
Gender menurut Fakih (2013) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural  yang  berubah  dari  waktu  ke  waktu. Dalam memaknai gender, muncul perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki  maupun  perempuan.  Ketidakadilan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  dimana  baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Mosse (2007) mengemukakan bahwa  gender  adalah  seperangkat  peran  yang,  seperti  halnya  kostum  dan  topeng  di  teater, menyampaikan  kepada  orang  lain  bahwa  kita  adalah  feminim  atau  maskulin.  Perangkat  perilaku khusus  ini  yang  mencakup  penampilan,  pakaian,  sikap,  kepribadian,  bekerja  di  dalam  dan  di  luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles ‘’peran  gender’’  kita.  Perbedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  sering  dikaitkan  dengan  identitas gender yang tertanam dalam proses pengalaman belajar seumur hidup dan sebagai konsekuensinya
sering  kali  menjadikan  perempuan  berada  dalam  posisi  yang  tidak  menguntungkan  dibandingkan laki-laki (Epstein, 1998) dalam (Quality, 2013).
Moser Dalam Mugniesyah (2007), mengemukakan tiga peranan gender ( triple roles) , yaitu (1) produktif (dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bayaran di sektor formal dan informal),  (2) reproduktif (tugas-tugas  domestik,  misalnya  melahirkan,  mengasuh  anak,  memasak, dan mengurus rumahtangga), (3) peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial/ volunteer ) dan politik (kekuasaan/status). Selanjutnya, Mugniesyah (1986) mengemukakan tingkat curahan waktu pemimpin wanita dalam pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah banyaknya jumlah waktu yang digunakan  pemimpin  wanita  dalam  beragam  kegiatan  rumah  tangga  untuk  waktu  satu  hari  lalu. Adapun  tingkat  curahan  waktu  pemimpin  wanita  dalam  pembangunan  desa  (publik)  adalah banyaknya waktu yang digunakan pemimpin wanita dalam kegiatan mencari nafkah, kegiatan sosial dan pendidikan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sejauhmana kesetaraan gender (laki-laki dan  perempuan)  dalam  pelaksanaan  Program  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang  didukung  pendekatan  kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei, sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode  wawancara  mendalam  dan  observasi..  Survei  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah survei rumahtangga dan individu penerima program pembangunan dengan menggunakan kuisioner terstruktur.  Survei  rumahtangga  peserta  PNPM  dilakukan  untuk  memperoleh  data  tentang  profil rumahtangga peserta PNPM, terutama tentang aspek demografi, penguasaan lahan, aset kepemilikkan benda  berharga,  serta  partisipasi  dalam  beragam  kelembagaan,  baik  formal  maupun  informal. Kuisioner ini mengidentifikasi sejauhmana rumahtangga mengetahui tentang program PNPM, kontrol yang  dilakukan  oleh istri  dan  suami  dalam mengambil  keputusan  untuk  mengikuti  program,  serta bagaimana partisipasi anggota rumahtangga dalam mengikuti program dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer mencakup semua data variabel bebas ( independent variable ) dan variabel tidak  bebas (dependent  variable )  sebagaimana  disajikan  dalam  Gambar  1.  Data  sekunder  dalam penelitian ini mencakup semua data berkenaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM, data kondisi umum lokasi penelitian khususnya monografi Desa Kurau (untuk mengetahui kondisi desa penelitian), serta buku dokumen infrastruktur desa.
Program  SPSS for  windows digunakan  untuk  menguji  hipotesis  kerja  dalam  penelitian  ini, khususnya menggunakan metode statistik non parametrik Uji Korelasi Rank Spearman (r s ) dengan pertimbangan bahwa variabel-variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan skala  ordinal.  Untuk  interpretasi  hasil  uji  statistik,  digunakan  interpretasi  menurut  Purnaningsih (2006),  yaitu  (1)  signifikansi  =  0.05,  artinya  berhubungan  dan  signifikan  (mempengaruhi  dan signifikan);  (2)  signifikansi  =  0.10,  artinya  cukup  berhubungan  dan  cukup  signifikan  (cukup mempengaruhi  dan  cukup  signifikan);  (3)  signifikansi  =  0.20  sampai  0.30,  artinya  kurang  baik berhubungan  dan  tidak  signifikan  (kurang  baik  mempengaruhi  dan  tidak  signifikan);  dan  (4) signifikansi  >  0.30,  artinya  tidak  baik  berhubungan  dan  sangat  tidak  signifikan  (tidak  baik mempengaruhi  dan  sangat  tidak  signifikan).  Pada  literatur  lain  dikemukakan  bahwa  beberapa variabel  penelitian  oleh  Uyanto  (2009)  dapat  tergolong  pada  signifikansi  =  0.00,  artinya  sangat berhubungan dan sangat signifikan (sangat mempengaruhi dan sangat signifikan).
3. Hasil
Menurut Surbakti dkk. (2001) dalam Mugniesyah (2007b) analisis gender merupakan langkah awal  penyusunan  tujuan  pembangunan  yang  responsif  gender.  Analisis  gender  dilakukan  dengan memperhatikan  4  (empat)  faktor  utama  guna  mengidentifikasi  ada  tidaknya  kesenjangan  gender. Keempat faktor tersebut adalah:
1. Faktor akses untuk melihat akses antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh sumberdaya pembangunan.
2. Faktor kontrol untuk melihat kontrol atau kekuasaan laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya pembangunan.
3. Faktor  partisipasi  untuk  melihat  partisipasi  laki-laki  dan  perempuan  terhadap  program-program pembangunan.
4. Faktor manfaat untuk melihat manfaat yang sama diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan
Pelaksanaan  Program  Nasional  Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Kurau  mulai dilaksanakan  pada  tahun  2009.  Proyek  pertamanya  berupa  pembuatan  drainase  di  Dusun  IV sepanjang  515  m  atau  tepatnya  2  x  2575  m  (sisi  kiri  dan  kanan).  Pembangunan  drainase  ini dilatarbelakangi  oleh  beragam  permasalahan  yang  ada  di  Desa  Kurau  yaitu  kondisi  saluran pembuangan  air  yang  kurang  kondusif  sehingga  sering  terjadi  genangan  air  apabila  curah  hujan tinggi. Sebagian besar warga mengeluhkan sebelum adanya pembangunan drainase tersebut, kondisi saluran  pembuangan  air  di  Desa  Kurau  tidak  baik  yaitu  tidak  mampu  menampung  air  yang berlebihan pada saat hujan dan menghambat aktivitas masyarakat pada saat musim hujan.
Pembangunan  drainase  bertujuan  untuk  menyediakan  saluran  pembuangan  air  (got)  yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir pada saat hujan. Selain itu, baik secara langsung maupun  tidak  langsung  pembangunan  drainase  ini  diharapkan  akan  berdampak  positif  terhadap kenyamanan  lingkungan  di  Desa  Kurau.  Sasaran  dari  program  drainase  ini  adalah  rumahtangga miskin, sebagian besar yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan drainase ini adalah laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dalam kategori usia produktif yaitu 15-60 tahun. Adapun jumlah masyarakat pemanfaat dari proyek drainase menurut pemanfaat dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Jumlah pemanfaat proyek pembangunan drainase menurut kategori pemanfaat dan jenis
Kelamin Kategori Pemanfaat Laki-Laki Perempuan Total Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Pemanfaat Langsung Umum 464 48.38 355 44.60 819 46.67 Pemanfaat Rumahtangga Miskin 215 22.42 185 23.24 400 22.79 Pemanfaat Tidak Langsung 280 29.20 256 32.16 536 30.54 Total 959 100.00 796 100.00 1755 100.00
Sumber : Data diolah
Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Kurau Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) terdiri dari lima kelompok. Masing- masing anggota kelompok berdomisili di beberapa dusun yang ada di desa ini. Jumlah kelompok SPKP ini bertambah setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, jumlah keseluruhan kelompok  SPKP  yang  ada  di  Desa  Kurau  sebanyak  14  kelompok.  Masing-masing  kelompok  juga memiliki  Ketua,  Sekretaris  dan  Bendahara  yang  mengatur  penguatan  kelompok.  Kegiatan  SPKP
merupakan  kegiatan  pemberian  modal  usaha  untuk  kelompok  perempuan  yang  mempunyai kegiatan simpan pinjam. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan  pinjam  perdesaan,  memberikan  kemudahan  akses  pendanaan  usaha  skala  mikro, pemenuhan  kebutuhan  pendanaan  sosial  dasar,  dan  memperkuat  kelembagaan  kegiatan  kaum perempuan  untuk  mendorong  pengurangan  rumah  tangga  miskin  dan  meciptakan  lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan. Sasaran dari program SPKP adalah rumah tangga miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan bagi kegiatan usaha dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menggunakan sistem bantuan dana bergulir. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerima program SPKP bukan rumahtangga miskin. Kebanyakan penerima program SPKP adalah yang memiliki usaha dan ada beberapa merupakan bagian dari aparat desa. Berdasarkan  pemaparan  diatas,  kelompok  yang  tergabung  dalam  SPKP  telah  melalui  proses seleksi dari Tim Verifikasi yang kemudian dinyatakan layak tergabung dalam kegiatan SPKP. Adapun kelompok yang tidak berhak untuk mengajukan pinjaman SPP BLM atau perguliran, meliputi: Anggota TNI/POLRI,  PNS,  karyawan  kecamatan,  Kepala  Desa/BPD,  perangkat  desa,  karyawan  BUMN, Purnawirawan TNI/POLRI, pensiunan PNS, kelompok laki-laki, pengusaha atau grosir. Sehubungan dengan  hal  itu,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  sejumlah  anggota  yang merupakan bagian dari perangkat desa, yakni istri dari Ketua RT, istri dari seorang PNS, istri dari Kepala BPD dan seorang sekretaris BPD. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Fasilitator dan/atau Tim Verifikasi dan adanya hubungan kekerabatan atau kekuasaan yang dimiliki aparat desa tersebut sehingga luput dari pemeriksaan Tim Verifikasi.
Hasil  penelitian  Anggraini  (2011)  menunjukkan  bahwa  PNPM-P2KP  merupakan  program pemberdayaan perempuan berdasarkan tujuan khusus dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM-P2KP, akan  tetapi  keterlibatan  perempuan  masih  tergolong  rendah  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Selanjutnya, sejauhmana keterlibatan perempuan dalam program dianalisis menggunakan alat analisis gender yaitu akses dan kontrol terhadap pelaksanaan program. Variabel tingkat pendidikan diduga memiliki hubungan dengan variabel  pengembalian  pinjaman  yang  diasumsikan  jika  tingkat  pendidikan  tinggi  maka  tingkat pengembalian pinjaman juga tinggi. Besarnya pinjaman menggambarkan nominal uang yang diterima oleh anggota KSM setiap periode.

## Tabel 2. Daftar nama kelompok Peserta SPKP
No Nama Kelompok Jumlah Anggota Total Pinjaman Kelompok ( x 1000) Terendah (x 1000) Tertinggi ( x 1000) 1. Mawar 5 20.000 5.000 4.000 2. Raflesia 10 93.000 5.000 10.000 3. Anggrek 7 65.000 5.000 10.000 4. Asoka 12 144.000 7.000 14.000 5. Kamboja 7 46.000 4.000 7.000 6. Seroja 7 66.000 7.000 10.000 7. Tulip 6 54.000 7.000 10.000 8. Matahari 6 12.000 2.000 2.000 9. Melati Merah 6 34.000 4.000 6.000 10.  Melon 5 24.000 4.000 4.000 11.  Pelangi 11 132.000 12.000 12.000 12.  Mentari 5 10.000 2.000 2.000 13.  Mandiri 5 10.000 2.000 2.000 14.  Anggur 5 26.000 2.000 6.000
Sumber: Data diolah
Tabel 2 menyajikan data nama kelompok SPKP yang ada di Desa Kurau, yang meliputi 14 kelompok yang masih aktif dalam kegiatan SPKP dan tersebar di semua dusun desa ini. Keempat belas kelompok ini masing-masing memiliki pinjaman yang berbeda yang dimulai dari yang paling rendah sebesar Rp
2 000 000 s/d Rp 14 000 000. Angsuran kelompok dibayar setiap satu bulan sampai semua pinjaman dilunasi. Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing kelompok adalah membuka warung kecil, membuat kerupuk ikan, menjual baju, dan membantu usaha suami.
Berdasarkan  keempat  belas  kelompok  diatas,  ada  beberapa  kelompok  yang  menunggak pengembalian. Kesepakatan dari setiap kelompok adalah diberlakukannya sistem tanggung renteng apabila  ada  anggota  kelompok  yang  telat  melunasi  pinjaman,  tetapi  menurut  salah  satu  anggota kelompok bahwa kesepakatan sistem tanggung renteng dianggap memberatkan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, analisis pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam penelitian ini juga dilihat dari tingkat manfaat yang diperoleh peserta PNPM khususnya pada peserta PNPM SPKP yang berkaitan dengan perkembangan usaha dan pendapatan peserta (Tabel 3).
Tabel 3  Jumlah dan Persentase Responden Peserta SPKP Berdasarkan Tingkat Perkembangan Usaha di Desa Kurau
Sumber: Data diolah
4. Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Karakteristik  Sumberdaya  Individu  diduga berhubungan  positif  dengan  Tingkat  Akses  dan  Kontrol.  Analisis  selanjutnya  dilakukan  dengan melihat sejauhmana hubungan antara Tingkat Pendidikan Formal (X1) dan Status Bekerja (X2).
Tabel 4   Hubungan Karakteristik Sumberdaya Individu dengan Tingkat Akses dan Kontrol Karakteristik
Sumberdaya Individu Tingkat Akses Peserta Sosial Dasar (Y1) Tingkat Akses Peserta SPKP (Y1) Rendah  Sedang  Tinggi Total Rendah  Sedang  Tinggi Total 1. Tingkat Pendidikan Formal (X4) Rendah 26,7 53,3 3,3 83,3 26,7 40,0 3,3 70,0 Sedang 3,3 3,3 3,3 10,00 3,3 13,3 13,3 30,0 Tinggi 3,3 3,3 0,00 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 33,3 60,0 6,7 100,00  33,3 53,3 16,7 100,0 2. Status Bekerja (X5) Rendah 30,0 23,3 6,7 60,0 16,7 16,7 0,0 33,3 Sedang 3,3 36,7 0,00 40,0 13,3 36,7 16,7 66,7 Tinggi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Total 33,3 60,0 6,7 100,00  30,0 53,3 16,7 100,0 Tingkat Kontrol Peserta Sosial Dasar (Y2) Tingkat Kontrol Peserta SPKP (Y1) Rendah  Sedang  Tinggi Total Rendah  Sedang  Tinggi Total 1. Tingkat Pendidikan Formal (X4) Rendah 46,7 10,0 26,7 83,3 33,3 13,3 23,3 70,0 Sedang 3,3 0,00 6,7 10,00 20,0 0,00 10,0 30,0 Tinggi 3,3 3,3 0,00 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 53,3 13,3 33,3 100,00  53,3 13,3 33,3 100,0 2. Status Bekerja (X5) Rendah 26,7 10,0 23,3 60,0 20,0 3,3 10,0 33,3 No Perkembangan Usaha Jumlah Persentase (%) 1 Tidak Berkembang 10 33,33 2 Berkembang 20 66,67 Total 30 100
Sedang 26,7 3,3 10,0 40,0 33,3 10,0 23,3 66,7 Tinggi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 53,3 13,3 33,3 100,00  53,3 13,3 33,3 100,0
Meskipun  Tingkat  Pendidikan  Formal  pada  kedua  ketegori  peserta  PNPM  keduanya  tergolong rendah, namun Tingkat Akses terhadap Komponen program diantara kedua kategori tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan. Tingkat Akses pada Peserta Pembangunan Fisik mayoritas berada pada  kategori  sedang  (60  persen),  sedangkan  pada  Peserta  SPKP  mayoritas  sama  berada  pada kategori sedang (53 persen). Meskipun mayoritas status bekerja pada Peserta Pembangunan Fisik tergolong rendah, namun diantara mereka ditemukan memiliki Akses terhadap Komponen program tergolong  sedang.  Sedangkan,  pada  Peserta  SPKP  mayoritas  status  bekerja  berada  pada  kategori sedang  dengan  Tingkat  Akses  terhadap  komponen  program  tergolong  sedang.  Tidak  ditemukan adanya perbedaan Tingkat Akses pada kedua kategori Peserta diduga berhubungan dengan antusias masyarakat  yang  hanya  biasa  saja  terhadap  keikutsertaan  dalam  kegiaatan  sosialisai  perencanaan awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pada Peserta Pembangunan Fisik dengan Tingkat Akses yang  sedang  diduga  karena  sebagian  besar  peserta  merasa  tidak berkewajiban  untuk  hadir dalam setiap  tahapan  PNPM, sedangkan  Pada  Peserta  SPKP  dengan  Tingkat  Akses  sedang  diduga  karena beberapa peserta adalah ibu rumahtangga yang hanya berperan sebagai anggota dalam kelompoknya dan merasa tidak berkewajiban untuk hadir dalam setiap tahapan program. Adapun Tingkat Akses yang tinggi adalah mereka yang berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dalam pelaksanaan program.  Selanjutnya,  pada  Tingkat  Kontrol  untuk  kedua  Peserta  tergolong  rendah  dengan  status bekerja  yang  rendah.  Hal  ini  didukung  dengan  fakta  bahwa  dalam  proses  pengambilan  keputusan penentuan besarnya dana yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak pengelola program.
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan positif antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Akses dan Kontrol Peserta Pembangunan Fisik. Hal ini dimungkinkan  terjadinya  tidak  terdapat  hubungan  karena  berdasarkan  fakta  yang  ada  Tingkat Pendidikan Formal peserta  penerima program di Desa Kurau cenderung homogen yaitu tergolong rendah.  Dalam  hal  lain,  ditemukan  adanya  hubungan  yang  cukup  signifikan  antara  Status  Bekerja dengan  Tingkat  Akses  dan  Kontrol.  Hubungan  Tingkat  Pendidikan  Formal  dengan  Tingkat  Akses terhadap  Komponen  program  pada  Peserta  Pembangunan  Fisik  yaitu  r s =0,010  pada  taraf  α=0,9. Hubungan Status Bekerja dengan Tingkat Akses terhadap Komponen PNPM yaitu rs=0,309 pada taraf α=0,09. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat Kontrol terhadap Komponen program Peserta  Pembangunan  Fisik  yaitu  rs=0,088  pada  taraf  α=0,64.  Terdapat  hubungan  terbalik  antara Status  Bekerja  dengan  Tingkat  Kontrol  terhadap  Komponen  program  Peserta  Pembangunan  Fisik yaitu rs= -0,201 pada taraf α=0,28.
Aspek  keluaran  program  yang  dilihat  dalam  penelitian  ini  salah  satunya  adalah  variabel pemenuhan kebutuhan gender. Program Pembangunan di Desa Kurau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan seharai-hari yang menjadi  alat  ukur  berhasil  atau  tidaknya  suatu  program  disebut  sebagai  pemenuhan  kebutuhan praktis gender, selanjutnya penyetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan disebut dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender.
Berdasarkan hal itu, analisis pemenuhan kebutuhan praktis gender dalam penelitian ini dilihat dari  tingkat  manfaat  yang  diperoleh  peserta  program  pembangunan  khususnya  yang  berkaitan dengan perkembangan usaha dan pendapatan peserta. Terdapat perbedaan manfaat yang diterima dalam hal tingkat perkembangan usaha yang dirasakan dari adanya pembangunan ini diantaranya dapat  menunjang  aktivitas  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dirasakan  oleh  pedagang  warung  yang membuka warung disekitar.
Adapun,  manfaat  yang  diperoleh  dari  Peserta  program  pembangunan  dengan  adanya  stimulan dana bergulir bagi kelompok perempuan. Peserta menggunakan dana bergulir tersebut untuk modal usaha baru dan sebagian peserta menggunakannya untuk meningkatkan usaha yang sudah ada yakni dengan menambah jumlah dan macam barang.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  program  telah  mampu  memenuhi
kebutuhan  praktis  peserta.  Namun  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  menggambarkan  peningkatan kesejahteraan  peserta  yang  mengikuti  program.  Selanjutnya,  perlu  dilihat  sejauhmana  program mampu  memenuhi  kebutuhan  strategis  gender,  yakni  mampu  mengubah  status  kedudukan perempuan dalam rumahtangga agar setara dengan laki-laki setelah mengikuti program. Pemenuhan kebutuhan strategis gender pada penelitian ini dilihat dari kontrol peserta dalam hal pengambilan keputusan serta partisipasi peserta dalam mengikuti program pembangunan.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek  keluaran program  yang  dilihat  dalam  penelitian  ini  salah  satunya  adalah  variabel  pemenuhan  kebutuhan gender.  Program  Pembangunan  di  Desa  Kurau  diharapkan  mampu  memenuhi  kebutuhan  praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan seharai-hari yang menjadi alat ukur berhasil  atau  tidaknya  suatu  program  disebut  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  praktis  gender, selanjutnya  penyetaraan  kedudukan  perempuan  dengan  laki-laki  dalam  pengambilan  keputusan disebut dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kegiatan program pembangunan di Desa Kurau belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  strategis  gender,  hal  ini  karena  tidak  terjadi  perubahan  kebutuhan strategis gender setelah mengikuti program SPKP. Setelah mengikuti program dan menerima dana pinjaman, perempuan  belum  mampu  menjadi  pengambil  keputusan  di  dalam  keluarga,  kecuali  dalam  hal  yang berhubungan dengan urusan rumahtangga. Kedudukan posisi perempuan tetap pada mengurus rumahtangga saja. Program ini belum mencerminkan prinsip KKG yang didalamnya memuat bahwa perempuan bisa saja menjadi  pengambil  keputusan  dalam  keluarga. Tingkat  Akses  pada  Peserta  Pembangunan  Fisik mayoritas berada pada kategori sedang (60 persen), sedangkan pada Peserta SPKP mayoritas sama berada  pada  kategori  sedang  (53  persen).  Tingkat  Kontrol  untuk  kedua  Peserta  tergolong  rendah dengan status bekerja yang rendah. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam proses pengambilan keputusan penentuan besarnya dana yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak pengelola program.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, A. (2011). Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM-P2KP (Kasus: KSM Ekonomi Desa Srogol, Kecamatan  Cigombong,  Kabupaten  Bogor,  Provinsi  Jawa  Barat).  [Skripsi].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
Fakih M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Mugniesyah SS et al . (2001). Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerjasama dengan Women’s Support Project II-CIDA. Jakarta (ID)
Mugniesyah SS. (2006). Materi Bahan Ajar Komunikasi Gender. Bogor [ID]: Sains KPM IPB Press. Mugniesyah SS. (2007). Gender, Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Adiwibowo S, editor. Ekologi Manusia. Bogor (ID): IPB. 446 Hal.
Muhtadi S. (2013). Filsafat Komunikasi. Jakarta (ID): CV PUSTAKA SETIA
Purnaningsih  N.  (2006).  Adopsi  inovasi  kemitraan  agribisnis  sayuran  di  Provinsi  Jawa  Barat.
[disertasi]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor
Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta.
Fredman,  S.  (2003).  Beyond  the  Dichotomy  of  Formal  and  Substantive  Equality:  Towards  a  New
Definition  of  Equal  Rights.”  In  Temporary  Special  Measures.  I.  Boerefijn  and  others  (Eds.). Antwerp: Intersentia. Antwerp: Intersentia. Quality, E. I. for G. (2013). Gender Equality Index Report . https://doi.org/10.2839/9948 UN-Women. (2015). Gender Equality and Human Rights (Discussion Paper for the Progres of the World’s Women 2015-2016) (Issue 4). http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/goldblatt- fin.pdf?la=en&vs=1627 Uyanto SS. (2009). Pedoman analisis data dengan SPSS. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu. Quality, E. I. for G. (2013). Gender Equality Index Report . https://doi.org/10.2839/99