DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027

## TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH:
Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu Ahmad Syaikhu Jefry Tarantang
IAIN Palangka Raya Jl. G.Obos No 24 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email: ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id Submit  : 7 Mei 2019 Diterima   : 25 Oktober 2019 Revisi : 1 Oktober 2019 Terbit: : 2 November 2019

## Abstrak
Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam  penyelesaian  sengketa  waris,  mengedepankan  musyawarah  dengan  jalan  damai  dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, hukum Islam juga mengakomodasi hukum adat,  selama  tidak  bertentangan.  Tradisi  penyelesaian  sengketa  kewarisan  masyarakat Kalimantan  Tengah  pada  Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  sesuai  kebiasaan dalam  menyelesaikan  sengketa  waris  mengedepankan  perdamaian  dengan  menggunakan hukum  Islam  terlebih  dahulu  kemudian  dilakukan  musyawarah  untuk  bersepakat menentukan  bagian  dan  pembagian  harta.  Keberlakuan  hukum  penyelesaian  sengketa kewarisan pada masyarakat tersebut diakui  secara mutlak dan juga memberlakukan hukum farā’id terlebih  dahulu  kemudian  dilakukan  musyawarah  secara  kekeluargaan  dengan prinsip perdamaian.
Kata kunci: tradisi, penyelesaian sengketa, waris, Katingan, Palangka Raya

## Abstract
The  people  of  Central  Kalimantan,  especially  in  the  District  of  Katingan  and  the  City  of Palangka Raya in  resolving inheritance disputes prioritize deliberations by peaceful means and  do  not  conflict  with  Islamic  law.  Because,  Islamic  law  also  accommodates  customary laws,  as  long  as  it  does  not  conflict  with  Islamic  tenets.  The  tradition  of  resolving  the inheritance  disputes  of  the  people  of  Central  Kalimantan  in  the  Katingan  Regency  and Palangka  Raya  City  is  in  accordance  with  the  custom  in  resolving  inheritance  disputes prioritizing  peace  by  using  Islamic  law  first  and  then  holding  a  meeting  to  agree  on  the determination of shares  and distribution of assets. The legal  enforcement of the settlement of  inheritance  disputes  in  the  community  is  recognized  absolutely  and  they  also  applies farā’id (Islamic  inheritance)  law  first,  then  deliberations  are  carried  out  in  a  family consensus with the principle of peace.
Keywords: tradition, dispute resolution, inheritance, Katingan, Palangka Raya

## A. Pendahuluan
Persoalan  pembagian  kewarisan tidak  jarang  menimbulkan  konflik  yang harus  diselesaikan.  Dalam  menyelesaikan konflik  yang  mungkin  timbul  tersebut, masyarakat  biasanya  telah  menentukan suatu  aturan  tersendiri  untuk  meyelesai- kan  pembagian  kewarisan.  Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  juga memiliki  suatu  tradisi  tersendiri  dalam menyelesaikan pembagian kewarisan yang  merupakan  bagian  dari  falsafah belom bahadat 1 yang artinya hidup bertata krama  dan  beradab  dan― Belom  Penyang Hinje  Simpei ‖  (hidup  dalam  kedamaian, kebersamaan,  kesetaraan,  keharmonisan, toleransi,  menjunjung  tinggi  hukum  dan kerja  sama  untuk  meraih  kesejahteraan bersama). 2 Kehadiran  Islam  di  Indonesia memang  tidak  bisa  dilepaskan  dengan tradisi  atau  budaya  masyarakat  Indone- sia. 3 Agama  dan  budaya  adalah  dua  hal yang  saling  berinteraksi  dan  saling mempengaruhi. 4 Agama  dalam  perspektif ilmu-ilmu  sosial  adalah  sebuah  sistem nilai  yang  memuat  sejumlah  kensepsi mengenai  konstruksi  realitas.  Menurut Zulfa  Jamalie,  Agama  berperan  besar dalam  menjelaskan  stuktur  tata  normatif dan  tata  sosial  serta  memahamkan  dan menafsirkan  dunia  sekitar.  Sementara tradisi  atau  budaya  merupakan  ekspresi cipta,  karya,  dan  karsa  manusia  (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan  pesan-pesan  religiusitas,  wawasan filosofis dan kearifan lokal ( local wisdom , local genius ). 5
Pergulatan interaksi antara hukum  Islam  dan  adat  ini  sejak  zaman kolonial  memunculkan  teori  persinggu- ngan  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia seperti  teori receptie  in complexu, teori receptie, teori receptio exit, dan  teori receptio a contrario. Menurut kajian teori tersebut  ditegaskan  bahwa  bagi  umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari  adanya  kaitan  antara  hukum
Islam,  adat,  dan  hukum  positif. 6 Hal  ini dikarenakan  dalam  ajaran  Islam  tidak melarang  umat  Islam  mengakomodasi adat  asalkan  tidak  bertentangan  dengan sumber  utama  hukum  Islam, 7 yaitu  al- Qur’an dan hadis.
Bila diperhatikan tradisi penyele- saian sengketa Sengketa Kewarisan Masyarakat  Kalimantan  Tengah  khusus- nya  di  Kabupaten  Katingan  dan  Kota Palangka  Raya  yang  mengedepankan musyawarah  sejatinya  tidaklah  berten- tangan  dengan  hukum  Islam.  namun  bila hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan  maka  akan  terlihat  perten- tangannya, 8 dikarenakan  dengan  adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa  kewarisan  di  masyarakat  maka secara  tidak  disadari  mengesampingkan atau  bahkan  melupakan  ketentuan  hukum Islam  sehingga  ini  sangat  disayangkan akan  eksistensi  kewarisan  dalam  hukum Islam. 9 Hukum  Islam  merupakan  hukum yang  cukup  mengakomodasi  hukum  adat, kenyataannya  hukum  adat  seringkali diterima  sebagai  hukum  yang  sah  selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. 10 Oleh  sebab  itu,  menarik  untuk  dikaji mengapa  masyarakat  Kalimantan  Tengah khususnya  pada  Kabupaten  Katingan  dan Kota  Palangka  Raya  memiliki  tradisi pembagian waris menggunakan musyawa- rah dengan mengutamakan jalan damai.
Penelitian  tradisi  penyelesaian sengketa  kewarisan  masyarakat  Kaliman- tan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum  empiris  dikenal  juga  sebagai penelitian lapangan (field research) adalah  pengumpulan  materi  atau  bahan penelitian  yang  harus  diupayakan  atau dicari  sendiri  oleh  karena  belum  tersedia. Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai  para informan.  Penelitian  ini  dianalisis  dengan pendekatan  sejarah (historical  approach),
dan  juga  dianalisis  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) , dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). 11 Penelitian  ini  juga  merupa- kan  penelitian  mengenai  pembaharuan dalam hukum Islam. 12
Bahan  hukum  yang  terkumpul dianalisis  dengan  metode  deskriptif- kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji  data  dengan  konsep  teori. Dimana,  dengan  metode  ini  diharapkan memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat  Kalimantan  Tengah  pada Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka
Raya.
B. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan
Tengah  Pada  Kabupaten  Katingan dan Kota Palangka Raya
Tradisi  diartikan  sebagai  adat kebiasaan  turun-temurun  (dari  nenek moyang)  yang  masih  dijalankan  di masyarakat;  penilaian  atau  anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan  yang  paling  baik  dan  benar. 13
Adapun  yang  dimaksud  penyelesaian sengketa  adalah  dalam  proses  atau  upaya untuk  mengembalikan  hubungan  para pihak  yaitu  anggota  keluarga  yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. 14 Dengan  pengembalian  hubu- ngan  tersebut,  para  pihak  atau  anggota keluarga yang bersengketa dapat mengadakan  hubungan,  baik  hubungan sosial  maupun  hubungan  hukum  antara satu  dengan  yang  lainnya. 15 sedangkan yang  dimaksud  dengan  warisan  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  adalah sesuatu  yang  diwariskan,  seperti  harta, nama  baik;  harta  pusaka. 16 Begitu  juga yang dimaksud dengan masyarakat Kalimantan  Tengah  dalam  penelitian  ini difokuskan pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
Tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat  Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Maka dapat diketahui  bahwa  masyarakat  yang  berada di Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya pada dasarnya mengetahui dan mengakui tentang penyelesaian sengketa  waris  yang  dilakukan  dengan cara  hukum  Islam,  dan  juga  melakukan penyelesaian  sengketa  waris  dengan tradisi  yang  ada  yaitu  mengutamakan musyawarah  dalam  menentukan  bagian waris  dengan  menyesuaikan  keadaan  dan kondisi  seperti  keadaan  ekonomi  dan kebutuhan ahli waris. 17 Hal ini menunjukkan adanya pola yang berkembang  di  masyarakat  Kabupaten
Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  dalam menyelesaikan  sengketa  waris  dengan menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal  di masyarakat
(local wisdom) dan mengedepankan  prinsip  perdamaian  dan filosofi  keadilan . 18 Mencermati  fenomena yang  terjadi  dalam  kasus  ini,  pada dasarnya  telah  disebutkan  dalam  pasal 183  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  pembagian harta  warisan  setelah  masing-masing menyadari bagiannya.
Tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan  yang  dilakukan  oleh  masyara- kat kabupaten Katingan dan kota
Palangka  Raya  sangat  relevan  dengan maksud  dari  pasal  183  KHI,  memberikan arti  bahwa  para  pihak  ahli  waris  tidak boleh melakukan pembagian harta warisan  secara  musyawarah  sebelum masyarakat mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan  Islam.  Sebaliknya,  para  ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah  setelah  mereka  mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui  pengetahuan  yang  mereka  miliki tentang  hukum  kewarisan  Islam  atau melalui para ahli farā’id yang
menyampaikan kepada mereka. 19
Masyakarakat Kabupaten Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  yang membagikan harta warisan dengan melakukan  penghitungan  secara  hukum Islam  kemudian  melakukan  musyawarah. Adapun  tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan  melalui  praktik  atau  cara  yang dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Cara  pembagian  yang  dilakukan secara  kesepakatan  antar  keluarga. Berdasarkan pembagian harta warisan dengan  adanya  saran  dari  salah  satu atau  lebih  anggota  keluarga  yang dituakan atau mengumpulkan seluruh anggota keluarga, sebagaimana disebutkan para informan yang ada di Kabupaten  Katingan  yaitu  UK  (Ahli Waris/Katingan  Tengah),  MA  (Ahli Waris  Katingan  Tengah),  RS  (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan  Hilir),  RY  (Tokoh Masyarakat/KUA  Katingan  Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan  Hilir),  dan  JP  (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu  juga  menurut  para  informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM  (Ahli  Waris/Jekan  Raya),  PH (Ahli  Waris/Bukit  Batu),  AC  (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka  Raya),  dan  MS  (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).
2. Pembagian  warisan  dilakukan  secara hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah dengan  memperhatikan  kondisi  dan keadaan  ekonomi  dari  ahli  wari  yang membutuhkan.  Karena,  pembagian tersebut dilakukan berdasarkan dengan  kebutuhan  atau  keperluan, serta  kondisi  ekonomi  dari  ahli  waris yang  menerimanya.  Hal  ini  terjadi dalam  tradisi  dalam  penyelesaian sengketa  kewarisan  yang  terjadi  di
Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya .
3. Cara  yang  digunakan  menurut  para informan  dengan  terlebih  dahulu menggunakan hukum Islam kemudian  melakukan  musyawarah dan  kesepakatan  keluarga  untuk mencegah  perselisihan.  Pembagian yang dilakukan informan yaitu informan memang melakukan pembagian  berdasarkan  kekeluargaan ini dengan cara yang selalu dilakukan dikeluarga mereka secara turun temurun  menurut  para  informan  di Kabupaten  Katingan  yaitu  UK  (Ahli Waris/Katingan  Tengah),  MA  (Ahli Waris  Katingan  Tengah),  RS  (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli
Waris/Katingan  Hilir),  RY  (Tokoh Masyarakat/KUA  Katingan  Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan  Hilir),  dan  JP  (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan).
Begitu  juga  menurut  para  informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM  (Ahli  Waris/Jekan  Raya),  PH (Ahli  Waris/Bukit  Batu),  AC  (Ahli Waris/Sebangau),
RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama
Palangka  Raya),  dan  MS  (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya). Tradisi  penyelesaian  sengketa waris menurut hukum adat, tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan selalu didasarkan  atas  pertimbangan  dengan mengingat  benda  dan  kebutuhan  ahli waris  yang  bersangkutan.  Mencermati pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan  turun  temurun  dari  nenek moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi tersebut merupakan tindakan  yang dianggap benar oleh  masyarakat  setempat  maka  hal  ini dapat  dibenarkan  jika  dilihat  dari  aspek
kesepakatan  keluarga  dan  tidak  terjadi pertikaian  dalam  pembagian  warisan tersebut. Pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan kekeluargaan kepada ahli waris setelah dibagikan secara hukum Islam yaitu di Kabupaten Katingan yaitu  UK  (Ahli  Waris/Katingan  Tengah), MA  (Ahli  Waris  Katingan  Tengah),  RH (Ahli  Waris/Katingan  Hilir),  RY  (Tokoh Masyarakat/KUA  Katingan  Hilir),  GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan  JP  (Tokoh  Masyarakat/KUA  Pulau Malan).  Begitu  juga  menurut  para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu  TM  (Ahli  Waris/Jekan  Raya),  AC (Ahli  Waris/Sebangau),  MHA  (Tokoh Masyarakat/Pengadilan  Agama  Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama  Palangka  Raya),  dan  MS  (Tokoh Masyarakat/KUA  Jekan  Raya).  Para informan  yang  menggunakan  pembagian harta  warisan  dengan  cara  tersebut merupakan  pola  yang  terjadi  dari  tradisi masyakarakat  yang  telah  turun  temurun dilakukan dan dianggap memiliki keyakinan  psikologis dan  dilakukan berulang-ulang sebagai bagian dari kearifan masyarakat lokal.
Kewarisan  pada  masyarakat  di Kabupatan  Katingan  dan  Kota  Palangka Raya  dapat  menciptakan  keharmonisan dan  keseimbangan  dalam  kehidupan keluarga  dan  masyarakat  agar  terhindar dari  konflik  yang  kemungkinan  akan terjadi.  Di  dalam  hukum  Islam  ada beberapa  manfaat  yang  dirasakan  oleh pewaris  ketika  adanya  pembagian  harta waris,  yakni  menciptakan  ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya dan  membangun  nilai-nilai  keadilan  yang paling  tinggi. 20 Jika  keadilan  ini  akan diterapkan  maka  secara  otomatis  akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga atau masyarakat. 21
Adanya  gabungan  hukum  Islam dan  hukum  adat  menunjukkan  keadaan yang pluralistik (beragam). Hal ini terlihat dari  berlakunya  berbagai  sistem  hukum
kewarisan  masyarakat  di  Kabupatan Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  yaitu hukum  waris  Islam,  hukum  waris  perdata yang  diatur  dalam  KUHPerdt  dan  hukum adat.  Keanekaragaman  hukum  ini  masih ditambah  lagi  hukum  waris  adat  yang belaku  yang  berlaku  pada  kenyataannya tidak  bersifat  tunggal, 22 tetapi  juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat  dan  sistem  kekeluargaan masyarakat  Indonesia. 23 Dapat  dikatakan bahwa  hukum  kewarisan  masyarakat  di Kabupatan  Katingan  dan  Kota  Palangka Raya dipengaruhi oleh sistem
kekeluargaan masyarakat. Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di Indonesia mengalami  pluralisme  hukum  kewarisan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat  sesuai  dengan  rasa  keadilan masing masing. 24
Pluralisme sistem kewarisan pada masyarakat Kabupatan Katingan dan Kota  Palangka  Raya  tampak  dalam hukum  kewarisan  yang  digunakan  yaitu hukum  kewarisan  Islam,  hukum  waris perdata yang bersumber dari KUHPerdt, 25 dan  hukum  waris  adat  yang  bersumber dari hukum  yang hidup di masing-masing daerah. 26 Hukum kewarisan Islam berlaku bagi  mereka  yang  beragama  Islam sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan  Agama  No.  7  Tahun  1989  jo. Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama. 27
Tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan  masyarakat  di  Kabupaten Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  dalam pandangan  hukum  Islam  mempunyai tujuan  yaitu  agar  dapat  menyelesaikan masalah  harta  peninggalan  sesuai  dengan ketentuan  agama  dan  jangan  sampai  ada yang  dirugikan  dan  termakan  bagian  dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembagian harta  warisan  dapat  bermanfaat  bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Tradisi  penyelesaian  sengketa  kewarisan masyarakat  Kalimantan  Tengah  pada Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka
Raya
yaitu dengan
kebiasaan menyelesaikan dengan musyawarah kemudian  menggunakan  hukum  Islam terlebih  dahulu  kemudian  dilakukan musyawarah  untuk  menentukan  bagian dan  pembagian  harta.  Tradisi  tersebut dilakukan  dengan  cara  yang  digabung yaitu  melalui  ilmu farā’id dan  tradisi kearifan  lokal,  penulis  menyebutnya sebagai due  process  dispute  resolution kewarisan atau  kompromi  penyelesaian sengketa  waris  dengan  tetap  melakukan sesuai  syariat  Islam (farā’id) ,  kemudian dilakukan musyarawah.
Mentalitas masyarakat di
Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka Raya  tetap  membagi  waris  secara  Islam, kemudian didaur ulang harta dan digabung  nilai  kemanusiaan (humanis), sebab  fakta  ilmiah  tradisi  penyelesaian sengketa  kewarisan  terikat  aspek  ibadah yang  tetap  menjalankan  hukum  Islam dalam aspek kewarisan kemudian ketetentuan  tersebut  dimodifikasi  melalui nilai  kemanusiaan  dalam  konteks  hukum keluarga (family  recht) yang  melahirkan paradigma  baru  dalam penyelesaian sengketa
kewarisan masyarakat
Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka Raya yaitu due process dispute resolution kewarisan dalam arti terpenuhinya pelaksanaan  pembagian  waris  sesuai hukum  Islam  kemudian  melaksanakan musyawarah dengan mengutamakan aspek maslahat.
Tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada  Kabupaten  Katingan  dan  Kota Palangka  Raya  dilakukan  dengan  cara yang  digabung, due  process  dispute resolution  kewarisan, (bahasa  temuan fakta  ilmiah)  kompromi  penyelesaian sengketa  waris,  tetap  melakukan  sesuai syariat farā’id ,  kemudian  melakukan musyawarah untuk  mencapai  kesepakatan dengan jalan perdamaian dan memperhatikan prinsip tolong menolong.
C. Keberlakuan  Hukum  Penyelesaian Sengketa Kewarisan melalui Tradisi
Masyarakat  Kalimantan  Tengah pada  Kabupaten  Katingan  dan Kota Palangka Raya
Telah  dipaparkan  sebelumnya bahwa  semua  informan  beralasan  dengan melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan  kesepakatan  antar  ahli  waris yang mana dilakukan atas saran ahli waris yang paling dominan maka dapat dikatakan  cara  yang  informan  lakukan adalah  pembagian  harta  warisan  secara adat.  Adapun  bagian  yang  diperoleh masing-masing  ahli  waris  tidak  sama  dan ada  pula  yang  membagi  harta  warisan tersebut  dengan  sama  rata  serta  ada  pula yang  hanya  membagikan  harta  warisan terebut  kepada  salah  atu  ahli  waris  yang telah  disepakati  bersama.  Oleh  sebab  itu, berikut  ini  adalah  penjelasan  hukum mengenai  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.
Pembagian  yang  disebutkan  para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu  UK  (Ahli  Waris/Katingan  Tengah), MA  (Ahli  Waris  Katingan  Tengah),  RS (Ahli  Waris/Pulau  Malan),  RH  (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA  Katingan  Hilir),  GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan  JP  (Tokoh  Masyarakat/KUA  Pulau Malan).  Begitu  juga  menurut  para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu  TM  (Ahli  Waris/Jekan  Raya),  PH (Ahli  Waris/Bukit  Batu),  AC  (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/
Rakumpit),  NA  (Ahli  Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan
Agama  Palangka  Raya),  SF  (Tokoh Masyarakat/Pengadilan  Agama  Palangka Raya),  dan  MS  (Tokoh  Masyarakat/KUA Jekan  Raya)  bahwa  pembagian  yang mereka  lakukan  s  terlebih  dahulu  dengan sistem  pembagian  warisan  secara  ilmu farā’id ,  untuk  selanjutnya  baru  pihak keluarga  bermusyawarah    untuk  memilih cara  pembagian  warisan  mana  yang disepakati,  yaitu  berdasarkan  kesepakatan musyawarah kekeluargaan.
Disebutkan  para  informan  yang ada  di  Kabupaten  Katingan  yaitu  UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/ Pulau  Malan),  RH  (Ahli  Waris/  Katingan Hilir),  RY  (Tokoh  Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/ KUA  Katingan  Hilir),  dan  JP  (Tokoh Masyarakat/KUA  Pulau  Malan).  Begitu juga  menurut  para  informan  yang  ada  di Kota  Palangka  Raya  yaitu  TM  (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu),  AC  (Ahli  Waris/Sebangau),  RJ (Ahli  Waris/Rakumpit),  NA  (Ahli  Waris/ Pahandut),  MHA  (Tokoh  Masyarakat/ Pengadilan  Agama  Palangka  Raya),  SF (Tokoh  Masyarakat/Pengadilan  Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/  KUA  Jekan  Raya)  yaitu dengan terlebih dahulu membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris adalah  bagi  dahulu  sesuai  dengan  hukum Islam,  selanjutnya  setelah  dipastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya  atas  harta  waris,  setelah dipastikan  harta  warisan  itu  terbagi dengan  benar  dan  sah,  selanjutnya  jika dari    masing-masing  keluarga  ahli  waris ingin  saling  membantu  saudaranya  yang mendapat  jatah  yang  kecil  atau  bahkan ingin  memberikan  semua  haknya  dari harta warisan.
Ketentuan  pembagian  warisan secara  terperinci  dalam  Islam  agar  tidak terjadi  perselisihan  antara  sesama  ahli waris  sepeninggal  orang  yang  hartanya diwarisi.  Sebab,  syariat  Islam  menghen- daki  adanya  pembagian  harta  warisan yang adil dan keadilan tersebut merupakan  salah  satu  sendi  pembinaan yang  dapat  ditegakkan.  Adapun  tujuan utama  dari  pembagian  harta  warisan secara  hukum  Islam  adalah  agar  dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang  pembagian  warisan  yang  berhak, sehingga  tidak  terjadi  adanya  seseorang yang  mengambil  hak  orang  lain  dengan cara  yang  tidak  halal.  Sebab,  apabila seseorang  telah  meninggal  dunia,  maka
harta  peninggalannya  telah  terlepas  dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.
Adapun  cara  yang  dilakukan disebutkan  para  informan  yang  ada  di Kabupaten  Katingan  yaitu  UK  (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan  Tengah),  RS  (Ahli  Waris/Pulau Malan),  RH  (Ahli  Waris/Katingan  Hilir), RY  (Tokoh  Masyarakat/KUA  Katingan Hilir),  GW  (Tokoh  Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh
Masyarakat/KUA  Pulau  Malan).  Begitu juga  menurut  para  informan  yang  ada  di Kota  Palangka  Raya  yaitu  TM  (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu),  AC  (Ahli  Waris/Sebangau),  RJ (Ahli Waris/Rakumpit),
NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan  Agama  Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama  Palangka  Raya),  dan  MS  (Tokoh Masyarakat/ KUA Jekan Raya)
berdasarkan    musyawarah  dan  kesepaka- tan antar ahli waris  yang mana dalam hal ini  untuk  mencegah  perselisihan  dan  juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan  ahli  waris, 28 sesuai  dengan keadaannya atau dengan kata lain memperhatikan  kemaslahatan  ahli  waris lainnya.
Pada  prakteknya  warisan  dibagi dahulu  sesuai  dengan  hukum  Islam ( farā’id ),  selanjutnya  pastikan  masing- masing  telah  memiliki  hak  sepenuhnya atas  harta  waris,  setelah  dipastikan  harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya  jika  dari    masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya  yang  mendapat  jatah  yang kecil  atau  bahkan  ingin  memberikan semua  haknya  dari  harta  warisan  itu, kondisi  yang  demikian  boleh  dilakukan dan  masuk  dalam  perbuatan  tolong menolong dengan sesama yang dibenarkan  dalam  Islam,  asalkan  setelah harta waris tersebut dibagi terlebih dahulu dengan  benar  berdasarkan  ilmu farā’id
dalam rangka melaksanakan syariat  Islam atau  dalam  konteks  otoritas  hukum  Islam dalam hal kewarisan.
Dengan demikian sebagai pemenuhan  otoritas  hukum  Islam  dalam penyelesaian  sengketa  kewarisan  pada masyakrat  Kabupaten  Katingan  dan  Kota Palangka  Raya  juga  menjalankan  syariat Islam  yang  telah  diterangkan  dalam Alquran  dan  sunnah  dengan  meminta pendapat  dari  tokoh  atau  ulama  yang memahami ilmu farā’id kemudian melakukan  musyawarah  dengan  kesepa- katan  membantu  ahli  waris  lain  dalam konteks  ekonomi  (harta/mal).  Dengan kata lain tolong menolong dengan sesama sebagaimana  yang  diperintahkan  dalam Islam  harus  dijalankan, 29 sedangkan  yang dilarang  harus  ditinggalkan.  Begitu  pula yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta warisan  bagi  yang  berhak  menerima, harus  dijalankan  agar  tidak  terjadi perselisihan  yang  juga  menjadi  tujuan syariat  dalam menjalankan perintah Allah SWT  dalam  konteks  memelihara  agama (hifẓ  al-dīn) .  Selain  itu  hikmah  waris  itu sendiri  sangatlah  besar,  yakni  memper- kuat hubungan silaturrahim sesama keluarga.  Pada  prinsipnya  warisan  itu sangat  berguna  sekali  bagi  manusia  agar terjadi  kerjasama,  saling  menyayangi  dan memberikan  manfaat  kepada  kerabat  ahli waris yang ditinggalkan untuk mengenang kebaikan  si  pemilik  harta  yang  telah meninggal  dunia  juga  termasuk  dalam konteks  memelihara  harta (hifẓ  al-māl) yang membawa misi sosial ekonomi. 30
Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat  dan  mempunyai  corak  yang berbeda  dengan  corak  sifat  hukum  yang berbeda.  Ketiga  hukum  waris  tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber  pada  Alquran  dan  hadis, hukum  perdata  yang bersumber pada BW (Burgerlijk  Wetboek) atau  yang  lebih dikenal  dengan  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPerdt)  dan  hukum perdata  yang  bersumber  dari  waris  adat. Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi
hukum  waris  adat  yang  yang  masing masing  daerah  berbeda  beda.  Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan tersebut  maka  hukum  waris  yang  berlaku di  Indonesia  dewasa  ini  masih  tergantung pada  hukum  waris  mana  yang  berlaku bagi    yang  meninggal  dunia.  Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan  ini  didasari  oleh  pluralisme hukum  kewarisan  yang  diakui  di  negara Indonesia. 31
Hukum kewarisan Islam  berlaku bagi  mereka  yang  beragama  Islam sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama  Nomor  7  tahun  1989  jo.  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1  huruf  (b)  yang  menyatakan  bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara di  tingkat  pertama antara  orang  orang  yang  beragama  Islam di  bidang  kewarisan.  Selanjutnya  pada ayat  3  menyatakan  ―bidang  kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan  tersebut‖.  Melihat  Pasal  ini jelas  bahwa  bagi  mereka  yang  beragama Islam  (Muslim)  secara  formal  (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo, Nomor 3 Tahun 2006.
Selain dengan menggunakan jalur  litigasi  melalui  Pengadilan  Agama, penyelesaian sengketa waris juga mengakui  adanya  jalur  non  litigasi    (di luar pengadilan) menggunakan alternative dispute  resolution (ADR)  atau  aternatif penyelesaian  sengketa.  Para  pihak  dalam menyelesaian sengketa harta waris melalui jalur alternative dispute resolution (ADR),  baik  dalam  bentuk menggunakan  jalur  mediasi,  negosiasi, konsultasi, fasilitasi, dan lain-lain. Kebolehan  penyelesaian  perkara  diluar
pengadilan diatur berdasarkan pasal 1851, 1855,  1858  KUH  Perdata,  Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  opsi hukum  waris 32 menggunakan  lembaga selain  pengadilan  ( non  litigasi ),  seperti arbitrase  dan  musyawarah  mufakat  atau perdamaian  ( iṣlāḥ) . 33 Penyelesaian  meng- gunakan alternative dispute  resolution
(ADR) 34 atau  alternatif  penyelesaian sengketa  merupakan  penyelesaian  yang secara  tidak  langsung  sudah  lama  ada dalam  kehidupan  masyarakat  Kabupaten Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  yang tertanam  rapi  dan  dibudayakan  dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa menggunakan alternative dispute  resolution (ADR)  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  sangat  mudah dipahami,  sederhana  dan  cepat  dalam menyelesaikan  sengketa,  terutama  sekali sengketa  harta  waris  yang  terjadi  di masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
Keberlakuan  hukum  waris  tun- duk  kepada  hukum  yang  di  anut  oleh pewaris  seperti  yang  terjadi  dalam  tradisi masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, bagi yang beragama Islam tunduk  terhadap  hukum  Islam  kemudian melakukan  hukum  waris  adat.  Sebab, dalam sistem hukum waris yang dianut di Indonesia  meliputi:  Hukum  Waris  Islam, Hukum  Waris  Adat,  dan  Hukum  Waris menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW).
Secara  legal  formal  di  Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal  183 Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan bahwa Para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta  warisan,  setelah  masing-masing menyadari  bagiannya. Menurut  cara  ini persyaratan  paling  utama  yang  harus dipenuhi  adalah  adanya  kesepakatan  dan
kerelaan  dari  para  ahli  waris.  Lebih  jauh, ahli  waris  tersebut  juga  dapat  meng- gugurkan haknya untuk tidak mendapatkan  hak  waris  dan  mem- berikannya  kepada  ahli  waris  yang  lain. Sebaliknya,  bila  para  ahli  waris,  atau  di antara  ahli  waris  tidak  setuju  atau  tidak rela  harta  warisan  tersebut  dibagi  secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan farā’id yang telah dijelaskan oleh alquran dan sunnah dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan  hal  itu.  Pembagian  waris dengan  cara  kekeluargaan  itu,  bisa  jadi didorong  oleh  pertimbangan  perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih  baik  dibanding  ahli  waris  yang  lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka.  Alasan  lain  boleh  jadi  adalah karena  pertimbangan  para  ahli  waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih  banyak  terlibat  dalam  pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi  logis  bila  mereka  mendapat bagian  yang  lebih  selama  para  pihat tersebut  menyepakati  prinsip  tersebut  dan telah  mengetahui  hak  mereka  masing- masing. 35
Keberlakuan hukum tradisi penyelesaian  sengketa  kewarisan  pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan  hukum  Islam  dengan berlakunya  hukum farā’id kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluarga- an  dengan  prinsip  perdamaian  dan menyesuaikan  keadaan  ekonomi.  Dengan adanya misi kemanusiaan  berupa jaminan perlindungan  terhadap  harta (hifẓ  al-māl) dalam  keluarga,  sehingga  masyarakat kembali  membagi  harta  dengan  metode iṣlāḥ yang dibangun berdasarkan kesepakatan secara kekeluargaan.
Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka  Raya  melaksanakan  prinsip ta’abbudi dalam  konteks  menjalankan hukum farā’id yang juga bertujuan syariat
(maqāṣid  al-syarī’ah) memelihara  agama
(hifẓ al-dīn) kemudian menjalankan prinsip ta’aqqulli berupa  ijtihad  responsif yang  bersifat  humanis  berdasarkan  nilai- nilai  kearifan  lokal (local  wisdom) di masyarakat.

## D. Penutup
Tradisi  penyelesaian  sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada  Kabupaten  Katingan  dan  Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamai- an  dengan  menggunakan  hukum  Islam terlebih  dahulu  kemudian  dilakukan musyawarah  keluarga  untuk  bersepakat menentukan  bagian  dan  pembagian  harta. Tradisi  tersebut  dilakukan  dengan  cara yang  digabung  atau due  process  dispute resolution  kewarisan (bahasa  temuan fakta ilmiah) dengan
kompromi
penyelesaian sengketa waris. Sikap mental  masyarakat  tetap  membagi  harta secara  Islam,  kemudian  harta  digabung dengan nilai kemanusiaan (humanis) Keberlakuan  hukum  penyele- saian  sengketa  kewarisan  masyarakat Kalimantan  Tengah  pada  Kabupaten Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  secara dilakukan  musyawarah  secara  keke- luargaan  dengan  prinsip  perdamaian  dan menyesuaikan  keadaan  ekonomi.  Adanya misi  kemanusiaan    berupa  jaminan perlindungan  terhadap  harta (hifẓ  al-māl) dalam  keluarga,  sehingga  masyarakat kembali  membagi  harta  dengan  metode iṣlāḥ yang dibangun berdasarkan kesepakatan  kekeluargaan.  Masyarakat Kabupaten  Katingan  dan  Kota  Palangka Raya  melaksanakan  prinsip ta’abbudi dalam konteks menjalankan hukum farā’id yang  juga  bertujuan  syariat (maqāṣid  al-syarī’ah) memelihara  agama (hifẓ al-dīn) kemudian menjalankan prinsip ta’aqqulli berupa  ijtihad  responsif yang  bersifat  humanis  berdasarkan  nilai- nilai  kearifan  lokal (local  wisdom) di masyarakat.
Catatan Akhir:
1 Ibnu  Elmi  A.S.  Pelu  and  Jefry Tarantang, ―Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan  Tengah  Dengan  Pancasila,‖ Jurnal Studi  Agama  Dan  Masyarakat 14,  no.  2  (2018): 119–126, https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928.
2 Jefry  Tarantang  and  Bella  Mutiara Kasih,  ―Jual  Beli  Ramuan  Tradisionalmasyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah  (Studi  Kasus  Di  Pasar  Kahayan  Kota Palangka Raya),‖ Jurnal Al-Qardh 4, no. 2 (2018): 88–98.
3 Dara  Kartika  Rahma,  ―Adat  Bersandi Syarak,  Syarak  Bersandi  Kitabullah:  Konstruksi Adat  Dan  Agama  Dalam  Hak  Waris  Masyarakat Matrilineal,‖ Buana  Gender: Jurnal  Studi  Gender
Dan Anak 2, no. 135–58 (2017), https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718.
4 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2005), 1208.
5 Zulfa Jamalie, ―Akulturasi Dan Kearifan Lokal  Dalam  Tradisi  Baayun  Maulid  Pada Masyarakat Banjar,‖ El Harakah 16, no. 2 (2014): 234–54.
6 M. Hajar, ―Asal Usul Dan Implementasi Ahli  Waris  Pengganti  Perspektif  Hukum  Islam,‖
Asy-Syir’ah 50,  no.  1  (2016):  49–79,  http://asy- syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/164.
7 Juandi  Juandi,  ―Reposisi  Kedudukan Saudara  Dalam  Hukum  Waris  Islam,‖ Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan
Islam 2, no. 1 (2017): 60–79, https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/arti cle/view/590.
8 Muchamad  Coirun  Nizar  and  Rozihan Rozihan,  ―Pemahaman  Holistik  Tentang  Hukum Waris  Islam:  Perspektif  Filosofis,‖ Indonesian Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim  Society 3, no. 1 (2018): 37–58,
http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimu s/article/view/1213.
9 Khaeron  Sirin,  ―Analisis  Pendekatan Teks  Dan  Konteks  Dalam  Penentuan  Pembagian Waris Islam,‖ Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013): 209–24, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941.
10 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2011), 81.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 94.
12 Jefry  Tarantang,  ―Teori  Dan  Aplikasi Pemikiran  Kontemporer  Dalam  Pembaharuan Hukum  Keluarga  Islam,‖ Transformatif 2,  no.  1 (2018): 27–46, https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882.
13 Departemen  Pendidikan  Nasional,
Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1208.
14 M.  Hajar,  ―Dimensi  Keadilan  Pada Penetapan  Ahli  Waris,‖ Asy-Syir’ah 47,  no.  1 (2013): 113–40, http://asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/59.
15 Fikri  and  Wahidin,  ―Konsepsi  Hukum Waris  Islam  Dan  Hukum  Waris  Adat  (Analisis Kontekstualisasi  Dalam  Masyarakat  Bugis),‖ Al- Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1, no. 2 (2016): 193–204, http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al- ahkam/article/view/500.
16 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1269.
17 Ahmad  Bunyan  Wahib,  ―Reformasi Hukum  Waris  Di  Negara-Negara  Muslim,‖ Asy- Syir’ah 48,  no.  1  (2014):  29–54,  http://asy- syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/79.
18 Hajar,  ―Dimensi  Keadilan  Pada Penetapan Ahli Waris.‖
19 Ainun  Barakah,  ―Munasakhat:  Metode Praktis  Dalam  Pembagian  Harta  Waris,‖ Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (2015):
183–92, https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/artic le/view/15.
20 Hajar,  ―Dimensi  Keadilan  Pada Penetapan Ahli Waris.‖
21 Syarif  Dahlan  and  Iwan  Haryanto, ―Eksistensi  ADR  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Harta  Waris  Pada  Masyarakat  Suku  Samawa,‖ Jurnal  Ius:  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 6,  no.  2 (2018): 323–37, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articl e/view/554.
22 Naskur  Naskur,  ―Ahli  Waris  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam,‖ Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah 6,  no.  2  (2008):  1–16,  http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251.
23 Supriyadi  Supriyadi,  ―Pilihan  Hukum Kewarisan  Dalam  Masyarakat  Pluralistik  (Studi Komparasi  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata),‖ Al-’Adalah 12, no. 1 (2015): 553–68, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/a rticle/view/235.
24 Ahmad  Khumaidi  Ja’far,  ―Pembagian Harta  Waris  Dalam  Kajian  Interdisipliner,‖ Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 8, no. 1 (2016): 76–87, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/arti cle/view/1225.
25 Suqiyah  Musafa’ah,  ―Kontekstualisasi Pemikiran  Waris  Abdullah  Saeed  Dalam  Hukum Kewarisan  Di  Indonesia,‖ Islamica:  Jurnal  Studi Keislaman 9, no. 2 (2015): 447–78,
https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.447- 478.
26 Nursyamsudin
Nursyamsudin, ―Pembagian  Harta  Waris  Sebelum  Muwaris
Meninggal  Dunia  Menurut  Perspektif  Hukum
Waris  Islam,‖ Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum
Islam
3, no. 1 (2018): 69–85, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747.
27 Hotnidah  Nasution,  ―Penetapan  Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris,‖ Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 14, no. 1 (2014): 73, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/ view/1244.
28 Zikri  Darussamin,  ―Hak  Waris  Anak Laki-Laki  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Hadis,‖ Jurnal Ushuluddin 20, no. 2 (2013): 131–44, http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/922.
29 Abdul  Aziz,  ―Pembagian  Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris  Dalam  Tinjauan  Maqashid  Shariah,‖ De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah 8, no. 1 (2016):
48–63, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729. 30 Aziz, 59.
31 Supriyadi,  ―Pilihan  Hukum  Kewarisan Dalam  Masyarakat  Pluralistik  (Studi  Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).‖
32 Lina  Kushidayati,  ―Hak  Opsi  Dan Hukum  Waris  Islam  Di  Indonesia,‖ Al-Manahij: Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  1  (2013):  53– 64, https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576.
33 Dahlan and Haryanto, ―Eksistensi ADR Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Waris  Pada Masyarakat Suku Samawa.‖
34 Nyoman  Adi  Astiti  and  Jefry Tarantang, ―Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga  Arbitrase,‖ Jurnal  Al-Qardh 4,  no.  2 (2018): 110–22.
35 Fatahuddin  Aziz  Siregar,  ―Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menururt Al-Qur’an Dan As-Sunnah,‖ Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu  Keislaman 8,  no.  1  (2014):  117–34, http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/3 43.

## DAFTAR PUSTAKA
Astiti,  Nyoman  Adi,  and  Jefry Tarantang. ―Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga  Arbitrase.‖ Jurnal  Al- Qardh 4, no. 2 (2018): 110–22.
Aziz,  Abdul.  ―Pembagian  Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan  Ekonomi  Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid  Shariah.‖ De  Jure: Jurnal  Hukum  Dan  Syariah 8, no. 1 (2016): 48–63. https://doi.org/10.18860/j- fsh.v8i1.3729. Barakah, Ainun. ―Munasakhat: Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris.‖ Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 2 (2015): 183–
92.
https://ejurnal.staiha.ac.id/index. php/cendekia/article/view/15. Dahlan,  Syarif,  and  Iwan  Haryanto. ―Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian  Sengketa  Harta Waris  Pada  Masyarakat  Suku Samawa.‖ Jurnal  Ius:  Kajian Hukum  Dan  Keadilan 6,  no.  2
(2018): 323–37. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.p hp/jurnalIUS/article/view/554. Darussamin, Zikri. ―Hak Waris Anak
Laki-Laki  dalam Al-Qur’an  dan Hadis.‖ Jurnal  Ushuluddin 20, no. 2 (2013): 131–44.
http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/ushuludin /article/view/922.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia .
Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Fikri, and Wahidin. ―Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis
Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis).‖ Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1,  no.  2  (2016):  193–
204. http://ejournal.iainsurakarta.ac.i d/index.php/al- ahkam/article/view/500. Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia .  Jakarta:  Kencana, 2011. Hajar, M. ―Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti  Perspektif  Hukum Islam.‖ Asy-Syir’ah 50,  no.  1 (2016): 49–79. http://asy- syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/
view/164.
———.  ―Dimensi  Keadilan  Pada Penetapan  Ahli  Waris.‖ Asy- Syir’ah 47,  no.  1  (2013):  113– 40. http://asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/ view/59. Ja’far, Ahmad Khumaidi. ―Pembagian Harta Waris Dalam Kajian  Interdisipliner.‖ Asas:
Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Islam 8,  no.  1  (2016):  76–87. http://ejournal.radenintan.ac.id/i ndex.php/asas/article/view/1225
.
Jamalie,  Zulfa.  ―Akulturasi  dan
Kearifan  Lokal  dalam  Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar.‖ El Harakah 16, no. 2 (2014): 234– 54.
Juandi, Juandi. ―Reposisi Kedudukan Saudara  dalam  Hukum  Waris Islam.‖ Asy  Syar’iyyah:  Jurnal Ilmu  Syari’ah  Dan  Perbankan Islam 2,  no.  1  (2017):  60–79. https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id
/index.php/asy/article/view/590. Kushidayati,  Lina.  ―Hak  Opsi  Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia.‖ Al-Manahij:  Jurnal Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  1
(2013): 53–64. https://doi.org/10.24090/mnh.v7 i1.576.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010. Musafa’ah, Suqiyah. ―Kontekstualisasi Pemikiran Waris  Abdullah  Saeed  Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia.‖ Islamica:  Jurnal Studi Keislaman 9, no. 2 (2015):
447–78.
https://doi.org/10.15642/islamic a.2015.9.2.447-478. Naskur,  Naskur.  ―Ahli  Waris  dalam Kompilasi Hukum Islam.‖ Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 6,  no. 2 (2008): 1–16. http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/JIS/arti cle/view/251. Nasution,  Hotnidah.  ―Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap  Masalah Waris.‖ Ahkam :  Jurnal  Ilmu Syariah 14,  no.  1  (2014):  73.
http://journal.uinjkt.ac.id/index. php/ahkam/article/view/1244. Nizar, Muchamad Coirun, and
Rozihan  Rozihan.  ―Pemahaman Holistik  Tentang  Hukum  Waris Islam:  Perspektif  Filosofis.‖
Indonesian  Journal  of  Islamic Literature  and  Muslim  Society 3, no. 1 (2018): 37–58.
http://ejournal.iainsurakarta.ac.i d/index.php/islimus/article/view /1213. Nursyamsudin, Nursyamsudin. ―Pembagian Harta Waris Sebelum  Muwaris  Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam.‖ Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum  Islam 3,  no.  1  (2018): 69–85.
https://doi.org/10.24235/mahka mah.v3i1.2747.
Pelu,  Ibnu  Elmi  A.S.,  and  Jefry Tarantang.  ―Interkoneksi  Nilai- Nilai  Huma  Betang  Kalimantan Tengah  Dengan  Pancasila.‖
Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 14,  no.  2  (2018): 119–126. https://doi.org/10.23971/jsam.v 14i2.928. Rahma, Dara Kartika. ―Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat  dan  Agama  dalam  Hak
Waris  Masyarakat  Matrilineal.‖
Buana  Gender:  Jurnal  Studi Gender Dan Anak 2, no. 135–58
(2017). https://doi.org/10.22515/bg.v2i1 .718. Siregar, Fatahuddin Aziz. ―Pembagian  Harta  Warisan Berdasarkan Kesepakatan
Menururt  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah.‖ Fitrah:  Jurnal  Kajian Ilmu-Ilmu  Keislaman 8,  no.  1 (2014): 117–34. http://jurnal.iain-
padangsidimpuan.ac.id/index.ph
p/F/article/view/343.
Sirin, Khaeron. ―Analisis Pendekatan Teks  Dan  Konteks  Dalam Penentuan  Pembagian  Waris Islam.‖ Ahkam :  Jurnal  Ilmu Syariah 13,  no.  2  (2013):  209–
24. https://doi.org/10.15408/ajis.v1 3i2.941. Supriyadi, Supriyadi. ―Pilihan Hukum Kewarisan Dalam
Masyarakat  Pluralistik  (Studi Komparasi  Hukum  Islam  Dan Hukum  Perdata).‖ Al-’Adalah 12,  no.  1  (2015):  553–68. http://ejournal.radenintan.ac.id/i ndex.php/adalah/article/view/23 5. Tarantang, Jefry. ―Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan  Hukum  Keluarga Islam.‖ Transformatif 2,  no.  1 (2018): 27–46. https://doi.org/10.23971/tf.v2i1. 882. Tarantang,  Jefry,  and  Bella  Mutiara Kasih.  ―Jual  Beli  Ramuan Tradisionalmasyarakat Dayak Perspektif  Belom  Bahadat  Dan
Etika  Bisnis  Syariah  (Studi Kasus  Di  Pasar  Kahayan  Kota Palangka  Raya).‖ Jurnal  Al- Qardh 4, no. 2 (2018): 88–98. Wahib,  Ahmad  Bunyan.  ―Reformasi Hukum  Waris  Di  Negara- Negara  Muslim.‖ Asy-Syir’ah 48,  no.  1  (2014):  29–54. http://asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/ view/79.