Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Pembangunan Rumah Yang Dilakukan Masyarakat Di Bantaran Kali Anafre Kota Jayapura
Asri Syahfitri * , Muhamad Yusuf, Safiudin, Amri, Rachmad Surya Muhandy Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
* asrhy.syahfitri99@gmail.com

## Abstrac
The Purpose of writing this reasearch is to comprehensively describe the neglect of the construction of residential houses by the people on the banks of the Anafre river, Jayapura City. This type of research is using a qualitative method, using a social phenomenological paradigm, to data analysis using a flow model. The study's findings, the construction of dwellings on the Anafre River's banks is an endeavor by inhabitants to acquire a residential house. Many others have copied the government and private buildings that have enlivened the growth on the banks of  the  Anafre  River.  Residential  house  building  is  done  permanently  or  semi-permanently depending  on  the  demands  of  the  occupants. Without  licensing  certificates,  giving  up  customs and building permissions for buildings on the Anafre River's banks violates current legislation; these letters are proof of physical and legal facts. The convenience of the Jayapura City BPN in the form of a certificate management policy based on the submission of a recommendation letter from the Ministry  of  PUPR  of  Jayapura  City,  which  is in  violation of  Government  Regulation No. 38 of 2011 concerning the River. Many locals are unaware of the convenience of Jayapura City BPN housing on the banks of the Anafre River, which is placed behind the Paldam housing (army settlement), so that civilians building houses in the area feel safe from eviction.
Keywords: Building; House; Bank; River

## Abstrak
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memaparkan secara komprehensif tentang pembiaran pembangunan rumah huni yang dilakukan masyarakat di bantaran Kali Anafre Kota Jayapura.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan penggunaan  paradigma  fenomenologi  sosial,  dengan  tehnik  analisis  data  menggunakan  model alir.  Hasil  penelitian,  pembangunan  rumah  di  bantaran  Kali  Anafre  merupakan  usaha  warga untuk  memiliki  rumah  hunian.  Bangunan  pemerintah  serta  swasta  yang  meramaikan pembangunan di bantaran Kali Anafre menimbulkan peniruan dari banyak orang. Pembangunan rumah  huni  dilakukan  secara  permanen  maupun  semi  permanen  dilakukan  berproses  sesuai kebutuhan  warga.  Tanpa  perizinan  sertifikat,  pelepasan  adat  serta  IMB  dalam  membangun rumah  di  bantaran  Kali  Anafre  menyalahi  aturan  yang  ada,  surat-surat  tersebut  merupakan pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis.  Kemudahan dari BPN Kota Jayapura  berupa kebijakan  mengurus  sertifikat  melalui  ketentuan  surat  rekomendasi  dari  kementerian  PUPR Kota  Jayapura  bertentangan  dengan  peraturan  pemerintah  No.  38  tahun  2011  tentang  sungai. banyaknya warga yang belum mengetahui kemudahan dari BPN Kota Jayapura. Perumahan di bantaran  Kali  Anafre  yang  letaknya  di  belakang  perumahan  Paldam  (pemukiman  tentara), sehingga  keamanan  warga  sipil  membangun  rumah  di  wilayah  tersebut  merasa  terjaga  dari penggusuran.
Kata Kunci: Pembangunan; Rumah; Bantaran; Kali

## Pendahuluan
Pembangunan  rumah  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  untuk  dilakukan  oleh seseorang  yang  mana  hal  ini  telah  menjadi  sebuah  kebutuhan  dasar  untuk  menunjang segala  aktifitas  sehari-hari  oleh  orang  tersebut.  Jika  dilihat  dari  perkembangan  jumlah penduduk  yang  semakin  meningkat  diberbagai  belahan  wilayah  di  Indonesia,  maka tidak  menutup  kemungkinan  bertambah  besar  pula  kebutuhan  warga  untuk  tempat bermukim. Hal  tersebut  dapat  menyebabkan beberapa warga melakukan  pembangunan ditempat-tempat yang tidak semestinya dapat dijadikan tempat untuk bermukim. Hal-hal seperti  ini  sering  Kali  terjadi  dibeberapa  kota  besar  di  Indonesia  contohnya  di  Kota Jayapura yang berada di provinsi Papua.
Kota  Jayapura  yang  merupakan  ibukota  dari  provinsi  Papua.  Saat  ini  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  kota  terbesar  dari  keseluruhan  wilayah  Papua.  Tidak mengherankan  jikalau  saat  ini  Jayapura  semakin  hari  mengalami  yang  namanya penambahan penduduk, dapat dilihat saat ini Jayapura telah menjadi pusat kota sehingga tidak  menutup  kemungkinan  maraknya  penduduk  yang  berlomba-lomba  melakukan pembangunan  wilayah  yang  dekat  dengan  kota  agar  bisa  mendapatkan  segala  fasilitas yang  tersedia  di  kota  Jayapura.  Terhitung  saat  ini  Jayapura  menjadi  kota  yang  sangat padat  dengan  penduduk,  hal  ini  tidak  hanya  disebabkan  oleh  padatnya  penduduk  asli tetapi  juga  bertambah  banyaknya  masyarakat  luar  Papua  yang  melakukan  imigrasi  ke tempat ini. Jika dilihat dari padatnya masyarakat yang berdatangan ke Jayapura, maka sekarang  ini  terpantau  sangat  banyak  masyarakat  yang  membutuhkan  wilayah  untuk pembangunan  tempat  tinggal,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  ada  beberapa masyarakat yang bisa melakukan pembangunan ditempat-tempat yang tidak seharusnya dilakukan  sebuah  pembangunan  apalagi  membuat  suatu  pemukiman.  Contohnya  di salah  satu  wilayah  Kota  Jayapura  yang  saat  ini  telah  padat  akan  penduduk  yakni  di wilayah  peralatan  Kodam  atau  berikutnya  disebut  dengan  Paldam,  tempat  ini  bisa dikatakan  daerah  yang  sangat  dekat  dengan  Kota  Jayapura  sehingga  tidak  dapat dipungkiri daerah ini sangatlah padat akan penduduk.
Dilihat  dari  padatnya  penduduk  yang  melakukan  pembangunan  di  wilayah  ini, ada  beberapa  bangunan  yang  telah  menempati  suatu  wilayah  yang  mana  wilayah tersebut tidaklah boleh dilakukan suatu pembangunan, wilayah tersebut yakni bantaran Kali  yang  berada  di  daerah  Paldam.  Saat  ini  bantaran  Kali  Anafre  yang  berada  di wilayah Paldam dapat dikatakan telah padat dengan perumahan-perumahan warga, yang mana jika ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai yang mana mengatur mengenai garis sempadan sungai atau kali dimana garis sempadan pada sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9  dalam  peraturan  ini  mengatakan  minimal  jarak  pembangunan  dari  bantaran  sungai ialah  10  meter  dengan  kedalaman  sungai  3  meter.  Merujuk  pada  pasal  9  peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011, maka semestinya pembangunan rumah atau bangunan dari  bantaran  kali  minimal  10  meter,  akan  tetapi  kenyataannya  di  daerah  Paldam  dan bahkan perkantoran pemerintahan Kota Jayapura yang berada di sekitar daerah tersebut berada tepat  di  bantaran  Kali Anafre dan bahkan  beberapa penduduk telah mendirikan bangunan  untuk  tempat  tinggal,  yang  mana  dari  adanya  bangunan-bangunan  yang berada di bantaran Kali Anafre dapat menyebabkan bencana banjir dari akibat sampah dan limbah rumah tangga yang dibuang di bantaran kali tersebut.
Permasalahan  yang  ada  di  lingkungan  hidup  sangatlah  beragam,  mulai  dari mewabahnya  penyakit  yang  mampu  ditibulkan  oleh  air  yang  kotor  yang  mengandung berbagai  sumber  penyakit,  baik  itu  penyakit  menular  ataupun  tidak  menular,  yang
pencemarannya dapat melalui air dan udara yang mampu menyebarkan wabah penyakit menular maupun tidak menular, bahkan juga bencana seperti banjir, tanah longsor dan lain  sebagainya  yang  dapat  merugikan  masyarakat  terlebih  ketika  musim  penghujan tiba.  Kondisi  ini  dapat  dikatakan  pemerintah  seolah-olah  menutup  mata  terhadap pembangunan  perumahan  serta  perkantoran  yang  letaknya  di  bantaran  Kali  Anafre. Walaupun sebagian besar perumahan di  wilayah  tersebut  tidak memiliki sertifikat  dari badan  pertanahan  bahkan  surat  izin  membangun  bangunan.  Tujuan  Penelitian  adalah untuk  mengetahui  tentang  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  masyarakat  di wilayah  bantaran  Kali  Anafre  serta  untuk  mengetahui  tentang  terjadi  pembiaran terhadap perumahan yang dibangun di bantaran Kali Anafre di Kota Jayapura.
Adapun penelitian yang  mirip dengan penelitian  ini diantaranya adalah sebagai berikut.  N.  D  Rosyada,  A  Hardiana,  &  P  Rahayu.  (2021) ,  mengatakan faktor  utama yang  memiliki  perbedaan  pada  masing-masing  pola  penanganan  pemukiman.  Prioritas pada  pola  pemugaran  merupakan  faktor  areal  kumuh  yang  ditangani,  sedangkan prioritas pada pola peremajaan adalah faktor SK Walikota mengenai lokasi kumuh, juga prioritas pada pola permukiman kembali merupakan faktor status legalitas lahan.
Reza, Sasanto & Aip, Syaaifuddin, Khair (2010) , menjabarkan mayoritas warga masyarakat  memiliki  kartu  tanda  penduduk,  kemudahan  akses  menuju  pusat  aktifitas terbukti  menambah  daya  tarik  warga  agar  membangun  rumah  pada  kawasan  bantaran kali  pesanggrahan.  Pemda  wilayah  tersebut  belum  tegas  untuk  menerapkan  aturan menyebabkan  mayoritas  responden  sudah  menempati  areal  pemukiman  lebih  dari  15 tahun serta memiliki fasilitas PDAM dan jaringan listrik.
Dewi,  Nofita,  Sari.  (2020) ,  memaparkan penerapan smart  environment agar menghasilkan  lingkungan  yang  memberikan  kenyamanan  pada  masyarakat, memberikan  keindahan  pada  yang  memandangnya  baik  fisik  ataupun  non  fisik, keberlanjutan  sumber  daya  yang  terdapat  pada  pemukiman  kumuh  wilayah  bantaran Kali  Code  telah  mampu  dikatakan  berhasil,  disebabkan  dapat  mencapai  tujuan  dari smart environment serta  dapat  merubah  pemukiman  yang  bersih  serta  menarik.  Noor, Hamidah et  al., (2016) ,  menjelaskan  t erdapat  dua  aspek  fisik  yang  memiliki  pengaruh terhadap pemukiman tepian sungai, yaitu: 1) aspek fisik ( physical aspect ) serta 2) aspek non fisik ( non - physical aspect ). Kedua aspek ini memberikan dukungan terhadap model perbaikan permukiman pada kawasan tepian sungai kearah pembangunan berkelanjutan yang memiliki orientasi pada pelestarian kawasan tepian sungai.
Rani,  Chien,  Silalahi.  (2017) ,  mengatakan penolakan  warga  kampung  Pulo didasari  dari  kehilangan  hak  milik  atas  tanah  serta  bangunan,  pekerjaan,  status  sosial, komunikasi  sosial  antar  warga,  kehilangan  akses  umum,  ketidakcocokkan  tinggal  di rusun,  juga  faktor  terpenting  ialah  minimnya  sosialisasi  pemerintah.  Alasan  warga akhirnya memilih relokasi sebab tidak mempunyai alternatif lain. Dasar bentrokan fisik yang terjadi antara lain menuntut ganti rugi atas kerugian tanah ataupun bangunan yang tidak  diwujudkan  oleh  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta.  Sebab  menurut  pemerintah, tanah kampung Pulo merupakan seluruhnya milik pemprov DKI Jakarta, oleh sebab itu tidak  terdapat  dasar  agar  melakukan  ganti  rugi  apapun  pada  warga.  Kompensasi  yang dilakukan pemerintah adalah bantuan dalam wujud rusunawa. Meskipun pada akhirnya seluruh  warga  mampu  direlokasi,  pemindahan  warga  kampung  Pulo  pada  rusunawa Jatinegara  Barat  belum  mampu  dikatakan  berhasil,  hal  ini  disebabkan  sejak  awal pelaksanaan  relokasi  telah  memperoleh  penolakan  bahkan  kerusuhan,  serta  jumlah masyarakat  yang  menolak  agar  dipindahkan  lebih  banyak  dibanding  yang  menerima relokasi.
Anne  Asvada.  (2013) ,  menjelaskan  p engendalian  pembangunan  permukiman pada  bantaran  Kali  Angke  Kelurahan  Rawa  Buaya  Jakarta  Barat  yaitu  aktifitas pengawasan serta penertiban. Bentuk penertiban yang dilaksanakan untuk pengendalian pembangunan  pemukiman  pada  bantaran  kali  yaitu  dalam  bentuk  pembongkaran, selanjutnya dilakukan melalui pengerukan.
Ruth  Agnesia  Sembiring  (2022),  mengatakan  ada  4  aktor  yang  terlibat  yaitu pemerintah kota kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan serta Pertamanan (DLHKP), pihak swasta (perusahaan, pabrik, dan perbengkelan), Yayasan Hijau Daun, serta individu di Kelurahan Setono Gedong (salah satu kelurahan yang menjadi contoh untuk  merealisasikan smart  environment ).  Usaha  merealisasikan  lingkungan  cerdas Kota  Kediri  bergantung  pada  kepentingan  setiap  aktor  yang  ikut  serta  bergantung kekuasaan  setiap  aktor  bergantung  keselarasan  sistem  yang  realisasikan  untuk melindungi  lingkungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  bergantung  pada  harapan tiap aktor terhadap lingkungannya, serta juga bergantung keikutsertaan investor asing.
Andika,  Ali et  al., (2018 ),  mengatakan  a rsitektur  bangunan  diciptakan  melalui kaidah tradisional ataupun modern, selaras dengan latar belakang budaya serta suku atau etnis  masing-masing.  Tipologi  bangunan  mempergunakan  struktur  serta  konstruksi sederhana, tradisional serta konvensional, yang minim melakukan perhitungan pengaruh angin.
Offi,  Jayanti  &  Suteki  (2020) ,  menjelaskan  s trategi  agar  mengendalikan  serta melakukan  pengawasan  terhadap  pemanfaatan  ruang  dilaksanakan  dengan  cara menetapkan  rencana  tata  ruang  dalam  wujud  dokumen  rencana  tata  ruang  serta peraturan zonasi dalam peraturan daerah, penyaringan menerbitkan izin pembangunan, menyampaikan  insentif  serta  disinsentif,  pemberian  sanksi,  pelatihan  pada  kontrol, pengawasan serta kontrol pada pemegang kepentingan.
Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini terletak pada adanya pembiaran-pembiaran  terhadapat  pembanguna  perumahan  di  bantaran  Kali  Anafre  dan adanya  peniruan  dari  masyarakat  terhadap  bangunan  pemerintah  yang  juga  melakukan pembangunnan di bantaran kali.
Lestari.  L.  (2019) ,  mengatakan landasan  teoritis  pada  penelitian  diantaranya. Hegemoni  merupakan  kritik  pada  pemikiran  Marxis  yang  lebih  menegaskan  pada postivistik,  demterministik,  mekanistik,  intinya  untuk  melihat  perubahan  sosial, revolusi,  serta  pentingnya  peranan  reprensif  dari  negara  juga  masyarakat-masyarakat kelas.  Marxisme  mempunyai  anggapan  kebudayaan  kehidupan  manusia  semata-mata merupakan cerminan dari dasar ekonomi masyarakat.
E.  Siswati.  (2019) ,  menjabarkan hegemoni  adalah  suatu  konsesus  dimana ketertundukan  didapat  lewat  penerimaan  ideologis  kelas  yang  menghegemoni  pada kelas  yang  terhegemoni.  Hegemoni  tidak  merupakan  hubungan  dominasi  dengan menggunakan kekuasaan, namun hubungan kesepakatan melalui kepemimpinan politik serta ideologis.
Inayati., et.al. (2021) , menjabarkan  hegemoni  adalah  merupakan  sebuah  teori politik  paling  penting  pada  abad  XX  dan  sangat  berpengaruh  bagi  kepemimpinan, dominasi,  disuatu  negara  atas  negara  lain.  Dapat  diartikan  bahwa  hegemoni  mampu dipakai  untuk  memaparkan  sebuah  dominasi  yang  dilaksanakan  satu  pihak  atas  pihak lainnya.  Selanjutnya  menurut  Agus,  hegemoni  adalah  sebuah  kemenangan  yang diperoleh  melalui  sebuah  penindasan  terhadap  kelas  sosial  lainnya.  Hegemoni berpedoman  pula  pada  kedudukan  ideologi  dari  satu  atau  lebih  kelompok  di  dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya.
George  Herbert  Mead  dikutip  Bryan,  S.  Turner,  (2012) , mengatakan pemebentukan diri serta keyakinan de beauvoir bahwa seseorang tidak terlahir sebagai perempuan,  melainkan  dengan  cara  bertahap  serta  dengan  cara  sosial  menjadi perempuan.  William  Sewell  Jr  dikutip  Bryan,  S.  Turner  (2012) , mengatakan  sumber- sumber  habitus  melibatkan  berbagai  skema  kultur  yang  terdiri  dari  sejumlah  oposisi biner  atau  berpasangan  yang  mendalam  yang  adanya  penekanan  oleh strukturalisme serta post strukturalisme disamping  berbagai  konfensi  berbagai  resep,  berbagai skenariao,  berbagai  prinsip  mengenai  tindakan,  serta  berbagai  kebiasaan  mengubah ucapan  serta  bahasa  tumbuh  yang  dibangun  serta  dikembangkan  melalui  berbagai  alat yang fundamental ini.
Goerge Ritzer & Douglas J. Goodman. (2011), menjelaskan habitus didapatkan sebagai  akibat  dari  lamanya  posisi  pada  kehidupan  sosial  diduduki.  Sehingga  habitus akan  berbeda-beda,  tergantung  pada  wujud  posisi  seseorang  pada  kehidupan  sosial, tidak  setiap  individu  sama  kebiasaanya,  orang  yang  berkedudukan  pada  posisi  yang sama  pada  kehidupan  sosial,  cenderung  memiliki  kebiasaan  yang  sama.  Dalam  bagian ini  habitus  mampu  pula  menjadi  fenomena  kolektif.  Lebih  lanjut  mampu  dikatakan bahwa  tindakan  atau  praktik  cenderung  membentuk  habitus,  habitus  pada  gilirannya memiliki fungsi sebagai penyatu serta penghasil praktik/tindakan.
Bourdieu  dikutip  Goerge  Ritzer  &  Douglas  J.  Goodman.  (2011) , mengatakan habitus merupakan struktur mental atau kognitif yang dipakai aktor dalam menghadapi kehidupan  sosial.  Aktor  dibekali  serangkaian  skema  atau  pola  yang  diinternalisasikan yang  di  gunakan  agar  merasakan,  memahami,  menyadari,  serta  menilai  dunia  sosial. Melewati  berbagai  pola  tersebut  faktor  memproduksi  tindakan  serta  juga  menilainya. Secara dialektik habitus merupakan produk internalisasi struktur dunia sosial.
Gabriel Tarde dikutip Marwan Sileuw., et.al. (2022) mengatakan tentang proses peniruan  seluruh  saling  tindakan  sosial  merupakan  proses  peniruan,  darinya  berbagai kepercayaan  atau  aktivitas  bermula  serta  selanjutnya  ditiru,  berdasarkan  undang- undang. Peniruan muncul dengan cara berkesan di wilayah yang memiliki banyak orang serta gerombolan.
Hahn-Been  Lee  dalam  Sondang  P.  Siagian  dikutip  Muhammad  Yusuf., et.al. (2021) , mengatakan pembangunan  mampu didefinisikan merupakan sebuah  usaha atau rangkaian  usaha  pertumbuhan  serta  perubahan  yang  terencana  yang  dilaksanakan dengan cara sadar oleh suatu bangsa, negara serta pemerintah, kearah modernitas dalam rangka  pembinaan  bangsa  ( nation-buolding ).  Bintoro  Tjokroamidjodjo  mengatakan tujuan  dari  perencanaan  pembangunan  disebut  juga  tujuan-tujuan  pembangunan ( devlopment objektives ). Adanya usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tertentu ini adalah berbagai ciri dari sebuah perencanaan pembangunan.
Sondang,  P.  Siagian.  (1990) , mengatakan  ide  pokok  pembangunan  sebagai berikut:  1)  bahwa  pembangunan  adalah  sebuah  proses.  Proses  memiliki  arti  suatu aktifitas  secara  terus  menerus  dijalankan,  walaupun  telah  menjadi  kepastian  proses tersebut  mampu  dibagi  serta memang biasanya dibagi menjadi  beberapa tahap tertentu yang  berdiri  sendiri.  ( independent  phase  of  a  process ).  Pentahapan  tersebut  mampu dibuat  berlandaskan  jangka  waktu,  biaya,  atau  hasil  yang  telah  ditentukan  untuk diperoleh.  2)  bahwa  pembangunan  adalah  sebuah  usaha  yang  dalam  keadaan  sadar dilakukan.  Bila  terdapat  aktifitas  yang  terlihat  tampak  seperti  pembangunan,  namun sesungguhnya bukan dilakukan dengan cara sadar serta muncul dalam bentuk insidentil di  masyarakat,  tidaklah  dapat  dikategorikan  pada  kategori  pembangunan.  3)  bahwa pembangunan  dilakukan  dengan  cara  berencana  serta  perencanaan  tersebut  memiliki
orientasi  pada  pertumbuhan  serta  perubahan.  4)  pembangunan  mengacu  pada modernitas.  Modernitas  disini  memiliki  arti  sebagai  cara  hidup  yang  baru  serta  lebih baik dari pada sebelumnya serta kemapuan  agar  lebih memiliki penguasaan pada alam lingkungan  dalam  rangka  usaha  meningkatkan  kemampuan  swasembada  serta berkurangnya  ketergantungan  pada  pihak  lain.  5)  modernitas  yang  diraih  dengan  cara pembangunan  memiliki  sifat  multi  dimensional.  Dalam  artian  bahwa  modernitas tersebut  meliputi  keseluruhan  aspek  kehidupan  bangsa  serta  negara,  terutama  aspek politik, sosial-budaya, ekonomi pertahanan dan keamanan nasional serta administrasi. 6) bahwa  keseluruhan  hal  yang  sudah  dijelaskan  diatas  diarahkan  pada  usaha  pembinaan bangsa  ( nation-building )  yang  terus  menerus  hendaknya  dilakukan  dalam  rangka tercapainya tujuan bangsa serta negara yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dalam  peraturan  pemerintah  nomor  38  tahun  2011  tentang  sungai  mengatur tentang  garis  sempadan  sungai  atau  kali  dimana  garis  sempadan  pada  sungai  tidak bertanggul  pada  kawasan  perkotaan  seperti  yang  jelaskan  pada  pasal  9  berisikan:  1) minimal  memiliki  jarak  10  m  (sepuluh  meter)  dari  tepi  kiri  serta  kanan  palung  sungai sepanjang alur sungai, mengenai kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga  meter).  2)  minimal  memiliki  jarak  15  m  (lima  belas  meter)  dari  tepi  kiri  serta kanan palung  sungai  sepanjang  aliran  sungai,  mengenai kedalaman sungai  lebih dari  3 m (tiga meter) hingga 20 m (dua puluh meter) dan 3) minimal memiliki jarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri serta kanan palung sungai sepanjang aliran sungai, mengenai kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
Sejalan dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015  tentang  penetapan  garis  sempadan  sungai  dan  garis  sempadan  danau , menentukan garis sempadan sungai tidak bertanggul pada kawasan perkotaan, yaitu: 1) minimal  memiliki  jarak  10  (sepuluh)  meter  dari  tepi  kiri  serta  kanan  palung  sungai sepanjang  aliran  sungai,  mengenai  kedalaman  sungai  kurang  dari  atau  sama  dengan  3 (tiga) meter. 2) minimal memiliki jarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri serta kanan palung  sungai  sepanjang  aliran  sungai,  mengenai  kedalaman  sungai  lebih  dari  3  (tiga) meter  sampai  dengan  20  (dua  puluh)  meter.  serta  3)  minimal  memiliki  jarak  30  (tiga puluh) meter dari tepi kiri serta kanan palung sungai sepanjang aliran sungai, mengenai kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
Pada  pasal  13  peraturan  daerah  provinsi  papua  nomor  8  tahun  2016  tentang kertetiban dan ketentraman , memaparkan dengan jelas setiap orang atau badan dilarang melaksanakan  hal-hal  berikut  1)  membangun  tempat  mandi  cuci  kaki,  hunian,  atau tempat  tinggal  atau  tempat  usaha  diatas  saluran  sungai  dan  bantaran  snngai  serta  di dalam kawasan dan laut kecuali memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. dan 2) memasang  atau  mendapatkan  kabel  atau  pipa  dibawah  atau  melintasi  daerah  aliran sungai  serta  di  dalam  kawasan  danau  dan  laut  kecuali  memperoleh  izin  dari  pejabat yang berwenang.
Berkaitan  dengan  kebutuhan  Maslow  atau  Hierarki  kebutuhan  manusia dijelaskan  Andriansyah  Bari  &  Randy  Hidayat  (2022)  yang  menjabarkan  lima kebutuhan  manusia  berlandaskan  tingkatan  kepentingannya.  Manusia  berusaha melakukan  pemenuhan  kebutuhan  dari  tingkatan  yang  paling  rendah  yaitu  kebutuhan fisiologis,  selanjutnya  berusaha  melengkapi  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi.  1) kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia  agar  mempertahankan  hidup.  Kebutuhan  itu  mencakup  makanan,  air,  udara, rumah,  pakaian  serta  seks,  2)  kebutuhan  rasa  aman  adalah  kebutuhan  tingkat  kedua sesudah  kebutuhan  dasar.  Ini  adalah  kebutuhan  perlindungan  untuk  fisik  manusia.
Manusia  membutuhkan  perlindungan  atas  gangguan  kriminalitas,  sehingga  mampu hidup secara aman, 3) kebutuhan sosial adalah kebutuhan didasarkan rasa memiliki dan dimiliki  supaya  mampu  diterima  oleh  orang-orang  disekitarnya  atau  lingkungannya. Kebutuhan ini berlandaskan pada pentingnya manusia berinteraksi satu dengan lainnya, 4) Kebutuhan ego adalah kebutuhan agar tercapainya derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya.  Manusia  berhasrat  untuk  mrlakukan  pencapaian  prestis,  reputasi  serta  status yang  lebih  baik.  Manusia  mempunyai  ego  yang  kuat  agar  mampu  tercapainya  prestasi yang lebih baik pada dirinya ataupun lebih baik dari orang lain, 5) kebutuhan aktualisasi diri  adalah  kebutuhan  yang  berdasarkan  pada  hasrat  dari  seorang  individu  agar menjadikan  pribadinya  merupakan  orang  yang  terbaik  selaras  dengan  potensi  serta kemampuan  yang  dipunyainya.  Seorang  individu  butuh  mengekspresikan  dirinya  pada sebuah aktivitas agar membuktikan dirinya bahwa ia dapat melaksanakan aktivitas itu.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  paradigma  fenomenologi  sosial.  Dengan  setting  penelitian  dilakukan pada pemukiman masyarakat di bantaran Kali Anafre Kota Jayapura.  Instrument kunci dalam  penelitian  adalah  warga  yang  bermukim  di  bantaran  Kali  Anafre,  Badan Pertanahan  (BPN)  Kota  Jayapura,  dan  peneliti.  Menggunakan  dua  sumber  data  yaitu data  primer  yang  didapatkan  dari  para  informan,  dan  data  sekunder  yang  digunakan diperoleh  dengan  melakukan  studi  dokumentasi,  berupa  hasil-hasil  laporan  baik  pada saat  berada  di  lokasi  penelitian  maupun  pada  saat  berada  di  tempat  lain,  yang kesemuanya  memiliki  relevansi  dengan  obyek  yang  diteliti.  Untuk  memperoleh  data, peneliti melakukan observasi partisipatoris pasif, dengan melakukan in-depth interview serta dengan melakukan wawancara terbuka dan tidak berstruktur pada setiap informan. Dalam  menganalisa  data  menggunakan  tehnik  analisis  model  alir  yang  dikembangkan oleh  Miles  dan  Huberman  dalam  Muhamad  Yusuf., et.al. (2020),  mengatakan menganalisa data dengan membagi  dalam tiga bagian, yaitu: reduksi data, merangkum data,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dan membuang  hal-hal  yang  tidak  diperlukan. Data  display (penyajian  data),  membuat uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori  dan  sejenisnya. Conclusion drawing/verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
1.   Pelaksanaan Pembangunan Yang Dilakukan Masyarakat Di Wilayah Bantaran Kali Anafre Kota Jayapura
a. Pembelian Melalui Tokoh Adat
Kebutuhan  manusia  akan  perumahan  merupakan  kebutuhan  yang  penting  yang dilakukan manusia agar mampu menampung keluarganya dan hidup layak dalam sebuah hunian  pribadi,  yang  merupakan  gambaran  tentang  sebuah  status  sosial  dalam masyarakat tentang kepemilikan rumah.
Kota Jayapura yang masih lekat dengan hukum adat pada masyarakatnya dimana mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya termasuk yang berkaitan dengan jual beli tanah. Dimana berlaku adanya hak ulayat atas tanah-tanah di wilayah  tersebut  sehingga  tanah-tanah  dikuasai  oleh  adat  yang  pembagiannya berdasarkan  suku-suku  yang  ada  pada  setiap  wilayah  adat,  sehingga  penjualannya sangat  tergantung  pada  suku-suku  tersebut.  Baik  bangunan  pemerintah  maupun bangunan  yang  dimiliki  warga  sipil  apabila  ingin  membangun  di  wilayah  adat,  maka
harus  membeli  dari  adat.  Demikian  pula  dengan  penjualan  tanah  yang  ada  di  wilayah Kelurahan  Gurabesi,  Distrik  Jayapura  Selatan,  Kota  jayapura,  dimana  warga  imigran membeli tanah-tanah yang ada di wilayah tersebut melalui tokoh adat yang menguasai tanah  di  wilayah  tersebut.  Tanah  tersebut  yang  kemudian  dibangunan  menjadi  rumah hunian termasuk tanah yang berada di bantaran  Kali Anafre yang pembeliannya sudah ada sejak lama dan umumnya di beli dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di wilayah tersebut.
Pembelian tanah yang dilakukan oleh warga  imigran melalui  tokoh  adat  adalah sebuah  kebutuhan  yang  harus  dilakukan  untuk  dibangun  rumah  mukim  agar  dapat menampung  keluarga  terlebih  ketika  keluarga  tersebut  merupakan  keluarga  besar, sehingga dibutuhkan tempat hunian yang cukup besar  yang merupakan hasrat manusia untuk menampung keluarga tersebut, yang merupakan kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi  oleh  setiap  orang  seperti  halnya  warga  bantaran  Kali  Anafre  terlebih  yang memiliki  keluarga  dimana  rumah  huni  digunakan  sebagai  tempat  bernaung  agar terhindar dari terik panas dan hujan, dan juga sebagai tempat beristirahat yang nyaman dan memiliki rasa aman dimana khususnya yang dekat dengan pemukiman tentara yaitu asrama Paldam, yang merupakan kebutuhan akan rasa aman. Disamping itu kepemilikan rumah  juga  merupakan  kebutuhan  akan  aktualisasi  diri,  dimana  seseorang  apabila mampu  membeli  lahan  dan  membangunnya  menjadi  rumah  tempat  tinggal  hal  ini merupakan kebanggaan tersendiri yang dimiliki bagi orang tersebut.
b. Pembangunan Dilakukan Sejak Lama
Pesatnya  pembangunan  disuatu  wilayah  sangat  bergantung  pada  semakin bertambahnya  penduduk  yang  ada  diwilayah  tersebut,  terlebih  ketika  wilayah  tersebut sudah mengarah kewilayah perkotaan yang semakin lama samakin padat penduduknya, bukan  hanya  penduduk  asli,  namun  juga  para  imigran  semakin  banyak  berdatangan memenuhi  pusat  kota,  sehingga  sangat  minim  ruang-ruang  terbuka  untuk  dijadikan lahan pemukiman bagi warganya, sehingga menimbulkan kesemrawutan pembangunan terlebih  ketika  tidak  adanya  tindakan  untuk  menata  perkotaan  dengan  baik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Demikianlah  yang  terjadi  dengan  Kota  Jayapura terlebih  diwilayah  Kelurahan  Gurabesi  dimana  ruang  kosong  untuk  pemukinan  warga sudah  tidak  nampak  lagi  bahkan  masyarakatnya  membangun  rumah-rumah  tinggal  di bantaran-bantaran Kali Anafre.
Pembangunan  perumahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  bantaran  Kali Anafre  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  sejak  lama,  dan  semakin  tahun  semakin berkembang  jumlahnya,  dimana  bahkan  terdapat  pembangunan  pembangunan perumahan yang dilakukan semenjak zaman Belanda atau sebelum penentuan pendapat rakyat  tahun  1969,  dan  hingga  saat  ini  tetap  berlanjut  pembangunannya.  Dimana  ada dari orang yang masih menggunakan surat tanah yang dikeluarkan oleh pihak Belanda, dan masih digunakan hingga saat ini tanpa memperbaharuinya. Walaupun ketersediaan lahan sudah tidak ada lagi namun masyarakat memanfaatkan pengembangan perumahan secara bertingkat,  dimana dahulu  perumahan  di  wilayah  tersebut  memiliki jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain namun saat ini sudah tidak berjarak lagi.
Hahn-Been  Lee  dalam  Sondang  P.  Siagian  dikutip  Muhammad  Yusuf., et.al.
(2021) , mengatakan pembangunan  mampu didefinisikan merupakan sebuah  usaha atau rangkaian  usaha  pertumbuhan  serta  perubahan  yang  terencana  yang  dilaksanakan dengan cara sadar oleh suatu bangsa, negara serta pemerintah, kearah modernitas dalam rangka  pembinaan  bangsa  ( nation-buolding ).  Bintoro  Tjokroamidjodjo  mengatakan tujuan  dari  perencanaan  pembangunan  disebut  juga  tujuan-tujuan  pembangunan
( devlopment objektives ). Adanya usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tertentu ini adalah berbagai ciri dari sebuah perencanaan pembangunan.
Masyarakat  melaksanakan  pembangunan  rumah  di  bantaran  Kali  Anafre dilakukan  sejak  lama  merupakan  usaha  pertumbuhan  serta  perubahan  yang  dilakukan secara sadar yang dilakukan oleh warganya agar dalam rangka pencapaian tujuan untuk memiliki  rumah  hunian,  hal  ini  dilakukan  akibat  dari  tujuan  masyarakat  yang  ingin memperoleh rumah hunian yang berada di  wilayah  Kota Jayapura, dimana masyarakat mencari berbagai kemudahan yang mampu didapatkan dari wilayah perkotaan, terlebih pada  saat  tahun  1980-an  wilayah  Kota  Jayapura  memiliki  akses  yang  lebih  lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Papua, sehingga masyarakat mencari sebuah kemudahan untuk melaksanakan pembangunan rumah huni.
Gambar 1. Rumah-Rumah Lama yang Ada Di Bantaran Kali Anafre (Sumber Data: Dokumen Pribadi 2022)
c. Pembangunan Tempat Tinggal Dilakukan Oleh Banyak Orang
Peniruan-peniruan  yang  dilakukan  oleh  manusia  bukan  hanya  terjadi  hal  yang bersifat  positif,  akan  tetapi  juga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  yang  bersifat negatif.  Bukan  hanya  yang  berkaitan  dengan  dunia  pendidikan  akan  tetapi  telah menjangkau  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Demikian  pula  dalam  bidang pembangunan perumahan, hal yang berkaitan dengan tiru-meniru adalah hal yang biasa, mencari cela dan peluang untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang di inginkan berkaitan  dengan  pembanguan  perumahan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  semakin banyaknya  pembangunan  perumahan  dibantaran  kali.  Ini  dilakukan  akibat  dari peniruan-peniruan  orang  sebelumnnya  dan  terjadi  pembiaran  sehingga  semakin  lama semakin banyak berkembang perumahan di bantaran kali. Wilayah bantaran Kali Anafre yang  saat  ini  padat  penduduk,  yang  membangun  perumahan  hingga  bantaran  Kali Anafre  hal  ini  disebabkan  karena  peniruan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang sebelumnya yang membangun rumah tinggal di bantaran Kali Anafre tersebut.
Gabriel Tarde dikutip Marwan Sileuw., et.al. (2022) mengatakan tentang proses peniruan  seluruh  saling-tindakan  sosial  merupakan  proses  peniruan,  darinya  berbagai kepercayaan  atau  aktivitas  bermula  serta  selanjutnya  ditiru,  berdasarkan  undang- undang. Peniruan muncul dengan cara berkesan di wilayah yang memiliki banyak orang serta gerombolan.
Pembangunan  rumah  di  bantaran  Kali  Anafre  dilakukan  oleh  banyak  orang akibat  dari  tidak  adanya  lahan  tersisa  yang  dapat  digunakan  untuk  dijadikan  rumah hunian, walaupun ada, maka harga dari tanah tersebut sangat mahal, terlebih di wilayah perkotaan.  Juga  disebabkan  semakin  bertambahnya  jumlah  keluarga  sehingga
membutuhkan  tempat  bernaung  yang  lebih  besar,  menyebabkan  warga  membangun rumah dengan cara memperluas rumah sampai masuk ke badan kali dan ada pula warga yang membangun dengan cara menambah bangunan rumah menjadi bertingkat.
Gambar 2. Beberapa Rumah Warga yang Dibangun Bertingkat Di Bantaran Kali Anafre (Sumber Data: Dokumen Pribadi Tahun 2022)
Munculnya peniruan-peniruan dari banyak orang untuk melakukan pembangunan  di  bantaran  Kali  Anafre  tersebut  dilakukan  secara  berkesan.  Peniruan tersebut  bahkan  tidak  hanya  menimbulkan  pelanggaran  atas  aturan  pemerintah  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  yaitu  peraturan  menteri  pekerjaan  umum  dan  perumahan rakyat  nomor  28/PRT/M/2015  tentang  penetapan  garis  sempadan  sungai  dan  garis sempadan  danau,  peraturan  pemerintah  nomor.  38  tahun  2011  tentang  sungai dan peraturan  daerah  Provinsi  Papua  nomor  8  tahun  2016  tentang  kertetiban  dan ketentraman,  dimana  bangunan  tersebut  dibangun  mepet  dengan  pinggir  kali  atau bahkan  masuk  dalam  badan  Kali  Anafre,  yang  sangat  membahayakan  ketika  terjadi banjir,  serta  tidak  indah  dari  segi  estetika  perkotaan,  namun  ini  merupakan  cerminan kehidupan sosial perkoataan. Pembangunan perumahan tersebut dilakukan oleh banyak orang  akibat  peniruan-peniruan  bahkan  jarak  antara  satu  rumah  dengan  rumah  lainnya hanyalah dinding dari rumah tetangga dan dibangun secara bertingkat, yang merupakan kecenderungan  warga  untuk  menyamai  tetangganya.  Proses  imitasi  yang  merupakan pola atau tindakan pemikiran yang dilakukan warga untuk membangun memiliki tujuan agar dapat memiliki tempat hunian di wilayah perkotaan.
d. Membangun Secara Permanen
Pembangunan  perumahan  yang  dilaksanakan  masyarakat  perkotaan  merupakan suatu  kebutuhan  yang  mau  tidak  mau  harus  dilakukan  guna  memenuhi  kebutuhan tempat  tinggalnya  ditengah  sulitnya  lahan  yang  dapat  digunakan  untuk  dijadikan perumahan.  Disamping  itu  agar  perumahan  tersebut  lebih  ideal  maka  masyarakat berusaha  untuk  membangun  rumah  tempat  tinggalnya  tersebut  secara  lebih  baik, walaupun terkadang rumah yang dibangun tersebut  tidak sesuai dengan perijinan yang berlaku.
Bangunan  fisik  rumah  diwilayah  perkotaan  umumnya  dilakukan  secara permanen atau semi permanen, yang dibuat oleh masyarakat agar mampu bertahan lebih lama. Akan tetapi  bangunan seperti itu hendaknya memperhatikan dampak lingkungan sekitar  sehingga  tidak  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  dinginkan,  misalnya pembanguan  rumah  dengan  model  permanen  di  wilayah  bantaran  kali  yang  tidak memberikan  celah  jarak  antara  rumah  dengan  kali  dapat  membahayakan  penghuninya apabila terjadi banjir besar atau yang menimbulkan longsor pada bantaran kali. Hal ini
juga  dapat  terlihat  pada  rumah-rumah  yang  ada  di  kelurahan  gurabesi  tepatnya  di bantaran  Kali  Anafre,  yang  mana  masyarakatnya  membangun  rumah  secara  permanen dan semi permanen.
Pembangunan rumah huni warga yang dilakukan secara permanen maupun semi permanen  merupakan  pembangunan  yang  dilakukan  secara  berproses  atau  dimulai secara  bertahap  oleh  warga  masyarakat  di  bantaran  Kali  Anafre,  dimana  diawali  dari semi  permanen  sampai  dengan  permanen,  bahkan  ada  pula  yang  dibangun  mulai  dari non  permanen,  sesuai  dengan  kemampuan  serta  kebutuhan  dari  warga  berdasarkan waktu, biaya dan hasil yang diharapkan oleh warga tersebut yang secara sadar dilakukan yang  memiliki  orientasi  atau  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  masing-masing  warga untuk  mengembangkan  rumah  huni  tersebut.  Seiring  berjalannya  waktu,  rumah-rumah tersebut berubah sesuai dengan keinginan dari pemiliknya. Disamping itu pembangunan rumah  yang  dilakukan  secara  permanen  adalah  pembangunan  rumah  yang  mengikuti pola  perkotaan  yang  merupakan  pola  perumahan  yang  dianggap  lebih  baik  dengan mengutamakan kenyamanan, kebersihan dan keindahan bangunannya.
Gambar 3. Rumah Warga Di Bantaran Kali Anfre Yang Dibangun Secara Permanen dan Semi Permanen (Sumber Data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)
2.  Terjadi  Pembiaran  Terhadap  Perumahan  Yang  Dibangun  Di  Bantaran  Kali Anafre Kota Jayapura
a. Tidak Adanya Surat Perijinan Sertifikat Maupun Pelepasan Secara Adat Serta IMB Dalam  hal  pembelian  tanah  diwilayah  Papua  bukan  hanya  pembeli  membuat sertifikat  tanah  namun  sebelum  mempunyai  sertifikat  tanah  diwajibkan  bagi  pembeli untuk  memiliki  pelepasan  adat,  yang  dibuat  oleh  lembaga  adat  setempat.  Hal  ini dikarenakan  tanah-tanah  diwilayah  Papua  dikuasai  oleh  masing-masing  suku  yang  ada di  wilayah  tersebut.  Begitu  pula  wilayah  Kota  Jayapura  dan  sekitarnya  termasuk wilayah  Kelurahan  Gurabesi  masyarakat  diwajibkan  mempunyai  pelepesan  adat  dan untuk  memiliki  serifikat  tanah,  dimana  terkadang  masyarakat  mengabaikan  surat pelepasan  adat  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  adat  setempat.  Namun  demikian  untuk dapat membangun perumahan bukan hanya sertifikat tanah yang dibutuhkan akan tetapi juga IMB yang diterbitkan oleh Walikota. Berbeda halnya dengan masyarakat wilayah Kelurahan  Gurabesi  khususnya  diwilayah  Paldam  dimana  masyarakatnya  membangun tanpa  adanya  sertifikat  tanah  yang  dijelaskan  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  24 tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  IMB  yang  diatur  dalam peraturan  pemerintah nomor.  36  tahun  2005  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk
kepentingan  umum , dan  surat  pelepasan  secara  adat,  dimana  tidak  semua  warga khususnya  yang  ada  di  bantaran  Kali  Anafre  memiliki  perizinan  tersebut,  namun demikian tetap dilaksanakan pembangunan hingga saat ini. Warga tidak mempedulikan surat-surat  tersebut,  menganggap  bahwa  warga  mendiami  wilayah  tersebut  sudah berpuluh-puluh  tahun  dan  tidak  terjadi  penggusuran  atau  sengketa  dengan  pihak  adat setempat.
Tidak  adanya  perizinan  sertifikat  maupun  pelepasan  secara  adat  serta  IMB dalam  membangun  rumah  hunian  bagi  warga  di  bantaran  Kali  Anafre  memang manyalahi  aturan  yang  ada,  dimana  surat-surat  tersebut  merupakan  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dikutip dari Abdul Muthallib (2020) , bahwa sertifikat merupakan produk pendaftaran tanah sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  yang  membuktikan  bahwa  apabila  muncul  sengketa  tanah, sengketa  tersebut  hendaknya  diselesaikan  di  peradilan  umum,  yaitu  peradilan  negeri yang  merupakan  wadah  dimana  seseorang  mampu  melaksanakan  cara  hukum  agar memperjuangkan/menuntut  hak  atau  mempertahankan  haknya  melalui  pengajuan berbagai bukti yang dimiliki. Lebih lanjut dijelaskan I.Gusti Agung Putri Pradnyautari., et.al. (2020) , mengatakan  menurut  system  negative  yang  dianut  system  pendaftaran tanah di  Indonesia, segala apa yang tercantum didalam  sertifikat  tanah dianggap benar sampai  dapat  dibuktikan  suatu  keadaan  yang  sebaliknya  (tidak  benar)  dimuka  siding pengadilan.  Namun  demikian  masyarakat  di  bantaran  Kali  Anafre  telah  membangun rumah  huni  tersebut  sejak  lama  bahkan  ada  pula  yang  membangun  sejak  zaman Belanda.  Disamping  itu  pembuatan  sertifikat  yang  memakan  waktu  lama  serta  biaya yang  tidak  sedikit  menimbulkan  keengganan  warga  untuk  melakukan  pengurusan pelepasan adat, sertifikat tanah beserta IMB.
Namun  demikian  telah  terdapat  kemudahan  dari  BPN  Kota  Jayapura  dimana terdapat  kebijakan  untuk  mengurus  sertifikat  dengan  ketentuan  adanya  surat rekomendasi  dari  kementerian  PUPR  Kota  Jayapura.  Akan  tetapi  kebijakan  tersebut sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor. 38 tahun 2011 tentang sungai, dimana  dijelaskan  paling  sedikit  berjarak  10  meter  dari  tepi  kiri  dan  kanan  palung sungai  sepanjang  alur  sungai.  Disamping  itu,  ketidakadaan  IMB  dapat  menimbulkan kesemrawutan  pembangunan  wilayah  perkotaan  sehingga  mengurangi  keindahan khususnya di Kota Jayapura terlebih di wilayah bantaran Kali Anafre.
b. Melanggar Peraturan Batas Pembangunan Di Bantaran Kali Pembangunan  yang  dilakukan  masyarakat  hendaknya  disesuaikan  dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terdapat keteraturan dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Dalam  peraturan  pemerintah  nomor  38  tahun  2011 tentang  sungai  sudah  mengatur  mengenai  garis  sempadan  sungai  atau  kali  dalam kawasan  perkotaan,  garis  sempadan  yang  dimaksud  sama  halnya  dengan  bantaran sungai  atau  kali.  Sehingga  tidak  diperbolehkan  masyarakat  membangun  berbagai bangunan  tanpa  mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Namun  tidak  demikan  dengan masyarakat  yang  ada  diwilayah  perkotaan  yang  minim  ruang  kosong  untuk  dijadikan lahan pemukiman sehingga tanpa disadari oleh masyarakat terkadang aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilanggar oleh warganya. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat  wilayah  bantaran  Kali  Anafre  di  Kelurahan  Gurabesi  dimana  terdapat banyak  masyarakat  yang  membangun  rumah  tinggal  tanpa  adanya  celah  atau  jarak dengan  kali,  bahkan  bangunan  tersebut  masuk  di  dalam  badan  kali,  dengan membentangkan  tonggak-tonggak  penyanggah  rumah  di  badan  Kali  Anafre  sehingga dapat  menghambat  pergerakan  air  menuju  muara.  Masyarakat  tidak  menyesuaikan
dengan  aturan  yang  ada  sehingga  pembangunan  perumahan  rapat  dengan  batas  kali yang  dapat  membahayakan  warga  masyarakat  itu  sendiri  ketika  terjadi  banjir.  Bukan hanya  itu,  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  akan  menimbulkan pemandangan yang kurang baik dari segi estetika perkotaan.
Gambar 4. Beberapa Rumah Warga Yang Dibangun Di Bantaran Kali Anafre (Sumber Data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)
Terdapat perbedaan antara penjelasan yang diutarakan BPN Kota Jayapura yang memberikan  kebijakan  tentang  kemudahan  memperoleh  sertifikat  berdasarkan  surat rekomendasi  dari  kementerian  PUPR  Kota  Jayapura.  Sedangkan  berbagai  aturan pemerintah yang telah ditetapkan memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam membangun  berbagai  bangunan  di  bantaran  kali  untuk  menghindari  bencana  alam seperti banjir ataupun tanah longsor di bantaran kali, seperti peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011  tentang sungai  dan peraturan daerah provinsi papua nomor 8 tahun 2016 tentang kertetiban dan ketentraman.  Disamping itu kemudahan yang diberikan oleh BPN Kota Jayapura tidak ditanggapi  secara  serius  oleh  warga  untuk  membuat  sertifikat  tanah  milik  warga tersebut.
Namun  demikian  banyak  pula  warga  yang  belum  mengetahui  tentang kemudahan yang telah diberikan BPN Kota Jayapura tersebut  dan menganggap bahwa aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebelumnya  masih  berlaku  untuk perumahan di bantaran Kali Anafre sehingga ketika mengurus sertifikat tanah dan IMB menimbulkan  kekawatiran  bagi  warga  akan  kehilangan  separuh  bahkan  seluruh  tanah beserta  bangunannya  akibat  harus  bergeser  sesuai  dengan  ketentuan  atau  peraturan pemerintah tersebut.
c. Masyarakat Meniru Bangunan Pemerintah Yang Ada Peniruan-peniruan  serta  pembiasan  yang  berkesan  pada  masyarakat  akan berlangsung  secara  terus  menerus  dalam  segala  bidang  kehidupan  manusia,  tidak terkecuali  dalam  hal  pembangunan  perumahan  warga.  Peniruan  tersebut  bukan  hanya antara satu warga dengan warga lainnya, namun juga dapat terjadi antara warga dengan apa yang telah dilakukan pemerintah sehingga dapat menimbulkan hasrat untuk meniru bagi warganya untuk melakukan hal yang sama.
Di wilayah  Kota Jayapura bukan hanya bangunan masyarakat saja yang berada di  bantaran  kali  akan  tetapi  bangunan  pemerintah  serta  bangunan  swasta  juga  banyak yang  berada  bantaran  kali  walaupun  bangunan  tersebut  tidak  langsung  berdempentan dengan  kali,  akan  tetapi  pagar  dari  bangunan-bangunan  tersebut  berada  persis  di  batas
kali.  Seperti  contoh  Bank  Pembangunan  Daerah,  Kantor  DPRD  Provinsi  Papua,  Bank Mandiri,  Bank  BRI,  Kantor  BULOG  serta  bangunan  kantor  swasta  lainnya  yang kesemuanya dibangun berbatasan dengan Kali Anafre. Hal itu menyebabkan peniruan- peniruan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  agar  dapat  memperluas  lahan tinggalnya sampai ke batas kali, sehingga tidak terdapat jarak antara bangunan dengan kali. Demikian pula pada masyarakat yang baru menetap di wilayah tersebut, sehingga semakin padatnya penduduk di wilayah bantaran Kali Anafri.
Gambar 5. Bangunan Bank Mandiri Yang Berada Di Banataran Kali Anafre (Sumber Data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)
Bangunan  masyarakat  telah  lebih  dulu  ada  sebelum  bangunan  pemerintah  atau swasta  lainnya  ada.  Namun  demikian  akibat  dari  adanya  bangunan  pemerintah  serta swasta  lainnya  yang  ikut  pula  meramaikan  pembangunan  di  bantaran  Kali  Anafre, dimana  aktivitas  bermula  dalam  kehidupan  sosial  yang  merupakan  serangkaian  pola yang menjadikan tindakan warga sehingga menimbulkan peniruan-peniruan oleh warga lainnya  untuk  melakukan  pembangunan  yang  sama  di  bantaran  Kali  Anafre  sehingga menimbulkan  kepadatan  serta  ketidakteraturan  bangunan,  dimana  semakin  banyaknya rumah  warga  tanpa  adanya  sekat  atau  halaman  yang  membatasi  antara  satu  rumah dengan rumah lainnya.
d. Kurangnya  Lahan  Menjadikan  Hal  Yang  Biasa  Dilakukan  Oleh  Masyarakat  Dalam Membangunan Perumahan Di Pinggiran Bantaran Kali
Kepadatan  penduduk  suatu  kota  adalah  hal  yang  lumrah  terjadi,  hal  ini disebabkan  karena  semakin  banyaknya  imigran  yang  datang  kewilayah  tersebut  untuk mencari  peruntungan  diwilayah  tersebut  dan    juga  mencari  wilayah-wilayah  yang memiliki  kelengkapan  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  warga,  sehingga  menimbulkan kepadatan dimana penduduk semakin bertambah namun lahan tempat hunian tetap dan tidak  bertambah,  sehingga  menimbulkan  kepadatan  penduduk  di  wilayah-wilayah tertentu  khususnya  diwilayah  perkotaan.  Hal  ini  terjadi  pula  pada  wilayah  Kelurahan Gurabesi dimana masyarakatnya membangun perumahan di bantaran Kali Anafre yang semakin lama semakin banyak jumlahnya.
Dikatakan  E.  Siswati.  (2017) ,  menjabarkan hegemoni  adalah  suatu  konsesus dimana  ketertundukan  didapat  lewat  penerimaan  ideologis  kelas  yang  menghegemoni pada  kelas  yang  terhegemoni.  Hegemoni  tidak  merupakan  hubungan  dominasi  dengan menggunakan kekuasaan, namun hubungan kesepakatan melalui kepemimpinan politik serta  ideologis.  Lebih  lanjut  dijelaskan  Inayati., et.al. (2021)  menjabarkan  hegemoni adalah  merupakan  sebuah  teori  politik  paling  penting  pada  abad  XX  dan  sangat berpengaruh  bagi  kepemimpinan,  dominasi,  disuatu  negara  atas  negara  lain.  Dapat
diartikan  bahwa  hegemoni  mampu  dipakai  untuk  memaparkan  sebuah  dominasi  yang dilaksanakan  satu  pihak  atas  pihak  lainnya.  Selanjutnya  menurut  Agus,  hegemoni adalah  sebuah  kemenangan  yang  diperoleh  melalui  sebuah  penindasan  terhadap  kelas sosial lainnya. Hegemoni berpedoman pula pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya.
Pembiaran-pembiaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat pembangunan rumah warga yang sangat dekat  dengan  bantaran  Kali  Anafre  diakibatkan  karena  kurangnya  lahan  bagi  warga menjadikan  hal  yang  biasa  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  dalam  membangun rumahnya di bantaran Kali Anafre. Terlebih bagi warga sipil yang memiliki rumah yang letaknya  diwilayah  belakang  perumahan  Paldam  merupakan  wilayah  kantor  dan pemukiman  tentara,  dimana  pemukiman  tersebut  berdempetan  dengan  warga  sipil, sehingga  keamanan    warga  sipil  untuk  membangun  rumah  di  wilayah  tersebut  merasa terjaga,  dimana  gang-gang  sempit  yang  dilalui  serta  berbatasan  dengan  pemukiman tentara, sehingga secara tidak langsung terdapat konsensus melindungi masyarakat sipil yang  ada  di  wilayah  sekitar  belakang  Paldam  yang  berdekatan  dengan  Kali  Anafre, sehingga  muncul  keengganan  pihak  berwenang  untuk  melakukan  penggusuran,  dan pada  akhirnya  muncul  kebijakan  yang  mempermudah  masyarakat  membuat  sertifikat walaupun  bertentangan  dengan  peraturan  pemerintah  sebelumnya,  yang  dimana sebelumnya  muncul  berbagai  peringatan-peringatan  yang  disebarkan  oleh  pemerintah daerah  tentang  bangunan  di  bantaran  Kali  Anafre  namun  kemudian  muncul  kebijakan baru  yang  mempermudah  masyarakat  dalam  pengurusan  sertifikat  tanah.  Kurangnya lahan  pemukiman  warga  merupakan  cerminan  wajah  perkotaan  termasuk  di  wilayah Kota Jayapura.

## Kesimpulan
Pembelian  tanah  yang  dilakukan  oleh  warga  melalui  tokoh  adat  merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai rumah mukim agar dapat menampung keluarga yang merupakan kebutuhan fisiologis  serta merupakan kebutuhan akan rasa aman juga kepemilikan  rumah  merupakan  kebutuhan  aktualisasi  diri.  Munculnya  peniruan  dari banyak  orang  melakukan  pembangunan  di  bantaran  Kali  Anafre  menimbulkan pelanggaran atas aturan pemerintah, dimana bangunan tersebut dibangun mepet dengan pinggir Kali  atau masuk dalam badan  Kali Anafre, yang membahayakan ketika terjadi banjir  serta  tidak  indah  dari  segi  estetika  perkotaan.  Pembangunan  rumah  huni  warga yang  dilakukan  secara  permanen  maupun  semi  permanen  merupakan  pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan serta kebutuhan warga berdasarkan waktu, biaya dan hasil  yang  diharapkan  warga,  yang  secara  sadar  dilakukan  memiliki  tujuan  untuk mengembangkan rumah yang disesuaikan dengan model perkotaan yang dianggap lebih baik.  Tanpa  perizinan  sertifikat  maupun  pelepasan  adat  serta  IMB  dalam  membangun rumah  hunian  manyalahi  aturan  yang  ada.  Surat-surat  tersebut  merupakan  alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Pembuatan sertifikat yang memakan  waktu  lama  serta  biaya  yang  tidak  sedikit  menimbulkan  keengganan  warga melakukan  pengurusan.  Terdapat  kemudahan  dari  BPN  Kota  Jayapura  tentang kebijakan  mengurus  sertifikat  dengan  ketentuan  surat  rekomendasi  dari  kementerian PUPR Kota Jayapura. Kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah no. 38  tahun  2011  tentang  sungai.  Banyaknya  warga  yang  belum  mengetahui  kemudahan yang  diberikan  BPN  Kota  Jayapura  dan  menganggap  aturan  lama  yang  ditetapkan pemerintah  masih  berlaku  untuk  perumahan  di  bantaran  kali  sehingga  warga  takut
kehilangan  separuh  bahkan  seluruh  tanah  beserta  bangunannya  akibat  harus  bergeser sesuai  peraturan  tersebut.  Bangunan  pemerintah  dan  swasta  lainnya  di  bantaran  Kali Anafre,  menimbulkan  peniruan  warga  lainnya  melakukan  pembangunan  yang  sama. Perumahan  di  pinggiran  bantaran  Kali  Anafre  yang  letaknya  diwilayah  belakang perumahan  Paldam  merupakan  kantor  dan  pemukiman  tentara,  sehingga  keamanan warga  sipil  untuk  membangun  rumah  di  wilayah  tersebut  merasa  terjaga,  dimana perumahan  warga  berbatasan  dengan  pemukiman  tentara,  sehingga  terdapat  konsensus melindungi  masyarakat  sipil  yang  ada  di  wilayah  tersebut  secara  tidak  nampak, sehingga  muncul  kebijakan  yang  mempermudah  masyarakat  membuat  sertifikat walaupun  bertentangan  dengan  peraturan  pemerintah  sebelumnya,  dimana  sebelumnya muncul  peringatan  yang  disebarkan  pemerintah  daerah  namun  kemudian  muncul kebijakan baru yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.
Saran  dari  peneliti  adalah  sangat  penting  bagi  warga  pinggiran  Kali  Anafre untuk mengurus sertifikat, hal ini merupakan kebijakan yang mempermudah masyarakat walaupun  hal  ini  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada,  namun  demi  ketertiban penyelenggaraan  administrasi  pertanahan  di  Kota  Jayapura.  Dibutuhkan  penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitan khususnya yang berkaitan dengan IMB yang dimiliki  masyarakat  sehingga  tidak  terdapat  perdebatan  antara  kepemilikan  sertifikat dan kepemilikan IMB pada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ali,  Andika et  al., (2018).  Penataan  Hunian  Kawasan  Sungai  Bone  Kota  Gorontalo.
Jurnal Teknik, 16 (1), 59-80.
Asvada.  A.  (2013).  Pengendalian  Pembangunan  Permukiman  Di  Bantaran  Kali  Angke Kelurahan  Rawa  Buaya  Kecamatan  Cengkareng  Jakarta  Barat. Teknik  PWK: Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2 (4), 1029-1039. Bari,  Andriansyah  &  Hidayat,  Randy.  (2022).  Teori  Hirarki  Kebutuhan  Maslow Terhadap  Keputusan  Pembelian  Merek  Gadget. MPTIVASI  Jurnal  Manajemen dan Bisnis, 7 (1), 8-14.
Hamidah, Noor.,et.al. (2016). Analisis Permukiman Tepian Sungai yang Berkelanjutan Kasus  Permukiman  Tepian  Sungai  Kahayan  Kota  Palangkaraya. INERSIA. 12 (1), 13-24.
Inayati.,  et.al.  (2021).  Potret  Penerapan  Social  Distancing  Dalam  Memutus  Rantai Covid-19. Jurnal Sosial Humaniora . 12 (2), 128-140.
Jayanti,  Offi.,  &  Suteki,  Suteki.  (2020).  Bekerjanya  Hukum  Pendirian  Bangunan  di Garis Sepadan Sungai Babon. Kanun; Jurnal Ilmu Hukum. 22 (2), 379-393. L, Lestari. (2019). Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk Karya Tere  Liye  (Pendekatan  Teori  Hegemoni  Antonio  Gramsci). Jurnal  Ilmu,  12 (1), 1-21 .
Muthallib,  Abdul.  (2020).  Pengaruh  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Mencapai  Kepastian  Hukum. JURISPRUDENSI;  Jurnal  Ilmu  Syariah,
Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 12 (1), 21-43.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Kertetiban  Dan Ketentraman
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  36  Tahun  2005  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pradnyautari, I Gusti, Agung, Putri., Darmadha, I. Nyoman., Purwanto, I. Wayan, Novy.
(2020).  Kepastian  Hukum  Bagi  Pihak  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kertha Semaya; Jurnal Ilmu Hukum (S1), 8 (3), 413-423.
Ritzer,  Goerge.  &  Douglas  J.  Goodman.  (2011). Teori  Sosiologi  Modern .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rosyada,  N.D.,et.al.  (2021).  Faktor  Priorotas  Dalam  Pola  Penanganan  Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta). REGION; Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanan Partisipatif. 16 (1), 45-57. Sari, Dewi, Nofita. (2020). Penerapan Smart Environment Pada Pemukiman Kumuh di Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta. Government. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 13 (1), 34-42 .
Sasanto,  Reza.  &  Aip,  Syaaifuddin,  Khair.  (2010).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Permukiman  Ilegal  di  Bantaran  Sungai.  Studi  Kasus: Bantara Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk.” Jurnal PLANESA tm . 1 (2), 146-152
Sembiring,  Agnesia,  Ruth.  (2022).  Analisis  Aktor  Pembangunan  Dalam  Smart Environment  Kota  Kediri  Tahun  2021. JIIS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosisal,  8 (1), 88-108.
Siagian, S. P.(1990). Administrasi Pembangunan . Jakarta: CV Haji Mas Agung. Silalahi, Rani, Chien. (2017). Faktor-faktor Yang Menyebabkan Permasalahn Relokasi Bantaran  Suangai  (Studi  Kasus:  Kampung  Pulo  Ke  Rusunawa  Jatinegara Barat).” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. 1 (2), 488-499.
Sileuw,  Marwan.,  et.al.  (2022).  Fenomena  Penutupan  Jalan  Umum  Untuk  Acara Kedukaan  Di  Wilayah  Kampung  Kei  Kota  Jayapura. Potret  Pemikiran.  26 (1), 84-102.
Siswati,  E.  (2017).  Anatomi  Teori  Hegemoni  Antonio  Gramsci. TRASLITERA:  Jurnal Kajian Komunikasii dan Studi Media. 5 (1), 11-33. Turner,  S.  Bryan.  (2012). Teori  Sosial  Dari  Klasik  Sampai  Postmodren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yusuf, Muhamad., et.al. (2020). The Rise Of Children Dropping Out Of School In Raja Ampat. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan. 12 (2), 270-287.
Yusuf,  Muhamad.,  et.al.  (2021).  Komersialisasi  Lahan  Pertanian  Di  Koya  Barat  Dan Koya  Timur  Kota  Jayapura. JURNAL  AGRISEP:  Kajian  Masalah  Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. 20 (1), 157-178.