Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (1-13) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

## Amelia Susanti
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail:  ameliasusanti16@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.11858
Info Artikel
|Submitted : 13 Juli 2021
|Revised : 09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How to cite: Amelia Susanti, “ Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir ,  Vol.  1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 1-13.

## ABSTRACT
Tourism is one of the natural resources owned by the Indonesian state. Lebak Regency, especially Citorek  Village,  has  natural  tourism  from  the  Country  Above  the  Clouds  which  is  currently  the  center  of attention of tourists, the development of the Country Above the Clouds natural tourism has had a positive impact and problems on the surrounding community, especially in Citorek Kidul  Village. Thus the need to increase the role of the community and interested parties, especially the government in managing the country &  natural  tourism  above  the  clouds,  so  that  it  becomes  a  tourist  attraction  that  attracts  tourists  so  as  to increase the economic growth of the Citorek community. The author is interested in researching how the role of  the  village  government  in  managing  the  country  &  natural  tourism  above  the  clouds  in  the  village  of Citorek Kidul Lebak Banten based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism? and what is the licensing procedure for the management of natural tourism in the country above the  clouds  in  the  village  of  Citorek  Kidul  Lebak  Banten  based  on  Regional  Regulation  Number  2  of  2016 concerning the Implementation of Tourism?
This  study  used  an  empirical  juridical  method  with  descriptive  analytical  research  specifications. The data used in this study are secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Head of the Tourism Destination Division of Lebak Regency and the Head of the Citorek Kidul Village who were analyzed descriptively qualitatively.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  role  of  the  village  government  in  managing  natural tourism is still not optimal because the principle of independence and the principle of equality in Regional Regulation  No.2  of  2016  concerning  the  Implementation  of  Tourism  has  not  been  fulfilled  and  there  are several  inhibiting  and  driving  factors  in  the  licensing  process,  the  inhibiting  factor  is  the  source.  Human power,  namely  the  lack  of  understanding  of  the  OSS  system  is  still  not  evenly  studied  by  the  village community,  the  lack  of  facilities  and  infrastructure  and  lack  of  budgets,  while  the  driving  factor  is  the potential for tourism, namely the natural tourism of the country above the clouds which has the charm of a cloud that is witnessed on the mountain. sublime has a tourist attraction, community cooperation as social capital  for  the  growth  of  natural  tourism  in  the  megeri  above  the  clouds  is  formed  by  the  presence  of pokdarwis, support and motivation from the village government.
Keywords : The Role of Village Government, Tourism Management Country Tourism Above the Clouds, Citorek

## ABSTRAK
Pariwisata  adalah  salah  satu  kekayaan  alam  yang  dimiliki  negara  Indonesia.  Kabupaten Lebak khususnya Desa Citorek terdapat wisata alam Negeri Di Atas Awan yang saat ini menjadi pusat perhatian wisatawan, berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif  dan  permasalahan  terhadap  masyarakat  di  sekitar  khususnya  di  Desa  Citorek  Kidul. Dengan  demikian  perlunya  peningkatan  peran  masyarakat  dan  pihak  yang  berkepentingan khususnya  pemerintah  dalam  mengelola  wisata  alam  negeri  di  atas  awan  agar  menjadi  tempat wisata yang memiliki daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Citorek. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan  wisata  alam  negeri  di  atas  awan  di  desa  citorek  kidul  lebak  banten  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan? Dan bagaimana prosedur perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ditunjang dengan  data  primer  berupa  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Destinasi  Pariwisata  Kabupaten Lebak dan Kepala Desa Citorek Kidul yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  desa  dalam  mengelola wisata  alam  masih  belum  maksimal  di  karenakan  asas  kemandirian  dan  asas  kesetaraan  dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terpenuhi dan ada beberapa factor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat yaitu  Sumber  Daya  Manusia  yaitu  minimnya  pemahaman  terhadap  sistem  OSS  masih  belum merata  di  pelajari  oleh  para  masyarakat  desa,  kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  dan kurangnya  anggraan,  sedangkan  faktor  pendorong  yaitu  potensi  pariwisata  yaitu  wisata  alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya  tarik  wisatawan,  kerja  sama  masyarakat  sebagai  modal  sosial  bagi  bertumbuhnya  wisata alam  megeri  di  atas  terbentuk  dengan  adanya  pokdarwis,  Dukungan  serta  motivasi  dari pemerintah desa.
Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Pariwisata, Wisata Negeri Di Atas Awan, Citorek

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang  berlimpah,  salah  satu  kekayaan alam  yang  dimiliki  negara  Indonesia adalah  lahan  yang  sangat  luas  sehingga terdapat  berbagai  macam  pariwisata yang ada  di  Indonesia.  Menurut  pasal  1 angka  (9)  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa:
“ Pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan  wisata  yang  didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ”. Pariwisata adalah suatu perjalanan  yang  dilakukan  untuk sementara  waktu,  diselenggarakan  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain,  dengan maksud  bukan  untuk  berusaha  atau mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya tetapi semata-mata untuk menikmati  perjalanan  hidup  guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragan. 1 Sektor pariwisata sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan  ekonomi  masyarakat,  dan pemerintah jika sumber daya tersebut di kelola  dengan  baik.  Oleh  karena  itu, Indonesia  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai perekonomian penting, menurut pasal  1  angka  56  Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa: “ Pengusahaan  Objek  dan  Daya  Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan tata  lingkungannya  yang  telah ditetapkan  sebagai  obyek  dan  daya Tarik  wisata  untuk  dijadikan  sasaran wisata ”. Selajutnya  menurut  Pasal  1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik
1 Oka  A.  Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata (Bandung: Angkasa Bandung, 1983).
Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  menyebutkan bahwa:  “Pembangunan  adalah  suatu proses  perubahan  ke  arah  yang  lebih baik  yang  di  dalamnya  meliputi  upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian,  dalam  rangka  penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki”.
Tujuan  pariwisata  ini  untuk memajukan  kualitas  destinasi  wisata Indonesia  serta  memberikan  daya  tarik wisata kepada wisatawan yang berkunjung.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka 11  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan menyebutkan bahwa:
“ Daya  Tarik  Wisata  adalah  segala sesuatu  yang  memiliki  keunikan, keindahan  dan  nilai  yang  berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya  dan  hasil  buatan  manusia yang  menjadi  sasaran  atau  tujuan kunjungan wisatawan ”.
Pengembangan  destinasi  wisata khususnya negeri di atas awan tentunya sejalan  dengan  visi  Bupati  Lebak  Iti Octavia  Jayabaya,  yakni  “Menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional  berbasis  potensi  local”.  Visi Bupati  dan  Wakil  Bupati  2019–2024 tersebut  dapat  menjadi  motivasi  bagi pemerintah  desa,  Pemerintah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota
merupakan sebagai  daerah  otonom  yang  telah diberikan pelimpahan kewenangan dalam  urusan  pemerintahan  Negeri  di atas  awan  berada  di  desa  Citorek termasuk  dalam  kelompok  masyarakat hukum  adat  yang  sangat  kuat  dengan kebudayaan  adatnya  hingga  saat  ini, berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat menyebutkan bahwa:
“ Masyarakat  Hukum  Adat  adalah Warga  Negara  Indonesia  yang  memiiki karakteristik  khas,  hidup  berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,
memiliki  ikatan  pada  asal  usul  leluhur dan  atau  kesamaan  tempat  tinggal, terdapat  hubungan  yang  kuat  dengan tanah  dan  lingkungan  hidup,  serta adanya  sistem  nilai  yang  menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun ”.
Agar  tidak  menjadi  daerah  yang tertinggal dengan masih memegang adat istiadat  sektor  pariwisata  yang  dimiliki daerah  tersebut  harus  dapat  menjadi suatu batu loncatan untuk
mengembangkan  daerah  tersebut  dan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah dari sektor pariwisata. Dengan demikian dapat  memberikan  peluang  yang  luas kepada  desa  untuk  mengelola  potensi yang  ada.  Pemerintah  desa  dapat membentuk BUMDES dengan unit usaha yang  mengelola  sumber  daya  sesuai potensi  masing-masing,  berdasarkan Pasal  1  Angka  5  Peraturan  Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa:
“ Pelaku  Usaha  adalah  Pengusaha Pariwisata  perseorangan  atau  non perseorangan  yang  melakukan  usaha dan/atau  kegiatan  pada  bidang pariwisata ”.
BUMDES  sebagai  pelaku  usaha dalam  bentuk  CV  MUTIARA  DESA Kegiatan  ini  dapat  mendorong  peran serta  pemerintah  dan  masyarakat  desa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa Citorek. Negeri di Atas Awan  awalnya  bukan  merupakan  suatu objek wisata, kawasan ini dijuluki negeri di  atas  awan  karena  pemandangannya pada  waktu  pagi  sangat  menakjubkan seolah  sedang  berada  di  atas  awan karena hamparan awan dapat disaksikan di  atas  Gunung  Luhur,  ditemukannya objek wisata ini karena ketidak sengajaan seorang pekerja yang melihat, mempotret pemandangan lalu
memposting  di  media  social  sehingga
banyak  orang  yang  penasaran  untuk mengunjungi lokasi tersebut.
Semakin  hari  semakin  banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata oleh  sebab  itu  perlunya  peningkatan pembangunan  lagi  karena  banyak  hal yang harus dikembangkan agar terciptanya kenyamanan yang didukung oleh  berbagai  kelengkapan  fasilitas  baik sarana  maupun  prasarana,  dengan begitu  negeri  diatas  awan  dapat dijadikan  tempat  wisata  yang  baru  di Kabupaten  Lebak,  tempat  wisata  ini perlu dikelola dengan baik agar menjadi tempat  wisata  yang  memiliki  daya  tarik wisatawan sehingga
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten  Lebak  khususnya  di  desa Citorek.
Berkembangnya  wisata  alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif  dan  permasalahan  terhadap masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek,  dampak  positif  tempat  wisata ini  dapat  menjadi  wadah  untuk meningkatkan  taraf  hidup  penduduk setempat.  Warga  sekitar  bisa  berjualan berbagai macam jenis makanan,
minuman,  suvenir,  dan  kayu.  Akan tetapi  terdapat  banyak  juga  hambatan Mantan menteri
pariwisata (Menparekraf)  Mari  Elka  Pangestu menyatakan bahwa: 2
“ Dalam mengelola pariwisata tersebut ada beberapa masalah yang masih jadi kendala. Pertama, sarana dan prasarana.  Kedua,  SDM.  Ketiga, komunikasi  dan  publisitas.  Keempat, kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku dalam  lingkup  negara  dan  daerah. Kelima,  teknologi  informasi  yang memungkinkan turis mengakses banyak  info  soal  wisata.  Keenam, kesiapan masyarakat. Ketujuh, investasi yang belum banyak berkembang di daerah ”.
2 Menteri  pariwisata  dan  ekonomi Kreatif,  “Geo  Politik  Pariwisata  Indonesia  2014 dalam  Menyongsong  Masyarakat  Ekonomi ASEAN 2015” (Jakarta, 2014).
Permasalahan  tempat  wisata  di desa  Citorek  ini  terutama  dalam  hal kelestarian lingkungan seperti kepadatan pengunjung  yang  menyebabkan  akses jalan  menuju  tempat  wisata  tersebut macet,  kerusakan  lingkungan  seperti rusaknya  jalan  akibat  longsor  serta layanan  Internet  yang  sulit  dijangkau. Untuk  itu  peran  pemerintah  sangatlah penting,  salah  satu  peran  dan  tanggung jawab  pemerintah  dalam  kebijakan pariwisata itu sendiri menurut UN-WTO (World  Turism  Organization)  adalah menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan control yang  diterapkan  dalam  pariwisata, perlindung  lingkungan  dan  pelestarian budaya serta warisan budaya. 3
Dengan demikian perlunya peningkatan  peran  masyarakat  dan pihak  yang  berkepentingan  khususnya pemerintah  dalam  pengelolaan  tempat wisata  negeri  diatas  awan  menjadi sangat  penting  dan  strategis  sehingga lebih  perlu  dimaknai,  diwadahi  dan difasilitasi  serta  mutlak.Berdasarkan ketentuan  Pasal  30  dan  Pasal  52 Undang–Undang  No.  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan dinyatakan bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata dengan memfasilitasi pengembanganya melalui berbagai
upaya  diantaranya  penelitian  untuk pengembangan pariwisata dan pelatihan kelompok  masyarakat  sadar  wisata.. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut dapat uraikan  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana    peran  Pemerintah  Desa dalam  Pengelolaan  Wisata  Alam Negeri  di  Atas  Awan  di  Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah
3 I  Gde  Pitana  dan  I  ketut  Surya  Diarta, Pengantar  Ilmu  Pariwisata (Yogyakarta:  Andi Yogyakarta, 2009).
Nomor  2  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan? 2. Bagaimana Prosedur Perizinan Pengelolaan  Wisata  Alam  Negeri  di Atas  Awan  di  Desa  Citorek  Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?? Metode Penelitian Metode  yuridis  empiris  dengan anilisa data berdasarkan yuridis kualitatif    yaitu  metode  penelitian  yang menggunakan pendekatan yuridis dengan  melakukan  analisis  terhadap data  primer  berupa  wawancara  dan observasi pada saat dilapangan dan data sekunder  yang  berasal  dari  bahan hukum  primer  yaitu  Undang-Undang peraturan  daerah,  dan  peraturan  lainya dalam  kajian  hukum. 4 Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini  difokuskan  pada  permasalahan tentang  peran  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  wisata  alam  negeri  di  atas awan  di  desa  citorek  kidul  lebak  banten berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian  yang  melibatkan  pihak  yang terkait  dalam  penelitian  yaitu  Kepala Destinasi  Wisata,  Kepala  desa  Citorek Kidul  masyarakat  sekitar  destinasi pariwista Selain itu Data sekunder dalam bentuk  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan    dan bahan  hukun  sekunder  yaitu  buku, jurnal,  data  yang  terkait  pariwisata sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian.
4 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING
AS A FORM OF
PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
Hasil dan Pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Wisata  Alam  Negeri  Di Atas  Awan  Di  Desa  Citorek  Kidul Lebak Banten
1. Kewenangan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pengelolaan  Wisata  Alam
Negeri  Di  Atas  Awan  Di  Desa Citorek Kidul Lebak Banten
Kewenangan  secara  atribusi  dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimiliki  oleh  Bupati  Lebak  sebagai Kepala  Daerah 5 dan  kewenangannya  di delegasikan  kepada  Dinas  Pariwisata Kabupaten Lebak.
“ Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Lebak hanya  memberikan  rekomendasi  serta memfasilitasi  infrastruktur  Wisata Alam  Negeri  Di  Atas  Awan,  tetap bukan  untuk  mengelolanya  dan memberikan  izin,  perizinan  harus  di tempuh melalui kementrian kehutanan ”. 6
Berdasarkan  Pasal  38  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
“ Pemerintah daerah memberikan peluang  dan  memfasilitasi  akses pendanaan bagi usaha mikro di bidang kepariwisataan ”.
Berdasarkan  data  di  lapangan pemerintah
daerah memfasilitasi pendanaan  dalam  bentuk  akses  jalan menuju  lokasi  wisata  alam,  akses layanan  jaringan  dan  akses  penggunaan listrik namun untuk fasilitas sarana yang desa  belum  mampu  karena  dananya kurang  pemerintah  belum  sepenuhnya membantu,  dana  wisata  alam  negeri  di atas  awan  bersumber  dari  perusahaan dalam  bentuk  CV  Mutiara  Desa  dan hanya 12  orang  saja  yang  berperan  aktif untuk  mengelola  wisata  alam  negeri  di
5 Sadjijono, Bab-bab  pokok  Hukum Administrasi (Yogyakarta:  LaksBang  Pressindo, 2011). 6 “Berdasarkan  hasil  wawancara,  kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina,  pada  tanggal  4  Desember  2020  Pukul 11.04 WIB.,” n.d.
atas  awan  yaitu  :  Aep  Nuryana, Rustandi, Sumarta, H. tarjana, Jati, Titin, Tri  wahyu,  Sahira,  Aan,  Yati,  Bayu, Dudi.  Dengan  demikian  pemerintah daerah  lebih  mengoptimalkan  fasilitas sarana  dan  prasarana  agar  wisata  alam negeri  di  atas  awan  banyak  di  minati wisatawan.
2. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan  Wisata  Alam Negeri  Di  Atas  Awan  Di  Desa Citorek Kidul Lebak Banten Desa memiliki kewenangan yang sangat penting dan menjadi tempat yang tepat  bagi  masyarakat  khususnya  desa Citorek  guna  menjawab  kebutuhan kolektif  masyarakat.  Desa  berhak melaksanakan pembangunan sosial serta pemanfaatan  ruang  dan  lahan  untuk bidang kepariwisataa. 7 Dengan demikian Desa  memiliki  kewenangan  mengelola pariwisata
untuk kepentingan pembangunan  desa  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  hal  ini  peran pemerintah  desa  sangat  penting  dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan  pariwisata.  Setiap  desa diberi  wewenang  untuk  mengelola asetnya  sendiri,  berdasarkan  Pasal  5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset Desa bahwa:
“ Aset  Desa  adalah  barang  milik  Desa yang  berasal  dari  kekayaan  asli  milik Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APB Desa)  atau perolehan Hak lainnya yang sah ”.
Dengan adanya aset desa tersebut desa  dapat  memanfaatkan  aset  dengan pengelolaan  manajemen  aset  yang  baik, salah satu upaya pemerintah desa untuk membangun  perekonomian  perdesaan
7 I  Gde  Pitana  dan  I  ketut  Surya  Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata .
dilakukan dengan pengelolaan aset desa sesuai jenis aset desa. 8
Berdasarkan  data  di  lapangan pemerintah  desa  melalui  kekayaan  asli desa  yaitu  dapat  mengelola  dan mengembangkan  wisata  alam  negeri  di atas  awan  untuk  menjadi  sumber pendapatan  desa  dan  dapat  mengubah profesi  masyarakat  desa  citorek  dalam bidang kepariwisataan.
3. Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan  Wisata  Alam Negeri  Di  Atas  Awan  Di  Desa Citorek Kidul Lebak Banten Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan tersebut  menjadi  acuan  dasar  untuk diterapkan dalam pelaksanaannya, berdasarkan data di lapangan
pelaksanaan  peran  pemerintah  desa dalam  mengelola  wisata  alam  negeri  di atas awan meliputi asas:
a. Asas  manfaat  yaitu  wisata  alam negeri  di  atas  awan  memberikan manfaat  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan desa terutama dalam hal  pendapat,  lalu  memberikan manfaat  bagi  wisatawan  dengan menikmati  keindahan  alam  dengan paparan  awan  yang  disaksikan  di atas gunung luhur;
b. Asas kekeluargaan yaitu penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai visi wewengkon adat  citorek  yaitu  “mewujudkan wisata wewengkon citorek BerMaRTaBat” yang dalam kegiatannya  dilakukan  oleh  seluruh lapisan masyarakat dan di jiwai oleh semangat kekeluragaan;
c. Asas adil dan merata dimana wisata alam ini dapat di rasakan manfaatnya  oleh  seluruh  lapisan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh  Kepala  Desa  Citorek  Kidul yaitu Bapak Narta :
8 Agussalim  Andi  Gadjong, Pemerintahan Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
“ Dimana  pemerintah  desa  membagi pendapatan secara rata dan adil kepada taman  nasional  dimana  taman nasional dapat memperoleh
pendapatan  melalui  tiket  masuk  yang di  sediakan  oleh  Taman  Nasional  dan masuknya  ke  PNBP  serta  pemasukan dari  pedagang  dan  homestay  setiap minggunya,  sedangkan  pendapatan desa dapat di peroleh melalui tiket jasa yang  akan  di  bagi  rata  kepada  yang kerja  untuk  digunakan  sebagai pembenahan  fasilitas  yang  perlu dibenahi  namun  dalam  kenyataannya bagi  pemerintah  desa  kontribusi pemerintah daerah masih banyak yang kurang  karena  seharusnya  jika  di bilang  adil  pemerintah  daerah  boleh mengambil pendapatan tetap dari hasil wisata alam negeri di atas awan tetapi apa  yang  kurang  dan  desa  belum mampu harusnya pemerintah bantu ”. 9 Berdasarkan  Pasal  16  angka  (1)
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa: 1) Pemerintah Daerah berkewajiban: a) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamananan,  keselamatan, kenyamanan  dan  standar mutu layanan kepada wisatawan; b) menciptakan  iklim  yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata  yang  meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c) memelihara,
mengembangkan, dan
melestarikan  asset  fisik
9 Gamal  Suwantoro, Dasar  dasar Pariwisata (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004).
maupun  budaya  nasional dan  daerah  yang  menjadi daya  tarik  wisata  dan  aset potensial yang belum tergali; mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Dengan pemerintah daerah sangat jelas namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya kewajiban pemerintah daerah terlealisasikan seperti halnya  pada  Pasal  16  angka  (1)  huruf  b Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2016 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan yaitu:
“ Menciptakan  iklim  yang  kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang  meliputi  terbukanya  kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum ”.
Seperti  yang  dinyatakan  oleh kepala desa Citorek Kidul:
“ Dalam prakteknya pemerintah daerah belum  mampu  memfasilitasi  apa  yang kurang  untuk  wisata  alam  negeri  di atas  awan  ini  seperti  spot  foto  untuk selfie  dll  dan  pemerintah  daerah dengan  visi  misinya  Bupati  apa  yang direncanakan  dengan  apa  yang demikian  jika  dilihat  dari  peraturan daerah  kewajiban  realisasikan  tidak singkronnisasi  hanya  monitor  selama tidak  ada  sumbangan  dari  pemerintah daerah  itupun  hanya  jaringan  dan bank sampah saja yang dipermudah ”.
Dengan demikian adanya ketidak singkronisasian antara kewajiban pemerintah  daerah  yang  ada  di peraturan  daerah  dengan  kenyataannya yang  ada  di  masyarakat  Citorek khususnya  dalam  hal  kepariwisataan oleh  karena  itu  tidak  ada  peran  serta pemerintah  daerah  sepenuhnya  untuk
mengubah suasana wisata alam negeri di atas awan lebih menarik.
d. Asas  kelestarian  yaitu  wisata  alam negeri  di  atas  awan  sangat mementingkan  kelestarian  karena wisata  yang  ada  di  alam,  dengan demikian pemerintah desa membuat peraturan  dengan  tidak  boleh membuang  sampah  sembarangan, tidak  boleh  merusak  alam,  hanya bisa dinikmati saja;
e. Asas partisipatif dimana peran serta masyarakat  pun  ikut  aktif  dalam pengelolaan wisata alam;
f. Asas  berkelanjutan  yaitu  wisata alam  ini  dapat  dinikmati  bukan hanya  untuk  masa  sekarang  tetapi yang  akan  datang  juga  untuk generasi berikutnya;
g. Asas demokratis bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat desa citorek itu sendiri;
h. Asas kesatuan bahwa penyelenggaraan  kepariwisataan  di dorong  untuk  memupuk  rasa persatuan dan kesatuan desa citorek sehingga dapat berkembang dengan baik untuk peningkatan dan kemajuan desa ciotorek.
Asas  dalam  penyelenggaraan kepariwisataan  menjadi  bagian  penting dalam  penyelenggaraan  kepariwisatan. 10 namun, sejauh ini asas kemandirian dan asas  kesetaraan  dapat  dikatakan  belum terpenuhi  dalam  pelaksanaan  asas-asas penyelenggaraan  kepariwisataan  dan belum  diterapkan.  Selain  dari  asas-asas tersebut  dalam  pelaksanaan  peran pemerintah  desa  dalam  mengelola wisata  alam  negeri  di  atas  awan pemerintah  desa  mempunyai  kewajiban untuk  memajukan  daerahnya  dengan mengoptimalkan  segala  potensi  dan kearifan lokal yang di miliki,
10 “Berdasarkan  hasil  wawancara,  kepala desa  Citorek  kidul  Narta,  pada  tanggal  26  maret 2021 pukul 15.10 WIB,” n.d.
berdasarkan  hasil  penelitian  berikut adalah  beberapa  peran  pemerintah dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan:
a. Pemerintah desa mengajukan perizinan  pengelolaan  wisata  alam negeri  di  atas  awan  kepada kementrian untuk mendapat kepastian hukum; b. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk memberikan arahan dan pemahaman  kepada  masyarakat mengenai wisata alam negeri di atas awan  serta  wisata  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat  dan  akan  membawa dampak  terhadap  meningkatnya pendapatan asli desa; c. Pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan adanya Pokdarwis dapat melakukan kerjasama  antara  pemerintah  desa dan  masyarakat  akan  lebih  mudah dalam  percepatan  pembangunan dan  pengelolaan wisata  alam  negeri di atas awan;
d. Pemerintah desa melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet,  dan  membuat  petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan; dan
e. Pemerintah  desa  melakukan  studi banding  ke  desa  wisata  lain  untuk menambah  pengetahuan  dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

## Prosedur  Perizinan  Pengelolaan  Wisata
Alam  Negeri  di  Atas  Awan  di  Desa Citorek Kidul Lebak Banten
1. Prosedur  Perizinan  Pengelolaan Wisata  Alam  Negeri  di  Atas  Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten
Pengusaha pariwisata yang ingin membuka  usaha  pariwisata  terlebih dahulu harus memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata  Alam  (IPPA),  IPPA  adalah izin  usaha  yang  diberikan  untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di  areal  suaka  margasatwa,  taman nasional,  taman  hutan  raya  dan  taman wisata alan. 11 Berdasarkan pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
“ Pemohonan perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan ”. Permohonan  Izin  Pengusahaan Pariwisata  Alam  (IPPA)  di  bagi menjadi 2 yaitu:
a. Izin  Usaha  Penyediaan  Jasa  Wisata Alam  (IUPJWA)  diberikan  oleh Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).
b. Izin  Usaha  Penyediaan  Sarana Wisata  Alam  (IUPSWA)  diberikan oleh  Menteri  Kehutanan,  untuk  itu kepala  Unit  Pelaksana  Teknis Perlindungan
Setiap  pelaku  usaha  wajib mengajukan  permohonan  izin  usaha, permohonon  tersebut  diajukan  kepada Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 12 Berdasarkan  Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang  Pengusahaan  Pariwisata  Alam Di  Suaka  Margasatwa,  taman  Nasional, Taman  Hutan  Raya,  Dan  Taman  Wisata Alam Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan  Izin  Usaha  Penyediaan  Sarana Wisata  Alam  (IUPSWA)  tersebut  harus
11 Adrian  Sutedi, Hukum  Perizinan  dalam sektor  Pelayanan  Publik (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015).
12 Prajudi Atmosudirdjo, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan (Surabaya: Gramedia, 2010).
melalui prosedur sebagai berikut:

## Prosedur Perizinan IUPJWA
Prosedur Perizinan  IUPSWA Prosedur Perizinan  IUPSWA
Mulai Pemohon mengajukan permohonan IUPJWA kepada Kementerian  melalui    sistem elektronik yang terintegrasi Kementrian memberikan pertimbanga nteknis di lapangan sesuai dengan persyaratan Melakukan  penilaian  sudah  sesuai atau  tidak,  penilaian  dilakukan  10 hari  kerja.  jika  sesuai  di  terima persetujuan  perizinan,  jika  tidak sesuai di tolak Kepala Kementrian Menerima dan memberikan perizinan IUPJWA Lembaga OSS
menertibkan izin IUPJWA Balai TNGHS melakukan dokumen persyaratan komitmen dan teknis Selesai Mulai Pemohon mengajukan permohonan  IUPSWA  kepada Kementerian  melalui    sistem elektronik yang terintegrasi Kementrian
memberikan pertimbangan teknis dan pemenuhan komitmen di lapangan sesuai dengan persyaratan Melakukan penilaian sudah terpenuhi  atau  tidak  persyaratan komitmen,  penilaian  dilakukan  1 tahun.  jika  terpenuhi  di  terima persetujuan  perizinan,  jika  tidak terpenuhi di tolak
Kepala
Kementrian Menerima dan memberikan perizinan IUPSWA

## Lembaga OSS
menertibkan  izin IUPSWA Selesai Balai TNGHS melakukan dokumen persyaratan komitmen dan teknis selama 3 bulan
Setelah  melengkapi  persyaratan dan  komitmen IUPJWA diterbitkan  oleh lembaga  OSS  dalam  bentuk  elektronik dokumen  tetapi  untuk  IUPSWA  izinnya masih di tempuh di karenakan memakan waktu  yang  lama  yaitu  1  tahun  sampai saat  ini  proses  izinnya  masih  berjalan. Berdasarkan  hasil  penelitian  pemerintah desa  dalam  melakukan  perizinan  sudah sesuai dan sah serta mengikat berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku dan  dapat  digunakan  sebagi  alat  bukti yang  sah  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.
2. Faktor  Penghambat  dan  Pendorong Prosedur  Perizinan  Pengelolaan
Wisata  Alam  Negeri  di  Atas  Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten
a. Faktor Penghambat: 1) Sumber  Daya  Manusia  yaitu minimnya pemahaman terhadap  sistem  OSS  masih belum  merata  di  pelajari  oleh para  masyarakat  desa  maupun pelaku  usaha  sehingga  masih ada  beberapa  masyarakat  yang tidak paham dan tidak menghiraukan  prosedur  dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; 2) Sarana  dan  prasarana  yaitu masih banyak yang kurang oleh karena  itu  perlunya  perhatian terhadap  sarana  dan  prasaran dalam pengembangan dan pengelolaan  wisata  alam  negeri di  atas  awan  karena  jika  tidak terkesan  dikelola  tanpa  upaya kreativitas tertentu untuk menjadikan wisata alam sebagai objek  yang  menarik  untuk dikunjungi wisatawan;
3) Anggaran  yaitu  pelaku  usaha dalam membangun wisata alam negeri  di  atas  awan  sangat memerlukan  banyak  dana  yang harus  dikeluarkan.  Dana  yang harus  dikeluarkan,  sering  kali terdapat pengeluaran yang
tidak terguda seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. b. Faktor pendorong yaitu:
1) Potensi  pariwisata  yaitu  wisata alam  negeri  di  atas  awan  yang memiliki  pesona  awan  yang  di saksikan  di  atas  gunung  luhur memiliki  daya  tarik  wisatawan, potensi  wisata  ini  bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin  apabila  perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa  dampak  terhadap meningkatnya  pendapatan  asli desa;
2) Kerja  sama  masyarakat  sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam  negeri  di  atas  awan sehingga terbentuk dengan adanya pokdarwis; 3) Dukungan  serta  motivasi  dari pemerintah desa dalam mengelola  dan  mengembangkan wisata alam  negeri  di  atas  awan sehingga  banyak  dikunjungi wisatawan.

## Penutup
Pemerintah desa
dalam mengelola  wisata  alam  negeri  di  atas awan  dapat  dikatakan  belum  maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan  belum  terpenuhi  dalam penyelenggaraan  kepariwisataan,  peran pemerintah  desa  citorek  kidul  dalam mengelola  wisata  alam  negeri  di  atas awan yaitu mengajukan prizinan kepada kementrian  agar  mendapat  kepastian hukum,  sosialisasi  kepada  masyarakat, membentuk  Kelompok  Sadar  Wisata (POKDARWIS)  melakukan  promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat  petunjuk  arah  untuk  menuju ke  tempat  wisata  alam  negeri  di  atas awan  serta melakukan  studi  banding ke desa  wisata  lain  untuk  menambah
pengetahuan  dalam  pengelolaan  dalam hal promosi desa wisata.
Prosedur  perizinan  sudah  sesuai dengan  pasal  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tetapi ada beberapa faktor penghambat dan pendorong  dalam  proses  perizinan, faktor  penghambat  yaitu,  Sumber  Daya Manusia  yaitu  minimnya  pemahaman terhadap  sistem  OSS  masih  belum merata  di  pelajari  oleh  para  masyarakat desa  maupun  pelaku  usaha,  kurangnya fasilitas  sarana  dan  prasarana  seperti sulitnya  dalam  mengakses  layanan internet,  kurangnya  anggraan  dimana pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri sedangkan faktor pendorong yaitu  potensi  pariwisata  yaitu  wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesonan  awan  yang  di  saksikan  di  atas gunung  luhur  memiliki  daya  tarik wisatawan,  kerja  sama  masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata  alam  megeri  di  atas  awan terbentuk  dengan  adanya  pokdarwis,
Dukungan
serta motivasi dari pemerintah desa.
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang penulis  buat  terdapat  beberapa  saran dan  masukan  kepada  pihak  yang berkaitan  dalam  penelitian  ini,  sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun  dan  bertujuan  sebagai bahan  evaluasi  dari  beberapa  pihak terkait.
1. Pemerintah  desa  dalam  mengelola wisata  alam  negeri  di  atas  awan harus lebih memperhatikan Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan karena  asas  kemandirian  dan  asas kesetaraan  belum  terpenuhi  serta lebih  di  tingkatkan  lagi  mengenai anggaran kepariwisataan
2. Pemerintah desa dalam pengelolaan wisata  alam  negeri  di  atas  awan harus  mengoptimalkan  sarana  dan prasarana  yang  masih  belum terpenuhi  seperti  spot  foto  untuk selfie,  area  parkir  yang  luas  serta penambahan  toilet  agar  semakin banyak  orang  yang  berkunjung  ke tempat  wisata  alam  negeri  di  atas awan
3. Pemerintah desa lebih meningkatkan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan pendidikan, kerja sama serta pendampingan  kepada  masyarakat untuk  menciptakan  kondisi  yang kondusif  agar  masyarakat  semakin terdorong  dalam  mengembangkan wisata alam negeri di atas awan 4. Pemerintah desa melakukan mediasi mencari jalan tengah antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah  terkait  pengelolaan  wisata alam  negeri  di  atas  awan  karena peran  pemerintah  daerah  belum sepenuhnya  memfasilitasi  sarana dan  prasarana  pariwisata  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.26532/ijlr.v5i2.17528. Atmosudirdjo, Prajudi. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan . Surabaya: Gramedia, 2010. “Berdasarkan  hasil  wawancara,  kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten  lebak,  Luli  Agustina, pada  tanggal  4  Desember  2020 Pukul 11.04 WIB.,” n.d.
“Berdasarkan  hasil  wawancara,  kepala
desa  Citorek  kidul  Narta,  pada tanggal  26  maret  2021  pukul  15.10 WIB,” n.d. Gadjong,  Agussalim  Andi. Pemerintahan Daerah .  Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2007.
I  Gde  Pitana  dan  I  ketut  Surya  Diarta. Pengantar Ilmu Pariwisata . Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009. Kreatif, Menteri pariwisata dan ekonomi. “Geo  Politik  Pariwisata  Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.” Jakarta, 2014. Oka  A.  Yoeti. Pengantar  Ilmu  Pariwisata . Bandung: Angkasa Bandung, 1983. Sadjijono. Bab-bab pokok Hukum Administrasi .  Yogyakarta:  LaksBang
Pressindo, 2011.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perizinan  dalam sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Suwantoro, Gamal. Dasar dasar Pariwisata . Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.