The  Influence  Of  Regional  Tax  Revenue  And  Regional  Levies  On  Regional  Original Income Of North Sumatra Province For The Period 2019 -2022
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022
Fitri Handayani 1 , Juliandi Sahputra 2 , Natassia Widjaja 3*
Program  Studi  Akuntansi,  Sekolah  Tinggi  Manajemen  Bisnis  Multi  Sarana  Manajemen Administrasi & Rekayasa Teknologi, Kota Medan, Indonesia 1,2,3 natassiawidjaja008@gmail.com 3
* Corresponding Author

## ABSTRAK
Funding  for  government  administration  can  be  carried  out  efficiently  and  effectively  and  to  prevent overlap so that funding for government administration is regulated. The implementation of government authority which is the responsibility of the region is funded from the APBD, while the implementation of government authority which is the responsibility of the state is financed from the APBN. The failure to realize  PAD  in  the  North  Sumatra  regional  government  could  be  caused  by  several  factors.  In  this research, researchers used regional taxes and regional levies to see how these two factors influence the achievement  of  Regional  Original  Income  (PAD).  The  population  used  in  this  research  is  the  entire original regional income of North Sumatra province during the 2019 – 2022 period of 33 provinces. The number of samples in this research was 33 conditions which were multiplied by 4 years of observation to obtain 132 research samples. The research results show that regional taxes have a significant influence on the Regional Original Income (PAD) of North Sumatra province in 2019-2022. Regional levies have an influence  but  are  not  significant  on  the  Regional  Original  Income  (PAD)  of  North  Sumatra  province  in 2019-2022. Regional taxes and regional levies together influence the PAD of North Sumatra province in 2019-2022.
Keywords: Regional Tax Revenue, Regional Levies, Regional Original Income

## ABSTRAK
Pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif  serta  untuk mencegah  terjadinya  tumpang  tindih  maka  dilakukan  pengaturan  pendanaan  penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawab  daerah didanai  dari  APBD,  sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung jawab  negara  didanai  dari  APBN.  Kegagalan  realisasi  PAD  pada  pemerintah  daerah  Sumatera  Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pajak daerah dan retribusi  daerah  untuk  melihat  bagaimana  pengaruh  kedua  faktor  tersebut  terhadap  pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 - 2022 sebanyak 33 provinsi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 kondisi yang dikalikan dengan 4 tahun pengamatan sehingga diperoleh 132  sampel  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  provinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun  2019  -  2022. Retribusi  daerah  memiliki  pengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2019-2022.  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.
Kata kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya  volume  pembangunan  dari  tahun  ke  tahun  dan  ditambah  dengan naiknya  populasi  penduduk  dan  kebutuhan  hidup  merupakan  masalah  dan  beban pembangunan  yang  seharusnya  dicermati,  upaya  pemecahan  masalah  dan  beban
pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang  dibutuhkan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  di  bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
Berdasarkan  atas  asas  otonomi,  maka  potensi  keuangan  daerah  akan  dioptimalkan pemerintah  daerah  dalam  rangka  menopang  keterselenggaraan  urusan  pemerintah  daerah. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  perwujudan  dari  penggalian  sumber  daya  atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak  mengenakan  pungutan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  (Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  n.d.)  yang  menempatkan  perpajakan  sebagai  salah satu  perwujudan  kenegaraan,  ditegaskan  bahwa  penempatan  beban  kepada  rakyat,  seperti pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa,  diatur  dengan  Undang-Undang.  Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan (UU No. 34 Tahun 2000)  dan terakhir diubah dengan (UU No. 28 Tahun 2009).
Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah  juga  dituntut  dapat  mengalokasikan  hasil  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil,  makmur,  merata  berdasarkan  pancasila  dan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Kewenangan  dalam  urusan  keuangan  daerah  yang  memberikan  hak  untuk memberdayakan  segala  potensi  perekonomian  daerah  yang  ada  menyebabkan  pemerintah daerah  berusaha  menggali  sumber-sumber  perekonomian  daerah  yang  dapat  dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan  mengingat  dan  memandang  kemampuan  daerah  dalam  penarikan  pajak  untuk penerimaan daerah (Mononimbar et al., 2017)
Pendanaan  penyelenggaraan  pemerintah  dapat  terlaksana  secara  efisien  dan  efektif serta untuk  mencegah tumpang tindih maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  biayai  dari  APBD, sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintah  yang  menjadi  tanggung  jawab  negara dibiayai dari APBN.
Sumber-sumber  pendanaan  pelaksanaan  pemerintah  daerah  terdiri  atas  PAD,  dana perimbangan,  pinjaman  daerah  dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah.  PAD,  yang  salah  satunya berupa  pajak  daerah,  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Dengan  demikian,  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam  hal  pencapaian  dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  daerah mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu  mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri (Reinhard, 2000)
Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak propinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten / kota diantaranya, pajak hotel,  pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.
Retribusi  daerah  memiliki  peran  yang  sama  dengan  pajak  daerah  di  dalam  PAD. Retribusi  daerah  dapat  digolongkan  menjadi  jenis  retribusi  jasa  umum  yang  terdiri  dari, retribusi  pelayanan  kesehatan,  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan,  retribusi penggantian  biaya  cetak  kartu  tanda  penduduk  dan  akta  catatan  sipil,  retribusi  pelayanan
pemakaman  dan  pengabuan  mayat,  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum,  retribusi pelayanan  pasar,  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor,  retribusi  pemeriksaan  alat pemadam  kebakaran,  retribusi  penggantian  biaya  cetak  peta,  retribusi  penyediaan  dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar  grosir  dan/atau  pertokoan,  retribusi  tempat  pelelangan,  retribusi  terminal,  retribusi tempat  khusus  parkir,  retribusi  tempat  penginapan/pesanggrahan/villa,  retribusi  rumah potong  hewan,  retribusi  pelayanan  kepelabuhan,  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga, retribusi  penyebrangan  di  air,  retribusi  penjualan  produksi  usaha  daerah.  Jenis  retribusi perizinan  tertentu  antara  lain,  retribusi  izin  mendirikan  bangunan,  retribusi  izin  tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga harus memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.
Pajak daerah menurut (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi  Daerah)  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  besifat  memaksa  bedasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendaptkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  daerah  memiliki  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan  PAD suatu  daerah.  Melalui  berbagai  jenis  pajak  yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  seperti  pajak kendaraan  bermotor,  pajak  hotel,  dan  pajak  restoran,  pemerinta  daerah  dapat  memperoleh sumber  pendapatan  yang  signifikan.  Kebijakan  tarif  yang  tepat  menjadi  kunci  dalam memastikan  bahwa  wajib  pajak  dapat  membayar  pajak  sesuai  kemampuannya  tanpa memberatkan aktivitas ekonomi. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastuktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program-program  ekonomi  lainnya  yang  berdampak  positif  terhadap  masyarakat  dan pertumbuhan eknomi lokal.
Retribusi  daerah  menurut  (UU  No.  28  Tahun  2009,  n.d.)  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  signifikan  bagi  pemerintah  daerah. Dengan menerapkan tarif retribusi atas penggunaan jasa Jumlah pendapatan retribusi sangat dipengaruhi  oleh  tingkat  penggunaan  jasa  atau  fasilitas  yang  disediakan,  seperti  retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi tempat hiburan, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada PAD. Jumlah pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat penggunaan jasa atau fasilitas tersebut oleh masyarakat atau pihak terkait. Pendapatan yang diperoleh  dari  retribusi  daerah  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  atau  mengembangkan infrastruktur,  meningkatkan  pelayanan  publik,  dan  mendukung  pertumbuhan  sektor-sektor ekonomi  lokal,  sehingga  berdampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan pengembangan daerah secara keseluruhan.
Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh (Natoen, 2018) dan juga (Iqbal, 2018) dimana  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pajak  daerah  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  sedangkan  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Namun  kedua  variabel  ini  secara  simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  (Mariyanto,  2015)  dengan  judul  Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  secara  parsial  dan
simultan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk studi yang berjudul  Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Periode  Tahun  2019-2022.  Adapun  studi  ini  bermaksud  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah  terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  utama  pendapatan  daerah, memegang  peranan  penting  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat ( public goods and service ), diharapkan masyarakat taut dan sadar akan pajak. Berkaitan dengan hal itu,  fungsi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  pada  masa  otonomi  daerah  tetap  berfungsi sebagai  budgeter  dan  regulerend,  tetapi  kedua  fungsi  tersebut,  semata-mata  harus ditunjukkan  untuk  memberikan  pelayanan  guna  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Fungsi pokok  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  rakyat  yang  utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila  menggunakan  teori Welfare  State dan  Teori Utility sebagai  pisau  analisis.  Alasan menggunakan teori Welfare State karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  kesejahteraan  dalam  bentuk  pelayanan kepada  rakyat  yang  telah  dirumuskan  oleh  founding  fathers  Indonesia  sejak  awal  berdirinya NKRI.
Pemerintah  daerah  harus  dapat  menjalankan  rumah  tangganya  secara  mandiri  dan dalam  upaya  peningkatan  kemandirian  tersebut  pemerintah  dituntut  untuk  mampu meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.
Secara  umum  pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat  oleh  Negara  (pemerintah) berdasarkan  Undang-Undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara langsung,  yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran  wajib  yang  dikenakan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  tidak  dapat  dihindari bagi  yang  berkewajiban  dan  bagi  mereka  yang  tidak  mau  membayar  pajak  dapat  dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu,  pengenaan  pajak  berdasarkan  Undang-Undang  akan  menjamin  adanya  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  pembayar  pajak  sehingga  pemerintah  tidak  dapat  sewenang  wenang menetapkan besarnya pajak.
Sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  Indonesia  saat  ini  penarikan retribusi  hanya  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  daerah.  Jadi,  retribusi  yang  dipungut  di Indonesia  dewasa  ini  adalah  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pcmerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

## 3. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain.  Penelitian  asosiatif  adalah  penelitian  yang  berusaha  mencari  hubungan  antara  satu
variabel  dengan  variabel  lain.  Hubungannya  bisa  simetris.  kausal,  atau  interaktif.  Hubungan simetris adalah hubungan anatara dua variabel yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel  yang  lain  (dependen).  Hubungan  interaktif  adalah  hubungan  antara  variabel  yang saling mempengaruhi.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan asli daerah provinsi  Sumatera  Utara  periode  2019  –  2022  yang  berjumlah  33  provinsi.  Jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  sebanyak  33  kondisi  yang  dikalikan  dengan  4  tahun  observasi  sehingga diperoleh 132 sampel penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan Uji Normalitas
Salah  satu  uji  normalitas  adalah  menggunakan Kolmogorov  Smirnov dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Apabila nilai dari Asymp. Sig. > 0,05, data berdistribusi normal.
2. Apabila nilai dari Asymp. Sig. < 0,05, data tidak berdistribusi normal.
Tabel 1. One-Sample Kolmogorov Smirnov Test Unstandardized Residual N 132 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 34.76505869 Most Extreme Differences Absolute .077 Positive .071 Negative -.077 Test Statistic .077 Asymp. Sig. (2-tailed) .052 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data diolah, 2024 Berdasarkan  tabel  di  atas,  hasil  uji  normalitas  Kolmogorov-Smirnov  membuktikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,052 maka dapat disimpulkan bahwa data tergolong berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat hubungan antarvariabel independennya sehingga pada uji regresi linier sederhana tidak menggunakan uji multikolinieritas karena uji regresi  sederhana  hanya  memiliki  satu  variabel  independen.  Dasar  pengambilan  keputusan pada uji mulitkolinieritas yaitu:
1. Tidak  terjadi  multikolinieritas  apabila  nilai tolerance lebih  besar  dari  0,1  dan  nilai  VIF ( Variance Inflation Factor ) lebih kecil dari 10.
2. Terjadi  multikolinieritas  apabila  nilai tolerance lebih  kecil  dari  0,1  dan  nilai  VIF  ( Variance Inflation Factor ) lebih besar atau sama dengan 10.
Tabel 2. Multicollinearity Test Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 47.629 3.782 12.593 .000 Pajak_X1 1.156 .025 .964 46.050 .000 Retribusi_X2  .607 .375 .034 1.617 .108
Dependent Variabel: PAD_Y Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah pada uji multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.    Oleh  sebab  itu  diperlukan  pengujian  heteroskedastisitas  pada  model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.

## Dependent Variabel: PAD_Y
Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  signikasi  kedua  variabel tidak lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Salah satu syarat pada model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1 .995 a .989 .989 35.03352 1.479
Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1 Dependent Variabel: PAD_Y Sumber: Data diolah, 2024
Hasil output nilai DW pada tabel diketahui sebesar 1.479 sedangkan dari tabel DW dengan signifikasi  0,05  (5%)  dan  jumlah  data  (n)  =  132  serta  jumlah  variabel  independen  (k)  =  2 diperoleh nilai dL sebesar 1.6851 dan dU sbeesar 1.7466. DW terletak diantara dU dan (4-dU), dimana 1.479 berada di antara 1.7466 dan 2.2534, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Berikut ini hasil uji dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dibawah:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 26.867 2.072 12.964 .000 Pajak_X1 .073 .014 .938 5.299 .000 Retribusi_X2  -.645 .206 -.556 -3.138 .002
Tabel 5. Multiple Linear Regression Analysis Test Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 47.629 3.782 12.593 .000 Pajak_X1 1.156 .025 .964 46.050 .000 Retribusi_X2  .607 .375 .034 1.617 .108
Sumber: Data diolah, 2024 Berdasarkan persamaan diatas, maka:
1. Koefisien  regresi  pajak  daerah  sebesar  0,964  memiliki  arti  apabila  setiap  peningkatan variabel  pajak  daerah  sebesar  satu  satuan,  maka  akan  menyebabkan  peningkatan  atau kenaikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar  0,964  dengan  catatan  variabel  retribusi daerah tetap.
2. Koefisien  regresi  retribusi  daerah  sebesar  -0,034  memiliki  arti  apabila  setiap  peningkatan variabel  pajak  daerah  sebesar  satu  satuan,  maka  akan  menyebabkan  peningkatan  atau kenaikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar  -0,034  dengan  catatan  variabel  pajak daerah tetap.
3. Nilai residual (error) variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,104 atau 10,4%. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## Koefisien Determinasi
R Square (R 2 ) sering disebut dengan koefisien determinasi adalah mengukur kebaikan goodness of fit dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R 2 terletak antara 0 – 1 dan kecocokan  model  dikatakan  lebih  baik  jika  R 2 semakin  mendekati  1.  Suatu  sifat  penting  R 2 adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R 2 dari dua model, harus memperhitungkan  banyaknya  variabel  bebas  yang  ada  dalam  model.  Ini  dapat  dilakukan dengan menggunakan Adjusted R Square.
Tabel 6. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1 .995 a .989 .989 35.03352 1.479 Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1
Dependent Variabel: PAD_Y Sumber: Data diolah, 2024 Berdasarkan  pada  tabel  diatas  mengenai  pengujian  koefisien  determinasi,  maka diperoleh hasil adjusted R Square adalah 0,989 atau 98,9%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sbeesar  98,9%,  sedangkan 1,1% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan milik daerah dan  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan  aset  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  penerimaan  jasa  giro,  penerimaan  bunga, penerimaan  ganti  rugi  atas  kekayaan  daerah,  komisi,  potongan  dan  keuntungan  selisih  nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain).

## Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  atau bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel  terikat.  Berikut  ini  adalah  langkah-langkah  dalam  uji  statistik  F  pada  tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df 1 = (k-1) dan df 2 = (n-k). Kriteria: Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima, Jika F hitung < F tabel Ho diterima dan Ha ditolak.
Tabel 7. ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 14907078.779 2 7453539.389 6072.885 .000 b Residual 158327.819 129 1227.347 Total 15065406.598 131 Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1
Dependent Variabel: PAD_Y Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu  6,072 > 3,066 dan tingkat signifikasi dibawah 0,05 atau 0,000 < 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian hipotesis H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara.

## Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Uji  t  adalah  pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  variabel  bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Taraf signifikan adalah 5%. Kriteria: Jika t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima, Jika t hitung < t tabel Ho diterima dan Ha ditolak.
Tabel 8. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 47.629 3.782 12.593 .000 Pajak_X1 1.156 .025 .964 46.050 .000 Retribusi_X2  .607 .375 .034 1.617 .108 Sumber: Data diolah, 2024
1. Variabel  pajak  daerah  memiliki  t  hitung  sebesar  46,050  dengan  tarif  signifikansi  0,000 dibawah 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau 46,050 > 1,978. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Hasil  ini membuktikan  bahwa  hipotesis  (H 1 )  diterima.  Pajak  daerah  berpengaruh  terhadap peningkatan PAD provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel  retribusi  daerah  memiliki  t  hitung  1,617  dengan  taraf  signifikansi 0,108 dibawah 0,05  (5%). Dengan  demikian  t  hitung  <  t  tabel  atau 1,617  <  1,978. Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  retribusi  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditolak, sehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah belum  tentu  berpengaruh  terhadap  pemdapatan  asli  daerah  (PAD).  Analisis  deskriptif variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan retribusi daerah dalam kategori  sedang.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  (Kusuma,  2013)  dan
(Lakoy,  Toar  Waraney  .,  2016)  bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari  retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Konstribusi  pajak  daerah  lebih  dominan  pengaruhnya  terhadap  pendapatan  asli  daerah dilihat  dari Standardized  Coeficients  beta sebesar  0,964  atau  96,4%,  sedangkan  untuk kontribusi  retribusi  daerah  dilihat  dari  nilai Standardized  Coeficients  beta sebesar  0,034 atau 3,4 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD provinsi Sumatera Utara (H 3 ).

## Penutup Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pajak  daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.
2. Retribusi  daerah  memiliki  pengaruh  namun  tidak  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.
3. Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  PAD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.

## Saran
Saran hasil penelitian adalah:
1. Bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara
Hasil penelitian yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah  dapat  lebih  baik  lagi  dengan  intensifikasi  melalui  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat  agar  patuh  dalam  membayar  pajak,  sentralisasi  program  aplikasi  perpajakan, dan  peningkatan  koordinasi  terkait  efisiensi  administrasi  seperti  sensus  kendaraan  yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru  seperti  pendataan  potensi  masyarakat  khususnya  para  pelaku  usaha  yang  usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi  wajib  pajak.  Pemerintah  daerah  Sumatera  Utara  sebaiknya  berkonsentrasi  untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat  provinsi  Sumatera  Utara.  Dengan  kata  lain,  adanya  peningkatan  PAD diharapkan  akan  meningkatkan  kesejahteraan  penduduknya.  Peningkatan  PAD  harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintah provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  bukan  dimanfaatkan  untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hasil penelitian yang menunjukkan retribusi daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah  agar  pemerintah  meninjau perencanaan  retribusi  daerah  dengan  lebih  baik  terkait  pembiayaan  penyediaan  layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain
2. Bagi peneliti lain
Penulis  menyadari  masih  banyak  keterbatasan  dalam  penelitian  ini.  Pembatasan  berupa pembahasan  mengenai  pendapatan  daerah  yang  hanya  berfokus  pada  pajak  daerah  dan retribusi daerah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena  hasil  yang  diperoleh  bisa  saja  berbeda  apabila  dilakukan  pada  daerah  lain  di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun  waktu  lebih  dari  5  tahun.  Agar  penelitian  lebih  jelas  dan  lengkap  sebaiknya
penerimaan  daerah  lainnya  selain  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  juga  dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap PAD.

## Daftar Pustaka
Abercrombie. (2008). Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS) . 382 . Arsyad,  S.  dan.  (2012). Medologi  Penelitian  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis . 69 (Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.). Ayuningtyas,  A.  (2009). Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Anggaran  Belanja  Daerah :  Studi  kasus  pada  seluruh  kabupaten  di  Propinsi Jawa Tengah .
Bastian, I. (2014). Audit sektor publik. Audit Sektor Publik , edisi keti (jakarta : Salemba Empat). Dicey, A. V. (1896). Rule of Law . https://www.legalbites.in/concept-of-rule-of-law/ djpk.kemenkeu.go.id tahun 2019-2022 . (n.d.). Freeman, R. E. (1984). Strategic Management : A Stakeholder Approach. Pitchman Publisher . Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 . Halim. (2007). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 96 (3), 105. Halim. (2014). “Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.” 67 . Hartono,  Y.  (2020).  Penagruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Peningkatan  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  periode  2012- 2016. Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta . http://repository.upy.ac.id/
Iqbal, M. dan W. S. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Bandung  Periode  2009  –  2015). Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi . https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-PENERIMAAN-PAJAK-DAERAH- DAN-RETRIBUSI-ASLI- IqbalSunardika/f37e44dcd71f9ca1f71f6b90825ba462c4f50a01#related-papers Kusuma, M. K. dan N. G. P. W. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi .
Lakoy,  Toar  Waraney  .,  D.  (2016).  Kontribusi  dan  Pengaruh  Penerimaan  Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 no 01 . Laksono, B. bowo. (2014). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah . Mardiasmo. (2002a). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi . Mardiasmo. (2009). fungsi pajak. Perpajakan , edisi keti , 21.
Mardiasmo,  (2002:132).  (2002b).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan Daerah , 19 (3), 105.
Mariyanto.  (2015). Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah .
MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 . (n.d.).
Mononimbar,  R.  W.,  Walewangko,  E.  N.,  &  Sumual,  J.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Belanja  Daerah  Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 17 (02), 48–59. Mursyidi. (2009). No Title. Akuntamsi Pemerintahan Di Indonesia , 135 . Natoen,  D.  (2018). Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan .
Panjaitan,  L.  P.,  &  S.  (2017).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Batam. Jurnal  Akuntansi Dan Bisnis , 6(1) . Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 . (n.d.).
Putri, M. E., & R. S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. EProceeding of Management , 2 (1) , 281–288.
Putri,  Meilda  Ellysa.,  &  Rahayu,  S.  (2015).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Cirebon  2010-2014. EProceeding  of Management , 2(1) , 281–288. Reinhard,  N.  (2000). Prosedur,  Pelaksanaan,  Dan  Sistem  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Samsat Kota Padang . 1–29.
Sandry  Yossi,  J.  B.  K.  dan  K.  D.  T.  (2014). Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap Belanja Daerah ( studi pada kabupaten bolaang mongondo 2004- 2013) . Santoso,  F.  (2012).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Likuiditas,  dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015-2016. Universitas Atma Jaya Yogyakarta . Siahaan. (2010a). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 64 . Siahaan, M. P. (2010b). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 5 , 620. Sugiyono. (2013). tiga tingkat eksplanasi . 56.
Sulistyowatie, S. L. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dna Retribusi Daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Klaten. Jurnal  Universitas  Widya  Dharma Klaten , 6 no 4 . http://journal.unwidha.ac.id/ Sumodiningrat. (2011). uji Heteroskedastititas .
Undang-undang  (UU)  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah . (n.d.).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 . (n.d.). Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 . (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138 . (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2-4 . (n.d.). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 . (n.d.). UU No. 28 Tahun 2009 . (n.d.). UU No. 34 Tahun 2000 . (n.d.). UU No.8 Tahun 2009 . (n.d.).
Zahari, M. M. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Batanghari , 7  nomor  2 . http://www.ji.unbari.ac.id/