## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234

## IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT SYSTEM AND INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR FRAUD PREVENTION OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT IN JOMBANG REGENCY
IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DAN SISTEM

## PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

## PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN JOMBANG
Cinita Ayu Puspa Dewi 1 , Rida Perwita Sari 2
UPN Veteran Jawa timur 1.2 ridaps.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of the e-procurement system and internal  control  system  on  the  prevention  of  fraud  in  the  procurement  of  goods  and services. This research uses quantitative research. aims to facilitate the implementation of the procurement of goods and services, and provide reports on the procurement of goods and services in a transparent manner so as to minimize fraudulent practices in the  procurement  of  goods  and  services.  The  population  of  this  study  is  the  Regional Apparatus Organization of Jombang Regency using 65 respondents from the goods and service  procurement  staff.  The  data  testing  technique  in  this  study  used  WrapPLS  7.0 software.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  e-procurement  system  has  a significant effect on preventing fraud in the procurement of goods and services with a p- value  of  0.014.  Likewise,  the  internal  control  system  has  a  significant  effect  on preventing fraud in the procurement of goods and services with a p-value <0.001. This shows  that  the  procurement  system  for  goods  and  services  in  Jombang  Regency  has been running well.
Keywords: fraud, e-procurement system, internal control system, procurement of goods and services

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem e-procurement dan  sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan memberikan laporan pengadaan barang dan jasa secara transparan  sehingga  meminimalkan  praktik fraud di  pengadaan  barang  dan  jasa. Populasi penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan menggunakan  65  responden  dari  staff  pengadaan  barang  dan  jasa.  Teknik  pengujian data dalam penelitian ini menggunakan software WrapPLS 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan nilai p-value 0,014. Begitu juga dengan sistem pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang  dan  jasa  dengan  nilai  p-value  <0,001.  Hal  ini  menunjukkan  sistem  pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik.
Kata  Kunci: fraud, sistem e-procurement ,  sistem  pengendalian  internal,  pengadaan barang dan jasa

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  menilai  pentingnya sistem  untuk  mencegah  terjadinya praktik fraud pada  pengadaan  barang dan  jasa  yang  ada  di  instansi pemerintahan.  Pengadaan  barang  dan jasa rentan terhadap praktik fraud yang merugikan  negara,  karena  pengadaan barang  dan  jasa  termasuk  kategori penunjang pembangunan wilayah. Pengoprasian  pengadaan  barang  dan jasa  di  instansi  pemerintahan  sering terjadi  praktik fraud ,  di  dalam  sistem perencanaan,  dalam  teknik  pelaksanaan pengadaan,  maupun  dalam  penanganan terakhir  di  pengadaan  (Artantri  et  al.,
2016). Instansi pemerintah membutuhkan sistem untuk mendukung pegadaan  barang  dan  jasa  agar meminimalisir  terjadinya  praktik fraud. Perpres No 12 Tahun 2021 menjelaskan mengnai  “pengadaan  barang  dan  jasa secara  elektronik”,  dan  pasal  1  No.21 menyatakan bahwa, “Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa secara elektronik”. Sistem e- procurement dapat memberikan informasi mengenai peneraptan pengadaan  barang  dan  jasa  secara electronic , sehingga memudahkan pengguna untuk mengoprasikan pengadaan. Indonesia sendiri mengalami tingkat fraud yang  tinggi, fraud tidak lepas  dari  keuangan.  AFCE  Indonesia Chapter telah melakukan survei dengan mengambil  sampel  154  responden  dari 239  responden  untuk  melakukan penelitian  dan  memberikan  hasil  yang menyatakan  bawa fraud yang  sering terjadi  di  Indonesia  yaitu  korupsi dengan presentase yang didapat sebanyak 64,4%  (ACFE  Indonesia,  2019).  Tidak mengenal sedikit atau banyak, tindakan fraud adalah  tindakan  yang  melanggar
hukum.  Di  Indonesia  sendiri  tindakan fraud berupa  korupsi  sering  terjadi, seperti  di  tahun  2019  Kabupaten Bojonegoro  Jawa  Timur  terjadi fraud pengadaan  barang  dan  jasa. Fraud terjadi  pada  proyek  wisata  yang melibatkan ABPD, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara mekasimal (ICW, 2019). Kejadian fraud mengakibatkan negara mengalami kerugian  yang  sangat  besar  dan masyarakat  tidak  bisa  menikmati fasilitas  dengan  baik.  Praktik fraud pengadaan  barang  dan  jasa  ini  bisa terjadi  dimana  saja  termasuk  di Kabuapten  Jombang,  ditambah  lagi  di Kabupaten  jombang  pernah  melakukan praktik fraud pada tahun 2018 di bidang kesehatan.  Terjadinya fraud terhadap pengelolaan dana alokasi yang melibatkan beberapa pejabat pemerintahan  ikut  adil  dalam  tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  dinas kesehatan  yang  mengakibatkan  daerah mengalami  kerugian  yang  sangat banyak (ICW, 2018). Jadi dari apa yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan  bahwa fraud bisa  terjadi dimana  saja  dan  dalam  hal  apa  saja, termasuk  dalam  hal  pengadaan  barang dan  jasa.  Kejadian  ini  membuat pemerintah harus melakukan pengawasan  lebih  ketat  lagi  agar kejadian fraud tidak terulang kembali di Indonesia.
Pentingnya  masyarakat  ikut  adil dalam  proses  pengawasaan  pengadaan barang      dan  jasa  untuk  pencegahan fraud .  Melihat  fenomena fraud saat  ini yang ada di Indonesia yang semakin hari semakan banyak, tidak menutup kemungkinan  praktik fraud terhadap pengadaan  barang  dan  jasa  kembali terulang. Dibutuhkan sistem pendukung untuk  mendukung  pencegahan fraud , selain  itu  di  instansi  pemerintahan  juga dibutuhkan  sistem  penendalian  internal untuk mencegah praktik fraud. Berbagai
upaya  yang  dilakukan  pemeritah  dalam meminialkan  tindakan fraud ,  baik  dari pengawasan,  kegiatan  hingga  sistem agar bisa meminimalkan tindakan fraud yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah berupaya mengatasi korupsi melalui beberapa upaya untuk menangani  masalah  korupsi,  upaya- upaya yang dilakukan oleh pemerintahan  yaitu  dengan  membentuk Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantas  Korupsi),  BPK  (Badan Pemeriksaan Keuangan), ICW ( Indonesian Corruption Watch ), Inspektorat,  kalangan  LSM  (Lembaga Swadaya  Masyarakat)  dan  BPKP (Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan) yang dapat menyelesaikan  korupsi.  Begitu  banyak lembaga  yang  ikut  serta  dalam pengawasan fraud.
Penelitian  yang  dilakukan  ini yaitu  pengembangan  dari  penelitian- penelitian sebelumnya. Perbedaan
penelitian  ini  atas  riset  yang  dilakukan oleh    (Septiawan,  2018)  dan  (Indah  et al.,  2017)  terletak  pada  variabel independen, dari riset ini menambahkan variabel  sistem  pengendalian  internal sebagai  variabel  independen  yang  akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan perbedaan selanjutnya dengan  penelitan  yang  dilakukan  oleh
(Taufik,  2019)  dan  (Yuniarti,  2017) terletak  pada  variabel  sistem e- procurement , penelitian ini menggunakan variabel sistem e- procurement untuk  menguji  variabel dependen sedangkan penelitian terdahulu  tidak  menggunakan  variabel e-procurement .  Perbedaan  selanjutnya dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Romaissah  et  al.,  2019)  terletak  pada populasi  dan  sampel.  Penelitian  ini menggunakan 23 populasi dari 5 badan dan  18  dinas  di  Kabupaten  Jombang yang menggunakan 65 sample untuk di uji penelitian.
Dari  penjelasan  yang  tertera dibutuhkan  pengawasan  khususnya  di proses pengadaan barang dan jasa untuk bisa  meminimalkan  praktik fraud . Pengawasan  ini  tidak  hanya  dari pemerintahan saja melainkan keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan fraud pengadaan  barang dan  jasa  juga  perlu  agar  terhindar  dari praktik fraud pengadaan  barang  dan jasa.  Masyarakat  bisa  berpartisipasi  di pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui  sistem e-procurement yang telah dikembangkan oleh pemerintahan. Sistem e-procurement bisa  membantu masyarakat  untuk  memantau  langsung perkembangan  pengadaan  barang  dan jasa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara  Elektronik)  yang  dikembangkan oleh LKPP (Layanan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), dari  LPSE  masyarakat  bisa  memantau perkembangan    pengadaan  barang  dan jasa. Selain LPSE masyarakat juga bisa memantau  pengadaan  barang  dan  jasa melaui open tender yang dikembangkan oleh  ICW  ( Indonesian  Corruption Watch ). Sistem-sistem pengadaan barang  dan  jasa,  bisa  membantu pemerintah  dan  masyarakat  dalam pengawasan  proses  pengadaan  barang dan  jasa.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui pengaruh sistem e-
procurement dan  sistem  pengendalian internal  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
Fraud sering  ditemukan  di instansi  pemerintahan  maupun  di instansi  swasta.  Kecurangan  atau bisa  disebut  dengan fraud bisa diartikan  dengan  sebuah  pemikiran manusia  dalam  upaya  seseorang untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi atau individu yang merugikan  oaring  lain  dengan subuah  cara  yang  salah,  licik ataupun  dengan  cara  yang  tidak baik sehingga mengakibatkan orang
lain merasa tertipu akan tindakannya  (Sulistyorini & Urumsah, 2021). Banyak individu ataupun kelompok  memanfaatkan  jabatan  untuk memperoleh keuntungan. Tidak mengenal  jabatan  tinggi  atau  rendah selagi  mereka  mempunyai  peluang  dan memberikan mereka keuntungan,
mereka  rela  melakukan  praktik fraud dan  dengan  tindakan  mereka  akan merugikan berbagai pihak.
Pengadaan barang dan jasa sering terjadi praktik fraud yang
mengakibatkan  kerugian  negara  yang cukup  besar.  Maka  dari  itu  dibutuhkan suatu sistem untuk mendukung kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa  agar meminimalisir  kecurangan  atau  praktik fraud. Era  reformasi  saat  ini  telah muncul  berbagai  teknologi  yang  bisa membatu  kerja  kita  dengan  efektif dan  efisien,  begitu  juga  dengan pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengadaan barang  dan  jasa  pada  instansi  atau lembaga  yang  biasanya  disebut  dengan public  procurement yaitu    pengadaan barang  dan  jasa  yang  dilaksankan  oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara (Jawade & Karisma, 2018). Inpres No 1 Tahun 2015 nomor 3 alinia 4 menjelaskan tentang “melaksanakan seluruh Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Daerah melalui  Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik ( e-procurement )”.
Pemerintah  telah  menjelaskan  semua pelaksanaan pengadaan barang secara e- procuremet agar  pengadaan  barang  dan jasa  berjalan  transparan,  selain  itu  juga laporan hasil pengadaan barang dan jasa bisa  dipertanggung  jawabkan  ke  pada masyarakat.
Sistem e-procurement yaitu  suatu sistem  yang  mempermuda  pengadaan barang  dan  jasa  melalui electronic , dengan  adanya  sistem e-procurement akan  menawarkan  solusi  agar  bisa menekan terjadinya fraud dan
menjadikan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Hadirnya sistem e- procurement kegiatan pengadaan barang dan    jasa  akan  lebih  efektif,  efisien, transparan  dan  akuntanbel  sehingga meminimalisir praktik fraud. Komunikasi  verbal  dapat  menciptkan parktik-praktik fraud akan terjadi, maka dari  itu  butuhnya  suatu  sistem pengadaan  barang  dan  jasa  yang  bisa meminimalisir  praktik fraud ,  sistem e- procurement bisa  membantu  untuk kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa tanpa  melalui  tatap  muka  dan  bisa mencegah fraud pengadaan  barang  dan jasa (Romaissah et al., 2019). Kebanyakan fraud timbul  disebabkan oleh komunikasi langsung atau komunikasi verbal. Selain meminimalisir  frekuensi  tatap  muka sistem e-procurement juga akan memberikan kegiatan pengadaan barang dan  jasa  secara  transparan,  efektif  dan efisien sehingga mempermuda pengguna  dan  penyedia  pengadaan barang  dan  jasa. Outcome sistem e- procurement dapat  dilihat  dengan berkurangnya fraud di dalam pengadaan barang  dan  jasa,  bagi  usaha  kecil  bisa medapatkan  peluang  karena  adanya pemerataan kesempatan dan pemerintah bisa  menciptkan  penghematan  yang kesinambungan  terhadap  APBN  dan APBD (Romaissah et al., 2019). Praktik fraud akan berkurang, sehingga pelaksanaan  pembangunan  negara  dan daerah berjalan dengan baik. Pemerintah  juga  akan  merasakan penerapan e-procurement selain meminimalisir praktik fraud, pemerintah  juga  lebih  lancar  untuk mengakses  proses  pengadaan  barang dan  jasa.  Sistem e-procurement bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah antara lain dapat menghemat  dan  mempermudah  proses adminitrasi,  pertanggung  jawaban,  dan juga  dapat  mempermudah  dalam
penyedia  barang  dan  jasa  lebih  banyak (Artantri  et  al.,  2016).  Masyarakat  juga akan  lebih  mudah  untuk  mengawasai pengadaan  barang  dan  jasa.  Praktik fraud selama  ini  terjadi  juga  karena kurang  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, tidak hanya pemerintah saja mengawasi pengadaan  barang  dan jasa  akan  tetapi masyarakat  juga  perlu  ikut  dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa sehingga  terhindar  dari fraud. Jadi dengan adanya sistem aplikasi pengadaan  barang  dan  jasa  secara online  dapat membantu    masyarakat untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.
Pernyataan  penelitian  yang  telah dijelaskan  bisa  diambil  garis  bawah sistem e-procurement berpengaruh signifikan  dalam  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut didukung  oleh  hasil  penelitian  dari (Septiawan,  2018)  menyatakan  bahwa faktor  organisasi,  teknologi,  pemasok dan  pengguna  dapat  mempengaruhi keberhasilan  sistem e-procurement secara  simultan  maupun  secara  parsial. Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat dirumuskan hipotesis 1  sebagai berikut: H1  :  Pengaruh  Sistem  e-Procurement terhadap Pencegahan fraud Pengadaan Brang dan Jasa di Kabupaten Jombang.
Pencegahan  pengadaan  barang dan  jasa  tidak  hanya  dengan  sistem e- procurement saja,  melainkan  perlunya suatu  sistem  yang  bisa  mengendaliakan internal  dalam  instansi  agar  bisa mendukung  pencegahan fraud dalam pengadaan  barang  dan  jasa.  Instansi diperlukan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal merupakan salah  satu  upaya  untuk  mencegah praktik fraud yang  ada  dalam  suatu instansi.  PP  No  60  Tahun  2008 menyatakan “sistem pengendalian internal  adalah  proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang
dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas terciptanya  tujuan  oranisasi  melalui kegiatan  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan”. Pengendalian internal  perlu  dilakukan  oleh  pimpinan dan  seluruh  staff  karyawan  untuk tercapainya  tujuan  instansi  secara efektif  dan  efisiensi,  dengan  tata pelaporan keuangan yang baik, pengamanan  terhadap  aset  negara  dan juga  ketaatan  terhadap  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Peran sistem  pengendalian  dalam  suatu instansi sangat diperlukan untuk menjalankan  kegiatan  dengan  baik  dan meminimalkan tindakan fraud .
Instansi  atau  organisai  bisa dikatakan  sistem  pengendalian  internal baik  jika  seorang  manajer  bisa  lebih mempersiapkan  secara  matan  dalam menghadap persaingan, percepatan ekonomi  dan  berbagai  tindakan fraud (Akbar  et  al.,  2019) . Dengan  demikian diperlukan sistem pengendalian internal yang  kuat  di  dalam  suatu  intansi pemerintahan.  Sistem  pengendalian internal dalam suatu organisasi memiliki peran aktif dalam pencegahan praktik fraud. Instansi  atau  organiasi perlu  adanya  manajer  yang  bisa mengoprasikan  sistem  pengendalian internal untuk merancang dan mengimplementasikannya.  Jika  dalam suatu  organisasi  memiliki  sistem pengendalian internal dengan baik maka praktik fraud dalam  oragnisasi tersebut akan relative kecil, dan akan mencegah peluang fraud masuk. Hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud yang ada pemerintahan  ada  terkaitan  satu  sama lain.  Sistem  pengendalian  internal dalam suatu intansi atau organisasi bisa
dilaksankan dengan baik akan memberikan  keuntungan  yaitu  sistem pengendalian internal dapat mengurangi kecurangan,  akan  tetapi  jika  dalam instansi  atau  organisasi  terdapat fraud sistem  pengendalian  internal  tidak  bisa bertanggung  jawab  atas fraud yang terjadi  (Romaissah  et  al.,  2019).  Jadi sistem  pengendalian  internal  sebagai tolak  ukur  yang  teag  ditetapkan  secara efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan manajer  dalam  mewujudkan  tata  kelola yang baik.
Keefektifan  sistem  pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi  adanya  praktik fraud . Sistem  pengendalian  internal  memiliki peran aktif dalam meminimalisir praktik fraud yang  ada  di  dalam  suatu organisasi. Sistem pengendalian internal yang lemah dalam suatu organisasi akan mengakibatkan  aset  dalam  suatu organiasi  yang  dikelola  tidak  terjamin keamanannya. Tindakan yang tidak etis dan  tindakan  curang  dapat  dipengaruhi oleh  adanya  sistem  pengendalian internal  dan  monitoring  oleh  atasan (Udayani  &  Sari,  2017).  Maka  dari  itu untuk  mendapatkan  hasil  kerja  yang baik,  diperlukan  sistem  pengendalian internal yang baik dan efektif.
Sistem pengendalian internal diharapkan mampu untuk meminimalisir  adanya  praktik fraud dalam pelaporan yang akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Di Indonesia praktik fraud sering terjadi dikarena  kurangnya  efektifan  atau lemahnya  sistem  pengendalian  internal yang  ada  di  dalam   instansi  pemerintah sehingga mengakibatkan negara menanggung kerugian dan menghambat perkembangan  negara  dan  daerah. Instansi  pemerintahan  perlu  adanya penerapan  sistem  pengendalian  internal untuk  mencapai  pembangunan  negara ataupun  pembangunan  daerah  yang baik. Sistem pengendalian internal tidak
luput  dari  manajamen  dan  karyawan untuk  menerapkan  sistem  pengendalian internal.  Dengan  demikian  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  baik, khususnya manajer yang bisa bertanggung  jawab  dan  bisa  mengelola suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi  tersebut.  Tidak  hanya  itu, dierlukan  kerja  sama  antara  manajer dengan  karyawan  untuk  mencapai  hasil yang baik.
Pernyataan  penelitian  yang  telah dijelaskan  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  memiliki peran dalam pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Pernyataan ini  di  dukung  oleh  penelitian  terdahulu dari  (Romaissah  et  al.,  2019)  bahwa sistem e-procurement tidak mempengaruhi pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa,  akan  tetapi untuk  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang dan  jasa,  sistem e-procrement belum efektif  untuk  menangani  pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa. Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka dirumuskan hipotesis dua meliputi:
H2  :  Pengaruh  Sistem  Pengendalian Internal  terhadap  Pencegahan  fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di Kabuapaten Jombang

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Penelitian
METODE PENELITIAN Penelitian  kali  ini  menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono,  2019)  metode  penelitian kuantitaif  biasnya  dapat  diartikan dengan  landasan  yang  bersifat  filsafat
positivism,  metode  kuantitaif  meneliti pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument  penelitian,  analisis  data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  akan menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan agar  metode  penelitian  dan  analisis yang  telah  direncanakan  sesuai  dengan variabel yang akan diteliti. Objek penelitian menurut (Harmon  et  al.,  2016)  adalah  sifat keadaan  dari  suatu  benda  atau  orang yang  menjadi  pusat  perhatian  dan sasaran  penelitian,  atau  yang  hendak diselidiki  di  dalam  kegiatan  penelitian. Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian kali ini menggunakan penelitian kuantitatif. bertujuan untuk mempermudah  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa,  dan  memberikan laporan  pengadaan  barang  dan  jasa secara transparan sehingga meminimalkan praktik fraud di pengadaan barang dan jasa. Pengendalian  internal  bertujuan  untuk menjaga manajemen instansi pemerinthan  agar  memberikan  laporan keuangan  yang  akurat  dan  memastikan keandalan  catatan  sera  informasi akuntansi.  “Subjek  penelitian  adalah individu,  benda,  atau  organisme  yang dijadikan  sumber  informasi  yang dibutuhkan  dalam  pengumpulan  data penelitian” (Harmon et al., 2016). Maka penelitian  ini  menggunkana  instansi pemerintahan  di  Kabupaten  Jombang, dengan menggunakan pupulasi pegawai Pengadaan  Barang  dan  Jasa  atau pegawai  yang  bertanggung  jawab LPSE.  Penelitian  ini  untuk  pengukuran menggunakan kuesioner dan menggunakan  skala likert .  Menurut (Sugiyono,  2016)    populasi  adalah wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang
ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi merupakan sasaran untuk diadakan penelitian, yang dimana sekumpulan objek yang memiliki  karakter  sesuai  harapan peneliti  untuk  dipelajari  dan  menarik kesimpulan.  Populasi  dalam  penelitian ini  yaitu  orang-orang  yang  terlibat dalam pelaksanaan sistem e- procurement dan  sistem  pengendalian internal.  Maka  di  penelitian  ini menggunakan staff Organisasi Perangkat  Daerah  ditiap-tiap  intansi untuk menjalankan sistem e- procurement dengan memerlukan sebanyak 9 orang pegawai terdiri dari 1 kepala  sub  bagian  pengadaan,  1 seketaris  dan  7  orang  staff  bagian pengadaan.    Jadi  total  populasi berjumlah  207  staff  dari  Kabupaten Jombang  khususnya  pada  5  Badan Daerah  dan  18  Dinas  Daerah.  Teknik pengambilan  sampel  ini  menggunakan sampling  purposive. Teknik sampling purposive adalah  teknik  penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan sampling  purposive, dimana selompok subjek dikelompokkan berdasarkan karakteristik  tertentu  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian  ini.  Untuk jumlah  sampel  dengan  teknik sampling purposive peneliti  menentukan  sendiri berdasarkan  kreteria  data  yang  akan dibutuhkan untuk penelitian ini.
Kreteria  yang  sesuai  dengan  penelitian ini  yaitu  pejabat  pengadaan  dan  staff kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau staff pengoprasian LPSE sebagai penggunana
e- procurement di  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  Kabupaten  Jombang. Maka  sample  penelitian  ini  yaitu  65 staff di OPD Kabupaten Jombang
Tabel 1. Sample Penelitian No Nama OPD ∑ 1 Badan Kepegawaian Daerah, Dan PP 2 2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 3 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 4 Badan Pendapatan Daerah 1 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 6 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3 7 Dinas Kependudukan dan Capil 2 8 Dinas Kesehatan 3 9 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2 10 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3 11 Dinas Lingkungan Hidup 3 12  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3 15 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 17 Dinas Perhubungan 3 18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 19 Dinas pertanian 3 20 Dinas perumahan dan pemukiman 3 21 Dinas pertenakan 3 22 Dinas Sosial 3 23  Pengadaan Barang dan Jasa 7 Total 65 Sumber : https://jombangkab.go.id/ (2022)
Table  1  menjelaskan  daftar  dan jumlah  sampel  pada  penelitian  ini,
dimana sampel penelitian ini menggunakan staff pengadaan dan staff
pengoprasian  LPSE  di  23  OPD Kabupaten  Jombang.  Sampel  yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak  65  staff  pengadaan  dari  5 badan  dan  18  dinas  Kabupaten Jombang.  Sumber  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data primer  dengan  melakukan  penyebaran kuesioner  pada  staff  pengadaan  barang dan  jasa  pada  Organiasi  Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Jombang.  Data yang di dapat dalam penelitian ini, hasil jawaban kuesioner dari responden yang telah disebar.
Sumber  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data primer  dengan  melakukan  penyebaran kuesioner  pada  staff  pengadaan  barang dan  jasa  pada  Organiasi  Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Jombang.  Data yang di dapat dalam penelitian ini, hasil jawaban kuesioner dari responden yang telah disebar.
Penelitian  ini  menguji  pengaruh valiabel  independent  terhadap  variabel dependen sehingga menggunakan teknik  analisis partial  least  squares (PLS)  dengan  menggunakan software WrapPLS 7.0.  SEM-PLS adalah sistem yang  dapat  mendekatkan  pemodelan kausal  untuk  memaksimumkan  variasu daru variabel laten criterion yang dapat dijelaskan  ( explained variance)  oleh variabel  laten  predictor  (Sholihin, 2021).  Penggunaan  WrapPLS  7.0 memiliki keunggulan dalam menganalisa  dan  menguji  hipotesis salah satu keunggulannya yaitu WarpPLS 7.0 telah menyedikan persyaratan  ukuran  sampel  minimum dengan mempertimbangkan taerget nilai koefisien  jalur,  tingkat  signifikansi  dan power  level (Sholihin,  2021) . Dalam penelitian  menggunakan  PLS  ada  tiga tahap  untuk  menganalisa  data  dan  uji hipotesis  antara  lain:  Pertama,  analisa outer  model, tujuan  dari  analisa outer Model dalam  penelitian  yaitu  untuk
mengevaluasi  validitas  dan  reabilitas setiap  variabel.  Kedua,  Analisa inner model yaitu  Menilai  model  struktural dengan  PLS,  dimulai  dari  melihat  nilai
R-Squares hanya  ada  untuk  konstruk endogen. “Koefisien determinasi menggunakan R-Squares, yang menunjukkan  berapa  besar  presentase variansi  konstruk  endogen  yang  dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor)”  (Sholihin,  2021). Q-  squared biasanya  bertujuan  untuk mengukur seberapa baik nialai observasi pada hasil penelitian dan juga seberapa  baik  estiasi  parameter  dalam sebuah  model structural . Q-  squared merupakan  ukuran  nonparamterik  yang diperoleh mealalui algoritma blindfolding (Sholihin,  2021) . Dan ketiga uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software WarpPLS  7.0 untuk  pengujian  hipotesis.  Menurut (Sholihin,  2021)  indikator fit yang utama,  yaitu  anatara  lain average  path coefficient (APC). Average  R-squared (ARS), dan average  variance  inflation factor (AVIF).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan kuesioner  yang  disebarkan  kepada responden pada tanggal 31 Januari 2022 hingga  18  Februari  2022  menggunakan media  online  dan  offline  kepada responden. Staff pengadaan di organisasi  perangkat  daerah  (OPD)
Kabupaten  Jombang  adalah  responden dalam  penelitian  ini,  penyebaran kuesioner  menggunakan  media  online berupa  google  forms,  sedangkan  yang offline menyerahkan langsung kuesioner kepada responden.
Penyebaran  kuesioner  sesuai  dengan jumlah  sampel  yang  telah  ditentukan, yaitu sebanyak 65 staff pengadaan yang telah  di  dapat  dan  memenuhi  syarat sebagai responden.
Hasil  kuesioner  yang  telah  di dapat menunjukkan bahwa staff pengadaan  yang  ada  di  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  Kabupaten
Jombang  yang  menjadi  responden kategori  jenis  kelamin  sebanyak  39 orang  dengan  jenis  kelamin  laki-laki atau  setara  60%  sedangkan  26  orang dengan  jenis  kelamin  perempuan  atau setara dengan 40%. Kategori pendidikan  terakhir  sebanyak  1  orang untuk  pendidikan  SMA/SMK  atau setara  2%,  untuk  pendidikan  D3 sebanyak 5 orang atau setara 8%, untuk pendidikan  S1  sebanyak  32  orang  atau setara  49%,  untuk  pendidikan  S2 sebanyak 27 orang atau setara 42% dan untuk  pendidikan  S3  sebanyak  0  atau setara  0%.  Kategori  pengalaman berkerja  sebanyak  6  orang  atau  setara 9%  untuk  pengalaman  berkerja  <  3 tahun,  untuk  pengalaman  berkerja  3-5 tahun sebanyak 4 orang atau setara 6%, untuk  pengalaman  berkerja  5-7  tahun sebanyak 23 orang atau setara 35% dan untuk  pengalaman  kerja  >  7  tahun sebanyak 32 orang atau setara 49%. Teknik dalam pengujian penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis partial  least  squares (PLS) dengan menggunakan
software
WrapPLS 7.0. 1) Uji Outer Mode Hasil  pengujian  dari outer  model bertujuan  untuk  mengukur  pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Berikut adalah hasil uji outer model dalam penelitian ini:
Tabel 2. Nilai outer loading dan cross loadings Indikator X1 X2 Y EP1 0.703 (0.142) 0.142 EP2 0.788 (0.135) (0.065) EP4 0.753 (0.183) (0.029) EP5 0.795 0.191 (0.164) EP6 0.836 0.066 (0.096) EP7 0.864 0.011 0.053 EP8 0.682 (0.23) 0.073 EP9 0.695 0.04 0.111
Indikator X1 X2 Y EP10 0.67 (0.03) (0.295) EP11 0.792 0.215 (0.174) EP12 0.68 0.33 0.032 EP18 0.797 0.112 (0.216) EP19 0.606 0.443 0.134 EP21 0.753 0.18 0.009 EP22 0.851 0.024 (0.118) EP23 0.806 0.22 (0.019) EP24 0.802 (0.334) 0.4 EP26 0.716 0.18 (0.271) EP27 0.772 0.025 (0.122) EP28 0.741 (0.175) 0.126 EP29 0.785 (0.079) .064 EP30 0.733 0.042 (0.122) EP31 0.78 (0.087) (0.136) EP32 0.722 (0.215) 0.207 SP1 (0.059) 0.853 0.067 SP2 (0.357) 0.843 0.102 SP3 (0.128) 0.843 0.141 SP4 0.068 0.887 0.198 SP5 0.437 0.709 (0.087) SP6 0.041 0.837 0.085 SP7 (0.286) 0.798 (0.047) SP8 0.229 0.689 (0.162) SP9 0.363 0.689 (0.432) SP10 (0.079) 0.669 (0.206) SP11 (0.092) 0.774 (0.178) PF1 0.068 (0.059) 0.824 PF2 0.079 (0.074) 0.791 PF3 0.08 0.213 0.788 PF4 (0.177) (0.148) 0.776 PF5 (0.072) (0.005) 0.702 PF6 (0.42) 0.316 0.646 PF7 0.179 (0.239) 0.797 PF8 0.322 0.054 0.813 Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7. 0 Table  2  menunjukkan  bahwa Indikator  sistem e-procurement, sistem pengendalian  internal  dan  pencegahan fraud memberikan  gambaran  mengenai nilai  loading  faktor  dan  cross  loading telah  menunjukkan  hasil  yang  valid setalah  beberapa  kali  eliminasi  pada indikator yang tidak valid. Table.2 nilai loading  telah  memenuhi  nilai  yang disarankan  yaitu  sebesar  0,6,  maka indikator yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  valid  atau  telah
memenuhi convergent validity. Table  1 menunjukkan  bahwa  masing-masing indikator  pada  variabel  penelitian memiliki nilai cross loading lebih besar daripada  nilai cross  loading variabel lainnya,  sehingga  dapat  dinyatakan valid.
Selain  mengamati  dari cross loading ,  uji  validitas  diskriminan  juga bisa  dilihat  dari  metode  lainnya  yaitu mengunakan AVE yang memiliki tujuan untuk  menguji  reabilitas  variabel konstruk.  Nilai  AVE  dinyatakan  baik jika  nilainya  >0,5,  berikut  adalah  table AVE dalam penelitian ini:
Table 3. Nilai AVE Indikator AVE Implikasi sistem e- procurement (X1) 0,574 Sistem pengendalian internal (X2)  0,616 Pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (Y) 0,592
Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0
Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil nilai  AVE  untuk  blok  indikator  yang mengukur  konstruk  dapat  dinyatakan memiliki  nilai  validitas  diskriminan yang  baik  karena  memiliki  nilai  AVE >0,5, maka variabel konstruk dinyatakan  telah  memiliki  validitas diskriminan yang baik. Uji composite reliability
merupakan  bagian  dari  pengujian  nilai reabilitas indikator-indikator pada suatu variabel.  Suatu  penelitian  mempunyai realibilitas  komposit  yang  baik  apabila nilai composite  reliability >0,70  dan cornbach alpha’s >0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas data :
Tabel 4. Nilai Composite Reliability & Cornbach Alpha’s
Variabel Composite reliability Cronbach's alpha X1 0.97 0.967 X2 0.946 0.936 Y 0.92 0.9 Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0
Tabel  4  menunjukkan  semua variabel  mempunyai  nilai composite reliability lebih  dari  0,70  dan cornbach alpha’s lebih  dari  0,60,  maka  dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memadai dalam mengukur  variabel  laten/konstruk  yang diukur  sudah  memenuhi  syarat  atau reliabel.
2) Uji Inner Model Uji inner  model digunakan  untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel  endogen  untuk  menjelaskan kergaman variabel eksogen.
a. R-square (R 2 )
Mengukur  variabel  laten  endogen dalam model  structural yang  memiliki hasil  R 2 sebesar  0,75  mengindikasikan bahwa  model  “kuat”,  R 2 sebesar  0,50 mengindikasikan  bahwa  “moderat”,  R 2 sebesar  0,25  mengindikasikan  bahwa model  “lemah”.  Berikut  adalah  hasil dari R-Square dari penelitian ini:
Tabel 5.Nilai R-Square R- squared Adjusted R- squared Pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (Y) 0.558 0.543 Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0 Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai
R 2 dalam  penelitian  ini  memiliki  nilai sebesar  0,558  yang  mengidentikasikan bahwa  model  “moderet”  yang  artinya bahwa  variabel  sistem e-  procurement dan  sistem  pengendalian  internal mempengaruhi pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  sebesar 55,8%.  Sedangkan  sisanya  sebesar 44,2%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
b. Q- Square (Q 2 )
Q-Square mengukur  seberapa baiknya  nilai  observasi  yang  dihasilkan dan  mengestimasi  parameter  dalam sebuah model struktur. Q 2 harus kurang >0,  yang  artinya  variabel  mempunyai validitas  prediktif  yang  baik.  berikut adalah hasil Q 2 dalam penelitian ini : Tabel 6. Nilai Q- Square
Q-squared Pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (Y) 0.559 Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nialai Q 2 sebesar  0,559  pada  variabel  Y.  Hal ini  berarti  model  struktur  pada penelitian  ini  mengestimasi  parameter dan  menghasilkan  nilai  observasi masing-masng  pada  variabel  Y  sebesar 0,559.
3) Uji Fit Model Uji  fit  model  dilakukan  untuk menentukan  apakah  model  baik  atau tidak.  Pada  penelitian  ini,  uji  fit  model menggunakan  tiga  indikator  fit  antara lain Average  path  coefficient (APC), Average R-squared (ARS), dan Average block VIF(AVIF).
Tabel 7. Nilai Model Fit dan Quality Indices Indikator Fit Indeks P- Value Hasil APC 0,403  <0,001  Diterima ARS 0,558  <0,001  Diterima AVIF 1.849 - Diterima Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0
Tabel  7    menunjukkan  bahwa  p- value  untuk  APC  dan  ARS  adalah <0,001 serta AVIF kurang dari 5, maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolinieritas  antara  variabel.  Jadi model  pada  penelitian  ini  telah memenuhi syarat fit model.

## 4) Analisis Uji Hipotesis

## Gambar : Hasil Inner Model
Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7.0
Pengujian  hipotesis  ini  digunakan untuk  menentukan  kualitas  yang dikembangkan  dalam  model  penelitian ini. Pengujian hipotesis ini menggunakan  WarpPLS  7.0.  Berikut adalah  tabel  hasil  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini: Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis β p- value  Ket. X1→ Y 0,255 0,014 H1 Diterima X2→ Y 0,550 <0,001 H2 Diterima Sumber : Data Primer, 2022 Dioalah WarpPLS 7 .0 Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil penelitian sistem e-procurement terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang  dan  jasa  menghasilkan  nilai koefisien regresi sebesar 0,255 dan nilai
p-value sebesar  0,014.  Hal  ini menunjukkan bahwa sistem e-
procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan.
Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil penelitian  sistem  pengendalian  internal terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang  dan  jasa  menghasilkan  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,550  dan nialai p-value sebesar  <0,001.  Hal  ini menunjukkan bahwa sistem pengandalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang dan jasa berpengaruh signifikan.
Pengaruh  Implementasi  Sistem e- Procurement Terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Uji Hipotesis pertama menunjukkan  bahwa  variabel  sistem e- procurement berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang dan  jasa.  Sistem    Komunikasi  verbal dapat  menciptkan  parktik-praktik fraud akan  terjadi,  maka  dari  itu  butuhnya suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang  bisa  meminimalisir  praktik fraud , sistem e-procurement bisa  membantu untuk  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa  tanpa  melalui  tatap  muka  dan  bisa mencegah fraud pengadaan  barang  dan jasa (Romaissah et al., 2019). Sistem e- procurement yang  menunjukkan  hasil yang  signifikan  dalam  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, maka bisa  dikatakan  bahwa  di  Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang  sistem e-  procurement telah berhasil diterapkan.
Sistem e-procurement selain meminimalisir  praktik fraud, sistem e- procurement juga  mempermudah pemerintah  untuk  mengakses  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Sistem e- procurement bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah antara lain dapat  menghemat  dan  mempermudah proses adminitrasi, pertanggung jawaban, dan juga dapat mempermudah dalam  penyedia  barang  dan  jasa  lebih banyak (Artantri et al., 2016). Selain itu juga  masyarakat  akan  lebih  memudah untuk ikut andil pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Hasil  penelitian  ini  mendukung dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh  (Septiawan,  2018)  dengan  hasil yang  menyatakan  bahwa  sistem e- procurement
berpegaruh positif terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa
Uji Hipotesis kedua menunjukkan variabel  sistem  pengendalian  internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Suatu organisasi  sistem  pengendalian  internal merupakan  proses  yang  dirancang  dan dimplementasikan  oleh  manajamen serta  karyawan  dalam  organisasi tersebut.  Sistem  pengendalian  internal yang  tergolong  baik  dan  akan  lebih menciptakan  manajemen  yang  lebih matang dalam menghadapai persaingan, percepatan  ekonomi  dan  berbagai tindakan fraud (Akbar et al., 2019) . Instansi  pemerintah  memiliki hubungan satu sama lain dengan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian  internal  dalam  suatu intansi  atau  organisasi  bisa  dilaksankan dengan baik akan memberikan keuntungan  yaitu  sistem  pengendalian internal  dapat  mengurangi  kecurangan, akan  tetapi  jika  dalam  instansi  atau organisasi terdapat fraud sistem pengendalian internal tidak bisa
bertanggung  jawab  atas fraud yang terjadi  (Romaissah  et  al.,  2019).  Maka sangat  pentingnya  sitem  pengendalian internal untuk mencegah praktik fraud. Sistem pengendalian internal dalam  penelitian  ini  berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) kabupaten  Jombang.  Pernyataan  ini  di dukung  oleh  penelitian  terdahulu  dari (Romaissah  et  al.,  2019)  dengan  hasil yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpegaruh positif terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa
PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan  dalam  penelitian yaitu implementasi sistem e- procurement berpengaruh  signifikan terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jombang. Maka pelaksanaan sistem e- procurement di  Kabupaten  Jombang telah  berjalan  dengan  baik.  Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Kabupaten  Jombang,  maka  dapat disimpulkan  manajamen  yang  ada  di instansi pemerintahan Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik. Saran Saran untuk penelitian selanjutanya  yaitu  diharapkan  dalam penelitian  selanjutnya  dapat  menambah variabel  yang  akan  mempengaruhi pencegahan fraud pengadaan  barang dan  jasa  sehingga  dapat  menambahkan literasi  pembahasan  dan  variasi  topik penelitian  kedepannya  dan  diharapkan penelitian  selanjutnya  tidak  hanya mengandalkan  metode  kuesioner,  akan tetapi  melengkapi  dengan  wawancara kepada  responden  untuk  mendapatkan informasi yang lebih detail lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE  Indonesia.  (2019). Survei Fraud Indonesia .
Akbar,  A.,  Rosidi,  &  Andayani,  W. (2019). Pengaruh Implementasi E- Procurement dan Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  dengan Budaya  Etis  Organisasi  sebagai Pemoderasi. Jurnal  Economia ,
15 (1), 69–81. Artantri,  L.  P.  R.  M.,  Handajani,  L.,  & Pituringsih,  E.  (2016).  Peran  E- Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Daerah  Di  Pulau Lombok. NeO~Bis , 10 (1), 16–32. Harmon,  M.,  Skow,  B.,  Simonson,  P., Peck,  J.,  Craig,  R.  T.,  Jackson,  J. P.,  Simonson,  P.,  Peck,  J.,  Craig, R. T., Jackson, J. P., Pointon, D.,
Sugiyono,  A.,  Thiel,  C.,  Priyono, Sugiyono,  S.,  Bentley,  J.  L.,  Van
Fraassen,  B.  C.,  Creswell,  John W.  Edition,  T.,  Hirschberg,  W., … McCrae, R. R. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. In Philosophy  of  Science (Vol.  4, Issue 4). https://www.jombangkab.go.id/ (diakes  pada  1-03-2021  pukul 09.00
Indah,  N.,  Dewi,  S.,  Sujana,  E.,  &
Prayudi,  A.  (2017).  Pengaruh Faktor-Faktor  Keberhasilan  pada Implementasi e-Procurement Terhadap  Pencegahan  Fraud. E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2). Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomer  1  Tahun  2015  tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jawade, & Karisma. (2018). Sentralisasi  birokrasi  pengadaan barang & jasa pemerintah .  Sinar Grafika.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan Keuangan  Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Romaissah, Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian  Internal  Terhadap Pencegahan  Fraud  Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah. Jurnal
Neraca , 65–80. Septiawan,  B.  (2018).  Keberhasilan Implementasi Sistem E- Procurement  pada  Pemerintah Daerah  se-Provinsi  Jawa  Barat.
Jurnal  Kajian  Akuntansi , 2 (1). https://doi.org/10.33603/jka.v2i1. 1240 Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sulistyorini, L., & Urumsah, D. (2021).
Determinan  pencegahan  fraud pengadaan  barang  dan  jasa perguruan  tinggi  di  Indonesia. Proceeding of National Conference  on  Accounting  & Finance , 3 , 181–190. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3 .art16
Taufik, T. (2019). The effect of internal control  system  implementation  in realizing good governance and its impact  on  fraud  prevention. International Journal of Scientific and  Technology  Research , 8 (9), 2159–2165. Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017).  Pengaruh  Pengendalian Internal  Dan  Moralitas  Individu Pada  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi ,
18 (3), 1774–1799.
Yuniarti,  R.  D.  (2017).  The  effect  of internal  control  and  anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey  on  inter-governmental organizations). Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura , 20 (1). https://doi.org/10.14414/jebav.v20 i1.751