Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 78-83| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4628.78-83

## KEBIJAKAN TATA KELOLA LIMBAH RUMAH TANGGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN KELURAHAN PEDUNGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR)
Pande Nyoman Jaya Budiarta, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia budimrjono@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com

## Abstrak
Meningkatnya  total  penduduk,  selaras  terhadap  meningkatnya  total  sampah  yang  diciptakan.  Sampah  jadi permasalahan  utama  diamati  melalui  perkembangan  total  penduduknya,  sehingga  diperlukan  kebijakan  untuk mengatasi  hal  tersebut  salah  satunya  dengan  kebijakan  kebijakan  tata  kelola  limbah  rumah  tangga.  Tujuan penelitian  ini  guna  mengungkap  kebijakan  Kepala  Kelurahan  Pedungan  dalam  pengelolaan  sampah  rumah tangga di  Kelurahan Pedungan serta  penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2016 Tentang tata cara pengolahan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Pedungan. Metode dalam penelitian  ini  yakni  hukum  empiris  yang  berpendekatan  fakta,  kasus,  serta  sosiologis,  konseptual  dan perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  didapat  langsung  melalui  responden  melalui wawancara.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  primer  dan  sekunder,  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  deskriptif.  Hasil  temuan  mengindekasikan  bahwa  di  Wilayah  Kota  Denpasar  terutama  pada  wilayah Kelurahan  Pedungan  telah  diimplementasikan  terkait  mengelola  sampah  rumah  tangga  yang  mencegah pencemaran  lingkungan  melalui  penerbitan  kebijakan  terkait  SK  Kepala  Kelurahan  Pedungan  Nomor: 660/04/I/2019  tentang  Struktur  Kepengurusan  Bank  Sampah  Pedungan  Asri  di  Kelurahan  Pedungan. Pelaksanaan  kebijakan  ini  perlu  ditingkatkan  karena  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  masih  rendah terhadap pengelolaan limbah rumah tangga.
Kata Kunci : Kebijakan, Lingkungan, Limbah Rumah

## Abstract
The increase in the total population is in line with the increase in the total waste created. Garbage is the main problem observed through the development of the total population, so that policies are needed to overcome this, one of  which is the policy of managing household  waste. The purposes of this study are to reveal the policy of the  Head  of  Pedungan  Village  in  managing  household  waste  in  Pedungan  Village  and  the  application  of Denpasar  Mayor  Regulation  No.  11  of  2016  concerning  procedures  for  processing  and  disposing  of  waste  in Denpasar City, especially in Pedungan Village. The method in this research is empirical law which approaches facts,  cases,  as  well  as  sociological,  conceptual  and  statutory  approaches.  The  technique  of  collecting  legal materials  is  obtained  directly  through  respondents  through  interviews.  Sources  of  legal  materials  used  are primary  and  secondary,  then  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  findings  indicate  that  in  the  Denpasar City  area,  especially  in  the  Pedungan  Village  area,  it  has  been  implemented  related  to  managing  household waste that prevents environmental pollution through the issuance of policies related  to the Decree of the Head of the Pedungan Village Number: 660/04/I/2019 concerning the Management Structure of the Asri Waste Bank in  the  Kelurahan.  shelter.  The  implementation  of  this  policy  needs  to  be  improved  because  public  knowledge and awareness is still low on household waste management.
Keywords: Policy, Environment, House Waste

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  manusia  bisa  memberi  pengaruh  lingkungan  yang  mana  manusia  tersebut  tinggal,  serta kebalikannya  manusia  diberi  pengaruh  dari  kondisi  lingkungan  sekitarnya.  Bali  maupun kepariwisataan  tidak  dapat  dilepaskan.  Selaku  wilayah  tujuan  wisata  utamanya,  aset  serta  indahnya alam,  maupun  keunikan  seni  budayanya  yang  jadi  daya  tarik  utamanya.  Meningkatnya  total penduduk, selaras terhadap pertambahan total sampah yang diciptakan. Wilayah pariwisata jadi faktor utamanya  dari  kepadatan  penduduk  sekarang.  Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  mengalami
perkembangan  yang  mana  usaha  infrastruktur  seluruh  aspek  dilakukan  menggalakkan  dengan maksimal,  maka  dibutuhkan  SDA  dalam  melaksanakan  pembangunannya.  Tapi  kondisi  ini  sudah melalui  berbagai  perubahan  selain  kemerosotan  dalam  kuantitasnya  dan  juga  kualitasnya. Kemerosotan  tersebut  hadir  dikarenakan  kegiatan  dari  warga  dunia,  nasional,  regional,  dan  juga wilayah.  Infrastruktur  tidak  bisa  meraih  kemajuan  yang  bermakna,  dengan  tidak  diiringi  aktivitas industrialisasi yang terus mengalami peningkatan.
Pembangunan  menciptakan  manfaat  dalam  seluruh  aspek  hidup  mencakup  kesehatan.  Selain menciptakan  manfaat,  infrastruktur  bisa  mengakibatkan  munculnya  perubahan  kepada  lingkungan serta SDA, dikarenakan hakikat dari pembangunan yakni sebagai tombak ataupun perubahan menuju arah  yang  diharapkan.  Industriawan  dan  juga  warga  kepada  dampak  negatifnya  yang  dipicu  atas industrialisasi.  Pencemaran  lingkungan  menciptakan  kualitasnya  lingkungan  hidup  ada  pemerosotan serta  pula  bisa  mengurangi  kualitas  hidup  manusia  yang  terdapat  pada  lingkungan  hidup  yang tercemarkan itu. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan dalam negara Indonesia mayoritas sudah dialami  dalam  kawasan  pemukiman,  dari  tahun  menuju  tahun  pengakumulasian  selalu  ada pertambahan  serta  relatif  tidak  bisa  dikendalikan,  misalnya  kerusakan  lingkungan  serta  banjir  di waktu musim hujan, dan kekeringan di periode musim kemarau (Absori, 2005) .
Dampak negatif dari sampah dapat menimbulkan masalah besar merugikan bagi lingkungan, karena dapat mencemari lingkungan. Pembangunan perlu dilakukan, lingkungan hidup maupun SDA yang perlu dijaga eksistensinya serta keterampilannya (Absori, 2007) . Selaras terhadap hakikat NKRI yang  merupakan  negara  hukum,  sehingga  pembangunan  bersistem  pengelolaan  lingkungan  hidup pada negara Indonesia perlu diberikan dasar hukumnya secara jelas serta tegas dan menyeluruh dalam memberi jaminan kepastian hukum (Rahmadi, 2012) .
Hukum  pidana  maupun  hukum  perdata  yang  bertujuan  memberi  paksaan  kepada  subjek hukumnya  yang  jadi  target  menaati  aturan  UU  lingkungan  hidup.  Kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (Sugiartha  &  Widiati,  2020) .  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  Ayat  (3)  BAB  II  Pengelolaan Sampah  dalam  Peraturan  Walikota  Denpasar  No.11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  dan Pembuangan  Sampah  di  Kota  Denpasar  yang  berbunyi: “Pengelolaan Sampah yang  dikelola secara Swakelola  tetap  berjalan  sesuai  yang  sudah  ada  dan  sampahnya  dipilah  menjadi  sampah  Organik dan Anorganik” .
Sudah  tertera  jelas  dalam  Peraturan  Walikota  Denpasar  tersebut  diatas,  Pengelolaan  Limbah Rumah tangga dimulai dari kesadaran masyarakat yang dilakukan secara swakelola atau dengan kata lain  dilakukan  secara  mandiri  dan  tanpa  kita  sadari  kita  telah  mampu  berperilaku  hidup  bersih  dan sehat. Segala macam sampah dan limbah dibuang tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga terjadilah  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup  dimaknai  merupakan seluruh keadaan, benda, serta pengaruhnya yang ada di ruang yang ditinggali dan memberi pengaruh kehidupan  manusianya (Salim,  1985) .  Pada  pemakaian  serta  pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan lindung,  penyelenggaraannya  tidak  diperbolehkan  memberi  gangguan  fungsi  alamnya  serta  tidak diperbolehkan mengubah bentang alam serta ekosistem alaminya. Dissamping itu, penggunaan tanah pada  kawasan  lindung  pun  bisa  dipakai  bagi  keperluan  pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan IPTEKS  selama  tidak  memberi  gangguan  fungsi  atas  kawasan  lindungnya  itu (Budiartha,  2013) . Pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  tidak  hanya  menjadi  masalah  nasional  tapi  tetapi  menjadi masalah antarnegara (Hamzah, 1995) .
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Mulasari  et  al.,  (2014) pengolahan  sampah  di  daerah Jakarta masih mengandalkan peran pemerintah pengelolaan sampah perkotaan dilakukan dengan dua sistem,  yaitu  sentralisasi  dan  desentralisasi  dalam  upaya  pencegahan  pencemaran  lingkungan.  Lebih lanjut, Tapilatu  et  al.,  (2017) upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dinilai  sangat  baik  dalam pencegahan  pencemaran  lingkungan  dengan  mengadakan  sosialisasi,  namun  pengelolaan  bank sampah  masih  belum  efektif  akibat  kebiasaan  masyarakat  yang  telah  berlangsung  selama  ini. Sedangkan Putra  et  al.,  (2021) wilayah  Kelurahan  Pedungan  telah  dikeluarkan  kebijakan  mengenai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank  Sampah  Pedungan  Asri  di  Kelurahan  Pedungan.  Bank  sampah  tersebut  menerima  sampah plastik  untuk  didaur  ulang  kembali  menjadi  barang  yang  lebih  memiliki  daya  guna  serta  memiliki nilai  ekonomis,  yang  kedua  Faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  sampah  plastik  di  Wilayah Kelurahan  Pedungan  meliputi  penduduk  setempat  dan  penduduk  pendatang.  Dari  fenomena  tersebut
maka  dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  mengungkap  kebijakan  Kepala Kelurahan  Pedungan  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kelurahan  Pedungan  serta penerapan  Peraturan  Walikota  Denpasar  No.  11  Tahun  2016  Tentang  tata  cara  pengolahan  dan pembuangan sampah di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Pedungan.

## II. METODE PENELITIAN
Kegiatan  meneliti  ini  berjenis  yakni  penelitian  empiris  dengan  mengaplikasikan  pendekatan  kasus, sosiologis,  konseptual  dan perundang-undangan (Moleong,  2018) . Sumber  data  penelitian  diperoleh dari  lapangan  melalui  wawancara  responden  yang  bertempat  di  daerah  Kel.  Pedungan,  kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sumber data  yang digunakan  yaitu  sumber  hukum sekunder  yang diakumpulkan  dari  hasil  wawancara  sedangkan  sumber  data  primer  yakni  literatur,  UU,  hasil-hasil penelitian  terdahulu  yang  relevan.  Bahan-bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  dengan  cara mengumpulkan  dan  mengurutkan  data  yang  telah  diperoleh  dari  responden  atau  narasumber.  Data yang telah tersusun kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis permasalahan dianalisis dan dideskripsikan dengan penggambaran data yang telah terkumpul seperti bagaimana adanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Kepala  Kelurahan  Pedungan  dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  di Kelurahan Pedungan
Provinsi  Bali  merupakan  suatu  wilayah  tujuan  berwisata  yang  dilandasi  pengajaran  Tri  Hita  Karana yang  bermakna  yaitu  pada  kehidupan  terus  ada  keseimbangan  antara  pencipta,  manusia,  serta  pula alam  lingkungan  di  sekitar.  Maka  dari  itu,  penerapan  terkait  aas  itu  yakni  melakukan  pengamatan terealisasikan  keamanan,  ketentraman,  ketertiban,  serta  kenyamanan  saat  melakukan  kegiatan  hidup keseharian.  Guna  merealisasikan  hal  itu,  ada  suatu  permasalahan  yang  dialami  dengan  sifat  yang urgent  atau  penting  hingga  sekarang  di  Provinsi  Bali,  terutama  di  Kota  Denpasar  yakni  masalah mengenai  sampah  yang  mengakibatkan  wabah  penyakit  serta  pencemaran  lingkungan  dalam  Kota Denpasar karena tumpukan sampah yang tidak dilaksanakan pengelolaan secara baik.
Waste  management yang  mempunyai  makna  yakni  cara  mengelola  sampah  ataupun waste treatment mengolah  limbah  dari  bahan  buangan  industri  serta  teknologi  yang  bermaksud  guna menurunkan  pencemaran  lingkungan,  cara  pengelolaan  limbah  industri  serta  teknologi  bergantung kepada  sifat  maupun  kandungan  limbah  dan  bergantung  juga  kepada  perencanaan  dalam  membuang olahan  limbah  dengan  permanen (Wardhana,  2004) .  Mencegah  pencemaran  lingkungan  mencakup tahapan  mencegah  serta  mengendalikan.  Proses  mencegah  berprinsip  menurunkan  pencemar  atas sumber guna pencegahan dampak lingkungan yang lebih berat. Dalam lingkungan yang paling dekat, seperti  menurunkan  total  sampah  yang  diciptakan,  mempergunakan  kembali,  mengurangi,  serat mendaur ulang.
Terdapat  beragam  hal  yang  bisa  dilaksanakan  sebagai  usaha  pengelolaan  sampah  di Lingkungan  Kelurahan  Pedungan,  diantaranya  yaitu  diterbitkannya  SK  Kepala  Kelurahan  Pedungan Nomor:  660/04/I/2019  tentang  Struktur  Kepengurusan  Bank  Sampah  Pedungan  Asri  di  Kelurahan Pedungan dimana Surat Keputusan tersebut menimbang dalam peningkatan kesadaran kebersihan dan memanfaatkan  nilai  ekonomis  terhadap  sampah  tersebut  yang  sebelumnya  sampah  tersebut  tidak bernilai  guna,  caranya  yakni  melalui  pemilahan  sampah  organik  serta  non  organik  serta  setelah terpilih akan bisa bernilai ekonomis yaitu sampah organik bisa diolah jadi kompos maupun yang non organik  dapat  dijual  ke  bank  sampah  dengan  demikian  perlu  adanya  bank  sampah  di  tingkat Kelurahan  Pedungan.  Mempermudah  dan  lebih  dekat  dalam  penyaluran  sampah  yang  telah  terpilah sehingga memberikan jaminan dan kepastian harga tetap terjamin dan juga memberikan arah terhadap penggunaan  keuangan  Kelurahan  Pedungan  guna  tercapainya  tujuan  Pengelolaan  Sampah  di Kelurahan Pedungan.
Umumnya,  terdapat  tiga  cara  yang  bisa  dilaksanakan  sebagai  rangka  mencegah  pencemaran lingkungan,  yakni  secara  administratif  yaitu  usaha  mencegah  pencemaran  lingkungan  dalam administratifnya  yakni  pencegahan  yang  dilaksanakan  pemerintahan  melalui  penerbitan  kebijakan ataupun  aturan  yang  berkenaan  terhadap  lingkungan  hidup  dan  secara  teknologis  yaitu  melalui Peraturan  yang  telah  ditetapkan,  cara  ini  ditempuh  dengan  mewajibkan  setiap  Desa/Kelurahan  Se- Kota  Denpasar  agar  memiliki  unit  pengolahan  sampah  di  lingkungannya  masing-masing.  Sebelum sampah  diurai  atau  di  buang  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir,  sampah  dapat  diolah  dan  dipilah berdasarkan jenisnya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan
dan  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  daur  ulang  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Secara  edukatif melalui  peraturan  yang  ditetapkan,  cara  ini  ditempuh  dengan  Penetapan  SK  Kelurahan  Pedungan Nomor:  660/04/I/2019  tanggal  07  Januari  2019  tentang  Susunan  Pengurus  Bank  Sampah  Pedungan Asri  dan  mensosialisasikan  terhadap  masyarakat  dilingkungan  Kelurahan  Pedungan  mengenai pentingnya  menjaga  lingkungan  dan  betapa  bahayanya  pencemaran  lingkungan,  sehingga  patut diadakannya  swakelola  terhadap  sampah  yang  timbul  dari  aktivitas  rumah  tangga.  Dalam  mengelola sampah ini dilaksanakan guna menurunkan maupun melakukan penanggulangan dampak pencemaran lingkungannya yang dikarenakan kemajuan industri serta peningkatan total penduduk. Di samping itu, tujuannya  dari  penyelenggaran  ini  yakni  agar  meraih  kemakmuran  yang  nyata  serta  beriringan terhadap kemajuan industri.
Pengelolaan  sampah  plastik  di  Kota  Denpasar  khususnya  di  wilayah  Kelurahan  Pedungan menjadi  masalah  penting  dan  sangat  sulit  diselesaikan.  Faktor  yang  memberi  pengaruh  dalam mengelola  sampah  pada  Wilayah  Kelurahan  Pedungan.  Berikut  beragam  faktor  yang  memberi pengaruh  dalam  mengelola  sampah  pada  Wilayah  Kelurahan  Pedungan.  Faktor  Eksternal  meliputi  2 faktor,  yaitu  faktor  masyarakat  dan  faktor  pendatang.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  setempat mengenai pengelolaan sampah plastik menyebabkan kondisi lingkungan menjadi rusak akibat sampah plastik. Faktor Internal, Pengelolaan dan kesadaran akan bahaya sampah plastik diawali dari individu yang  peduli  terhadap  lingkungan  sekitar.  Aktivitas  berjualan  di  Wilayah  Kelurahan  Pedungan kebanyakan merupakan  usaha  individu/mandiri seperti  warung-warung kecil, pasar, dan minimarket. Dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  98  Tahun  2018  Tentang  Pembatasan  Timbulan  Sampah  Plastik Sekali  Pakai  sudah  diterapkan.  Salah  satunya  yaitu  tidak  disediakannya  kantong  plastik  di minimarket-minimarket  yang  ada  di  Kota  Denpasar  khususnya  di  Wilayah  Kelurahan  Pedungan. Penerapan  Peraturan  Gubernur  ini  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  kondisi  lingkungan,  terutama mengenai pengelolaan sampah plastik.
Dampak  yang  dihasilkan  dari  pengelolaan  sampah  plastik,  baik  maupun  buruk  dapat mempengaruhi  beberapa  hal,  yaitu  sosial  ekonomi  makin  besar  kondisi  sosial  perekonomian  warga, makin  tinggi  juga  total  dalam  kapita  sampah  yang  dibuang  tiap  harinya.  Kualitas  sampahnya  juga makin  banyak  yang  sifatnya  non  organik  ataupun  tidak  bisa  membusuk.  Kemajuan  teknologi  bisa meningkatkan  total  dan  juga  kualitas  sampahnya,  dikarenakan  penggunaan  bahan  baku  yang  kian bervariasi,  cara  mengepak,  maupun  produk manufaktur  yang  kian  bervariasi  bisa  memberi  pengaruh total  serta  jenis  sampahnya.  Pariwisata,  sangat  dipengaruhi  dengan  kondisi  lingkungan  yang pengelolaan  sampahnya  kurang  baik.  Daya  tarik  wisatawan  lokal  yang  berada  di  Wilayah  Kota Denpasar  terutama  Wilayah  Kelurahan  Pedungan  menjadi  menurun  akibat  kondisi  lingkungan  yang tidak  mendukung.  Pemerintah  sudah  sangat  memperhatikan  masalah  pengelolaan  sampah,  tetapi kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang. Kesehatan, menjadi hal utama yang sangat berbahaya jika pengelolaan sampah plastik tidak benar. Banyak penyakit yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan yang kurang sehat.
Pemanfaatan  sampah  plastik  menjadi  barang  yang  lebih  memiliki  daya  guna  dan  nilai ekonomis  sudah  diterapkan  di  Kelurahan  Pedungan.  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) telah  melaksanakan  kegiatan  daur  ulang  di  bank  sampah  “Pedungan  Asri”  di  Kelurahan Pedungan.Pengelolaan  sampah  plastik  di  Kelurahan  Pedungan  yang  dilakukan  di  bank  sampah “Pedungan  Asri”  penerapannya  dilakukan  dengan  pemilahan.  Pemilahan  sampah  plastik  di  bank sampah “Pedungan Asri” dipilah menjadi sampah plastik yang berupa botol dan sampah plastik ringan seperti  kemasan  jajan.  Plastik-plastik  tersebut  kemudian  diserahkan  oleh  bank  sampah  “Pedungan Asri”  kepada  pengepul  sampah  plastik  untuk  di  daur  ulang  menjadi  barang  yang  lebih  berguna. Pengelolaan  sampah  plastik  sangat  tidak  disarankan  dan  sangat  tidak  diperbolehkan  dengan  cara melakukan  pembakaran.  Karena  dapat  menyebabkan  pencemaran  lingkungan,  terutama  pencemaran udara. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup yang sehat.

## 2. Penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengolahan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar Khususnya di Kelurahan Pedungan
Kota Denpasar sudah terdapat Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan  Sampah  di  Kota  Denpasar.  Peraturan  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung  warga  agar turut  andil  melaksanakan  program  kebersihan  dalam  Kota  Denpasar,  Pemkot  Denpasar  menerapkan sistem  Swakelola  Sampah  di  tiap  Desa  maupun  Kelurahan  melalui  pembentukan  tim  juru  yang
memantau  lingkungan (Jumali) .  Tim  Jumali  Kota  Denpasar  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan koordinasi  penyelenggaraan  tata  kelola  mengenai  sampah,  melakukan  monitor,  melaksanakan identifikasi sumber sampahnya serta menyosialisasikan terhadap warga yang diinginkan bisa jadi hal yang mampu menurunkan masalah persampahan dalam Kota Denpasar. Setelah pemberlakuan sistem kelola sampah dengan basisnya pada lingkungan yaitu swakelola sampah di setiap Desa/ Kelurahan di Kota  Denpasar  serta  atas  instruksi  langsung  Walikota  Denpasar  IB.  Rai  Dharmawijaya  Mantra  guna merealisasikan  kota  Denpasar  yang  bersih,  sehat  dan  indah,  Tiap  Desa/Kelurahan  menciptakan  tim juru  pemantau  lingkungan  atau  Jumlai  agar  mendukung  warga  turut  andil  berkontribusi  untuk melaksanakan  program  kebersihan  di  Kota  Denpasar.  Seperti  halnya  Swakelola  sampah  dalam  Kel. Pedungan yang mana tiap hari tim jumali berkeliling menyisir wilayah Kelurahan Pedungan dari jalan protokol sampai menuju gang kecil dalam daerah Kel. Pedungan. Melalui memantau langsung menuju lapangan  maupun  sosialisasi  dengan  berkesinambungan  diinginkan  bisa  mengubah  mindset  warga terkait  sampah  maupun  turut  memberi  peningkatan  rasa  peduli  warga  menanggulangi  sampah.  Di samping  memantau  maupun  melakukan  sosialisasi  terhadap  warga.  Tim  Jumali  turut  andil  memberi bantuan  aktivitas  untuk  penyapuan,  mengumpulkan,  serta  mengangkat,  menciptakan  perencanaan kerja  mengenai  pemilahan,  mengelola,  dan  juga  jadwal  mengeluarkan  sampah  serta  mempunyai tanggung  jawab  maupun  melakukan  pelaporan  seluruh  hasil  penyelenggaraan  tugas  terhadap  Kepala Kelurahan ataupun langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Untuk warga yang melaksanakan pelanggaran Perwali ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Perda 3 Tahun 2015 tentang kebersihan,  yang  mana  akan  dikenakan  denda  yang  diberi  maksimalnya  sampai  Rp.50.000.000,00- ataupun dikenai kurungan penjara sepanjang 3 Bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dalam  daerah  Kota  Denpasar  terutama  pada  Wilayah  Kel.  Pedungan  telah  diimplementasikan kebijakan  terkait  mengelola  sampah  rumah  tangga  yang  mencegah  pencemaran  lingkungan.  di wilayah  Kelurahan  Pedungan  telah  dikeluarkan  kebijakan  mengenai  Surat  Keputusan  Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank Sampah Pedungan Asri  di  Kelurahan  Pedungan.  Di  Wilayah  Kelurahan  Pedungan  merupakan  wilayah  tinggi  aktivitas ekonomi  yang  mana  penduduk  pendatang  lebih  banyak  dari  pada  penduduk  setempat  dikarenakan tingginya  permintaan  pekerjaan  dan  juga  disebabkannya  oleh  banyaknya  tempat-tempat  atau  usaha yang  membutuhkan  pekerja  yang  kemudian  menyebabkan  penduduk  pendatang  meningkat.  Hal  ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan.

## 2. Saran
Diharapkan  kepada  pemerintah  agar  meyuluhkan  sosialisasi  bagi  masyarakat  guna  memberi pengetahuan serta adanya aksi  secara gotong dalam penyuluhan membuang  sampah  secara rutin dan bijak.  Diharapkan  kesadaran  masyarakat  dalam  membuang  sampah  juga  sangat  penting  agar  mudah didaur ulang Kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 221– 237.
Absori.  (2007).  Advokasi  Masyarakat  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Jaten,
Kabupaten Karanganyar. Warta LPM , 10 (1), 68–75.
Budiartha,  I.  N.  P.  (2013).  Pemanfaatan  dan  Penggunaan  Tanah  Perspektif  Hukum  Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Kemakmuran. Jurnal Hukum Prasada , 1 (1), 73–92. Hamzah, A. (1995). Penegakan Hukum Lingkungan . Arikha Media Cipta, Jakarta. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mulasari,    urahma  A.,  Husodo,  A.  H.,  &  Muhadjir,  N.  (2014).  Kebijakan  Pemerintah  dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Kesmas , 8 (8), 404–410.
Putra,  M.  O.  D.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pengelolaan  Sampah  Plastik  Rumah Tangga  dalam  Rangka  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  (Studi  di  Lingkungan  Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar  Selatan Kota Denpasar). Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 86– 91.
Rahmadi, T. (2012). Hukum Lingkungan di Indonesia . Raja Gafindo Persada, Jakarta. Salim, E. (1985). Lingkungan Hidup dan Pembangunan . Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2020).  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  untuk  Pembangunan  Daerah  Bali. Kertha Wicaksana , 14 (2), 96–102.
Tapilatu, E., Suyatna,  I. N., & Sarna, K. (2017). Upaya Pencegahan Pencemaran  Lingkungan Hidup yang  diakibatkan  oleh  Sampah  ditinjau  dari  Perda  Denpasar  Nomor  3  Tahun  2015. Kertha Negara , 5 (5), 1–13. Wardhana, W. A. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan . Andi, Yogyakarta.