## Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Fikih Islam

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman

## STAIN Majene, Pengadilan Agama Manna
Email: ansamad90 @ gmail.com; rifqi1914@gmail.com
Abstract: This study aims to highlight the review of Islamic jurisprudence regarding the competence of religious courts in handling judicial divorce as a reflection of the view that judges' actions to terminate the marriage relationship are unjustifiable and the only divorce institution is divorce which is the husband's prerogative. The method applied is the descriptive-analytic research method with the main data source is library research. The results of this study indicate that the Religious Court is not only a state institution, but also a religious institution as recorded in the Islamic literature, and a judge with the authority to pronounce divorce is playing the role of amar makruf nahi mungkar, therefore his authority is not only legally valid in the state law, but also has its legitimacy regulated in Islamic jurisprudence.
Keywords: Divorce, Judicial Divorce, Religious Court

## The Competence of Religious Courts in Handling Judicial Divorce in Islamic Jurisprudence
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk  menyoroti posisi yurisprudensi Islam tentang kompetensi  peradilan  agama  dalam  menangani  perkara  cerai  gugat  sebagai  bentuk refleksi  terhadap  pandangan  yang  menilai  tindakan  hakim  memutus  tali  pernikahan tidak  dapat  dibenarkan  dan  lembaga  perceraian  satu-satunya  adalah  t}ala>q  yang  tidak lain  merupakan  hak  prerogratif  suami.  Metode  yang  diterapkan  adalah  metode penelitian  deskriptif-analitik  dengan  sumber  data  utama  bersifat  penelitian kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Peradilan  Agama  tidak  hanya berkedudukan sebagai lembaga negara, namun ia juga merupakan lembaga keagamaan sebagaimana  tercatat  pada  literatur-literatur  dalam  khazanah  keislaman,  dan  seorang hakim  yang  dengan  kewenangannya  menjatuhkan  t}ala>q,  sesungguhnya  sedang menjalankan  peran  amar  makruf  nahi  mungkar.  Karenanya,  setiap  kewenangan  yang dimilikinya  selain  memiliki  pondasi  yang  dikuatkan  oleh  hukum  negara  juga dikokohkan dengan dasar hukum agama.
Keywords: T}ala>q, Kewenangan Peradilan, Peradilan Agama

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah suatu bentuk ajaran dari Allah swt. yang menjadi salah satu cara  bagi  makhluk-Nya  untuk  melestarikan  kehidupannya  dan  menjadikan  makhluk- Nya  dapat  menikmati  hidup  yang  tenang  dan  halal.  Manusia  sebagai  makhluk  Allah swt.  yang  dianugerahi  akal,  iman,  Islam  dan  nafsu  syahwat  hendaknya  digunakan sesuai  proporsi  dari  masing-masing.  Misalnya  nafsu  syahawat  pada  diri  manusia diberikan  agar  dapat  menghasilkan  keturunan,  sedangkan  anugerah  iman,  agama  dan akal,  menjadi  sebuah  berkewajiban  bagi  manusia  dalam  menghasilkan  keturunan melalui ikatan pernikahan sebagaimana tuntunan dari Allah swt. melalui ajaran agama Islam. 1
Ikatan pernikahan  sebagai salah satu pemenuhan terhadap  perintah Allah swt. dengan  tujuan  membentuk  dan  membina  hubungan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  yang  berlandaskan  syariat  Islam melalui ikatan perjanjian suci, namun di dalam perjalanan hubungan tersebut didapati adanya  ketidakcocokan  dan  ketidakharmonisan  yang  menyebabkan  terjadinya perceraian  atau  pemutusan  hubungan  pernikahan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya pengabaikan  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pasangan,  misalnya  rentang adanya ketidakadilan jender.
Perbedaan jender ( gender difference) melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik  pada  laki-laki  maupun  pada  perempuan  dalam  hubungan  pernikahan. Ketidakadilan jender ini termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: marginilasasi,  proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi, streotyping  dan  diskriminasi, pelabelan  negatif,  dan  tindak  kekerasan  ( violence).  Persoalan-persoalan  ini  dapat terjadi  pada  ruang  publik  dan  ruang  domestik,  khususnya  dalam  lingkungan  rumah tangga seseorang, sehingga akhirnya berujung pada pemutusan pernikahan. 2
T}ala>q  sebagai  salah  satu  lembaga  pemutus  hubungan  pernikahan,  sejatinya adalah  hak  perogratif  suami.  Namun  dikarenakan  ketiadaan  i’tikad  baik,  suami
1 Hamid  Pongoliu,  "Family  of  Sakinah,  Mawaddah,  Warahmah  in  the  Concept  of  Islamic Marriage," Al-Mizan, Vol. 13, No. 1 (2017); 3.
2 Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 11.
seringkali  abai  dengan  kehendak  istri  yang  ingin  berpisah,  karena  baginya  hubungan keduanya  tidak  lagi  harmonis  dan  sulit  diperbaiki.  Hal  demikian  bisa  saja  terjadi dengan alasan untuk mengikat sang istri karena kecintaannya atau niat buruknya yang tidak diketahui. Padahal terkait hal tersebut Allah swt. telah menyatakan:
ْوَأ  ٍفوُرْعَِبِ ٌكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقلاَّطلا اًئْ يَش َّنُىوُمُتْ يَ تآ اَِّمِ اوُذُخَْتَ ْنَأ ْمُكَل ُّلَِيَ لاَو ٍناَسْحِِبِ ٌحيِرْسَت َميِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف َِّللَّا َدوُدُح اَميِقُي لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف َِّللَّا َدوُدُح اَميِقُي لاَأ اَفاََيَ ْنَأ لاِإ ْتَدَتْ فا ا
َف َِّللَّا ُدوُدُح َكْلِت ِوِب ( َنوُمِلاَّظلا ُمُى َكِئَلوُأَف َِّللَّا َدوُدُح َّدَعَ تَ ي ْنَمَو اَىوُدَتْعَ ت لا ٢٢٢ ) Terjemahnya:
Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali.  (Setelah  itu  suami  dapat)  menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali  sesuatu  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  keduanya  tidak  berdosa  atas  bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  melanggar  hukum- hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim (QS al-Baqarah/2: 229). 3
Allah  swt.  secara  normatif  telah  menetapkan  kewajiban  guna  melaksanakan ketetapan  syariah  kepada  pribadi  tiap-tiap  muslim.  Kewajiban-kewajiban  syara tersebut  lantas  dilaksanakan  berdasarkan  pilihannya  ( ikhtiya>r)  sendiri  tanpa  ada intervensi  ataupun  paksaan  dari  pihak  manapun.  Namun  pada  kenyataannya, ketetapan-ketetapan  tersebut  seringkali  dilalaikan  dan  oleh  karenanya  kewajiban menjaga  pelaksanaan  syariat  diserahkan  kepada  hakim.  Hal  tersebut  karena  hakim berkewajiban  untuk  memutuskan  hukum  berdasarkan  syariat  serta  mengukuhkannya dengan  otoritas  ( s}ult}ah)  yang  diberikan  kepadanya,  dan  dalam  hal  ini  hakim melaksanakan perannya dalam kerangka al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar.
Cerai  gugat  dengan  putusan t}ala>q  ba>in  s}ugrah  yang  diterapkan  di  lingkungan Peradilan  Agama  di  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  bentuk  keadilan yang  telah  lama  diterapkan,  utamanya  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi hak perempuan yang ingin bercerai dari suaminya. Pasal 73 ayat  (1)  Undang-Undang
3 Kementerian  Agama  RI, Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Ciputat: Penerbit Wali, 2010), 36.

## Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat
Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  (selanjutnya  disebut  UUPA)  telah  menggariskan  bahwa  dalam  perkara  cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Di satu sisi, suami ditempatkan sebagai  pihak  tergugat,  sehingga,  baik  suami  maupun  istri  telah  mempunyai  jalur masing-masing  dalam  kaitannya  dengan  upaya  menuntut  perceraian.  Dalam  hal  ini suami menempuh upaya cerai t}ala>q, sedangkan istri menempuh upaya cerai gugat yang pada akhirnya hakimlah yang akan menjatuhkan t}ala>q.
Namun  nyatanya,  masih  ada  saja  pihak  yang  menaruh shak  (prasangka  tidak benar) akan kewenangan Peradilan Agama Tersebut. Dikatakan bahwa dalam perkara cerai  gugat,  hakim  tidak  berwenang  menjatuhkan t}ala>q  karena  ia  semata-mata merupakan  hak  prerogratif  suami  atas  istrinya.  Oleh  karenanya,  tindakan  hakim memutus tali pernikahan tidak dapat dibenarkan dan lembaga perceraian satu-satunya adalah t}ala>q yang tidak lain merupakan wewenang milik suami.
Berdasarkan  realita  tersebut  bahwasanya  perlu  mengkaji  tentang  praktik  cerai gugat  dalam  perspektif  fikih.  Hal  demikian  penting  dilakukan  dalam  rangka memperkokoh kedudukan hakim serta menanamkan paham bahwa putusan-putusannya ataupun  kewenangan  terutama  dalam  perkara  cerai  gugat  memiliki  legitimasi  dalam shara’ dan undang-undang.  Meskipun penelitian ini bertujuan untuk menyoroti posisi yurisprudensi  Islam  tentang  kompetensi  Peradilan  Agama  dalam  menangani  perkara cerai  gugat,  namun  juga  perlu  menampilkan  selayang  pandang  yang  menunjukkan gambaran umum terkait ketentuan dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dalam konteks kekinian.

## B. Kompetensi Peradilan Agama  dalam Penanganan Perkara
Kata  kompetensi  berasal  dari  bahasa  Belanda competentie,  yang  kadang- kadang  diterjemahkan  juga  dengan  ‚kewenangan‛,  sehingga  kedua  kata  tersebut dianggap semakna. 4
4 A.  Rasyid  Roihan, Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Ed.  2  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2006), 25.

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman
Lembaga-lembaga  Peradilan  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari  kekuasaan kehakiman  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tidak  terlepas  dari  aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  18  bahwa kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya,  serta  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Badan  peradilan  yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan Tata Usaha. 5
Kewenangan  di  lingkungan  peradilan  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu kewenangan  relatif  ( relative  competentie)  dan  kewenangan  absolut  (absolute competentie).  Kompetensi  Peradilan  Agama  dirumuskan  sebagai  kekuasaan  negara dalam  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus,  serta  menyelesaikan  perkara- perkara  tertentu  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  untuk  menegakkan  hukum dan keadilan. Dalam hal ini arti kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman.
Kewenangan mutlak atau yang sering disebut dengan kompetensi absolut yaitu kewenangan  yang  menyangkut  kekuasaan  mutlak  untuk  mengadili  suatu  perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama yang dalam istilah lain disebut Atribut Van Rechsmacht. Sebagai contoh, perkara perceraian bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  perkawinannya  dilakukan  secara  Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. 6
Kewenangan  relative  atau  yang  sering  disebut  kompetensi  relative  yaitu kewenangan  mengadili  suatu  perkara  yang  menyangkut  wilayah/daerah  hukum (yurisdiksi).  Hal  ini  dikaitkan  dengan  tempat  tinggal  pihak-pihak  berperkara.  Dalam istilah  lain,  kewenangan  relative  ini  disebut distribute  van  rechtsmacht.  Sedangkan pengadilan  yang  berhak  mengadili  suatu  perkara  dalam  bahasa  latin  disebut  dengan istilah ‚ Actor Sequitur Forum Rei‛.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.
6 Ibid., 117.
Bila  merujuk  pada  dua  definisi  kewenangan  di  atas,  maka  jelas  sudah  bahwa kompetensi  yang  akan  menjadi  objek  pada  penelitian  ini  adalah  kompetensi  absolut Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  ini,  peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama Islam di bidang (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah. 7
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ‚perkawinan‛ adalah  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: (1) izin beristri lebih dari seorang; (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu)  tahun, dalam hal orang tua wali,  atau keluarga dalam garis  lurus ada  perbedaan  pendapat;  (3)  dispensasi  kawin;  (4)  pencegahan  perkawinan;  (5) penolakan  perkawinan  oleh  pegawai  pencatat  nikah;  (6)  pembatalan  perkawinan;  (7) gugatan  kelalaian  atas  kewajiban  suami  dan  istri;  (8)  perceraian  karena t}ala>q;  (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaian harta bersama; (11) penguasaan anak-anak; (12) ibu  dapat  memikul  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  bilamana  bapak  yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas  istri;  (14)  putusan  tentang  sah  tidaknya  seorang  anak;  (15)  putusan  tentang pencabutan  kekuasaan  orang  tua;  (16)  pencabutan  kekuasaan  wali;  (17)  penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas)  tahun  yang  ditinggal  kedua  orang  tuanya;  (19)  pembebanan  kewajiban  ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (20) penetapan asal- usul  seorang  anak  dan  penetapan  pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islam;  (21) putusan  tentang  hal  penolakan  pemberian  keterangan  untuk  melakukan  perkawinan campuran; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  dijalankan  menurut  peraturan yang lain.
Jika  merujuk  pada  literatur  tentang  histori  kompetensi  absolut  Pengadilan Agama  di  Indonesia,  rasanya  tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  kewenangan Pengadilan  Agama  menyelesaikan  perkara  cerai  gugat  bak  anak  sulung.  Bahkan  kala pemerintah  Belanda  merubah  pendiriannya  tentang  pemberlakuan  hukum  Islam  di Indonesia  karena  ada  usul  dari  Snouck  Hurgronje  kepada  pemerintah  Belanda  agar tidak  memberlakukan  hukum  Islam  secara ka>ffah  di  daerah  jajahan  dengan menerbitkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610, gugat cerai ( fasakh) dan ruju>’ tetap menjadi kewenangan peradilan agama. 8
Hal ini logis sebagaimana argumen Yahya Harahap bahwa setiap pribadi yang mengaku  dirinya  muslim,  pasti  akan  berhadapan  dan  mengalami  peristiwa  yang berkenaan  dengan  hukum  sosial  kekeluargaan  yang  diajarkan  Islam.  Sekalipun  kadar kualitas keislamannya tidak sempurna, namun dalam persitiwa yang berkenaan dengan perkawinan, mereka secara sadar berpaling ke arah hukum Islam. Hampir jarang yang berani  mengabaikan  dan  menyingkirkan  sekalipun  mungkin  dalam  pelaksaaan  dipadu dengan seremonial tata cara yang bernilai adat. 9
Olehnya  itu  persoalan  pernikahan  dan  perkawinan  yang  menjadi  kompetensi absolut  dari  Peradilan  Agama,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  jika terjadi pemutusan hubungan pernikahan dilaksanakan secara adat istiadat yang berlaku pada daerah masing-masing.

## C. Cerai Gugat: Definisi dan Aspek Yurudisnya di Indonesia
Secara umum aturan mengenai perceraian di Indonesia telah digariskan dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP), Peraturan
8 Mannan Abdul,  et.al., Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek (Bogor: Diklat Cakim III PPC Terpadu II Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 314.
9 Harahap  M.  Yahya, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), Ed. 3 (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997), 17-18.
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan PP No. 9/1975). Pasal 38  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  menyatakan  bahwa  perkawinan  dapat  putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan keduanya.
Cerai gugat atau yang dinarasikan dengan frasa gugatan cerai dalam UUP dan PP  No.  1/1975  tersebut  adalah  gugatan  yang  diajukan  oleh  suami  atau  istri  atau kuasanya  ke  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  tergugat (Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Sedangkan bagi  pasangan  suami  istri  beragama  Islam  tunduk  pada  Kompilasi  Hukum  Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
UUP  telah  mengklasifikasikan  secara  tegas  bentuk  dan  tata  cara  cerai t}ala>q dengan  cerai  gugat,  berbeda  sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  No.  9/1975.  Kedua bentuk  perceraian  diatur  dalam  paragraf yang  berbeda.  Cerai t}ala>q diatur dalam Bab. IV  Bagian  Kedua  paragraf  2  (dua),  dan  cerai  gugat  diatur  dalam  paragraf  3  (tiga). Demikian  pula  istilah  cerai  gugat  yang  terdapat  dalam  KHI  tidak  sepenuhnya  sama dengan istilah yang terdapat dalam UUP maupun PP No. 9/1975.
Moulia  mengemukakan  perbedaan  tersebut  sebagaimana  berikut:  (1)  Dalam UUP  dan  PP  No.  9/1975  disebutkan  bahwa  gugatan  cerai  dapat  diajukan  oleh  suami atau  istri,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  20,  sedangkan  gugatan  cerai menurut  KHI  hanyalah  gugatan  yang  diajukan  oleh  istri  sebagaimana  yang  terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 KHI; (2) Dalam KHI dikenal dua macam gugatan cerai, yaitu: Pertama,  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  istri  tanpa  kewajiban  membayar  tebusan, macam  yang  pertama  ini  sama  dengan  gugatan  cerai  yang  diatur  dalam  UUP  dan  PP 9/1975l Kedua, gugatan cerai dengan kewajiban membayar‘iwad}, yaitu istri membayar sejumlah  tebusan  kepada  suami  untuk  kemudian  menceraikannya,  gugatan  cerai  ini disebut  khuluk  ( khulu>’). khulu'> tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam UUP dan
PP No. 9/1975. 10 Mencermati dasar dari aturan perceraian ini diketahui bahwa baik itu cerai t}ala>q  maupun  cerai  khuluk  memiliki  dasar  dalam  pengajuannya  kepada Pengadilan Agama.
Pada  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama dinyatakan  bahwa  cerai  gugat  adalah  perceraian  yang  diajukan  oleh  istri  yang petitumnya  memohon  agar  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  memutuskan perkawinan  penggugat  dengan  tergugat.  Sedangkan t}ala>q  khulu'>  merupakan  gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. 11
Harahap menyatakan bahwa upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara  benar-benar  murni  bersifat contentiosa.  Ada  sengketa  yakni  sengketa perkawinan  yang  menyangkut  perkara  perceraian.  Ada  pihak-pihak  yang  sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Istri sebagai pihak penggugat, dan suami sebagai pihak tergugat. Oleh karena sifat gugatan bersifat contentiosa, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses pemeriksaan  cerai  gugat  benar-benar  murni  bersifat contradictoir,  sehingga  dari  segi hukum  acara  perdata  dalam  perkara  gugat,  telah  terpenuhi  persyaratan  yang memungkinkan penjatuhan putusan yang mengandung amar condemnatoir. 12
Meski  demikian,  dalam  cerai  gugat  yang  berbentuk khulu>’,  penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai t}ala>q. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian  bertemu.  Prosesnya  mula-mula  mengikuti  tata  cara  cerai  gugat,  tapi  akhir penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai t}ala>q. Pertemuan kedua bentuk upaya  perceraian  bisa  terjadi  dalam  cerai  gugat khulu'>,  karena tuntutan hukum Islam yang terkandung dalam khulu>’itu sendiri. Menurut hukum Islam, khulu>’adalah hak istri untuk  mengajukan  tuntutan  perceraian  kepada  suami  dengan  cara  suami  bersedia
10 Nouvan  Moulia,  ‚Kedudukan  Khuluk  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  dan  Fikih  Islam  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian,  nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg),‛ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1 (2018): 78-88. 11 Ibrahim  Ahmad  Harun, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama, Revisi. (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 132.
12 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 252.
menalak  istri  dengan  suatu  imbalan  penggantian  atau ‘iwad}. 13 Pendapat  Harahap tersebut kemudian diakomodir dalam KHI yang terbit beberapa tahun kemudian.
Pada Pasal 119 KHI dinyatakan bahwa pengadilan dalam hal menjatuhkan t}ala>q maka t}ala>q  tersebut  dikategorikan  sebagai  t}ala>q  ba>in  s}ugrah  yakni  t}ala>q  yang  tidak boleh  dirujuk  tapi  boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas  suaminya  meskipun dalam ‘iddah. T}ala>q ba>in s}ugrah sebagaimana ketentuan dalam KHI meliputi t}ala>q yang terjadi qabla dukhu>l, t}ala>q dengan tebusan atau khulu>’, dan t}ala>q yang dijatuhkan oleh Pengadilan  Agama  (Pasal  119  KHI).  Kewenangan  menjatuhkan t}ala>q  oleh  peradilan bisa  dikatakan  proporsional  bila  dihubungkan  dengan  pendapat  Harahap  yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  cerai  gugat,  gugatan  bersifat contentiosa,  serta  pihak- pihak  terdiri  dari  dua  subjek  yang  saling  berhadapan  dalam  kedudukan  hukum  yang sama derajat. 14
Pada dasarnya mengenai masalah mengajukan gugatan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat berpatokan kepada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 ayat (1) 15 dan pasal 66 serta pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989.  Dari  dua  aturan  di  atas,  maka  dapat  dipahami  aturan  mana  yang mempunyai  sifat  yang  lebih  khusus,  sehingga  dapat  menyampingkan  aturan  yang sifatnya  umum.  Asas  ini  sejalandengan  teori takhsish  dalam  ushul  fiqh,  yaitu merupakan penjelasan mengenaikandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus  sesuai  dengan  lafaz  yang  dikhususkan  tersebut. 16 Dengan  kata  lain,  bahwa takhsish  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  syari’  dari  hukum  yang  bersifat  umum sejak semula bukan yang bersifat umum tersebut, tetapi hukum yang bersifat khusus. 17
Jadi  apabila  suatu  hukum  itu  datang  dalam  bentuk  umum,  maka  diamalkanlah hukumtersebut  menurut  keumumannya,  kecuali  apabila  ada  dalil  yang  menunjukkan adanya penjelasan ( takhsish). 18
13 Ibid., 253. 14 Ibid., 252.
15 Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  istri  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
16 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 233.
17 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengakaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 205-206.
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), 87.

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman
Selanjutnya  penulis  berpendapat,  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  undang- undang terutama pada pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, bahwa ababila antara suami isteri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan  lagi  dalam  suatu  ikan  perkawinan.  Meski  pada  dasarnya,  yang  berbuat salah istri, namun berdasarkan undang-undang ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai  dan  hak  dan  kewajiaban  suami  isteri  tidak  bisa  dipenuhi,  maka  perceraian dianggap sulusi yang paling baik di antara suami isteri. 19 Sejalan dengan itu Islam telah memilih  jalan  perceraian  pada  saat  kehidupan  rumah  tangga  mengalami  ketegangan dan  kegoncangan  yang  berat,  sudah  tidak  berguna  lagi  nasehat-nasehat  dan  tidak tercapai  lagi  perdamaian  antara  suami-istri  serta  ikatan  perkawinan  sudah mencerminkan  tidak  mungkin  akan  dapat  mencapai  tujuannya,  sebab  mengharuskan untuk  tetap  melestarikan  dan  mempertahankan  perkawinan  tersebut  sama  halnya dengan  menghukum  salah  satu  pihak  dengan  hukuman  seumur  hidup  dan  ini  adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

## D. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penanganan Cerai Gugat Perspektif Fikih
Kata cerai dalam terminologi fikih dibahasakan dengan istilah t}ala>q yang secara bahasa berarti melepaskan ( al-hill) atau mengurai ikatan (raf’u al-qayd). Dalam definisi para fuqaha, t}ala>q berarti melepaskan ikatan pernikahan saat ini atau pada waktu yang ditentukan  kemudian  dengan  lafadz  khusus  atau  yang  menduduki  kedudukannya (lafadz  tersebut).  Nikah  dalam  hal  ini  tidak  lain  adalah  nikah  yang  sah  ( al-nika>h  al- s}ahi>h) sehingga dalam hal nika>h fa>sid t}ala>q menjadi tidak sah namun dilakukan dengan muta>rakah  ataupun  fasakh.  Asalnya,  t}ala>q  merupakan  hak  perogratif  suami,  namun dalam  beberapa  hal  ia  dapat  diwakilkan  sebagaimana t}ala>q  melalui  perwakilan ( waka>lah)  dan  penyerahan  (tafwi>d}).  Namun  ada  pula  t}ala>q  yang  jatuh  tanpa  suami mewakilkannya seperti t}ala>q oleh hakim (qa>d}i>) dalam beberapa situasi. 20
19 Eka  Putra,  "Kompetensi  Pengadilan  Agama    dalam  Penyelesaian  Gugatan  Perceraian  dan Hadhanah  menurut  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN), Al-Qishthu, Vol. 14, No. 2 (2016); 181.
20 Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu’ah al Fiqhiyah al Kuwaityah, Ed.
2, Vol. 29 (Kuwait: Thiba’ah Dzat al Salasil, 1983), 5-6.

## Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat
Kaitannya  dengan  perceraian  terdapat  setidaknya  beberapa  istilah  dalam literature fikih. Istilah tersebut antara lain t}ala>q, khulu'>, fasakh, dan tafri>q. Istilah yang disebut  terakhir  mungkin  tidak  sepopuler  yang  sebelumnya,  mengingat  ketiga  istilah pertama  telah  dicantumkan  dalam  aturan  perundang-undangan.  Bila  melalui pendekatan  terminologis, t}ala>q,  khulu'>,  fasakh,  dan  tafri>q  dapat  dibedakan  sebagai berikut;  (1) t}ala>q  adalah  menghilangkan  ikatan  pernikahan  baik  secara  langsung ataupun  diwaktu  yang  akan  datang  dengan  lafadz  khusus  atau  sejenisnya,  (2) khulu'> adalah  menghilangkan  kepemilikan  pernikahan  dengan  lafadz khulu'>  atau  sejenisnya dengan  adanya ‘iwad}  yang  wajib  dibayarkan  oleh  istri  ataupun  selainnya  bagi  pihak suami, (3) fasakh adalah putusnya ikatan pernikahan yang dengannya hilanglah akibat- akibat  suatu  akad  serta  hukum-hukum  yang  timbul  darinya,  dan  (4) tafri>q  berarti pemutusan  ikatan  pernikahan  antara  suami  istri  melalui  putusan  hakim  yang didasarkan atas permintaan  salah satu pihak karena sebab seperti shiqa>q, d}arar, tidak adanya  nafkah,  ataupun  tanpa  adanya  permohonan  dari  salah  satu  pihak  namun dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak shara’ seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama atau murtad. 21
Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa al-tafri>q berbeda dengan t}ala>q, dimana terjadinya t}ala>q  atas  pilihan  (ihktiya>r)  dan  keinginan  suami,  sedangkan  tafri>q dijatuhkan  melalui  putusan  hakim  berdasarkan  gugatan  yang  diajukan  oleh  istri.  Hal tersebut agar dimungkinkan bagi istri untuk memutuskan tali pernikahan secara paksa manakala t}ala>q ataupun khulu'> tidak dapat diupayakan. 22
Al-Tafri>q  al-qad} a>i>  dapat  berupa  t}ala>q  yakni  bila  disebabkan  ketiadaan  nafkah suami, i>l a>  (sumpah  untuk  tidak  menggauli  istri),  cacat,  shiqa>q  antara  suami  istri, hukuman penjara bagi suami ( h}abs) atau juga disebabkan ta‘assuf (penyelewengan hak yang dilakukan oleh suami seperti menjatuhkan t}ala>q menjelang kematian). Selain itu ia  juga  dapat  berupa fasakh  terhadap akad sejak asal mulanya seperti  tafri>q terhadap akad yang fa>sid (rusak), juga tafri>q karena salah satu pasangan murtad, ataupun salah
21 Ibid., Vol. 29, 5-6.
22 Wahbah al-Zuhayli, Mausu’ah al Fiqh al-Islami wa al Qadhaya al-Mu’ashirah, Ed. 3, Vol. 8. (Damaskus: Dar al Fikr, 2010), 487.
satunya masuk Islam. 23 Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di lembaga peradilan. Dalam ranah fikih, paraktik demikian memiliki alas hukum melalui lembaga yang disebut dengan al-tafri>q al-qad} a>i>  yang  secara  etimologis  merupakan  murakkab  was}fi>  yang  terbentuk  dari  dua kata  dimana  salah  satunya  merupakan  kata  sifat  ( adjectiva)  dan  lainnya  merupakan isim (nomina) yang disifati. Dalam hal ini penulis, mencoba mengartikan kata perkata sebelum nantinya penulis paparkan makna dari al-tafri>q al-qad} a>i> secara definitif.
Al-Tafri>q secara etimologi merupakan bentuk mas}dar (kata dasar) dari ‘farraqa’ ( past  tense)  yang  berarti  memisahkan.  Dalam  kosakata  bahasa  Arab  kata  al-tafri>q memiliki  beberapa  istilah  yang  hampir  serupa  yakni al-tajzi  ‘ah  atau  al-qisma>h  yang berarti  pembagian, al-tamyi>z  yang  berarti  pemisahan,  al-tabaddud  yang  berarti terpisah,  dan al-fas}l  yang  berarti  pemisahan. 24 Istilah  lain  sebagaimana  dinarasikan oleh  Sayyid  Sa>biq  yakni al-t}at}li>q  yang  berarti  menceraikan  dan  dalam  beberapa literature digunakan istilah al-firqah. Sedangkan al-qad}a> secara etimologi pun berasal dari kosakata bahasa Arab yang merupakan mas}dar dari kata qad}a> yang berarti al-qat}‘u atau  memutuskan, al-fas}l  yakni  memisahkan  dan  dapat  juga  bermakna  al-h}ukm  atau hukum. 25
Secara  terminologi al-tafri>q  al-qad} a>i>  adalah  putusnya  hubungan  pernikahan melalui putusan hakim atas dasar gugatan seorang istri. 26 Dalam redaksi yang lain al- Zarqa>ni>  menyebutkan  bahwa al-tafri>q  adalah  putusnya  hubungan  pernikahan  melalui putusan  hakim  atas  dasar  permohonan  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri). 27
Sedangkan  bila  didasarkan  pada  literatur-literatur  kontemporer, al-tafri>q  al-qad} a>i> adalah  ‚pemutusan  ikatan  pernikahan  antara  suami  istri  melalui  putusan  hakim  yang didasarkan atas permintaan  salah satu pihak karena sebab seperti shiqa>q, d} arar, tidak adanya  nafkah,  ataupun  tanpa  adanya  permohonan  dari  salah  satu  pihak  namun
23 Ibid., Vol. 8, 487.
24 Sa’di  Abu  Jayb, Al-Qamus  al-Fiqhi  Lughatan  Wasthilahan,  Ed.  2  (Damaskus:  Dar  al  Fikr, 1988), 283.
25 Muhammad ibn Mukarram al-Mishri ibn Manzur, Lisan al-’Arab, Ed. 3 (Bairut: Mu’assasah al-Tarikh al-‘Arabi, Dar Ihya al-Turats al ‘Arabi, 1993), 283.
26 Muhammad  Amin  ibn  ’Abidin, Radd  al-Mukhtar  ‘ala  al-Dur  al  Mukhtar  Sharh  Tanwir  al- Basair,‛ Ed. 1, Vol. 4 (Bairut: Dar al Kutub al ’Ilmiyah, 1994), 186.
27 Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, Sharh al Zarqani ‘ala Muwattha’ al-Imam Malik, Ed. 1, Vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990), 277.
dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak shara’ seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama (murtad)‛. 28
Pada  literatur  yang  lebih  kontemporer, al-tafri>q  al-qad} a>i>  didefinisikan  dengan melepaskan  ikatan  pernikahan  dengan  putusan  hakim,  baik  pada  saat  itu  ( h}a>lan) maupun  di  waktu  yang  akan  datang  ( ma‘a>lan)  berdasarkan  perintah  syari’at  atau permintaan  salah  satu  pasangan. 29 al-Najja>r  menjelaskan  bahwa  narasi  ‚pada  saat  itu ( h}a>l)‛ maksudnya adalah t}ala>q ba>in dan fasakh yang berakibat putusnya tali pernikahan saat itu juga, sedangkan ‚di waktu yang akan datang ( ma‘a>l)‛ maksudnya adalah t}ala>q raj’i>  yang  mana  putusnya  pernikahan  tidak  secara  langsung  pada  saat  t}ala>q dijatuhkan. 30
Wahbah al-Zuhayli> dan al-Sayyid Sa>biq telah mengkategorikan situasi di mana lembaga  peradilan  berwenang  memutus  tali  pernikahan  antara  lain:  (1)  ketika  suami tidak menafkahi istri (‘adam al-nafaqah), (2) karena adanya aib/cela (‘ayb aw ‘ilal) (3) karena  perselisihan  dan mudharat  ( al-shiqa>q aw al-d} arar) (4) Karena ketiadaan suami tanpa uzur ( gaybah al-zawj bila> ‘udzr), dan (5) karena suami dihukum dengan hukuman penjara  ( h}abs). 31 Mengutip  Baharuddin  dan  Iman asbab  tersebut  nyatanya  banyak dijadikan  sumber  hukum  yang  diadopsi  oleh  undang-undang  terkait  alasan-alasan perceraian. 32
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain: (1) salah satu pihak berbuat zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;  (2)  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain diluar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
28 Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaityah, Vol. 29, 6.
29 Adnan  Ali  al-Najjar, Al-Tafriq  al-Qadha’i  baina  al-Zaujayni  Dirasatan  Fiqhiyyatan Muqaranatan  Biqanun  al-Ahwal  al  Syahshiyyah  al-Falisthini  (Palestina:  Islamic  University  of  Gaza, 2004), 6. 30 Ibid., 6.
31 Zuhayli, Mausu’ah al Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Vol. 8, 487.; Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Vol. 2 (Kairo: al-Fath lil ‘Ilam al-’Arabi, Dar Mishr li al-Thiba’ah, t.th.), 186.
32 A.  Zamakhsyari  Baharuddin  dan  Rifqi  Qowiyul  Iman,  ‚At-Tafri q  Al-Qadha ’i  and  The Religious Courts’ Authority In  Deciding A  Divorce,‛ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 20, No. 1 (2020): 1-12.
atau hukuman yang lebih berat  setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5)  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami/istri;  dan  (6)  antara  suami  dan  istri  terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Sebagaimana Pasal 116 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan  atau  alasan-alasan:  (1)  salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk, pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  (2)  salah  satu  pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan  berlangsung;  (4)  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain;  (5)  salah  satu  pihak  mendapat cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  suami  atau  istri;  (6)  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar ta’li>q t}ala>q; dan (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Ada kondisi lainnya dimana Pengadilan berwenang menjatuhkan t}ala>q, namun masih  menjadi  khilaf  bagi  sebagian  fuqaha  yang  memandang  sebagiannya  sebagai wilayah  cerai t}ala>q.  Kondisi  tersebut  antara  lain:  (1)  tafri>q  dengan  khiya>r  bulu>g;  (2) tafri>q karena perbedaan agama; (3) tafri>q karena li’a>n; (4) tafri>q karena rusaknya akad nikah atau hilangnya sifat yang disukai; (5) tafri>q karena keharaman yang disebabkan oleh  hubungan  persusuan  ( rad}a‘ah)  dan  hubungan  pernikahan  (mus}a>harah);  (6)  tafri>q karena kurangnya mahar; dan (7) tafri>q karena suami hilang (faqd). 33 Berbeda dengan yang  pertama,  kondisi-kondisi  yang  terakhir  disebut  tidak  banyak  diadopsi  dalam
33 Kuwait, Al-Mausu’ah al Fiqhiyah al Kuwaityah, Vol. 29, 77.
perundang-undangan  atau qa>nu>n  dan  hanya  dijelaskan  dalam  literatur  fikih  klasik saja. 34
Pertama, cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah. Ima>m Ma>lik, Ima>m Sha>fi’i >, dan Ima>m Ah}mad menyatakan bahwa diperbolehkan bagi hakim menjatuhkan t}ala>q atas permintaan istri bila suami tidak lagi menafkahinya, dan senyatanya suami tidak sama sekali memiliki harta untuk menunaikan kewajibannya tersebut. 35
Pendapat ini berlandaskan atas firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2 ayat 229  yang  menyatakan:  ‚maka  tahanlah  (peliharalah)  ia  dengan  cara  yang  baik  atau ceraikanlah ia dengan cara yang baik pula.‛ Selankutnya dalam QS al-Baqarah/2 ayat 231,  Allah  swt.  berfirman  ‚dan  janganlah  kamu  menahannya  untuk  suatu kemudharatan  sehingga  engkau  menganiayanya.‛  Terkait  ayat  tersebut  para  faqih berpendapat  bahwa  tiada  kemudharatan  yang  lebih  berbahaya  daripada  tidak diberikannya  nafkah  bagi  seorang  istri.  Bahwa  diantara  asas  yang  prinsipil  dalam hukum Islam adalah asas la> d}arar wa la> d}ira>r atau larangan membahayakan diri ataupun orang lain. 36
Argumentasi  lainnya  berdasarkan  suatu  riwayat  dari  Abu >  Zina>d  yang menyatakan:  ‚Aku  bertanya  kepada  Sa‘i>d  Ibn  al-Musayyib  tentang  suami  yang  tidak punya apa-apa untuk menafkahi istrinya, apakah keduanya dapat diceraikan? Berkata Sa‘i>d  Ibn  al-Musayyib:  ‚Ya‛,  Lantas  aku  bertanya  lagi:  Apakah  itu  sunnah?  Lalu  ia menjawab:  ‚Ya  sunnah‛  (yakni  sunnah  Rasulullah  saw.)‛.  Dalam  riwayat  lainnya dikatakan  bahwa  ‘Umar  ibn  al-Khat}t}a >b  menyurati  para  pemimpin  perangnya  tentang para suami yang telah meninggalkan istrinya. Dalam suratnya, ia memerintahkan agar mereka  menafkahi  istrinya  atau  menceraikannya,  dan  bila  perceraian  yang  dipilih hendaknya mereka membayar nafkah lampau yang dilalaikannya. 37
Para ulama berbeda pendapat tentang jenis t}ala>q yang dijatuhkan hakim karena ketiadaan nafkah suami. Kalangan Sha>fi’iyah dan Hana>bilah berpendapat bahwa tafri>q oleh hakim karena ketiadaan nafkah merupakan fasakh. Sedangakan kalangan madzhab
34 Baharuddin  dan  Iman, At-Tafri q  Al-Qadha ’i  And  The  Religious  Courts’  Authority  In Deciding A Divorce, 1-12.
35 Sabiq, Fiqh al Sunnah, Vol. 2, 186.
36 Zuhayli, Mausu’ah al Fiqh al-Islami wa al Qadhaya al Mu’ashirah,Vol.8, 488.
37 Ibid., Vol. 8, 488.

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman
Ma>liki>  menyatakan  yang  demikian  merupakan t}ala>q  raj‘i>.  Dalam  hal  ini  para  faqih yang  menyatakan tafri>q karena ketiadaan nafkah wajib dilaksanakan melalui putusan hakim.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemisahan  yang  dilakukan  didasarkan  atas  sebuah ijtihad dan hal  tersebut tidak dapat dilakukan kecuali melalui putusan hakim sebagai wujud penyelesaian sengketa. 38
Kedua,  cerai  gugat  karena  adanya  aib/cela  (‘ilal).  Cacat  badan  atau  penyakit yang  bersifat  fisik  ataupun  mental  merupakan  salah  satu  hal  yang  menghambat keharmonisan rumah tangga. Hal demikian dikarenakan dalam berinteraksi, suami dan istri  akan  merasakan  hambatan  hingga  menyebabkan  salah  satu  pihak  baik  suami ataupun istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Perkara hak dan kewajiban ini sungguh  banyak  menimbulkan  masalah  ditengah-tengah  rumah  tangga,  antara  lain disebabkan  suami  tidak  mampu  memberi  nafkah  lahir  kepada  istrinya,  seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Istri yang tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi akhirnya menimbulkan pertengkaran. Ataupun  suami  mempunyai  penyakit  tidak  sanggup  bergaul  dengan  istrinya  secara normal atau impoten. Dalam hal ini istri yang tidak senang dengan keadaan suaminnya itu  atau  istri  yang  tidak  mampu  mengendalikan  daya  seksualnya  timbulah  krisis, karena menyalurkan begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama Islam. 39
Berdasarkan  hal  tersebut,  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  kecacatan  pada salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Bahkan mayoritas ulama  selain  madzhab  Hanafi>  menyatakan  bahwa  masing-masing  suami-istri  berhak untuk  mengugat  cerai  dalam  bentuk fasakh  bila  pasangannya  mengidap  salah  satu penyakit  tersebut.  Argumentasinya  adalah,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  sama- sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannnya yang mengidap salah satu penyakit tersebut.
Bagi  pihak  suami  dibolehkan  menuntut fasakh  bukan  dengan  t}ala>q,  karena dengan  menjatuhkan t}ala>q,  suami  harus  memikul  resikonya  seperti  harus  membayar
38 Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaityah, Vol. 29, 61.
39 Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya, Ed. 3 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 2.
mahar  jika t}ala>q  dijatuhkan  setelah  melakukan  senggama  (ba‘da  al-dukhu>l),  ataupun membayar  separuhnya  jika t}ala>q dilakukan sebelumnya (qabla al-dukhu>l). Sedangkan perceraian disebabkan adanya aib, atau cacat, pihak suami tidak diharuskan membayar separuh  mahar  jika fasakh  terjadi  sebelum  bersenggama  (qabla  al-dukhu>l),  dan  jika fasakh  terjadi  setelah  senggama  (ba‘da  al-dukhu>l),  meskipun  ulama  sepakat  bahwa suami  harus  membayar  sejumlah  mahar  yang  telah  disepakati,  namun  menurut pendapat  kalangan  Ma>likiyah,  Sha>fi’iyah  dan  Hana>bilah,  suami  dalam  hal  ini dibenarkan untuk menuntut ganti rugi uang mahar itu kepada wali wanita seperti ayah atau saudaranya karena selama ini mereka telah menyembunyikan kelemahan masing- masing. Istri yang diceraikan karena ada penyakit ini tidak berhak nafkah ‘ iddah dan tidak pula tempat tinggal. 40
Para  fuqaha  madzhab  Hanafi>  dan  Ma>liki>  menyatakan  bahwa firqah  sebab adanya cacat atau aib merupakan t}ala>q ba>in dan bahwasanya perceraian karena aib atau cela harus dilakukan melalui putusan hakim. Sedangkan Madzhab Sha>fi‘i> dan Hanbali> menyatakan bahwa tafri>q yang demikian merupakan fasakh dan bukan t}ala>q. 41
Ketiga,  cerai  gugat  karena  shiqa>q  atau  d}ara>r.  Dinyatakan  oleh  Ima>m  Ma>lik bahwa  diperbolehkan  bahkan  dianjurkan  bagi  istri  untuk  mengajukan  gugatan  cerai kepada  hakim  bila  terdapat  hal-hal  yang  membahayakan  dalam  pernikahannya sehingga  keharmonisan  rumah  tangganya  tidak  dapat  lagi  dipertahankan.  Hal-hal demikian  bisa  saja  disebabkan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  sifat penghinaan/caci  maki  dari  pihak  suami,  serta  tindakan-tindakan  aniaya  lainnya  yang bersifat tidak layak, termasuk paksaan dari pihak suami agar istri melakukan perbuatan munkar. 42
Adapun yang dimaksud dengan d}ara>r sebagaimana definisi Wahbah al-Zuhayli adalah:
40 M.  Zein  Satria  Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2004), 132.
41 Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaityah, Vol. 29, 76.
42 Sabiq, Fiqh al Sunnah, Vol. 2, 187.
لملحاو حِّبلما برضلاو ،ةماركلبا لخلما حيبقتلاو عذقلما متشلاك ،لعفلبا وأ لوقلبا وتجوزل جوزلا ءاذيإ هونحو وحيبي ببس يرغ نم رجلهاو ضارعلإاو ،الله مرح ام لعف ىلع . 43
Artinya:
Perbuatan suami menyakiti  istrinya denga perkataan ataupun perbuatan,  seperti cacimaki, pelecehan yang merendahkan martabat, pemukulan yang parah, ajakan untuk  melakukan  apa  yang  dilarang  oleh  Allah  swt.,  dan  mengabaikan  serta berpaling tanpa alasan yang sah dan lain sebagainya.
Para fuqaha Ma>likiyah dan Ima>m Ah}mad menyatakan kebolehan hakim untuk memutus  perceraian  karena  adanya  kemudharatan 44 Hal  tersebut  berdasarkan  sabda Nabi Muhammad saw.:
َلا َض َ ر َر َو َلا ِض َر َرا
Artinya:
Tidak  boleh  melakukan  kemudhorotan  dan  tidak  boleh  juga  memudhorotkan orang lain.‛
Berdasarkan  hal  tersebut  bilamana  seorang  istri  mengajukan  gugatan  cerai kepada  Pengadilan,  dan  ia  mampu  membuktikan  adanya  bahaya  ( d}ara>r)  dalam hubungan  pernikahannya,  maka  hakim  berwenang  menjatuhkan t}ala>q  bagi  istri tersebut.  Dalam  hal  ini tafri>q  yang  dilakukan  karena  shiqa>q  adalah  t}ala>q  ba>in  dan merupakan t}ala>q satu sebagaimana dinyatakan kalangan Ma>likiyah. 45
Keempat,  cerai  gugat  karena  ketiadaan  suami  (gaybah  al-zawj). Diperbolehkannya  menjatuhkan t}ala>q  sebab  ketiadaan  suami  merupakan  pendapat madzhab  Ma>likiyah  dan  Hana>bilah.  Seorang  istri  dapat  meminta  hakim  untuk menjatuhkan t}ala>q disebabkan ketiadaan suaminya meskipun ia memiliki harta untuk dibelanjakan.  Namun  ada  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  yakni:  (1)  ketiadaan suami bukan dikarenakan adanya uzur yang dapat diterima, (2) istri merasa terancam bahaya ( d}ara>r) dengan ketiadaan suaminya, (3) ketiadaan suaminya karena ia berada di luar daerah tempat istri berada, dan (4) hendaknya telah lampau waktu 1 (satu) tahun semenjak  istri  merasakan  ancaman  bahaya  ( d}arar).  Bilamana  ketiadaan  suami
43 Zuhayli, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al -adhaya al-Mu’ashirah, Vol. 8, 502.
44 Ibid., Vol 8, 503.; Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 2, 188. 45 Kuwait, Al-Mausu’ah al Fiqhiyah al-Kuwaityah, Vol. 29, 56.
disebabkan  karena  adanya  uzur  seperti  menuntut  ilmu,  urusan  perdagangan,  ataupun tugas di luar negeri dan sebagainya, maka tidak dibenarkan tafri>q. 46
Alasan yang membenarkan pelaksanaan tafri>q dalam hal ini, bahwa istri dengan ketiadaan suami merasa terancam dengan bahaya yang cukup mengkhawatirkan ( d}arar ba>lig), dan karenanya bahaya tersebut sedapat mungkin harus dihilangkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. sebelumnya.
Para faqih selanjutnya berbeda pendapat mengenai berapa lama jangka waktu ketiadaan  suami  sehingga  hakim  dapat  memutus  perceraian  ( tafri>q).  Para  fuqaha Ma>likiyah  dalam  pendapat  yang mu’tamad  menyatakan  batas  maksimal  ketiadaan suami baik dikarenakan uzur syar’i ataupun tidak adalah 1 (satu) tahun atau lebih, dan dalam  salah  satu  pendapat  madzhab  dinyatakan  batas  maksimalnya  adalah  3  (tiga) tahun.  Selanjutnya  hakim  dapat  langsung  memutus  perceraian  bila  istri  mengajukan gugatan  cerai  sedangkan  keberadaan  suami  tidak  diketahui  ( majhu>l).  Namun  bila keberadaan  suami  diketahui,  hendaknya  hakim  mengirimkan  surat  yang  berisi peringatan  untuk  kembali,  atau  mengirimkan  nafkah  kepada  istri,  atau  bahkan menceraikannya  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  ditetapkan.  Dan  bilamana  surat tersebut diabaikan oleh suami, maka hakim dapat memutuskan perceraian atas kedua pasangan  tersebut.  Dalam  hal  ini t}ala>q  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  merupakan  t}ala>q ba>in  dan  bahwasanya  setiap  tafri>q  yang  dilaksanakan  oleh  hakim  menjadi  t}ala>q  ba>in kecuali tafri>q disebabkan i>la> ’ dan tidak adanya nafkah suami. 47
Para  ulama  yang  menyatakan  adanya tafri>q  karena  ketiadaan  suami  sepakat bahwa  putusnya  pernikahan  harus  dilaksanakan  melalui  putusan  hakim.  Hal  tersebut dikarenakan  tindakan tafri>q  (memisahkan)  tersebut  merupakan  sebuah  produk  ijtihad dan ia tidak dapat dieksekusi tanpa adanya putusan hakim. Adapun tentang jenis t}ala>q yang  dijatuhkan,  para  ulama  berbeda  pendapat.  Kalangan  Hanabilah  menyatakan bahwa firqah  karena  ketiadaan  suami  merupakan  fasakh.  Berbeda  dengan  madzhab Ma>liki>  dalam  pendapat  yang ra>jih,  menyatakan  bahwa  t}ala>q  yang  dijatuhkan  hakim merupakan t}ala>q ba>in. 48
46 Zuhayli, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al Mu’ashirah, Vol. 2, 189. 47 Ibid., Vol. 8,509.
48 Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaityah, Vol. 29, 64.
Kelima, cerai gugat karena ditahannya suami (h}abs). Diperbolehkan bagi hakim memutus perceraian bila suami menjalankan hukuman tahanan ( h}abs) atas dirinya. Hal demikian  meski  bukan  merupakan  pendapat  mayoritas  fuqaha,  namun  ia  merupakan ijtihad dari pada para faqih madzhab Ma>liki>. 49
Para  fuqaha  Ma>liki>  dalam  hal  ini  menyatakan  bilamana  istri  merasa  terancam dengan  ditahannya  suami,  lantas  ia  mengadukannya  kepada  hakim  maka  hakim diperbolehkan  menjatuhkan  untuk t}ala>q  suami  atas  istri  tersebut.  Dalam  hal  ini  para fuqaha  menetapkan  waktu  penahanan  minimal  (1)  satu  tahun. 50 Terkait  jenis firqah (putusnya pernikahan) nyaris serupa dengan tafri>q karena ketiadaan suami. Dalam hal ini t}ala>q  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  merupakan  t}ala>q  ba>in  dan  bahwasanya  setiap tafri>q yang dilaksanakan oleh hakim menjadi t}ala>q ba>in kecuali tafri>q disebabkan i>la> ’ dan tidak adanya nafkah suami. 51

## E. Kesimpulan
Di  antara  salah  satu  kewenangan  mutlak  peradilan  agama  adalah  mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah  dengan  UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  yang  menyatakan bahwa  lembaga  ini  berwenang  menangani  perkara-perkara  seputar  pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shadaqah, wakaf, dan ekonomi syari’ah, dan di antara perkara  dalam  bidang  perkawinan  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  yakni gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Al-tafri>q  al-qad} a>i>  merupakan  sebuah  kewenangan  yang  diberikan  oleh  sha>ra’ kepada hakim sekaligus solusi hukum dalam menyelesaikan perasalahan rumah tangga. Bila  ditelisik,  teryata  sebab-sebab  adanya  kewenangan  tersebut  seperti  suami  tidak
49 Sabiq, Fiqh al-Sunnah,Vol. 2, 190.
50 Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al Kuwaityah, Vol. 29, 29. 51 Zuhayli, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Vol. 8, 509.
menafkahi istri (‘adam al-nafaqah), adanya aib/cela (‘ayb aw ‘ilal), karena perselisihan dan mudharat ( al-shiqa>q aw al-d} arar), ketiadaan suami tanpa uzur (gaybah al-zawj bila> ‘udzr), dan suami dihukum dengan hukuman penjara (h}abs), ataupun sebab-sebab lain yang  ditentukan  oleh  syariat,  telah  mengindikasikan  bahwa  kewenangan  tersebut merupakan  wujud  penjagaan  ( h}ima>yah)  terhadap  hak-hak  perempuan  serta  hak-hak Allah swt.
Peradilan Agama tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga Negara, namun ia juga  merupakan  lembaga  keagamaan  sebagaimana  tercatat  pada  literatur-literatur dalam khazanah keislaman. Karenanya, Hakim dalam peradilan agama, selain sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, ia juga diasumsikan sebagai ahli  agama  dengan  kewenangan  yang  diakui  oleh sha>ra’.  Karenanya,  setiap kewenangan  yang  dimilikinya  selain  memiliki  pondasi  yang  dikuatkan  oleh  hukum negara juga dikokohkan dengan dasar hukum agama.
Seorang hakim yang dengan kewenangannya menjatuhkan t}ala>q, sesungguhnya sedang  menjalankan  peran  amar  makruf  nahi  mungkar.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut maka setiap putusan hakim wajib dilaksanakan karena sifat ilza>m (mengikat) yang ada padanya. Sifat mengikat tersebut nyatanya diakui oleh syariat, dan dikokohkan dengan kewenangan  yang  diberikan  oleh  Negara.  Oleh  karenanya,  siapa  saja  yang  enggan melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya sungguh ia telah berdosa secara agama, dan bersalah secara hukum.

## Daftar Pustaka
Abu Jayb, Sa’di. Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Wasthilahan, Ed. 2. Damaskus: Dar al Fikr, 1988.
Baharuddin, A. Zamakhsyari, dan Rifqi Qowiyul Iman, ‚At-Tafri q Al-Qadha ’i and The Religious  Courts’  Authority  In  Deciding  A  Divorce,‛ Syariah:  Jurnal  Hukum dan Pemikiran, Vol. 20, No. 1, 2020.
Darwis,  Rizal.  "Hak  Nafkah  Batin  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih  dan  Hukum Nasional  Perspektif  Jender," Disertasi.  Makassar:  UIN  Alauddin  Makassar,
2016.
Effendi,  M.  Zein  Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Ed. 2. Jakarta: Kencana, 2004.

## A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman
Firdaus. Ushul  Fiqh:  Metode  Mengakaji  dan  Memahami  Hukum  Islam  Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
Firdaweri. Hukum  Islam  Tentang  Fasakh  Nikah  Karena  Ketidakmampuan  Suami Memenuhi Kewajibannya, Ed. 3. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
Harahap,  Yahya. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  (Undang- Undang No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
Harun,  Ibrahim  Ahmad. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan Agama, Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
Ibn ’Abidin, Muhammad Amin. Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al Mukhtar Sharh Tanwir al-Basair,‛ Ed. 1, Vol. 4. Bairut: Dar al Kutub al ’Ilmiyah, 1994.
Ibn  Manzur,  Muhammad  ibn  Mukarram  al-Mishri. Lisan  al  ’Arab,  Ed.  3.  Bairut: Mu’assasah al-Tarikh al-‘Arabi, Dar Ihya al-Turats al ‘Arabi, 1993.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita. Ciputat: Penerbit Wali, 2010.
Kementerian  Wakaf  dan  Urusan  Agama  Kuwait. Al-Mausu’ah  al  Fiqhiyah  al Kuwaityah, Ed. 2, Vol. 29. Kuwait: Thiba’ah Dzat al Salasil, 1983.
Mannan, Abdul, et.al., Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek. Bogor: Diklat Cakim III PPC Terpadu II Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
Moulia,  Nouvan.  ‚Kedudukan  Khuluk  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  dan  Fikih  Islam  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Pasir Pengaraian,  nomor  273/Pdt.G/2015/PA.Ppg),‛ Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, 2018.
Al-Najjar,  Adnan  Ali. Al-Tafriq  al-Qadha’i  baina  al-Zaujayni  Dirasatan  Fiqhiyyatan Muqaranatan Biqanun al-Ahwal al Syahshiyyah al-Falisthini. Palestina: Islamic University of Gaza, 2004.
Pongoliu,  Hamid.  "Family  of  Sakinah,  Mawaddah,  Warahmah  in  the  Concept  of Islamic Marriage," Al-Mizan, Vol. 13, No. 1, 2017.
Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama  dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan  Hadhanah  menurut  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  terhadap  Putusan Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  Nomor:  0062/PDT.G/2011/PA.SPN), Al- Qishthu, Vol. 14, No. 2, 2016.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor    3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
______, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Roihan,  A.  Rasyid. Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Ed.  2.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al Sunnah, Vol. 2. Kairo: al-Fath lil ‘Ilam al-’Arabi, Dar Mishr li al-Thiba’ah, t.th.
Syafe’i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2. Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008.
Yahya,  Harahap  M. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  (Undang- Undang No. 7 Tahun 1989), Ed. 3. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997.
Al-Zarqani, Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf. Sharh al Zarqani ‘ala Muwattha’ al-Imam Malik, Ed. 1, Vol. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1990.
Al-Zuhayli, Wahbah. Mausu’ah al Fiqh al-Islami wa al Qadhaya al-Mu’ashirah, Ed. 3, Vol. 8. Damaskus: Dar al Fikr, 2010.