AKUNTABILITAS Vol. VIII, No. 1, April 2015 P-ISSN: 1979-858X Halaman 61 - 77
PENGARUH DIMENSI BUDAYA DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KECURANGAN PAJAK
Yesi Mutia Basri 1

## Universitas Riau
ABSTRACT: This  research  aims  to  analyze  and  get  empirical  evidence  about  the effect  of  dimension  of  culture  (Power  Distance,  Individualism,  uncertainty avoidance,  masculinity)  and  religiouity  on  tax  evasion.  Population  in  this  study  is individual tax payer listed in KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Sampling technic is convenience sampling. From 100 questioners distributed, 60 responden participated. The regression analysis results indicate power distance and masculinity affect have positif effect on tax evasion, but higher religiosity has negatif effect on tax evasion. Finding indicate uncertainty avoidance and individualism have not significant effect on tax evasion.
Keywords: Culture, Power Distance, Masculinity, Invidualism, Religiosity And Tax Evasion
ABSTRAK: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendapatkan  bukti empiris  tentang  pengaruh  dimensi  budaya  (jarak  kekuasaan,  individualis, ketidakpastian  penghindaran,  maskulinitas)  dan  religiusitas  terhadap  tingkat kecurangan  pajak.  Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  individu  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru.  Teknik  sampling  yang  digunakan convenience  sampling .  Dari  100  kuesioner  didistribusikan  60  responden berpartisipasi.  Hasil  analisis  regresi  menunjukkan  jarak  kekuasaan  dan maskulinitas berpengaruh positif pada penggelapan pajak, tetapi religiusitas tinggi memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpastian  penghindaran  dan  individualisme  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat kecurangan pajak.
Kata  kunci: Budaya,  Jarak  Kekuasaan,  Maskulinitas,  Invidualisme,  Religiusitas Dan Kecurangan Pajak
1 Draft pertama: 10 Januari 2015 ; Revisi: 20 Februari 2015 ; Diterima: 15 Maret 2015 Penulis dapat dikontak melalui: i.yesimutia@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Kecurangan pajak sudah menjadi hal yang sangat penting di banyak negara maju dalam jangka waktu yang lama (lihat misalnya, Jackson & Milliron, dan Amp sejak  1986,  &  swingen,  dan  amp  andreoni,  1991.  Erard,  &  Feinstein,  dan amprichardson & tahun 1998, dan amp; Sawyer. 2001). Namun, banyak penelitian yang telah mengganggu hubungan persahabatan dan budaya (Andreoni et al 1998, 818; lm & torgler, 2006; Richardson, 2007)
Roth,  scholz  &  dryden-witte  (1989)  mengklaim  bahwa  berbagai  budaya yang  membentuk  sebuah  konteks  dan  interpretasi  peristiwa  yang  dapat mempengaruhi  sikap  masyarakat  terhadap  penghindaran  pajak.  Mereka berargumentasi bahwa berbagai variasi budaya menunjukkan nilai-nilai dan norma perilaku  tertentu.  Nilai-nilai  ini  dan  norma  diungkapkan  dan  menafsirkan  sikap seseorang,  bagaimana  hubungan  sosial  mereka  sehari-hari  yang  dapat  baik menambah atau mengurangi penghindaran pajak. Banyak  penelitian sebelumnya menemukan  keragaman  dalam  penghindaran  pajak  terjadi  karena  pola  dalam konteks  budaya  berbeda.  Misalnya,  strumpel  (1969)  membandingkan  berbagai respon  terhadap  budaya  administrasi  perpajakan  pada  berbagai  negara.  Dia menekankan  pentingnya  warisan  budaya  nasional  dalam  pemahaman penghindaran  pajak.  Tittle  (1980)  menemukan  latar  belakang  budaya  secara signifikan terkait dengan kecenderungan menyimpang dari wajib pajak. Coleman & Freeman (1997) mengamati bahwa kepatuhan sukarela adalah fungsi pajak yang memiliki nilai budaya lingkungan di Australia.
Penelitian  terdahulu    menemukan black-box yang  gagal  mengidentifikasi bagaimana  dimensi  budaya  tertentu  bisa  menjadi  terkait  dengan  penghindaran pajak.  Tsakumis,  Curatola  &  Porcano  (2007)  menggunakan  dimensi  budaya Hofstede (1980) untuk menjelaskan penghindaran pajak di seluruh negara. Secara khusus,  dimensi  budaya power  distance , individualisme , uncertainty  avoidance , dan maskulinitas ,  menemukan  kajian  budaya  yang  diwakili  oleh  Hofstede  (1980) memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik dari kecurangan pajak secara  internasional.Tsakumis  et  al  (2007)  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat power  distance dan uncertainty  avoidance dan  menurunnya  tingkat individualisme  dan  maskulinitas,  semakin  tinggi  adalah  tingkat  penghindaran pajak di seluruh negara.
Namun demikian kajian empiris antar negara yang dilakukan Tsakumis et al (2007) menimbulkan pertanyaan apakah hasil penelitian mereka tentang budaya dan penghindaran pajak hanya mencerminkan karakteristik yang mendasari data yang  digunakan  dan  oleh  karenanya  menjadi  tidak  dapat  digeneralisasi.  Untuk alasan  ini,  hasil  penelitian  mereka  harus  diuji  menggunakan  beberapa  langkah- langkah  dari  penghindaran  pajak  untuk  mendapatkan  bukti  lebih  lanjut  pada subjek.
Penghindaran  pajak  Internasional  harus  diperluas  untuk  mencakup tambahan  variabel  terkait  dengan  hukum,  politik,  dan  lembaga-lembaga keagamaan. Riahi-belkaoiu (2004) dan Tsakumis et al. (2007) membangun sebuah komprehensif  model  internasional  termasuk  hukum  dari  penghindaran  pajak, politik, dan variabel agama.
Richardson (2008) juga melakukan kajian penghindaran pajak antar negara dengan  menggunakan  dimensi  budaya  Hofstede  menunjukkan  bahwa  tingginya
level  uncertainty  Avoidance dan  rendahnya  level  individualisme,  penegakan hukum,  kepercayaan  pada  pemerintah  dan  religiusitas,  menyebabkan  tingginya kecurangan pajak antar negara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  dimensi  budaya  dan aspek religiusitas wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menguji  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  berbagai  suku  budaya  serta agama.

## KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Jarak Kekuasaan ( Power Distance ) dan Kecurangan Pajak Jarak  kekuasaan  berfokus  pada  tingkat  kesetaraan  (atau  ketidaksetaraan) antara  orang-orang  di  suatu  negara. Dalam  jarak  kekuasaan  yang  tinggi, ketidaksetaraan  kekuasaan  dan  kekayaan,  di  mana  pemegang  kekuasaan  berhak untuk  mendapatkan  hak-hak  istimewa  (Hofstede,  1980).  Oleh  karena  itu,  sistem pajak  di  negara-negara  tersebut  cenderung  tidak  adil  dan  melindungi  sehingga perbedaan  pendapatan  yang  besar  di  negara-negara  tersebut  lebih  meningkat dengan  sistem  pajak  (Hofstede,  1980).  Dalam  lingkungan  ini,  orang  cenderung menganggap  sistem  pajak  tidak  adil,  dan  berusaha  untuk  menghindari  pajak penghasilan.
Song & Yarbrough (1978) juga menemukan adanya hubungan yang negatif, antara  75%  membayar  pajak  mengklaim  bahwa  konsep  keadilan merupakan“ ability-to-pay ” yaitu lebih signifikan berhubungan dengan kecurangan pajak.  Sebaliknya,  di  negara-negara  jarak  kekuasaan  rendah,  ketidaksetaraan kekuasaan  dan  kekayaan  tidak  diperbolehkan  untuk  berkembang.  Bahkan, kesetaraan  dan  kesempatan  bagi  semua  orang  ditekankan  (Hofstede,  1980,  122). Oleh  karena  itu,  sistem  pajak  di  negara-negara  tersebut  cenderung  merata, bertujuan  mendistribusikan  kekayaan  dan  memastikan  bahwa  setiap  perbedaan pendapatan  kecil  yang  ada  dikurangi  sistem  pajak  (Hofstede,  1980,  135).  Didalam pengaturan,  orang  cenderung  menganggap  sistem  pajak  yang  adil,  dan  sesuai dengan undang-undang pajak.
Dapat  disimpulkan  jarak  kekuasaan  yang  ditunjukkan  dengaan  tingginya kekeuasaan  dan  kekayaan  pada  kalangan  tertentu  menyebabkan  masyarakat cenderung  untuk  melakukan  kecurangan  pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1 :   Jarak kekuasaan berpengaruh positif terhadap  tingkat kecurangan pajak

## Individualisme dan Kecurangan Pajak.
Individualisme  berfokus  pada  sejauh  mana  suatu  negara  memperkuat prestasi  individu  atau  kolektif  dan  interpersonal  hubungan.  Di  negara-negara individualisme  tinggi,  standar  nilai  yang  sama  harus  berlaku  untuk  semua  orang (Hofstede,  1980,  235).  Ini  berarti  bahwa  aturan  dan  prosedur  yang  diterapkan secara  universal  untuk  memastikan  ekuitas  dan  konsistensi  (Trompenaars  & Hampden-Turner,1998,  44).  Oleh  karena  itu,  sistem  pajak  di  negara-negara tersebut  cenderung  merata  dan  sesuai  dengan  prinsip  kemampuan  untuk membayar  karena  undang-undang  pajak  berlaku  bagi  orang  dengan  cara  yang sama, sehingga distribusi beban pajak cukup menyebar (Sandford, tahun 2000, 37).
Dalam pengaturan ini, orang cenderung untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka menganggap sistem pajak yang adil (lihat misalnya, Spicer & Lundstedt,  1976;  Milliron  &  Toy,  1988).  Sebaliknya,  di  negara-negarayang individualismenya  rendah,  standar  nilai  berbeda  untukdalam  kelompok  dan  luar kelompo tertentu (Hofstede, 1980, 235).
Ini berarti bahwa fleksibilitas dalam aturan dan prosedur didorong dalam situasi  tertentu  (Trompenaars  &  Hampden-Turner  1998,  44).  Dengan  demikian, sistem  pajak  di  negara-negara  tersebut  cenderung  tidak  adil  dan  melanggar prinsip  kemampuan  untuk  membayar  mereka  karena  undang-undang  pajak berlaku  bagi  orang  dengan  cara  yang  berbeda,  sehingga  beban  pajak  tersebar secara  tidak  adil  (Surrey  &  McDaniel,  1985,  89).  Dalam  lingkungan  ini,  orang cenderung  menghindari  pajak  pendapatan  karena  mereka  menganggap  sistem pajak  sebagai  tidak  adil  (lihat  misalnya,  Memakai  &  Headey,  1997).  Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah:
H2: individualisme berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan pajak

## Ketidakpastian  dan Kecurangan Pajak
Dalam  ketidakpastian  yang  tinggi  dan  rendahnya  tolerasi  menyebabkan aturan-banyaknya  hukum  dan  peraturan  yang  ditulis  membantu  mengurangi jumlah  ketidakpastian  dan  ambiguitas  (Hofstede,  1980).  Oleh  karena  itu,  sistem pajak  di  negara-negara  tersebut  cenderung  menjadi  kompleks  karena  kebutuhan bagi banyak undang-undang perpajakan ditulis dan peraturan untuk mengurangi ketidakpastian  dan  ambiguitas.  Dalam  situasi  ini,  orang  cenderung  untuk mempertimbangkan  sistem  pajak  yang  kompleks,  dan  menghindari  pajak penghasilan.  Sebelumnya  penelitian  menggunakan  data  arsip  (Clotfelter Richardson,  2006)  dan  data  survei  (Milliron  &  Mainan,  1988;  Collins,  Milliron,  & Toy, 1992) telah memberikan bukti empiris yang kuat untuk menunjukkan bahwa kompleksitas  pajak  memiliki  hubungan  positif  dengan  kecurangan  pajak.  Di negara  yang  rendahnya  ketidakpastian  dan  ambiguitas  menyebabkan  sedikit hukum dan peraturan yang dirulis. (Hofstede, 1980). Oleh karena itu, sistem pajak di  negara-negara  tersebut  cenderung  sederhana  karena  ada  kurang  perlu  untuk undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  ditulis.  Dalam  pengaturan  ini,  orang cenderung  untuk  mengenali  sistem  pajak  sebagai  sederhana  di  dan  mematuhi undang-undang pajak (Long & Swingen,1988).
H3: Ketidakpastian  penghindaran  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kecurangan pajak

## Maskulinitas dan Kecurangan Pajak
Maskulinitas  berfokus  pada  sejauh  mana  suatu  negara  memperkuat panutan pekerjaan maskulin tradisional laki-laki prestasi, kontrol, dan kekuasaan. Di  negara-negara  maskulinitas  yang  tinggi,  orang  berusaha  untuk  pencapaian dalam  hal  meningkatkan  ego,  kekayaan,  dan  pengakuan  (Hofstede,  1980,  294). Mereka  berfokus  pada  mengejar  kesuksesan  materi  dalam  "dunia  tidak  adil" (Hofstede,  2001,  321).  Sebaliknya,  di  negara-negara  maskulinitas  rendah,  orang berusaha untuk pencapaian dalam hal kualitas kontak, kehidupan, dan lingkungan (Hofstede,  1980,  294).  Mereka  fokus  pada  merawat  orang  lain,  pelestarian memelihara  nilai-nilai,  dan  biasanya  melihat  dunia  sebagai  "hanya"  tempat  yang harus  menawarkan  kualitas  minimum  hidup  untuk  semua  orang  (Hofstede  2001,
317-318).  Husted  (1999,  344)  mengklaim  bahwa  fokus  pada  kesuksesan  materi  di negara-negara  maskulinitas  yang  tinggi  harus  mengarah  ke  yang  lebih  besar kesediaan  orang  untuk  berpartisipasi  dalam  transaksi  korup  dalam  mengejar kesuksesan  materi.  Dia  menemukan  hubungan  positif  antara  maskulinitas  dan korupsi  di  negara-negara  (Husted  1999,  351).  Dengan  demikian  wajar  untuk berteori  bahwa  penekanan  pada  keberhasilan  materi  di  negara-negara maskulinitas  yang  tinggi  harus  menghasilkan  penerimaan  yang  lebih  besar  dari kecurangan  pajak  daripada  di    rendahnya  maskilinitas  negara,  di  mana  lebih menekankan  ditempatkan  pada  kualitas  kontak,  hidup,  dan  lingkungan.  Namun, Tsakumis  et  al.  (2007,  138)  menunjukkan  bahwa  kasus  juga  bisa  dibuat  untuk hipotesis dalam arah yang berlawanan. Hal ini didukung oleh Hofstede (2001, 319), yang  mnemukan  korelasi  negatif  yang  signifikan  antaramaskulinitas  dan  Indeks permisif Nasional, menunjukkan bahwa negara-negara maskulinitas tinggi kurang toleran,  terutama  di  berurusan  dengan  pelanggar  hukum  (Tsakumis  et  al.,  2007, 138). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diturunkan adalah sbb :
H4 :   Maskulinitas berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak.

## Religiusitas dan Tax Evasion
Definisi  religiusitas  seperti  yang  didefinisikan  oleh  McDaniel  dan  Burnett (1990)  adalah  kepercayaan  kepada  Tuhan  disertai  dengan  komitmen  untuk mengikuti  prinsip-prinsip  yang  diyakini  ditetapkan  oleh  Allah.  Allport  (1950) mengemukakan  bahwa  agama  dianggap  peran  khas  dalam  kehidupan  individu. Agama  dipercaya  dapat  mengontrol  perilaku  individu  dari  sikap  yang  tidak  etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dann  menghindari  perilaku  kecurangan  pajak.  Keyakinan  agama  yang  kuat diharapkan  mencegah  perilaku  ilegal  melalui  perasaan  bersalah  terutama  dalam hal  penghindaran pajak  (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991).
H5 :   Religiusitas berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan pajak

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang terdaftar  pada  di  Kota  Pekanbaru.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah aksidental  sampling .  Pemilihan  sampel  berdasarkan  secara  kebetulan  saja.  Setiap wajib pajak yang kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria maka dijadikan sebagai sampel.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membuat  kuisioner  yang langsung  diserahkan  pada  responden  dan  ditunggui  pengisiannya.  Pada  saat  itu juga kuisioner dapat kembali

## Definisi Operasional Variabel Kecurangan pajak
Kecurangan  pajak  menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh McGee  (2006).  Secara  umum  terdapat  3  (tiga)  pandangan  dasar  mengenai  etika kecurangan pajak. Pertama pandangan bahwa kecurangan pajak tidak etis, kedua, kecurangan pajak kadang-kadang etis dan ketiga, kecurangan pajak etis. Variabel diukur dengan menggunakan 15 item pertanyaan yang diukur dengkan skala likert dengan  poin  1  s/d  5  yaitu  sangat  tidak  setuju  s/d  sangat  setuju.  Skor  rendah
menunjukkan ketidak setujuan dengan tax evasion dan skor tinggi menunjukkan penerimaan tax evasion

## Budaya
Budaya  diukur  dengan  menggunakan  kuisioner  dari  Hoftede,  yang menggunakan  4  dimensi  budaya  yang  terdiri  dari  jarak  kekuasaan  terdiri  dari  4 item  pertanyaan,  penghindaran  ketidakpastian  terdiri  dari  5  pertanyaan, individualisme terdiri dari 5 pertanyaan dan maskulinitas terdiri dari 5 pertanyaan, Setiap  pertanyaan  diukur  dengan  skala  liker  5  yaitu  poin  1  s/d  5,  poin  1=sangat tidak setuju s/d 5 = sangat setuju.

## Religiusitas
Religiusitas  menunjuk  pada  tingkat  keterikatan  individu    dengan  agama. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  individu  telah  menghayati  dan  menginternalisasi ajaran  agamanya  sehingga  berpengaruh  dalam  segala  tindakan  dan  pandangan hidupnya. Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi (Glock, 1962). Pertama, dimensi  ideologis,  dimana  para  pengikut  agama-agama  diharapkan  untuk mematuhi  set  tertentu  dari  keyakinan.  Kedua,  dimensi  ritualistik  -  praktek keagamaan  tertentu  dianut  oleh  pengikut  seperti  shalat,  puasa  dan  meditasi. Ketiga,  dimensi  pengalaman  yang  menekankan  pengalaman  religius  sebagai indikator  tingkat  religiusitas.  Keempat,  dimensi  intelektual  yang  berfokus  pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya,  dimensi  konsekuensial  mengidentifikasi  efek  dari  kepatuhan  terhadap empat  dimensi  pertama  yang  individu.panduan  untuk  berperilaku  berdasarkan keyakinan  agama,  praktek,  pengalaman  dan  pengetahuan.  Untuk  mengukur religiusitas  menggunakan  kuisioner  yang  digunakan  oleh  Pope  dan  Mohadali (2010). Pertanyaan  terdiri dari 5 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 5 poin. Poin 1= Sangat  penting sampai dengan 7= Sangat tidak  Penting.

## Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini,  hipotesis  diuji  dengan  menggunakan  model  regresi linier  berganda  untuk  memperoleh  gambaran  menyeluruh  mengenai  pengaruh variabel  indipenden  terhadap  variabel  dependen.  Sebelum  analisis  regressi dilakukkan maka dilkukan terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik,
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:
Y = a +β1X1 +β2X2 +β3X3 + β3X4 + β3X5 e Di mana: Y = Kecurangan Pajak a = Konstanta β = Koefisien regresi X ! = Jarak Kekuasaan
X ! = Ketidakpastian Penghindaran X ! = Maskulinitas X4 = Religiusitas e = Error Term
Uji  t  statistik  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung besar dari  t tabel dangan sig 5% ( 1,96 = 1 tailed dan, 164 2 tailed ) serta p Value < 5% maka hipotesis alternatif diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  populasi  yang  digunakan  adalah  wajib  pajak  orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Sebanyak 100  kuisioner disebarkan  kepada  wajib  pajak    orang  pribadi.  Tingkat  pengembalian  kuesioner dapat digambarkan seperti tabel 1 berikut:
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner yang disebar 100 100% Kuesioner yang kembali 64 64% Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 4 4% Kuesioner yang dapat dianalisis 60 60% Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan  table  1  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  yang disebar  sebanyak  100  kuesioner.  Kuesioner  yang  kembali  sebanyak  64  buah  atau sebesar 64%. Kuesioner yang tidak  dapat dianalisis sebanyak 4 buah atau sebesar 4%, sehingga kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 60 atau sebesar 60%.
Karakteristik  yang  diteliti  meliputi  jenis  kelamin,  umur,  pendidikan terakhir,  agama  dan  suku.  Ringkasan  mengenai  karakteristik  responden  dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2. Profil Responeden
No Keterangan Responden Frekuensi Persentase 1. Jenis Kelamin a. Pria b. Wanita 22 38 37% 63% Total 60 100% 2. Usia a. ≤ 30 tahun b. 31-40 tahun c. 41-50 tahun d. >50 22 17 12
9
37% 28% 20% 9% Total 60 100% 3. Pendidikan Terakhir a. SD - SMA b. D3-S1 c. S2
5
52 3 8% 87% 5% Total 60 100%
No Keterangan Responden Frekuensi Persentase 4. Agama a. Islam b. Kristen c. Lainnya 53 5 2 88% 8% 4% Total 60 100% 5 Suku Minang Melayu Jawa Batak Betawi 21 16 16 3 4
35% 27% 27% 5% 6% Total 60 100% Sumber: Data primer yang diolah
Pada  tabel  2  di  atas  dapat  diketahui  responden  Pria  berjumlah  22  orang (37%%), untuk responden perempuan berjumlah 38 orang (63%). Responden yang berusia kurang dari 30 tahun berjumlah 22 orang (37%), untuk responden berusia diantara  26  sampai  30  tahun  berjumlah  9  orang  (10,47%),  responden  berusia diantara 31 sampai 40 tahun berjumlah 17 orang (28%), responden berusia diantara 41  sampai  50  tahun  berjumlah  12  orang  (20%),  responden  berusia  >  50  tahun berjumlah 9 orang (9%).
Untuk  responden  berdasarkan  jenjang  pendidikan,  didapatkan  bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SD – SMA  berjumlah 5 orang (8%), pendidikan terakhir  D3-S1 berjumlah 52 orang (87%) Sedangkan responden yang jenjang pendidikan S2 berjumlah 3 orang (5%).
Responden  yang  beragama  Isalm  sebanyak  53  orang  (88%),  responden beragama    kristen  5  orang  (8%),  sedangkan  beragama  lainnya    sebanyak  2  orang (4%). Responden yang memiliki suku Minang sebanyak 21 orang (35%), Melayu 16 orang (27%), Jawa 16 orang (27%), Batak 3 orang (5%) dan Betawi 4 orang (6%).

## Hasil Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah  terkumpul    yang  mencakup  perhitungan  dari  nilai    minimum,  maksimum, rata-rata (mean) , dan standar deviasi (Sugiyono, 2012:206:207). Analisis data pada penelitian  ini  dilakukan  pada  86  orang  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kota Pekanbaru. Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Jarak Kekuasaan (Power Distance ) 60 10.00 25.00  17.8000 2.88656 Penghindaran ketidakpastian (Uncertainty Avoidance) 60 14.00 26.00 19.1333 2.63912
Individualisme 60 11.00 24.00 17.2833 3.02022 Maskulinitas 60 13.00 25.00  18.0667 2.64169 Religiusitas 60 23.00 40.00  32.2667 4.66093 Kecurangan Pajak 60 23.00 63.00  48.3333 9.38204 Valid N (listwise) 60
Variabel  Jarak  kekuasaan  memiliki  nilai  minimum  10  dan  maximum  25 dengan  mean  17,8  dan  standar  deviasi  2,8.  Variabel  Penghindaran  ketidakpastian memiliki nilai minimum 14 dan maximum 26 dengan mean 19,1 dan standar deviasi 2.  Variabel  Individualisme  memiliki  nilai  minimum  11  dan  maximum  24  dengan mean 17,2 dan standar deviasi 3,02. Variabel Maskulinitas memiliki nilai minimum 13  dan  maximum  25  dengan  mean  18,06  dan  standar  deviasi  2,6.  Variabel Religiusitas memiliki nilai minimum 23 dan maximum 40 dengan mean 32,26 dan standar  deviasi  4,6.Variabel  Kecurangan  Pajak  memiliki  nilai  minimum  23  dan maximum 63 dengan mean 48,3 dan standar deviasi 9,3.

## Hasil Pengujian Validitas Data
Pengujian  validitas  data  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidak  suatu kuesioner. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 33 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden . Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  r  hitung  dengan  r  tabel  untuk  degree  of  freedom  (df)  =  n –  2  dengan  alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini df = n-2 (60-2) = 58, sehingga didapat r tabel untuk df (58) = 0,254.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Data Variabel Pernyataan r hitung r table Keputusan Jarak kekuasaan PW1 0,702 0,254 Valid PW2 0,710 0,254 Valid PW3 0,468 0,254 Valid PW4 0,600 0,254 Valid PW5 0,657 0,254 Valid Individualisme IND1 0,508 0,254 Valid IND2 0,640 0,254 Valid IND3 0,511 0,254 Valid IND4 0,648 0,254 Valid IND5 0,617 0,254 Valid Penghindaran ketidakpastian UA1 0,646 0,254 Valid UA2 0,597 0,254 Valid UA3 0,429 0,254 Valid UA4 0,585 0,254 Valid UA5 0,698 0,254 Valid Maskulinitas MAS1 0,561 0,254 Valid MAS2 0,540 0,254 Valid MAS3 0,648 0,254 Valid MAS4 0,578 0,254 Valid
Variabel Pernyataan r hitung r table Keputusan MAS4 0,426 0,254 Valid Religiusitas R1 0,709 0,254 Valid R2 0,796 0,254 Valid R3 0,764 0,254 Valid R4 0,723 0,254 Valid R5 0,688 0,254 Valid R6 0,479 0,254 Valid R7 0,711 0,254 Valid R8 0,627 0,254 Valid Kecurangan Pajak KP1 0,521 0,254 Valid KP2 0,565 0,254 Valid KP3 0,537 0,254 Valid KP4 0,583 0,254 Valid KP5 0,627 0,254 Valid KP6 0,600 0,254 Valid KP7 0,491 0,254 Valid KP8 0,633 0,254 Valid KP9 0,524 0,254 Valid KP10 0,721 0,254 Valid KP11 0,676 0,254 Valid KP12 0,546 0,254 Valid KP13 0,576 0,254 Valid KP14 0,682 0,254 Valid KP15 0,754 0,254 Valid
Tabel  4  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  r  hitung  untuk  masing-masing pernyataan  yang  memiliki  nilai  >  r  tabel  ,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  item valid.

## Hasil Pengujian Reliabilitas Data
Pengujian  reliabilitas  penelitian  ini  menggunakan  koefisien Cronbach Alpha Variabel ini akan dikatakan realibel jika Cronbach Alpha -nya memiliki nilai lebih  besar  dari  0,6  (Nunnaly,  1981).  Begitu  juga  sebaliknya  jika  koefisien  alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Pada table 5 di bawah ini akan menerangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.
Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan Jarak Kekuasaan ( Power distance ) 0,608 Realibel Individualisme 0,656 Realibel
Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan Penghindaran ketidakpastian ( Uncertainty Avoidance ) 0.608 Realibel Maskulinitas 0,655 Realibel Religiusitas 0,840 Reliabel Kecurangan Pajak 0,875 Realibel Sumber : Data primer yang diolah
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  reliabilitas instrumen    semuanya  memiliki  nilai  0,6 Cronbach  Alpha >  0,6  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  semua  instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  reliabel  atau dapat dipercaya.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas Data.
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2011:147).  Model regresi  yang  baik  adalah  data  yang  terdistribusi  normal  atau  mendekati  normal. Metode yang digunakan adalah dengan statistik Kolmogorov Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan K-S yang tersedia dalam program SPSS For Windows. Kriteria yang  digunakan  dalam  tes  ini  adalah  dengan  membandingkan  antara  tingkat signifikansi  yang  didapat  dalam  tingkat alpha yang  digunakan,  dimana  data tersebut di katakan berdistribusi normal bila sig > alpha. Hasil uji normalitas dapat dilihat di tabel berikut:

## Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas Data

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Power Distanc e Uncertainty Avoidance Individualis me Maskulinit as Kecuranga n Pajak Religiusita s N 60 60 60 60 60 60 Normal Parameters a,,b Mean 17.8000 19.1333 17.0333 17.9167 48.3333 29.5333 Std. Deviation 2.88656 2.63912 3.37471 3.35621 9.38204 6.61397 Most Extreme Differences Absolute .155 .105 .113 .159 .127 .145 Positive .155 .105 .087 .101 .059 .082 Negative -.094 -.068 -.113 -.159 -.127 -.145 Kolmogorov-Smirnov Z 1.204 .811 .873 1.232 .982 1.122 Asymp. Sig. (2-tailed) .110 .527 .431 .096 .289 .162
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan  tabel  6  di  atas  bahwa  besarnya  nilai  statistik Kolmogorov Smirnov Jika digunakan tingkat signifikansi α =5% atau 0,05 maka dari tabel diatas dapat  dilihat  nilai  Asymp.  Sig.  sebesar  >  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  data residual berdistribusi normal.

## Heteroskedastisitas
Homoskedatistisitas (varian sama) merupakan fenomena dimana pada nilai variabel  independen  tertentu  masing-masing  kesalahaan  (ei)  mempunyai  nilai varian yang sama. Jika model yang diperoleh ternyata tidak memenuhi asumsi atau fenomena  tersebut  terjadi  heteroskedatisitas.  Cara  memprediksi  ada  atau  tidak heteroskedatisitas  pada  suatu  model  dapat  dilihat  pada  pola  gambar  Scatterplot model  tersebut  (Nugroho,  2005:62).  Jika  membentuk  pola  tertentu  yang  teratur, maka  regresi  mengalami  gangguan  heteroskedatisitas.  Jika  diagram  pencar  tidak membentuk  pola  atau  acak,  maka  regresi  tidak  mengalami  gangguan heteroskedatisitas  (Prastito,  2004:155).  Grafik  Scatterplot  dapat  dilihat  pada gambar berikut :
Gambar 1 : Scatterplot
Grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwatitik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang berarti asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

## Multikollenearitas
Multikolinearitas  merupakan  fenomena  adanya  korelasi  yang  sempurna antara  satu  variabel  bebas  dengan  variabel  bebes  lainnya.  Konsekuensi  praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahaan standar penaksiran  semakin  besar.  Pengujian  terhadap  ada  tidaknya  multikolinearitas dilakukan dengan mengamati besaran variance inflation factor (VIF) dan tolerance ,
model dikatakan bebas multikolinearitas jika VIF < 10 , sedangkan nilai tolerance disekitar 1.
Tabel 7. Hasil Pengujian Multikollenearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Power Distance .930 1.075 Uncertainty Avoidance .782 1.278 Individualisme .864 1.157 Maskulinitas .829 1.207 Religiusitas .883 1.132 Sumber : Data primer yang diolah
Tabel di atas menunjukkan nilai Tolerance mendekati 1 dan VIF <10 yang berarti asumsi moltikolenearitas terpenuhi yaitu tidak terdapat hubungan antara variabel indipenden.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 8 berikut :
Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22.053 9.489 2.324 .024 Jarak kekuasaan (Power Distance) 1.044 .329 .321 3.173 .002 Penghindaran ketidakpastian (Uncertainty Avoidance) .052 .392 .015 .132 .895 Individualisme .358 .292 .129 1.226 .226 Maskulinitas .971 .300 .347 3.240 .002 Religiusitas -.569 .147 -.401 -3.859 .000
a. Dependent Variable: Kecurangan Pajak
Hasil Pengujian Hipotesis 1 Berdasarkan dari tabel 8, maka dapat dilihat nilai t 3,173 > titik kritis 1,645 (1- tailed )  dengan  sig  0,002<0,005.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jarak  kekuasan berpengaruh  terhadap  kecurangan  pajak.  Hubungan  bersifat  positif  dengan  nilai korelasi  1,04  yang  berarti  semakin  tinggi  jarak  kekuasaan  maka  makin  tinggi
tingkat  kecurangan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP  Pratama  Tampan Pekanbaru.
Hasil penelitian ini mendukung penemuan Song & Yarbrough (1978)  yang menyatakan bahwa  pada negara-negara jarak kekuasaan rendah di negara-negara tersebut  kekayaan hampir merata dengan sistem perpajakan yang adil, artinya jika jarak kekuasaan tinggi maka kekayaan pada masyarakat tidak merata. Masyarakat yang  merasa  tidak  adil  cedrung  untuk  melakukan  kecurangan  pajak  untuk menghindari pengeluaran yang besar.

## Hasil Pengujian Hipotesis 2
Berdasarkan dari tabel 8, maka dapat dilihat nilai t hitung 1,226 < 1,64 ( 1- tailed )  dan  sig  0,226>0,05  yang  berarti  hipotesis  dapat  ditolak.  Hasil  penelitian menunjukkan individualisme tidak berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Hasil ini tidak mendukung Hofstede (1980) dan (Sandford, 2000) yang menyatakan pada negara  yang  memiliki    individualisme  tinggi  dengan  prosedur  yang  merata menyebabkan  rendahnya  kecurangan  pajak.  Namun  dalam  penelitian  ini individualisme tidak mepengaruhi kecurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa individualisme yang dirasakan oleh wajib tidak mempengaruhi sikap mereka.

## Hasil Pengujian Hipotesis 3
Berdasarkan dari tabel 8, maka dapat dilihat nilai t hitung 0,132 < titik kritis 1,64  (1  tailed)  dan  sig  0,89  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  ketidakpastian    tidak berpengaruh  terhadap  kecurangan  pajak.    Hasil  penelitian  ini    tidak  konsisten dengan penelitian  Clotfelter  & Richardson (2006) dan Milliron & Mainan (1988); Collins,  Milliron,  &  Toy  (1992)    yang  menunjukkan  bahwa  kompleksitas  pajak memiliki  hubungan  positif  dengan  kecurangan  pajak,  yang  berarti  tingginya ketidakpastian  pajak    menunjukkan    tingginya  ambiguitas  yang  menyebabkan kecendrungan orang melakukan kecurangan pajak lebih tinggi.
Di Pekanbaru khususnya KPP Pratama Tampan pengurusan pajak tidaklah begitu  rumit.  Apalagi  responden  dalam  penelitian  termasuk  wajib  pajak  orang pribadi  yang  berstatus  sebagai  karyawan  yang  pengurusan  pajaknya  biasanya langsung diurus secara kolektif oleh perusahaan sehingga mereka tidak merasakan kerumitan pengurusan pajak.

## Hasil Pengujian Hipotesis 4
Berdasarkan  dari  tabel  8,  maka  dapat  dilihat  nilai  t  hitung  3,240  >  titik kritis  1,64  (1  tailed)  dan  sig  0,002  <  0,005  yang  berarti  hipotesis  diterima.  Hasil penelitian  menunjukkan  nilai  korelasi  positif  yang  berarti  semakin  tinggi maskulinitas  maka  semakin  tinggi  tingkat  kecurangan  pajak.  Dapat  disimpulkan bahwa  meningkatnya  maskulinitas  maka  akan  meningkatkan  kecurangan  pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Hasil penelitian ini  mendukung Hosfted (1980) bahwa di negara-negara maskulinitas yang tinggi, orang  berusaha  untuk  pencapaian  dalam  hal  meningkatkan  ego,  kekayaan,  dan pengakuan  dan  mereka  berfokus  pada  mengejar  kesuksesan  materi  yang menyebabkan kecendrungan untuk melakukan kecurangan juga lebih tinggi. Hasil ini juga mendukung penelitian Hofstede (2001) yang menemukan korelasi negatif yang  signifikan  antara  maskulinitas  dan  Indeks  permisif  Nasional,  menunjukkan
bahwa  negara-negara  maskulinitas  tinggi  kurang  toleran,  terutama  dengan pelanggar hukum (Tsakumis et al., 2007).

## Hasil Pengujian Hipotesis 5
Berdasarkan dari tabel 8, maka dapat dilihat nilai t -3,859 > titik kritis 1,64 ( 1  tailed)  dengan  signifikansi  0,000  <  0,05  yang  berarti  hipotesis  diterima.  Hasil analisis menunjukkan korelasi negatif  sebesar -0,569 yang berarti semakin tinggi religiusitas  maka  kecurangan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Tampan  Pekanbaru  makin  rendah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  Grasmick, Bursik,  &  Cochran  (1991)  bahwa  keyakinan  yang  kuat  pada  agama  mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan  menggunakan  model regresi  linier  berganda ,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Jarak  kekuasan  berpengaruh  positif  terhadap  kecurangan  pajak.  Semakin tinggi  jarak  kekuasaan  maka  kecurangan  pajak  juga  akan  semakin  tinggi  pada wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru. Individualisme  tidak  berpengaruh  terhadap  kecurangan  pajak  wajib  pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa individualisme yang dirasakan oleh wajib tidak mempengaruhi sikap mereka. Ketidakpastian tidak berpengaruh  terhadap  kecurangan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP Pratama  Tampan  Pekanbaru.  Maskulinitas  berpengaruh  positif  terhadap kecurangan  pajak.  Semakin  tinggi  maskulinitas  maka  semakin  tinggi  tingkat kecurangan pajak wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. Semakin tinggi religiusitas maka kecurangan  pajak  makin  rendah  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Hasil penelitian ini mendukung Grasmick, Bursik,  &  Cochran  (1991)  bahwa  keyakinan  yang  kuat  pada  agama  mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak.

## PUSTAKA ACUAN
Alm,  J.,  &  Torgler,  B.  (2006).  Culture  differences  and  tax  morale  in  the  United States and in Europe. Journal of Economic Psychology , 27 , 224–246.
Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature , 36 , 818–860.
Baskerville,  R.  F.  (2003).  Hofstede  never  studied  culture. Accounting, Organizations and Society , 28 , 1–14.
Brunetti, A., &Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption. Journal of Public Economics , 87 , 1801–1824. Bird,  R.  (1992). Tax  policy  and  economic  development .  Baltimore:  The  Johns Hopkins University Press.
Chan,  C.W.,  Troutman,  C.  S.,  &  O’Bryan,  D.  (2000).  An  expanded  model  of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong.
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 9 , 83–103.
Clotfelter,  C.  (1983).  Tax  evasion  and  tax  rates:  An  analysis  of  individual  returns. The Review of Economics and Statistics , 65 , 363–373.
Coleman,  C.,  &  Freeman,  L.  (1997).  Cultural  foundations  of  taxpayer  attitudes  to voluntary compliance. Australian Tax Forum , 13 , 311–336.
Collins, J. H., Milliron, V. C., & Toy, D. R. (1992). Determinants of tax compliance: A contingency approach. Journal of the American Taxation Association , 14 , 1–29.
De  Mooij,  M.  (1998).  Global  marketing  and  advertising:  Understanding  cultural paradoxes. In Thousand Oaks . CA: Sage Publications. De  Mooij,  M.  (1998b).  Masculinity/femininity  and  consumer  behavior.  In  G. Hofstede  &  Associates  (Eds.), Masculinity  and  femininity:  The  taboo dimension  of  national  cultures (pp.  55–73).  Thousand  Oaks,  CA:  Sage Publications.
De  Mooij,  M.  (2001). Convergence-divergence .  Unpublished  doctoral  dissertation, Universidad de Navarra.
De Soto, H. (2000). The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else. New York, NY: Basic Books. Doupnik, T. S., & Tsakumis, G. T. (2004). A critical review of tests of Gray’s theory of  cultural  relevance  and  suggestions  for  future  research. Journal  of Accounting Literature , 23 , 1–48. Eigen, P. (2002). Measuring and combating corruption. Journal of Policy Reform , 5 , 187–201.
Feinstein,  J.  S.  (1991).  An  econometric  analysis  of  income  tax  evasion  and  its detection. RAND Journal of Economics , 22 , 14–35.
Feld,  L.  P.,  &  Frey,  B.  S.  (2002).  Trust  breeds  trust:  How  taxpayers  are  treated.
Economics of Governance , 3 , 87–99.
Fisman,  R.,  &  Gatti,  R.  (2002).  Decentralization  and  corruption:  Evidence  across countries. Journal of Public Economics , 83 , 325–345.
Frey, B. S., &Weck, H. (1983). Estimating the shadow economy: A ‘naïve’ approach. Oxford Economic Papers , 35 , 23–44.
Grasmick, H. G., Bursik, R. J., & Cochran, J. K. (1991). Render unto Caesar what is Caesar’s:  Religiosity  and  taxpayers’  inclinations  to  cheat. The  Sociological Quarterly , 32 , 251–266. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black,W. C. (1998). Multivariate data analysis (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Hite,  A.,  &  Roberts,  M.  L.  (1992).  An  analysis  of  tax  reform  based  on  taxpayers’ perceptions of fairness and self-interest. Advances in Taxation , 4 , 115–137. Hofstede, G. H. (1980). Cultures consequences: International differences in work- related values. In Beverly Hills . CA: Sage Publications.
Hofstede, G. H. (1983). Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions.  In  J.  B.  Deregowski,  S.  Dziurawice,  &  R.  C.  Annis  (Eds.), Expiscations  in  cross-cultural  psychology (pp.  335–355).  Lisse,  The Netherlands: Swets and Zeitlinger.
Hofstede,  G.  H.  (2001). Cultures  consequences:  Comparing  values,  behaviors, institutions  and  organizations  across  nations (2nd  ed.).  London:  Sage Publications.
Hofstede, G. H., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics , 5–21.
Jackson,  B.  R.,  &  Milliron,  V.  C.  (1986).  Tax  compliance  research:  Findings, problems and prospects. Journal of Accounting Literature , 5 , 125–165.
Long,  S.,  &  Swingen,  J.  (1991).  Taxpayer  compliance:  Setting  new  agendas  for research. Law and Society Review , 25 , 637–683.
Riahi-Belkaoiu,  A.  (2004).  Relationship  between  tax  compliance  internationally and  selected  determinants  of  tax  morale. Journal  of  International Accounting, Auditing and Taxation , 13 , 135–143.
Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation.
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 15 , 150–169. Richardson,  G.  (2007).  The  influence  of  culture  on  tax  systems  internationally:  A theoretical and empirical analysis. Journal of International Accounting Research , 6 , 57–79.
Schuler,  R.  S.,  &  Rogovsky,  N.  (1998).  Understanding  compensation  practice variations  across  firms:  The  impact  of  national  culture. Journal  of International Business Studies , 29 , 159– Tittle,  C.  (1980). Sanctions  and  social  deviance:  The  question  of  deterrence .  New York, NY: Praeger.
Tittle,  C.,  &Welch,  M.  (1983).  Religiosity  and  deviance:  Towards  a  contingency theory of constraining effect. Social Forces , 61 , 653–682.
Tsakumis,  G.  T.,  Curatola,  A.  P.,  &  Porcano,  T.  M.  (2007).  The  relation  between national  cultural  dimensions  and  tax  evasion. Journal  of  International Accounting, Auditing and Taxation , 16 , 131–147.
Torgler, B. 2006. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. Journal of Economic Behavior & Organization, 61 (1), 81-109.
Pope  J  dan  Mohdali  R  .2010.  The  role  of  religiosity  in  tax  morale  and  tax compliance. Australian Tax Forum : 565-592