## PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERKAITAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
Muhammad Ikhwan Rahman

## Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: ikhwanrakhman20@gmail.com

## Abstract
Law  No.10  of  2016  concerning  the  Election  of  Governors,  Regents  and Mayors  has  included criminal  provisions  in  Chapter  XXIV,  of  course  very  much more  complete  when  compared  to  the  criminal  provisions  stipulated  in  the Criminal  Code  concerning  crimes  against  carrying  out  obligations  and  rights which  are  classified  certain  acts,  but  the  Criminal  Code  is  deemed  no  longer relevant due to the increasingly complex problems in terms of the enforcement of criminal  elections  and  post-conflict  local  elections.  The  essence  of  law enforcement  itself  can  be  interpreted  as  an  act  of  implementing  certain  legal means  to  impose  legal  sanctions  to  ensure  compliance  with  a  rule.  So  that  the mandate  of  Article  1  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  states  that  "sovereignty  is  in  the  hands  of  the  people  and  carried  out according  to  the  Constitution"  reflecting  democratically  the  regional  head elections as expected.
Keywords:  Criminal  Law  Enforcement  of  Regional  Head  General  Elections, State of Law and Democracy

## Abstrak
Undang-Undang  No.10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  telah  memasukkan  ketentuan  pidana  dalam  Bab  XXIV,  tentu  saja sangat jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam  KUHPidana  tentang  kejahatan  terhadap  melakukan  kewajiban  dan  hak kenegaraan  yang  dimana  memiliki  klasifikasi  perbuatan  tertentu,  namun KUHPidana  dianggap  tidak  lagi  relevan  akibat  semakin  kompleksnya  persoalan- persoalan  dalam  hal  penegakan  pidana  pemilu  dan  pemilukada.  Esensi  dari penegakan  hukum  itu  sendiri  yang  bisa  dimaknai  sebagai  tindakan  menerapkan perangkat  sarana  hukum  tertentu  untuk  memaksakan  sanksi  hukum  agar menjamin pentaatan terhadap suatu aturan. Sehingga
amanat  Pasal  1  ayat
(2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”  yang  refleksikan  melalui  pemilihan  umum  kepala  daerah  secara demokratis berjalan sesuai yang diharapkan.
Kata  Kunci:  Penegakan  Hukum  Pidana  Pemilukada,  Negara  Hukum  dan Demokrasi

## PENDAHULUAN
Pilkada  atau  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  sarana  pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  mengalami  berbagai perubahan.  Perubahan  yang  dimaksud  adalah  prinsip  otonomi  yang  berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Sebelum UUD 1945  diamandemen,  sistem  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  banyak ditentukan dari pemerintahan pusat. Sekarang, sesudah UUD 1945 diamandemen setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayah pemerintahannya.
Dalam prespektif demokratis, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  diharapkan  mampu  mendapatkan  pemimpin  yang  lebih  berkualitas  dan sesuai  dengan  keinginan  mayoritas  rakyat  serta  merupakan  harapan  bagi masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia tak lepas dari proses desentralisasi  dengan  disahkannya  UU  No.  32  Tahun  2004  mengenai Pemerintahan Daerah.
Dalam  pelaksanaan  pilkada  yang  merupakan  ajang  perebutan  pucuk pimpinan  di  daerah,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  pelanggaran,  baik pelanggaran  yang  bersifat  administratif maupun  pelanggaran  yang  berupa  tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pilkada, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek-praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pilkada
Dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  maka  Negara  harus  hadir  melalui perangkat-perangkat  hukumnya  untuk  menyelesaikan  setiap  permasalahan  yang ada, sebab Indonesia merupakan negara hukum seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (3)  UUD  1945,  yang  menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum.

## PEMBAHASAN
A. Hubungan antara Negara Hukum dengan Demokrasi
Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang  menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum 1 . Dimasukkannya  ketentuan  ini  ke  dalam  bagian  pasal  UUD  1945  menunjukkan semakin  kuatnya  dasar  hukum  serta  menjadi  amanat  negara,  bahwa  negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.
1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV
Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan cratos . Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau cratien dalam  demokrasi. Nomos berarti  norma,  sedangkan cratos berarti kekuasaan,  yang  dibayangkan  sebagai  faktor  penentu  dalam  penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat  dengan  ide  kedaulatan  hukum  atau  prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V Dicey, hal ini dapat dikaitkan  dengan  prinsip  ‘’ rule  of  law ’’  yang  berkembang  di  Amerika  Serikat menjadi jargon ‘’ the rule of law, and not of Man’ ’. Yang sesungguhnya dianggap sebagai  pemimpin  adalah  hukum  itu  sendiri,  bukan  orang.  Dalam  buku  Plato berjudul Nomoi yang  kemudian  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Inggris  dengan judul  ‘’ The  Laws ’’,  jelas  tergambar  bagaimana  ide  nomokrasi  itu  sesunguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno 2 .
Pada  Zaman  modern,  konsep  negara  hukum  di  Eropa  Kontinental dikembangkan antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fitchte, dan lain-lain  dengan  menggunakan  istilah  jerman,  yaitu rechtsstaat .  Adapun  dalam tradisi  Anglo  Amerika,  konsep  negara  hukum  dikembangkan  atas  kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law . Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum  yang  disebunya  dengan  istilah rechtstaat itu  mencakup  empat  elemen penting yaitu 3 :
1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha negara
Adapun A.V. Dicey mengurai adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah The Rule of Law , yaitu 4 :
1) Supremacy of Law;
2) Equality before the Law;
3) Due Process of Law
2 Asshiddieqie, Jimly. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta. hal 125
3 Loc. Cit
4 Ibid, hal 126
Jadi  prinsip  pokok  dalam  negara  hukum  adanya  pembatasan  oleh  hukum, dalam  arti  bahwa  segala  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  yang  dilakukan penguasa negara maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum.
Hubungan  antara  negara  hukum  dengan  demokrasi  dapat  dinyatakan bahwa  negara  demokrasi  pada  dasarnya  adalah  negara  hukum.  Namun,  negara hukum  belum  tentu  negara  demokrasi.  Negara  hukum  hanyalah  satu  ciri  dari negara  demokrasi.  Franz  Magnis  Suseno  menyatakan  adanya  5  gugus  ciri  hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri tersebut adalah 5 : 1) negara hukum;
2) pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat;
3) pemilihan umum yang bebas;
4) prinsip mayoritas; dan
5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Berdasarkan  sejarah,  tumbuhnya  negara  hukum,  baik  formal  maupun materiil  bermula  dari  gagasan  demokrasi  konstitusional,  yaitu  negara  demokrasi yang berdasar atas konstitusi.
Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “ demos ” berarti  rakyat  dan  “ kratos ”  atau  “ kratein ”  berarti  kekuasaan.  Konsep  dasar demokrasi  berarti  “rakyat  berkuasa”  ( government  of  rule  by  the  people ). Demokrasi  ialah  pemerintahan  dimana  kekuasaan  negara  terletak  di  tangan sejumlah  besar  dari  rakyat  dan  menjalankan  kekuasan  itu  untuk  kepentingan “semua  orang”.  Tapi  di  sini  muncul  pula  perebutan  kursi  kedudukan,  muncul pemimpin-pemimpin  gadungan,  pemimpin-pemimpin  palsu  yang  mengelabui mata  rakyat  dengan  janji-janji  palsunya    sehingga    negara    akan    kacau    dan timbulnya anarkis 6 .
Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab  dengan  demokrasi,  hak  masyarakat  untuk  menentukan    sendiri    jalannya organisasi    negara    dijamin.    Oleh    karena    itu,  istilah  demokrasi  selalu memberikan  posisi  penting  bagi  rakyat    walaupun  secara  operasional implikasinnya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi juga sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan    dalam    masalah-masalah  pokok  yang  mengenai  kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut
5 http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html
6 Arbas,  Cakra.  2012. Cetakan  I.  Jalan  Terjal  Calon  Independen  Pada  Pemilukada  di Provinsi Aceh . PT Gramedia. Medan.hal 1.
menentukan  kehidupan  rakyat.  Jadi  negara  demokrasi  adalah  negara  yang dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  atas  persetujuan  rakyat  karena  kedaulatan berada di tangan rakyat 7 . Demokrasi yang di idealkan  harusnya diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa  hukum, demokrasi  justru dapat berkembang kearah yang keliru  karena  hukum  dapat    ditafsirkan  secara  sepihak  oleh  penguasa  atas  nama demokrasi.  Oleh  karena  itu,  berkembang  konsepsi  mengenai  demokrasi  yang berdasar  atas  hukum  yang  bahasa  inggrisnya  biasa  disebut  isitlah constitusional democracy 8 .
Hendry B. Mayo memberikan definisi mengenai demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut 9 : “ A  democratie  political  system  is  one  in  which  public  policies  are  made on    a    majority    basis,    by    representative    subject    to    effective  popular control  at  periode  elections  which  are  conducted  on  the  principle  of political equality and under conditions of political freedom ”.
‘’(Sistem  politik  demokrasi  adalah  sistem  yang  menunjukan  bahwa kebijakan    umum    ditentukan    atas    dasar    mayoritas    oleh    wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasaan bolitik).
Lebih lanjut, Hendry  B. Mayo menyatakan  bahwa demokrasi dinyatakan oleh beberapa nilai, yakni 10 :
1)  Menyelesaikan  perselisihan  dengan  damai  dan  secara  melembaga ( institusionalized peaceful settlement of cinflict );
2)  Menjamin  terselenggaranya  perubahan  secara  damai  dalam  suatu masyarakat  yang  sedang  berubah  ( peaceful  change  in  changing society );
3)  Menyelenggarakan  pergantian  pemimpin  secara  teratur  ( orderly successtion of rullers );
7 MD,  Moh.  Mafud.  2003.  Cetakan  II. Demokrasi  Dan  Konstitusi    Indonesia .  Rineke Cipta. Jakarta. hal 19.
8 Asshiddieqie,  Jimly.  2011. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Sinar Grafika. Jakarta. hal 297;
9 Hendry B. Mayo. 1960. An Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New York.  hal 70 dalam Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan  Konstitusi Indonesia , Op. Cit., hal 19
10 Hendry  B.  Mayo.  1960. An  Introduction  to  Democratic  Theory ,    Oxford  University Press,    New  York.    hal    70    dalam  Huda,  Ni’matul.  2005. Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hal 244.
4)  Membatasi  pemakaian-pemakaian  kekerasaan  sampai  minimum ( minimum of coercion );
5)  Mengakui  serta  menganggap  wajar  adanya  keanekaragamaan ( diversity )  dalam  masyarakat  yang  tercermin  dalam  keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6)  Menjamin tegaknya keadilan.
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga negara, yakni 11 :
a.  Pemerintahan yang bertanggung jawab;
b.  Suatu  dewan  perwakilan  rakyat  yang  mewakili  golongan-golongan dan  kepentingan-kepentingan  dalam  masyarakat  dan  yang  dipilih dengan  pemilihan  umum  yang  bebas  dan  rahasia  dan  atas  sekurang- kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
c.  Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
d.  Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
e.  Sistem  peradilan  yang  bebas  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  dan mempertahankan keadilan.
Demokrasi  modern,  timbul  oleh  dan  setelah  revolusi  Perancis  pada  ide kedaulatan  rakyat  dari  J.J.  Rousseau,  struktur  ketatanegaraan    digariskan  dalam bentuk konstitui, dengan maksud supaya dapat terjamin hak-hak rakyat dan tidak dilanggar  oleh  penguasa  negara.  Demokrasi  mempunyai  2  (dua)  pengertian, yaitu 12 :
1.  Demokrasi  dalam  arti  materil,  bahwa  inti  dari  demokrasi  itu  justru terletak  dalam  jaminan  yang  diberikan  terhadap  hak-hak  yang berdasar  pada  pengakuan  kemerdekaan  tiap-tiap  orang  yang  menjadi warga negara.
2.  Demokrasi  dalam  arti  formil,  bahwa  hanya  sekedar  mengandung pengakuan,  faktor  yang  menentukan  dalam  negara  ialah  kehendak rakyat, yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat, akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasaan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.
Pada zaman modern ini, kedua pengertian itu dikombinasikan, yaitu unsur formil  yang  ditandai  denga  adanya  sistem  pemilihan  umum  “setengah  ditambah satu”  dan  unsur  materilnya  yang  ditandai  dengan  keharusan  adanya  “ fair  play ” dalam pembentukan kekuasaan dan pimpinan negara.
11 Ibid, hal 245.
12 Arbas Cakra. Jalan   Terjal    Calon  Independen  Pada Pemilukada di  Provinsi  Aceh , Op.Cit. hal 15.
C. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada di Indonesia
1. Tata  Cara  Pelaporan  Tindak  Pidana  Pemilukada  Menurut  Undang- undang No. 10 Tahun 2016
Laporan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilukada  diatur  di  Undang-undang No.  10  Tahun  2016  Bab  XIX  (Penanganan  Laporan  Pelnggaran  Pemilihan). Pelanggaran  diselesaikan  melalui  Bawaslu/Panwaslu  sebagai    lembaga    yang memiliki    kewenangan    melakukan    pengawasan    terhadap    setiap  tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan,  melakukan  kajian  atas  laporan  dan  temuan adanya  dugaan  pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. 13
Laporan  pelanggaran  Pemilihan  dapat  disampaikan  oleh  Warga  Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan atau  peserta  Pemilihan.  Laporan  pelanggaran      Pemilihan    disampaikan  secara tertulis yang memuat paling sedikit:
a.  Nama dan alamat pelapor;
b.  Pihak terlapor;
c.  Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d.  Uraian kejadian.
Laporan  pelanggaran  Pemilihan  disampaikan  paling  lama  7  (tujuh)  hari sejak  diketahui  dan/atau  ditemukannya  pelanggaran  Pemilihan.  Dalam      hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya,    Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,      PPL,      dan Pengawas  TPS      wajib  menindaklanjuti      laporan      paling      lama  3  (tiga)  hari setelah  laporan  diterima.  Dalam  hal  diperlukan,    Bawaslu,  Bawaslu    Provinsi, Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan    Pengawas  TPS    dapat meminta    keterangan  tambahan    dari    pelapor  dalam  waktu  paling  lama  2  (dua) hari.
Laporan pelanggaran Pemilihan terdiri dari:
a.  Pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilihan  diteruskan  oleh  Bawaslu kepada DKPP;
b.  Pelanggaran  administrasi  Pemilihan  diteruskan  kepada  KPU,  KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
d.  Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Untuk  Laporan  tindak  pidana  Pemilihan  diteruskan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam sejak  diputuskan  oleh  Bawaslu  Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  dan/atau Panwas Kecamatan
2. Prosedur  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pemilukada  Menurut  Undang- undang No. 10 Tahun 2016
Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan  Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  10  tahun 2016 Bab XXIV yang mengatur tentang ketentuan pidana.
Dalam hal adanya temuan dan laporan dugaan  pelanggaran  pemilu yang  mengandung  unsur  pidana  oleh  Bawaslu  meneruskan  ke  Penyidik  dan selanjutnya diproses melalui pengadilan Negeri  yang tangani oleh hakim khusus. Terkait hakim khusus yang dimaksud diatur melalui peraturan MA.
Penyidik  Kepolisian    Negara  Republik    Indonesia  menyampaikan  hasil penyidikannya  disertai  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  sejak  laporan  diterima.  Dalam  hal  hasil  penyidikan  belum lengkap,  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  penuntut  umum  mengembalikan berkas  perkara  kepada  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disertai petunjuk  tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
Penyidik    Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia    dalam  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas  harus  sudah  menyampaikan kembali  berkas  perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum.  Penuntut  umum melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Pengadilan      Negeri      paling  lama  5  (lima) hari sejak menerima berkas perkara.
Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tindak  pidana  Pemilihan  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang.  Sidang  pemeriksaan perkara  tindak  pidana  Pemilihan  dilakukan  oleh  majelis  khusus.      Pengadilan Negeri  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
Dalam  hal  putusan  pengadilan  diajukan  banding,  permohonan  banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan  Negeri melimpahkan    berkas    perkara  permohonan  banding  kepada  Pengadilan  Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh)  hari  setelah  permohonan  banding  diterima.  Putusan  Pengadilan  Tinggi merupakan  putusan  terakhir  dan  mengikat  serta  tidak  dapat  dilakukan  upaya hukum  lain.  Putusan  pengadilan  harus  sudah  disampaikan  kepada    penuntut
umum    paling    lambat    3    (tiga)    hari  setelah  putusan  dibacakan.    Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.
Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang  dapat  mempengaruhi  perolehan  suara  peserta  Pemilihan  harus sudah  selesai  paling  lama  5  (lima)  hari  sebelum  KPU  Provinsi  dan/atau  KPU Kabupaten/Kota  menetapkan  hasil  Pemilihan.  KPU  Provinsi  dan/atau  KPU Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti  putusan  pengadilan.  Salinan  putusan pengadilan  harus  sudah  diterima  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  dan peserta  Pemilihan  pada  hari  putusan  pengadilan  tersebut  dibacakan  Majelis Khusus Tindak Pidana. Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim  karier  pada  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  yang  ditetapkan secara  khusus  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana Pemilihan.  Hakim  khusus  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Hakim  khusus  harus  memenuhi  syarat  telah melaksanakan  tugasnya  sebagai  hakim  paling  singkat  3  (tiga)  tahun,  kecuali dalam  suatu  pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana  Pemilihan  dibebaskan  dari  tugasnya  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  lain.  Hakim    khusus    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Prinsip Negara Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan apa yang disebut Negara  Hukum,  bahwa  negara  demokrasi  pada  dasarnya  adalah  negara  hukum. Namun,  negara  hukum  belum  tentu  negara  demokrasi.  Negara  hukum  hanyalah satu  ciri  dari  negara  demokrasi.  Pakar  menyatakan  bahwa  adanya  5  gugus  ciri hakiki  dari  negara  demokrasi.  Kelima  ciri  tersebut  adalah,  negara  hukum, pemerintahan  di  bawah  kontrol  nyata  masyarakat,  pemilihan  umum  yang  bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan  pelaku  tindak  pidana  pemilu  menghindar  dari  proses  hukum. Akibatnya,  dalam  kondisi  tertentu  ketika pihak  kepolisian  akan  menyidik  pelaku tindak  pidana  akan  kehilangan  hak  menuntut  pidana  karena  jangka  waktu penyidikan  sudah  lewat.  Jangka  penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  di  tingkat penyidikan selama 14 hari dan penuntutan diberi waktu 5 hari. Sedangkan, dalam
proses  sidang  pengadian  hakim  diberi  waktu  7  hari  untuk  memeriksa  dan memutus perkara tindak pidana pemilu.
B. Saran
Penulis mengusulkan agar prinsip demokrasi dan ketaatan berhukum harus menjadi  budaya  di  masyarakat  dengan  penambahan  kurikulum  pada  berbagai jenjang  pendidikan  tentang  nilai-nilai  demokrasi  dan  ketaatan  berhukum  itu sendiri  karena  mampu  mengantarkan  rakyat  menuju  kehidupan  yang  aman, tenteram, tertib dan sejahtera.
Penulis mengusulkan agar jangka waktu proses penanganan pidana pemilu mulai  penyidikan  hingga  diputus  pengadilan  lebih  diperpanjang.  Bisa  merujuk daluwarsa  menuntut  pidana  dalam  KUHPidana  misalnya.  Sebab  ketika  ada  dua atau lebih pelaku salah satunya divonis, tetapi yang lainnya melarikan diri, maka aparat  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  serba  salah  karena  kalau  mau  diproses batas waktu sudah habis karena daluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddieqie, Jimly. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta.
_______________. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Sinar Grafika. Jakarta.
Arbas, Cakra. 2012. Cetakan I. Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh . PT Gramedia. Medan.
MD,  Moh.  Mafud.  2003.  Cetakan  II. Demokrasi  Dan  Konstitusi    Indonesia . Rineke Cipta. Jakarta.
Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Rajagrafindo Persada.
Jakarta.

## Peraturan PerUndang-Undang dan Sumber Internet
Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV
Undang-undang No.  10  Tahun  2016  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota
( http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html Diakses  tanggal 01 Februari 2019)