Volume 3 Nomor 2, Juni 2020 e-ISSN : 2597-5234

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR

## ANALYSIS OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND CONSTRUCTION EXPENSE ON ECONOMIC GROWTHIN DISTRICT AND JAWA TIMUR CITY
Muhammad Yasin Universitas Teknologi Surabaya muhammadyasin261092@gmail.com

## ABSTRACT
Economic  growth  is  a  change  in  the  economic  process  in  a  country  in  a  sustainable direction for the better in a certain period. Economic growth can also be interpreted as a  process  of  increasing  the  production  capacity  of  an  economy  that  is  realized  in  the form of an increase in national income. PAD-Free Variables (X1) Measured using: (1) Taxes,  (2)  Non-taxation,  Development  Expenditures  (X2)  Measured  using:  (1  ) Development,  (2)  Growth.  Economic  Growth  Variable  (Y)  Measured  using:  (1) Efficiency ratio, (2) Effectiveness Ratio, (3) Independence ratio, (4) Ratio of economic growth activity.This means that if the income of the region  will also cause an increase in  economic growth  achievements.  which is  very  flexible in  terms of  utilization causes the  regions  to  be  more  flexible  in  planning  the  allocation  of  expenditure  budgets  for development  activities  in  accordance  with  their  economic  agenda  which  includes  the development of basic facilities and infrastructure that play a role in supporting optimal economic growth.
Keywords: PAD, Development Expenditure, Economic Growth

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi adalah  perubahan  proses  perekonomian  dalam  negara  secara berkesinambungan menuju lebih baik dalam preode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat  diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan  kapasitas  produksi  suatu perekonomian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional.Variabel Bebas  PAD  (X1)  Diukur  menggunakan  :  (1)  Pajak,  (2)  Non  pajak,  Belanja pembangunan  (X2)  Diukur  menggunakan  :  (1)  Pengembangan,  (2)  Pertumbuhan. Variabel    Pertumbuhan  Ekonomi  (Y)  Diukur  menggunakan  :  (1)  Rasio  efisiensi,  (2) Rasio  Efektivitas,  (3)  Rasio  kemandirian,  (4)  Rasio  aktivitas.pertumbuhan  ekonomi dengan    Hal  ini  bermakna  bahwa  apabila  pendapatan  daerah  tersebut  maka  akan menyebabkan  peningkatan  pula  pada  capaian  pertumbuhan  ekonomi.  yang  sangat fleksibel  dari  segi  pemanfaatannya  menyebabkan  daerah  lebih  leluasa  dalam merencanakan  alokasi  anggaran  belanja  untuk  kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan agenda  ekonominya  yang  antara  lain  berupa  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dasar yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal.
Kata Kunci : PAD, Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu  negara  secara  berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode
tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat  diartikan  juga  sebagai proses  kenaikan  kapasitas  produksi suatu  perekonomian  yang  diwujudkan dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan nasional.  Pertumbuhan ekonomi selama ini sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan  daerah  fasilitas-fasilta publik  dan  pembangunan  infrastrukut meningkatkan pelayanan kulitas msyarakat kepada daya tarik bagi semua investor.
Dalam  era  desentralisasi  fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatanpelayanan di beberapa sektor palingutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalamlayanan  di  sektor  publik  dapat menambah  daya  tarik  bagi  investor untuk menanamkan modalnya di daerah.  Oleh  karana  itu,  pergeseran komposisi belanjamerupakan upaya logis  yang  dilakukan  Pemda  dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan
meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan  harta  tetap  lainnya  (Irman  & Purwati, 2020).
Analisis  keuangan  rasio  pada APBD dapat dilakukan dengan
perbandingan  hasil  yang  dicapai  dalam satu  periode  dibandingkan  dengan periode  sebelumnya  sehingga  diketahui dapat  kecenderungan  bagaimana  yang terjadi, atau dapat pula dengan dilakukan  cara  rasio  perbandingan keuangan yang dimiliki
suatu
pemerintah daerah tertentu rasio
keuangan  daerah  lain  yang  terdekat ataupun  potensi  daerahnya  relatif  sama untuk  dilihat  bagaimana  posisi  rasio
keuangan  pemerintah  daerah  tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD)  bisa  tahu  keuangan  setiap kabupaten  atau  kota  oleh  karena  itu kinerja  keuangan  bisa  ditingkatkan melalui  peningkatan  pelayanan  dari setiap kabupaten atau kota dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadahi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan  pelayanan publik bisa maksimal. Dalam  mengelolah  keuangan dibutuhkan suatu ilmu yang mempelajari  pengelolahan  keuangan yang  baik  dan  benar.  Ilmu  tersebut sering  disebut  dengan  manajemen keuangan. Manajemen Keuangan sering digunakan dan dibutuhkan dalam pengelolahan keuangan disegala bidang, tak dikecualikan pengelolahan
keuangan  daerah.  Peraturan  Pemerintah No.  105  Tahun  2000,  keuangan  daerah menyatakan:  Semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  termasuk  di  dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka pendapatan anggaran dan belanja daerah (APBD). Manajemen  keuangan  daerah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan  dan pengendalian  terhadap  semua  hak  dan kewajiban daerah penyelenggaraan pemerintah  yang  ada  yang  segalanya dinilai  dengan  uang,  dan  masuk  dalam kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak  serta  kewajiban  daerah  dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (Syukri  &  Hinaya, 2019).
Pembangunan   Ekonomi  adalah merupakan    salah    satu    upaya    dalam rangka    mendukung      pelaksanaan salah    satu    prioritas      yang    tercantum
dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu  mempercepat  pemulihan  ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan dan  berkeadilan  berdasarkan  sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan  yang  dihadapi  serta  arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi,  baik  pembangunan  jangka pendek maupun jangka menengah. Secara umum pertumbuhan ekonomi  dapat  diartikan  perkembangan kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi
dapat  juga  diartikan  sebagai  kenaikan Gross  Domestic  Product (GDP)  atau Gross  National  Product (GNP)  tanpa memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih besar  atau  lebih  kecil  dari  tingkat pertumbuhan  penduduk  atau  apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak  (Irman  &  Purwati,  2020).  Dari beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi  merupakan  kemampuan  suatu negara  dalam  menyediakan  kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat  dalam  jumlah  yang  banyak sehingga memungkinkan untuk
kenaikan  standar  hidup  yang  mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.
Ada  tiga  faktor  atau  komponen utama  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan  dengan  kenaikan  jumlah angkatan  kerja  yang  dianggap  secara positif merangsang
pertumbuhan ekonomi (Rahman et al., 2019).
Pendapatan  asli  daerah  adalah penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan
milik daerah,
hasilpengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  (Putra &  Ulupui,  2019).    Optimalisasi  dalam penerimaan  PAD  hendaknya  di  dukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan  kualitas  layanan  publik.
Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan  semakin  membebani  masyarakat, menjadi  disinsentif  bagi  daerah  dan mengancam perekonomian secara makro. Tidak efektifnya berbagai peraturan  yang  dilakukan  pemerintah bisa  jadi  menunjukkan  tidak  adanya relasi  positif  antara  berbagai  pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu  layanan  publik.    Perlu  adanya kebijakan  peraturan  daerah  yang  tepat untuk  melakukan  pungutan  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi  daerah.  PAD  terbagi  menjadi  tiga kategori,  yaitu  pajak  daerah,  denda  dan pungutan,  serta  penghasilan  perusahaan daerah. Ketiga kategori tersebuat tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal  6  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa sumber  PAD  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain PAD yang sah.
Pajak  daerah  yang  menjadi sorotan  publik  yang  dipandang  sebagai jenis  penghasilan  utama  yang  diperoleh daerah.  Pada  umumnya,  pemerintah pusatlah  yang  akan  menentukan  pajak yang  dapat  dipungut  oleh  pemerintah daerah.  Kategori kedua dari Pendapatan Asli  Daerah  adalah  pungutan  biaya, denda,  dan  lisensi.  Sumber  pendapatan ini  terikat  dengan  seseorang  untuk membayar  pelayanan  tertentu  yang dipergunakannya.  Pemerintah  daerah memungut  biaya  atas  pelayanan  dan lisensi  yang  sudah  disediakan.  dari Pendapatan  Asli  daerah  penghasilan
dari  utilitas  dan  perusahaaan  daerah.
Perusahaan daerah mendapatkan penghasilan  melalui  pembebanan  biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkannya. Pada prinsipnya pembebanan  wilayah  ini  memainkan peran  fiskal  dan  regulasi  berupa Pengumpulan pendapatan dan mengatur permintaan jasa dengan meminamalisasi pelanggaran  yang  sering  terjadi  dalam pelayanan publik yang bebas biaya. Jadi Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah  daerah  melalui  upayanya memenuhi  kewajiban  daerah  salah  satu tujuannya yaitu meningkatkan perekononomian yang diharapkan
secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi  tujuan  tersebut  pemerintah diharapkan  dapat  mempunyai  sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga
tidak bergantung pada pemerintah pusat. Belanja  Pembangunan  adalah pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi (proyek–proyek) baik berbentuk  proyek  fisik  maupun  non fisik”  (Triastuti  &  Pramono,  2016). Belanja Pembangunan sebagai pengeluaran  pemerintah  yang  bersifat investasi, dan diajukan
untuk melaksanakan  tugas–tugas  pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Belanja  Pembangunan  tersebut meliputi  belanja  pembangunan  dalam bentuk rupiah dan
belanja pembangunan  dalam  bentuk  bantuan proyek  yang  dibiayai  dari  pijaman  atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam  bentuk  rupiah  bersumber  dari tabungan  pemerintah  dan  bantuan program yang digunakan untuk
membiayai belanja-belanja sektoral melalui  departemen  atau  lembaga  non
departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek–proyek.
Dari  pengertian  tersebut,  maka dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan adalah semua pengeluaran  pemerintah  daerah  pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban,  wewenang,  dan  tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah  pusat  (Eka  &  Martini, 2015). Beberapa  penelitian  terdahulu yang juga mengkaji hubungan
pendapatan  asli  daerah  dan  belanja pembangunan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  antaranya  Adi  (2016), namun  di  antara  penelitian  terdahulu tersebut hanya fokus terhadap hubungan  belanja  terhadap  pendapatan daerahnya  saja,  masih  minim  sekali penelitian  yang  mengaitkannya  dengan pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif.
Pendekatan kualitatif' adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan  analisis  .  Proses  dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan  dalam penelitian  kualitatif. Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu  agar  fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
Sampel  penelitian  ditentukan dengan Purposive  random  sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu guna memenuhi  syarat  sampel  yang  baik.
Kriteria  tersebut  yakni:  1)  sampel adalah  29  Kabupaten  dan  9  Kota  di Provinsi Jawa Timur, 2) APBD Kabupaten dan Kota Sebagian populasi yang karakteristiknya  hendak  diselidiki  dan dianggap mewakili keseluruhan
populasi. Batas kesalahan yang ditolelir ini  untuk  setiap    populasi    tidak    sama,
Karena  kinerja  di setiap  Daerah Provinsi Jawa Timur berbeda
sebanyak29  kabupaten  dan  9  kota, dimana    seluruh    populasi    yang    ada disaring    berdasarkan    data  keuangan yang    telah    ditentukan,    karna    untuk memahami  bagaimana  struktur APBD mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan  pertumbuhan  ekonomi.    Teknik pengumpulan    data    penelitian    ini melalui    beberapa    prosedur    sebagai berikut:
1. Studi perpustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur terutama    mengenai  PAD  dan Belanja  Rutin  terhadap  kinerja keuangan  daerah    sehingga    dapat membahas  atau  memecahkan  apa yang telah dikemukakan sebelumnya.
2. Studi    lapangan,  dilakukan    ini adalah    melalui    Bapeda  Provinsi Jawa  Timur,    studi    lapangan bertujuan    untuk    mengetahui pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi  Jawa  Timur  yang  sesuai dengan variable yang diteliti. Bila  dilihat  dari  sumber  datanya, maka pengambilan data dapat menggunakan sumber  primer ,  dan sumber  sekunder .  Sumber    primer adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul data,  dan  sumber  sekunder  merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan  data  kepada  pengumpul data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau lewat dokumen Data  APBD  di  peroleh  dari BAPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan  teknik  pengumpulan  data yang  efisien  bila  peneliti  tahu  dengan pasti  variabel  yang  akan  diukur  dan tahu apa yang bisa diharapkan dari data APBD.  Selain  itu,  Dalam  penelitian kuantitatif,  peneliti  akan  menggunakan
instrumen untuk  pengumpulan  data  , sedangkan  dalam  penelitian  kualitatif- naturalistik  peneliti  akan  lebih  banyak menjadi instrumen ,  karena  dalam penelitian  kualitatif  peneliti  merupakan Key instrumen . Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan  pengukuran  dengan  tujuan menghasilkan  data  kuantitatif  dan kualitatif  yang  akurat,  maka  setiap struktur  APBD  harus  mempunyai  data yang akurat. Bermacam-macam struktur APBD  yang  di  analisis  yaitu  berbagai struktur  APBD  yang  dapat  digunakan untuk penelitian.
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan  aplikasi  program  PLS ( Partial  Least  Square )  versi  3.0  M3 PLS ( Partial Least Square ) dikembangkan  pertama  kali  oleh  wold sebagai metode umum untuk mengestimasi path model yang
menggunakan  konstruk  laten  dengan mutipe  indikator.  PLS  ( Partial  Least Square ) merupakan factor indeterminacy metode  analisis  yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan  data  harus  dengan pengukuran  skala  tertentu,  jumlah sampel  kecil.  PLS  ( Partial  Least Square )  dapat  juga  digunakan  untuk konfirmasi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Discriminant Validity.
Tabel 1 Average Variance Extracted
Average Variance Extracted (AVE) PAD 1.000 Belanja Pembangunan 1.000 Pertumbuhan ekonomi 1.000
Sumber : Data Olahan (2019)
Tabel  diatas  dapat  disimpulakan bahwa akar AVE konstruk PAD sebesar 1.000 ( √1.000 ), AVE konstruk Belanja
Pembangunan sebesar 1.000 ( √1.000 ),
AVE konstruk Kinerja Keuangan sebesar  1.000  (  √1.000  )  dan  AVE konstruk  Pertumbuhan  Ekonomi  .  Jadi semua  konstruk  dalam  model  yang diestimasi
memenuhi kriteria Discriminant Validity. Uji Statistik
Untuk  membuktikan  hipotesis yaitu dengan melihat signifikasi pengaruh  antar  variable  dengan  melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi  t  statistic.  Pada  PLS  hal tersebut  dilakukan  dengan  melihat Algorithm  Boostrapping  report ,  berikut hasilnya :
Tabel 2 Path Coefficients (Mean, STDEV,  T- Values, P-Values)
Origi nal Samp le (O) Sam ple Mea n (M) Standar d Deviati on (STDE V) T Statis tics (|O/S
TDE V|)
P Valu es Hipo tesis PAD ->
Pertumbu han Ekonomi 0.115 0.36 1 0.160 2.245 0.02 5 Sig Belanja Pembang unan -
>Pertumb uhan Ekonomi 0.105 0.10
3 0.210 2.597 0.04 7 Sig

## Sumber : Data Olahan (2019)
Path  Coefficient menunjukkan tingkat  signifikasi  dan  hubungan  antar variabel. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut:
T erdapat  Pengaruh  Signifikan  PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi
PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi  daerah  di  kabupaten  dan  kota se-jawa timur  adalah signifikan dengan t-statistik  sebesar  2.245  (>1,96).  Nilai original sample estimate adalah negatif yaitu  sebesar  0.115yang  menunjukkan bahwa  arah  hubungan  antara  PAD
terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  daerah adalah positif.
Pendapatan  Asli  Daerah  dapat diartikan  sebagai  pendapatan  yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan  peraturan-peraturan  yang berlaku  yang  dapat  dikenakan  kepada setiap  orang  atau  badan  usaha  baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan  jasa  yang  diberikan  oleh pemerintah  tersebut.  Oleh  sebab  itu daerah  dapat  melaksanakan  pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi,  dan  penerimaan  lainnya  yang sah  yang  diatur  dalam  undang-undang (Yasin, 2019). Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  akan  mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan
pemerintah.Hal  ini  dapat  terjadi  pada Kabupaten/Kota  di  Daerah  Provinsi Jawa  Timur  untuk  menekankan  hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah dalam bentuk Penerimaan pajak, retribusi,  dan penerimaan lainnya  yang sah yang diatur dalam Undang-Undang. Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Putri  (2015)  yang  juga  mengatakan bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terdapat Pengaruh Signifikan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Belanja  pembangunan  terhadap pertumbuhan ekonomiadalah  signifikan dengan t-statistik sebesar 2.759 (>1,96). Nilai original  sample  estimate adalah positif  yaitu  sebesar  0.105  yang menunjukkan  bahwa  arah  hubungan antara  belanja  pembangunan  terhadap pertumbuhan ekonomio adalah positif.
Hubungan  positif  dan  signifikan variabel  belanja  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah
daerah melalui belanja langsung berhasil  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi daerah. Refleksi trend PDRB mendeskripsikan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dipacu  oleh  tinggi  rendahnya barang  dan  jasa  yang  dihasilkan, dimana untuk memaksimalkan produktivitas barang dan jasa diperlukan  anggaran  belanja  langsung yang besar. Hasil penelitian Rizky et al.,
(2016) yang membuktikan bahwa belanja modal bepengaruh positif signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi. ini  membuktikan  bahwa  tingginya realisasi  belanja  langsung  merupakan indikator  penting  dalam  menunjang pertumbuhan ekonomi

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa: 1. PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi  daerah  di  kabupaten  dan kota se-jawa timur adalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.245 (>1,96). Nilai original sample  estimate adalah  negatif yaitu sebesar 0.115yang menunjukkan bahwa arah hubungan  antara  PAD  terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerahadalah positif. 2. Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomiadalah signifikan dengan t-statistik sebesar 2.759 (>1,96). Nilai original sample  estimate adalah  positif yaitu sebesar 0.105 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomio adalah positif.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan peneliti  berdasarkan  hasil  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan  Pemerintah  Daerah  di setiap  Kabupaten  dan  Kota    di Provinsi  Jawa  Timur  sebaiknya lebih  memperhatikan  bagaimana meningkatkan  kinerja  keuangan Daerah  sehingga  dapat  diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  untuk  mengalokasi anggaran  ke  Belanja  Rutin  supaya pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Jawa Timur bisa sejahtera.
2. Kinerja Keuangan yang ada disetiap  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa  Timur  untuk  tetap  dipantau oleh  Kepala  Daerah  supaya  bisa  di maksimalkan  keuangan  tersebut dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  di setiap  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Jawa Timur

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.,  H.  (2016).  Hubungan  antara pertumbuhan  ekonomi  daerah,
belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX . Eka,  S.,  I.,  P.,  &  Martini,  D.,  N.  P. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan,  Struktur  Ekonomi dan Belanja Pembangunan terhadap  kemiskinan  Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 4 (2), 44-52
Irman,  M.,  &  Purwati,  A.  A.  (2020). Analysis  On  The  Influence  Of Current  Ratio,  Debt  to  Equity
Ratio  and  Total  Asset  Turnover Toward  Return  On  Assets  On The  Otomotive  and  Component Company That Has Been Registered  In  Indonesia  Stock
Exchange Within 2011- 2017. International  Journal  of Economics Development Research (IJEDR) , 1 (1), 36-44.
Putra,  P.  G.  M.,  &  Ulupui,  I.  G.  K.  A.
(2019). Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E- Jurnal Akuntansi , 863-877. Putri,  Z.  E.  (2015).  Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Uumum  (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota  Propinsi  Jawa Tengah. Esensi:  Jurnal  Bisnis dan Manajemen , 5 (2). Rahman,  S.,  Suwitho,  S.,  Oh,  A.,  &
Purwati, A. A. (2019). Commercialization of High-
Tech  Innovations  and  Economic Growth  in  The  Worldwide  Most
Innovative Countries.
Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I.
(2016).  Pengaruh  Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi dan  Studi  Pembangunan , 8 (1), 9-16. Syukri,  M.,  &  Hinaya,  H.  (2019).
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. JEMMA|  Journal  of Economic,  Management  and
Accounting , 2 (2), 30-37.
Triastuti,  D.,  &  Pratomo,  D.  (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung Periode 2007- 2014). eProceedings of Management , 3 (1).
Yasin,  M.,  2019.  Analysis  Of  Regional
Original  Income  Levels  In Regional  Financial  Performance On  Economic  Growth  In  East Java Province. Archives of Business Research (ABR) , 7 (10).