AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NI ATAS PENGUNGGAHAN FOTO-FOTO ASUSILA DI MEDIASOSIAL

## Matthew gladden

## MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
gladd.matt@yahoo.com
Abstrak : Tujuan  Penulisan  jurnal  ilmiah  adalah  ini  sebagai  suatu  syarat  untuk  kelulusan  dan  mendapatkan  gelar  Sarjana Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya. Tujuan  Praktis  dari  penulisan  skripsi  ini  dimaksudkan  untuk  memperluas wawasan dan khasanah pemikiran dalam bidang hukum, mengenai pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menujukan bahwa, NI yang mengunggah foto-foto asusila tanpa seijin AF di media sosial Facebook, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena: Memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum,  dalam  hal  ini  NI  yang  mengunggah  dan  menampilkan  gambar-gambar  telanjang  dan  semi-telanjang  AF  dalam  beberapa  akun Facebooknya, sehingga perbuatan NI tesebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. NI dengan sengaja mengambil foto AF yang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang dan kemudian diunggah ke beberapa akun Facebook buatan NI dengan tujuan agar foto-foto telanjang, semi telanjang dan sedang mandi milik AF dapat dilihat oleh banyak orang. NI  mengunggah  foto-foto  tersebut  di  bebeberapa  akun  facebooknya,  sehingga  orang  lain  dapat  mengakses  foto-foto  telanjang  dan  semi- telanjang  tersebut.  Tindakan  NI  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melanggar  kesusilaan.  Adanya  kemampuan  bertanggungjawab, dalam  hal  ini  NI  seharusnya  tahu  dan  menginsyafkan  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  benar.  NI  adalah  orang  yang  telah  dewasa,  cakap hukum  dan  berusia  49  tahun.    Adanya  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan,  NI  mengetahui  dengan  jelas  bahwa  perbuatannya menggungah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun Facebook tersebut akan mengakibatkan foto-foto bugil milik AF tersebut akan semakin tersebar luas dan dilihat oleh banyak orang. Perbuatan yang dilakukan NI tersebut menunjukkan bahwa NI dengan sengaja menyebarluaskan foto-foto yang memuat ketelanjangan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terkait Pornografi. Tak ada alasan pemaaf, NI melakukan perbuatannya mengambil foto-foto telanjang AF tanpa suatu keadaan yang dapat memberikan alasan pemaaf, seperti daya paksa (Pasal 48 KUHP); atau pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); atau Pasal 51 ayat (2)).
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengunggahan Foto Asusila, Media Facebook
Abstract : purpose writing this journal is as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical purpose  of  this  study  is  intended  to  expand  the  horizons  and  repertoire  of  thought  in  the  field  of  law,  the  criminal  liability.  The  results  of research addressing that, NI immoral upload photographs without the permission of AF in social media Facebook, may be subject to criminal liability  under  Article 27  paragraph  (1) of  the  Law  of Information  and  Electronic  Transactions,  because:  Meet  the fault  elements,  namely: existence unlawful act, in this case the NI upload and display images of nude and semi-nude AF within Facebook account, so act NI proficiency level can be expressed as an unlawful act in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1) of the ITE. NI AF deliberately taking photographs and sleeping naked and then uploaded to multiple Facebook accounts in order for the NI-made nude photos, semi-nude and taking a bath belonging to AF can be seen by many people. NI upload the photos in bebeberapa facebook account, so that others can access the pictures of nude and semi-nude. NI actions can be categorized as an act in violation of decency. The ability responsible, in this case and convict the NI should know that such actions are not true. NI is a person who has grown up, capable law and 49 years old. The presence of errors in the form of deliberate, NI know clearly that the actions uploading photographs of nude and semi-nude AF to multiple Facebook accounts will result in nude photographs belong to  the AF will be more widespread and seen by many people. Actions undertaken showed that NI NI deliberately disseminating photographs containing nudity and violate laws and regulations that exist related pornography. There is no excuse, NI perform actions taking nude photographs of AF without a state that can provide an excuse, such as a forced power (Article 48 of the Criminal Code); or defense forced beyond the limit (Article 49 paragraph (2)); or Article 51 paragraph (2)).
Keywords : Criminal Liability, Uploader Immora Picture, Based On Facebook
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PENDAHULUAN
UU  ITE  mengatur  mengenai  hal  –  hal  apa  saja  yang  merupakan  Tindak  Pidana  yang  tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. Pasal 27 ayat 1 UU ITE  menyebutkan bahwa setiap orang yang secara  sengaja  dan  tanpa  hak mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dapat  dikenakan  sanksi pidana.
Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat suatu kasus dengan kronologi sebagai berikut pada Juni  2012  ketika  NI  membuka  jejaring  sosial Facebook ,  lalu  mengenal  AF.  Dari  perkenalannya  itu,  AF diketahui  adalah  saudara  tiri  NI  dan  sudah  berkeluarga.  Hubungan  tersebut  tetap  dilanjutkan  melalui facebook, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Surabaya pada sekitar bulan Juli 2012. Kejadian tersebut terulang kembali di salah satu penginapan di Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2012. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan AF, NI memotret AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang dengan menggunakan Blackberry secara diam – diam tanpa seijin AF (AF  dalam  keadaan  tertidur).  Akhirnya  NI  menyebarkan  foto  –  foto  AF  dengan  pose  telanjang  dan  semi telanjang  tersebut  kepada  akun facebook milik  DYY  pada  tanggal  25  Desember  2012.  Setelah  itu  DYY menunjukkan  foto  –  foto  tersebut  pada  AF  di  rumah  AF  untuk  bersama  –  sama  melakukan  klarifikasi kebenaran  foto  –  foto  tersebut.  Setelah  dilihat  bersama  –  sama  ternyata  sumber  kiriman  foto  tersebut berasal dari akun facebook milik NI yang secara aktif digunakan sejak tahun 2006. Pada bulan Januari 2013 NI kembali berulah lagi dengan menggunakan akun facebook buatannya yaitu Ade Parrot & Friends dengan profil foto AF,  NI mengunggah foto – foto AF dengan pose tidur dan foto – foto wanita lain dengan pose telanjang bulat dan juga setengah telanjang.
Peristiwa  ini  diulang  kembali  oleh  NI  dimana  pada  bulan  Februari  2013  NI  dengan  menggunakan akun facebook buatannya yaitu halaman atau blog pribadi Me & Friend mengunggah foto – foto AF dengan pose  sedang  mandi  dan  juga  foto  –  foto  wanita  lain  dengan  hanya  menggunakan  celana  dalam  sehingga terkesan telanjang. Akhirnya AF melaporkan hal tersebut ke polda Jatim pada bulan Maret 2013, dan pada tanggal  26  Maret  2013  NI  ditangkap  dan  ditahan.  Atas  tindakannya  tersebut  NI  didakwa  oleh  Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Namun karena bersifat dakwaan alternatif NI hanya dikenakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 4 September 2013  dengan  hukuman  pidana  penjara  selama  8  bulan  dan  denda  Rp.  250.000.000.-  subsider  satu  bulan kurungan.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  Metode  penelitian  yang menggunakan Pendekatan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma- norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  serta  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang jelas,  dan  dapat  diterapkan  dalam  mengkaji  dan  membahas  permasalahan-permasalahan  dalam  penelitian ini.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah “Statute  Approach ”  dan  “ Conceptual Approach” . Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah pendekatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan pendukung.  Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas  yaitu  tentang  perjanjian  penggunaan  nuklir  dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna  memperoleh  suatu  jawaban  maka  akan  digunakan  penalaran  deduktif,  serta  dalam  menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dampak  perkembangan  teknologi  komunikasi  dari  media  internet  selain  menimbulkan  berbagai kemudahan  bagi  kehidupan  manusia  ternyata  juga  berdampak  terhadap  berbagai  macam  tindakan kejahatan  yang  mulai  didasari  dengan  kecanggihan  teknologi,  seperti  mulai  munculnya  pencurian- pencurian  melalui  dunia  maya  yang  difasilitasi  oleh  internet,  dan  berbagai  hal  lain  mengenai  ketahanan, atau  perbuatan-perbuatan  melanggar  hukum  lainnya  seperti  penyebarluasan  materi  yang  bermuatan Pornografi.
Salah satu bentuk penyalahgunaan media Internet terkait dengan Pornografi, seperti yang dilakukan oleh NI di Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2012. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan AF, NI memotret AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang dengan menggunakan Blackberry secara diam – diam tanpa seijin AF (AF dalam keadaan tertidur). Akhirnya NI menyebarkan foto – foto AF dengan pose telanjang dan semi telanjang tersebut kepada akun facebook buatan NI dengan berbagai nama akun facebook.
Dikaitkan  dengan  bentuk-bentuk Cybercrime, perbuatan  yang  dilakukan  NI  tersebut  merupakan sebuah bentuk kejahatan dengan media komputer yang digolongkan sebagai salah satu bentuk Cybercrime yaitu  berupa Illegal Contents di  mana  NI  sebagai  pemilik  akun Facebook melakukan  bentuk  kejahatan  yang dilakukan dengan mengunggah, memasukan data ataupun informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
benar,  tidak  etis,  dan  dapat  dianggap  melanggar  hukum  atau  mengganggu  ketertiban  umum. 1 Perbuatan Illegal  Contents yang  dilakukan  oleh  NI,  ialah  NI  mengunggah,  memasukkan  data  atau  informasi  ke  dalam akun Facebook buatannya  dengan  cara  mengunggah  data  atau  informasi  yang  bertentangan  dengan  moral, tidak etis, dan melanggar hukum yang dilakukan yaitu berupa data-data yang bermuatan Pornografi yaitu foto-foto AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang. Padahal akun Facebook milik NI dapat dilihat atau dikunjungi oleh  siapapun  yang berteman  dengan  akun buatan  NI,  sehingga siapapun yang membuka dan mengunjungi halaman profil akun Facebook buatan NI dapat melihat foto-foto telanjang dan semi telanjang milik AF yang sengaja diunggah oleh NI ke akun Facebook tersebut.
Perbuatan NI sebagai pemilik akun Facebook yang mengunggah foto-foto telanjang AF, telah diatur dalam hukum positif Indonesia, adapun perbuatan yang telah dilakukan NI bila dikaitkan dengan undang- undang yang berlaku maka NI dapat dinyatakan telah melanggar UU ITE, dan UU Pornografi.
Dilihat dari ketentuan dalam UU ITE, perbuatan NI secara khusus diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE  yang  menentukan  bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 UU ITE adalah sebagai berikut:
) Setiap orang
a) Dengan sengaja dan tanpa hak
b) Mendistribusikan,  dan/atau  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  yang  terjadi,  maka  unsur-unsur  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  tersebut dijabarkan menjadi:
Ad. a)    Setiap  orang,  adapun  yang  dimaksudkan  setiap  orang  menurut  Pasal  1  angka  21  adalah  “Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga    negara asing, maupun badan hukum.” Terkait dengan  kasus,  NI  adalah  perseorangan  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia.  Selaku  pemilik akun facebook NI dan Ade Parrot & friend, pemilik akun facebook me & friend.
Ad. b)  Dengan  sengaja,  Dengan  sengaja  adalah  bagian  dari  unsur  kesalahan,  khususnya  pada  tindak pidana  dolus.  Setiap  tindak  pidana  dolus  selalu  terdapat  unsur  kesengajaan,    meskipun  unsur tersebut  seringkali  tidak  dicantumkan  secara  tegas  dalam  rumusan    tindak  pidana.  Unsur kesengajaan    yang  tidak  tercantum  dalam  rumusan  biasanya  terdapat  secara  terselubung  dalam
1 Dikdik M. Arief dan Elisaris Gultom , Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 200, h. 9
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
unsur  perbuatan. 2 Orang  tersebut  telah  merencanakan  terlebih  dahulu.  Tanpa  hak,  bukan kepunyaan  sendiri,  milik,  kewenangan,  kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu  karena  telah ditentukan  oleh  undang-  undang  atau  peraturan  lain,  kekuasaan  yang  benar  untuk  menuntut sesuatu  atau  kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu.  Terkait  dengan  kasus  yang  terjadi,  NI  dengan sengaja  mengambil  foto  AF  yang  sedang  tidur  dan  dalam  keadaan  telanjang  dan  kemudian  di unggah  ke  beberapa  akun  Facebook  buatan  NI  dengan  tujuan  agar  foto-foto  telanjang,  semi telanjang dan sedang mandi milik AF dapat dilihat oleh banyak orang.
Ad. c)  Mendistribusikan,  dan/atau  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan . Mendistribusikan berasal dari kata distribusi, yang dalam Black’s Law Dictionary adalah “ to apportion; to divide  among  several;  to  arrange  by  class  or  order;  to  deliver;  to  spread  out;  to  disperse. ” 3 (terjemahan  bebas: untuk  membagi;  membagi  ke  beberapa;  mengatur  sesuai  kelas  atau  pesanan;  untuk  mengirimkan; untuk  menyebarkan;  untuk  membubarkan).  Mentransmisikan  berasal  dari  kata  dasar  transmisi, yang dalam Black’s Law Dictionary mempunyai arti, “ To send or transfer (a thing) from one person or place to another;  To  communicate.” 4 (terjemahan  bebas:  untuk  mengirim  atau  menyalurkan  sesuatu  dari seseorang atau tempat ke yang lain; untuk berkomunikasi). Akses berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU ITE adalah “Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik  yang berdiri  sendiri atau dalam  jaringan.”  Menurut  Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  perbuatan  mendistribusikan, mentransmisikan  dan  membuat  dapat  diaksesnya  dalam  Pasal  27  Ayat  1  UU  ITE  mempunyai perbedaan, sebagai berikut:
Apabila  dengan  perbuatan  mendistribusikan  dan  mentransmisikan  menggambarkan  tindak pidana  formil.  Melihat  dari  sudut  wujud  perbuatannya.  Namun  dengan  perbuatan  membuat dapat diaksesnya menggambarkan tindak pidana materiil. Melihat dari sudut akibat perbuatan. Selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik. 5 Terkait dengan kasus yang terjadi, foto-foto AF yang di unggah oleh NI ke beberapa akun Facebook buatannya,  memenuhi  unsur  perbuatan  mendistribusikan  yang  dalam  hal  ini  adalah  mengunggah foto-foto  telanjang  dan  semi  telanjang  AF  ke  beberapa  akun  Facebook  miliknya,  sehingga  setiap orang yang mengunjungi halaman profil akun Facebooknya dapat secara langsung melihat foto-foto
2 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Penyerangan  Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik , Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h. 11-12
3 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary : Eight Edition , West Publishing, United States of America, 2004, h. 508
4 Ibid , h. 1537
5 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Loc.Cit., h. 30
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
telanjang AF.
Dengan demikian, NI dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena perbuatan yang dilakukan oleh NI telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  tersebut,  di  mana  NI  telah membuat dapat diaksesnya foto-foto AF dengan cara mengunggah foto-foto tersebut ke media sosial dalam keadaan  telanjang  dan  semi  telanjang.  Padahal  diketahui  bahwa  foto-foto  tersebut  merupakan  foto  yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
Selain  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE,  UU  Pornografi  juga  mengatur  ketentuan  mengenai  larangan menyebarluaskan  Pornografi  yaitu  pada  Pasal  4  ayat  (1)  yang  menentukan,  “Setiap  orang    dilarang memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.”
Ketentuan pidana dari Pasal 4 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yang isinya mengatur:
Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:
a) Setiap orang
b) Yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan.
c) Pornografi
d) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1
Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  yang  terjadi,  maka  unsur-unsur  Pasal  29  UU  Pornografi  tersebut dijabarkan menjadi:
Ad. a)   Setiap  orang.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan,  baik  warga negara  Indonesia,  warga    negara  asing,  maupun  badan  hukum.  Terkait  dengan  kasus,  NI  adalah perseorangan  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  selaku  pemilik  akun facebook NI  dan  Ade Parrot & friend, pemilik akun facebook me & friend.
Ad. b)  Yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Sesuai apa yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary , yang dimaksud dengan memproduksi ( to produce ) 6 yaitu, menyebabkan, menjadikan atau  mengambil  posisi  atas  suatu  efek  atau  hasil.  Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  4  ayat  1  “Yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri." Yang  dimaksud  menggadakan  ( to  duplicate ) 7 adalah  membuat  atau  memproduksi  barang  yang memiliki  kesamaan  dengan  yang  asli.  Yang  dimaksud  menyebarluaskan  ( to  announce ) 8 adalah menghamburkan  atau  menyiarkan.  Yang  dimaksud  menyiarkan  ( to  publish ) 9 adalah memancarluaskan  siaran  melalui  sarana  pemancaran  dan/atau  sarana  transmisi  dengan menggunakan  spektrum  frekuensi  melalui  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat  diterima secara serentak dan bersamaan. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. 10 Ekspor  adalah  pengiriman  barang  dagangan  ke  luar  negaranya  sendiri,  pengiriman  barang dagangan dari dalam keluar negeri. 11 Yang dimaksud menawarkan ( to offer ) 12 adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia  yang  dimaksud  memperjualbelikan  adalah  menjual  dan  membeli  sesuatu, memperdagangkan. 13 Untuk  menyewakan  maksudnya  adalah  memberi  pinjam  sesuatu  dengan memungut  uang  sewa. 14 Dan  menyediakan  ( to  provide ) 15 maksudnya  adalah  menyiapkan  sesuatu maksudnya  “menyiapkan atau mempersiapkan”. Terkait dengan kasus yang terjadi, NI memenuhi unsur  membuat  dan  menyebarluaskan  Pornografi  karena  NI  dengan  sengaja  mengambil  foto  AF yang  sedang  tidur  dan  dalam  keadaan  telanjang  maupun  semi  telanjang  menggunakan Blackberry
6 Bryan A. Garner, Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary : Eight Edition , West Publishing, United States of America, 2004 , h.1209
7 Ibid., h. 503
8 Ibid., h. 89
9 Ibid. h. 1233
10 Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, Kamus Hukum, Restu Agung, Jakarta, 2002, h. 186
11 Ibid .h. 186
12 Bryan A. Garner, Op.Cit., h. 1081
13 Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3 , Balai Pustaka, Jakarta, 2005,  h. 478
14 Ibid . h.1057
15 Bryan A. Garner, Op.Cit., h. 1224
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
miliknya dan kemudian di unggah ke beberapa akun Facebook buatan NI dengan tujuan agar foto- foto  telanjang  dan  semi  telanjang  AF  dapat  dilihat  oleh  banyak  orang.  dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  perbuatan  NI  yang  mengunggah  foto  AF  sehingga  dapat  dilihat  oleh  banyak orang, merupakan suatu perbuatan menyebarluaskan Pornografi.
Ad. c)  Pornografi,  adapun  yang  dimaksud  dengan  pornografi  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Pornografi diartikan  sebagai  berikut  “Gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, aminasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai    bentuk media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.”  Terkait  dengan  kasus  yang  terjadi, perbuatan NI yang mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF dapat dikatakan sebagai Pornografi,  karena  dalam  foto  tersebut  memperlihatkan  foto  –  foto  AF  yang  menampakkan  aurat, alat kelamin dan adegan seks. Serta foto – foto wanita lain dengan hanya menggunakan celana dalam sehingga terkesan telanjang.
Dengan demikian, NI dapat dikenakan Pasal 29 UU Pornografi karena perbuatan yang dilakukan oleh NI telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  Pasal  29  UU  Pornografi  tersebut,  di  mana  NI  telah melakukan penyebarluasan foto-foto AF yang sedang dalam keadaan telanjang dan semi telanjang melalui media Facebook .
Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu sengaja dan alpa;
4. Tidak boleh ada alasan pemaaf. 16
Berdasarkan  unsur-unsur  tersebut,  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  yang  terjadi  maka  diuraikan menjadi:
1. Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan NI yang mengambil foto AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang serta kemudian mengunggahnya ke Facebook NI agar AF yang foto telanjangnya di  unggah  oleh  NI  ke  dalam  beberapa  akun Facebook miliknya  tersebut  kemudian  merasa  malu karena  mengetahui  bahwa  foto-fotonya  telah  tersebar  dan  dilihat  oleh  banyak  orang,  namun sesungguhnya  perbuatan  NI  tersebut  berakibat  semakin  luasnya  peredaran  Pornografi.  Perbuatan NI  sebenarnya  telah  diatur  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia  sehingga  perbuatan  NI  tesebut
16 Hand Out HukumPidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, h. 66
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dinyatakan sebuah perbuatan melawan hukum yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.
2. Di  atas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab.  Dalam  melakukan  perbuatannya  NI  dalam keadaan  sehat  yaitu  akal  pikiran  sehat  (tidak  sakit  jiwa)  dan  jiwanya  tidak  cacat  atau  terganggu oleh  penyakit,  sehingga  NI  dapat  menyadari  akibat  yang  akan  terjadi  dari  perbuatan  yang dilakukannya.  Hal  ini  diketahui  dari  NI  dapat  megakses  dan  menggunakan  Internet  dan  dengan sengaja  telah  mengunggah  foto  AF  ke  beberapa  akun  Facebook  miliknya  dengan  tujuan  untuk mempermalukan  AF  melalui  media  sosial,  hal  ini  membuktikan  bahwa  NI  tidak  sedang  dalam keadaan  cacat  akal  dan  pikiran,  NI  dikategorikan  sudah  dewasa  karena  sudah  jelas  mengetahui akibat dari perbuatannya mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF sehingga NI dapat dikategorikan  telah  telah  dewasa  dan  cukup  umur  untuk  bertindak  karena  memiliki  kemampuan logis untuk berfikir mengenai suatu perbuatan yang terkait dengan norma-norma  kesopanan yang berlaku  di  masyarakat.  Dengan  demikian  dapat  dikategorikan  bahwa  NI  telah  dewasa  dan  tidak sedang berada dalam pengampuan, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
3. Memiliki  salah  satu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  dan  kelalaian.  NI  mengetahui dengan  jelas  bahwa  perbuatannya  menggungah  foto-foto  telanjang  dan  semi  telanjang  AF  ke beberapa  akun Facebook tersebut  akan  mengakibatkan  foto-foto  bugil  milik  AF  tersebut  akan semakin  tersebar  luas  dan  dilihat  oleh  banyak  orang.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  NI  tersebut merupakan tindakan yang dicela masyarakat dan melanggar norma kesusilaan, terlebih di Indonesia sudah  terdapat  aturan  berupa  perundang-undangan  yang  telah  mengaturnya.  NI  mengetahui  hal tersebut, namun NI tetap dengan sengaja melakukan perbuatan mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun Facebooknya, di mana pada akun tersebut terdapat foto – foto AF dalam adegan seks, keadaan telanjang atau tidak mengenakan pakaian sama sekali, dan juga foto – foto wanita lain dengan hanya menggunakan celana dalam sehingga terkesan telanjang. Perbuatan yang  dilakukan  NI  tersebut  menunjukkan  bahwa  NI  dengan  sengaja  menyebarluaskan  foto-foto yang  memuat  ketelanjangan  serta  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  terkait Pornografi.
4. Tidak  adanya  alasan  pemaaf.  Alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  dari terdakwa, di mana yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu:
a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
b. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP)
c. Penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. 17
17 Moeljatno, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.138
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
NI  melakukan  perbuatannya  mengambil  foto-foto  telanjang  AF,  lalu  mengunggah  ke  beberapa  akun Facebook miliknya dengan tujuan mempermalukan AF tersebut dapat menunjukan bahwa NI berada dalam keadaan akal sehat dan normal serta dalam usia yang telah dewasa dan cakap hukum. NI juga melakukan perbuatan tersebut bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas, perbuatan tersebut dilakukan  dalam  keadaan  sengaja  dan  dalam  keadaan  normal  baik  situasi  lingkungan  manusia  maupun situasi  alam  karena  tujuan  NI  melakukan  perbuatan  tersebut  adalah  jelas  untuk  membuat  malu  AF  yang foto-foto telanjang dan semi telanjangya di unggah ke beberapa akun Facebook milik NI. Perbuatan NI jelas bukan  dalam  melakukan  perintah  jabatan  karena  NI  menggunggah  foto-foto  NI  di Blog dan Facebook tersebut dengan kehendaknya sendiri hanya semata-mata untuk mempermalukan AF. Dengan demikian NI tidak  memiliki  alasan  pemaaf  atas  perbuatannya,  dan  tindakan  NI  tersebut  dapat  dikenai pertanggungjawaban secara pidana, karena:
1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
3. Memiliki suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 18
Terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut dalam perbuatan NI, maka NI dapat dikenai Pasal 282 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 27 ayat (1)UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  pada  skripsi  ini,  maka  dapat ditarik  simpulan  bahwa  NI  yang  mengunggah  foto-foto  asusila  tanpa  seijin  AF  di  media  sosial Facebook , dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena:
Memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:
a) Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini NI yang mengunggah dan menampilkan gambar- gambar telanjang dan semi-telanjang AF dalam beberapa akun Facebooknya , sehingga perbuatan NI tesebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27  ayat  (1)  UU ITE.  NI dengan  sengaja  mengambil  foto  AF  yang  sedang  tidur  dan  dalam  keadaan telanjang  dan  kemudian  diunggah  ke  beberapa  akun Facebook buatan  NI  dengan  tujuan  agar  foto- foto  telanjang,  semi  telanjang  dan  sedang  mandi  milik  AF  dapat  dilihat  oleh  banyak  orang.  NI mengunggah  foto-foto  tersebut  di  bebeberapa  akun facebook nya,  sehingga  orang  lain  dapat
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mengakses  foto-foto  telanjang  dan  semi-telanjang  tersebut.  Tindakan  NI  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.
b) Adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  dalam  hal  ini  NI  seharusnya  tahu  dan  menginsyafkan bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  benar.  NI  adalah  orang  yang  telah  dewasa,  cakap  hukum  dan berusia 49 tahun.
c) Adanya  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan,  NI  mengetahui  dengan  jelas  bahwa perbuatannya  menggungah  foto-foto  telanjang  dan  semi  telanjang  AF  ke  beberapa  akun Facebook tersebut  akan  mengakibatkan  foto-foto  bugil  milik  AF  tersebut  akan  semakin  tersebar  luas  dan dilihat oleh banyak orang. Perbuatan yang dilakukan NI tersebut menunjukkan bahwa NI dengan sengaja  menyebarluaskan  foto-foto  yang  memuat  ketelanjangan  serta  melanggar  peraturan perundang-undangan yang ada terkait Pornografi.
d) Tak ada alasan pemaaf, NI melakukan perbuatannya mengambil foto-foto telanjang AF tanpa suatu keadaan  yang  dapat  memberikan  alasan  pemaaf,  seperti  daya  paksa  (Pasal  48  KUHP);  atau pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); atau Pasal 51 ayat (2)).
Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, maka saran yang dikemukakan adalah:
a) Pemerintah  Daerah  diharapkan  untuk  lebih  mengembangkan  dan  menjalankan  program  edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi.
b) Dalam  kasus  ini  terhadap  NI  seharusnya  juga  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  Pidana berdasarkan UU ITE, tidak hanya berdasarkan UU Pornografi. Karena NI juga melanggar UU ITE yang tampak dalam penyebarluasan foto-foto AF dengan menggunakan media elektronik.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku – Buku
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara , Refika Aditama, 2005
Adami  Chazawi, Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan,  dan  Batasan  Berlakunya Hukum Pidana (bagian 1) , Raja Grafido Persada, Jakarta, 2002
_____,  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Penyerangan  Terhadap Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ,  Bayumedia Publishing, Malang, 2011
Dikdik  M.  Arief  dan  Elisaris  Gultom , Cyberlaw:  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi, Refika  Aditama, Bandung, 2005
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987

## Hand Out
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Kamus
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary : Eight Edition , West Publishing, United States of America, 2004
Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, Kamus Hukum , Restu Agung, Jakarta, 2002
Tim  penyusun  kamus  pusat  bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  ke  3 ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2005