## PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN MEBIDANG
Anthoni Veery Mardianta 1 , Benedictus Kombaitan 2 , Heru Purboyo 3 , Delik Hudalah 4
1 Mahasiswa S3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)/SAPPK/ITB 2,3,4 Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)/SAPPK/ITB Jl. B, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung
* Email: 1 anthonivm@ymail.com

## ABSTRAK
Penetapan suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional mendorong peningkatan aktivitas  perkotaan,  khususnya  di  kawasan  metropolitan  seperti  Kawasan  Mebidang  (Medan,  Binjai,  dan Deliserdang). Kawasan Mebidang  merupakan kawasan perkotaan  dari  Kawasan Mebidangro  (Medan, Binjai, Deliserdang  dan  Karo)  dicirikan  dengan  berbagai  aktivitas  perkotaan.  Untuk  menampung  berbagai  aktivitas perkotaan  tersebut  membutuhan lahan  dan terus  meningkat. Proses urbanisasi  pun menjadi konsekuensi  yang tidak dapat dihindarkan. Dampaknya, lahan produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan bahkan kawasan lindung disekitar pusat kota diokupasi untuk pengembangkan permukiman atau lahan terbangun. Kota menjadi kawasan  perkotaan  yang  luas  dan  melewati  batas  administrasi.  Selain  berdampak  positif,  perkembangan permukiman  yang  luas  menghadapi  persoalan  penyediaan  prasarana  dan  sarana  perkotaan  yang  cukup  dan berkualitas.  Umumnya  pemerintah  daerah  tidak  mampu  mengimbangi  penyediaan  prasarana  dan  sarana tersebut.  Tujuan  penelitian  adalah  menjelaskan  perkembangan  kawasan  permukiman  di  Kawasan  Mebidang dalam  kurun  waktu  10  tahun  (2005-2014).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  komparasi  penggunaan  lahan pada  tahun  2005  dengan  tahun  2014  untuk  melihat  perubahan  penggunaan  lahannya.  Untuk  melihat penggunaan  lahan  tersebut  dengan  cara  menginterpretasi  data  citra  pada  tahun  2005  dan  tahun  2014.  Dari perbandingan tersebut disimpulkan terjadi perkembangan kawasan permukiman sebesar 132,76%. Menghadapi perkembangan  ini  dibutuhkan  kerjasama  antar  pemerintahan  dalam  pengelolaan  kawasan  permukiman berbasis regional untuk meminimalkan eksternalitas negatif sekaligus meningkatkan efisiensi.
Kata Kunci : Urbanisasi, Okupasi, Permukiman, Kawasan Mebidang.

## PENDAHULUAN
Kota-kota  tidak  hanya  bertumbuh  secara individu,  tetapi  berkembang  bersama-sama membentuk kawasan perkotaan dengan cakupan yang luas dan melewati batas-batas administrasinya  serta  terhubung  secara  spasial. Kawasan  perkotaan  yang  besar  biasanya  terdiri dari  kota  inti  dan  wilayah  sekitarnya,  yang kemudian  sering  disebut  dengan  kawasan metropolitan (Heinelt dan Kübler,2005). Akumulasi  kapital  di  kawasan  perkotaan menciptakan  varian  kegiatan  yang  samakin banyak  dan  kompleks.  Kemajuan  teknologi transportasi  dan  komunikasi  serta  terhubung dengan kota-kota lain (globalisasi) mempercepat proses akumulasi capital di kawasan metropolitan.  Hal  ini  membuat  kawasan metropolitan berperan sebagai
mesin pertumbuhan  wilayah  untuk  skala  regional,
nasional bahkan internasional. Akumulasi kapital  secara  simultan  menarik  kegiatan  dan orang untuk beraktivitas di kawasan metropolitan.    Mengakomodasi  kebutuhan kegiatan dan orang tersebut mendorong terjadinya transformasi di kawasan
metropolitan.
Selain  eksternal  positif,  pengembangan kawasan metropolitan eksternal  negative seperti kemacetan, permukiman kumuh, kesulitan akses air bersih dan sanitasi dan  lain sebagainya.  Ada 4 paradigma pengelolaan kawasan metropolitan. Pertama the metropolitan reform tradition , yang menggabungkan  semua  daerah  yang  ada dikawasan metropolitan menjadi satu pemerintahan.  Dengan  demikian  keefektifan pengelolaan  kawasan  metropolitan  lebih  mudah dilaksanakan.  paradigma  ini  membutuhkan dukungan  politik  yang  besar.  Kedua, the  public choice  prespective ,  yang  mendorong  terjadinya
kompetisi  antar  daerah  (kabupaten  dan  kota) yang  ada  di  kawasan  metropolitan  sehingga masing-masing  pemerintah  daerah  tersebut berusaha  untuk  menciptakan  kualitas  pelayanan perkotaan yang semakin baik. Dengan demikian masyararakat  dapat  memilih.  Dengan  kompetisi diharapkan mampu menciptakan kondisi kawasan metropolitan semakin baik. Ketiga, the new  regionalism ,  paradigma  yang  mendorong adanya memanfaatkan kelembagaan dan stakeholder  yang  ada  untuk  bekerjasama mewujudkan pengelolaan perkotaan yang semakin  baik.  Tidak  hanya  melibatkan  unsur pemerintah,  tetapi  juga  pihak  swasta  untuk terlibat  ikut  dalam  pengelolaan  kota.  Keempat the rescaling and reterritoriallisation approach , paradigma  yang  menawarkan  peningkatan kualitas  pengelolaan  metropolitan  karena  ingin ikut  dalam  kompetisi  global.  Deliniasi  kawasan metropolitan  dibentuk  oleh  pemerintah  pusat sesuai  dengan  kepentingannya.  Dalam  konteks ini  peran  pemerintah  pusat  sangat  dominan dalam mengelola kawasan metropolitan (Brenner,  2004;  Heinelt  dan  Kübler,  2005; Savitch  dan  Vogel,  2009;  Hamilton,  2013). Namun  pada  dasarkan  pemilihan  paradigma  ini tergantung  pada  kondisi  politik  masing-masing negara (kontekstual).
Mengelola perkembangan kawasan metropolitan  merupakan  tantangan  yang  besar bagi masing-maisng level pemerintahan. Pengelolaan  kawasan  metropolitan  di  Indonesia merujuk  minimal  pada  2  perundang-undangan yaitu  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  dan  Undang-undang  No. 26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  serta peraturan  turunannya.  Menurut  Mardianta,  dkk (2016),  pengelolaan  kawasan  metropolitan  di Indonesia tidak dapat dilakukan secara independen. Artinya tidak diberi ruang tersendiri untuk pengelolaan kawasan metropolitan. Pengelolaan kawasan
metropolitan  harus  dimasukan  dalam  struktur pemerintahan  yang  ada  (pemerintah  (pusat)  dan pemerintah  daerah  (pemerintah  provinsi  dan kabupaten dan kota). Kalau pun ada kelembagaan tersendiri untuk mengelola kawasan  metropolitan,  maka  kelembagaan tersebut harus tetap dalam struktur pemerintahan yang  ada  melalui  mekanisme  kerjasama  antar daerah.  Karakteristik  penguatan  desentralisasi pada  level  pemerintah  daerah  yang  cenderung
masih  berorientasi  pada  wilayah  sendiri  dan ketimpangan  sumber  daya  dan  kapasitas keuangan untuk pembangunan menjadi tantangan bagi keberhasilan pengelolaan kawasan
metropolitan. Membangun kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia harusnya menjadi agenda politik di setiap levelnya. Satu sisi pemerintah pusat terus mendorong  dan  memperbesar  kapasitas  daerah untuk  mengelola  kawasan  metropolitan,  tetapi disisi  lain  pemerintah  daerah  (khususnya pemerintah  kabupaten  dan  kota)  juga  terbuka dan  memanfaatkan  kedekatan  spasial  untuk mencapai  daya  saing  ekonomi  pada  tingkat global (Gambar 1).
Gambar 1. Konsep Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia
Di  Indonesia,  kawasan  metropolitan berperan  sebagai  pusat  pertumbuhan  regional. Dengan segala persoalannya, kawasan metropolitan tersebut juga membutuhkan pengelolaan  yang  baik  agar  produktif  dan  tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman dan berkelanjutan.  Agenda  terhadap  pengelolaan kawasan  metropolitan  bukan  tanpa  alasan. Dinamika  perkembangan  kawasan  metropolitan dihadapkan  pada  isu  dan  persoalan  konversi lahan, pembangunan dalam skala yang besar dan
dampaknya  terhadap  sosial  ekonomi  (dalam Hudalah  dkk,  2013).  Urbanisasi  terus  terjadi yang mengokupasi lahan-lahan dipinggiran kota tanpa  terkendali.  Menurut  Sutrisno  (2004),  hal ini merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi  yang  membuat  masing-masing pemerintah  daerah  (kabupaten  dan  kota)  di kawasan  metropolitan  lebih  berorientasi  pada wilayahnya  sendiri  dan  memberi  ruang  yang besar  untuk  melakukan  banyak  hal  (dalam Firman,  2009;  Hudalah  dkk,  2013).  Kebijakan yang  dilakukan  oleh  satu  pemerintah  daerah akan  berdampak  pada  daerah  lain  baik  positif maupun  negatif.  Pengaruh  kebijakan pada  skala regional (kawasan metropolitan) seringkali tidak menjadi pertimbangan (Feiock, 2009).
Kawasan  Mebidang  (Medan,  Binjai  dan Deliserdang)  sebagai  salah  satu  kawasan metropolitan  juga  menghadapi  persoalan  yang sama.  Tulisan  ini  bertujuan  mendeskripsikan dan  menjelaskan  pola  perkembangan  kawasan metropolitan  Mebidang  dalam  kurun  10  tahun. Memahami ini penting untuk melihat perkembangan  secara  regional  dan  berimplikasi pada  pengelolaan  masing-masing  kota  yang terhubung  secara  spasial  tersebut  sekaligus memberikan pemahaman sinergisitas pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif  dengan    kategori  sifat  penelitian: deskriptif  dan  eksplanatori.  Data-data  yang dikumpulkan  untuk  menjelaskan  perkembangan kawasan  permukiman  di  kawasan  Mebidang  ini dengan  memanfaatkan  hasil  interpretasi  citra yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dalam  kegiatan Rencana  Pengembangan  Kawasan  Mebidangro, tahun 2015 oleh Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan,  Badan  Pengembangan  Infrastruktur Wilayah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode komparasi  penggunaan  lahan  pada  tahun  2005 dengan  tahun  2014  untuk  melihat  perubahan penggunaan lahannya.
Untuk melihat penggunaan lahan tersebut dengan cara menginterpretasi data citra pada tahun 2005 dan tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Penduduk
Kawasan  Mebidang  berkontribusi  besar terhadap  pertumbuhan  penduduk  di  Provinsi
Sumatera Utara. Dari  tahun 1980 hingga 2015, terdapat  sekitar  31-35  %  penduduk  tinggal  di Kawasan  Mebidang  padahal  luasnya  hanya sekitar  3,52%  dan  3  wilayah  administrasi  dari 33  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera Utara.  Dari  3  wilayah  administrasi  di  Kawasan Mebidang,  Kabupaten  Deliserdang  merupakan wilayah  dengan  luas  yang  terbesar  dan  yang paling  kecil  adalah  Kota  Binjai.  Di  Kawasan Mebidang,  penduduk  yang  terbesar  ada  di  Kota Medan  sebesar  1.378.955    jiwa  tahun  1980 menjadi  2.210.624  jiwa  tahun  2015  dan  diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.241.190 jiwa  tahun  1980  menjadi  2.029.308  jiwa  tahun 2015.  Selanjutnya  penduduk  Kota  Binjai sebesar  76.464  jiwa  tahun  1980  menjadi 264.687 jiwa tahun 2015. Selain dari sisi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk kawasan Mebidang juga lebih tinggi dari wilayah lainnya di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Laju  pertumbuhan Kawasan Mebidang Tahun 1980-1985 mencapai 15.93%  sedang  diluar  Kawasan  Mebidang sebesar  11.15%.  Pada  tahun  2010-2015,  laju pertumbuhan  penduduk  Kawasan  Mebidangro menurun  menjadi  8,96%,  demikian  halnya dengan  wilayah  lainnya  sebesar  6.61%.  Di Kawasan Mebidang, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deliserdang tetap mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan  daerah  lainnya  termasuk  dalam konteks  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pada  tahun 1980-1985,  pertumbuhan  penduduk  Kabupaten Deliserdang  mencapai  17,85%,  sedangkan Kawasan  Mebidang  sebesar  15,93%  dan Provinsi  Sumatera  Utara  sebesar  12,69%. Demikian  halnya  pada  5  tahun  terakhir  (2010  – 2015), laju pertumbuhan Kabupaten Deliserdang tetap  yang  tertinggi  dibandingkan  lainnya  yaitu sebesar 13,34%, sedangkan sedangkan Kawasan Mebidang sebesar 8,96% dan Provinsi Sumatera Utara  sebesar  7.36%.  Namun  secara  umum  laju pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan. Sebelumnya Kota Medan
mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 1980an  tetapi  pada  5  tahun  terakhir  mengalami penurunan  yang  cukup  signinifikan.  Kabupaten Deliserdang  meskipun  mengalami  penurunan laju pertumbuhan tetapi jumlahnya masih besar. Hal  ini  menunjukkan  pertumbuhan  penduduk banyak terjadi di Kabupaten Deliserdang.  Pada tahun 2000-2005 Kabupaten Deliserdang mengalami  penurunan  jumlah  penduduk  (–
19,90%),  hal  ini  terjadi  karena  ada  pemekaran wilayah  menjadi  Kabupaten  Deliserdang  dan Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Meskipun  jumlah
penduduk  di  wilayah  administrasi  Kabupaten
Deliserdang mengalami penurunan tetapi beberapa  tahun  kemudian  meningkat  lagi (Gambar 2).
Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten dan Kota di Kawasan Mebidang Tahun 1980-2015

## 2. Karakteristik Ekonomi
Kawasan  Mebidang  merupakan  pusat pertumbuhan ekonomi di sisi Barat Indonesia, apalagi  jika  dilihat  dalam  konteks  Provinsi Sumatera  Utara.  Kontribusi  perekonomian Kawasan  Mebidang  yang  terdiri  dari  2  kota dan  1  kabupaten  dari  33  kabupaten/kota memberikan  sumbangan  lebih  dari  40%
terhadap  Provinsi  Sumatera  Utara.  Misalnya di  Tahun  2010  kontribusi  ekonomi  kawasan Mebidang  sebesar  46,56%  dan  pada  tahun 2015  sebesar  43,69%.  Hal  ini  menunjukkan peran  ekonomi  Kawasan  Mebidang  sangat penting  terhadap  perkembangan  wilayah sekitarnya (Tabel 1).
Tabel 1. Product  Domestic  Regional  Bruto (PDRB)  Kawasan  Mebidangro  Atas  Dasar  Harga  yang  Berlaku (dalam milyar) Tahun 2010-2015
Kabupaten dan Kota Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kota Medan 83,315.02 93,462.49 117,487.21 131,604.64 147,683.86 164,628.28 65.06 % 64.77 % 66.63 % 65.96 % 65.66 % 65.90 % Kota Binjai 4,945.36 5,701.43 6,149.90 6,868.46 7,643.41 8,447.41 3.86 % 3.95 % 3.49 % 3.44 % 3.40 % 3.38 % Kab. Deli Serdang 39,804.28 45,125.83 52,696.59 61,061.85 69,603.68 76,735.64 31.08 % 31.27 % 29.88 % 30.60 % 30.94 % 30.72 % Kawasan Mebidang 128,064.66 144,289.75 176,333.70 199,534.95 224,930.95 249,811.33 46.56 % 45.90 % 42.27 % 42.50 % 43.09 % 43.69 % Luar Kawasan Mebidang 146,991.85 170,082.69 240,786.74 269,929.07 297,024.00 321,910.68 53.44 % 54.10 % 57.73% 57.50 % 56.91% 56.31 % Sumatera Utara 275,056.51 314,372.44 417,120.44 469,464.02 521,954.95 571,722.01 Di internal Kawasan Mebidang,
kabupaten dan kota yang memberikan sumbangan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi adalah  Kota  Medan.  Rata-rata  kontribusi ekonomi  Kota  Medan  terhadap  Kawasan Mebidang  di  atas  65  %  dari  tahun  2010  hingga 2015.  Selanjutnya  Kabupaten  Deliserdang sekitar  30  %  dan  Kota  Binjai  kurang  dari  4  %. Hal ini menunjukkan peran Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi semakin penting di Kawasan  Mebidang.  Jika  dilihat  dari  sisi  laju pertumbuhan  ekonomi  Kawasan  Mebidang
terlihat  mengalami  penurunan.  Namun  laju pertumbuhannya masih di atas laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Apalagi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan kawasan di luar Kawasan Mebidang yang hanya 8.32%  pada  tahun  2015  sedang  kabupaten  dan kota di kawasan Mebidang di atas 10%.
Perkembangan  Kawasan  Mebidang  dapat dilihat dari perkembangan penggunaan lahannya. Kawasan Mebidang merupakan bagian terluas dari Kawasan Mebidangro. Untuk melihat penggunaan lahan di Kawasan Mebidang  dapat  melihat  Kawasan  Mebidangro yang  telah  dilakukan  kajian  sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian dari Kegiatan Rencana Pengembangan  Kawasan  Mebidangro  yang dilakukan  oleh  Pusat  Pengembangan  Kawasan Perkotaan,  Badan  Pengembangan  Infrastruktur Wilayah,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  tahun  2015  menyimpulkan bahwa  terjadi  pergeseran  tutupan  lahan  secara signifikan  di  Kawasan  Mebidangro  dari  tahun 2005 ke Tahun 2014.
Pada tahun 2005, luas kawasan terbangun sebesar  28.136,29  ha  atau  sekitar  9,07%  dari luas  Kawasan  Mebidangro.  Tetapi  pada  tahun 2014, luas kawasan terbangun menjadi 65.490,96  ha  atau  21,11%  dari  luas  Kawasan Mebidangro.  Terjadi  penambahan  luas  kawasan terbangun  sebesar  37.354,67.  Artinya  dalam kurun  waktu  10  tahun  (2005-2014)  terjadi penambahan kawasan terbangun sebesar 132,76%.  Pertumbuhan  kawasan  terbangun artinya  terjadi  pengurangan  penggunaan  lahan
lainnya (tutupan lahan untuk jenis lain). Artinya terjadi  okupasi  atau  konversi  lahan  dari  non terbangun menjadi terbangun. Penggunaan lahan terbangun  ini  untuk  perumahan,  kawasan industri,  perdagangan,  perkantoran  dan  lain sebagainya. Jenis tutupan lahan yang mengalami okupasi  tertinggi  atau  alih  fungsi  lahan  antara lain  areal  persawahan  seluas  17.284,17  ha  atau sebesar  30,52  %.  Selanjutnya  diikuti  oleh  tanah terbuka  seluas  1.220,37  ha  atau  sebesar  22,74 %, areal tambak seluas 1.201,94 ha atau sebesar 14,31  %,  areal  pertanian  lahan  kering  seluas 9.349,33  ha  atau  sebesar  13,27  %,  areal  semak belukar seluas 1.470,26 ha atau sebesar 10,56 % dan  diikuti  lainnya  termasuk  perkebunan maupun  kawasan  lindung  seperti  hutan  dan mangrove.  Artinya  Kawasan  Mebidangro  yang awalnya banyak terdapat kawasan pertanian atau salah  satu  lumbung  padi  (khususnya  di  wilayah Kabupaten  Deliserdang),  kini  menjadi  kawasan perkotaan  dengan  segala  aktivitasnya.  Hanya kawasan  terbangun  yang  mengalami  kenaikan sedangkan lainnya mengalami penurunan (Tabel 2).
Tabel 2. Pergeseran Tutupan Lahan Kawasan Mebidangro Tahun 2005 dan 2014
Dari  pola  konversi  yang  ditunjukan,  dalam perkembangan  Kawasan  Mebidang  tidak  hanya mengokupasi  lahan  produktif  untuk  kegiatan perkotaan  tetapi  juga  mengokupasi  kawasan lindung seperti kawasan hutan dan hutan magrove. Kawasan Hutan paling  luas terdapat di Kabupaten Deliserdang  dan  Kabupaten  Karo  pada  bagian selatan.  Sedangkan  Hutan  Magrove  banyak terdapat di Kota Medan dan Kabupaten
Deliserdang pada bagian utara Kawasan
Mebidang.  Dilihat  pola  pertumbuhan  kawasan terbangun  tersebut,  semua  kabupaten  dan  kota  di Kawasan Mebidang mengalami perubahan penggunaan  lahan.  Perubahan  penggunaan  lahan tersebut  terjadi  di  Kota  Medan,  Kota  Binjai, Kabupaten  Deliserdang.  Secara  internal  Kota Medan  merupakan  wilayah  yang  paling  besar mengalami  pertumbuhan  kawasan  terbangunnya.
Tutupan Lahan Tahun 2005 Tahun 2014 Pergeseran Tahun 2004 - 2014 Luas (ha) Luas (ha) Luas (ha) % Hutan Lahan Kering Primer 28,390.58 28,304.77 (85.81) -0.30 Hutan Lahan kering Sekunder 19,972.10 18,477.91 (1,494.19) -7.48 Hutan Magrove Primer 9,231.58 8,538.09 (693.49) -7.51 Kawasan Terbangun 28,136.29 65,490.96 37,354.67 132.76 Perkebunan 69,725.08 65,169.97 (4,555.11) -6.53 Pertanian Lahan Kering 70,462.74 61,113.41 (9,349.33) -13.27 Sawah 56,624.95 39,340.78 (17,284.17) -30.52 Semak Belukar 13,926.09 12,455.83 (1,470.26) -10.56 Tambak 8,399.83 7,197.89 (1,201.94) -14.31 Tanah Terbuka 5,366.86 4,146.49 (1,220.37) -22.74
Pada  Tahun  2005  kawasan  terbangunnya  hanya 57,15%,  tetapi pada tahun 2014  menjadi 82,95%. Dalam  kurun  waktu  10  tahun  terjadi  kenaikan sebesar  25,80%.  Artinya  hampir  seluruh  wilayah Kota Medan merupakan menjadi kawasan terbangun dan tersisa kurang dari 17%. Kemudian diikuti  oleh  Kota  Binjai,  pada  Tahun  2005 kawasan  terbangunnya  hanya  18,91  %  menjadi 32,62%  pada  tahun  2014.  Dalam  kurun  waktu  10 tahun terjadi kenaikan sebesar 13,71%. Selanjutnya  Kabupaten  Deliserdang,  pada  Tahun 2005  kawasan  terbangunnya  hanya  3,84%,    pada tahun  2014  menjadi  14,85%.  Secara  keseluruhan, pertumbuhan  kawasan  terbangun  di  Kawasan Mebidangro sebesar 11,94% dari tahun 2005-2014.
Lebih jauh dilihat pergeseran yang terjadi di Kawasan  Mebidang,  terlihat  dalam  10  tahun pertumbuhan  kawasan  terbangun  di  masing- masing kabupaten dan kota mengalami
pertumbuhan  yang  sangat  tinggi.  Dalam  skala Kawasan Mebidang, pertumbuhan kawasan Mebidang  mencapai  134,55  %.  Jika  dilihat pergeseran  per  kabupaten  dan  kota,  terlihat Kabupaten  Deliserdang  yang  paling  mengalami perubahan.  Kabupaten  Deliserdang  mengalami pertumbuhan  kawasan  terbangun  dalam  10  tahun mencapai  286,94%.  Kemudian  diikuti  oleh  Kota Binjai  sebesar  72,51  %  dan  Kota  Medan  sebesar 45,15  %.  Artinya  semua  kabupaten  dan  kota  di Kawasan  Mebidang  mengalami  pertumbuhan tetapi  pertumbuhan  yang  paling  tinggi  justru terjadi diluar Kota Medan sebagai inti kota. Hal ini menjelaskan  bahwa  telah  terjadi  urbanisasi dipinggiran  Kota  Medan.  Urbanisasi  tersebut mengokupasi  lahan-lahan  produktif  yang  ada dipinggiran kota khususnya di Kabupaten Deliserdang (Gambar 2, 3 dan Tabel 3).
Gambar 2. Tutupan Lahan Kawasan Mebidang Tahun 2005 dan 2014
Gambar 3. Perkembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Mebidang Tahun 2005 dan 2014
Tabel 3. Perkembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Mebidang Tahun 2005 dan 2014

## KESIMPULAN
Kawasan  metropolitan  seperti  kawasan Mebidang  di  Negara  berkembang  cenderung selalu  menjadi  mesin  pertumbuhan.  Terlebih kebijakan nasional terhadap kawasan metropolitan sebagai kawasan strategis nasional akan  mendorong  banyak  investasi  publik semakin  besar.  Hal  ini  menjadi  penarik  untuk mengakumulasi kapital untuk berbagai kegiatan.  Dampaknya  kebutuhan  lahan  untuk berbagai  aktivitas  juga  meningkat  ke  pinggiran kota.  Hal  ini  terlihat  dari  perkembangan kawasan  permukiman  di  kawasan  Mebidang dalam  kurun  waktu  10  tahun  (perbandingan tahun 2005 dan tahun 2014). Dari perbandingan tersebut terjadi perkembangan kawasan permukiman  sebesar  132,76  %.  Artinya
kebutuhan untuk pembangunan dan perkembangan  kota  belum  pada  tahap  jenuh. Lebih  jauh  konversi  lahan  yang  terjadi mengokupasi lahan-lahan produktif. Jika hal ini terus terjadi dan tidak dipersiapkan pengelolaannya  maka  menimbulkan  persoalan secara  regional  dan  beban  pembangunan  kota semakin besar. Eksternalitas negatif tidak dapat dihindari.  Oleh  karena  itu  konsep  pengelolaan berbasis  regional  seharusnya  menjadi  kerangka pikir bagi masing-masing pemerintah daerah  di Kawasan Mebidang.
Daftar Pustaka
Brenner, Neil (2004) New State Spaces: Urban Governance  and  the  Rescaling  of Statehood , Oxford University Press. Kabupaten / Kota Luas Wilayah (ha) Kawasan Terbangun (ha) Pergeseran Tahun 2005 - 2014 Tahun 2005 Tahun 2014 Luas % Luas % Luas % Luas % Kota Medan 26.510 8,76 15.150 57,15 21.990 82,95 6.840 45,15 Kota Binjai 9.023 2,98 1.706 18,91 2.943 32,62 1.237 72,51 Kab. Deliserdang 249.772 82,52 9.583 3,84 37.080 14,85 27.497 286,94 Kawasan Mebidang 285.305 100,00 26.439 9,27 62.013 21,74 35.574 134,55
Creswell,  J.W.  (2008) Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches .  California:  Sage Publications, Inc.
Heinelt,  Hubert  and  Kübler,  Daniel  (2005) Metropolitan  Governance:  Capacity, democracy  and  the  dynamics  of  place (eds) , Routledge.
Hudalah,  Delik,  Firman,  Tommy  dan  Woltjer, Johan  (2013)  Cultural  Cooperation,
Institution  Building  and  Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia, International  Journal  of
Urban and Regional Research .
Hudalah,  Delik,  Zulfahmi,  Fikri  dan  Firman, Tommy  (2013)  Regional  Governance: Learning  from  the  Success  of  Urban-
Rural  Cooperation  in  Metropolitan Yogyakarta,  dalam  T.  Bunnell  et al.(eds).  Cleavage,  Connection  and Conflict in Rural, Urban and Contemporary  Asia. ARI  –  Springer Asia Series 3 , Springer Science+Business Media Dordrecht, 65
- 82.
Feiock,  Richard  C.  (2004)  Metropolitan Governance:    Conflict,  Competition and Cooperation. Georgetown University PressFirman, Tommy (2008):  In  Search  of  a  Governance Institution Model for Jakarta Metropolitan Area (JMA) Under Indonesia’s New Decentralisation Policy: Old Problems, New Challenges, Public Administration and Development, Wiley  InterScience ,  28,
280-290.
Firman, Tommy (2010) Multi Local- Government Under Indonesia’s Decentralization  Reform:  The  Case  of Kartamantul (The Greater Yogyakarta), Habitat International , 34, 400-405.
Hamilton,  David  K.  (2013) Measuring  the Effectiveness  of  Regional  Governing Systems:  A  Comparative  Study  of  City
Regions  in  North  America,  Seri  Public
Administration, Governance and Globalization , Springer. Mardianta, Anthoni  V.,  Kombaitan, B., Purboyo,  H.,dan  Hudalah,  D.  (2016) Pengelolaan  Kawasan  Metropolitan  di Indonesia  Dalam  Perspektif  Peraturan Perundangan, Prosiding Temu Ilmiah V IPLBI – Malang.
Savitch,  Hank  dan  Vogel,  Ronald  K.  (2009) Regionalism  and  Urban  Politics,  dalam Davies,  Jonathan  S.  dan  Imbroscio, David  L.  (eds), Theories  of  Urban Politics,  Sage,  Second  Edition ,  106- 124.