## PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

## DESENTRALIZATION PROBLEMS AND CHALLENGES IN INDONESIA

## Kristian Widya Wicaksono
Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Jl.Ciumbuleuit No. 94 Bandung, Telepon (022) 203357 Telepon: +6281 809 389 336 e-mail : widya_wicaksono@yahoo.com Diterima: 11 Januari 2012, Direvisi: 24  Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Dampak  gerakan  reformasi  tahun  1998  yang  cukup  besar  terhadap  pola  organisasi  pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan  ukuran-ukuran  kinerja  kelembagaan  seperti  efektvitas  dan  efesiensi  dalam  bentuk pendelegasian  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Namun,  faktanya semenjak  kebijakan  desentralisasi  dilaksanakan  pada  tahun  2001,  banyak  problem  yang  belum terselesaikan.  Sehingga  jalannya  desentralisasi  belum  mencapai  paripurna  yang  diharapkan. Tulisan  ini  mencoba  memaparkan  perjalanan  implementasi  kebijakan  desentralisasi  di  Indonesia serta bagaimana problem yang terjadi di dalamnya.
Kata Kunci : desentralisasi, kinerja, pelayanan publik, peraturan daerah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah

## Abstract
The  impact  of  the  reform  movement  in  1998  which  is  quite  large  on  the  pattern  of  government organizations  is  the  implementation  of  decentralization.  Decentralization  is  a  management technique that tries improve institutional performance measures such as efektvitas and efficiency in  the  form  of  delegation  of  authority  from  central  to  local  government.  However,  the  fact  that since decentralization policy implemented in 2001, many unresolved problems. So that the course of  decentralization  has  not  reached  the  expected  complete.  This  paper  attempts  to  describe  the journey implementation of decentralization policies in Indonesia and how the problems that occur in it.
Keywords:  decentralization,  performance,  public  service,  local  regulation  of  local  government reform and competency

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  pengelolaan  organisasi, desentralisasi  merupakan  sebuah  teknik  manajemen untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi  suatu organisasi  dalam  bentuk  pendelegasian  kewenangan dari  level  struktur  organisasi  yang  lebih  tinggi kepada  yang  lebih  rendah.  Pada  aspek  efektivitas, penyerahan  kewenangan  akan  membantu  organisasi untuk  mencapai  hasil  ( outcomes )  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  didesain  sebelumnya  dalam perencanaan.  Sebab  terdapat  keleluasaan  bagi  level organisasi  yang  bersentuhan  langsung  dengan produksi  baik  barang  maupun  jasa  dalam  hal pengambilan keputusan untuk merespon perkembangan  termutakhir  pada  organisasi  tersebut. Sedangkan  pada  aspek  efesiensi,  penyerahan kewenangan  akan  membuat  organisasi  dapat menekan  kuantitas  sumberdaya  organisasi  dan  lebih berorientasi  pada  kuantitas  dan  kuliatas  produk ( output ) yang disajikan organisasi tersebut. Pada tataran organisasi pemerintah, desentralisasi  dapat  dipahami  sebagai  konsekuensi dari  interaksi  yang  berlangsung  antara  lembaga
pemerintah  yang  berbeda  kedudukannya  secara struktural  yakni  antara  pemerintah  di  level  tinggi dengan  yang  berada  di  bawahnya.  Pemahaman  atas interaksi tersebut menekankan pada aspek keleluasaan otoritas di level bawah untuk mengelola dan  menjalankan  pemerintahan-nya  secara  mandiri tanpa  campur  tangan  yang  mendalam  dari  lembaga Pemerintah  yang  berada  di  level  atas.  Keleluasaan pengelolaan tersebut acapkali diistilahkan independence of  localities . Melalui  hal  ini desentralisasi  diharapkan  mampu  untuk  mendorong pewujudan  stabilitas  politik,  efektivitas  pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Dalam aspek stabilitas politik, desentralisasi akan  menekan  rasa  kekecewaan  di  daerah  terhadap sentralisme  kekuasaan  pemerintah  pusat.  Terutama dalam hal pengerukan sumber-sumber di daerah oleh pemerintah  pusat  yag  kurang  diimbangi  dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Sehingga desentralisasi diharapkan mampu meredam gejolak  politik  dengan  merevitalisasi  lembaga  dan proses politik di daerah.
Pada  aspek  efektivitas  penyeleng-garaan pelayanan  publik  dapat  ditinjau  dari  kesesuaian antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat.  Dengan  desentralisasi  diharapkan  level pemerintahan  di  daerah  lebih  mengetahui  dan mengenal  dengan  akurat  kebutuhan  masyarakat. Sehingga  layanan  publik  yang  disediakan  benar- benar  menjawab  ke-butuhan  masyarakat  dan  bukan dipersep-sikan atas kebutuhan kekuasaan semata.
Desentralisasi  juga  diharapkan  mampu untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sebab pelipahan  kewenangan  terutama  di  bidang  fiskal akan  mendorong  daerah  untuk  menge-reasikan program-program inovatif bagi pengentasan kemiskinan.  Selain  itu  rantai  sirkulasi  fungsi redistribusi  pendapatan  lebih  pendek  dibandingkan dengan  pengelolaan  fiskal  yang  tersentralisasi  oleh pemerintah  pusat.  Hal  ini  diharapkan  mampu meningkatkan  responsivitas  program  pemerintah terhadap kepentingan orang miskin.

## Makna Desentralisasi
Hulme  dan  Turner  (1997:152)  menyatakan bahwa “...decentralization within the state involves a transfer  of  authority to  perform  some  service  to the public  from  an  individual  or  agency  in  central government  to  some  other  individual  or  agency which is ‘closer’ to the public to be served.” Hulme dan  Turner  menakankan  desentralisasi  pada  aspek penyerahan  otoritas  pada  level  pemerintahan  yang berbeda  dalam  hal  penyelenggaraan  pelayanan publik. Sehingga desentralisasi semata-mata dilaksanakan  atas  dasar  pertimbangan  peningkatan penyelenggaraan  pelayanan  publik  khususnya  di tingkat  lokal  dimana  masyarakat  secara  langsung bersentuhan  dengan  pemerintah  sehingga  pelayanan publik  tersebut  benar-benar  berdampak  nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Medina  Marcela  (2002)  menyampaikan bahwa  desentralisasi  merupakan “...the  process  by which  the  central  government  transfers  powers, functions  and  resources  to  departments  and municipalities.  Its  goal  is  to  increase  the  autonomy of  the  sub  national  levels  of  government  and encourage  more  direct  citizen  participation  in  local public  affairs.” Gagasan  Medina  dan  Marcela tersebut  menjelaskan  bahwa  proses  desentralisaasi merupakan  pendelegasian  kekuasaan,  fungsi-fungsi dan  sumberdaya  dari  tingkat  pemerintahan  yang lebih  tinggi  (level  nasional)  ke  tingkat  yang  lebih rendah  (level  Sub-Nasional).  Tujuannya  adalah penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong  partisipasi  warga  masyarakat  di  tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Dapat dicatat dari pendapat  tersebut  bahwa  terdapat  tiga  hal  yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni:
1. Kekuasaan  untuk  menjalankan  pengambilan keputusan  secara  cepat  dan  akurat  guna
merespon  proble-matika  serta  urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah.
2. Menjalankan  fungsi-fungsi  krusial  pemerintah yaitu  memainkan  peran  dan  tanggungjawab pemerintah sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam  konstitusi  negara  bagi  masyarakat  pada tingkat  daerah  sehingga  kehadiran  pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata.
3. Pelimpahan  sumberdaya  yang  memungkinkan pemerintah  daerah  dalam  konteks  kapasitas kewenang-an  yang  dimilikinya  untuk  menye- diakan  barang  publik  dan  melaksa-nakan penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Barret, Mude dan Omiti (2007:1) mengagas bahwa desentralisasi
adalah “... devolved administrative,  political  and  fiscal  authority  from central government to regional and local jurisdiction ...”  Dalam  tulisan  Barret,  Mude  dan Omiti  ditegaskan  bahwa  penyerahan  kewenangan dalam  desentralisasi  merupakan  paket  yang  terdiri dari:  desentralisasi  administratif,  desentralisasi politik  dan  desentralisasi  fiskal.  Ketiga  kategori tersebut  menjadikan  desentralisasi  sebagai  suatu pendekatan manajerial  yang  sistemik  dan  utuh  guna memperkuat  keleluasaan  pemerintah  di  aras  bawah dalam mewujudkan kepeme-rintahan yang berorientasi pada pember-dayaan masyarakat lokal. Crawford dan
Hartmann (2008:7) menjelaskan  bahwa “Desentralisation  entails  the transfer  of  power,  responsibilities  and  finance  from central  government  to  sub-national  levels  of government  at  provincial  and/or  local  levels.” Pengertian ini sejalan dengan pendapat Barret, Mude dan  Omiti  sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa desentralisasi  merupakan  paket  pendele-gasian kewenangan yang meliputi tiga hal yakni kekuasaan, tanggungjawab  dan  keuangan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah.
Pelaksanaan  desentralisasi  berkem-bang cukup  pesat.  Dalam  laporan  USAID  (2000) disampaikan bahwa secara empiris proses desentralisasi  dan  pengembangan  pemerintah  lokal yang  demokratis  merupakan  fenomena  yang  terus tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Dimulai di  kawasan  eropa  timur  yakni  Bolivia  ke  Bulgaria, dari  Afrika  Barat  hungga  ke  Asia  Selatan.  Negara- negara  di  kawasan  tersebut  terus  berupaya  secara gradual  dan  sistematik  mentransfer  kekuasaan  yang lebih  besar  kepada  pemerintah  daerag  dan  bekerja lebih  serius  agar  pemerintah  lokal  lebih  efektif  dan responsif  dalam  penyelenggaraan  pelayan-an  di wilayahnya.
Setidaknya  terdapat  tiga  alasan  yang mendorong sejumlah negara menerapkan desentralisasi. Pertama ,  desentralisasi  dilakukan karena sejumlah negara mengharapkan eksisnya unit pemerintahan yang lebih kecil. Dorongan ini muncul
karena rezim pemerintah yang berkuasa sebelumnya adalah  resim  yang  diktaktor  dan  menerapkan  pola hubungan  antar  pemerintahan  yang  berbeda  level secara sentralistik.
Alasan kedua adalah  mengurangi  rentang kewenagan  pemerintah  pusat  yang  terlalu  besar. Sebab  rentang  kewenangan  yang  begitu  besar menyebabkan konsentrasi pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terakumulasi pada institusi pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan bagi  pemerintah  pusat  untuk  bergerak  secara  lebih leluasa  terutama  untuk  memperhatikan  secara mendetail  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  interaksi investasi  dan  perdagangan  secara  internasional. Dengan  pendelegasian  kewenangan  kepada  daerah kesempatan  untuk  menekuni  interaksi  investasi  dan perdagangan  internasional  terbuka  luas  sehingga negara  tersebut  dapat  bergabung  dalam  arena  pasar secara lebih efisien.
Sedangkan alasan ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada  tingkat  lokal  serta meningkatkan  akuntabilitas. Selain  diasumsikan  mempekuat  institusi  lokal, desentralisasi juga mampu mendorong pemberdayaan komunitas guna mengelola sumberdayanya  secara  lebih  efektif,  sebab  dalam perkembangannya  agenda  pem-bangunan  didesain untuk  lebih  berpihak  pada  komunitas  miskin  dan berfokus  pada  pendekatan bottom-up dalam  pola pembagunan  mayrakat.  Semenjak  tahun  1990an kecenderungan tersebut nampak menggejala terutama  desain  program  pengentasan  kemiskinan yang  dikaitkan  dengan  penerapan  Kepemerintahan yang baik guna meningkatkan integritas, akuntabilitas  dan  responsivitas  pemerintah  di  level daerah.
Dalam  sudut  pandang  administrasitf,  maka terdapat dua aspek yang melatarbelakangi pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah lokal dalam konteks
desentalisasi. Pertama , Aspek Teritorial (kewilayahan),  hal  ini  dimotivasi  oleh  keinginan untuk  menempatkan kewenangan pada  level pemerintahan  yang  lebih  rendah  dalam  hirarki teritorial  dan  secara  geografis  lebih  dekat  antara
penyedia layanan (agen pemerintah) dengan pengguna  layanan  (masyarakat).  Hal  ini  erat hubungannya  dengan  rentang  kendali  pemerintahan. Seringkali  dengan  luasnya  area  teritorial  suatu negara,  kenhadiran  nyata  pemerintah  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  berdomisili  di lokasi-lokasi tertentu seperti pulau terluar atau daerah pendalaman nampak kurang terasa hangat. Sehingga desentralisasi menjadi instrumen pemecah kebuntuan bagi  pemerintah  pusat  untuk  meperkuat  rentang kendali  tersebut  dan  mengembalikan  pengakuan masyarakat  sebagai  bagian  yang  terintegrasi  dari suatu wilayh negara tertentu.
Kedua , Aspek Fungsional yakni pelimpahan kewenangan  kepada  agen  tertentu  yang  secara fungsional  telah  terspesialisasi.  Hal  ini  biasanya dilakukan  dalam  konteks  limpahan  bidang  urusan spesifik  misalnya  privatisasi  perusahaan  negara untuk meringankan beban anggaran negara dalam hal penyertaan  modal  rutin.  Meskipun  perusahaan negara  tersebut  memproduksi  barang  dan  jasa  yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak.
Bila  ditelaah  lebih  mendalam  maka  kita dapat  mengategorikan  pelimpahan  kewenangan  ke dalam tiga jenis, yaitu:
1. Delegasi  dalam  struktur  formal  politik  yaitu pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerinatah daerah.
2. Pelimpahan dalam kegiatan administrasi publik atau  dalam  organisasi  sejenis  yang  berbeda tingkatan  seperti  dari  Kementerian  di  level Pemerintah  Pusat  kepada  Kantor  Wilayah perwakilan Kementerian di Daerah.
3. Pengalihan  kewenangan  dari  sebuah  institusi negara  kepada  sebuah  agen  non-pemerintah seperti divestasi
Tabel 1 menunjukkan kepada kita pembedaan aspek teritorial dengan fungsional dalam tiga jenis pelimpahan kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
Guna
mengefektifkan perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada aktor non-pemerintah maka  dibutuhkan  sejumlah  penyesuaian  khususnya terkait  dengan  aspek  pertanggungjawaban.  Hal  ini
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Desentralisasi
Hakikat Delegasi Dasar Delegasi Territorial Fungsional Dalam Struktur Formal Politik Deovlusi (desentralisasi politik, pemerintah lokal, desentralisasi demokrasi) Keterwakilan kelompok kepentingan Dalam Kegiatan administrasi Publik atau dalam organisasi sejenis yang berbeda  tingkatan Dokonsentrasi (desentralisasi administrasi, bidang administrasi) Pendirian lembaga payung di tingkat pusat Dari sektor negara kepada sektor pivat Privatisasi pada fungsi-fungsi yang dapat dialihkan (deregulasi, contracting out, voucher schemes ) Privatisasi atas fungsi nasional (divestasi, deregulasi, liberalisasi ekonomi)
Sumber: Diadaptasi dari G. Hyden (1983) No Shortcuts to Progress: African Development Management in Perspective
dimaksudkan  agar  pelimpahan  kewenangan  tidak berakibat  pada  terciptanya  penyimpangan  dan penyalahgunaan  wewenang  oleh  pemerintah  daerah. Sehingga selaku pemegang otoritas awal pemerintah pusat tetap dapat memastikan bahwa tujuan strategis penyelenggaraan  desentralisasi  tetap  dapat  dicapai khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Urgensi dan Manfaat Desentralisasi
Sumber utama yang mendukung desntralisasi datang dari  teori  politik  klasik  demokrasi  liberal  yang dikemukakan  oleh  John  Stewart  Mill.  Mill melihat  baik  pada  level  nasional  maupun lokal akan  mendapatkan  keuntungan  dari  peralihan dan  partisipasi  massa  dalam  struktur  formal politik  pada  level  lokal.  Keuntungan  tersebut menurut  Hulme  dan  Turner  (1997)  diantaranya adalah:
1. Pendidikan politik. Desentralisasi menyediakan pembelajaran  yang  berharga  bagi  masyarakat daerah  untuk  memahami  dan  menghargai perbedaan  dalam  kepentingan  politik,  proses dan  seleksi  alamiah  bagi  anggota  legislatif, proses  kebijakan  ( policy  process ),  perencanaan dan  pengembangan  daerah  serta  alokasi  dan disribusi  sumberdaya  daerah  yang  tercermin dalam anggaran daerah,
2. Pematangan  bagi  politisi  lokal.  Desentralisasi mendorong  pematangan  kepemimpinan  politik di  daerah  dalam  hal  formulasi  kebijakan, penguatan partai politik di aras akar rumput dan peningkatan  kemampuan  politisi  lokal  dalam proses  penganggaran  publik.  Kedepannya pematangan  kapasitas  politisi  lokal  tersebut dapat  berkontribusi  positif  bagi  kemampuan untuk mengartikulasikan secara akurat kebutuhan  masyarakat  serta  memperlancar sirkulasi  partai  politik  dalam  menempatkan kadernya di level nasional.
3. Terciptanya  stabilitas  politik.  Hal  ini  dijamin oleh partisipasi masyarakat daerah dalam arena politik formal seperti melalui Pemilihan Kepala Pemerintahan  lokal  secara  langsung,  dukungan aktif masyarakat kepada partai politik sehingga menguatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam pemerintahan  dan  menghasilkan  keselarasan sosial  dan  semangat  kebersamaan  dalam komunitas.
4. Keadilan secara politis. Partisipasi politik yang besar diasumsikan akan mengurangi kemungkinan  konsentrasi  kekuasaan  yang berlebihan pada segelintir elit politik. Kekuatan politik  akan  lebih  luas  terdistribusi  sehingga desentralisasi  menjadi  mekanisme  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  miskin  dan komunitas masyarakat yang selama ini termarginalkan.
5. Akuntabilitas.  Hal  ini  akan  meningkat  sebab keterwakilan  lokal  lebih  mudah  diakses  oleh
masyarakat  daerah  dan  lebih  mendekati akuntabilitas  atas  kebijakan  dan  pencapaian output (hasil) dibandingkan dengan kepemimpinan politik pada level nasional (atau pelayanan  publik  pada  level  nasional)  yang jaraknya  relatif  jauh.  Pemungutan  suara  pada pemilihan  lokal  adalah  mekanisme  yang  unik untuk masyarakat daerah menyampaikan kepuasan  atau  ketidakpuasan  terhadap  kinerja dari anggota legislatif.
6. Responsivitas  pemerintah  akan  meningkat karena pelimpahan kewenangan kepada pemerintah  lokal  merupakan  pilihan  terbaik untuk  mengetahui  karakteristik  sesungguhnya dari  kebutuhan  lokal  dan  pemenuhannya  dari aspek pembiayaan secara efisien.
Sedangkan dari aspek manajemen pemerintahan  sejumlah  hal  justeru  jauh  lebih  baik dikelola dalam tatanan pelimpahan kewenangan dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Peningkatan  kinerja  tersebut  setidaknya  tercermin dalam beberapa hal berikut ini:
1. Perencanan  spesifik  lokal  dapat  disusun  untuk daerah  lokal  menggunakan  informasi  yang detail  dan  mutakhir  dan  hanya  tersedia  secara lokal
2. Koordinasi  inter-organisasi  dapat  dicapai  pada level lokal sebab rentang koordinasi yang tidak terlalu luas.
3. Eksperimentasi  dan  inovasi  dapat  dibantu perkembangannya melalui desentralisasi sehingga  meningkatkan  kesempatan  untuk menyusun  perencanaan  pembangunan  yang lebih efektif
4. Peningkatan  motivasi  pegawai  pemerintah daerah  sebab  mereka  memiliki  tanggungjawab yang lebih besar terhadap program yang mereka kelola.
5. Mereduksi  terlalu  penuhnya  pekerjaan  pada pemerintah  pusat,  sehingga  mereka  dapat melepaskan  rutinitas  pengambilan  keputusan dan memiliki waktu lebih untuk mempertimbangkan issue strategis  pada  level nasional  sehingga  kualitas  kebijakan  terus meningkat
Wajah Desentralisasi di Indonesia Pada
dasarnya upaya untuk
menyelenggarakan  desentralisasi  di  Indonesia  sudah berjalan  semenjak  masa  revolusi  kemerdekaan (1945-1949) melalui pemberlakukan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Kedudukan Komite  Nasional  Daerah.  Kebijakan  ini  kemudian diperbaharui  melalui  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. Memasuki fase  demokrasi  parlementer  (1950-1959)  maka pemantapan penyelenggaraan desentralisasi ditindaklanjuti  melalui  penerbitan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah.  Pada  masa  revolusi
kemerdekaan  dan  demokrasi  parlementer  tersebut, pemerintah menjalankan otonomi yang nyata dengan memberikan  keleluasaan  yang  mengakar  bagi pemerintah di daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya  sendiri  tanpa  campur  tangan  pemerintah pusat.
Namun, memasuki masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno melakukan resentralisasi kekuasaan dan kewenangan pengelolaan pemerintahan dengan menerbitkan Keputusan Presiden  Nomor  6  Tahun  1959  yang  kemudian diunadangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1965  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah.  Soekarno  mengistiahkan  desentralisasi sebagai otonomi terbatas yakni melegitimasi kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Sentalisasi  ini  berlanjut  pada  masa  orde baru,  meskipun  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1974  ide  desentralisasi  kembali  digaungkan, namun  dalam  pelaksanaannya  pola  pembangunan yang  sentralistik  dengan  pendekatan  yang  bersifat top-down terasa begitu kentara.
Memasuki  masa  Reformasi,  desentralisasi menjadi  suatu  agenda  utama  yang  dijalankan  untuk merespon  harapan  masyarakat  yang  menginginkan hasil-hasil  pembangunan  bisa  dirasakan  secara berkeadilan  bagi  seluruh  warganegara  Indonesia. Tepat tanggal 1 Januari 2001, kebijakan Desentralisasi  resmi  kembali  dijalankan  oleh Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dikemudian hari direvisi menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004. Selain  menyentuh  aspek  pengelolaan  pemerintahan, desentralisasi juga diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Kedua produk kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pemerintah Indonesia untuk  menjalankan  strategi  yang  berbeda  dalam pengelolaan  pemerintahan  baik  dalam  aspek  politik mauapun administratif. Pada aspek politik, kebijakan desentralisasi  memberikan  dasar  bagi  pertumbuhan demokrasi yang memberikan kewenangan yang lebih luas  bagi  pemerintah  dan  komunitas  lokal. Sedangkan  secara  administratif,  pemerintah  pusat dapat  mengurangi  beban  tanggungjawabnya  dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 mengamantakan  tiga  tujuan desentralisasi,  yaitu:  (1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  dan  (3) Memperkuat Daya Saing. Bila dicermati lebih lanjut ketiga  tujuan  tersebut  merefleksikan  harapan tertinggi  bagi  pemberdayaan  masyarakat  lokal sehingga  kesejahteraan  dapat  dirasakan  secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia.
Undang-Undang  ini  juga  secara  rinci memperlihatkan  pola  pendegelasian  wewenang  dari pemerintah  pusat  ke  masing-masing  pemerintah daerah.  Pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  yang  terjadi  di Indonesia, adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat kewenangannya meliputi: (1) Politik  Luar  Negeri,  (2)  Pertahanan,  (3) Keamanan,  (4)  Yustisi,  (5)  Moneter  &  Fiskal, (6) Agama
2. Pemerintah  Provinsi  kewenanganya  adalah:  (1) Perencanaan  Pengendalian  &  Pengendalian pembangunan  (2)  Perencanaan,  pemanfaatan dan  pengawasan  tata  ruang,  (3)  Ketertiban umum dn ketentraman masyarakat, (4) Penyediaan  sarana  &  prasarana  umum,  (5) penanganan  kesehatan  (6)  penyelenggaraan pendidikan  dan  alokasi  sumberdaya  manusia potensial  (7)  penanggulangan  masalah  sosial lintas  kabupaten/kota  (8)  pelayanan  bidang ketenaga  kerjaan  lintas  kabupaten/kota  (9) fasilitasi  pengembangan  koperasi  dan  UKM termasuk lintas kabupaten/kota (10)
Pengendalian  lingkungan hidup  (11)  pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota (12) kependudukan  &  catatan  sipil,  (13)  pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) pelayanan  administrasi  penanaman  modal termasuk lintas kabupaten/kota (15) penyelenggaraan  pelayanan  dasar  lainnya  yang belum  dapat  dilaksanakan  oleh  kabupaten/kota (16)  urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan
3. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya  yaitu:  (1)  perencanaan  dan pengendalian  pembangunan  (2)  perencanaan, pemanfaatan  dan  pengawasan  tata  ruang  (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat  (4)  penyediaan  sarana dan  prasarana  umum  (5)  penanganan  bidang kesehatan  (6)  Penyelenggaraan  pendidikan,  (7) penanggulangan  Masalah  sosial,  (8)  pelayanan bidang Ketenagakerjaan, (9) Fasilitator pengembangan  Koperasi  dan  UKM,  (10) pengendalian lingkungan hidup  (11)  Pelayanan Pertanahan,  (12)  pelayanan  kependudukan  dan catatan sipil (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan  (14)  pelayanan  Administrasi Penanaman  Modal,  (15)  penyelenggaraan Pelayanan  Dasar  lainnya  (16)  urusan  wajib lainnya  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan

## Problematika Desentralisasi di Indonesia
Pelaksanaan desentralisasi pada masa reformasi  pada  hakikatnya  membawa  angin  segar bagi  pemerintah  daerah  untuk  berkiprah  lebih  nyata di  tengah-tengah  masyarakat  yang  diayominya. Namun,  pada  prinsipnya  kita  tidak  dapat  menutup
mata  dari  kendala  empiris  yang  muncul  dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Pertama ,  munculnya  Peraturan  Daerah (Perda) bermasalah. Berdasarkan catatan Departemen  Dalam  Negeri,  jumlah  Perda  yang dinilai bermasalah dan telah dibatalkan hingga tahun 2011  adalah  sebanyak  4000  buah.  Artinya  jika dipadankan  dengan  pelaksanaan  desentralisasi  yang memasuki  masa  satu  dasawarsa  maka  rata-rata kemunculan  Perda  Bermasalah mencapai  angka  400 buah per tahunnya. Menurut Departemen Keuangan, investasi  pembuatan  satu  buah  Perda  mencapai angka tiga ratus juta rupiah, jika dipadankan dengan angka 4000 Perda Bermasalah yang telah dibatalkan maka  sumberdaya  yang  pemanfaatannya  inefesien mencapai  jumlah  enam  belas  triliun  rupiah. Inefesiensi  ini  mencerminkan  bahwa  produk  hukum di  daerah  belum  mampu  mengantarkan  masyarakat pada  peningkatan  kesejahteraan  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004.
Kedua ,  Anggaran  Daerah  lebih  banyak dialokasikan  untuk  Belanja  Pegawai.  Sekira  tujuh puluh  persen  anggaran  belanja  daerah  dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai. Saat ini diperkirakan  sekira  120  Pemda  di  Indonesia terancam mengalami kebangkrutan sebab Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dimilikinya tidak  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggaran. Bila dirata-ratakan menurut Data Departemen Dalam Negeri  diketahui  hanya  sekira  5%  saja  kebiutuhan anggaran  dapat  dipenuhi  oleh  PAD  sisanya mengandalkan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  dikucurkan  oleh pemerintah pusat.
Ketiga , euforia pemekaran wilayah. Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh  Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian  Dalam  Negeri  diketahui  bahwa  selama 10 tahun sejak 1999 hingga 2009 telah terbentuk 205 Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  yang  meliputi  7 Provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Saat ini, jumlah daerah otonom di Indonesia adalah 524 daerah yang terdiri  dari 33  provinsi,  398 kabupaten  dan  93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di DKI Jakarta. Maraknya  pemekaran  yang  terjadi  selama  10  tahun terakhir  tersebut  cukup  membebani  Anggaran Negara. Pada tahun 2003 dikucurkan DAU Rp. 1,33 triliun bagi 22 DOB, tahun 2004 Rp 2,6 triliun bagi 40  DOB  dan  2010  Rp  47,9  triliun.  Beban  APBN makin  bertambah,  akibat  lemahnya  kapasitas keuangan DOB, termasuk memberikan Dana Alokasi Khusus  (DAK)  untuk  pembiayaan  pembangunan infrastruktur.
Keempat adalah lemahnya perolehan Pendapatan  Daerah  sebagai  akibat  dari  kewenangan pajak yang terbatas. Perlu diakui bahwa desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  saat  ini  belum berjalan  secara  optimal.  Pemerintah  daerah  hanya diserahi  kewenangan  untuk  menjalakan  sejumlah
kegiatan  pelayanan  dan  penyediaan  barang  publik sementara  di  sisi  kewenangan  pajak  masih  banyak pajak-pajak strategis yang dipungut oleh Pemerintah Pusat  seperti  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  pajak penghasilan.  Alhasil  pemerintah  daerah  belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggarannya  dengan  mengandalkan  dari  sumber pendapatan daerah.
Kelima terkait  degan  masalah  integrasi pembangunan  nasional  baik  dari  aspek  perencanaan maupun  realisasi  pembangunan.  Hal  ini  terjadi sebagai  konsekuensi  mekanisme  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung.  Kepala  Daerah  yang memiliki program pembangunan tersendiri menyebabkan pemerintah pusat agak kesulitan untuk mengintegrasikan  antara  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan  program  yang  ditwarkan  saat  Presiden berkampanye  dengan  Recana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang  diwatarkan  saat Kepala  Daerah  berkampanye.  Apalagi  jika  hal  ini ditinjau  dari  aspek  politis  yaitu  latarbelakang  partai politik  dari  masing-masing  Kepala  Daerah  dengan Presiden.  Alhasil  banyak  program  pembangunan yang  sulit  untuk  diharmoniskan  oleh  pemerintah akibat  perbedaan  arah  dan  asumsi  kebijakan  yang digunakan oleh masing-masing pihak.
Keenam adalah  masalah  kesiapan  aparatur pemerintah  daerah  untuk  mengemban  kewenangan yang  dimilikinya.  Mekanisme  pemerintahan  yang sentralistik  di  masa  pemerintahan  orde  baru membuat aparatur pemerintah daerah biasa tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Sebab  saat  masa orde baru, aparatur pemerintah daerah terbiasa hanya menerima  komando  saja  dari  pemerintah  pusat, seluruh  kebutuhan  implementasi  kebijakan  mulai dari  anggaran,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk teknis  sudah  disediakan  oleh  pemerintah  pusat.  Hal ini  dapat  dilihat  pada  kasus  penanganan  gedung sekolah  yang  roboh  hingga  penanganan  banjir  yang lamban  sebagai  akibat  lemahnya  kapasitas  aparatur pemerintah daerah. Belum lagi masalah kemampuan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana  standar  laporan  keuangan  yang  sudah ditetapkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  hingga saat  ini  tidak  seluruh  Pemerintah  Daerah  mampu menyusun  laporan  keuangan  sebagaimana  standar yang tersedia.
Ketujuh merupakan masalah yang berhubungan  dengan  kesenjangan  pembangunan antar  wilayah.  Mulai  antara  kawasan  perkotaan  dan pedesaan,  kemudian  antara  wilayah  Indonesia Bagian  Barat  dengan  wilayah  Indonesia  Bagian Timur.  Kemudian kesenjangan antara  Pembangunan di  Pulau  Jawa  dengan  pembangunan  di  luar  pulau Jawa.  Serta  leahnya  pembangunan  di  kawasan perbatasan  negara  dan  pulau-pulau  terluar  di Indonesia.  Problematika  tersebut  hingga  saat  ini menjadi  masalah  ketidakadilan  pembangunan  yang menyebabkan  daerah-daerah  di  berbagai  kawasan
merasa  bahwa  penyelenggaraan  otonomi  daerah belum sepenuhnya membawa keadilan bagi masyarakat.
Kedelapan ,  adalah  masalah  yang  terkait dengan  resentralisasi  yang  dilakukan  pemerintah pusat dengan lebih memperkuat birokrasi pemerintahan  melalui  penambahan  jabatan  dan organisasi  di  lingkungan  pemerintah  pusat.  Baru- baru  ini  salah  satu  yang  cukup  menarik  perhatian public  adalah  penambahan  jabatan  pada  level kementrian  yaitu  jabatan  wakil  menteri.  Padahal Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  cukup  banyak  kementrian  yakni  34 kementrian.  Jumlah  ini  adalah  dua  kali  lipat  lebih dari  kementrian  di  Amerika  Serikat  yang  hanya memiliki  15  kementrian.  Sehingga  jabatan  wakil menteri  semakin  membuat  birokrasi  pemerintah pusat bertambah gemuk. Hal ini menjadi ironis sebab saat ini Indonesia sedang menjalangkan desentralisasi  yang  sehusnya  memperkuat  birokrasi di level pemerintah daerah.

## Rekomendasi Penyelesaian Masalah
Terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  dapat dijadikan  dasar  dalam  penyelesaian  problematika desentralisasi di Indonesia. Pertama adalah dibutuhkan  memperjelas  pembagian  kewenangan antar  dua  level  pemerintah  lokal  yakni  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Hal  ini perlu  diatur  secara  konstitusional  sehingga  ada kejelasan  pembagian  kewenangan  antar  dua  level pemerintahan  tersebut  untuk  bertanggungjawab  atas sejumlah  pelayanan  lokal  yang  strategis  agar menghindari  tumpang-tindih  urusan  dan  pembiyaan ganda.
Kedua ,  daerah  yang  memperoleh  limpahan kewenangan hendaknya memiliki kekayaan, anggaran dan dana cadangan yang memadai. Hal ini juga hendaknya didukung dengan kapasitas menggalang  penerimaannya  sendiri  sepanjang  hal tersebut  sesuai  dengan  substansi  kewenangan  yang dimilikinya.  Oleh  karenanya,  penguatan  kapasitas pemungutan pajak oleh pemerintah daerah merupakan  konsekuensi  yang  tidak  bisa  dihindari dalam  konteks  negara  yang  menjalankan  kebijakan desentralisasi.  Maka  dari  itu,  perlu  untuk  kembali dipertimbangkan distribusi kewenangan pemungutan pajak  baik  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Pajak yang  strategis  hendaknya  diserahkan  kepada  lini desentralisasi  yang  langsung  bersentuhan  dengan warga  masyarakat  sehingga  kebijakan  desentralisasi dapat  memberikan  manfaat  dan  dampak  nyata  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga , pemerintah daerah harus memperkerjakan aparatur pemerintahan yang kompeten.  Artinya  aparatur  pemerintah  daerah hendaknya  direkrut  melalui  merit  sistem  (sistem yang  sesuai  dengan  regulasi),  dipecat  apabila  tidak kompeten,  dapat  dialihkan  ke  pekerjaan  lain  atas
alasan  profesionalitas  dan  efektifitas  kerja  serta dipromosikan sesuai dengan masa kerja serta kinerja yang  mampu  ditunjukkannya.  Oleh  karenanya, program  reformasi  kepegawaian  di  lingkungan pemerintah  daerah  hendaknya  mulai  ditata  secara sistematik dan rasional. Badan Kepegawaian Daerah harus  mengambil  peranan  yang  signifikan  dalam menentukan  proses  tersebut,  sehingga  mekanisme kepegawaian  dapat  dijalankan  secara  adil  dan transparan untuk menciptakan organisasi pemerintah daerah yang handal.
Keempat , penguatan lembaga legislatif yang dipilih  oleh  masyarakat  lokal  sehingga  mampu mengoperasikan  garis  kebijakan  partai, memutuskan kebijakan  dan  menentukan  prosedur  internal  dalam kepartaiannya.  Salah  satu  penyebab  lahirnya  Perda bermasalah  adalah  lemahnya  kapasitas  lemabaga legislative  daerah  untuk  menghasilkan  Perda-Perda yang berkualitas. Oleh karenanya, rekruitmen politik yang  dijalankan  partai  politik  hendaknya  lebih diperbaiki  sehingga  kualitas  kader-kader  mereka yang  nanti  akan  ditempatkan  di  lembaga  legislatif bisa dipertanggungjawabkan.
Kelima ,  administrasi  pemerintah  pusat sebaiknya  melayani  secara  murni  sebagai  penasehat eksternal dan inspektor serta tidak memiliki peranan yang sangat strategis dalam kewenangan lokal. Oleh karenanya,  penguatan  kelembagaan  pemerintah daerah  harus  menjadi  prioritas  dengan  cara merampingkan  struktur  pemerintah  pusat  dan melakukan  spesialisasi  pekerjaan  secara  efektif  di level pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Barret  Christopher  B.,  Andrew  G.  Mude  and  John  M. Omiti.  2007. Decentralization  and  the  Social Economics  of  Development:  Lessons  From Kenya . CAB International.
Crawford, Gordon and Christof Hartmann.
2008. Decentralisation:  A  Pathway  out  of Poverty and Conflict? Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hyden,  G.  1983. No  Shortcut  To  Progress:African Development In Perspective , London.
Medina,  Ceballos  Marcela,”Local  Autonomy,  Social Control.  Decentralization  As  A  Strategy  For Government  Legitimacy”  en Hemisphere  Vol II,  Fall  2002 .  Miami:  Latin  America  and Caribbean  Center  of  Florida  International University, páginas 31-34.
Turner,  Mark  and  David  Hulme,  1997. Governance, Administration and Development: Making The State Work , London: MacMillan Press Ltd.