BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: Mei 22, 2020; Reviewed: August 13, 2020; Accepted: November 2, 2020
To cite this article: Pinuji, S 2020, ‘Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lahan yang Bertanggung Jawab’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 6 no. 2, hlm. 188-200.
Copyright: © 2020 Sukmo Pinuji
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## PERUBAHAN IKLIM, PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN DAN TATA KELOLA LAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

## CLIMATE CHANGE, SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, AND RESPONSIBLE LAND GOVERNANCE

## Sukmo Pinuji
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Koresponden e-mail: sukmo.pinuji@stpn.ac.id
Abstract: Climate change has become a global challenge affecting almost all aspects, including land manage- ment. In sustainable development goals, land management play role in 5 goals related to land. Land management paradigm, an aggregation of land policy function, and administration function (land tenure, value, use, and development), and land information infrastructure, play important roles in developing land management sys- tem adaptive to climate change. In the context of good land governance, this paper describes the roles of land administration in an attempt to build adaptive and resilient land management on climate change, including challenges that are particularly faced by developing countries. Some key points on the integration including (i) land policy formulation that affiliates climate change, including planning, implementation, and monitoring evaluation, affiliating vulnerable, minority and specif ic gender community and involving all key stakeholder; (ii) land right protection, including access to land and natural resources, with balance function of its tenure, value, use and development, and (iii) available land information infrastructure as a tool for spatial-based deci- sion making.
Keywords: sustainable development goals, land management, land governance, climate change.
Intisari: Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, termasuk dalam manajemen pertanahan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan memegang  setidaknya 5 (lima) tujuan  utama yang berkaitan  dengan pertanahan.  Paradigma  manajemen pertanahan yang merupakan kesatuan dari fungsi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan ( land tenure, value, use dan development ) serta fungsi infrastruktur informasi pertanahan memegang peranan penting dalam menciptakan manajemen pertanahan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka tata kelola pertanahan, kajian ini mendeskripsikan peran administrasi pertanahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta tantangan-tantangan yang dihadapi, utamanya di negara berkembang. Beberapa poin utama tersebut diantaranya adalah  (i)  rumusan  kebijakan  pertanahan yang  mengaf iliasi perubahan  iklim, yang  meliputi perencanaan, penerapan dan pemantauan evaluasi yang mampu mengafiliasi kelompok rentan, minoritas dan gender tertentu serta melibatkan seluruh stakeholder kunci; (ii) perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah dan sumberdaya yang berimbang antara fungsi land tenure, value, use dan development , dan  (iii)  tersedianya  infrastruktur  informasi pertanahan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
Kata Kunci: tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan, tata kelola pertanahan, perubahan iklim
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200

## A. Pendahuluan
Saat ini, dunia  menghadapi tantangan baru yang  semakin  kompleks  yang  mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, dan diantaranya adalah perubahan iklim, laju pertumbuhan pen- duduk yang semakin pesat, globalisasi, serta arus urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan kon- sentrasi  jumlah  penduduk  yang  memusat  di daerah perkotaan.  Dalam konteks  manajemen pertanahan,  hal  ini  tentunya  berimbas  pada pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, yang juga  semakin  banyak  mengalami  tantangan. Imbas dari kondisi tersebut terhadap pengelolaan pertanahan diantaranya adalah peningkatan ke- butuhan atas akses sumberdaya alam (termasuk di dalamnya air dan bahan pangan), kebutuhan ruang yang makin meningkat, munculnya slum area akibat dari  meningkatnya arus  urbanisasi dan ketimpangan  ekonomi yang  ditimbulkan , meningkatnya  potensi  konflik  dan  sengketa sumberdaya, dan lain sebagainya. Dalam dimensi pertanahan, Palmez dkk (2009) juga menyebut- kan  bahwa  saat  ini  pengelolaan  pertanahan mengalami berbagai macam tantangan, dianta- ranya adalah ketidakadilan akses terhadap tanah, ketidakpastian  perlindungan  hak  atas  tanah, penggunaan  tanah  yang  tidak  berkelanjutan (non-sustainable), lemahnya institusi penanganan sengketa dan konflik pertanahan, dan lain seba- gainya,  yang merupakan  dampak  dari  kondisi global saat ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar  bagi  pentingnya  merumuskan  konsep pengelolaan lahan berkelanjutan (sustainable land management), yang  tidak  hanya  berorientasi kepada  kepentingan  manajemen  sumberdaya tanah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan masa kini, tapi lebih berorientasi ke depan dan berkelanjutan yang salah satunya diwujud- kan  dengan  kemampuan  dalam  beradaptasi dengan dinamika global seperti perubahan peru- bahan iklim.
Perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dan telah menjadi  pembahasan internasional. Perubahan iklim secara global telah berpengaruh terhadap perubahan curah hujan  yang berdampak pada
terjadinya perubahan  produksi  pangan  dunia, kekeringan,  banjir,  kelangkaan sumberdaya air dan pangan, dan lain sebagainya (Branca dkk 2013; Change  2014;  Change  1990).  Dalam  konteks pertanahan, hal ini memunculkan konsekuensi dalam adaptasi pola penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah. Saat ini, isu utama yang paling  mengemuka yang  terkait dengan  peru- bahan iklim adalah tentang ketercukupan pangan dan  menurunnya  kualitas  dan  daya  dukung tanah (Devereux dan Edwards 2004; Branca dkk 2013). Ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang memberikan kon- sekuensi atas kebutuhan akan ruang yang semakin besar, hal ini semakin menambah tekanan atas alih fungsi lahan pertanian menjadi non perta- nian,  yang  juga  semakin  memperkuat  alasan bahwa  kedaulatan pangan  menjadi salah  satu tugas  besar  utama  yang  harus  dipikirkan (Devereux dan Edwards 2004). Simultan dengan hal tersebut, hal ini juga memberikan dorongan yang lebih kuat atas meningkatnya laju urbanisasi. Ketika wilayah pedesaan yang merupakan kawasan penyangga  perkotaan  mengalami  penurunan fungsi ekonomi, perkotaan seakan-akan membe- rikan daya tarik yang menjanjikan, yang menye- babkan  arus urbanisasi  menjadi tidak  terben- dung. Ketika infrastruktur perkotaan belum siap untuk  menampung  laju  urbanisasi,  ditambah dengan fungsi ekonomi yang tidak seimbang, hal ini  menyebabkan  munculnya slum  area dan memicu  penurunan  kualitas  hidup,  baik  dari sektor  ekonomi,  sosial  maupun  lingkungan. Tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  tersebut, daerah-daerah slum-area ini, dikonfirmasi oleh beberapa makalah, merupakan wilayah yang pal- ing rentan terhadap efek perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung  (Rosenzweig dkk 2011; Santamouris dkk 2001). Berbagai pene- litian telah mengkonfirmasi bahwa wilayah per- kotaan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pengaruh peru- bahan  iklim,  yang  memberikan  konsekuensi bahwa pengelolaan pengelolaan wilayah perko- taan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim (Rosenzweig dkk  2011; Tyler dan Moench  2012;

## 190
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Kern dan Alber 2008).
Masih  terkait  dengan  perubahan  iklim, dampak yang sudah terlihat diantaranya adalah ancaman atas ketercukupan sumberdaya pangan, yang  juga menjadi  isu penting  dunia  saat  ini. Kondisi ini, diperkuat dengan laju pertumbuhan penduduk yang  semakin tinggi,  menyebabkan alam mulai kehilangan fungsi daya dukungnya dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan  dunia (Branca dkk 2013; Devereux dan Edwards 2004; Schmidhuber dan Tubiello 2007). Dalam kondisi ini, manajemen pertanahan yang berkelanjutan memegang peranan  penting dalam  mengatur, mengelola, mendistribusikan akses atas  tanah, hak, penggunaan, serta pembangunannya untuk mencapai sustainable development.
Paradigma manajemen pertanahan meman- dang tanah menjadi  4 (empat)  fungsi: (i)land tenure, (ii)land value,  (iii)land use, dan (iv)land development (Enemark 2005a; 2005c). Dalam kon- teks land  governance ,  keempat  fungsi tersebut diejawantahkan sebagai mekanisme pengaturan, proses dan struktur mengenai bagaimana kepu- tusan yang  berkaitan dengan land  use  control diambil, bagaimana keputusan-keputusan terse- but diimplementasikan, dan bagaimana berbagai persaingan  kepentingan  atas  tanah  dikelola (Palmer,  Fricska and Wehrmann  2009).  Lebih lanjut, land  governance tidak hanya  membatasi pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga pihak- pihak  lain seperti  masyarakat  tradisional  dan pihak-pihak informal lainnya, serta mengafiliasi kerangka  legal,  tradisional  maupun  informal dalam pengelolaan pertanahan (Palmer, Fricska dan Wehrmann 2009). Dalam konteks yang lebih luas, land  governance juga  merupakan  penge- jawantahan good governance dalam manajemen pertanahan. Seperti  halnya dalam land  gover- nance, good governance tidak membatasi pemba- hasan pemerintah (negara) sebagai single actor dalam  proses  pengambilan  keputusan serta bagaimana  keputusan tersebut  diimplementa- sikan, tetapi juga mencakup sektor informal mau- pun tradisional, yang seringkali tidak didefini- sikan dalam manajemen pertanahan secara kon- vensional  (Enemark  2012).  Apa yang  menarik
dalam paradigma land governance adalah bahwa setiap negara akan memiliki  ‘warna’ dan  ‘cara’ tersendiri dalam mengejawantahkan manajemen pertanahannya (country  specif ic), yang  akan sangat  dipengaruhi  oleh  latar belakang  sosial, budaya, geografis, serta level ekonomi dan arah prioritas pembangunannya (Deininger, Selod dan Burns  2011;  Burns  dkk  2010).  Hal  ini  yang kemudian memberikan penekanan yang berbeda dengan  ‘manajemen pertanahan  konvensional’, yang lebih  berfokus kepada proses dan output yang diukur dalam standar  global, dan kurang bisa menggambarkan bagaimana country context tersebut bisa berpengaruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan, bagaimana mengimple- mentasikannya, dan bagaimana sektor  formal, informal bahkan tradisional berpengaruh dalam rangkaian proses tersebut.
Menyikapi tantangan global tersebut, mana- jemen  pertanahan  berkelanjutan  memegang peranan penting  tentang bagaimana mengalo- kasikan tanah dan sumberdaya  yang terkait di dalamnya dapat dikelola  dan digunakan untuk kepentingan  bersama  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan wujud dari responsible land governance, yang juga merupa- kan bagian dari good  governance. Makalah  ini menguraikan mengenai bagaimana responsible land governance dapat menjawab tantangan glo- bal dunia saat ini dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui perumusan manajemen pertanahan  yang adaptif  terhadap perubahan  iklim. Makalah  ini disusun  berda- sarkan studi literatur terkait land governance, sus- tainable land management dan kaitannya terhadap perubahan iklim yang telah menjadi pembahasan sejak  dua  dasawarsa  ini.  Meskipun  begitu,  di banyak negara, terutama negara-negara berkem- bang, faktor perubahan iklim belum secara ekspli- sit  tercantum  dalam  kebijakan  pertanahan mereka.
Pembahasan lebih ditekankan kepada adaptasi manajemen pertanahan  di negara-negara  ber- kembang, yang merupakan negara-negara yang secara  umum memiliki  tingkat resiliensi  lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200
maju. Bagian pertama makalah ini menguraikan mengenai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanahan dalam konteks perubahan iklim, dan bagaimana keterkaitan hal tersebut dengan land management paradigm . Bagian kedua dari maka- lah ini menguraikan mengenai bagaimana respon- sible  land  governance dapat mengaf iliasi  tan- tangan-tantangan tersebut, baik dari segi kebi- jakan , administrasi pertanahan, maupun  infra- struktur  informasi  pertanahan.  Selanjutnya, bagian akhir dari makalah ini memberikan sim- pulan dan rekomendasi mengenai bagaimana hal tersebut  dapat  dimasukkan  dalam  kebijakan pertanahan yang secara komprehensif membe- rikan  ruang  untuk  meningkatkan  resiliensi masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan iklim.

## B. Tantangan  Pengelolaan  Pertanahan dalam Menghadapi  Perubahan  Iklim
Seperti sudah diuraikan dalam bagian pen- dahuluan,  manajemen  pertanahan  saat  ini memiliki  tantangan yang  lebih  kompleks  jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika pada periode antara tahun 1800 sampai 1950, pada saat revolusi industri dimulai dan kolonialisme mulai muncul, tanah dianggap sebagai komoditas yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  mampu memberikan keuntungan ekonomi yang menja- dikan orang berlomba-lomba untuk mengkapita- lisasi tanah, maka pada kurun tahun 1950–1980, paradigma  tersebut  bergeser  menjadi  tanah sebagai sumberdaya yang terbatas. Pada awal masa ini,  masyarakat dunia  sudah mulai  menyadari bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang tidak terbaharukan, dan dengan semakin pesat- nya laju pertambahan penduduk serta pertum- buhan ekonomi yang semakin tinggi, keberada- annya semakin terbatas. Hingga akhirnya, pada era 1980-an, pentingnya pembangunan berkelan- jutan mulai disadari oleh banyak bangsa di dunia, dan tanah tidak hanya dipandang sebagai komo- diti ‘tunggal’ yang tidak dapat terbaharukan, akan tetapi  lebih  kepada  ‘komoditas  bersama’ yang harus dikelola melalui ‘kesepakatan bersama’ un- tuk menjamin keberlanjutannya (Stig  Enemark
2004). Pada era ini, masyarakat dunia menyadari bahwa tidak bisa dipandang sebagai komponen tunggal yang bersifat individu karena memiliki berbagai fungsi yang saling terkait satu dengan lainmya, baik fungsi sosial, ekonomi, budaya mau- pun lingkungan. Demikian juga dalam pengelo- laan dan perumusan kebijakannya, sektor perta- nahan tidak  dapat berdiri sendiri dalam  skala nasional, tapi lebih kepada cakupan internasional mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama yang dicapai untuk pengelolaan pertanahan dan sum- berdaya alam yang berkelanjutan.  Pengelolaan pertanahan, termasuk juga penyelesaian masalah terkait  dengan  tanah,  harus  dilakukan  secara holistik,  komprehensif  dan  terintegrasi  demi mencapai sustainable  development .  Munculnya paradigma  baru  manajemen  pertanahan  juga semakin memperjelas peran manajemen perta- nahan dalam mencapai tujuan bersama sustain- able development goals. Dalam konteks perubahan iklim,  terlihat  jelas  pula  bahwa  permasalahan pertanahan tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan terpisah, karena setiap komponen terkait satu sama lain dan harus dipandang sebagai satu kesatuan  holistik  yang  merupakan  kebijakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Perubahan iklim telah menjadi permasalahan global sejak dua dekade ini, dan pengelolaan per- tanahan memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Assessment report 5 th Intergovern- mental Panel on Climate Change (IPCC) menye- butkan bahwa sebanyak tiga perempat penduduk perkotaan dunia, dan hampir semua kota besar dunia, berada di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah, dan  risiko terhadap  dampak  perubahan  iklim  tersebut terkonsentrasi di  wilayah perkotaan  (Pachauri dkk 2014). Literatur juga menyebutkan bahwa satu di antara  tujuh penduduk  dunia hidup  dalam kemiskinan,  pada  wilayah  perkotaan  dengan fasilitas dasar yang kurang layak, dan merupakan penduduk dengan risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Lebih lanjut lagi juga dilaporkan bahwa sekitar 10% dari populasi dunia (sekitar 634 juta orang) hidup di wilayah yang memiliki ke- tinggian 10 meter di bawah permukaan laut, 360
192 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
juta diantaranya hidup di perkotaan, dan sekitar 100 juta orang hidup di wilayah dengan ketinggian kurang  dari  1  meter dari  atas permukaan  laut (McGranahan, Balk dan Anderson 2007).
Dalam konteks ini, pola-pola penguasaan dan penggunaan tanah akan  secara tidak langsung berpengaruh  kepada  perubahan  iklim  (salah satunya adalah  dampak atas  emisi gas  rumah- kaca, serta land use planning yang tidak adaptif terhadap perubahan iklim akan  meningkatkan risiko  dan  dampak),  demikian  pula  berlaku sebaliknya (Quan dan Dyer 2008). Oleh karena itu, segala kebijakan yang berkaitan dengan mana- jemen  pertanahan  memerlukan  pembahasan yang komprehensif yang meliputi semua sektor, sehingga tanah mampu memenuhi fungsi  eko- nomi, sosial dan lingkungannya secara seimbang. Menyikapi hal tersebut, sangat mudah dipahami bahwa pengelolaan pertanahan memiliki peran yang  sangat  penting  dalam  perubahan  iklim. Kebijaan pertanahan menjadi sebuah isu penting dalam merumuskan  perencanaan spasial  yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk di dalamnya juga terkait perlindungan dan penga- turan atas  penguasaan (dan  akses) atas tanah, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta prinsip  keadilan  spasial  yang  harus  dijunjung tinggi.
Lebih jauh  lagi, masalah  ini  akan  semakin mengemuka  di  wilayah  negara  berkembang seperti Indonesia, dimana kebijakan pertanahan masih  berkutat  kepada  permasalahan  ‘klasik’ manajemen pertanahan dan menerjemahkannya melalui sistem administrasi pertanahan ‘konven- sional’  yang lebih  menekankan pada  registrasi bidang  tanah  dan  pemetaan  lengkap  bidang tanah, namun kurang memberi penekanan pada perencanaan wilayah dan monitoring pengenda- lian penggunaan tanah sebagai bentuk adaptasi dan  mitigasi  terhadap  perubahan  iklim.  Bagi negara-negara  berkembang  seperti  ini,  tanah masih sebatas dianggap sebagai komoditas yang memberikan  akses  pada  pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi, sehingga fungsi tenure, value, use dan development kurang dapat berjalan dengan  seimbang.  Sebagai  contohnya,  pusat-
pusat perkembangan ekonomi seringkali  tidak memasukkan  faktor  perubahan  iklim  dalam penentuan dan perencanaannya, termasuk pula sistem tata ruang kota dan perencanaan wilayah. demikian juga  dalam melakukan pengendalian alih fungsi lahan produktif, seringkali ‘dikalahkan’ untuk kepentingan pembangunan ekonomi tan- pa  memperhatikan  proporsi  ketercukupan pangan  sesuai dengan  jumlah penduduk  yang ada.
Banyak negara berkembang yang telah menga- lami  bencana  iklim seperti banjir,  kekeringan, gelombang panas, dan topan tropis yang saat ini semakin  sering  terjadi  akibat perubahan  iklim (Dai, Trenberth dan Qian 2004; Trenberth 2004), yang berdampak pada kondisi lingkungan, sistem produksi, dan kehidupan pada umumnya (Mertz dkk 2009).  Sebagai contoh,  Pratap dkk (2015) menyebutkan bahwa perubahan suhu dan curah hujan di India sepanjang tahun 1969–2005 telah menyebabkan perubahan signifikan pada  hasil panen, dan pemodelan hasil panen pada tahun 2010  menunjukkan bahwa  produksi padi  akan berkurang  sebanyak  15%  (Birthal  dkk  2014). Dampak perubahan iklim tersebut juga dirasakan di  Indonesia, dimana  kenaikan suhu  rata-rata harian, curah hujan yang tinggi, kenaikan air laut, dan  ancaman  kedaulatan  pangan serius  yang akan dialami dalam beberapa tahun mendatang (Case,  Ardiansyah dan  Spector 2007).  Measey (2010) menyebutkan bahwa hal ini akan berdam- pak  pada  banyak  aspek,  termasuk  ekonomi nasional,  meningkatnya  jumlah  masyarakat miskin,  isu kesehatan  dan lingkungan (Measey 2010). Laporan World Bank tahun 2009 dan 2010 juga  menunjukkan  bahwa  studi  kerentanan menunjukkan bahwa daerah ekonomi produktif di  Indonesia,  diantaranya  adalah  Bali,  Jawa, Sumatra dan Papua, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim, dan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah pantai dan menggantungkan  kehidupannya  pada  sektor pertanian akan terdampak oleh banjir, kenaikan air  laut, kekeringan dan tanah  longsor. Hal  ini juga  terjadi  di  Bangladesh,  ketika  perubahan iklim meningkatkan frekuensi terjadinya topan
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200
tropis,  badai, erosi di daerah pantai, dan banjir rob di sepanjang pesisir sungai (Ali 1996). Lebih lanjut, Basak dkk (2010) juga memprediksi bahwa efek perubahan iklim ini akan menurunkan pro- duksi padi menjadi berkurang 20% pada tahun 2050, dan 50% pada tahun 2070 (Basak dkk 2010).
Setiap negara  berkembang akan mengalami dampak yang  berbeda-beda terkait  perubahan iklim, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis dan proses natural yang mempengaruhi, tetapi juga pada kapasitas adaptasi masing-masing negara  yang  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  baik faktor alami maupun antropogenik (Mertz dkk 2009). Dalam konteks land governan- ce, hal ini juga dapat diartikan sebagai kemam- puan  dari tiap  negara  untuk  menerjemahkan ‘kerentanan’ tersebut dalam kebijakan pertanahan mereka, terkait pengaturan akses terhadap peng- gunaan dan pemanfaatan tanah yang  mampu beradaptasi  dan  mitigasi  dampak  perubahan iklim. Hal  ini juga  berlaku sebaliknya,  bahwa kebijakan manajemen pertanahan yang ada saat ini juga sangat berpengaruh terhadap jenis, besar dan frekuensi dampak yang ada di masa depan. Hal  ini  juga  semakin  memperkuat  argument bahwa sistem administrasi pertanahan yang bersi- fat ‘konvensional’, yang hanya menekankan pada registrasi bidang tanah serta pemberian hak legal atas tanah sebagai bagian dari perlindungan hak atas  tanah, tidak  cukup untuk  mengantisipasi dampak  perubahan  iklim  global  yang  sudah terjadi saat ini, dan akan terus berlangsung dalam tahun-tahun mendatang.
Quan dkk (2008) menyebutkan bahwa ada 3 problem utama terkait manajemen pertanahan terkait  perubahan  iklim  bagi  negara-negara berkembang, yang harus diafiliasi dalam  kebi- jakan pertanahan, diantaranya adalah:
1) Penggunaan  tanah  dan  pemukiman  di daerah  yang memiliki  risiko  langsung  ter- hadap perubahan iklim, diantaranya adalah wilayah  pesisir,  termasuk  pula  kota  dan delta  sungai.
2) Mengakselerasi pengaturan terhadap pem- berian jaminan  hak atas  tanah untuk  me- ningkatkan kapasitas  setiap  rumah  tangga
dan komunitas  dalam beradaptasi  dengan dampak perubahan iklim bagi penghidupan dan  kedaulatan  pangan.
3) Perlindungan  terhadap masyarakat  miskin dan rentan dari kehilangan akses atas peng- hidupan,  dan  meningkatkan  kesempatan yang  memungkinkan  bagi  mereka  untuk mendapatkan  keuntungan  sebagai  akibat dari mitigasi perubahan iklim.
Hal ini semakin memperkuat argument bahwa kebijakan pertanahan harus bersifat adaptif ter- hadap perubahan iklim, yang tidak hanya ditinjau dari faktor lingkungan semata, tapi juga meliputi faktor ekonomi, sosial dan  budaya (Quan dan Dyer 2008). Enemark (2004) telah merumuskan hal tersebut dalam kerangka Land Management Paradigm, yang  merupakan  sinergi antara  ke- rangka kebijakan pertanahan, fungsi administrasi pertanahan dan  informasi  infrastruktur  per- tanahan yang berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan.  Gambar  1  mengilustrasikan bagaimana  ketiga  komponen  tersebut  saling bersinergi dalam mewujudkan sustainable devel- opment.
Gambar 1 The land management paradigm , diambil dari Enemark (2004) (S Enemark 2004)
Hal yang perlu dipahami bersama mengenai paradigma tersebut adalah bahwa land manage- ment paradigm bersifat country specif ic, dalam artian setiap negara akan menerjemahkan konsep manajemen pertanahan tersebut sesuai dengan latar belakang dan karakteristik masing-masing negara, termasuk pula dalam merumuskan adap- tasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Setiap negara memiliki  kebijakan,  kapasitas  institusi,
194 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
sistem dan adopsi teknologi yang berbeda-beda, tergantung kepada sejarah, karakteristik wilayah geografis, sistem sosial ekonomi, dan sistem kebi- jakan yang mempengaruhinya, yang menyebab- kan tidak adanya rumus universal dapat diterap- kan secara general dalam mencapai sustainable development (Deininger, Selod dan Burns  2011; Burns dkk 2010). Selain itu, perlu disadari pula bahwa  manajemen  pertanahan bersifat  multi- sektor, multi-aktor dan multi-kepentingan. Sustai- nable  land  management mensyaratkan adanya harmoni  dalam  memadukan  berbagai  kepen- tingan tersebut, dan adanya sinergi antara land policy, land use management dan land  informa- tion, yang berorientasi pada pemenuhan kebu- tuhan sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi  mendatang  (Enemark  2005a;  2005b; 2005c; 2007,  Williamson dkk 2010). Selain itu, karakteristik dari pola manajemen  pertanahan yang sudah ada saat ini juga berpengaruh terha- dap  bagaimana strategi dan kebijakan adaptasi tersebut akan (dan harus) dirumuskan).
Enemark  (2007)  menyebutkan  bahwa  ada beberapa tantangan  ketika  mewujudkan land management  paradigm sebagai  kunci  menuju sustainable development, diantaranya adalah:
1. Banyak  negara  yang  memiliki  kecende- rungan untuk memisahkan hak atas pemi- likan  tanah (tenurial  right) dengan  hak penggunaan  tanah (land  tenure  right). Pemisahan  ini  menyebabkan  sulitnya  bagi pemerintah  yang  bersangkutan  untuk melakukan  pengaturan  atas  penggunaan tanah,  termasuk  juga  dalam  melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian pe- manfaatan  tanah,  karena  terbentuknya persepsi  bahwa  hak atas  tanah (land  use right) merupakan hak paling mutlak.
2. Perencanaan dan kontrol atas penggunaan tanah  tidak  berjalan  seiring  dengan  nilai tanah  dan  mekanisme  pasar  tanah,  yang semakin  diperparah  dengan  manajemen prosedur yang buruk untuk memberikan la- yanan yang diperlukan, yang memicu pada masalah yang lebih serius dalam mengelola tanah dan sumberdaya yang ada di dalam-
nya sebagai satu kesatuan yang koheren. Kedua poin di atas semakin memperkuat ar- gument bahwa empat fungsi administrasi perta- nahan (land tenure, land value, land use dan land development) adalah kunci utama dalam  men- capai susutainable development goals, disamping pula dukungan  infrastruktur  informasi  perta- nahan dan kebijakan pertanahan yang memadai. Selain itu, kapasitas dan karakteristik insitusi juga mempengaruhi pola-pola kebijakan yang dike- luarkan dalam kerangka manajemen pertanahan yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus juga, banyak  negara  berkembang  yang  mengalami kesulitan  dalam  menerapkan kebijakan  perta- nahan dan sistem administrasi pertanahan berke- lanjutan karena kurangnya dukungan infrastruk- tur  informasi pertanahan  yang memadai  yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan kepu- tusan (Enemark 2012; Enemark and Sevatdal 1999; Bennett, Wallace dan Williamson 2008; William- son  dkk  2010).  Jika  dilihat  lebih  lanjut,  maka beberapa poin berikut memberikan rangkuman mengenai  tantangan-tantangan yang  dihadapi oleh negara-negara berkembang terkait  proses inklusi perubahan iklim ke dalam sistem mana- jemen pertanahan,  diantaranya adalah  sebagai berikut:
1. Di banyak negara berkembang, administrasi pertanahan lebih berfokus kepada registrasi hak atas tanah dengan mengadopsi tekno- logi tinggi dalam pembangunan infrastruk- tur  informasi  pertanahan  sebagai  terje- mahan atas perlindungan terhadap hak atas tanah.  Di  sisi  lain,  kebijakan  pertanahan memandang  hak  atas  tanah  sebagai  ‘hak legal’ yang memiliki kekuatan hukum, dan seringkali tidak dapat mewadahi hak tradi- sional maupun non-formal. Hal ini tentunya berimbas  pada  perwujudan spatial  justice yang bersifat inklusif, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas akses terhadap tanah, termasuk juga akses terhadap fasili- tas  publik  yang  ada  untuk  peningkatan kualitas hidup mereka. Tanpa adanya kon- trol yang ketat dari pemerintah, maka upaya untuk pengurangan kemiskinan dan slum-
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200
upgrading tidak  dapat  terlaksana  dengan efektif.
2. Sistem informasi pertanahan belum secara optimal digunakan sebagai decision making tools dalam melakukan perencanaan ruang, demikian  juga  dalam  implementasi  pem- bangunan  pertanahan,  tapi  lebih  kearah business process yang harus dipenuhi serta tuntutan digitalisasi data pertanahan. Spa- tial-based decision making belum dapat ber- jalan secara efektif. Saat ini, register admi- nistrasi  pertanahan  di  banyak negara  ber- kembang  lebih  digunakan  sebagai  penda- taan  hak  atas  tanah  sebagai  bagian  dari perlindungan hak atas tanah.
3. Manajemen  pertanahan  belum  memasuk- kan  faktor-faktor  terkait perubahan  iklim dalam  proses  perencanaan  ruang  maupun pembangunan  pertanahan  secara  keselu- ruhan. Sebagai contoh, masih banyak pusat- pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemu- kiman penduduk yang dibangun di sepan- jang garis pantai, tanpa memperhitungkan faktor-faktor  kenaikan  air  laut  maupun terjadinya bencana alam terkait perubahan iklim seperti erosi, badai dan topan, dan lain sebagainya 1 . Contoh lainnya, di banyak negara, land  development lebih  berfokus pada pem- bangunan  infrastruktur, yang  terkadang berimbas pada perubahan penggunaan tanah yang cepat,  dan kurang  memperhitungkan ketercukupan lahan pangan maupun  infra- struktur yang mendukung sektor pertanian 2 .
C. Responsible Land Governance yang Adaptif  terhadap Perubahan Iklim
Konsep land  management  paradigm yang dirumuskan oleh  Enemark (2004)  merupakan kunci dalam mencapai sustainable  development. Dalam rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) sendiri, sektor pertanahan berkontribusi dalam 5 (lima) goals, diantaranya adalah (i)  no poverty, (ii) zero hunger, (iii) gender equality, (iv) sustainable  cities and  communities, dan (v)  life on land (Land Portal, 2015). Dalam konsep land management paradigm, hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi yang koheren dan holistik antara kebijakan pertanahan, fungsi administrasi perta- nahan, serta infrastruktur informasi pertanahan yang terintegrasi. Lebih lanjut, dalam konsep In- tegrated Land-Use Management, hal ini dapat ter- capai dengan beberapa kunci penting, diantara- nya adalah desentralisasi, perencanaan yang kom- prehensif dan partisipasi publik (Williamson dkk 2010).
Kebijakan  pertanahan (land  policy), yang merupakan kunci  dari pengaturan  pertanahan dalam skala nasional, berperan sebagai regulator dalam menentukan kebijakan penggunaan dan penguasaan tanah yang resilien terhadap peru- bahan iklim, yang  meliputi kemampuan untuk memprediksi  potensi dampak  yang ada  dalam jangka pendek maupun jangka panjang, strategi adaptasi terhadap potensi dampak tersebut, serta bagaimana tindakan mitigatif dapat dituangkan dalam dokumen kebijakan pertanahan. Enemark (2010) juga menyebutkan bahwa kebijakan per- tanahan yang merupakan bagian dari kebijakan nasional harus mampu mengusung 3 (tiga) fungsi utama,  diantaranya  adalah (i)  perkembangan ekonomi, (ii) keadilan sosial, serta (iii) stabilitas politik.  Sejalan dengan  hal tersebut,  kebijakan pertanahan  yang  adaptif  terhadap  perubahan iklim  harus  dapat memberikan  perlindungan, keadilan dan persamaan hak atas akses terhadap tanah (termasuk juga akses terhadap sumberdaya di atasnya serta atas fasilitas umum untuk  me- ningkatkan kualitas hidup). Dalam hal ini, arah kebijakan pembangunan pertanahan tidak hanya berorientasi kepada peningkatan ekonomi (untuk
1 CDP  melaporkan bahwa dampak perubahan  iklim yang paling dominan adalah banjir, gelombang panas, hujan badai, panas ekstrem dan kekeringan. Diantara 5 yang pal- ing dominan tersebut, banjir menduduki peringkat tertinggi. Di tahun 2018, CDP mengumpulkan data dari 630 kota di seluruh dunia (dengan total penduduk 517 juta) dan dalam jangka waktu pendek, terdapat 176 kota yang memiliki risiko banjir  tinggi.  Data  lengkap  dapat  diakses  di  https:// www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-at-risk.
2 Perubahan  penggunaan  lahan,  selain  berdampak pada  ketersediaan  pangan,  juga  berpengaruh  terhadap tingkat emisi gas rumahkaca yang semakin memperparah perubahan iklim. Hal ini berkaitan dengan emisi karbon dan berkurangnya resapan hijau yang dapat mengurangi kadar CO 2 di udara.
196 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
sebagian  golongan  saja),  tetapi  juga  harus menjangkau seluruh  lapisan masyarakat dalam upaya  pengurangan  kemiskinan,  peningkatan kualitas hidup dan upaya meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Enemark (2010) menyebutkan bahwa dalam hal ini,  kebijakan pertanahan harus mencakup:  (i) jaminan keamanan hak atas tanah; (ii) pasar tanah – transaksi tanah dan akses terhadap kredit ; (iii) perpajakan;  (iv) sustainable  management dan kontrol penggunaan tanah; (v) provisi tanah untuk masyarakat miskin, minoritas dan  perempuan, serta (vi) mekanisme untuk mencegah spekulasi tanah dan mengelola konflik pertanahan.
Hal  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam fungsi administrasi pertanahan, yang berfungsi bahwa pengaturan rights, restrictions dan respon- sibilities serta risiko yang berhubungan dengan- nya dapat dikelola dengan baik, dengan memper- hitungkan faktor resiliensi terhadap perubahan iklim, yang meliputi keempat faktor dalam fungsi administrasi pertanahan, yaitu land tenure,  land value, land use dan land development .
Pada fungsi land tenure, penguatan terhadap perlindungan hak masyarakat atas kepemilikan dan akses terhadap tanah harus dilakukan, serta berfokus pada  upaya pengurangan  kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan. Seperti yang sudah  disampaikan  pada  bab  pendahuluan, masyarakat miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim global. Penduduk miskin ini biasanya tinggal di kawasan  kumuh dengan fasilitas drainase yang buruk, akses terhadap air  bersih yang terbatas, serta hidup di wilayah-wilayah rawan bencana se- perti  banjir,  kenaikan  muka air  laut dan  lain sebagainya. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh biasanya juga tidak memiliki hak formal-legal atas tanah tempat tinggal mere- ka. Hal ini menyebabkan kendala saat dilakukan progam penataan wilayah kumuh seperti konso- lidasi tanah, dimana tanpa kebijakan yang mema- dai masyarakat tersebut tereksklusi dari wilayah mereka dan  cenderung menciptakan  kawasan kumuh baru, sehingga kebijakan tersebut tidak
dapat berdampak secara efektif. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak atas tanah (baik  untuk memiliki, menguasai maupun me- manfaatkan), penataan pertanahan yang berke- adilan lebih mudah diwujudkan.
Fungsi land  value juga  memiliki peran yang penting dalam upaya adaptasi tersebut. Pengen- dalian harga  tanah dan  pajak dapat  dilakukan sebagai  salah  satu  upaya  dalam  melakukan pengendalian pertanahan,  dimana harga  tanah dan pajak dapat digunakan sebagai mekanisme insentif maupun disinsentif dalam pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sementara itu, fungsi land use berperan penting dalam peren- canaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berorientasi kepada adaptasi dan mitigasi peru- bahan iklim. Sebagai contoh, dalam upaya adap- tasi untuk mengurangi dampak negatif dari peru- bahan iklim, rencana tata ruang dapat diarahkan dengan memasukkan parameter wilayah-wilayah rawan bencana dalam analisisnya, seperti wilayah pesisir,  pulau-pulau  kecil, daerah  sepanjang bantaran  sungai,  dan  lain  sebagainya.  Upaya perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian juga merupakan upaya adaptasi untuk menjamin kedaulatan pangan dan mengantisipasi degradasi lingkungan hidup yang berdampak pada produk- si pangan. Selain itu, tata kota yang resilien terha- dap  dampak  perubahan  lingkungan  seperti pembangunan kanal untuk mencegah banjir dan kekeringan, membangun  sumur resapan  pada skala rumah  tangga  dan  lain sebagainya,  juga merupakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, upaya mitigasi lebih dilaku- kan untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi dengan lebih berfokus pada upaya-upaya pencegahan terhadap penyebab perubahan iklim serta pengurangan dampak. Salah satu fungsi vi- tal dalam land use adalah dengan pengendalian perubahan penggunaan lahan untuk mengurangi produksi  gas rumah  kaca, mengalokasikan  ka- wasan  hijau  yang  memadai  pada  lingkungan perkotaan,  penetapan  kawasan  lindung  dan kawasan  penyangga dalam  rencana tata ruang, dan lain sebagainya. Sementara itu, fungsi land development menjadi penentu dalam penentuan
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200
arah kebijakan  dan pembangunan  pertanahan yang lebih berorientasi pada sustainable develop- ment. Analisis terhadap dampak lingkungan dan sosial harus dilakukan secara cermat, sehingga kebutuhan pertumbuhan ekonomi tetap  dapat berimbang dengan tujuan pembangunan berke- lanjutan. Kebijakan pengalokasian tanah untuk pembangunan juga perlu memperhatikan faktor- faktor perubahan iklim di dalamnya, seperti jum- lah resapan air, ruang terbuka hijau, dan lain seba- gainya. Kontrol yang ketat terhadap analisis dam- pak lingkungan dalam kegiatan pembangunan juga perlu dilakukan, utamanya dalam meminimalisir dampak perubahan iklim akibat pembangunan.
Komponen kunci lain dalam land management paradigm adalah tersedianya infrastruktur infor- masi  pertanahan  yang  memadai  sebagai  alat untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks administrasi pertanahan, sistem informasi perta- nahan  memegang  peranan  penting  (Enemark 2012).  Informasi  pertanahan  memiliki  fungsi untuk  mengorganisir  data  kadastral  (bidang tanah) dan data topografis untuk dapat menghu- bungkan antara  lingkungan terbangun (terma- suk hak tanah legal dan sosial) dengan lingkungan alami  (termasuk  topograf is,  lingkungan  dan sumberdaya alam) (Enemark 2012). Oleh karena itu,  informasi pertanahan  harus dapat  menye- diakan data yang akurat, up-to-date, terstan- darisasi, dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder, dan bersifat timely. Dalam hal  ini, Infrastruktur  Data  Spasial  (IDS)  memegang peranan  penting,  yang  tidak hanya  mengatur mengenai  penyediaan  data dan  infrastruktur teknologi pengelolaannya, tetapi juga melingkupi standar, kebijakan serta kebijakan akses data yang ef isien  dan  dapat  digunakan  sebagai  alat pengambil keputusan  (Feeney, Rajabifard and Williamson  2001; Ting dan Williamson  2000). Manajemen  infrastruktur  data  spasial  yang meliputi kebijakan berbagi-pakai data, pengelolaan data, akses terhadap data, model data, dan data standar menjadi kunci dalam penyediaan infra- struktur data spasial yang efektif dan efisien, serta dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam menjalankan  fungsi administrasi  perta-
nahan yang berorientasi pada perubahan iklim. Selain  itu,  sistem  informasi  pertanahan  yang reliabel juga  digunakan sebagai dasar bagi ter- wujudnya perlindungan hak atas tanah dan upaya dalam mewujudkan spatial justice.
Interaksi antara ketiga komponen land man- agement paradigm tersebut tentunya tetap dalam kerangka country  context, dalam  artian  bahwa setiap negara akan memiliki kebijakan dan strategi yang bersifat country specific sesuai dengan kon- disi ekonomi, sosial, budaya dan geografis setem- pat, serta kapasitas dari masing-masing  negara dalam mengadaptasi teknologi dan kebijakan yang ada. Akan tetapi, secara garis besar, setidaknya dapat berpegang kepada beberapa prinsip berikut: 1. Kesadaran  bahwa  adaptasi  harus  terjadi pada level lokal dan regional;
2. Mampu  mengidentif ikasi  kunci  keren- tanan,  baik  ekonomi,  sosial  maupun  ling- kungan,  yang  akan  dipengaruhi oleh  latar belakang  dari masing-masing  negara;
3. Melibatkan seluruh stakeholder kunci;
4. Menentukan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan  kegiatan  serta  mengobser- vasi kemungkinan dampak yang ada;
5. Memilih  beberapa  pilihan  model  adaptasi berdasarkan  asesmen  berdasarkan  potensi tingkat keberhasilan, risiko dan biaya yang harus  dikeluarkan  (Cruce  2009).
Selanjutnya,  makalah  ini  juga  berargumen bahwa  setidaknya  ada  beberapa  komponen strategi dalam manajemen pertanahan yang harus dapat  diterjemahkan dalam lini kebijakan  per- tanahan, administrasi  pertanahan dan  infra- struktur informasi pertanahan. Salah satu yang menjadi poin penting diantaranya adalah pengu- rangan jumlah angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup yang layak dan keadilan spasial bagi setiap masyarakat, baik yang memiliki hak for- mal atas tanah maupun tidak, termasuk juga bagi masyarakat rentan dan minoritas, sebagai upaya untuk meminimalisir dampak perubahan iklim dalam sektor sosial dan ekonomi. Hal ini sangat berhubungan  erat  dengan  penguatan  sistem registrasi pertanahan  yang dapat  memberikan penguatan perlindungan hak atas tanah (terma-
198 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
suk  akses terhadap tanah)  yang  dapat  mewu- judkan keadilan ruang bagi setiap aspek masya- rakat, baik  yang memiliki  hak formal  maupun non-formal. Lebih lanjut, tata ruang yang bersifat inklusif,  yang  memberikan  akses  atas  tanah, fasilitas umum dan infrastruktur yang sama kepa- da seluruh masyarakat terutama kepada masya- rakat rentan serta minoritas.
Di samping hal tersebut, fungsi perencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim, dengan memperhitungkan faktor dampak dan risiko yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan oleh alam (natural) maupun  sebab antropogenik.  Peren- canaan ruang tersebut meliputi fungsi adaptasi dan mitigasi dalam upaya meminimalisir dampak yang mungkin terjadi, seperti misalnya penentuan kawasan pertumbuhan ekonomi di daerah yang aman terhadap bencana banjir maupun kenaikan muka air laut, perlindungan terhadap produksi pangan melalui pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur yang dapat mengan- tisipasi dampak kekeringan maupun banjir, dan lain sebagainya.
Sejalan dengan hal tersebut, fungsi pengen- dalian penataan ruang yang efektif dan menye- luruh juga memiliki andil yang penting. Di banyak negara berkembang, seringkali penataan  ruang tidak dapat berjalan secara efektif  dikarenakan
fungsi  monitoring  dan pengendaliannya  yang tidak berjalan secara efektif. Bagi banyak negara berkembang,  pembangunan lebih  ditekankan kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang seringkali bertentangan dengan prinsip sustainable. Untuk mencapai  hal tersebut,  ketersediaan infrastruktur informasi pertanahan juga meme- gang bagian yang penting. Ketersediaan data yang komprehensif,  mudah diakses, terbarukan dan terstandarisasi, dalam level lokal, provinsi maupun nasional menjadi kunci utama dicapainya spatial based  decision  making. Dalam  hal  ini,  Infra- struktur Data Spasial (IDS) yang adaptif terhadap perubahan  iklim  menjadi  salah  satu  kunci. Berbagai data terkait yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam menghitung potensi risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Beberapa hal tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya kebijakan dan regulasi pertanahan yang bersifat multi-stakeholder dan  mendukung  hal-hal tersebut, yang dikelola secara efisien dan merepre- sentasikan responsible  land  governance, yang diterjemahkan  dalam  paradigma  manajemen pertanahan yang  ef isien  dan  komprehensif. Gambar 2 mengilustrasikan kerangka paradigma manajemen  pertanahan  dalam  korelasinya dengan peningkatan  resiliensi  terhadap  peru- bahan iklim.
Gambar 2: Manajemen pertanahan dalam meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim.
Sukmo Pinuji, ‘P erubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan  ...’ 186-200

## D. Kesimpulan
Perubahan  iklim merupakan  permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab  bersama. Dalam sektor pertanahan, hal ini semakin mene- gaskan  bahwa paradigma  tanah  sebagai  sum- berdaya bersama semakin terbukti, dan bahwa manajemen pertanahan memegang peranan yang penting  dalam  upaya  peningkatan  resiliensi terhadap perubahan iklim, baik jangka pendek, menengah maupun  jangka  panjang.  Beberapa tantangan  yang  muncul  diantaranya  adalah penguatan hak atas tanah dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan sustainable, perencanaan penataan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, memberikan keberimbangan antara fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan. Responsible land governance merupakan dasar bagi  pengelolaan pertanahan  dimana tanah  dan sumberdaya  di atasnya dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan bersama yang berkeadilan, sekaligus juga adaptif terhadap  perubahan iklim  sebagai bagian  dari mewujudkan sustainable development. Dalam hal ini, ketiga  fungsi land  management, kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan dan infra- struktur  informasi  pertanahan menjadi  faktor kunci dalam  meningkatkan resiliensi  terhadap perubahan iklim, sekaligus juga melakukan pem- bangunan pertanahan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu, manajemen perta- nahan  harus dapat  menangkap beberapa  poin kunci dalam  meningkatkan resiliensi  terhadap perubahan iklim, diantaranya adalah (i) mening- katkan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah dan akses sumberdaya terutama pada masyarakat rentan,  minoritas dan  perempuan dalam upaya perlindungan jangka panjang dan memperkuat fungsi land tenure ; (ii) meningkatkan fungsi  kontrol  atas land  development yang berorientasi ke depan dan berimbang antara fungsi ekonomi,  sosial, budaya  dan lingkungan;  (iii) perencanaan fungsi land use yang lebih resilien ter- hadap perubahan iklim; (iv) integrasi data perta- nahan dan informasi spasial lainnya untuk peren- canaan, pengelolaan dan monitoring evaluasi yang komprehensif dan berimbang, serta memudahkan fungsi berbagi pakai data secara efisien.

## Daftar  Pustaka
Ali,A 1996, ‘Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea-level  rise through tropical cyclones  and  storm  surges’,  in Climate change vulnerability and adaptation in Asia and the Pacific . Springer, pp. 171–179.
Basak, J. K dkk 2010, ‘Assessment of the effect of climate change on boro rice production in Bangladesh using DSSAT model’, Journal of Civil Engineering (IEB) , 38(2), pp. 95–108. Bennett, R, Wallace, J dan Williamson, I  2008, ‘Organising land information for sustainable land  administration’, Land  Use  Policy . Elsevier, 25(1), pp. 126–138.
Birthal, P. S dkk 2014, ‘Impact of climate change on yields of major food crops in India: Implica- tions for food security’, Agricultural Econom- ics Research Review . Agricultural Economics Research Association, 27(2), pp. 145–155.
Branca, G dkk 2013, ‘Food security, climate change, and sustainable land management. A review’, Agronomy  for  sustainable  development . Springer, 33(4), pp. 635–650.
Burns, T dkk 2010, ‘Implementing the land gov- ernance assessment framework’, in FIG Con- ference in Sydney, Australia .
Case, M, Ardiansyah, F and Spector, E 2007, ‘Cli- mate change in Indonesia: implications for humans and nature.’, Climate change in In- donesia: implications for humans and nature. World Wide Fund for Nature, UK (WWF). Change, I. C 2014, ‘Mitigation of climate change’,
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmen- tal Panel on Climate Change , 1454.
Change, I. P. O. C 1990, ‘Climate change: The IPCC scientific assessment’, Mass, Cambridge . Cruce, T. L 2009, ‘Adaptation planning–what US states and  localities are doing’, Pew  Center on Global Climate Change .
Dai, A, Trenberth, K. E. dan Qian, T 2004, ‘A glo- bal dataset of Palmer Drought Severity Index for 1870–2002: Relationship with soil moisture and effects of surface warming’, Journal  of Hydrometeorology , 5(6), pp. 1117–1130. Deininger, K, Selod, H, dan Burns, A 2011, The
200 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Land  Governance  Assessment  Framework: Identifying and monitoring good practice in the land sector . The World Bank.
Devereux, S dan Edwards, J 2004, ‘Climate change and food security’. Blackwell Publishing Ltd.
Enemark,  S 2004,  ‘Building  Land  information policies, proceedings of Special Forum on Building Land Information Policies in the Americas,  26-27  October  2004,  Aguasca- lientes, Mexico’.
Enemark, S 2004, ‘Building land information poli- cies’, in Proceedings of Special Forum on Buil- ding Land Information Policies in the Ameri- cas. Aguascalientes, Mexico . Citeseer, p. 2004. Enemark, S 2005a, ‘The Emerging Land Manage- ment Paradigm’, A Major Challenge for the Global Surveying Community, RICS Evening Lecture Series, RICS, London .
Enemark, S 2005b, ‘The land management para- digm for institutional development’, in Expert group meeting on incorporating sustainable development objectives into ICT enabled land administration systems, Melbourne, Australia . Enemark, S 2005c, ‘Understanding the land man- agement paradigm’,  in FIG Commission  7, Symposium  on  Innovative Technologies  for Land Administration , pp. 19–25.
Enemark, S 2007, ‘Integrated land-use manage- ment for sustainable development’, Proceed- ings of the Joint FIG Commission , 3.
Enemark, S 2012, ‘From cadastre to land gover- nance’, in FIG Working Week , pp. 4–10. Enemark, S. and Sevatdal,  H 1999,  ‘Cadastres, Land Information Systems, and Planning-is decentralization a significant key to sustain- able development’, in UN-FIG Conference on Land Tenure and Cadastral  Infrastructures for Sustainable Development , pp. 25–27.
Feeney, M, Rajabifard, A dan Williamson, I. P 2001, ‘Spatial data  infrastructure frameworks to support decision-making for sustainable de- velopment’. Geography Institute of Colombia.
Kern,  K dan Alber, G 2008, ‘Governing climate change  in  cities: modes  of urban  climate governance in multi-level systems’.
McGranahan, G, Balk, D dan Anderson, B 2007,
‘The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low el- evation coastal zones’, Environment and ur- banization . SAGE Publications Sage UK: Lon- don, England, 19(1), pp. 17–37.
Measey, M 2010, ‘Indonesia: a vulnerable country in the face of climate change’, Global Major- ity E-Journal , 1(1), pp. 31–45.
Mertz, O dkk 2009, ‘Adaptation to climate change in  developing  countries’, Environmental management . Springer, 43(5), pp. 743–752. Pachauri,  R.  K dkk 2014, Climate  change  2014: synthesis  report.  Contribution  of  Working Groups I, II, and III to the fifth assessment report  of  the  Intergovernmental  Panel  on Climate Change . IPCC.
Palmer, D, Fricska, S dan Wehrmann, B 2009, ‘To- wards improved land governance’, Food and , 781.
Quan, J. dan Dyer, N 2008, ‘Climate change and land  tenure:  The  implications  of  climate change for land tenure and land policy (Land Tenure Working  Paper 2)’. Food and Agri- culture Organization of the United Nations.
Rosenzweig, C dkk 2011, Climate change and cit- ies: First assessment report of the urban cli- mate change research network . Cambridge University Press.
Santamouris, M dkk 2001, ‘On the impact of urban climate on the energy consumption of build- ings’, Solar energy . Elsevier, 70(3), pp. 201–216. Schmidhuber, J. dan Tubiello, F. N 2007, ‘Global food security under climate change’, Proceedings of the National Academy of Sciences . National Acad Sciences, 104(50), pp. 19703–19708.
Ting, L and Williamson, I P 2000, ‘Spatial data infrastructures  and  good  governance: frameworks for land administration reform to support sustainable development’, in 4th global spatial data infrastructure conference, Cape Town, South Africa , pp. 13–15.
Tyler, S dan Moench, M 2012, ‘A framework for urban climate resilience’, Climate and devel- opment . Taylor & Francis, 4(4), pp. 311–326. Williamson, I dkk 2010, Land administration for sustainable development . Citeseer.