## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID DI WONOSOBO
(SSTUDI EMPIRIS PASA MASJID YANG TERDAFTAR DI KEMENAG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019)
Susi Haryanti, M. Elfan Kaubab
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Email : susiharyanti432@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid di Kabupaten Wonosobo. Peneliti ini juga bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan   laporan keuangan  Kabupaten  Wonosobo.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriftif,  dengan menggunakan  data  dari  37  masjid  yang  sudah  melakukan  pembukuan  laporan  keuangan  dan  tercatat  di Kementrian Agama (KEMENAG) di Kabupaten Wonosobo.
Konsep    ini  secara  spesifik  menjelaskan  bagaimana  proses  laporan  keuangan,  transparansi  dan akuntabilitas  masjid  yang  ada  di  Kabupaten  Wonosobo,  sehingga  dapat  di  jadikan  informasi  bagi masyarakat terkait tingkat transparansi dan akuntabel di Kabupaten Wonosobo.
Penelitian  ini    hanya  terbatas  pada  37  masjid  yang  ada  di  Kabupaten  Wonosobo.  Sehingga  disarankan kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  memperluas  objek  penelitian  agar  tidak  hanya  37  masjid  yang  ada  di Kabupatrn Wonosobo, melainkan menambah jumlah masjid yang ada serta menambah objek lain seperti Temanggung atau Banjarnegara untuk membandingkan tingkat transparansi dan akuntabel yang ada.
Kata Kunci :  Transpaansi, akuntabilitas dan laporan keuangan

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze how transparency and accountability of  mosque financial reports in Wonosobo Regency. This researcher also aims to analyze how the management of Wonosobo Regency financial statements. This study uses a descriptive qualitative approach, using data from 37 mosques that have  recorded  financial  statements  and  are  recorded  at  the  Ministry  of  Religion  (KEMENAG)  in Wonosobo Regency.
This  concept  specifically  explains  how  the  financial  reporting,  transparency  and  accountability  of mosques  in  Wonosobo  Regency  can  be  made  information  for  the  public  regarding  the  level  of transparency and accountability in Wonosobo District.
This  research  is  only  limited  to  37  mosques  in  Wonosobo  Regency.  So  it  is  recommended  to  further researchers  to  expand  the  object  of  research  so  that  not  only  37  mosques  in  Wonosobo  Regency,  but increase the number of existing mosques and add other objects such as Temanggung or Banjarnegara to compare the level of transparency and accountability.
Keywords :  Transparency, accountability and financial statements

## 1. PENDAHULUAN
Organisasi  nirlaba  merupakan  organisasi yang  bergerak  dalam  pelayanan  sosial  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  tidak  bertujuan mencari  keuntungan.  Suatu  organisasi  nirlaba memperoleh sumber dananya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa mengharapkan  laba,  dan  tidak  memiliki kepemilikan  (Aryaruddin  Muhammad  dkk, 2017).  Sebagai  lembaga  keagamaan,  sebagian besar masjid menganggap tabu praktik akuntansi  dalam  pengelolaan  dananya  bahkan tidak mengetahui bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan  untuk  melakukan  pengelolaan  dana yang ada (Pratama dkk, 2017). Oleh karena itu pengelola  masjid  (takmir)  perlu  menerapkan sistem laporan keuangan masjid.
Laporan  keuangan  masjid  merupakan bentuk  penerapan  prinsip  keterbukaan  dan akuntabilitas  pada  masyarakat,  manajemen suatu  entitas  organisasi  dalam  hal  ini  ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan  administrasi,  termasuk  publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan (Mandasari, 2015).
Dengan  kata  lain,  laporan  keuangan  atau bentuk  laporan  lainnya  yang  berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian serius dan perlu dilaporkan ke publik agar tidak meresahkan  dan  menimbulkan  kecurigaan antara pengurus dan jamaah.
Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi  sangat  penting  karena  tujuan  utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi  dari  suatu  kesatuan  ekonomi  kepada pihak  yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang  di  hasilkan  akuntansi  berbentuk  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  bertujuan  untuk menyediakan  informasi  yang  menyangkut posisi keuangan masjid.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka  rumusan masalah penelitian ini adalah kurang pahamnya pengurus  masjid  yang  ada  di  Wonosobo  dalam penyajian  laporan  keuangan  secara  transparan dan akuntabel. Maka  pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bagaimana  laporan  keuangan  masjid  yang ada di Kabupaten Wonosobo?
b. Bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan di masjid Wonosobo?
c. Bagaimanakah  akuntabilitas  pengelolaan keuangan di masjid Wonosobo?

## 2. LANDASAN TEORI Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  ringkasan dari  suatu  proses  pencatatan  dari  transaksi- transaksi  keuangan  yang  terjadi  selama  tahun buku  yang  bersangkutan  (Baridwan  Zaki, 2008).  Laporan  keuangan  adalah  catatan informasi  keuangan  suatu  perusahaan  pada suatu periode  akuntansi yang  dapat  digunakan untuk  menggambarkan  kinerja  perusahaan tersebut (Gitman, 2012).
Transparansi
Transparansi
keuangan kerangka konseptual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (2005)  menyatakan  bahwa  transparansi  adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan  prinsip  keterbukaan  dalam  proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi juga  mengandung  arti  bahwa  informasi  yang disampaikan  harus  lengkap,  benar,  dan  tepat waktu  kepada  semua  pemangku  kepentingan. Tidak  boleh  ada  hal-hal  yang  dirahasiakan, disembunyikan,  ditutup-tutupi,  atau  ditunda- tunda  pengungkapannya.  Sedangkan  menurut Mardiasmo (2009) transparansi  adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan  keputusan  dan  pengungkapan informasi  materil  yang  relevan  mengenai perusahaan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas    dapat  diartikan  sebagai bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan  secara  periodik  (Mardiasmo, 2010).  Sedangkan  Menurut  Dwiyanto  (2005) akuntabilitas  sebagai  suatu  ukuran  yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan  pelayanan  sesuai  dengan kepentingan stakeholder.
3. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Satori  (2011) mengungkapkan  bahwa  penelitian  kualitatif
dilakukan  karena  peneliti  ingin  mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti  proses  suatu  langkah  kerja,  formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep  yang  beragam,  karakteristik  suatu barang  dan  jasa,  gambar  gambar,  gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
Metode Pengumpulan Data Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan  peneliti  dari  lapangan  penelitian. Peneliti ini menggunakan 3 cara yaitu obsevasi, wawancara  dan  dokumentasi  (Burhan  Bungin, 2012).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu  informasi  yang    dengan  demikian  data adalah  kalimat  yang  merupakan  pendapat  dari Informan berupa hasil wawancara.
Teknik Analisis Data
a. Reduksi  data  dilakukan  dengan  jalan memfokuskan  perhatian  dan  pencarian materi  penelitian  dari  berbagai  literatur yang  digunakan  sesuai  dengan  pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah.  Data  yang  relevan  dianalisis secara  cermat,  sedangkan  yang  kurang relevan disisihkan.
b. Penyajian  data  yang  dilakukan  peneliti dengan  menggunakan  metode  interpretif. Diawali  dengan  menjelaskan  rumusan masalah dengan persepsi penelitian sebagai pengantar  untuk  menyinggung  persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan.  Kemudian  data  yang  diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu
kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah .
c. Penarikan  Kesimpulan,  dari  pengumpulan data  dan  analisis  yang  telah  dilakukan, peneliti  mencari  makna  dari  setiap  gejala yang  diperoleh  dalam  proses  penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian  ini  ,  dan  implikasi  positif  yang diharapkan  bisa  diperoleh  dari  penelitian ini.  Karena  peneliti  juga  termasuk  sebagai bagian  dari  instrumen  penelitian,  sehingga setiap  data  telah  dicek  keakuratannya  dan validitasnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dilakukan  melalui wawancara  pada kurun waktu bulan Maret-Juni 2019.  Dimana  seluruh  informasi  di  dapatkan dari  wawancara  pengurus  masjid  yang  ada  di Wonosobo. Penelitian ini mengambil sampel 37 masjid yang sudah melakukan sistem pembukuan laporan keuangan secara sederhana dan terdaftar di Kementrian Agama (KEMENAG).  Berikut  adalah  daftar  masjid dalam penelitian ini :
Tabel 1. Daftar sampel No Nama Masjid No Nama Masjid 1 Jawahirul Akbar (Kalianget) 20 Baitussalam (Tambih) 2 Al-Badar (Sumberan) 21 Al-firdaus (Watumalang) 3 Al-Mansur (Kauman) 22 Hidayatulloh (Garung) 4 At-jami’ (Wonosobo) 23 Nurul Huda (Leksono) 5 Darussalam (Tawangsari) 24 Al-Muttaqin (Selomerto) 6 Roudlotul Muttaqin (Krasak) 25 Al-Amin (Sukoharjo) 7 Al-Ma’un (Mojotengah) 26 Al-Falah (Leksono) 8 Al-Muhrom (Sambek) 27 Al-Huda (Sudagaran) 9 Baitul Rahim (kalibeber) 28 Attaqwa (Kepil) 10 Al-Ikhlas (Kejiwan) 29 Al-Amin (Sukoharjo) 11 Baitu Makmur (Slukatan) 30 Baiturrohim (Sapuran) 12 Baitur Rohman (Sukoharjo) 31 Nurul Huda (Kalibawang) 13 Al-Mannah (Kebrengan) 32 Nurul Huda (Mendolo) 14 Asy-suzaiyah (munggang) 33 Baitul Amin (Bomerto) 15 Istiqomah (Bumireso) 34 Baitussholikhin (Kebumen) 16 Darul Arqom (Watumalang) 35 Al-kafi (Kalilawang) 17 Manba’ul Anwar (Krasak) 36 Al-Fatah (Tracap) 18 Attaqwa (Garung) 37 Al-mas’ud (Kaliwiro) 19 Al-Muhajirin (Kemiri) -

## Bentuk Laporan Keuangan Masjid
Bentuk  laporan  keuangan  yang  dilakukan pengurus  masjid  dalam  mengatur  keuangan organisasi  sangat  berbeda  antara  masjid  satu dengan  yang  lainnya.  Ada  yang  di  laporkan secara  rutin  setiap  satu    bulan  sekali  dan  ada pula yang pelaporannya hanya dilakukan ketika ada  pemasukan  ataupun  pengeluaran  masjid. Berikut daftar laporan keuangan dari 37 masjid yang sesuai dengan kriteria:
Tabel 2. Daftar Lapoan Keuangan Masjid
Wonosobo No Nama Masjid Indikator Laporan Keuangan Relev an Andal Dapat di Bandi ngkan Dapat di Paha mi 1 Jawahirul Akbar (Kalianget)     2 Al-Badar (Sumberan )     3 Al-Mansur (Kauman)     4 Jami’ (Wonosob o)     5 Darussala m (Tawangsa ri)     6 Roudlotul Muttaqin (Krasak)     7 Al-Ma’un (Mojoteng ah)     8 Al- Muhrom (Sambek)     9 Baitul Rahim (kalibeber)     10 Al-Ikhlas (Kejiwan)     11 Baitu Makmur (Slukatan)     12 Baitur Rahman (Sukoharjo )     13 Al-Mannah (Kebrenga n)     14 Asy- suzaiyah (munggang )    
No Nama Masjid Indikator Laporan Keuangan Relev an Andal Dapat di Bandi ngkan Dapat di Paha mi 15 Istiqomah (Bumireso)     16 Ash-Siddiq (Garung)     17 Manba’ul Anwar (Krasak)     18 Attaqwa (Garung     19 Al- Muhajirin (Kemiri)     20 Baitussala m (Tambi)     21 Al-firdaus (Watumala ng)     22 Darul Falah (Bojasari)     23 Nurul Huda (Leksono)     24 Al- Muttaqin (Selomerto )     25 Al-Amin (Sukoreno)     26 An-Nur Kabelukan     27 Al-Huda (Sudagaran ) -  -  28 Attaqwa (Kepil) -  -  29 Al-Amin (Sukoharjo ) -  -  30 Baiturrohi m (Sapuran) -  -  31 Al-Jihad (Watumala ng) - - -  32 Nurul Huda (Mendolo) - - -  33 Baitul Amin (Bomerto) -   - 34 Baitussholi khin (Kebumen) -   - 35 Al-kafi (Kalilawan g) -   -
No Nama Masjid Indikator Laporan Keuangan Relev an Andal Dapat di Bandi ngkan Dapat di Paha mi 36 Al-Fatah (Tracap) -   - 37 Al-mas’ud (Kaliwiro) -   -
Dari tabel di atas masjid-masjid yang sudah memiliki  laporan  keuangan  sesuai  dengan kriterianya  sebanyak  26  masjid.  Sebelas  (11) masjid sisanya tidak sesuai dengan kriteria yang ada  dan  memiliki  permasalahan  yang  berbeda. Permasalahan pertama laporan keuangan dari 6 masjid  menunjukkan  tidak  relavan  dan  tidak bisa  di  bandingkan  dengan  laporan  keuangan sebelumnya  karena  tidak  adanya  pembukuan secara  rutin,  tetapi  masih  mudah  untuk dipahami  karena  masih  ada  laporan  keuangan yang  di  laporkan  kepada  masyarakat  dengan menggunakan papan informasi yang menggambarkan kondisi keaungan masjid pada saat  itu.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Bapak  Slamet  bendahara  Masjid  Al-Amin Sukoharjo sebagai beriku:
“masjid  ini  memang  tidak  melakukan pembukuan  keuangan  secara  rutin  karena semua  pengurus  masjid  sudah  sepuh  tetapi masih  tetap  menulis  laporan  keuangan  di papan informasi walaupun sesederhana mungkin.”
Kedua ada 5  masjid  yang  laporan keuangannya  tidak  bisa  di  bandingkan  dengan laporan keuangan sebelumnya dan masih sangat sulit  dipahami.  Sedangkan  26  masjid  sudah sesuai  dengan  kriteria  atau  indikator  yang  ada yaitu  relavan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan mudah  dipahami,  hanya  saja  berbeda  dalam melakukan  pencatatan  laporan  keuangannya. Salah  satunya  Masjid  Jawahirul  Akbar  yang memisahkan  antara  pencatatan  harian  dan pencatatan khusus pembangunan masjid.
Tetapi  dari  37  masjid  yang  ada  di Wonosobo  tidak  ada  yang  menyajikan  atau yang  melakukan  pembukuan  sesuai  dengan strandar  akuntansi  yaiu  PSAK  No.  45  karena jarang  sekali  pengurus  masjid  atau  bendahara masjid  yang  paham  dalam  pembuatan  laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang  benar,  walaupun  ada  pengurus  masjid yang  paham  terkait  hal  itu  maka  proses  dalam pembuatan  laporan  keuangan  tetap  saja
menggunakan  sistem  yang  sangat  sederhana karena  masyarakat  setempat  kurang  paham tentang standar akuntansi bahkan banyak sekali masyarakat  yang  terdengar  asing  ketika mendengar proses pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
Sistem  Transparansi  Laporan  Keuangan Masjid
Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan sangat  diperlukan  oleh    pengurus  kepada jamaah.  Karena  jamaah  sekaligus  donator mempunyai  hak  untuk  mengetahui  arus  kas masjid, sementara pengurus masjid mempunyai kewajiban  untuk  menyampaikan  arus  kas masjid.
Bentuk  transparansi  keuangan  Masjid  di Kabupaten  Wonosobo  masih  sangat  sederhana. Dari  37  masjid  yang  diteliti  di  Kabupaten Wonosobo  yang  sudah  melakukan  transparansi laporan keuangan sebanyak 26 masjid. Sedangkan lainnya belum melakukan transparansi  laporan  keuangan.  Berikut  daftar masjid  yang  melakukan  transparansi  dan  yang belum melakukan transparansi laporan keuangan sesuai dengan indikator:
Tabel 3. Daftar Transparansi Masjid N o Nama Masjid Indikator Transparansi Infor matif Keterb ukaan Peng ungka pan 1 Jawahirul Akbar (Kalianget)    2 Al-Badar (Sumberan)    3 Al-Mansur (Kauman)    4 Jami’ (Wonosobo)    5 Darussalam (Tawangsari)    6 Roudlotul Muttaqin (Krasak)    7 Al-Ma’un (Mojotengah)    8 Al-Muhrom (Sambek)    9 Baitul Rahim (kalibeber)    10  Al-Ikhlas (Kejiwan)    11  Baitu Makmur (Slukatan)    12  Baitur Rahman (Sukoharjo)    13  Al-Mannah (Kebrengan)    14  Asy-suzaiyah (munggang)    15  Istiqomah   
N o Nama Masjid Indikator Transparansi Infor matif Keterb ukaan Peng ungka pan (Bumireso) 16  Ash-Siddiq (Garung)    17  Manba’ul Anwar (Krasak)    18  Attaqwa (Garung    19  Al-Muhajirin (Kemiri)    20  Baitussalam (Tambi)    21  Al-firdaus (Watumalang)    22  Darul Falah (Bojasari)    23  Nurul Huda (Leksono)    24  Al-Muttaqin (Selomerto)    25  Al-Amin (Sukoreno)    26  An-Nur Kabelukan    27  Al-Huda (Sudagaran)    28  Attaqwa (Kepil) -   29  Al-Amin (Sukoharjo) -   30  Baiturrohim (Sapuran) -   31  Al-Jihad (Watumalang) -   32  Nurul Huda (Mendolo) -   33  Baitul Amin (Bomerto)   - 34  Baitussholikhin (Kebumen)   - 35  Al-kafi (Kalilawang)   - 36  Al-Fatah (Tracap)   - 37  Al-mas’ud (Kaliwiro)   -
Dari  tabel  diatas  masjid-masjid  yang  tidak melakukan  transparansi  laporan  keuangan sebanyak 11 masjid, hal ini dikarenakan masjid- masjid  tersebut  apabila  ditinjau  dari  model kriteria  transparansi  tidak  sesuai  dengan indikator  yang  sudah  ditentukan.  Permasalahan dari  11  masjid  tersebut,  yaitu pertama dalam menyajikan  laporan  keuangannya  tidak    bisa memberikan  arus  informasi  berupa  penjelasan mekanisme,  prosedur,  data,  fakta  kepada stakeholders  yang membutuhkan  informasi secara  jelas  dan  akurat.  Masalah kedua yaitu tidak  memberikan  informasi  laporan  keuangan
kepada  masyarakat  atau  publik  ( stokeholders ) atas aktifitas dan kinerja finansial, permasalahan ini ada karena dalam penyusunan kepengurusan masjid masih menunjukan ketidakjelasan pembagian kerja.
Sedangkan masjid yang lain seperti Masjid Al-Huda  Sudagaran,  Masjid  Attaqwa  Kepil,
Masjid Al-Amin
Sukoharjo, Masjid Baiturrohim Sapuran, Masjid Al-Falah Leksono dan  Masjid  Nurul  Huda  Mendolo  sudah memiliki  kepengurusan  masjid  yang  jelas, hanya  saja  pengurus  masjid  memang  kurang paham  dalam  melakukan  pembukuan  laporan keuangan  dan  kurang  telaten  dalam  membuat laporan  keuangan  karena  peran  pemuda sangatlah  kurang  dalam  kepengurusan  masjid sehingga  banyak  sekali  keuangan  masjid  yang tidak tercatat dan tidak terbukukan.
Kemudian  masjid  yang  sudah  melakukan transparansi  laporan  keuangan  sebanyak  26 masjid  yang  sesuai  dengan  kriteria  atau indikator,    yaitu  informatif,  keterbukaan  dan penggukapannya  jelas,  walaupun  dengan  cara yang  sangat  sederhana  dan  berbeda-beda.  Dari 26  masjid  diatas  bisa  memberikan  jaminan kemudahan kepada pihak luar yang mempertanyakan  mengenai  informasi  hasil keuangan  masjid.  Bentuk  transparansi  yang diterapkan  oleh  26  masjid  tersebut  dibagi menjadi 2 cara, yang petama yaitu dengan cara mengumumkan keuangan masjid melalui pengeras  suara  yang  dilakukan  mingguan  atau bulanan, seperti Masjid Al-Mansur.
Bentuk  transparansi  yang kedua dengan cara  menulis  keuangan  masjid  di  papan informasi,  yaitu  seperti  Masjid  Ash-Siddiq Garung,  Masjid  Al-Ikhlas  Kejiwan  yang  selalu menuliskan  keuangan  yang  masuk  dipapan informasi  dalam  setiap  minggunya  setelah selesai  sholat  jumat.  Karena  menurut  pengurus masjid  cara  seperti  ini  lebih  efektif  dari  pada hanya di siarkan melalui pengeras suara saja.

## Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid
Akuntabilitias  merupakan  hal  terpenting dari  pembuatan  laporan  keuangan,  karena  inti dari  pembuatan  laporan  keuangan  adalah menunjukkan  hasilnya  kepada  masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  sebagai  suatu  sikap  yang  harus dilaksanakan  dan  diterapkan.  Berikut  data akuntabilitas  dari  37  masjid  yang  ada  di Wonosobo.

## Tabel 4. Daftar Akuntabilitas Masjid Wonosobo
N o Nama Masjid Indikator Akuntabilitas Huk um dan Keju juran Mana jeril Progr am Kebij akan Finan sial 1 Jawahirul Akbar (Kaliange t)      2 Al-Badar (Sumbera n)      3 Al- Mansur (Kauman)      4 Jami’ (Wonoso bo)      5 Darussala m (Tawangs ari)      6 Roudlotul Muttaqin (Krasak)      7 Al-Ma’un (Mojoten gah)      8 Al- Muhrom (Sambek)      9 Baitul Rahim (kalibeber )      10  Al-Ikhlas (Kejiwan)      11  Baitu Makmur (Slukatan )      12  Baitur Rahman (Sukoharj o)      13  Al- Mannah (Kebreng an)      14  Asy- suzaiyah (munggan g)      15  Istiqomah (Bumires o)      16  Ash- Siddiq     
N o Nama Masjid Indikator Akuntabilitas Huk um dan Keju juran Mana jeril Progr am Kebij akan Finan sial (Garung) 17  Manba’ul Anwar (Krasak)      18  Attaqwa (Garung      19  Al- Muhajirin (Kemiri)     
20  Baitussala m (Tambi)      21  Al-firdaus (Watumal ang)     
22  Darul Falah (Bojasari)     
23  Nurul Huda (Leksono)      24  Al- Muttaqin (Selomert o)      25  Al-Amin (Sukoren o)      26  An-Nur Kabeluka n      27  Al-Huda (Sudagara n)      28  Attaqwa (Kepil)      29  Al-Amin (Sukoharj o)      30  Baiturrohi m (Sapuran)      31  Al-Jihad (Watumal ang)      32  Nurul Huda (Mendolo )      33  Baitul Amin (Bomerto )  -   - 34  Baitussho likhin  -   -
N o Nama Masjid Indikator Akuntabilitas Huk um dan Keju juran Mana jeril Progr am Kebij akan Finan sial (Kebume n) 35  Al-kafi (Kalilawa ng)  -   - 36  Al-Fatah (Tracap)  -   - 37  Al- mas’ud (Kaliwiro )  -   -
Dari  tabel  diatas  masjid-masjid  yang  tidak melakukan  akuntabilitas  laporan  keuangan sebanyak 11 masjid, hal ini dikarenakan masjid- masjid  tersebut  apabila  ditinjau  dari  model kriteria  akuntabilitas  tidak  sesuai  dengan indikator  yang  sudah  ditentukan.  Permasalahan dari  11  masjid  tersebut  berbeda  yaitu  yang pertama dari  11  masjid  tidak  memiliki  laporan keuangan yang rutin, yang kedua dari 11 masjid ada  5  masjid  yaitu  Masjid  Al-Mas’ut,  Masjid Al-Fatah  Teracap,  Masjid  Al-Kafi  Kalilawang, Masjid baitul Amin Bomerto, Masjid Baitussholikhin  Kebumen  yang  pertanggung jawaban  semua  aktifitas  masjid  di  limpahkan kepada  ketua  dan  badan  pengurus  harian  saja, sedangkan  pengurus  yang  lainnya  kurang memperhatikan bagian kerjanya masing- masing.
Sedangkan  26  masjid  sudah  sesuai  dengan kriteria  yang  ada.  Semua  masjid  menerapkan sistem  kejujuran  antara  pengurus  satu  dengan pengurus  yang  lainnya  dan  mengutamakan musyawarah  apabila  terjadi  masalah  atau mengambil  keputusan.  Karena  semua  pengurus masjid sudah memiliki kesadaran atas pentingnya profesionalitas dalam sebuah pekerjaannya.  Sehingga  dalam  melakukan tugasnya  sudah  sesuai  dengan  bagiannya masing-masing.

## 5. PENUTUPAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berkut :
a. Jadi  dari  37  masjid  yang  ada  di  Kabupaten Wonosobo  70%  sudah  melakukan  proses pencatatan  laporan  keuangan  yang  sudah sesuai  dengan  kriteria  atau  indikator  yang ada.  Walaupun  ada  yang  secara  rutin melakukan proses pencatatan laporan keuangan dan ada yang tidak rutin.
b. Dari  37  masjid  ada  70%  yang  sudah melakukan  praktek  transparansi  kepada masyarakat setempat dan proses transparansi ini  kebanyakan  menggunakan  media  tulis dengan  cara  memanfaatkan  papan  informasi yang ada, karena menurut beberapa pengurus masjid salah satu cara ini yang paling efektif untuk  diterapkan  dengan  menulis  laporan keuangan  di  papan  informasi  agar  bisa  di akses  kapan  saja  dan  dengan  siapa  aja  baik pihak  masyarakat  setempat  sampai  para donatur-donatur yang menyumbangkan uangnya.
c. Laporan  keuangan    dari  37  masjid  yang  ada di Wonosobo 70% yang melakukan akuntabilitas  sesuai  dengan  kriteria.  Melihat data  tersebut  berart  tingkat  akuntabilitas masjid yang ada di Wonosobo cukup tinggi. Walapun  tingkat  pemahaman  dan  sumber daya  manusianya  sangat  minim  dalam pembuatan  laporan  keuangan  tetapi  karena kepercayaan  dan  kejujuran  yang  dibangun maka  menghasilkan  akuntabilitas  yang bagus.
Saran
Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat direkomendasikan  kepada  pengurus  masjid yang  ada  di  wonosobo  adalah  agar  lebih memperhatihan  dalam  pembukuan  laporan keuangan  masjid  untuk  lebih  transparan  dan akuntabel  secara  teliti,  selain  itu  pengurus masjid  terutama  bendahara  juga  harus  mampu memisahkan  laporan  keuangnya  sesuai  dengan jenisnya  karena  hal  ini  akan  mempermudah dipahami para donator dan masyarakat setempat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hafiz  Tanjung.  2011.  “ Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik”, Yogyakarta: BPFE UGM.
Abdul  Halim.  2004. Akuntansi  Keuangan Daerah .  Edisi  Revisi.  Salemba  Empat: Jakarta.
Andrianto,  Nico.  2007. Transparansi  dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment.
Malang:  Bayumedia Publising.
Abidin,  Said  Zainal.  2004. Kebijakan  Publik . Jakarta: Penerbit Pancur Siwah Afiyanti,  Yati.  2008. Validitas  dan  Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12 No. 2 Juli 2008: hal 137-141. Ahyaruddin Muhammad dkk, 2017. Akuntanbilitas dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Masjid  di  Kota Pekanbaru. Jurnal  Pengabdian  untuk  Mu Negeri, Vol.1, N0. 1, Mei 2017.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Bina Aksara.
Alqodri, Muhammad. (2015). Pengaruh
Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan
Penyajian  Laporan  Keuangan  terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah. JOM. FEKON Vol. 2 No. 2.
Bastian,  Indra,  2010. Akuntansi  Sektor  Publik, Suatu  Pengantar .  Edisi  3.    Penerbit:
Erlangga. Baridwan, Zaki. 2008. Intermediate
Accounting .  Edisi  Kedelapan.  Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Bastian,  Indra.  2007. Akuntansi  Lembaga Swadaya  Masyarakat  dan  Partai  Politik. Jakarta : Salemba Empat. Bungin. Burhan. 2012 . Analisis Data Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo Persada. Jakarta Dahnil Anzar Simanjuntak. 2011. Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid . SNA No.7 Dadang  Solihin.  (2007). Penerapan  Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Public. (Online). Tersedia: http://www.slideshare.net/DadangSolihin/p enerapan-good-governancedi-sektor- publik-untuk-meningkatkan-kinerja- lembaga-publik.(18 Mei 2011). Deddy  dan  Sherly.(2010), Peranan  Audit Kinerja  Dalam  Menunjang  Akuntabilitas Publik  Pemerintah  Kota  Bandung ,  Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1.
Deddi  Nordiawan.  2010. Akuntansi  Sektor
Publik , (Jakarta : Salemba Empat) Departemen Agama RI Edisi Tahun 2002. Didjaja Mustopa, 2003. Kybernology (IlmuPemerintahan Baru) I. Jakarta: Rineka Cipta.
Djam’an  Satori,  2011, Metode  Penelitian Kualitatif , Bandung, Alfabeta.
Dwiyanto,A.  (2005  :  147). Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Edy, Suprianto. 2011 . Perpajakan di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu Elvira  Zeyn,  Nur.  2011. Pengaruh  Penerapan
Good  Governance  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas keuangan . Jurnal Akuntan Vol. 10 No. 1.
Ending.  2017. Penerapan  Akuntabilitas  Dan Transparansi Dalam
Pengelolaan Keuangan  Masjid  Jamik  An-Nur  Serayu, jurnal  ACSY  Politeknik  Sekayu,  Vol  VI, No 1
Gitman, Lawrence. 2012. Principle of Managerial  Finance .  Eleventh  Edition.
New Jersey: Pearson Education.Inc.
Hadi,  Sutrisno.  2009. Metodologi  Penelitian ,
Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Halim,  Abdul  dan  Syam  Kusufi,  Muhammad.
2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi  Sektor  Publik  dari  Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  dan  M,  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  4. Penerbit: Salemba 4.
Hermawan  Sigit,Amirullah.2016. Metodelogi Penelitian  Bisnis  Pendekatan  Kualitatif dan  Kuantitatif ,  Penerbit  Media  Nusa Creative, Malang.
Huda, Nurul dan Mohammad Heykal . Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori
dan  Praktis . Jakarta: Kencana, 2010
Kasmir.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kristianto,  Yudi.  2011 .  Pengaruh  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  dan  Audit  Kinerja terhadap  Akuntabilitas  Publik  (Studi  pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Komputer Indonesia, Bandung
Kriyantono, Rachmat.2006. Teknik Praktis Riset
Komunikasi.Jakarta: Kencana Prenada
Media Group. Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), Membumikan Transparan Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik:
Tantangan  Demokrasi  ke  Depan.  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Mahmudi.  2007. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mahsun  et  al,  2013. Akuntansi  Sektor  Publik.
Edisi ke-4 . BPFE UGM, Yogyakarta.
Mahsun,  Moh,  Sulistyowati,  Firma  dkk.  2015. Akuntansi Sektor Publik . BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta : ANDI.
Mardiasmo.  2006. Perwujudan  Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.  Vol.  2  No.  1.  Hal.  1-  17.