## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI LEMBAGA AMIL ZAKAT
( STUDI TERHADAP RUMAH PEDULI NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA)

## Mohamad Alfi
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya mohamadalfi@gmail.com

## ABSTRACT
The Amil Zakat Institute, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya, is one of the manifestations of  the  Law-based  Zakat  Management  institution,  established  by  the  community  as  an  effort  to reduce  poverty  and  facilitate  the  muzakki  in  channeling  zakat.  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  is  a concrete form of an organization with a modern concept presented in the city of Palangka Raya by emphasizing the principles of accountability and transparency in collecting and distributing zakat,  as  in  Article  17  of  Law  Number  23  of  2011  about  Management  of  Zakat  to  realize  the main purpose of zakat as an effort for the prosperity of muslims. The formulation of the problem in  this  study  is  how  accountability  in  the  management  of  the  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  amil zakat  institution  in  Palangka  Raya  and  how  transparency  in  the  management  of  the  Rumah Peduli  Nurul  Fikri  amil  zakat  institution  in  Palangka  Raya.  This  research  uses  descriptive qualitative approach with empirical  sociological law research as long  as the data  obtained in observation,  interviews,  and  documentation.  The  results  of  this  study  are  the  accountability  of Rumah  Peduli  Nurul  Fikri's  amil  zakat  institution  which  is  characterized  by  legal  entities  and also  fulfills  the  principle  of  zakat  management  accountability,  namely  based  on  Islamic  law, trust, benefits, justice, legal certainty, integrity, and responsibility. This is the fulfillment of legal compliance  as  Article  2  of  Act  Number  23  of  2011  concerning  the  Management  of  Zakat. Transparency of the Rumah Peduli Nurul Fikri amil zakat institution in Palangka Raya City is seen  in  managing  zakat  funds  through  disclosure  of  financial  information  and  reporting  to authorized institutions participating in the management of zakat. Transparency in the institution of  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  is  open  in  managing  zakat  through  the  process  of implementing activities and information that can be accessed by the public.
Keywords : Accountability, Transparancey, Zakat, Rumah Zakat.

## ABSTRAK
Lembaga  Amil  Zakat,  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  Palangka  Raya,  merupakan  salah  satu perwujudan  lembaga  berbasis  Undang-Undang  tentang  Pengelolaan  Zakat,  didirikan  oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi para muzakki dalam menyalurkan  zakat.  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  adalah  bentuk  konkret  dari  sebuah  organisasi dengan  konsep  modern  yang  disajikan  di  kota  Palangka  Raya  dengan  menekankan  prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan  utama  zakat  sebagai  upaya  untuk  kemakmuran  umat  Islam.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  lembaga  amil  zakat  Rumah Peduli  Nurul  Fikri  di  Palangka  Raya  dan  bagaimana  transparansi  dalam  pengelolaan  lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri di Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan  penelitian  hukum  sosiologis  empiris  selama  data  yang  diperoleh dalam  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  akuntabilitas
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  yang  dicirikan  oleh  badan  hukum  dan  juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, kepercayaan, manfaat,  keadilan,  kepastian  hukum,  integritas,  dan  bertanggung  jawab.  Ini  adalah  pemenuhan kepatuhan  hukum  sebagaimana  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya  terlihat  dalam  mengelola  dana  zakat  melalui  pengungkapan  informasi  dan  pelaporan keuangan  kepada  lembaga-lembaga  berwenang  yang  berpartisipasi  dalam  pengelolaan pengelolaan zakat. Transparansi di lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri terbuka dalam pengelolaan  zakat  melalui  proses  pelaksanaan  kegiatan  dan  informasi  yang  dapat  diakses oleh publik Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Zakat, Rumah Zakat.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat merupakan salah satu tonggak sejarah pengelolaan zakat Indonesia yang modern dengan melalui kelembagaan.  Dengan  adanya  lembaga  amil  yang  menghimpun  zakat  diharapkan  akan berpengaruh  terhadap  pengurangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  kesejahteraan  di  kalangan masyarakat,  serta  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Dalam  sejarah  dakwah  perubahan  sosial  masyarakat  yang  menjadi  tema sentral  yang  dilancarkan  oleh  individu-individu  yang  menghasilkan  tingkat  sosial  masyarakat yang ideal. Akan tetapi, proses merekayasa masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, namun ia harus menunggu proses yang panjang.
Saat  ini  perubahan  masyarakat  yang  sangat  dinanti-nantikan  adalah  upaya  meningkatkan kemampuan  ekonomi  masyarakat  Islam  atau  yang  disebut  dengan  upaya  memberdayakan ekonomi umat. Karena itu, bagi umat Islam diperlukan strategi yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi  masyarakat  Islam,  salah  satunya  dengan  menyadarkan  masyarakat  muslim  tentang potensi dan kekuatan ekonominya. Islam sangat menghargai dan melindungi hak milik seseorang akan  tetapi  pada  saat  yang  sama,  harta  benda  yang  dimiliki  tersebut  merupakan  hak  umat manusia untuk dinikmati dan digunakan. 1
Harta    benda  merupakan  amanat  yang  harus  dipelihara  dan  dikelola  oleh  pemiliknya untuk  kemaslahatan  manusia  sesuai  dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  pencipta-Nya. Dengan  kata  lain  dalam  hak  milik  terdapat  fungsi  sosial  dengan  suatu  kewajiban  untuk memanfaatkan harta benda tersebut. Hal ini menunjukan bahwa dalam Islam terdapat dasar bagi perumusan-perumusan yuridis dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial. 2
Islam memiliki persfektif tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah, konsep amanah merupakan bagian universal  yang  kemudian  dituntunkan  menjadi  pertanggungjawaban  (akuntabilitas),  sebuah konsep  barat  yang  diturunkan  dari  teori  Agensi 3 .  Pengelolaan  zakat  yang  terakuntabilitasi  atau amanah sebenarnya bukan konsep baru dalam  Islam namun  perlu dilembagakan  yang meliputi
1 Nahed  Nurwairah, Permberdayaan  Ekonomi  Umat  Melalui  Wakaf ,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Palangka Raya:  Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1, 2009, h. 52.
2 Ibid., h. 53.
3 Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent , untuk melakukan semua kegiatan atas nam a principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
pertanggungjawaban kepada  yang memberi amanah, Penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi  amanah  dalam  hal  ini  adalah  Allah  SWT  yang  telah  menciptakan  manusia  sebagai wakilnya di bumi ( khalifatullah fill ardh ) seperti dalam Alquran Surah Fathir ayat 39:
                                                                                                                                               
                                  

## Artinya:
Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang  yang kafir  itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang  yang kafir  itu  tidak  lain  hanyalah  akan  menambah  kerugian  mereka  belaka. 4 ‘Dialah  yang menjadikanmu  khalifah-kahlifah  di bumi’,  mempunyai  makna  si  penerima  amanah (khalifah) harus melakukan tugasnya di bumi secara bertanggung jawab, dan dalam menjalankan amanah tersebut harus bersifat adil dan menjadikannya sebagai rahmat (bermanfaat bagi orang lain).
Salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi masyarakat Indonesia termasuk kota Palangka  Raya  adalah  kemiskinan.  Menyikapi  kondisi  demikian,  ajaran  Islam  yang  dibangun atas lima dasar pilar yang termuat dalam rukun Islam salah satunya memuat tentang zakat. Zakat adalah Ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara Muzakki (pembayar zakat) dengan Tuhannya yang merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai charity (kedermawanan)  terhadap  sesama  manusia  bahkan  memiliki  implikasi  luas  dalam  aspek kehidupan sosial ( jama’iyah ) , ekonomi ( iqtishadiyah ) , budaya ( tsaqafah ) , pendidikan (t arbiyah ) dan aspek-aspek lainnya. 5
Alquran  membicarakan  zakat  dan  mengaitkannya  dengan  sholat  hampir  82  ayat  yang diantaranya dalam QS. Al-Baqarah ayat 43
                                                                      
A rtinya:
Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' 6
Zakat  jika  ditinjau  dari  sistem  ekonomi  Islam  merupakan  salah  satu  instrumen  fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan sebagai salah  satu  intsrumen  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Di  Indonesia  kegiatan  perzakatan  mulai berkembang  pada  tahun  1990-an  dengan  munculnya  lembaga  amil  zakat  yang  pengelolaannya full  time dan  dilaksanakan  secara  profesional.  Hal  tersebut  merupakan  tonggak  sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, karena pada saat itu pula mulai muncul unsur-unsur profesional dan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
Berdasarkan  observasi  peneliti,  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri merupakan salah satu  realisasi  dari Undang-Undang Pengelolaan  Zakat  yang berbasis lembaga yang didirikan oleh masyarakat kota Palangka Raya sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan
4 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan terjemahannya , Depok: Cahaya Qur’an, 20 08, h.
5 Muhammad  dan  Abubakar, Manajemen  Organisasi  Zakat, Malang:  Madani  (kelompok  penerbit  Instrans), 2011,  h. 1.
6 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan terjemahannya ,….. h. 7.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
memfasilitasi para Muzakki dalam menyalurkan hartanya untuk berzakat. 7 Rumah Peduli Nurul Fikri merupakan bentuk nyata sebuah amil dengan konsep modern yang hadir di kota Palangka Raya  dengan  mengedepankan  asas  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengumpulkan, menghimpun,  dan  mendistribusikan  zakat  kepada  para mustahiq ,  sebagaimana  di  Pasal  17 Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  untuk  mewujudkan  tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan umat Islam.
Inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  dalam menggalang, menghimpun dan mendistribusikan zakat sehingga antara mustahiq dan muzakki itu terjadi sikap check and balance yang tidak lain akan menghasilkan dana dari muzakki maksimal dan  distribusi  yang  merata  kepada mustahiq .  Pembahasan  ini  penulis  tuangkan  dalam  tulisan yang  berjudul  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Lembaga  Amil  Zakat  (Studi  Terhadap  Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya) . Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini diantaranya: bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka  Raya  dan  bagaimana  Transparansi  dalam  pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya

## B. Pembahasan

## 1. Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri Kota Palangka Raya
Lembaga  Amil  Zakat  adalah  lembaga  yang  melayani  kepentingan  publik  dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. Sebagai organisasi sektor publik tentu saja Lembaga Amil Zakat memiliki stakeholder yang sangat luas. Konsekuensinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut  dapat  memberikan  informasi  mengenai  pengelolaan  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi  yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholder terutama  mengenai  pengelolaan  keuangan  adalah  salah  satu  kreteria  yang menentukan tingkat  akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Jika keterpercayaan publik kepada lembaga  tetap  terjaga,  maka  pada  akhirnya  masyarakat  akan  terus  menyalurkan  dananya  lewat lembaga.
Berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan  oleh  kesenjangan  informasi  antara  pihak  pengelola  yang  memiliki  akses  langsung terhadap  informasi  dengan  pihak  masyarakat  yang  berada  diluar  manajemen.  Pada  tataran  ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas  kegiatan  serta  sejauh  mana  laporan  keuangan  memuat  semua  informasi  yang  relevan yang  dibutuhkan  oleh  para  pengguna  dan  seberapa  mudah  informasi  tersebut  diakses  oleh masyarakat.
Terkait  pelaksanaan  audit  terhadap  Lembaga  Amil  Zakat,  Pasal  18  ayat  (2)  huruf  h Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  telah  mengatur  syarat pembentukan  Lembaga  Amil  Zakat,  salah  satunya  yaitu    bersedia  diaudit    secara  berkala  dan pada Pasal 19 menyebutkan  Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
7 Administrator, 2015, http://www.rpnf.org/profil-rpnf/ Diakses pada tanggal 27 April 2015 Pukul 18.53 WIB
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  terhadap  subjek  I  memberikan keterangan  bahwa  laporan  ke  pengawas  atau stakeholder pertama  kepada  mitra  jadi  kategori kerjasama kemitraan yang bersifat kegiatan insidental atau orderan, wajib melaporkan langsung dalam satu buku laporan baik itu laporan keuangan atau laporan kegiatan selain memberikan ke mitra lembaga juga memberikan ke muzakki dalam bentuk laporan di website dan melalui media sosial  (Whatapps).  Sedangkan  laporan  lembaga  amil  zakat  Rumah  Nurul  Fikri  memberikan laporan  ke  lembaga  pengawas  yaitu  Dinas  Sosial,  Dinas  Pendapatan  Daerah,  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  (KEMENAG)  dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  selain  itu subjek  II  juga  memberikan  keterangan  laporan  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri tidak hanya ke 4 (empat) stakeholder tapi juga  memberikan laporan ke  yayasan dengan waktu pelaporan 1 (satu) x 1 (Satu) semester atau bisa juga menyesuaikan kebutuhan stakeholder dan berdasarkan  Surat  Keterangan  Terdaftar  Nomor:  300.3.2/552/BKBP/XII/2015  di  Badan Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  bahwa  wajib  menyampailan  laporan  akhir  tahun  ke  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Palangka  Raya.  Sesuai  dengan  keterangan  yang  didapat melalui  wawancara  dengan    Informan  YF,  AA,  SN  bahwa  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli Nurul Fikri memang benar melaporkan kegiatan dan keuangan sebagai mana waktu  yang telah ditentukan,
Selain  itu  subjek  I  dan  subjek  II  juga  menerangkan  bahwa  dasar  hukum  atau  legalitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kedudukan secara Hukum Rumah Peduli Nurul Fikri sudah mendapatkan Akta Notaris No 1 tanggal 2 April 2007, oleh R.A. Setiyo Hidayat S.H dan diperbaiki dengan Akta Notaris No 35 tanggal 26 juli 2007, yang disahkan dengan keputusan Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik  Indonesia  No. C-3033. HT. 01.02.TH 2007 serta  ada  perubahan  Akta  Notaris  No.  71  tanggal  24  Maret  2016  selain  Akta  Notaris,  di  atas Rumah Peduli Nurul Fikri juga sudah mendapat  Surat Keterangan  terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa  Dan  Politik  Kota  Palangka  nomor:  00-11-00/07III/2016  dan  juga  mendapat  Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) nomor: 570/04/sosial/V/BPMDP-2016 dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Kota Palangka Raya.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  teori  akuntabilitas  bahwa  wujud  akuntabilitas  yang  dapat dilakukan  Badan  Amil  Zakat  Infaq  dan  Sedekah  antara  lain Disclosures (pengungkapan- pengungkapan)  dalam  bentuk  publikasi  pengelolaan  sumber  dan  penggunaan  dana.  Adapun akuntabilitas lembaga mancakup hal sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk  mengevaluasi  tanggung  jawab  sosial  organisasi,  berdasarkan  data  yang  peneliti temukan di lapangan dari keterangan diberikan subjek I, II, III  IV, V, VI dan  subjek VII dan dikuatkan dengan keterangan yang diberikan informan I, II dan III  bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sudah memenuhi syarat ini baik dengan pemerintah maupun kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  dengan  adanya  laporan  seluruh kegiatannya  dari  laporan  langsung  kepada  lembaga  pengawas  yakni  BAZNAS  sedangkan kepada masyarakat berupa laporan yang diunggah di website dan buletin yang disebarkan.
2. Menyediakan  informasi  mengenai  pertukaran-pertukaran  yang  terjadi  antar  organisasi  dan lingkungan  sosial,  berdasarkan  laporan  yang  peneliti  dapat  bahwa  di  dalam  laporan  selain menerangkan  jumlah  dana  tapi  segala  bentuk  kegiatan  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli Nurul Fikri seperti hal seminar, bantuan kebakaran, bantuan banjir.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
3. Menyediakan  informasi  mengenai  manfaat  sosial  ( social  benefit )  dan  biaya  sosial  ( social cost )  yang  terjadi  akibat  operasi  perusahaan  atau  nilai  tambah  yang  diberikan  oleh perusahaan  ( value  add )  untuk  jangka  waktu  atau  priode  tertentu,  dalam  pelaksanaannya seluruh kegiatanya lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri berdasarkan kerterangan Subjek  I  bahwa  kegiatan  lembaga  dirancang  terlebih  dahulu  dan  berapa  target  dana  serta untuk apa saja dana yang dibutuhkan.
Oleh karena itu dari pemaparan diatas dan keterangan-keterangan yang diberikan subjek I, II, III  IV, V, VI dan  subjek VII dan dikuatkan dengan keterangan yang diberikan informan I,II dan III bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sudah akuntabel serta dari observasi yang penulis lakukan dilapangan. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang teori kepatuhan hukum teori  ini  jika  dihubungkan  dengan  penelitian  yang  penulis  teliti  bahwa  Lembaga  Amil  Zakat memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sebuah  ketaatan  hukum  yang  bersifat  patuh,  taat,  tunduk pada ajaran dan peraturan.
Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati  peraturan  ke  perilaku  yang  menaati  peraturan  guna  untuk  membangun  suatu kepercayaan  akan  lembaga  tersebut  dalam  visi  misi  yang  menanamkan  tanggungjawab  atau akuntabilitas. Oleh sebab itu berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan seperti Akta Notaris No 1 tanggal 2 April 2007, oleh R.A. Setiyo Hidayat S.H yang diperbaikan dengan Akta Notaris No  35  tanggal    26  juli  2007  yang  disahkan  dengan  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-3033. HT. 01.02.TH 2007 dan perubahan Akta Notaris No. 71  tanggal  24  Maret  2016  selain  Akta  Notaris,  di  atas  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  juga  sudah mendapat    Surat  Keterangan  Terdaftar  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Kota  Palangka nomor:  00-11-00/07III/2016  dan  juga  mendapat  Izin  Penyelenggaraan  Pengumpulan  Uang  dan Barang (PUB) nomor: 570/04/sosial/V/BPMDP-2016 dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan  Kota  Palangka  Raya.  Selain  itu  dalam  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  pasal  19,  bahwa  kepatuhan    hukum  Lembaga  Amil  Zakat  juga  meliputi  wajib  melapor kepada BAZNAS.
Berdasarkan analisis penulis di atas, norma yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan zakat  mencakup  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah,  kepatuhan  terhadap  perundang- undangan yang berlaku dalam negara, transparansi pengelolaan zakat, serta pertanggungjawaban secara  berjenjang  dalam  pengelolaan  zakat,  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  akuntabilitas pengelolaan zakat  pada lembaga amil  zakat  Rumah Peduli Nurul  Fikri. Terkait dengan subyek pelaksanaan  asas  akuntabilitas,  serta  pengelola  zakat  pada  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli Nurul Fikri yang berbadan hukum sebagaimana dikuatkan oleh akta notaris dan juga legalitasnya dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  yakni  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri sebagai lembaga amil zakat perseorangan dan perkumpulan orang dalam masyarakat dari bentuk badan  hukum  yayasan  kemudian  dibentuk  lembaga  amil  zakat  dibawah  kepengurusan  yayasan Nurul Fikri. Lebih lanjut menurut penulis, pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  asas  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  yaitu  tercapainya pelaksanaan  asas  akuntabilitas  adalah  sejalan  dengan  tujuan  pengelolaan  zakat  dalam  undang- undang,  yaitu  meningkatnya  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat,  dan meningkatnya manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Penegakan hukum  berupa sanksi administratif diterapkan dalam kondisi  ketika pengelola zakat  tidak    memberikan  bukti  setoran  zakat,  atau  pendistribusian  dan  pendayagunaan  dana
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
zakat,  infak,  sedekah  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  tidak  sesuai  ketentuan  syariah,  atau tidak  melakukan  pencatatan  tersendiri  atas  penerimaan  dana  non  zakat,  atau  tidak memberitahukan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pejabat yang berwenang (khusus amil zakat  perorangan  dan  perkumpulan).  Sedangkan  sanksi  pidana  adalah  terkait  dengan  tindakan melawan hukum yang tercantum dalam  pasal-pasal larangan pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat,  yaitu  larangan  melakukan  tindakan  memiliki,  menjaminkan,  menghibahkan,  menjual, mengalihkan  zakat,  infak,  sedekah,  atau  dana  sosial  keagamaan  lainnya  yang  ada  dalam pengelolaannya.
Lebih lanjut berdasarkan kepatuhan hukum, pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  dalam  konteks  negara  hukum,  pengelolaan  zakat  diatur  ke  dalam wilayah  privat  kewarganegaraan  dalam  sektor  keagamaan.  Adapun  pola  pengawasan  di  dalam masyarakat  terhadap  pengelolaan  zakat  sebenarnya  sudah  ada  dan  sudah  berjalan  selama  ini, yaitu dalam bentuk yang sangat sederhana melalui peran ulama dan kiyai di tingkat lokal. Tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, amil zakat diharuskan menerapkan aturan teknis administratif terhadap pelaksanaan ibadah ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah jika  negara  harus  masuk  dalam  pengawasan  zakat,  yakni  untuk  mencegah  terjadinya  pola-pola pengelolaan yang melawan hukum atau penyalahgunaan pengelolaan zakat.
Berdasarkan uraian di atas lebih lanjut menurut penulis, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri menggunakan pola yang aman dalam pengelola zakat yang akuntabel adalah lembaga amil  zakat  yang  berbadan  hukum,  ialah  meminimalkan  risiko  hukum  pengelolaan  dana  zakat kepada  BAZNAS,  yaitu  pengumpulan,  rekap  dan  serahkan  ke  BAZNAS  Provinsi  Kalimantan Tengah. Menurut penulis lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri harus menyeleksi siapa yang  wajib  menunaikan  zakat  dan  siapa  yang  berhak  menerima  zakat.  Orang  yang  berzakat jangan  merasa  terzalimi,  misalnya  pegawai  yang  gajinya  pas-pasan  jangan  diambil  zakatnya. Jangan mengambil sesuatu yang tidak wajib. Untuk itu seorang amil harus memiliki kompetensi dasar  sebagai  amil  zakat,  yaitu;  ilmu  syariah,  fiqih  zakat,  integritas  diri,  kuat  kepribadian, kelembutan, dan adil. 8
Akuntabilitas hukum dan kejujuran ( accuntability for probity and legality ) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan  kolusi.  Akuntabilitas  hukum  menjamin  ditegakkannya  supremasi  hukum,  sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas manajerial yang  dapat  juga  diartikan  sebagai  akuntabilitas  kinerja  ( performance  accountability )  adalah pertanggungjawaban  untuk  melakukan  pengelolaan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien. Akuntabilitas  program  juga  berarti  bahwa  program-program  organisasi  hendaknya  merupakan program  yang  bermutu  dan  mendukung  strategi  dalam  pencapaian  visi,  misi  dan  tujuan organisasi.
Berdasarkan hasil analisis penulis, lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mampu mempertanggungjawabkan  program  yang  telah  dibuat  sampai  pada  pelaksanaan  program. Akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mampu mempertanggungjawabkan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  dampak  dimasa  depan.  Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu
8 http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/akuntabilitas-pengelolaan-zakat-dalam-perspektif-hukum-islam-dan- keuangan/
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
dilakukan. Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk  menggunakan dana  publik  ( public money )  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif,  tidak  ada  pemborosan  dan kebocoran  dana,  serta  korupsi.  Akuntabilitas  sangat  penting  karena  menjadi  sorotan  utama masyarakat.  Akuntabilitas  ini  mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat  laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. 9
Berdasarkan analisi penulis di atas, akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil pengelola zakat sudah akuntabel dengan berbadan hukum dan juga memenuhi  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan  zakat,  yaitu  berdasarkan  syariat  Islam,  amanah, kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegritas,  dan  akuntabilitas.  Hal  ini  merupakan pemenuhan  kepatuhan  hukum  sebagaimana  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## 2. Transparansi  dalam  Pengelolaan  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri Kota Palangka Raya
Aspek  penting  dari  pengelolaan  zakat  adalah  peran  para  lembaga  amil  zakat  selaku pengemban  amanah  pengelolaan  dana-dana  itu.  Jika  amil  zakat  baik,  maka asnaf  mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik, tapi jika amil zakatnya tidak baik, maka jangan diharap para asnaf  mustahik yang  lain  akan  menjadi  baik.  Itulah  nilai  strategisnya  amil  zakat,  dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya.
Secara  sosiologis,  harapan  publik  adalah  suskesnya  pengelolaan  zakat  yang  efektif  dan efisien,  tetapi  seperti  segala  hal  yang  merupakan  dambaan  manusia  biasanya  memiliki  wujud yang  abstrak  atau  tidak  jelas.  Mengenai  hal  ini  salah  satu  hal  yang  ingin  diintegrasikan  dalam proses  perancangan  adalah  bagaimana  membuat  sistem  ini  menjadi  transparan  sesuai  dengan prinsip Good  Governance .   Tetapi  ketika  dicoba  untuk  dicari user  requirementnya (daftar kebutuhan  pengguna)  sebagai  basis  validasi  perancangan  timbul  kesulitan  bagaimana mendefinisikannya.
Selalu  tetap  ada  batasan  tentang  apa  yang  bisa  diketahui  publik  dan  sebaiknya  tidak diketahui  publik.  Dalam  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  dituntut  untuk  meningkatkan kepercayaan  bagi  para Muzakki ,  tentunya  tidak  akan  menguraikan  rencana  strategi kompetitifnya.  Seharusnya  ada  lembaga  publik  atau  otoritas  yang  ditunjuk  dan  berani  untuk membuat sebuah kriteria yang jelas.
Dengan  transparannya  pengelolaan  zakat,  maka  dapat  menciptakan  suatu  sistem  kontrol yang  baik,  karena  tidak  hanya  melibatkan  pihak  intern  organisasi  saja  tetapi  juga  akan melibatkan  pihak  ekstern  seperti  para Muzakki maupun  masyarakat  secara  luas.  Dan  dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidak percayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.
Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dalam bentuk transparansinya mempunyai 3 (tiga) kriteria di antaranya :
1. Semua  program  yang  dijalankan  akan  dilaporkan  kepada  semua stake  holder ( Muzakki , Dewan Pengawas dan Lembaga Mitra) secara berkala.
2. Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program.
3. Laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan auditor, update akses yang mudah dan online .
9 http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Dari  pengertian  transparansi  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan pengertian  bahwa,  prinsip  transparasi  itu  sesungguhnya  dibangun  atas  informasi  yang  bebas. Bebas  maksudanya  adalah  bebas  diakses  oleh  siapa  saja  yang  membutuhkan,  dan  pemerintah berkewajiban  untuk  membeberkan  informasi  tersebut,  terutama  yang  berkaitan  dengan  segala sesuatu  yang  diputuskan  untuk    dilakukan  dan  tidak  dilakukan  untuk  urusan  publik.  Kendati demikian,  perlu  diketengahkan  bahwa,  lembaga  yang  transparan  tidak  saja  berarti  adanya keterbukaan  informasi  dan  akses  masyarakat  karena  boleh  jadi  ada  informasi  yang  asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik.
Dengan  pemahaman  demikian  maka,  sesungguhnya  transparansi  merupakan  bentuk akuntabilitas  yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi. 10
Berawal  dari  konsep  transparansi  yang  peneliti  paparkan  jika  dihubungkan  dengan  yang peneliti temukan dari hasil observasi dan wawancara dari subjek I, II, III, IV, V, VI dan VII yang memberikan keterangan sistem organisasi atau sistem kelembagaan yang terkait dengan struktur oraganisasi. Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri untuk memenuhi kebutuhan penting dengan  pengelolaan  zakat  maka  beberapa  unsur  seperti  kepemimpinan,  menghimpun  dana, penyaluran dan pendayagunaan, pengelolaan administrasi keuangan dan asset, pengelolaan SDM Amil yang mana unsur-unsur tersebut dibentuk dalam upaya pengelolaan zakat yang tertata dan terbuka.
Sistem  keuangan  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  mengunakan  sistem akuntansi zakat online yang mana akuntansinya sudah berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 110. Dari  sisi  sistem  perencanaan  yang  dilakukan  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  adanya  rapat  kerja, dengan agenda menyusun rencana kegiatan 1 (satu) tahun kedepan kemudian menetapkan target penghimpunan  dan  penetapan  target  penyaluran  dan  lain-lain  terkait  pengembangan.Sistem perencanaan yang diringi dengan sistem monev (monitoring dan evaluasi). Sedangkan  laporan keuangan  secara  public  dilakukan  perbulan  di website ,  dan  juga  laporan  kegiatan  dilaporkan paling  lambat  24  jam  setelah  kegiatan  itu  dilaksanakan.  Selain  itu  melalui  media website lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  menebitkan  buletin  pertahun  yang  terbitnya  di antara sesudah atau sebelum Ramadhan.
Menurut  Undang-Undang  No  23  Tahun  2011  Pasal  34,  pembinaan  dan  pengawasan lembaga  amil  zakat  dilaksanakan  oleh  Menteri  Agama,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota  sesuai dengan  kewenangannya.  Adapun  dalam  hal  pembinaan,  menurut  undang-undang  meliputi sosialisasi,  fasilitasi  dan  edukasi.  Sedangkan  pengawasan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  14 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat,  mencakup  pelaporan, audit  syariah  dan  audit  keuangan.  Peraturan  Pemerintah  No  14  Tahun  2014  Pasal  75, menetapkan  kewenangan  Kementerian  Agama  untuk  melakukan  audit  syariah  atas  laporan pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  yang dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ). Melalui audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial  keagamaan  lainnya  yang  dilakukan  badan  amil  zakat  dan  lembaga  amil  zakat  telah
10 Lucio Borromeo de Araujo, Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan prtisipasi masyarakat dalam local development program di timor- leste,….
.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat.
Keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri sangat  diperlukan  selain  untuk  memberikan  kontrol  syariah  dan  pendidikan,  Dewan  Pengawas Syariah dalam struktur Lembaga Amil Zakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri apabila Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu akan memberikan jaminan atas pengelolaan dana zakat sesuai  dengan  hukum-hukum  zakat  dan  memberikan  keyakinan  bahwa  personil  lembaga  amil zakat layak sebagai amil zakat selain itu hasil peneliti temukan dari wawancara dengan subjek II bahwa    Dewan  Syariah  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  berfungsi  mengawasi    dan untuk  mananyakan  atau  rujukan-rujukan  syariah,  adanya  dewan  syariah  mengenai  hal  yang berkaitan dengan tugas lembaga yang dapat mendorong lembaga amil zakat untuk menciptakan “ good  corporate  governance. ”  Hal  ini  akan  bermanfaat  karena  deng an  tingginya  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  amil  zakat,  akan  mendorong Muzakki menyalurkan  zakatnya melalui lembaga amil zakat, dan tidak lagi disalurkan secara individu masing-masing Muzakki. Pengawasan terhadap lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan  lembaga  amil  zakat  tersebut,  karena  itu  inti  dari  tujuan  pengawasan  adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai  penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diprogramkan  sehingga  zakat  benar- benar  bisa  diberdayakan  untuk  mengentaskan  masalah  perekonomian  yang  ada  saat  ini. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah lembaga amil zakat. Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu  untuk  memperbaiki,  mengurangi  pemborosan  uang,  waktu,  material  dan  tenaga.  Di samping  itu,  pengawasan  juga  bertujuan  untuk  membantu  menegakkan  agar  peraturan  ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya.
Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri memilik 3 (tiga) bentuk keterbukaan di antaranya keterbukaan dengan donatur berupa laporan langsung kepada donatur dan untuk masyarakat melalui buletin yang terbit sekali setahun  serta  website  yang  bisa  diakses  oleh  masyarakat  secara  bebas  dan  kepada Muzakki laporan  yang dilakukan  selain melalui website juga dilakukan melalui  media sosial  ( Whatapps dan SMS) berdasarkan konsep itu dan kenyataan yang ada bahwa lembaga cukup terbuka dengan segala bentuk kegiatan dan keuangan.
Menurut  tinjauan  teori  transparansi  bahwa  suatu  lembaga  yang  terbuka  mencangkup  3 (tiga) aspek yaitu:
a. Semua  program  yang  dijalankan  akan  dilaporkan  kepada  semua stakeholder ( Muzakki , Dewan  Pengawas  dan  Lembaga  Mitra)  secara  berkala.  Dari  hasil  peneliti  didapatkan  dari para  subjek  penelitian  yang  memberikan  keterangan  bahwa  Lembaga  Amil    Zakat  Rumah Peduli Nurul Fikri secara publik perbulan di website terkait laporan keuangan, kemudian ada laporan  kegiatan  per  24  (dua  puluh  empat  )  jam  setelah  kegiatan  itu  dilaksanakan. Pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri sesungguhnya terkait erat  dengan  program  yang  direncanakan  lembaga  amil  zakat  tersebut,  karena  itu  inti  dari tujuan  pengawasan  adalah  menjamin  tercapainya  tujuan  lembaga  amil  zakat  dengan  cara mengembalikan  atau  meluruskan  berbagai  penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang diprogramkan sehingga zakat benar- benar bisa diberdayakan untuk mengentaskan masalah perekonomian yang ada saat ini. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
publik  melalui  pertanggungjawaban  keuangan  terutama  operasional  syariah  lembaga  amil zakat.  Tujuan  pengawasan  haruslah  positif,  yaitu  untuk  memperbaiki,  mengurangi pemborosan uang, waktu, material dan tenaga. Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya.
b. Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan  laporan  program.  Dari  hasil  yang  peneliti  dapatkan  dari  para  subjek  penelitian  yang memberikan  keterangan  bahwa  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  secara laporan fisik yang diterbitkan persemester yang menerima laporan ini hanya donator.
c. Laporan  akan  dibuat  secara  transparan  dengan  melibatkan auditor,  update, akses  yang mudah  dan online .  Nurul  fikri  juga  mempunyai  laporan  melalui  media  buletin  diterbitkan pertahun di antara sesudah atau sebelum Ramadhan.
Transparansi yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul yang berupa akses mudah dengan prinsip online atau website yang di dalamnya memuat berbagai macam kategori atau menu pilihan diantaranya:
a. Home ,  yang  memuat  informasi  aktivitas  kegiatan  dalam  pelaksanaan  program  kerja  yang mana ini merupakan laporan kegiatan Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.
b. Profil  Kami ,  yang memuat  hal-hal  berupa keterangan  Lembaga Amil Zakat  Rumah Peduli Nurul  seperti  latar  belakang  berdirinya  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul,  Visi Misi, Tujuan, Konsep Operasional, Kategori Program, Struktur Organisasi, dan pengalaman Kerjasama.
c. Layanan, yang menyediakan sepertilayanan konsultasi zakat dan layanan jemput zakat dari seluruh kabupaten yang terdapat kantor cabang Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul.
d. Program ,  kegiatan  yang  menjadi  dasar  Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri untuk menyalurkan dana-dana yang diperoleh, dan penjelasan dari program yang terdapat di Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Nurul  seperti  : Disaster   Risk   Management (bidang pencegahan  bencana),  Program  Umat  Mandiri  Nurul  Fikri  (Pum-NF),  Program  NF Relationship atau program khusus kemitraan dalam hal pengelolaan dana Corporate Social Responbility (CSR) ,  Program Cahaya Generasi, Dan Program Charity & Empowering .
e. Partnership , yang isi dari menu ini berupa laporan kegiatan kerja sama dengan mitra, seperti laporan penyaluran dan laporan menerima bantuan dari mitra.
f. Komunitas, menerangkan  kegiatan  yang  berupa  perkumpulan  dalam  kegiatan  seperti pengajian bulanan dan forum silaturahim.
g. Laporan , di dalam laporan ini  memuat laporan keuangan dari tahun 2013 sampai 2015 dan ditahun 2016 terkahir laporanya sampai di bulan September.
h. Donasi ,  memuat  cara  untuk  mendonasikan  harta  para Muzakki baik  itu  berupa  zakat penghasilan, infak dan shadaqah.
i. Konfirmasi ,  yang  berupa  biodata  yang  memberi  donasi  dan  konfirmasi  dana  yang didonasikan digunakan untuk apa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menurut  penulis,  transparansi  lembaga  amil  zakat  Rumah Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat mengacu pada prinsip shidiq , yaitu terbuka dan tidak  menyembunyikan  anggaran  sebaliknya  adalah  bentuk  kebohongan  yang  paling  jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan bahwa ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib , kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidiq adalah  kewajiban.  Dalam  pengelolaan  anggaran  kejujuran  ini  tidak  bisa  dijalankan  kecuali
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
dengan transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah  wajib.  Ini  berarti,  dalam  pandangan  Islam,  menghindari  transparansi  anggaran  adalah kemaksiatan  yang dapat  menghapuskan semua pahala ibadah kepada Allah SWT, sebab shidiq berkaitan dengan prinsip amanat sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas.
Lebih  lanjut  berdasarkan  hasil  penelitan  penulis,  berkaitan  dengan  proses  informasi anggaran,  amanat  berkaitan  dengan  kesetiaan  untuk  mengalokasikan  dan  mendistribusikan anggaran  kepada  yang  berhak  dalam  istilah  Islam,  menyampaikan  amanat  kepada  ahlinya sebagaimana pada  lembaga amil  zakat  Rumah Peduli Nurul  Fikri sebagai  lembaga amil  zakat untuk  mengontrol shidiq dan  amanat,  diperlukan  sistem  pengawasan.  Dengan  menggunakan istilah  para  ahli ushul fiqh ,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  wajib  karena shidiq dan amanat  tidak  akan  berjalan  tanpanya.  Pengawasan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  baik  tanpa transparansi  anggaran.  Amanah  menegakkan  transparansi  anggaran  adalah  kewajiban  agama yang mulia. Hal tersebut bukan saja mengantarkan manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan  mereka  kepada  surga  yang  dijanjikan.  Secara  duniawi,  transparansi  anggaran, dalam kata-kata imam Ali adalah upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri. 11
Jadi  berdasarkan  analisis  penulis  di  atas,  transparansi  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli Nurul Fikri sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat yang akuntabel, terlihat dengan keterbukaannya  dalam  mengelola  dana  zakat  melalui  keterbukaan  informasi  dan  pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam intergrasi pengelolaan zakat. Hal ini menjadi  dasar bahwa transparansi  pada lembaga  amil  zakat  Rumah Peduli Nurul  Fikri bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan  proses  pelaksanaan  kegiatan  dengan  transparannya  pengelolaan  zakat  pada  lembaga  amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dengan adanya kontrol dari pengurus internal dan pengawasan eksternal serta kontrol sosial dari masyarakat.
.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  tentang  Akuntabilitas  dan Transparansi  Lembaga  Amil  Zakat  (Studi  terhadap  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri    Kota  Palangka Raya),  maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  lembaga amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  Kota  Palangka  Raya  yang  dilihat  dari; Pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri  sudah  memenuhi  syarat  ini  baik  dengan  pemerintah  maupun  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  informasi  dengan  adanya  laporan  seluruh  kegiatannya  dari  laporan  langsung kepada lembaga pengawas yakni BAZNAS sedangkan kepada masyarakat berupa laporan yang diunggah  di website dan  buletin  yang  disebarkan. Kedua, menyediakan  informasi  mengenai pertukaran-pertukaran  yang terjadi  antar organisasi  dan lingkungan sosial, berdasarkan laporan yang peneliti dapat bahwa di dalam laporan selain menerangkan jumlah dana tapi segala bentuk kegiatan  lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri seperti hal seminar, bantuan kebakaran,
11 Transparansi dalam Perspektif Islam, http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi-dalam-perspektif-islam,
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
bantuan  banjir. Ketiga, menyediakan  informasi  mengenai  manfaat  sosial  ( social  benefit )  dan biaya sosial ( social cost ) yang terjadi akibat operasi perusahaan atau nilai tambah yang diberikan oleh  perusahaan  ( value  add )  untuk  jangka  waktu  atau  periode  tertentu,  dalam  pelaksanaannya seluruh  kegiatanya  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri.  Di  mana  kegiatan  lembaga dirancang terlebih dahulu dan berapa target dana serta untuk apa saja dana yang dibutuhkan.
Lembaga  yang dikatakan akuntabel selain mencakup beberapa dasar diatas lembaga amil zakat  harus  memenuhi  kepatuhan  hukum  yang  berupa  izin  untuk  mengumpulkan  dana  ummat serta  adanya  bentuk  pengawasan.  Lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  dari  hasil penelitian  penulis  dapatkan  bahwa  lembaga  amil  zakat  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  dengan Rekomendasi  BAZNAS  Nomor  :  093/SET.BAZNAS/01.02/X/2017  dan  izin  dari  Badan Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  kota  Palangka  Raya  No.  00-11-00/07/III/2016  serta  dari  Badan Penanaman  Modal  Daerah  dan  Perizinan  Kota  Palangka  Raya  dalam  penyelenggaraan mengumpulkan uang dan barang. Selain itu dalam pengawasan ada 4 (empat) lembaga pengawas yaitu  Baznaz,  Kemenag,  Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  Dinas  Sosial  sebagai  mana  yang termaktub dalan UU No. 23 tahun 2011 pasal (29) ayat 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri amanah atau akuntabel.
Transparansi  dalam  pengelolaan  lembaga  amil  zakat  dalam  konteks  penyelenggaraannya berdasarkan  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Oleh kerena itu berdasarkan penelitian yang penulis  dapatkan  bahwa  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri  Kota  Palangka  Raya  dilihat  dari pengelolaannya  yang  berupa  penertbitan  buletin  setelah  ramadhan  yang  memuat  segala  bentuk kegiatan serta dilihat dari pelaporan yang bersifat publik yang ada di website yang memuat dari hal laporan dan kegiatan, serta adanya kerterbukaan dengan mitra dan Muzakki dalam kegiatan dana yang didapat yang di muat dalam grup media sosial seperti Whatsapp. Prinsip transparansi tersebut  terlihat  melalui  keterbukaan  informasi  dan  pelaporan  keuangan  kepada  instansi berwenang  yang  ikut  serta  dalam  intergrasi  pengelolaan  zakat.  Hal  ini  menjadi  dasar  bahwa lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri bersifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan dengan transparannya pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri.
Adapun  saran  dari  hasil  penelitian  ini,  diharapkan  Kepada  Rumah  Peduli  Nurul  Fikri yang mana lembaga ini berpotensi  menjadi  lembaga  yang berbasis nasional  maka dari itu agar lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri dapat menyelesai izin dari BAZNAS pusat serta dalam pengelolaannya dapat meningkat seperti pemodalan wirausaha, cangkupan lembaga dapat mencapai  pelosok  desa,  dan    sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  lebih  sadar  akan  zakat.  Bagi masyarakat hendaknya melakukan pengawasan atau kontrol sosial terhadap lembaga amil zakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan zakat yang rawan sosial. Bagi instansi atau lembaga terkait pengelolaan zakat hendaknya melakukan upaya kerjasama melalui terintegrasinya  pengelolaan  zakat,  baik  data,  dana,  dan  manajemen  zakat  yang  akuntabel  dan transparan  sebagai  sumber  ekonomi  umat  yang  dapat  memberikan  kemaslahatan  yang  seluas- luasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Sjuhada, dkk, Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial : Studi Legislasi  dan Implementasi Perda Daerah, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009
Administrator, 2015, http://www.rpnf.org/profil-rpnf/ Diakses pada tanggal 27 April 2015 Pukul 18.53 WIB.
Administrator,  www.kemendagri.go.id,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 11 April 2016.
Admistrator, http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan- hukum-kesadaran.html , diakses pada tanggal 1 november 2016.
Al Albani, Muhammad Nashirudin, Shahih Sunan Nasa’i Jilid 2 , (terjemah fathurahman dan Zuhdi), c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Al  Asqalani,  Ibnu  Hajar, Fathul  Baari  Penjelasan  Kitab  Shahih  AlBukhari  Buku  8 , (terjemah Amiruddin),c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Ali,  Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Araujo,  Lucio  Borromeo  de, Penerapan  prinsip  transparansi,  akuntabilitas  dan  prtisipasi masyarakat dalam local development program di timor-
leste, http://luckyarezo.blogspot.co.id /2013/05/prinsip-transparansi-akuntabilitas- dan.html, diakses pada tangal 9 april 2016.
Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perpektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Az-zuhaili, Wahbah, Fiqih islam wa Adillatuhu jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Bungin,  Burhan, Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,dan  Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2008.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan terjemahann ya , Depok, Cahaya Qur’an, 2008.
Departemen RI, M anajemen Pengeloaan Zakat, Jakarta: 2009.
Ghoni,  Djunaidi  dan  Fauzan  Al-Mansur, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Jogjakarta:  Ar- Ruzz Media, 2012.
El-Madani, Fiqh  Zakat  Lengkap:  Segala  Hal  Tentang  Kewajiban  Zakat    dan  Cara Membaginya, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
Gie, The Liang, dkk, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Hidayat,  Ahmad, Transparansi  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia, http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan- pelayanan.html , diakses pada tanggal 15 juni 2016.
Karim, Helmi, Fiqih Muamalah, c. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
Kartoredjo, H.S, Kamus Baru  Kontemorer, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2011.
Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Muhammad  dan  Abubakar, Manajemen  Organisasi  Zakat, Malang:  Madani  (kelompok penerbit Instrans), 2011.
Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Nurwairah, Nahed, Permberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf , Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya:  Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1: 2009.
Prastowo,  Andi, Menguasai  Teknik-teknik  Koleksi  Data  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta:
DIVA Press, 2010.
Rahmaniar, Menggali  Potensi  Umat  Melalui  Zakat  (Studi  Terhadap  Pelaksanan  Zakat  Di Kota  Palangka  Raya)  , Sekolah  Tinggi  Agama  islam  Palangka  Raya,  Jurnal  Studi Agama dan Masyarakat, Volume 5 nomor 1, 2008.
Rizal, Muhammad, Akuntabilitas: Dalam Presfektif Islam , http://www.larispa.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-presfektif-islam-.html , di akses pada tanggal 4 April 2016.
Saleh,  amin  Nur, http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/teori-kesadaran-hukum-dan- ketaatan-hukum.html , diakses pada tanggal  November 2016.
Salman,  Otje  dan    Anton  F.    Susanto, Teori    Hukum    Mengingat,  Mengumpulkan  dan
Membuka Kembali, Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia  (UI- Press), 1986.
Soemitro,  Rony  Hanitijo, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1985,
cet. II
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Sucipto, Agus, “Membangun Transparansi dan  Akuntabilitas  Lembaga  Pengelola Zakat”, http://bazkabgarut.blogspot.co.id/2011/04/membangun transparansi-dan.html , diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 16:00 WIB.
Subagyo,  Joko, Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,
1997.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2013.
Sukti, Surya, Hukum Zakat dan Wakaf  Di Indonesia, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
Sunggono,  Bambang, Metologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Tanzen, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta, Teras, 2011.
Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2005.
Utsman , Sabian , Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2013.
Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.