https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM

## MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE :

## STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA

## TENGGARA TIMUR
Rira Nuradhawati 1 Indra Kristian 2
Magister Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan 1
Hubungan Internasional, FISIP, Al-Ghifari 2
Email: rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan  Indonesia-Timor  Leste  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia secara umum. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste adalah pintu masuk utama daerah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste.    Kabupaten Belu banyak menyimpan kekayaan  alam  seperti  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  dan  pariwisata  akan  tetapi dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan karena  rendahnya  tingkat  pendidikan,  keterampilan,  pengalaman,  pengetahuan  maupun motivasi  yang  dimiliki  ole  masyarakat  dalam  menggali  dan  mengembangkan  potensi daerah  yang  dimilikinya.  Selain  itu  juga  factor  keamanan  dan  pelanggaran  hukum  di wilayah  perbatasan  turut  menghambat  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Maka diperlukan upaya  guna mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendidikan dan pelatihan  oleh  pemerintah  pusat  bersama  pemerintah  daerah  dengan  melibatkan masyarakat  sehingga  masyarakat  lebih  berdaya.  Adanya  keterlibatan  TNI/Polri  yang bekerja sama dengan pihak keamanan Timor Leste untuk mengatasi persoalan keamanan di perbatasan.
Kata Kunci: Pembangunan, ekonomi, perbatasan, keamanan, potensi daerah.

## Abstract
Economic development in order to improve the  welfare of the people in  the Indonesia- Timor Leste border region has a very important role in the development of the Indonesian border  region  in  general.  Belu  Regency  is  a  district  directly  adjacent  to
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Timor Leste and is the main entrance to the border area between Indonesia and Timor Leste. Belu Regency saves a lot of natural wealth such as agriculture, plantations, animal husbandry, and tourism, but the utilization of its potential is not optimal. This is due  to the  low  level  of  education,  skills,  experience,  knowledge  and  motivation possessed by  the  community  in  exploring  and  developing  the  potential  of  their  area.  In  addition, security factors and violations of law in border areas also hinder the implementation of development. So efforts  are needed  to overcome  these problems such as education and training  by  the  central  government  together  with  local  governments  by  involving  the community so that the community is more empowered. The involvement of the TNI/Polri in  cooperation  with  the  Timor  Leste  security  forces  to  address  security  issues  at  the border.
Keywords: Development, economy, borders, security, regional potential.

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan Negara.  Pembangunan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  tujuan  Nasional  sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945,  yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional  (Propenas)  dalam  bentuk  program  prioritas  pengembangan  daerah  perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain
Pembangunan  Nasional  Negara  Indonesia  secara  umum  ditujukan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  kehidupan  masyarakat  secara  adil  dan  merata  diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan ( rural area ) maupun daerah perkotaan ( urban area ). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini  masih  banyak  ditemukan  masalah  yang  belum  dapat  dipecahkan,  beberapa    yang terpenting  diantaranya  masalah  kemiskinan,  kesenjangan  kemajuan antara wilayah di Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  dan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI),  kesenjangan kemajuan  antara  kotadesa,  masalah  ketenaga-kerjaan,  masalah  lingkungan  hidup,  dan sebagainya.  Salah  satu  wilayah  yang  perkembangannya  cukup  tertinggal  dibandingkan wilayah  lain  adalah  wilayah  perbatasan.  Selama  ini  wilayah  perbatasan
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
identik  dengan  daerah  perdesaan,  daerah  pinggiran,  daerah  tertinggal,  atau  daerah miskin yang cenderung termarginalkan. 1
Di  Indonesia,  kata  “pembangunan”  sudah  menjadi  kata  kunci  bagi  segala  hal.
Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka,  pembangunan  seringkali  diartikan  sebagai  kemajuan  yang  dicapai  oleh  sebuah masyarakat di bidang ekonomi. 2
Isu pembangunan wilayah perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda prioritas    dalam    rencana    pembangunan    jangka    menengah    nasional.    Pembangunan wilayah  perbatasan  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  misi  pembangunan  nasional, terutama untuk  menjamin keutuhan  dan kedaulatan wilayah,  pertahanan  dan keamanan nasional  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan.  Wilayah perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga  dan/atau  laut  lepas.  Wilayah  perbatasan terdiri dari wilayah perbatasan darat dan laut, yang tesebar secara luas dengan tipologi yang sangat beragam mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar). 3
Pengelolaan  wilayah  perbatasan,  termasuk  di  perbatasan  termasuk  Indonesia- Timor  Leste,  memiliki  peran  yang  sangat  strategis.  Hal  ini  mendasarkan  pada pertimbangan  karakteristik  kegiatan  yang  berlangsung  di  wilayah  perbatasan  tersebut, yaitu antara lain sebagai pintu gerbang negara yang dapat memengaruhi kedaulatan dan yuridiksi  negara  baik  darat  maupun  laut,  serta  mempunyai  dampak  terhadap  kondisi keamanan  dan  pertahanan  Indonesia.  Atas  dasar  pemahaman  ini  sudah  seharusnya wilayah     perbatasan     mendapatkan     perhatian     dan     perlu     selalu     dicermati perkembangannya. 4
1 http://repository.ut.ac.id/6397/1/42550.pdf , diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 13.02 WIB.
2 Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal:1
3 http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/316/279 , diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 17.33 WIB
4 Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah yang Perbatasan Antaranegara dalam konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste) hlm 5
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Kawasan  perbatasan  merupakan  suatu  wilayah  yang  berada  pada  garis  terluar dari  suatu  Negara  yang  berbatasan  dan  pemisah  Negara  lain.  Salah  satunya  yaitu Kabupaten   Belu   yang    merupakan  pintu   masuk  daerah  perbatasan   antara  Negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini Merupakan potensi dan peluang baik positif maupun Negatif  yang  dapat  berkembang  di  daerah  ini,  Seperti  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  dari  berbagai  aspek  seperti  Sosial,  Ekonomi,  dan  Sumber  daya  alam  yang dapat  dikelola  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  hal-  hal  yang  sering  terjadi  di daerah perbatasan tidak  seperti  yang diharapkan  di mana masih ada kesenjangan sosial taraf hidup masyarakat yang rendah di mana angka kemiskinan dan pengangguran lebih meningkat,  hal  ini  membuat  masyarakat  perbatasan  menginginkan  uang  lebih  mudah dengan  caranya  masing-masing  dan  mereka  terkdang  sering  melakukan  hal-hal  tidak diinginkan  salah  satunya  seperti  Penyelundupan  BBM,  bahan  sembako  dimana  adanya perbedaan nilai mata uang dan harga antara kedua Negara merupakan salah satu alasan untuk melakukan hal tersebut.
Kabupaten  Belu  terbagi  atas  12  Kecamatan,  69  Desa  dan  12  Kelurahan.
Kecamatan  dengan  wilayah  terluas  adalah  Kecamatan  Tasifeto  Barat  dengan  luas wilayah  224,19  km2  atau  17,45%  dari  luas  wilayah  Kabupaten  Belu.Sedangkan  yang terkecil  adalah  Kecamatan Atambua  Barat dengan luas wilayah  15,55 km2 atau 1,21% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kabupaten  Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi  NTT  yang  berbatasan  darat  langsung  dengan  Negara  Republik  Demokratic Timor Leste (RDTL) sepanjang 126 KM dan terdapat 2 (dua) pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL ini yaitu Motaain dan Turiskain.
Isu  utama  pengembangan  ekonomi  kawasan  perbatasan  Atambua-Timor  Leste, adalah bagaimana meningkatkan kinerja Ekonomi mulai dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan  dan  jasa   serta  aktifitas  lintas  batas.  Dalam   Perpres  No.
179/2014  ini  merupakan  amanat  Pasal  123  ayat  (4)  PP  Nomor  26  Tahun 2008  tentang Rencana   Tata   Ruang  Wilayah   Nasional,   penetapan   Rencana   Tata   Ruang  (RTR) Kawasan  Strategis  Nasional  (KSN),  termasuk  9  kawasan  strategis  nasional  Rencana Tata  Ruang  Kawasan  Perbatasan  Negara  ditetapkan  dengan  Perpres.  Kesembilan  KSN tersebut meliputi RTR  Kawasan Perbatasan Negara salah satunya  yaitu Nusa Tenggara Timur  Kawasan  Perbatasan  yang  berhadapan  dengan  Laut  Lepas.  Deliniasi  (wilayah)
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pengaturan   Kawasan   Perbatasan   Negara   di   Provinsi   NTT   mencakup   kawasan perbatasan di darat dan di laut.
Kabupaten Belu masuk dalam kategori daerah tertinggal bila diukur dari tingkat kesejahteraan  penduduknya.  Indeks  Pembangunan  Manusianya  baru  mencapai  62,  8, sedangkan daerah lain sudah mencapai 65,4. Pendapatan asli daerah Kabupaten Belu juga baru mencapai 8,6 persen dari total APBD. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Belu diperoleh melalui sektor pertanian, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran.
Dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  di  Kabupaten  Belu  tentu  saja  harus didukung  dari  sisi  keamanan,  hal  ini  disebabkan  pelanggaran  hukum  sering  muncul  di daerah  perbatasan  seperti  aktivitas  penyeludupan  dan  aksi  ilegal  lainnya.  Di  samping itu, urusan tapal batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga belum selesai. Untuk itu  kontribusi  pihak  kepolisian  dan  TNI  dalam  melaksanakan  pengamanan  di  titik perbatasan  Indonesia dan Timor  Leste  merupakan sesuatu hal  yang penting. Selain itu, pihak  berwenang  dapat  bekerja  sama  dengan  Satgas  Pamtas  dan  UPF  PNTL ( Unidade Patrolhamento Forientra Polisi Nasional Timor Leste) dalam berbagai hal teknis seperti patroli  bersama-sama  antara  TNI  dan  UPF  PNTL  di  setiap  garis  perbatasan  antara Indonesia dan Timor Leste. Selain demi menjaga faktor keamanan, kerja sama TNI dan UPF    PNTL    dimaksudkan    untuk    menjaga    hubungan    baik    kedua    negara.    Faktor keamanan  sangat  penting  dalam  pembangunan  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah perbatasan.  Sebagaimana  diketahui,  pembangunan  khususnya  dalam  bidang  ekonomi dapat  berjalan  dengan  baik  jika  faktor  keamanan  dapat  juga  terjaga  dengan  baik.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  suatu  penelitian  yang  berkaitan  dengan  bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste:studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan  demikian,  pertanyaan  penelitian  yang  akan  dijawab  melalui  tulisan  ini adalah  bagaimana  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste  :  studi  kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  maksud untuk  mengungkapkan  secara  komprehensif  dan  alami  bagaimana  pelaksanaan pembangunan  ekonomi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste: Studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini,  peneliti  berusaha  untuk  memfokuskan  pada  pengamatan  dari  pelaksanaan pembangunan  ekonomi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  di  wilayah  perbatasan Indonesia – Timor  Leste : studi kasus Kabupaten  Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian  deskriptif  itu  sendiri  menurut  Sugiyono  adalah  untuk  mendeskripsikan  atau memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah terkumpul  sebagaimana  adanya,  tanpa  melakukan  analisis  dan  membuat  kesimpulan yang berlaku untuk umum”. 5

## PEMBAHASAN
Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan  sebenarnya  adalah  merupakan  suatu  perubahan  sosial  ekonomi. Pembangunan agar dapat  menjadi suatu proses  yang dapat bergerak maju  atu kekuatan sendiri  tergantung  kepada  manusia  dan  struktur  sosialnya.  Jadi,  bukan  hanya  yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka.
Menurut Todaro, proses pembangunan harus memiliki 3 tujuan inti:
1.   Peningkatan   ketersediaan   serta   perluasan   distribusi   berbagai   macam barang  kebutuhan  pokok  (pangan,  sandang,  papan,  kesehatan, perlindungan dan keamanan).
2.    Peningkatan  standar  kehidupan  yang  tidak  hanya  berupa  peningkatan pendapatan.  Namun  juga  meliputi  penambahan  penyediaan,  lapangan pekerjaan,  perbaikan,  kualitas  pendidikan,  serta  peningkatan  perhatian atas  nilai-nilai  kultural  dan  kemanusiaan.  Dimana  semuanya  itu  tidak
5 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alflabeta. Hal:29
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
hanya  untuk  memperbaiki  kesejahteraan  materiil  melainkan  juga  untuk menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan.
3.   Perluasan  pilihan-pilihan  ekonomi  dan  sosial  bagi  tiap  individu  dan bangsa  secara  keseluruhan,  yakni  dengan  membebaskan  mereka  dari sikap ketergantungan. 6
Dari  apa  yang  dikemukakan  oleh  Todaro,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  proses pembangunan  itu  harus  memiliki  3  tujuan  inti  yaitu  1)  peningkatan  ketersediaan kebutuhan  pokok,  2)  peningkatan  standar  kehidupan  meliputi  penyediaan  lapangan kerja, kualitas pendidikan dan perhatian atas  nilai-nilai budaya dan  juga  kemanusiaan, 3)   adanya   perluasan   pilihan   ekonomi   sehingga   masyarakat   terbebas   dari   sikap ketergantungan.
Dalam  upaya  pembangunan  kawasan  perbatasan  terdapat  beberapa  peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya antara lain:
1.   Pasal 25A UUD 1945
2.   UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
3.   Perpres Nomor 12 Tahun 2010
4.   Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP
5.   Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024
Adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  menjadi  pedoman  dalam  upaya pembangunan  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Belu  Indonesia  dengan  Timor  Leste sehingga  bisa  tercipta  pembangunan  yang  merata  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Konsep  dasar  yang  digunakan  dalam  pengembangan  kawasan  perbatasan  yang ditujukkan sekaligus sebagai kawasan pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan mengacu  pada  tiga  pendekatan  yang  digunakan  yaitu:  pendekatan  kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan. 7
Dengan  adanya  pelaksanaan  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  – Timor  Leste,  khususnya  di  Kabupaten  Belum  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dapat
6 Todaro , Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006 . Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
7 Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015, Jakarta: BNPP RI, 2011, Seri BNPP 01S- 0111. Hlm.34.
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  tersebut.  Friedlander 8 mengatakan  bahwa  kesejahteraan  merupakan  sistem  yang  terorganisasi  yang  dilakukan melalui  pelayanan-pelayanan  dan  lembaga-lembaga  sosial  dengan  tujuan  untuk membantu  individu  dan  kelompok  agar  mencapai  tingkat  hidup  dan  kesehatan  yang memuaskan  serta  hubungan-hubungan  personal  dan  sosial  yang  memberi  kesempatan kepada    mereka    untuk    mengembangkan    seluruh    kemampuannya    dan    untuk meningkatkan  kesejahteraannya  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  keluarga  dan masyarakat.
Ada   beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional, dan jaminan sosial. 9
Inti kesejahteraan adalah kapabilitas. 10 Setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga  mereka  dapat  mencapai  pemenuhan  kebutuhan  maksimal  dan berkembang  menjadi  manusia  yang capable .  Semakin  besar  kapabilitas  maka  semakin besar  pula  kebebasan  dalam  merespon  peluan-peluang  yang  ada.  Pengembangan kemampuan  (kapabilitas)  manusia  berkaitan  dengan  peningkatan  harapan  hidup,  bebas dari buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna (sejahtera).
Wilayah  Atambua  sebagai  ibukota  dari  Kabupaten  Belu  Atambua  memiliki potensi yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya bila dikelola dengan baik. Kabupaten Belu yang dijadikan objek penelitian memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang perekonomian.
Dalam  bidang  pertanian  Atambua  menghasilkan   banyak  jenis  tanaman  seperti jagung,  padi,  kacang-kacangan, mente,  kelapa,  dan  kemiri.  Kondisi  masyarakat  masih melakukan  kegiatan  pertanian  dengan  metode  yang  masih  sangat  tradisional  dimana
8 Friedlander ,W.A.& Apte, R.Z. 1980 , Introduction to social Welfare (5th ed),. Englewood Cliff,Nj :Prentice Hall.
9 Adi , Isbandi Rukminto. ( 2013 ). Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan), Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.
10 Sen, Amartya. 2009. The Idea of justice. Cambridge : Harvard University Press
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
masyarakat  menanam  tanaman  pangan,  menggarap  lahan,  menjual  hasil  panen  dan mengolah  hasil  panen  tersebut.  Kondisi  tersebut  apabila  dibiarkan  memiliki  dampak negatif karena perkembangan masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung menurun.  Permasalahan semakin kompleks ketika usia dari anggota masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut memasuki masa atau usia tidak    produktif.    Banyak    dari    anggota  masyarakat    yang  berusia  produktif  lebih memilih untuk pergi  merantau ke daerah lain ataupun luar negeri. Apabila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian maka kemungkinan besar Atambua akan berganti menjadi wilayah industri dan perekonomian dikuasai oleh para pendatang.
Masyarakat  juga  mengembangkan  bidang  peternakan  yang  menjadi  salah  satu potensi    daerah    dalam    rangka    pembangunan    bidang    ekonomi.    Kegiatan membudidayakan  ternak  tersebut  memberikan  keuntungan  ekonomi  yang  sangat  besar kepada masyarakat setempat. Namun demikian, sama halnya dalam pengelolaan bidang pertanian,   bidang   peternakan   juga   masih   mempergunakan   cara-cara   tradisional. Sehingga  dari  tahun  ke  tahun  tidak  ada  perubahan  baik  dari  segi  pendapatan  maupun peningkatan  jumlah  ternak  yang dapat  diperoleh  masyarakat.  Kurangnya informasi  dan pelatihan  dalam  bidang  peternakan,  juga  disebabkan  masyarakat  sudah  merasa  puas dengan  apa  yang  diperolehnya.  Oleh  karena  itu  harus  ada  upaya  untuk  merubah pandangan tersebut sehingga masyarakat mampu mengelola pertanian maupun peternakan menjadi salah satu sumber perekonomian yang menjanjikan bagi mereka.
Bidang perikanan dan pertambangan juga tidak kalah penting sebagai salah satu upaya  pembangunan  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Bidang  pertambangan  seperti  marmer,  batu,  dan  kapur  merupakan  kekayaan  tambang Atambua  yang  belum  dieksplorasi  secara  maksimal.  Bidang  pertambangan  menjadi pekerjaan  terakhir  yang  dipilih  oleh  masyarakat  disebabkan  mereka  tidak  memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, tenaga terampil dalam bidang pertambangan  sangat  diperlukan.   Kondisi  yang  sama  juga  ditemukan  dalam  bidang perikanan. Dimana masyarakat melakukan kegiatan menangkap ikan, membudidayakan ikan,  dan  membudidayakan  rumput  laut  secara  tradisional  sehingga  belum  dapat memberikan keuntungan yang signifikan.
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Wilayah  Atambua  juga  memiliki  potensi  alam,  yakni  potensi  wisata  panti  yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Berjarak sekitar 70 km arah selatan dari Kota Atambua, potensi wisata pantai ini dapat ditempuh  dalam  waktu  2  jam  menggunakan  kendaraan  roda  dua  atau  roda  empat. Daerah ini terkenal dengan hamparan pasir putih, tingginya gulungan ombak, dan sunrise.
Pantai  ini memiliki  potensi  alam  yang cukup  menarik  seperti  air payau, tambaktambak ikan,  serta  pasir  putih.  Pada  bulan  Januari–Maret  kondisi  ombak  di pantai ini cukup besar sehingga dapat dipergunakan untuk berselancar.
Dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi,  masyarakat  masih  belum bisa memanfaatkan potensi  yang mereka miliki secara optimal  yang disebabkan adanya keterbatasan  dalam  keterampilan,  pengalaman,  pengetahuan,  pendidikan  juga  motivasi. Kondisi  ini  sudah  lama  terjadi  dan  belum  adanya  usaha  yang  maksimal  baik  dari  diri pribadi,  masyarakat  ataupun  pemerintah  guna  merubah  paradigma  dari  masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya  upaya  dari  pemerintah  melalui  program-program  pembangunan  sehingga masyarakat  dan  juga  pemerintah  dapat  bekerja  sama  dalam  pembangunan  untuk memanfaatkan  potensi  daerah  yang  ada.  Dalam  rangka  memberikan  stimulus  kepada masyarakat untuk  berubah, maka  diperlukan adanya  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan di  lingkungan  masyarakat  agar  lebih  berdaya  dalam  rangka  memanfaatkan  potensi daerah baik secara pribadi maupun kelompok yang ada di masyarakat. Agar masyarakat memiliki  stimulus  untuk  berubah,  perlu  adanya  contoh  dan  pelatihan  di  lingkungan masyarakat   dalam   memanfaatkan   potensi   daerah,   baik   secara   pribadi   maupun kelompok.
Selain  program  dari  pemerintah  dengan  adanya  upaya  pendidikan  dan  pelatihan untuk  merubah  paradigma  masyarakat  sehingga  mampu  memanfaatkan  potensi  daerah secara  optimal  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  harus  juga didukung  adanya  factor  keamanan  mengingat  wilayah  yang  merupakan  wilayah perbatasan  sehingga  memiliki  banyak  ancaman  dan  resiko  dalam  hal  keamanan  yang dikhawatirkan akan menghambat jalannya pembangunan ekonomi.
Wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste memiliki tiga  kabupaten,  yaitu  Kabupaten Belu  dengan ibu  kota  Atambua, Kabupaten
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Timor Tengah Utara dengan ibu kota Kefamenanu, dan Kabupaten Kupang dengan ibu kota  Oelamasi.  Ketiga  kabupaten  tersebut  memiliki  banyak  jalan  tradisional  yang melintasi  perbukitan,  sungai,  dan  hutan.  Kondisi  tersebut  dapat  dijadikan  jalur  pejalan kaki untuk menyeberang antarnegara secara illegal, sehingga dapat menimbulkan masalah seperti  pelanggaran  hukum,  tindakan  kriminal  dan  konflik  yang  pada  akhirnya  akan melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste.
Kemudian adanya wilayah sengketa di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor  Leste  masih  menyisakan  berbagai  macam  masalah  sehingga  harus  segera diselesaikan  untuk  mencegah  timbulnya  konflik  yang  pada  akhirnya  akan  menghambat proses pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Di lapangan juga nampak adanya ketidakjelasan  dari  demarkasi  yang  merupakan  salah  satu  faktor  potensial    memicu konflik antarwarga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan.
Adanya    kondisi    yang    mengancam    keamanan    di    wilayah    perbatasan menyebabkan timbulnya beberapa tindakan kriminal diantaranya adalah sebagai berikut:
1.    Adanya  penyelundupan  yang  disebabkan  kondisi  ekonomi  dan  rendahnya tingkat   kesejahteraan   masyarakat    yang   ada   di   wilayah   perbatasan mendorong  masyarakat  melakukan  kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  illegal. Adanya  perbedaan  harga  yang  mencolok  baik  itu  dalam  BBM,  pupuk bersubsidi, sembako maupun kebutuhan lainnya, mendorong masyarakt dari kedua  negara  melakukan  kegiatan  penyelundupan  dengan  tujuan  mencari keuntungan. Buruknya mental para birokrat dan juga lemahnya pengawasan menyebabkan  kegiatan  illegal  seperti  penyelundupan  ini  tumbuh  subur melalui pos-pos lintas batas negara.
2.    Adanya  tindakan  pencurian  ternak  yang  disebabkan  kegiatan  beternak masyarakat masih bersifat tradisional, dimana ternak dilepas begitu saja dan tidak diawasi sehingga ternak menyeberang ke wilayah negara tetangga dan sebaliknya.
3.    Adanya   kondisi   lintas   batas   illegal   yang   disebabkan   masih   dekatnya hubungan  kekerabatan  antara  masyarakat  Indonesia  dengan  Timor  Leste meskipun  secara  politik  mereka  terpisah  tapi  secara  sosial  budaya  mereka tidak terpisahkan satu sama lain.
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pelaksanaan  pembangungan  di  wilayah  perbatasan  mengalami  banyak  kendala yang disebabkan minimnya berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan sehingga  menambah  angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Infrastruktur jalan  yang kurang  bagus  juga  turut  menghambat  pembangunan.  Wilayah  perbatasan  Nusa Tenggara  Timur  sangat  tertinggal  dilihat  dari  minimnya  sarana  dan  prasarana  jalan meskipun  wilayah  tersebut  memiliki  potensi  daerah  yang  tinggi  dari  bidang  pertanian, perikanan, pertambangan maupun wisata. Namun rendahnya aksesibilitas menyebabkan perekonmian  di  wilayah  perbatasan  sulit  berkembang  sehingga  pada  akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga kesejahteraan masyarakat akan sulit diwujudkan.
Oleh  karena  itu,  guna  mendukung jalannya  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi yang kondusif dan mampu memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka    meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat    maka    perlu    memperhatikan  aspek sumber      daya      manusia      dengan      adanya      pendidikan      dan      pelatihan      guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan semua  potensi  yang  dimiliki  daerahnya.  Selain  itu  pula  adanya  dukungan  dari  bidang keamanan, karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila kondisi keamanan tidak mendukungnya. Kabupaten  Belu dengan  Atambua sebagai  ibukotanya memiliki  banyak  persoalan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  di wilayah perbatasan seperti  terjadinya  tindakan  penyelundupan,  pencurian  ataupun  pelanggaran  lintas  batas negara sehingga perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dengan keterlibatan aparat keamanan  yakni  TNI  dan  Polri  guna  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah perbatasan  dalam  rangka  mendukung  jalannya  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  di wilayah perbatasan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  terdapat  beberapa  hal  yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Timor  Leste  :  Studi  kasus  Kabupaten  Belu  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai berikut:
1.      Adanya    potensi    dalam    bidang    pertanian,    peternakan,    perikanan, pertambangan  dan  wisata  perlu  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin mengingat  masyarakat  masih  mengelolanya  secara  tradisional  sehingga kurang  optimal  dalam  pemanfaatannya.  Oleh  karena  itu  diperlukan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  masyarakat  setempat  untuk  merubah paradigma yang berkembang selama ini di masyarakat.
2. Membuka peluang masuknya para investor untuk menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan  ekonomi karena  salama  ini  pelaksanaan pembangunan di  wilayah  tersebut  belum  dilakukan  secara  optimal.  Untuk  itu  diperlukan adanya upaya pemberdayaan bagi  masyarakat, pemerintah daerah dan juga swasta.    Harapannya    dengan    masuknya    investasi    ini    mampu memberdayakan masyarakat dan pemerintah setempat.
3. Dalam rangka menarik dan meningkatkan keterlibatan para investor dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan, maka diperlukan adanya upaya  untuk  memperkenalkan  daerah  dengan  adanya  profil  daerah  yang menyuguhkan  berbagai  macam  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  para investor.  Profil  daerah  ini  ini  sendiri  bermaksud  agar  para  investor  dapat menangkap  dan  menentukan  peluang  investasi  sehingga  lebih  cepat mengambil  keputusan  untuk  melakukan  investasi  di  wilayah  perbatasan yang  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  dan  pembangunan  dalam bidang ekonomi.
4. Situasi    dan    kondisi    keamanan    di    wilayah    perbatasan    kerapkali menimbulkan  pelanggaran  hukum  seperti  terjadinya  tindakan  kriminal penyelundupan   BBM,   pupuk   bersubsidi,   sembako   ataupun   barang kebutuhan  lainnya  dan  juga  pelanggaran  lintas  batas  negara  sehingga memerlukan  kerja  sama  dan  pengawasan  dalam  bidang  keamanan  oleh TNI/Polri dengan pihak keamanan Timor Leste.
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## DAFTAR PUSTAKA

## A.        Buku
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2013 ). Kesejahteraan Sosial  (pekerjaan  sosial,  pembangunan sosial dan kajian pembangunan) , Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015 , Jakarta: BNPP RI, 2011, Seri BNPP
01S- 0111.
Budiman, Arief.  2000. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga .  Jakarta:  PT.  Gramedia
Pustaka Utama.
Friedlander,W.A.&   Apte,   R.Z.1980, Introduction   to   social   Welfare   (5th   ed),.
Englewood Cliff,Nj :Prentice Hall.
Implementasi Kebijakan  Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah  yang Perbatasan
Antaranegara dalam konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste)
Sen, Amartya. 2009. The Idea of justice. Cambridge : Harvard University Press
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alflabeta.
Todaro,   Michael   P.   dan   Stephen   C.   Smith. 2006. Pembangunan   Ekonomi   (edisi kesembilan, jilid I) . Jakarta : Erlangga
B.         Internet
http://repository.ut.ac.id/6397/1/42550.pdf , diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 13.02 WIB.
http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/316/279 , diakses
pada tanggal 26 Desember 2021 jam 17.33 WIB
https://media.neliti.com/media/publications/41513-ID-membangun-perilaku-
masyarakat-atambua-melalui-pemanfaatan-potensi-daerah-dan-kea.pdf ,   diakses pada tanggal 27 Desember 2021 jam 6.04 WIB
http://eprints.itn.ac.id/405/2/eprints.pdf ,  diakses  pada  tanggal  27  Desember  2021  jam 6.05 WIB.