## PERSPEKTIF PENGELOLAAN BERKELANJUTAN TERHADAP IMPLEMENTASI INDONESIA FOLU NET SINK 2030: SEBUAH TINJAUAN

## SUSTAINABILITY PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030: A REVIEW

## Oleh
A. Nizam Syahiib 1) , Rahmat Safe’i 2*)
1 Student of Master of Forestry Study Program, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lampung, Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro street Number.1, Bandar Lampung 35145, Indonesia
2 Master of Forestry Study Program, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lampung, Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro street Number.1, Bandar Lampung 35145, Indonesia e-mail: * rahmat.safei@fp.unila.ac.id Diterima: 10 April 2024
Disetujui:12  Mei 2024

## Abstrak
Krisis  perubahan  iklim  merupakan  isu  yang  menjadi  pusat  perhatian  berbagai  pihak  dari  berbagai  negara.  Isu perubahan  iklim  berkaitan  dengan  peningkatan  CO 2 di  atmosfer,  yang  mengakibatkan  emisi  gas  rumah  kaca (GRK). Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pembalakan  liar.  Kegiatan  ini  menyebabkan  hilangnya  tutupan  lahan  dan  degradasi  kawasan  hutan.  Respons pemerintah terhadap hal tersebut adalah dengan merumuskan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga mencapai net zero emission yaitu program Indonesia’s FOLU Net Sink . Melalui program ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan mendukung pengelolaan hutan lestari. Konsep FOLU Net Sink tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi ekologi hutan tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi  masyarakat.  Melalui  konsep sustainable  forest  management (SFM),  penurunan  emisi  GRK  dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode dan teknik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Hutan, Folu net sink, Pengelolaan hutan lestari.SFM

## Abstract
The  climate  change  crisis  is  an  issue  that  is  becoming  the  center  of  attention  for  various  parties  from  various countries.  The  issue  of  climate  change  is  related  to  the  increase  in  CO 2 in  the  atmosphere,  which  results  in greenhouse  gas  emissions.  One  of  the  main  causes  of  this  condition  is  illegal  activities  carried  out  by  the community, such as illegal logging. This activity causes the loss of land cover and the degradation of forest areas. The government's response to this is by formulating regulations aimed at reducing greenhouse gas emissions so as to achieve net zero emissions, namely Indonesia's FOLU Net Sink program. Through this program, it is hoped that  it  will  be  able  to  contribute  to  sustainable  development  and  support  sustainable  forest  management.  The FOLU Net Sink concept does not only focus on improving the ecological conditions of forests but also the social and economic conditions of the community. Through the SFM concept, reducing GHG emissions can be done by implementing several methods and techniques that are based on statutory regulations.
Keywords : Forest, Folu net sink, Sustainable Forest management, SFM

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  di  Indonesia,  terjadi  krisis  lingkungan  yang  berdampak  pada  aspek  kelestarian lingkungan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Penyebab utama krisis ini adalah perubahan iklim.  Isu  perubahan  iklim  menjadi  topik  yang  saat  ini  sedang  hangat  diperbincangkan  oleh  para pemangku kepentingan di berbagai negara. Akibat beberapa dampaknya, kondisi ini mendorong para pecinta lingkungan dan aktivis lingkungan untuk menyuarakan pentingnya melestarikan lingkungan, tidak merusaknya, dan tidak menimbulkan dampak perubahan iklim. Penyebab utama perubahan iklim adalah  peningkatan  senyawa  CO 2 di  atmosfer,  yang berimplikasi  pada  efek  gas  rumah  kaca  (GRK). Menurut (Parimita & Najicha, 2023), telah terjadi peningkatan suhu permukaan bumi sebesar 1,02 o C
selama  periode  Tahun  2016  sampai  2020.  Peningkatan  ini  cukup  besar  untuk  mengakibatkan peningkatan air laut dan mencairnya es kutub. Adanya perubahan iklim, tidak hanya berdampak secara ekologis, melainkan terhadap taraf sosial serta kondisi ekonomi masyarakat. Dampak perubahan iklim dapat mengganggu proses penghidupan masyarakat, terutama di bidang perikanan dan pertanian. Pada sektor perikanan, jika terjadi peningkatan air laut, nelayan akan terhambat dalam memanen hasil laut, sama  seperti  di  sektor  pertanian,  cuaca  ekstrem  akan  menghambat  proses  panen  dan  produksi  hasil pertanian. Perlu adanya sinergi dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak  perubahan  iklim  melalui  program-program  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  laju  dampak GRK. Salah satu undang-undang yang telah menyentuh masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2016  tentang  pengesahan Paris  Agreement  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on Climate Change .
Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan sektor penting sebagai strategi ketahanan iklim  dan  pembangunan  rendah  karbon,  dan  sektor  kehutanan  merupakan  salah  satu  sektor  yang berperan  dalam  keberhasilan  FOLU.  Dalam  dokumen nationally  defined  contribution (NDC)  dan FOLU  terbaru,  disebutkan  bahwa  hutan  memiliki  fungsi  penting  dalam  mitigasi  perubahan  iklim, terutama  dalam  menyerap  GRK  dan  mengurangi  peningkatan  emisi  (Syakila  et  al.,  2023).  Saat  ini, prosedur operasional standar FOLU didasarkan pada perspektif kuantitatif penyimpanan karbon melalui perkiraan biomassa hutan (Hartoyo et al., 2022). Dengan demikian, mengurangi peningkatan CO 2 dapat dilakukan  dengan  upaya  mempertahankan  fungsi  ekosistem,  yaitu  sebagai  pengikat  dan  penyerap karbon. Pada sektor FOLU Net Sink 2030, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merumuskan kebijakan dan program untuk mengurangi emisi GRK hingga 29% (tanpa syarat) dan hingga 41% (bersyarat atau dengan bantuan asing) (Asdak, 2023; Pembengo et al., 2023).
Sebagai sektor yang kompleks dalam keberhasilan FOLU, melestarikan hutan tidak hanya dapat diartikan sebagai menjaga keutuhan ekosistem tetapi juga seluruh aspek komponen yang terkait dengan ekosistem,  yaitu  masyarakat.  Melalui  pemberdayaan masyarakat,  menjaga  kelestarian  tegakan  hutan Peru  dilakukan  untuk  menentukan  nilai  kualitas  hutan  dan  pengelolaan  hutan  yang  tepat  sebagai regulasi untuk mencapai keberhasilan FOLU di Indonesia (Hartoyo et al., 2023). Program FOLU Net Sink 2030  kini telah  disosialisasikan  oleh  KLHK  secara  bertahap  ke  beberapa  provinsi  di  Indonesia sepanjang tahun 2022 (Juliarti & Ariyanto, 2023).
Diharapkan  sosialisasi  ini  akan  berkontribusi  pada  keberhasilan  FOLU  di  semua  lapisan masyarakat di daerah terpencil di Indonesia. Sebagai komitmen terhadap ratifikasi Perjanjian Paris yang sedang berlangsung, pemerintah Indonesia telah menyiapkan agenda pengurangan GRK nasional untuk NDC.  Indonesia  telah  menetapkan  target  besar  untuk  sektor  FOLU,  yaitu  60%  dari  total  target penurunan emisi GRK. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan, perlindungan pengelolaan hutan di  Indonesia  perlu  diatur  dan  dilaksanakan  secara  hati-hati  dan  bijak  agar  rencana  target  penurunan GRK tercapai (Parimita & Najicha, 2023). Oleh karena itu, artikel review ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan FOLU yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap pengelolaan hutan lestari.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini disusun dengan berdasarkan metode studi  literatur. Studi Literaur mengumpulkan dan meninjau beberapa artikel ilmiah dan dokumen terkait untuk mendapatkan kesimpulan baru terkait dengan  topik  yang  diteliti.  Literatur  dan  dokumen  yang  digunakan  didasarkan  pada  referensi  hasil penelitian  sebelumnya  yang  telah  dipublikasikan.  Selain  itu,  didasarkan  pada  kebijakan  berupa
manuskrip yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mendukung kajian yang sedang disusun (Suprayitno, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink
Pada penerapan desentralisasi hutan, perubahan kebijakan berimplikasi pada kesinambungan program  dalam  hal  penguatan  kelembagaan.  Dengan demikian,  penting  untuk memeriksa  perubahan kebijakan  kehutanan  untuk  menentukan  keberlanjutan  suatu  program  (Massiri,  2023).  Sektor  FOLU merupakan  bentuk  perubahan  bagi  beberapa  regulasi  terkait  upaya  mitigasi  perubahan  iklim.  Faktor utama  penyebab  perubahan  iklim  adalah  degradasi  dan  deforestasi  hutan  akibat  aktivitas  manusia. Aktivitas  manusia  yang  menyebabkan  kerusakan  terbesar  pada  kondisi  makroekologis  hutan  adalah penebangan liar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Penegakan Hukum), jumlah kasus pembalakan liar masih dikategorikan tinggi pada periode 2015–2022. Pada tahun 2020, terdapat 124 kasus pembalakan liar, dan terjadi penurunan pada tahun 2021, namun tidak signifikan, yaitu 110 kasus. Pada tahun 2022, terdapat 70 kasus (Ditjen Gakkum, 2023). Penanganan kasus-kasus tersebut telah direncanakan oleh pemerintah melalui salah satu strategi penegakan hukum dalam FOLU Net Sink 2030 dengan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (Kurniawan & Kuswardani, 2023).
Sebagai upaya mencegah krisis lingkungan, keterlibatan Indonesia dan seluruh aktornya sangat dibutuhkan secara global. Hal ini dikarenakan Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan potensi hutan yang sangat besar, sehingga menjadi yang terdepan dalam menyelamatkan kerusakan bumi akibat pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini didukung oleh regulasi Indonesia FOLU Net  Sink 2030  dengan  memitigasi  emisi  GRK  di  sektor  kehutanan  dengan  menekankan  tingkat penyerapan yang lebih tinggi dari tingkat emisi tahun 2030 (Husain & Korbaffo, 2024). Target FOLU diproyeksikan pada angka net sink sebesar 140 juta ton CO 2 , atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO 2 . Untuk mencapai target ini dan keberhasilan FOLU, perlu fokus pada dua poin utama: membangun komitmen pemangku kepentingan sebagai pihak yang berkepentingan dan mewujudkan rencana aksi untuk mengurangi emisi GRK (Suprayitno, 2022).
Berdasarkan pengelolaan hutan lestari (PHL), pengurangan emisi GRK dapat dicapai dengan mengurangi dampak kerusakan tegakan akibat proses penebangan dengan menerapkan reduced impact logging (RIL)  dan enhanced  natural  regeneration (ENR).  Konsep  ini  merupakan  bentuk  upaya penurunan  emisi  GRK,  yang  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  8  Tahun  2021  tentang  pengelolaan  hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  serta pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Konsep SFM tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya kewenangan pemerintah terkait izin pengelolaan kawasan hutan, sehingga dapat mengakibatkan terbuka peluang atas tindakan deforestasi dan pembalakkan liar. Meskipun telah diatur pada berbagai peraturan perundangan dan adanya payung hukum yang jelas, tidak menutup (Parimita & Najicha, 2023).

## Implementasi FOLU terhadap SFM
Program  pengelolaan  kehutanan  berkelanjutan  tidak  terlepas  dari  implementasi  kebijakan. Narasi  implementasi  kebijakan  yang  saat  ini  menjadi  isu  utama  adalah  kebijakan  rencana  mitigasi perubahan  iklim  untuk  pengurangan  emisi  GRK,  atau  kebijakan  FOLU Net  Sink .  FOLU Net  Sink merupakan  perwujudan  dari  peraturan  pemerintah  dalam  menanggapi  kerusakan  lingkungan  akibat perubahan  iklim.  Melalui  kesatuan  pengelolaan  hutan  (KPH)  di  tingkat  tapak,  peraturan  pemerintah
provinsi dapat diimplementasikan secara merata, termasuk kebijakan FOLU. Kebijakan FOLU Net Sink yang diinisiasi pemerintah didasarkan pada pengelolaan hutan lestari (Massiri, 2023). Selain itu, tata kelola  lingkungan  dan  pengaturan  jasa  lingkungan,  serta  pendekatan  strategis  NDC,  menjadi  dasar perumusan kebijakan FOLU agar sistem dan mekanisme dapat diimplementasikan secara terintegrasi dengan mencapai target pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan hasil review, perspektif keberlanjutan terhadap implementasi FOLU Net Sink secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perspektif aspek keberlanjutan Aspek Ekologi Aspek Sosial Aspek Ekonomi - Penegakan hukum kerusakan lingkungan - Pengembangan pengetahuan masyarakat - Pengembangan multi-usaha bidang kehutanan
- Implementasi sistem agroforestri ( Climate-smart agroforestry ) - Pemberdayaan masyarakat melalui “Perhutanan Sosial” - Pemanfaatan hasil hutan melalui skema “Perhutanan Sosial”
- Rehabilitasi hutan berbasis lanskap
Pengelolaan berkelanjutan merupakan suatu  konsep  pengelolaan hutan  dan lingkungan yang memiliki tujuan  masyarakat  dapat merasakan manfaat  hasil  hutan  pada  periode saat  ini  dan di masa yang akan dapat dengan tetap memperhatikan peraturan dan payung hukum yang berlaku (Hardiyanti &  Aminah,  2019).  Aspek ekologi,  aspek  sosial,  dan aspek  ekonomi merupakan  aspek  keberlanjutan yang penting untuk diperhatikan pada setiap proyek kehutanan. Apabila kegiatan aspek tersebut sudah terpenuhi  dalam  suatu  pelaksanaan  pengelolaan  atau  proyek  kehutanan,  maka  tujuan  SFM  dapat tercapai  (Ishlaha  &  Subekti,  2023).  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  adanya  regulasi  FOLU  yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan. Keterkaitan antara aspek-aspek pengelolaan berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 1.
Sumber: Mongabay, 2015 Gambar 1. Keterkaitan aspek-aspek pengelolaan berkelanjutan
Gambar 1 menunjukkan pemetaan keterkaitan tiga aspek utama yang merujuk dan mengerucut pada pengelolaan berkelanjutan. Berdasarkan hasil studi literatur pada Tabel 1, terdapat 7 komponen penting yang mencakup pada aspek pengelolaan yang dapat mendukung tujuan sektor FOLU. Ketujuh
komponen-komponen  tersebut  kemudian  dipetakan  dan  dideskripsikan  yang  selanjutnya  dihasikan beberapa poin-poin. Poin-poin penting tersebut dapat dilihat pada skema Gambar 2.
Gambar 2. Pemetaan aspek-aspek pengelolaan berkelanjutan dalam mendukung Indonesia’s Folu Net Sink
Gambar 2 merupakan hasil analisis studi literatur secara deskriptif terkait komponen-komponen penting  SFM  dalam  mendukung  tujuan  dari  FOLU.  Adapun  berdasarkan  Dokumen  Rencana Operasional  Indonesia’s  FOLU Net  Sink 2030  pada  Nomor  168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022, menyebutkan  strategi  dalam  mencapai  tujuan  sektor  FOLU Net  Sink 2030  antara  lain  penetapan kawasan  hutan;  skema  perhutanan  sosial;  skema  multi-usaha  kehutanan;  perencanaan  kehutanan; Pengakhiran Penerbitan Izin Usaha Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 dan SK 5446/2021; Perkembangan Badan Pelayanan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai implementasi PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017) dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup; UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.29 Tahun  2009 tentang  Pedoman  Konservasi  Keanekaragaman  Hayati di  Daerah, dan  PP  No.18  Tahun 2021 tentang Hak Pengusahaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; dan Penguatan pengawasan dan penegakan hukum penanganan karhutla melalui Instruksi Presiden 30/2020 tentang pencegahan karhutla. Strategi-strategi tersebut secara umum dirangkum dan dijelaskan secara deskriptif pada studi literatur ini sebagai berikut.

## 1. Dimensi Ekologi
Sebagai  upaya  rasional  untuk  pemberantasan  kegiatan illegal ,  terutama  penebangan  liar  di kawasan  hutan,  pemerintah  berupaya  mengatasi  kerusakan  lingkungan  melalui United  Nations Conference  Against  Transnational  Organized  Crime pada  Maret  2022  (Kurniawan  &  Kuswardani, 2023).  Pada  konferensi  tersebut,  disepakati  bahwa  negara-negara  memiliki  hak  untuk  melaksanakan hukum  pidana  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  perusakan  lingkungan.  Kondisi  tersebut  sejalan berdasarkan  tujuan  FOLU  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2021,  di  mana perlu dilakukan peningkatan penegakan hukum di lingkungan hidup dan kawasan hutan untuk menjaga potensi  dan  fungsi  lingkungan  hidup.  Melalui  komitmen  bersama,  masyarakat  yang  memiliki  izin
pengelolaan  penggunaan  lahan  perlu  membuat  pengaturan  untuk  pencegahan  atau  pemulihan ekosistem.  Penerapan  agroforestri  merupakan  salah  satu  teknik  yang  masyarakat  gunakan  untuk mendukung hal tersebut (Dharmawan & Pratiwi, 2023).
Sistem  agroforestri  pada  masyarakat  telah  dibudidayakan  secara  turun-temurun  dan mempertimbangkan  aspek ekologi, aspek  sosial,  dan aspek  ekonomi  baik itu  agroforestri tradisional maupun modern. Konsep pemilihan spesies dalam sistem agroforestri merupakan faktor tidak langsung dalam  melestarikan  keanekaragaman  hayati  dan  meningkatkan  kandungan  karbon  tegakan. Berdasarkan  penelitian  oleh  (Hartoyo  et  al.,  2022),  penerapan  sistem  agroforestri  dapat  memiliki pengaruh signifikan terhadap kerapatan tegakan, total spesies per hektar, dan total kandungan karbon yang tersimpan. Sebagai pengelola hutan tingkat tapak, masyarakat perlu terampil dalam pemilihan dan pemeliharaan spesies yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sistem agroforestri juga mampu mempertahankan  ekosistem  dari  peningkatan  laju  deforestasi  yang  berdampak  pada  kerusakan lingkungan (Puspita et al., 2021; Safe’i & Upe, 2022).
Beberapa kondisi tersebut termasuk kedalam konsep climate-smart agroforestry (CSAF) yang merupakan  modifikasi  sistem agroforestry dan  bertujuan  meningkatkan  ketahanan  masyarakat  dan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana iklim (Tuturop et al., 2022). Pencapaian target FOLU Net  Sink dengan  sistem  agroforestri  dapat  dilakukan  dengan  menyediakan  hasil  hutan  bukan  kayu sehingga dapat mengatasi penyimpangan upaya konservasi, meningkatkan kandungan karbon dengan mengetahui potensinya (Pebriandi et al., 2023), dan meningkatkan tutupan lahan (Hartoyo et al., 2023). Berdasarkan  hasil  penelitian  oleh  (Syakila  et  al.,  2023),  secara  umum,  penerapan  berbagai  skema perhutanan sosial (PS) mampu memperbaiki kondisi tutupan lahan dan kandungan karbon.
Adanya  kerusakan  ekosistem  dapat  menimbulkan  bencana  yang  menimbulkan  kerugian ekonomi. Pengelolaan bentang alam hutan merupakan salah satu modal strategis untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan penelitian (Asdak, 2023), terdapat beberapa pendekatan dalam  upaya  mitigasi  perubahan  iklim  dan  pengelolaan  hutan  lestari,  yaitu  salah  satunya  restorasi berbasis lanskap yang ditujukan  untuk pengelolaan lingkungan dan karbon serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) mikro untuk menjamin keberlanjutan fungsi lanskap. Pendekatan ini dapat menjadi acuan skema rehabilitasi dalam pengelolaan lanskap akibat kerusakan lingkungan (Salma Khairunnisa et  al.,  2022).  Pendekatan  holistik  sebagai  bentuk  konektivitas  antara  lanskap  dan  keanekaragaman hayati diharapkan mampu memenuhi agenda FOLU Net Sink (Aulia et al., 2023). Pengelolaan hutan dilakukan  dari  hulu  ke  hilir  dengan  mempertimbangkan  tujuan,  fungsi,  dan  sasaran  yang  ada. Pengelolaan  hulu  diharapkan  mampu  mencapai  tujuan  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  hilir, termasuk pemulihan kondisi ekosistem.

## 2. Dimensi Sosial
Adanya interaksi manusia dengan lingkungannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan kondisi geografis dan sosial budaya, menyebabkan perbedaan pola kearifan lokal di berbagai daerah (Golar et al., 2023). Namun, dari segi kontribusi dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim,  peran  masyarakat  masih  menjadi  perdebatan,  mengingat  besarnya  intensitas  kerusakan lingkungan  akibat  adanya  berbagai  aktivitas  manusia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  preventif seperti  pengembangan  masyarakat  agar  masyarakat  memiliki  pemahaman  dan  keterampilan  untuk menjaga dan melestarikan hutan (Kurniawan & Kuswardani, 2023).
Masyarakat  dapat  menjadi  bumerang  terhadap  pengelolaan  hutan,  sehingga  tantangan  yang dihadapi pemerintah dalam perubahan iklim adalah kompleksitas ancaman sosial (Basuki et al., 2022) dan  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  hal  penyelarasan  kebijakan  terkait  ancaman  perubahan  iklim (Amir et al., 2024). Sejalan dengan tujuan SDGs nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim, upaya
pengembangan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  memperkuat  pendidikan,  peningkatan kapasitas pemahaman sumber daya manusia terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta cara mengurangi dampak dan peringatan sejak dini (Allfalah Natur Rahman et al., 2023).
Berdasarkan penilaian dan evaluasi para ahli  (Golar et al., 2023), penelitian mengenai peran masyarakat,  ada  lima  kriteria  yang  dapat  dievaluasi,  yaitu  mengurangi  laju  deforestasi,  pengelolaan hutan lestari, meningkatkan potensi karbon, meningkatkan upaya konservasi, dan keterampilan dalam pengendalian  kebakaran.  Dari  kelima  kriteria  tersebut,  terdapat  tiga  kriteria  yang  mampu menggambarkan kontribusi masyarakat dalam mendukung keberhasilan FOLU, yaitu upaya penurunan laju deforestasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan potensi karbon dengan hasil evaluasi berada pada nilai >50%.
Kondisi tersebut dapat diselaraskan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam skema FOLU untuk mencapai net serapan karbon (Pamungkas, 2022). Masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan FOLU karena masyarakat adalah aktor utama dalam pengelolaan hutan, khususnya di tingkat tapak (Suprayitno, 2022). Melalui program PS yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, masyarakat memiliki legalitas dalam mengelola kawasan hutan. Program  PS  merupakan  bentuk  kebijakan  pemerintah  sebagai  bentuk  kebijakan  yang  inklusif  dan keberlanjutan  lingkungan  atau  hutan  (Kennedy,  2024).  Adanya  PS  merupakan  upaya  dan  bentuk partisipasi serta pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal peningkatan mutu dan kualitas lingkungan yang sejalan dengan tujuan FOLU Net Sink (Idie et al., 2023). Selain itu, PS memberikan kesempatan bagi masyarakat sebagai wadah penghidupan.
Program  PS  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat  terkait  bagaimana  mengurangi  laju deforestasi  hutan  dengan  melakukan  upaya  memelihara  kelestarian  hutan,  sehingga  secara  langsung berkonstribusi terhadap mengurangi efek GRK dan menjaga kelestarian simpanan karbon (Kennedy, 2024).  Kelompok  tani  merupakan  bentuk  kelembagaan  dalam  program  PS  di  kawasan  hutan  yang diharapkan  mampu  menjalankan  program  pengelolaan  hutan  sebagai  bentuk  pencapaian  mitigasi perubahan iklim dan pencapaian FOLU Net Sink (Fajri et al., 2023). Pada skema PS, masyarakat akan diberikan akses secara legal untuk memenuhi kesejahteraan mereka dengan melakukan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan (Legionosuko et al., 2019).
Masyarakat  dapat  menerapkan  konsep  CSAF  pada  skema  PS  yang  dapat  memberikan keuntungan  secara  sosio-ekonomi  dan  mempertahankan  jasa  lingkungan.  Konsep  ini  memberikan keunggulan untuk mencapai beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs) dan mendukung program FOLU seperti SDGs 1 ( no proverty ), SDGs2 ( zero hunger ), SDGs3 ( good health and well- being ), serta SDGs13 ( climate action ). Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan konsep tersebut terkait kelembagaan dan masyarakat, sehingga perlu adanya integrasi yang baik bagi masyarakat dan adanya upaya kemitraan pemerintah (Ntawuruhunga et al., 2023).

## 3. Dimensi Ekonomi
Adanya praktik ilegal yang merusak lingkungan dapat mengancam keberlangsungan ekosistem, sehingga  berdampak  signifikan  terhadap  kerugian  ekonomi  (Kurniawan  &  Kuswardani,  2023). Berdasarkan  Pasal  33  Ayat  4  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  perlu  adanya perspektif lingkungan hidup dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Bagi pemberi izin untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, perlu diberikan konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan konsesi pemanfaatan kayu dengan sertifikat Pengelolaan Hutan Hasil Lestari (PHPL) (Parimita & Najicha, 2023).
Melalui UUCK Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah menerapkan berbagai regulasi, termasuk model  multiusaha  di  sektor  kehutanan.  Untuk  mencapai Net  Sink  Emission perlu  adanya  kebijakan
dengan  model  multiusaha  yang  berfokus  pada  sektor  limbah  dan  energi,  sektor  pertanian,  industrial process and product use (IPPU), serta forestry and other land use (Boreel et al., 2024; Mukti, 2023). Model  ini  dapat  memanfaatkan  peluang  untuk  mengelola  kayu,  hasil  hutan  non-kayu,  serta  jasa lingkungan di antaranya terhadap skema penyerapan karbon.
Model multibisnis diperkuat dengan penerapan "Perhutanan Sosial," yang menekankan pada peningkatan standar sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Sejalan dengan target keberhasilan FOLU, diperlukan upaya pemanfaatan hasil hutan dan peningkatan jumlah hasil hutan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Melalui turunan UU Cipta Kerja yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021, melalui model multiusaha yang mendukung penurunan GRK, pengusaha dituntut untuk tidak melakukan upaya usaha sendiri sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan. Pemanfaatan hasil hutan dapat mendukung dan menggambarkan tujuan adaptasi perubahan iklim (Wulandari, 2021).
Oleh  karena  itu,  didukung oleh  kebijakan  FOLU,  yang  menyatakan  bahwa upaya  kemitraan dan kolaborasi perlu dilakukan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal  rehabilitasi  lahan.  Menurut  (Hartoyo  et  al.,  2022),  upaya  rehabilitasi  lahan  dapat  diatasi  dengan menerapkan sistem agroforestri.  Sistem ini tidak hanya mampu merehabilitasi lahan tetapi juga mampu memperbaiki kondisi ekonomi berdasarkan pengaturan komposisi dan struktur vegetasi terhadap jenis vegetasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Lestari & Noor’An, 2022; Nurrochmat et al., 2023). Hal tersebut juga dapat didukung dengan skema PS yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan  melakukan  pemanfaatan  hasil  hutan  non-kayu  dan  pengambangan  usaha  mikro  di  bidang kehutanan  (Kennedy,  2024).  Melalui  konsep  CSAF  diharapkan  mampu  memberikan  peningkatan keterampilan  masyarakat  untuk  mendorong  ekonomi  berkelanjutan  melalui  beberapa  produk  dan kerajinan tangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat lokal (Astarini et al., 2024).
Pada dasarnya melalui optimalisasi dimensi-dimensi keberlanjutan, antara lain dimensi ekologi, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi mampu medukung program FOLU Net Sink 2030 khususnya di Indonesia. Kunci utama hal tersebut yaitu menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim yang dapat berimplikasi  terhadap  kesejahteraan  dan  perekonomian  masyarakat.  Legalitas  dan  hak  akses  kepada masyarakat  terkait  peengelolaan  dan  pemanfaatan  memberikan  keuntungan  dalam  manjaga  tatanan siklus karbon khususnya melalui  implemetasi PS dan konsep modifikasi Agroforestri (CSAF).  Perlu adanya  peran  Pemerintah  untuk  melakukan  pendampingan  kepada  masyarakat  terkait  pelaksanaan konsep berkelanjutan. Selain memberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, hal tersebut dapat menjadi aksi mitigasi terhadap perubahan iklim akibat aktivitas illegal.

## KESIMPULAN
Krisis perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu atau senyawa CO 2 yang terperangkap di  atmosfer,  sehingga  mengakibatkan  GRK.  Dari  perspektif  pengelolaan  hutan  lestari,  implementasi FOLU Net Sink dilihat dari perspektif ekologi, sosial, dan ekonomi. Stakeholders perlu mengoptimalkan dan  mampu  beradaptasi  dengan  berbagai  perubahan  kebijakan  yang  ada.    Salah  satunya  adalah kebijakan  FOLU Net  Sink sebagai  bentuk  adaptasi  mitigasi  perubahan  iklim.  Masyarakat  berperan penting  dalam  pelaksanaan  dan  keberhasilan  program  FOLU Net  Sink .  Melalui  berbagai  skema pengelolaan,  seperti  perhutanan  sosial,  pengelolaan  hutan  lestari  melibatkan  masyarakat  lokal  untuk dapat  mengambil  bagian.  Melalui  skema  tersebut,  masyarakat  telah  memiliki  akses  dan  kesempatan hukum  untuk  pengelolaan  dan  pemanfaatan  lingkungan  dan  kawasan  hutan  untuk  memenuhi  aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Allfalah  Natur  Rahman,  Febby  Okta  Viani,  &  Nelviana  Sitanggang.  (2023).  Implementasi  Program Suistainable Development Goals (SDG’s) dalam Upaya Penanganan Peubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, Vol 3(3),pp: 341–350.
Amir,  I.,  Hamzah,  H.,  &  Hasanuddin,  S.  (2024).  the  Legal  Construction  of  Mangrove  Protection  in Climate  Change  Mitigation:  Legal  Study  on  the  South  Sulawesi  Scale. Pena  Justisia:  Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol 23(1), pp: 621.
Asdak,  C.  (2023).  Sustainable  Forest  Management  from  Hydrology  and  Climate  Change  Mitigation Perspectives. Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol 17(1), pp: 1–10.
Astarini, I. A., Juliantara, I. K. P., Dwikasari, I. A. I., Janaguna, I. M. A., Ginoga, K. L., Khotimah, H., Djaenudin,  D.,  Leksono,  B.,  Suyasa,  I.  G.  W.,  Sucipto,  I.  W.  G.  E.,  &  Baral,  H.  (2024). Agroforestry  based  eco-tourism  as  an  innovative  solution  for  economic,  environmental  and climate resilience in Batur UNESCO Global Geopark, Bali, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 1315(1),pp: 1–12.
Aulia, O. D., Condroa, A. A., Barri, M. F., Ottay, J. B., & Ariyanto, O. (2023). Vulnerability of multi- designated  landscape  and  its  connectivity  toward  conservation :  a  case  study  in  Kampar Kerumutan  ,  Riau  ,  Indonesia. Journal  of  Natural  Resources  and  Environmental Management , Vol 13(4), pp: 561–573.
Basuki, T. M., Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Pramono, I. B., Nugroho, N. P., Supangat, A. B., Indrawati, D. R., Savitri, E., Wahyuningrum, N., Purwanto, Cahyono, S. A., Putra, P. B., Adi, R. N., Nugroho, A. W., Auliyani, D., Wuryanta, A., Riyanto, H. D., Harjadi, B., Yudilastyantoro, C., … Simarmata, D. P. (2022). Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation  and  Adaptation  to  Climate  Change:  A  Review. Sustainability  (Switzerland) ,  Vol 14(16), pp:1–41.
Boreel,  A.,  Silaya,  T.  M.,  Parera,  L.  R.,  &  Latupeirissa,  Y.  A.  (2024).  Spatio-Temporal  Landscape Hutan dan Dampaknya Terhadap Stock Carbon Sebagai Aksi Mitigasi Menuju Net Sink 2030 di Negeri Hutumuri. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, Vol 8(1), pp: 61–71.
Dharmawan, I. W. S., & Pratiwi. (2023). Implementation of forest-land rehabilitation to support the enhancement  of  carbon  stock  on  Indonesia’s  FOLU  net  sink  2030  strategy. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , Vol 1180(1), pp: 1–10.
Fajri, M., Nugroho, I. A., & Utomo, T. H. A. (2023). Standar LHK, penunjang target pencapain FOLU net sink 2030. STANDAR: Better Standard Better Living, Vol 2(3),pp: 14–18.
Golar, G., Muis, H., Rosyid, A., & Simorangkir, W. S. (2023). Efforts the Climate Change Mitigation and  Adaptation:  the  Contributions  of  Toro  Communities  in  Lore  Lindu  National  Park. Jurnal Belantara , Vol 6(1),pp: 115–125.
Hardiyanti, M., & Aminah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa. Bina Hukum Lingkungan ,Vol  4(1), pp:135–152.
Hartoyo, A. P. P., Azis, S. N., Ramadhi, A., Khairunnisa, S., Mudzaky, R. H., Pamoengkas, P., Fadillah, A., & Ruliandi, A. (2023). Vegetation cover changes and species composition: Preliminary results
from agroforestry system in Gunung Halimun Salak National Park, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Vol 1145(1).
Hartoyo, A. P. P., Khairunnisa, S., Pamoengkas, P., Solikhin, A., Supriyanto, Siregar, I. Z., Prasetyo, L. B., & Istomo. (2022). Estimating carbon stocks of three traditional agroforestry systems and their relationships with tree diversity and stand density. Biodiversitas , Vol 23(12),pp: 6137–6146.
Husain, F., & Korbaffo, Y. F. P. (2024). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pelestarian Lahan Basah Melalui Program FOLU Net Sink 2030. Environmental Pollution Journal , Vol 4(1),pp: 949–957.
Idie,  A.,  Maturbongs,  R.  A.,  Benidiktus  Tanujaya,  &  Jonni  Marwa.  (2023).  Urban  green  space development  plans  and  strategies  in  Sorong  city  Southwest  Papua  Province. World  Journal  of Advanced Research and Reviews , Vol 20(1), pp: 1156–1165.
Ishlaha, R. S., & Subekti, R. (2023). Kajian Penataan Pengelolaan Hutan : Sebuah Terobosan Dalam Menata  Kembali  Konsep  Hutan  Berbasis  Sustainable  Forest  Management. Jurnal Pacta  Sunt Servanda, Vol 4(1), pp: 190–203.
Juliarti,  A.,  &  Ariyanto,  A.  (2023).  Pengenalan  dan  Pemahaman  Program  FOLU  NET  SINK  2030 Indonesia bagi Siswa SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. ABDIMAS Lectura , Vol 1(2),pp: 174– 186.
Kennedy, P. S. J. (2024). Kajian Mengenai Pemanfaatan Perhutanan Sosial dalam Perdagangan Karbon di Indonesia untuk menghadapi Perubahan Iklim. Fundamental Management Journal , Vol 9(1), pp:106–120.
Kurniawan, W. A., & Kuswardani, K. (2023). Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya. Unes Law Review , Vol 6(1), pp: 1845–1852.
Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam  Menghadapi  Perubahan  Iklim  guna  Mendukung  Ketahanan  Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 25(3), pp: 295–312.
Lestari, N. S., & Noor’An, R. F. (2022). Carbon sequestration potential of rubber plantation in East Kalimantan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol 1109(1),pp: 1–9.
Massiri,  S.  D.  (2023).  Implications  of  Forest  Policy  Changes  on  Investment  Program  Strengthening Forest Management Unit in Central Sulawesi. Jurnal Sylva Lestari, Vol 11(3),pp: 473–490.
Mukti, A. (2023). Penggunaan lahan dan deforestasi di Kabupaten Bogor. Jurnal Bisnis Kehutanan Dan Lingkungan, Vol 1(1), pp: 1–19.
Ntawuruhunga, D., Ngowi, E. E., Mangi, H. O., Salanga, R. J., & Shikuku, K. M. (2023). Climate-smart agroforestry systems and practices: A systematic review of what works, what doesn’t work, and why. Forest Policy and Economics , Vol 150(102937).
Nurrochmat, N. A., Purnomo, H., Muhdin, & Erbaugh, J. T. (2023). Developing sustainable models of agroforest-landscape in Bogor, Indonesia. Biodiversitas , Vol 24(8), pp:4324–4333.
Pamungkas, A. G. (2022). Standar perencanaan pembangunan wilayah berbasis ekosistem hutan tropis mendukung pembangunan ikn. STANDAR: Better Standard Better Living , Vol 1(2), pp:17–21.
Parimita,  H.,  &  Najicha,  U.  (2023).  Kebijakan  Sustainable  Forest  Management  Sebagai  Bagian Indonesia’s Folu Net Sink 2030. Jurnal Hukum Simbur Cahaya, Vol 30(1), pp:45–65.
Pebriandi, Yoza, D., Sukmantoro, W., Sribudiani, E., Darlis, V. V., Somadona, S., Suhada, N., Masruri, N. W., & Rangkuti, A. B. (2023). Potensi Simpanan Karbon di Hutan Talang Kecamatan Pinggir , Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, Vol 7(2),pp: 85–91.
Pembengo, W., Purnomo, S. H., & Rahim, Y. (2023). Penerapan Teknologi Mitigasi Iklim Kolaborasi Sektor Pertanian dan Kehutanan Guna Realisasi Program Ketahanan Pangan di Kawasan Teluk Tomini. Abditani , Vol 6(2), pp: 129–137.
Puspita, E. N., Safe’i, R., & Kaskoyo, H. (2021). Forest health study in efforts to preserve community forest agroforestry patterns in Kubu Batu Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 7.
Safe’i, R., & Upe, A. (2022). Mapping of Tree Health Categories in Community Forests in Lampung Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Vol 5(1), pp: 1–9.
Salma  Khairunnisa,  Prijanto  Pamoengkas,  &  Adisti  Permatasari  Putri  Hartoyo.  (2022).  Diameter growth performance and estimated carbon stock of Shorea spp. at KHDTK Haurbentes, Bogor. Jurnal Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan Journal of  Natural  Resources  and Environmental Management), Vol 12(3), pp: 501–510.
Suprayitno.  (2022).  Komitmen  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  mitigasi  dampak perubahan  iklim  melalui  program  FOLU  (Forestry  and  Other  Land  Uses). Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol 14(2),pp: 334–342.
Syakila, A., Takarina, N. D., Koestoer, R. H., & Moeliono, M. (2023). The role of social forestry in achieving  NDC  targets:  Study  cases  of  Lampung  and  DI  Yogyakarta. Forest  and  Society ,  Vol 7(2), pp:344–358.
Tuturop, A., Nugroho, J. D., & Warawarin, A. (2022). Agroforestry and climate smart agriculture to improve food security and resilience indigenous people in Teluk Patipi District Fakfak Regency West Papua Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Vol, 989(1).
Wulandari, C. (2021). Identifying climate change adaptation efforts in the Batutegi Forest Management Unit, Indonesia. Forest and Society , Vol 5(1), pp:48–59.