## PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DI POLRES JEPARA
Hendra Wijaya Manurung 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Email : hendramanurungptik69@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Penyidikan,  Kecelakaan lalu lintas, tersangka anak Penanganan Laka Lantas adalah salah satu pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian Republik  Indonesia.Meningkatnya  jumlah  angka  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah hukum Polres Jepara setiap tahunnya, khususnya kecelakaan lalu lintas yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangka,  membutuhkan  penanganan  yang sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini menganalisa  proses  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia dengan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara.  Permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  meliputi  deskripsi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas korban  meninggal  dunia  yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangkadi  Polres Jepara,  Proses  penyidikan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  korban  meninggal  dunia yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara  serta  Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan unit Laka Lantas Polres Jepara terhadap kecelakaan lalu lintas  korban  meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  pendekatan yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptis  analitis.Adapun  teori yang  digunakan  teori  manajemen,  teori  penegakan  hukum,  konsep  manajemen lalu  lintas,  konsep  kecelakaan  lalu  lintas,  faktor-faktor  penyebab  kecelakaan lalu  lintas  serta  konsep  dan  hak-hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Penelitian  ini  membahas  faktor-faktor  yang  menyebabkan  banyaknya  terjadi Laka  Lantas  di  wilayah  hukum  Polres  Jepara.  Selanjutnya  membahas  proses penyidikan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  korban  meninggal  dunia  yang  melibatkan anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara  yang  tidak  sesuai  dengan  UU  Nomor 11Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kemudian  terakhir menganalisa  faktor  hukum;  faktor  penegak  hukum;  faktor  sarana  dan  fasilitas; faktor  masyarakat;dan  faktor  kebudayaan  yang  mempengaruhi  proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. ABSTRACT Keywords: Investigations, traffic accidents, child suspects Handling  traffic  accidents  is  one  of  the  implementation  of  the  duties  and functions of the Republic of Indonesia Police. The increasing number of traffic accidents  in  the  Jepara  Police  jurisdiction  every  year,  especially  traffic accidents involving children as suspects, requires handling in accordance with the  provisions  of  the  applicable  laws.  This  study  analyzes  the  process  of investigating a traffic accident victim who died with a child as a suspect at the Jepara Police. The problems raised in this research include a description of the occurrence of a traffic accident involving a death victim involving a child as a suspect  at  the  Jepara  Police,  the  process  of  investigating  a  traffic  accident involving a death victim involving a child as a suspect at the Jepara Police and factors  that  influence  the  investigation  of  the  accident  unit.  Then  the  Jepara Police  for  a  traffic  accident  the  victim  died  with  a  child  as  a  suspect.  This research uses a qualitative approach with a normative juridical approach with
analytical  descriptive  research  specifications.  The  theories  used  are management  theory,  law  enforcement  theory,  traffic  management  concepts, traffic  accident  concepts,  factors  causing  traffic  accidents  as  well  as  concepts and rights. children in conflict with the law. This study discusses the factors that cause many accidents to occur in the jurisdiction of the Jepara Police. Next, we discuss  the  process  of  investigating  traffic  accidents  involving  fatalities involving children as suspects at Jepara Police, which is not in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Then finally  analyze  legal  factors;  law  enforcement  factors;  facilities  and  facilities factors;  community  factors;  and  cultural  factors  that  influence  the  process  of investigating  traffic  accidents  where  victims  die  with  children  as  suspects  at Jepara Police..

## PENDAHULUAN
Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan  letak  ibukota  di  Jepara  Luas  wilayah  daratan  Kabupaten  Jepara  terdiri  dari 100.413,189  ha,  dan  dari  luas  daratan  tersebut  terdapat  banyak  jalan  yang  menjadi sarana transportasi di kabupaten Jepara. Jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat Jepara dan sarana pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena  itu  apabila  terjadi  permasalahan  dalam  berlalu  lintas  seperti  kemacetan, pelanggaran,  maupun  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  satu  kewajiban  bagi  aparat terkait  yaitu  Polri  pada  fungsi  Satuan  Lalu  Lintas  yang  berperan  penting  dalam menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut. Terjadinya kecelakaan lalu lintas  yang  terjadi  dikarenakan  banyaknya  pengendara  kendaraan  bermotor  yang tidak mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang  baik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, adanya kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Dalam hal anak yang terlibat kecelakaan khususnya anak sebagai  tersangka memerlukan proses penyidikan khusus dan tidak bisa disamakan dengan penyidikan orang  dewasa  seperti  halnya  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang  no  11  tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pastinya membutuhkan penanganan yang tanggap, cepat, serta profesional. Oleh sebab itu sebagai pimpinan unit, dalam hal ini pada Unit Laka Lantas harus dapat memelihara motivasi yang ada pada diri anggota  untuk  dapat  melakukan  hal  yang  terbaik  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewajibannya  sebagai  anggota  Polri  dalam  konteks  ini  khusus  menangani kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangka  dengan  korban meninggal dunia  yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  POLRI  dan Peraturan  Kapolri  No.  15  tahun  2013  tentang  Penanganan  Kecelakaan  lalu  lintas, makayang  mempunyai  kewenangan  dalam  Sesuai  dengan  pasal  310  UULLAJ dijelaskan  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/  atau  denda  paling  banyak  Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Apabila kecelakaan tersebut  melibatkan anak dibawah umur, terutama anak sebagai tersangka dalam kecelakaan yang  mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dalam hal proses penyidikannya tidak terlepas dari Perkap no 15 tahun 2015 tentang  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  menggunakan  sistem  peradilan pidana  Anak  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-  Undang  No  11  tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
Seperti halnya  yang terjadi pada kasus Kecelakaan korban meninggal dunia dengan  Nomor  LP:  09/  I/  2015/  LANTAS  JEPARA  dengan  tersangka  Ahmad  Dul Hadi yang maih berumur 14 tahun. Dimana dalam hal ini Penyidik unit kecelakaan lalu  lintas  sudah  berupaya  maksimal  untuk  melakukan  diversi  pada  anak,  namun keluarga  korban  tidak  mau  menerima  diversi  sebagai  penyelesaian  perkara kecelakaan  lalu  lintas  tersebut.  Seperti  halnya  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (pasal  1:7), DIVERSI adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.”  Dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  nomor  LP:  09/  I/  2015/  LANTAS  JEPARA dengan  tersangka  Ahmad  Dul  Hadi  yang  masih  berumur  14  tahun.  Penyidik  tidak melaksanakan  apa  yang  seharusnya  menurut  Undang-Undang  no  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Baik  dari  mulai  proses  penempatan  anak ketika  di  periksa,  penyebutan  anak  sebagai  tersangka,  penyidik  yang  belum memiliki sertifikasi penyidik anak dan sebagainya.
Oleh  karena  itu,  perlu  dibahas  deskripsi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas korban  meninggal  dunia  yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara. Serta  Proses  penyidikan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  korban  meninggal  dunia  yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Ronny  Hanitijo Soemitro  pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  ilmu  hukum dan  berusaha  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988  :  106).  Pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian eksploratif  yang  mempunyai  proses  berbeda  dengan  penelitian  kuantitatif  (Farouk Muhammad dan Djaali , 2005).
Pendekatannya  ditempuh  lewat  pendekatan  yuridis  normatif  dan  sifatnya penelitian  diskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran tentang objek yang diteliti dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Spesifikasi penelitian  yaitu  deskriptif  analitis,  yakni  suatu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya yang berkaitan denganproses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara.  Lokasi  penelitian  pada  Satuan  Lalu Lintas Kepolisian Resort Jepara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka.
Meningkatnya  angka  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Jepara  secara  signifikan tentu  mempengaruhi  grafik  mobilisasi  masyarakat  di  daerah  Kabupaten  Jepara  hingga mengakibatkan  padatnya  jumlah  pengguna  jalan  raya  di  daerah  tersebut.Untuk  dapat mendeskripsikan terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara,  sebagai  tahap  awal  penulis  melakukan  penelitian mengenai gambaran umum kondisi lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara.
Berdasarkan  penelaahan  data  yang  penulis  lakukan  terhadap  data  laka  lantas Polres  Jepara,  dari  321  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  pada  tahun  2015,  36 diantaranya melibatkan anak pelajar, dengan klasifikasi 10 anak sebagai korban dan 26 anak lainnya sebagai tersangka. Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap AKP. Andhika  Wiratama,  S.I.K.  selaku  Kasatlantas  Polres  Jepara,  yaitu  akhir-akhir  ini, kebanyakan  kecelakaan  yang  terjadi  melibatkan  anak  pelajar.Bisa  sebagai  korban  tapi juga  tidak  sedikit  sebagai  pelaku.Mereka  belum  memiliki  SIM  tetapi  mereka  nekat berkendara di jalan raya, bahkan tidak sedikit kasus kecelakaan yang terjadi karena para pelajar  ini  mengendarai  kendaraan  bermotor  secara  ugal-ugalan  dan  melanggar  atau tidak mematuhi tata tertib lalu lintas.
Lebih  lanjut,  untuk  mengetahui  sebab-sebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas  yang  melibatkan  anak  di  Kabupaten  Jepara,  kemudian  penulis  melakukan observasi  dan  penelitian  terhadap  narasumber  terkait  yaitu  terhadap  Aipda  Nanang Khosim,  Brigadir  Eko  Sidik  Priyanto,  S.Pd.  dan  Brigadir  Akhmad  Jumal,  S.H  selaku anggota  Unit  Laka  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Jepara  yang  menerangkan  banyaknya kecelakaan  yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak, adalah terjadi  disebabkan  karena  2  faktor,  faktor  pertama  yaitu  adalah  si  anak  itu  sendiri dimana  si  anak  yang  statusnya  adalah  masih  pelajar  yang  tidak  punya  SIM,  sekarang banyak  yang  nekat  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya,  selain  itu juga  saat mengendari  juga  sering  ugal-ugalan,  tidak  mematuhi  lalu  lintas  dan  tanpa  memikirkan keselamatan  dirinya  sendiri  dan  pengendara  lain.  Faktor  kedua  yaitu  peran  dan pengawasan orang tua dimana tanpa berpikir panjang, orang tua memberikan kendaraan bermotor untuk anaknya yang sebetulnya belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena umurnya yang belum cukup.
Penelaahan  berkas  perkara  dan  juga  hasil  observasi  penulis  mendapatkan gambaran  bahwa  ketidakmampuan  anak  dalam  mengendarai  kendaraan  bermotor dengan  baik  dan  benar  termasuk  didalamnya  tidak  mentaati  peraturan  tata  tertib berlalulintas  adalah  penyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah hukum  Polres  Jepara.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  secara  psikologis  karakter  anak yang masih rentan dan tidak memikirkan bahaya bagi dirinya dan orang lain.
Di  sisi  lain,  selain  faktor  anak  pengendara  kendaraan  bermotor  itu  sendiri, penyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Jepara yang melibatkan anak adalah diakibatkan karena faktor peran dan pengawasanorang tua, sebagaimana wawancara yang penulis dengan masyarakat dalam hal ini orang tua anak/ pelajar  di  Kabupaten  Jepara  yaitu  untuk  anak  ke  sekolah  dibutuhkan  alat  transportasi yang mudah dan murah, maka dari itu terpaksa kami memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Selain itu, anak lebih termotivasi dalam belajarnya karena telah diberikan kendaraan seperti teman-temannya yang lain.
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebagaimana  dilakukan  oleh  penulis  tersebut  di atas, rendahnya pemahaman para orang tua  anak dan/atau pelajar di  Kabupaten Jepara terhadap  tindakannya  yang  memberikan  kendaraan  bermotor  kepada  anak  yang
statusnya  masih  sebagai  anak  dibawah  umur  dengan  berbagai  alasan  kemudian berakibat pada banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak. Hal tersebut semakin diperparah dengan kurangnya pengawasan orang  tua  atas  penggunaan  kendaraan  bermotor  oleh  anaknya  dimana  anak  dengan leluasa  berkendaraan  di  jalan  raya  dengan  keadaan  kendaraan  bermotor  yang  telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membahayakan keselamatan si anak itu sendiri serta pengendara lain.
Dengan  memperhatikan  konsep  tentang  kecelakaan,  jenis-jenis  kecelakaan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas serta tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menggunakan  konsep-konsep  tersebut  untuk melakukan  analisis  tentang  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka di polres Jepara.
Berdasarkan penelitian yang dilaksankan penulis di Jepara, maka faktor dominan penyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Jepara yang  melibatkan  anak  adalah  terjadi  karena  2  (dua)  faktor  yakni  faktor  anak pengendara  kendaraan  bermotor  itu  sendiri  serta  faktor  peran  dan  pengawasan  orang tua. Dengan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Faktor Anak Pengendara Kendaraan Bermotor Itu Sendiri Faktor utama penyebab  banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres  Jepara  yang  melibatkan  anak  adalah  faktor  anak  pengendara  kendaraan bermotor  itu  sendiri.  Bahwa  kemudian  ketidakmampuan  anak  dalam  mengendarai kendaraan  bermotor  dengan  baik  dan  benar  termasuk  didalamnya  tidak  mentaati peraturan  tata  tertib  berlalu-lintas  adalah  penyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara.
Sebagaimana  berkas  perkara  Laka  Lantas  Amad  Dul  Hadi  bin  Senimin  yaitu tersangka  anak  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut terjadi karena ulah Amad Dul Hadi (tersangka anak)  umur  15  tahun  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotornya  secara  ugal- ugalan  dan  tidak  wajar  dimana  anak  tersebut  melakukan  aksi jumping dengan sepeda  motornya  di  jalan  raya  yang  kemudian  jatuh  dan  membentur  stang pengendara  sepeda  motor  lain  disebelahnya  hingga  menyebabkan  jatuh kemudian meninggal dunia.
2. Faktor Peran Dan Pengawasan Orang Tua
Selain  faktor  anak  pengendara  kendaraan  bermotor  itu  sendiri  sebagai  faktor penyebab banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, ditemukan fakta dari faktor lain  penyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres Jepara  yaitu  faktor  peran  dan  pengawasanorang  tua.  Akibat  dari  rendahnya pemahaman  para  orang  tua  anak  dan/atau  pelajar  di  Kabupaten  Jepara  terhadap tindakannya  dengan  memberikan  kendaraan  bermotor  kepada  anak  yang  statusnya masih  sebagai  anak  dibawah  umur  dengan  alasan  sebagai  alat  transportasi  yang mudah dan  murah bagi  anak untuk  bersekolah dan sebagai  pemacu semangat anak agar lebih  termotivasi  dalam belajarnya, justru kemudian lebih condong  membawa dampak  negatif  bagi  si  anak  yang  akhirnya  berdampak  pada  banyaknya  jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara yang melibatkan anak.
Kondisi  yang  demikian  semakin  parah  dengan  kurangnya  pengawasan  orang  tua setelah memberikan kendaraan bermotor kepada anak dimana anak tersebut  dengan leluasa  berkendaraan  di  jalan  raya  dengan  keadaan  kendaraan  bermotor  yang  telah dimodifikasi  sehingga  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan membahayakan keselamatan si anak itu sendiri serta pengendara lain.
Berdasarkan  uraianpenyebab  banyaknya  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah  hukum  Polres  Jepara  yang  melibatkan  anak  tersebut  diatas,  yakni  faktor  anak pengendara  kendaraan  bermotor  itu  sendiri  dan  faktorperan  dan  pengawasanorang  tua, sebenarnya telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai persayaratan pengemudi, “setiap orang yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  memiliki  Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan  bermotor  yang  dikemudikan”.  Kemudian  lebih  lanjut  diterangkan  dalam ayat  (3),  untuk  mendapatkan  Surat  Ijin  Mengemudi,  calon  pengemudi  harus  memiliki kompetensi  mengemudi  yang  dapat  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  atau belajar  sendiri.  Kemudian  ditegaskan  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  Bahwasannya  untuk mendapatkan  Surat  Ijin  Mengemudi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77,  setiap orang  harus  memenuhi  persyaratan  usia,  administratif,  kesehatan,  dan  lulus  ujian. Mengenai syarat  usia  untuk  mendapatkan  Surat  Ijin  Mengemudi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 81 ayat (2) ditentukan paling rendah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Ijin Mengemudi A, Surat Ijin Mengemudi C, dan Surat Ijin Mengemudi D.
Kemudian  lebih  lanjut,  terhadap  pelanggaran  yang  kerap  dilakukan  serta kurangnya  pemahaman  pengendara  kendaraan  bermotor yang  masih  berstatus  sebagai anak  dibawah  umur  terhadap  rambu-  rambu  lalu  lintas  seperti  tidak  menggunakan komponen  keselamatan  (helm  dan  sabuk  pengaman),  menyalip  dengan  tidak memperhatikan jarak yang aman, menerobos traffic light , berkendara secara tidak wajar seperti berkendara sambil  memainkan Handphone , berkendara dengan melakukan  aksi jumping seperti  yang  dilakukan  oleh  tersangka  anak Amad  Dul  Hadi  bin  Senimin, berkendara  dalam  keadaan  mabuk  karena  alkohol  dan/atau  mengkonsumsi  narkotika dan  pengendara  kendaraan  bermotor  yang  tidak  memperhatikan  komponen-komponen kendaraan bermotor sebelum mengendarai kendaraannya sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk  meminimalisir  dan/atau  menekan  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  di wilayah hukum Polres Jepara akibat pelanggaran yang kerap dilakukan serta kurangnya pemahaman pengendara kendaraan bermotor yang masih berstatus sebagai anak dibawah umur  terhadap  rambu-  rambu  lalu  lintassebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  yang dapat dilakukan Satlantas  Polres  Jepara  berdasarkan  kewenangannya  sebagaimana  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan  antara  lain  adalah  melakukan  upaya  membangun  dan mewujudkan  budaya  keamanan  dan  keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  208Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi
1. Pelaksanaan  pendidikan  lalu  lintas  sejal  usia  dini.  Dalam  hal ini Satlantas Polres Jepara  dapat  melakukan  kegiatan  -  kegiatan  berupa  penyuluhan  dan  pendidikan tentang  tertib  berlalulintas  dengan  melibatkan  siswa-siswi  pelajar  ke  sekolah- sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.
2. Sosialisasi  dan  internalisasi  tata  cara  dan  etika  berlalu  lintas  serta  program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Penciptaan  lingkungan  ruang  lalu  lintas  yang  mendorong  pengguna  jalan berperilaku tertib.
4. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan
Proses  penyidikan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  korban  meninggal  dunia  yang melibatkan anak sebagai tersangka di Polres Jepara.
Untuk  mendeskripsikan  dan  menguraikan  proses  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara tersebut di atas maka penulis melakukan penelaahan data hasil wawancara terhadap narasumber terkait dan  penelaahan  dokumen  berkas  perkara  dari  Satlantas  Polres  Jepara  berupa  berkas perkara kecelakaan lalu lintas Nomor : BP / 09 / I / 2015 / Lantas, dengan anak sebagai tersangka, sebagai berikut :
1.  Berkas Perkara Nomor :  BP / 09 / I / 2015 / Lantas 2.  Laporan Polisi :  LP / 09 / I / 2015 / Lantas, tertanggal 11 Januari 2015 3.  Sangkaan Pasal :  Pasal  310  ayat  (4),  (1) Jo. 229  (4),  (2)  UU  RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4.  Tersangka :  Amad Dul Hadi Bin Senimin 5.  Uraian Singkat Perkara :  Pada  hari  minggu  tanggal  11  bulan  Januari tahun  dua  ribu  lima  belas  (2015),  sekira  pukul 17.30  Wib,  telah  terjadi  peristiwa  kecelakaan lalu  lintas,  di  Jl.  Umum  Jurusan  Dk.  Ombak Mati – Dk. Tukrejo tepatnya dekat persawahan, masuk wilayah Desa Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara  Spm  Honda  Supra  Fit  No.Pol  K-2821- FC  yang  dikendarai  Sdr.  Amad  Dul  Hadi  Bin Senimin,  15  tahun,  Pelajar  SMP,  Desa  Bondo Rt 01/03 Kec. Bangsri Kab. Jepara (Tersangka) yang  berboncengan  dengan  Sdr.  Muhammad Arif  Shofi’I  Bin  Suparni,  15  tahun,  Pelajar, Desa Bondo Rt 02/03 Kec. Bangsri Kab. Jepara berbenturan  dengan  Spm  Yamaha  Mio  GT tanpa TNKB yang dikendarai Sdr. Eko Prasetyo Bin  Martono  (Korban  meninggal  dunia),  26 tahun,  Swasta,  Desa  Bondo  Rt  04/01  Kec. Bangsri  Kab.  Jepara  (mengalami  luka  CKB kemudian meninggal dunia).
Berdasarkan  penelaahan  data  hasil  wawancara  terhadap  narasumber  terkait  dan berkas  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  Nomor  :  BP  /  09  /  I  /  2015  /  Lantas  dimana tersangka  adalah  masih  berstatus  sebagaianak  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui bahwasannya penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara hanya mengacu dan menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan di dalam  berkas  perkara  tersebut  tidak  ditemukan  penerapan  UU  Nomor  11Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara.
Penyidikan  dan  penyelidikan  dilakukan  oleh  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres Jepara  setelah  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  menerima  laporan  tentang terjadi  kecelakaan  di  wilayah  hukum  Polres  Jepara.Hal  ini  sama  dengan  keterangan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Ipda. Bambang Suroyo selaku Kanit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  dan  didapatkan  hasil  yaitu  proses  penegakan  hukum dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  anak  sebagai  tersangka  berawal  dari laporan  dan/atau  pengaduan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Atas  informasi  tersebut kemudian  anggota  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  selaku  penyidik  Laka  Lantas mendatangi TKP untuk kemudian dilakukan TPTKP Laka Lantas dan penyelidikan.Penyelidikan  dimaksud  dilakukan  untuk  mengetahui  jumlah  dan  keadaan korban  laka  lantas  agar  segera  dapat  dilakukan  penanganan  yang  cepat  dan  tepat, mengetahui  kronologis  kejadian  laka  lantas  untuk  kemudian  dapat  segera  dilakukan penindakan  dan  menjaga  TKP  serta  barang  bukti  agar  tetap  utuh  guna  kepentingan penyelidikan selanjutnya.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  Kanit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  tersebut dapat  diketahui  bahwa  penyelidikan  adalah  tahap  paling  awal  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  untuk  melakukan upaya  paksa.  Proses  penyelidikan  dilakukan  setelah  adanya  laporan  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  yang  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Unit  Laka  Lantas  dengan mendatangi  TKP  untuk  melakukan  pertolongan  terhadap  korban  laka  lantas, mengamankan  tersangka  laka  lantas,  mengamankan  dan  mentertibkan  lalu  lintas  di lokasi  TKP  dan  melakukan  tahapan  olah  TKP  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut untuk  kemudian  mencari  dan  mengumpulkan  barang  bukti  dan  melakukan  analisa terhadap hal tersebut guna penyidikan dan penegakan hukum selanjutnya.
Lebih  lanjut  dalam  hal  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,berdasarkan  Pasal  227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  wajib  mendatangi  TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara),  menolong  korban, melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian  perkara,  mengatur  kelancaran  lalu lintas, mengamankan barangbukti dan melakukan penyidikan perkara.
Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas korban  meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka  di  Polres  Jepara  sebagaimana  proses  penyidikan  terhadap  tersangka  Amad Dul Hadi  bin  Senimin  dalamberkas  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  Nomor  : BP / 09 / I /  2015  /  Lantas,  didapatkan  gambaran  bahwa  pada  dasarnya  mekanisme  penyidikan terhadap  tersangka  anak  tersebut  adalah  sama  seperti  penyidikan  yang  dilakukan terhadap  orang  dewasa,  bahkan  berdasarkan  penelaahan  data  yang  telah  dilakukan, hanya  mengacu  dan menerapkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalandan  di  dalam  berkas  perkara  tersebut  tidak ditemukan penerapan  UU  Nomor  11Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  oleh penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara.Mekanisme  penyidikan  yang  diterapkan  oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :
1. Penyelidikan
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  1  angka  5  KUHAP  kegiatan  penyelidikan  dapat disimpulkan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencari  keterangan-
keterangan  dan  bukti  guna  menentukan  peristiwa  yang  dilaporkan.Tindakan  yang dilakukan  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  selama  penyelidikan  meliputi pencarian keterangan identitas tersangka dan korban, saksi, pencarian, pengumpulan dan  pengambilan  barang  bukti  dengan  metode  tertentu  seperti  dengan  melakukan olah TKP dan wawancara. Sebagaimana dijelaskan penyidik Unit Laka Satuan Lalu Lintas  Polres  Jepara,  olah  TKP  merupakan  salah  satu  rangkaian  dalam  tahap penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Jepara terkait  proses  penegakan  hukum  dalam  perkara  tersebut  untuk  mencari  dan mengumpulkan  barang  bukti  dan  melakukan  analisa  terhadap  hal  tersebut  guna penyidikan dan penegakan hukum selanjutnya dengan mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang  bukti, identitas tersangka, saksi ataupun korban untuk dilakukan penyelidikan.
Kemudian  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  terkait  perkara  kecelakaan  lalu lintas dengan anak sebagai tersangka guna penyelidikan lanjutan setelah melakukan olah  TKP,  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  melakukan  wawancara ( interview )  terhadap  saksi-saksi  yang  melihat  dan  mendengar  langsung  terjadinya perkara  kecelakaan tersebut.  Sebagaimana dijelaskan oleh Aipda  Nanang Khosim, Brigadir  Eko  Sidik  Priyanto,  S.Pd.  dan  Brigadir  Akhmad  Jumal,  S.H  selaku penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Jepara,  hal  tersebut  bertujuan  untuk membuat  terang  peristiwa  perkara  kecelakaan  yang  terjadi  dan  menentukan tersangkanya sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka Laka Lantas.
2. Penangkapan
Merujuk  pada  Pasal  1  angka  19  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas yang  menyebabkan korban  meninggal  dapat  dilakukan  penahanan  sementara/  penangkapan  terhadap tersangka karena perkara tersebut termasuk dalam kriteria tertangkap tangan. Tetapi sebagaimana  dijelaskan  oleh  Aipda  Nanang  Khosim,  Brigadir  Eko  Sidik  Priyanto, S.Pd.  dan  Brigadir  Akhmad  Jumal,  S.H  selaku  penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu Lintas  Polres  Jepara,  berdasarkan  perintah  atasan,  terhadap  tersangka  Amad  Dul Hadi  Bin  Senimin,  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  tidak  melakukan penangkapankarena  tersangka  adalah  orang  di  bawah  umur/  anak.  Kebijakan penyidik Unit Laka Lantas Polres Jepara atas perintah atasan untuk tidak dilakukan penangkapanterhadap  tersangka  Amad  Dul Hadi  Bin  Senimin  karena  tersangka adalah orang di bawah umur/ anak tersebut sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dan  menlindungi  hak-hak anak.
Sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  tersangka  Amad  Dul  Hadi  Bin  Senimin  adalah  masuk  dalam kategori  anak.  Kemudian  Dalam  pasal  2  Undang-  undang  Nomor  4  tahun  1979 tentang  kesejahteraan  Anak,  disebutkan  salah  satunya  bahwa  Anak  berhak  atas perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau
menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  dengan  wajar.  Yang  dimaksud lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangan  dengan  wajar  adalah  sel  tahanan  ketika  terhadap  anak  tersebut dilakukan  penangkapan  dimana  tentu  anak  akan  berada  dalam  satu  lingkungan dengan para tahanan pelaku kejahatan lain.
Kemudian  selanjutnya,  hak-hak  anak  untuk  tidak  ditangkap  juga  ditegaskan  dalam pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 3 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan  bahwa  Setiap  anak  dalam  proses  peradilan  pidana,  berhak  Tidak ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu yang paling singkat.
3. Pemeriksaan
Setelah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada  penuntut  umum,  penyidik  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka, sebagaimanadijelaskan  oleh  AKP.  Andhika  Wiratama,  S.I.K.  selaku  Kasatlantas Polres  Jepara, Pemeriksaan terhadap tersangka anak  yang dilakukan oleh penyidik Unit  Laka  lantas  Polres  Jepara,  dilakukan  oleh  penyidik  yang  tidak  memiliki  skep penyidik  anak.  hal  tersebut  dikarena  tidak  adanya  penyidik  yang  memiliki  skep penyidik  anak  di  Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara.  Kemudian  sebagaimana  hasil wawancara  terhadap  Aipda  Nanang  Khosim,  Brigadir  Eko  Sidik  Priyanto,  S.Pd. dan  Brigadir  Akhmad  Jumal,  S.H  selaku  penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu  Lintas Polres  Jepara,  didapatkan  gambaran  bahwasanya  pada  tahap  pemeriksaan  terhadap tersangka  anak,  selain  pemeriksaan  tidak  ditempatkan  pada  ruang  pemeriksaan khusus  anak,  pakaian  yang  digunakan  oleh  penyidik  Unit  Laka  Lantas  Polres Jeparadalam  tahap  pemeriksaan  juga  masih menggunakan  seragam  polisi.  Lebih lanjut, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak hanya didampingi oleh orang tua, tidak ada pendampingan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Berdasarkan hasil temuan tersebut, dimana penyidikan yang dilakukan olehpenyidik Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara  terhadap  tersangka  Amad  Dul  Hadi  Bin  Senimin tidak  dilakukan  oleh  penyidik  yang  memiliki  skep  penyidik  anak  adalah bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  Pasal  26  ayat  (1)UU  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana  disebutkan  bahwa penyidikan  terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh  penyidik  yang  ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang  ditunjuk  oleh  Kapolri.  Meskipun  penyidiknya  adalah  penyidik  Polri,  akan tetapi  tidak  semua  penyidik  Polri  dapat  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara anak.  UU  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan.
Kemudian mengenai tidak adanya ruang pemeriksaan khusus anak di Polres Jepara sebagaimana  temuan  penulis  setelah  melakukan  observasi,  ternyata  hal  tersebut sejatinya  telah  diatur  dalam  Pasal  3  huruf  a  dan  b  UU  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa setiap anak dalam proses  peradilan  pidana  berhak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya  dan  dipisahkan  dari  orang dewasa.  Selain  itu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18UU  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  pada  intinya  dijelaskan  bahwa penyidik  wajib  memeriksa  tersangka anak  dalam  suasana  kekeluargaan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dengan  adanya  ruang  pemeriksaan  khusus  anak di Polres Jepara, diharapkan dapat mewujudkan prinsip hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.Ketentuan ini menghendaki agar  pemeriksaan  dilakukan  dengan  pendekatan  secara  efektif  dan  simpatik.Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka anak tersebut tidak memakan waktu lama, pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si  tersangka  anak  sehingga  dapat  memberi  ruang  bagi  si  tersangka  anak  untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.Kemudian mengenai simpatik, adalah pada  waktu  pemeriksaan,  penyidik  bersikap  sopan  dan  ramah  serta tidak  menakut- nakuti tersangka anak.
4. Penahanan Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Manejemen Penyidikan  Tindak  Pidana,  penahanan  merupakan  bagian  dari  upaya  paksa  dalam proses  penyidikan,  penahanan  dilakukan terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa yang  diduga  keras  melakukan tindak pidana berdasarkan bukti  yang cukup, dalam adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak  pidana  lagi.  Terkait  proses  penyidikan  perkarakecelakaan  lalu  lintas  korban meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara,  dapat diketahui bahwasannya di dalam proses penyidikan tersebut sebagaimana dilakukan penyidik Unit  Laka  Lantas  Polres  Jepara,  terhadap  tersangka  anak  tidak  dilakukan  penahan sesuai dengan perintah atasan yang mengacu pada  ketentuan  perundang-undangan UU Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwasannya  penahanan  terhadap  anak  adalah  terhadap  anak  yang  sudah  berusian 14 tahun; pidana dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun; dan merupakan upaya terakhir yang dilakukan.
5. Pelimpahan berkas perkara Langkah  terakhir  dalam  proses  penyidikan  di  tingkat  Kepolisian  sebelum dilanjutkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yaitu  pemberkasan  dan  penyerahan berkas  perkara.  Dalam  hal  penyidikan  yang  dilakukan  olehpenyidik  Unit  Laka Lantas  Polres  Jepara  terhadap  tersangka  Amad  Dul  Hadi  Bin  Senimin,  Proses penegakan hukum tersebut dilanjutkan.Sebagaimana dijelaskan oleh AKP. Andhika Wiratama, S.I.K. selaku Kasatlantas Polres Jepara, hal tersebut terjadi karena pihak keluarga korban menolak untuk menyelesaikan perkarasecara diversi dalam tahapan proses  penyidikan  di  tingkat  Kepolisian.  Dalam  hal  melakukan  penyidikan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)UU  Nomor  11  Tahun  Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak, dijelaskan bahwapenyidik  diwajibkan meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  apabila perlu  juga  dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  ahli  pendidikan,  ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
Untuk  menegakan  prinsip  keadilan  restoratif,  sekaligus  tegaknya  kepastian  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat,  penyidik  sebenarnya  memiliki  wewenang  untuk melakukan  penghentian  penyidikan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  109  ayat  (2) KUHAP. Hal  tersebut dapat dilakukan semata-mata atas pertimbangan  kepentingan anak serta untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.
Berdasarkan  uraian  mengenai  proses  dan  tahapan-tahapan  penyidikan  kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres  Jepara proses  penyidikan tersebut  diatas, Aparat penegak  hukum khususnya  dalam  hal  ini Penyidik Unit Laka Polres Jepara, tidak menerapkan secara maksimal fungsi-fungsi dalam  kegiatan  manajemen  yang  baik  tersebut  dalam  proses  penyidikan  terhadap perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai tersangka. Sebagaimana menurut George R. Terrry dalam kegiatan manajemen yang baik,  perlu  dilaksanakan  beberapa  fungsi  antara  lain Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan Controlling (pengawasan).  Tidak  diterapkannya  secara  maksimal  fungsi-fungsi  tersebut menyebabkan  tidak  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  menjadi  target  organisasi/ Institusi Kepolisian.
6. Planning (perencanaan)
Merujuk  pada  Teori  Manajemen  yang  sebagaimana  dikemukakan  oleh  George  R. Terrry,  kegiatan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu Lintas Polres Jepara tidak menerapkan fungsi Planning (perencanaan) dengan tidak mempersiapkan  segala  sesuatu  termasuk  didalamnya  rancangan  tahapan-tahapan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak  sebagai  tersangka.  Antara  lain  penyidik  tidak  menyiapkan  komponen- komponen  yang  dapat  membantu  proses  penyidikan  terhadap  anak,  seperti  :  KPAI (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia),  BAPAS  anak,  Konseling  anak,  dan sebagainya. Dalam hal ini penyidik juga tidak melakukan  kordinasi  kepada  Satuan Reserse  Unit      PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  dimana  unit  ini  lebih sering  dan  berpengalaman  dalam  melakukan  proses  penyidikan  terhadap  anak. Proses  gelar  perkara  awal  juga  tidak  dilaksanakan  Unit  laka  untuk  menentukan perencanaan  tindakan  apa  saja  yang  akan  dilakukan  dalam  penyidikan  kecelakaan anak  yang  sudah  terjadi.  Padahal  gelar  perkara  sangat  di  perlukan  di  dalam  proses penyidikan  anak,  baik  ditingkat  awal  penyidikan,  pertengahan  penyidikan  dan  di akhir  penyidikan. Gelar  perkara  juga  di  atur  dalam  Perkap  No  14  Tahun  2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tepatnya di pasal 70
7. Organizing (pengorganisasian)
Selain tidak maksimalnya penerapan fungsi perancanaan dalam penyidikan terhadap perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai tersangka.Fungsi  pengorganisasian juga kurang diterapkan oleh penyidik  Unit  Laka Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Jepara.Organisasi  sebagai  alat  administrasi  dan manajemen  terlihat  penting  apabila  diingat  bahwa  bergerak  tidaknya  organisasi  ke arah  pencapaian  tujuan  sangat  tergantung  atas  kemampuan  manusia  dalam organisasi menggerakan organisasi itu ke arah yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  fungsi  pengorganisasian  yang ada  dalam  Satlantas  Polres  Jepara  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara kecelakaan  lalu  lintas  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Kapolri  Nomor  23  Tahun 2010  tentang  Susunan  dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Resort  dan Kepolisian  Sektor.  Dimana  penempatan  sebagai  penyidik  laka  anak  tidak memperhatikan kemampuan anggota  yang memiliki penyidikan terhadap  anak, dan penyidik  yang  di  tempatkan  di  unit  laka  juga  tidak  ada  yang  memiliki  sertifikat penyidik  anak,  sehingga  mengakibatkan  ketidakpemahaman  penyidik  Unit  Laka
Polres Jepara terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Apabila  dikaitkan  dengan  konsep  ilmu  Kepolisian,  terkait  dengan  ketidakpahaman penyidik  Unit  Laka  Polres  Jepara  terhadap  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bila  dilihat  dalam  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mengatur  bahwa  setiap  anggota  Polri  wajib menjalankan  tugas  secara  profesional,  proporsional,  dan  prosedural.  Lebih  lanjut, Menurut  Prof.  Parsudi  Suparlan,  Ph.D.  (Dosen  PTIK  dan  Kajian  Ilmu  Kepolisian Universitas  Indonesia,  1996  –  2007),  Ilmu  Kepolisian  merupakan  sebuah  bidang ilmu  yang  corak  pendekatannya  antar  bidang  ( Interdiscilinary )  yang  memiliki paradigma sendiri  yang  mencakup metodologi,  teori-teori, konsep-konsep, metode- metode  dan  bahkan  label-label  yang  khusus menjadi  ciri-cirinya  yang  berbeda  dari metodologi  atau  paradigma  dan  pendekatan  antar  bidang  atau  sesuatu.  Ilmu Kepolisian  mempelajari  masalah-masalah  sosial  dan  isu-isu  penting  serta pengelolaan  keteraturan  sosial  dan  moral  dari  masyarakat,  upaya-upaya  penegakan hukum dan keadilan, dan teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara pencegahannya.
8. Actuating (Pelaksanaan)
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  fungsi  pelaksanaan  yang  ada dalam  penyidik  Unit  Laka  Sat  lantas  Polres  Jepara  dalam  melakukan  penyidikan terhadap  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  telah  sesuai  dan  berjalan  dengan  baik.  Hal tersebut terlihat dari terlaksananya perintah atasan kepada para penyidik Unit  Laka Sat  lantas Polres  Jepara  dalam  hal  tidak  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan terhadap  tersangka  anak  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres Jepara.  Akan  tetapi  kemudian,  disisi  lain  ketidakpahaman  penyidik  Unit  Laka  Sat lantas  Polres  Jepara  terhadap  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak dengan alasan banyaknya tugas yang dibebankan penyidikan kemudian menjadikan  hambatan  bagi  penyidik  Unit  Laka  Sat  lantas  Polres  Jepara  untuk mempelajari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  suatu  indikator  bahwa fungsi  pelaksanaan  tidak  berjalan  maksimal  karena  menurut  George  R.  Terrry  , atasan  perlu  mengadakan  lingkungan  yang  memberikan  dorongan  dengan meneruskan keadaan yang  berubah- ubah serta tuntutan-tuntutannya.
9. Controlling (Pengawasan)
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  sistem  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Kasatlantas  Polres  Jepara  dalam  hal  proses  penegakan  hukum perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai tersangka  di  Polres  Jepara  dapat  dideskripsi  sebagai  pengawasan  tidak  langsung. Artinya  Kasatlantas  Polres  Jepara  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap perkaratersebut  hanya  berdasarkan  laporan-laporan  dari  bawahan.  Hal  tersebut menyebabkan  kekurangan-kekurangan  bawahan  dalam  melaksanakan  perencanaan yang  telah  dibuat  seperti  ketidakpahaman  bawahan/  anggota  mengenai  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  luput  dari perhatian atasan.
Penulis  juga  menemukan  fungsi  KBO  lalu  lintas  Jepara  dalam  hal  sebagai  pejabat satuan  lalu  lintas  yang berwenang  melakukan pengawasan penyidikan kecelakaaan lalu  lintas  tidak  dilaksankan,  padahal  yang  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab langsung terhadap pengawasan penyidikan kecelakaan tersebut adalah KBO, dimana
berdasarkan  PERKAP  No  15  Tahun  2013  Tentang  Tata  cara  Penanganan Kecelakaan  lalu  lintas  (Pasal  78)  yang  menyatakan  bahwa  peran  pengawasan penyidikan  di  tingkat  Polres  dilakukan  oleh  Kepala  Urusan  Pembinaan  Oprasional (KBO).
Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering  para  bawahan hanya  melaporkan  hal-hal  yang  positif  saja padahal, seorang pimpinan yang baik akan  menuntut  bawahannya  untuk melaporkan  beberapa  hal,  baik  yang  bersifat positif maupun negatif karena kalau hanya hal-hal yang positif saja yang dilaporkan, pimpinan  tidak  akan  mengetahui  keadaan  yang  sesungguhnya.  Akibatnya  dia  akan mengambil  kesimpulan  yang  salah.  Lebih  jauh  lagi  ia  akan  mengambil  keputusan yang  salah.  Diperlukan  pengawasan  langsung  yang  seharusnya  dilakukan  oleh Kasatlantas  Polres  Jepara  dimana  Kasatlantas  Polres  selalu  mengawasi  kinerja bawahan  dalam  malaksanakan  tugasnya,  termasuk  memimpin  langsung  gelar perkara yang dilakukan pada setiap kasus yang terjadi pada Unit Laka Polres Jepara. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  Penyidikan  kecelakaan  Lalu  Lintas korban  meninggal  dunia  dengan  Anak sebagai  tersangka  pada  Unit  Laka  Lantas Polres Jepara.
1. Faktor Hukum atau Undang – undang
Sebagaimana  hasil  temuan  penelitian  yang  telah  penulis  peroleh  dalam  proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan tersangka Amad  Dul  Hadi  bin  Senimin  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2015,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Aipda  Nanang  Khosim,  Brigadir  Eko  Sidik  Priyanto,  S.Pd.  dan Brigadir Akhmad Jumal, S.H selaku penyidik Unit Laka Satuan Lalu  Lintas Polres Jepara  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  proses  penyidikan  perkara  kecelakaan lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai tersangka adalah faktor peraturan perundang-undangannya, dimana di dalamUndang-Undang No. 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tidak  dijelaskan  bagaimana penanganan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak sebagai  tersangka  sehingga  penyidik  Unit  Laka  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Jepara sebagai penyidik hanya mengacu pada perintah atasan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  dalam  penegakan  hukum  perkara kecelakaan  lalu lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka,  mengingat tersangka adalah seseorang yang berstatus sebagai anak, penyidik Unit Laka Polres Jepara  seharusnya  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Sehingga Penyidik Unit Laka Polres Jepara perlu memahami bahwasannya di dalam peraturan  perundang-undangan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak  tersebut  bukan  hanya  menitikberatkan  pada  upaya diversi sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai tersangka, tetapi lebih  daripada  itu  adalah  bagaimana  untuk  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan anak terutama terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak.
2. Faktor penegak hukum Kurangnya  pemahaman  penegak  hukum  khususnya  dalam  hal  ini  yaitu  Penyidik Unit  Laka  Polres  Jepara  terhadap  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi faktor utama yang kemudian mempengaruhi faktor-faktor lainnya dalam proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka.
Tingkat  aspirasi  yang  relatif  belum  tinggi  dan  kurangnya  daya  inovasi  yang sebenarnya  merupakan  pasangan  konservatisme  para  aparat  penegak  hukum menjadi faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam masyarakat,  yang  hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapat  pengertian  dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat  diterima  oleh  mereka.  Akibat  ketidakpahaman  Penyidik  Unit  Laka  Polres Jepara atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  tersebut,  kemudian  menyebabkan  penyidikan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas korban meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka menjadi tidak sesuai dengan prinsip  kesejahteraan  anak  sebagaimana  terkandung  dalam  Undang-undang  Nomor 4  tahun  1979  tentang kesejahteraan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Faktor sarana dan fasilitas Salah satu  faktor  yang paling penting dalam menunjang proses penyidikan perkara kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka adalah  faktor  sarana  dan  fasilitas.  Dengan  menggunakan  sarana  dan  fasilitas  yang memadai maka proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka  di  Polres  Jepara  akan  menjadi  optimal  dan akan  tercapainya  prinsip-prinsip  kesejahteraan  anak.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut antara  lain,  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  trampil,  organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. salah  satu  contoh  kurangnya  sarana  dan  fasilitas  yang  ada  di  Polres  Jepara  antara lain  tidak  adanya  penyidik  Unit  Laka  Polres  Jepara  yang  memiliki  skep  penyidik anak.  Sehingga  dalam  penyidikan  yang  dilakukan  terhadap  tersangka  anak, dilakukan  oleh  penyidik  pada  umumnya.  Selain  itu  proses  penyidikan  terhadap tersangka  anak  dilakukan  diruangan  yang  digunakan  untuk  menyidik  tersangka dewasa.  Hal  tersebut  tentu  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  proses  penyidikan perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai tersangka.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  setiap  anak  dalam  proses peradilan  pidana  berhak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya  dan  dipisahkan  dari  orang dewasa.  Selain  itu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18UU  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  pada  intinya  dijelaskan  bahwa penyidik  wajib  memeriksa  tersangka  anak  dalam  suasana  kekeluargaan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dengan  adanya  ruang  pemeriksaan  khusus  anak di  Polres Jepara,  diharapkan dapat  mewujudkan  prinsip  hak-hak anak  sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang- undangan tersebut.Ketentuan ini menghendaki agar pemeriksaan  dilakukan dengan pendekatan  secara  efektif dan simpatik.Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka anak tersebut tidak memakan waktu lama, pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh si  tersangka  anak  sehingga  dapat  memberi  ruang bagi  si  tersangka  anak  untuk memberikan  keterangan  yang  sejelas-  jelasnya.Kemudian  mengenai  simpatik,
adalah  pada  waktu  pemeriksaan, penyidik  bersikap  sopan  dan  ramah  serta  tidak menakut-nakuti tersangka anak.
4. Faktor masyarakat Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka  adalah  kurangnya  pemahaman masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pihak korbanuntuk memperhatikan dan mempertimbangkan  kesejahteraan  anak  serta terlindunginya  hak-hak  anak  dimana ketika  anak  berhadapan  dengan  suatu  proses  hukum  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  wajib  untuk  diupayakan  diversi.  Bahkan  pihak  korban  merasa  keberatan karena  tindakan  penyidik  Unit  Laka  Polres  Jepara  yang  tidak  melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anak.
Selain  itu,  minimnya  peran  tokoh-tokoh  masyarakat  seperti  Kepala Desa,  Lurah, Tokoh  Masyarakat  setempat  dalam  hal  upaya  penyelesaian perkara  menggunakan pendekatan  Keadilan  Restoratif  dengan  mengupayakan  diversi  juga  menjadi  faktor penting  dalam  penegakan  hukum  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal dunia dengan anak sebagai tersangka di Polres Jepara. Seharusnya masyarakat juga memahami  prinsip-prinsip  penegakan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  sebagaimana  diamatkan  dalam  Undang-  undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan  demikian  diharapkan, masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap tersangka  anak  dengan  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  untuk menghindari  penahan,  menghindari  cap  jahat/  label  sebagai  penjahat,  dan  pada intinya  menjauhkan  anak-anak  dari  pengaruh-pengaruh  dan  implikasi negatif  dari sistem peradilan.
5. Faktor kebudayaan
Faktor  terakhir  yang  mempengaruhi  proses  penyidikan  perkara  kecelakaan  lalu lintas  korban  meninggal  dunia  dengan  anak  sebagai  tersangka  adalah  faktor kebudayaan.  Bahwasannya  mayoritas  penduduk  di  Kabupaten  Jepara  adalah masyarakat  yang  bersuku  Jawa.  Dapat  dideskripsikan  bahwa  karakteristik masyarakat  Jawa,  lebih  mengedepankan  penyelesaian  perkara  secara  kekeluargaan dan menjauhi  proses  peradilan. Sehingga bersesuaian dengan data  laka lantas anak Polres Jepara tahun 2015, dari 26 kecelakaan lalu lintas yang  melibat anak sebagai tersangka, 25 diantaranya telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik Unit Laka Polres Jepara setelah terjadi kesepakatan antar pihak yang memilih penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

## KESIMPULAN
Terjadinya kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai tersangka  di  Polres  Jepara  terjadi  karena  2  (dua)  faktor  yaitu  faktor  anak  pengendara kendaraan  yang  masih  berstatus  sebagai  anak  dibawah  umur  dan  faktor  peran  dan pengawasan  orang  tua.  Dalam  proses  penyidikan  yang  dilaksanakan  Unit  Laka  Lantas Polres  Jepara  terhadap  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  korban  meninggal  dunia  dengan anak  sebagai  tersangka,  berdasarkan  Pasal  227  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  mekanisme penyidikan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  14.
Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dengan anak  sebagai tersangka pada Unit Laka Lantas Polres jepara  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas,  faktor masyarakat,  dan faktor kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaali,  M.  F.  (2005).  Metode  Penelitian  Sosial, edisi  revisi,  cet    kedua, Jakarta.  PTIK Press
Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta . Ghalia Indonesia
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License