JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1) (2019): 1-9 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.11972

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2004 terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Implementation of Law Number 39 of 2004 Against Indonesian Workers Abroad
Vinni Dini Pratiwi* & Suharno
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Diterima: Januari 2019; Disetujui: Maret 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  adalah  sebutan  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  bertubuh  rendah  dan  tidak trampil yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk periode waktu tertentu dengan upah. Perlindungan hukum atas Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum berjalan dengan baik, perlunya pengarahan tentang makna hukum perburuhan untuk Indonesia, ini merongrong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan menghilangkan keamanan kerja bagi tenaga indonesia saat di luar negeri, kendala implementasi perlindungan hukum Indonesia tenaga kerja adalah  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  yaitu  Tenaga  Kerja  tidak  melaporkan  masalah  pada  Pemerintah Indonesia  sehubungan  dengan  pekerjaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  secara  lebih  jelas  dan  luas  tentang  perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  bekerja  di  luar negeri yang dilakukan oleh teras Kementerian Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Sumatera  Utara.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  yang  berkaitan dengan  pengumpulan  data  dan  identifikasi.  Metode  analisis  data  menggunakan  reduksi  data  dan  instrument penelitian  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Layanan  Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah menjalankan tugas dengan kebijakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya ada hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja negara.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Provinsi Sumatera Utara

## Abstract
Indonesian  labor  is  a  term  for  low-skilled  and  unskilled  Indonesian  citizens  who  work  abroad  in employment relations for a certain period of time with wages. Legal protection for Indonesian Workers' Rights has not gone well, the need for guidance on the meaning of labor law for Indonesia, this undermines Indonesian Workforce and eliminates job security for Indonesian workers while abroad, the obstacles to implementing Indonesian legal protection for workers are mistakes that conducted by Indonesia, namely Manpower does not report problems to the Government of Indonesia in connection with the employment of Indonesian  Workers.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  more  clearly  and  broadly  about  the protection of Indonesian workers working abroad who are carried out by the  terrace of the Ministry of Placement of Protection of Indonesian Workers in North Sumatra Province. The method carried out in this study is descriptive qualitative methods related to data collection and identification. Data analysis method uses data reduction and research instruments, namely interviews and documentation. The results of this study indicate that the Indonesian Labor Protection Placement Service has carried out its duties with the policy of Law No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian workers abroad. In carrying out its duties there are obstacles faced in providing legal protection to the state labor force.
Keywords: Legal Protection, Indonesian Labor, North Sumatra Province
How  to  Cite : Pratiwi,  V.D.  &  Suharno.  (2019).  Implementasi  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1):1-9.
* Corresponding author:
E-mail: Vinnipratiwi29@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Penempatan  tenaga  kerja  ke  luar negeri  sering  menimbulkan  masalah, antara  lain  tenaga  kerja  tidak  memiliki perlindungan  ketika  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  tersebut  mendapatkan masalah di negara tempat mereka bekerja. Perlunya  peran  serta  masyarakat  dalam suatu  sistem  hukum  guna  melindungi Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang ditempatkan  ke  luar  negeri.  Sehubungan dengan  perencanaan  kebutuhan  tenaga kerja  ke  luar  negeri  perlu  digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja  ke  luar  negeri  masih  didominasi tenaga  kerja  yang  tidak  memliki  keahlian ( unskilled labour).
Menurut  Djumialdji  (2008)  tenaga kerja  (buruh)  harus  memiliki  tiga kewajibaan yang harus dilakukan, yaitu: 1) pekerja atau buruh berkewajiban melakukan  pekerjaan,  2)  menataati  tata tertib  perusahaan,  3)  bertidak  sebagai perkerja atau/buruh yang baik.
Salah satu penyebab kasus TKI/TKW yang menjadi korban tindak pidana adalah rendahnya  tingkat  pendidikan  calon Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah  ditipu  pihak  lain.  Mereka  tidak memahami  aturan  dan  persyaratan  untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang mengalami  kasus  tertentu  ke  pihak berwenang  juga  didasarkan  kekhawatiran mereka  karena  memiliki  identitas  palsu bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ilegal. Banyak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) usianya  masih  terlalu  muda,  namun  demi kelancaran  proses,  usia  di  dokumen palsukan.  Pemalsuan  tidak  hanya  usia, tetapi  juga  nama  dan  alamat.  Oleh  karena itu,  tidak  mudah  melacak  para  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  bermasalah  di  luar negeri. (Wawancara dengan Bapak Dadang Agus Pitriono S.H wawancara pada tanggal 6 Aprli 2017)
Triningsih  dan  Ichihashi  (2010) menjelaskan pemalsuan tersebut
dikarenakan fakta kemiskinan, “kemiskinan  adalah  salah  satu  penentu pekerja  anak  di  Indonesia  selain  faktor- faktor  lain  seperti  usia,  sector  pertanian, dan  pendidikan  orang  tua.  Dalam  hal kebijakan  pendidikan,  program  yang memberikan  subsidi  ke  sekolah  dapat mengurangi insiden pekerja anak terutama di daerah pedesaan.”
Ada  tiga  fungsi  akta  otentik  (dalam perjanjian secara umum), yakni: 1) Sebagai bukti  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  telah mengadakan  perjanjian  tertentu.  2) Sebagai  bukti  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian adalah harus menjadi tujuan dan keinginan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  (TKI).  3) Sebagai  bukti  kepada  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  pada  tanggal  tertentu, kecuali  harus  ditentukan  sebaliknya Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  telah mengadakan  perjanjian.  Hal  ini  juga menentukan  bahwa  perjanjian  sesuai dengan  kehendak  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) (Kusumohamidjojo, 1998) Perlindungan  dari  Balai  Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  (BP3TKI)  Provinsi Sumatera  Utara  bermaksud  memberikan rasa aman kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  pada  setiap  tahapan  penempatan dimulai dari proses awal rekrut, ditempatkan  kerja  hingga  selesai  kontrak dan kembali ke daerah asal.
Menurut
Situmorang (2013)
Perlindungan  hukum  terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  dilaksanakan  mulai dari  pra  penempatan,  masa  penempatan sampai  dengan  purna  penempatan. Perlindungan  pra  penempatan  digunakan sebagai  tempat  penampungan  calon Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  akan berangkat  ke  luar  negeri.  Perlindungan masa  penempatan  dilaksanakan  waktu para Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  berada di luar negeri, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib untuk melaporkan kedatangannya  kepada  Perwakilan  RI dinegara  tujuan.  Perlindungan  purna
penempatan
dilaksanakan disaat kepulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dari  negara  tujuan  sampai  tiba  didaerah asal.  Pemberian  perlindungan  terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dari  adanya tindakan  pihak-pihak  lain  yang  tidak bertanggung  jawab  dan  dapat  merugikan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dalam kepulangan.
Maka  permasalahan  yang  dibahas dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah perlindungan  hukum  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  yang  dilaksanakan  mulai dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan  ke  luar  negeri  menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
Balai Pelayanan
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  Provinsi  Sumatera Utara  serta    hambatan–hambatan  yang dihadapi  BP3TKI  Provinsi  Sumatera  Utara dalam memberikan perlindungan hukum. Menurut  Husni  (2014).  Calon Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  adalah setiap  warga  Negara  Indonesia  yang memenuhi  syarat  sebagai  pencari  kerja yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan terdaftar  di  pemerintah  kabupaten/kota yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.  Dalam  penempatannya Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar negeri  dibekali  dengan  keterampilan, bahasa,  sikap  mental,  etos  kerja  dan kemampuan  lainnya  yang  diperlukan. Dalam  bekerja  di  luar  negeri  diperlukan kiat sukses.
Menurut  Pasal  35  UU  Nomor  39 Tahun 2004 Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  untuk  dapat  menjadi  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  yang  baik  harus  memiliki syarat-syarat  sebagai  berikut:  (1)  Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang dipekerjakan  pada  pengguna  perorangan sekurang-kurangnya  21  tahun,  (2)  sehat jasmani  dan  rohani,  (3)  Memiliki Keterampilan,  (4)  Tidak  dalam  Keadaan Hamil.  (5)  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  terdaftar  di  Dinas  Tenaga  Kerja  di
daerah  tempat  tinggalnya,  (6)  Memiliki dokumen lengkap.
Dalam pemberian perlindungan hukum  untuk  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  diatur  dalam  UU  Nomor  39  Tahun 2004 Pasal 77 yang menyatakan bahwa: 1) Setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  2)  Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  mulai  dari  pra  penempatan, masa  penempatan,  sampai  dengan  purna penempatan.
Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  mempunyai  tugas  memberikan kemudahan pelayanan memproses seluruh dokumen  penempatan,  perlindungan  dan penyelesaian  masalah  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  secara  terkoordinasi  dan terintegrasi  di  wilayah  kerja  masing- masing  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI). Kemudahan pelayanan dilakukan  bersama-sama  dengan  instansi pemerintahan  terkait  baik  Pemerintah Pusat Daerah.
Oleh  Negara-negara  pengguna  ke Indonesia  telah  menjadi  korban  tindak pidana  yaitu  tindak  pidana  permekosaan, ada  sampai  hamil  dan  ada  yang  trauma, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pembunuhan,  tindak  pidana  penggelapan (uang  gaji  tidak  dibayar  sama  sekali), tindak  pidana  perzinaan  tanpa  adanya proses  hukum  tuntas  baik  di  negara- negara  pengguna  maupun  dinegara Indonesia  sesuai  dengan  Hukum  Pidana Nasional  Negara  pengguna.  Wahyudi  dkk (2016)  yang  menyatakan  setiap  tenaga kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan, atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan  yang  layak  di  dalam  atau  di luar negeri Menurut  Abdussalam,  dkk  (2016) Kasus  TKI/TKW  baik  legal  maupun  ilegal
yang  menjadi  korban  tindak  pidana  di Negara-negara  pengguna  yang  dilakukan oleh  majikan  yang  terjadi  dalam  tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 tidak lah kasus  biasa.  Salah  satu  kasus  TKI/TKW sepanjang  tahun  2002-2018  yaitu  sebagai berikut:  1)  1  Agustus  2002  Penganiayaan di alami Arista asal Taliwang, Sumbawa. Ia dianiaya  dan  diperkosa  majikan  di  Arab Saudi. Penganiayaan mengakibatkan rahang  miring  dan  kedua  kakinya  patah. Tidak  sadarkan  diri  selama  empat  bulan dan  harus  dirawat  di  rumah  sakit  karena dicekik  majikannya  saat  berusaha  untuk kembali  memperkosanya,  2)  7  Januari 2009  Penganiyaan  oleh  majikan  juga dialami  oleh  Keni  asal  Brebes,  Jawa Tengah,  yang  bekerja  di  Arab  Saudi. Penyiksaan  meninggalkan  luka  bakar setrika  yang  hampir  menutupi  seluruh tubuhnya.  Kedua  kupingnya  mengkerut. Selain memukul, majikannya juga mencongkel  gigi  depan.  Keni  juga  tidak diberi  makan  yang  cukup,  3)  16  Februari 2017 Siti Aishah asal Serang, Banten, yang menjadi  tersangka  pembunuh  Kim  Jong Nam,  Kakak  tiri  Pemimpin  Korea  Utara Kim Jong Un, 4) 10 Februari 2018 Adelina Lisau  asal  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT) meninggal  dunia  di  Rumah  Sakit  Bukit Mertajam menderita luka-luka ditubuhnya dan  juga  nanah  di  bagian  kaki  yang terkena luka bakar.

## METODE PENELITIAN
Adapun lokasi penelitian ini  adalah BP3TKI  Provinsi  Sumatera  Utara  di  Jalan Pendidikan  No:  357,  Mariendal  I,  Provinsi Sumatera  Utara,  Telp:  (061)  77808329, 7851960, Fax: (061) 7851960.
Sumber  data  menurut  Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh  (Arikunto,  2006).  Oleh  karena itu  yang  menjadi  subjek  dalam  penelitian ini  adalah  peneliti  sendiri,  karena  peneliti sendiri  merupakan  alat  (instrument) pengumpulan  data  utama  yang  nantinya mengurai  data,  dan  dengan  peneliti  itu terjun  langsung  kelapangan  maka  peneliti
dapat  melihat  secara  langsung  fenomena di  daerah  lapangan.  Objek  penelitian  ini adalah  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  Provinsi  Sumatera  Utara  Jl. Pendidikan  N0:  357,  Mariendal  I,  Provinsi Sumatera Utara.
Dalam  proses  pemilihan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  sebagai  responden, peneliti  tidak  memilih  seluruh  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Balai Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera  Utara  disebabkan  jumlah  yang terlalu  banyak.  Untuk  melengkapi  data dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengambil sebanyak  3  orang  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) untuk diwawancarai  sebagai  subyek responden dalam penelitian ini.
Adapun  variabel  penelitian  ini merupakan variabel tunggal yaitu Perlindungan  Hukum  Terhadap  Indonesia menurut  UU  Nomor  39  Tahun  2004. Defenisi  operasional  dalam  penelitian  ini adalah:  1)  Balai  Pelayanan,  Penempatan dan  Perlindungan  Indonesia  adalah  suatu badan  yang  dibentuk  oleh  Presiden  yang diberikan  kepada  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  atas  dasar  peraturan perundangan yang berlaku agar seseorang itu  terjamin  hak-haknya.  2)  Perlindungan hukum  adalah  perbuatan  yang  diberikan kepada  seseorang  atas  dasar  peraturan perundangan yang berlaku agar seseorang itu  terjamin  hak-haknya.  3)  UU  Nomor  39 Tahun  2004  adalah  dasar  hukum  atau aturan  aturan  yang  menjadi  pedoman Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI).
Di  dalam  penelitian  menggunakan data: sumber data primer dan sumber data sekunder.  1)  Sumber  data  primer mengambil  responden  yang  digunakan nonprobabilitas yaitu suatu teknik pengambilan  sampel  dimana  peran peneliti  sangat  besar  untuk  mengukur sampai  berapa  jauh  sampel  yang  diambil dapat  mewakili  populasinya.  2)  Sumber
data  sekunder  yang  digunakan  sama seperti  penjelasan  Ashofa  (2004)  yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  bahan  hukum  primer,  seperti rancangan  undang-undang,  hasil-hasil penelitian,  buku,  artikel  serta  laporan penelitian
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  sebagai  berikut:  1) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi  dari  responden.  2)  Obeservasi partisipan  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  untuk  melengkapi  data  yang diperoleh  dari  wawancara.  Observasi partisipan  adalah  pengamatan  berperan serta  sekaligus  menjadi  anggota  resmi yang  diamati  (Moleong,  2002).  3) Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan berupa buku-buku, dokumen,  serta  sumber  lain  yang  relevan untuk memperoleh data dan permasalahan tentang  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  dalam  keselamatan  kerja  di BP3TKI Provinsi Sumatera Utara.
Adapun  penelitian  ini  menggunakan Analisis  Deskriptif  Kualitatif.  Analisis  data yang  digunakan  adalah  reduksi  data  yang analisis  datanya  berupaya  memberikan gambaran  secara  jelas  dan  konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas secara  kualitatif  dan  data  tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan  dan  menggambarkan  sesuai dengan permasalahan yang ada keterkaitannya  terhadap  penelitian  ini. Menurut  Zainuddin  (2011)  Penelitian yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif adalah  penelitian  yang  mengacu  pada norma  hukum  yng  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan dan putusan  pengadilan  serta  norma-norma yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Balai Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)Provinsi Sumatera  Utara  dalam  kedudukannya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) dalam Pasal 23, 24, dan 25.
Setiap pekerja atau buruh mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  keselamatan  dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia  serta  nilai-nilai  agama (Pasal  86  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi perlindungan dan pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi
Sumatera  Utara  (Bapak  Dadang  Agus Pitriono  S.H  wawancara  pada  tanggal  22 Februari 2017) beserta seksi Kelembagaan dan  Pemasyarakatan  Program  (Bapak Amir Abdi Hakim Sihotang S.P wawancara pada  tanggal  21  Februari  2017),  mereka menyatakan  bahwa  setiap  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri mendapatkan  perlindungan  mulai  dari pemberangkatan  sampai  kepulangan  ke daerah  asal  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dan  menjamin  pemenuhan  hak  serta perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) secara optimal di negara tujuan. "Setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang  disalurkan  oleh  perusahaan  dari masing-masing  daerah  akan  mendapat perlindungan  yang  sama,  karena  BP3TKI telah  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  Pasal  1  point  (4) yang  menjelaskan  bahwa  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  adalah segala  upaya  melindungi  kepentingan calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) maupun  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.” (Wawancara  dengan  Bapak  Dadang  Agus Pitriono  S.H  wawancara  pada  tanggal  6 Aprli 2017)
Perlindungan hukum terhadap
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dalam  hal perlindungan  pada  Balai  Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Provinsi
Sumatera  Utara  meliputi  pra  penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Untuk meminimalkan terjadinya kekerasan  dan  perselisihan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) terhadap majikan ataupun dengan  perusahaan,  maka  setiap  BP3TKI wajib  memberikan  perlindungan  dan penempatan  para  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) selama bekerja di Negara tujuan. Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  Provinsi  Sumatera  Utara  sudah memberikan  pelatihan  dan  pendidikan untuk  calon Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) yang  akan  berangkat  ke  negara  tujuan, pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  sesuai dengan ketentuan pada Pasal 41 dan Pasal 42  Undang-undang  39  Nomor  tahun 2004 tentang  penempatan  dan  perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar negeri yaitu Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  wajib  melakukan  pendidikan  dan pelatihan  kerja  sesuai  dengan  pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan dan Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) memperoleh  pengakuan  kompetensi  kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  oleh BP3TKI  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dengan demikian bahwa BP3TKI Provinsi Sumatera  Utara  sudah  menerapkan  Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun  2004  tentang  penempatan  dan perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) di luar negeri.
Pemberian perlindungan dalam masa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  Provinsi  Sumatera  Utara  di  atas tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal 8e  Undang-undang  Nomor  39  tahun  2004 tentang  penempatan  dan  perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar negeri  yaitu  setiap  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  meperoleh  upah  sesuai dengan  standard  upah  yang  berlaku  di negara  tujuan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  Balai  Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera  Utara  belum  bisa  menerapkan Pasal 8e
Undang-Undang tentang penempatan  dan  perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Dari  penelitian  yang  di  dapat  bahwa semua  biaya  kepulangan  ditanggung  oleh majikan atau perusahaan yang bersangkutan, kalaupun ada yang membiayai  perjalanan  sendiri  disebabkan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  tersebut memiliki masalah dengan majikannya atau melanggar  kontrak  perjanjian  seperti Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang mencari  majikan  baru  sebelum  kontrak habis.
Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera Utara memberikan  fasilitas  kemudahan  dalam kepulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) ke  daerah  asal  dan  memberikan  fasilitas kesehatan  bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  yang  sakit  dalam  perjalanan  pulang ke  Indonesia.  Menurut  Pasal  75  Undang undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang penempatan  dan  perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri terdapat  beberapa  hal-hal  menyangkut kepulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) yang akan kembali ke Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa hal yang menyangkut  perlindungan  kepulangan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) tersebut: 1) Kepulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dari  Negara  tujuan  sampai  tiba  di  daerah asal  menjadi  tanggung  jawab  pelaksana
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 2)  Pengurusan  kepulangan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) dari Negara tujuan sampai tiba  di  daerah  asal  menjadi  tanggung jawab  pelaksana  penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI).  3)  Pemerintah dapat  mengatur  kepulangan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) diatur lebih lanjut dengan Peraturan  Menteri.  (Undang-Undang  No. 39 Tahun 20014)
Pemberian perlindungan purna penempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  pada  Balai  Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera  Utara  di  atas  sudah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  75  Undang undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang penempatan  dan  perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  di  luar  negeri  yaitu pemberian  fasilitas  kemudahan  dan fasiliatas  kesehatan  selama  kepulangan para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ke Indonesia, memberikan upaya perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab  selama  kepulangan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI),  hal  itu menyebabkan kerugian para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kepulangannya. Hambatan dalam memberikan perlindungan oleh Balai Pelayanan
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (BP3TKI)  terjadi  dalam beberapa kasus penganiayaan dan pelanggaran  hak  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  di  luar  negeri  menunjukkan kurangnya persiapan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  untuk  bekerja  di  luar negeri. Diantaranya  kendala  bahasa  untuk berkomunikasi.  Selain  itu  juga  karena faktor  pengguna  jasa  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  yang  bersikap  berlebihan saat menemukan kesalahan kerja TKI itu. “Dari  kasus  yang  dialami  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  80%  diantaranya karena  ketidaksiapan  mereka  bekerja  di luar  negeri.  Sehingga  para  Tenaga  Kerja
Indonesia  (TKI)  belum  tahu  betul  tentang kerja  dan  kondisi  Negara  tujuan  mereka akan bekerja, hal ini banyak menyebabkan perselisihan  antara  para  pekerja  dan majikan.”  (Wawancara  dengan  Bapak Dadang Agus Pitriono S.H wawancara pada tanggal 6 Aprli 2017)
Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) bergabung dengan Dinsosnakertrans mengadakan bursa kerja Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ini diharapkan dapat menjadi wahana komunikasi  antara  pencari  kerja  dan perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Usaha ini bertujuan untuk meminimalisir  kesalahan  yang  berakibat kerugian saat penempatan dan penyaluran Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Penjelasan dari seksi perlindungan dan pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi
Sumatera  Utara,  Bapak  Dadang  Agus Pitriono S.H menyatakan “bursa kerja yang dimaksudkan untuk mempertemukan para pencari  kerja  dan  perusahaan  penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI).”
Dalam  menjalankan  perlindungan hukum,  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) masih lemah dalam memberikan perlindungan  yakni  pada  faktor  internal. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  mendapatkan  kendala-kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas Balai Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera Utara. Dan keterbatasan anggaran  dana  dalam  proses  pelayanan kepada  yang  telah  ditempatkan  di  luar negeri.  Seharusnya  Balai  Pelayanan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dapat melaporkan  masalah  ini  dan  meminta anggaran penuh terhadap pemerintah agar terlaksana  dengan  baik  sarana  dan
prasarana  dalam  perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI).  Negara  juga mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi warga negaranya yang tinggal atau berada diluar negari (Subhan, 2012).
Selain  hambatan  faktor  internal, terdapat  pula  hambatan  pada  faktor ekstrnal  yakni  lemahnya  dukungan pemerintah  setempat  dalam  program penempatan  Tenaga  Kerja  di  luar  negeri, yaitu: tidak ada APBD, lemahnya peraturan dan  perbedaan  hukum  antara  dua peraturan  di  dua  daerah  yang  berbeda yaitu:  adanya  tumpang  tindih  peraturan mengenai masalah ketenagakerjaan. Seharusnya  Negara  dapat  langsung mengambil  alih  dalam  hal  masalah ketenagakerjaan.  Yusoof  et  al  (2017: menjelaskan  bahwa  sikap  tidak  etis  dari pemberi  kerja  dalam  diskriminasi  (upah) tidak  hanya  melibatkan  diri  mereka sendiri  tetapi  juga  dari  faktor-faktor eksternal yang mungkin juga berkontribusi terhadap perilaku tidak etis ini.
Pertimbangan  peran  negara  ini hendaknya tidak menghalangi pertimbangan  peran  yang  dimainkan  oleh pengusaha,  walaupun  peran  langsung pengusaha  adalah  yang  kedua  setelah peran  negara  karena  peran  dominan  yang dimainkan  oleh  negara  dalam  mengejar industrialisasi  dan  pembangunan  bangsa (Gall,  2014).  Melihat  pengaruh  kedua faktor ini  tarik permintaan dan pendorong biaya mempengaruhi hasil-hasil ketenagakerjaan (Chowdhury et al, 2009).

## SIMPULAN
Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) diluar negeri. Karena adanya kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  yakni  keterbatasan  sarana  dan prasarana  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas dan kurangnya dukungan
pemerintah  dalam  memberikan  anggaran. Dan  kurangnya  pengarahan  tentang  arti bagi  para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI), hal  ini  dapat  mempersulit  rasa  aman  bagi para  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  diluar negeri.
Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  yakni  kesalahan yang  dilakukan  oleh  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI), tidak melaporkan permasalahannya  kepada  pemerintah Indonesia  di  tempat  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  bekerja,  pendidikan  para Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  masih rendah.  Dan  perlindungan  hukum  atas hak-hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dalam bekerja belum berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam.  (2016). Hukum  Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) . Jakarta: PTIK Arikunto,  S.  (2006). Metodologi  Penelitian .  Jakarta: PT. Rineka Cipta Ashofa,  B.    (2004). Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT.Rineka Cipta
Asikin,  Z.  dkk.  (2008). Dasar-dasar  Hukum
Perburuhan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindon Persada
Chowdhury, A., Islam, I. & Tadjoeddin, M. Z. (2009). Indonesia’s Employment Challenges: Growth,  Structural  Change  and  Labour Market Rigidity. EJEAS , 8(1) 31-59. Retrieved From: https://www.researchgate.net/publication/ 44190572_Indonesia&#39;s_Employment_C hallenges_Growth_Structural_Change_and_La bour_Market_Rigidity
Djumialdji,  F.  X.  (2008). Perjanjian  Kerja .  Jakarta: Sinar Grafika Gall, G. (2014). The Development of The Indonesian Labour Movement. The International Journal of Human Resource Management , 9(2) 0985– 5192. Retrieved From: https://www.researchgate.net/publication/23282 8606_The_development_of_the_Indonesian_l abour_movement
Moleong, L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Husni, L. (2014). Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada
Kusudmohamidjojo, B. (1998). Dasar-dasar
Merancang  Kontrak .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana
Subhan,  H.  (2012).  Perlindungan  TKI  pada  masa pra  penempatan,  selama  penempatan  dan purna  penempatan  “badan  pembinaan hukum  nasionak  kementerian  hukum  dan hak asasi manusia”. Jakarta Situmorang,  B.  (2013). Pengkajian  Hukum  tentang Tanggung Jawab Lembaga Pengarah Tenaga Kerja  (PPTKIS) .  Jakarta:  Badan  Pembinaan
Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan
HAM RI
Triningsih, N. & Ichihashi, M. (2010). The Impact of Poverty  and  Educational  Policy  on  Child
Labor  in  Indonesia. JEL  Classification ,
138(15). Retrieved From: https://home.hiroshima-u.ac.jp/ichi/Paper-
ChildLabor-Nina-
Wahyudi,  E.  dkk.  (2016). Hukum  Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafika
Yusoof,  S.,  Zuber,  F.,  Mansur,  H.,  Zamziba,  N.,  & Toriry,  S.  (2017).  Wages  of  Labour Discrimination: Case Study on Nike Company Indonesia. International Journal  of Academic Research  in  Public  Policy  and  Governance ,  4 (1) 2312-4040. Retrieved From: http://hrmars.com/hrmars_papers/Wages_ of_Labour_Discrimination_Case_Study_on_Ni ke_Company_Indonesia.pdf
Zainuddin,  A.  (2011). Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika
Undang-undang  No.  13  Tahun  2003.  Undang- undang Ketenagakerjaan 2003. Jakarta:Sinar Grafika
Undang–undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.