Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)

## MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMUAN HUKUM

## Cecep Cahya Supena
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail : cecasbrbg@gmail.com

## ABSTRAK
Mengingat  masih  adanya  beberapa  rumusan  kaidah  hukum  yang  tercantum dalam            undang-undang  yang  secara  substansi  masih  perlu  diperjelas  atau dilengkapi,  maka  seringkali  menimbulkan  terjadinya  interpretatif    (multi  tafsir) terhadap kaidah hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam  mengartikan  /  memahami  rumusan  kaidah  hukum  yang  tercantum  dalam undang-undang. Untuk menghindari  keadaan tersebut,  maka perlu adanya suatu penafsiran  hukum  yang  jelas  supaya  tidak  menyimpang  dari  pemahaman  yang dimaksud  oleh  pembuat  undang-undang.  Selain  itu  dengan  dilakukannya penafsiran  hukum,  juga  dapat  diwujudkan  adanya  penemuan  /pembentukan kaidah-kaidah  hukum  baru  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  maupun  negara.  Dengan  terwujudnya  kepastian  hukum,  maka kelangsungan  hidup  bermasyarakat  maupun  bernegara  dapat  terselenggara dengan adil, tertib, serta damai.

## Kata Kunci  : Penafsiran Hukum dan Penemuan Hukum

## ABSTRACT
Considering that there are still several formulations of legal rules listed in the law which  in  substance  still  need  to  be  clarified  or  supplemented,  it  often  leads  to interpretive  (multi-interpretation)  of  the  legal  rules,  which  ultimately  results  in errors  in  interpreting/understanding  the  formulation  of  the  legal  rules  listed.  in law. To avoid this situation, it is necessary to have a clear legal interpretation so as not to deviate from the understanding intended by the legislators. In addition, by  carrying  out  legal  interpretation,  it  can  also  be  realized  that  the  discovery  / formation  of  new  legal  rules  can  provide  legal  certainty  for  the  community  and the  state.  With  the  realization  of  legal  certainty,  the  survival  of  society  and  the state can be carried out in a fair, orderly and peaceful manner.
Keywords : Legal Interpretation and Legal Discovery

## PENDAHULUAN
Keberadaan  peraturan  hukum yang  mengatur  tatanan  kehidupan
bermasyarakat  dan  bernegara  di  suatu negara    sangat  memegang  peranan penting,  karena  merupakan  landasan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
serta  petunjuk  bagi  terselenggaranya kehidupan bermasyarakat dan bernegara  yang  aman,  lancar,  tertib, damai serta sejahtera. Untuk
tercapainya  hal  itu,  maka  baik  warga negara  maupun  penyelenggara  negara harus  tunduk  atau  patuh  terhadap peraturan hukum yang berlaku, dengan kata  lain  kedua  pihak  tersebut  tidak boleh  melakukan  tindakan-tindakan yang  bertentangan  dengan  peraturan hukum  yang  berlaku,  seperti  misalnya tindakan  kriminal,  anarkhis,  absolut  / otoriter.  Pemikiran  demikian  juga pernah  dikemukakan  oleh  Zul  Afdi Ardian  dan  Achmad  Roestandi  (1996  : 68)  yang  pada  intinya  berpendapat bahwa  hukum  itu  sangat  diperlukan keberadaannya  di  suatu  negara,  karena hukum dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam mengatur kehidupan  manusia  di  masyarakat maupun dalam penyelenggaraan
negara,  dan  oleh  karena  itu  hukum tidak  hanya  harus  ditaati  oleh  warga negara  saja  melainkan  juga  oleh  pihak pemerintah,  supaya  pemerintah  tidak bertindak sewenang-wenang.
Selanjutnya, untuk adanya peraturan hukum di suatu negara maka harus adanya sumber-sumber hukum di negara  itu,  yang  mana  salah  satu sumber  hukum  itu  ialah  berupa undang-undang, oleh karenanya undang-undang adalah merupakan tempat  adanya  (tempat  ditemukannya) ketentuan-ketentuan hukum yang berisikan  tata  tertib  bagi  manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat,  maupun  untuk  mengatur
praktek  penyelenggaraan  pemerintahan negara.    Namun  demikian  dalam prakteknya,  rumusan  hukum  yang tercantum  dalam  undang-undang  itu terkadang  rumusannya  tidak  jelas  atau tidak lengkap, sehingga bisa menimbulkan  banyak  pengertian  / penafsiran  ( interpretatif ),    yang  pada akhirnya  bisa  menimbulkan  kesalahan pengertian / penafsiran. Untuk menghindari hal itu maka perlu adanya suatu  penafsiran  hukum  yang  jelas supaya  bisa  sejalan  dengan  maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dapat  memberikan  suatu  kepastian hukum.  Dengan  terwujudnya  kepastian hukum,  maka  kelangsungan  hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara  dengan  adil,  tertib,  serta damai, dan dapat memberikan ketenangan  juga  kepercayaan  kepada masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA Definisi Hukum
Mengenai definisi hukum
sampai  dengan  sekarang  ini  masih belum  ada  kesepakatan  diantara  para ahli  hukum,  hal  itu  disebabkan  karena masing-masing  ahli  hukum  masih memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda terhadap
keberadaan hukum
dikarenakan  terlalu  luasnya  ruang lingkup daripada hukum. Uraian tersebut  sejalan dengan pendapat Prof.
Dr.  Mr.  L.J.  Van  Apeldoorn  (Samidjo,
1985  :  21) yang pada  intinya berpendapat  bahwa  sulit  memberikan definisi untuk hukum, karena hubungan-hubungan anggota
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
masyarakat yang diatur oleh hukum itu teramat  banyak.  Hal  itu  juga  sejalan dengan  pendapat Immanuel  Kant (Samidjo, 1985 : 21) yang pada intinya berpendapat bahwa sampai dengan saat ini  para  ahli  hukum  masih    mencari rumusan    yang  tepat  untuk  definisi hukum. Akan tetapi walaupun demikian, guna memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat mengenai pengertian hukum  maka  berikut  disampaikan beberapa batasan pengertian dari
hukum sebagaimana di bawah ini :
1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,
S.H., L.L.M.  (Samidjo, 1985 : 22)
yang  pada  intinya  berpendapat bahwa  hukum  itu  merupakan kumpulan dari kaedah-kaedah serta asas-asas yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam  masyarakat  supaya  tertib yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga  pembentuk  dan pemelihara  hukum  juga  proses- proses penegakkan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat terwujud secara nyata di masyarakat.
2. Prof.  Soediman  Kartohadiprodjo, S.H.  (Samidjo,  1985  :  22)  yang pada  intinya  berpendapat  bahwa hukum    itu  adalah  merupakan pikiran  atau  anggapan  manusia tentang  sudah  adil  atau  tidak adilnya hubungan antar manusia di dalam pergaulan bermasyarakat. 3.  Van Vollenhoven (Samidjo, 1985 : 22)  yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu
gejala  sosial  yang  bergolak  terus menerus  dan  saling  membentur dengan gejala-gejala lain.’
Pengertian  Penafsiran  Hukum
Mengenai pengertian penafsiran hukum, di bawah ini penulis sampaikan pendapat  dari  beberapa  ahli  hukum, diantaranya adalah  :
1. A.  Ridwan  Halim  (1985  :  126), yang  pada  intinya  berpendapat bahwa  penafsiran  hukum  adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas  ataupun  membatasi) pengertian  peraturan  hukum  guna memecahkan masalah atau persoalan  yang sedang dihadapi.
2. A.  Masyhur    Effendi  (2004  :    38), yang  pada  intinya  berpendapat bahwa  penafsiran  hukum  adalah cara  untuk  menjelaskan  pengertian pasal-pasal dalam            undang- undang  yang  belum  atau  tidak jelas.
Dari  kedua  pendapat  di  atas maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk  menjelaskan  atau  menegaskan pengertian  dari  rumusan  peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum  lengkap    yang  tercantum  dalam suatu undang-undang.

## Sumber-Sumber Penafsiran Hukum
A.  Masyhur    Effendi  (2004  : 39-40),  yang  pada  intinya  berpendapat bahwa sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah  : 1. Pembentuk  undang-undang,  dengan cara mencantumkannya
pada
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
undang-undang itu sendiri. Penafsiran  hukum  oleh  pembentuk undang-undang  ini  disebut  dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran  otentik  ini  mengikat umum.
2. Para  sarjana  atau  pakar  yang ternama  dalam bidang  pengetahuan khususnya  ilmu  hukum.  Penafsiran dari  para  sarjana  ini  disebut  dengan penafsiran  Ilmiah  atau  doctrinaire yang  biasanya  dicantumkan  dalam berbagai  literature,  oleh  karena  itu penafsiran ilmiah hanya mempunyai nilai  teoritik  saja  karenanya  hakim tidak terikat  oleh penafsiran ini.
3. Hakim, biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan  hakim  sebagai hasil sidang di Pengadilan.
Penafsiran  hukum  oleh  hakim  ini hanya  mengikat  pihak-pihak    yang bersangkutan.

## Pengertian Penemuan Hukum
Mengenai pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo ( 1995 : 147),  pada  intinya  berpendapat  bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas- petugas    hukum  lainnya    guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum
Ada beberapa bentuk penafsiran hukum, yaitu  sebagai  berikut   :
1. Penafsiran  yang  tercantum  di peraturan hukum yang berasal dari
pembentuk hukum dengan maksud untuk  menjelaskan  arti  dari  suatu ketentuan  hukum.  Penafsiran  ini disebut dengan Penafsiran Autentik (Penafsiran Resmi). Contoh  : a.  Kata      “Malam”    yang ditafsirkan    pada  Pasal  98 KUHP sebagai  “Masa  diantara matahari terbenam dan matahari terbit.”
b.  Kata    “Hari”  yang  ditafsirkan pada  Pasal  97  KUHP  sebagai waktu selama   duapuluh empat jam.
c.  Kata    “Bulan”  yang  ditafsirkan pada  Pasal  97  KUHP  sebagai waktu selama tigapuluh hari.
2. Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum  dalam  suatu  peraturan hukum  yang  berasal  dari  para  ahli hukum.  Penafsiran  ini  disebut dengan  Penafsiran    Gramatikal (Tata  Bahasa  /  Arti  Kata-Kata  / Istilah).
Contoh  : Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan  Pasal  1  Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Hukuman  Mati di  Indonesia,    dilakukan  dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal  diartikan  penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum.
3. Penafsiran  yang  mempersamakan suatu  hal  yang  belum  diatur  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
suatu  peraturan  hukum  dengan  hal yang  sudah  diatur  dalam  peraturan hukum,  yang  berasal  dari  hakim. Penafsiran  ini  disebut  dengan Penafsiran Analogis. Contoh :
Pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang,  serta  bernilai  ekonomis,
sehingga  pencurian  aliran  listrik dapat  dihukum  dengan    alasan bahwa  untuk  mendapatkan  aliran listrik  tetap  diperlukan  sejumlah uang  atau  harus  dibeli/dibayar seperti  halnya  membeli  barang berwujud dan bernilai ekonomis.
4. Penafsiran  yang  menghubungkan antar  pasal  dalam  suatu  peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk  hukum.  Penafsiran  ini disebut dengan Penafsiran Sistematis.. Contoh : Kata    “Makar”  (kejahatan  terhadap keamanan  negara)  yang  tercantum pada        Pasal  87  KUHP  dapat dijadikan  sebagai  dasar  bagi    Pasal 104  s.d.  108,  130                dan  140 KUHP  yang  mengatur  tentang makar pula.
5. Penafsiran  yang  menghubungkan antara  suatu  peristiwa  yang  terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat  .yang  dilakukan  oleh hakim. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sosiologis. Contoh : Peristiwa penimbunan barang- barang  kebutuhan  pokok  yang
semula bertujuan mencari keuntungan, dapat ditafsirkan sebagai  pelaku  “tindak  pidana ekonomi” apabila akibatnya mengacaukan perekonomian masyarakat.
6. Penafsiran  isi  dan  maksud  dari suatu  ketentuan  hukum  menurut jalannya  sejarah,  yang  diberikan oleh  pembentuk  hukum.  Penafsiran ini  disebut  dengan  Penafsiran Historis.
Contoh : Secara  historis  hingga  tahun  1959 Indonesia  belum  juga  memiliki Lembaga  MPR  dan  DPR,  hal  itu diketahui  atas  dasar  salah  satu  isi Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang berbunyi bahwa pembentukan
Lembaga  MPRS  dan  DPAS  akan diselenggarakan  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya.
7. Penafsiran menurut napas pembentuk undang-undang. Penafsiran  ini  disebut  dengan Penafsiran Subjektif. 8.  Penafsiran  yang  objektif,  rasional,
dan sesuai dengan tuntutan masyarakat,  serta  lepas    dari pendapat atau kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran  ini  disebut  dengan
Penafsiran Objektif.
9.   Penafsiran  undang-undang  secara luas,  yakni  penafsiran  yang  tidak hanya  dikaitkan  dengan  proses penyusunan undang-undang melainkan  pula  dikaitkan    dengan tuntutan  masyarakat.    Penafsiran
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
ini  disebut  dengan  Penafsiran Ekstensif atau Penafsiran luas. 10.  Penafsiran  undang-undang  secara sempit/terbatas,    yakni  penafsiran yang  tidak  memberikan    “celah” untuk  tafsir  lain.    Hal  ini    akibat dari  kakunya  rumusan  ketentuan dalam  suatu  pasal  undang-undang.
Penafsiran  ini  disebut  dengan Penafsiran Restriktif atau Penafsiran Sempit. Contoh  : Rumusan  Pasal    1756  alinea  2 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya harus diartikan  sebagai    “uang  logam” saja  dan  tidak  untuk    “uang kertas.” Manfaat  Penafsiran  Hukum  Bagi Penemuan Hukum Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih  perlu  dilengkapi  atau  perlu penjelasan,    maka  pembentuk  hukum, hakim  maupun  para  ahli  hukum  harus dapat  memberikan  penafsiran  terhadap maksud  sebenarnya  yang  terkandung dalam  ketentuan  undang-undang  itu, sehingga  sesuai  dengan  apa  yang dimaksud    oleh  pembuat  undang- undang.
Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna
melakukan  pembentukan  hukum  baru (penemuan hukum/ Rechtsvinding).
Mengingat  penafsiran  hukum itu  dapat  bermanfaat  bagi  penemuan hukum,  maka  penemuan  hukum  itu bisa  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang biasa  melakukan  penafsiran  hukum,
yaitu  pembentuk  hukum,  para  ahli hukum, serta hakim. Penemuan hukum dapat  memberikan  kepastian  hukum terutama  terhadap  beberapa  peraturan hukum  yang  secara  substansi  masih multi  tafsir  (interpretatif).  Dengan adanya  penemuan  hukum  melalui penafsiran  hukum,  maka  peristiwa hukum  yang  tadinya  vakum  dapat terselesaikan secara legal dan akuntabel. Penemuan hukum melalui penafsiran  hukum itu ada  yang mengartikannya dengan istilah “pembentukan hukum,”   dengan alasan untuk  menghindari  pengertian  bahwa penemuan  hukum  itu  dapat  pula dianggap  diartikan  seolah-olah  hukum yang tadinya  sudah ada dan ditemukan kembali.
Teori mengenai penemuan hukum  melalui  interpretasi  hukum  ini dapat  memperluas  (ekstensif)  maupun mempersempit  (restriktif)  penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang  secara  substantif  masih  belum jelas,  belum  lengkap,  atau  tidak lengkap.  Sehingga  dapat  memberikan kepastian  hukum  terhadap  rumusan undang-undang yang bersifat rigid.
Penemuan hukum dari waktu ke waktu  bersifat  dinamis,  karena  setiap orang  akan  selalu  berusaha  untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap  peristiwa  konkrit  yang  terjadi dapat diantisipasi oleh peraturan hukum yang berlaku.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam  mengadili suatu  perkara,  dapat  dianggap  lebih kuat  kedudukannya,  karena  penemuan hukum  oleh  hakim  dapat  langsung menjadi  sumber  hukum  baru  karena dapat  dijadikan  sebagai  jurisprudensi. Berbeda dengan penemuan hukum oleh ilmuwan,  dimana  hasil  penemuan hukum  oleh  ilmuwan  hukum  bukanlah hukum  melainkan  suatu  ilmu  atau doktrin. Akan tetapi walaupun demikian  doktrin  dapat  dijadikan  pula sebagai  sumber  hukum  apabila  doktrin ini  diikuti  dan  dijadikan  dasar  dalam putusan  hukum  di  Pengadilan.  Oleh karena  itu  maka  doktrin  bukanlah hukum  tetapi  bisa  menjadi  sumber hukum.
Ada  2  (dua)  aliran  dalam    ilmu
hukum yang membahas tentang penemuan hukum,  yaitu  :
1. Aliran  progresif    yang  berpendapat bahwa hukum dan peradilan
merupakan alat yang dapat melakukan perubahan-perubahan sosial.  Sebagai  akibat  dari  adanya perubahan sosial adalah perlu dilakukannya  perubahan  hukum, yang  salah  satunya  adalah  melalui penemuan hukum baik yang dihasilkan  dari  interpretasi  hukum maupun dari peristiwa-peristiwa yang  terjadi  di  masyarakat  (sumber hukum materil).
2. Aliran konservatif yang berpendapat bahwa  hukum  dan  peradilan  itu hanyalah untuk mencegah
kemerosotan  moral  dan  nilai-nilai lain.  Melalui  penegakkan  hukum  di
pengadilan maka kaidah-kaidah moral  /  kesusilaan  dapat  diperkuat keberadaannya, sebab dengan penjatuhan  sanksi  hukum  terhadap pelanggaran  moral  maka  dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelaku pelanggaran itu. Penemuan hukum yang
dicantumkan  dalam  bentuk  undang- undang oleh para pentuk hukum, dapat sepenuhnya  dikonstatir  oleh  hakim dengan  cara  menerapkannya  pada peristiwa hukum yang sedang ditanganinya  menurut  bunyi  undang- undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang  secara logis ke  dalam  suatu  peristiwa  hukum  yang konkrit. Hal itu bisa dilakukan disebabkan  karena  salah  satu  fungsi dari hakim adalah sebagai implementor dalam penanganan pelanggaran undang-undang. Uraian tersebut memiliki  makna  bahwa  hakim  di pengadilan  tidak  dapat  mengubah  atau menambah undang-undang.
Selanjutnya  demi  mencegah tindakan  sewenang-wenang  dari  hakim dalam menangani pelanggaran undang- undang,    maka  hakim  juga  harus  taat dan  patuh  pada  berbagai  ketentuan yang tercantum undang-undang.
Atas  dasar  pemikiran  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa    penafsiran hukum  baik  yang  dilakukan  oleh pembentuk undang-undang, para hakim,    maupun  para  ahli  hukum, ternyata  sangat  memberikan  manfaat yang  cukup  besar  bagi  penemuan hukum  (pembentukan  hukum  baru),
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
karena betapa banyak ketentuan hukum dalam  berbagai  undang-undang  yang rumusan hukumnya masih perlu diperjelas                           atau  dilengkapi supaya  tidak  menimbulkan  berbagai pandangan  atau  pemahaman  yang keliru,  yang  bisa  menjadi  penyebab timbulnya  ketidakpastian  hukum  yang pada  akhirnya  akan  mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan tidak baik.

## KESIMPULAN
Dengan dilakukannya penafsiran hukum oleh para pembentuk hukum,    hakim,    maupun  ahli  hukum, ternyata  sangat  memberikan  pengaruh yang  cukup  besar  bagi  penemuan hukum  (pembentukan  hukum  baru), karena  banyak  sekali  ketentuan  hukum terutama yang tercantum dalam beberapa undang-undang yang rumusannya perlu  diperjelas atau dilengkapi untuk menghindari timbulnya  pandangan  atau  pengertian- pengertian  yang  salah  tentang  hukum, serta guna mencegah timbulnya ketidakpastian  hukum  yang  dapat berakibat pada proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan baik.
Jika diklasifikasikan, penafsiran hukum  itu  terdiri  dari  beberapa penafsiran, yaitu :  Penafsiran Autentik (Penafsiran resmi), Penafsiran Gramatikal    (Penafsiran  Tata  Bahasa), Penafsiran Analogis (Penafsiran mempersamakan), Penafsiran Sistematis ( Penafsiran yang menghubungkan  antar  pasal  sebagai satu  kesatuan  yang  utuh),    Penafsiran
Sosiologis (Penafsiran berdasarkan situasi  dan  kondisi  yang  ada  di masyarakat), Penafsiran Historis (Penafsiran  yang  didasarkan  pada jalannya  sejarah),  Penafsiran  Subjektif ( Penafsiran menurut kehendak pembentuk                    undang-undang), Penafsiran  Objektif  (Penafsiran  secara proporsional  dan  rasional),  Penafsiran Ekstensif (Penafsiran secara luas), serta
Penafsiran Restriktif (Penafsiran secara sempit). Dengan dilakukannya penafsiran  hukum,  maka  tidaklah berarti  bahwa  hukum  itu selalu mengandung  sesuatu  yang  tidak  jelas atau  tidak  tegas,  melainkan  harus diartikan sebagai upaya guna mewujudkan  adanya  kepastian  hukum. Oleh  karena  itu  maka  pemberian penafsiran  hukum  oleh  sumber-sumber penafsiran  hukum  harus  dilakukan secara  komprehensif,  supaya  dapat membentuk  hukum  yang  objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.,  Masyhur    Effendi,  (2004), Bunga Rampai  Teori    Hukum, Jakarta
:    Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum IBLAM.
A.,  Ridwan  Halim,  (1985), Pengantar
Ilmu  Hukum  Dalam  Tanya
Jawab, Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Mertokusumo, Sudikno, (1995), Mengenal Hukum, Yogyakarta :
Liberty.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 2
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 3 Mei 2022, Reviewed 10 Mei 2022, Publish 31 Mei 2022 (page 427-435)
Moh., Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, (1981) Pengantar  Hukum  Tata
Negara  Indonesia, Jakarta  : Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Samidjo,  (1985), Pengantar  Hukum Indonesia, Bandung : Armico.
Soeroso,  R,  (2001), Pengantar  Ilmu Hukum, Jakarta    :    Sinar Grafika.
Zul  Afdi Ardian dan Achmad Roestandi, (1996), Tata
Negara, Bandung: Armico
.