## PERALIHAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM LINTASAN SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

## Hayatun Na’imah
Abstract : The  process  of   the  power  transition  from  President  Soekarno  to  President Soeharto left the story of  political issues. One of   the important issues marked the downfall of   Sukarno as president is Nawaksara incident. The transition from President Suharto to President BJ Habibie started with students’ strikes that forced Suharto to step down from his position as President. The strike was ended with resignation of  Soeharto. Therefore, the vice  president,  Habibie,  was  appointed  to  be  President.  This  raised  a  polemic  about  the legiticay of Habibie as President. The next power transition is from President Habibie to Abdurrahman Wahid and from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri. The transition from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri started with the emergence of  many participant political parties in the election. It made more than one candidate  for  President  so  the  election  of  President  was  done  by  MPR.  That  period  is considered as the most democratic power transition process in the history of  the Indonesian state administration. Susilo Bambang Yudoyono, who was the president after megawati, was the first president elected by people through direct election.
Abstrak: Proses  peralihan  kekuasaan  Presiden  Soekarno  ke  Presiden  Soeharto  telah meninggalkan cerita yang sarat dengan muatan politik dan peristiwa Nawaksara sebagai suatu hal yang dianggap penting yang menandai tergulingnya Soekarno sebagai Presiden. Peralihan kekuasaan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie yang diawali dengan demonstrasi dari mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Yang berakhir dengan pendunduran diri dari Soeharto, yang kemudian jabatan sebagai Presiden diserahkan kepada Wakilnya B.J. Habibie, yang menimbulkan polemik tentang keabsahan Habibie sebagai Presiden. Peralihan kekuasaan dari Presiden Habibie ke  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  dari  Abdurrahman  Wahid  ke  Presiden  Megawati Soekarno Putri yang dimulai dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu yang akhirnya menimbulkan lebih dari satu orang calon Presiden, sehingga dilakukan pemilihan Presiden oleh  MPR.  Pada  masa  ini  dianggap  proses  peralihan  kekuasaan  Presiden  yang  paling demokratis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang mana pada Presiden sebelumnya dilaksanakan dengan pengangkatan karena selalu dengan calon tunggal. Pada peralihan kekuasaan Presiden dari Megawati Soekarno Putri ke Presiden Susilo Bambang Yudiyono untuk pertama kalinya Presiden lansung dipilih oleh rakyat
Kata kunci ; Peralihan Kekuasaan, Presiden

## Pendahuluan
Berbicara  mengenai  sejarah  peralihan  kekuasaan  Presiden,  berarti  kita melihat kepada aspek sejarah keberadaan pimpinan nasional yaitu Presiden yang pernah ada dan terjadi di negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1966 (dari masa Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto), tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 (dari masa Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie) tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 (dari masa Presiden B.J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid) tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (dari masa  Presiden  Abdurrahman  Wahid  ke  Presiden  Megawati  Soekarno  Putri) dan  tahun2002  sampai  dengan  tahun  2004  (dari  masa  Presiden  Megawati Soekarno Putri sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

## Peralihan Kekuasaan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang di Jakarta untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negera Republik In- donesia serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam persidangan yang berlangsung relatif singkat sebuah naskah yang terkenal dengan sebutan UUD 1945  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. Soekarno  dan  Warga  Negara  Indonesia  (semua  anggota  berdiri  dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sesudahnya diserukan dengan hidup Bung Hatta 3X).
Sejak  itulah  Republik  Indonesia  mempunyai  Presiden  yang  memimpin kekuasaan eksekutif  tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan.
Pada masa Republik Indonesia, pengaturan masa jabatan Presiden dijumpai dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi:
Presiden Republik Indonesia memegang masa jabatan Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.
Setelah PPKI memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang  pertama  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  Presiden  Soekarno  terus memangku  Jabatan  Presiden  sampai  terbentuknya  Negara  Federal  Republik Indonesia  Serikat  (27  Desember  1949).  Antisipasi  pembuatan  UUD  1945 (Aturan Tambahan) bahwa:
1) Dalam  enam  bulan  sesudah  akhirnya  peperangan  Asia  Timur  Raya, Presiden  Indonesia  mengatur  dan  menyelenggarakan  segala  hal  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk. Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Ternyata  merupakan wishful  thingking .  Situasi  politik  setelah  Proklamasi Kemerdekaan tidak mungkin dilangsungkan pemilihan umum (masa revolusi fisik).
Pada  masa  Republik  kedua.  Dengan  berlakunya  Konstitusi  RIS  1949 penyelenggaraan pemilihan Presiden pada masa ini berdasarkan Pasal 69 ayat (12) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Presiden dipilih oleh orang-orang yang Mohammad Hatta pada saat itu juga dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 1
Adapun pelaksanaan pemilihan Presiden pada rapat PPKI tersebut dapat diketahui dari notulen rapat berikut di bawah ini, 2
SOEKARNO  KAITYO: Sidang  saya  buka  lagi.  Menurut  acara  Tuan  sekalian  maka  kita  akan membicarakan peraturan peralihan, tetapi oleh karena pers menunggu saya hal yaitu siapa yang dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia, maka lebih dahulu daripada aturan peralihan akan saya bicarakan Pasal 3.
Sekarang untuk memenuhi pemerintahan pers, lebih dahulu saya hendak masuk  ke  dalam  acara  pemilihan  Kepala  Negara  dan  Wakilnya,  tetapi  lebih dahulu saya minta disyahkan Pasal III dalam Aturan Peralihan, yang Tuan-Tuan sekalian memegangnya untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu kita ini.
Bagaimana Tuan-Tuan sekalian, setuju? Kalau setuju maka setuju maka sekarang saya Saya minta Zimokyoka membagikan stembiljet .
OTTO ISKANDAR DINATA IIN (anggota): Berhubungan dengan keadaan tempo saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya memajukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri.
SOEKARNO KAITYO (Ketua): Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan, dengan ini saya dipilih oleh Tuan-Tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia.  (Semua  anggota  berdiri  dengan  menyanyi  lagu  Indonesia  Raya, diserukan hidup Bung Karno 3X).
OTTO  ISKANDAR  DINATA  INN: Pun buat Wakil Kepala Negara Republik Indonesia saya usulkan cara yang baru  ini  dijalankan.  Dan  saya  usulkan  Bung  Hatta,  menjadi  Wakil  Kepala dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian tersebut dalam Pasal 2. Dalam memilih Presiden orang-orang yang dikuasakan mencapai kata sepakat”.
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sistem yang berlaku adalah sistem pemilihan yang tidak dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun
1 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 62
2 Muhammad Yamin, Naskah…, Op Cit , hlm. 425-426
tidak langsung. Pemilihan dilakukan oleh sebuah badan yang terdiri atas orang- orang yang mendapat mandat dari pemerintah daerah-daerah bagian. Badan ini bersifat ad hoc yang berarti tugasnya hanya memilih Presiden. Setelah Presiden terpilih badan itupun bubar. 3
Menurut Mukhyar Yara 4
Pemilihan Presiden tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1949, peristiwa  pemilihan  Presiden  RI  ini  jika  ditinjau  dari  segi  waktu penyelenggaraannya, terlihat agak ganjil, karena  disatu pihak pelaksanaannya didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  69  ayat  (2)  UUD  RIS  1949,  tetapi  di  lain pihak UUD RIS 1949 itu sendiri belum secara formal berlaku. Namun karena rancangan UUD RIS 1949 (yang dipersiapkan selama Konfrensi Meja Bundar oleh  delegasi  Republik  Indonesia  dan  Delegasi  Negara-negara  di  Indonesia buatan Belanda yang disebut, Bijeenkonst voor federal overlag /pertemuan untuk Permusyawaratan  Federal),  telah  diterima/disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (KNIP)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah- daerah bagian RIS lainnya pada tanggal 14 Desember 1949, maka secara materiil penyelenggaraan pemilihan Presiden RIS adalah tetap sah secara konstitusional.
Pada  UUD  ini  tidak  mengatur  mengenai  masa  jabatan  Presiden  dan menyerahkan kepada Konstituante yang baru akan dibentuk.
Pemilihan Presiden pada periode ini, juga dilakukan secara aklamasi dan Ir. Soekarno terpilih kembali untuk kedua kalinya. Jadi, Presiden dengan calon tunggal  terulang  kembali. 5 Soekarno  yang  memangku  jabatan  Presiden  RIS mulai  tanggal  27  Desember  1949,  terus  memangku  jabatannya  sampai berakhirnya masa federasi pada tanggal 17 Agustus 1950.
Pada  masa  Republik  ketiga.  Periode  masa  berlakunya  UUDS  1950  ini berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu ketika  UUD  1945  dinyatakan  berlaku  kembali  ke  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pemilihan Presiden pada periode ini berlandaskan pada Pasal 45 ayat (3) UUDS 1950 yang berbunyi: “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Namun sampai berakhirnya periode ini, undang-undang yang dimaksud tidak terbentuk. Demikian pula konstituante hasil pemilihan umum 1955, tidak berhasil  membentuk  undang-undang  Dasar  baru  yang  diharapkan  dapat mengatur masalah pemilihan Presiden. Badan tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebelum tugasnya selesai. 6
3 Harun Alrasyid, Pengisian…, Op Cit , hlm. 30
4 Mukhyar Yara, Pengisian…, Op Cit , hlm. 177
5 Harun Alrasyid,, Pengisian…, Loc Cit , hlm. 29
6 Harun Alrasyid, Loc Cit .
Maka berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 141 ayat (3) UUDS 1950, yang berbunyi:
Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada suatu perubahan dalam Undang- Undang  Dasar  mulai  berlaku,  dilanjutkan  sampai  diganti  yang  lain  menurut Undang-Undang  Dasar,  kecuali  jika  melanjutkannya  itu  berlawanan  dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan pelaksanaan selanjutnya.
Pemangku jabatan Presiden di masa berlakunya UUDS 1950, adalah Ir. Soekarno yang tetap akan memangku jabatan Presiden di bawah UUDS 1950. pembuat UUD 1950 tidak mengatur masa jabatan Presiden. Soekarno yang berdasarkan ketentuan peralihan terus memegang jabatan Presiden, tidak perlu melepaskan masa jabatannya sampai konstituante membentuk UUD yang tetap dan dilakukan pemilihan Presiden (baru). Konstituante itu memang berhasil dibentuk, tetapi dibubarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya. 7
Pada  masa  Republik  keempat,  yang  kembali  berdasarkan  UUD  1945, Presiden  Soekarno  tetap  memangku  jabatan  berdasarkan  Pasal  II  Aturan Peralihan yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” sampai terpilihnya Presiden (baru) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. 8
Sejak kembali ke UUD 1945, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka secara otomatis ketentuan tentang peralihan kekuasaan Presiden dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945. sedangkan jabatan Presiden yang ada sebelumnya adalah hasil pemilihan Presiden yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan UUDS  1950.
Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi, ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali MPR belum terbentuk (dan lembaga negara inipun tidak dikenal dalam UUDS 1950), sehingga Pasal 6 ayat (2) tersebut tidak bisa diterapkan untuk penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di lain pihak ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 juga tidak bisa dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud, karena:
1) Pasal ini hanya berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali, dimana penyelenggaraannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan
7 Harun Alrasyid, Masalah Pengisian Jabatan Presiden , Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993 , (disertasi), Universitas In- donesia, Jakarta, 1993, hlm. 74
8 Ibid , hlm. 75
2) Lembaga  Negara  yang  berwenang  melaksanakan  pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu PPKI, sudah tidak ada lagi ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959. 9
Untuk menghindari kekosongan jabatan Presiden, maka berlakulah kembali ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. 10
Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 (LN. 1959) dibentuklah Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS).  Pembentukan  MPRS  tersebut melanggar aturan yang terdapat dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan ketentuan sebuah Komite  Nasional”.  Jadi  pembentukan  MPR  tersebut  bukan  menggunakan Penetapan Presiden tetapi melalui undang-undang.
Sejak  negara  kembali  kepada  UUD  1945  tersebut,  berarti  ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang  Dasar  tersebut  tentunya  harus diberlakukan  juga.  Tetapi  pada  kenyataannya  dalam  praktik  kehidupan kenegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Salah satu penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. III/ MPRS/1963  tentang  pengangkatan  Pimpinan  Besar  Revolusi  Bung  Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup.
Dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tersebut, menggambarkan pada satu itu tidak akan terjadi peralihan kekuasaan (pergantian) Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, tidak ubahnya situasi itu sebagaimana layaknya sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa seumur hidupnya.
Namun  demikian  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia  selanjutnya menentukan lain tentang peralihan kekuasaan Presiden tersebut. Hal ini dimulai dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) yang dilakukan oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  yang  gerakannya  secara  fisik/militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon I resiemn Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden). Pada tanggal 1 Oktober 1965 dinihari bergerak  menculik  dan  membantai  para  Perwira  Tinggi  Angkatan  Darat  di Lubang Buaya yang tujuannya mengadakan cup , terhadap pemerintah yang sah pada waktu itu, tetapi kemudian cup tersebut tidak berhasil.
9 Mukhyar Yara, Pengisian…, Op Cit , hlm. 193
10 Harun Alrasyid, Pengisian…, Op Cit , hlm. 45
Akibat adanya pemberontakan tersebut, maka negara dan bangsa Indo- nesia dalam keadaan yang tidak menentu dan penuh saling curiga. Pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah keadaan Ibukota Jakarta dapat dikuasai oleh Pasukan RPKAD, maka Mayor Jendral Soeharto menemui Presiden Soekarno di Istana Negara Bogor. Dalam pertemuan tersebut Presiden memutuskan untuk secara langsung memegang tampuk Pimpinan Angkatan Darat, yang semenjak tanggal 1  Oktober  1965  untuk  sementara  Pimpinan  Angkatan  Darat  dipegang  oleh Mayor Jendral Soeharto. Sebagai pelaksana harian, Presiden menunjuk Mayor Jendral  Pranoto  Rekso  Samudro.  Untuk  menyelenggarakan  pemulihan keamanan dan ketertiban seperti sedia kala ditunjuk Mayor Jendral Soeharto, sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). 11 Dari sinilah kemudian Mayor Jendral Soeharto mengadakan pembersihan atau operasi baik fisik,  militer  dan  mental  dalam  rangka  menegakkan  kembali  kewibawaan pemerintahan yang telah dicoreng oleh PKI tersebut.
Peranan Mayor Jendral Soeharto dalam memulihkan keamanan negara semakin dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia dan pada tanggal 6 Oktober 1965  dalam  Sidang  Paripurna  Kabinet  Dwikora  di  Bogor  ditetapkan Kebijaksanaan Presiden Soekarno mengenai Penyelesaian G-30 S/PKI. Dalam penyelesaian ini Presiden menggariskan kebijaksanaan sebagai berikut:
“Bahwa aspek-aspek Gerakan 30 September akan diselesaikan sendiri oleh Presiden; aspek militer administratif diserahkan penyelesaiannya kepada Mayor Jendral Pranoto Pelaksanaan Tugas  sehari-hari  Men/Pangad,  sedangkan  penyelesaian  aspek  militer  teknis  masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jendral Soeharto”. 12
Keberadaan Mayor Jendral Soeharto kemudian semakin kokoh, karena pada tanggal 16 Oktober 1965 Soeharto dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri/Pangad  (Panglima  Angkatan  Darat).  Sejak  itulah  pemberantasan terhadap sisa-sisa G-30 S/PKI dan ormas-ormasnya serta perbersihan sipil/ militer dari unsur-unsur G-30 S/PKI.
Keadaan ekonomi pun menjadi semakin sulit, muncul gerakan-gerakan rakyat untuk penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap Gerakan 30 September PKI.  Berbagai  aksi  terbentuk,  seperti  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) dan lain-lain.
Dalam menghadapi kesulitan perekonomian kemudian Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965 melakukan devaluasi uang rupiah, akibatnya nilai rupiah merosot tajam dan harga kebutuhan pokok melonjak naik di pasaran. Melihat kondisi seperti ini, dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar, akhirnya tercetuslah Tri Tuntutan Rakyat, yang disingkat dengan TRITURA. Dengan  dipelopori  oleh  KAMI  dan  KAPPI,  pada  tanggal  10  Januari  1966
11 Sekretariat Negara, Tiga Puluh Tahun ind Merdeka , cet. Ke III, Tiara Pustaka, Jakarta,
1980, hlm. 51
12 Ibid , hlm. 60
kesatuan-kesatuan  aksi  yang  memenuhi  front  Pancasila  memenuhi  halaman DPR-GR dan mengajukan tiga buah tuntutan yang dikenal dengan TRITURA tersebut yang isinya adalah:
1. Pembubaran PKI
2. Pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30 S/PKI, dan
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi. 13
Dari adanya TRITURA tersebut keadaan pemerintahan semakin goyang dan kemudian pada tanggal 24 Februari 1966 Presiden Soekarno mengadakan perubahan terhadap Kabinet Dwikora, yaitu yang diberi nama dengan kabinet 100 Menteri. Ternyata hal tersebut malah semakin menimbulkan kemarahan rakyat karena Kabinet tersebut di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang dicurigai karena keterlibatannya dalam Gerakan 30 September PKI.
Menyadari keadaan negara yang semakin sulit, menghadapi gejolak dari masyarakat dan kondisi Presiden Soekarno yang semakin melemah kesehatannya diadakanlah  tindakan  yang  penting  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang penting dalam sejarah ketatanegaraan In- donesia, yaitu dikeluarkannya oleh Presiden suatu “Surat Perintah” kepada Letnan Jendral Soeharto Menteri Panglima  Angkatan Darat, pada tanggal 11 Maret 1966. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama “Surat Perintah 11 Maret  (SUPERSEMAR). 14
Berlandaskan  kepada  SUPERSEMAR  tersebut,  pengembannya,  Letnan Jendral Soeharto, telah mengambil langkah-langkah yang penting dan memberi arah baru kepada perjalanan hidup bangsa dan negara.
SUPERSEMAR  ini  dapat  dikatakan  sebagai  permulaan  dari  peralihan kekuasaan Presiden yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan Republik In- donesia. Hal ini dapat dikatakan demikian karena Surat Perintah Sebelas Maret tersebut berisi
“Memerintahkan  kepada  Letnan  Jendral  Soeharto  sebagai  Menteri Panglima Angkatan Darat untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/ Pimpinan Besar Revolusi” untuk mengambil beberapa tindakan sebagai berikut:
1) Mengambil  segala  tindakan  yang  dianggap  perlu,  untuk  terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan Negara Republik  Indonesia,  dan  melaksanakan  dengan  pasti  segala  ajaran Pimpinan Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pimpinan Besar Revolusi.
13 Ibid , hlm. 79
14 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.
137
2) Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3) Supaya  melaporkan  segala  sesuatu  yang  bersangkut  paut  dalam  tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.
Menurut  Suwoto  Mulyosudarmo, 15
“Dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, tidak berarti telah terjadi peralihan kekuasaan kepada Letnan Jendral Soeharto. Presiden Soekarno belum melepaskan tanggung jawab selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Secara hukum Presiden Soekarno masih memegang kekuasaan pemerintahan. Karena itu, sesuai dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 pelaksanaannya, peristiwa itu dapat dikualifikasikan sebagai pelimpahan kuasa ( mandaatverlening ) sebagian  kekuasaan  pemerintahan.  Beberapa  petunjuk  yang  menyatakan Supersemar  ini  merupakan  surat  kuasa  adalah:  (a.  Letnan  Jendral  Soeharto bertindak “atas Presiden Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi”, (b) Letnan Jendral Soeharto tidak bertanggungjawab kepada MPRS. Dengan adanya pelimpahan  kuasa,  pertanggungjawaban  terhadap  MPRS  tetap  berada  pada pemberi kuasa (Presiden Soekarno)”.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret Letnan Jendral Soeharto bertindak atas nama Presiden. Tindakan yang dilakukan atas nama Presiden secara formal tetap merupakan tanggung jawab Presiden. Dengan  demikian  pembubaran  PKI  dan  pembersihan  Kabinet  dari  unsur- unsur PKI dilakukan atas nama dan atas tanggung jawab Presiden Soekarno. Dengan demikian, urutan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: Letnan Jendral  Soeharto  selaku  pemegang  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  1966 mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno mempertanggungjawabkannya kepada MPRS. Pertanggungjawaban Letnan Jendral Soeharto kepada Presiden merupakan pertanggungjawaban in- ternal, sedangkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno kepada MPRS oleh Suwoto disebut sebagai pertanggungjawaban eksternal. Dengan dikeluarkannya Surat  Perintah  Sebelas  Maret  1966,  Presiden  Soekarno  belum  melepaskan tanggung jawannya baik selaku Mandataris maupun selaku Kepala Negara. 16
Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret tersebut, maka Letnan Jendral Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menerima tugas atas nama Presiden dan menjalankan pemerintahan untuk mengambil tindakan mengamankan jalannya pemerintahan negara pada waktu itu.
Penggunaan Surat Pemerintahan Sebelas Maret tersebut selanjutnya dititik beratkan untuk penertiban keadaan kembali dalam rangka menghidupkan fungsi- fungsi pemerintahan dan kehidupan sosial pada umumnya, untuk menghilangkan segala yang abnormal dan mengembalikan kepada keadaan yang seharusnya.
15 Ibid , hlm. 141
16 Suwoto Mulyosudarmo, Ibid .
Dengan  dikeluarkan  Surat  Perintah  tersebut  di  atas  dan  diambulnya tindakan-tindakan tersebut oleh Pemegang Surat Perintah, ternyata memperoleh sambutan yang baik sekali dari rakyat. Semenjak diumumkannya Surat Perintah tersebut  beserta  juga  tindakan-tindakannya,  membanjir  secara  spontan persyaratan-persyaratan dukungan atas perintah tersebut dari segala golongan dan lapisan masyarakat di pelosok tanah air. 17
Pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS telah mengadakan Sidang Umum ke IV (empat) yang berlangsung selama lima belas hari dan telah menghasilkan 24 (dua puluh empat) ketetapan. Salah satu dari Ketetapan MPRS tersebut adalah, TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris MPRS RI, yang berisi mengukuhkan adanya Surat Perintah Sebelas Maret tersebut. Dalam hal ini berarti memberikan landasan yang kuat dalam melakukan kegiatan kenegaraan bagi pemegang Surat Perintah tersebut (Letnan Jendral Soeharto).
Tampilnya Letnan Jendral Soeharto tersebut secara faktual dapat dikatakan menjadi orang kedua yang penting dalam kepemimpinan nasional pada waktu itu di bawah Presiden Soekarno. Hal inipun terlihat pada waktu Surat Perintah Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Kabinet Ampera, dimana dalam  Kabinet Ampera tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:
a) Pimpinan yaitu Presiden
b) Pembantu Pimpinan yang terdiri dari lima orang Menteri Utama yang bersama-sama merupakan Presideum dengan Letnan Jendral Soeharto. Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan sebagai Ketua Pre- sidium.
c) Anggota-anggota Kabinet, yang terdiri dari 24 Menteri yang masing- masing memimpin Departemen di bawah koordinasi Presidium Kabinet melalui  Menteri  Utama  yang  membawahi  bidang-bidang  yang bersangkutan.
Dengan pengangkatan Letnan jendral Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet  tersebut  praktis  menjadikan  Soeharto  sebagai  orang  yang  tampil  di dalam pemerintahan, seperti dalam memberikan keterangan di dalam Sidang Pleno terbuka DPR GR tanggal 16 Agustus 1966 mengenai kebijaksanaan yang telah ditempuh dan langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah. Dan telah memberikan  Pidato  Akhir  Tahun  (31  Desember  1966)  sebagai  Ketua  Pre- sidium Kabinet melalui Corong RRI dan TVRI ke seluruh pelosok tanah air. Di samping itu pamor Presiden Soekarno semakin memudar, lebih-lebih setelah beliau  menyampaikan  Pidato  “Jas  Merah”  (jangan  sekali-kali  meninggalkan sejarah), dimana pidato itu mendapat kecaman dari DPR GR.
17 Joeniarto, Loc Cit
Berdasarkan keputusan MPRS No. V/MPRS/1966 Presiden diminta agar melengkapi  laporan  pertanggungjawaban  mengenai  sebab-sebab  terjadinya peristiwa G-30 S/PKI, karena sebelumnya Presiden (Tanggal 22 Juni 1966) menyampaikan amanat yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal) yang tidak memuaskan MPRS. Maka pada tanggal  10 Januari 1967 dengan surat, Presiden Soekarno menyampaikan pelengkap Nawaksara kepada pimpinan MPRS.
Surat  pelengkap  Nawaksara  tersebut  kemudian  oleh  Pimpinan  MPRS dalam musyawarahnya tanggal 21 Januari 1967 dinyatakan Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional. Dan kemudian DPR GR pada tanggal 9 Februari 1967 mengeluarkan revolusi dan memorandum bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dapat membahayakan negara, oleh karena itu DPR GR mengusulkan kepada Pimpinan MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa MPRS untuk: 18
a) Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden/ Mandataris  MPRS  dan  memilih/mengangkat  Pejabat  Presiden  sesuai dengan  Pasal  3  Ketetapan  MPRS  No.  XV/MPRS/1966  tentang Pemilihan/Petunjukan  Wakil  Presiden  dan  Tata  Cara  Pengangkatan Presiden.
b) Memerintahkan  kepada  Badan  Kehakiman  yang  berwenang  untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum.
Melihat situasi yang demikian dan kehidupan kenegaraan dihadapkan pada situasi  yang  semakin  memuncak,  rupanya  Presiden  Soekarno  menyadarinya. Sehingga  pada  tanggal  22  Februari  1967  di  Istana  Merdeka  Kekuasaan Pemerintahan diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada pengemban Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, yaitu Jendral Soeharto, sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman Presiden/Mandataris/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 10  Februari  1967.  Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  penyerahan kekuasaan tersebut adalah TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah Sebelas Maret memegang jabatan Presiden.
Kemudian secara konstitusional pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967  MPRS  mengadakan  Sidang  Istimewa.  Pada  Sidang  Istimewa  inilah dikeluarkan  Ketetapan  MPRS  No.  XXXIII/MPRS/1967  yang  menetapkan dan memutuskan:
a) Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat  MPRS  dari  Presiden  Soekarno  serta  segala  kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945.
18 Ibid , hlm. 131
b) Mengangkat  pengemban  TAP  MPRS  No.IX/MPRS/1966,  Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden sehingga dipilih Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  dari  Ketetapan  MPRS  tersebut adalah:
1) Keseluruhan Pidato Presiden yang berjudul Nawaksara dan pelengkapnya tidak memenuhi harapan rakyat khususnya anggota MPRS, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai  pemberontakan  G  30  S/PKI  serta  epilognya  mengenai kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak.
2) Presiden telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, Jendral Soeharto.
3) Berdasarkan laporan tertulis Pangkopkamtib/Pengemban TAP MPRS No.  IX/MPRS/1966,  terdapat  petunjuk-petunjuk  bahwa  Presiden Soekarno  telah  melakukan  kebijaksanaan  yang  secara  tidak  langsung menguntungkan G 30 S/PKI.
Dari  ketetapan  MPRS  tersebut  di  atas,  maka  berakhirlah  secara  resmi kekuasaan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden,  yang  pada  tanggal  12  Maret  1967  disumpah  dan  dilantik  dalam rangkaian Sidang Istimewa MPRS. Inilah peralihan kekuasaan Presiden pertama dalam rangkaian Sidang Istimewa MPRS. Inilah peralihan kekuasaan Presiden pertama dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Dan kemudian berdasarkan TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 Jendral Soeharto diangkat  sebagai  Presiden  (penuh).  Jendral  Soeharto  mengakhiri  masa peralihannya setelah MPR hasil Pemilu 1971 melakukan pemilihan Presiden pada bulan Maret 1973. 19
Selanjutnya,  pada  bulan  Maret  1973  MPR  hasil  Pemilu  yang  pertama, mengadakan Sidang Umum. Di dalam kesempatan tersebut melalui TAP MPR No.  IX/MPR/1973,  MPR  mengangkat  Presiden  Soeharto  sebagai  Presiden untuk kedua kalinya.
Pada  waktu  tersebut  untuk  pertama  kalinya  penyelenggaraan  tata  cara pemilihan  Presiden  yang  didasarkan  pada  UUD  1945  mekanismenya  diatur melalui Ketetapan MPR, yaitu TAP MPR No. II/MPR/1973, MPR mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden untuk kedua kalinya.
Pada waktu tersebut untuk pertama kalinya  penyelenggaraan tata cara pemilihan  Presiden  yang  didasarkan  pada  UUD  1945  mekanismenya  diatur melalui  ketetapan  MPR,  yaitu  TAP  MPR  No.  II/MPR/1973.  Di  dalam ketetapan tersebut proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Pemilihan inipun hanya terdapat calon tunggal, yakni Soeharto, sehingga pemilihannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
19 Harun Alrasyid, Masalah Pengisian…, Op Cit , hlm. 76
Kemudian pada periode berikutnya hasil Pemilu 1977 menyelenggarakan pemilihan Presiden pada tanggal 22 Maret 1978. Pelaksanaan pemilihan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan menggunakan TAP MPR No. II/ MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terpilih sebagai Presiden adalah Soeharto dengan cara pengangkatan melalui TAP MPR No. X/MPR/1978.
Pada pemilihan-pemilihan Presiden berikutnya pada tahun 1983, 1988, 1993, dan 1998 juga terdapat calon tunggal, yaitu tetap Jendral Soeharto. Harun Alrasyid, berpendapat telah timbul tradisi calon tunggal dalam praktik pemilihan Presiden  di  Indonesia.  Harun  Alrasyid  mengatakan,  karena  pada  pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 juga terdapat calon tunggal, yaitu  Soearno,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  praktik ketatanegaraan  di  Indonesia  telah  timbul  “tradisi  calon  tunggal”  dalam  soal pemilihan Presiden. 20
Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam lima kali pemilihan Presiden selama masa peralihan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terus menerus memilih Jendral Soeharto, yang merupakan calon tunggal sampai akhir masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.

## Peralihan Kekuasaan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie
Keputusan  Presiden  Soeharto  untuk  berhenti  dari  jabatannya  sebagai Presiden, bagaimanapun, terasa mengejutkan, walaupun sehari sebelumnya telah diumumkan  bahwa  Pak  Harto  akan  mengundurkan  diri.  Tak  sedikit  yang menerka  apa  pertimbangan  utama  Pak  Harto  untuk  memilih  sikap  itu  dan siapa yang mendorongnya untuk mengambil keputusan tersebut. Kejutan kearah mundurnya Soeharto diawali oleh keterangan pers Ketua DPR/MPR Harmoko seusia rapat Paripurna DPR, Senin 18 Mei 1998. 21
Tuntutan reformasi yang didengungkan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi keprihatinan menuntut adanya reformasi di segala bidang, berpuncak  pada  tuntutan  turunnya  Presiden  Soeharto  dari  jabatan  sebagai Presiden, telah tercapai pada tanggal 21 Mei 1998, dimana Presiden Soeharto bersedia turun dari jabatan Presiden. Tahapan ini merupakan langkah awal dari sekian banyak tuntutan reformasi yang dikumandangkan oleh mahasiswa dan masyarakat, untuk segera keluar dari krisis yang sedang melanda bangsa ini. Mencermati detik-detik yang menegangkan dan menentukan bagi bangsa kita, pada tanggal 21 Mei 1998 jam 09.05 WIB Presiden Soeharti resmi meletakkan Presiden. 22
20 Harun Alrasyid, “Tradisi Calon Tunggal dalam Pemilihan Presiden”, Suara Pembaharuan ,2 Maret 1993.
21 Muhammad Najib dan Kuat Sukardiyono, Amin Rais Sang Demokrat, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hlm. 29
22 Ni’matul Huda, Hukum …, Op Cit , hlm. 85
Di dalam ruang Jepara Istana Merdeka, ruangan resmi Presiden menerima tamu-tamu negara, duduklah Pimpinan MPR RI (Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul  Gafur,  Ismail  Hasan  Metarium,  Fatimah  Achmad).  Sayup-sayup terdengar suara Pak Harmoko. Berdiri di hadapan mikrofon, didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie dan Mensesneg Drs. Saadillah Mursyid, disorot kamera TVRI dan TV swasta dalam dan luar negeri serta wartawan media cetak, Presiden mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang pengunduran dirinya:
“Dengan  memperhatikan  ketentuan  pasal  8  UUD  1945  dan  secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan DPR/MPR dan fraksi- fraksi yang ada di dalamnya saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini Kamis 21 Mei 1998. pernyataan berhenti dari Presiden RI,  saya  sampaikan  dihadapan  saudara-saudara  pimpinan  DPR  RI  dan  juga MPR pagi ini pada kesempatan silaturrahmi. Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa jabatan Presiden Mandataris  MPR  RI  1998-2003,  oleh  karena  keadaan  tidak  memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menjalankan Pemerintahan Negara kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
Berakhirlah sudah suatu kepemimpinan yang berlangsung lebih dari tiga puluh tahun. Padahal baru saja tujuh puluh hari lalu, tepatnya pada tanggal 11 Maret  1998  Presiden  Soeharto  mengangkat  sumpah  di  hadapan  Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden/Mandataris MPR masa bakti 1998-2003. 23
Setelah selesainya pernyataan tersebut dibacakan, pada saat itu juga Soeharto resmi berhenti sebagai Presiden dan kemudian pada saat yang sama bertempat di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya  dihadapan  Mahkamah  Agung  sebelum  ia  memangku  jabatan Presiden pada waktu itu juga disaksikan oleh pimpinan DPR/MPR.
Seperti  diketahui  sebelum  peristiwa  itu  berlangsung,  bahkan  jauh  hari sebelum Sidang Umum MPR 1998, telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh  para  mahasiswa,  baik  di  DKI  Jakarta  maupun  di  daerah-daerah  lain. Walaupun belum begitu ramai, salah satu tuntutan dari aksi demonstrasi para mahasiswa  tersebut  yaitu  agar  MPR  pada  Sidang  Umum  tahun  1998  tidak mencalonkan kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Namun tuntutan itu tidak ditanggapi oleh MPR, bahkan pada saat Sidang Umum berlangsung, MPR memilih kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Tentu hal ini menambah gencarnya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, dengan tuntutan yakni agar Soeharto turun dari jabatannya. Demonstrasi ini semakin besar, dengan jatuhnya korban di pihak mahasiswa ketika dalam melakukan aksi demonstrasinya akibat
23 Abdul Gafur, Hari-hari Terakhir Seorang Presiden , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 1-2
terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Bahkan dengan adanya kejadian itu makin menimbulkan kerusuhan disejumlah tempat di Jakarta.
Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisaksi tewas ditembak aparat keamanan saat berlangsung unjuk rasa proreformasi sebagai rangkaian unjuk rasa dari mahasiswa sebelumnya. Dua hari kemudian, kerusukan meluas ke seluruh wilayah (ibu kota). Anggota ABRI siap untuk berjaga namun keadaan  semakin  sulit  untuk  dikendalikan.  Kemudian  pada  tanggal  16  Mei 1998,  Soeharto  menerima  Rektor  dan  Dosen  dari  Universitas  Indonesia  di kediamannya  jalan  Cendana  No.  8,  pada  saat  pertemuan  itu  Pak  Harto menyatakan bahwa “menjadi  Presiden bukan kemauan saya, melainkan wujud tanggung  jawab  sebagai  Mandataris  MPR,  karena  itu  bila  dikehendaki,  saya siap lengser keprabon sejauh dilakukan secara konstitusional dan damai”. Setelah itu  Presiden  Soeharto  menerima  pimpinan  MPR/DPR.  Ketua  MPR/DPR Harmoko  menyampaikan  apsirasi  masyarakat  yang  masuk  ke  DPR  beserta beberapa  dokumen.  Intinya,  menuntut  reformasi  disegala  bidang  termasuk me reshuffle kabinet, Sidang Istiemwa MPR dan meminta agar Pak Harto turun dari jabatan Presiden.
Pada tanggal 18 Mei, ratusan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR Senayan. Mereka menemui para anggota fraksi di DPR, mereka memutuskan tidak akan pulang sebelum Soeharto mundur.
Keesokan  harinya,  di  Istana  Negara,  Pak  Harto  berkonsultasi  dengan sembilan tokoh ulama dan cendekiawan: Abdurrahman Wahid (Ketua PB NU), Emha  Ainun  Nadjib  (budayawan),  Nurcholis  Madjid  (Direktur  Yayasan Paramadina),  Ali  Yafie  (Ketua  MUI),  Prof.  Malik  Fadjar  dan  Sumarsono (Muhammadiyah), Yusril Ihza Mahendra (guru besar HTN UI, KH. Cholid Badowi (Muslimin Indonesia), serta Ahmad Bagdja dan Ma’ruf  Amin (NU). Dalam pertemuan selama dua setengah jam tersebut, para tokoh menyampaikan bahwa arti tuntutan reformasi tersebut sama dengan halnya meminta Pak Harto mundur. 24
Dari  hasil  pertemuan  itu,  Pak  Harto  memutuskan  untuk  membentuk Komite  Reformasi,  me reshuffle Kabinet  Pembangunan  VII  dan  sekaligus mengganti  namanya  menjadi  Kabinet  Reformasi,  serta  melakukan  Pemilu secepat-cepatnya berdasarkan UU Pemilu yang baru, ia juga menegaskan untuk tidak  bersedia  lagi  dicalonkan  sebagai  Presiden.  Presiden  Soeharto  juga membentuk Komite Reformasi, hal ini murni dari gagasan Presiden Soeharto. Melihat dari pertemuan itu, sesungguhnya tanda-tanda bahwa Soeharto akan mengundurkan  diri  sudah  tampak.  Namun  keberadaan  Kabinet  Reformasi tersebut ditolak oleh mereka yang ditunjuk oleh Soeharto.
Pada  saat  bersamaan,  di  gedung  MPR/DPR,  pimpinan  MPR/DPR mengadakan  rapat  dengan  pimpinan  fraksi  DPR  selama  lima  jam.  Hasilnya masyarakat menghendaki agar Pak Harto mundur sebagai Presiden. Akhirnya
24 Muhammad Najib dan Kuat Sukardiyono, Amin Rais…, Op Cit , hlm. 33
pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian ditunjuk wakilnya yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. 25
Ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga RI telah memenuhi kaidah Pasal 8 UUD 1945, yakni: “Ji8ka Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai batas waktunya habis”.
Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 8 UUD 1945 adalah TAP MPR No. VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI berhalangan. Pasal 2 TAP MPR No. VII/MPR/1973 menyebutkan:
1) Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2) Wakil  Presiden  sebelum  memegang  masa  jabatannya  sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, bersumpah atau berjanji di hadapan DPR.
3) Apabila DPR untuk maksud tersebut pada ayat 92) pasal ini tidak mungkin mengadakan  rapat  maka  Wakil  Presiden  bersumpah  atau  berjanji dihadapan Mahkamah Agung.
Prosedur penggantian Presiden tersebut menggunakan Pasal 2 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/1973, sebab pada saat itu Gedung DPR/MPR RI diduduki oleh ribuan mahasiswa, sehingga Presiden B.J. Habibie disumpah di hadapan Mahkamah Agung.
Namun  ada  sebagian  lagi  yang  berpendapat  bahwa  peralihan  tersebut tidak  sah  (inkonstituisonal)  karena  menurut  TAP  MPR  No.  III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. Di  dalam  Pasal  4  jo  Pasal  6  mewajibkan  kepada  Presiden  khusus  diadakan untuk minta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  atau  Majelis.  Dan  oleh  karena Presiden Soeharto ketika itu tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis  (MPR),  maka  naiknya  B.J.  Habibie  sebagai  Presiden  menggantikan Soeharto dianggap tidak sah. 26
Pasal 4 TAP MPR No.III/MPR/1978 memang mengatakan bahwa MPR “dapat” memberhentikan Presiden dengan berbagai alasan, antara lain “atas permintaan sendiri”. Presiden Soeharto meminta sendiri dengan alasan. Pertama , pada waktu itu ada tuntutan luas dalam masyarakat agar Soeharto “mundur sekarang juga”. Andai waktu itu Soeharto minta berhenti kepada MPR, maka desakan agar “ia mundur sekarang juga” itu akan sulit dipenuhi. Dibutuhkan waktu  yang  cukup  lama  untuk  melaksanakan  Sidang  Istimewa  MPR.
25 Ibid , hlm. 42
26 Ni’matul Huda, “Bila Presiden Berhalangan Tetap”, Bernas , Jum’at, 3 Maret 2000
Prosedurnya juga akan berbelit-belit. Kedua , MPR sendiri pada waktu itu dituding sebagai “sarang nepotisme”. Kalau demikian siapa yang menjamin MPR akan mengabulkan permintaan Soeharto berhenti. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali Soeharto membuat “pernyataan berhenti” secara sepihak. Dengan begitu, tidak diperlukan kata “setuju” atau “tidak setuju” dari MPR. Soeharto dengan serta merta berhenti dari jabatannya. Konsekuensinya dari tindakan ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 2 TAP MPR No.VII/MPR/ 1973, Wakil Presiden otomatis menggantikannya menjadi Presiden. 27
Bahwa kemudian, ada pihak-pihak yang tidak suka B.J. Habibie menjadi Presiden,  masalahnya  bukan  lagi  menjadi  masalah  hukum  namun  menjadi masalah politik.

## Peralihan Kekuasaan Presiden B.J. Habibie ke Presiden  Abdurrahman Wahid
Pada  proses  peralihan  kekuasaan  Presiden  KH.  Abdurrahman  Wahid sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena peralihan ini dianggap yang paling demokratis, dimulai dengan banyaknya partai dalam peserta Pemilu. Kemudian ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie sampai terjadinya kompromi dari berbagai partai peserta Pemilu dalam MPR untuk mencalonkan  KH.  Abdurrahman  Wahid  sebagai  Presiden.  Dan  yang  paling menarik  adalah  terjadinya  pemungutan  suara  ( voting )  dalam  pengambilan keputusan pada pemilihan Presiden, sebab calon Presiden yang akan dipilih lebih dari satu orang, yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sistem pemilihan dan peralihan tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD  1945.  Mekanismenya  diatur  dengan  TAP  MPR  No.  VI/MPR/1999 tentang  Tata  Cara  Pencalonan  dan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden Republik Indonesia.
Dalam  pemilihan  tersebut  terdapat  dua  calon  yang  ditetapkan  yaitu Abdurrahman  Wahid  dan  Megawati  Soekarno  Putri,  sehingga  pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia “ one man one vote ” (satu orang anggota MPR satu suara). Hasil pemungutan suara tersebut adalah Abdurrahman Wahid  memperoleh  373  suara,  sedangkan  Megawati  Soekarno  Putri  terpilih menjadi Wakil Presiden mendapat 313 suara, 9 abstain dan 4 dinyatakan tidak sah. 28
Maka  Sidang  MPR  menetapkan  KH.  Abdurrahman  Wahid  sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 1999-2004. Sedangkan Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi Wakil Presiden setelah mengalahkan Hamzah
27 Yusril Ihza Mahendra, “Pertanggungjawaban Soeahrto”, Republika , Selasa 8 Septem- ber, 1998.
28 Arif Mudafsir Mandan, Memilih Gus Dur Menjadi Presiden , Georai Pratama Press dan
Forum Indonesia Satu, Jakarta, 2000, hlm. 159
136 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
Haz dengan 313 suara dan Hamzah Haz memperoleh 284 suara, serta 5 suara abstain. 29

## Peralihan Kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid ke Presiden Megawati Soekarno Putri
Masa Republik keenam adalah periode diberlakukannya UUD 1945 setelah mengalami  proses  perubahan  ketatanegaraan  yang  fundamental  yang  tetap dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi.
Dengan perubahan I-IV konstitusi selama masa republik V maka terjadi perubahan  yang  sangat  fundamental  dari  segi  ketatanegaraan.  Dan  dapat dikatakan  lembaga-lembaga  negara,  termasuk  lembaga  kepresidenan mendapatkan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru”.
Megawati  Soekarnoputri  adalah  Presiden  ke-5  Indonesia.  Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid karena posisinya sebagai Wakil Presiden. Ia adalah Wakil Presiden kedua yang menggantikan  Presiden  ketika  berhenti  dalam  masa  jabatannya.  Megawati diangkat  oleh  MPR  sebagai  Presiden  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor  III/ MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya kurang dari  5  tahun  sebab  ia  hanya  mewarisi  masa  jabatan  Abdurrahman  Wahid. Presiden perempuan pertama Indonesia ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah  Haz  yang  memenangkan  pemilihan  wakil  presiden  oleh  MPR  dari rivalnya  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Hamzah  oleh  MPR  diangkat  sebagai wakil  Presiden  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/  2001  tentang Pengangkatan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia.  Catatan  dalam  masa jabatannya  adalah  Pemilu  Legislatif  pada  April  2004  serta  Pemilo  Presiden pada  Juli  2004.  Pada  Pemilu  Presiden  2004,  Megawati  harus  mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudoyono setelah melalui dua putaran pemilihan. Ia mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2004 sehari lebih lama dari sisa masa jabatan Aburrahman Wahid yang dilimpahkan kepadanya.

## Peraihan Kekuasaan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Presiden Susilo Bambang Yudoyono
Susilo  Bambang  Yudhoyono  adalah  Presiden  ke-6  Indonesia.  untuk pertama kalinya Presiden ini langsung dipilih oleh rakyat Jabatan pertamanya dimulai  pada  20  Oktober  2004.  Ia  bersama  pasangannya  Muhammad  Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali. Setelah mengakhiri masa jabatannya yang pertama, SBY kembali mengucapkan sumpah jabatan presiden untuk kedua
29 Ibid , hlm. 166
kalinya di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2009 Kali ini ia didampingi oleh Boediono sebagai wakil presiden.

## Penutup
Praktik pelaksanaan peralihan kekuasaan Presiden yang pernah terjadi di Indonesia, sebagian diawali dengan aksi kekerasan. Proses peralihan kekuasaan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto telah meninggalkan cerita yang sarat dengan muatan politik dan peristiwa Nawaksara sebagai suatu hal yang dianggap penting  yang  menandai  tergulingnya  Soekarno  sebagai  Presiden.  Peralihan kekuasaan  Presiden  Soeharto  ke  Presiden  B.J.  Habibie  yang  diawali  dengan demonstrasi  dari  mahasiswa  yang  menuntut  Soeharto  untuk  mundur  dari jabatannya  sebagai  Presiden.  Yang  berakhir  dengan  pengunduran  diri  dari Soeharto, yang kemudian jabatan sebagai Presiden diserahkan kepada Wakilnya B.J. Habibie, yang menimbulkan polemik tentang keabsahan Habibie sebagai Presiden. Dan terakhir peralihan kekuasaan dari Presiden Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid,  yang dimulai dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu yang akhirnya menimbulkan lebih dari satu orang calon Presiden, sehingga dilakukan pemilihan Presiden oleh MPR. Pada masa ini dianggap proses peralihan kekuasaan Presiden yang paling demokratis dalam sejarah ketatanegaraan In- donesia,  yang  mana  pada  Presiden  sebelumnya  dilaksanakan  dengan pengangkatan karena selalu dengan calon tunggal.
Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid karena posisinya sebagai Wakil Presiden. Ia adalah Wakil Presiden kedua yang menggantikan Presiden ketika berhenti dalam masa jabatannya.
Susilo  Bambang  Yudhoyono  adalah  Presiden  ke-6  Indonesia.  untuk pertama kalinya Presiden ini lansung dipilih oleh rakyat Jabatan pertamanya dimulai pada 20 Oktober 2004. Pada Pemilu berikutnya terpilih kembali untuk satu kali lagi masa jabatan.

## Daftar Pustaka
Abdul Gafur, Hari-hari Terakhir Seorang Presiden , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2000.
A.K. Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar dalam Teori dan Praktik , Pembangunan, Jakarta, 1956.
Ramlan Surbakti, Reformasi Kekuasaan Presiden , Grasindo, Jakarta, 1998. Arif Mudafsir Mandan, Memilih Gus Dur Menjadi Presiden , Georai Pratama Press dan Forum Indonesia  Satu, Jakarta, 2000.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , PSH UII dan Gama Media,  Yogyakarta,
1999.
Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan , UPP-AMPYKPN, Yogyakarta,
1991.
________, Implementasi  Sistem  Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 ,  Liberty, Yogyakarta,  1993
138 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
Dahlan Thaib dan Mila Karmila (editor), Hukum dan Kekuasaan , FH. UII dan Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998. Harun Al-Rasyid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara , UI Press, Jakarta,
1983.
_______, Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993 (disertasi), Uni- versitas Indonesia, Jakarta, 1993.
_______, Pengisian Jabatan Presiden , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
_______, Jabatan Presiden Republik Indonesia Sebuah Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia , dies rede, pada Sidang Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke 56 UII, Yogyakarta, 8 Nopember 1999.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
Joeniorto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1990. Mashudi, Mekanisme  Kepemimpinan  Nasional  Lima  Tahun ,  dalam  Bagir  Manan (editor), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum , (Gama Media Pratama, Jakarta, 1996.
Moh.  Mahfud  MD. Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,  UII  Press, Yogyakarta,  1993 Muhammad  Najib  dan  Kuat  Sukardiyono, Amin  Rais  Sang  Demokrat, Gema Insani Press, Jakarta, 1998. Mukhyar Yara, Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia , Nadhila Ceria, Jakarta, 1995. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia ), PSH FH UH, Yogyakarta, 1999. Padmo Wahjono, Beberapa Masalah ketatanegaraan di Indonesia , Rajawali, Jakarta,
1984.
Sekretariat Negara, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka , Tiara Pustaka, Jakarta,
1980.
Soehino, Hukum  Tata  Negara,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1985.
Sri  Soemantri, Persepsi  Terhadap  Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi  dalam Batang Tubuh UUD 1945, Alumni, Bandung, 1987. Subhan SD, Suksesi , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997. Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta, 1996.