## RELASI KEKUASAAN DALAM WACANA PENERAPAN QANUN JINAYAT DI ACEH

## Putri Maulina
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar
Email: Putrimaulina.lecturer@gmail.com

## Abstract
Implementation of Islamic Sharia in Aceh not only involve to the Muslim society as the majority, but also non-Muslim minority society. One of the laws that applied in Aceh is Qanun Jinayat. Implementation  of  Qanun  Jinayat  as  part  of  the  Islamic  law  involving  multiple  parties  in  a relationship  of  power.  In  this  case,  the  Aceh  government  and  the  mass  media  are  the  'power' which determines the dominant discourse in the society. This qualitative study will describe how thus power manifested in such discourse of the media. Eventually, the result of study showed that the issue of enforcement of Qanun Jinayat takes the interests of the dominant ruler through the uses of language in the media
Keywords: Power Relations, Govermentality, Sharia Law, Qanun Jinayat

## 1. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  masyarakat  mayoritas muslim. Selain masyarakat Islam sebagai mayoritas, di Aceh juga terdapat masyarakat beragama minoritas  seperti  masyarakat  Kristen,  Hindu,  dan  Budha.  Keberadaan  masyarakat  beragama minoritas  di  wilayah  hukum  syariat  Islam  seperti  ini  tentu  saja  menjadi  tantangan  bagi  proses demokrasi di Aceh. Terlebih lagi jika berkaitan dengan penerapan syariat Islam, salah satunya seperti wacana pemberlakuan Qanun Jinayat .
Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan tersendiri dalam membuat  kebijakan-kebijakan  yang  berbeda  dari  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Maka  pada  27 September  2014  lalu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  secara  resmi  mengesahkan Rancangan  Undang-Undang Qanun  Jinayat menjadi  Undang-Undang Qanun  Jinayat sebagai patokan penyelenggaraan hukum di Aceh. Qanun Jinayat adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, menuduh zina, pencurian, mabuk,  dan  lain-lainnya  yang  berlandaskan  pada  syariat  Islam.  Adapun  sanksi  bagi  para pelanggar  hukum  tersebut  meliputi  Qishash,  Hadd,  dan  Ta’zir.  Di  Aceh  hanya  ada  beberapa hukum  Jinayat  yang  diberlakukan  dan  ditindaklanjuti  dengan  menggunakan  hukum  Hadd  dan Ta’zir, yaitu Qanun Jinayat No.12 Tahun  2003  tentang  Khamar, Qanun  Jinayat No.13  Tahun 2003 tentang Maisir; dan Qanun Jinayat No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat.
Media  massa  dalam  hal  ini  memiliki  kekuasaan  untuk  menyebarkan  informasi  dan membentuk opini publik terhadap suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat. Abrar (2011: 90-92) menjelaskan bahwa media massa berperan besar dalam menjaga demokrasi dan pluralisme khususnya  dalam  menyediakan  ruang  untuk  menyalurkan  pendapat-pendapat  masyarakat beragama  minoritas  di  Aceh,  juga  menjaga  keseimbangan  pemberitaan  untuk  mencegah munculnya  konflik.  Media  dalam  hal  ini  memiliki  kuasa  untuk  mengkonstruksi  realita  dan membangun  persepsi  khalayak  mengenai  wacana  pengesahan Qanun  Jinayat yang  juga
diberlakukan  terhadap  masyarakat  non-muslim.  Sudut  pandang  yang  digunakan  media  dalam memberitakan pihak-pihak minoritas memiliki pengaruh terhadap posisi mereka di tengah-tengah masyarakat mayoritas muslim di Aceh.
Proses  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Jinayat  menjadi  Undang-Undang  Hukum Jinayat pada 27 September 2014 menjadi polemik dan perdebatan dari berbagai kalangan baik di Aceh  dan  di  luar  Aceh,  yaitu  mengenai  kelayakan  beberapa  pasal  untuk  ditetapkan  sebagai perangkat hukum yang mengikat masyarakat Aceh. Salah satunya adalah mengenai keberadaan beberapa pasal yang juga diberlakukan kepada kalangan beragama minoritas selain Islam yang ada  di  Aceh.  Seperti  di  dalam  Pasal  5  huruf  (b)  “S etiap  orang  beragama  bukan  Islam  yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat” ; dan (c) “ Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini ”. Media  massa  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  mengusung  isu  penerapan Qanun Jinayat terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Oleh karena itu, media tidak bisa terbebas dari nilai-nilai dan ideologi di dalam pemberitaannya. Bagaimana kekuasaan dominan ditanamkan di dalam pemberitaan mengenai penerapan Qanun Jinayat tersebut tergantung pada pembingkaian yang dilakukan oleh media terhadap berita yang diproduksinya. Posisi masyarakat beragama di Aceh terkait dengan Qanun Jinayat tersebut, dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang ditanamkan oleh media.

## 2. KERANGKA TEORI

## Konstruksi Realitas di Media Massa
Realitas  mengenai  kebijakan  penerapan Qanun  Jinayat di  Aceh  yang  dibangun  dalam pemberitaan  media  massa  pada  dasarnya  adalah  hasil  konstruksi  atas  realitas.  Berdasarkan pandangan  Berger  dan  Luckman  mengenai  konstruksi  sosial  atas  realitas,  di  dalam  kehidupan sehari-hari realitas sosial memiliki dimensi obyektif dan subyektif. Proses terbentuknya realitas sosial adalah suatu proses dialektika manusia sebagai produk masyarakat dan masyarakat sebagai produk  manusia,  tercipta  dari  tiga  unsur  yaitu  obyektivasi,  internalisasi,  dan  eksternalisasi (Novianti,  2007:  116).  Maka,  dalam  hal  ini  media  juga  berperan  besar  dalam  mengkonstruksi suatu realita sosial sebagai proses dialektika suatu masyarakat.
Serambi  Indonesia dalam  mengkontruksi  realitas  tentang  penerapan Qanun  Jinayat di Aceh tersebut, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan.  Seperti yang dijelaskan oleh Eriyanto  (2002:  26)  bahwa  media  bukan  sekedar  saluran  yang  bebas,  menjadi  subjek  yang mengkonstruksi  realitas  dan  secara  aktif  menafsirkan  realitas  tersebut  untuk  disajikan  kepada khalayak, tidak terlepas dari kecenderungan pemihakannya juga bias dan penonjolan-penonjolan terhadap fakta tertentu.
Realitas  yang  dibangun  oleh  media  jika  dipandang  dalam  perspektif  konstruksionis bersifat subjektif yang hadir  karena subjektifitas wartawan, yang tercipta lewat konstruksi dan pandangan  tertentu  sehingga  realitas  tersebut  akan  dipahami  berbeda-beda  oleh  wartawan (Eriyanto, 2002: 22). Dari sudut pandang konstruksionis, Serambi Indonesia memiliki pandangan, bias,  dan  juga  pemihakannya.  Dapat  dilihat  dengan  penempatan  sumber  berita  yang  menonjol dibandingkan dengan sumber yang lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak kelompok tertentu. Hal tersebut tidak lah dianggap sebagai suatu kekeliruan atau bias tetapi dianggap memang seperti itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan. Eriyanto (2002: 26) menjelaskan bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, sehingga media bukanlah sebagai tempat saluran yang bebas dari berbagai kepentingan.
Jadi berita apapun yang didapatkan dari media Serambi Indonesia tersebut bukan hanya menunjukkan  realitas,  namun  juga  menunjukkan  bagaimana  konstruksi  dari  media  tersebut. Seperti  yang  dijelaskan  oleh  West  dan  Turner  (2008:  187)  bahwa  dalam  pandangan konstruksionis, yang difokuskan adalah bagaimana suatu realitas politik dan sosial dibentuk  oleh media.    Isi  media  merupakan  hasil  praktisi  media  mengkonstruksi  berbagai  realitas  yang dipilihnya berdasarkan ideologi dan kognisi sosial wartawan. Dengan demikian seluruh isi media tiada  lain  adalah  realitas  yang  telah  dikonstruksikan  menjadi  sebuah  berita  bermakna  yang disajikan kepada publik (Hamad, 2004: 11).

## Govermentality sebagai Bentuk Relasi Kekuasaan
Kepentingan yang bermain-main di dalam pemberitaan Serambi Indonesia terkait dengan isu penerapan Qanun Jinayat di Aceh tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Maka untuk mengkaji  permasalahan  ini  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  pandangan  Michel  Foucault tentang kekuasaan. Foucault memperkenalkan suatu konsep tentang “ governmentality ” di dalam pandangannya  tentang  relasi  kekuasaan  ( power  relation ).  Menurut  Lemke  (2000:  4) governmentality merupakan  suatu  konsep  kekuasaan  yang  digunakan  oleh  Foucault  untuk mempelajari  kapasitas  otonom  individu  dalam  melakukan  kontrol  diri  dan  bagaimana  hal  itu berkaitan  dengan  politik  negara. Digunakan  untuk  menyelidiki  bagaimana  hubungan  antara teknologi  diri  ( power  from  below )  dengan teknologi dominasi  ( power from  above )  yang  dapat mewujud dalam setiap relasi sosial (Mudhoffir, 2013: 97).

## 3. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif,  menggunakan  metode  analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Penggunaan analisis framing ini adalah berusaha untuk membongkar bagaimana pengaruh ideologi dominan yang ada dibalik pemberitaan media Serambi Indonesia tersebut.  Sedangkan  kajian  kualitatif  adalah  suatu  kajian  yang  menghasilkan  prosedur  analisis yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik.  Bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan analisis yang mendalam (Kriyantono, 2006:56). Hasil dari kajian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran bagaimana Serambi  Indonesia mengkonstruksi isu  penerapan Qanun  Jinayat dan  pluralisme  di  Aceh juga membongkar bagaimana ideologi dominan tercermin dalam teks berita tersebut.
Untuk  melihat  bagaimana  konstruksi  realitas  tentang  isu  penerapan Qanun  Jinayat terhadap posisi masyarakat beragam minoritas di Aceh dan kepentingan kekuasaan dominan di dalam  media,  maka  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  teks  media  yang  dikenal sebagai analisis framing . Sobur (2001: 162) menjelaskan bahwa analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.  Perspektif  itu  pada  akhirnya  menentukan  fakta  apa  yang  diambil,  bagian  mana  yang ditonjolkan  dan  dihilangkan  serta  ideologi  apakah  yang  lebih  cenderung  ditampilkan  dalam pemberitaan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald  M.  Kosicki  untuk  sebagai  alat  dalam  membedah  teks  pemberitaan  pada Serambi Indonesia .  Ada  tiga  elemen  analisis  yang  digunakan  dalam  model  ini,  yaitu:  pertama  adalah sintaksis (cara wartawan menyusun fakta) yang mengamati skema berita; kedua adalah skrip (cara wartawan  mengisahkan  fakta)  yang  mengamati  alur  dan  kelengkapan  isi  berita;  ketiga  adalah tematik  (cara  wartawan  menulis  fakta)  yang  mengamati  dari  sisi  detail,  maksud  kalimat, nominalisasi antar kalimat, koherensi, bentuk kalimat, serta bentuk kata ganti di dalam berita; dan keempat adalah retoris (cara wartawan menekankan fakta) yang dilihat dari penggunaan leksikon, grafis, metafor, dan pengandaian dalam berita (Sobur, 2001 : 176).
Tabel 1: Sumber Data Edisi Judul Minggu, 28 September 2014 "Bukan Hanya Sekedar Qanun", "Disosialisasikan dengan Baik" Senin, 29 September 2014 "Sosialisasi Kunci Sukses Qanun Jinayat" 10 Oktober 2014 "Qanun Jinayat Efektif Berlaku 28 September 2015" Sumber: Olahan Peneliti

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Serambi Indonesia Terhadap Pemberitaan Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh.
Salah satu fungsi media massa adalah memberikan informasi pada khalayak. Dalam proses peliputannnya,  kebijakan  redaksional,  kondisi  sosial,  kearifan  lokal,  dan  pertimbangan  respon pasar  akan  mempengaruhi  pemilihan  informasi  yang  disajikan.  Media  memiliki  perspektifnya tersendiri dalam mengkonstruksikan suatu realitas untuk disiarkan menjadi pemberitaan kepada khalayak.
Serambi  Indonesia adalah  salah  satu  media  lokal  yang  memiliki  kedekatan  dengan masyarakat Aceh. Sejak pengesahan UU Qanun Jinayat di Aceh pada 27 September 2014, jika dianalisis dari sisi sintaksis Serambi Indonesia lebih sering mengangkat judul pemberitaan yang pro penerapan Qanun Jinayat , bukan mengenai tanggapan warga beragama minoritas terhadap pengesahan qanun tersebut. Adapun sumber yang digunakan oleh Serambi Indonesia adalah dari pihak pemerintah terkait seperti pihak Dinas Syariat Islam dan DPRA, dengan menggunakan latar informasi  tentang  sosialisasi  dan  ketegasan  pemerintah  untuk  menerapkan Qanun  Jinayat di Aceh. Sumber dari warga agama minoritas tidak disertakan di dalam pemberitaan.
Sedangkan  dari  sisi  analisis skrip , Serambi  Indonesia meniadakan  unsur  “ who ”  yang mewakili pihak agama minoritas sebagai narasumber berita dengan lebih menonjolkan posisi dan pendapat dari pemerintah terkait. Kecenderungan Serambi Indonesia yang mengabaikan pendapat warga beragama minoritas di Aceh tersebut, justru dapat melemahkan posisi mereka terhadap isu penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Serambi Indonesia juga tidak menonjolkan pada unsur “ how ” pemberitaan, yang menjelaskan tentang bagaimana reaksi dari warga agama minoritas terhadap proses pemberlakuan qanun tersebut. Sehingga ada kedangkalan informasi bagi warga Aceh yang beragama  minoritas  terhadap  proses  dan  tata  cara  pemberlakuan Qanun  Jinayat ,  khususnya terhadap kalangan warga minoritas seperti non-muslim.
Analisis tematik terhadap isi pemberitaan Serambi Indonesia , dapat diinterpretasikan bahwa Qanun Jinayat tersebut  tidak menjadi suatu suatu permasalahan bagi umat beragama di Aceh, khususnya  masyarakat  yang  beragama  minoritas  selain  Islam.  Penekanan  dari  kalimat-kalimat dalam pemberitaan di Serambi Indonesia tersebut secara jelas memposisikan penerapan Qanun Jinayat sebagai  kebijakan  yang  benar,  baik  bagi  warga  muslim  ataupun  non-muslim  Aceh. Pembingkaian  realitas  yang  dilakukan Serambi  Indonesia dengan  jelas  mendukung  kebijakan pemerintah  terhadap  pengesahan Qanun  Jinayat di  Aceh, dengan menanamkan  ideologi masyarakat  dominan  dan  menggambarkan  qanun  tersebut  sebagai  aturan  yang  juga  layak diberlakukan  kepada  masyarakat  agama  minoritas.  Penegasan  tersebut  dilakukan  dengan menghadirkan  pernyataan  dari  Dermawan  yang  seorang  muslim,  tanpa  turut  menghadirkan pendapat  dari  pihak  selain  muslim.  Berikut  adalah  kutipan  dari Serambi  Indonesia edisi  28 September 2014 :
...dan  dalam  implementasinya  nanti  bisa memberi  kesejukan dan  keamanan bagi masyarakat, dan  meski  di  dalamnya  hukuman  ini  juga  berlaku  untuk  masyarakat bukan Muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat  beragama  di  Aceh ,”  ujar  Dermawan ( Serambi  Indonesia ,  edisi  28  September 2014).
Berdasarkan analisis retoris dalam pemberitaan pilihan kata yang digunakan dalam kutipan teks berita Serambi Indonesia seperti “non-muslim”, “beragama bukan Islam”, “bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah”, “memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum  Jinayat”,  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dapat  membungkamkan  posisi  warga beragama non-muslim untuk mengikuti dan menerima begitu saja realitas yang dikonstruksikan oleh media tersebut.  Seperti dalam kutipan pemberitaan Serambi Indonesia lainnya :
“ ...terlebih karena yang menjadi subjek hukum di dalam qanun ini bukan cuma umat Islam  di  Aceh,  tapi dalam  hal-hal  tertentu  mencakup  pula  non-muslim ” ( Serambi Indonesia , edisi 29 September 2014).
Warga non-muslim di Aceh diarahkan untuk dapat berpartisipasi terhadap kebijakan Qanun Jinayat yang juga diberlakukan terhadap mereka, dan penglabelan sebagai “non-muslim” di dalam pemberitaan tersebut seakan-akan menunjukkan keminoritasan mereka ditengah-tengah mayoritas muslim  sehingga  dapat  membuat  mereka  untuk  mengikuti  dan  patuh  terhadap  kebijakan  yang berlaku di wilayah tersebut secara bersama-sama.
Governmentality dalam Wacana Penerapan Qanun Jinayat di Aceh
Dalam  pemberitaan  ini, Serambi  Indonesia mencoba  menanamkan  suatu  kebenaran  dari pandangan muslim sebagai masyarakat dominan dengan menggambarkan Hukum Jinayat tersebut sebagai aturan yang juga layak diberlakukan kepada masyarakat agama minoritas selain muslim. Penegasan  tersebut  dilakukan  dengan  menghadirkan  pernyataan  dari  Dermawan  yang  seorang muslim,  tanpa  turut  menghadirkan  pendapat  dari  pihak  selain  muslim.  Ini    menunjukkan  suatu bentuk  kekuasaan  pemerintah  yang  berorientasi  Islam  sebagai  pihak  mayoritas  yang memposisikan  masyarakat  Aceh  di  luar  agama  tersebut  sebagai  pihak  minoritas.  Ruang berpendapat  dan  pembentukan  opini  di  dalam  berita  juga  cenderung  memakai  perspektif masyarakat  Islam  dominan.  Meskipun  demikian,  di  dalam  pemberitaan  tersebut Serambi Indonesia juga  memberikan  suatu  penekanan  bahwa  masyarakat  Aceh  beragama  minoritas memiliki hak untuk dapat secara bebas menentukan tindakan sesuai aturan Qanun Jinayat . Terdapat  kebenaran dominan  yang  dibangun  oleh  media sebagai  hasil  dari  konstruksi  atas realitas, bahwa Qanun Jinayat adalah layak diberlakukan pada setiap kalangan. Serambi Indonesia memiliki  kuasa  untuk  membangun  opini  dan  penglabelan  positif  terhadap  kebenaran  tersebut dengan membawa “kepentingan” dari pemerintah Aceh sebagai pihak yang berkuasa. Seperti yang dijelaskan oleh Foucault bahwa kebenaran diproduksi oleh pemikiran manusia, dan mengarahkan pada  suatu  bentuk  kekuasaan  (Danaher,  Schirato,  &  Webb,  2000:  26),  dan  dengan  itu  akan membentuk suatu regulasi diri terhadap kelompok sosial tertentu.
Pemerintah Aceh, menginginkan agar penerapan Qanun Jinayat dapat berjalan dengan lancar dan maksimal terhadap seluruh masyarakat beragama di Aceh. Maka dalam upaya menegakkan Qanun Jinayat yang disahkan pada 27 September 2014, pemerintah Aceh memanfaatkan media massa  sebagai  alat  untuk  pengawasan  sosial.  Relasi  antara  pemerintah  dan  media  tersebut membentuk suatu relasi kekuasaan. Menurut Foucault, relasi kekuasaan tersebut terdapat dalam setiap  relasi  sosial,  oleh  karena  itu  kekuasaan  tidak  memusat  dan  tidak  pula  termiliki  tetapi  ia tersebar. Hal tersebut bukan karena kekuasaan merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun (Mudhoffir, 2013: 96).
Upaya pemerintah Aceh menyebar kekuasaan tersebut, disebut sebagai governmentality yang dijelaskan  di  dalam  konsep  relasi  kekuasaan  Foucault.    Pemerintah  Aceh  perlu  mendorong masyarakat  Aceh untuk  tunduk  dan  patuh terhadap  hukum Qanun  Jinayat yang  telah  disahkan tersebut. Dan melalui governmentality kekuasaan pemerintah Aceh tentang pemberlakuan Qanun Jinayat diinternalisasi  ke  dalam  tubuh  sosial,  yang  mana  subjek governmentality adalah masyarakat Aceh secara keseluruhan (Mudhoffir, 2013: 86). Serambi Indonesia kemudian menjadi relasi pemerintah melalui konstruksi pemberitaan yang dilakukan olehnya, dan menyebarkan hasil konstruksi  kebenaran  tentang  pemberlakuan Qanun  Jinayat bagi  masyarakat  Aceh.  Maka  baik warga  Aceh  yang  beragama  muslim  dan  tidak  terkecuali  warga  non-muslim  sebagai  minoritas, menjadi objek dari penundukan tersebut. Pemerintah mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh.
Lemke  (2000)  di  dalam  Mudhoffir  (2013:  95)  menjelaskan  bahwa governmentality merupakan  bentuk  kontrol  atau  pengendalian  diri  ( self-government )  yang  membentuk  dan menghasilkan  ranah  kemungkinan  pilihan  tindakan  subjek,  kemudian  memberikan  banyak kemungkinan pilihan tindakan. Individu dalam kelompok sosial tidak merasa dirinya terpaksa atau tidak ada pilihan tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik pemerintah setempat. Artinya, masyarakat  Aceh  sebagai  subjek  dengan  sendirinya  akan  memilih  tindakan  yang  sebenarnya dikehendaki  oleh  pemerintah  untuk  menjalankan  tindakan  yang  sesuai  dengan  hukum Qanun Jinayat .  Dan  masyarakat  non-muslim  Aceh  dengan  sendirinya  mendapatkan  pilihan-pilihan tindakan  kemudian  juga  mengendalikan  dirinya  sendiri  seperti  kehendak  dari  kebijakan  dari pemerintah Aceh.
Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, governmentality tidak lain dapat juga dipandang  sebagai  suatu  cara  yang  sah  dan  benar  dalam  mengatur  sesuatu.  Ada  beberapa kebenaran yang dikonstruksian oleh Serambi Indonesia tentang penerapan Qanun Jinayat di Aceh oleh  pemerintah  di  dalam  pemberitaan. Pertama ,  menurut  pemerintah Qanun  Jinayat dapat memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  Aceh  dan  dianggap  baik  untuk  mengontrol  berbagai penyakit  sosial  serta  mengurangi  kemaksiatan.  Hal  tersebut  yang  coba  ditanamkan  oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh melalui relasi dengan media massa, sehingga dianggap sah dan  benar.  Penggambaran  tentang  hal-hal  positif  seperti  ini  memberikan  pilihan  tindakan  bagi masyarakat  Aceh,  untuk  bertindak  seperti  aturan  dalam Qanun  Jinayat yang  dikehendaki  oleh pemerintah.
Kedua , pengesahan Qanun Jinayat bagi masyarakat Aceh juga bagi masyarakat Aceh non- muslim  dianggap  sebagai  suatu  kebenaran.  Karena Qanun  Jinayat tersebut  dibentuk  setelah mengalami  proses  yang  rumit,  melalui  perdebatan  dan  pertimbangan  yang  panjang  sehingga terbentuk  kesepakatan  bersama.  Ditambah  dengan  penjelasan  bahwa  beberapa  fraksi  di  DPRA telah sepakat untuk menyetujui pemberlakuan Qanun Jinayat tersebut di Aceh, Serambi Indonesia seakan-akan menunjukkan kepada khalayak bahwa pengesahan aturan tersebut benar-benar telah dipertimbangkan baik dan buruknya. Sehingga pada akhirnya layak diterapkan kepada masyarakat Aceh.
Dan ketiga , portal  berita Serambi Indonesia menekankan  suatu  kebenaran  lainnya  sebagai bentuk  penegasan.  Bahwa  dengan  adanya  sosialisasi  yang  baik, Qanun  Jinayat tersebut  akan sukses diterapkan bagi masyarakat Aceh keseluruhan. Dengan mengkonstruksikan realitas wacana seperti  itu,  kekuasaan  menjadikan  isu  penerapan Qanun  Jinayat diinternalisasikan  dalam kelompok  sosial  dan  dapat  mengontrol  khalayak  secara  lebih  luas.  Artinya,  kekuasaan  bisa memanifestasikan  diri  dalam  bentuk    kebenaran  atau  wacana  yang  lantas  diinternalisasi  dalam  individu    dan digunakan untuk memandu masyarakat Aceh dalam jumlah yang lebih luas. Begitu pula terhadap masyarakat Aceh yang beragama non-muslim.
Lebih lanjut, Jensen menjelaskan bahwa struktur sosial berlaku pada agensi manusia yang
merujuk pada media dan menghasilkan suatu konstruksi sosial atas realita (Berger & Luckmann, 1966). Maka permasalahan kebijakan hukum yang terkait dengan umat beragama menjadi tidak sesederhana reaksi langsung suatu individu atas struktur sosial namun harus lebih perhatian pada peranan  dari  wacana  agama  yang  berkembang  dengan  realita-realita  simboliknya  (Hoover  dan Lundby, 1997: 41-42).
Praktik  seperti  ini  terlihat  di Serambi  Indonesia yang  mana  para  jurnalis  media  tersebut didominasi  oleh  kalangan muslim,  sehingga  cenderung  menggunakan  perspektif Islam  sebagai agama mayoritas di wilayahnya ketika menulis pemberitaan mengenai pengesahan Qanun Jinayat di  Aceh  dan  lebih  mendukung  wacana  kebijakan  pemerintah.  Perspektif  dominan  tersebut berpengaruh pada pesan dan simbol yang ditampilkan dalam teks pemberitaan tentang bagaimana kelompok  non-muslim  diposisikan,  dilibatkan,  dan  diberikan  ruang  untuk  menyampaikan pendapat mereka terhadap wacana pengesahan Qanun Jinayat di Aceh.
Masyarakat  Aceh  beragama  minoritas  di  dalam  pemberitaan  ini  diposisikan  sebagai “defiyan” atau “ the others ” yang posisinya cenderung tidak ditonjolkan, sedangkan masyarakat Aceh muslim sebagai kalangan mayoritas. Posisi tersebut membuat masyarakat non-muslim juga terlibat  dalam  suatu  aturan  hukum  yang  sebenarnya  bukan  milik  mereka.  Namun  di  lain  sisi, Serambi  Indonesia menggambarkan  suatu  pilihan  tindakan  lain  bagi  warga  minoritas  di  Aceh tersebut, bahwa Qanun Jinayat tersebut tidak bersifat memaksa untuk diterapkan oleh warga non- muslim.  Melalui  konstruksi  yang  dibangun  oleh  media,  menggambarkan  bahwa  ada  suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka bagi masyarakat non-muslim  Aceh,  tetapi  mereka  memilih  tindakan  yang  sebenarnya  dikehendaki  oleh pemerintah.
Hasil konstruksi atas realitas Serambi Indonesia terhadap wacana Qanun Jinayat memiliki keberpihakan  pada  pemerintah  Aceh,  maka  media  tersebut  juga  memiliki  kekuasaan  untuk membangun pemberitaan bahwa Qanun Jinayat adalah layak diterapkan bagi masyarakat Aceh, dan  kemudian  mengarahkan  kesadaran  warga  non-muslim  untuk  bertindak  seperti  apa  yang dikehendaki oleh pemerintah tanpa melakukan pemaksaan dan mengnaturalisasikan hal tersebut.
Brian McNair memberikan pandangan bahwa sebuah berita merupakan a mediated version of  reality (2006:  6),  itu  artinya  adalah  apapun  yang  disampaikan  di  media  merupakan  realitas bentukan media dan bukan yang sebenarnya. Apapun yang ditampilkan di media dikonstruksikan sesuai dengan nilai yang dianutnya dan konvensi kewartawanan. Maka oleh karena itu, kekuasaan pemerintah Aceh yang berorientasikan syariat Islam beserta seluruh proses-proses yang dilakukan oleh para praktisi media di Serambi Indonesia sangat memiliki kekuasaan untuk menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat dan menomorduakan masyarakat beragama minoritas (Sukardi, 2003: 131).
Permasalahan dominasi kekuasaan seperti ini secara lebih jelas digambarkan oleh Antonio Gramsci mengenai konsep hegemoni. Hegemoni merefleksikan suatu proses di mana nilai-nilai dari  dominasi  kelompok  mayoritas  dinegosisasikan,  dikompromikan,  dan  mengubah  kelompok minoritas melalui seluruh praktik-praktik sosial (Jones, 2006: 79). Gramsci melihat media sebagai sebuah  ruang  di  mana  berbagai  ideologi  direpresentasikan.  Ini  berarti,  di  satu  sisi  media  bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, jadi alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi yang lain, media juga bisa jadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media massa bisa menjadi  alat  untuk  membangun  kultur  dan  ideologi  dominan,  sekaligus  juga  bisa  menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.
Ada upaya dari Serambi Indonesia untuk menghegemoni masyarakat, yaitu suatu kebenaran mengenai  penerapan  hukum  jinayat  yang  juga  diterapkan  pada  warga  non-muslim,  dan penggambaran  tersebut  akan  dinaturalisasikan  mereka  sebagai  suatu  hal  yang  biasa. Serambi Indonesia di sini berupaya untuk terkesan berimbang, namun kecenderungannya memposisikan perspektif pemerintah yang mewakili pihak agama mayoritas sebagai sudut pandang dominan di dalam teks pemberitaan dan memarjinalkan pendapat dari warga Aceh selain beragama Islam tidak
bisa  dielakkan.  Lebih  lanjut,  akan  berdampak  terhadap  suatu  bentuk  penundukan  terhadap masyarakat  Aceh  beragama  minoritas  mengenai  apa  yang  dikonstruksi  oleh  media  tentang penerapan aturan Qanun Jinayat tersebut.

## 5. KESIMPULAN
Terkait  dengan  isu  penerapan Qanun  Jinayat di  Aceh,  hasil  analisis framing terhadap pemberitaan  media  menunjukkan  bahwa Serambi  Indonesia mendukung  wacana  pemerintah terhadap  penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Oleh karena itu, Serambi Indonesia masih belum memberikan  ruang  bagi  masyarakat  beragama  di  Aceh  untuk  menyampaikan  pendapat  di pemberitaan mengenai penerapan Qanun Jinayat . Di sisi lain, kebenaran yang dikonstruksikan oleh Serambi  Indonesia bukanlah  kebenaran  mutlak,  karena  mewakili  kebenaran  pemerintah setempat.  Hasil  konstruksi  media  tentang  wacana  penerapan Qanun  Jinayat tidak  dapat menggeneralisasikan  bahwa  penerapan  qanun  tersebut  dapat  diterima  secara  keseluruhan  oleh warga Aceh, khususnya warga agama minoritas. Konstruksi pemberitaan Serambi Indonesia lebih menonjolkan keberpihakan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini menggambarkan bahwa terdapat  bentuk  relasi  kekuasaan  antara  pemerintah  dan  media  untuk  menyebarkan  kebenaran versi mereka terhadap masyarakat Aceh. Masyarakat beragama di Aceh, menerima bentuk-bentuk kekuasaan yang disebarkan oleh media tersebut sebagai suatu kebenaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abrar, Ana Nadya. 2011. Analisis Pers: Teori dan Praktik . Cahaya atma Pustaka. Yogyakarta.
Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. LkiS. Yogyakarta.
Hoover dan Lundby. 1997. Rethinking Media, Religion, and Culture . Sage Publications. London, New Delhi.
Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas  Politik  dalam  Media  Massa:  Sebuah  Studi  Critical Discourse Analysis terhadap berita-berita Politik. Granit. Jakarta.
Jones, Steve. 2006. Antonio Gramsci . Routledge. London dan Newyork.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana. Jakarta.
McNair,  Brian.  2006. Cultural  Chaos:  Journalists,  News  and  Power  in  a  Globalised  World . Routledge. London, New York.
Sobur,  Alex.  2001. Analisis  Teks  Media:  Suatu  pengantar  untuk  Analisis  Wacana,  Analisis Semiotik dan Analisis Framing. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sukardi, Imam. 2003. Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern . Tiga Serangkai. Solo.
West, Richard dan Lynn H, Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi . PT: Salemba Humanika. Jakarta.