## ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ILEGAL
(Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt)
Oleh:
Muhammad Rifqi Pangestu 1)
Risti Dwi Ramasari 2)
Universitas Bandar Lampung 1,2)
E-mail:
rifqipgstu@gmail.com 1)
risti@ubl.ac.id 2)

## ABSTRACT
There  is  a  decision  number:  90  /  Pid.Sus  /  2021  /  PN  Gdt  in  connection  with  the  crime  of illegal  mineral  processing  and  refining,  and  the  above  defendants  I  Bayu  Mukhlisin  Bin Aminudin and defendant IIN uryanto Bin Poniran state that they are legal and convincing. .. He was found guilty of committing a crime. Criminal activity participating in the processing and refining of minerals not derived from the permit holder. The results of the investigation and discussion are based on the decision number: 90 / Pid.Sus / 2021 / PN Gdt, the cause of the perpetrators  committing  crimes of  illegal mineral  processing and refining  is  the lack of legal awareness of the community. It shows that. The land being mined is not owned by the miner, but the presence of people who depend on it. Rocks as their main source of livelihood. It  can  be  subject  to  criminal  sanctions,  as  well  as  the  government's  lack  of  socialization against  miners  regarding  the  processing  and  refining  of  illegal  minerals.  Judge's  legal consideration for perpetrators of criminal acts processing and refining illegal minerals based on Judgment  Number: 90 /  Pid.Sus  /  2021 /  PN  Gdt is  that defendant's actions damage the environmental  ecosystem.  It  means  that  it  is  harmful  to  the  nation.  Alleviating  is  that  the defendant regrets his actions, but the defendant was the first time he was convicted and the defendant was polite in court.
Keywords Legal considerations, Criminal activity; Mineral Processing and refining Illegal.

## ABSTRAK
Terdapat  putusan  nomor:  90/Pid.Sus/2021/PN  Gdt  sehubungan  dengan  tindak  pidana pengolahan dan pemurnian mineral secara tidak sah, dan di atas terdakwa I Bayu Mukhlisin Bin Aminudin dan terdakwa IIN uryanto Bin Poniran menyatakan sah dan meyakinkan. Dia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Perbuatan pidana ikut serta dalam pengolahan dan pemurnian  bahan  galian  yang  bukan  berasal  dari  pemegang  izin.  Hasil  penyidikan  dan pembahasan  berdasarkan  putusan  nomor:  90/Pid.Sus/2021/PN  Gdt,  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  pengolahan  dan  pemurnian  mineral  ilegal  adalah  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat.  itu.  Lahan  yang  ditambang  bukan  milik  penambang  dan merupakan keberadaan masyarakat  yang mengandalkan industri pertambangan sebagai mata pencaharian  utama.  Dan  kegagalan  pemerintah  untuk  mensosialisasikan  penambang  terkait pengolahan  dan  pemurnian  mineral  ilegal  dapat  dituntut.  Pertimbangan  hukum  hakim terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengolahan  dan  pemurnian  bahan  galian  ilegal  berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah bahwa yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa  bersifat  merusak  ekosistem  dan  lingkungan.  merugikan  negara,  sedangkan  faktor yang  meringankan  adalah  terdakwa  menyesali  perbuatannya,  terdakwa  baru  pertama  kali divonis bersalah dan terdakwa sopan di persidangan.
Kata  Kunci:  Pertimbangan  hukum,  Kegiatan  Kriminal,  Pengolahan  dan  Pemurnian Mineral Ilegal

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  dikaruniai  sumber  daya alam  yang  melimpah,  termasuk  bahan galian  tambang,  dan  Indonesia  sangat bergantung  pada  pengembangan  bahan galian  tambang  tersebut.  Sektor  nasional, lokal dan swasta sama-sama perlu memperkuat  sumber  daya  alam  mereka untuk  memenuhi  tujuan  pembangunan nasional  mereka.  Dalam  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  disebutkan  bahwa  “bumi  dan air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  diurus  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Sumber  daya  mineral,  salah  satu sumber daya alam  Indonesia, memberikan kontribusi  bagi  pembangunan  ekonomi negara  jika  dikelola  dengan  baik.  Dalam hal  ini  pemerintah  sebagai  penguasa sumber daya tersebut, sesuai  amanat UUD 1945,  agar  tidak  menyia-nyiakan  potensi yang  dikuasainya  dan    mengoptimalkan pendapatan dari pemanfaatan sumber daya tersebut.  penggunaannya  harus  diatur. Semoga keuntungan sebesar-besarnya diperoleh untuk kemakmuran rakyat.
Mencapai  kemakmuran  ini  akan membutuhkan banyak usaha, karena keberadaan  tambang  jauh  di  dalam  bumi harus  dikelola  dengan  baik  melalui
pemindahan dan pengelolaan objek tambang.  Hasilnya  sebagian  digunakan untuk  kepentingan  dalam  negeri  dan sebagian lagi asing.
Sumber daya mineral, dalam hal ini pertambangan,  dicirikan  oleh  distribusi dan  ukurannya  yang  terbatas,  diproduksi dari  permukaan  bumi  hingga  kedalaman tertentu,  dan  hanya  dapat  ditambang  satu kali  karena  non-mineral.  .  Sumber  daya terbarukan, umur terbatas (hanya beberapa tahun). ), risiko investasinya sangat tinggi, modal  dan  teknologinya  intensif,  serta masa  persiapan  pratambang  yang  panjang (sekitar  5  tahun).  Karena  potensi  sumber daya  mineral    umumnya  jauh,  pembukaan tambang memicu pembangunan dan pengembangan  greenfield,  dengan  efek pengganda  positif  di  berbagai  sektor ( multiplier effect ).
Tak heran, sebagai kekayaan alam yang  tak  terbarukan  dan  persediaannya terbatas,  komoditas  tambang  memiliki nilai  ekonomi  yang  sangat  tinggi.  Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor  utama  pengembangan  bahan  baku tambang ini di industri pertambangan oleh pemerintah  (oleh  BUMN/BUMD)  dan badan  swasta  (investor  dalam  dan  luar negeri).
Pertambangan  adalah  salah  satu atau  semua  tahapan  kegiatan  dalam
eksplorasi, pengelolaan dan pengembangan  mineral  atau  batubara, termasuk  eksplorasi  umum,  eksplorasi, studi  kelayakan,  konstruksi,  ekstraksi, pengelolaan  dan  pemurnian.  Kegiatan pengangkutan, penjualan, dan pascatambang  yang  pada  hakekatnya melakukan  kegiatan  penambangan  harus memiliki  izin,  dan  setiap  izin  yang diberikan  harus  melakukan  dua  kegiatan yaitu eksplorasi dan pengembangan. Kegiatan eksplorasi meliputi survei umum, prospeksi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah  tahapan  kegiatan  penambangan untuk  memperoleh  informasi  secara  rinci dan  tepat  mengenai  letak,  bentuk,  ukuran, kualitas sebaran  dan sumber daya mineral yang  terukur,  serta  informasi  tentang lingkungan sosial dan lingkungan.
UU Minerba  yang berlaku saat ini adalah  UU  No.3  Tahun  2020  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Undang-undang tersebut mengatur pertambangan  di  sektor  mineral  dan batubara. Sedangkan untuk sektor pertambangan lainnya diatur dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pengertian  pertambangan  dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didefinisikan sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. .sebagian atau semua tahapan. Ini termasuk  penelitian  umum,  eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  transportasi dan penjualan, dan kegiatan pascatambang.  Konsep  dasar  pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan  umum  30  tahun  lalu  adalah Kesepakatan dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  Saat  itu,  start-up  bisa  dengan mudah  memasuki  aktivitas  pertambangan nasional.
Tindakan penambangan yang dilakukan  pelaku  usaha  tanpa  memiliki Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  Izin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  atau  Izin Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK), pada dasarnya telah memenuhi unsur yang dapat  diancam  dengan  hukum  pidana. Ketentuan  pidana  tanpa  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh pelaku usaha, diatur dalam Pasal  158  Undang-Undang    Nomor  3 Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  dasar Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:
“Setiap  orang  yang  melakukan  usaha
penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37, Pasal  40  ayat  (3),  Pasal  48,  Pasal  67  ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Isu pertambangan tidak hanya menyangkut keberadaan kegiatan penambangan  formal,  tetapi  juga  informal (tidak  berizin/illegal)  atau  biasa  disebut dengan illegal mining.
Kegiatan
penambangan tanpa izin juga berkontribusi terhadap perusakan lingkungan  yang tidak terkendali dan masalah lainnya.
Pemerintah  telah  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Tujuannya  antara lain diatur dalam Pasal 3 yaitu:
a. Menjamin  efektivitas  pelaksanaan dan  pengendalian  kegiatan  usaha pertambangan secara berdaya guna,  berhasil  guna,  dan  berdaya saing.
b. Menjamin  manfaat  pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan hidup.
c. Menjamin  tersedianya  mineral  dan batubara  sebagai  bahan  baku dan/atau  sebagai  sumber  energi untuk kebutuhan dalam negeri.
d. Mendukung dan
menumbuhkembangkan
kemampuan  nasional  agar  lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan
internasional.
e. Meningkatkan
pendapatan
masyarakat  lokal,  daerah,  dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
f. Menjamin  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan  kegiatan  usaha pertambangan mineral dan batubara. Adanya Putusan
No.
90/Pid.Sus/2021/PN Gdt sehubungan dengan  tindak  pidana  pengolahan  dan pemurnian  mineral  secara  tidak  sah, dimana  Terdakwa  I  BM  dan  Terdakwa  II N  di  atas  telah  divonis  secara  final  dan persuasive dihukum. Untuk dakwaan "ikut serta  dalam  melakukan  pengolahan  dan pemurnian  bahan  galian  tanpa  izin", sebagaimana  tercantum  dalam  dakwaan
tersendiri  dari  jaksa,  maka  terdakwa divonis  satu  tahun  empat  tahun  penjara. Jangka  waktu  penangkapan  dan  pidana penjara  yang  dijalani  terdakwa  dengan pidana  denda  sebesar  100.000.000,00 bulan  dan  Rp  dipotong  seluruhnya  dari pidana  dan  mengajukan  banding  untuk meneruskan  penahanan  Ange.  Perbuatan terdakwa  merupakan  pelanggaran  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  161 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul ANALISIS

## PERTIMBANGAN  HUKUM  HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ILEGAL (Studi Putusan Nomor:
90/Pid.Sus/2021/PN Gdt).

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum preskriptif dan empiris untuk mendapatkan  hasil  penelitian  yang  akurat dan objektif. Proses analisis data kemudian menganalisis  data  yang  dikumpulkan secara  sistematis    dengan  cara  hukum kualitatif.  Dengan  kata  lain,  memaknai
data  berdasarkan  fakta    di  lapangan  agar benar-benar  relevan.  Atur  tangan  dan kalimat  demi  kalimat.  Secara  ilmiah  dan sistematis  berupa  pemecahan  masalah berdasarkan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan
Tindak  Pidana  Pengolahan  dan Pemurnian Mineral Ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt
Penambangan liar adalah setiap kegiatan  penambangan  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan,  sekelompok orang,  atau  badan  hukum  atau  yayasan yang  kegiatannya  tidak  diizinkan  oleh otoritas  pemerintah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan tindak  pidana  pengolahan  dan  pemurnian mineral ilegal sangat beragam.
Hasil  wawancara  dengan  Supriyanto Husin  Kasat  Reskrim  Polres  Pesawaran mengatakan bahwa mereka tidak memperdulikan  perizinan  karena  lahan yang  mereka  kelola  bukan  milik  mereka melainkan  milik  orang  lain  dengan  sistem pembayaran  tol.  Menurut  salah  satu penambang  dalam  sistem  pembayaran komisi,  orang  yang  menjalankan  proses penjualan  batu  hasil  tambang  membagi uang hasil penjualan batu dengan hitungan per rith.
Hasil wawancara penulis dengan M.Randy  Al  Kaisya  selaku  Jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Pesawaran  mengatakan bahwa  selain  itu,  2  dari  10  penambang mengatakan  bahwa  menggali  adalah  mata pencaharian  utama  bagi  mereka  dan  para penambang  yang  bekerja  untuk  mereka, dan  satu-satunya  mata  pencaharian  bagi para  pekerja  jika  industri  penggalian ditutup.  Di  tambang  batu  ini,  para penambang kehilangan pekerjaan.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Vega Sarlita  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa beberapa pemilik tambang tidak mengajukan  izin  pertambangan  karena tambang  yang  mereka  kelola  adalah  milik orang lain, bukan milik perorangan.
Berdasarkan  penelitian yang dilakukan, mineral  ilegal  tidak  dapat  diperoleh dengan  menggunakan  izin  pematangan lahan, yang memungkinkan pemegang izin untuk memperoleh dan menjual batu tetapi harus membayar pajak kepada pemerintah, diketahui adanya tindak pidana pengolahan  dan  pemurnian.  juga  telah dikukuhkan oleh Badan Perizinan Penanaman  Modal    Terpadu  Satu  Pintu (BPMPTSP) dan izin penyiapan lahan izin pengambilan  batuan,  pemegang  izin  tidak berlaku  untuk  izin  usaha  yang  menggali
batu  sebagai  bangunan  setelah  mengolah tanah.. diproses dan dibangun.
Pengawasan langsung adalah pengawasan    oleh  pemimpin  itu  sendiri. Dalam  hal  ini  pimpinan  akan  langsung datang dan mengecek kegiatan bawahannya.  Pemantauan  langsung  dapat berupa inspeksi langsung, pengamatan dan pelaporan  di  tempat,  atau  pemantauan tidak langsung atau jarak jauh. Pengawasan  dilakukan  melalui  laporan- laporan  yang  disampaikan  oleh  bawahan. baik  secara  tertulis  maupun  lisan.  Sistem pengawasan  yang    penulis  temukan  di bidang  lembaga  federal  menggunakan sistem  koordinasi  antar  lembaga  yang menggunakan  sistem  pengawasan  tidak langsung.  Dalam  hal  ini,  Carlahan  akan melapor ke kecamatan, yang akan melapor ke  otoritas  yang  sesuai.  Namun,  dalam kasus  ini,  kecamatan  mungkin  tidak menerima  tanggapan  yang  berarti  atas laporan yang disampaikan. Dengan demikian,  keberadaan  penambangan  batu ilegal  tidak  hanya  karena  faktor  ekonomi dan  hukum  yang  berasal  dari  pengusaha tambang,  tetapi  juga  peran  pemerintah  di dalamnya.
Dari  penjelasan  di  atas,  Putusan  No. 90/Pid.Sus/2021/PN  Gdt,  tanah  galian masyarakat bukan milik penambang, tetapi masyarakat  yang  menggantungkan  mata
pencaharian  utamanya  pada  galian,  saya punya. Kegagalan pemerintah untuk mensosialisasikan penambang dalam mengolah  dan  memurnikan  mineral  ilegal juga dapat ditindak.

## 2. Pertimbangan Putusan
Hakim Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pengolahan  dan  Pemurnian  Mineral Ilegal  berdasarkan  Putusan  Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt
Pertambangan adalah setiap atau semua tahapan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan eksplorasi, pengelolaan dan pengembangan  mineral  atau  batubara, termasuk  kegiatan  eksplorasi  umum, pengembangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,  pengangkutan  dan  pemasaran, serta pasca tambang.
Hasil  wawancara  dengan  Supriyanto Husin  Kasat  Reskrim  Polres  Pesawaran mengatakan
Setiap kegiatan pertambangan Kelas A, B  atau  C  harus  menjaga  keutuhan  fungsi lingkungannya.  Semua  kegiatan  yang beroperasi  di  industri  pertambangan  harus memenuhi  banyak  hal  untuk  menjamin kelestarian  fungsi  lingkungan.  Pertama, pemangku kepentingan pertambangan harus melakukan analisis dampak lingkungan,  atau  studi  tentang  dampak paling  penting  dan  penting  dari  kegiatan
yang  direncanakan  terhadap  lingkungan. Hal ini diperlukan untuk proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan. Topik yang dianalisis  meliputi  iklim  dan  kualitas udara,  fisiologi  dan  geologi,  kualitas  air, tanah,  flora  dan  fauna,  serta  kesehatan sosial  dan  masyarakat.  Kedua,  pemangku kepentingan pertambangan perlu mengelola  limbah  yang  dihasilkan  dari operasi  dan  aktivitasnya.  Ketiga,  personel pertambangan  harus  berhadapan  dengan zat berbahaya dan beracun.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  M. Randy  Al  Kaisya  selaku  Jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Pesawaran  mengatakan bahwa
Bahan  tambang  adalah  komoditas  logam kategori  Litium,  Berilium,  Magnesium, Kalium,  Kalsium,  Emas,  Tembaga,  Perak, Timbal,  Seng,  Timah,  Nikel,  Mangan, Platina,  Bismut,  Molibdenum,  Bauksit, Merkuri, Tungsten, Titanium, Barit,
Vadidium  dan  banyak  lainnya  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  2  huruf  b  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  23 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Merkuri  Dalam  Bahan  Baku  Untuk Kegiatan Pertambangan Logam Berdasarkan  Pasal  2  ayat  2  huruf  b Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
No. 23 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Pertambangan Mineral Dan
Batubara / Bahan Pertambangan  Yang  Dikenal  Dengan Pertambangan  Merkuri  Dalam  Bahan Baku.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  harus  diyakinkan  bahwa sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang sah  digunakan  untuk  meyakinkan  hakim bahwa suatu tindak pidana memang benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah  yang melakukannya. (Pasal 183 KUHAP). Bukti Hukum  berarti:  kesaksian.  pendapat  ahli; surat;  perintah;  dan  keterangan  tergugat atau  fakta-fakta  yang  diketahui  secara umum  dan  tidak  perlu  dibuktikan  Pasal 184  KUHAP.  Pasal  14  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Peradilan  menyatakan  bahwa  putusan diambil  berdasarkan  majelis  hakim  yang bersifat  rahasia.  Ayat  (2)  menyatakan bahwa  semua  hakim  dalam  sidang permusyawaratan  wajib  menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan  dan  menjadi  bagian  dari putusan.
Hakim  memiliki  kewajiban  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  secara adil.  Kata  keadilan  tidak  boleh  diartikan secara  harfiah.  Ketidakberpihakan  dalam
pengertian  ini  berarti    hakim  tidak  berhak memilih  siapa  yang  akan  dibela  (klien), karena  harus menjunjung tinggi kebenaran dalam putusannya. Menjadi tidak memihak berarti tidak memihak dalam penilaian dan penilaian  kita.  Undang-undang  No.  8 Tahun  2009,  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan bahwa  pengadilan  tidak  akan  membeda- bedakan  siapa  pun  dan  akan  memutuskan menurut hukum.
Dalam memutus suatu perkara, dan khususnya dalam menentukan pemidanaan,  hakim  harus  benar-benar menyadari  dan  memahami  pentingnya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan  kepadanya  sesuai  dengan fungsi  kekuasaannya  guna  menegakkan hukum itu sendiri yaitu keadilan. . Inti dari pertimbangan  yuridis  hakim  adalah  untuk membuktikan unsur-unsur pidananya, apakah  perbuatan  terdakwa    memenuhi dan  sesuai  dengan  delik  yang  didakwakan oleh penuntut umum Apakah Putusan/Pendiktean Putusan Hakim.
Keputusan  keadilan  kritis  tidak hanya  mempertimbangkan  aturan-aturan yang  berlaku  pada  sebagian  besar  tahapan sosial untuk menemukan keadilan. Keadilan  bukan  hanya  masalah  hukum, melainkan  masalah  sosial  diwujudkan dalam  banyak  hal  oleh  sosiologi  hukum. karakter  keadilan  material,  berdasarkan
'korespondensi' komunal, dengan indahnya membentuk penyelesaian masalah berbasis hukum yang menggali kesadaran komunal. Artinya  hukum  dapat  mengakui  kehendak massa  dan  menjanjikan  keadilan  material. Oleh  karena  oleh  karena  itu  menurut penulis  kedua  putusan  di  atas  tidak mengandung unsur keadilan.
Hasil  wawancara  penulis  dengan Vega  Sarlita  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa
Berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt Ancaman
hukuman  dalam  Pasal  161  Undang-
Undang    Nomor  3  Tahun  2020  tentang perubahan  atas  dasar  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, Pelanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara  paling  lama  10    tahun  dan  denda paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah).  Putusan  yang  dijatuhkan sangat  rendah  Para  Terdakwa  oleh  karena itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan  denda  sejumlah  Rp  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 (tiga) bulan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dianalisis berdasarkan  putusan  hakim  terhadap
pelaku  tindak  pidana  pengolahan  dan pemurnian  mineral  secara  tidak  sah berdasarkan putusan nomor:
90/Pid.Sus/2021/PN Gdt. Perbuatan
Terdakwa  merusak  lingkungan  hidup  dan negara, namun Terdakwa menyesali perbuatannya.  Ini  adalah  pertama  kalinya terdakwa dihukum, dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

## 4 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor  yang  melatarbelakangi  pelaku kejahatan  untuk  melakukan  tindak pidana  pengolahan  dan  pemurnian bahan galian secara tidak sah berdasarkan Putusan Nomor:
90/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah kesadaran hukum secara umum terhadap  tanah  tempat  dilakukannya penambangan. Meski termasuk penambang, ada orang yang pekerjaan utamanya adalah menambang. Kegagalan pemerintah untuk mensosialisasikan  penambang  dalam mengolah  dan  memurnikan  mineral ilegal juga dapat ditindak.
2. Menimbang  putusan  hakim  terhadap pelaku  tindak  pidana  pengolahan  dan pemurnian  bahan  galian  secara  tidak sah,  maka  dalam  Putusan  Nomor:
90/Pid.Sus/2021/PN  Gdt,  hal  yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian,
artinya  telah  merugikan.  sebuah  efek. Ekologi lingkungan dan keadaan yang dirugikan,  hal  yang  meringankan adalah terdakwa menyesali
perbuatannya,  namun  baru  pertama kali  terdakwa  dihukum,  dan  terdakwa sopan di pengadilan.

## 5 DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Gatot  Supramono, Hukum  pertambangan Mineral  dan  Batubara  di  Indonesia , Jakrata : Rineka Cipta, 2012.
Salim  HS, Hukum  Pertambangan  di
Indonesia ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2020.

## Undang-Undang dan Peraturan Lain:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Amandemen Keempat.
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1946 jo.
Undang-Undang  Nomor  73  Tahun
1958 tentang
Pemberlakukan
Peraturan  Hukum  Pidana  di  Seluruh
Indonesia (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun
2010 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor  92  Tahun  2015  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang    Nomor  3  Tahun  2020 tentang  perubahan  atas  Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.