## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PAD PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Oleh : Drs. Yonathan Palinggi,MM

## Peneliti adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi
Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Publik Unikarta

## ABSTRAK
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  lebih  luas  dan  diterima  sejak  tanggal  1 Januari  2001    perlu  disikapi  dengan  cepat  oleh  pemerintah  daerah  dan  masyarakat Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  desentralisasi penyelenggaraan  pemerintah  daerah  menyangkut  aspek-aspek  administrasi, kelembagaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan, termasuk  pengelolaan  sumber  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  daerah. Sumber-sumber  pendapatan  potensi  yang  dimiliki  daerah  akan  menentukan  tingkat kemampuan keuangannya. Salah satu jenis pajak setelah pelaksanaan otonomi daerah adalah  Pajak  pengambilan  bahan  galian  golongan  C,  yang  pada  akhirnya  menjadi sumber pemasukan PAD bagi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya.
Kata Kunci : PAD dan Pajak

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan Bahan  Galian  C  adalah  merupakan  kom- ponen  yang  penting  dalam  pengalokasian sumber keuangan daerah maupun keuangan negara  yang  dimanfaatkan  sebagai  sumber pembiayaan oembangunan daerah. Otonomi daerah  dapat  melahirkan  paradigman  baru yang  dapat  membentuk  terwujudnya pelaksanaan  Pemerindah  di  daerah,  khu- susnya  pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan Bahan  Galian  C  sebagai  salah  satu  sumber utama  dalam  menunjang  pembangunan dalam  segala  bidang.  Hal  ini  merupakan wujud perubahan sistem penataan ketatanegaraan  yang  dulu  bersifat  sentra- lisasi  dan  kini  telah  mengalami  banyak perubahan  mengenai  sistem  pemerintahan secara desentralisasi.
Maksud dari pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang  meliputi  segala  segi  kehidupan,
dimana  dalam  pelaksanaannya  diharapkan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokasi, peran  serta  masyarakat,  pemerataan, keadilan,  potensi  dan  keanekaragaman daerah  dalam  rangka  negara  kesatuan Republik Indonesia.
Untuk  penyelenggaraan  otonomi  daerah yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab, maka  diperlukan  adanya  kewenangan  dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan  sendiri,  yang  didukung  oleh perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang  melekat  pada  setiap  kewenangan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah.  Dalam  menjamin  terselenggaranya otonomi daerah yang semakin manta, maka diperlukan usaha-usaha  untuk  mening- katkan kemampuan keuangan sendiri, yakni dengan  upaya  peningkatan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan  penerimaan  sumber  PAD yang  sudah  ada  serta  memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
Pajak  pengambilan  Bahan  Galian Golongan  C  adalah  pajak  atas  kegiatan pengambilan  bahan  galian  C  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut :
1) Apakah ada peningkatan / pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian golongan  C  sebelum  dan  sesudah Otonomi terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
2) Apakah  ada  hubungan  peningkatan  / pertumbuhan  penerimaan  pajak  bahan galian  golongan  C  terhadap  PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3) Berapa  besarnya  kontribusi  penerimaan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

## B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
1. Tinjauan Pustaka
a. Sebelum UU No. 34 Tahun 2000
Dalam statusnya retribusi daerah tingkat I dahulu pemungutannya diserahkan kepada Dinas  Pendapatan  Daerah  Tingkat  II dibawah  koordinasi  dan  pengawasan  oleh pemerintah  daerah  tingkat  I  dengan  sistem bagi hasil.
b. UU No. 34 Tahun 2000
Pemberlakuan  Undang-undang  yang disebut  sebagai  reformasi  perpajakan,  tiga tahun  masa  berlaku  masa  efektifnya  belum memberikan  hasil  yang  menguntungkan bagi  50  Kabupaten  Kota  khususnya.  Pada saat  sekarang  sebagai  pajak,  pemungutan pengambilan bahan galian golongan C dapat dilakukan sesuai  prosedur  yang  diharuskan sebagaimana  ketentuan  pemungutan  pajak
sesuai dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah  sepertinya  sangat  patut  pada ketentuan  walaupun  harus  kehilangan pendapatan dalam jumlah yang cukup besar.

## c. Otonomi Daerah
Bagir Manan (dalam Andi Masturi : 39), menyatakan  “  Otonomi  mengandung  arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri “.
Menurut  UU  Nomor  22  Tahun  1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom  untuk  mengatur  dan  megurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

## d. Pengertian  Pajak  Negara  dan  Pajak Daerah
1) Pajak  Negara,  yang  termasuk  dalam pajak negara antara klain :
a. Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
c. Bea Materai
d. Pajak Bumi dan Bangunan
e. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB).
2) Pajak  Daerah  selanjutnya  disebut  pajak adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang  dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
3) Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya disebut  Retribusi  adalah  pungutan Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan  atau  diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bada.
Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

## e. Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  secara  sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut : “Semua hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang  demikian  pula  segala  sesuatu baik  berupa  uang  maupun  barang  yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau Daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan  yang  berlaku.  (Abdul  Halim (2001 : 10).

## f. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  yang  ada  di  dalam wilayahnya  dipungut  langsung  oleh  daerah yang terdiri dari pajak daerah dan Retribusi Daerah.

## g. Pembagian Pajak Daerah
1) Pajak Daerah Tingkat I a. Pajak  kendaraan  bermotor  dan kendaraan di atas air.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor
d. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan  air  baawh  tanah  dan air permukaan 2) Pajak Daerah Tingkat II a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak  Pengambilan  bahan  Galian Golongan C.
g. Pajak Parkir
h. Jenis-jenis Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum.
2) Retribusi Jasa Usaha. 3) Retribusi Perijinan Tertentu. 2. Hipotesis Hipotesis yang diusulkan dalam penulisan  ini  adalah  hipotesis  matematika yang dapat divberbalkan sebagai berikut :
a. H O :  1   2 b. H 1 :  1   2
Dari  hipotesis  di  atas  dapat  diverbalkan, menjadi :
a. H 0 : rata-rata peningkatan/pertumbuhan penerimaan  pajak  pengambilan bahan  galian  golongan  C  terdapat perbedaan  secara  signifikan  dengan rata-rata peningkatan / pertumbuhan  penerimaan  pajak bahan  galian  golongan  C  setelah Otonomi  Daerah.
b. H a : rata-rata peningkatan/pertumbuhan penerimaan  pajak  pengambilan bahan  galian  golongan  C  terdapat perbedaan  secara  signifikan  dengan rata-rata peningkatan / pertumbuhan  penerimaan  pajak bahan  galian  golongan  C  sebelum Otonomi  Daerah. c. Diduga pula bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bahan galian Golongan C  terhadap  PAD  kecil,  dan  penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD.

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Identifikasi Variabel
Setelah  dilakukan  uji  regresi  berganda melalui  program  SPSS  ver.  10  dan  ver.  11, antara  variabel  terikat  terhadap  variabel bebasnya ternyata diantara variabel tersebut tidak  memiliki  hubungan  yang  kuat sehingga  pengujian  dengan  menggunakan uji  regresi  berganda  dengan  bantuan
Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
perangkat  lunas  SPSS  tidak  dapat dilanjutkan.

## 2. Definisi Operasional
1) Pajak tambang galian C adalah pajak atas pengambilan  bahan  galian  golongan  C yang berasal dari batuan, maupun tanah, yang berasal dari tubuh bumi.
2) Perusahaan
pengembang adalah peruahaan  yang  berbentuk  badan hukum  yang  kegiatan  pokoknya menggali  dan  menjual  hasil  galian batuan maupun  tanah  yang berasal  dari tubuh bumi hasil dikenakan pajak 20%.
3) Penerimaan  Pajak  adalah  penerimaan negara  atau  daerah  yang  berasal  dari wajib pajak guna membiayai pengeluaran umum pemerintah.

## 3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan
Data
1) Sumber Data a. Data  Primer,  yaitu  sumber  data yang  didapat  langsung  dari obyek penelitian.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung yaitu  diperoleh  dari  berbagai literatur maupun dokumen- dokumen  lainnya  yang  ada hubungannya dengan obyek yang diteliti
2) Teknik Pengumpulan Data Dalam  pengumpulan  data,  penulis menggunakan  teknik  pengumpulan dengan  cara  melakukan  wawancara dan  melakukan  observasi  keobyek yangdiamati / diteliti.

## 4. Metode Analisis
Metode  yang  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis statistik Deskriptif, sebagai berikut :
1) Analisis  Rasio  antrara  PAD  terhadap APBD. PPAD = APBD Realisasi PAD Realisasi x 100 % PPAD : Peranan PAD 2) Analisis  Tingkat  Pertumbuhan  Pajak Pengambilan Bahan Galian C. TP PADt = PAD Realisasi PBGGC Realisasi x 100 % P.B.B.G.G.C : Penerimaan bahan Galian Golongan C 3) Analisis  Efisiensi  Biaya  Rutin  Terhadap PAD
Efisiensi : PAD Realisasi Rutin Biaya x 100 %
Dimana : Biaya  pengumpulan  PAD  adalah  biaya untuk  memperoleh  PAD  diasumsikan berasal  dari  pengeluaran  rutin  Dinas Pendapatan  Daerah,  sedangkan  realisasi PAD adalah realisasi penerimaan sumber -sumber  PAD
Tabel 1.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentasi kinerja keuangan kriteria 100 % ke atas 90 % - 100 % 80 % - 90 % 70 % - 80 % 60 % ke bawah Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien
Sangat Efisien Sumber : Depdagri,  Kepmendagri  No.  690.900.327 tahun  1996  tentang  pedoman  penilaian  dan Kinerja Keuangan. 1997

## 4) Contribusi  Pajak  Badan  Galian  C Terhadap PAD
CPBGGC = PAD Realisasi C. Gol Galian Bahan Pajak Realisasi
x100%
Dimana    : CPBGGC  : Contribusi Pajak Bahan Galian Golongan C

## 5) Analisis Efektivitas Pengelolaan PAD
Efektivitas = Target PAD Realisasi x100%

## 6) Analisis  perbedaan  dan  hubungan sebelum dan sesudah Otonomi Daerah :
a) Uji beda (Uji t)
t = 2 1 2 1 SX SX X X  
Keterangan : t : harga t
X 1 : rata-rata peningkatan/pertumbuhan peneri-maan  pajak  pengambilan  bahan galian  golongan  C  sebelum  dan  sesudah otonomi daerah.
X 2 : rata-rata peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak setelah otonomi daerah SX 1 : standar deviasi peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak sebelum otonomi daerah.
SX 2 : standar deviasi peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak setelah otonomi daerah.
b) Untuk  pengujian  hipotesis  selanjutnya agar dapat memberikan informasi bahwa tidak  /terdapat  perbedaan  peningkatan / pertumbuhan penerimaan pajak bahan galian golongan C sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah.
Pembuktiannya dengan menggunakan t- test  (related)  berpasangan,  dengan rumus :
t =
                  2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 n S n S n S n S X X

## D. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

## 1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang
terdapat  di  Propinsi  Kalimantan  Timur  dan beribukota Kabupaten di Kota Tenggarong. Secara administrasi Kab. Kutai Kartanegara  memiliki  batas-batas  sebagai berikut :
 Sebelah  Utara  bertasan  dengan  Kota Samarinda
 Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kabupaten Kutai Timur
 Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kota Samarinda
 Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten Kutai Barat.

## 2. Kondisi Keuangan Daerah
Sebagai  suatu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  yang  penting  dan  strategis  dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah, selalu diupayakan adanya peningkatan PAD dan merupakan salah satu pencerminan  dan  keikutsertaan  daerah dalam membina
penyelenggaraan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan kemasyarakatan di daerah.

## E. ANALISIS DATA & PEMBAHASAN
1. Analisis Data
1) Beberapa  Perbedaan  Sebelum  dan Sesudah Pemberlakuan Otoda
a. Ratio  antara  Pendapatan  Asli  Daerah Sebelum pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :
Tabel  2. Rasio  PAD  Terhadap  APBD  Tahun  Anggaran 1997 – 2000
Tahun Anggr Realisasi PAD Realisasi APBD Peranan Pertumb PAD (%) Pertumb APBD (%) (1) (2) (3) (4) 2 : 3x100% (5) (6) 1997 1998 1999 2000 10.291.435.906,74 10.453.922.955,41 13.492.993.267,78 10.979.720.353,40 67.539.886.536,41 78.719.393.630,73 101.962.869.391,60 108.141.145.452,26 15,24 13,28 13,23 10,15 26,97 1,62 29,80 -19,10 21,66 16,96 30,27 6,21 Jml 45.218.072.483,33 356.363.295.010,99 51,90 39,29 75,10 Rata 11.304.518.120,83 89.090.823.752,75 12,98 9,82 18,78
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data telah diolah)
Dari  Tabel  1  &  2  menunjukkan  bahwa peranan  PAD  terhadap  ABPD  relatif  kecil, hal  ini  bukan  berarti  tidak  mempunyai
Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
peranan,  tetapi  sumber-sumber  PAD  yang lain  harus  dimaksimalkan  sehingga  secara bersama-sama  dari  sumber  PAD  yang  lain dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah.
b. Ratio  antara  Pendapatan  Asli  Daerah Setelah  pemberlakuan  Otonomi  Daerah adalah :

## Tabel  3. Rasio  PAD  Terhadap  APBD  Tahun  Anggaran
2001 – 2003 Tahun Anggr Realisasi PAD Realisasi APBD Peranan Pertumb PAD (%) Pertumb APBD (%) (1) (2) (3) (4) 2 : 3x100% (5) (6) 2001 2002 2003 30.727.321.860,65 46.942.161.266,60 56.568.480.750,70 399.433.505.848,62 519.777.576.637,98 762.085.459.744,53 7,69 9,03 7,42 184,36 53,10
2,21 276,09 30,88 47,79 Jml 134.237.963.877,95 1.681.296.542.231,13 24,15 239,67 354,76 Rata 44.745.987.959,32 560.432.180.743,71 8,05 79,89 118,25
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah) c. Analisis  Kontribusi  Pajak  Galian  Gol.  C Terhadap PAD Sebelum Otonomi Daerah adalah :
Tabel  4. Kontribusi  Pajak  Galian  C  Terhadap  PAD  Kab.
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran  1997 – 2000
Tahun Anggaran Realisasi Pajak Bahan Galian C Realisasi PAD Persentase Kontribusi (1) (2) (3) 2:3 x 100% 1997 1998 1999 2000 85.262.205,05 145.445.619,46 89.648.658,75 84.558.909,75 10.291.435.906,74 10.453.922.955,41 13.492.993.267,78 10.979.720.353,40 0.83 1.39 0.66 0.77 Jml 404.915.394,01 45.218.072.483,33 3.65 Rata 101.228.848,50 11.304.518.120,83 0.91
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)
d. Analisis  Kontribusi  Pajak  Galian  Gol.  C Terhadap PAD Sesudah Otonomi Daerah adalah :
Tabel  5. Kontribusi  Pajak  Galian  C  Terhadap  PAD  Kab.
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran  2001 – 2003
Tahun Anggaran Realisasi Pajak Bahan Galian C Realisasi PAD Persentase Kontribusi (1) (2) (3) 2:3 x 100% 2001 2002 2003 95.132.940,00 218.635.529,70 247.425.831,45 30.727.321.860,65 46.942.161.266,60 56.568.480.750,75 0.31 0.47 0.44 Jml 561.194.301,15 134.237.963.877,95 1.21 Rata 187.064.767,05 44.745.987.959,32 0.40
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)
Dari tabel 4 dan 5 menunjukkan terdapat perbedaan  kontribusi  pajak  sebelum  dan
sesudah  pelaksanaan  Otonomi  Daerah, namun  demikian  bukan  berarti  tidak  ada pening-katan  penerimaan  pajak  dari  bahan galian Golongan C, karena PAD merupakan total penerimaan pajak daerah, sedang pajak bahan  galian  C  adalah  bagian  kecil  dari Pendapatan Asli Daerah.
2) Persentase peranan Pajak Bahan Galian C,  Pertumbuhan  Pajak  Pengambilan Bahan Galian C, maupun pertumbuhan PAD

## a. Peranan,  Pertumbuhan  Pajak  Galian  C
Terhadap  PAD  sebelum  pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :
Tabel  6. Peranan Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 1997 - 2000
Tahun Anggr Realisasi Pajak G.C. Realisasi PAD Peranan Pajak G.C.(%) Pertumb Pajak G.C (%) Pertumb PAD (%) (1) (2) (3) (4) 2 : 3x100% (5) (6) 1997 1998 1999 2000 81.202.101,00 138.519.637,58 85.379.675,00 80.532.295,00 10.291.435.906,74 10.453.922.955,41 13.492.993.267,78 10.979.720.353,40 0,83 1,39 0,66 0,77 19,89 74,12 -40,28 -5,96 27,63 1,66 30,52 -19,56 Jml 385.633.708,58 45.218.072.483,33 3,65 47,76 40,25 Rata 96.408.427,15 11.304.518.120,83 0,91 11,94 10,06
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

## b. Peranan,  Pertumbuhan  Pajak  Galian  C Terhadap  PAD  sesudah  pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :
Tabel  7. Peranan Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001 - 2003
Tahun Anggr Realisasi Pajak G.C. Realisasi PAD Peranan Pajak G.C.(%) Pertumb Pajak G.C (%) Pertumb PAD (%) (1) (2) (3) (4) 2 : 3x100% (5) (6) 2001 2002 2003 95.132.940,00 218.635.529,70 247.425.831,45 30.727.321.860,65 46.942.161.266,60 56.568.480.750,70 0,31 0,47 0,44 13,13 136,31 13,83 188,85 54,39 2,27 Jml 561.194.301,15 134.237.963.877,95 1,21 163,26 245,51 Rata 187.064.767,05 44.745.987.959,32 0,40 54,42 81,84
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)
Dari  tabel  8  dan  9  menunjukkan  bahwa peranan  bahan  pajak  bahan  galian  C terhadap  PAD  relatif  kecil,  hal  ini  bukan berarti  tidak  mempunyai  peranan  terhadap PAD  melainkan  disebabkan  meningkatnya sumber-sumber  PAD  untuk  semua  dinas, jika  dibandingkan  dengan  pajak  pengam- bilan  bahan  golongan  C  yang  relatif  kecil, karena pajak pengambilan bahan golongan C
Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
merupakan  bagian  kecil  dari  sumber  PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 3) Analisis Efisiensi
Tabel  8. Analisis Efisiensi Biaya Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 1997 – 2000.
Thn Anggr Biaya Rutin Realisasi PAD (%) Ket. Hasil Penilaian (1) (2) (3) 1997 1998 1999 2000 45.500.770.139,09 52.195.469677,74 68.088.692.079,24 65.465.123.229,24 10.542.446.538,61 10.708.896.686,03 13.822.090.664,55 11.247.518.410,80 453,18 511,77 517,23 611,14 523,33 (tidak efisien) Jml 231.250.082.125,30 46.320.952.299,99 2.093,32 Rata 57.812.520.531,33 11.580.238.075,00 523,33
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)
Tabel  9. Analisis Efisiensi Biaya Terhadap PAD Kab. Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2001 – 2003. Thn Anggr Biaya Rutin Realisasi PAD (%) Ket. Hasil Penilaian (1) (2) (3) 2001 2002 2003 234.507.029,40 297.911.772,90 283.210.043,55 31.476.768.735,30 48.087.092.029,20 57.948.199.793,40 763.65 639.07 500.95 634,55 (tidak efisien) Jml 815.628.845,85 137.512.060.557,90 1.903,66 Rata 271.876.281,95 45.837.353.519,30 634,55
Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  jika dibandingkan  dengan  persentase  tingkat efisiensi  sebelum  dan  sesuah  otonomi daerah, maka  jauh  lebih  efisien  sebelum otonomi  daerah  dibandingkan  dengan sesudah  pemberlakuan  otonomi  daerah,  hal ini terbukti bahwa persentase biaya sebelum otonomi daerah jauh lebih kecil dibandingkan  biaya  rutin  setelah  otonomi daerah.

## 4) Analisis Uji Beda dan Uji t
a. Uji  Beda  Realisasi  APBD  sebelum  dan sesudah Otonomi
t = 2 1 2 1 SX SX X X
  = 140,29
10,27 118,25 18,78   = 0,77

## b. Uji Beda Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi
t = 2 1 2 1 SX SX X X
  = 96,27 23,64 79,89 9,82   = 0,96
c. Uji  Beda  Peranan PAD  sebelum  dan sesudah Otonomi
t = 2 1 2 1 SX SX X X   = 86 , 0 2,17 8,05 12,98
  = 3,75
d. Uji  Kontribusi  Pajak  Bahan  Galian Golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi
t = 2 1 2 1 SX SX X X   = 1,27 0,34 0 0,91   40 , = -0.55

## e. Uji Pertumbuhan Pajak Galian Golongan C  terhadap  PAD  sebelum  dan  sesudah Otonomi
t =
2 1 2 1 SX SX X X   = 245,26 41,90 5 11,94
  42 , 4 = 0,21

## f. Uji  Peranan  Pajak  Bahan  Galian Golongan  C  sebelum  dan  sesudah Otonomi
t =
2 1 2 1 SX SX X X   = 0,11 0,35 0,40 0,91
  = 2,11

## g. Uji Efektivitas PAD sebelum dan sesudah
Otonomi
t = 2 1 2 1 SX SX X X
  = 134,61
65,33 634,55 523,33   = 1,61
Untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubu- ngan  yang  signifikan  antara  pajak  bahan galian  golongan  C  sebelum  dan  sesudah pemberakuan  Otonomi  Daerah,  selanjutnya dilakukan uji t sebagai berikut :
Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

## a. Realisasi  APBD  sebelum  dan  sesudah
Otonomi Daerah
t =
       3 136,94 x 4 10,02 0,77 3 18.279,92 4 98,04 118,25 18,78 . 2
t = -1,34 b. Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah
t =        3 93,98 x 4 23,07 0,96 3 8.617,23 4 519,37 79,89 9,82 . 2 t = -1,65

## c. Peranan  PAD  sebelum dan  sesudah
Otonomi Daerah
t =        3 0,84 x 4 2,12 3,75 3 0,69 4 4,39 8,5 12,98 . 2
t = 3,09
d. Kontribusi  Pajak  bahan  galian  golongan C  terhadap  PAD  sebelum  dan  sesudah Otonomi Daerah
t =
       3 1,24 x 4 0,33 0,55 3 1,50 4 0,10 0,40 0,91 . 2
t = -0,63
e. Pertumbuhan  pajak  bahan  galian golongan  C  terhadap  PAD  sebelum  dan sesudah Otonomi Daerah
t =        3 239,42 x 4 40,90 0,21 3 55.923,60 4 .631,81 54,42 11,94 . 2 1 t = -0,21
f. Peranan Pajak bahan galian Golongan C sebelum dan sesudah Otonomi Daerah
t =
       3 0,05 x 4 0,16 2,11 3 0,01 4 0,10 0,40 0,91 . 2
t = 0 g. Efektifitas  PAD  sebelum  dan  sesudah Otonomi Daerah
t =
       3 131,41 x 4 63,78 1,61 3 16.842,12 4 3.968,10 634,55 523,33 . 2
t = -3,27

## 2. Pembahasan
Berdasarkan  perhitungan  dengan  Uji-t didapatkan bahwa rata-rata dari dari ketujuh variabel  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel hal  ini  berarti  terdapat perbedaan  peningkatan  /  pertumbuhan ABPD maupun PAD setelah adanya otonomi Daerah,  serta  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  kontribusi,  pertumbuhan, dan peranan Pajak Bahan galian Golongan C terhadap  PAD  sebelum  dan  sesudah otonomi.  Serta  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  Efisiensi  Biaya  terhadap PAD sebelum  dan  sesuah  otonomi.  Hal  ini berarti Hipotesis  Ho  diterima  dan  Ha
Ditolak.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
1) Uji  beda  realisasi  APBD  sebelum
Otonomi  Daerah  dengan  uji  realisasi sesudah  Otonomi  Daerah  menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan,  yaitu  lebih  besar  setelah adanya  Otonomi  Daerah  sebesar  99,48% (118,25% – 18,78%).  Jika  dihubung-kan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti  t- hitung lebih  kecil  dari  t- tabel , sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha Ditolak.
2) Uji  beda  realisasi  peningkatan  / pertumbuhan  penerimaan  PAD  sebelum dan sesudah Otonomi Daerah menunjukkan  adanya  perbedaan  yang sangat  signifikan,  yaitu  lebih  besar realisasi  PAD  setelah  adanya  otonomi Daerah  dengan  perbedaan  sebesar 70,07% (79,89% – 9,82%). Jika dihubung- kan  dengan t  tabel  untuk  uji  dua  pihak, maka terbukti t- hitung lebih kecil dari t- tabel , sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha Ditolak.
3) Uji  beda  realisasi  peranan  pajak  bahan galian  C  terhadap  PAD  sebelum  dan sesudah  Otonomi  Daerah  menunjukkan adanya perbedaan sebesar 4,93% (12,98% –8,05%). Hal ini wajar sebab pajak bahan galian  golongan  C  merupakan  bagian kecil  dari  PAD,  namun  Jika  dihubung- kan  dengan t  tabel  untuk  uji  dua  pihak, maka terbukti t- hitung lebih kecil dari t- tabel , sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha Ditolak.
4) Uji  beda  kontribusi  pajak  bahan  galian golongan  C  terhadap  PAD  sebelum  dan setelah  Otonomi  menunjukkan  adanya perbedaan sebesar 0,93% (1,27% – 0,34%) hal ini jika dihubung-kan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t- hitung lebih  kecil  dari  t- tabel ,  sehingga  dapat disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha Ditolak.
5) Uji  beda  pertumbuhan/peningkatan penerimaan pajak bahan galian golongan
C  terhadap  PAD  sebelum  dan  sesudah Otonomi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 203,36% (245,26% – 41,90%).  Jika  dihubung-kan  dengan  t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t- hitung lebih  kecil  dari  t- tabel ,  sehingga dapat  disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha Ditolak.
6) Uji peranan pajak bahan galian golongan C  terhadap terhadap  PAD  sebelum  dan sesudah  Otonomi  Daerah  mengalami peningkatan  yang  signifikan  sebesar 0,24%  (0,35% – 0,11%).  Ini bukan berarti peranan  pajak  bahan  galian  golongan  C lebih  baik  sebelum  otonomi  daerah, namun  kita  harus  sadar  dan  maklum bahwa  pajak  bahan  galian  golongan  C, itu  merupakan  bagian  kecil  dari  PAD sehingga tidak begitu berperan terhadap PAD, namun jika dihubung-kan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t- hitung lebih  kecil  dari  t- tabel ,  sehingga dapat  disimpulkan  Ho  diterima  dan Ha Ditolak.
7) Uji  beda  efisiensi  biaya  untuk mendapatkan PAD, mengalami peningkatan  /  perkembangan  sebesar 67,63%  (131,41% – 63,78%),  jika dihubung-kan  dengan  t  tabel  untuk  uji dua  pihak,  maka  terbukti  t- hitung lebih kecil  dari  t- tabel ,  sehingga  dapat disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha Ditolak.

## 2. Saran
1) Diharapkan agar keberhasilan selama ini dalam  arti  pencapaian  target  yang diperoleh  dapat  ditingkatkan,  sehingga penerimaan  pajak  dari  bahan  galian golongan  C  ini  dapat  ditingkatkan  di masa yang akan datang.
2) Perlu  meningkatkan  koordinasi  dan pengawasan  yang  seksama  pada  setiap fungsi  sehingga  dapat  dapat  mencipta- kan  daya  guna  dan  hasil  guna  yang
bermanfaat untuk kemaslahatan pembangunan daerah.
3) Belanja  rutin  yang  dikeluarkan  setiap bulan  itu,  hendaknya  dimaksimalkan dalam  pengertian  dibarengi  dengan upaya-upaya untuk memperoleh Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah, juga  perlu  ditingkatkan    sehingga sebanding  dengan  biaya  rutin  yang dikeluarkan pemerintah setiap bulannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Undang-Undang  Nomor 22  tahun
1999, Tentang  Pemerintah  Daerah , Jakarta
_______, Undang-Undang  Nomor  34  tahun 2000, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah , Jakarta.
Bambang  Kesit  Prakosa.  2003. Pajak  dan Retribusi  Daerah. Penerbit  UII.  Press, Yogyakarta.
Dedy  Supriyadi  Bratakusumah.  2002. Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah. Penerbit  Ghalia Pustaka
Djarwanto.  1996. Mengenal  Beberapa  Uji Statistik  Dalam  Penelitian .  Liberty, Yogyakarta.
Irianto Agus. 2004. Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya. Penerbit,  Prenda  Media, Jakarta.
Jhingan, ML. 1988. Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan (terjemahan Guritno),
Rajawali Press, Jakarta.
Kaho  Riwu  Josep.  1991. Prospek  Otonomi Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia  : Identifikasi  Beberapa  Faktor  Yang Mempengaruhi Penyelenggarannya. Rajawali Press, Jakarta.
Komaruddin.  1989. Pembiayaan  Keuangan Pusat  dan  Daerah, UGM.  Press, Yogyakarta.
Mamesah,  D.J.  1995. Sistem  Administrasi Keuangan  Daerah, Pustaka  Utama, Jakarta.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2003. Perpajakan. Edisi  Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
Munawir,  H.S.  2000. Perpajakan .  Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Munandar.  2000. Budgetting. Penerbit  BPFE, Yogyakarta.
Riduwan.  2003. Dasar-dasar  Statistika. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 2003. Statistika Penelitian. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
Suparmoko. 2000. Keuangan Negara. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Supriadi  Bratakusumah,  Dkk.  2002. Otonomi Daerah. Penerbit  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.