## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 95-100| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4645.95-100

## PEMBERDAYAAN PARALEGAL DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DESA TUWED KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA
Ni Kadek Candra Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia kadekcandradewi69@gmail.com , nyomansughiartha14@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  perempuan  sangat  sering  kita  jumpai  di  Indonesia,  terutama  di  daerah  Bali  yang  terkenal dengan menjunjung tinggi garis keturunan patrilinial yang beranggapan bahwa budaya patriarki dimana laki – laki berada diatas perempuan dalam hal kedudukan. Hal tersebut terjadi diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hukum  terutama  bagi  masyarakat  miskin  dan  marginal.  Setelah  lahirnya  paralegal  sebagai  implementasi  dari Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  sangatlah  menarik  untuk  diteliti  dengan kaitannya  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dengan  demikian,  tujuan  penelitian  untuk  menganalisis paralegal  dalam  mencegah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed  dan  membahas  efektifitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed. Penelitian ini didukung oleh penelitian dalam metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni dari wawancara  secara  tatap  muka  dengan  para  informan,  dan  sumber  data  sekunder  menggunakan  pendamping sumber perundang – undangan dalam studi kepustakaan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara telaah  pustaka  untuk  mengumpulkan  data  primer,  dan  melakukan  penelitian  lapangan  (wawancara  dan  daftar pertanyaan). Pengaturan paralegal dalam mecegah kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam Undang  – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menujukan bahwa peran  paralegal  dalam  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed  belum  efektif,  dikarenakan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang paralegal dan kekerasan terhadap perempuan kepada  masyarakat Desa Tuwed.
Kata Kunci : Kekerasan, Paralegal, Perempuan

## Abstract
Violence against women is very common in Indonesia, especially in the Bali area which is famous for upholding patrilineal lineages which assume that a patriarchal culture is where men are above women in terms of position. This happens due to a lack of knowledge about the law, especially for the poor and marginalized. After the birth of paralegals as an implementation of  Law Number 16 of 2011 concerning  Legal  Aid, it is very interesting to study its relation to violence against women. Thus, the purpose of this study is to analyze paralegals in preventing cases  of  violence  against  women  in  Tuwed  Village  and  discuss  the  effectiveness  of  paralegals  in  preventing violence against women in Tuwed Village. This research uses empirical methods with a case study approach. This research uses primary data sources, namely face-to-face interviews with informants, and secondary data sources using  complementary  sources  of  legislation  in  the  study  of  literature.  The  researcher  in  collecting  data  uses  a literature  review  method  to  collect  primary  data,  and  conducts  field  research  (interviews  and  questionnaires). Paralegal arrangements in preventing violence against women have been regulated in the Legal Aid Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of this  research indicate that the role of paralegals in preventing violence against women in Tuwed Village has not been effective, due to the lack of counseling and socialization about paralegals and violence against women to the people of Tuwed Village.
Keywords: Paralegal, Violence, Women

## I. PENDAHULUAN
Hukum  adalah  wadah  dan  kaidah  dalam  memperoleh  rasa  aman  dan  adil.  Dalam  masyarkat  peran hukum  dapat  membuat  kehidupan  yang  adil,  tentram  dan  damai.  Dengan  adanya  bantuan  hukum diharapkan masyarkat dapat memperoleh keadilan dan kesetaraan yang sama di mata hukum. Tetapi pada  faktanya  bantuan  yang  diberikan  hukum  hanya  dapat  didapatkan  hanya  pada  masyarakat  yang berkecukupan  dalam  hidupnya  ( Winarta,2011.,71 ).  Akses  keadilan  masyarkat  miskin  dalam
menjangkau peradilan masih sangat jauh dan sulit dilakukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk memfasilitasi masyarkat miskin dan marginal untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Paralegal merupakan satu dari banyak bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat yang kurang mampu.
Salah satu tujuan dari negara hukum yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan umum bagi warga  negara.  Dengan  demikian,  sangat  diperlukan  kesadaran  masyarakat  yang  adil  dan  tentram sehingga  tidak  adanya  lagi  kekerasan  terutama  kekerasan  terhadap  perempuan.  Budaya  patriarki  di Indonesia yang sangat tinggi yang beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingan dengan perempuan menimbulkan stigma bahwa laki-laki bisa berlaku seenaknya kepada kaum wanita.
Di Indonesia banyak terjadinya kasus kekerasan terutama perempuan, dari periode Januari – Juli 2021 data mencatat bahwa lebih dari 2.500 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Kasus kekerasan perempuan tidak hanya terjadi di kota saja namun daerah pedesaan juga banyak kasus serupa. Salah satunya  adalah di Desa Tuwed yang ada di Bali. Desa Tuwed merupakan desa yang terdiri dari 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat dengan jumlah penduduk sebesar 3.795 jiwa yang terdiri dari 1.808 laki-laki dan 1.987 perempuan. Sebagian besar masyarakat Desa Tuwed bekerja sebagai petani. Secara khusus  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Desa  Tuwed  dalam  satu  tahun  terakhir  mencapai  5 kasus. Kekerasan rumah tangga adalah kasus terbanyak yang terjadi di Desa Tuwed.
Peran  paralegal  yaitu  membantu  masyarakat  dalam  mengakses  keadilan,  dimana  penguatan paralegal  sangat  penting  dilakukan  di  setiap  daerah  di  Indonesia  agar  masyarkat  dapat  memperoleh keadilan secara menyeluruh dan merata. Paralegal dapat menjadi aktor utama dan diberi peran yang strategis sehingga dalam waktu lama dapat tetap eksis dalam mendampingi korban kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan.
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berlandaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai  pemberdayaan pengurus desa adat desa tuwed sebagai paralegal dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan ( Widia et al., 2020 ). Selanjutnya Penelitian Hartanto &  Firdausy  (2014). Efektivitas  program  pendampingan  (Paralegal)  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan, mencapai suatu Keberhasilan yakni dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dimulai pada saat korban  melakukan  pelaporan  dan pemeriksaan hingga  pada  saat  korban  melakukan  persidangan  dan selesainya proses hukum tersebut ( Kalingga, 2020 ). Hingga penelitian tentang peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ( Rosnawati, 2018 ).

## II. METODE PENELITIAN
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan tipe penelitian yaitu empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan dengan menerapkan sumber – sumber data  seperti:  data  primer  dan  data  sekunder  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018:100 ).  Pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer,  dimana peneliti  menghasilkan  data  melalui  wawancara  secara  tatap  muka  dengan  para  informan,  dan  juga menggunakan  pendamping  sumber  perundang  –  undangan  dalam  studi  kepustakaan  dalam  data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yakni bahan hukum  yang bersifat otoratif, seperti undang-undang, dan buku – buku hukum yang resmi yang termasuk bahan hukum sekunder. Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana merupakan  tempat  yang  peneliti  jadikan  lokasi  penelitian.  Peneliti  dalam  mengumpulkan  data menggunakan  cara  telaah  pustaka  untuk  mengumpulkan  data  primer,  dan  melakukan  penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan). Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa  data  dengan  gambaran  peraturan  perundang–undangan  yang  tetap  dan  berlaku  serta  terdapat keterkaitan dengan pokok masalah penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Paralegal Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
Paralegal  adalah  suatu  implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  Tentang  Bantuan Hukum, dengan adanya paralegal diharapkan masyakat dapat mengakses hukum secara merata. Istilah paralegal dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu advokat dalam menangani masalah hukum. Abdul  Hakim.  G.  Nusantara  menyatakan  bahwa  Paralegal  adalah  orang  –  orang  yang  telah
melaksanakan  Pendidikan  hukum  secara  cepat  yang  dilaksanakan  oleh  LBH  yang  dapat  bekerja membantu  masyarakat  miskin  dakam  menghadapi  masalah  hukum  (Hakim,  2005:10).  Paralegal berbeda dengan advokat dikarenkan paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum diranah non litigasi saja, sedangkan advokat dapat menjadi pendamping hukum baik di ranah non-litigasi maupun litigasi.
Paralegal  fokus  dengan  permasalahan  hukum  kasus  kekerasan  perempuan  dalam  memberikan bantuan  hukum.  Istilah  kekerasan  pada  umumnya  diartikan  sebagai  tindakan  seseorang  maupun segerombol  orang  yang  membuat  orang  lain  terluka  secara  fisik  dan  emosional.  Korban  kekerasan biasanya  adalah  seorang  perempuan.  Kasus  ini  marak  terjadi  dalam  masyarakat,  kekerasan terhadap perempuan  artinya  berupa  perilaku  yang  terjadi  berdasarkan  perbedaan  identitas  jenis  kelamin  yang mengakibatkan tidak berdaya, kesakitan fisik, psikis dan seksual seorang perempuan.
Dasar hukum paralegal dalam memberiakn bantuan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 9-10 Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantua Hukum, Putusan MK No.88/PUU- X/2012 tanggal 19 Desember 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum,  dan  Permenkumhan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Sebelum  direkrut  menjadi  paralegal,  syarat  –  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  menjadi paralegal, yaitu:
a. harus berkewarganegaraan Indonesia;
b. harus berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
c. harus memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota TNI, Polisi RI ataupun ASN dan;
e. harus  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  dan  tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dalam melakukan tugasnya paralegal memiliki kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi yang  mengikat  anggotanya.  Terdapat  etika  yang  harus  dilakukan  oleh  paralegal  dalam  menjalankan tugasnya  yakni  etika  dalam  hubungan  paralegal  dengan  masyarkat  harus  percaya,  sabar,  bersikap terbuka, menginformasikan apa yang seharusnya disampakan dan tidak boleh menyesatkan masyarakat, serta  menjaga  kerahasiaan  yang  bersifat  personal  dalam  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Aturan paralegal dalam menjalin hubngan dengan kekuasaan kehakiman dan juga lainnya harus sesuai dengan norma yang ada dan sepantasnya dalam bersikap ( Aminah & Daerobi, 2019:3 ). Etika paralegal dengan teman sejawat harus berhubungan baik dan paralegal titak diperbolehkan untuk merebut perkara yang telah ditangani oleh paralegal lain. Dan yang terakhir adalah paralegal dengan advokat dan OBH dalam hal  hubungan  paralegal  harus  membantu  advokat  dalam  mengurus  dokumentasi,  serta  peristiwa  – peristiwa penting lainnya.
Dalam peradilan pidana di Indonesia paralegal mempunyai kedudukan diluar sistem, yang berarti hanya mengawasi dan memantau serta memberikan bantuan kepada polisi, kejaksaan, dan pengadilan dengan  benar  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Adapun  fungsi  paralegal  adalah  untuk memberikan fasilitas untuk membentuk kelompok  masyarkat, mengayomi, mendidik masyarakat dan melakukan pemilahan sosial, mendorong masyarkat  tuntutan dan dokumentasi.
Paralegal memiliki Batasan tersendiri dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang  mampu.  Dalam  Undang-Udang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  dalam  persidangan pemberian  bantuan  hukum  hanya  dapat  dilakukan  oleh  advokat  saja,  paralegal  tidak  diperkenankan. Dengan  demikian  bantuan  hukum  dapat  diberikan  paralegal  jika  suatu  kasus  diselesaikan  di  luar pengadilan atau non-litigasi saja.

## 2. Efektifitas Paralegal Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa uwed
Kekerasan  terhadap  perempuan  sangat  sering  terjadi  disekitar  kita,  banyak  sekali  kasus  –  kasus kekerasan  terhadap  perenpuan  yang  diakibatkan  karena  kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran masyarakat  akan  hukum.  Seperti  yang  telah  dijabarkan  di  atas  kekerasan  terhadap  perempuan  juga marak  terjadi  di  Desa  Tuwed.  Peranan  paralegal  sebagai  pememberi  bantuan  hukum  sangat  penting untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Desa Tuwed.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Erlin  Cahya  S  sebagai  Advokat  sekaligus  Ketua Posbakumadin Bali yang menaungi paralegal di Desa Tuwed, menurut beliau salah satu peran paralegal dalam  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan  untuk  saat  ini  adalah  dengan  cara  mengedukasi
masyarakat, hal ini dilakukan karena belum adanya payung hukum untuk  melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yaitu menyebar luaskan berita mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan norma yang ada dalam  masyarakat untuk menyalurkan upaya dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.
Penyuluhan  hukum  dilakukan  dengan  harapan  masyarakat  lebih  memahami  dan  mengetahui bahwa kekerasan bukanlah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, apalagi saat ini definisi kekerasan yang  diketahui  masyarakat  adalah  hanya  sebatan  kekerasan  fisik  saja,  padalah  menurut  beberapa literatur  kekerasan juga  dapat  berupa serangan  secara  psikis,  seksual  dan ekonomi.  Paralegal  sangat berperan penting untuk memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang perlu  dilindungi  dari  kekerasan  agar  masyarakat  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  dilarang dilakukan karena melanggar aturan hukum yang ada.
Peran  paralegal  tidak  hanya  sebatas  melakukan  penyuluhan  saja,  melainkan  terdapat  beberpa peran paralegal lainnya yakni sebagai berikut :
1. Konsultasi, adalah sebuah percakapan dua arah dalam rangka bertukar informasi agar pihak dalam  konsultasi  mengetahui  tentang  topik  dari  percakapan.  Konsultasi  dapat  melibatkan individu-individu dan komunitas dari suatu area (Arto, 1996:37 ).
2. Mediasi, adalah cara menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama  dengan didampingi oleh pihak ketiga sebagai penengah.
3. Pemberdayaan  masyarakat,  suatau  proses  untuk  membantu  masyarakat  untuk  mengetahui potensi diri mereka dalam melakukan  sesuatu dan jika memiliki kemampuan mereka dapat mewujudkannya dan meningkatkannya.
4. Pemberi  bantuan  hukum,  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tentang  Bantuan Hukum  pemberi  bantuan  hukum  adalah  lembaga  atau  organisasi  masyarakat  yang memberikan layanan bantuan hukum.
Paralegal  dalam  memberi  bantuan  hukum  dapat  berperan  sebagai  pendamping  korban  dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Kasus yang dapat paralegal damping antara lain yaitu  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  kasus  perdagangan  orang,  eksploitasi  anak  dan  lain sebagainya. Diantara kasus yang telah disebutkan di atas salah satu kasus yang sering dijumpai dalam masyarakat dan dapat didampingi oleh paralegal adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga (KDRT).
Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terlukainya fisik dan mental istri yang dilakukan oleh  suami  yang  dilakukan  secara  sengaja  serta  tidak  memberikan  istri  nafkah  batin  sebagaimana seorang suami (Gultom, 2012:16). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dibagi  menjadi  empat  yaitu,  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun faktor terjadinya KDRT yaitu ketimpangan gender, perlindungan hukum yang belum memadai, dan dominasi nilai-nila patriarki yang masih tinggi mengakibatkan KDRT sering terjadi.
Selain penyebab yang telah dipaparkan terdapat pemicu umum lain yang menjadikan maraknya KDRT terjadi, yakni: 1). Faktor individu, seperti pengaruh alkohol, seseorang yang sulit mengendalikan amarahnya, seseorang dari keluarga yang ekonominya rendah, 2). Faktor keluarga, tidak harmonisnya hubungan keluarga dan hancurnya silaturahmi, kurangnya hubungan keakraban, 3). Faktor masyarakat, kemiskinan, lingkungan yang angka kriminalistasnya tinggi mempengaruhi keingan untuk melakukan kejahatan dan 4). Fator lain yakni tingginya budaya patriarki yang beranggapan bahwanlaki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan.
Dalam hal ini KDRT dimanapun dapat terjadi, seperti contoh kasus kekerasan yang terjadi di salah satu banjar di Desa Tuwed, dimana wawancara yang dilakukan terhadap salah satu warga yang menjadi korban KDRT bernama Ni Luh Mayang (nama samaran), dengan pelaku Ni Nyoman Purusa (nama  samaran).  Dalam  kejadian  ini  Ni  Luh  Mayang  menikah  dengan  Ni  Nyoman  Purusa  tanpa  di catatkan di Catatan Sipil berarti pernikahan mereka hanya sah secara adat saja. Pada suatu hari entah kenapa Purusa sebagai suami dari Mayang  melakukan kekerasan terhadap istrinya yang  menurutnya perbuatan  ini  wajar  dilakukan  seorang  laki  – laki  sebagai  kepala  keluarga  yang  cenderung  berkuasa akan keluarganya. Kekerasan yang dimaksud yaitu berupa ancaman yang dilanjutkan oleh pemukulan serta  tamparan  dan  juga  kekerasan  psikis  dengan  membentak  dengan  keras  dan  mencaci  maki. Mengingat Mayang merupakan seorang yang lemah dalam segala hal, termasuk tidak bisa menbaca dan
menulis, maka dari itu ia hanya bisa menikmati kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Perbuatan ini telah dilaporkan dengan Kelian Adat  namum dikembalikan dan diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan berat hati Mayang kembali lagi dengan suaminya seolah-olah tidak terjadi apa- apa.
Dari kasus yang telah di jelaskan di atas kita mengetahui masih banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai KDRT, dimana  mereka  mengganggap bahwa KDRT masih berada di ranah privasi dan  tidak  dapat  di  campur  tangani  oleh  pihak  manapun.  Dengan  begitu  korban  kekerasan  menjadi enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya dikarenakan takut tidak dihiraukan oleh petugas yang berwenang.  Kurangnya  pengetahuan  akan  hukum  adalah  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  hal tersebut  dapat  terjadi.  Disinilah  peran  paralegal  untuk  melakukan  penyuluhan  sangat  diperlukan, dengan harapan masyarakat kedepannya sadar akan hukum sehingga kasus-kasus kekerasan ini tidak terjadi lagi khususnya menimpa perempuan dalam berumah tangga.
Melihat efektif atau tidaknya paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dapat di kaji melalui teori efektivitas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor (5) yang berkaitan  dengan  pengaruh  efektifnya  hukum  yakni  faktor  hukum  sarana  atau  fasilitas  hukum, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2007:110-112).
Dilihat  dari  faktor  hukum  itu  sendiri  dari  sudut  pandang  paralegal  yang  menjadi  dasar hukumnya adalah Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal bantuan hukum diberikan jika dapat dikatakan sudah sudah relevan dilihat dari hukum itu sendiri harus memuat tiga  hal  yakni  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan,  dengan  adanya  peraturan  ini  menjadi  jembatan utama bagi masyarkat miskin dan marginal untuk memperjuangkan keadilan, peraturan ini juga sangat bermanfaat  dan  relevan  dengan  masyarakat  saat  ini,  selanjutnyaa  dari  segi  kepastian  yang  berarti kejelasan  norma,  dilihat  dari  peraturan  ini  di  dalamnya  telah  memberikan  substansi-subtansi  norma yang tegas dan jelas.
Selanjutnya  faktor  penegak  hukum  yang  dapat  menentukan  efektifitas  peraturan,  dalam perlibatan peran paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed sebenarnya permasalahannya ada di aparat penegak hukum itu sendiri yakni advokat, dimana sangat jarang sekali bahkan  tidak  ada  advokat  di  Desa  Tuwed  yang  secara  sukarela  memberikan  bantuan  gratis  kepada korban kekerasan, maka peran paralegal disini sangat dibutuhkan.
Faktor lain yang menentukan berhasilnya tujuan peraturan hukum adalah adanya suatu sarana penunjang dalam berhasilnya tujuan paralegal di Desa Tuwed, terdapat kendala yang dihadapi menurut pengamatan  peneliti,  kurangnya  keaktifan  paralegal  menurut  peneliti  dalam  menjalankan  perannya untuk  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan  seperti  kurangnya  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh paralegal  kepada  masyarakat  terkait  dengan  paralegal  dan  kekerasan.  Selain  itu  paralegal juga  tidak mendapat anggaran yang cukup yang digunakan untuk anggaran transportasi dan akomodasi.
Faktor masyarakat juga sangat penting untuk mengetahui efektivitas paralegal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden dari masing-masing perwakilan  banjar  yang  ada  di  Tuwed  ternyata  hanya  1  responden  saja  yang  mengetahui  tentang paralegal.  Jika  dilihat  dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya  sebagian  kecil  saja  yang mengetahui tentang paralegal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi  tentang  paralegal  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dilakukan  kepada  masyarakat yang mengakibatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Selanjutnya dari segi faktor kebudayaan dikatakan tidak bermasalah karena dengan adanya paralegal sebenarnya untuk kebutuhan dan kebaikan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan dikaitkan teori Soerjono Soekanto ternyata peran paralegal di Desa Tuwed dalam mecegah kekerasan terhadap perempuan belum terlalu berhasil. Dapat dilihat dan disimpulkan dari belum terpenuhinya faktor – faktor di atas  yakni faktor penegak hukum, masyarakat dan fasilitas pendukung sehingga perlu dicarikan solusi yang lebih lanjut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian ini  yakni  paralegal  adalah seseorang  yang  paham  akan hukum  baik  hukum  pidana  maupun  perdata  yang  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarkat misikin  dibawah  pengawsan  lembaga  bantuan  hukum.  Aturan  mengenai  paralegal  dalam  mecegah
kekerasan pada wanita pada dasarnya telah diatur dalam Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kemetrian Hukum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum,  dimana  dalam  kedua  peraturan  tersebut  berisikan mengenai  pengertian  paralegal,  syarat  menjadi  paralegal  serta  kewajiban  dan  hak  paralegal  dan  lain sebagainya.  Paralegal  dalam  menjalankan  tugasnya  sendiri  mengantongi  kode  etik  yang  dihasilkan dengan  organisasi  profesi  yang  mengikat  anggotanya,  dimana  kode  etik  ini  harus  diterapkan  oleh paralegal  sesuai  dengan  kesepakan  dengan  naungan  lembaga  bantuan  hukum.  Dalam  membantu memberi  bantuan  hukum  paralegal  hanya  bisa  melakukan  tugasnya  di  ranah non  litigasi saja  seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi dan lain sebaginya. Efektifitas paralegal dalam mecegah kekerasan terhadap perempuan di Desa Tuwed pada dasarnya dapat dikaji dengan mengkaitkan teori dari Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor yakni, hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Peran paralegal di Desa  Tuwed  dapat  dikatakan  tidak  efektif  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  masyarkat  tentang paralegal serta kurangnya pengetahuan masyarkat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, serta terkendala dalam faktor fasilitas pendukung.

## 2. saran
Saran yang peneliti dapat sampaikan terkait dengan penjabaran penelitian yang telah dilakukan, yaitu pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan – penyuluahan tentang paralegal di Desa Tuwed.  Kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  seperti  melencehkan, melaukan  kekerasan  secara  fisik  serta  melakukan  kekerasan  secara  psikologis  seperti  berkata  kasar terhadap  perempuan.  Serta  bagi  paralegal  Desa  Tuwed  sebaiknya  harus  aktif  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  melakukan  penyuluhan  –  penyuluhan  kepada  masyarkat  setempat  terkait  dengan kekerasan  terhadap  perempuan,  agar  kedepannya  kausus  kekerasan  terhadap  perempuan  tidak  tejadi lagi di Desa Tuwed.

## DAFTAR BACAAN
Aminah, S., & Daerobi, M. (2019). Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum . Jakarta : ILRC. Arto, H. A. M. (1996). Praktek Perkara pada Pengadilan Agama . Pustaka Belajar. Yogyakarta. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Gultom, M. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan . Bandung : Refika Aditama. Hakim, N. A. (2005). Valerie Militer dan Jane Covay, Pedoman Perencanaan, Tindakan dan Refleksi . Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
Hartanto, R. V. P., & Firdausy, A. G. (2014). Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan: Kajian tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. Yustiisia Jurnal Hukum , Vol.3 (2).
Kalingga,  Q.  R.  H.  (2020).  Efektivitas  Program  Pendampingan  (Paralegal)  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , Vol.5 (1).
Rosnawati,  E.  (2018).  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kosmik Hukum , Vol.18 (1). Soekanto, S. (2007). Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Ed.1). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Widia,  I.  K.,  Ujianti,  N.  M.  P.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2020).  Pemberdayaan  Pengurus  Desa  Adat  Desa  Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. Community Service Journal , Vol.3 (1). Winarta,  F.  H.  (2011). Bantuan  Hukum  Di  Indonesia  Hak  untuk  Di  Dampingi  Penasehat  Hukum  bagi  Semua Warga Negara . Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.