## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGUPAHAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG  NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT.ENLKA MITRA PERKASA
Indah Suci Pirani 1 , H. Rachmat Gustiana 2 Doddy Mulyono 3 , Guntur Syahputra Saragih 4 1,2,3 Universitas Yuppentek Indonesia
4 UPN Veteran Jakarta Email: guntur.syahputra@upnvj.ac.id

## Abstract
The wage system is part of the protection of workers' rights which requires business institutions that have management and  employ  employees  to  pay  wages.  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  as  a  business  institution  that  employs  employees  is included in the scope of business institutions that must provide wages in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Provisions in the Labor Law and its implementing regulations apply to employees of PT. Enlka Mighty Partners. In this study, the researcher proposed nyitepeeep nypynitiep ""How is the implementation of the wage system based on Law No. 13 of 2003 concerning Employment at PT. Enlka Mitra Perkasa? One of the research objectives is to find out about wages and their implementation at PT Enlka Mitra Perkasa. Type of research Field research was  used  in  this  study.The  data  collection  tool  used  interviews,  documentation,  and  observation.The  data  analysis technique  used  qualitative  data  analysis  techniques  which  consisted  of  three  stages,  namely:  data  reduction,  data display and conclusion/verification. The results of the study show that the minimum wage at PT Enlka Mitra Perkasa is not in accordance with the 2023 Tangerang City UMK of Rp. 4,584,519, per month. The wage system at PT. Enlka Mitra Perkasa pays attention to achievements, positions and length of service. For permanent employees, the lowest salary is Rp. 3.300.000,- Determination of employee status is assessed from their performance during the training period. As for the  training  period,  employees  receive  a  salary  of  Rp.  2.500.000,-  excluding  meal  allowance  Rp.  12,000,  -  and transportation Rp. 7,000,- PT. Enlka Mitra Perkasa provides bonuses, incentives and THR to employees. Bonuses are given to employees when they are able to sell products according to the target, the amount of incentives is given in accordance with the procedures and position of the employee.
Keywords: Wages, Wages System

## Abstrak
Sistem  pengupahan  merupakan  bagian  dari  perlindungan  hak-hak  pekerja  yang  mewajibkan  lembaga  usaha  yang memiliki pengurus dan mempkerjakan karyawan untuk memberi upah. PT. Enlka Mitra Perkasa sebagai lembaga usaha yang  mempekerjakan  karyawan  masuk  dalam  cakupan  lembaga  usaha  yang  harus  memberi  upah  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Ketentuan  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya berlaku bagi karyawan PT. Enlka Mitra Perkasa. Dalam penelitian ini, peneliti  mengajukan  nyitepeeep  nypynitiep  "“Bagaimana  implementasi  sistem  pengupahan  berdasarkan  Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Enlka Mitra Perkasa? Tujuan penelitiansalah satunya adalah Untuk mengetahui tentang upah dan implementasinya di PT Enlka Mitra Perkasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research).  Alat  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, dokumentasi,  dan  observasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  yang  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu: data reduction, data display dan conclusion/verivication. Hasil penelitian menunjukkan besaran upah minimum di PT Enlka Mitra Perkasa belum sesuai dengan UMK Kota  Tangerang Tahun  2023 sebesar Rp. 4.584.519, perbulan.  Sistem  pengupahan  di  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  memperhatikan  prestasi,  jabatan,  dan  lama  kerja.  Bagi karyawan tetap memperoleh gaji terendah Rp. 3.300.000,- Penetapan status karyawan dinilai dari kinerjanya selama masa training. Adapun untuk masa training, karyawan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000,- di luar uang makan Rp. 12.000,- dan tarnsportasi Rp. 7.000,- PT. Enlka Mitra Perkasa memberikan bonus, insentif dan THR kepada karyawan. Bonus  diberikan  kepada  karyawan  ketika  mampu  menjual  produk  sesuai  target,  besarnya  insentif  diberikan  sesuai dengan prosedur dan jabatan karyawan.
Kata kunci : Upah, Sistem Pengupahan
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Upah  memegang  peranan  penting  dalam  suatu  hubungan  kerja  yang  melibatkan sebagian  masyarakat,  baik  sebagai  pengusaha  maupun  pekerja/buruh.  Upah  merupakan pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan, atau penghargaan atas jasa seseorang yang dibayarkan dalam bentuk uang. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan yang  layak  untuk  keluarganya  secara  wajar.  Dalam  pengupahan  harus  berlandaskan  pada kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  pengusaha  dan  pekerja  /  buruh  untuk  selalu bersikap jujur dan adil terhadap pekerjaannya.
Guna menyeimbangkan standar upah, maka pemerintah menetapkan upah minimum di setiap daerah yaitu dengan memberlakukan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Upah minimum  kabupaten/kota  atau  UMK  merupakan  standar  minimal  pengupahan  oleh pengusaha atau pimpinan kepada seluruh karyawannya berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah  tertentu.  Dengan peraturan  kementrian  ketenagakerjaan  yang  baru, istilah       UMR sudah digantikan dengan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten / kota (UMK).  Namun  di  kalangan  masyarakat,  istilah  UMK  masih  banyak  digunakan  dalam penyebutan upah minimum disuatu provinsi dan kabupaten / kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, penetapan upah dilaksanakan setiap tahun secara serentak oleh masing-masing Gubernur.
Pada masa sekarang peraturan mengenai penetapan upah minimum dilakukan melalui berbagai  kebijakan  yang  dituangkan dalam  peraturan perundang-undangan  yaitu mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  yang  kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada  dasarnya  ketika  terjadi  penetapan  kenaikan  upah  minimum  pasti  menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak setiap tahunnya, seperti pada keputusan pemerintah yang menaikkan upah UMP /UMK tahun 2023 rata-rata sebesar 1,09 persen yang telah disahkan pada bulan November tahun 2022.
Permasalahan  pengupahan  melalui  kebijakan  peraturan  yang  baru  tentu  menjadi perhatian  banyak  kalangan,  terutama  bagi  pekerja  /  buruh.  Serikat  pekerja  /  buruh  pada
masing-masing  provinsi dan  kabupaten  /  kota  melakukan  aksi  mogok  kerja dan  unjuk  rasa terhadap  penolakan  besaran  upah  minimum.  Hal  ini  digunakan  sebagai  bentuk menyampaikan aspirasinya di lapangan.
Dalam  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No  13 tahun  2003  yang  mengatur  tentang  upah  yaitu  diatur lebih di dalam  BAB  X  Bagian  Kedua. Sementara  itu  pengertian  upah  menurut  pasal  1  angka  30   UU  No  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesapakatan, atau peratuaran perundangan- undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerja dan/atau jasa yang telah akan dilakukan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  561/Kep.305-Huk/2022 tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  Banten  Tahun  2023  sebesar  Rp.  2.661.280 sedangkan      Surat  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  561/Kep.318-Huk/2022  tentang Penetapan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  Tahun  2023,  untuk  Kota Tangerang  sebesar  Rp.  4.584.519.  Jadi  Kenaikan  Upah  minimum  tersebut  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  atau  buruh  dan  untuk  mendorong  peningkatan produksivitas  kerja,  peran  dalam  proses  produksi,  dan  untuk  kelangsungn  pertumbuhan perusahaan di dunia usaha.
Kenaikan  upah  memang  bukan  hanya  urusan  karyawan  dan  pengusaha  saja. Pemerintah  sebagai  pengelola  negeri  ini  harus  tetap  ikut  campur  dalam  masalah  ini. Peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  harus  bersifat  adil  sesuai  dengan  amanat  Undang Undang  dasar  1945.  Kesejahteraan  itu  adalah  milik  seluruh  bangsa  Indonesia  bukan hanya untuk pengusaha saja.
Kewajiban  majikan  terhadap  buruh/pekerja  tidak  selalu  dilaksanakan  dengan  baik. Terutama tentang pengupahan, yang sering kali menimbulkan permasalahan. Di perusahaan banyak  dijumpai  ketidak  puasan  pekerja/buruh  atas  sejumlah  upah  yang  diterima,  karena upah tersebut dirasa tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sehingga  hal  tersebut  menarik  perhatian  bagi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian tentang ”ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGUPAHAN BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  DI  PT ENLKA MITRA PERKASA”

## KAJIAN PUSTAKA
Pengertian  Upah  menurut  Edwin  & Flippo    (Melayu S.P.  Hasibuan,  2009:119)  yaitu: “ wages  is  defined  as  the  adequate  and  equitable  renumeration  of  personel  for  their constribution to organizational objective ” (Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi).
Menurut  Sonny  Sumarsono  (2003:156),  Upah  adalah  suatu  penerimaan  sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan  dan dinyatakan  atau dinilai  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan atas dasar suatu  persetujuan  atau  peraturan  perundang-undangan  serta  dibayarkan  atas  dasar  suatu perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dengan  karyawan  termasuk  tunjangan,  baik  untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.
Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Upah menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  berasal  dari  kata  wages,  commission  and  tip.  Sedangkan menurut  istilah  upah  merupakan  salah  satu  syarat  perjanjian  kerja  yang  diatur  oleh pengusaha  dan  pekerja  serta  pemerintah.  Sistem  Upah  merupakan  sistem  dimana dilakukannya  perjanjian  kerja  yang  diatur  oleh  pengusaha  dan  buruh  atau  karyawan  serta pemerintah.  Di  dalam  kegiatan  usaha  diperjanjikan  adanya  pemberian  upah  yang  akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem upah adalah salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah serta kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh  yang  spesifik  terhadap  semangat  kerja,  serta  nilai-nilai  yang  akan  dicapai.  Ada beberapa sistem upah yang secara umum dapat diklasifikasikan (Edytus Adisu, 2004:4):
1) Sistem Upah Harian,  Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja keada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya
harian lepas. Sistem upah harian hanya akan dibesrikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak hadir maka tidak adan diberikan upah tersebut.
2) Sistem  Upah  Borongan,  Upah  yang  dibayarkan  oleh  pemberi  pemberi  kerja  kepada pekerja  yang  telah  melakukan  pekerjaan  secara  borongan  atau  berdasarkan  volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan bersifat musiman. Sistem upah borongan adalah upah yang akan diterima jika seseorang telah menyelesaikan target pekerjaan yang telah diberikan.
3) Sistem  Upah  Tetap,  Upah  tetap  adalah  upah  yang  diterima  pekerja  secara  tetap  atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan sebagainya. Upah tetap hanya  diberikan  kepada  pekerja  yang  status  perjanjian  kerjanya  untuk  waktu  tidak tertentu atau dapat dikatakan pekerja tetap.
4) Sistem  Upah  Tidak  Tetap,  Upah  yang  diterima  pekerja  secara  tidak  tetap  atas  suatu pekerjaan.  Tidak  tetapnya  upah  yang  diterima  pekerja  tersebut  akibat  dari  volume pekerjaan yang tidak stabil. Jika pekerjaan padat, maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya bertambah besar, demikian juga sebaliknya.
Dari beberapa ulasan mengenai sistem upah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan  sistem  upah  ini  tentunya  berdasarkan  kesepakatan  antara  pengusaha  dengan pekerjanya.
Menurut Devanto Shasta Pratomo & Putu Mahardika Adi Saputro dalam penelitiannya pada  tahun  2011,  Upah  Minimum  adalah  suatu  penerimaan  minimum  (terendah)  sebagai imbalan dari pengusaha kepada  karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan  dan dinyatakan  atau dinilai  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan atas dasar suatu  persetujuan  atau  peraturan  perundang-undangan  serta  dibayarkan  atas  dasar  suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri  maupun untuk  keluarganya. Sedangkan  dalam  PERMENAKERTRANS  Nomor  7  tahun 2013  tentang  upah  minimum  pasal  1,  berikut  ini  adalah  beberapa  pengertiannya  Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman”. Sedangkan “Upah Minimum
Kabupaten/Kota  yang  selanjutnya  disingkat  UMK  adalah  upah  minimum  yang  berlaku  di wilayah Kabupaten/Kota”.
Perusahaan  memberikan  Upah  kepada  pekerjanya  sebagai  imbalan/balas  jasa  atas prestasi  dan  jasa  yang  disumbangkan  dalam  kegiatan  produksi.  Upah  kerja  yang  diberikan biasanya bergantung pada:
1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang Upah  Minimum Regional (UMR)
3. Kemampuan dan Produktivitas perusahaan
4. Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi
5. Perbedaan jenis pekerjaan
6. Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Dan gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah
Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  terdapat larangan bagi pengusaha mengenai pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, sebagaimana disebutkan  pada pasal 89. Dalam hal tidak mampu membayar upah minimum yang  telah  ditentukan  tersebut,  pengusaha  dapat  melakukan  penangguhan  yang  tata  cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
Perumusan  masalah  yang  dibuat  yaitu  sebagai  berikut:  Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  pertanyaan  penelitian  yang  peneliti  ajukan  yaitu:  “Bagaimana implementasi  sistem  pengupahan  berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  2003  di  PT  Enlka  Mitra Perkasa ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yakni  metode    penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan secara  triangulasi  (gabungan), analisis data bersifat  induktif,  dan hasil penelitian kualitatif  lebih.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  menurut Soerjono Soekanto (2018:10)  adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data
yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori- teori  lama,  atau  di  dalam  kerangka  penyusun  teori  baru.  Dalam  pelaksanaan  penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisis  dan interprestasi  data  yang  ada  pada  akhirnya dapat diambil  kesimpulan- kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu
Subjek  penelitian  ini  menjadi  informan  yang  akan  memberikan  berbagai  informasi yang  diperlukan  dalam  proses  penelitian.  Informan  adalah  seseorang  yang  benar-benar mengetahui  suatu  persoalan  atau  permasalahan  tertentu  yang  darinya  dapat  diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data- data  yang  dapat  membantu  dalam  memahami  persoalan  atau  permasalahan  tersebut. Informan  penelitian  terdapat  4  orang  yang  terdiri  dari  Direktur,  Manager  HRD,  Manager Penjualan/Marketing, Manager Accounting & Finance, dan 4 Karyawan Perusahaan dengan total 8  Informan.
Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  interaktif.  Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun studi kepustakaan. Data  yang diperoleh  tersebut disusun dalam bentuk penyusunan  data  kemudian dilakukan pengolahkan data dan selanjutnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses  pengumpulan  data.  Apabila  kesimpulan  kurang  akurat,  maka  peneliti  melakukan vertifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
PT. Enlka Mitra Perkasa berdiri berdasarkan Akta Pendirian No.02 Tahun 2019 dengan Merry  Eddy  SH.M.Kn  sebagai  notaris  di  Jakarta  Utara.  Perusahaan  berdiri  sejak  Tanggal  2 Maret 2019. Kegiatan usaha PT. Enlka Mitra Perkasa melakukan kegiatan usaha antara lain:
1. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
2. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga
3. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan ruman tangga lainnua yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat.
4. Perdagangan besar suku cadang elektronik.
Lokasi  usaha  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  berada  di  Jl.  KH.  Hasyim  Ashari  No.  31  D Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

## 2. Kebijakan Pemberian Upah
Kebijakan pemberian upah di PT. Enlka Mitra Perkasa dirumuskan dalam Rapat Direksi yang  realisasinya  diseusaikan  kemampuan  keuangan  perusahaan.  Estimasi  struktur  upah dirancang  dalam  rencana  pengembangan  Perusahaan  di  awal  tahun,  yang  realisasinya didasarkan pada pemasukan riil perusahaan, untuk memenuhi rasio kesimbangan keuangan. Kebijakan pemberian upah mencakup gaji pokok bulanan, besaran upah sesuai jabatan dan lama kerja, pemberin bonus, insentif dan tunjangan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bahwa upah adalah hak pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan  dilakukan  Upah  merupakan  pengganti  kontribusi  tenaga  dan  jasa  karyawan  pada lembaga  usaha.  Pemberian  upah  menunjukkan  adanya  hubungan  saling  menguntungkan antara karyawan dan lembaga usaha, dalam konteks hubungan timbal balik yang didasari atas pemenuhan  hak  dan  kewajiban.  Karyawan  memiliki  kewajiban  untuk  berkontribusi  bagi kemajuan lembaga usaha, sebaliknya lembaga usaha memiliki kewajiban pula untuk memberi imbalan yang layak kepada karyawan.

## 3. Besaran Upah Minimum
Berdasarkan wawancara di atas, besaran upah minimum di PT. Enlka Mitra Perkasa belum sesuai dengan UMK Kota Tangerang yang sebesar Rp 4.584.519,08 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami perkembangan, sehingga dari sisi penghasilan  belum  dapat  memenuhi  pemberian  upah  minimum  sesuai  UMP.  Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja agar pekerja dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  maupun  keluarganya.  Upah  minimum  diatur  dalam
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  PER-01/MEN/1999  tentang  Upah  Minimum  jo. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor:  KEP-726/MEN/2000  tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasa! 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  Nomor:  PER-01/MEN/1999  tentang  Upah  Minimum.  Upah  minimum  adalah upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  dan  upah  pokok  termasuk  tunjangan  tetap.  Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
Upah  minimum  pekerja  untuk  Propinsi  Banten  jika  mengacu  kepada  Nomor 561/Kep.318-Huk/2022  tentang  Penetapan  UMK  Tentang  Penetapan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp 4.584.519,08 perbulan. Memang sesuai  aturan  Perusahaan  dapat  juga  memberikan  upah  dibawah  UMK  yaitu  mekanisme penangguhan upah minimum pun harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor  Kep.231/men/2003  tentang  Tata  Cara  Penangguhan Pelaksanaan  Upah  Minimum.  Sedangkan  Upah  Minimum  Provinsi  Banten  Sebesar  Rp. 2.661.280.  Salah  satu  mekanisme  yang  diatur,  yakni  permohonan  penangguhan  upah minimum harus dilakukan dengan adanya kesepakatan di antara perusahaan dan pekerja.

## 4. Dasar Pemberian Upah di PT. Enlka Mitra Perkasa
Berkaitan  dengan  pemberian  upah  di  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  berdasarkan berdasarkan prestasi, jabatan, dan lama kerja. Berdasarkan pendapat di atas, pemberian upah di PT. Enlka Mitra Perkasa memperhatikan prestasi, jabatan, dan lama kerja. Bagi karyawan tetap memperoleh gaji terendah Rp. 3.300.000,- Penetapan karyawan dinilai dari kinerjanya selama masa training. Adapun untuk masa training, karyawan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000,- di luar uang makan Rp. 12.000,- dan tarnsportasi Rp. 7.000,- Setiap tahun bagi karyawan tetap memperoleh kenaikan gaji sebesar Rp. 100.000,-.
Dengan  demikian  masa  kerja  menentukan  besarnya  gaji  yang  diterima  karyawan. Pemberian  upah  mengandung  aspek  keadilan  dengan  memperhatikan  pula  prestasi  kerja sebagai  faktor  yang  layak  mendapat  apresasi  dan  penghargaa.  Pemberian  upah  tambahan karena  prestasi  memperhitungkan  secara  kuantitatif  prestasi  dan  pencapaian  karyawan. Selain itu juga dapat dijadikan acuan untuk memberi promosi jabatan.
Pemberian upah dengan mempertimbangkan lama kerja menunjukkan penghargaan terhadap  loyalitas  karyawan  yang  bersedia  bekerja  dalam  waktu  lama.  Karyawan  senior memberi  keuntungan  bagi  lembaga  usaha  dengan  pengalaman  kerja  dan  kemampuan memberi bimbingan bagi karyawan baru. Upah menurut lama kerja Cara ini sering disebut sistem  upah  waktu.  Besarnya  upah        ditentukan        atas        dasar        lamanya          karyawan melaksanakan  atau  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Cara  perhitungannya  dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

## 5. Pemberian di Luar Gaji Pokok
Pemberian bonus, insentif dan THR merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan prestasi  kerja  karyawan,  yaitu  dengan  cara  mengetahui  kebutuhan  mereka  dan  berusaha untuk memenuhinya. Bonus, insentif dan THR merupakan sarana motivasi dengan memberi bantuan  sebagai  suatu  perangsang  atau  dorongan  yang  diberikan  dengan  sengaja  kepada para  pekerja  agar  dalam  dirinya  timbul  semangat  yang  lebih  besar  untuk  berprestasi  bagi organisasi.
Berdasarkan wawancara, PT. Enlka Mitra Perkasa memberikan bonus, insentif dan THR kepada karyawan. Bonus diberikan kepada karyawan ketika mampu menjual produk sesuai target,  atau  kalau  berhasil  menarik  konsumen  potensial.  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  juga memberikan insentif kepada karyawan karena mencapai target pemasaran penjualan, atau pembiayaan.  Besarnya  insentif  yang  diberikan  sesuai  dengan  prosedur  dan  juga  jabatan karyawan.Insentif  merupakan  bentuk  lain  dari  kompensasi  langsung  diluar  gaji  dan  upah. “Ins entif  diartikan  sebagai  bentuk  pembayaran  yang  dikaitkan  dengan  kinerja  dan  gain sharing, sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya.” (Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia., 2015:253)
Pemberian bonus, dan insentif dan tunjangan bertujuan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan dari karyawan, dan berfungsi sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan, dan manajemen sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi kepada karyawan yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik.
Pemberian  bonus,  dan  insentif  dan  tunjangan  tidak  terlepas  dari  kepentingan perusahaan untuk  menciptakan  iklim organisasi  yang  kondusif  bagi pertumbuhan  ekonomi
perusahaan.  Dengan  terpenuhinya  hak  karyawan  atas  kompensasi,  maka  secara  tidak langsung  perusahaan  telah  menciptakan  stabilitas  organisasi  yang  mendukung  pencapaian tujuan perusahaan. Pemberian bonus, dan insentif dan tunjangan selain bertujuan memenuhi aspek legalitas yang ditetapkan pemerintah, juga dapat dijadikan instrumen bagi perusahaan untuk  menarik  personil  yang  memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi  memajukan  perusahaan. Dengan demikian  substansi  dari  kompensasi bukan  semata-mata  pengeluaran  perusahaan, tetapi  merupakan  strategi  perusahaan  memperoleh  in  put  yang  lebih  besar  di  masa mendatang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas maka kesimpulannya adalah
1. Kebijakan pemberian upah di PT. Enlka Mitra Perkasa dirumuskan dalam Rapat Direksi yang  realisasinya  diseusaikan  kemampuan  keuangan  perusahaan.  Estimasi  struktur upah  dirancang  dalam  rencana  pengembangan  Perusahaan  di  awal  tahun,  yang realisasinya  didasarkan  pada  pemasukan  riil  perusahaan,  untuk  memenuhi  rasio kesimbangan  keuangan.  Kebijakan  pemberian  upah  mencakup  gaji  pokok  bulanan, besaran upah sesuai jabatan dan lama kerja, pemberin bonus, insentif dan tunjangan
2. Besaran  upah  minimum  di  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  belum  sesuai  dengan  UMK  Kota Tangerang Tahun 2023 sebesar Rp 4.584.519,08  perbulan. Hal ini dikarenakan kondisi PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  sama  dengan  Perusahaan  kecil  dan  menengah,  serta  sedang mengalami  perkembangan,  sehingga  dari  sisi  penghasilan  belum  dapat  memenuhi pemberian upah minimum sesuai UMK.
3. Dasar  Pemberian  Upah,  pemberian  upah  di  PT.  Enlka  Mitra  Perkasa  memperhatikan prestasi, jabatan, dan lama kerja. Bagi karyawan tetap memperoleh gaji terendah Rp. 3.300.000,- Penetapan karyawan dinilai dari kinerjanya selama masa training. Adapun untuk masa training, karyawan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.500.000,- di luar uang makan  Rp.  12.000,-  dan  tarnsportasi  Rp.  7.000,-  Setiap  tahun  bagi  karyawan  tetap memperoleh kenaikan gaji sebesar Rp. 100.000,-.
4. Pemberian di Luar Gaji Pokok, PT. Enlka Mitra Perkasa memberikan bonus, insentif dan THR  kepada  karyawan.  Bonus  diberikan  kepada  karyawan  ketika  mampu  menjual
produk  sesuai  target,  atau  kalau berhasil  menarik  nasabah  potensial.  PT.  Enlka  Mitra Perkasa juga memberikan insentif kepada karyawan karena mencapai target pemasaran simpanan, atau pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
_______, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014.
Abdullah AL-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta; Darul Haq, 2004.
Afzalur Rohman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.
Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn,  Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  dan  Kontemporer,
Jakarta; Rajawali Pers 2012.
Al- Qur’an  Surat  Ali  ‘Imran  ayat  161,  Al - Qur’an  dan  Terjemahnya  Departemen  Agama  RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an, Toha Putra, Semarang, 1989.
Aristo  Hadi  Sutopo  dan  Adrianus  Arif,  Terampil  Mengolah  Data  Kualitatif  dengan  Nvivo, Kencana, Jakarta, 2010.
Baju  Pramutoko,  Pengaruh  Upah  Minimum  Regional  terhadap  Kesejahteraan  Karyawan  di Kota Kediri (Studi Kasus pada Perusahaan Roti Orion Kediri dan PT BPR Insumo Sumber Arto Kediri), Jurnal Cendekia, 12, 2014, (diakses tanggal 25 November 2015).
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta, 2014.
Burhanuddin yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Deddy Mulyadi, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bandung: Alfabeta, 2015 Devanto Shasta  Pratomo  &  Putu  Mahardika  Adi  Saputro,  Kebijakan  Upah  Minimum  Untuk Perekonomian  Yang  Berkeadilan  :  Tinjauan UUD  1945,  Journal  Of  Indonesian Applied Economics, 5, 2011, (diakses tanggal 25 Oktober 2015).
Djoko TriyantoS.H., Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung, 2004.
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, (Jakarta: Praninta Offset,
2008)
Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid 2, terj. Eli Tanya, PT.  Indeks, Jakarta,
2005.
Joni Bambang S, ,Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Lapeti  Sari,  Eriyati,  dan  Ira  Yanita,  Analisis  Tingkat  Upah  Pekerja  di  Kota  Pekanbaru  (Studi Kasus  Rumah  Makan  /  Restoran),  Jurnal  Ekonomi,  17,2009  (diakses  tanggal  22 November 2015).
M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Marihot  Tua  Efendi  Hariandja,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Pengadaan, Pengembangan,  Pengkompensian,  dan  Peningkatan  Produktivitas  Pegawai,  PT Grasindo, Jakarta, 2002.
Melayu S.P.  Hasibuan,  Manajemen  Sumber daya  Manusia,  Ed  Revisi,  Bumi  Aksara,  Jakarta,
2009.
Moeheriono,  Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi,  ed.  Revisi,  Rajawali  Press,  Jakarta,
2012.
Muhammad  Teguh,  Metodologi  Penelitian  Ekonomi:  Teori  dan  Aplikasi,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010. Ngawi Tahun 2010 Beserta Implementasinya, Media Soerjo, 6, 2010,
Ninda  Noviani  Charysa,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Inflasi  Terhadap  Upah Minimum  Regional  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  tengah  Tahun  2008-2012, Economic Development Analysis Journal, 2, 2013
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Nurul  Zuriah,  Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori-Aplikasi,  PT  Bumi  Aksara, Jakarta, 2006.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Peraturan Perundang-undangan
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013 Rahmawati Koesoemaningsih, Analisis Penentuan Upah Minimum Kabupaten Sadono  Sukirno,  Pengantar  Teori  Ekonomi  Mikro,  Ed  III,  PT  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta,
2002.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI. 1998. hal 10
Sonny  Sumarsono,  Manajemen  Sumber  Daya  Mnusia  dan  Ketenagakerjaan,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta. 2003
Sri Budi Cantika Yuli, Manajemen Sumber Daya Manusia, UMM Press, Malang, 2005. Sri Budi Cantika, , Manajemen Sumber Daya Manusia, UMM Press, Malang, 2005 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005.
Supardi,Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis,UII Press, Yogyakarta, 2005. T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, BPFE UGM, Yogyakarta,
2001.
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yusanto dan Wijaya Kusuma, Menggagas Bisnis Islam, Jakarta; Gema Insani Pers., 2002.