## Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang Dalam Menghadapi UU HPP

## Narwastu Angela Nababan
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: F38, H21, K34
Korespondensi: Narwastu Angela Nababan (narwastu.angela01@ui.ac.id)
Received : 20 - 09 - 2023 Revised : 31 - 10 - 2023 Accepted : 10 - 11 - 2023 Published : 17 - 11 - 2023
Keywords: Tax Control Framework, Tax Regulations, Trading Company
Sitasi: Nababan, N. A. (2023). Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang dalam Menghadapi UU HPP. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 216 - 227. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 0.02.18
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
Clear and structured tax regulations are very important in a country's economic system,  but  they  can  change  along  with  developments  over  time  and  economic policies. This change can be caused by the increasing complexity of tax regulations, which  can  trigger  non - compliance  and  tax  avoidance  that  is  detrimental  to  the country.  This  research  aims  to  evaluate  the  readiness  of  trading  companies, especially PT. H, in facing the harmonization of tax regulations and to determine the  impact.  PT.  H  as  a  trading  company  was  chosen  because  trading  companies have  a  simpler  financial  structure  compared  to  manufacturing  companies  and service companies. This makes it a good case study for understanding the impact of tax  law  changes  without  too  many  other  complex  factors  involved.  This  research uses  the  Tax  Control  Framework  indicators  from  the  OECD,  which  include  tax strategy,  control,  division  of  tasks,  documentation  of  the  tax  implementation process,  and  monitoring  of  tax  implementation.  The evaluation  results show that PT.  H  has  taken  strategic  steps such  as  monitoring  regulations,  partnering  with tax  consultants,  and  implementing  strict  controls  to  ensure  the  accuracy  of  tax reporting.  They  also  carry  out  focused  division  of  tasks,  detailed  documentation, and regular internal monitoring and audits. Despite facing several challenges such as  understanding  complex  regulations  and  lack  of  government  outreach,  PT.  H remains  committed  to  maintaining  tax  compliance  and  optimal  company performance.

## ABSTRAK
Peraturan  perpajakan  yang  jelas  dan  terstruktur  sangat  penting  dalam sistem  ekonomi  suatu  negara,  namun  dapat  berubah  seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  kebijakan  ekonomi.  Perubahan  ini  dapat disebabkan  oleh  kompleksitas  aturan  perpajakan  yang  meningkat,  yang dapat memicu ketidakpatuhan dan penghindaran pajak merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang, khususnya  PT.  H,  dalam  menghadapi  harmonisasi  peraturan  perpajakan dan  untuk  mengetahui  dampaknya.  PT.  H  sebagai  perusahaan  dagang dipilih karena perusahaan dagang memiliki struktur keuangan yang lebih sederhana  dibandingkan  dengan  perusahaan  manufaktur  maupun perusahaan  jasa.  Ini  membuatnya  menjadi  studi  kasus  yang  baik  untuk memahami dampak perubahan peraturan perpajakan tanpa terlalu banyak faktor  kompleks  lain  yang  terlibat.  Penelitian  ini  menggunakan  indikator Tax  Control  Framework  dari  OECD,  yang  mencakup  strategi  pajak, pengendalian,  pembagian  tugas,  dokumentasi  proses  pelaksanaan  pajak, dan  pemantauan  pelaksanaan  pajak.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa PT.  H  telah  mengambil  langkah - langkah  strategis  seperti  pemantauan peraturan,  bermitra  dengan  konsultan  pajak,  dan  menjalankan pengendalian  ketat  untuk  memastikan  akurasi  pelaporan  pajak.  Mereka juga  melakukan  pembagian  tugas  yang  terfokus,  dokumentasi  yang  rinci, serta  pemantauan  dan  audit  internal  berkala.  Meskipun  menghadapi beberapa  tantangan  seperti  pemahaman  peraturan  yang  kompleks  dan kurangnya sosialisasi pemerintah, PT. H tetap berkomitmen untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan kinerja perusahaan yang optimal.

## JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan  perpajakan  adalah  salah  satu pondasi  utama  dalam  sistem  ekonomi  suatu negara. Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, peraturan perpajakan juga berperan  sebagai  sumber  pendapatan  bagi negara  (Alfaruqi  et  al.,  2019;  Sinaga  & Hermawan, 2021). Namun, seperti segala hal dalam  dunia  ini,  peraturan  perpajakan tidaklah  tetap.  Perubahan  dalam  aturan perpajakan  terkadang  diperlukan  untuk mengakomodasi perkembangan zaman, kebutuhan  masyarakat,  dan  perubahan  arah kebijakan ekonomi (Sopanah & Harnovinsah, 2023; Zhang et al., 2021).
Menurut  Putri  and  Najicha  (2021), reformasi  perpajakan  merupakan  perubahan sistem  perpajakan  yang  terjadi  secara signifikan    serta  komprehensif    yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan,  perbaikan  regulasi  perpajakan, hingga  peningkatan  basis  pajak.  Salah  satu alasannya
adalah meningkatnya kompleksitas  dan  kerumitan  peraturan perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit  dan  sulit  dipahami  oleh  para  wajib pajak  dapat  memicu  ketidakpatuhan  dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.  Sistem  perpajakan  yang  kompleks dan rumit dapat membebani wajib pajak dan menghasilkan biaya administrasi yang tinggi.
Reformasi  perpajakan  yang  baik  dapat memiliki  dampak  positif  pada  investasi  dan pertumbuhan  ekonomi  (Berutu  &  Kuntadi, 2023). Ketika tarif pajak korporasi diturunkan atau  insentif  perpajakan  yang  tepat diberikan,  perusahaan  cenderung  merespon dengan  meningkatkan  investasi  mereka (Hutagaol  et  al.,  2022).  Hal  ini  dapat mencakup  pembangunan  fasilitas  baru, pengembangan
produk, peningkatan kapasitas produksi,
dan perluasan operasional.  Dengan  adanya  investasi  yang lebih  besar,  lapangan  kerja  baru  dapat diciptakan, meningkatkan
tingkat pengangguran dan meningkatkan
pendapatan masyarakat (Ramadhani & Fauzi, 2020).
Di  Indonesia,  harmonisasi  peraturan perpajakan  adalah  upaya  pemerintah  untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai  peraturan  perpajakan  menjadi  satu kerangka  hukum  yang  konsisten  (Zakaria, 2023).
Harmonisasi ini menciptakan kepastian  hukum  bagi  perusahaan  dagang, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi
administrasi perpajakan (Hanifa & Rosdiana, 2023). Dalam konteks  global,  harmonisasi  peraturan perpajakan  juga  menciptakan  lingkungan bisnis  yang  lebih  menarik  bagi  perusahaan multinasional.
Dalam UU HPP, dibagikan menjadi 9 bab dan  19  pasal.  Pada  Bab  1  mengenai  asas, tujuan  &  ruang  lingkup  (pasal  1),  bab  8 mengenai ketentuan peralihan (pasal 15), dan bab 9 mengenai ketentuan penutup (pasal 16 - 19)  merupakan  bab - bab  untuk  menjelaskan UU  HPP  itu  tersendiri,  sedangkan  bab  2 sampai  7  merupakan  bagian  yang  berisi perubahan  terhadap  Undang - undang  yang berlaku  sebelumnya.  Masing - masing  dari  6 bab  itu  membahas  mengenai  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP), Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan
Sukarela  Wajib  Pajak (Tax  Amnesty) ,  Pajak Karbon, dan Cukai.
Salah  satu  keuntungan  utama  dari harmonisasi  peraturan  perpajakan  adalah menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan  dagang  (Nurillah  &  Andini, 2022).  Ketika  peraturan  perpajakan  seragam dan  jelas,  perusahaan  dapat  dengan  lebih mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan  yang  berlaku.  Ini  membantu mengurangi  ketidakpastian  dan  kerumitan dalam  mengelola  aspek  perpajakan  bisnis mereka (Ardianingsih, 2018).
Pada  perusahaan  dagang  perubahan peraturan  perpajakan  erat  kaitannya  dengan kepatuhan  dan  perencanaan  perpajakan perusahaan  tersebut  (Randa  et  al.,  2021). Patuh  pada  aturan  perpajakan  adalah kewajiban  hukum  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap perusahaan. Melanggar aturan perpajakan  dapat  berpotensi  mengakibatkan
sanksi  hukum,  denda,  atau  tindakan  hukum lainnya. Dengan mematuhi aturan perpajakan,  perusahaan  dapat  menjaga reputasi mereka dan
memastikan keberlanjutan  bisnis  yang  lebih  baik  dalam jangka  panjang  (Siringoringo  &  Irawan, 2023).
Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap perusahaan  (Rahayu  et  al.,  2022).  Melanggar aturan perpajakan dapat berpotensi mengakibatkan  sanksi  hukum,  denda,  atau tindakan  hukum  lainnya  (Lestari  & Darmawan,  2023).  Dengan  mematuhi  aturan perpajakan,  perusahaan  menjaga  reputasi mereka dan memastikan keberlanjutan bisnis yang  lebih  baik  dalam  jangka  panjang. Namun, aspek perubahan peraturan perpajakan  juga  menuntut  persiapan  dari organisasi (Sopanah et al., 2020).
Menurut  Weiner  dalam  Guamaradewi and Gunadi (2018), kesiapan organisasi untuk berubah  merupakan  kebersamaan  tekad anggota organisasi untuk mengimplementasikan perubahan (komitmen perubahan)  dan  kepercayaan  bersama  pada kemampuan  kolektif  yang  mereka  miliki dalam  melakukan  perubahan  tersebut. Kesiapan  organisasi  mencakup  komitmen perubahan,  kepercayaan  kolektif,  sumber daya manusia berpengetahuan, dan teknologi yang  adaptif  (Rizki  &  Sulistyan,  2022). Perusahaan perlu memiliki sistem, kebijakan, dan  prosedur  yang  fleksibel,  serta  sumber daya  manusia  yang  dapat  memahami  dan mengimplementasikan  perubahan  peraturan perpajakan  dengan  cepat  (Sopanah  et  al., 2023).
Penelitian  ini  memilih  perusahaan dagang  sebagai  objek  penelitian  untuk menilai  kesiapan  mereka  menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini  menggunakan Tax  Control  Framework (TCF)  sebagai  landasan  teori  dengan indikator  yang  diberikan  oleh  OECD. Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah mengevaluasi kesiapan perusahaan terhadap perubahan  peraturan  perpajakan,  penelitian ini  memberikan  penekanan  khusus  pada
perusahaan  dagang  dan  mencakup  semua variabel pajak yang relevan.
Pada  penelitian  ini  perusahaan  dagang dipilih  sebagai  obyek  penelitian  dalam menilai  kesiapan  perusahaan  menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Perusahaan  dagang  dipilih  karena  peneliti menilai  bahwa  perusahaan  dagang  memiliki struktur  keuangan  yang  lebih  sederhana dibandingkan dengan perusahaan manufaktur  maupun  perusahaan  jasa.  Ini membuatnya  menjadi  studi  kasus  yang  baik untuk  memahami  dampak  perubahan peraturan  perpajakan  tanpa  terlalu  banyak faktor kompleks lain yang terlibat.
Selain  itu  perusahaan  dagang  biasanya memiliki  pendapatan  dari  penjualan  produk atau  barang  dan  pengeluaran  untuk pembelian  barang  dagangan.  Hal  ini mempermudah perhitungan pajak yang lebih sederhana  dan  transparan  dibandingkan dengan  perusahaan  dengan  banyak  jenis pendapatan atau pengeluaran yang berbeda.
Dengan  melakukan  evaluasi  kesiapan secara  komprehensif,  perusahaan  dapat mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, dan  mempersiapkan  diri  dengan  baik  untuk menghadapi
harmonisasi peraturan perpajakan.  Hal  ini  bukan  hanya  langkah yang  bijak,  tetapi  juga  merupakan  strategi penting dalam menjaga daya saing perusahaan dalam era perubahan yang terus berlanjut.  Dalam  dunia  bisnis  yang  bergerak cepat,  kesiapan  perusahaan  adalah  kunci untuk  menghadapi  tantangan  perpajakan yang  kompleks  dan  dinamis.  Dengan demikian, harmonisasi peraturan perpajakan, bersama  dengan  persiapan  organisasi, menjadi  elemen  penting  dalam  mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan  uraian  diatas  perubahan aturan  perpajakan  merupakan  fenomena yang  terjadi  di  tingkat  nasional  maupun internasional, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi,  transparansi,  dan  mengurangi kerawanan dalam sistem perpajakan.
Reformasi  perpajakan  yang  baik  dapat merangsang investasi, pertumbuhan
ekonomi,  dan  meningkatkan  daya  saing suatu  negara  di  pasar  global.  Dengan demikian  perusahaan  harus  mengambil pendekatan  proaktif  dalam  menghadapi perubahan  aturan  perpajakan.  Kesiapan perusahaan  sebagai  entitas  pajak  perlu melakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap sistem  perpajakan  mereka,  menganalisis dampak
perubahan aturan, dan mengidentifikasi langkah - langkah yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan baru.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1. Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pada  7  Oktober  2021,  DPR  bersama Pemerintah  telah  mengesahkan  Undang - Undang  No.  7  tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari  sembilan bab dengan enam lingkup  pengaturan.  Undang - undang  ini memiliki  tujuan  untuk  menyelaraskan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di berbagai  sektor  dan  wilayah  di  Indonesia guna  menciptakan  keadilan,  kepastian hukum,  dan  memperkuat  sistem  perpajakan negara.
Berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan Pasal  1  Ayat  2,  tujuan  dari  pembentukan Undang - Undang ini adalah:
a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian  yang  berkelanjutan  dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
b. Mengoptimalkan  penerimaan  negara guna membiayai pembangunan nasional secara  mandiri  menuju  masyarakat Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.
c. Mewujudkan  sistem  perpajakan  yang lebih  berkeadilan  dan  berkepastian hukum.
d. Melaksanakan  reformasi  administrasi, kebijakan  perpajakan  yang  konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan.
e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan. Maka perubahan yang dilakukan meliputi hal - hal berikut ini :
a. Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
b. Peraturan Pajak Penghasilan c. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai d. Peraturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) e. Peraturan Pajak Karbon f. Cukai
2.2.  Perusahaan  Dagang  dan  Obyek Perpajakan Perusahaan Dagang
Menurut  Sujarweni  (2016),  perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan  pembelian  barang  kemudian barang  tersebut  dijual  kembali  tanpa mengubah  bentuk  dengan  harga  yang  lebih tinggi.
Menurut  Siregar  (2022),  perusahaan dagang  adalah  perusahaan  yang  tidak memproduksi  barang,  karena  kegiaan utamanya meliputi penjualan dan pembelian barang  dagang.  Perusahaan  dagang,  sebagai entitas  yang  mengkhususkan  diri  dalam pembelian  dan  penjualan  barang  dagangan, memiliki karakteristik khusus yang membuatnya  sensitif  terhadap  perubahan dalam peraturan perpajakan seperti UU HPP. Seperti  fokus  pada  penjualan  barang berwujud, kegiatan pembelian dan penjualan tanpa  proses  tambahan,  pendapatan  pokok dari  penjualan  barang  dagang,  dan  peran sebagai  perantara  antara  produsen  dan konsumen. Ini menunjukkan bahwa perusahaan  dagang  memiliki  eksposur  yang tinggi  terhadap  perubahan  dalam  peraturan perpajakan  terutama  terkait  dengan  Pajak Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN).
Berikut ini adalah aspek perpajakan yang dikenakan  pada  perusahaan  dagang  sebagai wajib pajak badan :
a. PPh Pasal 21
b. PPh Pasal 22
c. PPh Pasal 23
d. PPh Pasal 25
e. PPh Pasal 29

## f. Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Barang Mewah

## 2.3. Tax Control Framework
Menurut  Peters  et  al.  (2011), Tax  Control Framework (TCF)  adalah  serangkaian  proses dan  prosedur  pengendalian  internal  yang memastikan bahwa risiko dalam pajak dapat diketahui  dan  dikendalikan.  TCF  adalah sarana  penting  untuk  mengelola  masalah pajak  organisasi  secara  keseluruhan.  Pada prinsipnya,  ini  mencakup  semua  pajak  yang berlaku  untuk  suatu  organisasi,  penyerahan pengembalian pajak dan pembayaran ketetapan  yang  lengkap,  akurat  dan  tepat waktu  juga  termasuk  dalam  cakupan  TCF  . TCF  membantu  perusahaan  berkomunikasi dengan  jelas  tentang  masalah  pajak  dengan semua pemangku kepentingan eksternal dan internalnya.
Menurut  OECD  (2016)  ada  prinsip - prinsip dari TCF. Hal tersebut adalah :
a. Penetapan  strategi  pajak.  Hal  ini berkaitan  dengan  arahan  atau  panduan dari  pimpinan  instansi  atas  pengelolaan risiko,  toleransi  risiko,  pengambilan keputusan, dan kebijakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. b. Penerapan pengendalian. Hal ini berkaitan  dengan  penerapan  prosedur pengendalian  yang  diperlukan  dan penerapannya dilakukan secara komprehensif. c. Pembagian  tugas.  Hal  ini  berhubungan denganm pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing bidang. d. Proses pelaksanaan pajak terdokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan pajak harus didokumentasikan secara akurat.
e. Pemantauan  atas  proses  pelaksanaan pajak  dan  operasional  pegendalian.  Hal ini  berkaitan  dengan  proses  monitoring dan  perbaikan  kerangka  pengendalian serta evaluasi kinerja . Menurut  Ridder  (2016)  menyimpulkan bahwa Tax  Control  Framework (TCF)  adalah alat  yang  mendukung  manajemen  risiko pajak perusahaan dan integrasi kebijakan tata
kelola,  pengendalian  internal,  dan  proses perpajakan.  TCF  mencakup  identifikasi  dan dokumentasi kontrol internal untuk mengelola  dan  mengurangi  risiko  yang terkait dengan pelaporan keuangan, kepatuhan  pajak,  dan  kegiatan  perpajakan lainnya.

## 3.  METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian  kualitatif  menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang  dikumpulkan  bukan  berasal  dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait  lainnya. Penelitian  ini  memusatkan diri secara instensif pada satu obyek tertentu yang  mempelajari  sebagai  suatu  kasus. Menurut  Ellet  (2007),  studi  kasus  setidaknya memiliki empat manfaat, yaitu:
a. Studi kasus digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  atau  hasil  yang sudah ada.
b. Studi  kasus  juga  digunakan  untuk menganalisis situasi tertentu.
c. Studi  kasus  adalah  memberikan  solusi untuk masalah yang dihadapi.
d. Studi kasus juga menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  berupa  wawancara,  observasi, dan  studi  literatur.  Pertanyaan  wawancara disusun  menggunakan  indikator  prinsip - prinsip  TCF  yang  diberikan  oleh  OECD, prinsip - prinsip  ini  dijadikan  indikator  untuk membuat  pertanyaan  wawancara  yang digunakan  untuk  mengukur  kesiapan  PT.  H beradaptasi  dengan  perubahan  yang  terjadi di UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.  Data  yang  akan dikumpulkan dalam proses wawancara akan berpusat  kedalam  kesiapan  PT.  H  dalam menghadapi Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Dalam  penelitian  ini  data  yang akan  diobservasi  adalah  data  keuangan  dan perpajakan  PT.  H  yang  terkait  dengan  UU
No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  yang  relevan  dengan PT.  H.  Peneliti  akan  mengobservasi bagaimana  internal  perusahaan  beradaptasi dengan  perubahan  dalam  UU  No.  7  Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Studi  literatur  dalam  penelitian ini  berupa  pengumpulan  data  dengan  cara mencari  dan  membaca  sumber - sumber tertulis  yang  ada  seperti  buku  atau  literatur yang menjelaskan tentang landasan teori.
Untuk  keperluan  analisis  data,  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif analisis,  yaitu  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan. Langkah - langkah dalam analisis data deskriptif  kualitatif  adalah    sebagai  berikut (Rijali, 2018):
a. Pengumpulan Data
b. Reduksi Data
c. Penyajian Data
d. Pengambilan Kesimpulan
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.  Analisis  Prinsip - Prinsip Tax  Control Framework Pada PT. H Penetapan Strategi Pajak Penetapan strategi pajak dalam perusahaan  dagang  adalah  sebuah  tahapan penting  di  dalam  manajemen  perpajakan yang  memerlukan  pemikiran  strategis  yang cermat.  Proses  ini  melibatkan  pemilihan metode  atau  pendekatan  yang  akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan  mengurangi  kewajiban  pajak  mereka secara  sah  dan  sesuai  hukum.  Strategi  ini melibatkan pemantauan berbagai aspek yang berkaitan  dengan  perpajakan,  termasuk pendapatan  perusahaan,  pengeluaran  yang memenuhi  syarat  untuk  pengurangan  pajak, serta  identifikasi  dan  pengelolaan  risiko perpajakan.
Dalam wawancara peneliti mendapatkan jawaban  bahwa  menurut  bagian Finance, Accounting  &  Tax ,  PT.  H  mengantisipasi perubahan  peraturan  perpajakan  dengan cara:
“Kita mengantisipasi perubahan aturan perpajakan  dengan  melakukan  pemantauan  aktif terhadap  UU  HPP  ini  ya.  Ada  konsultan  juga, jadi  tiap  ada  update  kita  bisa  diskusi  dan  ambil Langkah - langkah  apa  nih  yang  harus  dilakukan supaya  tetap  sesuai  sama  peraturan.  Nantinya hasil  diskusi  dan  masukan - masukan  itu  kita sampaikan  dalam  meeting  dengan  bagian - bagian lain,  tentang  teknis  yang  sesuai  dengan bagiannya dan bagaimana pengaruhnya ke bagian mereka”.
Langkah - langkah konkrit dalam penerapan strategi pajak PT. H dapat dilihat dari  jawaban  wawancara  yang  didapatkan oleh peneliti sebagai berikut :
Sales “Di  bagian  saya  yang  paling  awal  terasa  itu perubahan  tarif  PPn  ya.  Dari  10%  ke  11%.  Jadi mau  ga  mau  kita  harus  sosialisasi  tuh  ke customer - customer  soal  perubahan  tarif  ini  dan dampaknya  ke  total  harga  jual.  Trus  juga  mesti ada  penyesuaian  di  software  penjualan  kita. Begitu  1  April  dan  berlaku  tarif  11%,  kita langsung rubah tarif PPn nya untuk penyesuaian, jadi  proses  penjualan  dan  cetak  invoice  enggak keganggu”.
“Kita juga validasi transaksi dan juga faktur pajak sebelum  dan  sesudah  PPn  11%  dimulai.  Kami melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap dokumen  transaksi  penjualan,  seperti  faktur  dan kontrak  penjualan,  untuk  memastikan  bahwa mereka  mematuhi  persyaratan  perpajakan  yang baru.  Ini  mencakup  pengecekan  kode  pajak pelanggan dan pemotongan pajak yang sesuai”.
Untuk  menerapkan  strategi  pajak  yang baik,  diperlukan  komunikasi  antar  bagian untuk  menghadapi  perubahan  peraturan perpajakan  yang  mencakup  berbagai  bidang dalam  Perusahaan.  menurut  bagian Finance, Accounting  &  Tax ,  PT.  H  dalam  wawancara menjelaskan bahwa:
“Dari  Direktur  minta  proses  penerapan  hasil diskusi  dengan  konsultan  pajak  itu  ada  meeting setiap minggu nya ya. Jadi setiap ada kendala bisa langsung  dicari  solusinya.  Karena  takutnya  kan ada penafsiran beda dari teknis yang dikasih, jadi evaluasinya  dibuat  rentang  waktunya  per  pekan, biar bisa langsung di trace masalahnya”.

## Penetapan Pengendalian
Penerapan  pengendalian  dalam Tax Control  Framework di  perusahaan  dagang adalah  serangkaian  langkah - langkah  kunci dan  prosedur  yang  telah  diterapkan  untuk menjaga  tingkat  kepatuhan  perusahaan terhadap  hukum  perpajakan.  Pertanyaan yang  diajukan  adalah  terkait  dengan bagaimana
masing - masing bagian mempersiapkan  diri  untuk  memahami  dan menerapkan perubahan
peraturan perpajakan  yang  relevan  dengan  aktivitas mereka.  Berikut  ini  adalah  jawaban  yang peneliti dapatkan:
Purchasing “Mungkin  karena  kultur  perusahaannya  ya.  Jadi di  sini  memang  1  orang  memang  spesialiasi dengan pekerjaannya masing - masing. Tapi untuk tim  purchasing  memang  langsung  dibantu  sama direktur.  Kebetulan  untuk  penentuan  supplier import  memang  keputusannya  langsung  dari direktur, karena chanelnya langsung dari dia. Jadi kita  biasanya  lebih  mencari  supplier  untuk pengadaan  yang  lokal.  Dan  pesannya  itu  terkait perubahan  tarif  PPn  ya  untuk  mencari  supplier lokal  yang  PKP.  Selain  itu  sama  seperti  tim finance,  kita  juga  dibriefing  sama  konsultan terkait aturan terbaru, jadi kita harus bisa pastiin tarif import yang dikenakan benar”.
Dari  hasil  wawancara  dapat  dilihat secara jelas bahwa masing - masing departemen  di  perusahaan  tampak  memiliki tugas  yang  berbeda  dalam  mempersiapkan diri  menghadapi  perubahan  peraturan perpajakan  yang  relevan  dengan  aktivitas mereka.

## Pembagian Tugas
Pembagian  tugas  dalam Tax  Control Framework di perusahaan dagang merupakan suatu  upaya  penting  untuk  mencapai efisiensi  dan  kepatuhan  pajak  yang  optimal. Dengan  membagi  tanggung  jawab  terkait perpajakan  ke  dalam  berbagai  anggota  tim atau  departemen,  perusahaan  menciptakan struktur  organisasi  yang  terfokus  dan terkoordinasi secara baik dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan.
Proses  pembagian  tugas  pada  PT.  H terkait  dengan  kultur  perusahaan  yang
mengutamakan  spesialisasi  dalam  masing - masing  bidang  yang  ada.  Direktur  sekaligus pemilik PT. H lebih mengutamakan individu yang  memegang  satu  pekerjaan  dan  hanya berfokus  pada  pekerjaan  tersebut.  Hal  ini didapat  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  masing - masing  bagian  sebagai berikut ini:
Finance, Accounting & Tax
“Kalau  kita  di  sini  jatuhnya  lebih  ke  perorangan ya.  Maksudnya  1  orang  ya  Cuma  ngerjain  1 pekerjaan, dari awal memang seperti itu. Direktur juga  ga  mau  pekerjaannya  campur - campur,  jadi seperti  saya  yang  fokus  sama  finance  ya  enggak ganggu - ganggu  pekerjaan  accounting  dan  tax. Tapi  kita  tetap  koordinasi,  cm  memang  kita laporan langsung dengan Direktur ”. HR “Memang  kultur  perusahaannya  ya,  jadi  peran dan  tanggung  jawab  masing - masing  ya  memang sudah  jelas  dari  awal.  Setiap  orang  fokus  sama bagiannya,  tapi  tetap  kita  koordinasi,  karena  ada meeting - meeting  rutin  juga.  Jadi  progress masing - masing tetap jelas”.
Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada  perbedaan  tanggung  jawab  dan  peran terkait dengan UU HPP:
HR “Untuk peran sebenarnya tidak ada perubahan ya. Tapi  memang  untuk  tanggung  jawabnya  yang bertambah.  Karena  masing - masing  bagian  harus update,  perubahan  apa  yang  teknisnya  kena  ke bagian  mereka.  Seperti  saya  di  HR  ya  tambah tugas  untuk  sediain  waktu  pelatihan  dan  update perhitungan  PPh  21  karyawan  karena  terkait dengan penggajian karyawan ”.
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa  proses  pembagian  tugas  di  PT.  H tercermin  dari  kultur  perusahaan  yang menitikberatkan  pada  spesialisasi  dalam setiap  bidang.  Direktur  yang  juga  pemilik perusahaan  mengutamakan  pendekatan  di mana  setiap  individu  fokus  pada  satu pekerjaan  khususnya.    Pertanyaan  peneliti tentang dampak UU HPP juga mengungkapkan  bahwa  peran  dalam  tim tidak  mengalami  perubahan  signifikan. Namun,  tanggung jawab  mereka  bertambah, terutama dalam
hal mengikuti
perkembangan  peraturan  pajak  dan  teknis
perubahan  yang  berdampak  pada  bidang mereka.

## Pelaksanaan Terdokumentasi
Dalam  pelaksanaan  terdokumentasi, dokumen - dokumen yang dimaksud mencakup  setiap  langkah  dalam  siklus perpajakan
perusahaan, mulai dari pengumpulan  data  pajak  hingga  proses pemrosesan  dan  akhirnya  pelaporan  kepada otoritas  pajak.  Dokumentasi  ini  juga mencakup  pedoman  tentang  bagaimana mengidentifikasi, menghitung,
dan memproses pajak yang berlaku sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Dalam konteks
dokumentasi pelaksanaan perpajakan, peneliti memastikan bagaimana  proses  dokumentasi  dilakukan dan  bagaimana  akurasi  dari  dokumentasi tersebut.  Berikut  adalah  jawaban  yang diberikan dari masing - masing bagian:
Finance, Accounting & Tax “Untuk  dokumentasi  kita  masing - masing  bagian sudah  ada  SOP  masing - masing  ya.  Dan  sudah baku  juga  pelaporannya.  Ada  ceklist  yang diberkan  sama  Direktur  terkait  dengan dokumentasi dokumen pajak ya. Contohnya untuk bagian  Tax  nanti  setiap  tanggal  20  diminta pelaporan SPT masa sudah selesai semua, baik itu PPh  21,  23  dan juga  PPn  nya. Untuk  SPT  PPh 21 diminta crosscheck dengan bagian HR, PPh 23 dengan bagian Accounting dan Finance dan PPn dengan  bagian  Sales  dan  Purchasing.  Jadi masing - masing laporan dipastikan akurasinya”. Sales “Untuk  bagian  Sales  kita  koordinasi  dengan bagian  Tax  ya.  Jadi  setiap  transaksi  penjualan admin  sales  akan  cetak  invoice  dan  validasi transaksinya.  Setelah  itu  bagian  Tax  akan  buat faktur  pajaknya.  Nanti  diakhir  bulan  kita  akan crosscheck  perhitungan  salesnya  dengan  pajak keluaran  yang  ada  dibulan  itu  untuk  bantu bagian  Tax  dalam  pelaporan  SPT  nya.  Untuk dokumen yang ada di bagian sales juga sudah ada SOP  penyimpanan  dan  pelaporannya.  Dan  kita juga  ada  tugas  untuk  kirim  faktur  pajak  yang sudah  dibuat  oleh  bagian  Tax  dan  dokumentasi faktur tersebut dengan invoice transaksinya”.
Selanjutnya  Peneliti  berusaha  untuk melihat  apakah  ada  perubahan  atau
penyesuaian  proses  dokumentasi  terkait dengan  perubahan  peraturan  perpajakan yang terjadi:
Purchasing “Untuk  bagian  pembelian  tidak  ada  penyesuaian yang  gimana - gimana  ya.  Paling  dari  direktur minta  dipisahkan  transaksi  yang  sebelum  dan sesudah  penerapan  PPh  11%.  Trus  juga tambahan  data  untuk  supplier  lokal  baru  yang sudah PKP”.
HR “Untuk  proses  dokumentasi  nya  tidak  ada perubahan  ya.  Cuma  ada  tambahan  data,  untuk pastiin  karyawan  sudah  melakukan  pemadanan data  NIK  dan  NPWP  di  akun  DJP  nya  masing - masing”.
Hasil wawancara menggambarkan bagaimana  berbagai  bagian  perusahaan, memiliki prosedur operasional standar (SOP) dan langkah - langkah dokumentasi yang telah ditetapkan.  Masing - masing  bagian  memiliki tanggung  jawab  yang  berbeda  dalam  proses dokumentasi perpajakan dan pelaporan yang melibatkan  berbagai  aspek,  seperti  SPT, faktur  pajak,  dan  dokumen  transaksi.  Selain itu  masing - masing  juga  menjelaskan  bahwa perubahan  hanya  terjadi  pada  aspek  teknis perpajakan, dan pemisahan transaksi sebelum  dan  sesudah  diterapkan  PPh  11%. Dari  analisis  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa berbagai  bagian  dalam  perusahaan  memiliki peran  kunci  dalam  proses  dokumentasi perpajakan  dan  telah  melakukan  koordinasi dengan baik.

## Pemantauan Proses
Pemantauan  mencakup  serangkaian tindakan  yang  melibatkan  pengamatan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  perpajakan, penegakan  prosedur - prosedur  yang  telah ditetapkan,  dan  evaluasi  terhadap  hasil  atau laporan  yang  terkait  dengan  pajak.  Ini melibatkan  pemantauan  yang  berkelanjutan terhadap  seluruh  proses  perpajakan,  mulai dari  pengumpulan  data  perpajakan  hingga pelaporan kepada otoritas pajak.
Berikut ini adalah jawaban yang peneliti dapatkan dari masing - masing bagian:
Finance, Accounting & Tax “Untuk bagian FAT kita memantau dan evaluasi kepatuhan itu yang pertama berdasarkan laporan dan dokumentasi ya. Kita selalu menjaga laporan dan dokumentasi yang lengkap dan akurat terkait dengan transaksi perpajakan. Termasuk pengisian dan  penyimpanan  dokumen  perpajakan  dengan benar, seperti faktur pajak, karena kalau hasilnya gak  klop  nanti  kita  bisa  trace  dimana kesalahannya”.
“Selain  itu  kita  juga  ada  kerjasama  dengan konsultan ya. kalau perubahan aturannya terlalu kompleks  atau  berdampak  besar,  tentu  kita  gak mungkin kerja sendiri, kita perlu konsultan pajak eksternal yang lebih tahu”.
HR “Untuk bagian HR proses evaluasinya ada 2 arah ya,  kita  membantu  bagian  lain  dalam  proses evaluasi, kita juga melakukan evaluasi bagian kita. Untuk  bagian  lain  kita  membantu  proses  audit internal  untuk memeriksa kesesuaian bagian lain dibantu  dengan  bagian  FAT.  Lalu  untuk  bagian kami di HR kami didukung oleh direktur ya, jadi dibantu  sama  konsultan  eksternal  dan  diskusi tentang  peraturan  baru.  Contohnya  ada  aturan tentang Natura ini yang jujur agak bikin pusing ya.  karena  aturannya  cenderung  rumit  dan banyak  jenisnya.  Dari  hasil  diskusi  dengan konsultan kita jadi dapat gambaran untuk lakuin teknisnya lebih mudah. Karena PPh 21 nya disini gross  up,  makanya  setiap  penambahan  beban Direktur  yang  sekaligus  Owner  maunya  jelas hitungannya”.
Setelah memastikan prinsip pemantauan proses,  peneliti  ingin  mengetahui  apa  saja kendala  yang dialami  masing - masing bagian dalam  menghadapi  dan  mengevaluasi penerapan peraturan perpajakan terbaru: Finance, Accounting & Tax “Yang  utama  sih  kendala  ke  pemahaman peraturan  terbarunya  ya.  Tapi  untungnya  kita masih dibantu konsultan ya. Jadi untuk teknisnya bisa  lebih  terarah.  Contohnya  aturan  tentang natura, itu kan aturannya ngejelimet ya. terlebih lagi  disini  PPh  21  nya  gross  up  jadi  cost  nya ditanggung  perusahaan,  makanya  teknis  dan hitungannya  mesti  bener.  Untuk  pemberlakukan tarif  PPh  Badan  hampir  tidak  ada  masalah  sih. Untuk  proses  pelaporan  SPT  Masa  karena teknisnya  hampir  mirip - mirip  jadi  tidak  terlalu terasa perubahannya”.
Sales “Untuk  bagian  sales  kendalanya  paling hitungannya  ya.  karena  harganya  include  PPn. Terus  bagian  sosialisasi  ke  customer  karena  ada penyesuaian  harga.  Kayanya  pemerintah  agak kurang  ya  sosialisasi  11%  ini  ke  luar  ya,  karena customer  kita  banyak  yang  tanya  dan  malah enggak tahu soal kenaikan ini. Jadi akhirnya kita - kita yang jelasin ”. HR “ Di HR yang relevan ada di aturan tentang NIK dan  KTP.  Begitu  ada  himbauan  dari  DJP,  saya langsung  buat  memo  untuk  karyawan  dan  saya follow  up  dan  pastiin  bahwa  kebijakan  itu dilakuin.  Trus  ada  lagi  yang  soal  pembebanan natura  ya.  kita  dibantu  sama  bagian  FAT  untuk proses penghitungan dan crosscheck hitungannya sudah betul atau belum”.
Dari  jawaban  wawancara  berbagai departemen dalam perusahaan mengungkapkan  pendekatan  yang  beragam dalam  pemantauan  dan  evaluasi  kepatuhan terhadap  peraturan  perpajakan.  Departemen Finance,  Accounting  &  Tax (N1)  menekankan pentingnya pemantauan melalui laporan dan dokumentasi  yang  akurat,  serta  kerjasama dengan  konsultan  pajak  eksternal.  Mereka juga  fokus  pada  pemantauan  faktur  pajak untuk menghindari kesalahan.
Di  sisi  lain, Sales (N2)  menekankan pemantauan perubahan aturan pajak dengan langganan  informasi  resmi  pajak  dan  kelas - kelas  pajak.  Mereka  juga  melakukan  audit internal  rutin  untuk  mengoreksi  potensi kesalahan  sebelum  menjadi  masalah  yang lebih besar. Bagian Purchasing (N3) menekankan  kolaborasi  dengan  tim Finance, Accounting  &  Tax untuk  memastikan transaksi pembelian sesuai dengan peraturan perpajakan.  Mereka  juga  fokus  pada pemantauan  supplier  lokal  yang  memiliki status  PKP.  Sementara  departemen HR (N4) mencatat  bahwa  mereka  membantu  proses evaluasi  internal  dan  eksternal  dengan direktur dan konsultan pajak eksternal.
Evaluasi  Kesiapan  PT.  H  Menghadapi Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Hasil evaluasi PT. H dalam menghadapi harmonisasi
peraturan perpajakan
menunjukkan  pendekatan  proaktif  dan terkoordinasi dalam mengelola aspek perpajakan perusahaan. Evaluasi ini berfokus pada  strategi  pajak  yang  bijaksana  sebagai elemen  penting  dalam  menjaga  stabilitas keuangan  dan  pertumbuhan  bisnis  PT.  H Langkah - langkah  konkret  yang  diambil termasuk  pemantauan  aktif  peraturan perpajakan,  kerjasama  dengan  konsultan pajak,  dan  pelatihan  untuk  berbagai  bagian perusahaan.
Setiap bagian di PT. H, seperti keuangan, penjualan,  pembelian,  dan HR ,  memiliki tindakan konkret dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan. Ini mencakup  penyesuaian  dalam  perangkat lunak,  pemilihan  supplier  yang  sesuai dengan  peraturan,  pemadanan  NIK  dan NPWP  karyawan,  serta  perhitungan  PPh  21 yang akurat. Komunikasi antar bagian sangat ditekankan,  dengan  pertemuan  mingguan untuk membahas masalah teknis.
Dokumentasi  yang  akurat  dan  audit internal  rutin  menjadi  bagian  integral  dalam pemantauan  dan  evaluasi  perpajakan  di  PT. H.  Kendala  yang  dihadapi  mencakup pemahaman  peraturan  yang  kompleks  dan tantangan dalam menyosialisasikan perubahan peraturan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, evaluasi ini membantu  PT.  H  menjaga  efisiensi  pajak, optimalisasi  keuangan,  dan  kepatuhan terhadap  peraturan  perpajakan.  Pendekatan proaktif mereka dalam menghadapi perubahan  peraturan  perpajakan  adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis mereka 5. SIMPULAN Berdasarkan hasil  analisis,  sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen
perpajakan  PT.  H  dalam  menghadapi perubahan  peraturan  perpajakan.  PT.  H  perlu meningkatkan  pemahaman  internal  mengenai peraturan perpajakan yang kompleks.
Ketergantungan pada konsultan eksternal saat ini  dapat  menjadi  beban  tambahan,  sehingga penting bagi departemen Finance,
Accounting,  dan  Tax PT.  H  untuk  terus meningkatkan pengetahuan perpajakan mereka.  Selanjutnya  PT.  H  perlu  mencari supplier lokal dalam operasional PT. H dapat membantu  memaksimalkan  potensi  insentif perpajakan  yang  ada.  Ini  perlu  dijadikan pertimbangan serius.
PT.  H  harus  melakukan  otomatisasi proses  perhitungan  dan  pelaporan  pajak, terutama yang terkait dengan penjualan, dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen  perpajakan  PT.  H.  Selanjutnya penyimpanan  dokumen  perpajakan  yang  rapi dan  mudah  diakses  sangat  penting.  PT.  H dapat  mempertimbangkan  untuk  memperkuat proses dokumentasi mereka guna mengurangi risiko kesalahan.
Yang Terakhir pemantauan terus-menerus terhadap  perubahan  aturan  perpajakan  dan audit  internal  berkala  adalah  langkah  yang krusial.  Hal  ini  membantu  PT.  H  mematuhi peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan mengidentifikasi  potensi  masalah  sebelum menjadi  masalah  yang  lebih  besar.  Dengan menjaga  kerjasama  antar  departemen  melalui koordinasi  dan  komunikasi  rutin  akan memastikan  seluruh  organisasi  beroperasi secara  sinergis  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan rekomendasi ini,  PT  H.  dapat  menghadapi  perubahan peraturan  perpajakan  dengan  lebih  baik  dan meningkatkan efisiensi manajemen perpajakan mereka.

## REFERENSI
Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini,
A.  (2019).  Peran  Pemerintah  Dalam Mencegah  Tindakan  Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3 (1), 113 - 133. https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.37
1
Ardianingsih,  A.  (2018). Audit  Laporan Keuangan . Bumi Aksara. Berutu,  M.  I.  A.,  &  Kuntadi,  C.  (2023). Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Tingkat
Inflasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah. Innovative:  Journal  Of  Social  Science
Research , 3 (4), 4751 - 4758.
https://doi.org/10.31004/innovative. v3i4.3552 Ellet, W. (2007). The Case Study Handbook How To Read Discuss And Write Persuasively Cases . Harvard Business School Press
Guamaradewi, N. G., & Gunadi, W. L. (2018). Dampak  Kesiapan  Individu  dan
Kesiapan  Organisasi  untuk  Berubah bagi Komitmen Afektif untuk Berubah. Jurnal  Manajemen  Aset
Infrastruktur dan Fasilitas , 2 (2), 57 - 68.
Hanifa, V. D., & Rosdiana, H. (2023). Evaluasi Kebijakan  Pajak  Penghasilan  atas
Pembayaran  Bunga  Pinjaman  pada
Transaksi  Peer  To  Peer  Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy.
Syntax Idea , 5 (9), 1179 - 1193. https://doi.org/10.46799/syntax - idea.v5i7.2416
Hutagaol,  Y.  R.  T.,  Sinurat,  R.  P.  P.,  & Shalahuddin,  S.  M.  (2022).  Strategi Penguatan  Keuangan  Negara  Dalam Menghadapi  Ancaman  Resesi  Global 2023  Melalui  Green  Economy. Jurnal
Pajak  Dan  Keuangan  Negara  (PKN) , 4 (1), 378 - 385. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.
1911
Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak yang  Lebih  Baik:  Peran  Pengetahuan Perpajakan  dan  Lokus  Kendali Internal. Jurnal  Simki  Economic , 6 (1), 303 - 315. https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387
Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Impact of  the  HPP  Law  (Harmonization  of Tax  Regulations)  PostPP  23  on MSMEs during the Covid - 19
Pandemic. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (7), 3195 - 3216.
https://doi.org/10.55927/mudima.v2 i7.767 OECD.  (2016). PISA  2015  Result  in  Focus .
OECD Publishing.
Peters,  W.  T.  B.,  van  den  Brink,  M.  R.,  de Roest,  G.  A.,  &  Janssen,  S.  (2011). Establishing  a  Tax  Control  Framework: The utility and necessity of IT . Compact - Kwartaalblad EDP Auditin. Putri,  D.  A.,  &  Najicha,  F.  U.  (2021). Reformasi  Perpajakan  di  Indonesia. Jurnal Hukum POSITUM , 6 (2), 168 - 178. Rahayu, P. A., Ratna Putri, M. P., Felisia, F., & Faninda,  S.  (2022).  Strategi  Bisnis,
Pemanfaatan  Insentif  Pajak,  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Perusahaan Event Organizer Selama Masa Pandemi  Covid  19. Jurnal  Riset
Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 9 (2), 261 - 272.
https://doi.org/10.35838/jrap.2022.0 09.02.22 Ramadhani,  T.  A.,  &  Fauzi,  A.  M.  (2020). Respon Masyarakat Surabaya terhadap  Diputuskannya  RUU  Cipta Kerja  Oleh  Pemerintah. Legalitas: Jurnal Hukum , 12 (2), 221 - 225.
https://doi.org/10.33087/legalitas.v1 2i2.209
Randa,  Afifudin,  &  Hariri.  (2021).  Pengaruh Insentif  Pajak  Dan  Cash  Flow Terhadap    Konservatisme  Akuntansi Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar  Di  BEI  Tahun  2017 - 2019. e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 10 (1), 43 - 56. Ridder,  M.  d.  (2016). Managing  tax  Balancing current  challenge  with  future  promise . Deloitte.
Rijali,  A.  (2018).  Analisis  Data  Kualitatif.
Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17 (33), 81 - 95. https://doi.org/10.18592/alhadharah .v17i33.2374
Rizki,  V.  L.,  &  Sulistyan,  R.  B.  (2022). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Widya Gama Press.
Sinaga, H. D. P., & Hermawan, A. W. (2021).
Tax  Reorientation  As  Corruption Prevention On Investment In Indonesia. Journal  Accounting  and Finance , 5 (1), 21 - 30.
https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.374 6 Siringoringo, Y., & Irawan, B. (2023). Analisis Kepatuhan  Pelaksanaan  Kewajiban Perpajakan Dalam Perdagangan Usaha  Hasil  Pertanian  Pada  PT Indogala  Murni  Pratama. Jurnal  Ilmu Administrasi  Publik , 3 (3),  329 - 337.
https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.31 66.g1517
Sopanah,  A.,  Fatoni,  I.,  Danawanti,  M.  O.,
Harmadji, D. E., Mulia, E., Puspitosarie, E., Sari, Y. P., Zamzami, F.,  Faiz,  I.  A.,  Huda,  I.,  Setiawan,  A.
R.,  Ulfah,  A.  K.,  &  Arifin,  J.  (2020). Bunga  Rampai  Akuntansi  Publik:  Isu Kontemporer Akuntansi Publik . Scopindo Media Pustaka.
Sopanah,  A.,  &  Harnovinsah.  (2023).
Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan  Implementasi .  Scopindo  Media Pustaka.
Sopanah,  A.,  Hasan,  K.,  Putra,  S.  K.,  & Rusdianti,  I.  S.  (2023). Akuntabilitas publik  organisasi  nirlaba .  Scopindo Media Pustaka.
Zakaria,  E.  (2023).  Penerapan  Omnibus  Law Dalam  Sistem  Legislasi  Nasional Menurut  Undang - Undang  Nomor  13 Tahun  2022. Innovative:  Journal  Of Social  Science  Research  3 (3),  10719– 17033. https://doi.org/10.31004/innovative. v3i3.2490
Zhang, G., Cheng, P., Sun, H., Shi, Y., Zhang, G.,  &  Kadiane,  A.  (2021).  Carbon reduction decisions under progressive carbon  tax  regulations:  A  new  dual -
channel supply chain network equilibrium model. Sustainable
Production  and  Consumption , 27 ,  1077 - 1092. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.
029