## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Civil Society , Demokrasi dan Demokratisasi

## Civil Society, Democracy and Democratization
Wan Asrida 1 , Auradian Marta 2* , Sofyan Hadi 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
*Email Korespondensi: auradianunri@gmail.com Diterima: 13 November 2021 Direvisi: 1 Desember 2021 Disetujui: 28 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.225
Abstrak: Kajian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  eksplanasi  tentang  relasi  antara civil  society , demokrasi, dan demokratisasi dan menjelaskan kontribusi civil society terhadap demokratisasi. Metode yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  dengan library  research atau  studi  kepustakaan.  Sumber informasi dari kajian ini adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian yang dianalisis dengan teori yang relevan. Hasil  kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat secara konseptual dan  praktikal  antara civil  society ,  demokrasi,  dan  demokratisasi. Civil  society mempunyai  implikasi yang  positif  dan  negatif  terhadap  demokratisasi.  Implikasi  positif  dari civil  society terhadap demokratisasi  ini  ketika  mampu  berperan  dalam  membawa  perubahan  dari  otoritarianism  kepada konsolidasi  demokrasi  dengan  mengambil  peran  sebagai  penyeimbang  kekuatan  negara,  membela kepentingan  publik,  serta  mampu  mempengaruhi  agenda  kebijakan  negara  untuk  kesejahteraan bersama.  Sebaliknya, civil  society juga  mempunyai  implikasi  negatif  apabila  didominasi  paham etnosentrisme, radikal, dan berorientasi kepada kekuasaan.
Kata Kunci: Civil society, Demokrasi,  Demokratisasi
Abstract: This  study  aims  to  provide  an  explanation  of  the  relationship  between  civil  society, democracy, and democratization and to explain the contribution of civil society to democratization. The method used in this study is a literature study or literature study. Sources of information from this study are from books and journals of research results which are analyzed with relevant theories. The results of this study indicate that there is a close conceptual and practical relationship between civil society, democracy,  and  democratization.  Civil  society  has  both  positive  and  negative  implication  in democratization.  The  positive  implications  of  civil  society  for  democratization  are  when  it  is  able  to play  a  role  in  bringing  changes  from  authoritarianism  to  democratic  consolidation  by  taking  on  the role of balancing state power, defending public interests, and being able to influence the state policy agenda for mutual prosperity. Civil society also has a negative side if it is dominated by ethnocentrism, radicals, and power oriented.
Keywords : Civil society, Democracy, Democratization

## Pendahuluan
Konsep civil  society ,  negara,  dan  demokrasi  merupakan  bahan  diskursus  menarik dalam  beberapa  dekade  belakangan  ini.  Ketiga  konsep  ini  merupakan  elemen  yang  saling berkaitan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  jika  membicarakan  kehidupan  politik  suatu  negara. Konsep civil  society atau  yang  sering  disebut  masyarakat  sipil  terkadang  dipertentangkan dengan konsep negara. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara  dapat  mempengaruhi  kehidupan civil  society .  Jika  rezim  yang  berkuasa  tersebut bersifat  otoritarian  bahkan  totalitarian  maka  tidak  akan  terbentuk civil  society ,  dan  dalam suatu  negara  yang  demokratis  maka  dapat  ditemukan civil  society yang  diharapkan  menjadi penyeimbang  kekuasaan  negara  serta  menjembatani  antara  negara  dan  masyarakat (Brysk,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
2000) .
Secara  spesifik,  konsep civil  society dan  demokrasi  juga  memiliki  hubungan  yang sangat  erat.  Namun  hubungan  tersebut  bersifat  dialektis,  artinya civil  society dan  demokrasi saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel  independen. Alexis de Tocqueville dalam tulisannya Democracy in America , menyatakan bahwa civil society merupakan kelompok penyeimbang kekuatan  negara.  Kekuatan  politik  dan  masyarakat  sipil  menjadi  kekuatan  utama  dalam membentuk  demokrasi  yang  kuat  dan  bertahan  lama  di  Amerika.  Alagappa  berargumen bahwa civil  society merupakan  variabel  kunci  yang  menjelaskan  liberalisasi  politik  dan transisi  menuju  demokrasi  serta  perkembangan  dari civil  society menjadi  prasyarat  dari konsolidasi  demokrasi (Alagappa,  2004) .  Studi  di  beberapa  negara  di  Asia,  memberikan gambaran  bahwa  ada  hubungan  antara civil  society dan  demokrasi  serta  peran civil  society organizations dalam mempercepat terjadinya perubahan politik yang lebih terbuka. Studi  tentang civil  society dan  demokrasi  juga  pernah  dikaji  oleh  para  sarjana (Fioramonti,  L.,  &  Fiori,  2010;  Hadiwijoya,  2012;  Lidauer,  2012;  Marta,  A.,  Suwaryo,  U., Sulaeman,  A.,  &  Agustino,  2020;  Mavrikos-Adamou,  2010;  Mietzner,  2012;  Pitidol,  2016; Sommerfeldt,  2013) .  Berdasarkan  studi  yang  telah  dilakukan  tersebut  yang  lebih  banyak menitik  beratkan  pada  pengalaman  empiris  negara-negara  di  dunia  dalam  mengelola civil society dalam proses demokratisasi.
Sementara  itu,  yang  menjadi  kekuatan  dan  karakteristik  kajian  ini  adalah  studi  ini berkontribusi  dalam  memberikan  penjelasan  tentang civil  society seperti  apa  yang  dapat mewujudkan consolidated democracy , karena banyaknya asosiasi masyarakat tidak menjamin terwujudnya  demokrasi  di  suatu  negara.  Untuk  itu,  tulisan  ini  berusaha  melihat  hubungan antara civil society , demokrasi dan demokratisasi sehingga dapat dilihat sebagai konsep yang saling berkaitan dalam aspek teoritis maupun dalam tataran empiris.

## Metode
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode library  research atau studi kepustakaan. Kelebihan dari studi kepustakaan ini menurut Zed adalah sumber data yang diperoleh  dari  kepustakaan  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu (Zed,  2004) .  Studi kepustakaan ini merupakan suatu metode riset yang mana sumber datanya berasal dari buku- buku,  jurnal-jurnal  hasil  penelitian,  maupun  laporan-laporan  yang  relevan  dengan  topik kajian.  Prosedur  dalam  metode  ini  adalah  dengan  membaca,  menelaah,  mencatat,  dan menganalisis  literatur  yang  berkaitan  dengan  relasi  antara civil  society ,  demokrasi  dan demokratisasi dan dianalisis secara kualitatif dengan panduan teori yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
Historical Development Konsep Civil society
Konsep civil  society atau  masyarakat  sipil  merupakan  salah  satu  produk  pemikiran Barat  yang  telah  melalui  perkembangan  sejarah  cukup  panjang  sejak  zaman  Yunani  Kuno. Konsep ini seakan terabaikan dalam perkembangan wacana mainstream dan kembali populer sejak gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pertengahan  tahun 1980-an  hingga  tahun  1990-an  (Cula,  2006:33).  Sejarah  perkembangan  pemikiran  mengenai civil society dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase. Fase pertama dan yang paling tua adalah pada masa  Yunani  Kuno,  Filsuf  Marcus  Tullius  Cicero  (106-43  SM)  adalah  orang  pertama  yang memakai  istilah societas  civilis ,  istilah  Latin  untuk civil  society yang  mengacu  pada  gejala budaya perorangan dan masyarakat. Cicero menyebutkan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik ( political  society )  yang memiliki kode hukum  tertentu  yang mengatur hidup  bersama

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dan  pergaulan  antar  individu.  Selanjutnya  Aristoteles  menyebut civil  society dengan politekekoinonia yakni  sebuah  komunitas  politik  yang  memungkinkan  warga  untuk  terlibat langsung  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  pengambilan  keputusan.  Istilah  tersebut digunakan  untuk  mengilustrasikan  sebuah  masyarakat  politis  dan  etis  yang  menempatkan warga  negaranya  dalam  posisi  yang  sama  di  depan  hukum.  Pada  saat  itu  masyarakat  sipil lebih  identik  dengan  negara  yang  warga  negaranya  telah  mampu  mengurus  diri  mereka sendiri.
Konsep  masyarakat  sipil  dalam  perkembangannya  juga  selalu  dikaitkan  dengan  asal usul  negara  atau  masyarakat  politik  sebagai  hasil  dari  kontrak  sosial  sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704, dan Jean Jacques Rousseau  (1712-1778).  Rousseau  dan  Locke  menggambarkan  suatu  bentuk  masyarakat beradab  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Aristoteles  dan  Cicero,  yakni  tatanan masyarakat  yang  menjamin  segala  kehidupan  anggota  di  bawah  suatu  tertib  hukum  atau negara  beradab  (demokratis).  Sedangkan  Hobbes  menyatakan  bahwa  masyarakat  sipil  yang identik dengan negara merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Masyarakat sipil hadir untuk meredam  konflik  dan mencegah agar masyarakat  tidak chaos dan anarki. Untuk mengontrol dan  mengawasi  perilaku  politik  warga,  masyarakat  sipil  harus  memiliki  kekuasaan  yang mutlak.  Sementara  itu,  Locke  berpendapat  bahwa  masyarakat  sipil  hadir  untuk  menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat sipil harus demokratis, tidak boleh absolut (Tester, 2014) .
Rousseau, Hobbes, dan Locke tidak membedakan konsep antara masyarakat sipil ( civil society ), masyarakat politik ( political society ), dan negara ( state ) sebagai entitas atau domain politik  yang terpisah.  Locke misalnya mendefinisikan masyarakat sipil  sebagai  “masyarakat politik”. Lebih jauh Locke, mengatakan bahwa seharusnya yang membentuk negara. Dengan demikian,  jika  negara  tidak  mampu  menyejahterakan  warga  negaranya,  maka  warga  negara dapat  mengindahkan  negara  dan  melakukan  perlawanan.  Pemikiran  in  melahirkan  konsep “kontrak sosial”. Masyarakat politik menurut Locke dan Rousseau merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan ( social contract ) dan menganggap bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil  yang  membedakan diri dari masyarakat  alami  atau keadaan alami (Culla, 2006) .
Pemikiran fase kedua dari konsep civil society , dipelopori oleh Adam Ferguson  yang berkembang pada tahun 1767. Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks  sosial  dan  politik  di  Skotlandia.  Ferguson  lebih  menekankan  kepada  pada  visi  etis civil  society dalam  kehidupan  sosial  dan  pergerakan  sosial.  Menurutnya,  bahwa  konsep masyarakat sipil berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beradab ( civilized society ). Ferguson  menggambarkan  perkembangan  masyarakat  dari  masyarakat  primitif,  masyarakat pertanian  hingga  masyarakat  industri  atau  modern.  Ferguson  juga  meyakini  bahwa  jika semakin civilized masyarakat, maka semakin berkurang pula kesadaran mereka sebagai warga negara  ( citizen ).  Oleh  sebab  itu,  Ferguson  mengharapkan  munculnya civil  society baru  yang mewujudkan  semangat  publik  dalam  bentuk  solidaritas  sosial  antara  sesama  warga (Kurniawan, L. J & Hesti, 2012) .
Thomas  Paine  sebagai  tokoh  pemikir  dalam  fase  ketiga  sejarah  perkembangan civil society pada  tahun  1772,  dalam  hal  ini  juga  memperkuat  yang  disampaikan  oleh  Ferguson. Thomas  Paine  memaknai  wacana civil  society sebagai  sesuatu  yang  berlawanan  dengan lembaga negara. Bahkan menurutnya, civil society merupakan antitesis negara sehingga peran negara perlu dibatasi. Paine menyatakan negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka  dan  masyarakat  mempunyai  batas-batas  wilayah  otonomi  sehingga  negara  tidak diperkenankan  memasuki  wilayah  sipil.  Karena  itu  masyarakat  sipil  secara  logis  harus  lebih kuat mengontrol negara demi terjaminnya keperluan warga negara (Culla, 2006) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Hegel menjelaskan konsepsi civil society dengan menyebutkan istilah “Bürgergesellschaft”, yang  mana  ruang  antara  keluaran  negara,  dan  pasar  yang memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya  yang tetap berpedoman pada hukum (Beittinger-Lee,  2010) .  Menurut  Hegel,  masyarakat  sipil  merupakan  produk  kaum  borjuasi, sedangkan  kelahiran  kaum  borjuasi  menurutnya  merupakan  hasil  dari  produk  kapitalis. Pandangan  Hegel  ini  sama  dengan  pemikiran  Marx.  Marx  berpendapat  bahwa  produk borjuislah  yang  melahirkan  masyarakat  sipil,  Namun,  Marx  menambahkan  keberadaan masyarakat  sipil  harus  disertai  dengan  adanya  kontrol  dari  negara.  Kemudian  Marx menempatkan  masyarakat  madani  pada  basis  material  dan  memandang  bahwa civil society merupakan masyarakat borjuis.
Bila  Marx,  menempatkan  masyarakat  madani  pada  basis  material,  Gramsci meletakkannya  pada  superstruktur  yang  berdampingan  dengan  negara.  Gramsci  tidak memandang  masyarakat  sipil  dalam  konteks  relasi  produksi,  tetapi  lebih  pada  sisi  ideologis. Pandangan  Gramsci  tersebut  memberikan  peran  penting  kepada  kaum  cendekiawan  sebagai aktor  utama  dalam  proses  perubahan  sosial  dan  politik (Kurniawan,  L.  J  &  Hesti,  2012) . Menurut  Gramsci,  masyarakat  sipil  merupakan  penyeimbang  kekuatan  negara. Civil  society merupakan arena tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai  konsensus.  Masyarakat  sipil  juga  merupakan  arena  perebutan  hegemoni  negara karena masyarakat sipil merupakan sumber kekuatan negara.
Fase  kelima  dalam  pemikiran  konsep civil  society dikembangkan  oleh  Alexis  de Tocqueville (1805-1859) sebagai reaksi dari mazhab Hegelian dengan melihat perkembangan civil  society di  Amerika.  Tocqueville  memandang civil  society sebagai  kelompok penyeimbang  kekuatan  negara  dan  bukan  subordinat  dari  negara.  Masyarakat  sipil  dalam pemahaman  Tocqueville  adalah  suatu  entitas  yang  keberadaannya  menerobos  batas-batas kelas,  memiliki  kapasitas  politik  cukup  tinggi,  dan  bisa  menjadi  kekuatan  penyeimbang terhadap  kecenderungan  intervensionisme  negara.  Pada  saat  bersamaan,  masyarakat  sipil mampu  melahirkan  kekuatan  kritis-reflektif  yang  dapat  mencegah  derajat  konflik  internal sebagai  akibat  dari  proses  formasi  modern,  terutama  dampak  negatif  sistem  ekonomi  pasar serta institusionalisasi politik yang mendorong terjadinya formalisme dan kekakuan birokratis (Hikam, 1996) .Oleh karena itu, masyarakat sipil bertanggungjawab dalam mengontrol negara yang cenderung despolitik. Interaksi asosiasi-asosiasi bebas dan mandiri mampu mengimbang kekuasaan  negara  disebut  Tocqueville  sebagai independent  eye  of  civil  society (Chandoke, 1995:161). Lebih lengkap Tocqueville, memberikan karakteristik civil society sebagai wilayah kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  dengan  ciri-ciri  kesukarelaan,  keswasembadaan, keswadayaan,  dan  kemandirian  berhadapan  dengan  negara  justru  merupakan  sumber legitimasi keberadaan negara kendati pihak yang pertama tidak dapat sepenuhnya mengontrol pihak  yang terakhir. Hal  yang terpenting  adalah  keberadaan masyarakat  sipil  sebagai  entitas berbeda sama sekali dan terpisah dari negara dan masyarakat ekonomi (Culla, 2006) . Fase pemikiran terakhir dalam sejarah perkembangan civil society adalah seperti yang disampaikan  Cohen  dan  Arato  dalam  bukunya Civil  society  and  Political  Theory (1992). Masyarakat  sipil  bukan  hanya pelaku, melainkan juga penghasil ruang publik politis. Ruang publik politis yang dihasilkan aktor-aktor masyarakat sipil dicirikan oleh “pluralitas” (seperti keluarga,  kelompok  non  formal,  dan  organisasi  sukarela),  “publisitas”  (media  massa  dan institusi budaya), “privasi” (moral dan pengembangan diri), serta “legalitas” (struktur hukum dan hak-hak dasar). Menurut Cohen & Arato, perspektif yang terlalu menekankan perbedaan atau  hubungan  dikotomis  antara  domain  masyarakat  sipil  dan  domain  negara  sesungguhnya sangat menyederhanakan masalah, karena terdapat dua domain lain yang tidak kalah penting, yakni  masyarakat  politik  ( political  society )  dan  masyarakat  ekonomi  ( economic  society ) (Cohen,  J  &  Andrew,  1992) .  Pendekatan  dikotomis  masyarakat  sipil  dan  negara  menafikan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
interaksi  di  antara  masyarakat  sipil  dengan  masyarakat  politik  dan  masyarakat  ekonomi. Sebagai  sebuah  gagasan,  masyarakat  sipil  merupakan  basis  kritis  terhadap  demokrasi  liberal maupun diktator-otoritarianisme. Hal ini memiliki pengertian bahwa  entitas masyarakat sipil sangat  berperan  dalam  menentukan  proses  pertumbuhan  demokrasi  di  suatu  negeri (Culla, 2006) .
Berdasarkan penjelasan di atas maka evolusi sejarah pemikiran perkembangan konsep civil society dapat ditampilkan dalam skema sebagaimana pada Gambar 1 .
Gambar 1. Kerangka Evolusi Pemikiran Konsep Civil society Sumber data: (Culla, 2006)
Pemaknaan Civil society
Konsep civil  society seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  hasil  pemikiran yang  begitu  panjang  dan  kaya  akan  ide-ide.  Begitu  halnya  dengan  pemaknaan  konsep civil society itu sendiri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Alagappa memaknai civil society as, first , a realm in the interstices of the state, political society, the market, and the society at large for organization by nonstate, nonmarket groups that take collective action in the pursuit of  the  public  good; second ,  a  distinct  sphere  for  discourse  and  construction  of  normative ideals through interaction among nonstate groups on the basis of ideas and arguments; third , an  autonomous  arena  of  self-governance  by  nonstate  actors  in  certain  issue  areas;  and, fourth ,  an  instrument  for  collective  action  to  protect  the  autonomy  of  the  nonstate  public

## Perkembangan
Konsep Civil Societ y Locke Hobbes Rousseau Hegel Marx Gramsci Tocqueville
Cohen dan Arato  Masyarakat sipil  Masyarakat ekonomi
 Masyarakat politik
 Negara
 Masyarakat sipil
 Masyarakat ekonomi
 Masyarakat politik=negara
 Masyarakat sipil=masyarakat ekonomi ( burgerliche gesellschaft )  Masyarakat politik=negara Masyarakat sipil=masyarakat politik=negara

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
realm, affect regime type, and influence the politics and policies of the state, political society, and the market” (Alagappa, 2004) .
John A. Hall dalam Gaffar memberikan pemaknaan civil  society yakni pertama dari civil society dari perspektif asosiasi masyarakat (Gaffar, 2006) . Seperti yang disampaikan oleh Perez-Diaz  yang  menekankan  makna civil  society pada  keadaan  masyarakat  yang  telah mengalami  pemerintahan  yang  terbatas,  kebebasan,  ekonomi  pasar,  dan  timbulnya  asosiasi- asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Selanjutnya, menurut  Eisenstadt, civil  society adalah  sebuah  masyarakat,  baik  secara  individual  maupun secara  kelompok  dalam  negara  yang  mampu  berinteraksi  dengan  negara  secara  independen. Masyarakat  sebagai  syarat  adanya civil  society meliputi  komponen  sebagai  berikut:  (1) otonomi;  (2)  akses  masyarakat  terhadap  lembaga  negara;  (3)  arena  publik  yang  bersifat otonom;  dan  (4)  arena  publik  tersebut  terbuka  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Masih  dari pemaknaan civil  society dari  sisi  asosiasi  disampaikan  oleh  Mouzelis  yang  mendefinisikan civil society sebagai “all social groups and institutions which, in conditions of modernity, lie between the primordial kinship groups and institution on the other” (Gaffar, 2006) . Kedua , civil society dipandang sebagai ruang ( space ), di mana individu dan kelompok dalam  masyarakat  dapat  saling  berinteraksi  dengan  semangat  toleransi.  Di  dalam  ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu  negara.  Larry  Diamond  menegaskan  bahwa civil  society-the  realm  of  organized intermediary  groups  that  are  voluntary,  self-generating,  independent  of  the  state  and  the family,  and  bound  by  a  legal  order  or  set  of  shared  rules-may  contribute  to  democratic consolidation  in  numerous  ways:  by  stabilizing  expectations  and  social  bargaining, generating  a  more  civic  normative  environment,  bringing  actors  closer  to  the  political process,  reducing  the  burdens  of  governance,  and  checking  potential  abuses  of  power (Diamond,  L.,  1997) . Habermas  juga  termasuk  yang  berpendapat  bahwa civil  society adalah ruang  publik.  Jurgen  Habermas  yang  mengenalkan discourse-theory  approach ,  menyatakan civil society is the social space in which communicative action takes its most distinct shape . Lebih lanjut Habermas menyatakan “a key role is played by associations that arise relatively spontaneously  and  work  within  the  institutional  order  of  the  public  sphere.  Communicative action and rational argument inside interlinked and competing public spheres generate civil society  –  a  civil  society  here  understood  as  a  pluralist  and  free  community  of communication.” (Eliaeson, 2006) .
Pemaknaan  konsep civil  society ketiga adalah  masyarakat  yang  memiliki  nilai peradaban  ( civility )  yang  dibedakan  dengan  masyarakat  tidak  beradab  atau  barbarian. Christoper Bryant  yang membahas masyarakat di Skotlandia, setelah mengacu beberapa ahli menyatakan civil society refers to civilized or polished society in contrast to a rule, barbarous or savage society (Gaffar, 2006). Kemudian menurut Havel, civil society is a call for “living within the truth” with oneself and with tolerance towards others: a vision of society that is not just independent from the state but actually opposed to it (Eliaeson, 2006) . Klasifikasi  makna  konsep civil  society juga  disampaikan  oleh  Edwards  yang memberikan penekanan kepada (Edwards, 2004) :
1) Civil society as Associational Life
2) Civil society as the Good Society
3) Civil society as the Public Sphere
Civil society sebagai kehidupan asosional disampaikan oleh beberapa ahli di antaranya adalah  Alexis  de  Tocqueville  dan  John  Keane. Civil  society menurut  Tocqueville  adalah sebagai  wilayah-wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisir  dan  bercirikan  antara  lain kesukarelaan ( voluntary ), keswasembadaan ( self-generating ), keswadayaan ( self-supporting ),

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kemandirian  tinggi  berhadapan  dengan  negara  dan  keterikatan  dengan  norma-norma  atau nilai-nilai  hukum  yang  diikuti  oleh  warganya.  Tocqueville  meneliti  demokrasi  di  Amerika yang disebabkan oleh keberadaan asosiasi masyarakat yang steril dari campur tangan negara. Lebih  lanjut  Tocqueville  berpendapat  “ civil  society  commonly  referred  to  as  the  'third'  or 'non-profit' sector, civil society in this sense contains all associations and networks between the  family  and  the  state  in  which  membership  and  activities  are  'voluntary'  -  formally registered NGOs of many different kinds, labour unions, political parties, churches and other religious  groups,  professional  and  business  associations,  community  and  self-help  groups, social  movements  and  the  independent  media. “  Sementara  itu,  John  Keane  mendefinisikan civil society sebagai organisasi non pemerintah yang dilindungi secara hukum, mengatur diri sendiri dan membangun hubungan dengan negara (Edwards, 2004) . Civil  society sebagai the  good  society dapat  diartikan  bahwa  terwujudnya  nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada perilaku institusi masyarakat itu sendiri maupun institusi pemerintahan. Robert Putnam memberikan makna konsep civil society sebagai suatu nilai dan norma. Putnam memberikan pemahaman bahwa kehidupan asosional menjamin satuan nilai- nilai dan norma-norma tertentu serta kemudian terjadi hubungan antara norma dan tujuan dari masyarakat  sipil (Edwards,  2004) .  Penggunaan  masyarakat  sipil  sebagai  metamorfora  untuk masyarakat  yang  baik  berakar  dari  polis  Yunani,  “ the  commonwealths ”,  dan  dalam  doktrin religius  seperti  pada  umat  Islam  maupun  Yahudi.  Edwards  memberikan  penekanan  bahwa civil  society mewakili  pelembagaan  “keadaban”  dari  kelompok  masyarakat  atasu  asosiasi dengan  mempraktikkan  nilai-nilai  positif  yang  membangun  lembaga  dan  masyarakat  itu sendiri (Edwards, 2004) .
Civil society sebagai the public sphere sudah disampaikan sejak zaman Yunani Kuno oleh  Aristoteles.  Aristoteles  menekankan  pentingnya public  sphere untuk  menyampaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan berkomunikasi dengan pemegang kekuasaan. Public sphere menurut John Keane is a particular type of spatial relationship between two or more  people  .  .  .  connected  by  means  of  communication  .  .  .  in  which  non-violent controversies erupt . . . concerning the power relations operating within their given milieu of interaction” (Edwards,  2004) .  Selanjutnya,  Ernest  Gellner  menyatakan civil  society  is,  for most, an area and expression of freedom where individuals can choose their memberships in civil  organizations,  as  well  as  their  allegiances  and  loyalties,  according  to  their  free  will, without becoming traitors to the state, society, or an ideology. Thus, civil society is a sphere of the modern citizen, shaped by individualism (Beittinger-Lee, 2010) .
Kritik terhadap Civil society Civil society sebagai sebuah konsep juga tidak lepas dari kritik. Namun kritik tersebut juga didasarkan atas kondisi empiris mengenai perkembangan civil society dan demokrasi di suatu  wilayah.  Kritik  yang  pertama  adalah civil  society tidak  dapat  dilepaskan  dari kepentingan  politik. Civil  society secara  teoritis  hanyalah  sebagai  entitas pressure  group bukan  sebagai  entitas  yang  mencari,  merebut,  dan  mempertahan  kekuasaan  sebagaimana dilakukan  oleh political  society .  Encarnacion  menyatakan  bahwa  masyarakat  sipil  tidak beroperasi dalam ruang hampa,  sebaliknya, kinerjanya tergantung pada lembaga negara dan kepercayaan  pemerintahan  di  dalamnya (Alagappa,  2004) .  Pengalaman  di  Sri  Lanka memperlihatkan bahwa organisasi masyarakat sipil dan partai politik selalu berhubungan yang didasarkan  atas  kepentingannya  masing-masing.  Satu  yang  pasti  adalah  partai  politik menggunakan  masyarakat  sipil  di  Sri  Lanka  sebagai  instrumen  dalam  mencapai  kekuasaan dan  masyarakat  sipil  berusaha  untuk  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  melalui  partai politik.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kritik  selanjutnya  adalah  kritik  terkait civil  society dari  kalangan  barat  seperti  yang disampaikan Mercel  dalam  Suharko  yang menyatakan  yakni  masyarakat  sipil  yang kuat  dan berani  akan  memperkuat  demokratisasi  dan  memperdalam  konsolidasi  demokrasi (Suharko, 2003) . NGO sebagai salah satu bentuk civil society dalam hal ini mendukung kegiatan dalam mengupayakan  demokrasi.  Bantahan  dari  pandangan  liberal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa studi yang dilakukan oleh di Afrika (Bratton, 1994; Fowler, 1993; & Ndegwa,1997) menolak tesis tersebut dengan memberikan argumen bahwa di Afrika, NGO atau masyarakat sipil tidak serta  merta  membangun  demokratisasi  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  penghambat baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Selanjutnya  kajian  yang  dilakukan  Mansour  Fakih (1996)  terkait  NGO  di  Indonesia  yang  memperlihatkan  bahwa  kontribusi  NGO  dalam masyarakat  sipil  secara  teoritis  terbatas.  NGO  dalam  hal  ini  lebih  merupakan  bagian  dari negara, bukan bagian dari masyarakat sipil.
Kritik ketiga terhadap civil society adalah kehidupan asosiasi yang etnosentrisme tidak akan menghasilkan demokrasi liberal seperti argumen Neil Devotta dalam melihat kehidupan asosiasi  di  Sri  Lanka.  Devotta,  berpendapat  bahwa  demokrasi  di  Sri  Lanka  tidak  berhasil karena  asosiasi  yang  etnosentris  mendominasi  jaringan  sosial  politik,  dengan  kata  lain, asosiasi  menghasilkan  "ikatan"  modal  sosial  telah  menang  atas  asosiasi  menghasilkan "menjembatani"  modal  sosial.  Masyarakat  sipil  yang  sifatnya  komunal  dalam  suatu  negara akan  sulit  untuk  mewujudkan  demokrasi  karena  pluralitas  masyarakat  yang  dapat menghambat  proses  demokratisasi,  bahkan  yang  terjadi  adalah  tirani  mayoritas  terhadap minoritas  seperti  yang  terjadi  di  Sri  Lanka  antara  Shinhala  dan  Tamil.  Pengalaman  di  Sri Lanka  juga  terjadi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  mana  tirani  mayoritas  terhadap minoritas  terjadi  dalam  kehidupan civil  society seperti  terjadi  di  Ambon,  Poso,  Sambas  dan Sampit.
Pandangan  selanjutnya  yang  mengkritisi civil  society dapat  dilihat  dari  argumentasi Gramsci yakni civil society merupakan ruang bagi kontestasi ideologi yang mana negara dan lainnya mencoba untuk mendapatkan budaya dan hegemoni ideologi. Pandangan Gramsci ini senada dengan pandangan Gellner dalam Beittinger-Lee yang mengkritisi konsep masyarakat sipil yang juga memiliki risiko seperti (Beittinger-Lee, 2010) :
(1) the danger of cultural relativism,
(2) the danger of including uncivil elements, and
(3) including  clan  and  kin  groups,  which  means  drifting  far  off  Gellner’s  view  of  civil society as a counterbalance to the “tyranny of cousins”
Pandangan kritis terhadap civil society ini terbukti terjadi dari pada beberapa negara terutama di Asia termasuk Indonesia dan Amerika Latin.
Relasi Civil society dengan Demokrasi dan Demokratisasi Konsep civil society selalu dihubungkan negara, demokrasi dan demokratisasi. Namun sebelum menjelaskan relasi dari konsep tersebut dan untuk lebih mudah memahami hubungan tersebut,  maka  terlebih  dahulu  dijelaskan  mengenai  konsep  demokrasi  itu  sendiri.  Konsep demokrasi  sebagai  bentuk  pemerintahan  berasal  dari  filsuf  Yunani,  namun  penggunaan konsep  demokrasi  pada  zaman  modern  dimulai  sejak  terjadinya  revolusi  dalam  masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Demokrasi dalam pandangan klasik dimaknai kehendak rakyat; kebaikan  bersama  dan  kebijakan  publik.  Locke  dan  Montesquieu  memandang  demokrasi sebagai  sebuah  pemerintahan  konstitusional  yang  mampu  membatasi  kekuasaan  mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu. Agak berbeda dengan demokrasi klasik, Schumpeter  lebih  menekankan  demokrasi  pada  prosedur  atau  metode  demokrasi  dengan merumuskan  demokrasi  sebagai  prosedur  kelembagaan  untuk  mencapai  keputusan  politik yang  di  dalamnya  individu  memperoleh  kekuasaan  untuk  membuat  keputusan  melalui

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 2003) . Kompetisi dalam mencari political leadership harus dilakukan dalam proses demokrasi. Sementara itu, lebih spesifik keterkaitan konsep demokrasi dengan civil society terlihat jelas  dari  definisi  yang  disampaikan  oleh  Beetham.  Demokrasi  secara  sederhana  dapat dipahami  sebagai suatu  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  di  dalamnya  terdapat persamaan  hak  setiap  anggota  kelompok  atau  asosiasi (Beetham,  2005) .  Lebih  rinci  lagi, Beetham  menjelaskan  bahwa associational  life atau civil  society merupakan  bagian  penting dari demokrasi. Civil society penting bagi demokrasi dikarenakan alasan-alasan berikut ini: “This  is  where  we  experience  democracy  in  action  most  directly:  where  we  can ourselves engage in discussion about actions and policies for a group, and contribute to their implementation. A second reason lies in the contribution the associations of civil society  make  to  the  democratic  quality  of  government,  through  helping  ensure  its accountability  and  responsiveness  to  citizens.  Third  is  that  the  knowledge,  skills  and attitudes people develop through their own groups and associations carry over into and enrich the wider public sphere” (Beetham, 2005) .
Dari beberapa penjelasan mengenai  demokrasi  tersebut,  maka jelas tergambar bahwa demokrasi  dan civil  society memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dan  saling  berkaitan. Pertama, civil  society merupakan  prasyarat  demokrasi. Civil  society sangat  dibutuhkan  pada negara-negara yang mengalami masa transisi dari rezim otoritarian kepada demokrasi. Walzer (1997)  dalam  Beittinger-Lee    (2010:10)  berpendapat “only  a  democratic  state  can  create  a democratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.” Civil society yang dimaksud tentunya bebas dari pengaruh rezim sekaligus dapat memperjuangkan kepentingan  umum. Civil  society sebagai  prasyarat  atau  prakondisi  dari  demokrasi disampaikan  oleh  Robert  Dahl  (1989)  dalam  Gaffar  yang  mengajukan  indikator  bagi demokrasi empiris yaitu adanya hak dan kebebasan dalam membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom (Gaffar, 2006) .
Pernyataan Robert Dahl ini diperkuat dengan hasil riset Tocqueville tentang demokrasi di Amerika. Menurut Tocqueville , demokrasi di Amerika bisa dapat berkembang dengan baik disebabkan  oleh  adanya  asosiasi-asosiasi  yang  hidup  secara  otonom,  terlepas  dari  pengaruh dan  intervensi  negara.  Kelompok  asosiasi  misalnya  kelompok  Gereja,  NGO  memberikan kontribusi bagi demokrasi liberal di Amerika. Asosiasi yang dapat membawa pengaruh positif terhadap  demokrasi  adalah  asosiasi  yang  mampu  membela  kepentingan  bersama,  menjadi penyeimbang kekuatan negara dan pasar serta mampu menjembatani masyarakat dan negara.
Kedua, civil  society dapat  membangun  demokrasi.  Diamond  melakukan  riset  terkait proses  konsolidasi  demokrasi  di  negara-negara  Amerika  Latin.  Dalam  risetnya  tersebut Diamond memang tidak membangun langkah-langkah demokrasi, tetapi menekankan dimensi penting  dalam  demokrasi  yaitu  adanya  kompetisi  yang  bermakna,  partisipasi  politik  yang tinggi, dan kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh aturan hukum. Lebih lanjut Diamond dalam risetnya tersebut memfokuskan perhatian pada politik, faktor budaya dan civil society , serta  juga  melihat  faktor  ekonomi  dari  negara  tersebut  dalam  mendukung  upaya  konsolidasi demokrasi (Diamond,  L.,  1997) .  Almond  menekankan  faktor  budaya  politik  sangat  sentral dalam upaya konsolidasi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan “perangkat” nilai-nilai politik,  orientasi  dari  warganya,  moderasi,  toleransi,  kesopanan, efficacy ,  pengetahuan  dan partisipasi (Vanhanen, 2003) . Riset dari Diamond ini menggambarkan bahwa civil society baik sebagai  kehidupan  asosiasi,  nilai  dan  norma  atau  ruang  ( space dan public  sphere )  sangat berperan  dalam  demokratisasi  dan  mempromosikan  terjadinya consolidated  democracy (Diamond, L., 1997) . Memang perlu diperhatikan adalah civil society yang dapat membangun demokrasi  tersebut  memiliki  prasyarat  tertentu  untuk  membangun  demokrasi  seperti

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
argumentasi  Croissant,  Lauth,  dan  Merkel  dalam  Beittinger-Lee  yaitu  bahwa civil  society harus mampu menjadi (Beittinger-Lee, 2010) :
(1) Protective function
(2) Mediative function
(3) Socializing function
(4) Integrative function
(5) Communicative function
Pembahasan  selanjutnya  adalah  keterkaitan  antara civil  society dan  demokratisasi. Demokratisasi  itu  sendiri  dapat  diartikan  “ takes  place  under  conditions  in  which  power resources have become so widely distributed that no group is any longer able to suppress its competitors  or  to  maintain  its  hegemony” (Vanhanen,  2003) .  Dalam  kaitannya  dengan demokratisasi  atau  menuju  konsolidasi  demokrasi, civil  society juga  memainkan  perannya seperti  yang  terjadi  di  Korea  Selatan.  Sunhyuk  Kim  dalam  Alagappa  menjelaskan  bahwa gerakan civil  society di  Korea  Selatan  berkoordinasi  dengan  partai  politik  yang  membantu proses demokratisasi dan menuju ke arah consolidated democracy (Alagappa, 2004) .
Pendapat  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Sørensen,  yang  memberikan  penekanan bahwa transisi kepada demokrasi dan konsolidasi demokrasi sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting yaitu (Sørensen, 2008) :
(1) The legitimacy of political rule
(2) Institutionalized political parties
(3) The strength of civil society
Lebih  lanjut  Sørensen  memberikan  penjelasan  bahwa  demokratisasi  dan  konsolidasi demokrasi terjadi karena adanya basis efektivitas civil society sebagai jaringan asosiasi  yang kuat dan kelompok hak-hak warga Negara (Sørensen, 2008) . Pengalaman di Eropa Timur dan Rusia  dapat  dijadikan  contoh  efektivitas civil  society sebagai  basis  demokratisasi  dan konsolidasi demokrasi. Sementara itu bagi kelompok the New Left civil society seperti Jurgen Habermas, civil society yang mampu memberikan dampak bagi demokratisasi adalah institusi masyarakat sipil  yang harus bertindak untuk melindungi pembangunan otonomi opini publik dalam public  sphere dari  segala  bentuk  intimidasi  birokrasi  negara,  sistem  kekuasaan  dari economic power dan market power (Baker, 2002) .
Keterkaitan  antara civil  society dengan  demokrasi  dan  demokratisasi  tidak  selalu dipandang  dalam  konteks  yang  positif.  Namun,  ada  juga  beberapa  ahli  yang  mengatakan sebaliknya  yakni  memberikan  dampak  negatif,  artinya  tidak  selamanya civil  society menghantarkan kepada consolidated democracy . Glasius menjelaskan perilaku kelompok atau organisasi  yang  dapat  mengancam  dengan  kekerasan,  eksklusivisme  etnik  dan  agama  dapat membahayakan kehidupan demokrasi (Glasius, 2010) . Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, karena  perkembangan civil  society sangat  dipengaruhi  oleh  struktur  politik  apakah  itu leadership ,  elite  maupun  dari  partai  politik.  Masyarakat  sipil  yang  tidak  mampu  membuat proses demokratisasi dan menuju konsolidasi demokrasi adalah masyarakat sipil yang radikal, berkolaborasi  dengan  negara  dan  pemilik  modal  bukan  untuk  membela  kepentingan  umum, serta menonjolkan karakteristik yang etnosentrisme. Studi (Whittington, 2001; Warren, 2001) dalam  Alagappa  menyatakan  bahwa civil  society adalah  arena  kekuasaan,  ketidaksamaan, perjuangan,  konflik  dan  koordinasi  di  antara  persaingan  identitas  dan  kepentingan.  Tidak semua civil society berdampak positif terhadap mempercepat demokratisasi, bahkan beberapa dengan  jelas  anti  demokrasi (Alagappa,  2004) .  Lebih  lanjut  mereka  memberikan  penjelasan masyarakat sipil yang dapat “mengikis” demokrasi adalah masyarakat sipil yang rasis, bersifat rahasia  dan  memilih  cara  kekerasan.  Kelompok  fundamental  dan  kelompok  religius  yang mendukung  keunggulan  rasial  dapat  mengubah  pandangan  yang  plural  ke  dalam  pandangan yang  picik  dan  intoleran.  Kelompok  masyarakat  sipil  seperti  inilah  yang  dapat  menghambat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 02 Tahun 2021 Halaman 131-142 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
demokratisasi. Civil  society berdampak  terhadap  demokrasi  dan  demokratisasi,  dipengaruhi oleh “ conditioned by the response of the state, by the connection among civil society, political society, and legislatures, and by the international context.”

## Kesimpulan
Civil society, demokrasi dan demokrasi adalah konsep yang saling berhubungan. Civil society berdampak  positif  bagi  demokrasi  dan  demokratisasi  yakni  ketika civil  society berperan  dalam  masa  transisi  atau  perubahan  politik  dari  otoritarianisme  kepada  demokrasi. Civil  society berupaya  menjatuhkan  rezim  yang  otoriter  seperti  yang  terjadi  di  beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika Latin. Tidak hanya pada masa transisi, civil society juga dibutuhkan  sebagai  prasyarat  atau  prakondisi  demokrasi  serta  dalam  pembangunan demokratisasi  guna  menuju consolidated  democracy .  Jenis civil  society yang  dapat memberikan  kontribusi  bagi  demokratisasi  adalah civil  society yang  dapat  menjalankan perannya  sebagai  penyeimbang  kekuatan  negara,  menjembatani  kepentingan  masyarakat dengan  negara  serta  mampu  mempengaruhi  kebijakan  negara  yang  berorientasi  kepada kepentingan  umum.  Begitu  pula  sebaliknya, civil  society dapat  berimplikasi  negatif  bagi demokrasi  dan  demokratisasi  apabila  yang  dominan  adalah  sifat  etnosentrisme,  radikal,  dan berorientasi  kepada  kekuasaan.  Perkembangan civil  society ini  sangat  dipengaruhi  oleh struktur  politik  pemerintahan,  dominasi  elite  sampai  dengan  pengaruh  kelompok  pemilik modal yang berusaha membatasi dan mengooptasi civil society sehingga tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan demokratisasi.

## Daftar Pustaka
Alagappa, M. (2004). Civil society And Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space . USA: Stanford University Press. Baker, G. (2002). Civil society and Democratic Theory Alternative Voices . USA dan Canada: Routledge.
Beetham, D. (2005). Democracy: A Beginner’s Guide . London: Oneworld Publications.
Beittinger-Lee, V. (2010). (Un) Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena . USA and Canada: Routledge. Brysk, A. (2000). Democratizing civil society in Latin America. Journal of Democracy , 11 (3), 151–165. Cohen, J & Andrew, A. (1992). Civil society and Political Theory . Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology Press.
Culla, A. S. (2006). Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Challenges. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
Diamond, L.,  et al. (1997). Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges . Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. Edwards, M. (2004). Civil society . USA: Odyssey Press Inc.
Eliaeson, S. (2006). Building Democracy and Civil society East of the Elbe . London dan New York: Routledge.
Fioramonti, L., & Fiori, A. (2010). Civil society after democracy: The evolution of civic activism in South Africa and Korea. Journal of Civil society , 6 (1), 23–38. Gaffar, A. (2006). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Glasius, M. (2010). Uncivil society. International encyclopedia of civil society . Hadiwijoya, S. S. (2012). Negara, Demokrasi dan Civil society . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hikam, M. . (1996). Demokrasi dan Civil society . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Kurniawan, L. J & Hesti, P. (2012). Negara, Civil societ & Demokratisasi Membangun
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. xx No. xx Tahun xxxx Halaman…-… e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan . Malang: INTRANS Publishing.
Lidauer, M. (2012). Democratic dawn? Civil society and elections in Myanmar 2010-2012. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 31 (2), 87–114.
Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2020). The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 8 (1), 109–128. Mavrikos-Adamou, T. (2010). Challenges to democracy building and the role of civil society. Democratization . 17 (3), 514–533. Mietzner, M. (2012). Indonesia’s democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. Democratization . 19 (2), 209–229. Pitidol, T. (2016). Redefining democratic discourse in Thailand’s civil society. Journal of Contemporary Asia , 46 (3), 520–537. Schumpeter, J. . (2003). Capitalism, Socialism, and Democracy . London dan New York: Routledge.
Sommerfeldt, E. J. (2013). The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy. Public Relations Review , 39 (4), 280–289. Sørensen, G. (2008). Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World Third Edition . USA:Westview Press.
Suharko. (2003). NGO, Civil society dan Demokrasi: Kritik terhadap Pandangan Liberal. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (2), 205–226.
Tester, K. (2014). Civil society . Routledge.
Vanhanen, T. (2003). Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries . London dan New York: Routledge.
Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.