## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan

## PENGARUH INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BMT
Iin Emy Prastiwi STIE-AAS Surakarta Email: iinemyprastiwi24@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  at  determining  the  contribution  of  the  independence  Sharia  Supervisory Board and Good Corporate Governance individually and simultaneously to the performance of the BMT  in  Sukoharjo  and  Karanganyar.  This  study  was  a  survey  research  with  a  quantitative approach.  The  populations  in  this  study  were  the  manager  and  supervisor  of  BMT.  The  sampling technique  was  a  convenience  sampling  method  possible.  Samples  taken  as  many  as  30  data  were spread  at  9  BMT  in  Sukoharjo,  and  6  BMT  in  Karanganyar.  Data  were  taken  by  using  a questionnaire and the analysis of the balance sheet and profit and loss. Testing of instruments used validity  test,  reliability  test,  test  of  sub-structures  I,  II,  and  III  and  then  are  analyzed  by  Path Analysis. The results in this study are: (1) the independency of the Sharia Supervisory Board affects significantly  positive  on  the  Good  Corporate  Governance  of  65.4%.  (2)  the  independence  of  the Sharia  Supervisory  Board  affects  significantly  negative  on  the  performance  of  0,244,  (3)  Good Corporate  Governance  affects  significantly  positive  on  the  performance  of  1,125.  (4)  The independency of the Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance affect significantly positive on the performance of 88.1%.
Keywords: Independency, Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Performance of BMT, Path Analysis

## Pendahuluan
Perkembangan  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah  semakin  pesatdari  tahun  ke tahun.  Anggraeni  et  al  (2013)  menyatakan BMT  sebagai  salah  satu  Lembaga  Keuangan Syariah  non  Bank,  sangat  mendukung permodalan  terhadap  sektor  UMKM  di Indonesia.Semakin bertambahnya jumlah BMT yang berdiri, memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih leluasa memilih BMT yang  bagus  kinerjanya.  Persaingan  antar lembaga keuangan syariah baik BMT maupun bank  syariah  yang  semakin  ketat,  menuntut masing-masing  lembaga  harus  memiliki kinerja yang bagus dan sesuai syariah.
Potensi BMT yang semakin
berkembang  pesat,  selain  kinerja  BMT  yang menjadi  perhatian,  tidak  lupa  jati  diri  yang
paling  pokok  dari  BMT  adalah  identitas keislamannya  (Hendriani,  2012).  Dalam  hal ini,  sangat  diperlukan  adanya  bagian  khusus dari  BMT  yang  mengawasi  operasionalnya agar  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah, yaitu  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah. Menyadari  peran  Dewan  Pengawas  Syariah sangat  penting,  agar  masyarakat  terus  yakin dan  percaya  menggunakan  jasa  BMT,  maka Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  melakukan tugasnya  haruslah  memiliki  independensi yang  bagus.  Oleh  karena  berkaitan  dengan kepercayaan  masyarakat,  terutama  tentang kesyariahan  bank  syariah,  maka  keanggotaan Dewan  Pengawas  Syariah  haruslah  bersifat independen  (tidak  memihak),  objektif  dan jujur (Prasetyoningrum, 2010:4).
Untuk  meningkatkan  kinerja  BMT selain pengawasan syariah, ada sisi  lain  yang

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
harus  diperhatikan  yaitu  bermacam-macam risiko yang harus dihadapi dalam menjalankan  aktivitasnya.  Oleh  karena  itu penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik ( Good Corporate Governance ) sangat diperlukan untuk menghindari berbagai risiko tersebut. Penerapan Good Corporate Governance pada  BMT  merupakan  wujud pertanggungjawaban
BMT terhadap masyarakat  bahwa  BMT  sudah  dikelola dengan  baik  dan  profesional  berdasarkan prinsip  kehati-hatian  ( prudent )  dengan  tidak mengabaikan aturan syariah.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas, maka  dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin meneliti  tentang  “Pengaruh  Independensi Dewan
Pengawas Syariah
dalam
Mewujudkan Good  Corporate  Governance untuk Meningkatkan Kinerja Baitul Maal wat
Tamwil (Studi Kasus pada BMT di Sukoharjo, dan Karanganyar)”.
Kinerja Baitul Maal Wat Tamwil
Kinerja  dalam  bahasa  Inggris  adalah performance yang mempunyai arti pelaksanaan.  Menurut  Zarkasyi  (2008:48) kinerja  perusahaan  merupakan  sesuatu  yang dihasilkan  oleh  suatu  organisasi  dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang  ditetapkan.Sedangkan  penilaian  kinerja pada perbankan dikembangkan dengan menggunakan  rasio-rasio  keuangan  (Asrori, 2014).  Menurut  Mink  dalam  Thoin  (2015) bahwa  kinerja  merupakan  suatu  kondisi  yang harus  diketahui  serta  dikonfirmasikan  untuk para  pihak  yang  bersangkutan,  untuk  melihat tingkat  pencapaian  hasil  suatu  instansi dihubungkan  dengan  visi  serta  mengetahui dampak  positif  dan  negatif  dari  suatu kebijakan-kebijakan  operasionalnya.  Individu yang  memiliki  kinerja  yang  tinggi  memiliki beberapa karakteristik khusus. Diantara
karakteristik tersebut: (a) individu yang selalu berorientasi  prestasi,  (b)  memiliki  percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit Jasa Keuangan Syariah diatur dalam
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit Jasa  Keuangan  Syariah  yang  disebutkan dalam Bab III pasal 5 sebagai berikut:
“Ruang  Lingkup  Penilaian  Kesehatan KJKS  dan  UJKS  koperasi  meliputi  penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi
8. Prinsip Syariah”
Namun, penilaian kesehatan dalam penelitian  ini  menggunakan  pedoman  versi PINBUK, yaitu ada enam aspek yang menjadi indikator  kesehatan  BMT.  Keenam  aspek tersebut  yaitu  permodalan,  kualitas  aktiva produktif, likuiditas, efisiensi usaha, rentabilitas,  kemandirian  dan  keberlanjutan (Aslichan, 2009:199).

## Persepsi Independensi DPS A. Dewan Pengawas Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  adalah dewan  yang  melakukan  pengawasan terhadap  prinsip  syariah  dalam  kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan  fungsinya  bertindak  secara independen (Muhammad,
2011:27).

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
Dewan  Pengawas  Syariah  merupakan salah  satu  bagian  penting  dari  Lembaga Keuangan  Syariah.  Peran  utama  Dewan Pengawas  Syariah  adalah  mengawasi jalannya  operasional  Lembaga  Keuangan Syariah  sehari-hari,  agar  selalu  sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
Menurut  Tho’in  (2016)  bahwa  bank syariah  adalah  bank  yang  beroperasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah Islam. Karena bank syariah termasuk pula dalam  lembaga  keuangan  syariah.  DPS harus membuat  pernyataan  yang biasanya dibuat secara berkala (setiap tahun) bahwa
Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya  benar-benar  telah  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  syariah  (Syakir Sula, 2004: 541-542).
BMT  memiliki  Dewan  Pengawas Syariah adalah Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No.35.2/ PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS  dan  UJKS  Koperasi,  dalam  BAB  I
Ketentuan  Umum,  pasal  1  ayat  8 menyebutkan:
“Dewan  Pengawas  Syariah  pada KJKS  dan  UJKS  Koperasi  adalah  dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota  dan  beranggotakan  alim  ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi  dan  tugas  sebagai  pengawas syariah  pada  koperasi  yang  bersangkutan dan  berwenang  memberikan  tanggapan atau  penafsiran  terhadap  fatwa  yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.”

## B. Persepsi
Menurut  Kotler  dan  Keller  (2012) persepsi adalah proses bagaimana seseorang  menyeleksi,  mengatur,  dan
mengintepretasikan masukan-masukan informasi  untuk  menciptakan  gambaran keseluruhan  yang  berarti.  Masing-masing individu  akan  memandang  objek  yang sama namun mempersepsikannya
berbeda.
Adapun faktor yang mempengaruhi  persepsi  seseorang  adalah karateristik  orang  yang  dipersepsi  dan faktor situasional.

## C. Independensi DPS
Menurut  Kasim,  et  al  (2013:224) indepedensi  adalah    sikap  seseorang dimana  dalam  sudut  pandang,  pendapat, maupun kesimpulan yang disampaikannya tidak  bergantung  pada  pengaruh  dan tekanan  dari  pihak  yang  berkepentingan. Sedangkan  menurut  Halim  (2015:  48) independensi  merupakan  suatu  sikap mental  yang  dimiliki  auditor  untuk  tidak memihak  dalam  melakukan  audit.  Dalam AAOIFI  dan  IFSB  menuntut  agar  Dewan Pengawas  Syariah  harus  independen  dari lembaganya  dan  tidak  tunduk  pada manajemen  lembaga  tersebut.  Dewan Pengawas  Syariah  tidak  hanya  bertindak untuk  kepentingan  bank,  tetapi  juga investor.  Dewan  Pengawas  Syariah  juga harus bertindak sesuai dengan kepentingan  investor  yang  berminat  dan konsisten dengan investasi berbasis syariah.  Dalam  hal  ini  Dewan  Pengawas Syariah  diasumsikan  sebagai “saluran transformasional ”  antara  hukum  agama dan investor (Casper, 2012: 10).
Seperti  halnya  auditor,  seorang Dewan  Pengawas  Syariah  harus  bersikap independen.  Independensi  meliputi  dua hal  yaitu  Independensi  dalam  pemikiran dan penampilan.Independensi dalam pemikiran  merupakan  sikap  mental  yang memungkinkan pernyataan pemikiran

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang dapat mengganggu pertimbangan
profesional, yang memungkinkan
seseorang individu untuk memiliki integritas  dan  bertindak  secara  objektif,
serta menerapkan skeptisisme profesional. Sedangkan Independensi
dalam penampilan    merupakan  sikap  yang menghindari  tindakan  atau  situasi  yang dapat  menyebabkan  pihak  ketiga  (pihak yang  rasional  dan  memiliki  pengetahuan mengenai  semua  informasi  yang  relevan, termasuk  pencegahan  yang  diterapkan) meragukan  integritas,  objektivitas,  atau skeptisisme  profesional  dari  anggota  tim (Jusup, 2014:139).
Menurut  Karim  (1990)  dalam Prasetyoningrum  (2010:29)  ada  sejumlah persamaan  mendasar  antara  peran  Dewan Pengawas Syariah dengan akuntan publik. Sehingga  teori-teori  akuntan  publik  dapat digunakan untuk Dewan Pengawas
Syariah.  Menurut  Kode  Etik  Akuntan
Publik, seorang auditor harus mematuhi 5 prinsip  dasar  yang  harus  dipegang,  yaitu terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi  dan  kehati-hatian  profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

## Good Corporate Governance
Good Corporate Governance menurut PBI  No.11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
( transparency ), akuntabilitas ( accountability ),
pertanggungjawaban ( responsibility ), profesional  ( professional ),  dan  kewajaran ( fairness ).  Namun  untuk  prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah ditambah prinsip spiritualitas ( spirituality ) (Nasirwan dan Utomo, 2006:51). Menurut  Mr.  Wolfensohn  (Presiden Bank  Dunia)  sebagaimana  dikutip  oleh  Rivai (2009:106)  tujuan  dari Good  Corporate Governance adalah untuk mewujudkan keadilan  bagi  seluruh stakeholders melalui penciptaan  transparansi  dan  akuntabilitas yang  lebih  besar.Secara  umum  para  ahli  dan pelaku  perbankan  syariah  sepakat  bahwa prinsip-prinsip pokok Good Corporate Governance yang dikembangkan oleh
international standard setter dan dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional  hampir  seluruhnya  bersifat sejalan  dengan  nilai-nilai  Islami  sehingga sesuai untuk diimplementasikan pada perbankan syariah. Pengaturan Good Corporate  Governance pada  bank  syariah diperlukan  sebagai  suatu  jaminan  bahwa pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah bisa dilakukan dengan baik. Jaminan pemenuhan  prinsip  syariah  bisa  dilakukan baik melalui penetapan aturan tentang struktur governance bank  syariah  yang  menjamin tersedianya  fungsi  pengawasan  tentang  aspek kesyariahan (Nasirwan dan Utomo, 2006: 30- 33).

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan

## Kerangka Berpikir

## Gambar 1
Kerangka Berpikir Adapun  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1
Diduga  ada  pengaruh  signifikan  antara independensi  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap Good  Corporate  Governance pada BMT di Sukoharjo dan Karanganyar; Hipotesis 2
Diduga  ada  pengaruh  signifikan  antara independensi  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap  kinerja  pada  BMT  di  kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
Hipotesis 3
Diduga  ada  pengaruh  signifikan  antara Good  Corporate  Governance terhadap kinerja pada BMT di kabupaten  Sukoharjo dan Karanganyar Hipotesis 4
Diduga  ada  pengaruh  signifikan  antara independensi DPS dan Good  Corporate Governance secara bersama-sama terhadap kinerja  pada  BMT  di  Sukoharjo  dan Karanganyar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.
Variabel dalam penelitian ini adalah independensi  DPS  (X 1 ), Good  Corporate Governance (X 2 ), dan Kinerja pada BMT (Y).
Teknik
pengambilan sampel
denganmotode convenience sampling . Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  adalah manajer dan supervisor BMT yang
menggunakan  jasa  dan  laporan  DPS  yang tersebar di kabupaten Sukoharjo, dan Karanganyar.  Sampel  dalam  penelitian  ini diambil  sebanyak  30  data  yang  tersebar  di  9 BMT  di  Sukoharjo,  dan  6  BMT  di Karanganyar.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini,  dengan  dokumentasi,  observasi  dan  studi pustaka.  Data  diambi  dengan  menggunakan metode kuesioner dan  analisis laporan neraca dan laba rugi.

## Metode Analisis Data
a. Uji Validitas
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang akan  diukur  dengan  kuesioner  tersebut. Pengujian  validitas  ini  menggunakan signifikansi Pearson  Correlation yaitu dengan  cara  menghitung  korelasi  antara nilai  yang  diperoleh  dari  pertanyaan- pertanyaan.  Apabila  signifikansi Pearson Correlation yang  didapat  memiliki  nilai dibawah  0,05  berarti  data  yang  diperoleh adalah valid (Ghozali, 2005:45).
b. Uji Reliabilitas Uji reabilitas dilakukan untuk mendapatkan ketepatan (keterandalan atau keajegan)  alat  pengukur  data  (instrumen) yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan uji statistik cronbachalpha (α). Pengukuran reliabilitas mempunyai  kisaran  0-1  dengan  nilai antara  0,6-0,7  yang  merupakan  batas
Independensi DPS (X 1 )
Good Corporate
Governance (X 2 )
Kinerja BMT Se- Sukoharjo, dan
Karanganyar (Y)

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
(Density at Lower Limit)- (Density at Upper Limit) (Area Below Upper Limit)- (Area Below Lower
Limit)
ɛ 1
terendah untuk penerimaan. Idealnya nilai ini  diatas  0,7  atau  0,8  (Sarwono,
2013:247)
c. Method of Succesive Interval (MSI)
Salah  satu  syarat path  analysis ini  digunakan adalah  data  berskala  interval  dan  rasio. Teknik  transformasi  yang  paling  sederhana adalah Method of Succesive Interval (MSI). Method  of  Succesive  Interval (MSI) yaitu  metode  untuk  meningkatka  skala  data penelitian  yang  berskala  ordinal  menjadi berskala  interval  sehingga  regresi  bisa dilakukan (Riduwan dan Kuncoro, 2013). Langkah-langkah Method of Succesive
Interval (MSI)  adalah  sebagai  berikut
(Riduwan dan Kuncoro, 2013:30):
a) Perhatikan  setiap  butir  jawaban  responden dari angket yang disebarkan;
b) Pada  setiap butir ditentukan berapa orang yang  mendapat  skor  1,2,3,4  dan  5  yang disebut sebagai frekuensi;
c) Setiap  frekuensi  dibagi  dengan  banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi;
d) Tentukan  proporsi  kumulatif  dengan  jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor;
e) Gunakan  Tabel  Distribusi  Normal  (tabel Z),  hitung  nilai  Z  untuk  setiap  proporsi kumulatif yang diperoleh;
f) Tentukan nilai  tinggi  densitas untuk  setiap nilai  Z  untuk  setiap  nilai  yang  diperoleh (dengan menggunakan tabel Tinggi Densitas);
g) Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus

## NS =
h) Tentukan  nilai  trasnformasi  dengan rumus:
Y =NS+[1+ NS min ]
d. Path Analysis
Untuk  pengujian  hipotesis,  menggunakan analisis  jalur  ( path  analysis ).  Model persamaan untuk menguji hipotesis dengan analisis jalur dapat  dibuat melalui persamaan struktur sebagai berikut: Gambar 3.1 Diagram Jalur Lengkap
Hubungan Sub-Struktur I, Variabel X 1 terhadap X 2 Sub-Struktur I Y 2 = ρx 1 x 2 X 1 + ρx 2 ɛ 1
Hubungan Sub-Struktur II, Variabel X 1 dan X 2 terhadap Y Sub-Struktur I Y = ρx 1 yX 1 + ρx 2 yX 2 + ρYɛ 2
Y = ρy 1 yX 1 + ρyɛ 2 Y = ρx 2 yX 2 + ρyɛ 2 Dimana : X 1 =  Independensi  Dewan  Pengawas Syariah
ρx 2 Y Independensi DPS (X 1 ) Good Corporate Governance (X 2 )
Kinerja BMT Se-
Sukoharjo, Karanganyar dan Solo (Y) ɛ 2
ρX 1 Y ρx 1 x 2

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
X 2 = G ood Corporate Governance Y = Kinerja BMT ɛ   = error

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  responden manager  dan  supervisor  BMT  di  kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Peneliti memilih manajer  dan  supervisor  sebagai  responden dalam  penelitian  ini  karena  diharapkan manajer  dan  supervisor  bisa  memberikan persepsinya  terhadap  independensi  Dewan Pengawas Syariah dan memberikan informasi mengenai  pelaksanaan Good  Corporate Governance pada BMT-nya masing-masing.
Penyebaran  kuesioner  dimulai  pada tanggal 1 Juni 2016 sampai 30 Juni 2016 dan dilakukan ke 13 BMT di Sukoharjo, 13 BMT di  Karanganyar.  BMT  yang  dijadikan  objek penelitian  adalah  BMT  yang  sudah  memiliki Dewan  Pengawas  Syariah  dan  bersedia memberikan laporan neraca dan laba ruginya. Masing-masing  BMT  diberikan  2  buah kuesioner untuk diisi manager dan supervisor. Data jumlah penyebaran kuesioner pada BMT responden sebagai berikut:
Tabel 1 Data Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah Kuesioner yang Disebar Persentase 1 Jumlah  Kuesioner yang tidak kembali 10 19,23% 2 Jumlah  Kuesioner yang  tidak  dapat diolah 12 23,08% 3 Jumlah  Kuesioner yang dapat diolah 30 57,69% 4 Total    Kuesioner yang disebar 52 100%

## Sumber: Data primer diolah, 2016
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dijelaskan bahwa dari 52 kuesioner yang disebar, ada 42 kuesioner  yang  kembali  dan  hanya  30 kuesioner  yang  bisa  diolah.  Adapun  data
BMT responden yang mengembalikan kuesioner  dan  dapat  diolah  adalah  sebagai berikut:
Tabel 2 Rincian Pengembalian kuesioner yang dapat diolah Nama BMT Manager Supervis or Lainnya
Kabupaten Sukoharjo:
1. BMT Al Firdaus 2. BMT Amanah Insani 3. BMT Fadhila Sentosa 4. BMT Bina Umat Mandiri 5. BMT Hasanah
6. BMT Al A’la 7. BMT Nur Insan Mandiri 8. BMT Emas Rejeki
Abadi 9. BMT Amanah Ummah Kabupaten Karanganyar: 10. BMT Kube Colomadu Sejahtera
11. BMT Atunnisa
12. BMT Al Kautsar 13. BMT  Bina  Insan
Mandiri
14. BMT Alfa Dinar
15. BMT Kube Karanganyar Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 - - 1 - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - -
Total 15 7 8
Dari  data  responden,  didapatkan  bahwa bahwa  responden  yang  berjenis  kelamin  pria berjumlah  21  orang  atau  70%  dan  wanita berjumlah 9 orang atau  30%.  Lalu  responden berdasarkan jabatan didapatkan yang berprofesi  sebagai  manager  berjumlah  15 orang atau 50%, sebagai supervisor berjumlah 7  orang  atau  23,33%,  sebagai  karyawan lainnya  berjumlah  8  orang  atau  26,67%. Untuk responden berdasarkan usia didapatkan  yang  berumur  19-30  tahun berjumlah 9 orang atau 30%, untuk responden yang berumur 31-40 tahun berjumlah 8 orang atau  26,67%,  dan  untuk  responden  yang berumur  diatas  40  tahun  berjumlah  13  orang atau 43,33%.
Sedangkan untuk
responden berdasarkan pendidikan didapatkan responden yang  lulusan  SMA  berjumlah  3  orang  atau 10%,  responden  lulusan  D3  berjumlah  5 orang  atau  16,67%,  responden  lulusan  S1

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
berjumlah  21  orang  atau  70%,  responden lulusan  S2  berjumlah  1  orang  atau  3,33%. Untuk responden berdasarkan lamanya bekerja  didapatkan  bahwa  responden  yang telah  bekerja  1-3  tahun  berjumlah  5  orang atau  16,67%,  responden  yang  bekerja  lebih dari 3 tahun berjumlah 25 orang atau 83,33%.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur independensi  Dewan  Pengawas  Syariah,  dan Good  Corporate  Governance menggunakan skala  likert    5  poin  mulai  dari  sangat  tidak setuju,  tidak  setuju,  netral,  setuju  dan  sangat setuju. Sedangkan untuk mengukur kinerja ke 15  BMT  di  Sukoharjo  dan  Karanganyar peneliti  menggunakan  analisis  kesehatan BMT  versi  PINBUK  berpedoman  pada penelitian Aslichan, Hubeis dan Sailah (2009: 199-202).Karena  keterbatasan  data,  maka peneliti  hanya  menghitung  rasio-rasio  tingkat permodalan (CAR), efisiensi (efisiensi inventaris  dan  biaya),  likuiditas  (rasio  kas/ cash ratio ), rentabilitas (ROA dan ROE).
Pengukuran  kinerja  BMT  didasarkan pada rasio-rasio permodalan, efisiensi, likuiditas  dan  rentabilitas.  Caranya  dengan menghitung dari laporan neraca dan laba rugi BMT dan memberi skor 5 tingkat, mulai dari sangat  rendah,  rendah,  cukup,  tinggi,  dan sangat  tinggi.  Berdasarkan  analisis  data neraca  dan  laba  rugi,  dari  15  BMT  ada  1 BMT  atau  6,67%  tergolong  sangat  kurang sehat,  5  BMT  atau  33,33%  tergolong  kurang sehat,  6  BMT  atau  40%  tergolong  cukup sehat,  2  BMT  atau  13,33%  tergolong  sehat, dan  1  BMT  atau  6,67%  tergolong  sangat sehat.  Kebanyakan  BMT  responden  adalah cukup  sehat  dan  kurang  sehat,  hal  ini  perlu diperhatikan BMT agar kepercayaan masyarakat  tetap  terjaga  dan  pengawasan audit  terhadap  laporan  keuangan  BMT  lebih ditingkatkan  dan  lebih  ketat.Setiap  kesulitan dan  permasalahan  harus  segera  diprediksi
agar  segera  dicari  solusi  untuk  pemecahan masalah.Sehingga hal-hal yang tidak diharapkan bisa dihindari sedini mungkin.
Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan  bahwa  Independensi  Dewan Pengawas  Syariah  berpengaruh  signifikan terhadap Good  Corporate  Governance pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.  Besarnya  R  square  sebesar 0,654 yang berarti besarnyakontribusi pengaruh  sebesar  0,654  atau  sebesar  65,4% dengan  arah  positif.  Semakin  tinggi  sikap independensi  Dewan  Pengawas  Syariah dalam  pengawasan  syariah,  maka  semakin baik juga penerapan Good Corporate Governance pada  BMT.  Dalam  hal  ini, independensi  Dewan  Pengawas  Syariah sangat  diperlukan  agar  aktivitas  operasional BMT  senantiasa  dalam  koridor  kepatuhan syariah.Dengan demikian semakin baik kuantitas dan kualitas pengawasan oleh  DPS, maka  semakin  baik  juga  penerapan Good Corporate  Governance pada  BMT . Hasil  ini sesuai  dengan  hipotesis  kedua,  yang  berarti hasil  analisis  statistik  menunjukkan  adanya hubungan yang signifikanindependensi Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap Good Corporate Governance pada BMT.
Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa independensi Dewan Pengawas Syariah  berpengaruh  signifikan  dengan  arah negatif  terhadap  kinerja  BMT  di  kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Besarnya kontribusi  pengaruh  independensi  Dewan Pengawas  Syariah  sebesar  0,244 2 atau  0,059. Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  independensi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah,  maka  semakin  turun  kinerja  BMT. BMT  dalam  kondisi  tertentu  merasa  ada tekanan  antara  keharusan  mematuhi  prinsip- prinsip  syariah  dengan  tuntutan  untuk meningkatkan aspek profitabilitas sesuai yang

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
ditargetkan.  Hal  ini  disebabkan  terkadang masyarakat tidak terlalu mementingkan kepatuhan  syariah  dan  lebih  cenderung memilih yang praktis dalam masalah keuangan. Namun BMT harus tetap memprioritaskan  profit yang halal dan thayib menjadi hal yang utama.
Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh  signifikan  terhadap kinerjapada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.  Besarnya  kontribusi  pengaruh Good  Corporate  Governance sebesar  1,125 2 atau 1,266 dengan arah positif. Hal ini berarti semakin  tinggi Good  Corporate  Governance , maka semakin tinggi kinerja BMT. Mekanisme Good  Corporate  Governance pada  manajemen  BMT  dapat  meminimalkan berbagai  risiko,  baik  risiko  kredit,  risiko likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  reputasi dan  sebagainya.  Hal  inidapat  meningkatkan kepercayaan  investor  dan  masyarakat  sekitar, sehingga dapat meningkatkan kinerja BMT
Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan  bahwa  independensi  Dewan Pengawas  Syariah  dan Good  Corporate Governance
secara bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pada
BMT di kabupaten Sukoharjo dan
Karanganyar.Besarnya  R  square  sebesar 0,881 yang berarti besarnyakontribusi pengaruh  independensi  Dewan  Pengawas Syariah  dan Good  Corporate  Governance secara  bersama-sama  sebesar  0,881  atau 88,1%.  Sisanya  11,9%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  disebutkan  dalam model, misalnya komite audit.Hasil ini sesuai dengan  hipotesis  kelima,  yang  berarti  hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan  yang  signifikan  dan  simultan antaraindependensi DPS dan Good Corporate Governance terhadap kinerja BMT.
Namun  besarnya  kontribusi  pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja sebesar  1,125  dengan  arah  positif,  dan kontribusi  pengaruh  independensi  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  kinerja  sebesar 0,244  dengan  arah  negatif.  Sedangkan pengaruh  independensi  Dewan  pengawas Syariah  terhadap  kinerja  BMT  melalui Good Corporate  Governance sebesar  0,666 2 atau 0,4436  atau  44,36%.  Hal  ini  bisa  dijelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah secara langsung  dalam  aktivitas  dan  operasional BMT,  maka  hal  ini  justru  akan  membuat pihak  manajemen  BMT  menjadi  tertekan. Peran DPS sebaiknya mengacu pada imlementasi  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance perbankan syariah

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  analisis  data dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  uji  statistik hipotesis pertama menunjukkan bahwa independensi  DPS  berpengaruh  signifikan terhadap Good  Corporate  Governance pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.  Hasil  uji  statistik  hipotesis kedua menunjukkan bahwa independensi DPS berpengaruh  signifikan  dengan  arah  negatif terhadap kinerja BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Hasil uji statistik hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa Good Corporate
Governance berpengaruh signifikan  dengan  arah  positif  terhadap kinerja  pada  BMT  di  kabupaten  Sukoharjo dan  Karanganyar.  Hasil  uji  statistik  hipotesis keempat  menunjukkan  bahwa  independensi DPS dan Good Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  pada  BMT  di  kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

## Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan

## Daftar Pustaka
Anggraeni,  Lukytawati.  et  al.  2013. Akses UMKM  Terhadap  Pembiayaan  Mikro Syariah  dan    Dampaknya  Terhadap Perkembangan  Usaha:  Kasus  BMT Tadbiirul  Ummah,  Kabupaten  Bogor. Jurnal  Muzara’ah.  (Vol).1,  No.  1,  2013. Bogor:  Departemen  Ekonomi,  FE  dan Manajemen IPB.
Aslichan,  et.al.  2009. Kajian  Penilaian Kesehatan  dalam  Rangka  Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil : Kasus BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  Lasem Rembang. Jurnal Manajemen IKM
(Vol).4 No.2 Asrori.2014. Implementasi  Islamic Corporate Governance  dan  Implikasinya  Terhadap Kinerja  Bank  Syariah. Jurnal  Dinamika Akuntansi.  (Vol).6, No.1. Semarang:  FE, Universitas Negeri Semarang Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS. Edisi  3.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2015. Auditing I: Dasar-dasar Audit  Laporan  Keuangan.  Yogyakarta: Unit  Penerbit  dan  Percetakan  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Hendriani,  Maria.2012. Peran  UMKM  dalam Perekonomian Indonesia.
Jusup, Al. Haryono. 2014. Auditing: Pengauditan  Berbasis  ISA.  Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kasim,  Nawal,  et  al.  2013. Comparative Analysis  on  AAOIFI,  IFSB,  and  BNM Shari’ah Governane Guidelines. International Journal of
Bussines  and  Social  Science.(Vol).4  No. 15.  Malaysia:  Faculty  of  Accountancy, Universiti Teknologi MARA Shah Alam. Kotler,  Philip  dan  Keller,  Kevin  Lane.2012.
Marketing Management.Edisi ke 14.
Muhammad.  2011. Audit  dan  Pengawasan Syariah pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Nasirwan  dan  Utomo,  Setiawan  Budi.2006.
Good Corporate Governance Bank
Syariah.Jakarta: Direktorat  Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang  Pedoman  Penilaian  Kesehatan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang  pelaksanaan  Good  Corporate Governance  bagi  Bank  Umum  Syariah dan Unit Usaha Syariah Riduwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad.2013 .  Cara  Menggunakan  dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur). Bandung: Alfabeta. Cetakan kelima.
Rivai,  H.  Veithzal  et.al.2009 .  Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya. Semarang:  Pustaka Rizki Putra Sarwono, Jonathan. 2013. StatistikMultivariatAplikasiuntukRisetdan Skripsi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Syakir  Sula,  Muhammad.  2004 .  Asuransi
Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan Sistem  Operasional. Jakarta: Gema Insani.
Tho’in,  Muhammad.  2015. Analisis  Laporan Keuangan  Dalam  Mengukur  Kinerja Keuangan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  Tekun  Boyolali. Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Islam,  LPPM  STIE  AAS Surakarta.  Vol.  1  No.  3,  November  118- 133.
Tho’in,  Muhammad.  2016. Kompetensi Sumber Daya Bank Syariah Berdasarkan  Prinsip-prinsip  Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah di Surakarta) .  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam,  LPPM  STIE  AAS  Surakarta. Vol. 2 No. 3, November 158-171.
Zarkasyi, Moh. Wahyudin.2008. Good Corporate  Governance  pada  Badan Usaha  Manufaktur,  Perbankan  dan  Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.