Journal of Governance, Juni  2017                                    Volume 2,  No. 1
PURITANISME DAN FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM TRANSNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

## Rendy Adiwilaga
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung (UNIBBA) rendyadiwilaga@gmail.com
Abstract: In fact, the movement of Islamisme has special portion in the political world. It not only presents as a potential power, this movement is also there as a good bargain to define and colorise the political climate. The movement not only exists as antithesis to the old concept created by the western, but also it appears as  a  movement  to  influence  the  colors  of  the  political  states  in  many  countries, particularly in the newly independent states after the World War II. This present article  explains  how,  historically,  the  Ideology  of  Islam  Transnational  as  the idology  that  spread  over  in  Indonesia  after  reformation  movement  builds  a  new hegemony. It also describes how this ideology influences the Pancasila, especially the existence of Pancasila as the national concensus.
Keyword: Islamism, Ascetic, Fundamentalism, Pancasila
Pendahuluan Sulit  untuk  kita  ingkari  bahwa dewasa ini, gejolak euforia Islamisme  sebagai  paham,  bahkan mimpi  dalam  sistem  ketatanegaraan, sangat laris sebagai sebuah komoditas  hangat  terlebih  untuk
diperbincangkan.  Pasca  bergulirnya aksi massa dengan mengusung nama gerakan  seperti  411  dan  212  pada akhir  tahun  2016,  sebagian  besar masyarakat mulai memberi perhatian lebih  pada  gerakan  Islamisme.  Front
Pembela  Islam  (FPI)  dan  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  mendadak mendapatkan  panggung  megah,  dan ormas-ormas lain sejenis pun semakin lantang dalam memperlihatkan  geliatnya  perihal ditetapkannya  nilai-nilai  khilafah dalam keseharian masyarakat.
Masyarakat  pun  semakin  dibuat bingung.  Disisi  lain,  bagi  para pendukung  Islamisme,  fenomena  ini merupakan angin segar yang mampu merestuinya  untuk  berbicara  apapun
Adiwilaga, Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam
tentang  isu  keIslaman,  termasuk  di dalamnya  hal-hal  yang  sebelumnya tabu  untuk  diperbincangkan  seperti pendirian  negara  Islam  dan  lain sebagainya. Disisi lain pula, masyarakat  yang  merasa  mewakili
kebhinekaan  dan  toleran,  dibuat resah  dengan  isu-isu  non  elementer yang  digulirkan  ormas-ormas  Islam baru  seperti  penurunan  baligho  di Universitas  Kristen  Duta  Wacana Yogyakarta, pembubaran acara
peribadatan  acara  keagamaan  non- Islam, sweeping besar-besaran  yang dilakukan  beberapa  ormas  terkait penggunaan  atribut  natal  dan  lain sebagainya, hingga dewasa ini terjadi peristiwa  penolakan  pengurusan jenazah  akibat  pilihan  politik. Masyarakat  terpecah  ke  dalam  dua kutub yang saling berseberangan dan saling  melakukan  penolakan  serta pembenaran.  Walhasil,  kondusifitas dalam  kehidupan  bermasyarakat cukup  terganggu,  dan  disintegrasi dikhawatirkan mengemuka jika fenomena ini tersebut dibiarkan. Peristiwa  dugaan  penistaan  agama oleh  Gubernur  DKI  Jakarta,  Basuki Tjahaja  Purnama  jelas  menjadi
momentum  tersendiri  bagi  para
pegiat gerakan Islamisme di
Indonesia.  Seakan  dibangunkan  dari tidur  panjang, domino  effect dari peristiwa  tersebut  ialah  bangkitnya satu  persatu  suara-suara  ormas  serta lembaga  keagamaan  tertentu  dalam menyuarakan  tuntutannya.  Hal  ini menarik mengingat vokalnya organisasi  pegiat  kekhilafahan  dan syariat  Islam  baik  pada  masa  orde baru  maupun  pasca  reformasi bergerak  senyap  dan  mengendap- endap. Menarik juga bahwa FPI yang sebelumnya  kurang  mampu  mengisi ruang  di  relung  hati  sebagian  besar masyarakat,  mendadak  dipuja-puja dan pimpinannya menjadi figur yang paling  berpengaruh  dalam  aksi-aksi massa  yang  sudah  bergulir.  Namun perlu  diperhatikan  bahwa  fenomena tersebut  tidak  mendadak  muncul seperti  buih  dalam  ombak,  tetapi ditopang  melalui  peristiwa  panjang yang  tengah  dan  telah  bergulir. Lantas,  apakah  gerakan  Islamisme atau Islam transnasional ini
merupakan  pengaruh  eksternal  baik, atau  sebaliknya,  malah  menjadi sebuah  ancaman  bagi  eksistensi Pancasila  dilihat  dari  perspektif ideologis?

## Mengupas  Islamisme  dan  Islam Transnasional
Terdapat  perdebatan  tersendiri ketika  kita  memahami  terminologi Islamisme  dan  Islam  Transnasional, khususnya  jika  dihadapkan  pada konteks  geografis  dan  historis. Sejatinya,  Islam  sendiri  merupakan suatu  pemahaman  yang  datang  dari luar, mengingat masyarakat Nusantara  sendiri  sebelumnya  lekat dengan  konsep  Animisme  dan Dinamisme.  Bahkan  bisa  dibilang, beberapa  pemikiran  ulama-ulama pendiri dua ormas besar di Indonesia, yakni  Muhammadiyah  (1912)  dan Nahdhatul Ulama (1926) dipengaruhi oleh  pemikiran-pemikiran  Islam  dari luar.  Selain  melalui  pembelajaran Ulama  langsung  ke  jazirah  Arab, jauh  sebelum  itu,  konsepsi  Islam sudah  dikenal  masyarakat  pelabuhan
melalui hubungan perdagangan. Kaum  Arab,  Gujarat,  dan  Tiongkok sekalipun  berperan  besar  dalam proses  penyebaran  Islam  di  bumi nusantara.
Ide  Islam  yang  menggambarkan tidak  hanya  sebagai  konsep  Ilahiah melainkan  juga  konsep  yang  utuh dalam  sendi  politik  dan  kenegaraan,
sejatinya  mulai  muncul  pada  awal abad  ke  17.  Kemajuan  Barat  yang disusul  dengan  kemunduran  dunia Islam,  selain  memberikan  pukulan keras,  pada  akhirnya  juga  menjadi bahan  evaluasi  bagi  para  pemikir Islam,  untuk  melakukan  perubahan dan  perbaikan  di  berbagai  sendi. Abad  ke-18  menjadi  titik  tolak pergerakan  Islam  untuk  melakukan perubahan. Berdasarkan catatan Fealy  dan  Bubalo  (2007:  30), gerakan  pemikiran  Islam  dipelopori oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahab (1703-1787)  di  Arabia  Tengah, disusul  trio  Jamaludin  Al-Afghani (1839-1897),  Muhammad  Abduh (1849-1905),  dan  Rasyid  Ridha (1865-1935) pada abad 19 dan 20.
Menurut  Jon  Armajani  (2012,  1), setidaknya  ada  empat  hal  yang dijadikan  pijakan  oleh  kalangan Islamis: Pertama, prinsip-prinsip keislaman  harus  menjadi  pedoman dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik secara  personal  maupun  kolektif.
Kedua, Islam  adalah  agama  yang menekankan  pentingnya  keyakinan, sedangkan  keyakinan  agama  lain mengandung kesalahan atau keabsahan  terbatas. Ketiga, hukum-
Adiwilaga, Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam
hukum  tradisional  Islam  harus mengatur  masalah  relasi  seksual.
Keempat, budaya  barat  dan  sekular hanya mempromosikan budaya konsumerisme dan hidup bebas yang bertentangan dengan Islam. Abdul  Wahab  sendiri  mengawali dinamika pergerakan pemikiran Islam  melalui  konsepsi  Wahabi. Menurut El Fadl, Wahabi berkeyakinan  bahwa  solusi  bagi kemunduran  umat  Islam  adalah dengan  pemahaman  dan  penerapan literal  teks  sebagai  satu-satunya sumber otoritas yang sah. Karenanya, setiap usaha menafsirkan
teks  secara  historis  dan  sosiologis, terlebih  filosofis,  dianggap  sebagai bentuk  penyimpangan.  Tidak  ada multitafsir  dalam  agama,  tidak  ada pluralisme,  dan  autentik  berarti melaksanakan  bunyi  teks  secara literal.  Untuk  menarik  simpati masyarakat muslim, kelompok Wahabi banyak menggunakan simbol-simbol  Salafi.  Kelompok
inipun lebih menyukai untuk disebut kelompok  “Salafi”  dengan  jargon kembali kepada “ Al salaf Al Shalih” , yakni  kembali  kepada  Islam  versi mereka. (El Fadl, 2003: 24).
Wahabi  sendiri  pada  prosesnya kemudian  mempelopori  Hassan  Al-
Banna  untuk  membangun  Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Berdasarkan  telaah  Abdurrahman Wahid dalam bukunya “Ilusi Negara Islam”,  Tongkat  estafet  perjuangan Hassan Al-Banna kemudian
diteruskan  oleh  agitator  handalnya, yakni  Sayyid  Qutb.  Sayang,  Sayyid Qutb  dieksekusi  oleh  junta  militer Mesir  pada  tahun  1966.  Dominasi militer mendorong eksodusme besar- besaran  sebagian  aktivis  Ikhwanul Muslimin  (IM)  ke  Arab  Saudi  dan Eropa.  Muhammad  Qutb,  adik kandung  Sayyid  Qutb,  kemudian menjadi  dosen  di  King  Abdul  Aziz
University  Jeddah  dan  mengajar Osama Bin Laden sebagai mahasiswanya. (Wahid, 2009: 82). Pecahan lain dari gerakan
Ikhwanul  Muslimin  yang  cukup memberikan  pengaruh  besar  hingga kini,  dimotori  oleh  Taqiudin  Al-
Nabhani (1909-1997). Taqiudin menilai  gerakan  Ikhwanul  terlalu moderat.  Sampai  akhirnya,  Taqiudin mendirikan Hizbut Tahrir di Yerussalem  Timur.  Berangkat  dari koflik  Israel-Palestina,  Taqiudin
memandang  konflik  tersebut  sebagai cerminan  pertarungan  dunia  Islam versus  Non  Islam.  Dan  untuk memenangkan  pertarungan  tersebut, diperlukan  sebuah  sistem  Khilafah Islamiyah Internasional, yang diawali  dari  teritori  Afrika  bagian barat  hingga  ujung  timur  Asia
Tenggara.
Menurut  Bubalo,  Fealy,  dan Mason (2012: 7), aktivisme gerakan- gerakan  Islamisme  pada  dasarnya terbagi menjadi dua arus, yakni arus utama  dan  arus  militan.  Islamisme arus  utama  yang  dimaksud  ialah kaum Islamis yang ingin mendirikan negara  Islam  sebagai  tujuan  utama mereka, namun dengan pembangunan sistem melalui reformasi masyarakat secara bertahap,  dari  bawah  ke  atas. Sederhananya,  arus  utama  bersedia ‘mengalah’ dengan mengikuti sistem pemilihan  langsung  yang  dianut demokrasi untuk perlahan membangun  negara  Islam  yang  kuat seperti  halnya Adalet  ve  Kalkinma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) pimpinan Erdogan  di  Turki,  serta  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
Indonesia.  Beda  halnya  dengan  arus militan  yang  merefleksikan  sebuah sikap  yang  keras,  pesimis,  dan  tidak sabar  terhadap  perubahan.  Arus militan dipelopori oleh Sayyid Qutb. Qutb  sendiri  meyakini  bahwa
Islamisasi masyarakat hanya mungkin  terwujud  manakala  tatanan politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  ia sebut  sebagai  keadaan  jahilliyah (kebarbaran)  digulingkan  secara total.  Bahkan  dalam  karyanya  yang terkenal, Ma’alim  Fi  Al  Thariq (penunjuk  jalan),  Qutb  menciptakan ‘apa  yang  mesti  dilakukan’  ala Islamis  yang  mirip  dengan  gagasan
Lenin mengenai perebutan kekuasaan secara revolusioner. Berdasarkan apa yang dikemukakan  oleh  Adiwilaga  dalam makalahnya,  “Quo  Vadis  Gerakan Islamisme  di  Indonesia”,  Evolusi dari Islamisme militan juga kemudian  melahirkan  wajah-wajah baru  yang  lebih  mengerikan,  yakni terorisme yang diwakilkan Al-Qaeda dan dewasa ini Islamic State of Iraq and  Sjam (ISIS).  Keduanya  secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika  Serikat  sebagai  induk semang dari demokrasi dan
Adiwilaga, Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam
kapitalisme.  Beberapa  aksi  teror bahkan  telah  dijalankan,  mulai  dari peristiwa  9/11,  hingga  aksi  teror kontemporer  seperti  penembakan  di Arizona. Evolusi dari arus militan ini juga  menghadirkan  wajah  baru dengan  tema  ‘pembebasan  negeri muslim’.  Beberapa  diantaranya  aktif meneriakkan  isu-isu  Palestina  dan lain  sebagainya.  Beberapa  arus utama  bahkan  mulai  mengambil perhatian  pada  isu-isu  ini,  entah sebagai  kepedulian  murni  atau sebagai upaya penggalangan persatuan  melalui  pelemparan  isu common enemy .
Arus  militan  tersebut  nyatanya melahirkan  gerakan-gerakan  puritan serta  fundamental.  Menurut  El  Fadl,
kelompok  puritan  adalah  mereka yang secara konsisten dan sistematis menganut absolutisme, berpikir dikotomis,  dan  idealistik.  Mereka tidak  kenal  kompromi,  cenderung puris  dalam  artian  tidak  toleran terhadap berbagai sudut pandang dan berkeyakinan bahwa realitas pluralistik  merupakan  kontaminasi terhadap  autentisitas  (El  Fadl,  2006: 29-32). Sedangkan Esposito, membagi Fundamentalisme pada tiga pengertian.  Pertama,  yakni  semua usaha untuk kembali pada
kepercayaan  dasar.  Dalam  konteks masyarakat  Islam  ialah  usaha kembali  pada  Al-Quran  dan  Hadits sebagai  model  hidup  normatif. Kedua,  pengertian  yang  sangat dipengaruhi  gerakan  protestanisme Amerika.  Fundamentalisme  adalah gerakan  protestanisme  abad  20  yang menekankan  penafsiran  injil  secara litera;  sebagai  hal  fundamental  bagi kehidupan  dan  ajaran  Kristen. Ketiga, istilah untuk menyebut suatu hal  yang  terkait  dengan  aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme,  dan  anti-Amerikanisme. (Esposito, 1996: 17-18).

## Cikal  bakal  Islam  Transnasional di Indonesia
Di  Indonesia  sendiri,  Islamisme (sebagai embrio Islam Transnasional)  bukanlah  barang baru.  Tjokroaminoto  dengan  Sarikat Islamnya, nyatanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran  Islamis  luar  seperti
Jamaludin  Al-Afghani  dan  pemikir
Islam pembaruan lainnya. Setali tiga uang  dengan  Tjokroaminoto,  KH
Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran- pemikiran  Islamis  luar.  Namun Tjokroaminoto  masih  mengakui demokrasi sebagai produk perjuangan tanpa murni meneriakkan khilafah,  sedangkan  Ahmad  Dahlan murni  pada  perlawanan  terhadap takhayul, bid’ah, dan churafat, atau dengan  kata  lain  dalam  konteks substansial pemurnian agama sahaja.
Lantas apa yang membedakannya dengan pemahaman Islam Transnasional  dewasa  ini?  Islam Transnasional  merupakan  gerakan
Islam  yang  hendak  memberlakukan formalisasi  Islam  dalam  tata  hukum kenegaraan  di  berbagai  negara,
termasuk Indonesia. Rohmanu dalam alwishihab.com  juga  mengutarakan bahwa Islam Transnasional merupakan  nama  lain  dari  Islam radikal, Islam kanan, fundamentalisme  Islam,  dan  Islam puritan. Kelompok-kelompok puritan mempunyai  variasi  nama  dan gerakan, akan tetapi karakter keberagamaan  mereka  mempunyai benang  merah  yang  sama.  Di Indonesia, kelompok tersebut
diwakilkan  oleh  Gerakan  Tarbiyyah yang terwakilkan oleh Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI),  Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama’ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI),  Komite  Persiapan  Penegakan
Syari’at  Islam  (KPPSI),  dan  lain sebagainya  (Turmudi  &  Sihbudi,
2005: 11) Otoritarianisme  Soeharto  selama 32 tahun nyatanya banyak menghadirkan sentimen-sentimen khusus  pada  gerakan  maupun  partai yang berbau Islam. Pasca dikerucutkannya  partai-partai  Islam menjadi  partai  tunggal  bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  disusul  kerusuhan-kerusuhan yang  diagendakan  dan  dituduhkan pada  tokoh  Islam  seperti  peristiwa Tanjung Priok tahun 1982, mengakibatkan daya jelajah organisasi Islam menyempit. Dipersempitnya ruang gerak tersebut dikombinasikan dengan pengkultusan  Pancasila  versi  orde baru  yang  fanatis  mengakibatkan gerakan  Islam  jauh  dari  kata  kritis. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi  Natsir  mendirikan
Dewan  Dakwah  Islam  Indonesia (DDII), yang kegiatannya melaksanakan  pengajian  di  kampus-
kampus.  Natsir  bahkan  mampu menginspirasi  berdirinya  organisasi kemahasiswaan  bernama  KAMMI, yang  lambat  laun  menjadi  inisiator Partai  Keadilan  pasca  tumbangnya Orde  Baru  dan  kini  berevolusi menjadi  partai  Islam  besar  bernama Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS). Tidak  hanya  itu,  Hizbut  Tahrir melalui  Abdurrahman  Al-Baghdadi dan  Mustofa  bin  Abdullah  bin  Nuh juga diam-diam melancarkan strategi dakwah  di  kampus-kampus  besar  di Indonesia  sejak  tahun  1980-an. Berikut  merupakan  pendapat  dari
Natsir  yang  melandasi  gerakan
Tarbiyyah  dalam  mencapai  Negara
Islam: “Seringkali orang bertanya: bagaimana toean hendak mengatoer  negara  dengan  Islam. Apakah  Qoer’an  Toean  itu tjoekoep oentoek mengatoer semoa  oeroesan staat dalam  abad ke  20  ini?  mengatoer staat jang modern  jang  boekan  sedikit sangkoet paoetnja, amat geomliceerd dan  soelit  roemit? Kita berkata: memang kalaoe kita boeka Qoer’an tak akan bertemoe didalamnja handleiding oentoek merantjang begrooting negeri, tak
ada di dalamnja tjara-tjara mengatoer contingenteering, tak ada di dalamnja peratoeran valuta dan devizenregelling dan  jang sematjam  itoe.  Tak  akan  bersoea dalamnja  tjara  mengatoer  laloe lintas verkersregeling “menoeroet Islam”,  tak  ada  cara  memasang antene  “menoereot  Qoer’an”,  tak ada  peratoeran evacuatie dan luchbescherming “menoeroet soennah”  dan  1001  matjam  hal jang  sematjam  itoe  lagi  jang mendjadikan staat modern kita ini soelit  roemit,  bersangkoet  paoet dan gecompliceerd itoe. Tidak! Ini sematjam  toedoehan  tentoe  tidak bisa  dan  tidak  poela  diatoer dengan wahjoe ilahi kekal dan tak beroebah.  Sebab  ini  semoa berkenaan  dengan  hal  kedoeniaan jang selaloe berpoetar dan beroebah menoeroet tempat zaman  dan  keadaan”  (Natsir, 1940: 553). Natsir menilai bahwa peminggiran  Islam  dalam  falsafah kenegaraan adalah sebuah kekeliruan. Sekulerisme yang menghendaki pemisahan antara agama  dan  negara  menjadi  hal  yang paling  Natsir  tentang.  Sayangnya, sejarah mencatat Natsir dan kendaraannya, yakni Masyumi, kalah telak dan tenggelam dalam kedigdayaan Nasionalisme dan Pancasila.  Dan  hal  tersebut  semakin diperparah dengan kecemburuan dan kecurigaan Soeharto pada
perkawinan Islam dan politik praktis. Wajar jika kemudian Natsir dan para penerusnya  bergerilya  dalam  ranah dakwah dan pendidikan.
Pasca  tumbangnya  rezim  Orde Baru,  geliat  gerakan  keislaman semakin  mengemuka,  KAMMI  – sebagai representasi Tarbiyyah kontemporer- bahkan ikut menginisiasi  tumbangnya  Soeharto dari kursi presiden. HTI pun semakin terang-terangan  meneriakkan  Islam kaffah sebagai  sistem  formal.  Diluar itu,  pendirian  organisasi  masyarakat khususnya  yang  berhaluan  Islam juga  deras  mengalir,  salah  satunya ialah  Front  Pembela  Islam  (FPI) yang  berdiri  4  bulan  setelah tumbangnya  Soeharto.  HTI  dan  FPI merupakan dua lembaga yang sangat aktif menghendaki penetapan Syariat Islam  sepenuhnya  dalam  tatanan hukum  dan  sistem  pemerintahan Indonesia.  Pada  tabligh  akbar  FPI tahun  2002,  bahkan  disepakati  oleh seluruh  elit  agar  FPI  memiliki  sikap untuk  menuntut  Syariat  Islam dimasukkan  pada  pasal  29  UUD 1945 dengan menambahkan “kewajiban  menjalankan  Syariat Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”. Sejalan  dengan  FPI,  HTI  juga semakin aktif menyebarkan selebaran-selebaran tentang pentingnya  Kilafah  Islam,  busuknya kapitalisme,  dan Mudharat nya Pancasila.  Beda  hal  dengan  PKS yang  menjalankan  strategi  moderat, dengan  ikut  berkompetisi  pada pemilihan  umum  langsung  dan mendukung serta mengakui
pemerintahan  Nasionalis.  Sayang, kegemilangan  PKS  luntur  karena kasus  elit  nya  yang  terjerat permasalahan  korupsi,  gratifikasi,
bahkan tindak amoral. Meminjam istilah dari Abdurrahman  Wahid,  Kelompok
Puritan  mengklaim  sebagai  pewaris tunggal  kebenaran  dan  karenanya muslim  yang  berbeda  dianggap kurang  Islami  atau  bahkan  kafir. Seperti  pendahulunya,  yakni  DDII, kelompok  ini  gencar  melakukan infiltrasi ke dalam lembaga pendidikan,  instansi  pemerintah, masjid,  maupun  ormas-ormas  Islam,
tak  terkecuali  Muhammadiyah  dan Nahdhatul  Ulama  (NU).  Hingga akhirnya,
Muhammadiyah
menerbitkan  SK  PP  Muhammadiyah
Nomor  149/Kep/I.0/B/2006  yang
Adiwilaga, Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam
berisi  tentang  penolakan  terhadap infiltrasi tersebut, pun halnya dengan
NU  melalui  forum Bahtsul  Masa’il nya (Wahid, 2000: 44). Islam Transnasional dan Resistensi Pancasila Dalam  berbagai  peristiwa  dan catatan  sejarah,  Soekarno  berkali- kali mengemukakan bahwa Pancasila merupakan  konsepsi  ideal  yang merangkul seluruh lapisan masyarakat,  golongan,  ras,  dan agama  menuju  persatuan  Indonesia yang mapan. Walau melalui desakan dari berbagai arah untuk menjadikan Indonesia berasaskan Islam, Soekarno  tak  bergeming.  Soekarno melalui “Dibawah Bendera Revolusi”,  yang  disadur  dalam  buku
“Soekarno  dan  Modernisme  Islam” karya Ridwan Lubis, mengemukakan mengapa Islam tidak dijadikan dasar negara  secara  formal.  Menurutnya, Islam  tidak  dijadikan  sebagai  dasar
negara (formeel  verklaring) di
Indonesia.  Yang  dipentingkan  Islam
bukan formeel  verklaring ,  namun  “.. ia  minta  satoe staat jang  betoel- betoel  menjala  api  keIslaman  di dalam  dada  oemat”.  (Lubis,  2010:
204).  Artinya,  konsepsi  Islam  tidak perlu disematkan dalam sampul fisik yang nampak, namun cukup
dinyalakan  melalui  komposisi  atau isi dari sebuah konsep general seperti Pancasila,  dan  pengamalannya  lah yang utama. Islam pun sejatinya tidak dilepaskan sepenuhnya oleh Soekarno  sebagai  penggagas  utama
Pancasila.  Walau  tidak  secara  resmi dicantumkan  konsep  teologi  Islam sebagai landasan utama dasar negara, tetapi  paham  ketauhidan  menjadi puncak  tertinggi  dari  perbagai pandangan  keTuhanan.  Pertimbang- an lain mengapa Islam bukan sebagai pegangan  formal  ialah  dengan pertimbangan kebhinekaan. Soekarno,  dan  juga  tokoh  nasionalis lain mempertimbangkan nasib pemeluk agama lain. Dengan
dipaksakannya  Syariat  Islam  pada masa  itu,  Soekarno  dan  para founding  fathers lainnya  meng- khawatirkan  terjadinya  disintegrasi yang berkepanjangan. Dengan diakuinya Pancasila sebagai gentlement  agreement oleh  pemuka
Islam  pada  masa  itu,  maka permasalahan  konsepsi  kenegaraan
sudah  dinyatakan  final,  sudah dianggap sebagai kesepakatan bersama  dalam  bentuk  konsensus nasional,  ditempatkan  sebagai  alat mencapai tujuan, sekaligus tujuannya itu sendiri. Sebagai sebuah konsensus nasional,  idealnya  Pancasila  perlu dihormati  dan  dijalankan  oleh segenap  bangsa  Indonesia  tanpa terkecuali  penduduk  Indonesia  di luar  negeri.  Nilai-nilai  ketuhanan,
nasionalisme, demokrasi dalam bentuk  musyawarah  mufakat,  serta sosialisme sepatutnya menjadi pegangan  hidup, way  of  life dari masyarakat.  Kesepakatan  tersebut sifatnya  menyeluruh  dan  tertutup untuk  ideologi  diluar  kesepakatan nasional  tersebut.  yang  menjadi permasalahan adalah ketika konsensus nasional tersebut berusaha dihilangkan  oleh  oknum  tertentu, jelas  hal  tersebut  dikhawatirkan mampu melahirkan disintegrasi dalam rupa dan corak yang lama. Armanjani (2012) dalam bukunya, “ Modern Islamist Movements:  History,  Religion,  and Politics” , menjabarkan tentang gambaran  ideologi  yang  hendak
dibangun pegiat Islamis, diantaranya ialah:  (1)  Syariat  harus  mengatur seluruh  aspek  dari  kehidupan  di negara-negara  muslim,  (2)  setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan  rukun  Islam  dan memiliki  keyakinan  yang  sesuai dengan rukun Iman, (3) pemerintahan  dapat  dicapai  melalui mekanisme  demokrasi  atau  melalui sistem  monarki  yang  dipimpin seorang amir yang dianggap sebagai baying-bayang  Tuhan  di  bumi,  (4) pemerintahan yang berdasarkan Islam  tersebut  harus  memberikan dukungan  finansial  dan  politik terhadap  sekolah  dan  perguruan tinggi Islam, serta mem- bumihanguskan  keberadaan  sistem pendidikan lainnya. (5) pemerintahan harus  menjamin  tejaganya  basis moral  dalam  kehidupan  sehari-hari, seperti  hal  pakaian,  pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain-lain. Dalam konteks yang telah diperbincangkan  di  muka,  Wahabi jelas  dapat  dikategorikan  sebagai paham  yang  mengancam  ketahanan
Adiwilaga, Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam
ideologi  bangsa,  mengingat  Wahabi, dengan  corak  gersang  layaknya padang  pasir  dan  tanpa  puisi,  tidak mentolerir  pluralisme.  Padahal  kita ketahui  bersama  bahwa  pluralisme adalah  nyawa  utama  dari  Pancasila yang memayungi majemuknya masyarakat  Indonesia.  Kelompok puritan dan fundamentalis ini, seperti apa yang dikemukakan Syafii Maarif dalam artikelnya “Masa Depan Islam Indonesia”,  anti  terhadap  demokrasi, akan tetapi mereka bersikap kontradiktif dengan memakai lembaga negara untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Tabel 1. Berikut merupakan rentetan geliat kegiatan Islamisme di Indonesia Tahun  Tokoh Peristiwa Deskripsi 1825 Imam Bonjol Perang Padri Tokoh  Islam  yang  baru pulang  dari  Timur  Tengah, mendorong masyarakat Adat  untuk  menerapkan Syariat Islam serta menghilangkan praktek- praktek  budaya  di  luar agama seperti perjudian. 1911 Samanhudi dan Tjokroaminoto Pendirian Syarikat Islam Syarikat Islam bermetamorfosa menjadi Partai  politik  pertama  yang melebarkan  hegemoninya secara luas di Nusantara 1945 M. Natsir, Kasman Singodimedjo,  Ki Bagoes Hadikoesomo Sidang BPUPKI Penetapan  Syariat  Islam sebagai dasar Pancasila 1945- 1960 M. Natsir Pembentukan Masyumi Partai  Masyumi  berdiri sebagai  partai  golongan Tarbiyyah yang menghendaki penegakan Islam  sebagai  dasar  negara
melalui  arus  utama,  namun kemudian dibubarkan akibat diduga terlibat pemberontakan PRRI- Permesta 1949- 1962 S.M Kartosoewirjo Diproklamirkannya Negara Islam Indonesia (NII) NII  dideklarasikan  sebagai sikap  kekecewaan  terhadap pemerintah nasionalis tentang kooperatifnya mereka  dengan  kaum  kafir (Belanda)  hingga  akhirnya ditumpas tahun 1962 1967 M. Natsir Berdirinya Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang kemudian menginisiasi berdirinya KAMMI DDII dibentuk melalui gerilya masjid-mesjid lembaga  pendidikan  tinggi dengan  menekankan  ajaran Tarbiyyah 1980 Abdurrahman  Al- Baghdadi dan Mustofa bin Abdullah bin Nuh Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) HTI  merupakan  organisasi transnasional dengan tujuan utama pan-islamisme (khilafah  Islamiyah),  HTI juga  melancarkan  gerilya dakwah di kampus-kampus 1998 - Orde  Baru  runtuh, KAMMI  mendirikan PKS 1999 Rizieq Shihab Front Pembela Islam (FPI) berdiri FPI  dikategorikan  sebagai bagian  dari  gerakan  politik Islam dengan dasar pertimbangan,  Pada  tabligh akbar  FPI  tahun  2002, disepakati  oleh  seluruh  elit bahwa  FPI  memiliki  sikap untuk  menuntut  Syariat Islam  dimasukkan  pada pasal 29 UUD 1945 dengan
Sumber: Olahan Penulis.
Selepas tenggelamnya PKS sebagai  representasi  Islamisme  arus utama  di  Indonesia  akibat  tindak pidana  dan  perdata  oknum  elit  nya, nyatanya  FPI  dan  HTI  yang  pada periode sebelumnya kurang mendapatkan  tempat  dalam  relung hati  masyarakat,  pasca  terjadinya dugaan  penistaan  agama  oleh Gubernur  DKI  Jakarta,  Basuki Tjahaja Purnama, nampak mendadak menjadi  bintang  di  berbagai  media. Adanya  sentimen-sentimen  khusus selepas  pilpres  2014  terhadap pemerintah  terpilih  juga  menjadikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan kealpaan  pemerintah,  terlebih  yang bersifat  sensitif  dan  dogmatis, menjadikan  permasalahan  kasus dugaan  penistaan  agama  menjadi sebuah  tuntutan  kuat  yang  layak dipertimbangkan.  Tak  ayal  peristiwa aksi  massa  muncul  hingga  berjilid- jilid,  salah  dua  yang  paling  besar ialah  aksi  411  dan  aksi  212.  Yang lebih  mengkhawatirkan,  aksi  kedua
diduga  ditunggangi  oknum  tertentu untuk  melakukan  tindak  pidana makar.
Tindak tanduk FPI dan HTI serta beberapa  ormas  susulan  kini  sudah tidak  ditolak  secara  dominan  lagi. Setiap  aksi  yang  dilakukan,  selalu dilindungi  oleh  opini-opini  sebagian masyarakat yang
“mentolerir” tindakan-tindakan  yang  sebagian masyarakat  lain  menganggapnya intoleran.  Beberapa  peristiwa  seperti pembubaran  peribadatan,  penurunan baligo di Universitas Kristen, hingga sweeping atribut natal, selalu menjadi  perdebatan  hangat  dalam tubuh  masyarakat.  Hal  ini  tak  lain dan  tak  bukan  dikarenakan  ada masyarakat yang agree dan disagree terhadap  sikap  yang  diemban  ormas fundamentalis  dan  puritan  tersebut. situasi  tersebut  diperparah  dengan bebasnya media baik formal maupun informal  dalam  berbagi  berita  yang entah hoax, entah  pula  nyata.  Pada akhirnya, setiap dari kita yang selalu
menambahkan  “kewajiban menjalankan  Syariat  Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. (Wahid, 2000, 44).
berbagi  berita,  secara  sadar  atau  tak sadar,  adalah  media  itu  sendiri.
Sebagian  masyarakat  bahkan sudah mulai terang-terangan membicarakan konsepsi negara Islam dengan kerapkali menyertakan Saudi Arabia dan Turki sebagai percontohan. Beberapa oknum bahkan  memainkan  isu  Suriah dengan  tagar save  Aleppo sebagai penggriringan  opini  bahwa  kasus
Suriah  adalah  murni  pertarungan hegemoni  Sunni  dan  Syiah,  sebagai upaya  membangun  sentimen  khusus terhadap kalangan tertentu. Masyarakat  semakin  memandang Pancasila  sebagai  ideologi  usang yang sama sekali tidak memperbaiki kehidupan  perekonomian  mereka. pada  akhirnya  kemudian,  janji-janji kenikmatan  surgawi  dalam  sajian keagamaan lambat laun memenangkan  pertarungan  ideologis ini.  jika  sebagian  masyarakat  mulai terpengaruh  dan  semakin  irasional, jelas  ini  merupakan  ancaman  besar bagi integrasi dan eksistensi Pancasila.
Kesimpulan
Ketegangan-ketegangan  tersebut pada  dasarnya  merupakan  buah  dari tiadanya kesamaan persepsi terhadap permasalahan  karena  kesenjangan wawasan pengetahuan dan keagamaan, ataupun memang disebabkan  sikap  mental  moral keberagamaan yang eksklusif. Kultur pendidikan  keagamaan  yang  mulai mengendur, disertai urgensitas kehadiran  guru  yang  berkurang, mengakibatkan masyarakat, khususnya masyarakat muda menerima referensi-referensi keagamaan dan wawasan pengetahuan dari sumber-sumber tak bertanggung jawab. Masyarakat banyak menerima referensi keagamaan, khususnya hal-hal
terkait  penelaahan  kitab  yang mengesankan  eksklusifitas  dengan meminggirkan  pluralitas.  Semua dilahap  tanpa  kajian  ulang  baik  dari segi  historis  maupun  dimensi  ruang. Pada  akhirnya,  penafsiran  sempit ayat-ayat  tertentu  mengakibatkan sebagian masyarakat reaktif. Kesenjangan  inilah  yang  kiranya melatar belakangi masyarakat terbelah  menjadi  dua  kutub  yang saling berlawanan satu sama lain.
Adanya upaya medesak agama ke level negara sebagai dasar perjuangan Islamisme, dalam beberapa  konteks  tidak  lah  perlu menjadi  perdebatan  mengingat  nilai- nilai agama, -khususnya Islam- telah tersublimasi  bahkan  sejak  Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi
maupun konsep yang mapan. Hakikat  beragama  seperti  keyakinan mutlak  terhadap  eksistensi  Tuhan diikuti  dengan  pengalaman  sebagai manusia yang percaya akan kebesaran  Tuhan,  jelas  diatur  dalam sila  pertama  diikuti  oleh  sila-sila berikutnya  yang  bersifat  kontinyu. Namun  ketika  Pancasila  dibenturkan dengan dasar-dasar pijakan Islamisme  yang  bersifat  tertutup seperti  pendiskreditan  keabsahan agama  yang  lain  sebagai  prinsip negara,  penegakkan  hukum  satu agama  yang  bersifat  menyeluruh (termasuk pada penganut kepercayaan diluar agama penguasa), diaturnya permasalahan privat
hingga hal sekecil-kecilnya (pakaian, pergaulan,  kebudayaan),  sampai
“pembumihangusan”  sistem  pen- didikan  lain  di  luar  Islam,  jelas  hal tersebut  menjadi  ancaman  tersendiri
bagi eksistensi Pancasila. Mengingat Pancasila  sendiri  mengedepankan toleransi, keberagaman, dan
kesetaraan hukum.
Dalam  perspektif  lain,  Jose Casanova  dalam Public  Religions  in the  Modern  World  (2004) mencatat gejala  mendesakkan  agama  ke  level negara  justru  dianggap  sebagai dampak dari proses sekularisasi baik dalam  pengertiannya  sebagai  proses “kemunduran  beragama” (religious decline) maupun  “Privatisasi”  yang jelas  hendak  meminggirkan  agama dalam  wacana  publik.  (Fleming: 2006).  Dalam  arti  lain,  fenomena kemunculan  gerakan  Islam  Puritan dan  Fundamentalis  bisa  disebabkan oleh  kejenuhan  sebagian  masyarakat akan  sekularisasi  yang  berlarut-larut dan tidak menghasilkan impact yang besar dalam kehidupan privat.
Pancasila  yang  hanya  dimaknai sebagai  formulasi  normatif (of  the text) juga  dimungkinkan  menjadi penyebab  tergerusnya  sakralitas  dari
Pancasila  itu  sendiri.  Yang  padahal idealnya, seperti apa yang dikemukakan Sunyoto Usman, Pancasila  juga  seharusnya  menjadi formulasi teoritis yang dapat
diidentifikasikan  dengan  prinsip- prinsip  akademik (of  the  context) .
Menyambung  pendapat  Sunyoto. Dalam  usaha  menciptakan  situasi semacam  itu,  yang  pertama  harus dihindari  adalah  jangan  sampai  ada kelompok  yang  merasa  dirinya paling  tahu  tentang  Pancasila. Sayangnya  kondisi  itulah  yang  kini terjadi,  dan  para  pengklaim  pewaris tafsir  Pancasila  tersebut  lah  yang mengisi  ruang  oposisi  kaum  Islamis Fundamentalis  Puritan.  Sehingga akan  menjadi  penting  bahwa,  pada masa  yang  akan  datang,  yang dibutuhkan bukan memobilisasi massa  untuk  menerima  Pancasila, tetapi yang terpenting justru memobilisasi  kesadaran  bahwa  di dalam Pancasila terkandung kekuatan  yang  merekatkan  hidup bermasyarakat  (Usman  dalam  Amal
dan Armaidy, 1996: 83)
Penguatan Pancasila dalam sendi- sendi  kehidupan  masyarakat  kini merupakan  suatu  keniscayaan  yang wajib hukumnya. Pengaruh-pengaruh ideologi  luar  seperti  Wahabisme, Puritanisme,  dan  Fundamentalisme jelas  menjadi  sebuah  ancaman  besar bagi  ketahanan  ideologi  bangsa  jika
kita  masih  konsisten  menghormati konsensus nasional bernama Pancasila.  Konsepsi  Pancasila  yang telah memetakan dan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat  Indonesia  dalam  payung persatuan,  menurut  hemat  penulis masihlah valid untuk  diperjuangkan.
Goodwill dari  pemerintah  berupa pematangan  strategi  pemutakhiran dan pengamalan pengajaran
Pancasila  semurni-murninya  pada seluruh  lapisan  masyarakat,  disertai ketegasan  Pemerintah  menyikapi organisasi-organisasi  fundamentalis dan  Puritan  sejatinya  merupakan kunci  untuk  menekan  dinamika- dinamika politik yang sedikit banyak ini,  cukup  merepotkan  dan  menunda proses pembangunan.
Kalaupun  para  kaum  Islamis kurang  sudi  untuk  memalingkan wajah  sepenuhnya  pada  Pancasila, setidaknya  kaum  Islamisme  -dalam konteks ini, siapapun yang memperjuangkan khilafah sebagai sistem negara- melakukan
internalisasi  terhadap  gagasan  yang hendak  dikembangkan.  Selagi  kaum
Islamis  terus  berkubang  pada  apa yang  disebut  Asghar  Ali  Engineer
sebagai  “ketidakjelasan  metafisika- teologis
(metaphysico-theological obfuscations)” dan  hanya  bermodal ghirah dan bungkus kulit saja dalam berjuang,  para  penggagas  jelas  akan mengalami kesulitan dalam mendoktrin  gagasannya  bagi  para penganut nasionalis, sosialis, maupun  penganut  ideologi  “legal” lain  di  Indonesia.  Selagi  gerakan Islamisme  amnesia  terhadap  sejarah, khususnya  tentang  gambaran  awal kedatangan Islam yang “membahayakan”  saudagar  kaya Mekkah  akibat  komposisi  gagasan yang  banyak  berbicara  tentang pembebasan  dan  keadilan  yang sejatinya  merugikan  kaum  saudagar (Engineer,  2009:  8-9),  Islamisme
akan  selalu  berseberangan  dengan kaum  yang  mengklaim  diri  sebagai nasionalis-nasionalis sejati di Indonesia. Para pemuka Islamisme Indonesia
juga  perlu  melihat  ke  belakang, khususnya  dalam  perspektif  kajian historis lokal. Gentlement agreement terhadap  Pancasila,  sekali  lagi merupakan  sebuah  perjuangan  yang masih valid untuk  dilakukan.  Selagi
beberapa  oknum  fundamentalis  dan
puritanis terus merongrong Pancasila,  terlebih  dengan  bungkus Islam yang eksklusif melalui sweeping-sweeping dan tindak
intoleran.  Sampai  kapanpun  gerakan Islam  tidak  akan  bergerak  kemana- mana.  Masyarakat  yang  menempati ruang  berlawanan  terhadap  para Islamis  sampai  kapanpun  tidak  akan membuka  diri  terhadap  ide  ide brilian  Islamisme  jika  fundamentalis dan  puritanis  terus  dibiarkan.  Bisa dikatakan, peristiwa-peristiwa dewasa  ini  merupakan  pertaruhan penting  wajah  Islamisme  di  bumi nusantara. Diterima sepenuhnya, atau ditolak  sama  sekali  sebagai  sebuah konsep.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal, Ichlasul dan Armaidy Armawi.  1996.  Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah  Mada  University Press. Armanjani,  Jon.  2012. Modern Islamist Movements: History, Religion, and
Politics. United  Kingdom:
Willey-Blackwell. El Fadl, Abou. 2003. Cita dan Fakta
Toleransi  Islam.  Bandung:
Mizan.
Engineer,  Asghar  Ali.  2009.  Islam dan  Teologi  Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Esposito,  Jhon  L.  1996.  Ancaman Islam  Mitos  atau  Realitas.
Bandung: Mizan. Fealy,  Greg  dan  Anthony  Bubalo. 2007. Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur  Tengah  di  Indonesia. Bandung: Mizan. Fealy,  Greg,  Anthony  Bubalo  dan Whit Mason. 2012. PKS dan Kembarannya:  Bergiat  jadi Demokrat di Indonesia,
Mesir,  dan  Turki.  Jakarta:
Komunitas Bambu.
Fromm, Erich. 1972. Psychoanalysis and  Religion. New  York: Yale University Press. Hidayat, Komaruddin. 2014. Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. Bandung: Mizan.
Intan,  Benyamin  Fleming.  2006.
“Publc  Religion”  and  the
Pancasila-Based  State  of Indonesia:  An  Ethical  and Sociological  Analysis. New York: PeterLang Publishing.
Kartosoewirjo.  S.M.  (1999). Al- Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia  S.M.  Kartosoewirjo. Jakarta: Darul Falah. Lubis,  Ridwan.  2010.  Sukarno  dan Modernisme  Islam.  Jakarta: Komunitas Bambu. Natsir, Mohammad. Persatuan Agama  dan  Negara.  Pandji Islam No. 29, 22 Juli 1940. Noor,  Deliar.  (1992). Gerakan Modern  Islam  di  Indonesia 1900-  1942 . Jakarta: LP3Es.
Saiffudin. (2011). Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa  Baru). Jurnal Analsis. 11(1). 17-32
Soekarno.  2015.  Islam  Sontoloyo.
Bandung: Sega Arsy.
Syaifullah.  (1997). Gerak  Politik Muhammadiyah dalam Masyumi. Jakarta:  Grafity Press. Syaikhu, Achmad. (2012). Pergulatan  Organisasi  Islam dalam  Membendung  Gerakan
Ideologi  Islam  Transnasional.
Jurnal Falasifa. 3(1). 115-133. Tjokroaminoto,  H.O.S.  1966.  Islam dan  Sosialisme.  Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia. Tri  Prasetyo,  Bayu.  (2012).  Gerakan Islam Politik Ikhwanul Muslimin  di  Timur  Tengah Pasca Keruntuhan Turki Utsmani. Jurnal Analisis Hubungan Internasional UNDIP. 1(1). 271-290. Turmudi,  Endang  dan  Riza  Sihbudi. 2005. Islam dan
Radikalisme  di  Indonesia.
Jakarta: LIPI Press. Wahid,  Abdurrahman.  2009.  Ilusi Negara  Islam:  Ekspansi Gerakan Islam Transnasional  di  Indonesia. Jakarta:  Gerakan  Bhinneka Tunggal  Ika-The  Wahid Institute-The Maarif Institute. Wasito. (2016). Gerakan Sosial Modern Masyarakat Islam di
Indonesia. Jurnal Tribakti.
27(2). 248-266
.