## MENYOAL PEMBANGUNAN HUNIAN MODERN DI KOTA BEKASI DALAM PERSPEKTIF ETIKA PEMBANGUNAN

## Anisa Pramitasari
Universitas Krisnadwipayana Kampus Unkris Jatiwaringin-Pondok Gede Jakarta Timur 13077
Email: anisa290491@gmail.com

## ABSTRAK
Urbanisasi  dan  mobilisasi  yang  sangat  tinggi  di  perkotaan  meningkatkan  permintaan  hunian  atau  tempat  tinggal. Rencana  tata  ruang  dan  wilayah  sebuah  kota  harus  dibuat  sedemikian  rupa  agar  dampak  yang  ditimbulkan  tidak bertentangan  nilai-nilai  keadilan  sosial  sebagai  bagian  dari  etika  pembangunan.  Penelitian  ini  akan  membahas beberapa kasus pembangunan hunian di Kota Bekasi dalam perspektif etika pembangunan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Analisis  dari  penelusuran  beberapa  data  dan  informasi  yang  telah  penulis dapatkan  menunjukkan  bahwa  perkembangan  hunian  berupa  apartemen  dan  perumahan  di  Kota  Bekasi  belum sepenuhnya  merepresentasikan  kondisi  ideal  yang  diharapkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Ijin  pembangunan diberikan,  namun  di  beberapa  kasus  tidak  melibatkan  masyarakat  sekitar  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Protes  serta  kerugian  lingkungan  adalah  dampak  yang  dirasakan  oleh  kelompok  masyarakat  di  sekitar  lokasi pembangunan.
Kata Kunci : Etika Pembangunan, Keadilan Sosial, Pembangunan Hunian Modern

## ABSTRACT
Urbanization  and  high  mobilization  increases  demand  for  housing.  Spatial  and  territorial  plan  of  a  city  must  be design  in  such  a  way  to  resulting  impacts  do  not  conflict  with  the  values  of  social  justice  as  part  of  development ethics.  This  research  will  discuss  several  cases  of  residential  development  in  Bekasi  City  from  the  perspective  of development  ethics.  The  research  method  used  descriptive.  The  analysis  from  tracing  some  of  the  data  and information that the author has obtained shows that the development of housing form of apartmens and housing in Bekasi  City  has  not  fully  represented  the  ideal  conditions  expected  by  the  community.  The  development  permits granted  in  some  cases  do  not  involve  local  communities  in  the  decision-making  process.  As  a  result,  protest  and environmental loses are felt by community groups around the construction sit.
Keywords: Development Etics, Social Justice, Development of Modern Housing

## PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  saat  ini  telah banyak  meninggalkan  pedesaan  dan  pindah ke  kota.  Daya  tarik  perkotaan  membuat kehidupan  pertanian  di  desa  tidak  lagi menarik  bagi  sebagian  orang.  Fenomena abad  21  semakin  menunjukkan  bahwa
manusia cenderung meninggalkan lingkungan  alam.  40%  penduduk  memilih tinggal  di  perkotaan.  Seperti  populasi urbanisasi  pulau  jawa,  tahun  1996  tercatat 54,6  juta  jiwa;  tahun  2018  naik  menjadi 146,9  juta  jiwa;  tahun  2035  diprediksi  akan tumbuh  sebesar  11,82%  menjadi  167,3  juta
jiwa atau naik sebesar 3 kali lipat dari tahun 1996  (Deliyanto  dan  Sumartono,  2018). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan  bahwa  54%  penduduk  dunia tinggal  di  perkotaan  dan  akan  naik  di  tahun 2050 menjadi 80% (United Nation, 2014).
Berkembangnya  wilyah  perkotaan menimbulkan  persoalan  yang  serius  jika tidak  dilakukan  perencanaan  pembangunan yang  matang.  Perkembangan  kota  yang semakin  padat  akan  memberikan  dampak kecenderungan  pada  pinggiran  kota.  Hal tersebut  disebabkan karena perkotaan hanya dijadikan  tempat  transit  untuk  aktifitas perdagangan  dan  industrialisasi.  Setelah kegiatan tersebut selesai sebagian besar dari mereka kembali ke tempat tinggal mereka di pinggiran kota.
Persoalan yang kemudian tidak dapat terbantahkan  adalah  berkurangnya  lahan terbuka akibat tingginya kebutuhan permukiman, penyempitan jalan, kemacetan, degradasi kualitas lingkungan, krisis infrastruktur,  resiko  bencana  dan  dalam derajat  tertentu  aparat  pemerintah  terlihat belum memiliki kesiapan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang
ditimbulkan. Sejarah  mencatat  bahwa  sistem
pembangunan di Indonesia telah
dicanangkan  sejak  REPELITA  II  tahun
1974-1978. Pembangunan nasional dilaksanakan  melalui  sistem  regionalisasi atau  perwilayahan,  dengan  kota-kota  utama sebagai  kutub  atau  pusat  pertumbuhan. Tujuan dari pembangunan pusat pertumbuhan diharapkan dapat
menyebarkan  kemajuan  di  seluruh  wilayah atau dapat diartikan sebagai upaya menciptakan pemerataan pembangunan.
Salah  satu  kota  di  Indonesia  yang ditetapkan sebagai kutub pusat pertumbuhan adalah  Jakarta.  sebagai  pusat  pertumbuhan, kepadatan penduduk Jakarta memicu banyak masalah  perkotaan  seperti  yang  telah disampaikan  di  muka. Intruksi  Presiden No.13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan  wilayah  Jakarta,  Bogor,
Depok,
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)  untuk  meringankan  tekanan penduduk  Jakarta  yakni  dengan  cara membina  pola  pemukiman  perkotaan  dan penyebaran kesempatan kerja.
Praktik pembangunan pusat pertumbuhan mengakibatkan derajat ketergantungan  yang  cukup  tinggi  bagi wilayah di sekitarnya terutama dalam bidang ekonomi. Hirscman sebagai ilmuan penggagas teori pusat pertumbuhan menjelaskan  adanya  ketidakseimbangan dalam  pembangunan  pusat  pertumbuhan (1958). Secara geografis, Hirscman
menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi  pasti  tidak  seimbang.  Dalam proses  pertumbuhan  yang  tidak  seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik) menimbulkan tekanan- tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan  kearah  perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya.
Secara  empiris,  kelemahan  atas  teori pusat-pinggiran  terjadi  di  Indonesia  dimana Jakarta  sebagai  pusat  dan  kota-kota  di sekitarnya  sebagai  pinggiran/penyangga. Jakarta dianggap telah menawarkan kebutuhan  lapangan  kerja  cukup  tinggi. Kondisi  tersebut  mendorong  kota-kota  lain yang  akhirnya  menjadi  pilihan  tempat tinggal bagi penduduk Jakarta yang berpenghasilan rendah.
Survey yang dilakukan oleh 123.com tahun  2017  menunjukkan  terdapat  empat kota  lain  di  sekitar  Jakarta  sebagai  pilihan tempat  tinggal  yaitu  tanggerang  (11,  39%), Bekasi  (6.73%),  depok  (4,80%)  dan  bogor (3,78%). Sementara Jakarta masih menempati  pilihan  tertinggi  yaitu  34.19%. Ada  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi keputusan  bertempat  tinggal  di  sebuah wilayah diantaranya dipengaruhi oleh pendapatan  konsumen  (Turner,  1968  dalam Hadi Sabari Y, 2004), persepsi harga rumah dan fasilitas umum (Catanese dan
synder1989),  kemudahan  akses  (Lhust, 1997),  kondisi  lingkungan  (Drabkin,  1980 dalam Malla Paruntung, 2004).
Berdasarkan  survey  di  atas,  Kota Bekasi  menempati  posisi  kedua  setelah Tanggerang  sebagai  kota  pilihan  tempat tinggal  penduduk  sekitar  Jakarta.  Penelitian yang dilakukan oleh Purbosari dan Hendarto (2012) menunjukkan bahwa Kecenderungan kaum  urban  memilih  bertempat  tinggal  di Bekasi  disebabkan  oleh  faktor  ketersediaan fasilitas umum  yang memadai,  harga  rumah yang  ditawarkan,  pendapatan  dan  kondisi lingkungan.  Sementara  aksesibilitas  tidak menjadi  indikator  bagi  mereka  untuk bertempat  tinggal  di  Kota  Bekasi.  Tidak heran  jika  investasi  yang  berkembang  di Kota  Bekasi  saat  ini  didominasi  oleh investasi  hunian  modern,  pusat  hiburan  dan pasar modern (radarbekasi.go.id, 25 Agustus 2018).
Salah  satu  hunian  modern  yang berkembang  di  Kota  Bekasi  adalah  hunian dalam  bentuk  perumahan.  Perkembangan perumahan  di  Kota  Bekasi  dibanding  kota penyangga Jakarta lainnya dapat dilihat pada tabel 1 dimana dari tahun 2003 hingga 2013 tampak  bahwa  Kota  Bekasi  memiliki perkembangan  pembangunan  perumahan paling  tinggi,  kemudian  disusul  oleh Tanggerang 778 dan Bogor/Depok 808.
Tabel 1. Perkembangan Perumahan Kota Bekasi Tahun 2003-2013 Tahun Jakarta Bogor/ Depok Tangerang Bekasi 2003 16 85 71 - 2004 10 162 285 - 2005 51 318 332 84 2006 662 2 - - 2007 35 86 52 50 2008 915 12 25 - 2009 2 939 20 5 62 2010 710 23 - 708 2011 448 - - 700 2012 210 - 8 150 2013 662 100 - 29 Total 6.658 808 778 1783 Sumber: https://jakarta.bps.go.id
Perkembangan investasi untuk hunian  modern  secara  tidak  langsung  dapat menciptakan degradasi lingkungan jika tidak didukung  dengan  kebijakan  pembangunan berkelanjutan yang sinergis. Hal ini kemudian berujung pada pertanyaan bagaimana  sistem  pengambilan  keputusan pemerintah dalam memberikan ijin investasi hunian  dan  bagaimana  perilaku  dari  kaum urban?  Kedua  pertanyaan  tersebut  menjadi poin  penting,  karena  sistem  regulasi  dan mentalitas  kehidupan  masyarakat  dalam jangka  panjang  dapat  berdampak  pada kelangsungan  kehidupan  perkotaan  yang aman  dan  nyaman.  Tulisan  ini  akan mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan  hunian  modern  di  Kota Bekasi dalam perspektif etika pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  non  interaktif.  Dalam  Komariah dan  Satori  (2011)  menjelaskan  bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena- fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang  bersifat  deskriptif  seperti  proses  suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu  konsep  yang  beragam,  formula  suatu resep,  karakteristik  suatu  barang  dan  jasa, gaya-gaya,  gambar-gambar,  tata  cara  suatu budaya,  model  fisik  suatu  artifak  dan  lain sebagainya. Pendekatan kualitatif non interaktif  ( non  interactive  inquiry )  atau disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian  berdasarkan  analisis  dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis  dan  mengadakan  sintesis  data untuk  kemudian  memberikan  interpretasi terhadap konsep-konsep, kebijakan, peristiwa  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  diamati.  Sesuai  namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan narasumber  atau  manusia.  Akan  tetapi menggunakan  analisis  mengenai  data-data yang saling berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadilan Sosial
Keadilan  adalah  isu  yang  akan diketahui sebagai suatu persoalan moral dan dapat juga  didapatkan  sebagai suatu persoalan hukum (Fredericson, 1985). Konsepsi  keadilan  sosial  di  satu  pihak mewajibkan  negara  untuk  menciptakan kesejahteraan  umum  serta  membagi  beban dan  manfaatnya  kepada  para  warga  negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota  yang  lemah  dan  di  lain pihak  membantu    masyarakat  atau  negara guna  mencapai  tujuanya.  Nilai  Keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunya suatu masyarakat  yang seimbang dan  teratur  sehingga  seluruh  warga  negara memperoleh  kesempatan  guna  membangun suatu  kehidupan  yang  layak  dan  mereka yang lemah kedudukanya akan mendapatkan bantuan.
Keadilan sosial mengandaikan adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya  secara  adil.  Kebijakan  publik  harus menjamin  pemerataan  sumberdaya  yang terdapat  di  suatu  negara  dan  yang  lebih penting ialah bahwa ia harus mengedepankan kepentingan kelompok kelas  yang paling tak beruntung  yaitu kaum fakir  dan  miskin  (Kumorotomo,  2014). Subjek utama keadilan adalah struktur dasar
masyarakat atau dapat juga dikatakan seperti bagaimana lembaga-lembaga sosial membagikan hak dan kewajiban fundamental  dan  menentukan  pembagian keuntungan  dari  kerjasama  sosial  (Rawls, 1971).  Fungsi  struktur  masyarakat  adalah untuk  membagikan  sesuatu  yang  menjadi kebutuhan  dasar  setiap  orang  (Rawls  dalam Fattah, 2013). Lembaga-lembaga sosial yang dipahami oleh John Rawls sebagai konstitusi politik,  aturan-aturan  ekonomi  dan  aturan sosial yang pokok untuk memenuhi kebutuhan  manusia  dengan  layak,  hak-hak kebebasan, pendapatan dan kesehatan.
Lebih  lanjut,  Rawls  menjelaskan tentang  dua  prinsip  keadilan. Pertama , Prinsip  Kebebasan  yang  sama  sebesar besarnya.  Prinsip  ini  terdiri  dari  a) kebebasan berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan berbicara; c) kebebasan  berkeyakinan;  d)  kebebasan menjadi  diri  sendiri;  e)  kebebasan  dari penangkapan  dan  penahanan  sewenang wenang;  f)  hak  untuk  mempertahankan milik pribadi. Kedua , terdiri dari dua bagian yaitu  a)  prinsip  perbedaan  dan  b)  prinsip yang adil atas kesempatan. Prinsip perbedaan  yang dimaksud bahwa perbedaan ekonomi atau sosial harus diukur sedemikian rupa agar memberikan maksimalisasi  manfaat  bagi  kelompok  yang
kurang  beruntung.  Prinsip  persamaan  yang adil  atas  kesempatan  yang  dimaksud  bahwa ketidaksamaan  sosial  ekonomi  harus  diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan  dan  kedudukan  sosial  bagi  semua yang  ada  di  bawah  kondisi  persamaan kesempatan.  Kelompok  masyarakat  dengan kopetensi,  keterampilan  dan  motivasi  yang sama  dapat  menikmati  kesempatan  yang sama.
Urbanisasi  sebagai  akumulasi  dari kapitalisasi terhadap kehidupan sosial memberi dampak sangat luas bagi kehidupan  manusia.  Apa  yang  dikatakan oleh Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan  memberikan  gambaran  bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi untuk  mencapai  kesetaraan.  Rawls  dalam konteks  deliberative  nya  mensyaratkan adanya  ruang  deliberasi  bagi  terwujudnya keadilan  sosial.  Ruang-ruang  deliberasi sangat  dibutuhkan  dalam  hal  ini  sebagai upaya mencari jalan tengah dari kepentingan warga negara.

## Etika Pembangunan
Etika  pembangunan  lahir  sebagai hasil perdebatan diantara para ahli pembangunan  terutama  yang  berfokus  pada pembangunan ekonomi dan etika.
Perdebatan itu muncul ketika hasil pembangunan dianggap tidak merata. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap  tujuan-tujuan  pembangunan,  baik dalam  perumusan  kebijakan  maupun  dalam pelaksanaanya  yang  efektif  dan  efisien.  Dia harus  berorientasi  pada  kegiatan  (bukan hanya  terpaku  pada  aturan  legalistic), mampu memecahkan masalah kemasyarakatan  serta  mampu  merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan.  Singkatnya  dia  harus  menjadi agen-agen perubahan (Kumorotomo, 2014).
Etika  pembangunan  menjadi  suatu disiplin  baru  yang  berkaitan  dengan  hal normative  dalam  dimensi  pembangunan. Konsep  etika  pembangunan  menjadi  sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktek pembangunan.  Goulet  berpendapat  bahwa etika pembangunan adalah “ the examination of  ethical  and  value  questions  posed  by development theory, planning, and
practice ”. Konsep etika pembangunan Goulet  memiliki  dua  poin  utama. Pertama , etika  pembangunan  menjadi  prinsip-prinsip umum  sebagai  pedoman  memformulasikan strategi-strategi yang etis; strategi etis dalam pengambilan keputusan dan praktik pembangunan  yang  spesifik;  dan  penyedia
standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan.
Kedua , memusatkan perhatian pada teori dan praktek pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan,  keteraturan  dunia,  dan  area antar-disiplin. Analisis formal yang dilakukan  pada  isu-isu:  justifikasi  utama pada hak asasi, kebutuhan, kapasitas dan hak menguasai;  penilaian  etika  pada  kebijakan yang berdampak pada korban dan marginalisasi  akibat  proses  pembangunan; evaluasi  kompetisi  antara  ekonomi,  politik, dan sistem sosial; dan konsep baru mengenai keamanan ( security ).
Kumorotomo  (2014)  menyampaikan seperangkat komponen dalam etika pembangunan yaitu terpenuhinya kebebasan, persamaan,  demokrasi  dan  partisipasi  serta keadilan sosial dan pemerataan. (1) kebebasan  berkaitan  dengan  hak  yang melekat  pada  diri  setiap  individu  karena martabatnya  sebagai  manusia  bukan  karena pemberian  oleh  masyarakat  atau  negara. Semestinya  pembangunan  dapat  menjamin kebebasan individu yakni mencegah masyarakat  dari  kemungkinan  tumbuhnya tirani  atau  kebijakan  pembangunan  semena mena  yang  hendak  menukar  modernisasi dengan martabat warga negara. (2) persamaan,  menekankan  pada  nilai  moral yang terkandung dalam pembangunan
ditentukan  oleh  seberapa  jauh  proses  itu dapat  menciptakan  persamaan  derajat  bagi warga negara. Aspek persamaan juga berarti kesempatan  yang  sama  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Persamaan  kesempatan  di negara  berkembang  akan  bisa  diwujudkan bila  negara  berperan  aktif  menciptakan peluang-peluang terutama bagi kaum miskin dan  berpendidikan  rendah.  (3)  demokrasi dan  partisipasi,  ditempuh  agar  cara-cara dalam  melaksanakan  pembangunan  itu sesuai  dengan  keinginan  rakyat  sehingga apapun  hasil  dari  pembangunan  itu  akan dapat dinikmati bersama. Konsep demokrasi mengandaikan  bahwa  masyarakat  di  segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. Bentuk monopoli yang dicengkram  oleh  para  politisi,  pejabat, teknokrat harus dihapuskan karena sesungguhnya mereka memperoleh legitimasi  kekuasaanya  dari  rakyat.  (4) keadilan  sosial  dan  pemerataan,  keadilan mempersoalkan  struktur  politik  masyarakat secara keseluruhan.
Untuk  mencapai  keadilan  sosial harus  membangun  atau  mengubah  struktur proses  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya sehingga  cukup  kondusif  bagi  masyarakat memperoleh keadilan sosial. Mengupayakan keadilan  sosial  berarti  menjamin  seoptimal
mungkin  agar  setiap  anggota  masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya serta  bisa  mendapatkan  bagian  yang  wajar dari kemakmuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa  usaha  menciptakan  keadilan  sosial adalah  dengan  menghapus  ketidakadilan sosial.
Sejumlah komponen etika pembangunan yang disampaikan oleh Kumorotomo  memiliki  keterkaitan  erat dengan  bagaimana  kebebasan  merupakan aspek  penting  dalam  keadilan  sosial  yang disampaikan oleh Rawls. Rawls mengusulkan  pemilihan  alternatif  yang mempunyai  kemungkinan  paling  baik  dan aman. Cara itu dia sebut Maximin Rule Dan menurut  Rawls  (1987),  prioritas  prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya akan menjamin  hasil  terbaik  dari  yang  terburuk dalam ketidak pastian sekian banyak prinsip yang  saling  bersaing.  Etika  pembangunan memperlihatkan  atas  etika  dan  nilai-nilai dalam perencanaan maupun praktik pembangunan  (Goulet,  1971).    Goulet menyebut ada 3 komponen dalam memahami  hakikat  pembangunan  yakni kecukupan, jati diri dan kebebasan.
Kajian mengenai konsep etika pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Silsila Asri (2017) mengerucut pada suatu simpulan  bahwa  pembangunan  tidak  bisa
lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Berkaitan dengan  hal  tersebut  Rawls  dalam  kajianya menjelaskan  bagaimana  posisi  asli  manusia sebagai  mahluk  moralis  (Rawls  dalam Fattah,  2013).  Untuk  mencapai  struktur dasar  masyarakat  dalam  kedudukan  yang sama,  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah bahwa manusia harus keluar dari pengetahuan  particular  mereka  (Rawls dalam Fattah, 2013).

## Kota Bekasi dan Kebutuhan Hunian
Berdasarkan  Intruksi  Presiden  No.13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah  Jabodetabek  untuk  meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina  pola  pemukiman  perkotaan  dan penyebaran  kesempatan  kerja.  Salah  satu dari  wilayah  pengembangan  kota  tersebut adalah Kota  Bekasi,  mengingat  wilayah  ini memiliki potensi untuk berkembang (diakses pada: http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf /abstrak-76536.pdf 16  Desember  2020). Perluasan  wilayah  Kota  Jakarta  merupakan sebuah  alternatif  untuk  mengantisipasi pertumbuhan  Kota  Jakarta  yang  ketika  itu makin    pesat,    kemudian    tercetusnya gagasan  bernama  Jabodetabek  melalui intruksi  Presiden  13  tahun  1976.  Pokok- pokok kebijaksnaan di dalam pengembangan wilayah Jabotabek
diantaranya  adalah  untuk  menekan  jumlah penduduk  yang  terus  bertambah  serta  dapat meratakan    penyebarannya    yang  tidak hanya  terjadi    di    kota  Jakarta  melainkan kota-kota  penyangga  disekitarnya.  Dengan begitu  banyak  beban  kota  Jakarta  sebagai sebuah    kota    induk    dari    segi pembangunan    ekonomi    maka    Bekasi dijadikan kota yang terkait dengan terbentuknya Jabodetabek.
Sejak Bekasi menjadi salah satu kota penyangga  Ibukota,  perkembangan  Bekasi mulai  terlihat  menonjol  pada  saat  orde  baru dan  adanya  pemekaran  di  beberapa  wilayah Bekasi. Bersamaan dengan intruksi Presiden tentang diadakannya pengembangan wilayah Jabodetabek.  Akibat  dari  perkembangan yang  cukup  pesat  secara  tidak  langsung berdampak  pada  pola  pembangunan  kota meliputi  faktor-faktor  infarsturuktur  dan perubahan  sosial  masyarakat  di  bekasi. Bekasi  berkembang  bukan  hanya    menjadi tempat    tinggal    kaum    urban    namun    juga berkembang    menjadi  sebuah  kota  industri barang  dan  jasa.  Daerah  yang  dahulunya merupakan wilayah agraris kemudian bertranformasi  menjadi  kota  industri.    Arus modernisasi    terus    merambat    terlihat    dari banyaknya  pusat  perdagangan  membuat pusat kota bekasi seperti kota modern.
Faktor penyebab umum yang mendorong  sebuah  tempat  atau  daerah berkembang menjadi kota  disebabkan karena berdekatan dengan daerah pusat pemerintahan  dimana  kondisi  daerah  lebih berkembang  pesat  di  Indonesia  masa  orde baru.  Peradaban  kota  menjadi  gejala  dalam bentuk-bentuk  kebudayaan  tertentu,  seperti tempat-tempat  yang  dahulunya  lahan  sawah dan  perkebunan  kini  menjadi  tempat  yang dibangun  sebuah  gedung-gedung  tinggi, sehingga  terciptalah  tatanan  baru  dalam perkembangan kota.
Dibalik modernisasi bangunan perkotaan,  dualisme  pembangunan  kota masih  ditemui  persoalan  kemiskinan  di pinggiran  bekasi.  Kemiskinan  perkotaan tampak  pada  permukiman  kumuh  yang berkembang.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota  Bekasi tahun  2010,  kawasan  kumuh  terdapat dibeberapa  wilayah  kecamatan  seperti; Kecamatan  Bekasi  Utara,  Bekasi  Timur, Bekasi Selatan, Medan Satria dan Bantargebang.  Hal  ini  terdapat  kesamaan dengan  prediksi  yang  tertuang  dalam dokumen  RDTR  Kota  Bekasi  untuk  tahun 2006-2007, bahwa Kecamatan Bekasi Selatan  merupakan  salah  satu  kecamatan yang berpotensi besar meningkatnya pertumbuhan kawasan kumuh karena
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319 merupakan pusat pengembangan permukiman,  pusat  perdagangan  dan  jasa, industri serta sebagai pusat pelayanan sosial.
Pembangunan  Hunian  “Beretika”  di Kota Bekasi
Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga  Ibukota  berkembang  sangat pesat. Hirscman (1958) menjelaskan kemajuan disuatu titik menimbulkan tekanan,  tegangan  dan  dorongan  pada  titik- titik di sekitarnya. Kemajuan pada lokasi di sekitar  pertumbuhan  adalah  kondisi  ideal yang  diharapkan.  Pembangunan  ekonomi saja  dianggap  tidak  cukup  menjadi  standar ideal  pembangunan  di  suatu  wilayah. Pembangunan  yang  cenderung  menggenjot pertumbuhan banyak menjadi sorotan karena seringkali  mengabaikan  aspek-aspek  lain seperti lingkungan dan kemanusiaan.
Secara  ekonomi  produktifitas  kota bekasi cukup signifikan dalam menyumbang percepatan  pembangunan  nasional  terutama di bidang infrastruktur. Pada porsi yang lain, pembangunan sosial, politik dan lingkungan masih  menjadi  pekerjaan  pemerintah  kota seiring  dengan  derasnya  urbanisasi  dan ketatnya persaingan pasar. Keadaan ini pada akhirnya  membuka  ruang  bagi  pemilik modal menunjukan ekistensinya.
Pembangunan hunian modern, perumahan  elit  dan  kebijakan  yang kurang  berpihak  pada  kaum  rentan, memaksa  sebagian  besar  masyarakat tinggal  di  lingkungan  yang  kurang nyaman.  Seperti  kasus  pembangunan Summarecon  Bekasi  yang  berimbas  pada meningkatnya  resiko  banjir  di  sekitar Kampung Rawabugel
Keluarahan
Margamulya, Bekasi Utara. Banjir tersebut disebabkan atas pembukaan tembok penghubung Summarecon Bekasi dan Kampung  Rawabugel  (beritabekasi.co.id, januari 2020).
Etika  pembangunan  yang  menjadi titik  tekan  dalam  penelitian  ini  adalah keadilan  sosial.  Rawls  menyajikan  keadilan sosial dalam dua prinsip: (1) kebebasan; (2) Perbedaan  dan  adil  atas  kesempatan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  untuk hidup dalam kehidupan yang layak terbebas dari  kondisi  kemiskinan  atau  kemelaratan. Masyarakat  di  sekitar  Kampung  Rawabugel adalah potret atas ketidakadilan. Ketidakberdayaan atas modal dan mekanisme  politik  menjadikan  mereka sebagai korban dan berujung pada ketimpangan pembangunan. Kuatnya pengaruh kapital seolah-olah menjadi penyebab  runtuhnya  keadilan  bagi  warga
yang terdampak. Persolan lingkungan maupun kemanusiaan dalam hal ini disebabkan  bukan  hanya  faktor  kapital (ekonomi), juga menitik beratkan pada nilai moral.
Perumahan  modern  dan  persoalan lingkungan  di  sekitarnya  adalah  salah  satu realitas pembangunan yang seringkali terjadi.  Seperti  halnya  banjir,  genangan  air dan  permukiman  kumuh.  Permukiman kumuh  merupakan  dampak  yang  tidak terbantahkan  dari  privatisasi  dan  akumulasi modal  dari  kaum  kapitalis.    Wijayanti  dkk (2020) menduga faktor-faktor berkembangnya permukiman kumuh di Kota Bekasi  adalah  adanya  titik  kumuh  tiap kelurahan, persentase anak penduduk miskin tidak sekolah, indeks perkembangan kelurahan, jumlah masyarakat berpendidikan rendah  dan  bangunan  hunian  yang  tidak memiliki  ijin.  Faktor  fisik  dan  non  fisik (Persoalan  sosial  dan  ekonomi)  tersebut perlu mendapat perhatian dari sistem politik pemerintah  untuk  menjamin  kehidupan masyarakat  miskin  mendapatkan  hak  hidup yang layak.
Meningkatnya investasi bidang konstruksi tahun 2017 dan menggeser sektor lain  disebabkan  oleh  kebutuhan  tempat tinggal  yang  sangat  tinggi  (RPJMD  Kota Bekasi,  2018-2023).  Mekanisme  pasar  yang
cenderung  bebas  tentunya  akan  berdampak pada kaum miskin yang semakin termarginalkan. Praktik pembangunan demikian  sepertinya  bertentangan  dengan konsep  kebebasan  Rawls  dimana  kebebasan hanya  dapat  dibatasi  dengan  kebebasan  itu sendiri. Dalam studi ini perlu adanya sistem untuk  mendistribusikan  hunian  ( primary goods ) yang layak bagi kelompok-kelompok miskin.
Kehidupan  masyarakat  memerlukan dukungan  negara  untuk  mengendalikan ketidakmerataan  kekayaan  dan  pemusatan kekayaan  di  tangan  kaum  kapitalis.  Proses komunikasi  dan  deliberasi  berbagai  aktor menjadi  sangat  penting  karena  dengan demikian  persoalan-persoalan  lingkungan maupun  kemanusiaan  di  perkotaan  dapat diminimalisasi.  Hal  ini  menjadi  salah  satu prinsip  kebebasan  yang  disebut  oleh  Rawls bahwa  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi dapat  diatur  sehingga  keuntungan  dapat dirasakan oleh setiap orang (Rahman, 2010). Pemenuhan  kebutuhan  akan  tempat  tinggal dalam  hal  ini  Institusi  politik  maupun birokrat tidak cukup hanya sebagai “penjaga malam”  yang  meminimalisasi  peran  negara sehingga kepentingan para kapitalis menjadi berkembang.  Negara  harus  hadir  dalam mengendalikan  kebebasan  pemilik  modal
untuk  memberikan  keuntungan  bagi  pihak lain yang kurang beruntung.
Persamaan  adalah  terpenuhinya  hak menyuarakan pendapat. Demokrasi mengandaikan  bahwa  masyarakat  di  segala tingkatan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka. Bentuk monopoli yang dicengkram  oleh  para  politisi,  pejabat maupun  teknokrat  harus  dihapuskan  karena sesungguhnya mereka memperoleh legitimasi  kekuasaanya  dari  rakyat.  Proses negosiasi  antara  masyarakat  di  sekitar pembangunan hunian modern, pengembang, pemilik  modal  dan  aktor-aktor  politik  perlu duduk  bersama  ( face-to-face  dialog )  untuk mencari  jalan  tengah  atas  kemungkinan persoalan-persoalan  yang  akan  terjadi. Partisipasi masyarakat menentukan kehidupan  yang  demokratis.  Keterlibatan masyarakat  dalam  rencana  pembangunan hunian  menjadi  sangat  penting  untuk menghindari kerugian lingkungan dan krisis kemanusiaan.  Kolaborasi  menjadi  kunci membangun kehidupan demokrasi.
Studi  lain  pada  kasus  pembangunan apartemen  Bintara  Residence,  Bekasi  Barat. Diberitakan  oleh  kompas.com,    pada    2016 lalu,    ratusan    warga  Perumahan  Griya Bintara  Indah  melakukan  unjuk rasa menolak  rencana  pembangunan  apartemen
tersebut.  Mereka  mewakili  3.000  keluarga penghuni  tiga  perumahan  yang  terdampak pembangunan apartemen, yakni Griya Bintara  Indah,  Pondok  Cipta,  dan  Bintara Lika.  Mereka  menyatakan  ijin  prinsip pembangunan  apartemen  memang  sudah keluar,  tetapi  warga  tidak  pernah  diajak bicara.  Unjuk  rasa  dilakukan  karena  selama proses  pembangunan  berlansung  muncul genangan  air  di  sekitar  tiga  perumahan tersebut  yang  menganggu  aktifitas  dan rutinitas warga perumahan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembuatan kebijakan, ditentukan oleh paradigma  berfikir  dari  pembuat  kebijakan. Ketidakberdayaan  masyarakat  tergantung dari  cara  pandang  politisi  yang  memandang bahwa  kapasitas  masyarakat  dan  aparat pemerintah  dianggap  sangat  terbatas  baik dalam  aspek  teknis  maupun  sikap/perilaku berdemokrasi.  Selain  itu  masih  banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”.  Pemberdayaan  masyarakat  dan pengembangan institusi lokal pun dilakukan dengan mental proyek (Djaelani, 2011).
Kemakmuran rakyat adalah cerminan dari  proses  menciptakan  keadilan  sosial. Konsekwensi dari upaya menciptakan kemakmuran yaitu melalui rangkaian program - program pemerataan pembangunan.
“Apa yang menjadi
kebutuhan  kaum  marginal”?.  Pertanyaan tersebut semestinya menjadi prioritas program-program  kebijakan  pemerintah. Pertanyaan selanjutnya menyangkut
“bagaimana  kaum miskin  memenuhi
kebutuhan hidup mereka?”.
Untuk
menjawab pertanyaan tersebut tidak mungkin  dapat  diketahui  tanpa  pelibatan unsur masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan.
Kecamatan  Bekasi  Utara  adalah salah satu kecamatan yang terdampak akibat pesatnya  pembangunan  kawasan  salah  satu hunian  modern  “Summarecon  Bekasi”. Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya  jumlah  permukiman  warga yang  terkena  banjir.  Bahkan  sempat  terjadi Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  dimana  banjir mencapai  lima  meter  akibat  banyaknya jumlah pembangunan apartemen dan hunian modern  di  sekitar  Kali  Bekasi.  Wilayah yang semestinya digunakan sebagai cekungan  air  justru  digunakan  sebagai alternative  pembangunan  apartemen  dan perumahan.  Hal  ini  disebabkan  karena tingginya  permintaan  tempat  tinggal  bagi para  urban  dan  peningkatan  investasi  yang cukup besar dari para pengembang (Yuniarti,  2018).  Tidak  heran  jika  masalah publik  yang  berkembang  di  Kota  Bekasi didominasi  oleh  isu  lingkungan  yang
semakin  kritis.  Seolah-olah  kehidupan  yang diciptakan dengan kenyamanan dan kelayakan  diperuntukkan  bagi  orang-orang kaya sementara bagi kaum pinggiran dengan taraf  perekonomian  yang  lemah  menjadi tidak berdaya.
Pembangunan  yang  ditinjau  hanya dari  aspek  matriil  tidak  cukup  untuk meninjau keberhasilan pembangunan sebuah wilayah.  Keberhasilan  pembangunan  yang seringnya dipresentasikan melalui pertumbuhan  ekonomi  semetinya  dibarengi dengan  pemerataan  (Kartasasmita,  1996). Pemerataan adalah syarat mutlak terciptanya keadilan sosial dalam pembangunan. Pemerataan tidak hanya pada batas kualitatif maupun deskriptif. Subtansi daripada pemerataan  harus  berbasis  bukti  ( efidenceI) yakni  potret  kehidupan  modern  yang  nyata terdistribusi  pada  seluruh  wilayah  kota. Tidak  parsial,  tidak  pula  menampilkan dualisme wajah pembangunan.

## SIMPULAN
Pembangunan  perkotaan  seringkali menyisakan  persoalan  bahkan  berakhir bencana,  baik  bencana  alam  maupun bencana  sosial.  Modernisasi  semestinya dilakukan  melalui  pendekatan-pendekatan etis. Keberadaan etika pembangunan menekankan hadirnya keadilan sosial.
Prinsip  keadilan  sosial  dalam  penelitian  ini memandang perlunya pengambilan keputusan (ijin hunian modern) dengan lebih memperhatikan aspek partisipasi dan komunikasi  melalui  ruang-ruang  deliberasi. Kondisi demikan dapat terjadi melalui peran negara  untuk  membuka  akses  demokrasi yakni melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak dalam
pembangunan hunian modern untuk menghindari resiko bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri, Silsila. 2017. Etika dalam Pembangunan  Internasional.  Jurnal  of International  Studies.  Vol  6  No.  1  Mei 2017. Hal: 40-54
Catanese,  Anthony  J.  and  James  C.  Synder.
1989.  Perencanaan  Kota  Edisi  Kedua:
Jakarta: Erlangga
Deliyanto,  Bambang  dan  Sumarsono.  2018.
Pengembangan  Kawasan  Permukiman dan Pengembangan Kota. Naskah
Publikasi  Seminar  Nasional  FMIPA
Universitas Terbuka.
Djaelani,  Moh.  S.  2011.  Analisis  Kebijakan
Penataan Ruang dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi di Kota Bekasi). JPSL. Vol. (1) 2: 135-145
Desember 2011
Fattah,  Damanhuri.  2013.  Teori  Keadilan Menurut Jhon Rawls. TAPIs Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013. Hal: 30-45
Frederickson,  H.  George.  1985.  The  Public
Service and The Patriotismof Benevolence In: Classic Of Administrative Sayre
Goulet,  Denis.  The  Cruel  Choice:  A  New Concept in the Theory of Development. New York: Athenaeum, 1971.
Hirschman. Albert O. 1958. The Strategy of Economis Development . Yale University Press: New Haven
Hart,  David.  K.  1974. Social  equity  justice and  the  equitable  administrator .  Public
Administration  Review  ,  34  January- February Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan .  Jakarta:  PT.  Pustaka CIDESINDO
Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Etika
Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  Raja Gravindo Persada
Lusht,  Kenneth  M.  1997. Real  Estate Valuation  Principles  and  Aplications .
Chicago: Irwin Book Team
Purbosasi  dan  Hendarto,  2012.  Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan  Bertempat  Tinggal  di  Kota Bekasi Bagi Penduduk Migran
Berpenghasilan  Rendah  Yang  Bekerja di  Kota  Jakarta.  Jurnal  Of  Economic Vol. 1 No. 1 Tahun 2012 Hal: 1-15
Rahman,  M.  Taufiq.  2010.  Pertautan Kebebasan dengan Keadilan: Studi Atas Pemikiran  Jhon  Rawls.  Jurnal  Mimbar Studi.  Vol.  XXXIV/Nomor  1/  Januari- Juni ISSN 0216-9517. Hal: 87-98
Rawls,  John.  1971. A  Theory  of  Justice. Cambride,  Mass:  The  Belknap  Press  of Harvard University Press
Wijayanti,  dkk.  2020.  Indentifikasi  Spasial Faktor-Faktor  Penyebab  Permukiman Kumuh  di  Kota  Bekasi.  Jurnal  Tata Loka  Vol.  22  No.  4  November  2020. Hal. 573-585 E ISSN 2356-0266
Yunus,  Hadi  sabari.  2004.  Struktur  Tata
Ruang Kota FT (Cetakan 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Yuniarti,  dkk.  2018.  Perspektif  Media Online Terhadap  Kasus  Pembangunan Permukiman di Kota Bekasi menggunakan Pendekatan Agenda
Setting . Jurnal Pekommas Vol. 3 No. 2, Oktober 2018: 179-190