http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika

## ADI PRASETYO
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: adiprstyo98@gmail.com

## AGUNG DWI LAKSANA
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: adlaksana01@gmail.com

## MASRINO GANAPRADIPTA
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: masrino.ganapradipta11@gmail.com

## HARI SOESKANDI
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: soeskandihari@gmail.com

## Abstract
Human rights recognize forms of violation and crime, discrimination against something different is one form of  violation  of  human  rights.  Africa  is  a  large  country  and has  many differences  and  gatherings  of  many ethnic groups and religions, it does not rule out the possibility of a conflict. In this case the albino group is often discriminated against, persecuted, bullied, raped and even killed. Ranging from babies to adults. On the basis of the background that has been written, the author will put forward a discussion about the form of what kind of human rights violations against Albino people in Africa. The method used in this journal is the Juridical Normative Method. The author uses the Juridical Normative Method to be able to find out directly in order to be able to examine how the application of the specific laws of existing international conventions about human rights violations. The results of this material discussion found that many human rights crimes were committed because of the negative stigma and myths about how albino people exist and albino people have  high  selling  prices  for  spiritual  needs  for  shamans  in  Africa  and  the  black  market.  Discrimination against Albino people is often done even after they are born until they grow up, starting from being isolated from the surrounding environment, having difficulty getting the right to learn, the difficulty of getting the right to work, and feeling threatened if they are outside their hiding place. murder, rape, and even mutilation often occur in their lives.
Key Words : Discrimination, children, murder

## Abstrak
Hak Asasi Manusia mengenal adanya bentuk bentuk pelanggaran, diskriminasi terhadap sesuatu yang berbeda merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Afrika Negara yang besar  dan  memiliki  banyak  sekali  perbedaan  dan  berkumpulnya  banyak  kelompok  suku  serta etnis, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Dalam hal ini kelompok orang albino kerap kali di diskriminasi, dianiaya, dibully, diperkosa bahkan di bunuh. Mulai dari bayi hingga yang dewasa.  Atas  dasar  latar  belakang  yang  telah  di  tulis  maka  penulis  akan  mengedepankan pembahasan  tentang  bentuk  bentuk  pelanggaran  HAM  terhadap  masyarakat  Albino  di  Afrika. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah Metode Normatif Yuridis. Penulis menggunakan Metode  Normatif  Yuridis  agar  dapat  mengetahui  secara  langsung  norma  yang  ada  dan  dapat mengkaji  bagaimana  penerapan  hukum  yang  terjadi  tentang  pelanggaran  HAM.  Hasil pembahasan materi ini menemukan bahwa banyak kejahatan HAM yang terjadi, dilakukan karena
adanya stigma serta mitos tentang bagaimana orang albino ada dan orang albino memiliki harga jual tinggi untuk keperluan spiritual oleh dukun di Afrika maupun oleh Pasar gelap. Diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat Albino kerap kali dilakukan bahkan sejak ia akan dilahirkan hingga  ia  tumbuh  dewasa  mulai  dari  terisolir  dari  lingkungan  sekitar,  kesulitan  mendapat  hak untuk belajar, hak untuk bekerja, serta merasa terancam apabila berada diluar persembunyiannya. Kata Kunci : diskriminasi, anak, pembunuhan

## Pendahuluan Latar Belakang
Di seluruh belahan dunia terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan ras, suku, etnis  ,agama  hingga  perbedaan  genetik.  Perbedaan  tersebut  dapat  menimbulkan  2  hal  yaitu  hal positif dan negatif. Hal positifnya kita dapat melihat suatu perbedaan yang saling berdampingan sedangkan  negatifnya    adalah  rentan  terjadinya  masalah  dan  pelanggaran  HAM  seperti diskrimansi,  kekerasan,  pembunuhan.  Sedangkan  HAM  telah  mengakui  perbedaan  sosial,  ras, suku, warna kulit, agama, dll, dengan keluarnya konvenan internasional.
Pelanggaran HAM kali ini terjadi dalam satu benua Afrika dan dalam satu ras. pelanggaran HAM  yang  terlanggar  adalah  hak  untuk  hidup,  hak  bebas  dari  diskriminasi,  hak  mendapat kesehatan  yang  layak.    Kasusnya  yaitu  terjadi  suatu  diskriminasi  terhadap  perbedaan  genetik (pigmen  kulit  yang  berbeda).  Dalam  hal  ini  pelanggaran  HAM  terhadap  kaum  albino.  Albino adalah kondisi ginetik yang mengakibatkan kondisi kekurangan dalam bisintesis melanin, pigmen warna kulit, rambut dan juga mata, albino merupakan kondisi yang langka.(Michael, 2018)
Menurut Organisasi amal dari Kanada, Under The Same Sun (UTSS) mencatat sebanyak 161 serangan terhadap orang albino di Tanzania dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di dalam 76 pembunuhan.  Kami  sebagai  penulis  dengan  adanya  data  di  atas  dapat  melakukan  pengkajian ataupun analisa terhadap apa yang terjadi terhadap kaum Albino di Benua Afrika. Penulis akan membahas tentang bagaimana hal diatas bisa terjadi dan hak-hak apa saja yang dilanggar dalam kehidupan kaum Albino di Benua Afrika tersebut.(Harliza & Michael, 2020)
Banyak  dampak  yang  dialami  orang  Albino  atas  intimidasi  terhadapnya  antara  lain banyaknya  anak  –  anak  albino  yang  putus  sekolah  atau  tidak  bersekolah  karena  ejekan  atau bullyan  yang  ia  dapat,  mereka  terus  mengisolasi  diri  dari  teman    sebayanya,  dengan  adanya kepercayaan  atau  mitos  yang  berkembang  orang  albino  susah  untuk  menikah  kalua  dia melahirkan anak albino. Orang albino rentang mengalami despresi karena tekanan moral yang ia dapat.  Maka  perlu  bantuan  dari  penanganan  dari  pemerintah  untuk menangguli  masalah  orang albino tersebut.

## Rumusan Masalah
Dengan  ini  kami  sebagai  penulis  akan  menganalisa  tentang  bentuk-bentuk  pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat albino di Afrika.

## Pembahasan

## Pelanggaran Hak Terbebas dari Segala Bentuk Diskriminasi
Kondisi  pluralistis  dan  banyaknya  perbedaan  tidak  dapat  dihindari  di  dalam  peradaban manusia  di  dunia.  Sebagai  tempat  peradaban  manusia,  bumi  merupakan  suatu  tempat  dimana berkumpulnya  banyaknya  perbedaan  antara  ras,  suku,  agama,  budaya,  bahkan  maupun  spesies yang  ada  di  muka  bumi  ini.  Sehingga  dalam  banyaknya  perbedaan  serta  kemajemukan  yang terjadi di seluruh belahan dunia, maka akan rentan terjadinya banyak masalah serta konflik yang timbul. Dalam hal ini seperti halnya masalah diskriminasi, perbedaan pendapat, maupun masalah lain yang timbul.
Di Benua Afrika, ada hidup kelompok orang yang berbeda dengan masyarakat pada afrika pada  umumnya,  yaitu  kelompok  orang  albino  yang  dimana  ia  memiliki  suatu  kondisi  dimana kondisi ginetik yang mengakibatkan kondisi kekurangan dalam bisintesis melanin, pigmen warna kulit, rambut dan juga mata pada orang dengan kondisi albino. Kondisi tersebut merupakan suatu hal  yang  langka  terjadi.  Bahkan  hanya  sebagian  kecil  di  beberapa  tempat  di  dunia  orang  yang mengalami  kondisi albino.
Perbedaan yang terjadi inilah yang akan menimbulkan suatu problematika baru dalam suatu kehidupan  atau  peradaban  manusia,  khususnya  bagi  kelompok  orang  albino  di  afrika  dengan masyarakat yang ada di afrika sendiri. Berkembangnya suatu mitos di daerah benua afrika dimana dukun dukun yang ada di sana mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi bagian tubuh orang albino dapat menyembuhkan penyakit.
“Saya  tidak  mengerti  mengapa  banyak  orang  mendiskriminasi  albino.  Padahal,  kami  juga manusia  dan  sama-sama  diciptakan  Tuhan,”  pungkas  Gweleza.  bayi  berusia  15 bulan  dan  anak perempuan  13  tahun,  diculik  dan  dibunuh  oleh  para  “penyembuh”  di  Mpumalanga,  salah  satu provinsi  di  Afrika  Selatan.  Mereka  menganggap  bahwa  albinisme  adalah kutukan. Dari  kutipan kutipan tersebut ditemukan salah satu bentuk diskriminasi terhadap orang albino.
Dimana saat bayi dan anak anak dapat diculik oleh dukun setemat dan di bunuh, karena ada yang  menganggapnya  sebagai  suatu  kutukan  dan  jika  membunuh  atau  mengkonsumsi  organ tubuh  dari  orang  albino  akan  meyembuhkan  suatu  penyakit  tertentu  yang  dimana  hal  ini  di dukung  dengan  berkembangnya  mitos  mitos  yang  di  masyarakat.  Dimana  mitos  mitos  tersebut belum terbukti keabsahannya di dunia medis. Bahkan malah merugikan kelompok orang albino yang sebagai sesame manusia berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Sebagaimana  diketahui  banyak  bentuk  diskriminasi  yang  diterima  oleh  kelompok  orang albino yang berada di afrika khususnya. Yang tertuang di dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dimana Pasal 5 huruf (b) nya menyatakan bahwa “ Hak  untuk  rasa  aman  dan  hak  atas  perlindungan  oleh  Negara  dari  kekerasan  dan  kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga; “
Melihat pasal 5 huruf (b) diatas ditemukan telah terjadi banyak pelanggaran dimana fakta yang  ditemukan  menyatakan  bahwa  adanya  anggapan  jika  mengkonsumsi  atau  menjadikan bagian tubuh orang albino sebagai jimat atau hal lain dapat membawa keberuntungan. Sehingga dukun melakukan kekerasan hingga membunuh seorang albino untuk memperoleh keuntungan darinya. “Anggapan itu berujung maraknya pembunuhan orang albino di beberapa negara Afrika. Mereka  tak  sekadar  dibunuh,  tetapi  juga  dimutilasi  dan  bagian  tubuh  mereka  dijual  di  pasar gelap.”
Fakta  diatas  jelas  bertentangan  dengan  pasal  5  huruf  (b)  yang  dimaksud  pada  Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Dimana seorang albino atau kelompok  albino  harus  bisa  merasa  aman  seperti  halnya  manusia  pada  umumnya  agar  merasa aman dari kekerasan maupun tindakan yang merusak tubuh yg dilakukan oleh kelompok orang atau lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini lebih mengedepankan peran pemerintah atau Negara dalam perlindungan hak daripada kelompok orang albino tersebut.
“In  albinism,  however,  colour  and  race  are  not  linked.  Aside  from  the  question  of  race, persons living with albinism are exposed to discrimination, stigmatisation and prejudice based on colour alone.” Pendapat tersebut menyatakan bahwa orang yang hidup dengan albinisme terbuka untuk diskriminasi, stigmatisasi dan prasangka berdasarkan warna. Di dukung dengan fakta fakta
yang  ada  bahwa  albino  kerap  di  pinggirkan  oleh  masyarakat  sekitar  di  afrika.  Kerap  kali kelompok orang albino dianggap tidak eksis di lingkungan sekitar masyarakat afrika.
Terdapat fakta bahwa masyarakat albino akan mengalami kesulitan dalam hal perkawinan maupun atau bahkan dalam hal bertahan hidup, karena berkembangnya stigma buruk terhadap mereka tanpa adanya bukti yang jelas. Seperti contoh “perempuan yang melahirkan anak albino kerap  dianggap  penyihir  atau  telah  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  norma.  Perempuan yang  melahirkan  anak  albino  bisa  diusir  oleh  suaminya  dan  ditinggalkan  keluarganya.” Diskriminasi  jelas    terlihat  darimana  kerap  sulitnya  masyarakat  albino  untuk  berkembang menjalani kehidupan normal.
Pada Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada pasal 16 ayat  (1)  huruf  (c)  menyatakan  bahwa  “Hak  dan  tanggungjawab  yang  sama  selama  perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;” fakta yang terdapat diatas  bertentangan dengan konvensi ini karena terdapat seorang wanita yang melahirkan seorang bayi albino diusir oleh suami ataupun keluarganya.  Seorang perempuan pun berhak dan bertanggung jawab selama masa perkawinan maupun saat
Maka  dengan  sulitnya  dalam  berkembang  kehidupan  kelompok  orang  albino  selayaknya manusia normal, akan mempersulit jalan ia memperoleh keadilan serta akan mengalami lemahnya seorang albino dalam hal pendidikan dasar (bersekolah), mencari pekerjaan untuk mencari upah, kesulitan  mendapat  kehiduoan  yang  layak.  Diskriminasi  inilah  yang  menyebabkan  kelompok orang  albino  tidak  mendapat  ruang  gerak  yang  leluasa  untuk  mensejahterakan  kehidupannya sebagaimana hak dari setiap orang.
Dengan  adanya  bentuk  diskriminasi  yang  membatasi  ruang  kelompok  orang  albino, bertentangan  dengan  Konvensi  Internasional  Tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Ras Pasal 5 huruf (d) di dalam hak sipil seperti halnya pada point (iv) “Hak untuk menikah dan memilih  teman  hidup;”  dimana  seorang  dapat  bebas  memilih  pasangan  hidup  untuk  menikah. Terdapat fakta kasus dimana seorang wanita yang melahirkan anak albino dapat diusir suaminya karena dianggap penyihir.
Stigma  yang  terus  dipelihara  ini  sangat merugikan  kelompok  orang  albino  yang  karena  ia merasa tidak tenang dan selalu merasa terancam di setiap kehidupan yang mereka lalui, sehingga peran  Negara  sangat  penting  dalam  menjamin  hak  hak  kelompok  orang  albino  yang  juga merupakan  masyarakatnya,  agar memiliki  persamaan  di  antara  semua  orang  (masyarakat)  yang hidup di Negara Afrika. Peran Negara penting dalam memutus stigma tersebut dan melindungi masyarakat albino yang hidup di negaranya.
Pasal  5  huruf  (d)  point  (ix)  dalam  Konvensi  Internasional  Tentang  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Ras  menyatakan  bahwa  “Hak  berkumpul  dan  berserikat  secara  bebas  dan damai;”  fakta  yang  terjadi  banyak  masyarakat  albino  hidup  berkumpul  serta  masih  merasakan besarnya ancaman yang berada di luar serta tidak dapat secara bebas menikmati hidupnya karena banyaknya rasa tidak aman.
“Kondisi  itu  diperparah  dengan  ketidakpedulian  pemerintah  di  negara-negara  Afrika. Karena  berbagai  stigma  dan  takhayul  itu,  mereka  tidak  mendapatkan  layanan  kesehatan  yang cukup,  pelayanan  sosial,  perlindungan  hukum,  dan  akses  pendidikan  yang  memadai.”  Dengan adanya diskriminasi tersebut membuat mereka tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka seperti  halnya  masyarakat  lainnya.  “Riset  yang  dipublikasikan  pada  2011  oleh  journal
Dermatologic Clinics menyebutkan bahwa orang dengan gangguan albino tipe OCA di Tanzania 100 persen menunjukkan gejala kerusakan kulit akibat sinar matahari akut.”
Terbatasnya aktifitas masyarakat albino juga disebabkan daripada mereka akan mengalami kerusakan  kulit  akibat  sinar  matahari,  sehingga  terkesan  ia  akan  kesulitan  dalam  beraktifitas  di luar.  Bahkan  pula  dapat  terpapar  sinar  matahari  pun  dapat  mengancam  kerusakan  mata  dari masyarakat  albino.  Ditambah  diskriminasi  yang  terjadi  semakin  memojokkkan  mereka  untuk dapat melakukan aktifitas di luar rumah.
Seperti  hal  nya  amanat  dari  Konvensi  Internasional  Tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Ras Pasal 5 huruf (e) tentang hak ekonomi, social, dan budaya. Didalamnya terdapat bahwa  seseorang  dapat  hak  untuk  bekerja,  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  hak  untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan social, serta hak hak lainnya.
Di  daerah  dimana  terdapat  masyarakat  albino  kerap  kali  tidak  terpenuhinya  hak  hak ekonomi  social  dan  budaya  bagi  masyarakat  albino,  diakibatnya  masalah  yang  disebut diskriminasi tersebut serta stigma stigma yang menempel pada kehidupan maupun asal usul dari orang  albino  itu  sendiri.  Terbatasnya  hak  hak  ini  jelas  melanggar  dari  apa  yang  dimaksudkan dalam konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras.
“Even those who have the possibility of attending school do not have an easy life: they face additional  forms  of discrimination and are  prevented  from  equal  access  to  education  since  their poor vision entails significant challenges.” Yang bisa melakukan sekolah bahkan juga mengalami kesulitan  dikarenakan  timbulnya  diskriminasi,  sehingga  tantangan  untuk  melanjutkan  sekolah sangat  besar  terlihat.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminasi  di  bidang pendidikan
Ditemukan  bahwa  dalam  hal  pekerjaan  di  Tanzania  banyak  masyarakat  albino  yang pengangguran. ” This is due to the already mentioned beliefs and two main factors faced in the workplace: employers who do not wish any contact with them, and work environments that are not  suitable  for  those  who  are  affected  by  the  disease.” 1 Terlihat  diskriminasi  yang  diterima kelompok orang albino oleh perusahaan yang mereka ingin lamar untuk bekerja.
Bahaya  jika  stigma  stigma  dan  cap  yang  ditujukan  pada  kelompok  albino  dibiarkan  terus berkembang,  maka  akan  mengakibatkan  terjadinya  diskriminasi  yak  tak  kunjung  reda,  dan menimbulkan  efek  kebelakang  menimbulkan  adanya  rasa  benci  terhadap  sesame  karena  ada orang albino di dalamnya. Yang sesungguhnya masyarakat albino juga perlu dan berhak dianggap sebagai  manusia  normal  yang  dapat  mensejahterakan  hidupnya  tanpa  adanya  tekanan  dari sekitar.
Pasal 7 dalam Konvensi Internasional Hak-Hak SIpil dan Politik menjelskan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi  atau  merendahkan  martabat.  Pada  khususnya,  tidak  seorang  pun  dapat  dijadikan obyek  eksperimen  medis  atau  ilmiah  tanpa  persetujuan  yang  diberikan  secara  bebas.”  Dari  isi pasal  tersebut  tidak  ada  seorangpun  yang  berhak  meberlakukan  penyiksaan  yang  tidak manusiawi serta dijadikan objek eksperimen medis maupun lainya, dalam hal ini dukun local di Afrika jelas melanggar ketentuan pasal pada saat menggunakan bagian tubuh orang albino untuk keuntungan dengan cara penyiksaan seperti halnya mutilasi yang terjadi.
Seharusnya  Negara  dapat  berperan  besar  dalam  perlindungan  serta  pemenuhan  hak  hak daripada  kelompok  orang  albino,  seperti  halnya  ha  katas  pendidikan,  ha  katas  pekerjaan,  hak berserikat dan berkumpul, hak untuk menikah dan memilih teman hidup, serta hak hak lain yang merupakan hak setiap orang tanpa adanya perbeda bedaan di dalamnya. Karena pada dasarnya orang  albino  merupakan  selayaknya  orang  normal  biasa  yang  berhak  hidup  aman  tanpa pembedaan.
“Impunitas  ini  yang  membuat  PBB,  pada  2013,  merasa  perlu  menjadikan  Afrika  sebagai benua yang harus mendapat prioritas edukasi tentang albino.” Langkah yang dilakukan oleh PBB ini  dirasa  sangat  perlu  dan  sangat  embantu  terhadap  perhatian  masyarakat  Afrika  maupun Negara Negara lain terkait dengan perlindungan orang orang dan kelompok Albino. Diharapkan nantinya edukasi ini dapat terus berkembang dan memutus stigma tentang masyarakat albino.
“Sebanyak 225 dukun yang berlatih tanpa izin medis ditangkap, serta dokter yang dianggap sebagai  penyihir  yang  dicurigai  memburu  orang  albino.”  Bahkan  fakta  diterima  bahwa pemerintah  telah  bertindak  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  kamu  albino  dengan  memberi ruang  serta  hak  bagi  orang  albino  dengan  tindakan  seperti  fakta  yang  terjadi  diatas.  Sehingga nantinya  diharapkan  diskriminasi  dapat  di  hilangkan  perlahan  lahan  dengan  melakukan penangkapan praktik illegal dukun local tanpa izin.
Langkah  langkah  edukasi  maupun  hal  lain  tentang  perlindungan  kelompok  masyarakat orang  albino  harus  dijaga  agar  mengikis  perlahan  cap  yang  diberikan  masyarakat  serta  Negara kepada orang orang albino. Dengan adanya langkah tersebut maka diskriminasi lambat laun akan semakin  berkurang  bahkan  bukan  tidak  mungkin  akan  sirna  karena  edukasi  di  gemborkan terhadap  masyarakat  sekitar  tentang  siapa  orang  albino  dan  perlunya  mereka  mendapat perlindungan  sebagaimana  hak  hak  nya  agar  dapat  terpenuhi  dan  diakomodir  tanpa  ada pembedaan.

## Pembunuhan ( Penggilangan Nyawa ) terhadap kaum albino di Afrika
Hidup adalah sebuah anugerah dari pencipta yang patut kita syukuri dan kita jalani dengan semestinya,  tidak  ada  yang  berhak  selain  pencipta  yang  dapat  mengambil  nyawa  (membunuh) kita seperti yang disebutkan dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1  “Setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup  yang  melekat  pada  dirinya.  Hak  ini  wajib dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  hak  hidupnya  secara  sewenang- wenang”.(Michael, 2020a)
Afrika  merupakan  benua  yang  besar  terdiri  dari  banyak  negara  dimana  didalam  setiap negara tersebut terdiri dari banyak suku, dan masyarakat Afrika yang masih mempercayai mitos yang melekat pada pola pikir mereka. Hal ini sangat rawan akan menimbulkan pergesekan yang mengakibatkan konflik yang berujung dengan perpecahan. Salah satu dari penyebab konflik ialah pembunuhan masal yang timbul dari suatu yang  di anggap berbeda.
Dalam  bagian  ini,  akan  dijelaskan  hal  yang  bisa  dianggap  tindakan  paling  kejam  dari beberapa  tindakan  yang  diterima  oleh  orang  albino  yaitu  tindakan  penghilangan  nyawa  atau pembunuhan. Hampir seluruh orang albino di Afrika mengalami pembunuhan salah satunya di negara Tanzania. Pembunuhan orang albino di negara di latar belakangi kepercayaan suku disana bahwa  daging  atau  darah  orang  albino  dapat  digunakan  untuk  ritual  “harmful  traditional practices,  violence  including  killings  and  ritual  attacks,  trade  and  trafficking  of  body  parts  for witchcraft purposes, infanticide and abandonment of children.”
Kasus  pembunuhan  orang  albino  di  negara  Tanzania  ini  tidak  hanya  di  alami  oleh  orang dewasa  tetapi  juga  di  alami  oleh  anak  seperti  yang  terdapat  pada  berita  “As  a  wave  of  ritual killings and amputations of people with albinism, especially children, began to spread in Tanzania in  the  late  2000s”  fakta  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  Konvenan  Internasional  Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup  yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara  sewenang-wenang”  dan  Konvensi  Hak-hak  Anak  pasal  6  ayat  1  “Negara-negara  peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”
Fakta  tersebut  bertentangan  dengan  konvenan  yang  telah  disebutkan  karena  orang  albino juga sama seperti manusia afrika lainnya yang membedakan hanya kelainan geneteik warna kulit mereka,  jadi  kelangsungan  hidup  mereka  juga  dilindungi  oleh  konvenan  tersebut.  Tidak dibenarkan  siapapun  untuk  membunuh  atau  menghilangkan  nyawa  seseorang  kecuali  sang pencipta. Sama dengan di negara Tanzania di negara Malawi juga terjadi pembunuhan terhadap orang albino, VOA news menyebutkan 26 orang albino meninggal dan 130 orang albino terluka sejak tahun 2013. Dalam negara ini memliki kepercayaan bahwa bagian tubuh orang albino dapat dibuat  ramuan  ajaib  serta  membawa  keberuntungan  dan  kekayaan  seperti  disebutkan  pada kutipan “In Malawi and other parts of Africa, some people believe that body parts from albinos, if used  in  so-called  magic  potions,  can  bring  good  luck  and  wealth.”  Semua    Kasus  pembunuhan tidak  murni  kasus  pembunuhan  karena  awalnya  orang  albino  bagian  tubuhnya  dipotong kemudian  kehabisan  darah  atau  bisa  disebut  mengalami  hingga  meninggal  salah  satu  contoh kasusnya “ "They dragged him outside the house probably to a distance of about 20 meters," Jose said.  "Then  they  chopped  off  both  his  hands,  they  left  him  battling  for  his  life  until  he  bled  to death"  Malawi  Police  Inspector  General Rodney  Jose  on  Wednesday  told reporters  the  attackers killed Phiri in front of his nine-year-old son. “ 2
Fakta tersebut bertentangan dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  hak  hidupnya  secara  sewenang- wenang”  dan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan    dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  Yang Kejam , Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia pasal 2 ayat 2“ tidak ada terdapat pengecualian apapun , baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidak setabilan politik dalam atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.(Handoko & Warka, 2019)
Hal ini bertentangan karena korban dalam hal ini orang albino mengalami kekerasan dengan dipotong tangannya hingga kehabisan darah hingga meninggal dunia.
Kembali  ke  pembahasan  pembunuhan  orang  albino  di  negara  Tanzania,  dinegara  ini pembunuhan orang albino di dalangi oleh dukun tradisional yang dilakukan pembunuh bayaran untuk  memenuhi  pasar  gelap  serta  keperluan  ritual.  Bagian  tubuh  orang  albino  dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan hal ini didukung dari “the present violence againts them, including murders, appears to be driven by traditional ‘witchdoctors’ and carried out by contract killers  to  meet  a  market  for  albino  body  parts  believed  to  bring  wealth  and  fortune”  dan    juga didukung dari sumber berikut “ the framing of albino ritual murder driven  by witchcraft beliefs connects them to ritual mutilations and murders in orther african countries”. Ditemukan dari salah
sumber harga dari bagain tubuh orang albino “untuk harga potongan tubuh orang albino rupanya cukup mahal sekitar Rp 29 juta, sedangkan satu tubuh utuh orang albino memeliki harga Rp 1,1 miliar”
Melihat  fakta  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  di  afrika  khususnya  di  negara  Tanzania  masih memepercayai dukun atau menganut mitos tersebut, hal tersebut tidak bisa dielakan karena telah terjadi,  memang  tidak  masuk  akal  mitos  tersebut.  Jika  ingin  kekayaan  kita  bekerja  dengan  dan menabung, jika ingin keberuntungan selalu mendekatkan diri dengan sang pencipta.  Apa bila hal ini  terus  terjadi  dan  dibiarkan  tanpa  ada  langkah  untuk  mengubah  cara  berfikir  seluruh masayarakat  afrika  yang  memepercayai  mitos  tersebut  kemungkinan  terburuknya  akan  bisa menimbulkan  perpecahan  serta  menganggu  psikis  anak  serta  orang  albino  yang  keluarganya terbunuh  karena  mitos  tersebut.  Juga  tak  sepantasnya  bagian  tubuh  ciptaan  sang  pencipta  yang tak ternilai harganya di nominalkan dan diperjual belikan.(Dewi, 2019)
Ada  kutipan  yang  menjelaskan  bahwa  “lives  of  same  were  threatened  as  revealed  by  a woman whose mother was advised to kill her when she was born a participan stressed that albinos are  rejected  because  people  wonder  “  why  are  you  white  and  am  I  black?”  and  atribute  it  to witchcraft  and  say  that  is  mystical”.  Dari  kutipan  ini  kita  bisa  melihat  bahwa  doktrin  untuk memebunuh  orang  albino  ditekan  kan  begitu  kuat,  meski  yang  akan  dibunuh  adalah  darah dagingnya  sendiri.    Hal  inilah  yang  mengakibatkan  pola  pikir  masayrakat  yang  memepercayai mitos-mitos tersebut semakin kuat dan memebangun rasa ingin membunuh terhadap orang albino yang dianggap berbeda.
Peran  negara  di  sini  sangat  penting  karena  negara  merupakan  yang  berkewajiban  untuk melindungi  hak  hidup  setiap  warganya  yang  minoritas  atau  mayoritas  hal  ini  di  dukung  oleh Konvenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  pasal  2  ayat  3  “Setiap  Negara  Pihak  pada Kovenan  ini  berjanji:  (a)  Menjamin  bahwa  setiap  orang yang  hak-hak  atau kebebasannya  diakui dalam  Kovenan  ini  dilanggar,  akan  memperoleh  upaya  pemulihan  yang  efektif,  walaupun pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bertindak  dalam  kapasitas  resmi;  (b) Menjamin,  bahwa  setiap  orang  yang  menuntut  upaya  pemulihan  tersebut  harus  ditentukan hakhaknya  itu  oleh  lembaga  peradilan,  administratif,  atau  legislatif  yang  berwenang,  atau  oleh lembaga  berwenang  lainnya  yang  diatur  oleh  sistem  hukum  Negara  tersebut,  dan  untuk mengembangkan  segala  kemungkinan  upaya  penyelesaian  peradilan;  (c)  Menjamin,  bahwa lembaga  yang  berwenang  tersebut  akan  melaksanakan  penyelesaian  demikian  apabila dikabulkan.”(Wiwik, 2020)
Peran negara saat ini dianggap masih kurang karena masih seringnya terjadi penyerangan orang albino hal ini didukung oleh pernyataan  “8 tahun terakhir, terjadi lebih dari 600 serangan terhadap orang-orang albino di 26 negara” tidak dapat dipungkiri memang kasus-kasus tentang orang  albino  tidak  benar  diperhatikan  karena  mereka  yang  ada  duduk  di  pemerintahan  juga masih  mempercayai  mitos  tersebut  dan  juga  karena  adanya  intervensi  dari  masyarakat  hal  ini dibuktikan  dari  salah  satu  sumber  manyatakan  bahwa“  kepolisisan  setempat  kerap  tidak melanjutkan  kasus  pembunuhan  atau  perkosaan  jika  diketahui  korbannya  adalah  albino.  Ini terjadi bukan hanya karena keenggan kepolisian untuk mengusut, tapi juga karena tekanan sosial yang terjadi di masyarakat”.
Dari  bukti  yang  ada  diatas  pemerintah  kurang  tegas  yang  seharusnya  pmerintah menegakkan hukum yang berlaku dan tanpa ada pandang bulu siapa yang menjadi korbanannya.
Meski  dalam    penegakan  hukum  itu  bertabrakkan  dengan  kebiasaan  (mitos)  yang  ada  di masayarakat. Pemerintah harus bersikap netral dan menegakkan hukum yang sudah diatur.
Data  yang  disebutkan  diatas  yang  telah  disajikan  tidak  mencakup  semua  yang  terjadi dilapangan  juga  banyak  kasus  yang  terjadi  yang  bukan  tidak  mungkin,  banyak  tidak  terekspos dan  tidak  diketahui  pihak  berwajib  bahkan  juga  mungkin  praktik  pembunuhan  dan  mutilasi maupun pembunuhan anak atau bayi masih mungkin terjadi hingga saat ini . Dari semua hal telah disebutkan diatas banyak hal yang perlu diubah mulai dari pola pikir pemerintah dan pola pikir masayarakat afrika mengenai mitos-mitos tersebut yang tidak terbukti akan kebenarannya. Orang albino sama dengan orang pada umumnya yang memiliki hak untuk menjalani hidup yang telah dianugerahkan dari sang pencipta kepadanya.
C. Pelanggaran Terhadap Anak dan Perempuan
Perbedaan kondisi pigmen kulit, rambut dan mata atau juga kelainan kulit anak anak Albino di Benua Afrika kerap sekali mengalami pembulyan oleh teman dan bahkan keluarganya sendiri dengan itu kebanyakan anak albino banyak dikucilkan dari kehidupan selaknya manusia normal. Anak  –  anak  Albino  di  Benua  Afrika  rentan  mengalami  intimidasi,  hinaan,  ejekan,  bahkan mengalami  pelecahan  yang  dikarenakan  memiliki  kulit,  rambut  dan  mata  yang  pucat  serta penglihatan yang rendah atau kurang was. Di daerah Afrika Anak  – anak Albino dibatasi ruang gerak dibatasi oleh berkembangnya stigma yang di pelihara suku – suku, dan mitos dari dukun – dukun yang berada disana. Beberapa wilayah tertentu di Afrika mereka secara fisik di siksa dan di bunuh.(Michael, 2016)
Pasal  2  ayat  (1)  dalam  Konvensi  Hak  –  hak  Anak  menyatakan  bahwa  “Negara  –  negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak anak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam jurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang  ras,  warna,  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  keyakinan  politik  dari  pendapat  – pendapat  lain,  kebangsaan,  asal  etnik  atau  sosial  kekayaan,  ketidakmampuan,  kelahiran  atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuh yang sah. Dipertegas pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara – negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan ppengembangan anak.”(Hidayat & Mahyani, 2017)
Kewajiban negara Afrika di dalam pasal – pasal tersebut sangatlah penting bagi anak - anak albino  disana  dan  mereka  membutuhkan  perlindungan  atas  diskriminasi  dan  kekejaman  yang dilakukan  oleh  warga  Afrika kepada  anak  –  anak albino  yang  sudah  keterlaluan.  Mereka  hidup sama dengan anak – anak pada umumnya yang hanya membedakan adalah kondisi fisiknya saja, anak – anak albino hanya ingin memperoleh hak yang sama seperti anak – anak pada umumnya. Apabila intimidasi ini masih dilakukan terus menerus mereka anak anak albino akan hidup dalam ketakukan. Negara harus bertindak dalam hal ini, contohnya dengan cara memberikan sosialisasi pemahaman tentang orang Albino. Jika negara terus diam sudah jelas negara akan bertentangan dengan pasal tersebut.
Di Afrika masyarakat albino terutama anak anak yang rentan mendapat julukan hinaan dan bullyan disana, mereka menganggap anak anak albino itu berbeda kondisi fisik dengan mereka. Sehingga pembullyan mengakibatkan  gangguan kejiwaan terhadap mereka. Anak  – anak albino yang mengalami pumbullyan pada saat itu akan mendapatkan efek mental jangka Panjang pada saat  dewesa  kelak.  Mereka  mengalami  rasa  trauma  yang  tinggi  sehingga  mereka  sangat  rentan mengidap gangguan depresi dan sampai resiko bunuh diri.
“For example, it was reported that “albino pupils do not attend school and adult ones are in constant  hideouts,  wich  vilets  the  right  to  work  an  the  right  of  movement.”  Dari  penjelasan tersebut anak – anak albino tidak diperbolehkan bersekolah atau tidak bersekolah dan dewasa pun tetap  dalam  persembunyiannya maka  hal  ini  akan  melanggar  hak  untuk  bekerja dan  hak  untuk bergerak. Maka terlihat jelas bahwa ruang gerak masyarakat atau kelompok orang albino terlihat sangat terbatas pergerakannya. (Mangesti, 2021)
“A joint report from four albinism NGOs on the Universal Periodic Review of Kenya stated: “Even when families take their child(ren) with albinism to school, they are sometimes turned away due to the myths and misconceptions held by the school. For example, the vision impairment of PWA  has  led  to  the  assumption  that  they  are  all  blind.  This  has  frequently  resulted  in  children with  albinism  being  forced  to  enroll  in  special  schools  for  the  blind  and  forced  to  learn  braille which in turn affects their employability.” Kutipan ini menjelaskan bahwa ada laporan dari 4 anak albino  di  Universitas  di  Kenya,  tentang  stigma  yang  di  dapat  pada  anak  albino  bahwa  mereka dianggap buta, padahal mereka hanya penglihatan saja yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidak  percayaan  orang  tua  ketika  mendaftarkan  anaknya  sekolah  dengan  sekolah  yang  masih memegang mitos yang di percayainya.
Contoh  stigma  yang  berkembang  bahwa  anak  albino  memiliki  gangguan  pengliatan  yang rendah,  dengan  itu  masyarakat  Afrika  mengasumsi  bahwa  mereka  buta.  Pihak  sekolah  masih memegang  mitos  dan  kesalapaham  tersebut,  hal  ini  sering  mengakibatkan  anak  albino  terpaksa jika  mereka  menginginkan  Pendidikan  harus  mendaftar  sekolah  yang  khusus  orang  buta  untuk belajar  huruf  braille  sehingga  pada  saat  kerja  akan  memperngaruhi  kemampuan  kerja  mereka. Sehingga  banyak  keluarga  anak  albino menghiraukan  Pendidikan anak albino  karena rasa  malu sehingga anak albino banyak yang tidak bersekolah dan mengisolasikan diri dari teman  – teman mereka.
Pasal 1 Konvensi Hak – hak penyandang disabilitas menjelaskan tentang definisi disabilitas yang  menyatakan  bahwa  “…..  Penyandang  disabilitas  mencakupi  mereka  yang  memiliki penderitaan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  dimana  interaksi dengan  berbagai  hambatan  dapat  menyulitkan  partisipasi  penuh  dan  efektif  dalam  masyarakat berdasarkan  kesetaran  dengan  yang  lainnya.’’  Dapat  disimpulkan  bahwa  disabilitas  adalah ketidakmampuan  (fisik, mental, dsb) sehingga terdapat batasan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu atau beradaptasi.
Orang  Albino  termasuk  penyandang  disabilitas  tuna  netra,  ada  2  kategori  untuk penyandang tuna netra yaitu blind (buta total) dan low vision (penglihatan rendah). Low vision jelas berbeda dengan buta total, buta sudah benar  – benar tidak bisa melihat sama sekali namun low  vision  masih  bisa  melihat  dan  membaca  dengan  jarak  sangat  dekat  dengan  alat  bantu penglihatan.  Orang  Albino  mengalami  low  vision  jadi  tidak  dibenarkan  jika  masyarakat  Afrika mengamsumsi  bahwa  albino  itu  buta.  Penglihatan  albino  dengan  low  vision  tersebut  jika dibiarkan  dan  matanya  dipaksa  terlalu  keras  tanpa  adanya  alat  bantu  akan  menurunkan penglihatanya  bahkan  akan  mengalami  kebutaan.  Hal  tersebut  membuat  asumsi  masyarakat Afrika  kuat  dan  berkembang  karena  kurangnya  penanganan  terhadap  anak  anak  albino tersebut.(Michael, 2020b)
“In addition, one of the participants said that the doctor who took care of the mother during delivery  told  the  mother  that  she  had  given  birth  to  a  monster.”  Kutipan  tersebut  menjelaskan stigma  buruk  terhadap  seorang  ibu  yang  baru  melahirkan  seorang  bayi  albino  yang  disebut
“monster”  oleh  dokter  yang  sudah  jelas  perbuatan  tersebut  adalah  bentuk  diskriminasi  seorang bayi dan ibunya. Seharusnya dokter yang baik tidak akan mengungkapkan seperti hal itu.
Kutipan  tersebut  mengakibatkan  ketidak  percayaan  diri  terhadap  keluarga  yang beranggapan  menurunkan  harga  diri  mereka  ketika  melahirkan  seorang  anak  albino  sehingga tidak sedikit mereka menyingkirkan anaknya sendiri dari keluarganya hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan non verbal.
Hal ini seharusnya negara mencegah terjadinya penyingkiran anak albino dari keluarganya, jika  hal  itu  terjadi dan  negara diam.  Tindakan  ini  bertentangan dengan  Konvenan  Internasional Hak – Hak Anak Pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Negara – negara pihak harus menjamin bahwa  seorang  anak  tidak  dapat  dipisahkan  dari  orang  tuanya,  secara  bertentangan  dengan kemauan mereka kecuali ketika penbguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial riview menetapkan  dengan  susai  prosedur  dan  hukum  yang  berlaku  bahwa  pemisahan  tersebut  di perlukan  demi  kepentingan  –  kepentingan  baik  anak.  Penetapan  tersebutmungkn  di  perlukan dalam  suatu  kasus  khusus,  seperti  kasus  yang  melibatkan  penyalah  gunaan  atau  penelantaran anak  oleh  orang  tua  atau kasus  apabila orang tua  sedang  bertempat  tinggal  secara  terpisah  dan suatu keputusan harus dibuat mengenai kediaman anak.”
Banyak  penindasan  dan  pembulyan  terhadap masyarakat  dan anak  albino  mengakibatkan tidak kepercayaan diri sehingga mereka mengisolasi diri dari temannya. Kurangnya kepercayaan diri tersebut menyebabkan mereka putus sekolah diantara anak anak Afrika dengan anak albino dan banyaknya pelecehan, penghinaan dan penganiayaan fisik itu yang menyebabkan putusnya sekolah anak albino tersebut. Hal ini di perparah dengan kurangnya pelatihan guru dan fasilitas yang memadai untuk pelajar albino.(Astria Yuli Satyarini Sukendar et al., 2020)
Di Afrika kasus pelecehan terhadap anak perempuan dan pemerkosaan perempuan albino sangatlah tinggi. Dalam perkembangan mitos yang tidak masuk akal dan sebagian warga Afrika mempercayai  bahwa  berhubungan  intim  dengan  seorang  Albino  akan  menyembuhkan  dan menghidari penyakit seksual yaitu HIV/AIDS.
Misalnya  terdapat  berita  bahwa  di  Zimbabwe  ada  kepercayaan  bahwa  orang  yang  sakit keras  karena  AIDS  bisa  sembuh  dengan  memperkosa  perempuan  albino.”  Padahal  suku  albino hidup  seperti  manusia  normal  yang  diciptakan  oleh  Tuhan  dan  anggapan  berhubungan  intim dengan orang albino itu belum terbukti keabsahannya yang bisa menyembuhkan penyakit seksual yaitu  HIV/AIDS  secara  medis.  Bahkan  semakin  kepercayaan  itu  meluas  bisa  memicu  penyebar luasan penularan penyakit seksual HIV/AIDS terhadap masyarakat Afrika.
“Views from Zimbabwe and Tanzania on the ritual murder  and raping context revealed that albinism was believed to bring good health, finicial and material wealth, cure HIV/AIDS and can appease  the  gods  of  he  mountain  when  a  volcano  starts  to  erupt.”  Dalam  kutipan  tersebut menjelaskan  bahwa  perkembangan  mitos  di  daerah  Zimbabwe  dan  Tanzania  dan  dipercayai menyakini  bahwa  membunuh  dan  memperkosa  seorang  albino  akan  membawa  kesehatan  , kekayaan materi  yang  baik  dan menyembuhkan  HIV  /AIDS dan  bisa  menenangkan  para dewa gunung yang dianggap marah saat gunung berapi mulai meletus.
Apabila terperliharanya stigma dan mitos seperti itu akan menyebabkan perpecahan antara masyarakat yang hidup berdampingan dengan orang albino karena stigma negative tersebut dan tanpa  adanya  bukti  akan  merugikan  persatuan  di  negara  Afrika.  Bahwa  kepercayaan  tersebut menyebabkan  masyarakat  albino  terintimidasi  dan  terkena  diskriminasi  oleh  masyarakat  yang
hidup berdampingan  dengannya dengan itu masyakat albino kehilangan jati diri  dan eksistensi di  masa  yang  akan  datang  yang  dikarenakan  kebanyakan  korban  adalah  anak  –  anak  dan perempuan albino yang tidak dilaporkan.(Ardiyanto et al., 2020)
Pasal  37  a  dan  b  Konvensi  Hak  –  hak  Anak  menjelaskan  negara  –  negara  peserta  akan memastikan bahwa:
a. Tidak  seorang  anakpun  akan  mengalami  siksaan,  atau  kekejaman  –  kekejaman  lainnya, perlakuan  atau  hukuman  yang  tidak  manusiawi  atau  yang  menurunkan  martabat.  Baik hukuman mati maupun hukuman seuumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan  untuk  kejahatan  –  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berusia  dibawah delapan belas tahun.
b. Tidak  seorang  anakpun  anakpun  akan  kehilangan  kebebasannya  secara  tidak  sah  dan sewenang – wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anakan akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.
Negara berperan sangat penting untuk melindungi masyarakat albino dalam kelangsungan hidupnya, maka penculikan, penangkapan, pelecahan, pemerkosaan, dan kekejaman lainnya tidak dibenarkan yang dilakukan oleh  orang atau suatu kelompok dalam alasan dan kondisi apapun. Apabila  anak  anak  albino  kehilangan  kebebasannya  akan  mengakibatkan  terbatasnya perkembangan anak di masa kehidupannya. Namun saat ini masih banyak diskriminasi terhadap anak  dan  perempuan  albino.  Karena  berbagai  stigma  dan  mitos  tersebut,  mereka  tidak mendapatkan layanan kesehatan yang cukup, pelayanan sosial, perlindungan hukum, dan akses pendidikan yang memadai.
Dalam  hal  ini  peran  negara  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  hak  –  hak  orang  albino khususnya kaum perempuam di Afrika. Namun peeran pemerintah saat ini masih banyak belum kelihatan  karena  kurang  nya  laporan  kejahatan  terhadap  masyarakat  albino  khususnya perempuan  albino.  Hal  ini  mengakibatkan  buruknya  nasib  anak  albino  yang  semakin  lama eksistensinya akan terancam karena diburu untuk dimakan dan dijadikan bahan perjual belikan di pasar  gelap.  hal  itu  ditambah  dengan  dorongan  dari  dukun  lokal  dengan  kepercayaan  bahwa bagian tubuh dari orang albino dapat menyembuhkan penyakit seksual HIV/AIDS dan Kekayaan masyarakat  Afrika.
Perlu diketahui bahwa salah satu penularan HIV / AIDS yaitu dengan berhubungan seksual dengan  orang  yang  sudah  terkena  infeksi  HIV,  semakin  besar  lagi  resiko  apabila  berhubungan seksualnya  dengan  berganti  -  ganti  dan  tidak  memakai  alat  pengaman  (kondom).  Dengan  ini kepercayaan masyarakat Afrika bahwa dengan memperkosa orang albino dapat menyembuhkan penyakit  HIV/AIDS  itu  tidak  dibenarkan.  Apabila  kepercayaan  ini  masih  terpelihara  dan berkembang  anak  albino  terutama  perempuan  albino  banyak  yang  terkena  penyakit  seksual tersebut, dan penyebaran penyakit HIV di Afrika semakin besar.
Maka  dari  ini  orang Albino  membutuhkan  peranan  pemerintah  negara  Afrika  guna  untuk melindungi orang albino dari kepercayaan masyarakat Afrika dan terhindar dari penyakit seksual tersebut apabila negara tidak melakukan sesuatu agar tercapai kesehatan standar tertinggi maka jelas  negara  bertentangan  dengan  Pasal  12  ayat  (2)  Konvenan  Internasional  EKOSOB  yang menjelaskan tentang  langkah-langkah yang harus diambil negara untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah :.
a. Ketentuan  untuk  mengurangi  angka  kematian  janin  dan  kematian  bayi  serta  untuk perkembangan sehat anak;
b. Perbaikan aspek-aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan,  perawatan  dan  pengendalian  penyakit  epidemik,  endemic,  penyakit  akibat pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;
d. Penciptaan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis pada kejadian sakit.
Peranan  negara  juga  diperlukan  terhadap  perlindungan  hak  anak  albino  yang  dimana negara  harus  bisa  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  Pendidikan  anak  albino  di  Afrika.  Ada negara  dalam  menangani  kasus  ini  tidak  melindungi  hak  –  hak  anak  albino  seperti  data  yang sudah disajikan diatas adalah negara Kenya ada seorang anak albino yang pengliatan nya kurang karena  masalah  ginetik  dilarang  bersekolah  pada  sekolah  anak  umum  tetapi  malah  dianjurkan pihak sekolah untuk bersekolah pada sekolah penyandang tuna netra lain halnya di Tanzania, di negara  ini  pemerintah  telah  membuat  sekolah  sementara  atau  asrama  untuk  anak  albino  sejak akhir 2000 an ketika pembunuhan massal orang – orang albino sesuai dengan data berikut :
“ As a wave of ritual killings and amputations of people with albinism, especially children, began  to    spread  in  Tanzania  in  the  late  2000s,  the  contry’s  government  set  forth  measures designed  to  ensure  the  physicial  safety  of  children  with  albinism,  including  by  establishing “temporary holding shelters,” special boarding schools dedicated to the protection and education of children with albinism.”
Dengan data yang tersaji di atas negara Kenya bisa dianggap perbuatan pemerintah negara Kenya dalam hal ini pihak sekolah bertabrakan dengan Konvenan Internasional Hak Anak – Anak pada Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “ Negara – negara pihal mengakui hak setiap anak atas  suatu  standar  kehidupan  yang  memadai  bagi  perkembangan  fisik,  mental,  spiritual,  dan sosial anak.” Dan perbuatan pemerintahan Tanzania sudah mewujudkan Konvenan tersebut.
Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  setiap  umat manusia memiliki  hak  yang  sama maupun  itu orang dewasa ataupun anak, setiap masyarakat albino sama dengan penduduk pada Afrika pada umumnya dan yang membedakannya hanya gen ginetik mereka jadi hak anak albino juga harus sama  dengan  orang  Afrika  pada  umumnya  yang  berupa  layanan  kesehatan  yang  cukup, pelayanan sosial, perlindungan hukum, dan akses pendidikan yang memadai. Mereka khusunya orang albino juga  tidak menghendaki terlahir berbeda seperti orang Afrika pada umumnya hal inilah  yang  semestinya  bisa  membuat  pemerintah  di  Afrika  mengubah  jalan  pikir  atau  stigma negatif masyarak Afrika tentang  orang albino

## Penutup Kesimpulan
Apapun  bentuknya,  diskriminasi  bukanlah  suatu  hal  yang diperbolehkan  untuk dibiarkan terjadi serta melanggar Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras.  Dari  fakta  dan kasus yang dijelaskan  bahwa  diskriminasi  terjadi karena adanya mitos  dan stigma yang dipercayai masyarakat Afrika dan didukung oleh dukun dukun lokal di Afrika yang menganggap  bahwa  masyarakat  Albino  merupakan  suatu  kutukan.  Masyarakat  Albino merupakan manusia normal yang memiliki hak yang melekat dan harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara. Hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk pekerjaan, serta hak menikah dan memilih teman hidup.
Penghilangan  nyawa  pada  seseorang  atau  membunuh  merupakan  suatu  hal  yang  sangat tidak berperi kemanusian.  Orang albino di afrika juga memiliki hak hidup sama seperti orang lain
yang ada diseluruh muka bumi ini, dimana hak hidupnya wajib dilindungi oleh negara. Dilihat dari  fakta  dan  data  yang  ada,orang  albino  dibunuh  untuk  di  ambil  organnya  atau  satu  tubuh dengan  penyebab  yang  sama  seperti  penyebab  diskriminasi  terhadap  orang  albino  yaitu  masih adanya kepercayaan masyrakat kepada mitos dan stigma bahwa orang albino merupakan sebuah kutukan  dan  tubuh  orang  albino  dapat  dijawab  sebagai  obat  serta  pembawa  kekayaan  dan keberuntungan.

## SARAN
Negara  dapat  berperan  besar  dalam  memutus  stigma  yang  berkembang  di  kalangan masyarakat  serta  dapat  menindak  tegas  tindakan  kejahatan  yang  khususnya  dilakukan  kepada kaum  Albino.  Dengan  adanya  Edukasi  tentang  akibat  diskriminasi  dan  perlindungan  terhadap masyarakat  Albino  akan  memutus  perlahan  rantai  diskriminasi  yang  tertanam  didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanto, F., Raissa, A., & Michael, T. (2020). PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2947 Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, & Tomy Michael. (2020). Authority of the
Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting. Technium Social Sciences Journal, 8. https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815
Dewi, W. P. (2019). PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181
Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162
Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054
Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI ARTIS. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2190 Mangesti, Y. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS “SALAM NAMASTE” SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4339
Michael, T. (2016). Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 15. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28
Michael, T. (2018). LAW ENFORCEMENT THROUGH ‘LUDRUK’ AND CULTURAL ADVANCEMENT. Asia Pacific Fraud Journal. https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15 Michael, T. (2020a). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL.
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046 Michael, T. (2020b). Status Hukum Pulau Sentinel Dalam Unclos 1982. Jatiswara. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.234 Wiwik, A. (2020). URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES. Jurnal Ilmu Hukum.