https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 2 No. 1 (Mei 2022) 114-118 DOI: 10.54259/pakmas.v2i1.827

## Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Perdagangan Orang
( Human Traffciking ) di Daerah Cikarang
Trias Saputra 1 , 1, Hukum, Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia Email: 1* trias.saputra@pelitabangsa.ac.id.

## Abstract
Trafficking in persons (human trafficking) is an act that is contrary to human dignity and human dignity and a crime that violates human dignity and rights to the detriment of individuals,  society and the state. These crimes are latent and are often surrounded by a lack of understanding about the aspects involved and  how  to  distinguish  them  from  other  forms  of  violence.  In  Indonesia,  men,  women  and  children  are victims  of  human  trafficking  with  the  aim  of  labor  exploitation  and  sexual  exploitation,  exploitation  as beggars and criminals who make profits for recruiters and traffickers. as students, lecturers and students have an understanding of the forms and efforts to prevent trafficking in persons, especially in the campus area,  namely  Cikarang  in  the  form  of  legal  counseling.  It  is  hoped  that  students  will  become  agents  of prevention and assistance in the event of human trafficking
Keywords: Prevention, Protection, Human Trafficking

## Abstrak
Perdagangan orang ( human trafficking ) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta tindak kejahatan yang melanggar harkat martabat dan hak asasi manusia sehingga merugikan individu,  masyarakat  dan  negara.  Tindak  kejahatan  tersebut  bersifat  laten  dan  kerapkali  dikelilingi ketidakpahaman  tentang  aspek-aspek  yang  terkait  dan  bagaimana  membedakannya  dari  bentuk-bentuk kekerasan  lainnya.  Di  Indonesia,  Laki-laki,  perempuan  dan  anak  termaksud  dalam  korban  perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, ekspliotasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksa demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang. sebagai insan akademisi, dosen dan mahasiswa memiliki peran untuk memberikan pemahaman terkait bentuk dan upaya pencegahan  perdagangan  orang  khususnya  di  sekitar  wilayah  kampus  yaitu  cikarang  dalam  bentuk penyuluhan hukum. Diharapkan agar mahasiswa menjadi agen pencegahan dan pendampingan bila terjadi praktik perdagangan orang.
Kata Kunci: Pencegahan, Perlindungan, Perdagangan  Orang
A . PENDAHULUAN
Pada  abad  ke-21  ini,  dunia  memasuki  era globalisasi dimana tidak ada batasan antar negara di seluruh dunia. Saat ini Negara-negara di dunia telah terkait hubungan seperti terciptanya ketergantungan,  baik  dalam  bidang  ekonomi, politik, social, budaya dan masih banyak lagi aspek kehidupan.
Dengan  masuknya  golbalisasi  tersebut  tentunya membawa  dampat  dan  pengaruh  bagi  negara Indonesia  bagi  dari  aspek  positif  maupun  negatif. Tentunya,  dampak  positif  ialah  kemajuan  dari sebagal aspek, terutama dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, disisi  lain terdapat dampak negatif sebut saja salah satunya terjadi perdagangan
orang  secara  modern  yang  didukung  dengan teknologi.
Praktik  perdagangan  orang  dewasa  ini  perlu  untuk menjadi perhatian karena Tindakan tersebut  masuk dalam pelanggaran Hak asasi manusia. Karena pada dasarnya  harkat  dan  martabat  manusia  di  jamin untuk  dilindungi  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945  selain  itu  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  protokol  perserikatan  bangsa-bangsa untuk  mencegah,  memberantas  dan  menghukum perdagangan  manusia  khususnya  perempuan  dan anak  (2000)  mendefinisikan  Perdagangan  orang ialah  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui
penggunaan  ancaman  atau  tekanan,  atau  bentuk- bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan,  penyalahgunaan  kekerasan,  atau  posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran  sehingga  mendapatkan  persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain  tersebut  untuk  tujuan  eksploitasi  (Heny Nuraeny, 2011).
Indonesia  telah  memiliki  aturan  hukum  terkait pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang melalui  Undang-undang  nomor  21  tahun  2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 dijelaskan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Ancaman  hukuman  yang  terdapat  pada  undang- undang terdapat pada pasal 2 ayat (1) setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp.  120.000.000  dan  paling  banyak Rp.600.000.00.
Meskipun  memuat  ancaman  hukuman  yang  berat, berupa pidana penjara dan denda dalam praktiknya tindak pidana tersebut  masih  kerap  terjadi. Modus operandi yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan    orang  terhadap    kelompok    rentan biasanya    dengan    rayuan,  menjanjikan  berbagai kesenangan  dan  kemewahan,  menipu  atau  janji palsu,  menjebak,   mengancam,   menyalahgunakan wewenang,    menjerat    dengan  hutang,  menculik, menyekap  atau  memperkosa.    Jaringan  pelaku memanfaatkan  kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban  dengan janji-janji  muluk  dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupu seksual.
Situasi tersebut di ataslah yang merupakan santapan bagi  sindikat  perdagangan  orang  untuk  melakukan praktek-prktek eksploitasi yang kebanyakan korbannya ialah Perempuan dan Anak dan dalam hal ini, biasanya yang menjadi korban  ialah  seseorang yang  kesulitan  dalam   hal  ekonomi  atau  dalam posisi rentan maka dari itu korban tidak mempunyai pilihan lain dan di  manfaatkan oleh segelintir  orang untuk  mendapatkan  penghasilan  dari  posisi  rentan seseorang tindak pidana perdagangan orang.
Berdasarkan data sistem informasi online perlindugan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) 2020  terdapat  jumlah  perempuan  dan  anak  yang menajdi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO)  meningkat  62,5%.  Menurut  laporan  lima tahunan  gugus  tugas  pencegahan  dan  penanganan tindak  pidana  perdagangan  orang  (GTPP-TPPO) 2015-2019  dari  2.648  korban  perdagangan  orang, 2.319 adalah perempuan dan 329 laki-laki.
Universitas  pelita  bangsa  yang  terletak  di  daerah cikarang  sebagai  perguruan  tinggi  swasta  yang membuka  program  studi  hukum  S1  memiliki komitmen  untuk  memberikan  manfaat  kepada lingkungan  sekitar  khususnya  terkait  pencegahan perdagangan  orang.  Universitas  juga  mengemban tugas  melaksanakan  Tridharma  perguruan  tinggi yang berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan  tugas  perguruan  tinggi  di  bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen  prodi  hukum  dalam  bentuk  penyuluhan hukum  terkait  praktik  perdagangan  orang  (human trafficking) serta sosialisasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  kepada  Himpunan  mahasiswa hukum (HIMAKUM) prodi hukum universitas pelita bangsa.
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini ditujukan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada mahasiswa  agar  berperan  aktif  dalam  melakukan pencegahan  praktik  perdagangan  orang  (human trafficking)  dan  melakukan  pendampingan  bila terjadi  praktik  tersebut  khususnya  dilingkungan sekitar kampus yang berada di cikarang.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE
Metode  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat melalui penyuluhan terkait praktik perdagangan orang, regulasi-regulasi yang  terkait  dengan  pencegahan  tindak  pidana perdagangan orang serta hak-hak korban yang dapat diperjuangkan  bila  ada  masyarakat  didaerah cikarang  yang  menjadi  korban  dari  praktik perdagangan orang.
Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan melalui zoom meeting dikarenakan  pada  saat  pelaksanaan
penyuluhan ini wilayah bekasi masuk dalam PPKM level  3  sehingga  membatasi  aktivitas  kampus  dan meminimalisir  mobilisasi  orang  sebagai  upaya pencegahan wabah penyakit covid-19.
Adapun pelaksanan kegiatan ini adalah : Hari/Tanggal : 19 Februari 2022 Pukul : 13:00 WIB Peserta : Mahasiswa / Himpunan  Mahasiswa Hukum  Prodi  Hukum Universitas Pelita Bangsa Tempat Kegiatan : Zoom Meeting “ https://us02web.zoom.u s/j/88043798739?pwd
=NUhiYkpiQW5hNU1 1aFU3c3IvdzBidz09

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilakukan  melalui  penyuluhan  hukum.  Adapun point-point  yang  menjadi  materi  pembahasan  dari penyuluhan ini antara lain :
1. Pengertian,  ruang  lingkup  dan  bentuk-bentuk perdagangan orang menurut Peraturan perundang-undangan
2. Hak-hak korban dari perdagangan orang
3. Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh mahasiswa  dalam  memberikan  pendampingan dan pencegahan perdagangan orang.
Pemberian  materi  penyuluhan  dimulai  dengan pengertian dari perdagangan orang. WHO memberikan  pengertian  perdagangan  orang  ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  mayaran atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  dilakukan  didalam  negara  maupun antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan  orang  terekspliotasi.  Penegertian tersebut juga sejalan dengan pengertian perdagangan  orang  yang  diatur  dalam  pasal  1 Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang pencegahan  dan  pemberatasan  tindak  pidana perdagangan orang.
Ruang  lingkup  pada  perdagangan  orang  selain memperdagangkan manusia juga seperti penjeratan utang,  memberi  bayaran/manfaat  dan  eksploitasi seperti  eksploitasi  seksual,  kerja  paksa/pelayanan paksa dan transplansi organ tubuh.
Gambar 1 . Skema perdagangan orang
Pelarangan  praktik  perdagangan  orang  telah dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan orang. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam undang-undang tersebut antara lain :
1. Perdagangan  orang/eksploitasi  diancam  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  tahun  paling lama 15 tahun dan denda 120-600 Jt (pasal 1 s.d 4)
2. Mengangkat  anak  dengan  menjanjikan  sesuatu atau  memberikan  sesuatu  dengan  maksud eksploitasi  diancam  pidana  penjara  paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan denda 120-600Jt (pasal 5)
3. Menggerakan  orang  lain  untuk  melakukan perdagangan  orang/eksploitasi  namun  tindak pidana  tersebut  tidak  terjadi  diancam  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  tahun  paling lama 6 tahun dan denda 40-240 jt (pasal 9)
4. Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dikenakan pidana yang sama (pasal 10, 11)
5. Perdagangan  orang  dengan  korban  anak ancaman pidana ditambah 1/3 (pasal 17)
6. Setiap orang memberikan/memasukan keterangan/kesaksian palsu untuk
mempermudah  terjadinya  Perdagangan  orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 7 tahun dan denda 40-280 Jt (pasal 19, 20)
7. menyerang  petugas  dipersidangan  perkara Perdagangan  orang  diancam  pidana  penjara  1 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda 40-200 Jt (pasal 21)
Modus  operandi  yang  dilakukan  dalam  praktik perdagangan orang antara lain :
1. Pengiriman buruh migran (TKI/TKW)
2. Pengantin pesanan melalui biro jodoh
3. Tawaran pekerjaan
4. Adopsi anak secara ilegal
Materi lain yang disampaikan dalam penyuluhan ini juga memaparkan tentang hak-hak korban perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  yaitu  hak atas pemenuhan Restitusi.
Pengertian  tentang  Restitusi  sendiri  dijelaskan dalam  pasal  1  angka  13  UU  21/2007,  yakni pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian materiil  dan/atau  immateril  yang  diderita  korban atau ahli warisnya.
Penjelasan lebih lanjut terkait restitusi sebagaimana diatur  dalam  pasal  48  UU  21/2007  ayat  (1) menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak memperoleh restitusi, lebih lanjut ayat (2)  bentuk- bentuk dari restitusi antara lain :
1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai akibat perdagangan orang
Bahkan,  apabila  restitusi  ini  tidak  dijalankan  oleh pelaku, maka aset atau harta kekayaan dari pelaku dapat di sita untuk dilakukan lelang demi memenuhi tanggung  jawab  restitusi  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap.
Penyuluhan hukum ini juga memberikan pemahaman terkait upaya pencegahan dan penanganan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO)  sebagaimana  diatur  dalam  UU  21/2007 seperti dengan membentuk Gugus tugas pencegahan dan penaganan tindak pidana perdagangan  orang  (pasal  58  ayat  4).  Dengan maksud :
1. Mengkordinasikan  upaya  pencegahan  dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
2. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
4. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
Gugus  tugas  tersebut  dibentuk  mulai  dari pemerintah  pusat  sampai  dengan  kabupaten/kota serta  mewajibkan  setiap  unit  kepolisian  di  tingkat kabupaten/kota  memiliki  unit  pelayanan  terkait pengaduan tindak pidana perdagangan orang.
Undang-undang  21  tahun  2007  tersebut  juga memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  turut serta  melakukan  pencegahan  tindak  pidana perdagangan orang tersebut, khususnya mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki intelektual. Disamping  itu  mahasiswa  sebagai  bagian  dari civitas  akademika  memiliki  tanggujawab  untuk memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  atas pengetahuan yang didapat selama masa menempuh studi  perkuliahannya.  Adapun  peran  yang  dapat diambil  oleh  masyarakat  khususnya  mahasiswa antara lain :
1. memberikan  informasi  dan/atau  melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib;
2. membantu  upaya  pencegahan  dan  penanganan tindak pidana perdagangan orang;
3. memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi  saksi  dan/atau  korban  tindak  pidana perdagangan orang;
4. melakukan  pendampingan  dan/atau  bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
5. memastikan tersedianya gugus tugas daerah dan tersedianya  instrumen  pelayanan  publik  yang terkait  dengan  pencegahan  dan  pelayanan pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang, khususnya tersedianya peraturan (perda) tentang pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan orang.
Setelah pemaparan materi-materi, dibuka sesi tanya jawab yang direspon sangat bagi oleh peserta dengan memberikan  tanggapan  dan  pertanyaan  seputar pristiwa-pristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar yang  patut  diduga  merupakan  perbuatan  tindak pidana  perdagangan  orang.  Diskusi  menjadi  hidup dan  para  peserta  dapat  memahami  dari  apa  yang muncul dari diskusi-diskusi tersebut.
Gambar 2. Paparan materi
Gambar 3. Peserta penyuluhan

## D. PENUTUP

## Simpulan
Setelah  dilakukan  pengabdian  kepada  masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Peran Mahasiswa  dalam  Pencegahan  Perdagangan  Orang
(Human  Traffciking)  di  Daerah  Cikarang  da[at diambil kesimpulan : 1. pengetahuan terkait pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan sebagaimana yang diamanatkan melalui undang-undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan orang  penting  bagi  masyarakat  khususnya mahasiswa.  Karena  praktik  perdagangan  orang banyak  terjadi  dilingkungan  terdekat  sehingga mahasiswa  memiliki  pernah  penting  untuk malakukan pencegahan dan pendampingan bila ada  masyarakat  yang  menjadi  korban  tindak pidana perdagangan orang.
2. Setelah  mendapatkan  materi  dari  penyuluhan hukum ini, mahasiswa menjadi paham dan lebih berani  untuk  menyuarakan  terkait  pecegahan dan  pemberantasan  perdagangan  orang  karena telah  dilengkapi  dengan  aturan  perundang- undangan  yang  memadai,  sehingga  mahasiswa bisa langsung bergerak memberikan pencegahan serta pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

## Saran
Perlu  ditingkatkan  sosialisasi  terkait  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang seluas-luasnya  agar  perbuat  tersebut  dapat  dicegah dan masyarkaat luas dapat mendapatkan hak-haknya apabila  menjadi  korban  dari  tindak  pidana perdangan  orang.  Selain  itu  juga  agar  masyakarat berani  melakukan  pelaporan/pengaduan  bilamana terjadi  praktik  perdagangan  orang  khususnya didaerah  sekitar  kampus  Universitas  pelita  bangsa cikarang.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Heny Nuraeny (2011), Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum dan Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika.
Bambang,    Waluyo,  (2011)  Viktimologi  : perlindungan  korban  &  saksi,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Andi  Hamzah  (2011),  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Jakarta  : Rineka Cipta.
Koesparmono  Irsan  (2013),  Viktimologi  :  Suatu Pengantar, Jakarta : Ubhara Press.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.