## PERLINDUNGAN BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA MELALUI PENCATATAN DALAM SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

## Retnani Amurwaningsih
retnani.a@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
There are a lot of Indonesian traditional cultures which is published, however the protection is not sufficient, therefore Indonesian tratidional cultures are often claimed by foreign parties. Law Number 5 Year 2017 then initiate the Integrated Cultural Database System as cultural database. This thesis will discuss about the form of cultural protection under the Integrated Cultural Database System, the institution for cultural documentation in Integrated Cultural Database System, and also the institution for the issuance of Utilization of Cultural Object License. Integrated Cultural Database System can be used as defensive protection if traditional Indonesian culture is claimed by foreign parties. Integrated Cultural Database System is a reference in the cultural promotion, including the utilization of cultural objects. The cultural documentation in Integrated Cultural Database System and the issuance of Utilization of Cultural Object License can be done by The Ministry of Education and Culture as the representative of Central Government.
Keywords: Protection;  Indonesian  Traditional  Culture;  Integrated  Cultural  Database  System; Cultural Objects.

## Abstrak
Banyak budaya tradisional Indonesia yang dipublikasikan, namun minim perlindungan, sehingga sering diklaim oleh pihak asing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kemudian mencetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database kebudayaan. Skripsi ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, kelembagaan dalam pencatatan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dan kelembagaan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat menjadi alat defensive protection apabila budaya tradisional Indonesia diklaim oleh pihak asing. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan acuan dalam pemajuan kebudayaan, termasuk didalamnya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan pemberian Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan oleh Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat. Kata Kunci: Perlindungan; Budaya Tradisional Indonesia; Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; Objek Pemajuan Kebudayaan.

## Pendahuluan
Gemah  ripah  loh  jinawi , begitulah biasanya orang-orang menggambarkan kekayaan Indonesia. Kekayaan itu tidak sebatas pada hasil alam saja, tetapi juga pada ragam budaya seperti suku bangsa, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat
Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
istiadat. 1 Keberagaman budaya di Indonesia nampak pada kebiasaan, adat istiadat, norma dan nilai, serta perilaku dari masyarakatnya. 2 Keberagaman suku bangsa dan budaya bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi pembangunan suatu negara. 3
Maka dari itu, melindungi, melestarikan, dan memajukan budaya menjadi hal yang penting bagi membangun kekuatan bangsa Indonesia. Akan tetapi, faktanya, banyak budaya tradisional Indonesia yang dipublikasikan, namun minim perlindungan. Hal ini menyebabkan budaya tradisional Indonesia sering diklaim oleh negara lain.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara telah mengamanatkan pemajuan budaya dalam Pasal 32 ayat (1): “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berangkat dari amanat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2017.
Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat Indonesia terkait dengan diundangkannya Undang-Undang baru ini, salah satunya adalah Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai salah satu upaya perlindungan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. Isinya terkait dengan objek kemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan. 4 Data tersebut dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. 5
1 Badan Pusat Statistik, “Mengulik Data Suku di Indonesia”, <https://www.bps.go.id/Kegia- tanLain/view/id/127>diakses 9 September 2017.
2 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antarbudaya (Remaja Rosdakarya 1990).[3]. 3 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Loc.Cit.
4 Rofiq Hidayat, “Ini Poin-Poin RUU Pemajuan Kebudayaan yang Baru Disahkan Jadi UU” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5902f67269a3d/ini-poin-poin-ruu-pemajuan-kebu- dayaan-yang-baru-disahkan-jadi-uu> diakses 9 September 2017.
5 Ibid.
Apabila dilihat dari gagasan upaya pencatatan kebudayaan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, sistem ini mirip dengan konsep National Digital Library atau perpustakaan digital yang ada di berbagai negara. Dengan perpustakaan digital, kebudayaan tidak hanya dilindungi, namun juga dapat diakses secara global karena dengan revolusi digital, data dan informasi sekarang dapat ditransmisikan ke seluruh pelosok dunia. 6
Perlindungan kebudayaan juga erat kaitannya dengan pemanfaatan kebudayaan, baik untuk kepentingan komunal maupun komersialisasi budaya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 7 Tidak hanya warga negara Indonesia secara individual, industri besar dan pihak asing dapat melakukan pemanfaatan tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa industri besar dan pihak asing yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan harus mendapat izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Izin bisa diajukan apabila objek pemajuan kebudayaan tersebut sudah masuk dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. 8 Selain itu, untuk memperoleh izin ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu persetujuan atas dasar informasi awal, pembagian manfaat, dan pencantuman asal- usul objek pemajuan kebudayaan.
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang baru saja dirumuskan ini menyebabkan belum tersedianya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Undang-Undang ini. Sehingga, bentuk perlindungan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu belum diatur secara teknis. Sistem ini juga belum digambarkan secara terperinci oleh bunyi pasal dalam Undang-Undang
6 UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Digital Libraries in Edu - cation, Science, and Culture: Analytical Survey , (UNESCO Institute for Information Technologies in Education 2007). [ 138]. 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) Ps. 32.
8 Harian Jogja, “Mengomersialkan Budaya Indonesia, Pihak Asing Dikenai Aturan Pemba- gian Manfaat”,< http://www.harianjogja.com/baca/2017/06/24/mengomersialkan-budaya-indone- sia-pihak-asing-dikenai-aturan-pembagian-manfaat-828171> diakses 10 September 2017.

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Pemajuan Kebudayaan. Bayangan mengenai bentuk perlindungan pun belum ada, mengingat belum ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.
Selain gambaran mengenai sistem yang akan dijalankan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga masih bias dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah atau lembaga yang berhak menganani Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Undang-Undang ini hanya menyebutkan Menteri sebagai kementerian yang berhak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Undang-Undang ini pun juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah tanpa pengaturan sistem yang jelas mengenai kapan suatu urusan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, dan kapan suatu urusan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Tidak hanya mengenai penanganan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, kewenangan mengenai pemberian izin pemanfaatan kebudayaan pun masih bias, padahal pemberian izin pemanfaatan sangat penting bagi perlindungan dan pelestarian budaya, khususnya bagi kustodian budaya tersebut.

## Bentuk Perlindungan Kebudayaan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menggagas empat langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, 9 Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Upaya pelindungan yang diatur dalam bagian kedua Bab II Undang-Undang ini dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembinaan kebudayaan.
Inventarisasi berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terdiri dari tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran
9 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menggunakan kata ‘pelindungan’ alih-alih kata ‘perlindungan’. Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung-berlindung-perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari lindung-melindungi-pe- lindungan. Berdasarkan proses pengimbuhannya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti ‘tempat berlindung’, sedangkan pelindungan berarti ‘perihal melindungi’. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, “Apa Perbedaan Mak- na Perlindungan dan Pelindungan?”, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/ apa-perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindungan> diakses 8 Desember 2017.
data. 10 Pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan tradisional merupakan hal baru yang digagas oleh Undang-Undang ini. Upaya inventarisasi ini dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, 11 sehingga nantinya konten dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berasal dari upaya inventarisasi.
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu juga diatur Bab II Undang-Undang ini. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai: 12
a.  Objek Pemajuan Kebudayaan;
b.  Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
c.  sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
d.  data lain terkait Kebudayaan.
Data yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu di atas digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan. 13
Upaya pencatatan dan pendokumentasian ke dalam database merupakan defensive protection yang bertujuan untuk mencegah penggunaan rezim HKI oleh pihak asing. 14 Istilah defensive protection merupakan kebalikan dari positive protection , dimana positive protection lebih menekankan pada tindakan yang aktif untuk memperoleh hak (seperti pada sistem paten), maka defensive protection lebih menekankan pada upaya pencegahan agar orang asing tidak dapat mengajukan klaim perlindungan HKI terhadap kebudayaan. 15 Dengan mekanisme defensive protection , pencatatan dan pendokumentasian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri terlebih dahulu dapat memberi bukti kepemilikan atas budaya tradisional Indonesia sebelum sempat diakui oleh UNESCO, WIPO, atau kantor paten internasional. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah pengakuan secara internasional karena sifat Sistem Pendataan
10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) Ps. 16.
11 Ibid . 12 Ibid. , Ps. 15. 13 Ibid. 14 Agus  Sardjono, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional (PT. Alumni, 2006). [284].

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses secara global, terlebih lagi apabila disusun dengan multibahasa/multilingual.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan data lain terkait kebudayaan. Karakteristik Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang disimpulkan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu:
a.  Mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dalam satu sistem.
Karakteristik ini ditarik dari ketentuan umum, yaitu Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan: “Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.”
b.  Dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh setiap orang.
c.  Dapat dilakukan pencatatan dan diperbarui baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Karakteristik ini ditemukan dalam Pasal 18: “Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”, Pasal 20 ayat (1): “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan”, serta Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan: “Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.”
Berdasarkan karakteristik di atas, pembentukan database kebudayaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dalam bentuk National Digital Library merupakan
konsep yang tepat untuk mengakomodasi karakteristik tersebut. 16 Bentuk National Digital Library juga digunakan oleh beberapa negara dan merupakan rekomendasi dari Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF). 17

## Kelembagaan Dalam Pencatatan Pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur kewenangan pemerintah mulai dari pembentukan, pencatatan, hingga pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Menteri. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 18 Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara spesifik kementerian yang dimaksud.
Menurut Hilmar Farid, Menteri yang dimaksud untuk mengkoordinasikan pemajuan kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang
16 Tim riset UNESCO Institute for Information Technologies in Education mengumpulkan pendapat-pendapat komunitas praktisi di bidang perpustakaan digital, lalu menyimpulkan bahwa digital library adalah koleksi informasi digital yang terorganisasi. Digital library menggabungkan struktur dan pengumpulan informasi, yang selalu dilakukan oleh perpustakaan dan pengarsipan, dengan representasi digital yang dapat dilakukan dengan komputer. The United Nations Task Force on Digital Libraries kemudian menyatakan bahwa digital library adalah penyimpanan kumpulan sumber informasi dalam format digital dan elektronik beserta layanan yang dirancang untuk mem- bantu pengguna mengidentifikasi dan menggunakan koleksi tersebut. (UNESCO Institute for Infor - mation Technologies in Education, Op.Cit .[17].
17 IGC-GRTKF WIPO telah merekomendasikan beberapa elemen untuk dibahas oleh anggo- ta WIPO dalam membentuk defensive protection . Beberapa elemen tersebut mencakup: (1) Struktur data yang akan disimpan dalam database sebagai sumber pencarian dari pencarian prior art ; (2) Format prior art dan bentuk referensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional; (3) Aksesibilitas pada website resmi WIPO; (4) Dampak yang dimiliki database nasional pada budaya yang di bawah rezim HKI yang ada; (5) Proses yang digunakan untuk membentuk database nasional (termasuk melalui konsultasi dengan masyarakat adat/budaya). ( Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, sebagaimana dikutip oleh Elvira Devinamira Wirayan- ti, Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Nasional yang Tidak Terdaftar dalam Warisan Budaya Dunia , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2017).[52].
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104), Ps. 1.

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Pemajuan Kebudayaan adalah koordinasi antara dua menteri, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). 19
Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri dari tiga tahap yang dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Tahap yang dibahas dalam artikel ini, yaitu, pencatatan dan pendokumentasian, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 20 Selain itu, Pasal 18 menyatakan bahwa masyarakat juga dapat berkontribusi dalam tahap pencatatan dan pendokumentasian, dan wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 21
Dalam menjalankan fungsi koordinasi, Kemenko PMK mengkoordinasikan berbagai kementerian, salah satunya adalah Kemendikbud. Kemendikbud bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 22 Dalam menjalankan fungsinya di bidang kebudayaan, Kemendikbud mempunyai unit kerja berupa Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan). Dirjen Kebudayaan berdasarkan Pasal 18 bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. 23
Sebelum dibentuknya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, beberapa kementerian dan lembaga telah terlebih dahulu melakukan pencatatan, yaitu Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
19 Tempo, “Hilmar Farid: Tradisi Pencatatan Kita Lemah”, https://koran.tempo.co/kont- en/2017/07/01/418582/Hilmar-Farid:-Tradisi-Pencatatan-Kita-Lemah, diakses 24 September 2017.
20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104), Ps. 17.
21 Ibid. , Ps. 18.
22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pen- didikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), Ps. 2.
23 Ibid. , Ps. 18.
yang merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 24 Kedua kementerian ini mempunyai dokumentasi kebudayaan disamping dokumentasi yang dimiliki Kemendikbud, namun belum dikonsolidasikan satu sama lain. 25 Dengan data kebudayaan yang mereka miliki, sebenarnya baik Kementerian Pariwisata maupun DJKI memiliki potensi untuk mengelola Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Akan tetapi, Kementerian Pariwisata menangani urusan kebudayaan secara teknis di lapangan sebagai potensi pariwisata, sedangkan DJKI menangani bentuk perlindungan terhadap KI secara keseluruhan.
Peraturan Pemerintah mengenai pengerjaan dan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu belum terbentuk hingga skripsi ini ditulis, namun menurut Hilmar  Farid,  Peraturan  Pemerintah  akan  secara  spesifik  menunjuk  kepanitiaan yang akan menyelenggarakan sistem tersebut. 26 Berdasarkan tugas dan fungsi ketiga kementerian tersebut di atas, terlihat bahwa Kemendikbud lebih berwenang secara langsung menangani Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, khususnya pada Dirjen Kebudayaan, karena karakter Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang berfokus pada pencatatan kebudayaan.
Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan  masih  belum  secara  spesifik menjelaskan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pencatatan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, terbukti dengan penulisan “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”. Maka dari itu, analisis kewenangan akan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kebudayaan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 27 Urusan pemerintahan
24 Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan In- telektual”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.18 No.1, Juni 2016.[27].
25 Hilmar Farid, Loc.Cit.
26 Ibid.
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Ps. 9.

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## 312
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
konkuren yang menjadi kewenangan daerah dalam Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 kemudian menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota di bidang kebudayaan tercantum dalam matriks lampiran Undang-Undang tersebut sebagai berikut: 28
No. Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota 1. Kebudayaan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan matriks pembagian urusan di bidang kebudayaan di atas, pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan pencatatan dalam wilayah kabupaten/kota masing-masing. Setelah itu, masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dapat menyerahkan hasil pencatatan
kepada Pemerintah Daerah provinsi. Setelah semua hasil pencatatan setiap kabupaten/kota terkumpul di Pemerintah Daerah provinsi, setiap Pemerintah Daerah provinsi dapat menyerahkan hasil pencatatan kepada lembaga atau kepanitiaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.
Setelah diketahui bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh Kemendikbud dan pencatatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dan provinsi secara bertahap, selanjutnya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu memerlukan model pencatatan yang tepat. Tradisi pencatatan kebudayaan Indonesia yang lemah 29 serta wilayah yang tersebar membuat integrasi pendataan budaya menjadi lebih sulit. Namun, tidak menutup kemungkinan pendataan berhasil dilakukan oleh negara dengan wilayah yang luas dan tersebar, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Cina. 30
Setelah pendataan dilakukan, budaya tradisional yang begitu banyak diakomodasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu perlu diklasifikasikan sesuai dengan kategori budaya masing-masing. Sistem klasifikasi ini memerlukan peran dari ahli kebudayaan, seperti antropolog dan pakar pengetahuan tradisional, untuk melakukan arsip Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Klasifikasi dalam National Digital Library telah dilakukan oleh India dalam Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) yang telah mendapat pengakuan dari IGC-GRTKF WIPO. 31
Untuk pendataan manuskrip, kerjasama perlu dilakukan dengan perpustakaan maupun museum yang menyimpan buku-buku kuno yang memiliki nilai budaya dan
29 Tempo, Loc.Cit. 30 Sejak tahun 1950-an, Pemerintah Cina telah melakukan kodifikasi atas budaya tradisional mereka sebagai upaya perlindungan. Langkah yang mereka tempuh adalah dengan mencatat, memi- lah-milah, dan merekam aliran seni, opera tradisional, pepatah, puisi, musik dan vokal, seni pentas atau penampilan, riasan wajah, gambar atau lukisan, arsitektur bangunan tempat tinggal, dan lain lain ke dalam satu dokumen. Pengumpulan tersebut akhirnya dikodifikasikan pada tahun 1979 ke dalam 10 koleksi dan catatan peristiwa ( annals ) mengenai karya seni dan budaya. Semua informasi tersebut kemudian diproses untuk dimasukkan ke dalam database .Agus Sardjono, Op.Cit. [294-295].
31 Sistem klasifikasi Traditional Knowledge Resource Classification (TKRC) yang terdapat dalam  TKDL  telah  menyusun  dan  mengklasifikasikan  Pengetahuan  Tradisional  India  di  seki - tar 25.000 subkelompok untuk Ayurveda, Unani, Siddha dan Yoga. (CSIR dan AYUSH, “About TKDL”, http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng, diakses 24 Sep- tember 2017.)

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
sejarah seperti serat, babad, hikayat, dan kitab. Informasi dasar mengenai manuskrip kemudian dapat dicantumkan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dalam bentuk katalog, seperti yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional Cina. 32
Apabila seluruh database kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu telah siap, maka sistem aksesibilitas harus dipersiapkan sebelum dapat diluncurkan ke masyarakat luas. Agar dapat mencapai tujuan pengakuan akan budaya tradisional Indonesia dari masyarakat dunia, maka perlu dibentuk akses yang disempurnakan untuk mempermudah masyarakat melihat sumber daya kebudayaan, termasuk mempermudah akses untuk segmen atau audiens yang berbeda misalnya dengan akses multibahasa. 33 Penyempurnaan akses dapat dilakukan dengan sistem pencarian yang komprehensif 34 dan sistem alih bahasa ke dalam bahasa-bahasa internasional seperti yang telah dilakukan oleh TKDL India. 35
32 Perpustakaan Nasional Cina ( National Library of China /NLC) meluncurkan dua layanan online untuk pembaca, Basic Database of the Registered Ancient Books Surveyed Around China dan Digital Library of Chinese Ancient Books . Basic Database memungkinkan pembaca dari seluruh dunia untuk memeriksa katalog buku kuno Cina yang ada yang telah disurvei oleh NLC sejak tahun 2012. Sejauh ini, Basic Database telah memasukkan informasi dasar lebih dari 3,5 juta salinan lebih dari 380.000 judul buku kuno yang telah disimpan di perpustakaan 96 di seluruh Cina. Sedangkan, Digital Library sendiri berisi lebih dari 6,1 juta foto halaman lebih dari 10.000 judul buku kuno Cina good-edition , seperti 71 judul yang dicetak pada Dinasti Song (960-1279), 148 judul dicetak pada Dinasti Yuan (1271-1368) dan 551 salinan tulisan tangan di Dinasti Ming (1368-1644). (Yang Yang, “National Library of China Launches Digital Database of Ancient Books”, http://www.chinadaily. com.cn/culture/2016-09/30/content_26945778.htm, diakses 9 Desember 2017.)
33 UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Op.Cit. [142]. 34 Sebagai contoh, sistem pencarian TKDL India mencakup pencarian yang menyediakan full-text search dan pengambilan informasi pengetahuan tradisional dalam IPC dan keyword dalam berbagai bahasa. Fitur pencarian meliputi single and multiple word search , proximity search , field search , phrase search , hingga ekspresi Boolean yang kompleks, dalam bentuk pencarian sederha- na dan lanjutan/ advanced . Pencarian sederhana memungkinkan pencarian menggunakan kombinasi keyword , sedangkan pencarian lanjutan memungkinkan pencarian pengguna menggunakan ekspresi Boolean seperti “benar” atau “salah”, menggunakan ungkapan seperti “dekat”, “dan”, atau “dan bukan”. Pencarian juga tersedia pada kode IPC dan TKRC. (CSIR dan AYUSH, “Bio-piracy of Traditional Knowledge”, http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Biopiracy.asp?GL=Eng, diakses 8 Oktober 2017.)
35 TKDL India menyaring dan menyusun informasi tentang pengetahuan tradisional dari lit- eratur yang ada yang ada dalam bahasa lokal seperti bahasa Sanskerta, Urdu, Arab, Persia dan Tamil dalam format digital, yang dikonversikan dalam lima bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Perancis dan Jepang. Pengubahan bahasa dalam TKDL tidak dilakukan secara transliterasi semata, namun menggunakan unicode , metodologi metadata, yang menerjemahkan ba- hasa menggunakan istilah ilmiah, bukan hanya dalam arti kamus. ( Ibid. )
Berdasarkan tahap-tahap pendataan di atas, sistem pendataan yang cocok untuk diadaptasi oleh Indonesia dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem yang diterapkan dalam TKDL India. Sebagai sesama negara berkembang, sistem dalam TKDL India dapat dicontoh karena pendataannya yang terpadu, sistem klasifikasi yang baik, akses yang telah dibuka secara global, 36 dan terdapat sistem alih bahasa ke dalam bahasa-bahasa internasional.
Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan hanya dipersyaratkan bagi industri besar dan/atau pihak asing (warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing). Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa izin ini diberikan oleh Menteri, dalam hal ini kepanitiaan atau lembaga yang menyelenggarakan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu di bawah Kemendikbud.
Menurut rezim hukum administrasi, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 37
Keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan ditujukan oleh pihak yang berkepentingan. 38 Pihak yang berkepentingan tersebut terdiri dari pihak yang mengajukan izin dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam penerbitan izin. 39
36 Dalam kasus TKDL India yang mencatat pengetahuan tradisional dan sumber daya gene- tik, walaupun banyak keuntungan yang diperoleh dengan dibentuknya database pengetahuan tra- disional, ada pula risiko kelemahan yang harus diwaspadai. Penyusunan dokumentasi dalam sistem yang terbuka aksesnya untuk siapa saja, dapat juga menimbulkan risiko lain. Bila substansi yang di- dokumentasikan cukup lengkap menyangkut semua informasi yang dibutuhkan pihak ketiga, maka dokumen tersebut justru akan memancing pihak lain untuk melakukan misappropriation .  Maka dari itu, apabila Indonesia akan melakukan pencatatan pengetahuan tradisional, pencantuman informasi dasar harus dilakukan dengan hati-hati agar dokumentasi itu sendiri tidak memancing misappro - priation dan tidak merugikan masyarakat lokal Indonesia.  Untuk mencegah misappropriation dari pencantuman informasi yang ada dalam database , salah satu upaya pengamanan yang dapat dilaku- kan adalah pembatasan akses terhadap informasi itu sendiri. (Agus Sardjono, Op.Cit. , [289-290]. Dalam kasus ekspresi budaya tradisional, hal tersebut justru bertolak belakang, karena karakteristik ekspresi budaya tradisional yang mendapatkan perlindungan secara otomatis ( automatic protection ) seperti yang telah dibahas dalam Bab II skripsi ini.
37 Philipus Mandiri Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan , Surabaya: Yuridika, 1993.[2].
38 Ibid. [11].
39 Ibid. [12].

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional

## 316
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Sebagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan Izin Pemanfaatan Objek Kebudayaan, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal ini juga memiliki kewenangan atas pengelolaan kebudayaan di wilayahnya, salah satunya adalah pemberian izin. Namun, pemanfaatan kebudayaan dengan mempertimbangkan usul Pemerintah Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Selain mempertimbangkan usul Pemerintah Daerah, keterlibatan kustodian dari setiap kelompok masyarakat dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Izin tersebut dapat diperoleh apabila pihak industri dan/ atau pihak asing telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
b.  pembagian manfaat; dan
c.  pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.
Persetujuan atas dasar informasi awal atau prior  informed  consent dipersyaratkan pula dalam Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to  the  Convention  on  Biological  Diversity (Nagoya Protocol) 40 khusus untuk pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, dengan
40 Nagoya Protocol merupakan kesepakatan tambahan untuk Convention on Biological Di - versity (CBD). Nagoya Protocol menyediakan kerangka hukum yang transparan untuk penerapan yang efektif dari salah satu dari tiga tujuan CBD: pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8j CBD. (Convention on Biological Diversity, “About the Nagoya Protocol”, https:// www.cbd.int/abs/about/, diakses 3 Januari 2018.)
syarat yang disepakati bersama. 41 Untuk budaya tradisional secara keseluruhan, rujukan dapat dilakukan pada RUU PTEBT (versi Dewan Perwakilan Daerah) yang mensyaratkan adanya persetujuan atas dasar informasi awal (PADIA). 42
Namun dalam Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di atas, prior informed consent dipersyaratkan untuk semua objek pemajuan kebudayaan yang akan dimanfaatkan. Selain itu, belum ada ketentuan mengenai kesepakatan bersama dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Persyaratan kedua untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah pembagian manfaat ( benefit sharing ). Hasil pembagian manfaat tersebut di atas harus dimanfaatkan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan terkait. Belum ada batasan yang jelas mengenai penggunaan hasil pembagian manfaat ini, namun penjelasan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan terkait adalah misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami. Selain itu, pembagian manfaat juga tidak disyaratkan bernilai ekonomis.
Pembagian manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Nagoya Protocol haruslah pembagian yang adil ( fair  and  equitable ). Pasal 5.2 Nagoya Protocol telah mengatur negara-negara anggota CBD untuk membuat kebijakan mengenai
41 Persyaratan ini dinyatakan dalam Pasal 7 Nagoya Protocol sebagai berikut: “ In accor- dance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that is held by indigenous and local communities is accessed with the prior and informed consent or approval and involvement of these indigenous and local communities, and that mutually agreed terms have been established. ” (The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity , Ps. 5, https://www.cbd.int/ abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf, diakses 4 Januari 2018.)
42 PADIA berdasarkan Pasal 1 Angka 13 RUU PTEBT adalah persetujuan yang diberikan oleh masyarakat Pengemban kepada Pengguna. PADIA untuk Pengetahuan Tradisional berdasarkan Pasal 1 Angka 14 adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh masyarakat pengemban terhadap Pengetahuan Tradisional kepada Pengguna sebelum dilaksanakannya akses, pengembangan, Pe- manfaatan, dan/atau Promosi, sedangkan PADIA untuk Ekspresi Budaya Tradisional adalah persetu- juan tertulis, lisan dan/atau diam-diam terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang diberikan oleh masyarakat pengemban kepada Pengguna sebelum dilaksanakannya pengembangan, Pemanfaatan, dan/atau Promosi.
fair and equitable benefit sharing . 43 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur adanya pembagian manfaat secara umum, namun belum mensyaratkan adanya kesepakatan bersama. Selain itu, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak hanya berfokus pada benefit sharing dari penggunaan pengetahuan tradisional saja, namun seluruh objek pemajuan kebudayaan. RUU PTEBT (versi Dewan Perwakilan Daerah) dapat menjadi rujukan untuk pengaturan pembagian manfaat yang menggunakan kesepakatan bersama. 44
Persyaratan ketiga untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan. Persyaratan ini dinyatakan dalam Pasal 7 Nagoya Protocol untuk pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Pencantuman dalam hal pemanfaatan pengetahuan tradisional ini juga dipersyaratkan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 45 Penjelasan Pasal 26 Undang- Undang Paten menerangkan bahwa hal ini dilakukan agar sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional tersebut tidak diakui oleh negara lain, serta dalam rangka mendukung access  and  benefit  sharing . Pencantuman asal-usul dalam Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan dipersyaratkan untuk semua objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan.
43 Bunyi Pasal 5.2 Nagoya Protocol: “ Each Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim of ensuring that benefits arising from the utilization of genetic resources that are held by indigenous and local communities, in accordance with domestic legislation regarding the established rights of these indigenous and local communities over these genetic resources, are shared in a fair and equitable way with the communities concerned, based on mutually agreed terms. ” Dalam Pasal ini disebutkan bahwa manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, sesuai dengan perundang-undangan nasional, harus dibagikan seara adil dan merata pada kelompok masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan pesyaratan yang disepakati bersama. ( Ibid. ) 44 Pasal 15 RUU PTEBT mewajibkan pemanfaatan dengan skala ekonomi tertentu untuk dilakukan pembagian manfaat, bagi Masyarakat Pengemban, baik dalam bentuk moneter, fiskal, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pembagian manfaat tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pasal 17 RUU PTEBT mensyaratkan penuangan kes- epakatan bersama dalam bentuk tertulis, kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum adat.
45 Pasal 26 Undang-Undang Paten mensyaratkan invensi yang berkaitan dengan pengeta- huan tradisional harus menyebutkan asal sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional yang digunakan dalam pendaftaran invensinya. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Paten menerangkan bahwa hal ini dilakukan agar sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional tersebut tidak diakui oleh negara lain, serta dalam rangka mendukung access and benefit sharing .
Ketiga persyaratan Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tertulis pada Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, memerlukan kesepakatan bersama ( mutually agreed terms ). Untuk mengakomodasi kesepakatan bersama atas akses dan pemanfaatan budaya tradisional Indonesia oleh industri besar atau pihak asing, Izin tersebut dapat dibuat dalam bentuk kontrak. Kontrak ini dapat dibuat oleh perwakilan kustodian dan Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat untuk kemudian ditawarkan kepada industri besar atau pihak asing. Dalam hal kustodian tidak memiliki legal capacity (kecakapan hukum dalam arti berwenang) untuk mewakili kelompok masyarakatnya dalam pembuatan kontrak, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat mewakili kelompok masyarakat tersebut dalam proses pembuatan kontrak 46 dengan tetap melakukan pendekatan dan follow up dengan kustodian dalam kelompok masyarakat tersebut. Atau, untuk memberi akomodasi untuk semua pihak yang terlibat, Pemerintah Daerah sebagai perwakilan kustodian bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, ataupun masyarakat lokal sebagai kustodian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat secara bersama-sama dapat menjadi pihak dalam kontrak yang dimaksud. 47

## Kesimpulan
Bentuk perlindungan budaya tradisional Indonesia dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah perlindungan secara khusus di luar rezim HKI sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu melalui upaya inventarisasi. Sistem Pendataan Kebudayan Terpadu memberikan perlindungan yang bersifat preventif. Upaya pencatatan dan pendokumentasian budaya dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan defensive protection yang bertujuan untuk mencegah klaim perlindungan HKI terhadap kebudayaan, karena Indonesia terlebih dahulu dapat memberi bukti kepemilikan atas budaya tradisional Indonesia. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat disusun
46 Agus Sardjono, Op.Cit. [269 – 270].
47 Ibid. [ 327].

## Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
dalam bentuk National  Digital  Library yang telah digunakan oleh beberapa negara untuk database kebudayaannya.
Lembaga yang berhak melakukan pencatatan kebudayaan adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dapat melakukan pencatatan terlebih dahulu untuk kemudian diakomodasi oleh Pemerintah Daerah provinsi dari setiap kabupaten/kota, kemudian masing- masing Pemerintah Daerah provinsi dapat mengumpulkan hasil pencatatan kepada Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat yang membentuk dan mengelola Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sedangkan, lembaga yang berhak memberikan Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah Kemendikbud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dengan memperhatikan peran Pemerintah Daerah dan kustodian sebagai pihak dalam pemberian izin tersebut. Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, industri besar dan/atau pihak asing harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu prior informed consent , benefit sharing , dan pencantuman asal- usul objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan. Untuk dapat memenuhi ketiga persyaratan tersebut serta untuk membuat kesepakatan bersama, izin dapat diberikan dalam bentuk kontrak.
Untuk membentuk National  Digital  Library yang dapat diakses secara global dan sistematis, artikel ini menyarankan untuk mengadopsi sistem dari TKDL India. Adopsi sistem tersebut dapat dicantumkan dalam pengaturan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Peraturan Pemerintah mengenai Izin Pemanfaatan Objek Pemajauan Kebudayaan juga perlu disusun segera dengan mempertimbangkan subjek yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan selain industri besar atau pihak asing, seperti UMKM.
Selain ditentukan dalam kesepakatan bersama, teknis persyaratan Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu prior informed consent , fair and equitable benefit sharing , dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan juga perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dengan melibatkan pendapat
Retnani Amurwaningsih: Perlindungan Budaya Tradisional kelompok masyarakat dan Pemerintah Daerah, agar selanjutnya kontrak yang dibuat antara recipient dan provider dapat mengatur kesepakatan bersama yang tepat dan terukur.
Daftar Bacaan Buku
Hadjon, Philipus Mandiri, Pengantar Hukum Perizinan (Yuridika 1993).
Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi  Antarbudaya (Remaja Rosdakarya 1990).
Sardjono, Agus, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional (PT. Alumni 2006).
UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Digital Libraries in Education, Science, and Culture: Analytical Survey (UNESCO Institute for Information Technologies in Education 2007)

## Jurnal
Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual”, QUIA IUSTUM (2016) 18 Jurnal Hukum IUS.

## Karya Ilmiah
Wirayanti, Elvira Devinamira, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Warisan  Budaya Nasional  yang  Tidak  Terdaftar  dalam  Warisan  Budaya  Dunia , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
HOW TO CITE : Retnani Amurwaningsih, ‘Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.

## Pendidikan dan Kebudayaan.

## Laman
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.  (Apa Perbedaan Makna Perlindungan dan Pelindungan). < http :// badan bahasa. kemdikbud. go.id/ lamanbahasa/content/ apa perbedaan makna-perlindungan- dan- pelindungan>.
Badan Pusat Statistik, “Mengulik Data Suku di Indonesia”, <https://www.bps.go.id/ KegiatanLain/view/id/127>.
Convention on Biological Diversity, “About the Nagoya Protocol”, <https://www. cbd.int/abs/about>.
Harian Jogja, “Mengomersialkan Budaya Indonesia, Pihak Asing Dikenai Aturan Pembagian Manfaat”, <http:// www.harianjogja.com/baca/2017/06/24/ mengomersialkan-budaya-indonesia-pihak-asing-dikenai-aturan-pembagian- manfaat-828171>.
Tempo, “Hilmar Farid: Tradisi Pencatatan Kita Lemah”, <https://koran.tempo.co/ konten/2017/07/01/418582/Hilmar-Farid:-Tradisi-Pencatatan-Kita-Lemah, diakses 24 September 2017>.
The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing  of  Benefits  Arising  from  their  Utilization  to  the  Convention  on Biological  Diversity , Ps. <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya- protocol-en.pdf>.
Rofiq Hidayat, “Ini Poin-Poin RUU Pemajuan Kebudayaan yang Baru Disahkan Jadi UU” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5902f67269a3d/ini- poin-poin-ruu-pemajuan-kebudayaan-yang-baru-disahkan-jadi-uu>.