JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Muskibah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : muskibah@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan  klausula  arbitrase  yang berbentuk pactum  de  compromittendo dan  klausula  arbitrase  yang  berbentuk acta compromise .  Lembaga  arbitrase  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa,  terdiri  atas  Arbitrase ad  hoc dan  Arbitrase  institusional.  Mekanisme  penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan  pemilihan  dan  pengangkatan  arbiter,  dan  diakhiri  dengan  pemeriksaan  dan  putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah  bersifat final dan  mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase.

## ABSTRACT
Dispute settlement by means of arbitration can be conducted by using the arbitration clause  of  pactum  de  compromittendo  and  acta  compromise.  The  choice  of  the  arbitration institution chosen by the disputing parties consists of ad hoc arbitration and institutionalized arbitration.  Dispute  settlement  mechanism  commences  from  the  notification  stage  and responses to the parties, followed by the choice and appointment of the arbitrators, and ended by  hearing  session  and  award  rendered  by  the  arbitrators.  Arbitral  award  given  by arbitrators has a legal and binding force, but the recognition  and the implementation of the said award requires submission of registration for arbitral award through District Court.
Keywords: Dispute Settlement, Arbitration

## Pendahuluan
Secara  konvensional,  penyelesaian sengketa    dilakukan  melalui  proses litigasi  (pengadilan).  Akan  tetapi penyelesaian  sengketa  melalui  proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya  yang win- lose, tidak  responsif ,  time  consuming proses  berperkaranya,  dan  terbuka untuk  umum  ( Frans  Hendra,  2011:9) . Kemudian  dalam  proses  litigasi  ini, dapat  diajukan  upaya  hukum  atas putusan  yang  dijatuhkan  hakim  kepada pengadilan yang lebih tinggi
(Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar Oeripkartawinata, 1998:68).
Sehubungan  dengan  hal  di  atas, penyelesaian sengketa di luar pengadilan  menjadi  pilihan  alternatif para pihak yang bersengketa. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan  tersebut  adalah  melalui forum  arbitrase.  Pasal  60  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (selanjutnya  disingkat  UU AAPS)  menyebutkan  putusan  arbitrase bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak. Artinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  59  angka (1)  dan  (4)  UU  AAPS,  sifat  final  dan mengikat  putusan  arbitrase  tersebut digantungkan  pada  kewajiban  untuk mendaftarkan  putusan  arbitrase  ke Pengadilan  Negeri    sehingga  putusan tersebut  dapat  dilaksanakan.  Kemudian berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  UU AAPS,  putusan  arbitrase  yang  bersifat final  dan  mengikat  tersebut      masih dapat  diajukan  upaya  pembatalan apabila  putusan  arbitrase  mengadung unsur-unsur  yang  telah  diatur,  antara lain sebagai berikut:
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,  yang  disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Ketentuan    Pasal  70  UU  AAPS  tidak sejalan  dengan  penjelasannya,  karena dalam  penjelasan  Pasal  70  UU  AAPS disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan  yang  ditetapkan  dalam Pasal  70  UU  AAPS  harus  dibuktikan dengan  putusan  pengadilan.  Putusan pengadilan  tersebut  dapat  digunakan sebagai  dasar  pertimbangan  hakim untuk  mengabulkan  atau  menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.  Penjelasan  Pasal  70  UU  AAPS ini  kemudian  dibatalkan  berdasarkan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 15/PUU-XII/2014,  yang  menyatakan bahwa  Penjelasan  Pasal  70  UU  AAPS bertentangan  dengan  UUD    1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, alasan-alasan permohonan pembatalan arbitrase tidak harus dibuktikan di pengadilan.
Putusan  arbitrase  yang  bersifat  final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan  setelah  didaftarkan  ke pengadilan.  Dalam  hal  para  pihak  tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan  tersebut  secara  sukarela, putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan Negeri  atas  permohonan  salah  satu pihak  yang  bersengketa.  Di  sisi  lain putusan  arbitrase  tersebut  juga  dapat dimintakan  pembatalan  ke  Pengadilan Negeri (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UU AAPS.).
Pendaftaran  putusan  arbitrase  ke Pengadilan  Negeri  untuk  memperoleh kekuatan mengikat serta upaya pembatalan putusan arbitrase menunjukan  adanya    penyimpangan terhadap  asas  final  dan  mengikat  yang diatur dalam Pasal 60 UU AAPS dan asas kebebasan  berkontrak  yang  terdapat dalam  Pasal  1338    KUHPerdata.  Para pihak  yang  telah  sepakat  mengadakan perjanjian  arbitrase  dan  menyerahkan proses penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, terikat untuk mentaati dan  melaksanakan  putusan  arbitrase tersebut tanpa harus menunggu eksekusi  dari  pengadilan.  Adanya
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
peluang  untuk  mengajukan  perlawanan melalui  upaya  pembatalan  putusan  ke Pengadilan  Negeri  pada  akhirnya menimbulkan    ketidakpastian  dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  di  luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  Kemudian    dalam  Pasal  1 angka  (3)  dijelaskan    bahwa  yang dimaksud  dengan  perjanjian  arbitrase adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat para  pihak  sebelum  timbul  sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri  yang  dibuat  para  pihak setelah timbul sengketa.
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat  disimpulkan  kalau  perjanjian arbitrase  timbul  karena  adanya  suatu kesepakatan  berupa,  klausul  arbitrase yang  tercantum  dalam  perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul  sengketa,  dan  suatu  perjanjian arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  oleh para  pihak  setelah  timbul  sengketa. Dengan  kata  lain,  klausul  arbitrase tersebut  dapat  dibedakan  atas  2  (dua) macam,  yaitu:  “Klausul  arbitrase  yang berbentuk pactum  de  compromittendo dan  klausul  arbitrase  yang  berbentuk acta  compromise ”  ( Rahmadi Usman, Op. Cit :158) .
Menurut  Susilawetty,  perbedaan antara pactum  de  compromittendo dan akta kompromis adalah sebagai beriktu :
a. Pactum de Compromittend Pada bentuk pactum de compromittendo, para pihak sudah  mencantumkan  dalam
kontrak  yang mereka buat yakni jika  terjadi  sengketa  di  antara mereka  dikemudian  hari  maka mereka sudah menentukan lembaga  arbitrase  yang  akan menyelesaikan sengketa
tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan bunyi  Pasal  4  ayat  (2)  bahwa persetujuan
untuk menyelesaikan  sengketa  melalui arbitrase  sebagaimana  dimaksud ayat  (1)  dimuat  dalam  suatu dokumen  yang  ditandatangani oleh para pihak.
b. Akta Kompromis Akta  kompromis  dibuat  setelah timbul  perselisihan  di  antara kedua  belah  pihak.  Jadi  di samping  para  pihak  sudah menentukan  pada  saat  kontrak dibuat,  berdasarkan  Pasal  7 undang-undang  ini  para  pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang  terjadi  atau  akan  terjadi  di antara mereka untuk diselesaikan  melalui  arbitrase ( Susilawetty, 2013:4) . Berkaitan  dengan  isi  dari  klausul arbitrase  tersebut  baik  yang  dibuat sebelum  atau  sesudah  timbul  sengketa, menurut Suyud Margono “harus berisikan hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase.
Penggunaan  istilah  klausul  arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok  yang  bersangkutan  diikuti  atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase” (Suyud Margono, 2004:117). Selanjutnya  menurut  Gatot  Soemartono isi klausul arbitrase seharusnya “menunjuk  sebuah  badan  arbitrase
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
tertentu,  lokasi  arbitrase  berlangsung, hukum dan aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan  dipakai  dalam  proses  arbitrase” (Gatot Soemartono, 2006:33). Kemudian terhadap klausul arbitrase berlaku  suatu  prinsip  yang  berlaku umum  yakni  prinsip  separabilitas  yaitu, “perjanjian  atau  klausula  arbitrase berdiri sendiri dan terlepas sama  sekali dari  perjanjian  pokoknya.  Oleh  sebab itu,  jika  misalnya  karena  alasan  apapun perjanjian  pokoknya  dianggap  cacat hukum  atau  tidak  sah,  kontrak  atau klusula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat” ( Moch. Faisal Salam, 2007:150-151) .
Untuk  mengantisipasi  timbulnya persoalan di kemudian hari yang terkait dengan  klausul  arbitrase  dalam  proses persidangan  dan  pelaksanaan  putusan arbitrase,  seharusnya  klausul  arbitrase memuat  pernyataan  mengenai  jenis lembaga arbitrase yang dipilih, bagaimana pelaksanaannya,
serta peraturan  prosedural    apa  yang  akan diterapkan.
Ada  2  (dua)  jenis  arbitrase  yang dapat  dipilih  oleh  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketanya, yakni Arbitrase ad  hoc dan  Arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc dibentuk dalam  hal  terdapat  kesepakatan  para pihak  dengan  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri,  untuk menunjuk  seorang  arbiter  atau  lebih dalam  rangka  penyelesaian  sengketa para  pihak.  Arbitrase  ini  tidak  terkait dengan  salah  satu  badan  arbitrase, dengan  demikian  arbitrase  ini  tidak memiliki  aturan  tata  cara  tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan
sengketa.  Dalam  hal  ini,  menurut  M. Yahya  Harahap  “abitrase ad hoc tunduk sepenuhnya  mengikuti  aturan  tata  cara yang  ditentukan  dalam  perundang- undangan” (M. Yahya Harahap, 1991:150).
Berbeda  dengan  arbitrase ad  hoc , arbitrase  institusional  adalah  arbitrase yang  melembaga  yang  didirikan  dan melekat  pada  suatu  lembaga  tertentu. Sifat arbitrase ini permanen dan sengaja dibentuk  guna  menyelesaikan  sengketa, dan  pada  umumnya  memiliki  prosedur dan  tata  cara  pemeriksaan  sengketa tersendiri, dan apabila  selesai memutus sengketa,  arbitrase  ini  tidak  akan berakhir.  Ada  beberapa  lembaga  yang menyediakan jasa arbitrase institusional, yakni: a. Arbitrase institusional yang bersifat  nasional,  yaitu  arbitrase yang  ruang  lingkup  keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan.
a) Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia (BANI)
b) Nederlands Arbitrage Institut
b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase  yang  ruang  lingkup keberadaan  dan  yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya;
a) Court  of  Arbitration  of  the International  Chamber  of Commerce (ICC)
b) The  International  Centre  for Settlement of Investment
Dispute (ICSID)
c. Arbitrase institusional yang bersifat  regional,  yaitu  arbitrase yang  ruang  lingkup  keberadaan dan  yurisdiksinya  berwawasan
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
regional,  misal Regional  Centre for  Arbitration yang  didirikan oleh Asia-Africa
Legal
Consultative  Committee (AALC) (Faisal Salam, Op.Cit :154).
Berkaitan dengan penyelesaian sengketa    melalui  arbitrase,      meskipun klausul  arbitrase  bukan  materi  pokok dari  perjanjian  yang  menimbulkan sengketa  tetapi    klausul  arbitrase merupakan  salah  satu  bentuk  dari perjanjian untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam kontrak, maka keabsahan klausul arbitrase  harus  diperhatikan  apakah kalusul arbitrase tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang termuat  dalam  Buku  III  KUHPerdata, sehingga  proses  penyelesaian  sengketa dapat dilakukan.
Selanjutnya  apabila  para  pihak  telah memilih  salah satu dari jenis  arbitrase apakah  itu  arbitrase ad  hoc, atau arbitrase  institusional  sebagaimana yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka lembaga arbitrase tersebut akan memeriksa dan memutus sengketa para pihak  sesuai  dengan  kewenangan  dan prosedur  yang  ditetapkan  oleh lembaga abitrase  yang  dipilih.    Putusan  lembaga arbitrase  tersebut  bersifat  final  dan mengikat.  Akan  tetapi  kekuatan  hukum putusan arbitrase ini masih digantungkan  pada  proses  eksekusi yang dilakukan oleh  Pengadilan Negeri. Berdasarkan  hal-hal  yang  telah dikemukakan  tersebut,  tulisan  ini  akan mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian    melalui  arbitrase  serta kekuatan hukum dari putusan arbitrase.

## Rumusan Masalah
Adapun  pokok  permasalahan  yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimanakah
mekanisme penyelesaian  sengketa    melalui arbitrase ? 2. Bagaimanakah  kekuatan  hukum putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ?

## Pembahasan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitase Istilah  arbitrase  berasal  dari  bahasa latin  yaitu “Arbitrare”. Arbitrase  juga dikenal  dengan  sebutan  atau  istilah lainnya  yang  memiliki  maksud  yang sama, misalnya Perwasitan atau
Arbitrage (Belanda), Arbitration
( Inggris ), Arbitrage atau Schiedsprush (Jerman), Arbitrage (Perancis), kesemuanya  memiliki  arti  yang  sama yaitu  kekuasaan  untuk  menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan ( Ibid ). Berikut  ini  beberapa  pengertian arbitrase yang dikemukan oleh para ahli hukum,  yakni  menurut    R.  Subekti arbitrase  adalah  “penyelesaian  atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan  bahwa  para  pihak  akan tunduk  pada  atau  manaati  keputusan yang  diberikan  oleh  hakim  atau  para hakim  yang  mereka  pilih  atau  tunjuk” (R.  Subekti,  1992:1).  Selanjutnya Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian arbitrase adalah:
Salah  satu  mekanisme  alternative penyelesaian  sengketa  (APS)  yang merupakan  bentuk  tindakan  hukum yang  diakui  oleh  undang-undang dimana  salah  satu  pihak  atau  lebih menyerahkan
sengketanya
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
ketidaksepahamannya ketidaksepakatannya  dengan  satu pihak  lain  atau  lebih  kepada  satu orang  (arbiter)  atau  lebih  (arbiter- arbiter majelis) ahli yang professional,  yang  akan  bertindak sebagai  hakim  /  peradilan  swasta yang  akan  menerapkan  tata  cara hukum  Negara  yang  berlaku  atau menerapkan tata cara hukum perdamaian  yang  telah  disepakati para  pihak  tersebut  terdahulu  untuk sampai  kepada  putusan  yang  final dan  mengikat.  Oleh  karena  itu dikatakan  bahwa  arbitrase  adalah hukum  prosedur  dan  hukum  para pihak  (“ law of procedure ”  dan  “ law of the  parties ”.  Selain  putusan  arbiter yang final dan mengikat, dikenal pula pendapat mengikat (“ binding opinion”-“binded  adves ) ” (Priyatna
Abdurrasyid, Op.Cit :56-57) .
Kemudian Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian arbitrase yang lebih terperinci yakni:
Arbitrase  adalah  badan  peradilan swasta  di  luar  lingkungan  peradilan umum,  yang  dikenal  khusus  dalam dunia  perusahaan.  Arbitrase  adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri  secara  sukarela  oleh  pihak- pihak  pengusaha  yang  bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak.
Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam  perjanjian  tertulis  yang mereka  buat  sebelum  atau  sesudah terjadi  sengketa  sesuai  dengan  asas kebebasan  berkontrak  dalam  hukum perdata  (Abdul  Kadir  Muhammad, 1993:276).
Selanjutnya
secara yuridis,
pengertian  arbitrase  telah  dirumuskan dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  30
Tahun 1999 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yakni “arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari  berbagai  pengertian  tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan  cara  penyelesaian  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang telah  diadakan  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  baik  sebelum  maupun sesudah terjadinya sengketa. Pihak yang menyelesaikan sengketa disebut dengan arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.
Arbitrase  di  Indonesia  pada  awalnya diatur dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV),  yang  merupakan produk  Pemerintah  Belanda.  Ketentuan dalam  RV  tersebut  masih  berlaku setelah  Indonesia  merdeka  dikarenakan adanya  peraturan  peralihan  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  maka  ketentuan  arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai  dengan  UU  Nomor  30  Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa jasa  konstruksi  melalui  arbitrase mengikuti  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang ini. Adapun persyaratan yang  harus  dipenuhi  sebelum  proses penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi melalui  arbitrase  dimulai,  pertama keharusan  adanya  perjanjian  arbitrase
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
yang  sah  antara  pihak  pengguna  jasa konstruksi  dan  pihak  penyedia  jasa konstruksi. Syarat kedua yakni sengketa yang  terjadi  antara  pengguna  jasa konstruksi  dengan  penyedia  jasa konstruksi  harus  merupakan  sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Suatu  perjanjian  arbitrase  dikatakan sah  apabila  memenuhi  ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, yakni:
a. kesepakatan para pihak
b. kecakapan untuk membuat perjanjian
c. suatu hal tertentu
d. suatu sebab yang halal
Syarat  subyektif  perjanjian  arbitrase terlihat dari keharusan bahwa perjanjian arbitrase tersebut dibuat oleh mereka  yang  oleh  hukum  dianggap cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian. Sedangkan syarat obyektif  dalam  perjanjian  arbitrase terlihat  dari  obyek  perjanjian  arbitrase adalah  hanya  untuk  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  mengenai  hak  yang menurut hukum dan aturan perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh pihak yang bersengketa.
Kemudian perjanjian arbitrase tersebut  harus  dibuat  sebelum  atau setelah  adanya  sengketa  dalam  bentuk tertulis, bentuk tertulis tersebut termasuk  dengan  menggunakan  teleks, telegram,  faksimili,  e  mail  atau  sarana telekomunikasi  lainnya  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  UU Nomor  30  Tahun  1999.  Perjanjian arbitrase  ini  tunduk  pada  prinsip otonomi  para  pihak  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata.  Dengan  kata  lain  proses
arbitrase  ditentukan  dan  disepakati sendiri oleh para pihak.
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan  Priyatna  Abdurrasyid yakni, ada tiga keadaan yang menyebabkan perjanjian arbitrase menjadi  sah  dan  dapat  dilaksanakan oleh  para  pihak  bilamana  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Perjanjian harus tertulis
b. Para  pihak  harus  secara  hukum mampu  untuk  menutup  dan melaksanakan  perjanjian  yang ditandatanganinya
c. Perjanjian  harus  dengan  secara jelas  menjabarkan  maksud  dan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian,  masalah  apa  yang diperjanjikan dan dilarang berisikan ketentuan yang diarahkan untuk menolak kekuasaan hukum arbitrase (Priyatna Abdurrasyid, Op.
Cit :114).
Selanjutnya  syarat  kedua  yakni sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase    menurut  Pasal  5  ayat (1)  UU  Nomor  30  Tahun  1999  adalah sengketa  di  bidang  perdagangan  dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan Pasal 66 huruf  b  UU  Nomor  30  Tahun  1999 disebutkan bahwa yang termasuk ruang lingkup  perdagangan  adalah  kegiatan- kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,  industri,  dan  hak  kekayaan intelektual.    Usaha  jasa  konstruksi termasuk  dalam  bidang  insdustri,  oleh karena  itu    sengketa  jasa  konstruksi dapat diselesaikan melalui arbitrase.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Adapun  mekanisme  penyelesaian sengketa  jasa  konstruksi melalui arbitrase adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pemberitahuan
Tahap  pertama  untuk  memulai arbitrase adalah
penyampaian pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu  pihak  dalam  kontrak  kontruksi (disebut  Pemohon)  kepada  pihak lainnya  (disebut  Termohon),  bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrase  telah  berlaku,  dalam  hal  ini apabila para pihak menyepakati arbitrase  ad  hoc.  Akan  tetapi  jika  para pihak  memilih  arbitrase  institusionial, maka  permohonan  arbitrase  dikirim kepada  lembaga  institusional  yang dipilih,  misalnya  melalui  BANI,  untuk kemudian  disampaikan  kepada  pihak lainnya. Tanggal penerimaan pemberitahuan atau permohonan arbitrase dianggap sebagai saat dimulainya  tahap  arbitrase.  Surat pemberitahuan yang merupakan permohonan untuk mengadakan arbitrase tersebut menurut Pasal 8  ayat 1  dan  2  UU  Nomor  30  Tahun  1999, harus memuat dengan jelas:
a. Nama dan alamat para pihak
b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
c. Perjanjian  atau  masalah  yang menjadi sengketa
d. Dasar  tuntutan  dan  jumlah  yang dituntut, apabila ada
e. Cara penyelesaian yang dikehendaki
f. Perjanjian  yang  diadakan  oleh para  pihak  tentang  jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul
tentang  jumlah  arbiter  yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
Apabila para pihak memilih arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan  mengenai  hal  tersebut harus  dibuat  dalam  suatu  perjanjian tertulis  yang  ditandatangani  oleh  para pihak  atau  dalam  bentuk  akta  notaris. Perjanjian  tertulis  tersebut  menurut Pasal  9  ayat  (3)    UU  Nomor  30  Tahun 1999 harus memuat:
a. Masalah yang dipersengketakan
b. Nama  lengkap  dan  tempat tinggal para pihak
c. Nama  lengkap  dan  tempat tinggal  arbiter  atau  majelis arbitrase
d. Tempat  arbiter  atau  majelis arbitrase akan mengambil keputusan
e. Nama lengkap sekretaris
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
g. Pernyataan kesediaan dari arbiter
h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Perjanjian tertulis yang tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  9  ayat  (3) tersebut  di  atas  adalah  batal  demi hukum. Perjanjian arbitrase yang dibuat secara  tertulis  tersebut  berfungsi sebagai  pembuktian  akan  adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,  sekaligus  mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili  sengketa  yang  bersangkutan.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan  Pasal  11  ayat  (1)  UU  Nomor  30 Tahun  1999,  yang  menyebutkan  bahwa pengadilan  negeri  tidak  berwenang untuk mengadili para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.
Terhadap pemberitahuan atau permohonan  arbitrase  tersebut  pihak termohon  dapat  mengajukan  jawaban dan  atau  tuntutan  balik  kepada pemohon.  Jawaban  atau  tuntutan  balik tersebut  menurut  UU  Nomor  30  Tahun 1999  dapat  diajukan  14  hari  sejak salinan  permohonan  arbitrase  diterima termohon.  Mengenai  isi  jawaban  dan atau  tuntutan  balik  dari  termohon, dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tidak ada  pengaturannya,  karena  itu  isi jawaban  dan  atau  tuntutan  mengikuti bentuk dan isi dari pemberitahuan atau permohonan arbitrase yang disampaikan oleh pemohon.
2. Tahap  Pemilihan  dan  Pengangkatan Arbiter
Arbiter  adalah  hakim  yang  dipilih oleh  para  pihak  yang  bersengketa. Berdasarkan  Pasal    12  ayat  (1)  UU Nomor  30  Tahun  1999,  yang  dapat ditunjuk  atau  diangkat  menjadi  arbiter harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Cakap melakukan tindakan hukum
b. Berumur paling rendah 35 tahun
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
d. Tidak mempunyai kepentingan finasial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Kemudian  dalam  ayat  (2)  disebutkan bahwa  “Hakim,  jaksa,  panitera  dan pejabat  peradilan  lainnya  tidak  dapat ditunjuk  atau  diangkat  sebagai  arbiter”. Ketentuan  pasal  ini  dimaksudkan  agar terjamin objektivitas dalam pemeriksaan  serta  pemberian  putusan oleh arbiter.
Mengenai  ketentuan  jumlah  arbiter, dapat  dilihat  dalam  rumusan  Pasal  1 angka  (7)  UU  Nomor  30  Tahun  1999, yakni:  “Arbiter  adalah  seorang  atau lebih  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh pengadilan  negeri  atau  oleh  lembaga arbitrase,  untuk  memberikan  putusan mengenai  sengketa  tertentu  yang diserahkan  penyelesaiannya  melalui arbitrase”.  Dengan  demikian  jumlah arbiter,  bisa  seorang  saja  yang merupakan arbiter tunggal, atau beberapa orang yang merupakan majelis arbitrase,  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
Pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan  penunjukan  para  pihak, baik  melalui pactum de compromittendo maupun  akta compromise .  Apabila  para pihak belum menentukan cara penunjukan  arbiter,  baik  sebelum maupun  sesudah  sengketa  terjadi,  para pihak  masih  diberikan  kesempatan untuk memilih arbiter secara langsung. Dalam  hal  para  pihak  tidak  sepakat mengenai  pemilihan  arbiter  atau  tidak ada  ketentuan  yang  dibuat  mengenai pengangkatan arbiter,  Ketua Pengadilan Negeri  dapat  menunjuk  arbiter  atau majelis arbiter. Begitu juga dalam suatu
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan  dalam  penunjukan arbiter,  para  pihak  dapat  meminta kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk menunjuk  seorang  arbiter  atau  lebih. Sedangkan dalam arbitrase institusional, pemohon  dapat  menunjuk  sendiri arbiter atau menyerahkan penunjukannya kepada lembaga arbitrase yang bersangkutan. Dalam  Peraturan  Prosedur  Arbitrase BANI  (BANI Rules  and  Prosedures ), ditentukan syarat umum untuk menjadi arbiter,  yakni  harus  terdaftar  sebagai arbiter  BANI  atau  memiliki  sertifikat ADR/Arbitrase  yang  diakui  BANI. Arbiter  yang  disediakan  BANI  terdiri dari berbagai profesi baik pakar hukum maupun  pakar  non  hukum  seperti  ahli teknik, arsitek, dan orang-orang lainnya yang memenuhi syarat.
Kemudian  secara  tegas  dalam Peraturan Prosedur BANI juga disebutkan  bahwa  apabila  perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase menunjuk BANI sebagai  badan arbitrase yang  akan  memutus  sengketa,  atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan  sengketa  akan  dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase “berdasarkan Peraturan
Prosedur BANI”, maka BANI berkompetensi untuk menangani  sengketa  dan  sengketa tersebut  akan  diperiksa  dan  diputus menurut  ketentuan-ketentuan  BANI (Gatot Soemartono, Op.Cit :34). Untuk  menjaga  kemandirian  dan ketidakberpihakan  arbiter  baik  dalam proses pengangkatannya maupun selama  arbitrase  berlangsung,  maka para  pihak  yang  bersengketa  dapat mengajukan  perlawanan  atau  tuntutan ingkar.  Pasal  22  UU  ayat  (1)  UU  Nomor
30 Tahun 1999
menyebutkan: “Terhadap  arbiter  dapat  diajukan tuntutan  ingkar  apabila  terdapat  cukup alasan  dan  cukup  bukti  otentik  yang menimbulkan  keraguan  bahwa  arbiter akan  melakukan  tugasnya  tidak  secara bebas  dan  akan  berpihak  dalam mengambil  keputusan”.  Kemudian  ayat (2)  menyebutkan:  “Tuntutan  ingkar terhadap  seorang  arbiter  dapat  pula dilaksanakan  apabila  terbukti  adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan  dengan  salah  satu  pihak  atau kuasanya”.
Tuntutan  ingkar  terhadap  arbiter tersebut  berdasarkan  Pasal  23  UU Nomor  30  Tahun  1999,  ditujukan kepada:
a. Ketua  Pengadilan  Negeri, dalam  hal arbiter diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
b. Arbiter  yang  bersangkutan,  dalam hal  sengketa  diselesaikan  oleh arbiter tunggal
c. Majelis  arbiter,  dalam  hal  sengketa diselesaikan oleh mejelis arbiter.
Tuntutan  ingkar  harus  diajukan secara  tertulis  dengan  menyebutkan alasannya,  baik  kepada  pihak  lainnya maupun kepada arbiter yang bersangkutan.  Apabila  tuntutan  ingkar disetujui,  arbiter  yang  bersangkutan mengundurkan  diri.  Akan  tetapi  jika tidak disetujui pihak lainnya dan arbiter tidak  mengundurkan  diri,  pihak  yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.
3. Tahap  Pemeriksaan  Sengketa  dan Putusan
Dalam pemeriksaan sengketa, apabila para pihak tidak menentukan atau tidak memilih  aturan  procedural  arbitrase institusional tertentu,
maka
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
pemeriksaan  sengketa  baik  oleh  arbiter atau majelis arbitrase dilakukan menurut ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun  1999.  Dalam  hal  para  pihak menentukan  sendiri  lembaga  arbitrase institusionalnya, apakah akan menggunakan lembaga arbitrase nasional  atau  internasional  maka penyelesaian  sengketa  didasarkan  pada aturan prosedural dari lembaga arbitrase  institusional  tersebut  baik yang  nasional  maupun  internasional seperti  dari  BANI,  ICC,  AAA,  LCIA,  dan UNCITRAL.
Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase  dilakukan  secara  tertulis, pemeriksaan  lisan  dapat  dilakukan  jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase. Kemudian  mengenai  tempat  arbitrase ditentukan  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase,  kecuali  ditentukan  sendiri oleh  para  pihak.  Ketentuan  mengenai tempat  arbitrase  ini  diatur  dalam  Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan
mengenai
tempat arbitrase  ini  penting  terutama  apabila terdapat  unsur  hukum  asing  dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata  internasional.  Apabila  para pihak  tidak  menentukan  sendiri  tempat arbitrase, maka arbiter
dapat menentukan  tempat  arbitrase.Tempat arbitrase  tersebut  dilakukan  dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan untuk
memeriksa sengketa.  Akan  tetapi    jika  para  pihak dalam  perjanjian  arbitrase  sudah menentukan  pilihan  hukum  dari  negara tertentu  sebagai  hukum  yang  akan dipergunakan dalam penyelesaian, maka hukum  yang  dipilih  para  pihak  yang akan diberlakukan.
Sesuai  dengan    Pasal  27  UU  Nomor 30  Tahun  1999,  “Semua  pemeriksaan sengketa  oleh  arbiter  atau  majelis arbiter  dilakukan  secara  tertutup”.  Sifat tertutup tersebut adalah untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yakni bahwa segala sesuatu yang terjadi pemeriksaan  melalui  arbitrase  tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri yang pada prinsipnya terbuka  untuk  umum.  Artinya  dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setiap orang diperbolehkan  hadir  untuk  mengikuti jalannya  persidangan.  Secara  formal asas  ini  memberikan  kesempatan  bagi kontrol sosial dan memberikan perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam bidang peradilan, dan asas ini bertujuan untuk  menjamin  proses  peradilan  yang fair  dan  obyektif  tidak  memihak  serta terwujudnya  putusan  hakim  yang  adil (Muhammad Nasir, 2005:13). Kemudian, dalam Pasal 28 UU Nomor 30  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa “bahasa  yang  digunakan  dalam  semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia,  kecuali  atas  persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat  memilih  bahasa  lain  yang  akan digunakan”.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  29  UU Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan:
(1) Para  pihak  yang  bersengketa mempunyai  hak  dan  kesempatan yang  sama  dalam  mengemukakan pendapat masing-masing.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
(2) Para  pihak  yang  bersengketa dapat  diwakili  oleh  kuasanya dengan surat kuasa khusus.
Dengan  demikian,  ketentuan  dalam Pasal  28  dan  Pasal  29  UU  Nomor  30 Tahun  1999  tersebut  menghendaki bahwa  bahasa  yang  digunakan  dalam pemeriksaan  arbitrase  adalah  bahasa Indonesia,  penggunaan  bahasa  lain dimungkinkan  akan  tetapi  dengan persetujuan arbiter atau majelis arbiter. Dan  para  pihak  yang  bersengketa mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengeluarkan  pendapat  serta  dapat diwakili oleh kuasanya.
Untuk menjamin kepastian penyelesaian  pemeriksaan  arbitrase Pasal  48  UU  Nomor  30  Tahun  1999 menentukan  bahwa  pada  dasarnya pemeriksaan  atas  sengketa  dalam arbitrase  harus  dilakukan  dalam  waktu paling  lama  180  hari  sejak  arbiter  atau majelis  arbiter  terbentuk.  Dengan persetujuan  para  pihak  dan  apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Dalam Pasal 33 UU Nomor 30  Tahun  1999  ditegaskan  bahwa arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya jika:
a. Diajukan  permohonan  oleh  salah satu  pihak  mengenai  hal  khusus tertentu,  misalnya,  karena  adanya gugatan  antara  atau  gugatan isidentil  di  luar  pokok  sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana  dimaksud  dalam hukum acara perdata.
b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional  atau  putusan  sela lainnya.
c. Dianggap  perlu  oleh  arbiter  atau majelis arbitrase untuk
kepentingan pemeriksaan.
Pihak  ketiga  yang  berada  di  luar perjanjian  arbitrase  menurut  Pasal  30 UU  Nomor  30  Tahun  1999,  dapat  turut serta  dan  menggabungkan  diri  dalam proses  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase. Keikutsertaan pihak ketiga ini dimungkinkan dengan syarat disepakati oleh para pihak yang bersengketa, serta disetujui  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase yang memeriksa sengketa. Dalam pemeriksaan sengketa, arbiter atau  majelis  arbitrase  atau  atas permintaan para pihak dapat mendatangkan  seorang  saksi  atau  lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar  keterangannya.  Kemudian para  pihak  berhak  memohon  pendapat yang  mengikat  dari  lembaga  arbitrase atas  hubungan  hukum  tertentu  dari suatu  perjanjian.  Misalnya  mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan  atau  perubahan  pada ketentuan  yang  berhubungan  dengan timbulnya  keadaan  baru.  Terhadap pendapat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan  melalui  upaya  hukum apapun.
Putusan dalam pemeriksaan sengketa  melalui  arbitrase  dijatuhkan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu  empat  belas  (14)  hari  setelah putusan  diterima,  para  pihak  dapat mengajukan koreksi kepada arbiter atau majelis  arbitrase  terhadap  kekeliruan administratif  misal  koreksi  karena kesalahan  pengetikan,  penulisan  nama, alamat  dan  lain-lain,  tetapi  tidak mengubah substansi putusan.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Putusan  yang  diambil  oleh  Arbiter atau majelis arbitrase adalah berdasarkan  ketentuan  hukum,  atau berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan.
Dalam  hal  arbiter  diberi  kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan, maka  peraturan  perundang-undangan dapat  dikesampingkan  kecuali  aturan hukum yang bersifat memaksa.
Sebaliknya  jika  arbiter  tidak  diberi kewenangan untuk memberikan putusan  berdasarkan  keadilan  dan kepatutan,  maka  arbiter  hanya  dapat memberikan putusan berdasarkan kaidah  hukum  materil  sebagaimana yang dilakukan oleh hakim.
Untuk biaya arbitrase menurut Pasal 76  UU  Nomor  30  Tahun  1999, ditentukan  oleh  arbiter,  dan  biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya dikabulkan  sebagian,  biaya  arbitrase dibebankan  kepada  para  pihak  secara seimbang.  Biaya  arbitrase  tersebut meliputi  honorarium  arbiter,  biaya perjalanan  dan  biaya  lain  yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi  ahli  yang  diperlukan  dalam pemeriksaan  sengketa,  dan  biaya administrasi.
Kebebasan
arbiter dalam menentukan  biaya  arbitrase  tergantung dari  perjanjian  arbitrase.  Arbiter  tidak wajib  memberikan  alasan  apabila  ia menetapkan  biaya  dengan  cara  yang berbeda  dari  aturan  yang  biasa ditetapkan oleh suatu lembaga misalnya seperti  BANI,  yang  menetapkan  biaya arbitrase  dalam  suatu  daftar  terpisah dan  terlampir  pada  peraturan  prosedur arbitrase.  Oleh  karena  itu  harus  ada perjanjian  yang  jelas  antara  para  pihak
yang  bersengketa  dengan  arbiter  untuk biaya arbitrase. Selanjutnya arbiter juga berhak  atas  biaya  tambahan  jika  waktu arbitrase  yang  telah  disepakati  perlu diperpanjang.
Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase di  atas  dapat  dikemukakan,  bahwa proses  arbitrase  mempunyai  kelebihan jika dibandingkan penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Rachmadi Usman  mengemukakan  ada  5  (lima) kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni:
a. Dijamin  kerahasiaan  sengketa para pihak.
b. Dapat  dihindari  kelambatan  yang diakibatkan karena hal prosedural dan dan administratif.
c. Para  pihak  dapat  memilih  arbiter yang  menurut  kenyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman,  latar  belakang  yang cukup  mengenai  masalah  yang disengketakan, serta jujur dan adil.
d. Para  pihak  dapat  menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan  masalahnya  serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. e. Putusan  arbitrase  merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun dapat dilaksanakan (Rachmadi Usman, Op. Cit :143).
Pendapat  lain  mengenai  kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikemukakan oleh M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, yakni:
a. Arbitrase memberikan prediktabilitas  serta  kepastian
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
dalam proses penyelesaian sengketa.
b. Selama  arbiternya  seorang  yang memang  ahli  dalam  bidang  bisnis yang  sedang  disengketakan,  maka para  pihak  yang  bersengketa memiliki  kepercayaan  terhadap arbiter dalam memahami permasalahan yang disengketakan.
c. Privasi  merupakan  factor  penting dalam  proses  arbitrase  dan masing-masing pihak memperoleh privasi  tersebut  sepanjang  proses masih  merupakan  proses  yang tertutup  bagi  umum  dan  putusan hanya  ditujukan  kepada  para pihak yang bersengketa.
d. Peranan  peradilan  dalam  proses arbitrase  pada  umumnya  terbatas sehingga terjamin
penyelesaiannya secara final. e. Secara  ekonomis  proses  arbitrase dianggap  lebih  cepat  dan  lebih murah dibandingkan proses berperkara  di  pengadilan  (M. Husseyn  Umar  dan  A.  Supriyani dalam Rachmadi Usman, Ibid :142). Berkaitan dengan
kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa arbitrase  memberikan  kebebasan  para pihak  untuk  menentukan  arbiter  sesuai dengan  kemampuan  dan  keahlian arbiter.  Kemudian  sifat  penyelesaian sengketa yang tertutup sehingga menjamin  kerahasiaan  para  pihak  yang bersengketa dari publikasi yang merugikan.  Selanjutnya  para  pihak dapat menentukan tempat arbitrase dan pilihan  hukum  dalam  penyelesaian sengketa,  serta  proses  penyelesaian
sengketa  lebih  cepat  dibandingkan dengan  proses  di  pengadilan  karena proses  penyelesaian  sengketa  dapat diselesaikan  dalam  jangka  waktu  tidak lebih 180 hari.
B.  Kekuatan  Hukum  Putusan  Arbitrase Pada Sengketa Jasa Konstruksi Putusan  arbitrase  pada  dasarnya dapat  dibedakan  atas  dua  (2)  macam, yaitu  putusan  arbitrase  nasional  dan putusan arbitrase internasional. Pengertian  putusan    arbitrase  nasional tidak diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.  Pasal  1  angka  (9)  UU  Nomor  30 Tahun 1999 hanya merumuskan pengertian putusan arbitrase internasional,  adalah  “putusan  yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau  arbiter  perorangan  di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan  suatu  lembaga  arbitrase  atau arbiter  perorangan  yang  menurut ketentuan  hukum  Republik  Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.
Oleh  karena  ketiadaan  pengaturan mengenai  pengertian  putusan  arbitrase nasional  dalam  UU  Nomor  30  Tahun 1999,  maka  dengan  menggunakan penafsiran argumentum  a  contrario dapat  dirumuskan  bahwa  putusan arbitrase  nasional  adalah  putusan  yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau  arbitrase  perorangan  di  wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan  hukum  Republik  Indonesia. Sepanjang  putusan  tersebut  dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka  putusan  arbitrase  ini  termasuk dalam putusan arbitrase nasional. Mengenai  isi  putusan  arbitrase nasional  menurut  Pasal  54  ayat  (1)  UU Nomor 30 Tahun 1999 harus memuat :
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
a. kepala  putusan  yang  berbunyi ”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
b. nama  lengkap  dan  alamat  para pihak
c. uraian singkat sengketa
d. pendirian para pihak
e. nama lengkap dan alamat arbiter
f. pertimbangan  dan  kesimpulan arbiter  atau  majelis  arbittrase mengenai kesluruhan sengketa
g. pendapat  tiap-tiap  arbiter  dalam hal  terdapat  perbedaan  pendapat dalam majelis arbitrase
h. amar putusan
i. tempat dan tanggal putusan dan
j. tanda  tangan  arbiter  atau  majelis arbitrase.
Putusan arbitrase yang memuat irah- irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan  bahwa  putusan  arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan  putusan  pengadilan.  Hal  ini sesuai  dengan  bunyi  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  yang merupakan  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  1999  dan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan  bahwa peradilan dilakukan Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Kalimat  ini  merupakan lex generalis yang berlaku  secara umum dan  turunan  merupakan lex  specialis yang  merupakan  syarat  mutlak  pada setiap  putusan  pengadilan  (Susilawetty, Op.Cit :10).
Kemudian  berdasarkan  Pasal  60  UU Nomor  30  Tahun  1999,  putusan arbitrase    tersebut  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak,  dengan  demikian
tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi, atau  peninjauan  kembali.  Untuk  dapat putusan arbitrase tersebut dilaksanakan,  maka  putusan  arbitrase tersebut harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya  meliputi  tempat  termohon dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari terhitung  sejak  putusan  diucapkan. Apabila  para  pihak  tidak  bersedia memenuhi pelaksanaan putusan tersebut  secara  sukarela,  putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan Negeri  atas  permohonan  salah  satu pihak  yang  bersengketa.  Perintah eksekusi  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri diberikan  (Pasal  61)  dalam  jangka waktu  paling  lama  tiga  puluh  (30)  hari sejak permintaan eksekusi diterima. Putusan  arbitrase  yang  bersifat  final dan mengikat tersebut karena beberapa hal  dapat  dibatalkan.  Pembatalan putusan  arbitrase  ini  hanya  dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang luar biasa.  Pasal  70  UU  Nomor  30  Tahun 1999  menentukan  bahwa  putusan arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu atau dinyatakan palsu.
b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,  yang  disembunyikan oleh pihak lawan, atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Dari alasan pembatalan yang tersebut  di  atas,  upaya  pembatalan tersebut  merupakan  upaya  hukum  luar biasa. Karena itu menurut Munir Fuady, “sungguhpun  tidak  dengan  tegas disebutkan  dalam  undang-undang,  jika kita  melihat  alasan-alasan  pembatalan putusan arbitrase, upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan  oleh  kedua  belah pihak” (Munir Fuady, Op. Cit :110). Permohonan  pembatalan  putusan arbitrase tersebut berdasarkan Pasal 70, 71,  dan  72  UU  Nomor  30  Tahun  1999 beserta  penjelasannya,  diajukan  kepada ketua  pengadilan  negeri.  Pengajuannya dilakukan  secara  tertulis  dalam  jangka waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan  dan  pendaftaran  putusan arbitrase  kepada  panitera  pengadilan negeri.  Hal  ini  berarti  permohonan pembatalan  hanya  dapat  dilakukan terhadap  putusan  arbitrase  yang  sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Kewenangan untuk memeriksa tuntutan  pembatalan  putusan  arbitrase berada  pada  ketua  pengadilan  negeri. Pemeriksaannya  dilakukan  menurut proses  peradilan  perdata.  Putusan  atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah ditetapkan dalam jangka  waktu  30  puluh  hari  sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima.
Apabila  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase  dikabulkan,  ketua pengadilan  negeri  menentukan  lebih lanjut  akibat  dari  pembatalan  putusan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan  bahwa  sengketa  yang dibatalkan  tersebut  akan  diperiksa kembali oleh Arbiter yang sama, Arbiter
lainnya  atau  sengketa  tersebut  tidak dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase. Sebaliknya  jika  alasan  permohonan pembatalan  putusan  tersebut  tidak terbukti,  maka  ketua  pengadilan  negeri akan  menolak  permohonan  pembatalan tersebut. Terhadap putusan pemohonan pembatalan  tersebut,  UU  Nomor  30 Tahun 1999 masih memberikan kemungkinan  upaya  hukum  banding (kasasi)  ke  Mahkamah  Agung  yang memutus  dalam  tingkat  pertama  dan terakhir.
Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya  bahwa  putusan  arbitrase terdiri  atas  putusan  arbitrase  nasional dan  putusan  arbitrase  internasional. Untuk  pengakuan  dan  pelaksanaan arbitrase  internasional  pengaturannya terdapat  dalam  Pasal  65  dan  Pasal  66 UU Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 65  disebutkan  bahwa  “Yang  berwenang menangani  masalah  pengakuan  dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional  adalah  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat”.  Kemudian  pelaksanaan dan  pengakuan  putusan  arbitrase internasional  juga  harus  memenuhi persyaratan  yang  bersifat  substantif sebagaimana  yang  dimuat  dalam  Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 jo PERMA No.  1  Tahun  1990  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Arbitrase Asing, yakni:
a. Putusan  Arbitrase  Internasional dijatuhkan  oleh  arbiter  atau majelis  arbitrase  di  suatu  Negara yang  dengan  Negara  Indonesia terikat  pada  perjanjian,  baik secara belateral maupun multilateral,  mengenai  pengakuan dan
pelaksanaan
Putusan Arbitrase Internasional;
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
b. Putusan  Arbitrase  Internasional sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  a  terbatas  pada  putusan yang  menurut  ketentuan  hukum Indonesia  termasuk  dalam  ruang lingkup hukum perdagangan;
c. Putusan  Arbitrase  Internasional sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a  hanya  dapat  dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan  yang  tidak  bertentangan dengan ketertiban umum;
d. Putusan  Arbitrase  Internasional dapat  dilaksanakan  di  Indonesia setelah  memperoleh  eksekutor dari  Ketua  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat; dan
e. Putusan  Arbitrase  Internasional sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  a  yang  menyangkut  Negara Republik  Indonesia  sebagai  salah satu  pihak  dalam  sengketa,  hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan  kepada  Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan  Pasal  66  huruf  b  dan  c di  atas  yang  mengatur  obyek  sengketa yang  dapat  dijatuhkan  putusan,  adalah terbatas  pada  ruang  lingkup  hukum perdagangan  dan  putusan  tersebut hanya  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia apabila putusan tersebut tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum.
Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan arbitrase asing atau internasional  adalah  “putusan  yang dijatuhkan  (diambil)  di  luar  wilayah hukum  Republik  Indonesia”(  M.  Yahya Harahap, Op.  Cit :438).  Lebih  lanjut
menurut  M.  Yahya  Harahap,  ciri  dari putusan  arbitrase  asing  tersebut  antara lain:
a. Didasarkan  pada  faktor  wilayah atau teritorial Yakni  setiap  putusan  arbitrase yang  dijatuhkan  di  luar  territorial Republik  Indonesia,  dikualifikasi sebagai  putusan  arbitrase  asing. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang  Indonesia  dan  sama- sama  warga  Negara  Indonesia, namun  jika  putusan  dijatuhkan  di luar  wilayah  hukum  Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut  hukum  putusan  tersebut dikualifikasi sebagai putusan arbitrase  asing.  Jadi  pihak-pihak yang  terkait  di  dalamnya  dapat terdiri sesame perseorangan, antara perseorangan dengan badan  hukum,  atau  antara  badan hukum  dengan  sesame  badan hukum ( Ibid :437-441).
b. Putusan  didasarkan  atas  konvensi Internasional Apabila  jika  para  pihak  sudah sepakat    mengenai  hukum  yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa bersumber pada konvensi internasional,  misalnya  sengketa diselesaikan  menurut  ICSID  atau UNCITRAL Arbitration Rule,
kemudian  pengakuan  eksekusinya diminta  pada  Negara  di  tempat mana  diputuskan,  maka  putusan tersebut tergolong putusan arbitrase asing.
Dalam  hal  ini  bukan  hanya  factor territorial  yang  harus  mengalah tetapi  juga  factor  kesamaan
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
kewarganegaraan dan  system tata hukum  harus  tunduk  kepadanya. Meskipun pihak-pihak yang terlibat  dalam  putusan  tersebut adalah  sesame  warga  Negara Indonesia,  putusan  dijatuhkan dalam  wilayah  hukum  Indonesia, namun  karena  hukum  yang mereka  sepakati  adalah  konvensi internasional  maka  putusan  yang dijatuhkan  tergolong  putusan asing.
Selanjutnya  pelaksanaan  putusan arbitrase  internasional  untuk  dapat diakui  dan  dilaksanakan  di  Indonesia harus  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat, dengan disertai persyaratan  administrasi  sebagaimana yang termuat dalam Pasal 67 UU Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut:
a. Lembar  asli  atau  salinan  otentik Putusan  Arbitrase  Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi  dokumen  asing,  dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
b. Lembar  asli  atau  salinan  otentik perjanjian  yang  menjadi  dasar Putusan  Arbitrase  Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi  dokumen  asing,  dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
c. Keterangan dari Perwakilan Diplomatik  Republik  Indonesia  di Negara  tempat  Putusan  Arbitrase Internasional  tersebut  ditetapkan, yang  menyatakan  bahwa  Negara pemohon  terikat  pada  perjanjian, baik  secara  belateral  maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
Terhadap  putusan  Ketua  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan  arbitrase  internasional bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga tidak  dapat  diajukan  banding  atau kasasi.  Akan  tetapi  terhadap  putusan Ketua  Pengadilan  yang  menolak  untuk mengakui  dan  melaksanakan  putusan arbitrase  internasional,  dapat  diajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Mahkamah Agung  akan  mempertimbangkan  serta memutuskan  setiap  pengajuan  kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah  permohonan  kasasi  tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
Terhadap  putusan  MA  tersebut  tidak dapat diajukan perlawanan.
Menurut  PERMA  Nomor  1  Tahun 1990  sebagaimana  dikutip  oleh  M. Yahya Harahap bahwa:
a. Putusan  arbitrase  internasional bersifat final dan binding sehingga setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan  dan  eksekusinya  di Indonesia dianggap sebagai putusan  arbitrase  asing  yang berkekuatan hukum tetap. Dengan  demikian,  pengadilan Indonesia  secara  resmi  telah mengakui dengan tegas sifat final dan  binding  yang  melekat  pada putusan  arbitrase  asing  tersebut.
Dengan adanya penegasan pengakuan bahwa putusan arbitrase  asing  yang  diajukan permitaan  eksekutornya  kepada pengadilan  sama  halnya  dengan putusan yang berkekuatan hukum  tetap,  jadi  tidak  ada alasan  lagi  untuk  menolak  atau
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
menyatakan pemberian eksekutornya tidak dapat diterima, kecuali putusan tersebut  melanggar  asas-asas yang ditentukan. Dengan  adanya  penegasan  ini maka pengadilan tidak berwenang untuk mempermasalahkan materi putusan. Tugas pokok pengadilan dalam melaksanakan fungsi eksekutor hanya meneliti apakah putusan  arbitrase  asing  tersebut melanggar asas-asas yang dilarang atau aturan formal yang bersifat  serius  dan  fundamental. Bila  hal  ini  dilanggar  maka pengadilan menolak pelaksanaan eksekusi,  namum  apabila  tidak melanggar maka pengadilan harus melaksanakan eksekusi.
b. Asas Resiprositas
Asas ini berkaitan dengan apakah Negara  di  tempat  mana  putusan dijatuhkan  mempunyai  ikatan hubungan bilateral atau multilateral,  maupun  sama-sama terikat  dalam  suatu  konvensi internasional  dengan  Indonesia, perihal pengakuan serta pelaksanaan  putusan  arbitrase asing.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  3  Perma  Nomor 1  Tahun  1990  yang  mengatur bahwa  putusan  arbitrase  asing yang diakui serta dapat dilaksanakan  di  wilayah  hukum Republik  Indonesia,  hanyalah putusan  yang  memenuhi  syarat asas resiprositas. Jadi pengadilan di  Indonesia  mesti  menolak eksekutor  putusan  arbitrase asing  yang  tidak  mempunyai
ikatan hubungan bilateral maupun  multilateral  dengan Negara Republik Indonesia dalam bidang arbitrase.
c. Pengakuan  terbatas  sepanjang Hukum Dagang Pembatasan pengakuan Indonesia terhadap putusan arbitrase  asing  hanya  meliputi sepanjang berkaitan dengan hukum dagang. Untuk menentukan  apakan  sesuatu kasus  termasuk  dalam  lingkup hukum  dagang  atau  tidak    akan berpatokan  kepada  ketentuan system tata nilai hukum Indonesia,  bukan  berpatokan pada  system  tata  nilai  hukum Negara  tempat  dimana  putusan dijatuhkan.
d. Asas Ketertiban Umum Pengakuan atau eksekusi putusan  arbitrase  asing  tidak boleh bertentangan dengan ketertiban  umum  dari  Negara  di tempat mana diminta eksekusinya. Jadi apabila putusan arbitrase  asing  bertentangan dengan  ketertiban  umum  di
Indonesia maka permintaan eksekutornya harus ditolak
( Ibid :448-454). Apabila diperhatikan uraian mengenai  ketentuan  kekuatan  hukum putusan arbitrase nasional dan internasional  di  atas,  pada  prinsipnya kekuatan  hukum  putusan  arbitrase tersebut  bersifat  final  dan  mengikat tetapi untuk pelaksanaan dan pengakuannya  tetap  membutuhkan Pengadilan  Negeri  untuk  melaksanakan proses eksekusinya.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaji  dari  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata yang menyebutkan, “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”,  maka  para pihak  yang  telah  sepakat  mengadakan perjanjian  arbitrase  dan  menyerahkan proses penyelesaian sengketanya melalui  arbitrase,  sudah  mengikat  para pihak untuk mentaati dan melaksanakan putusan  arbitrase  tersebut  sebagai perwujudan  dari  asas  kebebasan berkontrak  baik  dalam  arit  materil maupun dalam arti formil. Kemudian  Pasal  1338  ayat  (2) KUHPerdata  menegaskan,  “perjanjian tidak  dapat  ditarik kembali  kecuali  atas kesepakatan  para  pihak  atau  karena alasan-alasan  yang  ditentukan  undang- undang”.
Ketentuan ayat (2)
menunjukan bahwa perjanjian arbitrase yang  kemudian  menghasilkan  putusan arbitrase  tidak  dapat  dibatalkan  kecuali atas  alasan-alasan  yang  ditentukan dalam  undang-undang.  Hal  ini  berarti setiap  pembatalan  perjanjian  arbitrase ataupun  putusan  arbitrase  hanya  dapat dilakukan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa “perjanjian  itu  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik”.  Itikad  baik  ini merupakan  asas  bahwa  para  pihak dalam  perjanjian  harus  melaksanakan substansi  dari  perjanjian.  Menurut Madjedi  Hasan,  “itikad  baik  tidak terbatas  pada  waktu  mengadakan hubungan  hukum  tetapi  juga  pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang  timbul  dari  hubungan  hukum tersebut. Pengertian  itikad  baik itu  juga
mengandung  asas  kepantasan  dan kepatutan  ( redelijkheid  en  bilijkheid ) (Madjedi Hasan, 2005:26).
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut,  ketentuan  mengenai  kekuatan putusan  arbitrase  yang  tertuang  dalam UU  Nomor  30  Tahun  1999  harus didaftarkan ke  Pengadilan Negeri untuk proses  eksekusinya,  seharusnya  bukan merupakan  suatu  ketentuan  yang bersifat  memaksa  tetapi  merupakan ketentuan  yang  bersifat  kebolehan. Artinya  putusan  arbitrase  tersebut boleh  didaftarkan  dan  boleh  juga  tidak didaftarkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase,  merupakan  salah  satu  cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  Mekanisme  penyelesaian sengketanya  dimulai  dari  tahap pemberitahuan  dan  jawaban  kepada para  pihak,  kemudian  diikuti  dengan pemilihan  dan  pengangkatan  arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan.  Kesemua  tahapan  itu menunjukan  bahwa  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian  melalui  pengadilan. Kelebihannya adalah adanya kebebasan para pihak untuk menentukan  arbiter,  terjaminnya kerahasiaan  para  pihak  karena penyelesaian  sengketa  dilakukan secara  tertutup.  Selanjutnya  para pihak  dapat  menentukan  tempat arbitrase  dan  pilihan  hukum  dalam penyelesaian  sengketa,  serta  proses
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
penyelesaian  sengketa  lebih  cepat yakni  dapat  diselesaikan  tidak  lebih dari 180 hari.
2. Kekuatan  hukum  dari  putusan arbitrase  adalah  bersifat  final  dan mengikat,  tetapi  pengakuan  dan pelaksanaan  putusannya  tetap  harus didaftarkan  ke  Pengadilan  Negeri. Ketentuan putusan arbitrase tersebut harus  didaftarkan  di  Pengadilan  agar dapat dilaksanakan, merupakan ketentuan  yang  bersifat  memaksa dan tidak dapat dikesampingkan. Hal ini  dimaksudkan  untuk  menjamin kepastian hukum bagi para pihak, jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang  akan  melanggar  kesepakatan tidak melaksanakan putusana arbitrase tersebut. Saran 1. Penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase berbeda dengan penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan,  karena  prosesnya dapat dilakukan menurut kebiasaan  dan  kesepakatan  para pihak  atau  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Untuk
menjamin efektivitas penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase,  maka para  pihak  yang  bersengketa seyogyanya  mengikuti  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku  atau  peraturan  dari lembaga  arbitrase  tertentu  yang dipilih para pihak.
2. Putusan  arbitrase  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  dan mengikat sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan. Tetapi kekuatan mengikat tersebut masih digantungkan
pelaksanaannya  oleh  pengadilan.
Pengadilan  mempunyai  kewajiban mengeksekusi  putusan  arbitrase sesuai  perintah  undang-undang, namun undang-undang tidak memuat  sanksi  jika  pengadilan tidak melaksanakan eksekusi. Oleh karena  itu  ketentuan  mengenai pengakuan  dan  pelaksanaan  dari putusan  arbitrase  seyogyanya hanya  merupakan  kententuan yang  bersifat  kebolehan  bukan keharusan.

## Daftar Pustaka
Abdurrasyid, Priyatna. 2002, Arbitrase & Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Suatu  Pengantar, Fikahati  Aneska, Jakarta. Adolf,  Huala.  1994, Hukum  Arbitrase
Komersial Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Faisal  Salam,  Moch.  2007, Penyelesaian Sengketa  Bisnis  Secara  Nasional dan  Internasional, Mandar  Maju, Bandung.
Hasan, Madjedi. 2005, Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas Janji itu Mengikat, PT. Fikahati Aneska,
Jakarta. Hendra, Frans. 2011, Hukum Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional, Edisi  Kedua,  Sinar Grafika, Jakarta.
Margono,  Suyud.  2004, ADR & Arbitrase Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nasir,  Muhammad.  2005, Hukum  Acara Perdata , Djambatan, Jakarta.
JURUSAN ILMU HUKUM, UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Subekti, R. 1992 , Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung. Soemartono,  Gatot.  2006, Arbitrase  dan Mediasi  di  Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta. Susilawetty,
2013, Arbitrase  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan , Gramata Publishing, Jakarta. Sutantio, Retnowulan dan
Oeripkartawinata,  Iskandar.  1988,
Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori dan Praktek, Alumni, Bandung. Sutiyoso,  Bambang.  2006, Penyelesaian
Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi  Peminat  Bisnis dalam  Menghadapi  Sengketa  Kini dan  Mendatang, Citra  Media, Yogyakarta. Usman, Rachmadi. 2013, Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Yahya,  M.  Harahap.  1991, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta. -----------  1997, Beberapa  Tinjauan Sistem  Peradilan  Dan  Penyelesaian Sengketa, Citra  Aditya  Bakti, Bandung.