Jurnal Analisa Sosiologi April 2023, 12 (2): 431- 464

## DIALEKTIKA SPASIAL DAN PRODUKSI BEAUTIFIKASI RUANG KOTA TERHADAP PELAKU AKTIVITAS EKONOMI INFORMAL
Farrah Eva Nabila 1

## Abstract
The  narrative  of  verticality  or  formalization  that  is  applied  exclusively  causes shifts  that  are  not  optimal  socially,  culturally,  economically,  and  politically towards  the  perpetrators  of  informal  economic  activities  in  the  battlefield.  This study  aims  to  describe  the  spatial  dialectic  and  the  production  of  urban  space beautification towards informal economic activity actors resulting from verticality or  formalization  of  the  fostered  trader  groups  who  are  marginalized  in  the perspective  of  Henry  Lafebvre  including  the  dimensions  of  spatial  practice, representation of space, and representation of space. This study uses a qualitative method  with  a  library  research  model,  through  the  collection  of  primary  data sources and secondary data. Data collection techniques are carried out using the documentation method, namely studying and searching for relevant data. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The research  results  show  that    space  facilitated  by  the  State  refers  to  the  spatial concept  that  the  representation  of  space  is  a  spatial  concept  that  practices  the rationality  of  the  State.  The  line  of  space  used  is  not  in  accordance  with  the characteristics of the figures of fostered traders. Through the images and symbols that  exist  in  the  space  created  by  the  State,  the  group  of  fostered  traders  is controlled  and  controlled  through  alternative  policies  or  formalization.  The recommendations  that  can  be  generated  are  formalization  that  can  be  evaluated accurately  against  the  formalization  of  reality  and  its  impact  in  an  effort  to recognize and respond to the verticality transition conditions of the assisted trader group.  With  the  confirmation  of  their  vulnerability,  creating  formalization  as  a pursuit of modern and inclusive urban space development.

## Keywords: Space, Formalization, Modernity, Street Vendors, Urban

## Abstrak
Narasi  vertikalitas atau  formalisasi  yang  diterapkan  secara  ekslusif  menyebabkan pergeseran  yang  tidak  optimal  secara  sosial  ekonomi,  budaya,  serta  politik terhadap  pelaku  aktivitas  ekonomi  informal  di  ruang  perkotaan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dialektika  spasial  dan  produksi  beautifikasi ruang  kota  terhadap  pelaku  aktivitas  ekonomi  informal  yang  dihasilkan  melalui vertikalitas  atau  formalisasi  terhadap  kelompok  pedagang  binaan  yang terpinggirkan  dalam  perspektif  Henry  Lafebvre  meliputi  dimensi  praktik  spasial, representasi  dari  ruang,  serta  ruang  representasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  model library  research ,  melalui  pengumpulan  sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode  dokumentasi,  yaitu  mempelajari  dan  mencari  data-data  yang  relevan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ruang  yang difasilitasi  Negara  mengacu  pada  konsep conceived  space bahwa  representasi ruang  merupakan  konsep  ruang  yang  mempraktikan  rasionalitas  Negara dampaknya ruang yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik dari kelompok pedagang binaan.  Melalui citra-citra dan simbol-simbol yang ada di dalam ruang yang  diciptakan  Negara  itu,  kelompok  pedagang  binaan  dikontrol  dan
dikendalikan  melalui  alternatif  kebijakan  atau  formalisasi.  Rekomendasi  yang dapat dihasilkan adalah formalisasi dapat dievaluasi secara akurat terhadap realitas formalisasi beserta dampak dalam upaya mengakui dan merespon kondisi transisi vertikalitas  kelompok  pedagang  binaan.  Dengan  adanya  konfirmasi  atas  kondisi kerentanan  mereka,  menciptakan  formalisasi  sebagai  pengejaran  pembangunan ruang kota modern serta inklusif.
Kata  Kunci:  Ruang,  Formalisasi,  Modernitas,  Pedagang  Kaki  Lima, Perkotaan

## PENDAHULUAN
“We  live  in  the  age  of  the  city.  The  city  is  everything  to  us  –  its consumes us, and for that reason we glorify it.” (Harvey dalam Holgersen, 2017).
Kota  selalu  menjadi  pusat  tarik-menarik  kekuatan  satu  dengan kekuatan  lainnya,  suatu  perubahan,  serta  transformasi.  Kota  juga  menjadi arena politik yang dapat dibangun. Oleh karena itu, harus merekonstruksikan  gagasan  tentang  kota,  namun  tidak  hanya  kota,  tetapi membangun  hubungan  manusia  dan  diri  sendiri.  Untuk  mencapai  itu, perlunya  mengubah  cara  pandang  yang  didominasi  dan  dikendalikan  oleh obsesi  modernitas  terhadap  kota  sebagai  suatu  material  atau  fisik,  yang meminggirkan  ekspresi  kehidupan  urban  manusianya.  (Harvey  dalam Holgersen,  2017).  Kota  mesti  dipahami  bukan  berkaitan  dengan  entitas sosial yang dapat disebut kota tetapi sebagai produksi bentuk-bentuk spatio- temporal  yang memiliki keberagaman  yang tertanam dengan berbagai jenis tindakan sosial. Pengertian ini menjadi suatu cara untuk memperhatikan hak individu  yang  telah  dikecualikan  dan  terpinggirkan,  terhadap  pembebasan yang bisa mereka hasilkan (Harvey dalam Holgersen, 2017). Keberagaman yang  signifikan  itu  sebagian  disebabkan  karena  industrialisasi  memiliki karakter  pembangunan  urban  bias  atau  cenderung  dipimpin  perkotaan sehingga  populasi  tumbuh  tidak  proporsional  di  perkotaan,  diilustrasikan dengan  daya  tarik  yang  besar  dari  wilayah  non-perkotaan  ke  wilayah perkotaan.  Ruang  kota  demikian  diakui  sebagai  ruang  yang  terus-menerus dibentuk  oleh  kekuatan  yang  berwujud  dan  tidak  berwujud.  Politik modernisasi  berupaya  menggunakan  beragam  model-model  pembangunan untuk  mengakomodasi  sektor  non  perkotaan  di  wilayah  perkotaan.  Negara banyak  memberikan  masa  depan  alternatif  kepada  mereka  yang  bermigrasi
ke kota, sebagaimana  yang dinyatakan, masalah  utama  yang akan dihadapi sektor  pembangunan  adalah  merespon  perekonomian  agar  keluar  dari produktivitas,  pertumbuhan,  dan  struktur  pendapatan  yang  rendah  menuju jalur  pertumbuhan  ekonomi  industrial  yang  modern.  Paradigma pertumbuhan ekonomi industrti yang cenderung masih Jakarta-centricm dan Jawa-centricm  ini  menjadi  magnet  di  dalam  gejolak  pergeseran  dari  sektor tradisional menuju sektor modern.
Fenomena  yang  paling  disoroti  dalam  pembangunan  kota  yang modern adalah tumbuh kembangnya ekonomi informal. Kehadiran ekonomi informal  dinilai  lahir  dari  ketidaksempurnaan  dari  praktik  pembangunan (Amin  ATMN,  2017),  dominasi  teori  perekonomian  ganda  dan  politik modernisasi pada tahun-tahun awal masa paska kemerdekaan negara-negara dunia ketiga (ILO, 2021).  Kekuatan negara dalam mengendalikan ekonomi informal ke arah percepatan pembangunan yang modern. Tenaga kerja yang signifikan  terlibat  dalam  aktivitas  ini,  yaitu  pelaku  aktivitas  ekonomi informal  dicirikan  dengan  produksi  padat  karya,  kemampuan  dan keterampilan  rendah,  serta  modal  rendah  (Chen  2012;  Portes  &  Haller, 2005).    Upaya  statistik  dan  pemecahan  masalah  teoritis  telah  dilakukan terhadap ekonomi informal tetapi upaya itu menimbulkan oposisional antara ekonomi  formal  dan  ekonomi  informal.  Dualisme  ini  yang  menjadikan informal hidup di dalam definisi negatif. Ekonomi informal merupakan sisi yang  tidak  kuat  diklasifikasikan  sebagai  ketiadaan,  kebalikan  dari  struktur formal,  dan  sebagai  ‘disabilitas’  dari  sisi  yang  lebih  kuat,  optimisme Modernist  menyatakan  ekonomi  informal  akan  terserap  ke  dalam modernisasi yang dinamis (Rosaldo, 2021).
Banyak  penelitian  yang  menantang  karakteristik  negatif  dari ekonomi  informal  dengan  menyoroti  kedudukannya  berkontribusi  terhadap negara.  Merujuk  pada  pandangan  Cross,  ekonomi  informal  masih  disoroti sebagai  bagian  dari  ekonomi  tradisional  yang  perlu  ditangani  secara sistematis  (Chawla,  2017).  ILO  atau  organisasi  perburuhan  internasional serta  WIEGO  mendukung  perpindahan  dari  ekonomi  informal  (horizontal) ke  ekonomi  formal  (vertikal),  merupakan  suatu  formalisasi  untuk memberikan  manfaat  berdasarkan  prosedur  formal  kepada  para  pelaku ekonomi  informal  dalam  meningkatkan  penghidupan  mereka.  Kebijakan
formalisasi  semakin  marak  diadopsi  di  negara-negara  berkembang  sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (ILO, 2021) serta maraknya narasi formalisasi sebagai pendekatan yang dipimpin oleh Negara terhadap  kelompok  subordinat  perkotaan  (Grainger,  2022).  Kebijakan  ini dapat  dikatakan formalisasi  spasial karena berupaya memformalkan pelaku ekonomi  informal  dengan  memposisikan  mereka  pada  tempat-tempat  yang ditunjuk  untuk  melaksanakan  peraturan  formal,  hak-hak  pelaku  ekonomi informal  dilindungi,  serta  dukungan  fasilitas  sarana  dan  prasarana sebagaimana  mengembangkan  kota  yang  lebih  inklusif  terhadap  pelaku ekonomi  informal  yang  berada  di  kategori  statistik  kelompok  miskin (Gengzhi, 2022).
Negara melakukan pernyataan sikap dengan mengurangi dan mengontrol  ekonomi  informal  melalui  kebijakan  formalisasi.    Ekonomi informal,  dengan  itu,  akan  ditekankan  dan  diberi  tanggung  jawab  terhadap aturan  yang  telah  diberlakukan  oleh  negara  (formal).  Sejumlah  penelitian menyimpulkan  bahwa  para  pelaku  ekonomi  informal  tidak  memperoleh manfaat  sebagaimana  perumusan  formalisasi  yang  ideal  dari  teorinya. Formalisasi  cenderung  melakukan  pengaturan  terhadap  ekonomi  informal yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  lembaga  pembangunan  (Banks,  2019), estetika  (Biqiku,  2022),  mengurangi  pendapatan  (Aotama,  Klavert,  2021; Mulyadi,  Silitonga,  2021),  tidak  ada  kepastian  hukum  untuk  perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  pelaku  ekonomi  informal  (Novitasari,  2019). Formalisasi  dinilai  belum  berjalan  efektif  (Wijaya,  Muhammad  F.,  et  al, 2021; Nurany, 2021).
Mengingat  kekurangan  dari  penerapan  formalisasi  terhadap  pelaku ekonomi  informal,  penelitian  ini  menyajikan  dengan  perspektif  yang berbeda  dari  formalisasi  atau  vertikalitas  yang  diterapkan  kepada  pelaku ekonomi  informal  di  ruang  kota.  Formalisasi  dipromosikan  oleh  Negara dengan memberikan narasi-narasi  yang telah dijanjikan untuk  penghidupan pelaku  aktivitas  ekonomi  informal  yang  lebih  baik,  namun  hal  itu  dapat dilihat  dari    ambisi  negara  meninginkan  ruang  kota  yang  modern.  Negara memainkan peran untuk mengontrol dan mengurung ‘disabilitas’ dari status dan  karakter  informalitas  mengakibatkan  bencana  kepada  pelaku  aktivitas ekonomi  informal,  pada  penelitian  ini  merujuk  pada  Pedagang  Kaki  Lima
(PKL),  yang  semakin  meminggirkan  kondisi  mereka.  Dengan  demikian, tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  dialektika  spasial dan  produksi  beautifikasi  ruang  kota  terhadap  pelaku  aktivitas  ekonomi informal  melalui  praktik  produksi  yang  dihasilkan  melalui  formalisasi  atau vertikalitas  terhadap  kelompok  pedagang  binaan  yang  terpinggirkan  oleh lensa modernist, seperti praktik spasial, representasi dari ruang, serta ruang representasi.
Penelitian relevan yang berjudul Representasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan  Sumber  Mata  Air  Kali  Benoyo  dalam  Perspektif  Henry  Lefebvre oleh Devi Bening Hesti Maela, Suryo Sakti Hadiwijoyo, dan Daru Purnomo. Ruang  terbuka  hijau  perlunya  dimanfaatkan  agar  suatu  ruang  dapat berfungsi  secara  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi representasi  ruang terbuka hijau di Kawasan sumber mata air Kali  Benoyo dalam  perspektif  Henry  Lafevbre  yang  meliputi  dimensi  praktik  ruang, ruang  representasi,  dan  representasi  ruang.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  (1)  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan sumber  mata  air  Kali  Benoyo  sebagai  representasi  ruang  sosial  yang digunakan  untuk  aktivitas  sehari-hari  (2)  Pada  praktik  sosial,  ruang  yang diproduksi  di  Kawasan  sumber  mata  air  Kali  Benoyo  menjadi  ruang interaksi  dan  membangun  relasi  antara  individu  satu  dengan  individu lainnya. (3) Dalam representasi ruang, bagi individu kawasan sumber mata air  Kali  Benoyo  telah  memenuhi  fungsi  ruang  yaitu  fungsi  sosial  budaya sebagai  area  aktivitas  masyarakat,  fungsi  pelengkap  yaitu  memperindah lingkungan,  serta  fungsi  penunjang  selaku  ruang  aktivitas  ekonomi  yang digunakan oleh sebagian kelompok masyarakat.
Penelitian  relevan  selanjutnya  berjudul  Privatisasi  dalam  Ruang Publik.  Studi  Kasus:  Taman  Merbabu  Malang  oleh  Ghoustanjiwani  Adi Putra.  Privatisasi  sebagai  salah  satu  masalah  disfungsi  di  dalam memproduksi ruang perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait fenomena privatisasi sebagai salah satu bentuk after effect  dari  produksi  ruang  publik  perkotaan  melalui  perencanaan  dan perancangan,  hingga  implementasi  ruang  dalam  bentuk  fisik.  Hasil penelitian  ini  menujukkan  bahwa  privatisasi  telah  menggeserkan  sifat penggunaan  ruang  publik  yang  semua  digunakan  untuk  publik  namun
kemudian  digunakan  untuk  privat  melalui  praktik  dominasi  kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.
Berkaitan  dengan  Informalitas,  penelitian  relevan  selanjutnya berjudul  The  Right  to  The  City  Centre”:  Political  Struggles  of  Street Vendors  in  Belo  Horizonte,  Brazil  oleh  Mara  Nogueira  dan  Hyun  Bang Shin.  Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  Henry  Lafebvre  tentang  hak atas kota bagi pekerja informal. Selain dari perlindungan hukum perburuhan yang  buruk,  hak  atas  kota  dari  pekerja  informal  secara  konsisten  telah ditolak dari perundang-undangan dan pembatasan dari kebijakan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  meningkatnya  sentralitas  ruang  kota untuk  perjuangan  politik  bagi  pekerja  informal.  Hasil  penelitian  ini menujukkan  pada  konteks  kebijakan  revitalisasi  perkotaan  yang  diterapkan pada tahun 2017 menjajaki penggunaan kerangka hukum untuk menghapus Pedagang Kaki Lima dan gerakan perlawanan politik dari ruang publik kota.
Penelitian relevan selanjutnya berjudul Materialise
Thirdspace Through Socio-Spatial Integration (Cases of Study: Thamrin 10, Jalan H. Agus Salim, Jalan Percetakan Negara, and Jalan Kramat Raya) oleh Yohannes Basuki Dwisusanto dan Ruth Dea Juwita. Penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi  materialisasi  Thirdspace  melalui  bentuk-bentuk integrasi  socio-spatial  menggunakan  perspektif  production  of  space  dari Henry  Lefebvre  dan  Thirdspace  dari  Edward  Soja.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  thirdspace  terdapat  di  dalam  kehidupan  sehari-hari melalui urban informalitas  yang dipraktikan oleh pelaku aktivitas informal. Integrasi  socio-spatial  dari  informalitas  perkotaan  adalah  kenyataan  yang terjadi melalui praktik sosial dan spasial.
Penelitian  relevan  selanjutnya  berjudul  Kota,  Ruang,  dan  Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang dalam Geliat Yogyakarta  oleh  Ali  Minanto.  Yogyakarta  sebagai  kota  yang  terus mengalami  perubahan  kea  rah  modern  memunculkan  situs-situs konsumerisme  baru  yang  mencoba  menyingkirkan  ruang-ruang  publik, penyingiran  tersebut  menstimulasi  tumbuhkembangnya  ruang-ruang alternatif baru untuk menemukan kesenangan (space of enjoyment). Dengan itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  ruang-ruang  alternatif  tersebut diproduksi,  dikonsumsi,  dan  bersalinrupa  menjadi  ruang  bersenang-senang
warga  kota.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  produksi  ruang  alternatif baru  menjadi  destinasi  alternatif  masyarakat  Yogyakarta  dalam  menikmati kota  Yogyakarta.  Warga  mengkonsumsinya  dengan  melakukan  pelbagai aktivitas  untuk  berkumpul,  menonton  kereta  yang  melintas,  menikmati keramaian  alun-alun,  kesemua  aktivitas  tersebut  menunjukkan  pertarungan yang sangat politis yang di dalamnya memuat proses negoisasi yang intens. Keberadaan  ruang  alternatif  itu  dapat  menjadi  simpul  bagi  kesadaran bersama untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas.
Relevansi dari hasil studi-studi terdahulu dengan topik penelitian ini adalah  menggunakan  perspektif  Henry  Lafebvre  terkait  produksi  sebuah ruang kota. Namun, dari hasil studi-studi terdahulu tersebut belum ada yang memperhatikan  jurang  antara  konsep  ideal  dari  kebijakan  dan  realitas persepsi  atas  fungsi  ruang  publik.  Untuk  itu,  peneliti  menggunakan kebaharuan  (novelty)  penelitian  yang  membahas  proses  formalisasi  atau vertikalitas sebagai alternatif kebijakan Negara yang berkontribusi produksi ruang kota dengan mengubah PKL perkotaan secara sosial ekonomi, politik, serta budaya terhadap kelompok pedagang binaan Negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma konstruktivisme  yang  menunjukkan  fakta  dari  vertikalitas  (formalisasi) sebagai  produksi  ruang  terhadap  aktivitas  ekonomi  informal  perkotaan. Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  library  research, maka diambil dari beberapa sumber sebagai berikut: dalam sumber primer, peneliti  mengidentifikasi  dan  menganalisis  jurnal  ilmiah  yang  menjadi sumber utama dari library research dengan mencari berbagai literatur yang relevan  dengan  judul  jurnal  ini,  adapun  data  yang  dibutuhkan  dari  sumber data primer sebagai berikut: jurnal ilmiah berjudul Effect of Intervention of Street  Vendors  on  Public  Spaces  of  Tegalega  Park,  Bandung,  Indonesia oleh  Sudarisman,  dkk  pada  tahun  2019,  jurnal  ilmiah  berjudul  Kajian Formalisasi  PKL  Di  Kawasan  Pasar  Waru  Semarang  oleh  Nurani,  dkk tahun 2014, serta jurnal ilmiah yang berjudul The Untold Flavour Of Street Food:  Social  Infrastructure  As  A  Means  Of  Everyday  Politics  For  Street
Vendors  in  Bandung,  Indonesia  oleh  Malasan  pada  tahun  2019.  Dalam sumber  data  sekunder,  peneliti  mengidentifikasi  dan  menganalisis kepustakaan  lainnya  sebagai  data  penunjang  yang  memuat  berbagai informasi  yang  relevan  dan  kredibel  dengan  judul  jurnal  ini.  Pada  teknik pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi,  yaitu mempelajari  dan  mencari  data-data  berupa  catatan,  dokumen,  buku,  jurnal ilmiah,  dan  lain-lain.  Dalam  teknik  Analisa  data  peneliti  menggunakan analisis  data  model  Miles  dan  Huberman.  Uji  keabsahan  data  dilakukan sesudah  data  terkumpul  meliputi  tiga  jenis  aktivitas  dalam  menganalisis data kualitatif yakni pemilahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Posisi Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota Konteks Indonesia
Sebagai  interpretasi  terhadap  definisi  sektor  informal,  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menggunakan  pendekatan  melalui  status  pekerjaan  utama dari  pekerja.  Pekerja  informal,  menurut  BPS,  adalah  mereka  yang  bekerja sebagai  pekerja  mandiri,  pekerja  yang  membantu  keluarga,  mereka  yang bekerja  sebagai  pekerja  bebas,  serta  berusaha  dibantu  pekerja  bebas. Definisi  tersebut  yang  menjadi  perbedaan  antara  pengelompokkan  sektor informal  yang  dilakukan  oleh  BPS  dengan  ILO.  ILO  menyatakan  bahwa pekerja  sektor  informal  hanya  berdasarkan  pekerja  mandiri  dan  pekerja yang  membantu  keluarga.  Penambahan  definisi  dari  BPS  itu  disebabkan sifat  pekerja  di  Indonesia  yang  bebas  biasanya  bersifat  informal  dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah, dan iklim kerja yang relatif buruk, menghindari pajak (Dell’anno, 2021), pendidikan dan keterampilan rendah  (Armansyah  &  Taufik,  2018;  Polese,  2021),  informal  dengan budaya  kerja  yang  fleksibel  (Pitoyo,  2020);  serta  telah  terstigma  miskin (Polese,  2021.  Melihat  struktur  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  sebanyak 81,33  juta  penduduk  bekerja  di  sektor  informal  atau  sebagai  pelaku aktivitas  ekonomi  informal.  Angka  tersebut  dinyatakan  lebih  tinggi dibandingkan pekerja formal sebesar 54,28 pekerja .
Krisis  finansial  tahun  1998  merupakan  salah  satu  momentum melebarnya  jumlah  tenaga  kerja  di  sektor  informal  dan  menyempitnya
jumlah ketenagakerjaan yang berada di sektor formal. Krisis moneter tahun 1998  menjadi  titik  puncak  sektor  informal  perkotaan  yang  tangguh  dan mampu  menjadi  peredam  gejolak  pasar  kerja  di  perkotaan  dengan menampung  buruh  akibat  imbas  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  di sektor  formal.    Hal  itu  pun  terjadi  juga  pada  paska  krisis  moneter  1998, sektor informal menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan sektor formal  dalam  merespon  serta  menyediakan  lapangan  pekerjaan  terhadap keberadaan  sektor  informal  perkotaan.  Keberadaan  itu  dalam  tatanan perekonomian  terbukti  memiliki  daya  tahan  yang  kuat  terhadap  resesi ekonomi.  Sektor  informal  berpengaruh  di  dalam  perekonomian  suatu  kota karena  telah  menyelamatkan  ketenagakerjaan  di  kota-kota  besar  di Indonesia  dengan  menggunakan  pendekatan  penyerapan  tenaga  kerja  dan memberikan  tambahan  pendapatan  bagi  pelaku  ekonomi  sektor  informal. Dengan  itu,  sektor  informal  dapat  menjadi  solusi  alternatif  terhadap masalah-masalah kesenjangan ekonomi di perkotaan (Prastyo, 2019).
Pedagang  Kaki  Lima  atau  disingkat  PKL  merupakan  salah  satu aktivitas  ekonomi  informal.  Di  samping  itu,  mereka  merupakan  entitas budaya, sosial ekonomi, politik dalam menggunakan akses dan menempati ruang  publik  perkotaan.  Area  ruang  publik  yang  biasanya  digunakan  PKL adalah  trotoar,  badan  jalan,  serta  lahan  parkir.  Dengan  posisi  PKL membludak  di  setiap  wilayah  perkotaan  di  Indonesia,  peraturan  negara menyatakan  bahwa  melarang  PKL  dan  ‘penghuni  liar’  mengokupasi  area ruang  publik.  Apa  saya  yang  dipertaruhkan  dalam  pemberlakukan  aturan tersebut kepada PKL, yaitu pergeseran tempat tidak resmi ke tempat resmi, pemindahan  pedagang  atau  penghuni  liar  yang  mengokupasi  area  ruang publik, serta penuntutan terhadap pedagang dan penduduk yang melanggar peraturan untuk tetap beroperasi di area ruang publik tersebut dengan tujuan untuk memepertahankan otoritasnya atas ruang publik tersebut.  Pemerintah Provinsi  dan Provinsi  Daerah menggunakan alat  yuridis,  anggaran khusus, satuan tugas untuk membersihkan area ruang publik tersebut.

## Beautifikasi Ruang Kota menjadi Obsesi Modernitas
Kebijakan  teknis  untuk  mengurangi  kemacetan  serta  memperindah kota  diterapkan  sebagaimana  memenuhi  unsur  beautifikasi  wilayah
perkotaan  Indonesia.  Mekanisme  dari  kebijakan  neoliberal  diterapkan melalui  pengusiran,  penggusuran,  pungutan  liar,  serta  pelecehan  terhadap PKL  di  ruang  kota.  Wacana-wacana  terhadap  PKL  masih  sama,  mereka masih  dipandang tidak memadai  di  ruang kota yang dibangun berdasarkan ideologi  modernitas.  Berbagai  pengaturan  diterapkan  oleh  Negara  yang berkomitmen untuk memperkuat daya saing Indonesia di level internasional dengan  proyeksi  menjadi  Negara  Maju  dan  memiliki  kekuatan  besar  di kancah  dunia.  Megaproyek,  Masterplan  pembangunan  kota  yang  modern mengilustrasikan  dan  mewujudkan  ambisi  Negara  dengan  memberikan peluang  untuk  membersihkan  wilayah  perkotaan  dalam  mempercantik  dan meningkatkan  kualitas  kota  yang  mampu  berdaya  saing  dengan  negara- negara  maju  lainnya.  Ilustrasi  itu  menyebabkan  tergusurnya  informalitas dan  posisi  PKL  yang  telah  menempati  ruang  kota  sebagai  cara  mereka bertahap hidup (Armansyah, et al, 2019) alternatif sebagai adaptasi dengan ketidakpastian ekonomi global (S Sariffuddin, 2017).
Dalam  pengaturan  berbeda,  program  revitalisasi  ruang  publik  yang melambangkan  proses  kecantikan  dalam  dua  cara:  privatisasi  terhadap ruang  publik  oleh  pengelola  pembangunan  yang  berupaya  untuk  menjadi lebih  kompetitif  secara  ekonomi;  dan  kedua,  pembersihan  jalan  publik  di mana  PKL  secara  teoritis  dan  praktis  dilarang  beroperasi  di  area  ruang publik tersebut sehingga revitalisasi ruang publik itu mengandalkan wacana estetika  melalui  penataan  ruang  kota  (Aotama,  et  al,  2021),  ketentraman dan  ketertiban  untuk  mencegah  tindakan  kriminal  dan  menghindari kemacetan, pembinaan dan dukungan manajemen, serta pemindahan ruang satu  ke  ruang  lainnya  (relokasi)  sebagai  dukungan  terhadap  rencana modernisasi  dan  reorganisasi  PKL.  Retorika  dari  program  pembangunan perkotaan itu mengabadikan kebutuhan mereka untuk mengkontrol perilaku dari  pelaku  aktivitas  ekonomi  informal  yang  telah  mengokupasi  ruang publik tersebut sehingga menampilkan norma-norma positif terhadap ruang publik di wilayah perkotaan.
Di  bawah  kepemimpinan  Jokowi  yang  dikenal  pluralis  dan berorientasi  pada  masyarakat,  begitu  dikonsumsi  oleh  liputan  media, Jokowi  dinilai  telah  membangun  kredibilitas  yang  tinggi  di  mata masyarakat  Indonesia.  Program  relokasi  yang  dinamakan  Relokasi  Damai
Jokowi  pedagang  kaki  lima  merupakan  sebuah  janji  yang  mana  perkotaan akan  dijaga  untuk  tetap  menjadi  ruang  untuk  menerapkan  wacana-wacana seperti yang telah dinyatakan di atas. Bagi kelompok masyarakat kota kelas menengah,  mendukung  dengan  adanya  program  relokasi.  Sementara  bagi kelompok  pedagang,  relokasi  Damai  Jokowi  itu  jaminan  bahwa  mata pencaharian  mereka  akan  dilindungi  sehingga  meningkatkan  kondisi kehidupan, baik kelas menengah perkotaan maupun kelas miskin perkotaan (Lee, 2021).
Beautifikasi ruang publik wilayah perkotaan menjadi ketidakmampuan  dan  keterbatasan  dari  seluruh  pemangku  kepentingan antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pengelola  perkotaan,  pelaku industri  dalam  memperhatikan  informalitas  itu  membuat  PKL    harus membatasi dan mengendalikan ekspresi kehidupan mereka di ruang publik perkotaan. Pada konteks ini, representasi ruang kota sebagai suatu produksi yang ditentukan oleh pengguna yang mengkonsepsikan ruang perkotaan itu sendiri,  atau  disebut  conceived  space  (Espinosa,  et  al,  2021).  Representasi yang dihasilkan oleh suatu ruang kota memiliki ragam karakterisasi; ruang perkotaan yang dikaji oleh Lembaga pembangunan, ruang perkotaan untuk badan  pemerintahan,  masyarakat  kota  kelas  menengah,  sekalipun  ruang untuk  PKL  yang  memiliki  ekspresi  dan  perilakunya  di  ruang  perkotaan. Pendefinisian  informalitas  yang  ditunjukkan  sebagai  urban  anomie (Espinosa,  et  al,  2021)  terbentuk  karena  ruang  yang  sesungguhnya diproduksi  dan  direproduksi  oleh  kekuatan  yang  mempengaruhi  proses produksi  suatu  ruang  dan  berbagai  relasi  yang  terjalin  di  dalam  ruang material  perkotaan.  Berbagai  kekuatan  itu  memproduksi  ruang  sebagai sarana  pemikiran  dan  tindakan  yang  sifatnya  koheren  dengan  tujuan mengkontrol  dan  mendominasi.  Ruang  perkotaan  dapat  menunjukkan adanya  proses  tarik-menarik  kekuatan  atau  kepentingan  dalam  upaya merebut  ruang  material  perkotaan.  Anggapan  informalitas  sebagai  urban anomie  menyoroti  kekurangan  institusi  (formal)  terkait  entitas  informal yang  diminta  untuk  mengikuti  standar,  aturan,  prosedur  institusi  formal berdasarkan kebutuhan institusi ataupun negara.
Gambar 1. Suasana kawasan wisata Kota Tua yang telah steril dari
PKL
Sumber: metro.sindonews.com
Status pedagang binaan atau sebutan bagi kelompok PKL yang telah dilakukan  sterilisasi  melalui  regulasi  atau  sistem  untuk  mengkoordinasi identitas mereka sebagai upaya keberlangsungan hidup pedagang binaan di ruang  kota  dengan  perkembangaan  yang  pesat.  Sistem  ini  merupakan koordinasi yang mengatur agar PKL mampu bekerja secara serasi, di dalam lensa  modernist,  sistem  ini  memiliki  peranan  penting  untuk  cara  kerja pelaku atau pedagang yang merupakan bagian dari binaan negara. Regulasi, dalam konteks ini, formalisasi menghasilkan serangkaian pengetahuan yang mampu  menggerakkan  dan  mengendalikan  hidup  dari  PKL.  Di  dalam proses penerapan formalisasi, pengetahuan juga menghasilkan perbedaan di dalam  kehidupan  pedagang  binaan,  terdapat  pengelola  kegiatan  pedagang binaan,  alat  yuridis  yang  secara  rutin  mengkontrol  aktivitas  sehari-hari pedagang  binaan,  serta  perantara  dari  informal,  yaitu  kemunculan  pihak ketiga sebagai preman (local strong man) yang memainkan peran perantara yang  penting  dalam  memberikan  pengakuan,  dukungan,  dan  perlindungan terhadap  PKL  yang  tetap  ingin  berada  di  luar  pengaturan  formalisasi, sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  menjalankan  bisnisnya  di  tempat- tempat  yang  terjangkau  (Gibbings,  et  al,  2017).  Dari  lensa  PKL,  biasanya mereka beroperasi dengan meminta kompensasi terhadap PKL terkait uang
keamanan  untuk  melindungi  PKL  dari  penggusuran  yang  resmi  dilakukan oleh  pengelola  dan  pengawas  aktivitas  PKL  di  ruang  kota  (formal). Sementara  dari  lensa  promotor  formalisasi,  kehadiran  dari  perantara tersebut  mempersulit  seluruh  bentuk  pengambilalihan  terhadap  PKL  di ruang  publik.  Namun,  peneliti  hanya  sekilas  membahas  terkait  hal  ini dikarenakan di luar konteks yang dibahas. Dari pernyataan sekilas tersebut, jarak  dan  perbedaan  di  dalam  kehidupan  pedagang  binaan,  aktivitas underground  yang dilakukan preman menjadi salah satu perbedaan dengan aktivitas ekonomi PKL di ruang publik perkotaan.
Perbedaan  dan  jarak  antara  PKL  atau  pelaku  aktivitas  ekonomi informal  dengan  pengelola  dan  alat  yuridis  dari  struktur  formal,  di  dalam formalisasi  tersebut  menunjukkan  adanya  kekuasaan  yang  sedang  bekerja. Dengan  adanya  kuasa  yang  bekerja  di  dalam  formalisasi,  PKL  diproduksi agar dapat ditundukkan oleh sistem yang berlaku. Lingkungan spasial atau sentra  yang  digunakan  untuk  menjalankan  kuasa  Negara  tersebut merepresentasikan ruang publik yang telah diproduksi kembali berdasarkan hirarki  yang  kaku,  pangawas  dari  struktur  formal  yang  harus  bertindak tegas  dan  berani  terhadap  pedagang-pedagang  yang  melakukan pelanggaran.  Formalisasi  ditandai  dengan  norma,  pengetahuan,  makna, disiplin,  serta  aturan  resmi.  Formalisasi  itu  sifatnya  memaksa  sehingga pedagang  binaan  memerlukan  tanggung  jawab  dalam  koordinasi  dengan identitas  sebagai  pedagang  binaan  Negara  dan  sistem  bertanggung  jawab dalam  penggunaan  otoritasnya.  Dapat  dikatakan,  kuasa  terhadap  pedagang binaan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan pedagang binaan di ruang yang  telah  difungsikan  untuk  memproduksi  kuasa,  dan  kuasa  itu  juga memasuki ranah individu dari para pedagang binaan.
Vertikalitas  (formalisasi)  sebagai  kuasa  negara  menggeser kedudukan informalitas pedagang binaan menjadi pedagang yang memiliki kedudukan  di  bawah  binaan  peraturan-peraturan  negara.  Lensa  modernist dalam  beautifikasi  ruang  kota  berupaya  memproduksi  ruang  sekaligus identitas  pedagang  binaan  melalui  segenap  aturan  formalisasi  yang menghasilkan  identitas  pedagang  binaan  yang  disiplin.    Ruang  yang senantiasa  diproduksi  itu  terjadi  melalui  interaksi  relasi  sosial  dengan
modus  produksi  modernitas.  Formalisasi  sebagai  subjek  disiplin  untuk pembangunan yang modern.

## Konsep Ideal dari Kebijakan
Ruang publik merupakan bagian integral dari lingkungan perkotaan. Tak  luput,  ruang  publik  merupakan  inti  dari  kehidupan  publik  perkotaan dan  sering  dipandang  sebagai  aset  publik  yang  menghasilkan  berbagai manfaat  dan  peluang  publik.  Ruang  publik  dirasakan  bermanfaat  apabila baik bagi keberlanjutan lingkungan maupun sosial, pembangunan ekonomi, kesehatan yang layak, dan dapat membangun keterikatan budaya yang lebih kuat  terhadap  sesama.  Keberadaan  ruang  publik  dinilai  sebagai  tempat terjadinya  pertukaran  komoditas  dan  kerja  sosial  yang  diatur  oleh  kaidah dari  masyarakat  sipil.  Kebijakan  publik  yang  ideal  mengenai  ruang  publik (public  sphere)  dapat  diperkuat  melalui  argumen  Jurgen  Habermas  bahwa ruang  publik  terjadi  berbagai  diskusi  dan  debat  publik  mengenai  suatu permasalahan  publik,  di  mana  setiap  individu  sebagai  bagian  dari  publik memiliki  porsi  atau  hak  sipil  yang  sama  dalam  mengemukakan  pendapat serta  mendapatkan  kebebasan  dari  intervensi  dan  restriksi  pihak-pihak pemegang  kuasa  sehingga  tidak  memunculkan  hegemoni  opini  melainkan dapat  menumbuhkan  opini  publik  yang  diharapkan  akan  membantu munculnya  kebijakan  publik  yang  adil  bagi  masyarakat  sipil  (Habermas dalam  Malik,  2018).  Dapat  dikatakan  segala  proses  yang  terjadi  di  dalam ruang publik nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah serta  entitas  lainnya  di  masyarakat.  Ruang  publik,  secara  ideal,  dapat dibayangkan  masyarakat  sebagai  ruang  diskursif  di  mana  setiap  individu maupun  kelompok  dapat  bertemu,  berkumpul  untuk  membicarakan  soal- soal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  bersama  bahkan  sampai menghasilkan keputusan bersama.

## Pengaruh  Vertikalitas  terhadap  Pergeseran  Kelompok  Pedagang Binaan Negara secara Sosial Ekonomi, Politik, dan Budaya
Vertikalitas  (formalisasi)  telah  memberikan  kenyataan  baru  bagi kelompok  pedagang  binaan  melalui  aturan  formal  yang  mengikat  paska relokasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota,  ditunjukkannya
dengan  rutin  untuk  membayar  biaya  retribusi,  biaya  listrik  dan  air,  biaya keamanan,  dan  lain-lain.  Kenyataan  itu  menggeser  alasan  budaya,  sosial ekonomi,  dan  politik  bagi  kelompok  pedagang  binaan  dalam  keseharian mereka.
Dalam  lensa  budaya,  budaya  perkotaan  mengacu  pada  nilai  dan praktik yang menjadi magnet masyarakat perkotaan secara bersamaan. PKL menjadi inti dari budaya perkotaan ini. Pergeseran budaya yang disebabkan oleh  jeratan  vertikalitas  (formalisasi)  menegasikan  dari    deskripsi  yang ditunjukkan  di  dalam  penelitian  (Tamilarai  dan  Angayarkanni,  2016; Wibisono dan Catrayasa, 2018) bahwa terdapat hubungan budaya perkotaan antara PKL, PKL memilih dan menjalankan profesi mereka secara sukarela karena  alasan  budaya,  siapa  yang  memiliki  motivasi  spiritual  dengan memberikan  kepuasan  terhadap  konsumen,  memungkinkan  mereka memberikan  layanan  berkualitas  tinggi  di  dalam  persepsi  konsumen. Banyak  pedagang  yang  memiliki  status  PKL  berdasarkan  alasan  budaya daripada  atas  dasar  keputusan  yang  rasional,  seperti  antara  PKL  dengan konsumen yang membangun hubungan atas dasar kepercayaan serta antaraa PKL  dengan  sesame  komunitasnya  untuk  menjalin  hubungan  solidaritas dan  timbal  balik  yang  kuat.  Selain  itu,  PKL  menikmati  kebebasan  dan fleksibilitas  atas  statusnya  yang  memungkinkan  mereka  memiliki  kendali penuh  terhadap  kehidupan  keseharian  mereka.  Sementara,  konsumen mendukung  PKL  dapat  menawarkan  barang  dan  layanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  keterjangkauan  mereka  (Williams  dan  Youssef, 2014).
Pada  lensa  politik  berargumen  bahwa  PKL  kurangnya  pengakuan politik  dan  kebijakan  regulasi  yang  jelas.  Meskipun  PKL  menjadi  sumber pekerjaan bagi sejumlah besar penduduk kota, namun legitimasi politiknya lemah  sehingga  beroperasi  dalam  kondisi  ketidakpastian  dan  permusuhan. Paradoks  penggunaan  dan  pengaturan  ruang  publik  oleh  PKL  tercermin dalam  dua  kontradiksi  yang  terjalin.  Pertama,  kontradiksi  antra  pravelensi PKL  sebagai  bentuk  aktivitas  ekonomi  informal  yang  paling  terlihat  dan komitmen  yang  tidak  jelas  dari  Negara  melalui  peraturan  vertikalitas  atas dasar  konsep  informalitas  yang  ambigu.  Kedua,  PKL  melekat  dengan kegiatan  yang  ilegal  dan  tidak  terorganisir  sehingga  terdapat  mispersepsi
yang  menunjukkan  PKL  beroperasi  di  luar  aturan  Negara  (Racaud,  dll, 2018).  Faktanya,  beberapa  waktu  di  setiap  telah  dilakukan  perjuangan politik  oleh  kelompok  PKL  di  seluruh  penjuru  kota  sebagai  bagian  dari gerakan  untuk  mengorganisir  diri  dari  pengucilan  mereka  di  ruang  publik dan mengklaim tempat mereka di dalam ruang kota. Hak atas kota menurut Lafebvre  sebagai  kerangka  kerja  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan kembali  isu-isu  pembangunan  yang  real  seperti  akses  layanan  perkotaan (Morange dan Spire, 2014).
Sementara  penelitian  menunjukkan  konotasi  negatif  dari  konsep ekonomi informal terus menjadikan PKL sebagai penyimpangan dari norma kegiatan  ekonomi  formal  hingga  penggunaan  konsep  itu  fokus  pada regularisasi bisnis dengan konsekuensi bencana kepada PKL di ruang kota (Steiler,  2018).  Salah  satunya  terdapat  faktor-faktor  yang  menghalangi pedagang  informal  untuk  mengatur  aktivitas  ekonomi  informal  mereka karena  segenap  keterbatasan  dalam  penggunaan  ruang  publik.  Interpretasi yang  bervariasi  dan  penerapan  peraturan  vertikalitas  dalam  penggunaan ruang  publik  dan  pengaturan  PKL  itu  bergantung  terhadap  situasi  politik, persepsi  pemerintah  dan  pejabat  kota  sehingga  muncul  negoisasi  politik, baik  di  tingkat  lokal  maupun  tingkat  nasional  yang  ditandai  dengan penyuapan dan pemerasan , melalui asosiasi PKL yang mengadvokasi hak- hak  PKL  di  ruang  kota  dan  mendorong  kebijakan  yang  progresif.  Tindak penyuapan,  pemerasan,  maupun  kekerasan  itu  menjadi  media  pertukaran karena  PKL  membeli  membeli  kebebasan  mereka  ketika  diancam  akan ditangkap  (Dragsted-Mutengwa  B,  2018).  Dapat  dikatakan,  PKL  tidak memiliki  kekuatan  kolektif  untuk  bernegoisasi  dengan  organisasi pemerintah,  seperti  polisi  dan  otoritas  kota  dengan  maksud  berkolaborasi untuk  memperbaiki  kondisi  penghidupan  mereka  (Hummel,  2017). Perebutan kekuasaan di  sini semakin terjadi karena meskipun otoritas kota memiliki  kekuatan  hukum,  PKL  mengembangkan  strategi  ‘informalitas’ nya untuk memperoleh kekuasaan formal serta informal  (Boonjubun, 2017; Forkuor et al., 2017; Hummel, 2017; Te-Lintelo, 2017).
Menyoroti lensa sosial ekonomi, dengan penetapan vertikalitas atau formalisasi  sebagai  strategi  yang  dilakukan  pemerintah  kota  dan  pejabat kota,  seperti  relokasi  dan  stabilisasi,  yang  belum  jelas  seringkali
memunculkan keputusan-keputusan sepihak. Yang paling sering ditemukan adalah  munculnya  dampak  secara  sosial  ekonomi  bahwa  ruang  relokasi tidak  representatif  untuk  aktivitas  berdagang.  Dampak  sosial  ekonomi merupakan  perubahan  yang  terjadi  akibat  pembangunan  yang  melibatkan struktur  dana  kondisi  ekonomi,  seperti  perubahan  pendapatan;  peluang usaha;  serta  pekerjaan.  Sebagai  penyeimbangan  penilaian,  dampak  positif dari sosial ekonomi adalah meningkatkan kelayakan dan kemudahan akses bisnis,  kesempatan  kerja,  perubahan  status  pekerjaan  dan  identitas pedagang  yang  semula  dianggap  illegal  menjadi  legal  (formal).  Dampak negatifnya  adalah  penurunan  pendapatan,  peningkatan  biaya  operasional, melemahkan jaringan sosial, dan mengurangi peluang bagi pedagang untuk berpartisipasi  dalam  kelompok  sosial  nonformal  (Sinaga  dalam  Santosa, 2021).  Argumen  ini  telah  dibuktikan  melalui  beberapa  penelitian sebelumnya  termasuk  pada  penelitian  (Nurani,  2014;  Malasan,  2018;  dan Irwan, 2018).

## Pembahasan

## Persepsi atas Fungsi Ruang Publik
Munculnya distingsi dalam narasi ruang publik yang dibangun oleh entitas  pemerintah  dengan  masyarakat  sipil  ini,  salah  satunya  berdampak pada implementasi dari vertikalitas di kalangan kelompok pedagang binaan sehingga  memungkinkan  ruang  publik  sebagai  implikasi  praktisnya  tidak dapat dimanfaatkan secara efisien oleh kelompok pedagang binaan (Nurani, et al, 2014; Malasan, 2019; Irwan, et al, 2019). Ditunjukkan pada gambar- gambar sebagai berikut:
Sumber: www.rri.co.id
Gambar  di  atas  menunjukkan  dampak  dari  vertikalitas  (relokasi) kepada kelompok PKL Malioboro, Yogyakarta. Kemudian dilansir di dalam berita bahwa paska relokasi terjadi penurunan omzet yang sedang dirasakan oleh  pedagang  binaan  meskipun  promosi  wisata  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Yogyakarta (sumber: www.rri.co.id)
Sumber: www.Detik.com
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  relokasi  PKL  yang  terjadi  di  kawasan wisata Kota Tua. Kelompok pedagang binaan semula menyebar di penjuru kawasan  wisata  Kota  Tua  kini  harus  menetap  di  Gedung  atau  sentra berdagang yang telah disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dinyatakan bahwa penurunan omzet  terjadi secara drastis semenjak relokasi dilakukan kepada  kelompok  pedagang  binaan.  Bagi  kalangan  mereka,  membayar retribusi  dari  lapak  tersebut  tidak  murah  kemudian  ditambah  biaya  listrik dan  biaya  keamanan yang  rutin  dibayarkan  mereka  (sumber: www.Detik.com).
Analisis  Perspektif  Henry  Lafebvre  dalam  Dialektika  Spasial  dan

## Beautifikasi Ruang Kota terhadap Pedagang Binaan
Berdasarkan  konseptualisasi  dialektika  dan  produksi  ruang  di  atas, penelitian  ini  berkaitan  dengan  PKL  sebagai  pelaku  aktivitas  ekonomi informal  di  wilayah  perkotaan,  yang  mana  intervensi  negara  berupaya mengkontrol  mereka  melalui  segenap  aturan-aturan  formal  (formalisasi) yang  tersembunyi  di  balik  rencana  beautifikasi  ruang  kota  yang  modern. Dengan adanya masterplan, development plan untuk berdirinya sebuah kota
yang modern, banyak aturan mengutamakan ketertiban di ruang publik. Di konteks  Indonesia,  aturan  mengenai  PKL  tercantum  di  dalam  peraturan perundangan-undangan dari hierarki paling tinggi, yaitu tingkatan Undang- Undang.  sampai  hierarki  paling  bawah,  berada  di  tingkatan  Peraturan Daerah. Selama bertahun-tahun perumus kebijakan masih mempertahankan pandangan  mereka  tentang  PKL  sebagai  organ  yang  menciptakan  masalah dalam pengelolaan pembangunan, merusak fungsi ruang kota, serta estetika di  ruang  kota  (C  Grenada,  et  al,  2017).    Larangan-larangan  yang  telah dicantumkan  di  dalam  peraturan  perundangan-undangan  tidak  semua dipahami,  seperti  jumlah  PKL  yang  menjamur  dan  memenuhi  seluruh badan  trotoar  sehingga  berimbas  kepada  para  pejalan  kaki.  Mekanisme kontrol  yang dilakukan  Negara sebagai  upaya mendisiplinkan PKL, dalam hal  ini,  belum  memberikan  solusi  secara  berkelanjutan  terhadap penghidupan  PKL  sehingga  mereka  selalu  kembali  ke  tempat  semula dengan beragam resistensi terhadap aturan-aturan yang telah berlaku.
Di  bawah  ini  berupaya  menganalisis    terkait  dengan  kebijakan formalisasi yang digunakan sebagai instrumen dari intervensi negara untuk mengkontrol  masyarakat  (vertikalitas).  Penelitian  yang  berjudul  Effect  of Intervention  of  Street  Vendors  on  Public  Spaces  of  Tegalega  Park, Bandung,  Indonesia  oleh  Sudarisman,  dkk  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  dampak  dari  PKL  yang direlokasi  ke  kawasan  Taman  Tegalega  sebagai  faktor  yang  digunakan untuk mempertimbangan perencanaan desain ruang publik (taman) di masa mendatang.  Hasil  menunjukkan  pola  zonasi  yang  telah  ditetapkan  kepada PKL tidak dilaksanakan dengan baik. Masih banyak PKL  yang melakukan aktivitas  di  luar  Taman  Tegalega.  Perilaku  ekonomi  PKL  di  Taman Tegalega  berdampak  negatif  terhadap  taman  sebagai  kawasan  yang  sesuai dengan  peruntukannya,  seperti  kegiatan  olahraga  menyempit  sehingga muncul  beberapa  titik  kepadatan  dan  membludaknya  pedagang  kaki  lima menyebabkan  kawasan  taman  menjadi  rusak  sehingga  tidak  dapat digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Penelitian ini menunjukkan posisi PKL  di  Taman  Tegalega  (ruang  publik)  sebagai  intervensi  mereka  yang memberikan  dampak  negatif  kepada  kawasan  taman  dan  pengguna  taman dengan aktivitas  yang berbeda merupakan cara pandang modernist  dengan
mengkerdilkan  posisi  PKL  di  ruang  publik  perkotaan.  Pengkerdilan  itu dimunculkan  dari  pengaruh  strategi  relokasi  (formalisasi)  tidak  tuntas, kepada PKL sendiri masih banyak yang beraktivitas di luar taman.
Penelitian lain berjudul Kajian Formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Waru  Semarang  oleh  Nurani,  dkk  tahun  2014.  Penelitian  ini  bertujuan menunjukkan  keberhasilan  peran  formalisasi  PKL  Di  Kawasan  Pasar Warung  Semarang.  Hasil  menunjukkan  bahwa  kondisi  ruang  PKL  yang menjadi lokasi resmi aktivitas ekonominya tidak sesuai dengan karakteristik barang yang diperjualkan oleh PKL, lokasi yang rentan terhadap banjir, dan minimnya  dari  aksesibilitas  dengan  kemitraan  sehingga  banyak  dari  PKL yang memutuskan untuk keluar dari kawasan tersebut. Meskipun beberapa dari  PKL  juga  masih  bertahan  di  kawasan  tersebut  dengan  alasan formalisasi  memberikan  keuntungan  secara  psikologis  bagi  mereka  yang dapat  melakukan  aktivitasnya  di  bawah  payung  formal  dengan  membayar retribusi  dan  adanya  izin  usaha.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  para PKL memiliki dua karakter yang terpisah di dalam penerimaan manfaat dari pelaksanaan  formalisasi  tersebut.  Sebagian  yang  mendukung  formalisasi karena  memiliki  kejelasan  dan  kepastian  hukum  pada  lokasi  aktivitas mereka  sehingga  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman,  selain  itu  mereka masih  mampu untuk mengganti jenis barang  yang diperjualbelikan dengan barang yang sesuai dengan minat pasar setempat. Berbeda dengan Sebagian lainnya  yang tidak mendapatkan manfaat  dari  formalisasi  tersebut  lantaran lokasi  kurang  strategis  karena  sulit  dijangkau  dengan  transportasi  publik. Selain  itu,  lokasi  rentan  banjir  memakan  waktu  lama  untuk  pemulihan mengakibatkan  merugi,  pendapatan  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan pengeluaran  retribusi  yang  harus  dibayarkan  secara  berkala.  Sebagaimana peneliti  mengekplorasi  kondisi-kondisi  dari  lokasi  binaan,  dapat  dikatakan sebagian  yang  mendukung  formalisasi  tidak  memiliki  pilihan  untuk mengkritik,  menolak,  bahkan  takut  untuk  terlibat  di  dalam  teknis formalisasi  itu  lantaran  kondisi  psikologisnya  yang  tidak  mampu menyesuaikan  dengan  ketidakpastian  dari  kondisi  informalitasnya  yang gencar dipengaruhi oleh aturan formal.
Penelitian lain berjudul The Untold  Flavour Of Street Food: Social Infrastructure  As  A  Means  Of  Everyday  Politics  For  Street  Vendors  in
Bandung,  Indonesia  oleh  Malasan  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini mengeksplorasi  aktivitas  ekonomi  sehari-hari  pedagang  kaki  lima  di  Kota Bandung untuk mengidentifikasi bentuk perlawanan  yang berbeda. Bentuk perlawanan  tersebut  menjadi  cara-cara  PKL  dalam  bersaing  dan menyesuaikan diri  di  dalam Batasan-batasan  yang mempengaruhi aktivitas mereka  sehari-hari.  Penelitian  menggunakan  ide  manusia  sebagai infrastruktur  dengan  melihat  lingkungan  kontekstualnya  sebagai  instrumen mereka  di  dalam  beraktivitas  sehari-hari  melalui  konstruksi  hubungan pribadi  dengan  pelanggan  serta  pertukaran  informasi  ekonomi  informal dengan  antar  PKL,  pelanggan,  dan  lain-lain.  Infrastruktur  sosial  itu  yang menjadi politik sehari-hari para PKL dalam melawan persepsi negatif yang melekat pada kegiatan mereka.
Penelitian di atas telah menggambarkan bahwa ruang mengisyaratkan banyak makna, baik dari sudut pandang geografis maupun sudut  pandang  sosiologis.  Sudut  pandang  geografis  menunjukkan  bahwa ruang  menjadi  sentra  manusia  untuk  melakukan  aktivitas  kesehariannya. Sudut  pandang  sosiologis  menunjukkan  bahwa  ruang  bersifat  sosial  yang memungkinkan  individu  satu  dan  lainnya  saling  berinteraksi  dan menciptakan  nilai  (Mahaswara,  2016).  Sudut  pandang  tersebut  dapat diaplikasikan dalam melihat ruang publik sebagai  ruang ekonomi, budaya, dan politik kelompok pedagang binaan. Lafebvre berpendapat bahwa ruang diproduksi  melalui  relasi  sosial  dengan  berbagai  modus  produksi (Nugrahanto, 2022) kemudian dijelaskan juga bahwa dalam produksi ruang baru dihasilkan dari pergeseran dari satu modus ke modus yang lain. Ruang dispesialisasikan  secara  beragam,  seperti  ruang  sakral  (rumah  ibadah), ruang  privat  (tempat  tinggal),  dan  ruang  publik  (pasar,  taman,  jalan). Keberagaman  itu  muncul  akibat  interaksi  dari  relasi  sosial  dengan  modus produksi  manusia.  Untuk  memahami  konsep  ruang  sebagai  produk  sosial berdasarkan  perspektif  Lafebvre,  ruang  tidak  dilihat  dalam  struktur  yang dikotomis.  Lefebvre  melihat  ruang  secara  trikotomi.  Inilah  yang  disebut Triad Konseptual, yaitu lived space; perceived space; dan conceived space. Penelitian  ini  berupaya  melihat  ruang  berdasarkan  perspektif  Henry Lafebvre  untuk  menganalisis  penelitian-penelitian  sebelumnya  tentang praktik  spasial,  representasi  ruang,  dan  ruang  representasi  yang  dihasilkan
melalui  vertikalitas  atau  aturan-aturan  Negara  yang  baku  sehingga berimplikasi terhadap kelompok  pedagang binaan.

## Praktik Spasial
Pemikiran Lafebvre terhadap ruang memberikan pemahaman bahwa ruang  adalah  konstruksi  fisik  dan  teori  ruang  arsitektur  memahami  ruang sebagai  gagasan  filosofis.  Penelitian  (Smith  dalam  Nugrahanto,  2022) bahwa dalam memahami konsep ruang perlu keluar dari pemahaman umum yang  mengatakan  bahwa  ruang  sebagai  realitas  independen  yang  ada  di dalam  diri  sendiri.  Hal  itu  karena  ruang  dalam  diri  sendiri  tidak  pernah mampu menemukan posisi awal epistemologisnya. Ruang atau spasial yang difasilitasi  Negara  terhadap  kelompok  pedagang  binaan  tidak  mampu selesai  didefinisikan  di  dalam  teori  karena  ia  selalu  diproduksi.  Lefebvre mengatakan  bahwa  praktik  sosial  sebagai  praktik  spasial.  Praktik  sosial dalam pandangan Lafebvre selalu mengendalikan ruang-ruang fisik sebagai tempat  praktik  sosial  terjadi.  Secara  fisik,  dalam  penelitian  (Nurani,  et  al, 2014;  Malasan,  2019;  Irwan,  et  al,  2019)  sentra  yang  digunakan  oleh kelompok  pedagang  binaan  sebagai  hasil  dari  formalisasi  (relokasi) merupakan  ruang  yang  produksi  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi kelompok  pedagang  binaan.  Lafebvre  menyatakan  praktik  spasial merupakan  perceived,  ini  memiliki  arti  bahwa  terjadinya  formalisasi (relokasi)  disebabkan  oleh  ruang  publik  yang  dianggap  Negara  telah diokupasi  sepenuhnya  oleh  kelompok  PKL,  yang  kemudian  dipersepsikan sebagai ruang yang telah dikerumuni dengan ketidaktertiban, ketidakindahan  secara  visual,  keributan,  dan  pengganggu  lainnya. Penyemarataan  pandangan  tersebut  telah  datang  secara  luas,  bukan  hanya perancang pembangunan kota, pembuat kebijakan kota, bahkan masyarakat kota  kelas  menengah.  Alternatif  kebijakan  dari  relokasi  tersebut  justru berimbas  buruk  terhadap  kelompok  pedagang  binaan,  di  mana  ruang  atau spasial yang difasilitasi Negara tidak sesuai atau memadai secara ekonomi, politik, budaya bagi kelompok pedagang binaan.
Penelitian  (Nurani,  2014)  menyatakan  bahwa  lokasi  relokasi mengakibatkan  penurunan  pendapatan  lantaran  ada  beberapa  indikator ketidaksesuaian  antara  PKL  dan  lokasi  yang  baru  diformalisasikan,
pertama) kesesuaian ruang berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan kondisi  adaptasi  dengan  lingkungan  baru  yang  dialami  PKL,  seperti mengidentifikasi  karakter  pelanggan  yang  baru,  kriteria  barang  dagangan yang  menyesuaikan  dengan  permintaan  sehingga  PKL  belum  bisa memenuhi  permintaan  yang  luas  dan  variatif.  Kedua)  kesesuaian  ruang berdasarkan site, lokasi relokasi merupakan kawasan rentan banjir dan rob, aksesibilitas  yang  kurang,  dan  sarana  transportasi  yang  belum  memadai. Secara  keseluruhan,  ruang/spasial  relokasi  kurang  sesuai  dengan  kondisi yang dibutuhkan PKL.
Di  dalam  penelitian  (Malasan,  2019)  menyatakan  strategi formalisasi dilakukan adanya bujukan yang intens oleh otoritas lokal untuk memindahkan  aktivitas  ekonominya  ke  tempat  yang  telah  ditetapkan (relokasi).  Pemerintah  memberlakukan  sistem  zonasi  di  titik-titik  tertentu yang dilatarbelakangi oleh keinginan dari modernisasi ruang kota di dalam mengembangkan  kebutuhan  pariwisata  sehingga  PKL  mesti  mengubah konsentrasi  terhadap  jenis  produk  yang  diperjualbelikan  sesuai  dengan kepentingan perkembangan parwisata. Pemerintah juga menggandeng polisi dan  institusi  militer  untuk  mengontrol  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan secara ilegal oleh PKL dan kehadiran PKL di zona terlarang. Tindakan ini dilakukan  oleh  otoritas  lokal  dengan  maksud  menjaga  ketertiban  Kota Bandung  yang  memenuhi  unsur  beautifikasi  ruang  kota.  Apabila  PKL melanggar  pengaturan  tersebut,  mereka  dapat  dikenakan  denda  oleh pengelola aktivitas PKL.  Selain itu, otoritas lokal memberikan ruang bagi PKL melalui relokasi. Namun, relokasi yang dilakukan terhadap PKL tidak memberikan solusi yang memadai, seperti dalam sarana dan prasarana yang disediakan.  Pemerintah  setempat  beberapa  kali  mengupayakan  pendekatan untuk  mengakomodir keberadaan PKL, seperti penyediaan  ruang alternatif namun  belum  juga  ada  kepastian.  Pendekatan-pendekatan  lain  yang  sama- sama  kontradiktif  semakin  menghambat  aktivitas  ekonomi  PKL  untuk beradaptasi  di  lingkungan  yang  baru,  seperti  intervensi  yang  besar  oleh personel militer, keengganan pejabat untuk mengakui keberadaan PKL, dan prioritas  pengembangan  pariwisata.  Dengan  otoritas  setempat  memiliki obsesi  modernitas  untuk  menciptakan  ruang  kota  yang  ideal  bagi masyarakat  tertentu,  formalisasi  terhadap  PKL  ini  tidak  tuntas  diterapkan
untuk  mengakomodasi  keberadaan  PKL  sehingga  mengarah  pada marjinalisasi.
Penelitian lain (Irwan, et al, 2019) menyatakan dengan cara pandang berbeda  di  dalam  hubungan  antara  ruang  dengan  kekuasaan.  Relokasi menjadi  strategi  Pemerintah  untuk  mengendalikan  PKL  di  dalam pembersihan  ruang  kota  Bandung.  Namun,  Sebagian  pedagang  lebih memilih  untuk  tetap  berada  di  lokasi  semula  sementara  Sebagian  lainnya mengikuti  untuk  direlokasi  di  lokasi  yang  telah  ditetapkan  serta  dibatasi waktu  dalam  melakukan  aktivitas  ekonominya.  Dengan  aturan  yang mematikan  gerak  para  PKL  untuk  berjualan  sehingga  para  PKL  itu memutuskan  untuk  melakukan  aktivitas  ekonominya  di  luar  dari  lokasi yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  menyoroti  bahwa  PKL  memberikan pengaruh buruk terhadap lokasi  yang telah ditentukan (taman kota) karena membatasi  dan  menghilangkan  hak  pengguna  lain  yang  biasanya  taman diperuntukkan  aktivitas  rekreasi,  olahraga,  dan  lain-lain  yang  biasanya dimanfaatkan oleh para pengguna taman. Kemudian, PKL yang menempati lokasi  binaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  fungsi  asli  ruang  publik  (taman kota).  Posisi  PKL  yang  pada  akhirnya  semua  memilih  untuk  melakukan aktivitas  ekonominya  di  luar  dari  lokasi  binaan  karena  strategi  pemerintah terhadap  formalisasi  tidak  tuntas  dalam  menangani  sosialisasi  peraturan, penegakan  aturan,  serta  intervensi  dalam  menyediakan  lokasi  alternatif kepada PKL yang berdasarkan karakter PKL.

## Representasi Ruang
Berdasarkan penjabaran seluruh penelitian di atas yang menyangkut produksi  beautifikasi  ruang  kota  semakin  meluas,  hal  ini  menjadi  realitas terhadap  kelompok  pedagang  binaan.  Formalisasi  digunakan  sebagai instrumen untuk melakukan pengaturan terhadap perilaku pedagang binaan sesuai dengan efisiensi pengawasan yang lebih besar. Motif dari intervensi pemerintah  dalam  mengendalikan  atau  mengkontrol  pedagang  dengan ambisi  memenuhi  unsur  beautifikasi  untuk  menjadi  ruang  kota  yang modern.    Ruang  relokasi  yang  difasilitasi  Negara  mengacu  pada  konsep conceived  space  bahwa  representasi  ruang  merupakan  konsep  ruang  yang dibangun oleh suatu kuasa, dalam hal ini, dikonsepsikan sebagai ruang yang
mempraktikan  rasionalitas  Negara  dalam  memberikan  respon  terhadap pedagang  melalui  pengaturan-pengaturan  untuk  pembangunan  kota  yang modern. Demikian, ruang publik di wilayah perkotaan, seperti lokasi binaan dan  kuasa  pengaturan  sepenuhnya  dikendalikan  dan  dikelola  oleh  Negara. Lokasi  binaan  ini  digunakan  Negara  sebagai  pemilik  kuasa  penuh  untuk menormalisasikan  nilai-nilai  modernist  terhadap  kelompok  pedagang binaan. Penelitian (Nurani, 2014; Malasan, 2019; Irwan, 2019) menyatakan bahwa  secara  keseluruhan  ruang  relokasi  yang  telah  dikonsepsikan  oleh Pemerintah  tersebut,  dari  segi  sarana,  infrastruktur  yang  kurang  memadai, legalisasi  serta  alternatif  lainnya  yang  tidak  menjawab  persoalan  yang mendasari karakteristik dari kelompok pedagang binaan.

## Ruang Representasi
Space  of  representation atau  ruang  representasi  merupakan  ruang yang ditempati atau ruang yang ditinggali sehari-hari (lived space). Melalui citra-citra  dan  simbol-simbol  yang  ada  di  dalam  sentra  relokasi  tersebut, kelompok pedagang binaan dikontrol dan dikendalikan suatu kuasa Negara melalui keberagaman formalisasi, seperti legalisasi (sertifikasi dan retribusi atau  izin  usaha  kepada  Negara),  sistem  zonasi,  sanksi-sanksi  lain  yang diterapkan bagi pedagang yang melanggar aturan. Penelitian (Nurani, 2014) menggambarkan  bahwa  penetapan  lokasi  relokasi  telah  sesuai  dengan rencana  pola  ruang  dan  fungsi  Kawasan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  namun  tidak  memiliki  kesesuaian  ruang  yang  dibutuhkan  oleh kelompok pedagang binaan dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, seperti  supply  dan  demand  yang  tersedia,  ruang  yang  difungsikan merupakan  kawasan  rentan  terhadap  bencana  alam,  aksesibilitas  yang minim,  serta  sarana  transportasi  yang  tidak  memadai.  Kemudian,  telah dinyatakan  bahwa  lokasi  relokasi  tidak  sesuai  dengan  karakteristik kelompok  pedagang  binaan.  Pergeseran  ruang  informal  menuju  ruang formal atau fisik yang dirasakan oleh mereka telah mempengaruhi aktivitas- aktivitas  keseharian  mereka  secara  ekonomi,  budaya,  serta  politik.  Ruang representasi  merupakan  ruang  yang  dapat  dihidupi,  dihayati,  atau  dialami secara  langsung  (Faruk,  2020).  Namun  ruang  yang  dimaksud  tidak  sesuai dengan lokasi  relokasi  yang telah disediakan oleh Pemerintah dikarenakan
ruang  yang  sebenarnya  dirasakan  merupakan  tempat  para  penghuni  dan para pengguna yang memungkinkan mereka dibatasi dalam menggambarkan  dan  ingin  melakukan  lebih  dari  mendeskripsikan.  Ruang yang sebenarnya dirasakan tersebut tidak mampu dijadikan sebagai tempat dalam  membangun  citra  diri  mereka  sebagai  individu.  Lokasi  relokasi merupakan  ruang  representatif  yang  sepenuhnya  dikendalikan  oleh kekuasaan sehingga merepresentasikan kelompok pedagang binaan sebagai kelompok yang dikuasai melalui formalisasi Negara.
Ruang  abstrak  atau  ruang  kekuasaan  itu  juga  dideskripsikan  di dalam penelitian (Malasan, 2019) bahwa ruang abstrak bukan hanya produk yang dirasakan dari hasil praktik spasial kapitalis dan proyeksi representasi ruang  yang  dibuat  oleh  perencana  ruang,  tetapi  seharusnya  juga  dibangun melalui  praktik  hidup  dari  penghuni  ruang  abstrak  tersebut.  Namun  pada faktanya  ruang  abstrak  dari  lokasi  relokasi  tersebut  hanya  mampu dijelaskan  oleh  para  perencana  ruang,  pemerintah,  ataupun  ahli  dalam mengonsepsi  pada  lokasi  relokasi.  Fakta  menggambarkan  bahwa Pemerintah  menggandeng  polisi  dan  institusi  militer  untuk  mengontrol aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  secara  ilegal  oleh  PKL  dan  kehadiran PKL  di  luar  dari  lokasi  relokasi  atau  zona-zona  terlarang.  Tindakan  ini dilakukan oleh otoritas lokal dengan maksud menjaga ketertiban Kota yang memenuhi  unsur  beautifikasi  ruang  kota.  Apabila  PKL  melanggar pengaturan tersebut, mereka dapat dikenakan denda oleh pengelola aktivitas PKL.  Hal  itu  terjadi  dikarenakan  lokasi  relokasi  yang  dilakukan  terhadap PKL  tidak  memberikan  solusi  yang  memadai,  seperti  dalam  sarana  dan prasarana yang disediakan. Pemerintah setempat beberapa kali mengupayakan  pendekatan  untuk  mengakomodir  keberadaan  PKL,  seperti penyediaan  ruang  alternatif  namun  belum  juga  ada  kepastian.  Pendekatan- pendekatan  lain  yang  sama-sama  kontradiktif  semakin  menghambat aktivitas ekonomi PKL untuk beradaptasi di lingkungan  yang baru, seperti intervensi  yang besar oleh personel militer serta keengganan pejabat untuk mengakui  keberadaan  PKL.  Dengan  otoritas  setempat  memiliki  obsesi modernitas  untuk  menciptakan  ruang  kota  yang  ideal  bagi  masyarakat tertentu,  formalisasi  terhadap  PKL  ini  tidak  tuntas  diterapkan  untuk mengakomodasi keberadaan PKL sehingga mengarah pada marjinalisasi.
Penelitian  lain  (Irwan,  et  al,  2019)  semakin  menunjukkan  bahwa formalisasi  atau  relokasi  menjadi  upaya  yang  diperjuangkan  Pemerintah untuk  mengendalikan  PKL  di  dalam  pembersihan  ruang  kota.  Sementara posisi  PKL  di  dalam  penelitian  ini  juga  turut  memperjuangkan  dalam mengkonsepsi ruang yang bukan hanya mampu dijelaskan oleh Pemerintah, perancang pembangunan kota, atau ahli-ahli lain yang mengkonsepsi ruang kota. Mereka juga mampu dalam mengkonsepsikan ruang dalam makna dan nilai  sebagai  diri  individu  terlepas  dari  status  sebagai  pedagang  binaan. Penelitian  itu  menguraikan  bahwa  kelompok  pedagang  binaan  lebih memilih  untuk  tetap  berada  di  lokasi  semula  sementara  Sebagian  lainnya mengikuti  untuk  direlokasi  di  lokasi  yang  telah  ditetapkan  serta  dibatasi waktu  dalam  melakukan  aktivitas  ekonominya.  Dengan  aturan  yang mematikan  gerak  kelompok  pedagang  binaan  untuk  berjualan  sehingga mereka  memutuskan  untuk  melakukan  aktivitas  ekonominya  di  luar  dari lokasi  yang  telah  ditetapkan.  Kekuasaan  ini  menyoroti  bahwa  kelompok pedagang  itu  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap  lokasi  yang  telah ditentukan  (taman  kota)  karena  membatasi  dan  menghilangkan  hak pengguna  lain  yang  biasanya  taman  diperuntukkan  aktivitas  rekreasi, olahraga,  dan  lain-lain  yang  biasanya  dimanfaatkan  oleh  para  pengguna taman.  Kemudian,  kelompok  pedagang  binaan  yang  menempati  lokasi binaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  fungsi  asli  ruang  publik  (taman  kota). Posisi  kelompok  pedagang  binaan  yang  pada  akhirnya  semua  memilih untuk  melakukan  aktivitas  ekonominya  di  luar  dari  lokasi  binaan  karena strategi  pemerintah  terhadap  formalisasi  tidak  tuntas  dalam  menangani sosialisasi peraturan, penegakan aturan, serta intervensi dalam menyediakan lokasi  alternatif    yang  didasari  karakteristik  dari  kelompok  pedagang binaan.
Formalisasi atau vertikalitas sebagai sistem telah bertanggung jawab atas  otoritasnya  sebagai  pemegang  kuasa  penuh  dalam  mengkonsepsikan ruang  abstrak  sebagai  ruang  yang  sepenuhnya  menggerakkan  dan mengendalikan kelompok pedagang binaan secara sosial ekonomi, budaya, dan  politik.  Formalisasi,  dalam  arti,  telah  mampu  berkoordinasi  dengan pedagang binaan untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-harinya dalam memenuhi unsur-unsur beautifikasi sebuah kota yang modern.
Pengaruh  Vertikalitas  Terhadap  Pergeseran  Kelompok  Pedagang Binaan Negara Secara Sosial Ekonomi, Politik, dan Budaya
Vertikalitas  yang  belum  jelas  mempengaruhi  sekaligus  menggeser posisi  dan kedudukan kelompok pedagang binaan secara budaya.  Sebelum penerapan  vertikalitas  atau  formalisasi,  pasar,  dalam  kacamata  pedagang dan  pembeli  di  dalam  penelitian  (Nurani,  2014)  merupakan  representasi dari  kepentingan  budaya.  Tidak  mudah  bagi  kelompok  pedagang  binaan untuk  beradaptasi  secara  kultural  yang  disebabkan  oleh  proses  relokasi. Status  pekerjaan dan identitas  mereka  yang bergeser dari informal menuju formal atau yang masih dianggap dari ilegal menuju legal. Vertikalitas yang mengikat status dan identitas yang baru sebagai kelompok pedagang binaan Negara,  banyak  yang  merasa  kehilangan  pelanggan  sehingga  kelompok pedagang  binaan  memulai  kembali  mencari,  membaca,  menyesuaikan karakteristik  dari  pelanggan  yang  baru  (demand  baru).  Lebih  ketatnya, pemberlakuan  zonasi  di  dalam  penelitian  (Malasan,  2018)  bahwa pemerintah  kota  maupun  daerah  telah  banyak  menggunakan  alternatif sistem  zonasi  untuk  mengatur  dan  mengorganisir  kelompok  PKL  yang mengokupasi ruang public.

## Sosial Ekonomi
Pedagang  kaki  lima  kuliner  yang  dipindahkan  ke  suatu tempat/dipindahkan  pasti  memiliki  banyak  pertimbangan  tentangnya dampak  yang  dapat  timbul  dari  pemindahan  ke  lokasi  baru.  Padahal,  jika sudah  sesuai  dengan  yang  benar  prosedur  dan  alur,  proses  relokasi  akan berdampak  positif  pada  kuliner  dan  jalan  pemerintahan  kegiatan  vendor. Sebaliknya, jika relokasi tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, maka akan dilakukan berdampak negatif terhadap kuliner dan kegiatan PKL pemerintah. Jadi ada kebutuhan untuk koordinasi antara pemerintah dengan pedagang  kaki  lima  kuliner  dalam  proses  penetapan  kuliner  kaki  lima Lokasi  PKL  yang  akan  mempengaruhi  tingkat  kenyamanan  bagi  PKL kuliner dalam menjalankan usahanya.
Dari segi kenyamanan, kuliner kaki lima memang terasa lebih enak dan  nyaman  untuk  berjualan  di  taman.  Selain  itu,  kontainer  disediakan
sebagai  tempat  berjualan  dan  mereka  tidak  lagi  mendorong/membongkar gerobak  jualannya  lagi.  Untuk  masalah  keamanan  kunci  di  tempat  baru, nyaman  karena  pedang  tidak  perlu  ditekan  gerobak  lagi,  pasang  tenda, karena  tempat  baru  sudah  menyediakan  tempat  jualan  yaitu  berupa container, dan satu lagi karena perpindahannya terlalu jauh dari pusat kota sehingga  banyak  pedagang  yang  khawatir  akan  penurunan  tersebut pendapatan mereka berasal dari informasi para pedagang kaki lima kuliner.
Dalam  temuan  Heriyanto  (2012)  juga  terungkap  bahwa  relokasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  mempertimbangkan  dampak  positif dan  negatif  pada  istilah  sosial.  Karena  faktor  kenyamanan  usaha  sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan tempat jual beli  PKL  dan  peningkatannya  pendapatan  pedagang  kaki  lima.  Sehingga stigma  negatif  yang  melekat  pada  PKL  dapat  diubah  dengan  ikut menjaganya  tatanan  kota.  Seperti  yang  terungkap  dalam  temuan  Rahman (2014)  dengan  adanya  relokasi,  pedagang  beranggapan  bahwa  kegiatan tersebut dilakukan keluar oleh para pedagang menjadi lebih tertib dan aman sehingga  tidak  mengganggu  ketertiban  keindahan  kota.  Pemindahan  ke dalam  taman  juga  diharapkan  oleh  pemerintah  agar  PKL  mampu  merawat dan memeliharanya tanaman di taman agar tidak rusak. Karena taman harus benar-benar  terlihat  bersih,  rapi,  dan  indah  begitu  agar  keindahan  dan ketertiban  kota  tidak  terganggu.  Meminjam  istilah  Sutrisno,  dkk  (2007: 170) dalam konsep penataan PKL yaitu tempat pengaturan usaha bagi PKL yang  menjamin  ketertiban,  keamanan,  dan  keindahan  kota,  serta mendukung  program  pemerintah  menjadikan  kota  sebagai  kota  budaya, pariwisata, dan olahraga.
Dampak ekonomi dari relokasi di kawasan Jalan Yos Sudarso yang saat  ini  disebut  Taman  Tunggal  Sangumang  (Taman  Kuliner)  dilihat  dari segi  pendapatan  yang  diperoleh  pedagang  sebelum  dan  sesudah  relokasi. Sehingga para pedagang yang satu dengan lainnya memiliki motivasi yang sama  untuk  mencari  nafkah  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Dampak ekonomi akibat relokasi meliputi tingkat pendapatan, perkembangan  usaha  dan  termasuk  modal  usaha  pedagang  kaki  lima kuliner.  Dari  segi  pendapatan,  setelah  relokasi  pedagang  kaki  lima  kuliner pendapatan mereka masih belum maksimal dan sebagian besar pendapatan
mereka  menurun.  Berdasarkan  istilah  Djogodipuro  (1992:  194)  dampak sosial  ekonomi  adalah  perubahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  akibat kegiatan pembangunan yang mempengaruhi perubahan pendapatan.

## KESIMPULAN
Vertikalitas  atau  formalisasi  yang  diterapkan  terhadap  kelompok pedagang  binaan  jauh  dari  keidealan  narasinya  yang  mana  formalisasi sebagai  suatu  regulasi  yang  dipimpin  negara  untuk  memperbaiki penghidupan  kelompok  pedagang  binaan.  Dengan  menganalisis  dialektika dan  produksi  ruang  perspektif  Henry  Lafebvre  meliputi  dimensi  praktik spasial,  representasi  ruang,  serta  ruang  representasi  ,  penelitian  ini  dapat menjadi  kritik  terhadap  mekanisme  formalisasi  yang  menjadi  alat  kuasa untuk  menggerakkan  dan  mengendalikan  pedagang  binaan  secara  terus- menerus. Kontrol terhadap masyarakat menunjukkan bahwa intervensi tidak mampu  memberikan  dampak  baik  bagi  pedagang  binaan  atau  mengubah keberadaannya  yang  penuh  kerentanan.  Terjadi  sebaliknya,  intervensi mampu mempertahankan citra ruang kota yang modern, indah, dan teratur. Ini  tercapai  memproduksi  ruang  sebagai  ruang  kuasa  dan  sekadar dikonsepsikan  melalui  rasionalitas  Negara  sehingga  tidak  mampu menyesuaikan  dengan  posisi  dan  karakteristik  dari  kelompok  pedagang binaan di ruang kota.
Sebagai  rekomendasi  untuk  masa  depan,  formalisasi terhadap  PKL  di  wilayah  perkotaan,  formalisasi  dapat  segera  dievaluasi secara akurat dari sifat dan konsekuensi dari penerapan formalisasi dari sisi spasial maupun sisi legalisasi berdasarkan kontekstualitas terhadap kondisi pelaku  aktivitas  ekonomi  informal  perkotaan.  Rekomendasi  dapat  berguna bagi  aktor-aktor  yang  beroperasi  sebagai  promotor  dari  formalisasi,  tanpa harus menghilangkan hak informalitas. Rekomendasi berupaya diwujudkan agar  mengurangi  kesenjangan  antara  desain  formalisasi  dan  penerapannya terhadap  seluruh  penghidupan  aktivitas  sehari-hari  kelompok  pedagang binaan, untuk mengejar ambisi pembangunan ruang kota yang modern serta inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Affairs, Social. 2021. “Informality and the Achievement of SDGs.” 1–46.
Al-Jundi SA, Al-Janabi HA, Salam MA, Bajaba S and Ullah S. 2022. “The Impact  of  Urban  Culture  on  Street  Vending:  A  Path  Model  Analysis of  the  General  Public's  Perspective”.  Front.  Psychol.  12:831014.  doi: 10.3389/fpsyg.2021.831014
Amin,  Nurul.  2017.  “Comparative  Advantage  of  Urban  Economy :  Policy Implications  to  Contain  Inequity  ,  Poverty  and  Environmental Degradation in The.” (February):17–18.
Andy  Fefta  Wijaya,  Fadel  Muhammad,  Marta  Trifena  Patriot,  and  Asti
Amelia  Novita.  2021.  “The  Implementation  of  Street  Vendor Relocation  Policy  in  the  Pro-Environmental  Era  in  Mojokerto  City Square.” The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning 2(2):145–59. doi: 10.46456/jisdep.v2i2.155.
Aotama,  Reynaldo  Christian,  and  Deavy  Rosaline  Henny  Klavert.  2021.
“Dampak  Sosial  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kawasan  Wisata Kuliner Kota Tomohon.” SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 18(1):1–9. doi: 10.21831/socia.v18i1.37719.
Armansyah, Sukamdi, and A. J. Pitoyo. 2019. “Informal Sector – a Survival or  Consolidation  Livelihood  Strategy:  A  Case  Study  of  the  Informal Sector Entrepreneurs in Palembang City, Indonesia.” Russian Journal of  Agricultural  and  Socio-Economic  Sciences  95(11):104–10.  doi: 10.18551/rjoas.2019-11.13.
Armansyah,  and  Mirna  Taufik.  2018.  “Populasi  Representasi  Perempuan
Pekerja Migran Menurut Laki-Laki Di Kota Palembang
Representation  of  Women  Migrant  Workers  by  Men  in  Palembang
City.” Populasi 26(1):26–38.
Banks,  Nicola,  Melanie  Lombard,  and  Diana  Mitlin.  2020.  “Urban Informality  as  a  Site  of  Critical  Analysis.”  Journal  of  Development
Studies 56(2):223–38. doi: 10.1080/00220388.2019.1577384.
Biqiku, Klea. 2023. “Random  Individual Facades , Informal Buildings and Aesthetic  Chaos :  How  Can  Urban  Architecture  Help  -  The  Case  of Tirana ,.” 8385(June):84–94.
Chawla,  Suthida.  2017.  “Informal  yet  Disciplined?  Thai  Government Policies  On  Street  Food  Vendors  of  Yoawarat  Road,  Bangkok.”
(December).
Dell’Anno,  Roberto.  2021.  “Inequality  and  Informality  in  Transition  and Emerging  Countries.”  IZA  World  of  Labor  (April):1–11.  doi:
10.15185/izawol.325v2.
Dwisusanto,  Yohannes  Basuki,  and  Ruth  Dea  Juwita.  2022.  “Materialise
Thirdspace  Through  Socio-Spatial  Integration  (Cases  of  Study: Thamrin 10, Jalan H. Agus Salim, Jalan Percetakan Negara, and Jalan Kramat  Raya).”  DIMENSI  (Journal  of  Architecture  and  Built Environment) 49(2):105–16. doi: 10.9744/dimensi.49.2.105-116.
Espinosa,  Horacio,  and  Marta  Contijoch.  2021.  “Public  Space  and  Its
Discontents.  Informality  and  Urban  Conflict.”  AIBR,  Revista  de Antropologia Iberoamericana 16(02). doi: 10.11156/aibr.160203e.
Faruk.  (2020).  Ruang  Kota  Yogyakarta  dalam  perspektif  produksi  ruang Henri Lefebvre. Dalam Udasmoro, W. Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media (257–292). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Gengzhi, S., Basha, N. K., Ramachandran, S., Gu, J., Liu, M., & Zhang, P.
2022. “The Revised Effect on Community Residents’ Perception and Support  in  Rural  Historical  Tourism:  The  Case  of  Qintong  Ancient Town.” Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism
11(1):1–39.
Grainger, Garrett L. 2022. “Seeing like a Shadow State: An Ethnography of
Homeless Street Outreach in the USA.” Urban Geography 1–21. doi: 10.1080/02723638.2022.2093051.
Hidayati, Nurani Nurul, and Nurini Nurini. 2014. “Kajian Formalisasi PKL Di Kawasan Pasar Waru Semarang.” Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 10(4):376. doi: 10.14710/pwk.v10i4.8165.
Holgersen,  Ståle.  2017.  “David  Harvey:  Seventeen  Contradictions  and  the End of Capitalism.” Agora 34(2–03):265–81. doi: 10.18261/issn1500-
1571-2016-02-03-13.
ILO.  2020.  “Krisis  COVID-19  Dan  Sektor  Informal:  Respons  Langsung Dan Tantangan Kebijakan.” International Labour Organization 1–10.
Irwan, Sudarisman, Mustafa Muhizam, and Mohd Isa Mohd Hafizal. 2019. “Effects  of  Intervention  of  Street  Vendors  on  Public  Spaces  of Tegalega Park, Bandung, Indonesia.” International Journal of Property Sciences 9(1):12–26. doi: 10.22452/ijps.vol9no1.2.
Journal, P. C. D., and Volume Viii. 2020. “Power , Conflict and Democracy In South and Southeast Asia.” VIII(1).
Lee, So Yoon. 2021. “An Urban Explanation of Jokowi’s Rise: Implications
for  Politics  and  Governance  in  Post-Suharto  Indonesia.”  Journal  of Current Southeast Asian Affairs 40(2):293–314. doi:
10.1177/1868103421990853.
Maela,  Bening  Hesti,  Suryo  Sakti  Hadiwijoyo,  and  Daru  Purnomo.  2022.
“Representasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sumber Mata Air Kali Benoyo  Dalam  Perspektif  Henri  Lefebvre.”  Jurnal  Analisa  Sosiologi 11(1):30–48. doi: 10.20961/jas.v11i1.55747.
Malasan, Prananda Luffiansyah. 2019. “The Untold Flavour of Street Food:
Social  Infrastructure  as  a  Means  of  Everyday  Politics  for  Street Vendors  in  Bandung,  Indonesia.”  Asia  Pacific  Viewpoint  60(1):51–
64. doi: 10.1111/apv.12217.
Malik,  Abdul.  2018.  “Ruang  Publik  Sebagai  Representasi  Kebijakan  Dan Medium  Komunikasi  Publik  (Studi  Komunikasi  Kebijakan  Ruang Publik Kota Serang).” Sawala 6(2):82–88.
Minanto,  Ali.  2018.  “Kota,  Ruang,  Dan  Politik  Keseharian:  Produksi  Dan
Konsumsi  Ruang  Bersenang-Senang  Dalam  Geliat  Yogyakarta.” Jurnal Komunikasi 13(1):41–56. doi: 10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art3. Nogueira,  Mara,  and  Hyun  Bang  Shin.  2022.  “The  ‘Right  to  the  City Centre’:  Political  Struggles  of  Street  Vendors  in  Belo  Horizonte, Brazil.” City 26(5–6):1012–28. doi: 10.1080/13604813.2022.2126208.
Novitasari,  Rika,  and  Debrina  Rahmawati.  2020.  “Perlindungan  Hukum
Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal UD. Gangsar Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.” 13(2):115–24.
Nurany, Fierda. 2021. “The Policy Instruments of Street Vendor Relocation in  Surabaya  Bulak  Fish  Center.”  Dia  19(1):68–84.  doi:
10.30996/dia.v19i1.4800.
Pitoyo, Agus Joko, Bagas Aditya, and Ikhwan Amri. 2020. “The Impacts of COVID-19  Pandemic  to  Informal  Economic  Sector  in  Indonesia: Theoretical  and  Empirical  Comparison.”  E3S  Web  of  Conferences 200. doi: 10.1051/e3sconf/202020003014.
Polese,  Abel.  2015.  “Informality  Crusades:  Why  Informal  Practices  Are
Stigmatized, Fought and Allowed in Different Contexts According to an  Apparently  Understandable  Logic.”  Caucasus  Social  Science Review (CSSR) 2(1):1–26.
Polese, Abel. 2021. “What Is Informality? (Mapping) ‘the Art of Bypassing the State’ in Eurasian Spaces - and Beyond.” Eurasian Geography and Economics 00(00):1–43. doi: 10.1080/15387216.2021.1992791.
Prastyo,  Rebdra  Dwi.  2019.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Informal Di Indonesia.” 4–5.
Putra,  Ghoustanjiwani  Adi.  2019.  “Privatisasi  Dalam  Ruang  Publik  Studi Kasus : Taman Merbabu Malang.” 69–78.
Rosaldo, Manuel. 2021. “Problematizing the ‘Informal Sector’: 50 Years of Critique,  Clarification,  Qualification,  and  More  Critique.”  Sociology Compass 15(9). doi: 10.1111/soc4.12914.
Sariffuddin,  Sariffuddin,  Hadi  Wahyono,  and  Brotosunaryo  Brotosunaryo.
2017.  “Street  Vendors  Hypergrowth:  Consequence  of  Uncontrolled Urbanization In Semarang City.” KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture 9(1):81–91. doi:
10.15294/komunitas.v9i1.8497.
Silitongo,  Tifani.  2021.  “Analisis  Dampak  Ekonomi  Implementasi Kebijakan  Revitalisasi  Pasar  Tradisional  (Studi  Kasus  Pada Revitalisasi  Pasar  Tanggul  Surakarta).”  Mahasiswa  Wacana  Publik
1:398–415.