## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN TARIF JUAL BELI AIR PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
(Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan

## Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)

## Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi dan Ateng Rohendi

## Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
The  regional  drinking  water  company  (PDAM)  Tirta  Medal  Sumedang  is  a  company  engaged  in  the distribution of water that sells its products, namely in the form of clean water. But in the application of the  charge,  are  likely  to  be  detrimental  to  customers.  The  rates  applied  PDAM  Sumedang  based  on decision  letter  of  Regent  Sumedang  number:  690/KEP.  51.0-HUK/2015  about  the  determination  of the tariff  adjustment  of  drinking  water  in  the  Area  of  drinking  water  for  the  water  Company  Medal Sumedang wear wearing 10 minimum cubic meters. This means that although customers in a month to wear the water PDAM of 5, 6, or 7 cubic meters then the payment is charged to the customer remain, namely  10  cubic  meters.  This  research  aims  to  find  out:  first,  knowing  and  describe  practice  of  selling water PDAM, the determination of the price classification, and the customer PDAM Tirta Medal; and second, an analysis of the economic law of Sharia against the application of the price and selling the water PDAM  in  the  environment  Cipada  Kotakulon  Village  sub  district  of  Sumedang  Selatan  Sumedang. Research  methodology  descriptive  method  used  is  a  study  that  attempted  to  observe  the  problems systematically and accurately about the facts and the nature of the particular object. Descriptive research is aimed at exposing and illustrating the practice and application of fares and selling water PDAM Tirta Medal Sumedang and perspective of economic law according to Sharia law. The fare is the price list which is manifested in the form of currency. While the selling is the exchange of property between two parties on the basis of mutual consent and moving belong with the dressing that can be justified, it means the item is interchangeable with the replace tool which can be justified. The results of such research, researchers concluded: first, the practice of buying and selling of water PDAM Tirta Medal Sumedang is to manage and  distribute  their  products  (fresh  water),  accept  the  installation  of  connections  new  subscription, provide  the  information  It  takes  consumers,  responding  to  complaints  from  consumers,  and  serve  the payments, while the determination of the price of the water and its customers set up based on the decision letter of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 December 30, 2015; and second, the application of the tariff and selling water TAPS Tirta Medal Sumedang based on DECREE of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 does not comply with the laws of the Sharia, because economic  mechanism  pricing  in  economic  law  of  Sharia  should  be  in  accordance  with  the  trends  of  al- Sharia,  i.e.  the  realization  of  kemashlahatan  and  avoid  any  damage  to  the  relationship  between  human (hablum min an-nas). The authors suggest the need for further regulation of the PDAM Sumedang and also  local  governments  in  implementing  the  water  tariff.  Given  the  community  or  customers  who complained a lot and feel aggrieved by the rate of water PDAM.
Key Words: regional drinking water company (pdam), setting of price, water management

## Abstrak
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Medal  Kabupaten  Sumedang  adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian air yang menjual produknya yaitu berupa air bersih. Namun dalam penerapan tarifnya, cenderung merugikan pelanggan. Tarif  yang  diterapkan  PDAM  Kabupaten  Sumedang  berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati  Sumedang  Nomor  :  690/KEP.510-HUK/2015  tentang  Penetapan  Penyesuaian Tarif  Air  Minum  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Medal  Kabupaten Sumedang memakai pemakaian minimum 10 meter kubik.  Artinya, meskipun pelang- gan dalam sebulan memakai air PDAM 5, 6, atau 7 meter kubik maka pembayaran yang dibebankan  kepada  pelanggan  tetap,  yaitu  10  meter  kubik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui: pertama ,  Mengetahui  dan  mendiskripsikan  praktek  jual  beli  air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Medal; dan kedua , analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan  Cipada  Kelurahan  Kotakulon  Kecamatan  Sumedang  Selatan  Sumedang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang  diupayakan  untuk  mengamati  permasalahan  secara  sistematis  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  dan  sifat  objek  tertentu.  Penelitian  deskriptif  ditujukan  untuk memaparkan  dan  menggambarkan  praktek  dan  penerapan  tarif  jual  beli  air  PDAM Tirta  Medal  Kabupaten  Sumedang  serta  perspektif  hukumnya  menurut  hukum ekonomi syariah. Tarif adalah daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang. Sedangkan jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan  milik  dengan  ganti  yang  dapat  dibenarkan,  berarti  barang  tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Hasil dari penelitian tersebut, peneliti  menyimpulkan: pertama ,  praktek  jual  beli  air  PDAM  Tirta  Medal  Kabupaten Sumedang  adalah  mengelola  dan  mendistribusikan  produknya  (air  bersih),  menerima pemasangan  sambungan  langganan  baru,  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan konsumen,  menanggapi  pengaduan  dari  konsumen,  dan  melayani  pembayaran, sedangkan penentuan tarif air dan penggolongan pelanggan di atur berdasarkan Surat Keputusan  Bupati  Sumedang  nomor:  690/KEP.510-HUK/2015  tanggal  30  Desember 2015; dan kedua , penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang berdasarkan SK Bupati Sumedang Nomor: 690/KEP.510-HUK/2015 tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena  mekanisme penentuan harga dalam hukum ekonomi syariah  harus  sesuai  dengan maqashid  al-syariah, yaitu  merealisasikan  kemashlahatan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia ( hablum min an-nas ). Penulis menyarankan  perlu  adanya  regulasi  lebih  lanjut  dari  pihak  PDAM  Kabupaten Sumedang  dan  juga  pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  tarif  air.  Mengingat masyarakat atau pelanggan banyak yang mengeluhkan dan merasa dirugikan oleh tarif air PDAM yang sekarang.

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  me- mberikan  petunjuk  komprehensif  bagi manusia  untuk  diterapkan  dalam  kehi- dupan  sehari-hari,  Islam  tidak  hanya mengajarkan  masalah  tauhid  dan  ubudi- yah,  tapi  juga  mengatur  prinsip-prinsip bermuamalah  yang  semua  kegiatannya diperbolehkan  kecuali  ada  ketentuan yang  dilarang.  Untuk  merealisasikan  hal tersebut  dalam  syari’at  Islam  telah ditentukan  aturan-aturan  baik  melalui ayat  al-Qur’an  maupun  al-Hadits  dari Nabi  Muhammad  SAW.  Salah  satu  dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktek  jual  beli  air  Perusahaan  Daerah Air Minum (PDAM).
Jual  beli  adalah  menukar  sesuatu dengan  barang  dengan  barang  yang  lain dan  uang  sebagai  alat  pembayaran  deng- an cara tertentu (akad). 1
Jual beli sebagai perdagangan atau pertukaran harta harus berdasarkan ridho kedua  belah  pihak,  serta  adanya  kese- imbangan dan persamaan hak dalam per- janjian jual beli antara apa yang diberikan dengan  apa  yang  diserahkan  oleh  pem- beli.  Apabila  kegiatan  jual  beli  itu merugikan  banyak  orang  dan  meng- untungkan  sebagian  kecil  orang,  pasti akan  ditolak.  Rukun  jual  beli  ada  empat, yaitu ada penjual dan pembeli, ada sighat (lafal  ijab  dan  qabul),  ada  barang  yang dibeli  dan  ada  nilai  tukar  pengganti barang. Apabila salah satu rukun itu tidak
1 M.  Abdul  Mujib, Kamus  Istilah  Fiqh ,  (Jakarta  : Pustaka Firdaus, 1994), hlm 142
terpenuhi,  maka  tidak  sah  jual  beli tersebut.
Kota  Sumedang  memiliki  Perusa- haan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  yang menjual  produknya  yaitu  berupa  air  ber- sih  kepada  para  konsumen  yang  bertu- juan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manu- sia. Hal ini dilakukaan PDAM Kabupaten Sumedang  karena  masyarakat  Sumedang sangat  membutuhkan  air  untuk  kebu- tuhan  sehari-harinya,  terutama  warga Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan  Sumedang  Selatan.  Adapun praktek  yang  dilaksanakan  oleh  PDAM Kabupaten  Sumedang  adalah  bergerak dalam bidang pendistribusian air.
Pembelian air oleh konsumen dila- kukan dengan cara berlangganan. Konsu- men memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan  pembayaran.  Tempat  pemba- yaran  rekening  melalui  loket-loket  yang telah  ditentukan  PDAM  Kabupaten Sumedang.
Praktek  jual  beli  tersebut  menam- pakkan adanya permasalahan yaitu beru- pa  penerapan  tarif  jual  beli  air  PDAM. Terdapat dalam hadist yang berbunyi:
َّللا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح ٍبَشْوَح ِنْب ِشاَرِخ ُنْب ِهَّللا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنْب ِه َلاَق  ٍساَّبَع ِنْبا  ْنَع ٍدِهاَُمُ  ْنَع  ٍبَشْوَح ِنْب  ِماَّوَعْلا  ْنَع ُّ ِنِاَبْيَّشلا ٍث َلََث  ِفِ ُءاَكَرُش َنوُمِلْسُمْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق ا  ِفِ َءاَمْلا  ِنِْعَ ي  ٍديِعَس وُبَأ  َلاَق  ٌماَرَح ُهُنََثََو  ِراَّنلاَو  َِلََكْلاَو  ِءاَمْل َيِراَْلْا Abdullah  bin  Sa’id  menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibani dari Awam bin  Hausyai  dari  Mujahid  dari  Ibnu Abbas  ia  berkata:  Rasulullah  SAW
bersabda:  ‚Orang  Islam  mempunyai hak  yang  sama  dalam  tiga  hal  yaitu  : air,  rumput  dan  api  dan  harganya (menjualnya) adalah haram‛ (HR.Ibnu Majah) 2 .
Ibnu  Qudaimah,  Ibnu  Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk pene- tapan  harga  tersebut  kepada  dua  macam kategori.  Pertama,  penetapan  harga  yang bersifat  dhalim  dan  penetapan  harga yang  bersifat  adil.  Penetapan  harga  yang bersifat  dhalim  adalah  pematokan  harga yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang tidak  sesuai  dan  tidak  logis  dengan  kon- disi  mekanisme  pasar  akibat  terbatasnya pasokan  komoditas  dan  langkahnya barang  atau  jasa,  sementara  permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan  para  pedagang.  Penetapan harga  yang  diperbolehkan  dan  bahkan wajib  dilakukan  menurut  mereka  adalah ketika  terjadi  lonjakan  harga  yang  cukup tajam,  signifikan,  massif  dan  fantastis menurut  bukti  akurat  disebabkan  oleh ulah  para  spekulan  dan  pedagang.  Akan tetapi,  pematokan  harga  tersebut  juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan  biaya  produksi,  biaya distribusi,  transportasi,  modal,  margin, keuntungan  bagi  para  produsen  maupun pedagang. 3
Menurut  Ibnu  Qudamah,  beliau memberikan  alasan-alasan  tidak  diper- kenankannya  mengatur  harga 4 :  a.  Rasu- lullah  SAW  tidak  pernah  menetapkan
2 Ibn Majah, Sunan, CD al-Kutub al-Tis’ah, Hadis no. 2463.
3 Setiawan  Budi  Utomo, Fiqih  Aktual  (Jawaban Tuntas  Masalah  Kontemporer) ,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2003), hlm 92
4 Heri  Sudarsono, Konsep  Ekonomi  Islam  (suatu pengantar) , (Yogyakarta : Ekonisia UII,2004), hlm 224
harga,  meskipun  penduduk  mengingin- kannya.  Bila  diperbolehkan,  pastilah Rasulullah  akan  melaksanakannya,  b. Menetapkan harga adalah sesuatu ketida- kadilan  (zulm)  yang  dilarang.  Ini  me- libatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap  orang  memiliki  untuk  menjual pada  harga  berapa  pun,  asal  ia  sepakat dengan pembelinya.
Islam  tidak  setuju  dengan  segala tindakan-tindakan  yang  dapat  melam- bungkan  harga,  karena  disisi  lain  ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan  suatu  barang.  Dalam  Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor  yang  mempengaruhi  tingginya harga.
Lingkungan Cipada Kelurahan Ko- takulon  adalah  salah  satu  yang  mem- butuhkan  air  bersih,  karena  mayoritas penduduk  di  sana  memiliki  sumur  akan tetapi airnya sangat keruh sehingga tidak dapat  digunakan  untuk  mandi,  cuci  dan lain-lain,  maka  dari  itu  mau  tidak  mau mereka  harus  memakai  air  bersih  dari PDAM  setempat.  Pasalnya,  penerapan tarif  tersebut  cenderung  merugikan  pela- nggan dengan kondisi distribusi air sering berhenti,  hanya  keluar  pada  malam  hari saja.  Kerugian  itu  di  rasakan  karena dalam  sebulan  pemakaian  air  sesuai meter  langganan  PDAM  tidak  sampai  10 meter  kubik  atau  hanya  sebesar  7  meter kubik  saja,  artinya  dalam  pemakaian  air sebesar  10  meter  kubik  maka  dikenakan tarif Rp 27.500,-. Kemudian jika memakai air melebihi 10 meter kubik maka tarifnya berbeda  dan  jika  memakai  air  tidak  lebih dari  10  meter  kubik  maka  tarifnya  sama
yaitu  Rp  27.500,-.  Dari  pernyataan  ter- akhir  dapat  disimpulkan  bahwa  kita harus bayar 3 meter kubik atau Rp 8250,- pemakaian  air  yang  tidak  pernah  kita pakai.
Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat  di  Lingkungan  Cipada  yang membutuhkan  air  bersih  untuk  diguna- kan kegiatan sehari-hari. Untuk itu penu- lis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah  penerapan  tarif  tersebut  diper- bolehkan  atau  bahkan  melanggar  hukum Islam  karena  adanya  ketidakjelasan  pada tarif jual beli air PDAM tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan  tarif  jual  beli  air  PDAM  di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penerapan Tarif  Jual  Beli  Air  PDAM  Tirta  Medal Kabupaten  Sumedang  (Studi  Kasus  di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan).
Berdasarkan  latar  belakang  masa- lah  yang  telah  penulis  uraikan,  maka permasalahan  dapat  dirumuskan  sebagai berikut : Pertama, Bagaimana praktek jual beli  air  PDAM,  penentuan  tarif  PDAM, dan  penggolongan  pelanggan  PDAM Tirta Medal berdasarkan Surat Keputusan Bupati  Sumedang  Nomor  :  690/KEP.510- HUK/  2015  tentang  Penetapan  Penye- suaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  Tirta  Medal  Kabu- paten  Sumedang  di  Lingkungan  Cipada Kelurahan  Kotakulon  Kecamatan  Sume- dang Selatan Sumedang?
Kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual  beli  air  minum  Perusahaan  Daerah Air  Minum  di  Lingkungan  Cipada  Kelu- rahan  Kotakulon  Kecamatan  Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif. Alasan  menggunakan  metode  deskriptif ini  penulis  dapat  mendeskripsikan  atau memberikan  gambaran  tentang  suatu satuan  analisis  secara  utuh  sebagai  suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demi- kian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 5 Dalam hal ini penulis akan  menggambarkan  pelaksanaan  pene- rapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten  Sumedang  di  lingkungan Cipada  Kelurahan  Kotakulon  Kecamatan Sumedang  Selatan  Kabupaten  Sumedang serta  perspektif  hukumnya  menurut hukum ekonomi syariah.
Sumber  Data.  Data  yang  diper- lukan  dalam  penelitian  ini  digali  dari sumbernya,  baik  primer  maupun  sumber sekunder,  yaitu:  a)  Data  primer  adalah sumber  yang  diperoleh  atau  dikumpul- kan  dari  lapangan.  B)  Data  sekunder adalah studi dokumen yaitu sumber data yang  dari  dokumen  yang  berhubungan
5 Suharmi  Arikunto, Prosedur  Pendekatan  Praktik (Edisi  Revisi  Cet.14), (Jakarta  : Rineka  Cipta, 2010),  hlm. 24
dengan klausula buku dalam menetapkan tarif dasar dalam jual beli air PDAM.
Teknik  Pengumpulan  Data.  Untuk memperoleh  data  yang  kongkrit,  peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data sebagai berikut:
Wawancara  (Interview),  Penulis menggunakan  tekhnik  ini  untuk  diterap- kan  pada  sumber  data  pokok  (primer), guna  mengetahui  dan  mendapatkan  vali- ditas  informasi.  Observasi  (pengamatan), Observasi  dimaksudkan  untuk  menge- tahui kondisi objektif di lokasi penelitian. Studi Kepustakaan, Yaitu dengan mencari data  informatif  dari  beberapa  literatur mengenai  hal-hal  yang  relevan  dengan permasalahan penulis bahas yang diambil dari buku-buku, artikel, dan lain-lain.
Pengolahan  dan  Analisis  Data, Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh  penulis  adalah  menganalisis  data dengan cara sebagai berikut: a) Mengum- pulkan  data:  Langkah  ini  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  dan  infor- masi tentang penerapan tarif PDAM Tirta Medal  Sumedang.  b)  Menyeleksi  data: Suatu  proses  dalam  pengelompokan  data yang  didapatkan  untuk  penelitian.  c) Menganalisi data : Merupakan tahap dari proses  penelitian  karena  dalam  isinya  itu terdapat  uraian-uraian  yang  akan  men- jawab permasalahan dalam penelitian ini. d) Menyimpulkan : Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari  kesimpulan  tersebut  akan  diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.
Jenis  penelitian  ini  adalah  pene- litian  empiris.  Dimana  penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan.  Penelitian
terhadap  penerapan  tarif  jual  beli  air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang  Selatan  Sumedang.  Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah  analisis  deskriptif.  Metode  ini diawali  dengan  menggambarkan  Kenya- taan  yang  ada  di  lapangan  mengenai penerapan  tarif  jual  beli  air  PDAM  di Lingkungan  Cipada  Kecamatan  Sume- dang  Selatan  Sumedang,  kemudian  dite- liti dan Dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan  untuk  memecahkan  permasa- lahan-permasalahan mengenai penerapan tarif  jual  beli  air  PDAM  di  Lingkungan Cipada  Kecamatan  Sumedang  Selatan Kabupaten Sumedang.

## KERANGKA TEORITIK
Tahun  1972  setelah  sidang  khusus tentang lingkungan hidup oleh PBB pada tanggal 5 juni 1972 pemerintah di hampir semua negara, termasuk Indonesia, mulai menangani  masalah-masalah  lingkungan secara nasional. Dan pengalaman sejak itu menunjukan bahwa penanggulangan masalah  lingkungan  tidaklah  mudah. Masalah  lingkungan,  terkandung  dida- lamnya berbagai konflik dan berbenturan antara  kepentingan-kepentingan  yang  sa- ling bertolak belakang 6 .
Dapatlah  dimengerti  bahwa  air merupakan  benda  alam  yang  mutlak diperlukan  bagi  hidup  dan  kehidupan, dan oleh karenanya air merupakan unsur utama  dalam  setiap  sistem  lingkungan
6 Moh  Soerjani,  Rofiq  Ahmad,  Rozy  Munir, Lingkungan:  Sumber  Daya  Alam  dan  Kependudukan  dalam Pembangunan, Jakarta  :  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1987, hlm. 51
hidup.  Penanganan  masalah  air  adalah masalah  lingkngan  hidup,  dan  penanga- nan  masalah  lingkungan  hidup  tidaklah akan  tuntas  tanpa  ditanganinya  masalah air 7 .
Jual  beli  merupakan  akad  yang umum  digunakan  oleh  masyarakat,  kare- na  dalam  setiap  pemenuhan  kebutuhan- nya,  masyarakat  tidak  bisa  berpaling untuk  meninggalkan  akad  ini. 8 Jual  beli adalah  kontrak,  yang  dibuat  berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang  dinyatakan  dengan  jelas  baik  deng- an  lisan  maupun  lainnya  yang  bermakna sama. 9 Dalam  hal  jual  beli,  Islam  juga telah  menetapkan  aturan-aturan  hukum- nya  seperti  yang  telah  diajarkan  oleh Nabi,  baik  mengenai  rukun,  syarat  mau- pun  bentuk  jual  beli  yang  diperbolehkan ataupun  yang  tidak  diperbolehkan.  Jual beli semakin berkembang tentunya antara si  penjual  dengan  si  pembeli  harus  lebih berhati-hati  dalam  melakukan  transaksi- nya.  Nabi  menghimbau  agar  dalam  akad jual  beli  penetapan  harga  disesuaikan dengan  harga  yang  berlaku  di  pasaran secara  umum.  Disyaratkan  dalam  akad jual  beli,  adanya  ijab  dari  pihak  penjual dan  qabul  dari  pihak  pembeli.  Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan  dari  syubhat,  gharar,  ataupun riba.
Nilai-nilai  syariat  mengajak  seo- rang  muslim  untuk  menerapkan  konsep ta’sir (penetapan harga) dalam kehidupan
7 Ibid., hlm. 58
8 Dimyauddin  Djuwaini, Fiqih  Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69
9 Muhammad  Sharif  Chaudhry, Sistem  Ekonomi Islam Prinsip Dasar , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124
ekonomi, menetapkan harga sesuai deng- an  nilai  yang  terkandung  dalam  barang tersebut. Dengan adanya ta’sir atau pene- tapan  harga  maka  akan  menghilangkan beban  ekonomi  yang  mungkin  tidak dapat  dijangkau  oleh  masyarakat,  meng- hilangkan  praktek  penipuan,  serta  me- mungkinkan  ekonomi  dapat  berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati. 10 Harga adalah salah satu unsur bau- ran  pemasaran  yang  menghasilkan  pen- dapatan,  unsur-unsur  lainnya  menghasil- kan  biaya.  Harga  adalah  unsur  bauran pemasaran  yang  paling  mudah  disesuai- kan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan pro- mosi  membutuhkan  lebih  banyak  waktu. Harga  juga  mengkomunikasikan  posisi nilai  yang  dimaksudkan  perusahaan  ter- sebut  kepada  pasar  tentang  produk  dan mereknya. 11
Beberapa  faktor  yang  mempenga- ruhi  penetapan  harga,  yaitu  diantaranya situasi pasar, permintaan dan persaingan, biaya,  strategi  bauran  pemasaran,  harap- an  perantara,  faktor-faktor  lingkungan makro  (sosial,  ekonomi,  budaya  dan politik),  dan  aspek  manajerial  organisasi atau  perusahaan. 12 Agar  dapat  sukses dalam  memasarkan  suatu  barang  atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya  secara  tepat.  Harga  merupakan satu-satunya  unsur  bauran  pemasaran yang memberikan pemasukan atau
10 Abdul  Sami ‟ Al-Mishri, Pilar-Pilar  Ekonomi Islam ,  Cet  ke-I(Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006),  hlm. 95
11 Philip  Kotler, Manajemen  Pemasaran  (edisi  ke sebelas) Jilid 2 , (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 139 12 Bilson  Simamora, Memenangkan  Pasar:  dengan Pemasaran  Efektif  dan  Profitabel ,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 198
pendapatan  bagi  perusahaan,  sedangkan ketiga  unsur  lainnya  (produk,  distribusi, dan  promosi)  menyebabkan  timbulnya biaya  (pengeluaran).  Disamping  itu,  har- ga  merupakan  unsur  bauran  pemasaran yang  bersifat  fleksibel,  artinya  dapat diubah dengan cepat. 13
Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  sebagai  BUMD  (Badan  Usaha Milik Daerah) yang bekerja dibidang pen- gadaan  air  bersih  merupakan  satu- satunya  badan  milik  daerah  yang  tugas dan  fungsinya  salah  satunya  adalah pengadaan  air  bersih  bagi  masyarakat. Masyarakat  memerlukan  air  dan  negara memfasilitasinya. Dengan demikian maka terjadilah  suatu  hubungan  hukum  antara masyarakat yang memerlukan air dengan PDAM.  Peristiwa  tersebut  adalah  ter- jadinya  hubungan  jual  beli  antara  ke- duanya  yang  terwujud  dalam  layanan pengairan  air  ke  rumah-rumah  pendu- duk.  Tarif  PDAM  Tirta  Medal  Sumedang ditentukan  oleh  SK  Bupati  Nomor  690/ Kep.510-Huk/2015  tentang  Penetapan  Pe- nyesuaian  Tarif  Air  Minum  Pada  Peru- sahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Medal Kabupaten Sumedang.
Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  bertujuan  untuk;  Pertama,  me- wujudkan  dan  meningkatkan  pelayanan umum  dalam  memenuhi  kebutuhan  air minum.  Kedua,  memperoleh  pendapatan yang  wajar  agar  perusahaan  mampu mengembangkan  diri  sesuai  dengan fungsinnya.  Ketiga,  menyelenggarakan
13 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran , (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 151
pemanfaatan  umum  yang  dapat  dirasa- kan oleh masyarakat.
Terdapat  beberapa  karya  yang membahas  tentang  arti  penting  air  seba- gai  sumber  kehidupan  manusia,    terkait penelitian  yang  penulis  kaji  namun dengan  sudut  pandang  objek  kajian,  dan bentuk  tulisan  yang  berbeda.  Diantara tulisan-tulisan  itu  diantaranya  Analisis Pelanggaran  Konstitusi  artikel  yang  ditu- lis  oleh  Benny  D  Setianto 14 dalam  artikel ini  dipaparkan  tentang  arti  penting  air bagi  kehidupan  manusia,  jadi  tidaklah dibenarkan  jika  penguasaan  atas  sumber daya  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  ini  dimonopoli  oleh  segelintir individu maupun kelompok demi kepen- tingan  bisnis  mereka  tanpa  memperhati- kan kondisi masyarakat sekitar.
Proses jual beli air PDAM merupa- kan  masalah  duniawi,  namun  proses  dan tujuannya  harus  sesuai  dengan  ajaran Islam  yang  secara  umum  tidak  boleh menimbulkan  madharat  kepada  diri  sen- diri ataupun kepada orang lain, dan tidak boleh  merugikan  diri  sendiri  atau  meru- gikan  orang  lain.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah fiqh, yaitu :
رارضلاورارض لا
‚Tidak  boleh  menyusahkan  orang  dan tidak  boleh  balas  menyusahkan‛ 15 . (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)
Dalam  fiqh  al-mu’amalah,  sebagai aturan  yang  ditetapkan  oleh  syara’,
14 Benny  D.  Setianto, Analisis  Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air, Http:www.republika.co.id. akses 8 Agustus 2017
15 Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa An- Nadhair, (Maktabah  Ats-Tsaqafi  Li  An-Nasyri  WA  At- Tauzi’ : Kairo, 2007), hlm 120
terdapat prinsip-prinsip yang harus dipe- nuhi  apabila  sebuah  interaksi  antar  sesa- ma manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip- prinsip tersebut dijadikan sebagai ugeran bagi  umat  Islam  dalam  upaya  perolehan dan  pendayagunaan  harta  dan  kepe- milikannya.  Prinsip-prinsip  yang  dijadi- kan sebagai ugeran dalam upaya peroleh- an  dan  pendayagunaan  harta  dan  kepe- milikan itu dalam fiqh al-mu’amalah dise- but  dengan  prinsip-prinsip  mu’amalah (usus al-mu’amalah). 16
Berdasar  pada  apa  yang  banyak dikemukakan  oleh  para  fuqaha  ketika mendeskripsikan fiqh al-muamalah, maka setidaknya  ada  empat  prinsip  dalam mu’amalah, yaitu : 17
Pertama  pada  asalnya  mu’amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya ( al-ashl  fi al-mu’amalah al-ibahah  hatta  yaquma  al-dalil  ‘ala  al- tahrim ); Kedua, Mu’amalah itu hendaknya dilakukan  dengan  suka  sama  suka  ( ‘an taradhin ); Ketiga, Mu’amalah yang dilaku- kan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak madharat ( jalb al-mashalih wa dar’u  al-mafasid );  dan  Keempat,  Dalam mu’amalah  itu  harus  terlepas  dari  unsur gharar,  kezaliman,  dan  unsur  lain  yang diharamkan berdasarkan Syara’.
Gambaran  yang  jelas  supaya  tidak terjadi  kesalahpahaman  pembaca  dalam mengartikan  judul  skripsi  ini,  maka penulis  memandang  perlu  untuk  menge-
16 Yadi  Janwari, Asuransi  Syari’ah, (Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2005), hlm 130
17 Ibid., hlm 130
mukakan  secara  tegas  dan  terperinci maksud dari judul skripsi tersebut.
Hukum  Ekonomi  Syariah:  Keten- tuan-ketentuan  hukum  muamalah  yang mengatur  tentang  akad  jual  beli  yang bersumber  dari  Al-Quran,  Hadits  dan beberapa pendapat Ulama fiqh. Peraturan yang ditetapkan dalam Islam.
Jual  beli:  Menukar  suatu  barang dengan  barang  yang  lain  dengan  rukun dan  syarat  tertentu.  Tarif:  Daftar  harga yang  diwujudkan  dalam  bentuk  mata uang.  Air  PDAM  :  Air  bersih  yang  dike- luarkan  oleh  PDAM  dan  ditambah  guna- nya  atau  nilainya  dulu  proses  produksi dan  menjadi  hasil  akhir  dari  akhir  pro- duksi itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Harga  memainkan  peranan  pen- ting  dalam  menentukan  keuntungan  ke- pada  penjual.  Semakin  tinggi  harga  ba- rang,  maka  semakin  tinggi  keuntungan yang  diraih  oleh  entity  yang  mengeluar, menjual  dan  memasarkan  barang  ters- ebut.  Namun,  banyak  yang  tidak  me- mahami  bahwa  setiap  kali  mereka  mena- ikkan harga barang, maka semakin meni- ngkat bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pengguna.
Pengertian  harga  menurut  Rach- mat  Syafe’i,  harga  hanya  terjadi  pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad,  baik  lebih  sedikit,  lebih  besar,  atau sama  dengan  nnilai  barang.  Biasanya, harga  dijadikan  penukar  barang  yang diridhai  oleh  kedua  pihak  akad.  Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga  merupakan  sesuatu  kesepakatan
mengenai  transaksi  jual  beli  barang  atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. 18
Harga  tersebut  haruslah  direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih  sedikit,  lebih  besar,  atau  sama dengan  nilai  barang  atau  jasa  yang ditawarkan  oleh  pihak  penjual  kepada pihak  pembeli.  Menurut  Ibnu  Taimiyah yang  dikutip  oleh  Yusuf  Qardhawi:  ‚Pe- nentuan  harga  mempunyai  dua  bentuk; ada  yang  boleh  dan  ada  yang  haram. Ta’sir  ada  yang  zalim,  itulah  yang diharamkan  dan  ada  yang  adil,  itulah yang dibolehkan‛ 19 . دهَع ىَلَع ُرْعِّسلا  َلََغ : لاَق هْنَع للها ىضر  ِسنُأ ْنَع ِللها  ُلوُسَر : لاَقَ ف ، اَنَل َرَعَس : للها لوسراي : اولاَقَ ف مَّلَسَو هيَلَع ُللها ىَّلَص ىَقْلَأ ْنَأ  ْوُجْرَلأ َ ِّنِِإَو  ُقاَّزَّرلا ُطِساَبْلا ُضِباَقْلا ُرِّعَسُمْلا َوُه َللها َّنِإ ٍلاَم َلاَو ٍمَد  ِفِ ٍةَمِلْظَِبِ  ِنُِبُلْطَي ٌدَحَأ َسْيَلَو َللها ‚Dari  Anas  RA,  dia  berkata  :  Harga melonjak  pada  masa  Rasulullah  SAW Maka  berkatalah  orang-orang,  Wahai Rasulullah,  tetapkanlah  harga  untuk kami.  Maka  bersabda  Nabi  SAW. Sesungguhnya  Allah  adalah  Dzat Yang  Menetapkan  Harga,  Yang Memegang  Rizki,  Yang  Melapangkan Rizki, Yang Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh  akan  betul-betul  berharap berjumpa  dengan  Tuhanku  sementara tak  ada  seorang  pun  dari  kalian  yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman  dalam  urusan  harta  atau nyawa‛ 20 . (HR Abu Dawud)
18 Rachmat  Syafei, Fiqh  Muamalah, (Bandung  : Pustaka Setia, 2000), hlm 87
19 Yusuf  Qardhawi, Norma  Dan  Etika  Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm 257 20 Abu  Dawud, Sunan, CD  al-Kutub  al-Tis’ah, Hadis no 3450
PDAM  Sumedang  merupakan  pe- nyedia tunggal air minum di Kota Sume- dang yang memiliki sumber air yang dio- lah dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan.  PDAM  Sumedang  melakukan pengolahan air menjadi air minum sesuai dengan  standard  kesehatan.  Air  yang bersumber dari mata air memiliki kualitas air  yang  cukup  baik  dan  memenuhi standar  minum  jika  dilihat  dari  segi  fisik dan  kimia.  Sedangkan,  jika  dilihat  dari segi  biologis  dikhawatirkan  terdapat bakteri  yang  dapat  menimbulkan  penya- kit.  Sejak  bulan  Mei  sampai  sekarang, layanan pendistribusian air PDAM Sume- dang  sering  berhenti,  bahkan  hanya keluar  dua  hari  sekali,  itupun  pada malam  hari  saja,  yaitu  sekitar  jam  12 malam sampai jam 8 pagi 21 . Hal itu terja- di dikarenakan musim kemarau, sehingga PDAM  Sumedang  sengaja  sering  mem- berhentikan air yang  mengalir ke rumah- rumah  konsumennya  untuk  mencegah krisis  air  diwaktu  yang  akan  datang  dan supaya tidak ada pemborosan air. 22
Analisis  Hukum Ekonomi  Syariah

## Terhadap Praktek Jual Beli Air PDAM
Rukun  jual  beli  menurut  jumhur Ulama  ada  empat,  yaitu 23 :  1)  Orang  yang berakad  atau  al-muta’aqidain  (penjual  dan pembeli), 2) Sighat (lafal ijab dan qabul), 3) Ma’qud ‘alaih (barang yang dibeli), 4) Nilai tukar pengganti barang.
21 Wawancara  dengan  bapak  Engkos  Kosasih, konsumen  PDAM  Sumedang,  Cabang  Sumedang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2017
22 Wawancara  dengan  Ibu  Hj.  Imas  Permasih, S.Sos.,  M.Si,  Kepala  Cabang  PDAM  Sumedang  Selatan pada tanggal 15 Oktober 2017
23 Nasrun Haroen, Op.cit., hlm 115
Sighat  akad  jual  beli  terdapat  bebe- rapa  cara,  yaitu:  1)  Lisan  ;  yaitu  menyata- kan keinginan bagi seseorang dengan kata- kata.  Akad  dipandang  telah  jadi  apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2) Tulisan ;  yaitu  akad  yang  dilakukan  dengan  cara melalui surat yang dibawa  seorang  utusan atau melalui pos apabila kedua belah pihak yang  mengadakan  perjanjian  tidak  ada  di tempat. 3) Isyarat ; yaitu apabila seseorang tidak  mungkin  menyatakan  ijab  qabul dengan  perkataan  karena  bisu,  dia  juga tidak  bisa  menulis,  akad  dapat  terjadi dengan  isyarat.  4)  Perbuatan  ;  misalnya seorang  pembeli  menyerahkan  sejumlah uang  tertentu,  kemudian  penjual  menye- rahkan barang yang dibelinya.
Akad  yang  dilakukan  oleh  PDAM Sumedang adalah sighat akad yang kedua, yaitu dengan tulisan. Akad tulisan tersebut juga  dicantumkan  dalam  surat  perjanjian tentang  hak  dan  kewajiban  antara  pihak PDAM  dan  pelanggan.  PDAM  memper- oleh  hak  pembayaran  dari  pelanggan melalui rekening air yang telah ditentukan, begitu juga dengan pelanggan harus melak- sanakan  kewajibannya  untuk  membayar jumlah  tagihan  air  yang  dicantumkan dalam rekening air, pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sebaik- baiknya  dari  pihak  PDAM  Sumedang. Akad  dengan  tulisan  disyaratkan  harus mengandung kata atau peristiwa yang me- nunjukan adanya transaksi jual beli. Bentuk ijabnya adalah ‚aku telah jual‛ yang meru- pakan  perkataan  dari  pihak  penjual,  dan ‚aku telah beli‛ yang merupakan perkataan dari pihak pembeli.
Berdasarkan hukum ekonomi syariah,  akad  tulisan  yang  dilakukan  oleh PDAM  Sumedang  dalam  pendistribusian dagangannya  (berupa  air)  kepada  para pembeli  (pelanggan/konsumen)  sudah  me- menuhi  syarat.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari proses  pendaftaran  seseorang  untuk  men- jadi  pelanggan  (yang  merupakan  pihak pembeli) dan pelayanan dari pihak petugas atau  karyawan  perusahaan  (yang  meru- pakan  pihak  penjual).  Sebagaimana  telah penulis  paparkan  di  atas,  yaitu  ‚Praktek Jual Beli Air PDAM Sumedang‛.
Akad  yang  dilakukan  oleh  PDAM Sumedang, jelas-jelas menyebutkan kesepa- katan-kesepakatan  yang  mereka  setujui, sehingga  tidak  ada  perselisihan  maupun salah  paham,  baik  dari  pihak  perusahaan sebagai  penjual  dan  pelanggan  sebagai pihak  pembeli,  karena  jual  beli  harus didasari  atas  rasa  suka  sama  suka ( antaradhin ),  sebagaimana  firman  Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.
Syarat-syarat bagi orang yang mela- kukan  akad  ialah  sebagai  berikut  :  1) Baligh,  berakal  agar  tidak  mudah  ditipu orang.  Batal  akad  orang  gila,  anak  kecil, dan  orang  bodoh,  sebab  mereka  tidak pandai  mengendalikan  harta.  Oleh  karena itu orang gila, anak kecil dan orang bodoh, tidak  boleh  menjual  harta  sekalipun  milik- nya.  2)  Beragama  Islam,  syarat  ini  khusus untuk  benda-benda  tertentu.  3)  Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
Transaksi jual beli  jikalau dilakukan dengan  adanya  keterpaksaan  atau  ancam- an-ancaman  sehingga  hal  itu  memaksa salah  satu  atau  bahkan  kedua  belah  pihak
untuk  melakukan  transaksi,  tentulah  tran- saksi itu tidak sah.
Menurut  penulis,  seluruh  pegawai atau  karyawan  dari  PDAM  Sumedang beserta para pelanggannya telah memenuhi syarat hukum ekonomi syariah bagi pihak- pihak  yang  melakukan  jual  beli.  Mereka semua  berakal,  melakukan  transaksi  atas kehendak  sendiri  (tidak  terpaksa),  dan kedua belah pihak sudah baligh.
Syarat-syarat barang yang diperjual- belikan  ialah  sebagai  berikut  :  1)  Barang harus  suci/bersih.  Barang  yang  diperda- gangkan oleh PDAM Sumedang adalah air bersih.  Air  yang  dijual  adalah  air  bersih yang  telah  mendapatkan  ijin  dari  Depar- temen  Kesehatan  setelah  adanya  peng- etesan  dan  selanjutnya  selalu  diawasi kebersihan dan kelayakannya untuk peme- nuhan  kebutuhan  air  bersih  dimasyarakat. Air tersebut juga suci dari najis. Jadi, syarat ini  pun  telah  terpenuhi.  2.  Barang  yang dimanfaatkan, Air yang dijual oleh PDAM Sumedang  sangat  dibutuhkan  masyarakat, karena  manfaatnya  banyak  sekali.  Air bermanfaat  untuk  memenuhi  banyak kebutuhan seperti minum, mandi, mencuci, masak, dll. Maka  manfaat  dari air tersebut sudah  memenuhi  syarat.  3)  Barang  yang merupakan  hak  milik/hak  dari  wakil  yang diserahi  wewenang  untuk  menjualnya. PDAM Sumedang merupakan milik peme- rintah daerah. Usaha itu diserahkan kepada wakilnya,  yaitu  para  pegawai  dan  kar- yawan  untuk  mendistribusikan  air  kepada para  konsumen.  Jadi,  syarat  ini  pun  ter- penuhi.  4)  Barang  yang  memungkinkan untuk  diserahkan  5)  Air  yang  diperjual- belikan  sangat  mungkin  untuk  diserah-
terimakan.  Air  dialirkan  melalui  saluran- saluran menuju rumah-rumah para pelang- gan,  dan  para  pelanggan  menerima  air tersebut  di  tempat  penampungan  air  me- reka  masing-masing.  Syarat  serah  terima dapat dipenuhi. 6) Barang yang dapat dike- tahui, Air bisa diketahui berapa banyaknya. Di  PDAM  Sumedang,  berapa  jumlah  air bisa  diketahui  dengan  meteran.  Pelak- sanaan  perhitungannya  dengan  kompu- terisasi,  sehingga  kecil  sekali  adanya  kesa- lahan  yang  akan  terjadi.  7)  Barang  yang diakadkan  ada  ditangan.  Air  yang  dijual PDAM  Sumedang  jelas  ada  di  tangan.  Air yang  diperjualbelikan  ada  dalam  kekuasa- an  pemerintah  daerah  yang  mengadakan usaha  PDAM  itu.  Air  itu  merupakan  air yang didayakan kebersihannya oleh peme- rintah daerah.
Penulis  berpendapat,  bahwasannya dari  semua  kriteria  tersebut,  barang  yang diperjualbelikan  oleh  PDAM  Sumedang kepada  pelanggan  telah  memenuhi  syarat yang  di  atas.  Dengan  melihat  kebenaran keterangan di atas, bahwa apa yang dilaku- kan  oleh  PDAM  Sumedang  terhadap  para pelanggannya  dalam  bentuk  jual  beli, dalam  aplikasinya  tidak  menyimpang  dari hukum ekonomi syariah.
Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Ter- hadap  Penerapan  Tarif  Jual  Beli  Air PDAM.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan di  atas, 24 tentang  tarif  yang  ada  di  PDAM
24 Acep  Fahmi  Abdullah  Salam,  Peran  LPKSM AL-JBBAR  dalam  penyelesaian  sengketa  Jaminan Fidusia di Kabupaten Sumedang, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018, DOI: 10.15575/adliya.v12i2.4493 hlm. 107-122
Tirta  Medal  Kabupaten  Sumedang,  bahwa penerapan tarif tersebut berdasarkan Surat Keputusan  Bupati  Nomor:  690/KEP.510- HUK/2015  tanggal  30  Desember  2015 tentang  Penetapan  Penyesuaian  Tarif  Air Minum  Pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan  berdasarkan  Keputusan  Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor: 981/KEP.77/ PDAM/ XII/2015 tentang Penetapan Penye- suaian  Reklasifikasi  Pelanggan  Serta  Krite- rianya  Pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
Terdapat  beberapa  alasan  mengenai adanya perbedaan penerapan tarif jual beli air  PDAM  Sumedang  di  Lingkungan Cipada. Bahwasannya pihak PDAM dalam hal  peraturan  penerapan  tarif  tersebut dimaksudkan  agar  para  pelanggan  tidak semena-mena  menggunakan  air  dalam jumlah besar atau bisa dikatakan boros air, dan  dengan  adanya  penerapan  tarif  ter- sebut  pihak  perusahaan  bisa  menentukan mana  pihak-pihak  yang  sesuai  dengan  ke- lompok-kelompok  pelanggan  yang  sudah ditentukan  di  atas,  misalnya  tarif  rumah tangga dengan tarif sebuah perusahaan itu sudah berbeda tarifnya.
Alasan  lain  pihak  PDAM  mene- rapkan tarif dengan pengelompokan di atas adalah  dilihat  dari  daya  listrik  di  peru- mahan warga tersebut. Jadi, tarif air untuk daya  listrik  900  kwh  dengan  daya  listrik 1300  kwh  itu  berbeda,  jelas  lebih  mahal yang  daya  listriknya  1300  kwh.  Semakin tinggi  daya  listrik  di  perumahan  warga maka  akan  semakin  mahal  pula  tarif  yang diterapkan  oleh  pihak  PDAM  Tirta  Medal
Sumedang  sesuai  dengan  pengelompokan di atas.
Konsumen  PDAM  Sumedang  yang bertempat  tinggal  di  Lingkungan  Cipada banyak  yang  merasa  keberatan  dengan penerapan tarif yang ditentukan oleh pihak PDAM.  Pasalnya,  penerapan  tarif  tersebut cenderung  merugikan  pelanggan  dengan kondisi distribusi air sering berhenti, hanya keluar  pada  malam  hari  saja.  Kerugian  itu di  rasakan  karena  dalam  sebulan  pema- kaian  air  sesuai  meter  langganan  PDAM tidak  sampai  10  meter  kubik  atau  hanya sebesar  7  meter  kubik  saja,  artinya  dalam pemakaian air sebesar 10 meter kubik maka dikenakan  tarif  Rp  27.500,-.  Kemudian  jika memakai air melebihi 10 meter kubik maka tarifnya berbeda dan jika memakai air tidak lebih  dari  10  meter  kubik  maka  tarifnya sama  yaitu  Rp  27.500,-.  Dari  pernyataan terakhir  dapat  disimpulkan  bahwa  kita harus  bayar  3  meter  kubik  atau  Rp  8.250,- pemakaian  air  yang  tidak  pernah  kita pakai.
Islam  sangat  menjunjung  tinggi keadilan  (al-adl)  termasuk  juga  dalam menentukan  harga.  Harga  dalam  hukum ekonomi  syariah  ada  dua  macam,  yaitu harga yang adil dan harga yang tidak adil. Adanya  suatu  harga  yang  adil  telah menjadi  pegangan  mendasar  dalam  tran- saksi  yang  syariah.  Pada  prinsipnya  tran- saksi  bisnis  harus  dilakukan  pada  harga yang  adil,  sebab  ia  adalah  cerminan  dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang  menyeluruh.  Secara  umum  harga yang  adil  ini  adalah  harga  yang  tidak menimbulkan  eksploitasi  atau  penindasan sehingga  merugikan  salah  satu  pihak  dan
menguntungkan pihak yang  lain. Menurut Ibnu  Taimiyah  yang  dikutip  oleh  Yusuf Qardhawi  :  ‚Penentuan  harga  mempunyai dua  bentuk;  ada  yang  boleh  dan  ada  yang haram.  Ta’sir  ada  yang  zalim,  itulah  yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan‛ 25 .
Mekanisme  penentuan  harga  dalam islam  sesuai  dengan  Maqashid  al-Syariah, yaitu  merealisasikan  kemaslahatan  dan menghindari kerusakan di antara manusia.

## رارضلاورارض لا
‚Tidak  boleh  menyusahkan  orang  dan tidak  boleh  balas  menyusahkan‛ 26 . (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)
Proses  jual  beli  air  PDAM  Sume- dang  tujuannya  harus  sesuai  dengan kaidah  di  atas  yaitu  tidak  boleh  menim- bulkan  madharat  kepada  diri  sendiri ataupun  kepada  orang  lain,  dan  tidak boleh  merugikan  diri  sendiri  atau  meru- gikan orang lain.
Dalam  bermuamalah  hendaklah tidak  bertentangan  prinsip  agama,  misal- nya  tidak  ada  kezaliman,  penimbunan, dan  kompetisi  tidak  sehat.  Prinsip  dasar Islam adalah mengutamakan kepentingan umum  atau  menetapkan  kemashlahatan dan  menghindari  kemafsadatan  bagi manusia,  karena  tujuan  disyaratkannya hukum  Islam  adalah  dalam  rangka  me- melihara agama (hifzu ad-din), memeliha- ra  jiwa  (hifzu  nafsi).  Maka  ketika  ber- transaksi  juga  harus  dilandasi  saling
25 Yusuf  Qardhawi, Norma  Dan  Etika  Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm 257 26 Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa An- Nadhair, (Maktabah  Ats-Tsaqafi  Li  An-Nasyri  WA  At- Tauzi’ : Kairo, 2007), hlm 120
meridhai,  sebagaimana  dijelaskan  dalam surat An-Nisa ayat 29 :
َي ٓ اَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّ يَأ أَت  َلا  ْاوُنَم ٓ وُلُك ٓ مَأ  ْا ٓ َب  مُكَل َو ٓ مُكَن لٱِب ٓ َّلاِإ  ِلِط َب ٓ ضاَرَ ت  نَع  ًةَر َِت  َنوُكَت  نَأ ٓ مُكنِّم ٓ  ٓ َلاَو قَت ٓ وُلُ ت ٓ مُكَسُفنَأ ْا ٓ  ٓ مُكِب َناَك َهَّللٱ َّنِإ ٓ مي ِحَر ٓ ا ٩٢
‚Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada- mu‛ (q.S An-Nisa Ayat 29)
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, bahwa  dalam  menerapkan  tarif  yang dilakukan  oleh  PDAM  Tirta  Medal  Kabu- paten  Sumedang  bertentangan  dengan hukum  ekonomi  syariah,  karena  dalam menerapkan tarif jual nya tersebut merugi- kan  salah  satu  pihak  (pelanggan),  yaitu setiap  pemakai  air  PDAM  tersebut  mem- bayar  3  meter  kubik  atau  Rp  8.250  pema- kaian  air  yang  tidak  pernah  mereka  pakai. Bukan  hanya  satu  atau  dua  rumah  saja yang  membayar  3  meter  kubik,  melainkan hampir  semua  rumah  membayar  uang  Rp 8.250  untuk  pemakaian  air  yang  tidak pernah  mereka  pakai.  Seharusnya  pelang- gan  membayar  sesuai  dengan  pemakaian airnya,  sehingga  tidak  menimbulkan  keru- gian pada salah satu pihak (pelanggan).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dalam  BAB  III,  maka  dapat disimpulkan:  PDAM  Tirta  Medal  Kabu- paten  Sumedang  pada  prakteknya  yaitu
mengelola  dan  mendistribusikan  produk- nya  (air  bersih),  menerima  pemasangan sambungan  langganan  baru,  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  konsumen, menanggapi  pengaduan  dari  konsumen, dan melayani pembayaran. Adapun penen- tuan tarif air dan penggolongan pelanggan di  atur  berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati  Sumedang  nomor:  690/  KEP.  510- HUK/2015  tanggal  30  Desember  2015  dan Keputusan  Direktur  Perusahaan  Daerah Air  Minum  Tirta  Medal  Kabupaten  Sume- dang  nomor:  981/KEP.77/  PDAM  /XII/2015 menerapkan  tarif  pemakaian  minimum bagi  pelanggannya.  Pemakaian  minimum itu  besarnya  10  meter  kubik.  Artinya, meskipun  pada  Kenyataannya  pelanggan menggunakan  5,  6,  atau  7  meter  kubik, mereka  harus  membayar  10  meter  kubik. Akan  tetapi,  layanan  pendistribusian  air dari  PDAM  sering  berhenti,  bahkan  hanya keluar dua hari sekali, itupun pada malam hari  saja,  yaitu  sekitar  jam  12  malam  sam- pai  jam  8  pagi.  Namun  karena  penerapan pemakaian  minimum,  pelanggan  harus membayar  tagihan  dengan  meter  pelang- gan 10 meter kubik.
Analisis  hukum  ekonomi  syariah terhadap  penerapan  tarif  yang  dilakukan PDAM Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor:690/KEP.510-HUK/2015  tanggal  30 Desember  2015  dan  Keputusan  Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten  Sumedang  nomor:  981/KEP.77/ PDAM/XII/2015  bertentangan  dengan  hu- kum  ekonomi  syariah.  Karena  mekanisme
penentuan  harga  dalam  hukum  ekonomi syariah  harus  sesuai  dengan  maqashid  al- syariah,  yaitu  merealisasikan  kemashlaha- tan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia (hablum min an-nas).

## SARAN
Pertama, Perlu adanya regulasi lebih lanjut dari pihak PDAM Kabupaten Sume- dang  dan  juga  pemerintah  daerah  dalam menerapkan  tarif  air.  Mengingat  masya- rakat atau  pelanggan banyak yang menge- luhkan dan  merasa dirugikan oleh tarif air PDAM  yang  sekarang.  Hendaknya  dalam menerapkan  disesuaikan  dengan  meteran yang  dipakai  oleh  pelanggan.  Seperti halnya dalam sebulan pelanggan memakai air sebesar 7 meter kubik, maka pelanggan harus membayar tagihannya sesuai dengan meter pelanggannya.
Kedua,  PDAM  harus  lebih  mening- katkan  lagi  mutu  pelayanannya  terhadap para  pelanggan,  terutama  dalam  hal menanggapi  pengaduan  dari  pelanggan. Sehingga  pelanggan  tidak  merasa  dirugi- kan, karena air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi semua umat manusia.
Ketiga,  Diharapkan  bagi  peneliti yang  akan  datang  bisa  mengadakan  pene- litian  mengenai  judul  yang  sama  untuk dikaji  lebih  mendalam  dengan  mengguna- kan  metode  penelitian  yang  lain  sehingga akan  didapat  penemuan-penemuan  yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga  untuk  mencapai  tujuan  yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Sami ‟ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam , Cet ke-I.Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006.
Abu Dawud, Sunan, CD al-Kutub al-Tis’ah, Hadis no 3450
Acep  Fahmi  Abdullah  Salam,  Peran  LPKSM  AL-JBBAR  dalam  penyelesaian  sengketa Jaminan  Fidusia  di  Kabupaten  Sumedang,  Adliya:  Jurnal  Hukum  dan Kemanusiaan,
Volume 12
Nomor 2 Desember 2018, DOI:
10.15575/adliya.v12i2.4493 hlm. 107-122
Benny  D.  Setianto, Analisis  Pelanggaran  Konstitusi  UU  Sumber  Daya  Air,
Http:www.republika.co.id. akses 8 Agustus 2017
Bilson Simamora, Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Dimyauddin  Djuwaini, Fiqih  Muamalah ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008.Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran , Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar) , Yogyakarta : Ekonisia UII,2004. Imam  Jalaluddin  As-Suyuthi, Al-Asybah  wa  An-Nadhair, Maktabah  Ats-Tsaqafi  Li  An- Nasyri WA At-Tauzi’ : Kairo, 2007.
M. Abdul Mujib, Kamus Istilah Fiqh , Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
Moh  Soerjani,  Rofiq  Ahmad,  Rozy  Munir, Lingkungan:  Sumber  Daya  Alam  dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
Muhammad  Sharif  Chaudhry, Sistem  Ekonomi  Islam  Prinsip  Dasar ,  Jakarta:  Kencana, 2012.
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2 , Jakarta: Gramedia, 2005.
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer) , Jakarta: Gema Insani, 2003.
Suharmi  Arikunto, Prosedur  Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi  Cet.14), Jakarta  :  Rineka Cipta, 2010.
Wawancara  dengan  bapak  Engkos  Kosasih,  konsumen  PDAM  Sumedang,  Cabang Sumedang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2017
Wawancara  dengan  Ibu  Hj.  Imas  Permasih,  S.Sos.,  M.Si,  Kepala  Cabang  PDAM Sumedang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2017
Yadi Janwari, Asuransi Syari’ah, Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2005.
Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani, 1997.