## AL-MASHLAHAH MURSALAH
(Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)

## MISRAN
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Ar -Raniry Email: misran75@yahoo.com

## Abstrak
Al- Qur’an  dan  al -Sunnah  adalah  sebagai  sumber  hukum  utama  dalam  menetapkan  suatu persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman,  maka  persoalan  hukum  barupun  bermunculan  yang  adakalanya  tidak  dapat diselesaikan  dengan  sumber  hukum  yang  baku  (al- Qur’an  dan  al -Sunnah),  sehingga  perlu adanya  pengembangan  metodologi  terbaru  untuk  menghadapi  persoalan-persoalan  baru tersebut, tentu saja tanpa mengenyampingkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua sumber utama. Dalam hal ini, sebahagian fuqaha sepakat menawarkan metode mashlahah mursalah sebagai  upaya  penyelesaian  persoalan  hukum  kontemporer  yang  muncul  pada  masa sekarang  ini.  Metode  mashlahah  mursalah yaitu  kemashlahatan  yang  keberadaannya  tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini  dikatakan mursalah karena  ia  terlepas  dari  dalil  yang  mengesahkan  ataupun membatalkannya.  Ia  merupakan mashlahat  mutlaq,  yang  tidak  memiliki  kaitan  atau gantungan khusus pada teks syari’at, tetapi sesuai dengan ruh syari’at.

## A. Pendahuluan
Para  ulama  Islam  sepakat  bahwa  sumber  utama  hukum  Islam  adalah  al- Qur’an  dan hadits. Sumber  (dalil- dalil)  lain  seperti  ijma’,  qiyas , istihsan, mashlahah mursalah masih diperselisihkan,  baik  eksistensinya  maupun  intensitasnya  sebagai  dalil  hukum.Namun  yang penulis  bahas  adalah  mashlahat/istishlah. Mashlahat merupakan  suatu  dalil  hukum  yang dapat  memberikan  gerak  yang  lebih  cepat  dan  luas  kepada  para  mujtahid  untuk  berfikir, karena  tidak  begitu  banyak  memerlukan  kaitan  pada  nash  sebagaimana  yang  berlaku  pada qiyas. Namun  yang  lebih  ditekankan  adalah  suatu  keyakinan  bahwa  di  dalamnya  terdapat mashlahat umat.
Aplikasi mashlahat di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai di antaranya oleh  Umar  ibn  Khattab  terhadap  masalah-masalah  baru  yang  tidak  ditemukan  pada  masa Nabi. Seperti ‘Umar tidak memberikan hak zakat untuk mu’allaf yang jelas tersurat di dalam
al- Qur’a n  (Q.S.  9  :  60),  tindakan  tidak  membagikan  harta  rampasan  tanah  di  Iraq  untuk pasukan  perang,  yang  sebenarnya  berbenturan  dengan  ketentuan  al- Qur’an  (Q.S.  8  :  41), penetapan  terhadap  orang  yang  sekaligus  menjatuhkan  talak  tiga,  dianggap  jatuh  tiga  juga, padahal  menyalahi  sunnah  Nabi  yang  menetapkan  jatuh  satu,  tidak  menjatuhkan  hukuman had  kepada  pencuri  karena  terpaksa  dalam  kondisi  kelaparan  dan  lain-lain.  Semua  itu menurutnya, cara itulah yang paling umum mashlahatnya 1
Dalam  menghadapi  kasus-kasus  hukum di  zaman  modern  ini  kelihatannya penggunaan  dalil  mashlahat  dipopulerkan  sebagai  alternative  penyelesaian  kasus-kasus  itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan  atau tidak.Sudah barang  tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh  besar  mengenai  persepsi,  perhatian,  prilaku  masyarakat  terhadap  pranata  sosial, tidak terkecuali tehadap syari’at Isla m.
Syari’at Islam yang mempunyai wujudnya  yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut  yang  barangkali  belum  pernah  terjadi  pada  masa  awalnya.Peristiwa-peristiwa  itu didominasi  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  inklusif  di  dalamnya  corak ragam yang masih terjadi anutan masyarakat.
Lantaran  itulah  suatu  anggapan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  hak  dan  kekal, selaras  dengan  akal,  situasi,  generasi  dan  bangsa.Tetapi  dalam  realitas  sosial  yang  banyak permasalahan  yang  belum  terjamah.  Ungkapan  ini  memberikan  indikasi  bahwa  Islam  telah memberikan  solusi  alternatif  terhadap  permasalahan  umat  yang  kini  terjadi  dan  mungkin timbul  di  masa  yang  akan  datang.  Bahkan  Islam  telah  memberikan  otoritas  penuh  kepada setiap  pengikutnya  untuk  mengkaji  dan  berfikir  guna  menghadapi  segala  bentuk  perubahan dan  perkembangan  dalam  kaitannya  dengan  masalah  hukum.Oleh  karena  itu,  para  mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan  sumber-sumber  tekstual,  termasuk  di  dalamnya  memecahkan  kasus- kasus  yang  secara  tekstual  tidak  didapati. Sejalan  dengan  itu  dalam  upaya  memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya.
Manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT  di  muka  bumi  dengan  tujuan  agar  mengisi  dan memakmurkan  hidup  dan  kehidupan  ini  sesuai  dengan  tata  aturan  dan  hukum-hukum  Allah
1 Yusuf al-Qardhawi, ‘Awamil al - Sa’ah wa al -Murunah fi al- Syari ‘Ahal -Islamiyyah, al-Qahirah : Dar Sakhawah, Cet I, 1986, hal. 99-102.
SWT.Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah  SWT  terhadap  umat  manusia,  Allah  menurunkan  tata  aturan  dan  hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad SAW.
Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Saw itu ada yang dikenal dengan istilah wahyu  matluw ( ﻮﻠﺘﻤﻟا  ﻲﺣﻮﻟا )yaitu  al- Qur’an  al -Karim  dan  ada yang  dikenal  dengan  wahyu ghairu matluw (ﻮﻠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻲﺣﻮﻟا )  yaitu sunnah atau hadits. Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah (kebaikan) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat  manusia.  Atas  dasar  ini,  para  pakar  Fiqih  dan  Ushul  Fiqh  telah  konsensus  bahwa mashlahat atau  kemashlahatan  merupakan  tujuan inti  pensyari’atan  hukum  Islam;  sehingga muncullah ungkapan di kalangan mereka 2 ﷲ ﻢﻜﺣ ﻢﺜﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻨﯾأ (di mana ada mashlahat di situ ada hukum Allah). Artinya mashlahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.
Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al  Qur’an  dan  Sunnah/hadits,  Islam  meletakkan  prinsip -prinsip  umum  dan  kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan ahl az-Zikri (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar  yang  diletakkan  oleh  Islam  ialah  bahwa  tujuan  pokok  pensyari’atan  hukum  Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (jalb al-masalih).

## B. Pengertian Mashlahah Mursalah
Mashlahah  mursalah tediri  dari  dua  kata,  yaitu mashlahah dan mursalah.Kata “maslahat”  yang  sudah  “mengindonesia”  berasal  dari  bahasa  Arab  ( mashlahah)  dengan jama’nya mashalih 3 yang  secara  etimologi  berarti  :  manfaat,  faedah,  bagus,  baik,  kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha 4 ,ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.
Sebelum  kata mashlahah menjadi suatu  istilah  yang  digunakan  dalam  membicarakan hukum  Islam,  orang  tidak  memerlukan  penafsiran  atau  pengertian  khusus,  karena  pada
2 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al- Mu’asir , t.tp : Dar at- Tauzi’ wa an -Nasyr al-Islamiyah, 1994. hal. 68
3 Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al- ‘Arab , Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972, hal. 348
4 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  maknanya  adalah  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta, 1976, hal. 635
ghalibnya  orang  Arab  sudah  mengerti  kata mashlahat ini  dipakai  dalam  rangkaian  kalimat. Sementara  itu  para  sahabat  Nabi  saw yang  mempergunakan  kata mashlahat ini  tidak mempersoalkan definisinya. 5
Dari  segi  tata  bahasa  Arab,  wazan  dari mashlahat adalah maf’alat yang  mengandung arti  “banyak”.Maksudnya  yang  ditunjukkan  oleh  arti  kata  asalnya  adalah  “banyak  terjadi” atau “banyak terdapat” 6 .Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.
Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari  kebaikan.  Sering  pula  kata  mashlahat  atau  istishlah  ini  diidentikan  dengan  al- Munasib  yaitu  berarti  hal-hal  yang  cocok,  sesuai  dengan  tempat  penggunaannya.  Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja  yang mengandung manfaat  di  dalamnya  baik  itu  untuk  meraih  kemanfaatan,  kelezatan  ataupun  untuk  menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.
Secara  general, mashlahat ini  seperti  manfaat  menurut  lafal  dan  maknanya.Manfaat diartikan  dengan  lezat,  baik  dalam  memperolehnya  maupun  dalam  menjaga, mempertahankan atau memeliharanya. 7 Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara  menarik  atau  menghasilkannya,  maupun  cara  menolak  atau  menghindarkannya  dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat. 8
Pengertian mashlahah 9 menurut  istilah  dapat  ditemukan  pada  kajian  Ushuliyyin, antara lain sebagai berikut :
1. Al- Khawarizmi  (W.  997H)  memberikan  definisi  bahwa mashlahah adalah  memelihara tujuan  hukum  Islam  dengan  menolak  bencana/  kerusakan/  hal-hal  yang  merugikan  dari makhluk (manusia). 10
2. Al-Thufi  (657  H-716  H)  merumuskan  definisi mashlahah menurut  ‘urf  (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan
5 Mustafa Zaid, Maslahat fi al- Tasyri’ al -Islamiy, Dar al-Fikr al- ‘Arabiy, Mesir, 1964, hal. 19
6 Luwis  Ma’luf, Munjid  fi  al-Lughah  wa  al- A’lam ,  Dar  al-Masyriq,  Beirut,  1976,  cet.  XXIV, pendahuluan. Hal h, ism makan wa wazan
7 Husein  Hamid  Hasan, Nazhariyat  al-Mashlahat  fi  al-Fiqh  al-Islamiy,  Dar  al-Nahdhat  al- ‘Arabiyah, 1971, hal. 4
8 Sa’id Ramadhan al -Buthy, Dhawabith al-Maslahat, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977. hal 23
9 Penentuan hukum  yang didasarkan pada mashlahah digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam penyebutannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan Istihsan bi al-mashlahat, Imam Malik menyebutnya mashalih Mursalah, Imam Ahmad bin Hanbal dam Imam Syafi’i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah mashalih mulaimah, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan mashalih mursalah syabihah bi al- mu’yabarah . 10 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al- Haq min ‘Ilm al -Ushul, Mesir : Idarah al- Thiba’ah al - Muniriyyah, t.t. hal. 312
(manfaat),  seperti  bisnis  menyebabkan  seseorang  memperoleh  untung.  Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu’amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua : (1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatif - Nya seperti ibadat, dan (2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
3. Al-Ghazali  (450  H- 505  H)  memberikan  definisi mashlahat menurut  makna  asalnya berarti  menarik  manfaat  atau  menolak  mudharat/  hal-hal  yang  merugikan.  Akan  tetapi, bukan  itu  yang  kami  kehendaki,  sebab  meraih  manfaat  dan  menghindar  dari  mudharat adalah  tujuan  makhluk  (manusia).  Kemaslahatan  makhluk  terletak  pada  tercapainya tujuan  mereka.  Tetapi  yang  kami  maksud  dengan maslahat ialah  memelihara  tujuan syara’ / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang in gin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang  mengandung  tujuan  memelihara  ke  lima  hal  ini  disebut mashlahat;  dan  setiap  hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat. 11
Rusydi Ali Muhammad, mashlahat atau mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut  akal  sehat  karena  mendatangkan  kebaikan  dan  menghindarkan  kerusakan  atau keburukan  bagi  manusia  serta  sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam menetapkan hukum.(Presentasi Kuliah S3 “Teori Mashlahat dalam Perkembangan Hukum Islam).
Dari  beberapa  definisi mashlahat di  atas  dapat  dipahami  bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan)  dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan  kehidupan  manusia  dengan  terpelihara  dan  terjaminnya  ke  lima  hal  tersebut,  manusia akan  meraih  kemashlahatan,  kesejahteraan,  dan  kebahagiaan  yang  hakiki,  lahir  bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  secara  redaksional  terdapat perbedaan, tetapi secara  prinsip adalah sama  yaitu bahwa  yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal  yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan.
Sedangkan mursalah artinya  sama  dengan mutlaqah,  yaitu  terlepas.  Maksudnya, mashlahat  atau  kemashlahatan  itu  tidak  ada  dalil  tertentu  yang  membenarkan  atau
11 Al-Ghazali, Al- Mustashfa Min ‘Ilm al -Ushul, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hal.
membatalkannya. Mengenai rumusan definisi mashlahah mursalah menurut istilah ushuliyyin dapat dikemukakan sebagai berikut :

## 1. Menurut al-Ghazali (450-505 H)
Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara’ yang me mbatalkan atau membenarkan.
Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga.Pertama, mashalaht yang dibenarkan oleh syara’; kedua mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara’); dan ketiga, mashlahat  yang  tidak  ada  dalil  tertentu  yang  membenarkan  atau  membatalkannya.Yang pertama  dapat  dijadikan  hujjah  dan  implementasinya  kembali  kepada  qiyas.Yang  kedua tidak  dapat  dijadikan  hujjah.Sedangkan  yang  ketiga  diperselisihkan.Yang  ketiga  inilah yang disebut dengan mashlahah mursalah.
Untuk  mempertegas  mashlahat  dalam  kategori  yang  ketiga  tersebut – mashlahat mursalah- al-Ghazali menyatakan :
“Setiap  mashlahat  yang  kembali  untuk  memelihara  tujuan  syara’  yang  diketahui dari  al-Kitab  (al- Qur’an),  sunnah,  dan  ijma’,  mashlahat  itu  tidak  keluar  dari  dalil -dalil tersebut.Ia  tidak  dinamakan  qiyas,  tetapi  dinamakan  mashlahah  mursalah.  Sebab  qiyas ada  dalil  tertentu.  Adanya  mashlahat  tersebut  dikehendaki  oleh  syara’  diketahui  bukan saja  dari  satu  dalil,  namun  berdasarkan  dalil  yang  cukup  banyak  yang  tidak  terhitung, baik  dari  al- Qur’an,  sunnah,  kondisi  dan  situasi,  serta  tanda -tanda  yang  lain,  yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah menurut al-Ghazali ialah  mashlahah  yang  sejalan  dengan  tindakan  syara’  yang  dimaksudkan  untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al- Qur’an, sunnah, atau ijma’.

## 2. Menurut al-Syathibi
Mashlahat itu sejalan dengan tindakan syara’. Artinya pada mashlahat tadi ada jenis yang  dibenarkan  oleh  syara’  dalam  kasus  lain  tanpa  dalil  tertentu.  Itulah  istidlal  mursal yang dinamakan mashalih murslahah.
Al-Syatibhi membagi mashlahat menjadi tiga.Pertama, mashlalat yang ditunjukkan oleh  dalil  syara’  untuk  diterima.Kedua,  mashlahat  yang  ditunjukkan  oleh  dalil  syara’ untuk  ditolak.Dan  ketiga,  mashlahat  yang  tidak  ditunjukkan  oleh  dalil  khusus  untuk diterima  atau  ditolak.Yang  ketiga  ini  kemudian  dibagi  menjadi  dua.  Pertama,  mashlahat yang  tidak  ditunjukkan  oleh  dalil  khusus  yang  membenarkan  atau  membatalkan,  tetapi
ada  nash  yang  sejalan  dengan  mashlahat  tersebut.  Kedua,  mashlahat  yang  tidak ditunjukkan  oleh  dalil  tertentu  yang  membatalkan  atau  membenarkan  dan  mashlahat tersebut sejalan dengan tindakan syara’.Inilah yang dikenal dengan mashalah mursalah.
Dalam kaitan ini al-Syatibhi di dalam al- Muwafaqatnya menyatakan “Setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara’ maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali.  Demikian  itu  apabila  kemashlahatan  tersebut  berdasarkan  kumpulan  beberapa dalil  dapat  dipastikan  kebenarannya.  Sebab  dalil-dalil  itu  tidak  mesti  menunjukkan kepastian  hukum  secara  berdiri  sendiri  tanpa  dihimpun  dengan  yang  lain,  sebagaimana penjelasan terdahulu. Karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.Termasuk hal ini adalah  istidlal  mursal  yang  dipedomani  oleh  Malik  dan  Syafi’i.Kendati cabang  itu  tidak ditunjukkan  oleh  dalil  tertentu,  namun  telah  didukung  oleh  dalil  kuli  (yang  bersifat umum).Dalil kuli apabila bersifat qath’I statusnya sama dengan dalil tertentu”.
Apa  yang  dikemukakan  oleh  al-Syatibhi  di  atas  intinya  adalah  sama  dengan yang dikemukakan  oleh  Al-Ghazali.  Perbedaannya  hanya  terjadi  pada  pembagian mashlahat.Mashlahat  yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu  yang membenarkan atau membatalkan  oleh  al-Syatibhi  dibagi  menjadi  dua.Sementara  al-Ghazali  tidak membaginya  lagi.Sebab  contoh  penggandaian  yang  diberikan  oleh  al-Syatibhi  itu dianggap  tidak  ada  oleh  al-Ghazali.Untuk  itu,  tidak  perlu  ada  pembagian  seperti  itu.Di sini pandangan al-Ghazali nampak lebih realistis dan mudah dipahami.

## B.  Macam – macam Mashlahah
Untuk  memelihara mashlahat secara  komprehensif  dan  proposional,  maka  para  ahli ushul  fiqh  mengemukakan  beberapa  pembagian mashlahah,  dilihat  dari  beberapa  segi tinjauan.Pertama, tinjauan  dari  segi  prioritas  penggunaannya; Kedua, tinjauan  dari  segi cakupan/kandungannya,;Ketiga, tinjauan  dari  segi  dapat  berubah  atau  tidaknya.,;  dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’. 12
Dilihat  dari  segi  segi  prioritas  penggunaannya, mashlahat di  bagi  menjadi  kepada tiga macam, yaitu :
12 Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi mashlahah sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas.Menurutnya, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara’, baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara’ maupun tidak. Lihat Mushta fa Zaid, Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al- Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam  Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997hal 119
1. Mashlahah  al-Dharuriyah,  yaitu  kemashlahatan  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
2. Mashlahah  al-Hajiyah,  yaitu  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  dalam  menyempurnakan kemashlahatan  pokok  (mendasar)  sebelumnya  yang  berbentuk  keringanan  untuk mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan  mendasar  manusia  atau  dengan  kata  lain mashlahat yang  dibutuhkan  oleh  orang  dalam  mengatasi  berbagai  kesulitan  yang dihadapinya. 13 Misalnya,  dalam  bidang  ibadah  diberi  keringanan  berbuka  puasa  bagi orang  yang  sedang  musafir;  dalam  bid ang  mu’amalah  dibolehkan  berburu  binatang  dan memakan makanan yang baik-baik.
3. Mashlahah  al-Tahsiniyah,  yaitu  kemashlahatan  yang  sifatnya  pelengkap  berupa keleluasaan  yang  dapat  melengkapai  kemashlahatan  sebelumnya.  Misalnya  dianjurkan untuk  memakan  yang bergizi,  berpakaian  yang  bagus-bagus,  melakukan  ibadah-ibadah sunah  sebagai  amalan  tambahan,  dan  berbagai  cara  menghilangkan  najis  dari  badan manusia. 14
Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas  dalam  mengambil  suatu  kemashlahatan.  Kemashlahatan al-dharuriyah harus  lebih didahulukan daripada kemashlahatan hajiyah, dan kemashlahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemashlahatan tahsiniyah.
Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada : 1. Mashlahah al- ‘Ammah , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.  Kemashlahatan  itu  tidak  berarti  untuk  kepentingan  semua  orang,  tetapi  bisa berbentuk  kepentingan  mayoritas  umat  atau  kebanyakan  umat.Misalnya  para  ulama membolehkan  membunuh  penyebar  bid’ah  yang  dapat  merusak  ‘aqidah  umat,  karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Mashlahah al-Khashah, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kelashlahatan  yang  berkaitaan  dengan  pemutusan  hubungan  perkawinan  seseorang  yang dinyatakan hilang (maqfud).
13 Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri’ al -Islamiy wa Manhaj al-Istinbath , Damaskus :Mathba’at al-Ta ’awuniyat, 1968, hal. 469
14 Nasrun Harun, Ushul...., hal 115-116
Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi.Dalam  pertentangan kedua  kemashlahatan  ini,  Islam  mendahulukan  kemashlahatan umum daripada kemashlahatan peribadi.
Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi 15 , ada dua bentuk, yaitu ;
1. Mashlahah  al-Tsabitah,  yaitu  kemashlahatan yang  bersifat  tetap,  tidak  berubah  sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Mashlahah  al-Mutaghayyirah,  yaitu  kemashlahatan  yang  berubah-ubah  sesuai  dengan perubahan  tempat,  waktu,  dan  subjek  hukum.  Kemashlahataan  seperti  ini  berkaitan dengan  permasalahan  mu’amalah  dan  adat  kebiasaan,  seperti  dalam  masalah  makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Perlunya  pembagian  ini,  menurut  Muhammad  Mushthafa  al-Syalabi,  untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.
Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’ 16 terbagi kepada ;
1. Mashlahah al- Mu’tabar ah , yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara’, baik dari al - Qur’an  maupun  hadits.Maksudnya,  adanya  dalil  khusus  yang  menjadi  dasar  bentuk  dan jenis  kemashlahatan  tersebut.  Misalnya  untuk  memelihara  jiwa,  disyari’atkan  hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan segaja dan bukan karena haknya (QS. 2  :  179).  Contoh  lainnya,  hukuman  atas  orang  yang  meminum  minuman  keras  dalam hadits  Rasulullah  saw.  dipahami  secara  berlainan  oleh  para  ulama  fiqh,  disebabkan perbedaan  alat  pemukul  yang  dipergunakan  Rasulullah  saw.  ketika  melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. 17
Ulama  yang  berpegang  pada maslahat  al- mu’tabaraah ini,  penggunaannya dimasukkan  dalam  kegiatan  qiyas.Oleh  sebab  itu,  agaknya  pantas  kalau  Husein  Hamid
15 Muhammad  Mushthafa  al-Syalabi, Ta’lil al -Ahkam,  Mesir  :  Dar  al-Nahdhah  al- ‘Arabiyah,  hal.  281 - 287 16 Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri’ al -Islamiy..., hal. 466
17 Ada  hadits  yang  menunjukkan  bahwa  alat  yang  digunakan  Rasul  saw.  Adalah  sandal/  alas  kakinya sebanyak  40  klai  (HR.  Ahmad  bin  Hambal  dan  al-Baihaqi)  dan  ada  kalanya  dengan  pelepah  kurma  juga sebanyak  40  kali  (HR.  Bukhari  dan  Muslim).  Oleh  sebab  itu,  ‘Umar  bin  al -Khattab,  setelah  bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. ‘Umar bin Khattab meng -qiyaskan orang yang meminum keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina.  Logikanya  adalah  seseorang  yang  meminum  minuman  keras  apabila  mabuk,  bicaranya  tidak  bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. Al-Nur (24) : 4). Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan  muncul dari orang yang mabuk,  maka ‘Umar ibn al - Khtthab dan ‘Ali ibn  Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman  orang  yang  meminum  minuman  keras  sama  hukumnya  dengan  orang  yang  menuduh  orang  lain berbuat zina.
Hasan  mengatakan  bahwa mashlahat  mu’tabarat dalam  pengertian  ini  masuk  dalam pembicaraan  qiyas.  Dengan  kata  lain  bahwa  penggunaan mashlahat sedemikian  rupa dalam merumuskan hukum adalah qiyas itu sendiri. 18
2. Mashlahah  al-Mulghah,  yaitu  kemashlahatan  yang ditolak  oleh  syara’,  karena bertentangan  dengan  ketentuan  syara’  atau  dengan  kata  lain mashlahat yang  dibatalkan oleh  dalil  syari’at  atau  dilarang  penggunaannya.  Pembatalan  seperti  ini  mungkin  karena manfaatnya  lebih  kecil  dari  mudharatnya  atau  barangkali karena  manfaatnya  dapat menimbulkan  mudharat.Mashlahat seperti  ini  dianggap mulghah (tidak  terpakai)  oleh syari’at.Misalnya syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang  hari  bulan  Ramadhan  dikenakan  hukuman  dengan  memerdekakan  budak,  atau puasa  dua  bulan  berturut-turut,  atau  memberi  makan  60  orang  fakir  miskin.Adapun  Al- Laits ibn Sa’ad (94 -175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan  berturut-turut  bagi  seseorang  (penguasa  Spanyol)  yang  melakukan  hubungan seksual  dengan  istrinya  di  siang  hari  Ramadhan.Para  ulama  memandang  hukum  ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan  secara  berturut-turut.Oleh  sebab  itu,  para  ulama  ushul  fiqh  memandang mendahulukan hukuman  puasa  dua  bulan  berturut-turut  dari  memerdekakaan  budak merupakan  kemashlahatan  yang  bertentangan  dengan  kehendak  syara’;  hukumnya batal.Kemashlahatan  seperti  ini,  menurut  kesepakatan  para  ulama,  disebut  dengan mashlahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.
Contoh lainnya mashlahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi mashlahat itu dibatalkan oleh syari’at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar ketimbang  manfaatnya.Seperti  di  dalam  minuman  khamar  itu  ada  manfaat  yang  bisa meransang  jiwa  lebih  kuat  dan  berani;  demikian  juga  dalam  permainan  judi  ada manfaatnya  bisa  dijadikan  sarana  usaha  dalam  kehidupan.  Namun  kedua  macam pekerjaan  itu  merupakan  larangan  Allah  (QS.  2  :  219  dan  QS.  5  :  90).  Mashlahat  yang terkandung  pada  dua  ayat  tersebut  adalah  mashlahat  mulqhah,  yakni  mashlahat  yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari’at.
Lebih  konkritnya, mashlahat seperti  ini  tidak  dapat  dijadikan  konsideran  ijtihad dalam  merumuskan  hukum  syariat  dikarenakan  syariat  itu sendiri  tidak  memandangnya sebagai suatu mashlahat yang mu’tabarah .Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al-
18 Husein Hamid Hasan, Nazhariyat al-Mashlahat..., hal. 15-16
Qur’an  sendiri  mengakuinya.Akan  tetapi - sebagaimana  pula  yang  dinyatakan  dalam  al- Qur’an - bahwa  manfaatnya  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  mudharatnya.Karena itu, mashlahat yang  seperti  ini  tidak  dianggap  sebagai mashlahat yang  dimaksud  oleh syari’at Islam. 19
3. Mashlahah al-Mursalah , yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena  ia  terlepas  dari  dalil  yang  mengesahkan  ataupun  membatalkannya.  Ia merupakan mashlahat mutlaq,  yang  tidak  memiliki  kaitan  atau  gantungan  khusus  pada teks  syari’at.  Dalam  bahasa  al -Ghazali, mashlahat seperti  ini  disebut  dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal. 20
‘Ali  ‘Abd  Rabbih  mendefinisikan  mashlahat  mursalah  yaitu  “gambaran menetapkan  suatu  hukum  berdasarkan  mashlahat  atau  menolak  kemafsadatan  dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari’, diterima atau ditolak. 21
Kemashlahatan  dalam  bentuk  ini  terbagi  dua,  yaitu  ;  (1) mashlahah  al-gharibah, yaitu  kemashlahatan  yang  asing,  atau  kemashlahatan  yang  sama  sekali  tidak  ada dukungan dari syara’, baik secara r inci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya.Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.  (2) mashlahah  al-Mursalah,  yaitu  kemashlahatan  yang  tidak  didukung  oleh  sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). 22
Pada  hakikatnya mashlahat yang  menjadi  bahan  perdebatan  hangat  di  kalangan  para fuqaha’  adalah mashalih  mursalah atau  yang  sering  juga  disebut al-munasib  al- mursal.Dalam  hal  ini,  Abu  al-Nur Zahir  memetakan  tiga  macam  kelompok.  Komunitas pertama  adalah  kumpulan  ulama’  yang  tidak  dapat  menerima mashalih  mursalah sebagai hujjah  sama  sekali  diantaranya  adalah  kalangan  syafi’iyah.  Komunitas  kedua  adalah golongan  ulama’  yang  menerima mashalih  mursalah secara  terbuka  dan  dapat  dijadikan sebagai  hujjah,  diantaranya  adalah  golongan  Malikiyyah.Komunitas  ketiga  adalah  yang berpendapat bahwa mashalih mursalah tersebut bisa saja dijadikan hujjah selama mashlahat
19 Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri’ al -Islamiy..., hal. 470
20 Abu  Hamid  al-Ghazali, Al- Mustashfa  min  ‘Ilm  al -Ushul...,  hal.  250  dan  Abdul  Wahab  Khalaf, Ilmu Ushul..., hal 53
21 ‘Ali Abd Rabbih, Buhus fi al-Adillah al- Mukhtalaf Fiha ‘Ind al -Ushuliyyin, Mathba’ah al - Sa’adah, 1980,.hal. 99
22 Disarikan dari Nasrun Harun, Ushul Fiqh... hal. 117-118
yang  inheren  di  dalamnya  bersifat dharuriyat , qhat’iyat ,  dan kulliyat diantaranya  adalah  al- Ghazali dan al- Baidhawi. 23
Untuk bisa menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu ;
1. Kemashlahatan  itu  sejalan  dengan  kehendak  syara’  dan  termasuk  dalam  jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum
2. Kemashlahatan  itu  bersifat  rasional  dan  pasti,  bukan  sekedar  perkiraan  sehingga  hukum yang  ditetapkan  melalui mashlahah  al-mursalah itu  benar-benar  menghasilkan  manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
3. Kemashlahatan  itu  menyangkut  kepentingan  orang  banyak,  bukan  kepentingan  pribadi atau kelompok kecil tertentu. 24
Ulama golongan Syafi’iyah, pada dasarnya, juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara’.Akan tetapi,  Imam sl - Syafi’i, memasukkannya ke dalam qiyas.Misalnya, ia meng-qiyas-kan  hukuman  bagi  peminum  minuman  keras  kepada  hukuman  orang  yang menuduh  zina,  yaitu  dera  sebanyak  80  kali,  karena  orang  yang  mabuk  akan  mengigau  dan dalam  pengigauannya  diduga  keras  akan  menuduh  orang  lain  berbuat  zina.  Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan mashlahah mursalah. Ada  beberapa  syarat  yang  dikemukakan  al  Ghazali  terhadap  kemashlahatan yang  dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu;
1. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan- tindakan syara’.
2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’
3. Mashlahah itu  termasuk  ke  dalam  kategori mashlahah yang dharuri,  baik  menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang 25 .
Untuk    yang  terakhir  ini  Al-Ghazali  juga  mengatakan  bahwa  yang hajjiyah,  apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi dharuriyah.
Demikian  juga  dengan  Jumhur  Ulama  sebenarnya  menerima mashlahah  mursalah sebagai  salah  satu  metode  dalam  mengistinbathkan  hukum  Islam.  Alasan  Jumhur  Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :
23 M. Abu al-Nur Zahir, Ushul Fiqh , Juz III, Mesir : Mathba’at Dar al - Ta’lif, 1950, hal. 185
24 Nasrun Harun, Ushul Fiqh...,.hal. 122
25 Ibid,. hal. 123
1. Hasil  induksi  terhadap  ayat  atau  hadits  menunjukkan  bahwa  setiap  hukum  mengandung kemashlahatan  bagi  umat  manusia.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  al- Anbiya’  : 107

## َﻦﯿِﻤَﻟﺎَﻌْﻠِﻟ ًﺔَﻤْﺣ َر  ﱠﻻِإ  َكﺎَﻨْﻠَﺳ ْرَأ ﺎَﻣ َو
Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam  rangka  memenuhi  kemashlahatan  umat  manusia.  Selanjutnya,  ketentuan  dalam ayat-ayat  al- Qur’an  dan  sunnah  Rasulullah,  seluruhnya  dimaksudkan  untuk  mencapai kemashlahatan  umat manusia,  di  dunia  dan  akhirat.  Oleh  sebab  itu,  memberlakukan mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal.
2. Kemashlahatan  manusia  senantiasa  dipengaruhi  perkembangan  tempat,  zaman,  dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur  Ulama  juga  beralasan  dengan  merujuk  kepada  beberapa  perbuatan  sahabat, seperti “Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu’allaf (orang yang baru  masuk  Islam),  ka rena  menurut  ‘Umar,  kemashlahatan  orang  banyak  menuntut  hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al- Qur’an atas saran ‘Umar ibn Khatab, sebagai salah satu kemashlahatan  untuk  melestarikan  alquran  dan  menuliskan  al- Qur’an  pada  satu  logat bahasa di zaman ‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al- Qur’an itu sendiri. 26

## C. Contoh-contoh Mashlahat.
1. Tindakan para Sahabat dan Fuqaha di Masa Lalu.
Muhammad ‘Ali al -Sayis menguraikansebagai berikut :
a. Atas desakan dari Umar ibn Khattab, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al- Qur’an  yang berserakan di bebagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi al- Qur’an.
b. Abu  Bakar  telah  men unjuk  ‘Umar  untuk  menggantikan  jabatannya  menjadi khalifah, apabila kelak ia wafat.
c. ‘Umar telah menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelumnya hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk.
26 Ibid
d. ‘Umar  telah  mendirikan  insti tusi-institusi  pemerintahan,  membuat  Undang- undang perpajakan, menetapkan mata uang, membangun lembaga pemasyarakatan (penjara) dan lain-lain.
e. ‘Umar telah menyita kekayaan para pejabat Pemerintahan yang memperkaya diri setelah mereka diangkat menjadi penguasa di daerah tertentu.
f. Khalifah Utsman ibn ‘Affan telah berusaha keras untuk menyatukan umat Islam dalam  satu  ejaan  bacaan  al- Qur’an,  kemudian  beliau  ciptakan  lima  naskah  dan disebarluaskan  ke  berbagai  daerah  kekuasaan  Islam.  Ia  perintahkan  agar  umat Islam berpegang pada pedoman ejaan baru dan membakar ejaan lama.
g. Khalifah  Ali  ibn  Abi  Thalib  menetapkan  tanggung  jawab  kepada  para  tukang untuk membayar ganti rugi apabila barang yang diserahkan mengalami kerusakan atau hilang.
h. Fatwa  ulama  Hanafiyah,  agar para  mufti  yang  rusak  moralnya  dan  para  thabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.
i. Tindakan ulama Malikiyah menahan dan menginterogasi seorang tersangka agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
j. Ulama  Syafi’iyyah  mewajibkan  hukuman  qishas  terhadap orang  banyak, membunuh satu orang korban.
2. Mashlahat yang kontradiksi dengan nash.
Semua contoh di atas adalah berupa hukum-hukum dan kebijaksanaan baru yang telah dilegislasi pemerintah dan para fuqaha demi kemashlahatan umat, namun dari kebijaksanaan- kebijaksanaan itu tidak satupun yang dianggap kontradiksi dengan nash al- Qur’an, hadits dan ijma’.  Lain halnya dengan tindakan para fuqaha  atau penguasa terutama ‘Umar ibn Khattab yang  telah  berani  mengambil  keputusan-keputusan  secara  liberal,  ternyata  keputusan- keputusan  itu  kontradiksi  dengan  nash  yang  sharih  dari  al- Qur’an  dan  hadits  yang  telah dipraktekkan di masa Rasulullah hidup.
‘Umar    dikenal  sebagai  seorang  yang  memiliki  pikiran  yang  brilian  dan  saat  dia memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah, banyak kebijaksanaan  yang diambilnya dengan  alasan  untuk  kemashlahatan  umat,  walaupun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  itu menyalahi  syari’at  yang  berlaku.  Di  antara  kebijaksanaan -kebi jaksanaan  ‘Umar  itu  antara lain:
a. ‘Umar telah mengubah hukum talak tiga  yan g dijatuhkan pihak suami terhadap istrinya sekaligus pada suatu tempat. Padahal di masa hidup Nabi, Abu Bakar dan awal khalifah
‘Umar  itu  sendiri,  talak  tiga  seperti  itu  dianggap  jatuh  satu  kali,  sesuai  dengan  sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya dari Ibn Taus dari ayahnya  dari  ibn  ‘Abbas  katanya,  di  masa  hidup  Rasulullah  dan  Abu  Bakar  serta  dua tahun pertama di masa pemerintahan ‘Umar adalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dianggap satu kali (jatuh talak satu), ‘Umar berkata; masyarakat telah terburu -buru dalam  melaksanakan  tindakannya  (menjatuhkan  talak  tiga  sekaligus)  yang  seharusnya dapat  mereka  lakukan  dengan  bertahap.  Hal  itu  apabila  kami  membiarkan  mesti merajalela di masyarakat, berarti kami membiarkan mereka dalam kehancuran.
Setelah  ‘Umar  melihat  realitas  sosial  demikian,  ditetapkanlah  bahwa  talak  itu berlaku  penuh  sebagai  talak  ba’in,  sehingga  suami  tidak  bisa  merujuk  kembali  kepada istrinya  sebelum  dinikahi  oleh  laki- laki  lain.  Keputusan  ‘Umar  ini  kontr adiksi  dengan tradisi Nabi, ijma’ shahabat dan nash (Q.S. 2 : 229). Ayat ini menjelaskan bahwa talak tiga  bisa  menjadi  ba’in  apabila  dijatuhkan  pada  masa  lalu  dan  tempat  yang  berbeda sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat.
b. Pada awalnya sanksi bagi laki-laki penzina yang belum menikah itu hukum cambuk dan diasingkan  selama  satu  tahun,  sesuai  dengan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Muslim  dari  ‘Ubadah  ibn  Samit,  bahwa  bujangan  dengan  gadis  dicambuk  100  kali  dan diasingkan selama satu tahun. 27
‘Umar  pernah  mengasingkan  Rabi’ah  ibn  Umayyah  ke  Suria h,  tapi  di  sana ternyata  dia  melarikan  diri  bergabung  ke  pihak  musuh  yaitu  Bizantium,  berdasarkan pengalaman  ini,  ‘Umar  menetapkan  bahwa  mulai  saat  ini  saya  tidak  akan  lagi mengasingkan seseorang, dan hukuman tersebut dibekukannya.
c. Al- Qur’an  telah  menentukan  golongan  orang -orang  yang  berhak  menerima  zakat,  di antaranya muallaf agar mereka tertarik kepada Islam (QS. 9 :60). Ketentuan ini berlaku pada  masa  Nabi  dan  Abu  Bakar.  Tetapi  di  masa  ‘Umar,  kete ntuan  ini  tidak dijalankannya, dengan argumentasi bahwa kami tidak akan lagi memberikan bagian itu, siapa  yang  tetap  ingin  beriman  silahkan  dan  siapa  yang  tidak,  maka  tetaplah  dalam kekafirannya, namun pedanglah yang akan menyelesaikan urusan itu.
d. ‘Umar ti dak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan dalam  al- Qur’an  (QS.  5  :  39).  Disebabkan  saat  itu  kondisi  masyarakat  sangat memprihatinkan,  maka  demi  mempertahankan  nyawa  di  musim  paceklik  itu,  ‘Umar membebaskan pelaku pencurian dari hukuman potong tangan.
27 Imam Muslim, Shahih Muslim , Juz 2,,t.t. hal. 48
e. Pada  masa  Nabi  dan  Abu  Bakar,  menjual ummul  walad (budak  perempuan  yang  telah melahirkan  anak  dari  majikannya)  itu  dibolehkan,  tetapi  di  masa  ‘Umar  hal  itu dilarangnya  dengan  argumentasi  bahwa  darah  mereka  telah  bercampur  dengan  darah kita. 28
Dari  beberapa  kebijaksanaan  ‘Umar  tersebut,  masih  banyak  lagi  y ang dilakukannya  di  saat  membangun  negara  dan  masyarakat  Islam.  Kemudian  dalam periode berikutnya tindakan- tindakan ‘Umar itu dicontohkan dan diikuti oleh para ulama dan pemimpin Islam, di antaranya :
1. Khalifah ‘Umar ibn Abd al - ‘Aziz, mengharamkan hadiah  ya ng diberikan seseorang kepada  para  pejabat  negara,  padahal  pada  masa  Nabi  hadiah  itu  boleh.  Dia mengatakan hadiah semacam itu dahulu betul-betul hadiah, tetapi sekarang ini telah berubah menjadi suap (riswah).
2. Yahya ibn Yahya al-Laisi memfatwakan hukuman kafarat harus berpuasa dua bulan berturut-turut  kepada  seorang  yang  sedang  puasa  yang  sengaja  bersetubuh  dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan, padahal semestinya kafarat itu boleh dipilih di antara tiga alternatif, yaitu membebaskan hamba sahaya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

## D. Pendapat Ulama Tentang Mashlahat sebagai Dasar Hukum
1. Golongan yang mendukung mashlahat.
Imam  Malik 29 berpendapat  bahwa  mashlahat  perlu  dihargai  selama  cukup  syarat- syaratnya,  karena  dia  dapat  mewujudkan  maksud- maksud  syara’;  Malik  menganggap mashlahat ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada  yang lainnya sekalipun ada dalil syara’ yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya.
Problematika  kehidupan  ini  terus  terjadi  dan  berkembang,  sementara  nash  terbatas jumlahnya.  Oleh  sebab  itu,  tentulah  syari’at  mengizinkan  manusia  untuk  berupaya mengetahui  (melakukan  ijtihad)  hukum-hukum  yang  dapat  menghasilkan  mashlahat  bagi kehidupan manusia.
Qiyas  sebagai  metode  analogi  yaitu  mengkomparatifkan  suatu  peristiwa  (maqis) kepada  peristiwa  yang  telah  ada  ketentuan  hukumnya  (maqis  ‘alaih)  yang  telah  dinashkan oleh  syara’.  Menetapkan  hukum  dengan  cara  analogi  berarti  mewujudkan  suatu  mashlahat
28 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H., hal. 338.
29 Muhammad ‘Abd al -Gani al-Bajiqani, Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, Beirut-Libanon : Dar Lubnan Littiba’ wa al -Nasyr, Cet I, 1968, hal. 133
yang  telah  diakui  oleh syara’,  tetapi  banyak  peristiwa -peristiwa  baru  muncul  yang  akan dianalogikan kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, ternyata hukumnya tidak ada sama sekali dan sulit dicari. Di sinilah letaknya peranan mashlahat sebagai dasar hukum, dengan syarat mashlahat yang  akan  ditempuh  itu  mashlahat  hakiki  yang  apabila  dilaksanakan  akan mendatangkan  manfaat  atau  menghilangkan  mafsadat  itu  sendiri  tidak  dibatalkan  oleh syara’.Demikian pendapat imam Malik.
Golongan  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal,  pendapat  mereka  tentang mashlalat  ini  tidaklah jauh berbeda dari pendirian golongan Maliki, meskipun sebagian mereka menolak mashlahat sebagai  dasar  hukum. 30 Namun  bila  mengikuti  fatwa-fatwa  ulama  yang  menjadikan mashlahat  sebagai  dasar  hukum.  Demikian  juga  ibn  Qayyim, sebagaimana dikutip  oleh Azyumardi Azra mengatakan bahwa pedoman dan prinsip dasar syari’at adalah kebaikan dan kemashlahatan  manusia  di  dalam  kehidupannya  di  dunia  dan  di  akhirat;  syari’at  itu  adil seluruhnya  dan  merupakan  hikmat  seluruhnya,  mashlahat  seluruhnya  dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap mashlahat yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat  kepada  laknat,  dari  mashlahat  kepada  mafsadat,  dari  yang  mengandung  hikmat kepada  sia- sia  bukanlah  termasuk  syari’at  meskipun  dengan  interpretasi bagaimanapun juga. 31
Al-Tufi  dan  para    pengikutnya  mendukung  penuh  sarana  mashlahat  ini.  Mereka mengatakan  bahwa  mashlahat  (kepentingan  umum)  itu  hendaklah  diutamakan  dari keterangan- keterangan syari’at, walaupun syari’at itu berasal dari nash al - Qur’an dan hadits. Jika mashlahat kontradiksi dengan nash hendaklah diutamakan mashlahat betapapun kuatnya nash  tersebut,  karena  menurut  mereka  mashlahat  itu  merupakan  tujuan  yang  dimaksud Tuhan,  sedangkan  dalil  itu  tidak  lebih  dari  alat  untuk  mencapai  tujuan  itu,  maka  tujuan  itu harus lebih dipentingkan dari alat.
Mustafa  Zaid  menggambarkan  di  dalam  kitabnya  bahwa  dia  menetapkan  nash  dan ijma’  itu  keduanya  dalil  yang  kuat,  terkadang  keduanya  sejalan  dengan  mashlahat  dan terkadang  terjadi  kontradiksi,  jika  terjadi  kontradiksi  antara  mashlahat  dengan  nash  maka harus didahulukan mashlalat atas nash dan ijma’ dengan jalan takhsish dan bayan.
30 ‘Abdullah ibn ‘Abd al -Muhsin al-Turki, Ushul Imam Ahmad ibn Hanbal, Mathba’ah Jami’ah ‘Ain al-Syams, cet I, 1974,  hal. 424.
31 Azyumardi Azra (ed.), Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 230.
Teori  mashlalat  al-Tufi  ini  didasarkan  pada  hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn Majah dan  Dar al-Quthni dari Malik ibn Sinan  al-Khudri, Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa seseorang tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh dimudharati orang lain. 32
Hadits tersebut tercantum di dalam kitab “Matan Arba’in al - Nawawiyyah” nomor 32, dimana  hadits  ini  telah  dikomentari  oleh  al-Tufi  secara  panjang  lebar  yang  kesimpulannya bahwa hadits ini khusus menolak mudharat yang berarti harus menjaga kemashlahatan.

## 2. Golongan yang menolak mashlahat.
Golongan Syafi’I menyerang pendapat golongan Maliki dengan tuduhan bahwa mereka mengakui  mashlaha t  sebagai  dasar  hukum  yang  berarti  telah  membuka  pintu  tasyri’,  yaitu membukakan  peluang  kepada  manusia  untuk  membuat  hukum.Padahal  kompetensi  tasyri’ ini hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya, tindakan seperti ini lantaran dia sangat mencela orang yang  menggunakan  istihsan  sebagai  dasar  hukum,  sedangkan  istihsan  yang  tidak  ditunjuki oleh  syara’,  sehingga  dia  mengatakan,  “barang  siapa  yang  beristihsan  berarti  dia  telah membuat syari’at”. 33
Selanjutnya  dia  berkata  :  menetapkan  sesuatu  dengan  berdasarkan  istihsan  berati menyatakan bahwasannya Tuhan telah meninggalkan sebagian kemashlahatan makhluk-Nya. Oleh  karenanya  Tuhan  tidak  menetapkan  suatu  hukum  yang  dapat  mewujudkan  dan memelihara kemashlatan mereka.Hal ini berarti bertentangan dengan firman Tuhan, “apakah ma nusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja”.
Mereka  mengatakan  bahwa  apabila  kita  berpegang  kepada  mashlahat  berati  mereka menganggap agama ini masih dalam keadaan kekurangan, hal ini kontradiksi dengan firman Allah  “…Pada  hari  ini  telah  Ku  sempurnak an  untukmu  agamamu  dan  telah  Ku  cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan telah Ku- ridhai Islam menjadi agama bagimu..” (QS. 5 : 3).
Kemudian,  apabila  hukum-hukum  itu  didasarkan  kepada  mashlahat  maka  akan didapatkan hukum yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi suatu daerah tertentu. Demikian bantahan Syafi’i.

## 3. Golongan moderat.
Golongan  Imam Hanafi  mempunyai pendapat netral (jalan tengah) di antara pendapat golongan Maliki dan Syafi’i.Mereka memakai metode tersendiri, yaitu istihsan. 34 Sarana ini
32 Zainuddin al-Hanbali, Jami’ al - ‘Ulum wa al -Hukm fi al- Syarh Khamsin Hadisa min Jawami’ al - Kalim, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t. hal. 365.
33 Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min....,hal. 247
Istihsan secara terminologi adalah dalil yang kontradiksi dengan qiyas jali yang didahului oleh praduga sebelum diadakan penelitian mendalam, tetapi setelah diadakan penelitian pada peristiwa hukum baru
sebenarnya  merupakan  penerapan  secara  tidak  langsung  terhadap  mashlahat,  sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abd al -Wahhab Khallaf, yaitu :
Mereka  menggunakan  Istihsan.  Salah  satu  jenis  istihsan    yang  diakui  ialah  istihsan berdasarkan  pada  ‘urf,  dharurah  dan  mashlahat.  H al  ini  menunjukkan  bahwa  mengakui mashlahat  sebagai  dasar  hukum.Tidak  mungkin  jika  mereka  mengakui  adanya  istihsan kemudian menolak berlakunya mashlahat/ istishlah.
Hanya  saja  mereka  tidak  mengakui  prinsip-prinsip  mashlahat  ini  secara  terang- terangan, kendatipun sebagian fatwa-fatwa mereka membatasi interpretasi nash berdasarkan mashlahat.
Bertolak  dari  tiga  pendapat  golongan  tersebut  di  atas  dapat  ditegaskan  sikap  dan pendirian  mereka  masing-masing,  bahwa  sebenarnya  semua  Imam  Mazhab  menerima mashlahat  sebagai  dasar  hukum,  hanya  karena  mereka  berbeda  faham  jika  mashlahat  itu dikaitkan dengan nash syara’.
Golongan  pertama  mengatakan  bahwa  mashlahat  dunia  ini  tercakup  di  dalam mashlahat  yang  direstui  oleh  syara’,  meskipun  ada  atau  tidak  ada  dalil  yang  menyuru h memperhatikan  atau  menolaknya.Hal  itu  dapat  dipastikan  karena  Tuhan  sendiri  telah menjanjikan-Nya  dan  senantiasa  mencurahkan  rahat  kepada  hamba-hamba-Nya  dan sekalipun menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mengatakan andaikata hukum Tuhan  itu tidak  mengandung  mashlahat  tentulah  perbuatan  itu  termasuk  perbuatan  sia-sia, padahal Tuhan terlepas dari perbuatan sia-sia ini (QS. 21 : 16).
Golongan kedua berpendirian bahwa mashlahat yang diterima sebagai dasar hukum itu hanyalah mashlahat yang didukung oleh suatu dalil.Mashlahat yang diakui oleh dalil tersebut haruslah  dipandang  sebagai  ‘illat  atau  tujuan  hukum.Jadi  golongan  ini  menyamakan mashlahat  dengan  qiyas.Akan  tetapi  ‘illat  itu  hanya  merupakan  suatu  hikmat  menetapkan hukum.Sebab  Tuhan  tidak  mesti  bertanggung  jawab  tetapi  manusialah  yang  bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Sedangkan  golongan  ketiga  alur  pendiriannya  hampir  sama  dengan  golongan  kedua, yaitu  tidak  mengakui  secara  teoritis.  Namun  perlu  ditambahkan  di  sini,  ada  pendapat  yang mengatakan  nash  haruslah  difahami  menurut  zhahirnya  tidak  boleh  dikait-kaitkan  dengan mashlahat,  apakah  mengandung  mashlahat  atau  tidak,  tidak  boleh  dicari  ‘illatnya  untuk kemudian dijadikan ‘illat qiyas. Demikian pendapat golongan zahiri.
dan yang serupa dari dasar-dasarnya, jelaslah bahwa dalil yang dianggap kontradiksi itu kuat, maka mengamalkannya adalah wajib.Itulah yang dinamakan Istihsan. Lihat, al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, Juz II, Pentahqiq Abu al- Wafa’ al -Afgani, Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1372 H. hal. 200
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  jumhur  ulama  ushul  pada  dasarnya  setuju dengan  pemakaian  mashlahat  dalam  praktek  meskipun  secara  teoritis  masih  terdapat perbedaan

## D. Dasar Penggunaan Mashlahat.
Jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam : dua macam yang asli yaitu al- Qur’an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu ijma’  dan  qiyas. 35 Selain  yang  empat  macam  tersebut,  merupakan  dasar  hukum  Islam  yang masih diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah mashlahat.
Ulama  ushul  yang  berpegang  kepada  mashlahat  sepakat  pula  bahwa  kemashlahatan yang  mempunyai  nilai  untuk  diperhatikan  adalah  kemashlahatan  murni  (hakiki)  yang berhubungan  dengan  kepentingan  umum.Kemashlahatan  yang  semata-mata  didasarkan kepada  keinginan  individu,  kelompok  atau  bersifat  nisbi,  dilarang  sama  sekali,  karena konklusi  yang  akan  diambil  kontradiksi  dengan  syara’.  Di  dalam  praktek  sering  terjadi perbedaan  pendapat  di  antara  ulama,  dalam  menentukan  mashlahat  paling  baik  dan  dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan mashalahat itu kontradiksi atau tidak dengan  nash.  Oleh  karena  demikian,  imam  Malik  menentukan  syarat-syarat  dalam menggunakan mashlahat sebagai berikut :
1. Harus  sejalan  antara  mashlahat  dengan  maksud- maksud  syara’,  mashlahat  tidak  boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam (dharuriyaH) dan tidak kontradiksi dengan salah satu dalil qath’i.
2. Mashlahat  itu  harus  rasional,  dalam  arti  apabila  dikemukakan  kepada  ahlinya  mereka menerimanya.
3. Mengambil mashlahat tersebut bisa menghilangkan kesulitan. 36

## E. Urgensi Mashlahat dalam Kehidupan Masyarakat Modern.
Di  Zaman  iptek  modern  dewasa  ini,  tampak  bahwa  kemashlahatan  manusia  terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya.Kemashlahatan manusia ini tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya.Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti  situasi  dan  ekologi  masyarakat.  Di samping  itu,  perbedaan  milieu  dan  alam sekitarnya  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  hukum- hukum  syari’at. Suatu kaidah  mengatakan  “Fatwa  hukum  itu  berubah  karena  perubahan  waktu,  tempat,  keadaan
35 ‘Abd Wahhab Khalaf, ‘I lm Ushul al-Fiqh, Mesir : Matbah Da’wah Islamiyah, t.t. hal. 21.
36 Muhammad Abu Zahrah, Malik.... ,hal. 402.
tradisi  dan  niat. 37 Suatu  contoh  praktis  untuk  membuktikan  pengaruh  milieu  terhadap hukum- hukum syari’ah ini seperti yang dilakukan Imam Syafi’ i ketika ia berada di Iraq dan di Mesir. 38
Dalam  hal  ini,  setelah  penulis  mengkomperatifkan  pendapat  semua  golongan,  yang pro dan yang kontra terhadap mashlahat ini, maka nyatalah berpegang kepada mashlahat dan menjadikannya sebagai dasar hukum adalah merupakan suatu keharusan.Inilah yang relevan dengan  keuniversalan  dan  fleksibiliti  syari’at  Islam  yang  senantiasa  dinamis.Dinamika hukum-hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan jalan inilah yang telah banyak ditempuh oleh para sahabat dan fuqaha’.
Menolak  mashlahat  uang  sebagai  alat  tukar  berarti  membekukan  syari’at,  karena berbagai  mashlahat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  tidaklah  mudah didasarkan  kepada  suatu  dalil  tertentu  (selain  mashlahat). Lagi  pula  berpegang  kepada mashlahat  tidaklah  kontradiksi  dengan  kesatuan  dan  kesempurnaan  syari’at.Bahkan  dialah yang  membuktikan  kesempurnaan  syari’at  itu  dan  kemampuannya  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat  yang berbeda adat tradisi, tempat, situasi dan kondisinya; disamping terus menerus menghadapi problematika yang baru muncul.
Mengenai  kekhawatiran  terhadap  orang-orang  yang  menyalahgunakan  dasar  hukum (mashlahat) ini, tidaklah bisa dijadikan argumentasi untuk menimbun sumber syari’at  yang kaya  raya ini.Ulama  salaf  secara  kontinue  menggunakan  dasar  mashlahat.Sesungguhnya menyandarkan  penolakan  mashlahat  kepada  golongan  Hanafi  dan  Syafi’I  tidaklah  tepat, sebab banyak sekali dalam praktek  fatwa- fatwa  mereka  yang di’illatkan  dengan mashlahat, bukan  dengan  qiyas.Tidak  ada  yang  menolak  bahwa  imam  Hanafi  mendasarkan  fatwanya kepada  istihsan.  Demikian  juga  Imam  Syafi’I  tidak  ada  yang  menyangkal  bahwa  setelah pindah ke Mesir, banyak menggunakan dasar ‘urf masyarakat Mesir dan meninggalkan ‘urf masyarakat Bagd ad. Padahal menjaga ‘urf itu sesungguhnya menjaga mashlahat.
Imam Haramain mengatakan bahwa Imam Syafi’ i terkadang menggunakan mashlahat dengan  syarat  bahwa  mashlahat  itu  harus  serupa  dengan  kepentingan  yang  diakui  oleh syari’at. 39
Di  atas  telah  penulis  singgung  bahwa  kemashlahatan  manusia  tidak  terbatas  jumlah dan  macamnya,  ia  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi
37 Azyumardi Azra (ed.), Ensiklopedi ...., hal. 230.
38 Banyak pendapat- pendapat Imam Syafi’i dalam bidang fiqih yang berubah, sehingga dia mempunyai qaul qadim dan qaul jadid.Qaul jadid berbeda dengan qaul qadim yang telah disusun dan dipraktekkannya sewaktu masih tinggal di Bagdad.
39 Muhammad Abu Zahrah, Malik...., hal. 403
masyarakat, dan ini merupakan suatu tantangan yang harus mendapat perhatian dan jawaban yang  cepat  dan  tepat.  Seandainya  kemashlahatan  yang  senantiasa  tumbuh  dan  berkembang itu  tidak  diperhatikan,  sementara  yang  diperhatikan  terbatas  pada  kemashlahatan  yang  ada nashnya  saja,  niscaya  banyaklah  kemashlahatan  manusia  akan  mengalami  kekosongan hukum.  Ini  berarti  bahwa  tujuan syari’at  untuk  mewujudkan  kemashlahatan  ummat  tidak terpenuhi.
Apabila  telah  terjadi  hal  yang  demikian  itu,  maka  dapatlah  diyakini  secara  pasti bahwa  ijtihad  segala  corak  realisasinya  haruslah  diterima,  sehingga  bagi  setiap  peristiwa mesti  ada  jalan  keluar (upaya  melakukan  ijtihad).  Dengan  demikian,  mashlahat  itu  sangat diperlukan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  modern  yang  serba  canggih  dewasa  ini,  karena apabila  kita  berpegang  kepada  dalil  yang  sudah  disepakati  saja,  maka  aturan  permainan  di dalam  agama  akan  mengalami  kekakuan,  kebekuan  dan  tidak  lincah,  bahkan  mengalami stagnansi yang berkepanjangan sepanjang masa.

## F. Penutup
1. Dengan memperhatikan proses pembentukan dan perkembangannya, jelas bahwa hukum fiqih  sebenarnya  tidak  lain  dari  rumusan  pemahaman hasil  ijtihad  para  ulama  terhadap teks syari’at berbentuk hukum atau ketentuan yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
2. Mashalah  mursalah  merupakan  sesuatu  yang  dapat  membawa  atau  mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu  yang  dapat  menghalangi  atau  melenyapkan  mudharat;  sedang  teks  syari’at  tidak ada yang khusus dan tegas membenarkan atau membatalkannya.
3. Meskipun  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  pengertian  ishtislah  dan  penggunaan mashalih  mursalah  sebagai  dalil  syari’at,  namun  kenyataannya  mereka  tidak  berbeda dalam menjadikan mashlahat sebagai pertimbangan memahami teks syari’at dan berbagai peristiwa  atau  kasus  yang  mereka  jumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari; bahkan  telah digunakan semenjak zaman sahabat Nabi sebagai pertimbangan ijtihad, meskipun dengan istilah lain yang isinya sama dengan mashalih mursalah.
4. Mashalih  mursalah  termasuk  dalam  ruang  lingkup  mashlahat  yang  dibenarkan  syari’at untuk  digunakan  sebagai  pertimbangan  ijtihad  memahami  dan  merumuskan  kembali hukum  fiqih  yang  serasi  dan  relevan  dengan  kebutuhan  hidup  masa  kini,  asal  saja mashlahat  itu  berisi  usaha  mencapai  maqasih  al- syari’at  (memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta).
5. Mashalih mursalah merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup  manusia  masa  kini,  sesuai  dengan  maqashid  al- syari’at  sekaligus  dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syari’at Islam, meskipun teks syari’at sendiri tidak menyebutnya secara khusus.
Penentuan hukum yang didasarkan pada mashlahah (istishlah) adalah salah Satu jalan yang  digunakan  mujtahid  untuk  menentukan  hukum  syara’  sesuai  dengan maqashid  al- syari’ah .Metode  ini  telah  digunakan  oleh  ulama-ulama  mazhab  dalam  pengambilan  hukum untuk menciptakan mashlahat bagi kehidupan manusia.
Pensyari’atan hukum  Islam tidak bisa dipisahkan dari kemashlahatan, demikian juga masalah kehidupan umat manusia di dunia ini tidak mungkin terlepaskan dari kemaslahatan tersebut.Kemashlahatan  umat  manusia  selalu  berkembang  dan  berubah-ubah  sesuai  dengan kemajuan  zaman.Untuk  itu  perlu  ada  ukuran,  batasan,  kriteria  dan  hukum  Islam  harus sanggup  menjawabnya  yang  sesuai  dengan  konsep maqashid  al- syari’ah yang  menjadikan mashlahah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.
Pemahaman  terhadap maqashid  al- syari’ah sebagai  upaya  untuk  menegakkan mashlahah sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam merupakan merupakan alternatif untuk pengembangan-pengembangan metode ijtihad.
Mashlahat sebagai salah satu dalil hukum yang diperselisihkan di kalangan para ahli ushul, telah digunakan oleh banyak ulama dalam memfatwakan kasus-kasus hukum, sebagai dasar hukum.Dalam beberapa fatwa tertentu para ‘ulama cenderung menggunakan mashlahat dibandingkan  dengan  dalil-dalil lain,  seperti  istihsan,  istishab  dan  ‘urf.  Keadaan  seperti  ini bisa  difahami  sekiranya  suatu  kasus  tidak  ditemukan  dasar  hukumnya  dari  ijma’  atau  qiyas yakni sesuatu yang akan dibandingkan itu (maqis fih) terkadang tidak memiliki karakteristik yang sama dengan perbandingannya ( maqis ‘alaih ). Seperti kasus penggunaan bekas masjid tua untuk perpustakaan umum, maka mashlahatlah yang digunakan sebagai dasar hukumnya.
Secara teoritis, para ulama telah mencoba menggunakan dasar-dasar al- Qur’an, hadits, ijma’  dan qiyas  sebagaimana  digunakan  mazhab  sunni  pada  umumnya.  Namun  dalam implementasinya, prosedur itu tidak selamanya diikuti secara konsisten.
Tentang  perlunya  mashlahat  dalam  konteks  kehidupan  manusia  abad  modern  ini, sebagai  dasar  hukum,  karena  mashlahat  sangat  relevan  dengan  cara  berfikir  di  zaman pembangunan dewasa ini. Kiranya tidak berlebihan jika mashlahat dijadikan sebagai sumber tasyri’.Kemudian  dijadikan  pegangan  oleh  para  pakar  hukum  untuk  menggali  dan mempopulerkan  hukum  Islam  yang  berdasarkan  mashlahat  dalam  rangka  menegakkan kebenaran dan keadilan dalam Islam.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo : Dar Kuwaitiyah, 1968
-------, Mashadir al- Tayri’ fi Ma La Nashsha fih , Kuwait : Dar al-Qalam, 1972.
Ahmad  Munir  Suratmaputra, Filsafat  Hukum  Islam  Al-Ghazali;  Mashlahah  Mursalah  dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos, 1997
Al-Buthi, Dawabith al-Mashlahat fi al- Syari’at al -Islamiyat, Beirut-Libanon : Muassasah al- Risalah, t.t.
Al-Ghazali, Al- Mustashfa min ‘Ilm al -Ushul,  Juz  I,  Beirut-Libanon  :  Muassasah  al-Risalah,
1997.
-------, Syifa’  al -Ghalil  fi  Bayan  al-Syibh  al-Mukhil  wa  Masalik  al- Ta’lil ,  Baghdad  :
Mathba’ah al -Irsyad, 1971.
Ali al-Sayis, Nasy’ah al -Fiqh al-Ijtihad wa Anwaruh , Kairo : Majma’ al -Buhuts al-Islamiyah,
1970.
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah , Juz I,II, Kairo : Mushthafa Muhammad, t.t
Asafri Jaya  Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al -Syathibi, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.
Fath al-Daraini, al-Fiqh al-Islami al- Muqaran ma’a al -Mazahib, Damsyik : t.p, 1979
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
-------, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995.
Fazlurrahman, Islam (terj, Ahsin Muhammad), Bandung : Pustaka, 1984.
Hans  Weler, A  Dictionay  of  Modern  Written  Arabic,  J.  Milton  Cowan  (ed.)  London  :  Mac Donald dan Evai Ltd, 1980.
Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al- ‘Arab , Juz VIII, Beirut-Libanon : Dar al-Sadr, t.t.
Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam ,  Tasikmalaya:  Lathifah  Press  dan  Fakultas  Syari’ah IAILM, 2004.
Luwis Ma’luf , Munjid fi al-Lughah wa al- A’lam , Beirut : Dar al-Masyriq, 1976, cet. XXIV
‘Izzuddin Abdussalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I, Beirut-Libanon : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1999.
M. Abu al-Nur Zahir, Ushul Fiqh , Juz III, Mesir : Mathba’at Dar al - Ta’lif, 1950.
Muhammad  Adib  Shalih, Mashadir Tasyri’ al -Islamiy  wa  Manhaj  al-Istinbath,  Damaskus  : Mathba’at al Ta’awuniyat, 1968.
Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Terj. Yudian W.
Asmin), Surabaya : Al-Ikhlas, 1996.
Mustafa Zaid, Maslahat fi al- Tasyri’ al -Islamiy, Mesir : Dar al-Fikr al- ‘Arabiy, 1964
Nasrn Haroen, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos, 1997 .
Sa’id Ramadhan Al -Buthy, Dhawabith al-Maslahat, Beirut : Muassasat al-Risalat, 1977.
Sulaiman Abdullah ,Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta : Pedoman Jaya, 1996.
Wahbah al-Zuhaily, Ushul Fiqh al-Islamiy, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1987.
WJS Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976.
Yusuf  al-Qardhawi, Membumikan  Syari’at  Islam ,  (terj.  Muhammad  Zakki,  Yasir  Tajid), Surabaya : Dunia Ilmu, 1997.