## SERTIFIKASI KAWASAN WISATA UNTUK PERLINDUNGAN BUDAYA DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN  HIDUP
(Kebutuhan Mendesak dalam Menyongsong Tahun Kunjungan Wisata Nusantara)
Oleh: Ahmad Yani*)

## ABSTRAK
Sektor pariwisata pada umumnya dijadikan unggulan bagi Penerimaan Asli Daerah  pemerintah  daerah.  Sektor  ini  diandalkan  karena  dapat  memacu  sektor lainnya, seperti peningkatan bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan, per-bank- an,  dan  peningkatan  permintaan  terhadap  hasil  pertanian,  peternakan,  serta perikanan.  Namun  demikian,  seiring  dengan  tingginya  tingkat  persaingan  antar daerah,  pengembangan  objek  dan  kawasan  wisata  tidak  mengenal  istilah  daya dukung  dan  daya  lenting  lingkungan  hidup  sehingga  keadaannya  menjadi  rusak dan  secara  perlahan  tidak  lagi  diminati  wisatawan.  Salah  satu  solusi  untuk memantau  dan  meningkatkan  motivasi  dalam  pengelola  objek  dan  kawasan wisata, dipandang perlu adanya sistem sertifikasi kawasan wisata sebagai bentuk jaminan pelayanan kepada konsumen.
Kata kunci: sertifikasi, perlindungan, tahun kunjungan
*) Drs. Ahmad Yani, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1.  Pendahuluan
Dalam  era  otonomi,  sektor  pariwisata  pada  umumnya  dijadikan  sektor unggulan bagi pemerintah daerah, karena sektor ini dapat memacu sektor lainnya, seperti  peningkatan  bisnis  transportasi,  hotel,  restoran,  hiburan,  per-bank-an,  dan peningkatan  permintaan  terhadap  hasil  pertanian,  peternakan,  serta  perikanan. Artinya  dengan  memacu  sektor  pariwisata,  pemerintah  daerah  akan  mampu meraih  keuntungan  di  bidang  lainnya  yang  terkait.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah berlomba  untuk  dapat  menarik  perhatian  para  wisatawan  agar  berkunjung  ke daerahnya.
Namun  demikian,  seiring  dengan  tingginya  tingkat  persaingan  antar daerah  ternyata  pengembangan  objek  dan  kawasan  wisata  menjadi  monoton. Setiap  daerah  menyajikan  atraksi  dan  daya  tarik  yang  sama  padahal  dari  aspek potensi  alam  dan  budaya mungkin  saja  berbeda.  Oleh  karena  itu  berkembanglah isu di tingkat nasional bahwa pemerintah pusat dianggap tidak adil dan pilih kasih. Pemerintah  daerah  mengapa  bahwa  pemerintah  memacu  objek  dan  kawasan tertentu  sedangkan  di  tempat  lain  tidak.  Sampai  akhirnya,  Dirjen  Destinasi Pariwisata  Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  mencanangkan  program untuk  meningkatkan  pemerataan  dan  keseimbangan  pengembangan  destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Tingginya  persaingan  untuk  meraih  sebanyak-banyaknya  wisatawan,  di sejumlah kawasan terkadang tidak mengenal istilah daya dukung dan daya lenting lingkungan  dalam  pengembangan  kawasan  wisata.  Pemerintah  daerah  ”tutup mata” terhadap keseimbangan lingkungan. Hasil akhirnya bukan kenyamanan bagi para wisatawan tetapi keluhan  dari para wisatawan karena tidak nyaman dan tidak ”alami” lagi.
Keresahan  ini  sebenarnya  telah  diungkapkan  oleh  sejumlah  data. Perkembangan  industri  pariwisata  mengalami  puncak  berkembangnya  antara dekade  70-an  sampai  tahun  1990-an.  Dekade  ini  dianggap  sebagai  masa perkembangan  wisata  massal  hingga  muncul  suatu  harapan  bahwa  pariwisata adalah  industri  yang  dapat  ditekuni  sebagai  industri  jasa  yang  dapat mendatangkan  keuntungan  terbesar  di  dunia  (Gartner,  1996).  Namun  kemudian, sepuluh  tahun  kemudian  terlihat  adanya  berbagai  dampak  negatif  dari  kegiatan wisata  terhadap  komponen  lingkungan  sosial,  budaya,  biota  dan  berbagai ekosistem.  Perdebatan  isu  tentang  pariwisata  yang  menimbulkan  berbagai dampak negatif tersebut secara perlahan telah menghilangkan citra baik pariwisata sebagai green  industry menjadi  industri  yang  merusak  sosial,  budaya  dan lingkungan hidup.
Akhirnya  setiap  orang  hampir  sepakat  bahwa  industri  ini  perlu diselamatkan  dengan  melaksanakan  suatu  konsep  pengembangan  pariwisata yang dapat menciptakan pariwisata berkelanjutan. Wacana ini ingin menyampaikan  gagasan  bahwa  kawasan  wisata  perlu  dilindungi  dengan  suatu sistem  sertifikasi  tertentu.  Gagasan  intinya  adalah  bagaimana  agar  kawasan wisata  tidak  asal  dibuka  dan  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  tetapi juga harus  memiliki  kepedulian  terhadap  pemeliharaan  dan  melestarikan  lingkungan hidup.  Harapannya,  tidak  hanya  menjaga  keberlanjutan  objek  wisata  dalam  arti fisik  tetapi  juga  dalam  arti  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  masyarakat  sekitar.  Jika suatu  kawasan  wisata diinvestigasi (melalui  sertifikasi)  ditemukan  merusak lingkungan  hidup  dan  sosial  budaya  masyarakat  sekitar  maka  ”wajib”  bagi
pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berani  menutupnya  atau  mencabut  izin usahanya.
Gagasan  sertifikasi  kawasan  wisata  sebenarnya  sejalan  dengan  semakin tumbuhnya  kesadaran  wisatawan  mancanegara  terhadap  lingkungan  hidup, seperti  isu  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  isu  pemanasan global.  Suatu  saat,  jika  suatu  kawasan  wisata  tidak  ramah  lingkungan  maka  bisa jadi tidak dikunjungi oleh para  wisatawan. Mereka dilarang oleh kebijakan negara asalnya,  untuk berkunjung ke suatu tempat (semacam travel warning ). Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana prinsip dan konsep  sertifikasi kawasan  wisata  yang  dapat  dikembangkan?  Unsur-unsur  apakah  yang  dapat dijadikan  indikator  penilaian  dalam  model  sertifikasi  kawasan  wisata?,  dan bagaimana  keunggulan  dan  kelemahan  sistem  sertifikasi  kawasan  wisata  untuk dapat diterapkan?

## 2.  Konsep Wisata Berkelanjutan
Dalam  perspektif  ekonomi,  pembangunan  berkelanjutan  adalah  proses produksi  yang  tidak  mengurangi  kapasitasnya  di  masa  mendatang.  Namun kemudian,  pengertian  ini  menjadi  semakin  lengkap  karena  tidak  hanya  aspek produksi  yang  diperhatikan  tetapi  juga  mempertimbangkan  aspek  lainnya. Pembangunan  berkelanjutan  selalu  mempertimbangkan  kebutuhan  manusia  di masa  kini  dan  masa  mendatang.  Pembangunan  berkelanjutan  dilaksanakan karena  didorong  oleh  suatu  kenyataan  bahwa  kebutuhan  hidup  generasi rnendatang semakin banyak dan beranekaragam.
Pengertian pembangunan berkelanjutan diawali dari pemikiran Brundtland tentang kriteria terhadap pembangunan yang terjadi saat itu, dengan judulnya yang sangat  terkenal  yaitu Our  Common  Future pada  tahun  1987.  Di  Indonesia, kesepakatan pembangunan berkelanjutan ini telah melahirkan berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk di dalam bidang pariwisata.
Pariwisata  semula  diduga  tidak  menimbulkan  kerusakan  lingkungan karena pariwisata adalah green industry ternyata akhir-akhir ini telah juga memberi dampak  negatif  terhadap  sumberdaya  alam  dan  lingkungan.  Hal  ini  tidak  hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara destinasi utama pariwisata dunia. Kondisi ini kemudian ikut mendorong terjadinya pergeseran kepariwisataan dari  pariwisata  lama  ke  pariwisata  baru,  yang  mempergunakan  prinsip  konervasi lingkungan dalam pemanfaatan seluruh sumberdaya untuk pariwisata.
Pariwisata  baru  yang  muncul  telah  merubah  wajah  kepariwisataan,  tidak hanya  dari  aspek  pasar  tetapi  juga  aspek  produk.  Pembangunan  pariwisata berkelanjutan  di  Indonesia  harus  dilaksanakan  dalam  kerangka  paradigma  baru dalam pembangunan dan sekaligus sebagai upaya repositioning . Sebab bila tidak dilaksanakan,  kepariwisataan  nasional  akan  selalu  kalah  kompetisi  dengan negara-negara  tetangga.  Di  samping  itu,  bidang  pariwisata  akan  menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang merusak dan tidak terjamin keberlanjutannya.
Pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  sebagai  suatu  kebijakan  baru mulai  diperhatikan  melalui  perumusan  visi  baru,  strategi  dan  program-program baru  dalam  pembangunan  di  bidang  pariwisata.  Program  ini  seharusnya  sudah tercermin dalam program nasional, regional dan lokal. Apalagi saat ini, dalam era
reformasi,  otonomi  dan  demokrasi  perlu  tercermin  pada  perencanaan  dan sekaligus  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Perencanaan  pembangunan pariwisata  selain  harus  menjamin  keberlanjutannya  juga  harus  terkait  dengan aspek pendidikan dan partisipasi masyarakat lokal. Jaminan keberlanjutan ini tidak hanya sustainable dari aspek lingkungan tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi. Paradigma baru dalam pembangunan diakomodir dalam pembangunan pariwisata dengan mengedepankan keterbukaan, pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  disamping  pelestarian  lingkungan. Sementara itu dengan menguatnya peran daerah dan masyarakat lokal serta tetap mengupayakan  konservasi  lingkungan,  pariwisata  nasional  akan  memenangkan persaingan global.
Pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan  hampir sama  dengan  kajian kelayakan  lingkungan  yang  secara  nasional  telah  disepakati  yaitu  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  AMDAL).  Pada  setiap  kawasan  yang  akan dikembangkan  untuk  pariwisata  perlu  disusun  AMDAL,  termasuk  kawasan pelestarian dan pemanfaatan. Di dalam AMDAL bidang pariwisata perlu ditetapkan secara  nyata terhadap  pengembangan produk pariwisata dan aktivitas wisatanya. Menurut  Fandeli  (2005),  pengembangan  produk  dalam  suatu  kawasan  pariwisata (dan dipertimbangkan dalam studi AMDAL, pen ) terdiri atas:
(1) Atraksi-atraksi yang dikembangkan dipilih yang memiliki nilai jual tinggi baik atraksi alam, heritage, budaya dan buatan.
(2) Infrastruktur  (fasilitas,  utilitas).  Pembangunan  fasilitas  dan  utilitas  dibangun sesuai dengan budaya dan tradisi lokal serta terpadu dengan lingkungannya.
(3) Kelembagaan.  Kelembagaan  lokal  diperkuat  dan  diberikan  peranan masyarakat yang Iebih besar.
(4) SDM  (Sumberdaya  Manusia),  pariwisata  pada  dasarnya  menjual  penjualan maka  kualitas  SDM  sangat  menentukan  keberhasilan  sesuai  dengan sasarannva.
(5) Aspek  ekonomi.  Ekonomi  yang  dikembangkan  adalah  ekonomi  kerakyatan. Penghasilan  kawasan  dimaksud  untuk  dapat  mempertahankan  atau mengkonservasi  kawasan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat lokal.
(6) Lingkungan.  Kawasan  dikaji  kelayakannya  utamanya  dampak  positif  dan dampak  negatif  yang  akan  muncul.  Analisis  Mengenai  Danpak  Lingkungan merupakan  instrumen  untuk  mengkaji  dampak  lingkungan  dan  bagaimana untuk mengkaji dampak dan bagaimana menanganinya.
Apabila keenam butir dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan pariwisata maka  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  di  dalam  kawasan  dapat  terwujud, Indikator berikut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi (Fandeli, 2005):

## TABEL1 INDIKATOR UNTUK MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
No Indikator Ukuran Spesifik 1 Perlindungan lokasi Daya dukung, tekanan terhadap areal dan kemenarikan 2 Tekanan Jumlah wisatawan yang berkunjung pertahun/bulan/masa puncak 3 Intensitas pemanfaatan Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak (wisatawan/ha) 4 Dampak sosial Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal (pada waktu puncak/rata-rata) 5 Pengawasan pembangunan Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan 6 Pengelolaan limbah Persentase limbah terhadap kemampuan pengolahan. Demikian pula terhadap rasio kebutuhan dan suplai air bersih 7 Proses perencanaan Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional) 8 Ekosistem kritis Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi 9 Kepuasan pengunjung Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan pada kuesiner. 10 Kepuasan penduduk lokal Tingkat kepuasan penduduk lokal bersadarkan kuesiner 11 Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal Proporsi antara pendapatan total dengan dari pariwisata Sumber: WTO (1996) dan Fandeli (2005)
Pada prinsipnya pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dicapai bila dipenuhi kriteria berikut:
(1) Keberlanjutan  dengan  kriteria  kelestarian  lingkungan  dan  sesuai  dengan daya dukungnya. Ada beberapa  pendekatan cara  perhitungan daya dukung yang  semuanya  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  menetapkan  jumlah wisatawan agar tidak terjadi kerusakan pada kawasan. Ada tiga macam cara untuk memperhitungkan daya dukung yaitu daya dukung fisik, daya dukung realitas, dan daya dukung efektif atau daya dukung yang direkomendasi.
(2) Keberlanjutan  Sosial.  Pada  beberapa  daerah  tujuan  wisata  terlihat  adanya ketidakberlanjutan  pariwisata  dari  aspek  sosial  ini.  Ketidakberlanjutan pariwisata  disebabkan  oleh  karena  masyarakat  terpengaruh  dan  terbawa oleh nilai-nilai sosial budaya wisatawan. Sistem sosial setempat yang secara tradisional  mampu  menciptakan image tertentu  harus  dipertahankan.  Di dalam  pariwisata,  image  yang  bagus  merupakan  satu  faktor  yang menentukan keberhasilan.
(3) Keberlanjutan  Budaya.  Budaya  masyarakat  akan  menjadi  daya  tarik  yang sangat  kuat  bagi  wisatawan.  Budaya  perlu  dipertahankan  karena  seni  yang ada  di  masyarakat  dalam  kurun  waktu  panjang  seringkali  secara  perlahan dapat mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan dampak negatip dari kegiatan  pariwisata.  Jika  budaya  telah  hilang  maka  hilang  pula  daya  tarik budaya di daerah bersangkutan.
(4) Keberlanjutan  dalam  ekonomi.  Keberlanjutan  ekonomi  dalam  pariwisata sering  dipergunakan  sebagai  kriteria  untuk  rneningkatkan  pendapatan masyarakat  lokal,  kawasan  pariwisata  dan  pemerintah.  Pengertian  tersebut tidak  seluruhnya  benar.  Ada  satu  aspek  yang  lebih  penting  adalah  bahwa nilai  ekonomi  yang  diperoleh  dari  pengembangan  pariwisata,  yang  dapat menutup  seluruh  nilai  untuk  melakukan  penanganan  dampak  negatip lingkungan,  sosial  dan  budava.  Valuasi  terhadap  kerusakan  atraksi  wisata atau  perubahan  sosial  budaya  masyarakat  harus  dilakukan  terhadap  nilai ekonomi yang diperoleh.

## 3.  Konsep dan Perkembangan Sistem Sertifikasi
Kesadaran konsumen dan produsen terhadap mutu dan Iingkungan hidup, akhir-akhir ini semakin menaik. Kesadaran terhadap mutu dan keadaan Iingkungan hidup  tersebut  terkait  dengan  produksi,  penggunaan,  dan  pembuangan  bahan- bahan.
Produsen  dapat  meningkatkan  mutu  barangnya  dengan  memakai  bahan baku yang bermutu tinggi dan pengolahan yang cermat. Dengan pemilihan bahan baku  dan  pengolahan  yang  ramah  lingkungan  serta  penghematan  energi,  maka produk  tersebut  menjadi  lebih  ramah  lingkungan.  Produk  yang  ramah  lingkungan selain  menggunakan  bahan  baku  setempat  (yang  terbarukan  atau  yang dilestarikan), tetapi juga tidak melepaskan zat-zat berbahaya atau beracun apapun ke lingkungan hidup, dan menghemat energi yang tidak terbarukan selama proses produksi,  pemakaian,  serta  pembuangan.  Dengan  demikian,  lingkungan  hidup terlindungi dan kesehatan masyarakat dilestarikan.
Dalam  sistem  produk  ramah  lingkungan,  peranan  penting  lainnya  adalah para  konsumen.  Pembeli  hendaknya  juga  mengembangkan  kesadaran  terhadap barang yang dipilih, bukan hanya harga yang menentukan keputusan pada  waktu membeli barang. Pilihan tersebut akan mempengaruhi pasar. Jika, misalnya, suatu merek  yang  produknya  tidak  sesuai  standar  keamanan  dan  tidak  ada  lagi  orang yang  membelinya,  maka  produsen  secara  tidak  langsung  dipaksa  untuk memperbaiki  produknya.  Hal  ini  berarti  bahwa  kekuatan  konsumen  cukup  tinggi. Jika  setiap  konsumen  berpendapat  bahwa  ia  sendiri  tidak  dapat  mengubah perilaku  pasar  yang  memang  sulit  dipengaruhi,  pasti  tidak  akan  mengubah  sikap produsen.  Akhirnya,  konsumen  bertanggung  jawab  terhadap  diri  sendiri, hingkungan hidupnya, serta generasi yang akan datang.
Dalam  industri  pariwisata,  isu  mutu  sebagaimana  di  jelaskan  di  atas sangat  relatif  dan  kurang  populer  karena  menyangkut  kepuasan  pelayanan  dari para  produsen  yang  dirasakan  oleh  konsumen.  Isu  yang  menguat  dalam  industri pariwisata  adalah  justru  pada  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup,  yang kemudian kita kenal dengan istilah ekowisata .
Lahirnya  konsep  ekowisata  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  isu  ekolabel yang  dipakai  dalam  produksi  barang-barang.  Ekolabel  merupakan  kelanjutan  dari label-label lainnya seperti label mutu (seperti ISO 9000), Standar Industri Nasional, dan lain-lain. Ekolabel merupakan label ekologis yang melekat pada brosur-brosur produksi barang.
Di  dunia  Barat,  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  singkat  melalui label  pada  bahan  yang  dibeli  adalah  hal  yang  sudah  biasa.  Pada  pandangan pertama,  tampaknya,  produk  tersebut  cenderung  lebih  mahal  daripada  produk yang  tidak  berlabel.  Namun,  banyak  konsumen  justru  mencari,  meminta,  dan memilih produk yang berlabel. OIeh karena itu, di masa kini bermacam label baru dan  produk  yang  berlabel  dipasarkan.  Konsumen  umumnya  setuju  untuk membayar bahan Iebih mahal asalkan ada label yang dapat dipercaya.
Suatu label pada dasarnya memberi keterangan lebih banyak tentang ciri khas  suatu  produk  daripada  produk  yang  tidak  berlabel.  Dengan  informasi  Iebih Iengkap tentang  syarat pembuatan produk, bahan baku, atau daerah pembuatan, si  pembeli  akan  menerima  pengetahuan  yang  lebih  lengkap  mengenai  bahan tersebut,  dan  mutu  produk  bahan  tensebut  biasanya  lebih  tinggi.  Suatu  label memberi  bantuan  dalam  pemilihan  produk  dan  jasa  yang  makin  lama  makin banyak karena pasar global yang terbuka.
Label  dapat  digolongkan  atas  label  yang  terfokus  pada  lingkungan  hidup, pada  persyaratan  sosial  dan  kesehatan,  pada  wilayah  pembuatan,  pada  mutu produk,  dan  pada  komitmen  keyakinan  agamanya.  Produk  yang  memiliki  label ekologis akan menginformasikan kepada pembeli tentang bahan dan pencemaran Iingkungan  hidup.  Keterangan  label  ekolongis  tersebut  mencakup  peredaran bahan ( life cycle assessment = LCA), mengandung usaha perolehan bahan haku, cara  pembuatan,  pendistribusian,  penggunaan,  serta  pembuangan.  Dengan demikian,  kriteria  untuk  tahapan  riwayat  hidup  masing-masing  bahan  juga mencakup  terjadinya  sampah,  pencemaran  air,  tanah,  udara,  emisi  kebisingan, kebutuhan energi. kebutuhan sumber alam, serta dampaknya terhadap ekosistem.
Gambaran tentang produk yang dipromosikan menjadi lebih tepat terutama berhubungan  dengan  pencemaran  Iingkungan  hidup  yang  lebih  rendah.  Sebagai contoh  ditemukan  istilah  seperti  ‘bebas  fluorhidrokarbon’,  ‘kebisingan  minim’  atau untuk  bahan  elektronik  ‘kebutuhan  listrik  dalam  keadaan  stand-by  rendah’.  Label ekologis  berhubungan  dengan  pariwisata  dan  jasa  biasanya  memusatkan  pada mutu  dan  ramah  lingkungannya.  Kawasan  wisata  yang  memiliki  label  ekologis dikenal dengan ekowisata.
Produk yang memiliki label biologis juga merupakan label lingkungan hidup yang penting. Produk tersebut dihasilkan oleh bidang pertanian biologis/organik. Di Uni Eropa, tuntutan minimal suatu produk diatur dalam undang-undang yang harus dipenuhi jika suatu produk akan dipasarkan dengan label biologis dan perusahaan apa  pun.  Tuntutan  tersebut  mencakup  kriteria  tentang  kesuburan  dan  aktivitas biologi tanah atau penggunaan pestisida dan pupuk.
Produk dengan label energi juga merupakan label lingkungan hidup. Label energi  diarahkan  terutama  pada  kebutuhan  energi  alat  elektronik.  Penggunaan label  seperti  GEA  ( Group  for  Efficient  Appliances )  berasal  dan  Eropa.  Karena memiliki  komponen  ekonomis  yang  cukup  kuat,  label  energi  menunjukkan kemampuan  menghemat  biaya  selama  produk  dipakai.  Label  energi  yang  lain mengacu pada sistem pembangkit listrik seperti energi surya, angin, atau air.
Label  yang  persyaratannya  berkaitan  dengan  kegiatan  sosial  dan kesehatan  biasanya  dapat  memperbaiki  persyaratan  keadaan  para  buruh  yang terkait  dalam  pengolahan  bahan.  Biasanya,  persyaratan  tersebut  berupa persyaratan keselamatan kerja dan atau  upah yang lebih baik daripada produsen lain.  Kemungkinan  lain  adalah  harga  jual  produk  sebagian  akan  dipakai  untuk membiayai  program  sosial,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Label  sosial  tersebut mengacu pada hak dasar sosial yang ditetapkan.
Label  yang  mengutamakan  mutu  produk  atau  jasa  mengandung  kriteria keamanan. Pada label pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk memberi dan  mengawasi  label  tersebut,  menetapkan  kriteria,  dan  mengkoordinasinya dengan  pihak  terkait.  Penggunaan  label  bersifat  sukarela,  tetapi  jika  produsen memutuskan  memakal  label,  maka  tuntutan  yang  ditentukan  oleh  pemerintah harus  dipenuhi.  Pada  label  swasta,  institusi  swasta  bertanggung  jawab  untuk memberi  dan  mengawasi  label  tersebut,  mengkoordinasi  kriteria  yang  harus dipenuhi oleh produsen.
Perkembangan labeling produk  barang  terus  berkembang  ke  arah  yang lebih  ”idealis”  yaitu  didasarkan  pada  proses  produksi  yang  bermoral  keagamaan, yaitu misalnya label ”produk muslim”. Konsep labeling produk muslim berkembang di  Malaysia.  Implementasinya  adalah  seluruh  bahan  mentah  dan  bahan  baku barang dari unsur yang halal. Proses perjanjian dengan karyawan sesuai dengan syariat  Islam,  waktu  produksi  diatur  sedemikian  rupa    agar  tidak  menggangu kewajiban  menjalankan  agama  (sembahyang  dan  ritual  lainnya),  sampai  pada distribusi barang dilakukan dengan perjanjian yang islami.
Gambar: labeling produk ramah lingkungan, label halal, dan label produk muslim
Apakah kawasan pariwisata dapat diberikan ekolabel ? Sebenarnya hampir semua produk cocok untuk dilengkapi dengan ekolabel. Label dapat dilihat sebagai perkembangan  brosur  produk  atau  jasa.  Suatu  ekolabel  memberi  keterangan
tentang  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  pembangunan  berkelanjutan  sehingga semua  produk  yang  ramah  Iingkungan  dengan  perhatian  pada  seluruh  rantai bahan  akan  dapat  dilabelkan.  Dengan  memanfaatkan  bahan  baku  yang  dapat ditumbuhkan  kembali,  yang  memakai  tenaga  listrik  terbarukan  pada  pembuatan produk,  dan  mengelola  gas  buangan,  limbah,  dan  sampah  secara  ramah lingkungan, sebuah produk baru menjadi layak dilabelkan.
Bukan  hanya  produk  yang  layak  untuk  dilabelkan,  tetapi juga  bidang jasa dapat  diberi  ekolabel,  misalnya  pariwisata  ekologis,  di  mana  para  pelanggan menginap  di  ekohotel  yang  ramah  lingkungan,  dan  sebagainya.  Sebagai  contoh akan  dibicarakan  label  FSC,  yaitu Forest  Stewardship  Council yang mengusahakan manajemen hutan ramah lingkungan di seluruh dunia dan memberi keuntungan  kepada  masyarakat  lokal.  Prinsip  label  FSC  (principles  of  forest stewardship) ingin menghindari penebangan liar dan perdagangan kayu liar, kayu yang gennya dimanipulasi, kayu dan daerah perang dan pelanggaran HAM, serta kayu  yang  berasal  dan  hutan  yang  diubah  rnenjadi  kebun  budidaya  seperti monokultur kelapa sawit, dan sebagainya.
Di bidang pangan ada bermacam kemungkinan untuk mengurangi dampak negatif  terhadap  lingkungan  alam  oleh  pengolahan  bahan  pangan  yang  memberi peluang  untuk  mendapatkan  label  ekologis.  Label  biologis  berarti  bahwa  petani tidak  memakai  pestisida  atau  pupuk  kimia,  tetapi  juga  ada  label  yang  menuntut agar  lahan  ditanami  dengan  beraneka  jenis  tumbuhan  untuk  menghindari  efek monokultur.  Di  bidang  peternakan,  ekolabel  melarang  pemakaian  obat  ternak seperti  antibiotika,  psikofarmaka,  atau  hormon  penggemuk.  Tuntutan  lain  berupa ukuran kandang minimal per ekor ternak yang harus disediakan.

## 4.  Sertifikasi Kawasan Wisata
Undang-undang  kepariwisataan  Tahun  2002  pada  Bab  VII  pasal  36 menekankan  bahwa  pengembangan  kawasan  dan  objek  wisata  agar  didasarkan pada pertimbangan aspek agama, sosial budaya, kelestarian dan mutu lingkungan dan  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  mitra  kepemilikan.  Dengan  mengacu pada  ketentuan  tersebut,  kawasan  wisata  sudah  dapat  dipastikan  dapat  diberi sertifikasi.  Logikanya  adalah  kawasan  wisata  dapat  dikatakan  baik  dan  atau bermutu  adalah  jika  kawasan  dan  objek  wisata  yang  dibangun  telah memperhatikan aspek-aspek sesuai undang-undang.
Menurut  kajian  Darsiharjo,  dkk  (2007)  ada  dua  aspek  yang  dapat dikembangkan  dalam  sistem  sertifikasi  kawasan  wisata  yaitu  potensi  alam  dan bagaimana perlakuan pengelola dalam menangani potensi alam tersebut. Dengan usulan  konsep  tersebut,  diajukan  pula  dua  jenis  sasaran  sertifikasi  yaitu objek material dan objek formal .
Objek  material  penilaian  sertifikasi  adalah  kawasan  wisata.  Kawasan wisata  sebagai  suatu  luas  wilayah  tertentu  yang  dibangun  atau  disediakan  untuk memenuhi  kebutuhan  pariwisata,  termasuk  di  dalamnya    objek  dan  daya  tarik wisata  adalah  suatu  objek  penilaian  yang  merupakan  hasil  dari  serangkaian kegiatan  manusia.  Keberadaan  kualitas  suatu  kawasan  wisata  adalah  akumulasi dari kegiatan para pengelola dalam usahanya melayani pelanggan. Sebagai objek material,  kawasan  wisata  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  penilaian  sesuai kepentingan di suatu waktu dan tempat. Artinya, di masa depan orang dapat juga
melakukan sertifikasi terhadap sejumlah kawasan  wisata dari sudut nilai ekolabel, nilai kualitas, nilai pelayanan, dan lain-lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian melahirkan istilah objek formal.
Objek  formal  penilaian  dalam  sistem  sertifikasi  yang  dikembangkan  ini akan  difokuskan  kepada  kinerja  para  pengelola  dalam  melahirkan  produk-produk pariwisata, pemberian pelayanan jasa pariwisata, pemasaran, kegiatan konservasi, tata  ruang,  dan  pelibatan  unsur  masyarakat.  Adapun  yang  dimasud  dengan  para pengelola adalah pihak pemerintah, pihak swasta, investor, masyarakat, dan atau stakeholder lainnya.
Aspek produksi pariwisata adalah suatu kegiatan yang melahirkan produk wisata  seperti  memunculkan  alternatif  atraksi,  rekreasi,  penyelenggaraan  festival, konvensi, event, studi, wisata olah raga, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan baik yang  bersumber  dari  potensi  daya  tarik  wisata  alam  maupun  potensi  daya  tarik budaya.  Untuk  penilaian  sertifikasi,  kita  dapat  mengukur  kinerja  pengelola  dari tingkat produktivitasnya.
Aspek  pelayanan  adalah  usaha  pengelola  untuk  memuaskan  pelanggan atau  wisatawan.  Pelayanan  lebih  menekankan  pada  aspek  sumberdaya  manusia dengan  demikian  penilaian  perlu  diambil  dari  tanggapan  para  pengunjung  secara subjektif,  seperti  keseragaman,  penampilan,  kesopanan  dalam  kecekatan  dalam menerima  telepon,  menangani complaint, peduli  terhadap  tamu,  dan  lain-lain. Aspek  pelayanan  yang  lebih  luas  termasuk  di  dalamnya  adalah  penyediaan berbagai  fasilitas  pokok  dan  pendukung.  Lingkup  fasilitas  pariwisata  yang  dinilai adalah fasilitas aksesibilitas, hospitality, dan amenitas.
Pemasaran  pariwisata  adalah  seluruh  kegiatan  untuk  mempertemukan permintaan  (demand)  dan  penawaran  (supply),  sehingga  pembeli  mendapat kepuasan  dan  penjual  mendapat  keuntungan  maksimal  dengan  resiko  seminimal mungkin.  Kegiatan  pemasaran  pariwisata  dapat  dilihat  dari  alat  promosi  yang digunakan,  lingkup  wilayah  promosi,  sales  support  yang  digunakan  ( brosur, prospectus,  direct-mail,  folder,  leaflet,  booklet,  guide-book,  display  material ,  dan website), Public Relations  (press release, press demonstration, press conference, familiarization  visits,  exhibitions,  participation  on  fairs,  anniversary,  travel documentary  film  for  cinema  or  tv).  Selain  itu  akan  dilihat  pula  kegiatan perencanaan kegiatan promosi dan riset pemasaran pariwisata.
Tata  ruang  melingkupi  tata  letak  lokasi  atraksi,  fasilitas,  dan  faktor pendukung  lainnya.  Di  dalamnya  dapat  dinilai  kebijakan  tata  ruang,  kedisiplinan, dan toleransi terhadap penyimpangan terhadap perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.  Selain  itu  akan  dinilai  pula  nilai  subyektivitas  pengunjung  terhadap keindahan tata ruang yang ada d daerah setempat.
Kegiatan  konservasi  terdari  dari  perlakukan  pihak  pengelola  dalam melakukan  konservasi  norma  agama,  sosial  budaya,  konservasi  alam,  dan memperhatikan  daya  dukung  lingkungan.  Aspek  yang  dinilai  adalah  kegiatan adaptasi,  penguatan,  dan  toleransi  terhadap  pelanggaran  prinsip  konservasi  dan daya dukung lingkungan.
Keterlibatan  masyarakat  akan  diukur  dari  kebijakan  pengelola  dalam melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  usaha  wisata  seperti memperkaya souvenir dari hasil produk masyarakat sekitar, kepemilikan investasi dalam  unsur  hospitality,  amenitas,  dan  moda  transpotasi,  sikap  dan  perilaku
masyarakat,  kediplinan  dalam  pemanfaatan  ruang  dalam  lingkngan  kawasan wisata, dan lain-lain.

## 5.  Kesimpulan Dan Saran
Pengembangan  sertifikasi  kawasan  wisata  adalah  sesuatu  yang  rasional dan  dapat  dilaksanakan.  Ada  sejumlah  alasan  perlunya  sertifikasi  yaitu pertama mendesaknya usaha perlindungan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya dari  dampak  pengembangan  kawasan  wisata. Kedua ,  banyak  kasus  produksi barang dalam negeri yang terjegal oleh sistem sertifkasi lembaga luar negeri ketika dilempar  ke  pasaran  dunia.  Untuk  melindungi  kawasan  wisata  tanah  air  dari sertifikasi  yang  tidak  adil  dari lembaga  asing,  maka  perlu  dibuat  sistem  sertifikasi dari dalam negeri yang lebih bersifat melindungi.
Selain  memiliki  keunggulan,  terdapat  pula  sejumlah  kelemahan  sistem yaitu  bahwa  ruang  lingkup  sertifikasi  sangat  luas  sehingga  tidak  dapat  menilai aspek-aspek  yang  lebih  spesifik.  Sertifikasi  yang  ideal  sebenarnya  cukup  dalam satu bidang saja yaitu dalam bidang fasilitas, produk wisata, mutu pelayanan, dan atau  manajemen  pemasaran.  Berdasarkan  hasil  studi  literatur  nampaknya pengembangan sistem sertifikasi kawasan wisata perlu dimantapkan melalui suatu uji coba yang lebih luas dan berdasarkan riset.

## DAFTAR PUSTAKA
Bonafice  and  Cooper,  1991, The  Geography  of  Travel  and  Tourism ,  London  : Heineman. Burn,  M  Peter  dan  Andrew  Holden,  1995, Tourism,  a  New  Perspective ,  UK  : Prentice Hall.
Cooper,  Criss;  John  Fletcher;  David  Gilbert  and  Stephen Wanhill,  1993, Tourism, Principles and Practice, London : Pitman Publishing. Darsiharjo, dkk. 2007. Pengembangan Kriteria Standar Untuk Sertifikasi Kawasan Wisata  Dengan  Menggunakan  Sistem  Teknologi  Informasi  Dalam  Era Otonomi Daerah. Penelitian Hibah Bersaing. DIKTI Jakarta.
Diroktorat  Jenderal  Pariwisata  Jawa  Barat,  1996, Pembangunan  dan  prospek Pembangunan Pariwisata Jawa Barat . Fandeli,  C.  2000. Pengusahaan  Ekowisata .  Fakultas  Kehutanan  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Fandeli,  C.  2002. Perencanaan  Kepariwisataan  Alam .  Fakultas  Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Fredgen, 1991, Dimention of Tourism , Amerika : Edication Institute. Gee, 1984, Travel  Industry , Connecticut : Black Wall. Geofree,  1989, Tourism  Economic,  Physical  and  Social  Impacts ,  New  York  : Longman. Gold, Seymour, 1980, Recreation Planning and Design , New York : Mc Grew Hill BookCompany. Hall  dan  Page,1999, The  Geography  of  Tourism  and  Recreation,  Environment, Place and Space, New York : Routledge. Hardjowigeno,  dkk.  1994. Evaluasi  Lahan  Untuk  Pariwisata .  Centre  For  Soil  And Agroclimate Research, Bogor.
Inskeep,  1991, Tourism,  Planning,  an  Integrated  Sustainable  Development Approach , New York : Van Norstand Reinhold. Intosh,  Mc.  Robert W  dan  Charles  Geoldner,  1977, Tourism  Principles,  Practices Philosophies, Ohio : Gris Publishing. Marpaung,  H.  Dan  Bahar,  H.  2002. Pengantar  Pariwisata .  Bandung.  Penerbit Alfabeta.
Maryani,  1997,  “Kiprah  geografi  dalam  kepariwisataan”.  dalam Geosfer, Majalah Geografi IKIP Bandung. Mathieson,  and  Geoffrey  Wall,  1982, Tourism  ;  Economic,  Phisical  and  Social Impacts, Longman : Harlow. Murphy, 1985, Tourist a Community Approach , London : Meutheen. Pearce, 1981, The Social Psychology of Tourist Behaviour , Oxford : Pergamon. Pearce, 1989, Tourism Development , UK : Longman. Pearce, 1995, Tourism Today a Geographycal Analysis , England : Longman. Pendit,  S.  1987. Ilmu  Kepariwisataan:  Suatu  Pengantar  Perdana .  Pradnya Paramita. Jakarta. Robinson, 1976, Geography of Tourism , London : Mac Donald. Situs www.visittheoregoncoast.com . Outdoor Recreation .  30 Mei 2006. Situs www.grandbahamanaturetours.com . Outdoor Recreation .  6 April 2006. Smith, Stephen, 1989, Tourism Analysis a Handbook, New York : John Wiley and Sons. Yoeti, A. 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata . Pradnya Paramita. Jakarta.