## JIUBJ
Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut Desa Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat

## Zulkifli Muhadli
Universitas Cordova, Indonesia Correspondence email: drzulkiflimuhadli@gmail.com
Abstrak. Adanya  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  di  Desa  Labuhan  Kertasari  Kabupaten Sumbawa  Barat  dilatarbelakangi  oleh  sumberdaya  yang  mumpuni  untuk  melakukan  pembudidayaan  rumput  laut  dalam  rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berupaya untuk meningkatkan  perekonomi  masyarakat  petani  rumput  laut  dengan  menggali  dan  memberdayakan  potensi  yang  dimiliki  Desa Labuhan  Kertasari  tersebut. Tujuan dari penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  terutama  masyarakat  petani  rumput  laut  di  Desa  Labuhan  Kertasari  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Implementasi kebijakan program tersebut berupa kebijakan dalam berkomuniasi antara pihak terkait dengan pemangku kebijakan, sumberdaya,  disposisi  atau  sikap  yang  terlihat  dari  pembuat  kebijakan  dan  struktur  birokrasi  yang  diterapkan  oleh  daerah setempat.  Tujuan  dari  program  ini  dapat  tercapai  jika  Implementasi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan, ketepata target, dan ketepatan proses. Analisis data dilakukan  secara  kualitatif  baik  data  primer  maupun  data  sekunder,  dengan  tiga  alur  kegiatan  (triangulasi)  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data,  verivikasi  atau  penyimpulan  data.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Sumbawa  Barat telah  siap  melaksanakan  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Petani Rumput Laut di Desa Labuhan  Kertasari.  Implementasi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  sudah  dilaksanakan  dengan  baik. Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  adalah  (1)  kemampuan  pelaksana  yang  baik  dalam  menetapkan  kebijakan  walaupun  ada kendala  komunikasi  antara  para  petani  dengan  pemerintah  setempat,  (2)  kejelasan  informasi  yang  diperoleh  masyarakat,  (3) komitmen  pelaksana  yang  baik  dalam  melaksanakan  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  tersebut,  (4)  pemanfaatan wewenang yang dimiliki pelaksana secara maksimal untuk menentukan target dan proses yang tepat.

## Kata Kunci : Pemberdayaan; implementasi
Abstract.   The  existence of the Seaweed Farming Community Economic Empowerment  Program in Labuhan Kertasari  Village, West  Sumbawa  Regency  is  motivated  by  qualified  resources  to  cultivate  seaweed  in  order  to  improve  the  economy  of  the community  in  the  area. The  Department  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries  of  West  Sumbawa  Regency  strives  to  improve  the economy  of  the  seaweed  farming  community  by  exploring  and  empowering  the  potential  of  Labuhan  Kertasari  Village. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  policies  on  economic  empowerment  programs  for  coastal communities,  especially  seaweed  farming  communities  in  Labuhan  Kertasari  Village,  West  Sumbawa  Regency. The  program's policy  implementation  is  in  the  form  of  policies  in  communicating  between  related  parties  and  policy  makers,  resources, dispositions or attitudes as seen by policy makers and the bureaucratic structure applied by the local area. The objective of this program can be achieved if the implementation of the Economic Empowerment of the Seaweed Farming Community is seen from the  accuracy  of  policies,  accuracy  of  implementation,  accuracy  of  the  environment,  accuracy  of  targets,  and  accuracy  of processes. Data  analysis  was  carried  out  qualitatively,  both  primary  and  secondary  data,  with  three  activities  (triangulation), namely: data reduction, data presentation, verification or data conclusion. The results of this study indicate that the Department of Marine Affairs and Fisheries of West Sumbawa Regency is ready to implement the Economic Empowerment  Program for the Seaweed Farming Community in Labuhan Kertasari Village. The implementation of the Economic Empowerment of the Seaweed Farming Community has been carried out well. The influencing factors are (1) the ability of a good implementer in determining policies  even  though  there  are  communication  obstacles  between  farmers  and  local  governments,  (2)  clarity  of  information obtained  by  the  community,  (3)  commitment  of  good  implementers  in  implementing  the  community  economic  empowerment program. , (4) maximizing the utilization of the executor's authority to determine appropriate targets and processes.

## Keywords: empowerment; implementation

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha  melakukan penanggulangan  kemiskinan  semenjak  tahun  1998 hingga  saat  ini.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  nomor  40/Permen- KP/2014  tentang  peran  serta  dan  pemberdayaan
masyarakat dalam pengeloaan wilayah pesisir dan pulau- pulau  kecil  yaitu  membuat  strategi  dan  program  dalam menanggulangi  kemiskinan  tersebut  melalui  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),  dimana  ada  empat  strategi  dasar  yang  telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan,  yaitu:  1)  menyempurnakan  program
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
perlindungan  social,  2)  peningkatan  akses  masyarakat miskin  terhadap  pelayanan  dasar,  3)  pemberdayaan masyarakat,  dan  4)  pembangunan  yang  inklusif.  Terkait dengan  strategi  tersebut,  pemerintah  telah  menetapkan instrumen  penanggulangan  kemiskinan  yang  dibagi berdasarkan  tiga  klaster,  masing-masing  antara  lain sebagai berikut:
1) Klaster  I  merupakan  suatu  program  bantuan  sosial terpadu  berbasis  keluarga.  Salah  satunya  adalah kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis  bantuan  dan  perlindungan  sosial  yang bertujuan  untuk  melakukan  pemenuhan  hak  dasar, pengurangan  beban  hidup,  serta  perbaikan  kualitas hidup  masyarakat  miskin.  Fokus  pemenuhan  hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan  masyarakat  miskin  untuk  kehidupan  lebih baik,  seperti  pemenuhan  hak  atas  pangan,  pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
2) Klaster  II  merupakan  program  penanggulangan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat. Adapun  upaya  penanggulangan  kemiskinan  tidak cukup  hanya  dengan  memberikan  bantuan  secara langsung  pada  masyarakat  miskin  karena  penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang  bersifat  materialistik  semata,  akan  tetapi  juga karena  kerentanan  dan  minimnya  akses  untuk memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat  miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat  miskin  dapat  keluar  dari  kemiskinan dengan  menggunakan  potensi  dan  sumberdaya  yang dimilikinya.  Kelompok  program  penanggulangan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat merupakan  sebuah  tahap  lanjut  dalam  proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan.  Pendekatan  pemberdayaan  sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskintentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi  dalam  skala  yang  lebih  luas  terutama dalam proses pembangunan di daerah.
3) Klaster  III  merupakan  penanggulangan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan kecil.  Program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan  kecil.  Aspek  penting  dalam  penguatan  adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin  untuk  dapat  berusaha  dan  meningkatkan kualitas hidupnya.
Tiga Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan pada instrument klaster di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan  kemiskinan
perlu bertumpu kepada upaya memberdayakan masyarakat.  Secara  konseptual,  menurut  Suharto  (2005) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan ( empowerment, berasal  dari  kata “Power” (kekuasaan atau  keberdayaan),  pemberdayaan  menunjuk  pada kemampuan  orang,  khususnya  selompok  rentan  dan lemah,  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  atau kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya, memiliki  kebebasan,  dan  menjangkau  sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya  serta memperoleh barang- barang dan jasa yang mereka perlukan. Jadi memberdayakan  masyarakat  dalam  penanggulangan kemiskinan  agar  masyarakat  memiliki  daya  dan kemampuan untuk terlibat aktif dan pada akhirnya dapat menentukan sendiri kehidupannya dengan memanfaatkan  program-program  yang  dikelola  oleh pemerintah.
Pada dasarnya, pemberdayaan menurut Sipahelut
(2010) diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Sedangkan menurut Suharto (2010)
mengungkapkan beberapa definisi pembaedayaan dilihat dari berikut ini:
1) Pemberdayaan  dilihat  dari  tujuan  adalah  untuk meningkatkan  kekuasaan  orang-orang  yang  lemah atau tidak beruntung
2) Pemberdayaan  sebagai  proses  adalah  dengan  mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi  pengontrolan  atas,  dan  mempengaruhi terhadap,  kejadian-  kejadian  serta  lembaga-lembaga yang  mempengaruhi  kehidupannya.  Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan  orang lain yang menjadi perhatiannya.
3) Pemberdayaan  menunjuk  pada  usaha  pengalokasian kembali  kekuasaan  melalui  pengubahan  struktur sosial.
4) Pemberdayaan  dilihat  dari  cara-cara  pemberdayaan adalah  suatu  cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi, dan  komunitas  diarahkan  agar  mampu  menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.
Pemberdayaan masyarakat pada dasar-nya merupakan  strategi  perubahan  sosial  secara  terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dalam  proses  pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri  melakukan  upaya-upaya  perbaikan  kualitas kehidupannya.  Dengan  demikian,  proses  tersebut  harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, berkesinambungan,  dan  berkelanjutan.  Pemberdayaan masyarakat  seringkali  dilakukan  pada  masyarakat pedesaan  untuk  mewujudkan  masyarakat  desa  dengan mapan ekonomi dimana pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang salah
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
satunya  adalah  pendekatan bottom-up dan top  down . Menurut  Shucksmith  (2013)  mengungkapkan  tentang pendekatan  bottom-up  adalah  untuk   pembangunan pedesaan  (didorong  dari  dalam,  atau endogen ) berdasarkan  pada  asumsi  bahwa   sumber  daya  spesifik daerah  seperti  alam,  manusia  dan   budaya  memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan  pedesaan top-down melihat  tantangan utamanya  sebagai  mengatasi  perbedaan  pedesaan  dan kekhasan  atau  karakteristik  pedesaan  melalui  promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur  fisik,  bawah  ke  atas.  Pengembangan melihat  tantangan  utama  sebagai  memanfaatkan  selisih melalui  memelihara  khas  lokal  kapasitas  manusia  dan lingkungan itu.
Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori  pembangunan,  tetapi  praktek  pembangunan  yang menekankan emansipasi dari lembaga  yang  tidak pantas dan  setiap  melemahkan  situasi  yang  mengarah  pada perias  partisipasi,  pengembangan  masyarakat  harus menjadi  mekanisme  untuk  menarik  kekuatan  kolektif anggota  masyarakat  tertentu  yang  terdiri  dari  laki-laki dan  perempuan,  kaya  dan  miskin,  mampu  dan  cacat, serta  yang  lain-lainya  untuk  mengubah di  wilayah mereka.  Pemberdayaan  ini  memiliki  tujuan  dua  arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai   proses,   pemberdayaan   adalah   serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan   kelompok   lemah   dalam   masyarakat, termasuk  individu-individu  yang  mengalami  masalah kemiskinan.   Sebagai   tujuan,   maka   pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah  perubahan  sosial;   yaitu   masyarakat   yang berdaya,   memiliki   kekuasaan   atau   mempunyai pengetahuan   dan   kemampuan   dalam   memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepecayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,   berpartisipasi   dalam   kegiatan  sosial,  dan mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kehidupannya (Sipahelut, 2010).
Implementasi  sebagai  suatu  konsep  tindak  lanjut pelaksanaan  kegiatan  cukup  menarik  untuk  dikaji  oleh cabang–cabang  ilmu.  Hal  ini  semakin  mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi  sebagai  suatu  konsep  akan  dapat memberikan  kemajuan  dalam  upaya-upaya  pencapaian tujuan  yang  telah  diputuskan.  Implementasi  merupakan tahap  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  aktifitas  yang terlihat  setelah  adanya  pengarahan  yang  sah  dari  satu kebijakan  yang  meliputi  upaya  mengelola  input  untuk menghasilkan  implementasi  baru  akan  dimulai  apabila tujuan  dan  sasaran  telah  ditetapkan,  kemudian  program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya  dan  telah  disalurkan  untuk  mencapai sasaran  atau  tujuan  kebijakan  yang  diinginkan. Pandangan  Lester  dan  Stewart  (Kusumanegara,2010) bahwa  dalam  proses  implementasi  perlu  beberapa tahapan  atau  alur  proses  yang  didalamnya  tercakup keterlibatan  berbagai  macam  aktor,  organisasi,  prosedur agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan.
Kebijakan  biasanya  berisi  suatu  program  untuk mencapai  tujuan,  nilai-nilai  yang  dilakukan  melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program/kebijakan  sudah  dibuat  maka  program  tersebut harus  dilakukan  oleh  para  aparat  kepentingan.  Suatu kebijakan  yang  telah  dirumuskan  tentunya  memiliki tujuan-tujuan atau target yang ingin dicapai. Implementasi sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S.  Cleaves  dalam  (Wahab,  2008:187),  yang  yang menyatakan  bahwa  implementasi  itu  mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of administrative  an  political  steps” .  Secara  garis  besar, implementasi  itu  ialah  Proses  bergerak  menuju  tujuan kebijakan  melalui  langkah-langkah  administratif  dan politik.  Hal  tersebut  ditujukan  untuk  membentuk  suatu hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun sasaran-sasaran  kebijakan  publik  diwujudkan  sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan pemerintah.
Secara  etimologis,  istilah  policy  (kebijakan) berasal  dari  bahasa  yunani,  Sansekerta,  dan  Latin.  Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara- kota)  dan pur (kota)  dikembangkan  dalam  bahasa  latin menjadi politia (negara)  dan  akhirnya  dalam  bahasa inggris disebut policie , yang berarti menangani masalah- masalah publik atau administrasi pemerintahan. James E. Anderson  (Sudiyono,  2007)  menyebutkan  bahwa kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  yang  memiliki tujuan  yang  diikuti  oleh  seseorang  atau  sekelompok pelaku  terkait  dengan  suatu  permasalahan  tertentu. Selanjutnya  menurut  Ealau  dan  Pewitt  (dalam  Suharto, 2008),  kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan  yang  berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari  yang  membuat  atau  yang  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Sedangkan  Titmuss  (dalam  Suharto,  2008), mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah  prinsip-prinsip yang  mengatur  tindakan  dan  diarahkan  pada  tujuan tertentu. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip  untuk  mengarahkan  cara  bertindak  yang dibuat  secara  terencana  dan  konsisten  untuk  mencapai tujuan tertentu.
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
Dalam  suatu  negara  atau  wilayah  akan  memiliki suatu  kebijakan  yang  berbeda  beda  dalam  menangani permasalahan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakatnya sesuai dengan karakteristik dari masyarakat suatu daerah tersebut.  Seperti  halnya  daerah  Sumbawa  Barat  yang sebagian  besar  wilayahnya  dikelilingi  laut,  tentu  saja pemberian  kebijakanya  berbeda  dengan  yang  sebafian vesar wilayahnya daratan. Sumbawa Barat terkenal akan pembudidayaan  rumput  laut  yang  terkenal  dengan kualitas  yang  bagus  dan  tinggi  akan  jumlah  permintaan rumput  lautnya  untuk  di  ekspor  terutama  Warga  Desa Labuhan  Kertasari  yang  sudah  mulai  membudidayakan rumput  laut  sejak  dua  puluh  tahun  yang  lalu.  Mayoritas warga  Kertasari  adalah  pendatang  keturunan  Makasar atau  Bugis  yang  sudah  lama  menetap  disana  sehingga mereka  memiliki  kebudayaan  mata  pencarian  yang  erat dengan laut salah satunya yakni budidaya Rumput Laut. Budidaya  rumput  laut  sudah  menjadi  Rutinitas  warga Kertasari  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan sebagai  penghasilan  tambahan  mereka  selain  bercocok tanam.  Biasanya  jenis  rumput  laut  ini  dimanfaatkan untuk bahan baku kosmetik, obat-obatan dan makanan.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Sumbawa  Barat  sendiri  menyiapkan  program  unggulan untuk  menopang  Visi  dan  Misi  dari  pemerintahan setempat.  Salah  satu  program  yang  dicanangkan  oleh pemerintah  setenpat  adalah  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  terutama    program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  petani  rumput  laut dalam optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi rumput  laut.  Program–program  ini  juga  merupakan program  aplikatif  untuk  wilayah  kecamatan  maupun desa/kelurahan.  Namun  selain  program  dari  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  disejumlah  kecamatan  di Kabupaten  Sumbawa  Barat  juga  telah  turun  program yang  berkaitan  dengan  kelautan  dan  perikanan. Penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada  Program Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  terutama masyarakat  petani  rumput  laut  di  Desa  Labuhan Kertasari,  menjadi  kajian  yang  sangat  menarik  karena program tersebut yang terlihat nyata untuk pemberdayaan  suatu  masyarakat  dan  program  tersebut dapat  dirasakan  masyarakat  terutama  masyarakat  perani rumput laut. Dengan adanya kegiatan penyediaan sarana dan  prasarana  untuk  masyarakat  ini  kiranya  bisa mengembangkan  tempat  mata  pencaharian  masyarakat petani  rumput  laut.  Kenyataan  yang  ada  di  lapangan penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  masyarakat tersebut belum sepenuhnya merata. Melihat perkembangan  setiap  tahunnya  program  ini  berjalan, implementasi suatu kebijakannya terdapat permasalahan- permasalahan  yaitu,  belum  adanya  peta  kawasan pengembangan  tata  ruang  yang  ditunjang  oleh  daya dukung lingkungan merupakan masalah dalam pengembangan  pembudidayaan  yang  optimal  dan berkelanjutan.  Disamping  itu  secara  umum  masih dihadapkan beberapa permasalahan kesenjangan
informasi  masyarakat  utamanya  kesenjangan  informasi pasar,  informasi  teknologi,  dan  sumber  permodalan. Sehingga secara rinci permasalahan dalam pemberdayaan  perekonomian  masyarakat  petani  rumput laut  meliputi  pembibitan,  masalah  hama  dan  penyakit, masalah  penanganan  pasca  panen  rumput  laut, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, permasalahan  tata  ruang  dan  permasalahan  keamanan dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pemasaran produksi  rumput  laut  di  Desa  Labuhan  Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat.
Indikator-indikator
ditetapkan
dalam implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  sebagai  tolok  ukur  kesuksesan program  yang  disusun,  sehingga  ketika  sebuah  program pemberdayaan  diberikan,  segenap  upaya  dapat  di konsentrasikan  pada  aspek  aspek  apa  saja  dari  sasaran perubahan masalahnya, dalam hal  ini masyarakat perani rumput  laut  yang  ada  di  Desa  Lbuhan  Kertasari. Menurut  Schuler,  Hashemi,  dan  Riley  (dalam  Suharto, 2005)  ada  beberapa  indikator  pemberdayaan  yang disebut  juga  sebagai empowerment  index atau  indeks pemberdayaan diantaranya sebagai berikut:
1) Kebebasan  mobilitas  yaitu  kemampuan  individu untuk  pergi  keluar  rumah  atau  wilayah  tempat tinggalnya.  Tingkat  mobilitas  dianggap  tinggi seseorang mampu melakukan mobilitas sendirian.
2) Kemampuan  membeli  komoditas  kecil,  merupakan kemampuan  individu  untuk membeli barang– barang kebutuhan  sehari-hari  seperti  sembako,  kebutuhan pribadi  seperti  rokok  dan  kosmetik,  dan  komoditas kecil lainnya.
3) Kemampuan  membeli  komoditas  besar,  merupakan kemampuan  individu  untuk membeli barang– barang sekunder dan tersier
4) Terlibat  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan seperti  mampu  membuat  keputusan  secara  sendiri maupun  bersama anggota keluarga  mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5) Kebebasan relatif dan dominasi keluarga.
6) Kesadaran hukum dan politik.
7) Keterlibatan dalam kampanye ataupun unjuk rasa
8) Jaminan  ekonomi  dan  kontribusi  terhadap  keluarga seperti memiliki rumah, tanah, aset produktif maupun tabungan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  terutama  masyarakat  petani rumput  laut  di  Desa  Labuhan  Kertasari  Kabupaten Sumbawa  Barat.  Implementasi  kebijakan  program tersebut  berupa  kebijakan  dalam  berkomunikasi  antara pihak  terkait  dengan  pemangku  kebijakan,  sumberdaya, disposisi atau sikap yang terlihat dari pembuat kebijakan dan  struktur  birokrasi  yang  diterapkan  oleh  daerah setempat.
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat

## METODE
George  Edward  III  (Leo  Agustino  (2006) mengungkapkan  bahwa  terdapat  empat  Faktor  yang sangat  menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan.  Dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak  akan  berhasil  dilakukan.  Oleh  karenanya,  Edward III  menyarankan  untuk  memberikan  perhatian  kepada empat  isu  utama:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur birokrasi. Seperti yang tertera pada gambar berikut:
Gambar 1 . Faktor Penentu Implementasi menurut Edwars II
Jenis  penelitian  yang  sesuai  digunakan  untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan  ekonomi  di  Desa  Labuhan  Kertasari Kabupaten  Sumbawa  barat  mengenai  komunikasi, sumberdaya,  desposisi,  dan  struktur  birokrasinya  adalah penelitian  kualitatif  deskriptif,  dimana  data  yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka- angka.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong, 2008)  menjelaskan  tentang  penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Lokasi  penelitian  berada  di  daerah  pesisir  Desa Labuhan  Kertasari  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  dimana yang  menjadi key  informan dari  penelitian  ini  adalah petani  rumput  laut  sebanyak  5  orang.    Keabsahan  data dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  menggunakan kriteria  kredibilitas.  Untuk  mendapatkan  data  yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data  hasil  penelitian  seperti  yang  dikemukakan  oleh Sugiyono  (2012)  dengan  cara:  1)  perpanjangan pengamatan, 2) ketekunan pengamatan dan 3) triangulasi sumber. Adapun model analisis data dalam penelitian ini mengikuti  konsep  yang  diberikan  Miles  and  Hubermen (2014)  yang  mengungkapkan  bahwa  aktifitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus-menerus  pada  setiap  tahapan penelitian  hingga  tuntas.  Untuk  mencapai  tujuan penelitian yang diharapkan, maka data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif baik data primer maupun  data  sekunder,  dengan  melakukan  tiga  alur
kegiatan (triangulasi) yaitu: reduksi data, penyajian data, verivikasi atau penyimpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ketepatan Kebijakan
Desa  Labuhan  Kertasari  sudah  lama  dikenal dengan  budidaya  rumput  lautnya.  Petaninya  pun merupakan  warga  desa  tersebut  yang  sebelumnya  lama bekerja  sebagai  petani  jagung  dan  berbagai  pekerjaan lainnya. Hasil di lapangan setelah melakukan wawancara mendalam  dengan  para  petani  rumput  laut  dan pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah  setempat ditemukan  suatu  kendala  dalam  hal  berkomunikasi antara  para  petani  rumput  laut  dan  pemerintahan setempat.  Hal  tersebut  dikarenakan  karena  para  petani rumput  laut  kurang  mengetahui  adanya  program  untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  serta  pemerintah setempat sudah melakukan sosialisasi namun sasarannya belum  menyeluruh  menyentuh  kepada  para  petani rumput  laut.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  informan IA berikut:
“saya menekuni untuk menjadi petani rumput laut ini baru,  karena  saya  dulu  menekuni  pertanian  jagung jadi  saya  belum  tau  pasti  ada  program  seperti  itu, ya....saya  ikuti  saja  semampu  dan  sepengetahuan saya dalam membudidayaakan rumput laut ini.”
Ketidak  tauhan  petani  akan  adanya  program pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah setempat  membuat  kendala  tersendiri  bagi  para  petani rumput  laut  karena  dalam  proses  tanam  sampai  panen rumput  laut  tentu  memiliki  kendala  seperti  pembibitan, cuaca,  hama,  pemasaran,dan  lain  sebagainya.  Budidaya rumput  laut  sudah  menjadi  aktivitas  rutin  sehari-hari warga  Desa  Labuhan  Kertasari  untuk  memenuhi  segala kebutuhan rumah tangganya  sebagai penghasilan  utama. Para  petani  menetapkan  rata-rata  siklus  masa  tanam rumput  laut  satu  hingga  satu  setengah  bulan  dan  dalam setahun para petani bisa panen sekitar 8 kali. Akan tetapi ada  kurun  waktu  dimana  para  petani  tidak  menanam rumput  laut  yakni  saat  musim  hujan.  Komunikasi  disini sangat  perlu  dilakukan  pada  pemerintah  setempat  untuk menetapan suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan  petani  rumput  laut  pada  saat  musim kemarau tiba.
Pada  implementasinya  Program  Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat petani rumput laut yang ada di Desa Labuhan  Kertasari  sudah  tepat,  namun  masih  ada beberapa petani rumput laut yang baru menggeluti usaha budidaya  pertanian  rumput  laut  belum  mengetahui program  yang  sudah  ada  tersebut.  Maka  perlunya komunikasi  antara  petani  dengan  pemerintah  setempat sehingga  para  petani  baik  baru  ataupun  yang  lama  bisa merasakan  manfaat  dari  adanya  program  tersebut. Karena  dengan  adanya  program  tersebut  dapat meningkatkan  perekonomian  para  petani  rumput  laut.
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
Seperti  kegiatan  penanaman  bibit  rumput  laut,  cara pemeliharaan  tanaman  rumput  laut  baik  saat  musim penghujan, kemarau ataupun pancaroba, cara menghadapi  hama  tanaman,  proses  pemanenan  rumput laut  yang  baik  sehingga  menghasilkan  kualitas  baik, serta  strategi  pemasaran  untuk  memasarkan  hasil  panen tanaman  rumput  laut  tersebut.  Dimana  dengan  tanaman rumput  laut  bisa  dijadikan  berbagai  macam  olahan produk  yang  memilki  nilai  ekonomi  tinggi  sehingga dapat  meningkatkan  pendapatan  atau  perekonomian petani rumput laut.
Pada  kenyataanya  di  lapangan  ada  terdapat beberapa kegiatan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  petani  rumput  laut  tersebut  tidak  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Misalnya  dalam Pembagian  zonasi  untuk  tanaman  rumput  laut  di  pantai kepada  para  petani  rumput  laut.  Hal  ini  disebabkan karena  salah  satunya  adalah  struktur  birokrasi  yang dimiliki  pemerintah  setempat  belum  mempunya  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  julas  untuk  mebagi zonasi  kepemilikan  bagi  para  petani  rumput  laut.    Oleh karena  itu  agar  kegiatan  ini  dapat  berjalan  secara maksimal  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Sumbawa  Barat  hendaknya  memiliki  SOP  yang  jelas agar sumberdaya yang dimilki bisa dikelola dengan baik.

## Ketepatan Pelaksanaan
Keefektifan atau tidaknya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat petani rumput laut yang dilaksanakan  di  Desa  Labuhan  Kertasari  Kabupaten Sumbawa  Barat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah setempat  atau  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penanganan  program  tersebut  sudah  dikatakan  tepat sasaran.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  keseriusan  dan keberlanjutan  pihak  pemerintah  setempat  melalui  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa  Barat sudah melaksanakan kegiatan tersebut secara terprogram setiap  tahunnya.  Seperti  yang  dikemuakam  oleh informan  kunci  berinisial  AYA  ketika  dilakukan wawancara mendalam berikut:
“kalau  bantuan  dari  pemerintah  ada  tentang pemberian bibit, dan kami diarahkan untuk membuat kelompok tani rumput laut untuk diberikan pelatihan pembudidayaan rumput laut yang berkualitas dan itu sudah  berjalan  beberapa  tahun  ini,  dan  ya.... bersyukur  dengan  adanya  program  ini,  namun  yang dapat pelatihan itu itu saja”.
Dari  penuturan  AYA  tersebut  jelaslah  bahwa kegiatan  pelaksanaan  dari  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  petani  rumput  laut  sudah  tepat sasaran, namun terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengimplementasian  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat petani  rumput  laut ini  pihak Desa  Labuhan Kertasari  kurang  ikut  berperan  dalam  pelaksanaan program  tersebut.  Pihak  kelurahan  Desa  Labuhan
Kertasari  hanya  ikut  andil  dalam  program  ini  sebatas memfasilitasi  saja  tanpa  ikut  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan program tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pihak kelurahan Desa Labuhan Kertasari tidak  terlibat  langsung  dalam  program  tersebut diantaranya  adalah  faktor  sumberdaya  manusia  yang mumpuni  dalam  bidang  pertanian  rumput  laut,  disposisi atau  sikap  yang  terlihat  dari  pembuat  kebijakan  untuk merangkul  pihak  kelurahan  dalam  pembudidayaan rumput  laut  dan  tidak  adanya  informasi  mengenai  tata cara  pelaksanaan.  Dengan  tidak  adanya  tata  cara pelaksanaan  ini  membuat  pihak  kelurahan  hanya mengikuti  perintah  atau  himbauan  dari  dinas  tanpa  tahu harus  melakukan  apa  pada  Program  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut ini.

## Ketepatan Lingkungan
Dalam
Pengimplementasian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput laut sudah  tepat  bagi  masyarakat  setempat,  hal  ini dikarenakan  banyak  kegiatan-kegiatan  yang  terdapat  di dalam  program  tersebut  sudah  bisa  memperoleh peningkatkan  kemampuan  perekonomian  masyarakat setempat.  Seperti  pemberian  bantuan  kepada  kelompok masyarakat  untuk  dikembangkan  sehingga  dengan bantuan  tersebut  masyarakat  mampu  meningkatkan kemampuan  perekonomianya.  Namun,  terlepas  dari  itu terdapat  suatu  hambatan  yang  dihadapi  pada  saat pelaksaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani  Rumput  Laut  tersebut,  dimana  menurut  hasil wawancara  informan  didapatkan  bahwa  ada  beberapa kelompok  masyarakat  yang  menyimpang  dengan menyalahgunakan  pemberian  bantuan  yang  telah diberikan  untuk  dijual  oleh  kelompok  tersebut.  Seperti yang dituturkan oleh informan MRD berikut:
“kadang  masyarakat  sini  bisa  dibilang  ada bandelnya  juga  apalagi  setelah  dibentuk  kelompok tani  rumput  laut....mendapat  bantuan  bibit  dan  tali ris,pelatihan juga. Mereka  yang dapat bantuan tidak semuanya  jadi  kadang  tidak  tepat  sasaran,  karena yang  tidak  tanam  kadang  dapat  bibit.  Yang  ikut pelatihan  juga  itu-itu  saja  dan  tidak  pernah dipraktikkan  lagi,  selain  juga  tidak  tahu  jualnya  ke mana”
Permasalahan  yang  dituturkan  oleh  informan tersebut  tentu  tidak  lepas  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhinya,  sehingga  ada  saja  kelompok  tani rumput  laut  yang  bandel.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari struktur  birokrasinya  dimana  dalam  menjalankan  tugas- tugas  dalam  pengambilan  keputusan  harus  mengikuti rantaian komando sehingga ada yang melihat permasalahan  tersebut  membutuhkan  proses  yang  lama untuk  ditinjak  lanjuti.  Selain  struktur  birokrasi, pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Sumbawa  Barat  terhadap  adanya
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
program  ini  dirasakan  kurang  efektif.  Hal  ini dikarenakan  setelah  melaksanakan  program  tersebut tidak  ditindak  lanjuti  kembali  dengan  pemantauan  atau pengawasan  kembali  kepada  masing-masing  kelompok tani rumput laut.
Untuk  pengawasan  pada  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut,    Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa  Barat hanya  3  sampai  4  kali  dalam  kurun  waktu  setahun melakukan  pengawasan  tersebut.  Tentu  saja  ini  sangat kurang  sehingga  timbul  permasalahan  yang  telah diungkapkan informan MRD ini. Seharusnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput Laut  dilakukan  setiap  bulan  sehingga  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa  Barat  bisa mengetahui  perkembangan  dari  bantuan  yang  mereka berikan dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan tersebut.

## Ketepatan Target
Salah  satu  indikator  efektif  dari  implementasi Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani Rumput Laut adalah dengan melihat dari sudut pandang dalam  menentukan  ketepatan  target,  dimana  dalam  hal ini  mampu  menangani  laju  tingkat  kemiskinan  yang terdapat di wilayah pesisir Desa Labuhan Kertasari yang semakin  lama  meningkat.  Dilihat  dari  hasil  penelitian dilapangan  dimana  kegiatan  dalam  program  ini  harus dilakukan  untuk  demi  meningkatkan  kemampuan perekonomian  masyarakat  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Salah sarunya Desa Labuhan Kertasari.  Pada  implementasi  Program  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut tersebut sudah sesuai  dengan  target.  Seperti  yang  telah  dikemukakan oleh informan ACO berikut:
“Sasaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait sebenarnya sudah tepat dengan memberikan bantuan bibit rumput laut sampai dengan proses panen untuk memberdayakan rumput laut tersebut, karena potensi di  desa  kita  ini  sumber  dayanya  ya....untuk  rumput laut selain peperkebunan kelapa dan jagung”
Apa  yang  dituturkan  ACO  tersebut  hampir  sama apa  yang  ditemukan  dilapangan  dengan  kondisi  sumber daya  alam  yang  dimilki  Desa  Labuhan  Kertasari  yang berada diwilayah pesisir.  Ini dapat dilihat dari kegiatan- kegiatan  yang  berbasis  pada  masyarakat,  seperti perkebunan dan pemberian bantuan bibit  unggul  kepada para  petani  rumput  laut  dan  kepada  kelompok masyarakat  petani  rumput  laut  di  Desa  Labuhan Kertasari.  Sudah  sesuainya  target  dalam  pelaksanaan Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani Rumput  Laut  tentu  saja  dipengaruhi  beberapa  faktor- faktor  yang  mendukung.  Salah  satu  pendukungnya
adalah faktor komunikasi yang selaras yang didapat dari data-data mengenai jumlah petani rumput laut di tingkat Desa  Labuhan  Kertasari  Kabupaten  Sumbawa  Barat. Selain  itu  juga  sumber  daya  yang  terdapat  di  daerah Desa  Labuhan  Kertasari  tersebut  yang  memungkinan dilakuannya  pemberdayaan  rumput  laut  sebagai  bagian dari  gerakan  perekonomian  menuju  perekonomian mandiri,  dengan  mengolah  hasil  panen  rumput  laut menjadi  produk  yang  berkualitas.  Adanya  tehonoli pengolahan secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat  pendapatan  masyarakat  akan  meningkat  menjadi lebih baik. Peningkatan pendapatan, dimungkinkan akan menjadi  faktor  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa  Labuhan  Kertasari  khususnya  dan  Kabupaten Sumbawa Barat umumnya.

## Ketepatan Proses
Pada  implementasinya  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  sudah  sesuai dengan  proses  yang  ditentukan  seperti  pemberian bantuan  kepada  kelompok  masyarakat.  Namun,  kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  yersebut  adalah dengan  melonjaknya  permintaan  masyarakat  untuk menekuni pembudidayaan rumput laut membuat bantuan yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Sumbawa Barat. Kendala ini tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya  permodalan.  Dimana  sumber  daya  anggaran dana  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Sumbawa  Barat  dalam  melaksanakan Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani Rumput  Laut  yang  ada  di  Desa  Labuhan  Kertasari  dana yang  dianggarkan  masih  dirasa  kurang.    Dana  yang dianggarkan  oleh  Dinas  tidak  sebanding  dengan banyaknya  masyarakat  yang  harus  diberdayakan sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan. Mengatasi  hal  tersebut  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Sumbawa  Barat  akan  memberikan  bantuan kepada  kelompok  masyarakat  secara  bertahap  dengan tujuan    agar  kualitas  dan  kuantitas  bantuan  yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diinginkan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.

## SIMPULAN
Dari  paparan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  sebelumnya  bahwa  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  di  Desa Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah berjalan  dengan  baik  namun  ada  beberapa  hal  yang masih  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program tersebut  dimana  masih  belum  berjalannya  beberapa kegiatan  seperti  Pembagian  zonasi  untuk  tanaman rumput  laut  di  pantai  kepada  para  petani  rumput  laut
Zulkifli  Muhadi,  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat
sesuai dengan potensi hamparan pantai yang layak untuk dijadikan tempat pembudidayaan rumput laut. Selain itu Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas  sehinnga  program  ini  tidak  berjalan  secara maksimal.  Masih  kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi yang  intens  antara  pihak  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pihak Desa Labuhan Kertasari.  Masih  kurangnya  petugas  yang  melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.
Adapun  saran  atau  rekomendasi  yang  dapat diberikan  dari  penelitian  ini  berupa  langkah-langkah yang  mungkin  diambil  untuk  mencapai  kesuksesan dalam  mengadakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  di  Desa  Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut: 1) Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa Barat hendaknya harus mempunyai Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  dan  akurat mengenai Program
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat  Petani  Rumput  Laut  sehingga  dengan demikian  program  tersebut  bisa  berjalan  dengan maksimal dan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2) Untuk  konsistensi  pengawasan  yang  diberikan  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa  Barat harus  harus  melakukan  pengawasan  terhadap program tersebut secara konsistensi setidaknya dalam 1 bulan ada 3 kali melakukan pengawasan atau paling sedikit setiap bulan melakukan pengawasan sehingga perkembangan  program  tersebut  dapat  diketahui keberhasilanya.
3) Untuk  kerjasama  dan  koordinasi  sebaiknya  pihak Desa  Labuhan  Kertasari  dilibatkan  dalam  setiap pembuatan program yang akan dilakukan didaerahnya.
4) Untuk  mengatasi  kekurangan  sumber  daya  keuangan Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumbawa Barat  harus  memberikan  secara  bertahap  bantuan kepada kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  2006. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik . Bandung: CV. Alfabeta Kusumanegara,  Solahuddin.  2010. Model  Dan  Aktor Dalam  Proses  Kebijakan  Publik .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: Gava Media, Lexy J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: Remaja Rosdakarya Miles  dan  Hubermen.  2014. Analisis  data  kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia.
Peraturan  Mentri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  nomor  40/Permen-KP/2014  tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan  Di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten Halmahera  Utara .  Universitas  Institut  Pertanian Bogor
Subarsonon,  AG.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik Konsep  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta  Pustaka Pelajar.
Sudiyono.2007 .  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijakan Pendidikan . Buku Ajar Sugiyono.2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung:Refika
Aditama
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik .Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama
Shucksmith,  Mark.  2013. Future  Direction  in  Rural Development . Cernegie UK Trust, England Wahab,  Solichin  A.  W.  2008. Analisi  Kebijaksanaan Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara . Edisi Kedua. Jakarta: PT.Bumi Aksara