Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam
Paska Angle Ria Aritonang *1 , Februati Trimurni 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: 1 paskaangleriia.a@gmail.com, 2 trimurni.ftt@gmail.com

## Abstrak
Penyediaan  data  peserta  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  penting  untuk  memastikan  program  tepat  sasaran, terutama di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab  atas  pengendalian,  pengawasan,  dan  penyediaan  data  peserta  PKH,  dengan  tujuan  memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat akuntabilitas pemerintah dalam  penyediaan  data  peserta  PKH.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informan  penelitian  meliputi Kepala  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Kepala  Seksi  Jaminan  Sosial,  Koordinator  Kota  PKH, Pendamping PKH, Lurah, DPRD, serta masyarakat. Data dianalisis berdasarkan lima indikator akuntabilitas dari Koppel  yaitu  transparansi,  pertanggungjawaban,  pengendalian,  tanggung  jawab,  dan  responsivitas.  Hasil penelitian  menunjukkan  kinerja  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  dari  beberapa indikator, termasuk transparansi petunjuk teknis, laporan kinerja, dan permintaan data khusus yang dinilai baik. Namun,  terdapat  masalah  teknis  dalam  menginput  data  peserta  yang  tidak  memenuhi  syarat  dalam  aplikasi SIKS-NG  oleh  pendamping  PKH.  Laporan  kinerja  terbuka  memungkinkan  langkah  perbaikan  program  PKH berjalan  sesuai  petunjuk  teknis.  Meskipun  terdapat  upaya  untuk  meningkatkan  akurasi  data,  keterbatasan finansial menghambat kolaborasi. Pengendalian sumber daya manusia dan teknologi serta pelayanan pendataan PKH  penting  untuk  menjaga  keteraturan  organisasi.  Dinas  Sosial  menetapkan  kriteria  kelayakan,  serta menunjukkan  tanggung  jawab  tinggi  terhadap  kebutuhan  masyarakat  melalui  layanan  pengaduan,  sosialisasi, pertemuan peningkatan kemampuan, dan survei kepuasan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Penyediaan Data, Program Keluarga Harapan (PKH)

## Abstract
Providing data on Program Keluarga Harapan (PKH) participants is crucial to ensure the program targets the right  beneficiaries,  particularly  in  Kampung  Seraya,  Batam  City.  The  Social  and  Community  Empowerment Service  is  responsible  for  controlling,  supervising  and  providing  data  on  PKH  participants,  with  the  aim  of ensuring  accountability  in  program  implementation.  This  research  aims  to  see  the  level  of  government accountability  in  providing  data  on  PKH  participants.  This  study  employs  a  descriptive  method  with  a qualitative  approach,  gathering  data  through  interviews,  observations,  and  documentation.  The  research informants  include  the  Head  of  the  Social  Services  Agency  and  Community  Empowerment,  the  Head  of  the Social  Security  Section,  the  PKH  City  Coordinator,  PKH  Assistants,  the  Village  Head,  DPRD,  and  the community.  Data  analysis  is  based  on  Koppel's  five  indicators  of  accountability:  transparency,  responsibility, control, liability, and responsiveness. The findings indicate that the performance of the Social Services Agency of  Batam  City  is  rated  well  on  several  indicators,  including  the  transparency  of  technical  guidelines, performance  reports,  and  specific  data  requests.  However,  there  are  technical  issues  with  entering  data  for ineligible participants into the SIKS-NG application by PKH assistants. Open performance reports facilitate the improvement of the PKH program according to technical guidelines. Despite efforts to enhance data accuracy, financial  limitations  hinder  collaboration.  The  control  of human  and  technological  resources,  as  well  as  PKH data  collection  services,  is  essential  for  maintaining  organizational  order.  The  Social  Services  Agency  sets eligibility criteria and demonstrates a high level of responsibility towards community needs through complaint services, outreach, capacity-building meetings, and satisfaction surveys.
Keywords: Data Provision, Performance Accountability, Program Keluarga Harapan (PKH)
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  landasan  bagi  setiap  negara  demokratis  dalam mengelola pemerintahannya, dengan tujuan membentuk kesejahteraan masyarakat dan mencapai cita- cita negara melalui pelayanan publik yang baik.  Pelayanan dapat berjalan efektif apabila masyarakat mendapatkan  kemudahan  pelayanan  dengan  prosedur  yang  singkat,  cepat,  tepat  dan  memuaskan. Pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  harus  didukung  oleh  pegawai-pegawai  yang  handal, berkompeten,  mampu  memahami  serta  dapat  melalukan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sesuai  dengan bidang  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya  (Amnurita,  2021) . Dalam  konteks  ini, akuntabilitas  menjadi  prinsip  penting,  seperti  yang  diterapkan  dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  sebagai  sumber  informasi  penting  bagi  masyarakat  yang  memerlukan pertanggungjawaban  periodik  (çimen  et  al.,  2020) . Oleh  karena  itu,  menjadi  kewajiban seseorang/badan  hukum  atau  pimpinan  suatu  organisasi  untuk  mempertanggung  jawabkan  dan menjelaskan  kinerja  atau  tindakannya  kepada  pihak-pihak  yang  mempunyai  hak  untuk  meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya (Kutika & Mambo, 2021).
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  salah  satu  jaringan  pengamanan  sosial  untuk  keluarga kurang mampu agar bisa memperkuat dalam daya beli, meningkatkan nutrisi serta gizi dan daya tahan tubuh  anak,  ibu  hamil,  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia,  serta  meningkatkan  konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran yang kurang mampu agar terhindar dari resiko sosial  (Tonsuk,  1970) . PKH  bertujuan  mengentaskan  kemiskinan,  meskipun  tantangannya  tetap  ada, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  BPS  mengenai  proporsi  penduduk  miskin  pada  Maret  2022 sebanyak  11,98  juta  orang  di  Indonesia  (  www.bps.go.id  ).  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi Kepulauan Riau terkhusus Kota Batam menyatakan pada bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin (penduduk  dengan  pengeluaran  perkapita  per  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan)  di  Batam  mencapai 82.590 ribu jiwa (5,19%), dan bertambah sebanyak 500 jiwa dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 83.090 ribu jiwa (5.02 %). Pemerintah melalui dinas sosial telah memberikan dukungan sosial dalam mengatasi  kemiskinan  dengan  menggalakkan  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) (Adirinarso, 2023).
Pertanggungjawaban  atau  wujud  akuntabilitas  tersebut  dapat  dilihat  dan  sudah  diatur  pada Permensos  No.1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  mengklasifikasikan tugas  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dinas  Sosial  Kota  Batam,  sebagai  OPD  strategis,  harus meningkatkan  akuntabilitas  publik  dalam  pendataan  peserta  PKH  untuk  memaksimalkan  pelayanan publik.  PKH  memberikan  bantuan  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  untuk  akses  kesehatan  dan pendidikan,  serta  mencakup  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia  sesuai  dengan  amanat  konstitusi dan  Nawacita  Presiden  RI.  Akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  PKH  melibatkan  transparansi  dan ketepatan  data  penerima  manfaat,  meskipun  menghadapi  tantangan  seperti  ketidaksesuaian  data  dan keterbatasan pendamping. Pendamping PKH mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran program keluarga  harapan  yang  berkomunikasi  langsung  dengan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  agar program terlihat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (Sinica et al., 2019) .
Namun,  mengenai  hal  tersebut  masi  dapat  permasalahan  pendamping  dan  keterbatasan pendamping  dalam  program  keluarga  harapan,  maka  perlunya  akuntabilitas  dari  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat.  Akuntabilitas  merupakan  sebuah  kewajiban  melaporkan  dan bertanggungjawab atas keberhasilan  ataupun  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam mencapai hasil  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  media  pertanggungjawaban  yang  dikerjakan  secara berkala (Nurlinda, 2018) . Dengan adanya akuntabilitas dapat mewujudkan peran organisasi atau badan untuk  menjadi  lebih  baik  dalam  mempertanggungjawabkan  pengelolaannya.  Akuntabilitas  dinilai sangat  penting  dalam  penyediaan  data  PKH  saat  ini  yang  digunakan  untuk  mencegah  terjadinya kecurangan  seperti  penggelapan  nama  serta  meningkatkan  kualitas  laporan  pertanggungjawaban organisasi (Hayuningtyas, Aprili, 2020)
Kota  Batam  telah  menerapkan  PKH  sejak  tahun  2010  lalu.  Kecamatan  Batu  Ampar  merupakan kecamatan  yang  telah  menjalankan  PKH  di  Kota  Batam.  Pada  tahun  2021,  Kecamatan  ini  memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.865 jiwa. Kelurahan Kampung Seraya merupakan salah satu kelurahan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
yang  ada  di  Kecamatan  Batu  Ampar.  Kelurahan  Kampung  Seraya  terdapat  beberapa  permasalahan yang membutuhkan akuntabilitas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan data. Salah  satu  permasalahan  yang  terlihat  jumlah  pendamping  PKH  yang  diturunkan  di  Kelurahan Kampung  Seraya  hanya  2  dalam  mendata  dan  membantu  pendaftaran  masyarakat  di  Kelurahan Kampung  Seraya  yang  populasi  masyarakatnya  terbanyak  kedua  di  Kecamatan  Batu  Ampar. Permasalahan  selanjutnya  adalah  adanya  ketidaksesuaian  identitas  atau  data  penerima  manfaat  pada sistem dengan keadaan yang sebenarnya, selain itu data penerima manfaat juga diketahui menurun dari tahun  sebelumnya  karena  adanya  masyarakat  yang  dikeluarkan  karena  sistem  menunjukkan  bahwa peserta tidak memiliki komponen berbeda dengan kondisi real dilapangan.
Penelitian  mengenai  akuntabilitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Indonesia  sebelumnya sudah  pernah  dilakukan  seperti  penelitian  (Amnurita,  2021)  dalam  penelitiannya  mengenai akuntabilitas  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  di  Kota  Surakarta  menggunakan  metode  kualitatif melalui  observasi  dan  wawancara,  menemukan  bahwa  pelaksanaan  PKH  masih  kurang  akuntabel, terutama  dalam  hal  ketepatan  sasaran  dan  pemutakhiran  data.  Selanjutnya  penelitian  terdahulu (Adirinarso,  2023)  meneliti  akuntabilitas  pendamping  sosial  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Kabupaten Kalileho,  Lampung  Tengah,  dan  menemukan  bahwa  baik  penggiat  PKH  maupun  keluarga  penerima manfaat menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah, dengan skor masing-masing 60% dan 86,6%.
Penelitian  selanjutnyaa  ialah  (Yuni  Aliyatul  Rohmah,  2015)  dalam  penelitiannya  mengenai akuntabilitas administratif pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir, Surabaya,  menemukan bahwa meskipun  tingkat  akuntabilitas  administratif  sudah memadai, terdapat beberapa  permasalahan seperti ketidaksesuaian antara indikator standar dan mekanisme akuntabilitas, serta adanya peserta yang tidak memenuhi  kriteria  PKH.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kejelasan  langkah-langkah pelaksanaan  program  dan  pemantauan  oleh  pihak  eksternal  merupakan  faktor  pendukung  dalam meningkatkan akuntabilitas administratif. Meskipun terdapat kemajuan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan.
Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang akan diteliti, yaitu Kelurahan Kampung Seraya dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  akuntabilitas  kinerja  atau  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah daerah  dan  instansi  terkait  dalam  menanggulangi  masalah  penyediaan  data  di  lapangan.  Selain  itu, penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  berbeda,  dengan  menambahkan studi dokumen dan wawancara langsung dengan aktor terkait dalam penyediaan data peserta program PKH dan bagi peserta penerima maupun yang tidak menerima bantuan. Penelitian mengenai PKH di Kota  Batam,  khususnya  tentang  akuntabilitas  kinerja  dinas  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat dalam penyediaan data peserta program tersebut, masih sangat terbatas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisi  dan  melihat  bagaimana  Akuntabilitas  Kinerja  yang  telah  dilakukan  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Penyediaan  Data  Peserta  Pogram  Keluarga  Harapan  di  Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang akuntabilitas kinerja dinas  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyediaan  data  peserta  PKH  di  Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam, dimana peneliti ingin menggali lebih jauh tentang akuntabilitas kinerja dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dilihat dari aspek penyediaan data peserta PKH.
Adapun  subjek  penelitian  ditetapkan  dengan  teknik  purposive  dan  snowball.  Informan  dalam penelitian adalah berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan data peserta PKH di Dinas Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  pendamping  PKH  di  Kelurahan  Kampung  Seraya,  Kota  Batam. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam  (Cresswell),  observasi dan dokumentasi yang mendukung. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari hasil  wawancara  dengan  subjek  penelitian  dari  Dinas  Sosial    dan  Pemberdayaan  Masyarakat  yaitu kepala  dinas  sosial,  kepala  sekdi  jaminan  sosial,  koordinator  kota  PKH,  DPRD  dan  lurah  serta pendamping  PKH  di  Kelurahan  Kampung  Seraya,  Kota  Batam.  Sedangkan  data  sekunder  yang
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
bersumber dari dokumen terkait berupa regulasi atau dokumen SPO dan petunjuk teknis pelaksanaan dari  Dinas  Sosial  terkait  penyediaan  data,  laporan  yang  mendukung  dan  referensi  lain.  Teknik  yang digunakan  untuk menguji keabsahan  data menggunakan  teknik triangulasi sumber, triangulasi  waktu dan triangulasi teknik. Dan analisis data yang digunakan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  melekat  pada  individu  atau  entitas yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  sumber  daya  dan  hasil  kinerja  mereka,  terutama  dalam konteks  pelayanan  publik  seperti  penyediaan  data  yang  terbuka  kepada  masyarakat.  Peraturan  yang mengatur Program Keluarga Harapan (PKH), seperti Permensos Nomor 1 Tahun 2018, didesain untuk meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  miskin  dengan  memberikan  bantuan  tunai  bersyarat.  Langkah Kementerian  Sosial  dalam  menjalankan  program  ini  adalah  bentuk  dari  upaya  perlindungan  sosial yang  diperlukan  oleh  Undang-Undang.  Dalam  PKH,  bantuan  diberikan  kepada  keluarga  yang memenuhi  syarat  komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial,  sebagaimana  diatur dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Untuk menganalisis keberhasilan penyediaan data peserta  PKH,  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  harus  memenuhi  indikator akuntabilitas,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Koppel  et  al.  dalam  (Wicaksono,  2015),  yang  meliputi transparansi,  pertanggungjawaban,  pengendalian,  tanggung  jawab,  dan  responsivitas.  Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dinas sosial dalam konteks ini dapat diukur melalui pemenuhan kelima indikator tersebut.

## 3.1. Transparansi
Transparansi  merupakan  prinsip  penting  dalam  mencapai  akuntabilitas  pemerintah.  Dalam konteks penyediaan data peserta PKH, transparansi berarti memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang  syarat  dan  pembaruan  data.  Dengan  transparansi,  informasi  pemerintah  dapat  diakses  dan dipahami  oleh  masyarakat.  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai transparansi dalam penyediaan data peserta PKH. Ditegaskan oleh  Dwiyanto,  bahwa  transparansi    sebagai  keterbukaan  informasi  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  secara  berkala,  teratur,  dan  akuntabel,  maka  tanpa  transparansi  maka  tidak  akan  ada akuntabilitas publik (Maani Dt, 2009). Untuk mencapai indikator ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melibatkaan peran serta partisipasi masyarakat.

## 3.1.1. Transparansi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Transparansi dalam pelaksanaan program mengacu pada kejelasan informasi terkait dengan cara program  tersebut  dijalankan.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  bantuan  sosial  bersyarat bagi  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS), diolah  oleh  pusat  data  dan  informasi  kesejahteraan  sosial.  Penyediaan  data  peserta  PKH  adalah langkah penting dalam menjalankan program ini, memastikan data yang akurat dan terpercaya untuk bantuan  sosial  yang  tepat  sasaran.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam  harus  transparan  terkait  data  kepada  masyarakat,  termasuk  dalam  syarat  peserta  yang  tidak boleh  mendaftar.  Aturan  tersebut  mencakup  beberapa  kriteria  yang  mengkecualikan  sejumlah individu,  seperti  ASN,  anggota  TNI/POLRI,  pensiunan  ASN/TNI/POLRI,  pendamping  sosial,  guru tersertifikasi, pemilik CV, dan orang dengan penghasilan di atas upah minimum. Meskipun demikian, penyalahgunaan data masih terjadi, seperti mendaftarkan ASN atau yang memiliki penghasilan di atas upah minimum.
Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  menegaskan  pentingnya  pemahaman  pendamping PKH  terhadap  petunjuk  teknis  program  ini  melalui  pelatihan  dan  monitoring.  Pelatihan  ini  dapat mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  pemahaman  tentang  aturan  dan  prosedur  penyediaan  data program, keterampilan komunikasi dan konseling, serta pengetahuan tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
pemahaman  terhadap  masyarakat  terkait  penyediaan  data  peserta  PKH  bagaimana  syarat  yang ditetapkan,  karena  pentingnya  pendekatan  komunikasi  langsung  dan  berkelanjutan  dalam menyampaikan  informasi  teknis  kepada  masyarakat.  Dinas  Sosial  dapat  memastikan  bahwa masyarakat  memahami  dengan  baik  petunjuk  teknis  dalam  penyediaan  data  peserta  PKH,  apa  saja syarat yang tidak boleh terdaftar menjadi bagian penerima manfaat PKH.
Dinas  sosial  melakukan  pertemuan  tatap  muka  berupa  sosialisasi  dan  peningkatan  kemampuan masyarakat  terkait  program  yang  dijalankan,  dengan  tujuan  memastikan  masyarakat  paham  betul terkait  program,  baik  syarat  yang  boleh  dan  tidak  boleh  untuk  mendaftar,  bagaimana  langkah- langkahnya  dan  bagaimana  bentuk  penyediaan  data  peserta  penerima  PKH.  Kegiatan  ini  dipimpin langsung  oleh  koordinator  Kota  PKH  dan  didampingin  oleh  masing-masing  pendamping  ditiap kelurahan.
Gambar 1. Sosialisasi Awal Terkait Progam Keluarga Harapan Sumber: Koordinator Kota PKH, 2024
Berdasarkan  gambar  1,  diketahui  bahwa  masyarakat  telah  diperkenalkan  dengan  proses pelaksanaan  program  secara  lebih  rinci  melalui  sosialisasi  dan  pertemuan  peningkatan  kemampuan. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui  sosialisasi  dan  pertemuan  peningkatan kemampuan,  masyarakat  telah  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  petunjuk  teknis pelaksanaan  program.  Masyarakat  telah  mengetahui  bahwa  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat  telah  melakukan  upaya  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  dan  transparan  dengan mereka melalui sosialisasi dan pertemuan peningkatan kemampuan.
Dan  terkait  permasalahan  dalam  aplikasi  SIKS-NG  yang  belum  memfilter  data  secara  tepat, tindakan evaluasi dan penguatan pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data di masa mendatang. Sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat dan prosedur program PKH dilakukan secara terbuka  dan  transparan melalui  pertemuan  tatap  muka,  sehingga masyarakat memahami  dengan  baik aturan program dan prosedurnya. Melalui upaya ini, Dinas Sosial berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan program PKH secara transparan dan efektif.

## 3.1.2. Transparansi Laporan Kinerja
Laporan kinerja yang transparan adalah salah satu aspek penting dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi,  dan  efektivitas  organisasi  tersebut  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Dinas Sosial  telah  melaksanakan  kerjasama  yang  baik  dengan  pihak  kelurahan  dalam  mendata  masyarakat miskin  yang  akan  ditetapkan  sebagai  peserta  program  PKH.  Terkait  kinerja  yang  dilakukan  dengan dinas  sosial  telah  dibuktikan  dengan  adanya  laporan  kinerja  tiap  tahun  dan  laporan  tersebut  sudah tersedia  untuk  publik  dan  dapat  diakses  pada  halaman  resmi  dinas  sosial  di  dinsospm.batam.go.id bukan  hanya  laporan  kinerja,  kegiatan  yang  dilakukan  di  Dinas  Sosial  selalu  update  pada  halaman resmi  tersebut,  ini  merupakan  bentuk  transparansi  dari  dinas  sosial.  Ini  merupakan  tampilan  website resmi  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  yang  dapat  diakses  oleh  publik. Dengan  menerapkan  transparansi  dalam  laporan  kinerja,  Dinas  Sosial  dapat  meningkatkan  tingkat akuntabilitasnya terhadap masyarakat.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 1. Realisai Kinerja Dinas Sosial No Program Indikator Target Realisasi % I Program  Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase  DTKS yang  memperoleh perlindungan  dan jaminan sosial (PKH, BPNT) 78,35% 73.49% 93.47% 1. Pengelolaan Data Fakir  Miskin  Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah  Keluarga yang mendapatkan Pengentasan  Fakir Miskin Kabupaten/Kota 57420 RTS 47054 RTS 81.94% 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah  Keluarga Penerima  Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 55.344 23.779 42.96%
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Sosial, 2023
Laporan  ini  disusun  dalam  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKJIP)  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dimana terkait data jumlah penerima peserta PKH tahun 2023 sudah  ada  pada  website  resmi  dinas  sosial  dan  dapat  dikonsumsi  oleh  publik,  selain  itu  laporan  dan juga  data  masyarakat  dapat  dilihat  secara  langsung  melalui  Koordinator  Kota  PKH.  Laporan  ini merupakan  wujud  transparansi  dinas  sosial  kepada  masyarakat  terkait  pencapaian  kinerja  yang dilakukan selama satu tahun lamanya.

## 3.1.3. Transparansi Permintaan Data Khusus
Transparansi  dalam  permintaan  data  khusus  mengacu  pada  proses  terbuka  dan  jelas  dalam meminta informasi yang spesifik dari pihak yang memiliki akses atau kepemilikan data. Dinas Sosial Kota  Batam  menegakkan  prinsip  transparansi  dengan  menyediakan  informasi  jelas  tentang  prosedur permintaan  data,  waktu  respons  yang  diharapkan,  dan  tujuan  penggunaan  data.  Permintaan  data khusus  melalui  surat  rekomendasi  dari  PTSP  memastikan  penggunaan  data  yang  tepat  dan menghindari  penyalahgunaan.  Prosesnya  efisien  melalui  website  resmi  easy.batam.go.id.  Dukungan dari  kepala  seksi  jaminan  sosial  Kota  Batam  menegaskan  pentingnya  proses  ini  untuk  melindungi privasi  dan  keamanan  data  peserta  PKH.  Melalui  upaya  ini,  Dinas  Sosial  Kota  Batam  berhasil meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pelaksanaan  program  PKH  secara  transparan  dan efektif,  menjadikannya  sebagai  contoh  yang  baik  dalam  menerapkan  indikator  transparansi  dalam penyediaan data peserta PKH.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  Kinerja  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam  dalam  transparansi  penyediaan  data  PKH  dinilai  optimal.  Mereka  menjunjung  tinggi transparansi  terkait  petunjuk  teknis  dan  laporan  kinerja  yang  dapat  diakses  publik  melalui  website resmi  dan  online  oleh  pendamping  PKH  serta  koordinator  kota  PKH.  Transparansi  juga  diterapkan dalam permintaan data khusus oleh publik.

## 3.2. Pertanggungjawaban
Menurut  Mardiasmo  dalam  (Hasim,  2022)  pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan  misi
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  yaitu  pertanggungjawaban penyediaan  data  yang  telah  diinput  oleh  setiap  pendamping  PKH  dikelurahan,  akurasi  data,  dan menjalin kerjasama oleh berbagai pihak terkait.

## 3.2.1. Pertanggungjawaban Penyediaan dan Akurasi Data
Pertanggungjawaban  penyediaan  dan  akurasi  data  merujuk  pada  kewajiban  organisasi  atau individu untuk menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan akurat, serta bertanggung jawab atas data  yang  disediakan.  Pelaksanaan  kegiatan  program  PKH  terutama  dalam  hal  penyediaan  data dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  PKH  yang  dipimpin  langsung  oleh  Koordinator  kota  PKH.  Dengan tujuan data tepat sasaran dan penyampaian informasi dapat diberikan secara akurat kepada masyarakat. Bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  tim  dan  koordinator  ialah  untuk  memastikan  bahwa proses pengumpulan data peserta PKH dilakukan secara teliti dan akurat.
Pada  tahun  2022,  masalah  ketidaktepatan  data  pada  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berhasil diatasi melalui proses graduasi dan pemutakhiran data. Graduasi menarik peserta yang telah memenuhi kriteria  peningkatan  kondisi  ekonomi,  dengan  kriteria  yang  jelas  seperti  indikator  pendapatan,  akses pendidikan,  dan  kesehatan  keluarga.  Proses  ini  dilakukan  secara  adil  dan  transparan  dengan pemberitahuan  kepada  peserta.  Pemutakhiran  data  melibatkan  pembaruan  dan  validasi  data  secara berkala  melalui  kunjungan  lapangan,  wawancara,  atau  verifikasi  dokumen,  memastikan  keakuratan dan kegunaan data bagi publik.
Berdasarkan fakta lapangan, terungkap bahwa dalam sistem SIKS-NG pernah terjadi pengeluaran peserta PKH yang tidak memenuhi syarat karena salah satu anggota keluarganya telah bekerja dengan upah  minimum  kota.  Selain  itu,  tercatat  pula  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  terdaftar dalam  sistem  SIKS-NG.  Permasalahan  ini  menyoroti  pentingnya  peran  Dinas  Sosial  dalam  menjaga akurasi  dan  keandalan  data  yang  tercatat  dalam  aplikasi  tersebut.  Sebagai  bagian  dari pertanggungjawaban mereka, Dinas Sosial Dinas Sosial mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian  permasalahan  tersebut.  Tindakan  ini  melibatkan  peningkatan  kualitas  verifikasi  data dengan  lebih  cermat  guna  memastikan  bahwa  hanya  individu  yang  memenuhi  syarat  yang  tetap tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Gambar 2. Data ASN Terbaca Sistem Aplikasi SIKS-NGi Sumber: Pendamping PKH 2024
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dalam  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Tim  Pelaksana  PKH dan  pendamping  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  data  peserta  PKH  akurat.  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  menyajikan  data  secara  transparan  dan  melakukan  pemuktahiran  data secara berkala. Meskipun, terdapat permasalahan data yang memerlukan verifikasi lebih cermat, dinas sosial bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut.

## 3.2.2. Pertanggungjawaban Kolaborasi
Pertanggungjawaban  kolaborasi  merupakan  kewajiban  bersama  dari  pihak-pihak  yang  bekerja sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  saling  terkait.  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam  telah  menjalin  kerjasama  yang  erat  dengan  kelurahan  terkait  penyediaan  data  Program
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Keluarga Harapan (PKH), memastikan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut terkini  dan  akurat.  Proses  ini  melibatkan  kunjungan  petugas  Dinas  Sosial  ke  kelurahan  untuk mengumpulkan  data  terbaru  dan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat.  Namun,  kendala  terkait kurangnya  dukungan  finansial  menghambat  kerjasama  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat, mengurangi  kemampuan  untuk  menjangkau  dan  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan. Kolaborasi antar instansi dianggap penting untuk memastikan kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih belum terlaksana sepenuhnya.

## 3.3 Pengendalian
Menurut Ricky W. Griffin dalam (Stocks, 2016), pengendalian adalah proses mengatur aktivitas organisasi  sehingga  kinerja  yang  menjadi  target  tetap  berada  dalam  batas-batas  yang  dapat  diterima. Pengendalian  di  Dinas  Sosial  merupakan  proses  yang  penting  dalam  memastikan  bahwa  berbagai kegiatan dan layanan yang diselenggarakan sesuai dengan visi dan misi, kebijakan, serta standar yang telah ditetapkan.

## 3.3.1. Pengendalian Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Pengendalian  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Teknologi  merupakan  pendekatan  yang mengintegrasikan manajemen SDM dengan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja  organisasi.  Sumber  daya  teknologi  sendiri  telah  digunakan  tim  PKH  dalam  mengelola  dan menyediakan  data  khususnya  komputer,  memungkinkan  tim  bagian  PKH  untuk  mengoptimalkan proses  pengelolaan  data  dengan  lebih  efisien  dan  efektif.  Dengan  komputer  yang  tersedia  di  setiap meja, anggota tim dapat dengan mudah mengakses dan mengolah data peserta PKH secara real-time .
Gambar 3. Sarana dan Prasarana Tim PKH dalam Mengelola Data Sumber: Oleh Peneliti, 2024
Pengendalian  melibatkan  monitoring  sarana  teknologi  dan  kualifikasi  tenaga  kerja,  memastikan data  yang  dielola  tepat,  akurat,  dan  aman.  Koordinator  Kota  PKH  menekankan  pentingnya  keahlian dan semangat pelayanan tim PKH dalam menyediakan data berkualitas bagi masyarakat. Penggunaan komputer  memungkinkan  pengelolaan  data  PKH  secara  efisien  dan  real-time.  Langkah-langkah keamanan  informasi  seperti  penggunaan  kata  sandi  kuat  dan  pemeliharaan  perangkat  keras  serta perangkat  lunak  komputer  dilakukan  secara  berkala.  Melalui  pengendalian  yang  efektif,  dinas  sosial dapat memastikan layanan yang berkualitas dan keberhasilan program PKH secara keseluruhan.

## 3.3.2. Pengendalian Pelayanan Pendataan PKH
Pengendalian  Pelayanan  Pendataan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  serangkaian prosedur  dan  kebijakan  yang  memastikan  kualitas  proses  pendataan.  Pendataan  PKH  adalah  fondasi utama untuk mengidentifikasi, memilih, dan menilai keluarga layak menerima bantuan. Dinas Sosial Kota  Batam  melakukan  pemantauan  rutin  untuk  memverifikasi  keakuratan  data  dan  memastikan bahwa prosedur pendataan diikuti dengan benar, serta mengevaluasi kelayakan penerima manfaat. Hal ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  sosial  tepat  sasaran  dan  efisien.  Komitmen  Dinas
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Sosial dalam memberikan pelayanan penyediaan data PKH yang berkualitas dirasakan langsung oleh masyarakat,  seperti  yang  disampaikan  Ibu  Meria  Nduru.  Setiap  langkah  dari  Dinas  Sosial mencerminkan  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  dukungan  teknologi  dan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  Dinas  Sosial  mampu  mengatasi  kesalahan  pelayanan pendataan dan terus meningkatkan  layanan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kota  Batam mengapresiasi  kinerja  Dinas  Sosial  dalam  penyediaan  data  PKH.  Melalui  pengendalian  yang  efektif baik dari segi sumber daya manusia dan teknologi serta pelayanan pendataan, maka dinas sosial dapat memastikan layanan yang berkualitas dan keberhasilan program PKH secara keseluruhan.

## 3.4 Tanggung Jawab
Mudjiono dalam (Durrotunnisa & Nur, 2020) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma  yang  dianut  warga  masyarakat.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Dinas  sosial  dan  pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria pendataan kelayakan bagi peserta PKH dan melakukan seleksi peserta berdasarkan kriteria tersebut dengan terjun langsung kelapangan.

## 3.4.1. Tanggung Jawab Informasi Program
Tanggung  jawab  informasi  program  merujuk  pada  kewajiban  organisasi  atau  individu  untuk memastikan  bahwa informasi terkait suatu  program  atau  kegiatan  akurat,  terbaca,  relevan,  dan  dapat dipercaya. Ini mencakup kejelasan dalam proses seleksi, transparansi dalam pengumuman kriteria, dan objektivitas dalam menentukan penerima manfaat. Objektivitas dalam menentukan penerima manfaat meminimalkan  risiko  diskriminasi  atau  penyalahgunaan.  Selain  administrasi  program,  dinas  sosial juga  bertanggung  jawab  dalam  pendampingan  dan  pembinaan  masyarakat,  membantu  peserta memahami  proses  pendataan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  melalui  sosialisasi  dan pembinaan. Sosialisasi program, seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PKH, termasuk pendataan, verifikasi, bantuan, kriteria seleksi, syarat peserta, dan prosedur pendaftaran. Dan untuk prosedur yang harus dipenuhi masyarakat agar terdaftar sebagai peserta PKH yang disampaikan pada saat Dinas Sosial melakukan sosialisasi program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Langkah-langkah Mendaftar Peserta PKH No Offline Online 1. Kunjungi  lurah  dengan  membawa KTP dan KK. Unduh aplikasi cek bansos. 2. Lurah meneruskan data pendaftaran  ke  walikota  melalui camat  dengan  melalui  proses musyawarah kelurahan. Lakukan  registrasi  untuk  membuat akun baru dan melengkapi data diri. 3. Dinas  sosial  melakukan  verifikasi dan validasi data pendaftaran. Pada  halaman  utama  aplikasi  cari dan klik menu daftar usulan. 4. Data  yang  telah  diverifikasi  dan validasi akan dimasukkan kedalam sistem  SIKS-NG  oleh  pendamping PKH. Pilih opsi tambah usulan. 5. Data  yang  telah  diinput  ke  SIKS- NG  akan  diproses  oleh  Dinas Sosial  untuk  dilakukan  verifikasi dan validasi laporan ke walikota. Isi  data  diri  dan  pilih  jenis  bantuan PKH. 6. Hasil verifikasi dan validasi data. Lalu  tunggu  proses  verifikasi  dan validasi oleh pihak berwenang. Sumber: Koordinator Kota PKH, 2024
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Hal  terkait  pendaftaran  disampaikan  pada  sosialisasi  awal  dijelaskan  juga  bahwa  pendaftaran dapat  dilakukan  secara  online  maupun  offline,  pendaftaran  offline  dilakukan  bagi  masyarakat  yang tidak  bisa  mendaftar  dan  tidak  memiliki  gadget.  Untuk  pendaftaran  offline  tinggal  mengisi  data  diri pada  aplikasi  cek.bansos,  untuk  offline  sendiri  perlu  membawa  dokumen  yang  diperlukan kekelurahan.  Melalui  pendekatan  holistik  seperti  ini,  dinas  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat membuka jalan menuju pelayanan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

## 3.4.2. Tanggung Jawab Penyediaan Data
Tanggung  jawab  penyediaan  data  adalah  kewajiban  individu,  lembaga,  atau  organisasi  untuk menyediakan  data  yang  relevan,  akurat,  dan  tepat  waktu  sesuai  kebutuhan.  Dalam  program  bantuan sosial  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Dinas  Sosial  di  tingkat  daerah  memegang  peran sentral.  Mereka  membentuk  tim  khusus,  dipimpin  oleh  koordinator  kota  PKH,  yang  mengelola  dan mengawasi program ini. Memantau dan mengevaluasi kondisi ekonomi peserta secara berkala adalah aspek  penting  dari  tanggung  jawab  ini.  Jika  peserta  PKH  mengalami  peningkatan  ekonomi  yang signifikan,  mereka  dapat  menjalani  "graduasi  mandiri"  atau,  jika  menolak,  "graduasi  paksa"  untuk memastikan  alokasi  bantuan  yang  tepat  sasaran.  Dinas  Sosial  Kota  Batam  menunjukkan  komitmen kuat  dalam  penyediaan  data  PKH,  memastikan  data  akurat  melalui  pemuktahiran  dan  graduasi,  dan transparan  dalam  prosesnya.  Ini  mendapat  apresiasi  dari  DPRD  Kota  Batam  atas  transparansi  dan akuntabilitasnya. Penerapan prinsip good governance oleh Dinas Sosial dalam penyediaan data PKH memastikan  program  berjalan  efektif  dan  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  masyarakat, menciptakan lingkungan yang terbuka dan akuntabel.

## 3.5 Responsivitas
Menurut  Dwiyanto  (2006)  dalam  (Ratna  Kurniasih  &  Parawangi,  2022)  responsivitas  mengacu pada  kemampuan  sebuah  organisasi  untuk  mengidentifikasi  serta  merespon  dengan  cepat  dan  tepat terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Responsivitas  ini  tercermin  dalam  berbagai  tindakan yang  dilakukan,  seperti  tanggapan  cepat  terhadap  pengaduan  masyarakat,  pelaksanaan  tindakan konkret  untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  timbul,  serta  upaya  membangun  hubungan  yang harmonis dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.

## 3.5.1 Responsivitas Kebutuhan Masyarakat
Responsivitas  masyarakat  terhadap  kinerja  Dinas  Sosial  mencerminkan  tingkat  kepuasan, tanggapan, dan interaksi masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Dinas Sosial berupaya optimal dalam  mengenali  dan  merespon  kebutuhan  masyarakat,  termasuk  menangani  pengaduan  terkait Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan  cepat  dan  tepat.  Melalui  berbagai  saluran  komunikasi seperti  media  sosial,  website,  dan  loket  administratif,  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses informasi  dan  layanan,  serta  menyampaikan  keluhan  atau  masukan.  Dinas  Sosial  juga  menyediakan kotak saran untuk masukan tertulis, yang meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023, Dinas Sosial Kota Batam memperoleh skor  90,67  dengan  sembilan  indikator  yang  menunjukkan  hasil  "baik  sekali".  Indikator  ini  meliputi penanganan  pengaduan,  kualitas  sarana  dan  prasarana,  perilaku  dan  kompetensi  petugas,  kesesuaian persyaratan,  prosedur  pelayanan,  kesesuaian  produk,  kecepatan  pelayanan,  dan  kesesuaian  biaya. Komitmen Dinas Sosial dalam transparansi dan responsivitas juga mendapat apresiasi dari masyarakat dan  DPRD.  Kepala  Dinas Sosial  Kota  Batam,  Bapak  Leo  Putra,  menyatakan  bahwa  hasil  survei  ini, meskipun  tidak  spesifik  pada  penyediaan  data,  memberikan  gambaran  mendalam  tentang  kepuasan masyarakat.  Pemerintah  berkomitmen  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  berdasarkan temuan survei, memastikan layanan yang adil dan tepat sasaran, serta bebas dari praktik diskriminatif. Responsivitas  ini  menegaskan  dedikasi  pemerintah  dalam  menjaga  keadilan  dan  kesetaraan  dalam melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 3.5.2. Responsivitas Terkait SDM di Kelurahan Kampung Seraya Rendah
Responsivitas  terkait  dengan  SDM  rendah  mengacu  pada  kemampuan  organisasi,  termasuk lembaga pelayanan publik, untuk merespons dengan tepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki tingkat SDM rendah. Ini melibatkan penyediaan layanan yang sesuai, mudah diakses, dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau  layanan  publik.  Dalam  konteks  ini,  responsivitas  berarti  tidak  hanya  memberikan  layanan  yang relevan  tetapi  juga  mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  masyarakat,  seperti  keterbatasan  pemahaman teknologi dan informasi.
Di Kelurahan Kampung Seraya, pendamping PKH menghadapi tantangan peserta yang memiliki keterbatasan  dalam  memahami  teknologi  dan  pengetahuan  terkait  program.  Untuk  mengatasi  ini, Dinas  Sosial  mengarahkan  pendamping  untuk  menyelenggarakan  pertemuan  sosialisasi  guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta PKH. Langkah ini menunjukkan responsivitas Dinas Sosial  dalam  meningkatkan  pemahaman  peserta  tentang  proses  penyediaan  data  dan  pemanfaatan teknologi.  Strategi  lain  yang  diterapkan  adalah  membina  komunikasi  efektif  dengan  masyarakat. Menurut  Bapak  Bobby  Wahyudi,  Koordinator  Kota  PKH,  dinas  sosial  selalu  berusaha  membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan masyarakat, menerima laporan dan pengaduan mereka, baik melalui  pendamping  maupun  langsung  di  kantor  Dinas  Sosial  Kota  Batam.  Observasi  menunjukkan bahwa  koordinator  PKH  sangat  responsif  dalam  menanggapi  masalah  pendataan,  membantu memperbaiki  data  dengan  cepat  dan  tepat  waktu.  Tindakan  responsif  ini,  seperti  membantu memperbaiki  kesalahan  data  pekerjaan  dalam  DTKS,  mencerminkan  komitmen  Dinas  Sosial  dalam memberikan  layanan  yang  responsif,  membantu  masyarakat  mengatasi  kendala,  dan  memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  kelima  indikator  akuntabilitas  yang dikemukakan  oleh  Koppel  Koppel  et  al.,  bahwa  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam  sudah  memperoleh  kepercayaan  dan  pengakuan  dari  masyarakat  dalam  menanggungjawabi penyediaan  data  peserta  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tersebut.  Kepercayaan  dan  pengakuan masyarakat tercermin dari upaya komunikasi melalui papan pengumuman, layanan pengaduan online, kotak  pengaduan,  dan  pertemuan  tatap  muka.  Kinerja  Dinas  Sosial  tidak  hanya  berkaitan  dengan pelayanan  dan  sistem,  tetapi  juga  dengan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  lembaga,  terlihat  dari pembentukan  tim  khusus  yang  melibatkan  koordinator  Kota  PKH  dan  Pendamping  PKH  untuk memastikan data yang tepat sasaran.
Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, meskipun tantangan seperti  peserta  PKH  yang  tidak  memenuhi  syarat  masih  ada.  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan langkah perbaikan seperti graduasi dan pemutakhiran data sebagai wujud pertanggungjawaban  terkait  permasalahan  penyediaan  data.  Namun,  indikator  pertanggungjawaban kerjasama  dengan  LSM  masih  belum  sepenuhnya  terlaksana,  yang  disebabkan  oleh  kurangnya dukungan  finansial  dari  pihak  pusat.  Indikator  pengendalian  melibatkan  sumber  daya  teknologi  dan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi, didukung oleh koordinator PKH dan DPRD Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga menunjukkan integritas dalam menetapkan  kriteria  pendataan  dan seleksi  peserta  PKH.  Responsivitas terhadap keluhan  masyarakat dan  sosialisasi  program  menegaskan  komitmen  Dinas  Sosial  dalam  memberikan  pelayanan  yang efektif dan memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adirinarso,  D.  (2023).  Akuntabilitas  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Desa Rajabasa Lama Kecamata Labuhan Ratu, Lampug Timur. Nucl. Phys. , 13 (1), 104–116.
Amnurita,  F.  (2021). Analisis  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  Di  Kecamatan Tampan Kota PekanBaru . 4.
çimen,  sabri, Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.556 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1399-1410 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Sosial Program Keluarga Harapan. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , 12 (2), 6. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955
Durrotunnisa, & Nur, H. R. (2020). Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation,  dan  Plant  (WDEP)  Untuk  Meningkatkan  Tanggungjawab  Menyelesaikan  Skripsi.
Jurnal Basicedu , 5 (5), 3(2), 524–532. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971
Hasim, I. (2022). Pertanggungjawaban PNBP. KLC2.Kemenkeu.Go.Id , 2 , 1.
Hayuningtyas, Aprili, E. D. (2020). Transparasi, Akuntabilitas, Reponsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen). Akuntabel , 5 (1), 93– 105.
Kutika,  N.,  &  Mambo,  J.  H.  P.  R.  (2021).  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Camat Malalayang Kota Manado. Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado Natalia , VII (102), 43–52.
Maani  Dt,  K.  (2009).  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  Pelayananan  Publik. Demokrasi , no 1 (VIII), 48.
Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa . 6 (1), 63–72.
Ratna  Kurniasih,  D.,  &  Parawangi,  A.  (2022).  Responsivitas  Pelayanan  Pengaduan  Masyarakat  Di Kepolisian  Sektor  Kecamatan  Uluere  Kabupaten  Bantaeng. KIMAP:  Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik , 3 (2), 459–472. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index
Sinica,  A.  P.,  Science,  A. L.,  Stedmon,  C.  A., Markager,  S.,  Bro,  R.,  Fellman,  J.  B.,  Petrone,  K.  C.,
Grierson, P. F., D’Orazio, V., Traversa, A., Senesi, N., Lapierre, J. F., Frenette, J. J., Catalá, T. S., Mladenov, N., Echevarría, F., Reche, I., Science, E., Technology, R., … Qianheng, G. (2019). Akuntabilitas  Pendamping  Sosial  Dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Studi kasus  (Di  Kecamatan  Kalirejo,  Kabupaten  Lampung  Tengah). Estuarine,  Coastal  and  Shelf Science , 2020 (1), 473–484.
Stocks,  N.  (2016). Akuntabilitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Atas  Pemberian  Kredit  Pada  UED/SP (Danau  Indah  Desa  Bukit  Pedusunan,  Kecamatan  Kuantan,  Mudik,  Kabupaten  Kuantan Singgigih) . 1–23.
Tonsuk,  D.  (1970).  KINERJA  DINAS  SOSIAL  DALAM  PENGELOLAAN  DATA  PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Kaos GL Dergisi , 2 (October), 765–770.
Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) , 19 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523
Yuni  Aliyatul  Rohmah.  (2015).  ANALISIS  AKUNTABILITAS  PROGRAM  KELUARGA HARAPAN  (Studi  Deskriptif  Akuntabilitas  Administratif  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  Bidang  Pendidikan  di  Kecamatan  Semampir  Surabaya). Aplikasi  Administrasi:  Media Analisa Masalah Administrasi , 18 (September 2014), 1–9. https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27