## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 323 - 335 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4373

## KEBIJAKAN OJK DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN INDUSTRI FINTECH: STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN
M. Naufal Raihan Sukmana 1) , Qorin Fachrina 2) , Gilang Ilham Permana 3) , Muhammad Humam Ulumuddiin 4) , Tasya  Elisabet 5) , Farahdinny Siswajanthy 6)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4,5,6) Corresponding Author: raihannaufal930@gmail.com 1) , qfachrina07@gmail.com 2) , gilangdzong@gmail.com 3) , humamumam466@gmail.com 4) , tasyaelisabet7@gmail.com 5) , farahdinny@unpak.ac.id 6)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 30 Mei 2024 Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Industri FinTech merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di era digital. FinTech menawarkan  berbagai  layanan  keuangan  yang  inovatif,  efisien,  dan  inklusif  dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia merupakan salah satu ne ga ra yang  memiliki  potensi  besar  untuk  mengembangkan  industri FinTech, terutama dalam hal literasi, inklusi, dan kontribusi keuangan. Namun, industri FinTech juga menghadapi berbagai tantangan,  seperti  regulasi,  perlindungan  konsumen,  kompetisi,  dan  infrastr uktur.  Oleh karena  itu,  peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan  sangat  penting  dalam  mendukung  pertumbuhan  industri  FinTech  di  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  kebijakan  OJK  dalam  m endukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia, serta membandingkan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri FinTech di Indonesia dengan negara lain, khususnya Malaysia. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis data  sekunder  dari  berbagai  sumber,  seperti  laporan,  artikel,  jurnal,  dan  dokumen  resmi. Hasil  penelitian  menunjukkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengambil  berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk menerbitkan peraturan yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan konvensional dan pelaku industri fi nte ch. Kemudian  perbandingan  kebijakan,  perkembangan, dan kontribusi industri FinTech dengan Malaysia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi yang be sar dalam industri fintech, masing-masing dengan karakteristik dan kontribusi yang unik.

## Kata Kunci :  Industri FinTech,  Otoritas Jasa Keuangan, Bank Negara M alaysia

## Abstract
The  FinTech  industry  is  one  of  the  fastest  growing  sectors  in  the  digital  era.  FinTech  offers  a variety  of  innovative,  efficient,  and  inclusive  financial  services  by  utilizing  information  and communication  technology.  Indonesia  is  one  of  the  countries  that  has  great  potential  to  develop the  FinTech  industry,  especially  in  terms  of  financial  literacy,  inclusion,  and  contribution. However,  the  FinTech  industry  also  faces  various  challenges,  such  as  regulation,  consumer
protection,  competition,  and  infrastructure.  Therefore,  the  role  of  the  Financial  Services  Authority (OJK)  as  a  regulator  and  supervisor  of  the  financial  services  sector  is  crucial  in  supporting  the growth  of  the  FinTech  industry  in  Indonesia.  This  study  aims  to  examine  how  OJK  policies support  the  growth  of  the  FinTech  industry  in  Indonesia,  as  well  as  compare  the  policies, developments,  and  contributions  of  the  FinTech  industry  in  Indonesia  with  other  countries, especially  Malaysia.  The  research  method  used  is  a  literature  study  by  collecting  and  analyzing secondary  data  from  various  sources,  such  as  reports,  articles,  journals,  and  official  documents. The  results  showed  that  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  has  taken  various  steps  to support  the  growth  of  the  fintech  industry  in  Indonesia.  These  measures  include  issuing regulations  that  support  innovation  and  consumer  protection,  as  well  as  facilitating  cooperation between  conventional  financial  institutions  and  fintech  industry  players.  Then  the  comparison  of policies,  developments,  and  contributions  of  the  FinTech  industry  with  Malaysia  in  this  study shows  that  both  countries  have  great  potential  in  the  fintech  industry,  each  with  unique characteristics  and contributions.

## Keywords  : FinTech Industry, Financial Services  Authority, Bank  Negara Malaysia

## PENDAHULUAN
Dalam  seiringnya  perkembangan  suatu  zaman  pasti  di  ikuti  dengan teknologi  semakin  berkembang  sangat  pesat,  banyak  perusahaan  merintis atau  bisa  disebut  Perusahaan  Rintisan  atau    start  up  (SUKRAWI  2022). Perusahaan  ini  merupakan  perusahaan  yang  cukup  baru didirikan atau bisa disebut  dengan  perintisan,  yang  berkaitan  dengan  informasi  yang  ada  di internet  atau  teknologi  yang  meningkatkan  sistem  keuangan  yang dikembangkan sebagai kepentingan atau keperluan finansial, yang dalam hal ini  dapat  mempermudah  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  jasa keuangan.   Dimana  sistem keuangan memiliki peranan penting dalam suatu pertumbuhan  industri  FinTech,  dimana  dengan adanya platform  FinTech  ini menjadikan  suatu  upaya  dalam  hal  berinvestasi  yang  dimana  dapat menghadirkan  suatu  pilihan  akan  keinginan  memasuki  layanan  jasa keuangan yang mudah, aman, dan nyaman.  Dimana dengan berkembangnya FinTech  ini  di  kehidupan  masyarakat  serta  sudah  bekerja  sama  dengan Otoritas  Jasa  Keuangan  hal  ini  akan  mengalami  suatu  peningkatan  yang cukup signifikat sehingga nantinya akan membantu membuka suatu lapangan pekerjaan, dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya sehingga  akan  meningkatkan  suatu  taraf  hidup  di  masyarakat  pada perkembangannya.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  disingkat  OJK,  adalah  lembaga  yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  21  Tahun  2011. Lembaga Jasa Keuangan adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan,  dan  sektor  jasa  keuangan  lainnya.  Peraturan  OJK  adalah peraturan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Komisioner  yang  mengikat secara  umum  di  lingkungan  internal  OJK  dan  diumumkan  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia.  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Industri  merupakan  suatu  bagian  dalam  ekonomi  yang  terpusat  dalam industrinya tersebut. Industri adalah semua kegiatan ekonomi yang mengolah bahan  baku  dan/atau  memanfaatkan  sumber  daya  industri  untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi,  termasuk  jasa  industri.  Selain  berkaitan  dengan  bahan  baku  serta sumber  daya  yang  tujuannya  menghasilkan  barang,  tetapi  ada  juga  suatu industri  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  dimana  berkaitan  dengan  suatu teknologi  yang  mempermudah  dalam  hal  manajemen  suatu  keuangan, investasi,  serta  transaksi  keuangan  lainnya  dengan  berbagai  platform  serta aplikasi  lainnya  yang  menyediakan  suatu  solusi  inovatif  seperti  pembayaran digital,  pinjaman  online,  investasi  online  (Trading  Forex)  dan  semacamnya. Sehingga perindustrian yang dengan perkembangan zaman cukup cepat, maka industri  perbankan  juga  pasti  mengalami  suatu  peningkatan  yang  dimana mengikuti  arus  perkembangan  zaman  serta  melihat  suatu  peluang  yang dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  memanfaatkannya  dan juga membantu mempermudah masyarakat itu sendiri.
Teknologi  finansial,  atau  FinTech,  adalah  hasil  dari  perpaduan  antara layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis konvensional  menjadi  lebih  moderat  (Yoyo  Sudaryo  et  al.  2020).  Sementara metode  pembayaran  tradisional  membutuhkan  sejumlah  besar  uang  tunai untuk  ditransfer,  FinTech  memungkinkan  metode  pembayaran  yang  lebih fleksibel  yang  dapat  diselesaikan  melalui  telepon.  FinTech  sebagian  besar terkait  dengan  perubahan  gaya  hidup  masyarakat  umum  yang  saat  ini disebabkan  oleh  pesatnya  penggunaan  teknologi  informasi  dalam kehidupan sehari-hari. FinTech memungkinkan biaya transaksi dalam membeli, menjual, dan membayar berkurang, seperti waktu yang terbuang untuk mencari barang yang akan dibeli, perjalanan ke bank atau ATM untuk mentransfer uang, atau melakukan  perjalanan  impulsif  ke  suatu  lokasi  karena  layanan  yang  tidak memuaskan.  Dengan  kata  lain,  FinTech  memungkinkan transaksi penjualan dan  sistem  pembayaran  yang  lebih  efisien  dan  hemat  biaya.  FinTech  juga meningkatkan  sistem  pembayaran  publik  dan  membantu  perusahaan- perusahaan  baru  dalam  menurunkan  modal  awal  dan  biaya  operasional mereka.
OJK  mendorong  penggunaan  FinTech  sebagai  solusi  pengelolaan layanan keuangan  di  Indonesia.  Otoritas  Jasa  Keuangan  mempercayai  jikalau  mana semua warga negara di Indonesia ini pastinya memperlukan suatu pelayanan yang berkitan dengan administrasi atau keuangan yang sifatnya lebih mudah, cepat, aman dan mampu mendukung suatu jumlah penduduk yang jauh lebih banyak  dibandingkan  dengan  suatu  pelayanan  yang  berkaitan  dengan administrasi atau keuangan yang bersifat sederhana atau tradisional. Dengan adanya  suatu  pemahaman  ini  ditunjukkan  dengan  inisiatif  dengan didirikan suatu  Asosiasi  FinTech  Indonesia  (AFTECH)  serta  dengan  dibentuk  Kantor FinTech  Bank  Indonesia.  Dengan  ini  bisa  dilihat  dalam  perlindungan  bagi kemajuan  serta  perubahan  bisnis  teknologi  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan
bermunculannya  suatu  berbagai  perusahaan  berteknologi  tersebut  yang hasilnya akan mendorong pertumbuhan FinTech di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  didapatkan  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  kebijakan  OJK  dalam  mendukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia? dan Bagaimanakah perbandingan kebijakan,  perkembangan,  dan  kontribusi  industri  FinTech  di  Indonesia dengan negara lain? contohnya di Malaysia.

## M ETODE PENELITIAN
1. Tipologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
2. Jenis  Data:  Untuk  mengumpulkan  bahan  untuk  penelitian  ini,  penulis melakukan  tinjauan  pustaka  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang memiliki  kekuatan  mengikat  ke  dalam  dan  dipisahkan  menjadi  tiga bagian, yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer:  Sumber  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang  mengikat  yang  diperoleh  melalui  studi  atas  semua  peraturan, termasuk  konvensi,  resolusi,  yurisprudensi, perjanjian, dan peraturan lainnya.
b. Bahan  Hukum  Sekunder:  Bahan  yang  diambil  dari  teks-teks  hukum dasar yang memberikan penjelasan dan petunjuk:
a) Buku
b) Makalah dan tulisan ilmiah
c) Teori dan sudut pandang para ahli
d) Temuan penelitian sebelumnya
c. Sumber Hukum Tersier: Dokumen-dokumen hukum yang menjelaskan dan mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet, dan data elektronik lainnya yang mendukung.
3. Teknik Mendapatkan  Data:  Studi  literatur  digunakan  untuk mengumpulkan  data  sekunder,  yang  berarti  bahwa  penulis  membaca berbagai  publikasi  yang  terkait  dengan  subjek  penelitian  ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah sebagai berikut:
a. Perpustakaan pusat Universitas Pakuan Bogor.
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  OJK  Dalam  M endukung  Pertumbuhan  Industri  FinTech  di Indonesia
Ketika  berbicara  tentang  pertumbuhan  FinTech,  pentingnya  regulasi  di sektor  ini  tidak  bisa  dilebih-lebihkan.  Perkembangan  FinTech  melahirkan tantangan  regulasi  tersendiri,  yaitu  ‘Perkembangan  perteknologian  ini  lebih cepat mengalaminya dibandingakan dengan pertumbuhan hukum itu sendiri’. Oleh  karena  itu,  regulator  harus  mampu  mengembangkan  sistem  regulasi
yang komprehensif. Sistem regulasi harus dapat memastikan suatu kepatuhan dan  pengamanan  dii  dalam  hukum  itu  sendiri  serta  dapat  juga  menekan progres  perekonomian  serta  pembaharuan  dalam  waktu  yang  lama.  Dilihat dari  sudut  pandang  yang  lebih  luas  dimana  regulasi  yang  mengatur terkait FinTech  ini  harus  diimplementasikan  untuk  memastikan  stabilitas  sistem keuangan.
Namun,  Indonesia  masih  belum  memiliki  undang-undang  FinTech  yang komprehensif.  Regulasi  yang  terkait  dengan  FinTech  ini  masih  banyak ditemukan di  peraturan perundang-undangan, dalam hal yang bersifat umum maupun yang disesuaikan dengan implementasi FinTech. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan tujuan yang diuraikan dalam UU Nomor 21  Tahun  2011,  memberlakukan sejumlah peraturan untuk mempromosikan dan  melindungi  pertumbuhan  sektor  FinTech.  Regulasi  OJK  yang  telah dikeluarkan diantaranya adalah :
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
2) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
3) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.04/2020  tentang Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)
4) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2017  tentang Pelaporan  dan  Permintaan  Informasi  Debitur  melalui  Sistem  Layanan Informasi Keuangan, dan;
5) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Menurut  Wakil  Ketua  Dewan  Komisioner  OJK  Rahmat  Waluyanto,  OJK terus mempelajari fenomena FinTech yang terus berkembang agar dapat lebih memahami  evolusi  ekonomi  dan,  sebagai  hasilnya,  dapat  memperlambat pertumbuhan  industri  jasa  keuangan  dan  menjaga perlindungan konsumen. Menurut  Wakil  Ketua  Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, OJK terus mempelajari  fenomena  FinTech  yang  terus  berkembang  agar  dapat  lebih memahami  evolusi  ekonomi  dan,  sebagai  hasilnya,  dapat  memperlambat pertumbuhan  industri  jasa  keuangan  dan  menjaga perlindungan konsumen. CA,  sebagai  pemberi  sertifikasi  kepada  orang  yang  terkait  dengan  saja keuangan  dengan  adanya    tanda  digital  berupa  tanda  tangan  yang  dimana setelah  adanya  suatu  tanda  digital  tersebut  maka  orang  yang  bersangkutan tersebut  memperoleh  suatu  keamanan  dan  bisa  ditegakkan  secara  hukum sesuai dengan hukum Indonesia.
Tugas  lainnya  adalah  membuat  regulatory  sandbox.  Regulasi  tersebut  di buat  untuk  menata  dalam  hal  minimum  supaya  pertumbuhan  Fintech tersebut  mempuyai  dasar  hukum  untuk  menarik  investasi,  efisiensi, melindungi kepentingan konsumen, dan tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu,  OJK  juga  aktif  dalam  memberikan  peluang  bisnis  dan  mendaftarkan perusahaan FinTech. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan-
perusahaan FinTech beroperasi sesuai dengan hukum dan dapat memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  Alhasil,  peran  OJK  dalam  mendorong pertumbuhan  industri  FinTech  di Indonesia menjadi semakin penting dalam hal  regulasi,  pengawasan,  dan  izin  usaha.  Dengan  regulasi  yang  jelas  dan pengawasan  yang kuat dari OJK, pertumbuhan industri  FinTech di Indonesia diharapkan dapat semakin cepat dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

## 2. Analisis  Perbandingan  Kebijakan,  Perkembangan,  dan  Kontribusi Industri  FinTech  di  Indonesia  Dengan  Negara  Lain,  contohnya  di M alaysia.
Industri  FinTech  di Indonesia pada dasarnya diatur oleh dua entitas utama ialah    Otoritas  Jasa  Keuangan  serta  Bank  Sentral  Indonesia  .  Bank  Sentral Indonesia  merupakan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  FinTech  terkait kebijakan  moneter  dan  hal-hal  terkait  pembayaran  dan  juga  berfungsi memantau  stabilitas  keuangan.  Sedangkan  OJK  mengatur  sektor  jasa keuangan,  khususnya  FinTech  yang menyediakan layanan keuangan seperti digital  banking,  P2P  lending,  crowdfunding,  insure-tech, investasi dan  market aggregators.  Selain  itu,  OJK  juga  berperan  dalam  pengelolaan  registrasi, keamanan  dan  perizinan  Perusahaan  FinTech.  Seperti  halnya  di  Indonesia, industry  FinTech  di  Malaysia  pun  diatur  oleh  Bank  Negara  Malaysia  (BNM) yang  mengatur  pembayaran  digital  dan  uang  elektronik  dan  Securities Commission  Malaysia  (SC)  yang  mengatur  peraturan  dan  persyaratan perizinan  sektor  FinTech lainnya seperti  Crowdfunding  dan P2P lending. SC merupakan  salah  satu  regulator  pertama  di  Kawasan  ASEAN  yang memperkenalkan pedoman equity crowdfunding (ECF). Walaupun dalam badan regulasinya  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  peran  yang  sama,  tetapi keduanya  berbeda  dalam  suatu  pengaturannya  dan  dengan  hal pendekatannya pada FinTech itu sendiri.
Kebijakan  FinTech  yang diterbitkan oleh OJK sebagai payung hukum bagi seluruh  jenis  FinTech  di  Indonesia  yang  berlaku  mulai  16  september  2018 yaitu  Peraturan  OJK  No.13/POJK.02/2018  yang  menyatakan  bahwa  setiap Perusahaan  FinTech  yang belum diatur oleh otoritas lain harus mengajukan permohonan  ke  OJK  untuk  melalui  proses  Regulatory  Sandbox.  Peraturan OJK  ini  merupakan  inisiatif  untuk  mendorong  inovasi  di  bidang  layanan keuangan  digital  dan  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  inovasi  keuangan digital  yang  bertanggung  jawab.  Selanjutnya  di  Malaysia  kebijakan  FinTech diatur  melalui  Financial  Technology  Enabler  Group  (FETG)  dengan meluncurkan Regulatory Sandbox pada tahun 2016 yang memberikan peluang bagi  Lembaga  keuagan  dan  Perusahaan  FinTech  untuk  beroperasi  dan bereksperimen  di  lingkungan  nyata  yang  memiliki  risiko.  Kemudian  sesuai dengan  the  Capital  Markets  and  Services  Act  2007  (CMSA  2007)  Capital Markets  and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019, SC menyatakan bahwa mata uang digital dan token digital
yang  tidak  diterbitkan  atau  dijamin  oleh  BNM  atau  badan  pemerintah manapun akan ditetapkan sebagai surat berharga.
Menurut Laporan  FinTech  Malaysia  2021 yang  diterbitkan  oleh  FinTech News  Malaysia  (dengan  mengacu  pada  statistik  yang  diperoleh  dari  Bank Sentral Malaysia dan Komisi Sekuritas Malaysia), jumlah perusahaan FinTech di  Malaysia  telah  mencapai  233  pada  tahun  2020,  sedangkan  lonjakan  di sektor seluler penggunaan perbankan dan opsi pembayaran non-tunai menjadi tren  yang  tak  terelakkan  seiring  dengan  upaya  konsumen  yang  terus beradaptasi  dengan  kondisi  'normal  baru'  agar  sesuai  dengan  gaya  hidup mereka. Konsekuensinya, transaksi mobile banking tumbuh lebih dari dua kali lipat  dari  RM200  miliar pada  tahun  2019  menjadi  RM460  miliar pada tahun 2020  mengingat  peningkatan  pelanggan  mobile  banking  menjadi  20,2  juta pada  tahun  2020  dibandingkan  dengan  17,2  juta  pada  tahun  2019.  Volume transaksi untuk perbankan online, e-wallet, dan pendaftaran merchant untuk penerimaan kode QR masing-masing melonjak sebesar 49%, 131%, dan 164% dibandingkan tahun 2019.
Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur sektor FinTech. Perusahaan  FinTech  tetap  tunduk  pada  undang-undang  dan kerangka  peraturan  yang  berlaku  untuk  perusahaan  jasa  keuangan tradisional,  tergantung  pada  sifat  aktivitas  yang  dilakukan  dan  jenis  produk atau  layanan  yang  mereka  tawarkan.  Penting  untuk  menilai  kegiatan  secara hati-hati dalam menentukan kerangka kerja mana yang akan diterapkan. Misalnya,  jika  perusahaan  FinTech  melakukan aktivitas apa pun yang  diatur  yang  melibatkan  perbankan,  perbankan  investasi,  asuransi  atau takaful, sistem pembayaran dan instrumen pembayaran, atau aktivitas terkait berdasarkan  Financial  Services  Act  2013  (“ FSA ”)  atau  Islamic  Financial Services Act 2013 (“ IFSA ”), dan usaha penukaran uang dan pengiriman uang yang diatur berdasarkan Money Services Business Act 2011 (“ M SBA ”), maka perusahaan FinTech tersebut wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan terkait dalam OJK/IFSA dan MSBA, yang berada di bawah penatausahaan dan pengawasan BNM.
Di sisi lain, MA mengatur kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Undang- Undang Pasar Modal dan Jasa tahun 2007 (“ CM SA ”) yang mencakup, antara lain,  penyediaan  keuangan  perusahaan,  perencanaan  keuangan  dan/atau nasihat  investasi,  penanganan  derivatif,  dana/  manajemen  aset  dan  pialang saham.  Perlu  dicatat  bahwa  rezim  perizinan  untuk  aktivitas  FinTech  secara garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  3  kategori:  'Lisensi',  'Persetujuan',  atau 'Pendaftaran', masing-masing mewakili tingkat standar peraturan berdasarkan risiko  yang  mungkin  ditimbulkannya  terhadap  stabilitas  keuangan  dan moneter. Perlindungan konsumen/investor dan komponen risiko kredit/pasar yang mungkin berdampak pada perekonomian Malaysia. “Lisensi” adalah yang paling  ketat  dan  “Pendaftaran”  adalah  untuk  aktivitas  yang  tidak  terlalu berisiko. Beberapa  subsektor  diatur  lebih  ketat  dibandingkan  subsektor lainnya. Misalnya,  penyedia  layanan  pengiriman  uang  dan  penukaran  uang
harus  mendapatkan  lisensi  dari  BNM [4] dibandingkan  dengan  persyaratan registrasi untuk penyediaan layanan akuisisi pedagang.
FinTech  sistem  keuangan  digital  yang  sedang  naik  daun,  dimana  dalam perkembangannya  di  Indonesia  sendiri  FinTech  dimulai  sejak  tahun  2006- 2007,  pada  tahun  tersebut  penggunaan FinTech sebesar 7% dengan hanya 6 perusahaan  FinTech  saja.  Pada  tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2013-2014 FinTech  pada  saat  itu  sedang  mengalami  suatu  perkembangan  dimana bertambahnya 40 perusahaan. Pada tahun 2015 dibuatkan lah suatu asosiasi FinTech  yaitu  Asosiasi  FinTech  Indonesia  (AFI/AFTECH)  dimana  bertujuan memberikan  fasilitas  patner  bisnis  yang  berkaitan  dengan  dunia  teknologi finansial.  Dimana  diharapkan  dengan adanya Asosisasi  FinTech Indonesia ini menjadi  suatu terciptanya perkembangan FinTech di Indonesia menjadi lebih pesat  lagi.  Lalu  pada  tahun  2016  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan peraturan  mengenai  peraturan  Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Jasa  FinTech, dengan  dikeluarkannya  peraturan  yang  terkait  dapat  memberikan  suatu kepercayaan dan keamanan sehingga dapat diterima oleh masyarakat,  sehinga dengan  adanya  suatu  regulasi  tersebut  pada  tahun  2016  tersebut  banyak perusahaan-perusahaan  yang  hadir  di  Indonesia,  dan  penggunaan  internet juga  semakin  banyak  hal  ini  menjadikan  pemerintah  mencipkatan  suatu inovasi  dalam  hal  jasa  keuangan.  Dimana  perusahaan  AFI/AFTECH mengumpulkan  dana sekitar 30% dari semua pengguna FinTech di Indonesia dan meningkat luar biasa pada tahun 2017 sampai 78% serta 140 perusahaan mulai bergabung, dan menurut data Bank Indonesia pada di tahun 2016 dan 2017  keuangan  yang  diperoleh  perusahaan  FinTech  tersebut  mencapai  203 triliun rupiah,  yang dimana pada tahun 2006-2007 saja hanya 7%. Dan pada tahun  2018  total  ada  262  perusahaan  FinTech di  Indonesia baik sudah memiliki izin  maupun  tidak.  Pada  tahun  2023  jumlah  penyelenggara FinTech peer-to- peer  lending atau FinTech lending yang  berizin  adalah  sebanyak  101 perusahaan.  Jumlah  ini  meningkat  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  98 perusahaan,  pada  2022.  Saat  ini,  setidaknya  ada  10  perusahaan  yang dianggap  sebagai  perusahaan  dengan  pertumbuhan  tercepat:  Amartha,  Cek Saja,  Bareksa,  Doku,  Go-Pay,  Midtrans,  Financialku,  Akulaku,  KoinWorks, dan  Investree.  Pada  skala  regional  saja,  Indonesia    menduduki  peringkat kedua  di  ASEAN  dalam  hal  pembiayaan  pada  tahun  2021. Total  pendanaan yang terjadi mencapai US$904 juta atau setara dengan Rp12,8 triliun. Hal ini sekaligus masuknya FinTech Generation 3.0. Dimana pada FinTech Generation 1.0  di  Indonesia  sendiri  masuk  pada  tahun  1987  dimana  diawali  dengan penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh suatu Bank Niaga dan Bank BCA  pada  tahun  1988 yang menjadi suatu perkembangan dan pertumbuhan suatu era baru pada masa itu. Kemudian pada FinTech 2.0, tahun 1990 mulai berkembang  dengan  diadakannya  suatu  sistem  kriling  otomatis  dan  pada tahun  1998  berkembang  pada  suatu  sistem  kriling  elektronik  dan  sudah terpenuhi sampai tahun 2001.
Perkembangan  industri  FinTech  Malaysia, pembayaran digital dan  dompet elektronik  mulai  bermunculan,  didukung  oleh  tren  dan  perkembangan yang
muncul  seperti  kecerdasan  buatan  dan  pembelajaran  mesin,  transfer digital, mata  uang  kripto,  crowdfunding,  dan  jenis  inovasi  keuangan  lainnya. Dibandingkan  negara  Asia  Tenggara  lainnya,  Malaysia  menjadi  salah  satu negara  dengan  teknologi  keuangan  tercanggih.  Menurut  FinTech  Malaysia, pembayaran  dan  transaksi  online  berkontribusi  sebesar  20%  terhadap  PDB nasional  pada tahun 2020, sehingga secara signifikan meningkatkan prospek perekonomian negara tersebut. Sektor publik telah memperoleh manfaat dari perkembangan  ini  melalui  inisiatif  pemerintah    untuk  menciptakan  lebih banyak lapangan kerja di sektor FinTech, sehingga mengurangi meningkatnya tingkat pengangguran. Meningkatnya minat terhadap FinTech telah membuka jalan  bagi  sejumlah  perkembangan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Contoh spesifiknya  adalah  pendirian  Malaysia  Digital  Economy  Corporation  (MDEC), sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi  digital  di  negara  tersebut.  Hal  ini  mencakup  inisiatif  untuk mempromosikan  inovasi  FinTech,  seperti  pendirian  Malaysia  FinTech  Hub, yang  memberikan  dukungan  dan  sumber  daya  kepada  startup  FinTech. Contoh lainnya adalah peluncuran layanan perbankan digital dan pembayaran elektronik,  perluasan  platform  pinjaman  online,  dan  penerapan  teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan.
Sektor  FinTech  mengalami  perkembangan  yang  cukup  meningkat  pada tahun  2020  dan  2021  ketika  pandemi  COVID-19  meningkatkan  kebutuhan akan  kemajuan  digital  untuk  menggantikan  interaksi  fisik  antara  bisnis  dan konsumen.  Selain  itu,  beberapa  faktor  yang  berkontribusi  terhadap pertumbuhan  FinTech  di  Malaysia  adalah:  (1)  dukungan  pemerintah  dan inisiatif  terkait,  (2)  pasar yang  besar karena pertumbuhan populasi, semakin banyak  talenta  digital  yang  ada,  (3)  lingkungan  peraturan  yang  tidak mendukung. menguntungkan bagi FinTech. dunia usaha dan konsumen, dan (4)  meningkatnya  permintaan  terhadap  jasa  keuangan.  Tentu  saja,  faktor- faktor pendorong tersebut berdampak pada pesatnya perkembangan sektor ini. Menurut FinTech News Malaysia FinTech Report 2021, terdapat  lebih dari 250 perusahaan  FinTech  di  Malaysia.  Perusahaan-perusahaan  ini  akan memanfaatkan  pertumbuhan  mobile banking, yang tentunya akan mengarah pada  penerapan  tren  transformasi  digital  yang  selaras  dengan  gaya  hidup konsumen  yang  berorientasi  digital.  Para  pemangku  kepentingan memperkirakan  bahwa  perusahaan-perusahaan  FinTech  akan  terus mendominasi  di  tahun-tahun  mendatang  karena sektor-sektor terkait seperti ritel dan e-commerce juga akan mendapat manfaat dari pertumbuhan FinTech. Ke  depan,  sektor  FinTech  di Malaysia kemungkinan akan terus tumbuh dan berkembang  seiring  dengan  semakin  banyaknya  lembaga  keuangan  yang mengadopsi  teknologi  inovatif  untuk  memenuhi  perubahan  kebutuhan masyarakat.
Menurut laporan FinTech in ASEAN 2022 , perusahaan-perusahaan FinTech di  ASEAN  telah  meningkatkan  investasi  mereka  sebesar  US$4,3  juta  pada kuartal  pertama  tahun  2022,  meningkatkan  kontribusi  ASEAN  terhadap investasi  di  seluruh  dunia  dari  2%  pada tahun 2018 menjadi 7% pada tahun
2022.  FinTech  Indonesia  juga  telah  melaporkan  keuntungan  sekitar US$1,4 juta  untuk  tahun  fiskal  2022.  Indonesia  berkontribusi  sekitar  33%  dari keseluruhan  pendanaan  ASEAN,  kedua  setelah  Singapura  (43%).  Dalam hal pendapatan  keseluruhan  yang  dihasilkan oleh industri FinTech di Indonesia, klaster  pembayaran  menyumbang  43%  dari  total  pendapatan,  diikuti  oleh klaster aset kripto sebesar 13% dan klaster perdagangan online sebesar 12%. Pertumbuhan Industri FinTech di Indonesia membantu meningkatkan inklusi keuangan di mana World Bank menyatakan bahwa saat ini terdapat 97,74 juta orang  dewasa  Indonesia  yang  dikategorikan  sebagai  unbanked  atau  tidak memiliki  akses  terhadap  layanan  keuangan  perbankan,  sehingga  membuka peluang  bagi  perusahaan-perusahaan  FinTech  untuk  berkembang.    Industri FinTech  di  indonesia  juga  banyak  berkontribusi  dalam  membantu menyediakan  sumber  pembiayaan  alternatif  bagi  UMKM  yang  memfasilitasi pertumbuhan  lebih  kuat  dan  inklusif.  Selain  itu,  selama  Pandemi  Covid-19, FinTech  muncul  sebagai  mitra  utama  pemerintah  Indonesia  dalam  berbagai program,  dengan  tujuan  membantu pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang vital bagi warga negara yang kurang mampu.
Selanjutnya, Industri FinTech di Malaysia telah banyak berkontribusi dalam petumbuhan  ekonomi  Malaysia.  Salah  satunya  dengan  meningkatnya  total GDP  (Gross  Domestic  Product). Kemudian berbagai operasi bisnis perusahaan FinTech  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan Malaysia yaitu melalui pajak yang dibayarkan, telah membantu meningkatkan penyediaan  layanan yang ditawarkan oleh perusahaan  FinTech dan anggaran negara.  Industri  FinTech  di  Malaysia  juga  telah  membantu  menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang memberikan peluang peluang untuk meringankan  banyak  tekanan  terhadap  perekonomian  tanpa  intervensi pemerintah  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  tambahan  huna  mengurangi tingkat pengangguran. Lalu Malaysia juga merupakan pusat kedua FinTech di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura, karena Malaysia mempunyai posisi yang  tepat  untuk  meningkatkan  laku  pertumbuhan  digitalnya  dibandingkan dengan negara-negara asia tenggara lainnya. Namun kontribusi Malaysia pada total  pendanaan  yang  diperoleh  ASEAN  hanya  sebesar  5%.  dengan  klaster pembayaran  sebesar 77%, disusul dengan klaster banking Tech sebesar 22%, kemudian  klaster  crypto  asset  dan  klaster  pinjaman  online  masing-masing sebesar 1%.

## SIM PULAN
Industri  FinTech  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan karena inovasi teknologi, sehingga membutuhkan regulasi yang komprehensif. Pemerintah  Indonesia  telah  memperkenalkan  regulasi  untuk  mengatur  dan mengelola sektor FinTech, termasuk peraturan tentang inovasi digital, layanan teknologi  informasi,  crowdfunding  sekuritas,  dan  perlindungan  konsumen. Kementerian  Keuangan  Indonesia  secara  aktif  bekerja  untuk  beradaptasi dengan  fenomena  FinTech  dan  mendorong  pertumbuhannya.  Pusat  Inovasi FinTech  Kementerian  Keuangan  bertujuan  untuk  mendorong  inovasi  dan
kolaborasi  dengan  lembaga  dan  organisasi  keuangan.  Kementerian  juga membentuk  Otoritas  Sertifikat  (CA)  di  sektor  FinTech,  untuk  memastikan kepatuhan  hukum  untuk  transaksi  digital.  Sandbox  Regulatory  Sandbox bertujuan untuk meminimalkan persyaratan hukum bagi perusahaan FinTech untuk  berinvestasi,  beroperasi  secara  efisien,  dan  melindungi  kepentingan konsumen.  Peran  Kementerian  dalam  mendorong  industri  FinTech  di Indonesia  meliputi  regulasi,  pengawasan,  dan  manajemen  pemangku kepentingan. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang kuat dari Kementerian dapat  membantu  industri  ini  berkembang  dan  berkontribusi  terhadap perekonomian nasional. Ada peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi Jasa Keuangan  (OJK),  yang  telah  menciptakan  seperangkat  peraturan  untuk mengontrol  dan  mengawasi  pertumbuhan  jenis  bisnis  sektor  jasa  keuangan FinTech  sesuai  dengan  yurisdiksinya  yang  diatur  dalam    Undang-Undang Nomor  21  tahun  2011,  serta  Regulasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  telah dikeluarkannya.
Industri  FinTech  di  Indonesia  diatur oleh  Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  yang  mengawasi  perbankan  digital,  pinjaman  P2P, crowdfunding,  asuransi  teknologi,  investasi,  dan  market  aggregator.  Di Malaysia, industri ini diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission  Malaysia  (SC),  yang  mengatur  perbankan  digital  dan  pinjaman P2P.  OJK  telah  diberlakukan  sebagai  kerangka  hukum  untuk  semua perusahaan FinTech di Indonesia sejak September 2018, yang mengharuskan mereka  untuk  mengajukan  aplikasi  mereka  ke OJK untuk proses  Regulatory Sandbox. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa 2007 (CMSA  2007)  dan  peraturan  Securities  and  Exchange  Board  of  Malaysia (SEBI). Regulasi kegiatan FinTech didasarkan pada Undang-Undang Modal dan Jasa Keuangan 2007 (CMSA) dan Undang-Undang Bisnis Jasa Uang Malaysia 2011 (MSBA), yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan, perencanaan  investasi,  derivatif,  dan  manajemen  risiko.  Regulasi  kegiatan FinTech  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tiga  kategori:  Perizinan, Persetujuan, atau  Pendaftaran,  untuk  memastikan  stabilitas  stabilitas  keuangan  dan moneter.
Sektor FinTech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2006-2007, dengan tingkat penggunaan sebesar 7% di antara 40 perusahaan.  Pada  tahun  2015,  Asosiasi  FinTech  Indonesia  (AFI/AFTECH) dibentuk  untuk  menyediakan  solusi  teknologi  bisnis.  Hal  ini  menyebabkan peningkatan  penggunaan  FinTech  sebesar  30%  dan  peningkatan  78%  pada tahun  2017  di  antara  140  perusahaan.  Pada  tahun  2023,  pinjaman  peer-to- peer FinTech mencapai 101 perusahaan, naik dari 98 perusahaan pada tahun 2022.  Negara  ini  menempati  peringkat  kedua  di  ASEAN  dalam  hal  adopsi FinTech  pada  tahun  2021,  dengan  total  investasi  mencapai  $904  juta  atau Rp12,8  triliun.  Industri  FinTech  Malaysia  juga  mengalami  perkembangan pesat,  dengan  perbankan  digital  dan  perdagangan  elektronik  yang berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  PDB  nasional  pada  tahun  2020. Inisiatif pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor
FinTech  telah  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ini.  Malaysia  Digital Economy  Corporation  (MDEC)  adalah  badan  pemerintah  yang  mendukung pengembangan  ekonomi  digital  di  negara  ini.  Sektor  ini  telah  mengalami lonjakan  pertumbuhan  pada  tahun  2020  dan  2021  karena  pandemi  COVID- 19,  yang  meningkatkan  kebutuhan  akan  interaksi  digital  antara  bisnis  dan konsumen.  Faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  FinTech di Malaysia termasuk dukungan dan inisiatif pemerintah, populasi yang terus bertambah,  banyaknya  talenta  digital,  lingkungan  peraturan  yang  tidak terbatas,  dan  meningkatnya  permintaan  akan  layanan  keuangan.  Pandemi semakin mempercepat pertumbuhan FinTech di Malaysia, dengan faktor-faktor seperti  dukungan  pemerintah,  pergeseran  demografis,  lingkungan  regulasi, dan perubahan regulasi.
Industri FinTech di ASEAN telah berkontribusi terhadap PDB negara sebesar $4,3 miliar pada tahun 2022, meningkatkan kontribusinya terhadap pinjaman global dari 2% pada tahun 2018 menjadi 7% pada tahun 2022. Indonesia juga menyumbang  $1,4  miliar pada tahun 2022, dengan 43% dari total kontribusi tersebut  berasal  dari  industri  FinTech.  Pertumbuhan  ini  telah  membantu mendorong perekonomian, dengan Bank Dunia menyatakan bahwa 97,74 juta penduduk  Indonesia  yang  tidak  memiliki  akses  ke  layanan  perbankan  kini mengandalkan  perusahaan  FinTech  untuk  pertumbuhan.  Industri  FinTech Malaysia  juga  telah  berkontribusi  pada  perekonomian  negara,  berkontribusi pada  pertumbuhan  PDB  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Namun,  kontribusi Malaysia  terhadap  total  pinjaman  di  ASEAN  hanya  5%,  dengan  77%  dari industri ini berasal dari sektor perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti;  Tri  Handayani.  2018.  “Financial  Technology:  Legal Challenges  for  Indonesia  Financial  Sector,”  in  Series:  Earth  and Environmental Science.
Asosiasi FinTech Indonesia. 2022. Annual Members Survey 2022/2023.
BI. 2020. Mengenal Financial Teknologi. https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial- Teknologi.aspx
BI. 2021. jadi pandemic winner, pemerintah, ojk dan bi terus dukung FinTech dengan  investasi  infrastruktur  dan  regulasi  akomodatif  untuk optimalisasi potensi, inovasi, dan perlindungan konsumen. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2332721.aspx  (diakses  pada  tanggal  2  Januari  2024, Pukul 20.49 WIB).
Dwitri, Waluyo. 2023. “Kemajuan Nyata Pasar Digital Indonesia”.Indonesia.go.id.Jumat, 10 November 2023.
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7734/kemajuan-nyata-pasar- digital-indonesia?lang=1 (diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 21.12 WIB).
Fenwick,  Mark.  D;  dkk.  2017.  “Regulation  Tomorrow:  What  Happens  When Technology  Is  Faster  than  the  Law?”American  University  Business  Law Review  6,  No.  3.  https://www.paulhypepage.my/FinTech-industry-in- malaysia-advantages-and- growth/#toc_How_exactly_did_FinTech_contribute_to_Malaysias_Company (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB).
Kemenkeu. 2021. Ini Kontribusi FinTech Indonesia di Masa Pandemi, Jakarta. https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/ini-kontribusi-FinTech-indonesia-di- masa-pandemi (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 21.00 WIB).
M.A, Zainudin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Noah,  Imson.  2022.  “Tinjauan  Teknologi  Finansial  di  Malaysia”.  YCP Solidiance.  Desember  2022.  https://ycpsolidiance.com/article/FinTech- malaysia-overview-2022.  (diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 22.37 WIB).
Nuryakin,  Chaikal;  dkk.  2019.  “Financial  Technology  in  Indonesia:  A Fragmented Instrument for Financial Inclusion,” Working Paper (LPEM-FEB UI, May 2019).
OJK, financial technology: Ojk siapkan regulasi & tim pengembangan ekonomi digital. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338 OUB Group, 2022. “FinTech in ASEAN 2022: Finance, reimagined” diakses dari https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-FinTech-in- asean-2022.html  (diakses  pada  tanggal  2  Januari  2024,  Pukul  20.39 WIB).
Rahadiyan, Inda. 2022. Perkembangan Financial Technology Di Indonesia dan tantangan Pengaturan yang Dihadapi, Mimbar Hukum: Universitas Gajah Mada Vol 34 No 1 Tahun 2022.
Republik  Indonesia.  2011.Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011,  Tentang Otoritas  Jasa Keuangan.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014.,  Tentang Perindustrian.
Soekanto,  Soerjono;  Sri  Madmuji.  2009.  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
SUKRAWI,  AHMAD.  2022.  “ANALISIS  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI KESUKSESAN  PROMOSI  PRODUK  DIGITAL  MENURUT  PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Produk Digital Levidio Startup Rootpixel).” Yoyo  Sudaryo,  S  E  et  al.  2020.  Digital  Marketing  Dan  Fintech  Di  Indonesia . Penerbit Andi.
Zetzsche,  Dirk  A;  dkk.  2017.  “From  FinTech  to  Techfin:  The  Regulatory Challenges of Data Driven Finance,” European Banking Institute Working Paper Series.