licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Non-Fungible Token: Suatu Urgensi Serta Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Cyndiarnis Cahyaning Putri Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, cyndiarnis@ub.ac.id 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ABSTRACT MANUSCRIPT INFO
The development of investment law in Indonesia, especially in digital assets, has experienced significant developments. Non-Fungible Token (NFT) is a form of digital asset that is currently widely found in the community. However, from a legal perspective, there is no regulation on NFT and how the legality of NFT transactions is related to the use of cryptocurrencies in it. Having established from  the  background  above,  this  research  aims  to  analyze  the  urgency  of regulating  NFT  and  how  basically  the  legal  construction  of  the  NFT  in  the contract  law  perspective.  This research  is normative  research  using statute and conceptual approaches. The results of the study finds that the urgency of regulating the legal construction of NFT transactions in Indonesia is to provide legal certainty to investors and is related to the legality of NFT transactions in Indonesia  if  it  is  associated  with  the  validity  of  cryptocurrencies.  The  legal construction of NFT transactions in Indonesia is that the construction is not a sale  and  purchase  agreement,  but  instead  the  legal  construction  refers  to exchange agreement as stated in Article 1541 BW whereas cryptocurrency and NFT here will be given extensive meaning as goods in order to comply with the
provisions  of  Article  1320  of  BW  to  fulfill  the  objective  requirements,  in particular, the halal cause.
Manuscript History:
Received: 2022-10-30
Accepted: 2023-03-29
Corresponding Author: Cyndiarnis Cahyaning Putri, cyndiarnis@ub.ac.id
Keywords : Non-Fungible Token (NFT); Digital Assets; Cryptocurrency
Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Putri, C. C. (2023). Non-Fungible Token: Suatu Urgensi Serta  Konstruksi  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum Perjanjian. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum,  6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4120

## PENDAHULUAN
Perkembangan di dunia investasi saat ini tengah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya berkaitan dengan investasi digital. Aset digital saat ini merupakan suatu instrument investasi yang banyak digemari masyarakat. Data dari Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (selanjutnya  disebut  “BAPPEBTI”) Kementerian Perdagangan mencatat jumlah investor aset kripto per  akhir Februari 2021 mencapai  4,2  juta  orang  yang  mana  hampir  menyamai  jumlah  investor  di  pasar  modal (saham,  obligasi,  reksadana,  dan  produk  lainnya)  yang  mencapai  4,5  juta. 1 Data  tersebut
1 Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, (2021), Buletin Bappebti Edisi 226 April 2021, hlm. 4
menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pola investasi masyarakat saat ini yang mulai mengalami peralihan dari investasi konvensional menuju ke arah digital. Salah satu bentuk aset digital yang tengah marak dalam masyarakat adalah non-fungible token.
Non-Fungible  Token (selanjutnya  disebut  “NFT”)  merupakan  sebuah  token  yang berisikan suatu aset digital dengan menggunakan sistem blockchain, dimana aset tersebut termasuk  aset  yang  tidak  dapat  dibagi  dan  memiliki  kode  unik  di  dalamnya  sehingga memungkinkan  untuk  diketahui  kepemilikan  ( ownership )  atas  aset  tersebut,  riwayat transaksi, dan pencipta aset tersebut. Mengingat begitu luasnya cakupan NFT, bahkan dalam perkembangannya  NFT  dapat  pula  mencakup  pada  aset  nyata  atau  konvensional  bahkan meliputi  hingga real  estate . 2 Namun  demikian,  di  Indonesia  konsep  NFT  masih  mengacu kepada aset-aset digital, seperti gambar, musik, video, game (termasuk pula in-game item ), dan lain sebagainya. 3 Platform marketplace NFT pun saat ini tidak hanya dalam marketplace internasional  seperti  OpenSea,  di  Indonesia  marketplace  NFT  misalnya  Tokomall  dan Baliola.  Transaksi  NFT  dilakukan  dalam  suatu  marketplace  dengan  menggunakan cryptocurrency yang tersedia, misalnya Ethereum, Bitcoin, dan lain sebagainya.
Konsep  NFT  pada  dasarnya  mengubah  paradigma  bahwa  terhadap  suatu  ciptaan yang berbentuk fisik untuk diubah ke dalam bentuk digital. Oleh karenanya, dengan melihat perkembangan dan prospek NFT, diperlukan adanya suatu pengaturan berkaitan  dengan transaksi  NFT.  Namun  demikian,  hingga  saat  ini  belum  terdapat  regulasi  terhadap pengaturan  NFT.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia (selanjutnya  disebut  “Kominfo”)  melalui  Siaran  Pers  Nomor  9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang  Pengawasan  Kementerian  Kominfo  terhadap  Kegiatan  Transaksi  Non-Fungible Token  (NFT)  di  Indonesia  menyatakan  beberapa  poin  berkaitan  dengan  NFT,  yang  pada intinya menyatakan bahwa: 4
1) Bahwa  platform  transaksi  NFT  memastikan  tidak  memfasilitasi  penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan;
2) Mengawasi kegiatan transaksi NFT dan berkoordinasi dengan BAPPEBTI;
3) Mewajibkan  seluruh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk  memastikan platformnya  itdak  digunakan  untuk  Tindakan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan,  dan  terhadap  pelanggarnya  akan  dikenakan  saksi administratif, termasuk pemutusan akses platform.
4) Mengimbau kepada masyarakat  agar merespon tren transaksi NFT dengan bijak sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  dari  sisi  ekonomi  dan  melanggar hukum;
5) Kementerian akan mengambil tidanakan tegas dan melakukan koordinasi dengan BAPPEBTI, kepolisian, dan kementerian atau Lembaga lainnya untuk melakukan Tindakan  hukm  terhadap  pengguna  platform  transaksi  NFT  yang  melanggar hukum.
Berdasarkan  kepada  penjabaran  tersebut,  maka  kerangka  hukum  apa  yang  dapat dipergunakan  dalam  rangka  membingkai  pola  transaksi  NFT  di  Indonesia?  Dalam  hal  ini Indonesia belum terdapat adanya peraturan yang mengatur mengenai NFT. Jika ditinjau dari sifat  dari  Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut
2 Aviva Sonenreich, NFTs and The Future of Commercial Real Estate, ( online ) https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/02/16/nfts-and-the-future-of-commercial-real- estate/?sh=2755126e9bac diakses pada 2 Februari 2022.
3 Dalam aspek hukum Indonesia, perkembangan NFT yang model demikian itu masih belum dimungkinkan dalam  ranah  benda  tidak  bergerak  berupa  aset  rumah  atau tanah,  hal  ini  disebabkan  terdapat  beberapa  persyaratan formil  mengenai  jual  beli  benda  tetap,  misalnya  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang,  dituangkan  dalam bentuk akta autentik, dan lain sebagainya. Lihat  juga Pasal 616 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan pelaksananya (pendaftaran tanah).
4 Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9/HM/KOMINFO/01/2022
“KUHPerdata”)  yang  merupaakan  aanvullenrecht  atat  mengatur,  terdapat  suatu  asas kebebasan yang disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 5 Jika ditinjau dalam prakteknya, maka dalam website transaksi NFT pola perjanjian tersebut menggunakan pola perjanjian jual beli namun demikian mata uang yang  dipergunakan  dalam  transaksi  tersebut  menggunakan  mata  uang  kripto  atau cryptocurrency.
Permasalahan  terutama  adalah  terletak  dalam  penggunaan cryptocurrency dalam mekanisme  sistem blockchain yang  digunakan  dalam  transaksi  NFT.  Sebab  disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut “UU Mata Uang”) tepatnya dalam Pasal 21, disebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi  keuangan  lainnya  yang  dilakukan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 6
Sehingga  penggunaan  cryptocurrency  sebagai  dasar  pembayaran  tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut apakah akan berkaitan dengan legalitas atau keabsahan  perjanjian  tersebut,  hal  ini  masih  perlu  dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut, mengingat belum adanya peraturan berkaitan dengan transaksi NFT. Dalam bingkai hukum perjanjian di Indonesia, maka mengacu pada Buku III KUHperdata, maka konsep konstruksi hukum transaksi NFT di Indonesa pun harus berlandaskan pada hukum perjanjian tersebut.
Langton,  sebagaimana  dikutip  oleh  Danrivanto  Budhianto  dalam  salah  satu tulisannya mengemukakan bahwa teknologi dan hukum adalah telah menjadi bagian yang melatari  aktivitas-aktivitas  dari  kehidupan  manusia  sehari-hari,  yang  mana  bahwa  objek tkenologi  dan  manusia  secara  bersama-sama  dapat  membentuk  suatu  budaya  dengan struktur tertentu yang terbentuk dari hubungan dimaksud (antara objek dan objek; objek dan  manusia;  manusia  dan  manusia)  dan  antara  beberapa  hubungan  yang  menguasasi karakteristik  tertentu  yang  megizinkan  mereka  untuk  tettap  memperhatika  etika  atau hukum. 7 Dalam  penjelasan  berikut,  maka  antara  teknologi  dan  kehidupan  manusia  pada hakikatnya  akan  menimbulkan  sebuah  paradigma  kehidupan  yang  baru,  dimana  dalam paradigma  tersebut  diperlukan  bahwa  hukum  diperlukan  untuk  menjawab  beberapa kegiatan manusia dalam teknologi tersebut. Begitu pula dalam pola transaksi NFT, hukum harus bersifat adaptif dan menjawab permasalahan hukum berkenaan dengan kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) yang terjadi dalam konstruksi transaksi NFT. Sebab pada hakikatnya, hukum merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum bagi manusia. Dengan kata lain, memberikan suatu perumusan pengaturan konstruksi  hukum  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  investor  yang  berkeendak melakukan investasi dalam bentuk NFT.
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari keadilan dan kemanfaatan.  Ditinjau  dalam  perspektif  Teori  Kepastian  Hukum,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yaitu  negara  yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimana Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental sejak era penjajahan, yang sangat kental dengan unsur kepastian hukum. 8 Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum yang mana dalam asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukumdibuat secara pasti dalam bentuk
5 Soebekti, (2011), Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. XXVI, Jakarta: Intermasa, hlm. 127
6 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
7 Danrivanto Budhijanto, (2014), Teori Hukum Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, hlm. 51
8 Tanzil Kurniawan, Anang Setiyawan, Woro Winandi, Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data di Indonesia dan Uni Eropa , Widya Yuridika Vol. 3 No. 2 (2020): 122
yang  tertulis,  sehingga  keberadaan  asas  ini  menjadi  penting  karena  akan  menjamin kejelasan  dari  suatu  produk  hukum  positif  yang  ada. 9 Oleh  karenanya,  berkaitan  dengan problematika  NFT  belum  mencapai  kepastian  hukum,  sebab  pada  dasarnya  di  Indonesia belum terdapat adanya pengaturan terkait dengan bagaimana transaksi NFT di Indonesia.
Penelitian  terkait  legalitas  NFT  di  Indonesia  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh Yongkie dan Hari Sutra Disemadi dalam penelitiannya  yang berjudul “Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions”. Dalam penelitian  ini  dikaitkan  antara  bagaimana  pengaturan  NFT  dengan  menawarkan  hukum progresif  sebagai  solusi  karena  sifat  dan  karakternya  yang  mampu  beradaptasi  dengan waktu, moral, dan keadilan yang ada di masyarakat. 10 Namun demikian dalam penelitian ini belum  dijelaskan  terkait  dengan  bagaimana  pengaturan  konstruksi  hukum  NFT  dalam hukum  perjanjian.  Fokus  penelitian  dalam  penulisan  ini  berfokus  tidak  hanya  kepada urgensi pengaturan melainkan juga memberikan konstruksi hukum terkait dengan transaksi NFT dalam hukum perjanjian di Indonesia.
Penelitian lain terkait dengan NFT juga dilakukan oleh Putri Azura Hana Haryadi dan Tqupiqurrahman dalam tulisannya berjudul “Potensi dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai  Objek  Jaminan  FIdusia”.  Dalam  penulisan  ini  disebutkan  bahwa  permasalahan dalam penelitian tersebut yakni mengenai potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana keabsahan NFT sebagai objek jaminan fidusia, yang mana dalam penelitian ini kemudian juga dijelaskan potensi tersebut perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta, dan selanjutnya kedudukan NFT sebagai objek jaminan  fidusia  belum  sah  secara  khusus,  begitu  pula  legalitasnya. 11 Dalam  penelitian tersebut teranglah bahwa ruang lingkupnya terbatas hanya pada NFT dan jaminan fidusia, sedangkan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup terkait dengan transaksi NFT dalam aspek  hukum  perjanjian  yang  mana  sampai  dengan  saat  ini  masih  belum  terdapat pengaturannya.
NFT  merupakan  salah  satu  objek  perkembangan  dari  pesatnya  teknologi.  Hukum seyogyanya  harus  mampu  untuk  bersifat  adaptif  dan  mengakomodir  kebutuhan  hukum terhadap segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karenanya, di Indonesia  dengan  potensi  dan  perkembangan  NFT  yang  terjadi  di  masyarakat,  maka kekosongan  hukum  terkait  dengan  pengaturan  konstruksi  hukum  NFT  harus  segera diberikan solusi bagi para pihak yang terkait agar memberikan kepastian hukum.  Dengan demikian berdasarkan kepada pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu bagaimana urgensi pengaturan NFT di Indonesia ditinjau dari  asas  kepastian  hukum  serta  menganalisis  dan  memberikan  bagaimana  konstruksi hukum NFT ditinjau dalam perspektif hukum perjanjian.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  normatif  yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif. 12 Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  pengkajian  terhadap kekosongan  hukum  ( rechtvacuum )  berkaitan  dengan  konstruksi  hukum  transaksi  NFT dalam aspek hukum perjanjian di Indonesia.
9 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido Vol. 1 No. 2 (2019): 13.
10 Yongkie dan Hari Sutra Disemadi, Non-Fungible Token as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions, Widya Yuridika Vol. 6 No. 1 (2023): 170
11 Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman, Potensi dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Reformasi Hukum Vol. 26 No. 2 (2022): 209
12 Johny  Ibrahim,  (2007), Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia Publishing, hal. 295
Untuk mengatasi isu hukum tersebut, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  apporach ).  Pendekatan  perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan NFT di Indonesia. Kemudian dalam  pendekatan  konseptual,  digunakan  penulis  untuk  menjawab  isu  hukum  terkait dengan  NFT  dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia,  dengan  memberikan  analisis  secara konseptual terkait dengan kekosongan hukum terhadap NFT itu sendiri.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  menjadi  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  berupa  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan NFT, seperti:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III
2) Siaran Pers Nomor 9/HM/KOMINFO/01/2022
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel  online,  literatur  asing,  yang  berkaitan  dengan  konstruksi  hukum  transaksi  non- fungible  token  (NFT)  dalam  aspek  hukum  perjanjian  di  Indonesia.  Bahan  hukum  tersier mencakup  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  ( library research )  dan  internet,  yang  kemudian  setelah  bahan  hukum  dikumpulkan  dibahas  dan dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  preskriptif  sehingga  ditemukan  jawaban  dari  inti permasalahan  yaitu  memberikan  konsep  pengaturan  konstruksi  hukum  transaksi non- fungible  token (NFT)  dalam  aspek  hukum  perjanjian  di  Indonesia.  Dalam  teknik  analisis bahan  hukum  juga  dilakukan  penafsiran  secara  gramatikan  dan  ekstensif  untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Pengaturan  Konstruksi  Hukum  Transaksi Non-Fungible  Token (NFT)  di Indonesia
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  setiap  harinya  semakin berkembang  dengan  pesat.  Thomas  L.  Friedman  mengungkapkan  bahwa  teknologi  pun sekarang  berkembang  dalam  tempo  yang  manusia  pada  umumnya  tidak  dapat mengikutinya. 13 Dengan  semakin  meningkatnya  perkembangan  teknologi,  tentunya perbuatan-perbuatan manusia sudah banyak yang bersinergi dengan kemajuan teknologi. Hampir  seluruh  perbuatan  manusia  saat  ini  telah  mengalami  kebergantungan  kepada teknologi, baik itu dalam ranah komunikasi, korespondensi, hingga kegiatan perekonomian juga turut memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam bidang perekonomian misalnya, saat ini teknologi berinovasi guna memudahkan perbuatan manusia, baik itu dalam hal mobile banking,  e-wallet,  financial  technology dan  lain  sebagainya.  Kemajuan  teknologi  ini  juga dapat dirasakan dalam hukum investasi, seperti pada saat ini marak  dijumpai aset digital berupa cryptocurrency hingga non-fungible token (NFT).
13 Dalam salah satu diskusi bertopik “Thank You for Being Late: An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Acceleration”, Thomas L. Friedman menyatakan bahwa “technology is now accelerating at a pace the average human cannot keep up with”. Lihat: Massachusetts Institute of Technology News, “ Thomas Friedman Examines Impact of Global “Accelerations” ”, https://news.mit.edu/2018/thomas-friedman-impact-global-accelerations-1003 (diakses pada 10 Agustus 2022)
Aset digital merupakan salah satu bentuk aset yang mengalami perkembangan yang pesat.  Belum  selesai  dengan  perdebatan  terkait  legalitas cryptocurrency dalam  hukum Indonesia, saat ini telah muncul bentuk aset digital dalam bentuk NFT.
Pergeseran  pola  investasi  yang  semula  berorientasi  kepada  investasi  dalam masyarakat, yang sebelumnya cenderung menggunakan aset sekarang menuju berorientasi kepada aset-aset digital. Sebagai contoh dalam NFT, disebutkan bahwa dalam investasi NFT di  pasaran  global  menyentuh  US$17,6  miliar  atau  sekitar  Rp  251,6  triliun 14 .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  proyeksi  NFT  merupakan  investasi  digital  yang  saat  ini  tengah berkembang  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Walau  demikian,  sampai  saat  ini  belum terdapat pengaturan terhadap NFT di Indonesia.
Hukum  diperlukan  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat.  Pada  setiap perbuatan  hukum  manusia,  maka  sudah  sepatutnya  harus  terdapat  aturan  hukum  yang menjadi landasan bagi perbuatan hukum tersebut. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu pembentukan pengaturan perundang-undangan guna memberikan kerangka hukum yang jelas  terhadap  aset  digital,  khususnya  berkaitan  dengan  NFT.  Beberapa  urgensi  tersebut yakni karena investasi memerlukan instrumen hukum yang jelas serta demi menciptakan kepastian  hukum  ( legal  certainty )  dalam  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  berkaitan dengan aset digital, khususnya NFT.
1) Keabsahan  dalam  mempergunakan  cryptocurrency  di  Indonesia  sebagai  alat pembayaran belum terakomodir
Dalam  hukum  perjanjian  terdapat  syarat  sah  perjanjian  yang  berlaku  pada tiap-tiap perjanjian, termasuk pula dalam transaksi NFT. Artinya dalam melakukan transaksi  NFT,  perlu  pula  memperhatikan  pemenuhan  ketentuan  syarat  sah perjanjian sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata.
Jika ditinjau dalam beberapa NFT Marketplace di Indonesia (seperti Tokomall, Baliola,  paras.id,  kolektibel,  enevti,  dan  sebagainya),  disebutkan  bahwa  dalam transaksi perdagangan NFT dilakukan dengan jual beli, dimana seorang artist atau penerbit  NFT  dapat  menjual  ciptaannya  yang  telah  melalui  porses  tokenization kemudian  akan  dijual  kepada  pembeli  yang  akan  membayar  menggunakan cryptocurrency.
Konstruksi hukum yang semacam ini, kemudian menimbulkan permasalahan apabila dilihat dalam perspektif syarat sah perjanjian. Sebab dalam salah satu syarat sah  perjanjian  Pasal  1320  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  dalam  perjanjian  harus memenuhi  causa  yang  halal,  artinya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Permasalahannya  adalah dalam  UU  Mata  Uang  disebutkan  bahwa  dalam  melakukan  pembayaran  haruslah menggunakan rupiah, sehingga penggunaan cryptocurrency disini tidak memenuhi ketentuan dalam UU Mata Uang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat  sah  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  akan  berimplikasi kepada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya diperlukan adanya  suatu  konstruksi  hukum  mengenai  bagaimana  transaksi  NFT  di  Indonesia agar memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## 2) Memberikan kepastian hukum dari NFT
14 Bisnis.com,  "Makin  Laris!  Penjualan  NFT  Terus  Naik  hingga  21.000  Persen",  (online) https://teknologi.bisnis.com/read/20220313/84/1509931/makin-laris-penjualan-nft-terus-naik-hingga-21000-pers en (diakses pada 10 Agustus 2022)
NFT sebagai salah satu aset digital yang tengah berkembang di masyarakat saat ini memerlukan adanya regulasi atau kerangka pengaturan yang komprehensif. Berdasarkan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, sebagaimana dikutip dalam Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR  RI  mengakui  bahwa  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang dapat  mengakomodir  perkembangan  aset  dan  produk  keuangan  digital  bahkan hingga  saat  ini,  Kementerian  Keuangan  dan  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK) masih dalam proses pembahasan terkait regulasi yang tepat untuk aset dan produk keuangan digital. 15 Selain itu, BAPPEBTI juga tengah menyusun aturan terkait pendirian bursa kripto dan juga penentuan tarif pajak penghasilan atas aset kripto bersama dengan Kementerian Keuangan. 16
Salah satu tujuan daripada hukum disamping dari keadilan dan kemanfaatan adalah  kepastian  hukum.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan sebelumnya, bahwa pada status quo peraturan perundang-undangan saat ini, masih belum terdapat adanya pengaturan mengenai aset digital NFT.
Peter Mahmud Marzuki dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwasanya: “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau dilakukan oleh negara terhadap individu” 17
Hal tersebut kemudian merupakan penjabaran lebih lanjut dari pendapatnya yang  menyatakan  bahwa  pada  masyarakat  modern,  aturan  yang  bersifat  umum tempat  dituangkannya  perlindungan  kepentingan-kepentingan  itu  adalah  undang- undang. 18
Oleh  karenanya  apabila  pendapat  tersebut  dikaitkan  dengan  pengaturan kerangka  hukum  NFT  di  Indonesia,  maka  demi  melindungi  kepentingan  individu, diperlukan adanya  pengaturan yang mengatur terhadap apa yang boleh dan  tidak boleh dilakukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset  digital,  khususnya  NFT.  Dengan  demikian,  melalui  perumusan  pengaturan terkait NFT, maka hal ini turut memanifestasikan  perwujudan dari  asas  kepastian hukum.
Berdasarkan  kepada  kedua  argumentasi  tersebut  maka  teranglah  bahwa diperlukan  adanya  suatu  pengaturan  hukum  terhadap  bagaimana  konstruksi kerangka hukum NFT di Indonesia. Namun dalam hal ini, NFT sendiri dapat dibahas dalam  berbagai  perspektif,  misalnya  aspek  hukum  perjanjian,  hukum  investasi, hukum  telematika,  hukum  hak  kekayaan  intelektual  dan  lain  sebagainya.  Dalam penelitian  ini,  pembahasan  berikutnya  akan  membahas  secara  limitatif  terhadap bagaimana kerangka hukum NFT ditinjau dari aspek hukum perjanjian.
15 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, (2022), Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan Vol. 02 Ed. 1 , Februari 2022, hlm. 2
16 Ibid.
17 Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 137
18 Ibid., hlm. 136
Pengaturan  Konstruksi  Hukum  Transaksi Non-Fungible  Token (NFT)  Dalam  Aspek Hukum Perjanjian Di Indonesia
Sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai urgensi pengaturan konstruksi hukum NFT  dalam peraturan hukum  di Indonesia. Pada dasarnya aset  digital  merupakan  suatu  bentuk  investasi  baru  dalam  kehidupan  manusia.  Sebelum dipaparkan  lebih  lanjut  mengenai  NFT  serta  kaitannya  dengan  cryptocurrency,  terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai benda.
Kata benda memiliki definisi normatif bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang  dapat  menjadi  objek  dari  hak  milik.  Mariam  Darus  Badrulzaman  mengemukakan bahwa kata dapat mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu. 19 Yang dimaksud dengan “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek  hukum,  tetapi  pada  saat-saat  lain  merupakan  objek  hukum,  seperti  aliran  listrik, sedangkan  untuk  menjadi  objek  hukum  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yaitu penguasaan  manusia,  mempunyai  nilai  ekonomi  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  objek (perbuatan) hukum. 20
Apabila ditinjau lebih jauh, NFT dapat diklasifikasikan sebagai suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi, sesuai dengan frasa “non fungible” yang terdapat dalam NFT. Atas dasar inilah,  yang  membedakan  dengan  aset  digital  lain,  sebab  dalam  NFT  untuk  perpindahan ( levering ), akan selalu terdapat catatan yang terenkripsi, sehingga menjamin kepemilikan dari  NFT  itu  sendiri.  Namun  permasalahan  utama  dari  transaksi  NFT  adalah  bagaimana kerangka hukum transaksi, dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur terkait NFT.
Transaksi  NFT  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  pada  dasarnya  diawali  dengan seniman yang menciptakan suatu karya digital dan menerbitkan ke sebuah token dengan kode  unik  yang  berbeda  dengan  token  lain  dan  tidak  dapat  diduplikasikan  yang  disebut “NFT”,  kemudian  token  atau  NFT  tersebut  dapat  diperjualbelikan  ke  berbagai  NFT marketplace yang  kemudian  menghubungkannya  kepada  pembeli.  Pembayaran  yang dilakukan atas NFT menggunakan cryptocurrency, yang di setiap pembeliannya akan tercatat dalam  sistem  agar  menjamin  keaslian  dari  suatu  NFT.  Sistem  pembelian  yang  dilakukan antara seniman dengan pembeli termasuk pula proses penerbitan token dilakukan secara enkripsi melalui sistem yang disebut dengan blockchain.
Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  dalam  transaksi  NFT  di  Indonesia  adalah mengenai  keberlakuan cryptocurrency sebagai  alat  pembayaran  untuk  NFT  dalam marketplace. Sebab sebagaimana diketahui bahwa alat pembayaran di Indonesia yang diakui hanya  rupiah. 21 Hal  ini  juga  disampaikan  dalam  Hasil  Rapat  Koordinasi  Kemenko Pereknomian yang menyebutkan bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di  bursa  berjangka. 22 Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  transaksi  NFT  yang mempergunakan  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayarannya,  bagaimana  legalitas transaksi NFT yang telah dilakukan di Indonesia masih menjadi persoalan dari perspektif hukum.
Dalam hukum perjanjian, Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka. Agus Yudha Harnoko menjelaskan bahwa arti sistem terbuka ini memberikan keleluasan kepada para pihak  untuk  mengatur  sendiri  pola  hubungan  hukumya,  apa  yang  diatur  dalam  Buku  III KUHPerdata  hanya  sekedar  mengatur  dan  melengkapi,  yang  mana  hal  ini  tercermin  dari
19 Mariam Darus Badrulzaman, (2022), Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung: Alumni, hlm. 13
20 Ibid.
21 Vide Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
22 Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi, Aset Kripto ( online ), https://bappebti.go.id/resources/ docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (diakses pada 10 Agustus 2022)
substansi  Pasal  1338  (1)  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 23 Lebih lanjut,  Subekti  turut  menjelaskan  bahwa  cara  menyimpulkan  asas  kebebasan  berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka “perjanjian”. 24
Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  tercermin  bahwa  dalam  hukum  perjanjian  di Indonesia  terdapat  asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  contract )  yang  terkandung  di dalamnya. Asas ini merupakan asas yang bersifat universal yang termanifestasikan dalam uraian  Pasal  1338  KUHPerdata.  Namun  demikian  terdapat  batasan  yang  membatasi  asas kebebasan  berkontrak  itu  sendiri  yang  menurut  Subekti,  sebagaimana  dikutip  oleh  Aji DamanurAi bahwa batasan-batasan kebebasan berkontrak adalah bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang  berisi  apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan. 25 Lebih lanjut  Penulis  hendak  mengutip  pernyataan  dari  Ahmad  Miru  yang  menegaskan  bahwa kebebasan berkontrak yaitu bahwa kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan. 26 Oleh  karenanya  berdasarkan  kepada  dua pandangan tersebut, maka pada dasarnya kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang diberikan  sebebas-bebasnya  kepada  para  pihak,  namun  ada  batasan  yang  perlu  dipatuhi yaitu: ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam transaksi NFT, secara umum terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu:
1) Proses tokenization 27 atau tokenisasi
Proses yang pertama adalah memasukan karya, baik itu berupa lagu, film, gambar digital, ke dalam suatu token. Dalam token ini, menggunakan sistem blockchain agar menjamin  orisinalitas  ( originality )  dan  kepemilikan  ( ownership )  terhadap  objek tersebut.
2) Memasukkan ke dalam Marketplace atau e-Commerce Sistem  marketplace  atau e-commerce sudah  tidak  asing  lagi  dalam  kehidupan bermasyarakat,  khususnya  dalam  era  pandemi.  Dalam  kegiatan  ini  artist  sebagai penjual akan bertemu dengan pembeli secara virtual. Jika mereka bersepakat, maka selanjutnya  dalam  marketplace  ini  mereka  akan  melakukan  pembayaran  dengan menggunakan cryptopcurrency (cryptocurrency yang digunakan biasanya Ethereum dan Bitcoin) untuk sebuah NFT.
3) Penyerahan dan Pencatatan
Jika transaksi telah dilakukan, dalam blockchain system NFT tersebut akan dilakukan pencatatan mengenai saat ini status kepemilikan atau ownership NFT tersebut berada serta siapa pemilik aslinya. Sehingga dalam satu NFT dapat memiliki catatan detail transaksi yang panjang mengenai kepemilikan tersebut.
Pada tahapan-tahapan tersebut dapat terlihat bahwasanya dalam transaksi NFT tidak hanya  terbatas pada hukum perjanjian, namun juga erat kaitannya  dengan hak kekayaan intelektual.  Dalam  hukum  perjanjian  sebagaimana  dipaparkan  dalam  pembahasan sebelumnya bahwa memiliki sifat terbuka namun tetap diperlukan adanya batasan-batasan dalam membuat suatu perjanjian. Salah satu batasannya adalah tidak melanggar ketentuan
23 Agus Yudha Harnoko, (2010), Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, hlm. 109
24 Ibid. 25 Aji Damanuri, (2021), Iktikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad, Pekalongan: Penerbit NEM, hlm. 100
26 Ibid.
27 Berdasarkan definisi dari World Bank menyebutkan bahwa tokenization substitutes a sensitive identifier with a non-sensitive equivalent that has no extrinsic or exploitable meaning or value. Lihat juga: World Bank (online) https://id4d.worldbank.org/guide/tokenization (diakses pada 14 Agustus 2022)
perundang-undangan.  Yang  mana  dalam  hal  ini  terdapat  suatu  aturan  bahwa  tidak diperkenankan untuk menggunakan mata uang lain selain rupiah dalam UU Mata Uang dan tidak  diakuinya  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  (Peraturan  BAPPEBTI).  Namun demikian, secara historis, fenomena pembelian NFT cukup signifikan di Indonesia, seperti misalnya NFT karya Ghozali 28 dan lukisan Ridwan Kamil 29 . Pertanyaan berikutnya adalah mengenai apakah transaksi NFT tersebut legal dalam perspektif hukum Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu telah dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  kesepakatan  dan  kecakapan (syarat subjektif) dan hal tertentu dan causa yang halal (syarat objektif). Oleh karenanya pada frasa “causa yang halal” memiliki makna bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan  perundang-aundangan,  kesusilaan,  serta  ketertiban  umum.  Kaitannya  dengan transaksi NFT, konstruksi perjanjian atau transaksi ini dalam beberapa situs marketplace NFT menggunakan dasar jual beli dimana apabila dikaji dari unsur esensialia perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. NFT disini muncul sebagai barang dan harga tersebut akan  dilakukan  pembayaran  menggunakan  cryptocurrency,  yang  mana  hal  tersebut tentunya  bertentnagan  dengan  ketentuan  dalam  UU  Mata  Uang.  Oleh  karenanya,  agar memenuhi  kualifikasi  syarat  sah  perjanjian  khususnya  terhadap  causa  yang  halal,  maaka konstruksi hukum yang digunakan seharusnya bukan merupakan jual beli melainkan tukar menukar.
Konsep  tukar  menukar  terdapat  regulasinya  yang  diatur  dari  Pasal  1541  sampai dengan  Pasal  1546  KUHPerdata,  yang  mana  tukar  menukar  sendiri  memiliki  definisi normatif yaitu, “Suatu  persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya utuk  saling  memberikan  suatu  barang  secara  bertimbal  balik  sebagai  suatu  ganti  barang lainnya”.  Salim  H.S.,  mengemukakan  bahwa  perjanjian  tukar  menukar  merupakan  suatu perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam perjanjian itu pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu juga pihak lainnya berhak menerima  barang  yang  ditukar. 30 Lebih  lanjut  lagi  dijelaskan  bahwa  unsur-unsur  yang tercantum dalam definisi tersebut yaitu: 31
a. Adanya subjek hukum;
b. Adanya kesepakatan subjek hukum;
c. Adanya objek; yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak; dan
d. Masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar menukar Pada definisi tersebut terlihat bahwasanya barang bergerak maupun tidak bergerak merupakan objek daripada tukar menukar itu sendiri. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa  Buku  II  KUHPerdata  terutama  mengatur  benda  dalam  sifatnya  sebagai  benda berwujud, sedangkan untuk pengaturan benda tidak berwujud sudah diatur dalam undang- undang sendiri. 32
Pengklasifikasian  terhadap  benda  berwujud  dan  benda  tidak  berwujud  sendiri menurut  L.J.  van  Apeldoorn  sebagaimana  dikutip  oleh  P.N.H.  Simanjuntak,  yaitu  benda berwujud  ( lichmaelijke  zaken )  yaitu  benda  yang  dapat  ditangkap  dengan  pancaindera sedangkan benda tidak berwujud ( onlichamelijke zaken ) yakni hak-hak subjektif. 33 Konsep terhadap benda berwujud dan tidak berwujud ini merupakan hal yang patut dimasukkan ke
28 Lihat  juga:  https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghozali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi-foto- selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar
29 Lihat  juga:  https://bandung.kompas.com/read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil- terjual-rp-45-juta-di-opensea-didonasikan-untuk
30 Salim H. S., (2019), HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57
31 Ibid.
32 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit. , hlm. 13
33 P.N.H. Simanjuntak, (2015), Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 178
dalam konsep perluasan dari tukar menukar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka disini perlu dilakukan adanya perluasan terhadap konsep tukar menukar yang mana objek dari tukar  menukar  tersebut  adalah  berupa  aset  yang  bersifat  digital  atau  dikenal  dengan sebutan  “aset  digital”.  Sehingga  dalam  transaksi  NFT  khususnya  ketika  dilakukan pembayaran  aset  NFT  melalui  cryotocurrency,  merupakan  kurang  tepat  jika  dimaknai sebagai jual beli. Sebab dalam definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya nutuk menyerahkan  suatu  kebendaan  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.  Subekti  sebagaimana  dikutip  oleh  I  Ketut  Oka  Setiawan  dalam  salah  satu tulisannya menegaskan bahwasanya walaupun undang-undang tidak menyebutkan “harga” itu  harus  berupa  sejumlah  “uang”  namun  apabila  bukan  uang  maka  bukan  lagi  disebut sebagai jual beli, tetapi tukar menukar. 34
Penulis  memiliki  pandangan  yang  sama  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Subekti. Bahwa apabila suatu perjanjian diberikan penamaan jual beli, maka unsur esensialia yang harus terpenuhi yaitu adalah adanya barang dan harga. Dari pemenuhan unsur esensialia, transaksi NFT sudah tidak memenuhi kualifikasinya berupa “harga”, sebab cryptocurrency dipandang bukan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan aset digital.  Dikarenakan cryptocurreny sebagai aset digital juga merupakan suatu barang, maka konstruksi hukum yang paling tepat untuk transaksi NFT di Indonesia adalah dengan menggunakan konstruksi tukar  menukar,  yaitu  pertukaran  “barang”  berupa  NFT  dengan  “barang”  lainnya  yaitu berupa cryptocurrency. Sehingga konstruksi transaksi NFT di Indonesia jika diilustrasikan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Konstruksi Hukum Transaksi NFT
Dalam  transaksi  NFT  di  Indonesia,  tidak  bisa  menggunakan  konsep  jual  beli, dikarenakan  jika  konsep  jual  beli  diaplikasikan  kepada  konsep  NFT,  maka  perjanjian tersebut akan batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu “causa yang halal” karena penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Mata Uang. Sehingga konsep transaksi NFT agar tidak bertentangan dengan  ketentuan perundang-undangan konstruksi hukum yang dipergunakan adalah tukar menukar.
Unsur esensialia dalam perjanjian tukar menukar yaitu barang dengan barang, maka dengan demikian artist atau seniman sebagai pihak yang menerbitkan NFT (barang) akan menukarkan barang miliknya oleh seseorang yang memiliki cryptocurrency (barang), dan pertukaran  ini  dilakukan  secara  elektronik  yaitu  di marketplace-marketplace NFT  yang seluruhnya  berada  dalam  sistem  blockchain.  Konsep  ini  merupakan  perluasan  antara
34 I Ketut Oka Setiawan, (2015), Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158
konsep  benda  tidak  berwujud  yang  dikombinasikan  dengan  tukar  menukar  sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata.
Dalam  perspektif  normatif,  secara  definisi  maka  konstruksi  hukum  transaksi  NFT dapat diterapkan menggunakan perspektif tukar menukar agar mampu memenuhi syarat sah perjanjian, yakni causa yang halal. Sebab apabila dalam transaksi NFT tetap dilakukan konstruksi  jual  beli,  maka  syarat  sah  perjanjian  terhadap  causa  yang  halal  akan  tidak terpenuhi yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau nietigheid van rechtswege . Oleh karenanya dalam konstruksi tersebut perlu menggunakan kerangka tukar menukar  yang  dalam  pemaknaan  barang  tersebut  dapat  diperluas  menjadi  barang  tidak berwujud yang meliputi aset kripto.
Pemaknaan  ini  pun  kemudian  sejalan  dengan  terminologi  yang  termaktub  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  68/PMK.03/2022  tentang  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang menyebutkan adanya terminologi “tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya”. Disini artinya dalam transaksi NFT yang merupakan suatu aset kripto  akan  ditukar  menjadi  aset  kripto  lainnya  yaitu  berupa  cryptocurrency.  Melalui konstruksi hukum inilah kemudian suatu transaksi NFT akan memenuhi causa yang halal sebagaimana tertuang dalam ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dengan  demikian  dalam  memberikan  konstruksi  hukum  terhadap  transaksi  NFT  dalam perspektif  hukum  perjanjian  di  Indonesia,  maka  NFT  dan  cryptocurrency  disini  haruslah diberikan  penafsiran  ekstensif  sebagai  aset  atau  barang  (zaak)  yang  tidak  berwujud. Berdasarkan penafsiran ini, maka barulah transaksi  NFT di Indonesia mampu memenuhi syarat sah perjanjian secara kumulatif dan mengakibatkan bahwa dalam perspektif hukum perjanjian transaksi tersebut dapat menjadi absah.

## PENUTUP
Berdasarkan  kepada  pemaparan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan yaitu:
1. Urgensi  pengaturan  konstruksi  hukum  transaksi  Non-Fungible  Token  (NFT)  di Indonesia yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada investor serta berkaitan dengan  legalitas  transaksi  NFT  di  Indonesia  jika  dikaitkan  dengan  keberlakuan cryptocurrency.
2. Konstruksi  hukum  transaksi  Non-Fungible  Token  (NFT)  di  Indonesia  yaitu konstruksinya  bukan  sebagai  perjanjian  jual  beli,  melainkan  dasar  perjanjiannya yaitu perluasan dari perjanjian tukar menukar dengan mana cryptocurrency dan NFT disini akan diberikan pemaknaan secara ekstensif sebagai barang dalam konstruksi transaksi  tersebut  agar  dapat  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata khususnya terhadap syarat objektif yaitu causa yang halal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Yudha  Harnoko,  (2010),  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial, J:akarta: Kencana
Aji Damanuri, (2021), Iktikad Baik dalam Berkontrak: Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad, Pekalongan: Penerbit NEM
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia, Buletin Bappebti Edisi 226 April 2021
Danrivanto Budhijanto, (2014), Teori Hukum Konvergensi, Bandung: Refika Aditama I Ketut Oka Setiawan, (2015), Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika
Johny  Ibrahim,  (2007),  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang: Bayumedia Publishing
Mariam Darus Badrulzaman, (2022), Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung: Alumni P.N.H. Simanjuntak, (2015), Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana
Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantat Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana,
Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan Vol. 02 Ed. 1, Februari 2022
Salim  H.  S.,  (2019),  HUKUM  KONTRAK  (Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak),  Jakarta: Sinar Grafika
Soebekti, (2011), Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. XXVI, Jakarta: Intermasa

## Jurnal
Mario  Julyano,  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  (2019)  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido Vol. 1 No. 2
Putri  Azura  Hana  Haryadi  dan  Taupiqqurrahman,  (2022)  “Potensi  dan  Keabsahan  Non- Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Reformasi Hukum Vol. 26 No. 2
Tanzil Kurniawan, Anang Setiyawan, dan Woro Winandi, (2020) “Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data di Indonesia dan Uni Eropa”, Widya Yuridika Vol. 3 No. 2
Yongkie  dan  Hari  Sutra  Disemadi,  (2023)  “Non-Fungible  Token  as  Jurisdictionless Innovation:  Legal  Vacuum,  Loopholes,  Potentials  and  Solutions”,  Widya  Yuridika Vol. 6 No. 1

## Internet
Aviva  Sonenreich, NFTs  and  The  Future  of  Commercial  Real  Estate, ( online ) https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/02/16/nfts-and-the- future-of-commercial-real-estate/?sh=2755126e9bac  diakses  pada  2  Februari 2022.
Badan  Pengawas  Perdagangan
Berjangka  Komoditi, Aset  Kripto  ( online ), https://bappebti.go.id/resources/  docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (diakses pada 10 Agustus 2022)
Bisnis.com,  "Makin  Laris!  Penjualan  NFT  Terus  Naik  hingga  21.000  Persen",  (online) https://teknologi.bisnis.com/read/20220313/84/1509931/makin-laris- penjualan-nft-terus-naik-hingga-21000-pers en (diakses pada 10 Agustus 2022)
Massachusetts Institute of Technology News, “Thomas Friedman Examines Impact of Global “Accelerations””, https://news.mit.edu/2018/thomas-friedman-impact-global- accelerations-1003 (diakses pada 10 Agustus 2022)
World  Bank  (online)  https://id4d.worldbank.org/guide/tokenization  (diakses  pada  14 Agustus 2022)
https://bandung.kompas.com/read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil- terjual-rp-45-juta-di-opensea-didonasikan-untuk
https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghozali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi- foto-selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan pelaksananya (pendaftaran tanah).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Siaran  Pers  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor 9/HM/KOMINFO/01/2022