How to cite: Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari (2022), Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/Kppu-I/2020 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia  Tentang  Dugaan  Praktek  Diskriminasi  Terkait Dengan Kerjasama Penjualan Kapasitas Kargo Dalam Jasa Pengangkutan Barang, Vol. 7, No. 12, Desember 2022, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11352
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022
STUDI  KASUS  PUTUSAN  PERKARA  NOMOR  07/KPPU-I/2020  KOMISI PENGAWAS  PERSAINGAN  USAHA  REPUBLIK  INDONESIA  TENTANG DUGAAN  PRAKTEK  DISKRIMINASI  TERKAIT  DENGAN  KERJASAMA PENJUALAN  KAPASITAS  KARGO  DALAM  JASA  PENGANGKUTAN BARANG

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia Email: 3020215009@univpancasila.ac.id, utji.wuryandari@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  dibentuk  dengan  tujuan  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  3, yaitu  menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha. Penulis perlu meneliti hasil dari  Keputusan  Majelis  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai  sarana akademis  dalam  memberikan  pendapat  dari  sisi  Terlapor  yang  telah  mendapatkan putusan tersebut demi mewujudkan  iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha  menengah  dan  pelaku usaha  kecil,  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Metode penyusunan makalah  ini  berdasarkan  pada  pendekatan  empiris  yang  mana  penulis  merupakan pihak yang menerima kuasa dari Terlapor IV, yaitu PT Lion Express, yang beralamat di Jalan Raya Agave Nomor 55 Kedoya Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520 Nomor Telepon (021) 580 939 Fax (021) 225 80868. Perusahaan yang terbukti telah melakukan  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  dan  telah  dijatuhi  hukuman  oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan.
Kata kunci : Monopoli, Efisiensi Ekonomi, Persaingan Usaha.

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari

## Abstract
Law  Number  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of  Monopoly  Practices  and Business  Competition  was  formed  with  the  objectives  as  mentioned  in  Article  3, namely maintaining the public interest and improving economic efficiency, realizing a conducive business climate through the regulation of healthy business competition, preventing  monopolistic  practices  and  business  competition.  The  author  needs  to examine  the  results  of  the  Decision  of  the  Panel  of  the  Business  Competition Supervisory Commission as an academic means of providing opinions from the side of the Reported Party who has received the decision in order to create a conducive business climate through healthy business competition arrangements so as to ensure the  certainty  of  equal  business  opportunities  for  large  business  actors,  medium business  actors  and  small  business  actors,  in  accordance  with  the  purpose  of  the establishment  of  Law  Number  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of  Monopoly Practices and Business Competition. The method of preparing this paper is based on an  empirical  approach  where  the  author  is  the  party  who  receives  the  power  of attorney from the Reported Iv, namely PT Lion Express, which is located at Jalan Raya  Agave  Number  55  Kedoya  Selatan,  West  Jakarta,  DKI  Jakarta  11520 Telephone Number (021) 580 939 Fax (021) 225 80868. Companies that are proven to have violated competition law and have been sentenced by the KPPU will result in the loss of the company's good name, and this automatically lowers the company's reputation.
Keywords: Monopoly, Economic Efficiency, Business Competition.

## Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu:
1. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Terkait  dengan  judul  makalah,  bahwa  Majelis  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  menerima  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  tentang  Dugaan  Praktik  Diskriminasi terkait dengan Kerja Sama Penjualan Kapasitas Kargo dalam Jasa Pengangkutan Barang dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Terlapor I: PT Lion Mentari, yang beralamat di Lion Air Tower Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon (021) 637 98000 Fax. (021) 633 5669.
2. Terlapor II: PT Batik Air Indonesia, yang beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 19  RT.  002  RW  006  Kelurahan  Petojo  Kecamatan  Gambir  Jakarta  Pusat  atau alamat korespondensi lain di Lion Air Tower Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon (021) 637 98000 Fax. (021) 634 8744.
3. Terlapor III: PT Wings Abadi, yang beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 17 Jakarta Pusat atau alamat korespondensi lain di Lion Air Tower Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon (021) 637 98000 Fax. (021) 634 8744.
4. Terlapor IV: PT Lion Express, yang beralamat di Jalan Raya Agave Nomor 55 Kedoya Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520 Nomor Telepon (021) 580 939 Fax (021) 225 80868.
Dalam amar Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, salah satu keputusan yang diambil  oleh Majelis  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha  adalah “Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”
Dapat dijelaskan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d)melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
Oleh  karenanya  penulis  perlu  meneliti  hasil  dari  Keputusan  Majelis  Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai sarana akademis dalam memberikan pendapat dari sisi Terlapor yang telah mendapatkan putusan tersebut demi mewujudkan  iklim usaha yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah  dan  pelaku  usaha  kecil,  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
Makalah ini hanya membahas salah satu putusan yaitu pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Terlapor I, II, dan IV. Sedangkan untuk amar putusan yang lainnya, yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) butir amar putusan, tidak akan dibahas dalam makalah ini karena tidak sesuai dengan analisis empiris yang dilaksanakan oleh penulis.
Dengan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi pokok studi kasus dalam makalah ini adalah:
1. Apakah  Keputusan  Majelis  Komisi  telah  melihat  secara  detail  hasil  laporan investigator,  pemeriksaan  saksi,  dan  penjelasan-penjelasan  yang  telah dilaksanakan secara daring ( online ) maupun langsung ( offline ) ?
2. Bagaimana  pertimbangan  Majelis  Komisi  dalam  menetapkan  sanksi  yang tercantum dalam putusan yang dimaksud ?

## Metode Penelitian
Metode penyusunan makalah ini berdasarkan pada pendekatan empiris (Adiyanta, 2019) yang mana penulis merupakan pihak yang menerima kuasa dari Terlapor IV, yaitu PT Lion Express, yang beralamat di Jalan Raya Agave Nomor 55 Kedoya Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520 Nomor Telepon (021) 580 939 Fax (021) 225 80868. Penulis mengikuti dari tahapan mediasi dari para Pelapor di Batam di pertengahan tahun 2018, tahapan  proses  pemeriksaan  investigator  KPPU  Daerah  di  Batam  dan  Medan,  sampai dengan  tahapan  proses  persidangan  di  KPPU  Pusat  Jakarta  dari  tahun  2019  sampai dengan tahun 2020.
Penulis juga menggunakan sumber data seperti bahan-bahan persidangan, salinan keputusan, salinan penetapan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan studi kepustakaan yang turut  mendukung hukum  persaingan usaha, serta bahan kepustakaan dalam  angkutan  udara  niaga  berjadwal  untuk  memperkuat  analisis  studi  kasus  dalam makalah ini.

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  persaingan  merupakan  salah  satu  perangkat  hukum  penting  dalam ekonomi  pasar  (market  economy).  Melalui  hukum  persaingan  usaha,  pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar (Adiyanta, 2019).  Persaingan  yang  sehat  akan  memaksa  pelaku  usaha  menjadi  lebih  efisien  dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah (Dikjaya,  2022).  Pengalaman  di  banyak  negara  industri  baru  di  Asia  Timur  terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  mutu  produk  serta  melakukan  inovasi (Wie, 2004).
Di  Amerika  Serikat,  kedudukan  hukum  persaingan  ( Antitrust  Law )  diibaratkan seperti Magna Carta bagi kebebasan berusaha.Yang mana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan  berusaha  itu  sama  pentingnya  dengan Bill  of  Rights yang  melindungi  Hak Asasi  Manusia  di  Amerika  Serikat.  Gellhorn  dan  Kovacic  juga  menegaskan  bahwa hukum  ini  dapat  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengontrol  penyalahgunaan  kekuatan ekonomi  dengan  mencegah  terjadinya  praktek  monopoli,  menghukum  kartel,  dan  juga melindungi persaingan (Gellhorn, 2004).
Maria  Vagliasindi  dalam  kajiannya  menyimpulkan  bahwa  implementasi  efektif dari  hukum  persaingan  usaha  merupakan  tugas  yang  sulit,  serta  memerlukan  tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi  dari  proteksi  ke  liberalisasi,  khususnya  pada  negara  berkembang  seperti Indonesia,  membuat  implementasi  hukum  persaingan  menjadi  tugas  yang  lebih menantang  daripada  implementasi  hukum  persaingan  pada  negara  maju.  Hambatan masuk  yang  timbul  dari  konsentrasi  pasar  yang  tinggi,  kontrol  dan  kepemilikan
pemerintah,  serta  hambatan  administratif,  semuanya  tinggi  di  ekonomi  transisi (Vagliasindi, 2002).
Perkara persaingan usaha juga merupakan salah satu perkara hukum yang cukup rumit penanganannya dibandingkan perkara hukum lainnya, yang mana analisis dari ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu ekonomi, ilmu penerbangan, ilmu penerapan dalam dunia  angkutan  kargo,  sangat  diperlukan  dalam  proses  pembuktiannya.  Sehingga efektivitas  implementasi  dari  suatu  undang-undang  persaingan  usaha  merupakan  tugas yang sangat sulit dan memerlukan tingkat pengetahuan, koordinasi antar ahli yang terkait dengan dengan perkara, serta keahlian yang tinggi.
Kehadiran  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  No.5  Tahun  1999)  telah  banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum  diberlakukan  undang-undang  ini.  UU  No.  5  Tahun  1999  sedikit  demi  sedikit mengembalikan  kepercayaan  pelaku  usaha  terhadap  usaha  pemerintah  untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang  sehat  dan  kondusif,  yang  dapat  memberikan  jaminan adanya  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  setiap  pelaku  usaha,  tanpa  melihat  besar kecilnya skala usaha mereka. Latar belakang diterapkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk meminimalkan hambatan berusaha di Indonesia, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai  pengaturan  larangan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  praktik  monopoli sehingga  menghindari  adanya  pemusatan  ekonomi  kepada  salah  satu  pihak  saja  yang menguasai  proses  produksi  sampai  kepada  pemasaran  ke  pengguna  akhir,  serta meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  memberikan  laporan  mengenai  adanya praktik-praktik usaha yang tidak sehat serta merugikan salah satu pihak yang berusaha dan masyarakat pada umumnya (Rachmadi Usman, 2022).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu: a.  Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.  Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
c. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  di  atas  maka  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum persaingan, juga aktif dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan.
KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang  mengimplementasikan  persaingan  sebagai  mekanisme  pengelolaannya.  KPPU dalam beberapa hal telah diminta masukan oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari
dihadapi, terutama yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tidak sehat dalam sektor tersebut. Hal ini antara lain dilakukan melalui Kementerian Perekonomian. Di sisi lain,  secara  aktif  KPPU  juga  mengeluarkan  beberapa  saran  pertimbangan  yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja  sektor  ekonomi  serta  merta  berubah  ke  arah  yang  lebih  baik  saat  Pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan.
Sesuai  dengan  studi  kasus  mengenai  Putusan  Perkara  Nomor  07/KPPU-I/2020, salah  satu  keputusan  yang  diambil  oleh  Majelis  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha adalah “Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  19  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999”, yang mana dijelaskan mengenai Pasal 19 huruf d yaitu “ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d)melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
Dalam UU No. 5 Tahun 1999, dijelaskan:
1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2) Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3) Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat persaingan usaha.
4) Praktik diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu (WAHYU HIDAYA, 2022).
Studi kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 adalah mengenai pemenuhan unsur Pasal  19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik  sendiri maupun bersama pelaku  usaha  lain,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha  tertentu” ,  yang  mana  unsur-unsur  tersebut  dapat  disimpulkan  dalam  beberapa bagian berikut ini;
Penegasan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 adalah
A. Unsur pelaku usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang
berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Pelaku usaha yang dimaksud adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang merupakan  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha angkutan udara dengan menjalankan perusahaan penerbangan berjadwal serta menjalankan kegiatan di bidang angkutan kargo dan tergabung dalam satu holding yaitu Lion Group.
B. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama;
Kegiatan  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pelaku  usaha  merupakan  keputusan  dan perbuatan independen tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain, sedangkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama yang mana  pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.
Sesuai  fakta  persidangan  bahwa  Terlapor  I,  Terlapor  II,  dan  Terlapor  III menyetujui  untuk  menjual  kapasitas  kargo  kepada  Terlapor  IV  atas  penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 (empat puluh) ton per-hari untuk rute penerbangan yang telah  disepakati  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Nomor  004.  Namun  Terlapor  III meskipun turut menyetujui dalam menjual kapasitas kargo kepada Terlapor IV tidak memiliki rute-rute penerbangan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 004,  sehingga  Terlapor  III  harus  dianggap  sebagai  pihak  yang  tidak  berkompeten untuk  melaksanakan  perjanjian  atau  setidak-tidaknya  tidak  terkait  secara  langsung melaksanakan perjanjian dimaksud dan unsur yang dimaksud tidak terpenuhi.
Perlu  diperhatikan  bahwa  perjanjian  kerjasama  antara  perusahaan  penerbangan dengan agen kargo adalah perbuatan yang wajar dan lazim dilaksanakan, meskipun ada  sedikit  perbedaan  yaitu  di  tiap-tiap  perjanjian  kerjasama  antara  perusahaan penerbangan  dengan  agen  kargo  tidak  menyebutkan  suatu  bentuk  nominal  atau jumlah yang disetujui para pihak.
Menurut pendapat penulis, penyebutan nominal berupa “…penggunaan kapasitas kargo  sebesar  40  (empat  puluh)  ton  per-hari  untuk  rute  penerbangan  yang  telah disepakati…” merupakan  hal  yang  biasa  dalam  suatu  perikatan  bisnis.  Sesuai  dengan Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata disebutkan sebagai berikut
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Yang  dimaksud  dengan  kebebasan  berkontrak  dapat  dilihat  secara  implisit  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  jo  Pasal  1337  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk
❖ Menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
❖ Menentukan objek perjanjian;
❖ Menentukan bentuk perjanjian;
❖ Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional
( aanvullend , optional ).
Meskipun  para  pihak  memiliki  kehendak  bebas,  merujuk  pendapat Niewenhuis yang menegaskan, terdapat  pengecualian kebebasan berkontrak, yakni dalam hal         kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk perjanjian) dan syarat klausa yang diperbolehkan (isi perjanjian). Para Pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum (Hernoko, 2014).
Penulis  berpendapat  bahwa “…penggunaan  kapasitas  kargo  sebesar  40 (empat  puluh)  ton  per-hari  untuk  rute  penerbangan  yang  telah  disepakati…” mengganggu ketertiban umum karena dapat diperlakukan sebagai tindakan monopoli adalah  tidak  tepat,  karena  terbukti  Persentase  Penguasaan  Pasar  Terlapor  I  =  35% dan Terlapor II = 9%, total hanya 44% dan tidak menguasai di atas 50% atau sampai di atas 75% pangsa pasar (jasa angkutan kargo) dalam Pasar bersangkutan yang sama, masih lebih banyak dikuasai oleh Pelaku Usaha pesaing lainnya yaitu Citilink 27% dan Garuda 27% total yang dikuasai Garuda Group 54%, masih lebih banyak dari Lion Group, sehingga membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak menguasai  pasar  jasa  angkutan  kargo  dan  menjadi  pelaku  usaha  yang  dominan, sehingga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menyalahgunakan market  power- nya/posisi dominan untuk dalih mengganggu ketertiban umum.
2) Asas Konsensualisme
Yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau se-iya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam  perjanjian  yang  diadakan  itu.  Asas  ini  tercantum  dalam  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Apa  yang  dikehendaki  oleh pihak  satu,  dikehendaki  juga  oleh  pihak  yang  lain.  Mereka  menghendaki  sesuatu yang sama secara timbal balik (LUMBANBATU, 2020).
Dalam  praktik  dunia  penerbangan  kargo  dapat  digambarkan  dalam  Tabel  1 sebagaimana di  bawah ini, yang artinya adalah setiap agen kargo wajib  mengikuti situasi jumlah tonase yang dapat diangkut menurut ketersediaan yang tersisi di ruang kargo melalui suatu sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap agen kargo yang terdaftar,  aktif  dan  masih  menjadi  agen  kargo  dari  perusahaan  penerbangan. Sehingga bilamana adanya Perjanjian Kerjasama yang menyebutkan jumlah 40 ton per hari adalah sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh perusahaan penerbangan kepada agen kargo dalam  hal  ini Terlapor  IV, dan Terlapor  IV wajib memberikan pembayaran untuk jumlah tonase yang dapat diberikan oleh perusahaan penerbangan kepadanya dengan maksimum 40 ton per hari.
Tabel 1

## Best Practice Airline Reservation
Sumber : (RATNASARI, 2017)
3) Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta  sunt  servanda berarti  perjanjian  yang  dibuat  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Para pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati undang-undang (Harahap, 2017).

## 4) Asas Iktikad Baik (good faith)
Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang dimaksud dengan iktikad  baik  berarti  melaksanakan  perjanjian  dengan  iktikad  baik.  Artinya,  dalam melaksanakan  perjanjian,  kejujuran  harus  berjalan  dalam  hati  sanubari  seorang manusia. Pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak  harus  diintepretasikan  secara  gramatikal,  bahwa  iktikad  baik  hanya  muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak (WASTON, 2015).

## C. Unsur pelaku usaha lain
Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya (M Yahya Harahap, 2023).
Pendapat  penulis  bahwa  Terlapor  IV  bukanlah  pelaku  usaha  lain  yang dimaksudkan oleh Pasal  19 Huruf d, karena maksud dari Pasal  19 Huruf  d adalah pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri- sendiri  atau  bersama  pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  praktik  diskriminasi terhadap  pelaku  usaha  tertentu  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama,  sedangkan Terlapor  IV  tidak  melakukan  hal  tersebut  karena  notabene  hanya  merupakan  PJT yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan atau memberikan

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari
persetujuan  pengangkutan    kargo  dari  pelaku  usaha  tertentu,  seperti  jenis  bidang usaha Jasa Angkutan Kargo yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III,  sebagai  pihak  perusahaan  penerbangan.  Dan  Terlapor  IV  juga  masih menggunakan sistem yang sama yang dipergunakan oleh agen kargo yang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2 mengenai Skema Pergerakan Barang (Cargo Flow) di Batam, terlampir bawah ini.
Tabel 2 Skema Pergerakan Barang (Cargo Flow) Di Batam
Sumber :  (Sanger, 2021)
Dari  gambar  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Terlapor  IV  tidak  dalam  satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir Terlapor lainnya.

## D. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan
Unsur  melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan  adalah  kegiatan  yang dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  secara  terpisah  atau  beberapa  kegiatan  sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.
Pendapat penulis bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, ketiganya memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  pelaku  usaha  angkutan  udara  niaga berjadwal yang menyediakan layanan jasa angkutan barang dari bandara tertentu ke bandara  tujuan  (port  to  port),  sedangkan  Terlapor  IV  kedudukannya  merupakan Perusahaan  Jasa  Pengiriman  Paket  dan  dokumen  secara  door  to  door  ke  seluruh wilayah  Indonesia,  sehingga  terbukti  Majelis  Komisi  tidak  jelas  menentukan kedudukan Terlapor IV sebagai Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dan dokumen dor to door yang diduga menerima hak eksklusif, tidak memiliki kemampuan bersaing yang  signifikan  dalam  pasar  bersangkutan  (karena  tidak  mempunyai  rute,  tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama) dimasukkan ke dalam unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan.
E. Unsur  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan/atau  Unsur persaingan usaha tidak sehat;
Makna  kata  dan/atau  pada  unsur  dapat  mengakibatkan  terjadinya  Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bersifat alternatif atau kumulatif, yang artinya bisa terpenuhi salah satu atau keduanya. Sesuai dengan Putusan Perkara Nomor  07/KPPU-I/2020,  dalam  makalah  ini  hanya  membahas  salah  satu  putusan yaitu  pelanggaran  Pasal  19  huruf  d  UU  No.  5  Tahun  1999,  mengenai Praktik diskriminasi merupakan  tindakan  atau  perlakuan  dalam  berbagai  bentuk  yang berbeda  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pelaku  usaha  tertentu,  sudah semestinya unsur mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak terpenuhi dalam unsur  ini,  karena  pendapat  penulis,  praktik  monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan  atau  pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Dalam  hal  ini  baik  Terlapor  I,  Terlapor  II,  Terlapor  III,  dan  Terlapor  IV, sesuai  dengan  fakta  persidangan  tidak  menguasai  pangsa  pasar  50%  atau  bahkan 75%,  sesuai  dengan  bukti  analisis  yang  dilaksanakan  Majelis  Komisi  yaitu  total hanya 44% dan tidak menguasai diatas 50% atau sampai diatas 75% pangsa pasar (jasa  angkutan  kargo)  dalam  Pasar  bersangkutan  yang  sama,  masih  lebih  banyak dikuasai oleh Pelaku Usaha pesaing lainnya yaitu Citilink 27% dan Garuda 27% total yang dikuasai  Garuda Group 54%, masih lebih banyak dari Lion Group,  sehingga membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak menguasai pasar jasa angkutan kargo dan menjadi pelaku usaha yang dominan, sehingga tidak memiliki kemampuan  untuk  menyalahgunakan market  power- nya/posisi  dominan  untuk melakukan  diskriminasi  terhadap  pelaku  usaha  tertentu  pada  pasar  bersangkutan yang sama, sehingga mengakibatkan pasar terganggu, terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Jati, 2022).

## F. Unsur melakukan praktik diskriminasi.
Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  3  Tahun  2011  praktik  diskriminasi terhadap  pelaku  usaha  tertentu  merupakan  penentuan  perlakuan  dengan  cara  yang berbeda  mengenai  persyaratan  pemasokan  atau  persyaratan  pembelian  barang dan/atau  jasa  (tanpa  adanya  justifikasi).  Praktik  diskriminasi  diartikan  sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis, maupun pertimbangan  efisiensi  lainnya.  Praktik  diskriminasi  harus  memiliki  dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat  baik  di  level horizontal (di  pasar pelaku  praktik  diskriminasi)  dan  atau  di  level  vertikal  (di  pasar  korban  praktik diskriminasi).
Dalam  amar  keputusannya,  Majelis  Komisi  berpendapat  perilaku diskriminatif  yang  dilakukan  oleh  Terlapor  I  dan  Terlapor  II  mengakibatkan terhambatnya  pelaku  usaha  lain  selain  Telapor  IV  yaitu  PT  Jasamitra  Nusantara

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari
Express  menggunakan  jasa  layanan  Terlapor  I  dan  Terlapor  II  pada  kurun  waktu bulan Juli-September 2018.
Pendapat  penulis  bahwa  Majelis  Komisi  tidak  melihat  dengan  detail mengenai pelaku usaha lain yang merasa terhambat, yaitu PT Jasamitra Nusantara Express  karena  sesuai  dengan  Keterangan  Para  Saksi  dalam  bab  Pemberlakuan Kerjasama Pengangkutan yang Mengistimewakan Terlapor IV, saksi  Asep Sopandi dari PT Jasa Mitra Kargo yang merupakan salah satu agen kargo Terlapor I, Terlapor II  dan  Terlapor  III  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  PT  Jasa  Mitra  Kargo  dan PT  Jasamitra  Ekspress  Nusantara  dimiliki  oleh  pihak  yang  sama  dan  berkantor  di lokasi yang sama. Meskipun sama namun yang tercantum di dalam keagenan kargo dengan pihak perusahaan penerbangan adalah PT Jasa Mitra Kargo, dan bukan PT Jasamitra Ekspress.
Sesuai  dengan  fakta  persidangan  bahwa  Saksi  tidak  ingat  siapa  yang tercantum secara resmi  dalam perjanjian keagenan kargo Lion Air Group merupakan suatu  bentuk  saksi  yang  dihadirkan  tidak  kompeten  dan  sepatutnya  tidak  dapat dijadikan bukti bahwa Para Terlapor memenuhi unsur diskrimanasi.
Sesuai dengan asas “Unus testis nullus testis” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat  (2)  KUHAP  yaitu: “Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya” .  Isi  pasal  ini  menjelaskan  bahwa  satu  alat  bukti  tidak  dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dari 13 (tiga belas) saksi yang merupakan Pelapor yang dihadirkan investigator KPPU, hanya 1(satu) orang saja yang dijadikan rujukan untuk pemenuhan unsur praktik diskriminasi yang dilakukan Para Terlapor. Sehingga pembuktian unsur tersebut menjadi sumir dan terkesan dipaksakan hanya berdasarkan analisis dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## A. Pembahasan mengenai Rekomendasi Majelis Komisi
Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 juga memuat mengenai rekomendasi- rekomendasi Majelis Komisi yang pada intinya :
1) Menugaskan  Kedeputian  Kajian  dan  Advokasi  agar  melakukan  pengawasan terhadap  Terlapor  I,  Terlapor  II  dan  Terlapor  IV  agar  melaksanakan  Putusan Majelis Komisi yang pada prinsipnya:
• Pada butir ke-3, memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tidak mengulangi  perbuatan  sebagaimana  pelanggaran  Pasal  19  huruf  d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
• Pada butir ke-4 dan ke-5, menghukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV masing-masing  membayar  denda  sejumlah  Rp.1.000.000.000  (satu  miliar) yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran  pendapatan  denda pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha  Satuan  Kerja  KPPU  melalui  bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha),  yang  mana  denda  tersebut  tidak  perlu dilaksanakan,  kecuali  jika  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV
melakukan  pelanggaran  Pasal  19  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999.
2) Menghimbau kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV untuk melaksanakan program  kepatuhan  terhadap  Undang  -  Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pendapat  penulis  mengenai  rekomendasi  yang  diberikan  Majelis  Komisi sepertinya sebagai pengulangan yang memperkuat untuk Para Terlapor tidak melakukan tindakan yang sama yaitu melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Sedangkan  sesuai  dengan  fakta  persidangan  bahwa  perjanjian  kerjasama  antara Terlapor  I,  Terlapor  II,  Terlapor  III  dengan  Terlapor  IV  sudah  berakhir  yaitu  dengan periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 (Kamal & Azzam, 2019). Sehingga rekomendasi yang dibuat yaitu berdasarkan dari analisis Majelis Komisi atas  kenaikan  tonase  Terlapor  IV  yang  diangkut  oleh  Terlapor  I  dan  Terlapor  II,  serta adanya kesaksian serta perhitungan dari 1 (satu) orang saksi yaitu PT Jasa Mitra Kargo dan/atau PT Jasa Mitraekspres yang mana dari 13 (tiga belas) saksi yang diajukan oleh Investigator KPPU hanya 1 (satu) yang dipergunakan Majelis Komisi (asas Unus testis nullus  testis) ,  dan  kesaksian  dari  1  (satu)  orang  saksi  tersebut  tidak  kompeten  untuk dijadikan dalil penjatuhan sanksi atau hukuman kepada Para Terlapor.
Selanjutnya,  himbauan  Majelis  Komisi  dalam  amar  putusannya  agar  Para Terlapor untuk melaksanakan Program Kepatuhan terhadap Undang - Undang Nomor 5 tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, ternyata baru di-sah-kan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 313 tanggal 24  Maret  2022.  Terdapat  jeda  sekitar  360  (tiga  ratus  enam  puluh)  hari  sejak  Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020 dibacakan oleh Majelis Komisi dan terbuka untuk umum pada tanggal  29  Maret  2021.  Sehingga  Para  Terlapor,  termasuk  Terlapor  I,  baru  dapat melaksanakan  Program  Kepatuhan  KPPU  secara  penuh  setelah  Program  Kepatuhan tersebut di-sah-kan dan diundangkan oleh KPPU sendiri.
Apakah kondisi di atas dapat dikaitkan dengan asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Menurut Wirjono (Prodjodikoro, 2018), larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk/masyarakat,  yang  selayaknya  ia  harus  tahu  perbuatan  apa  yang  merupakan tindak pidana atau tidak. Dalam konstitusi Indonesia, asas non retroaktif dianut sebagai asas  yang  mutlak  keberlakuannya.  Dari  studi  kasus  di  atas,  Program  Kepatuhan Persaingan Usaha, ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 313 tanggal 24 Maret 2022 termasuk hal yang  berlaku  surut  untuk  suatu  Keputusan  Nomor  07/KPPU-I/2020  dibacakan  oleh Majelis Komisi dan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2021. Namun diperlukan suatu  studi lebih lanjut  yang akan membahas keberlakuan  asas non retroaktif terhadap keputusan yang bersifat hukum yang diambil oleh lembaga non litigasi formal.

## B. Penetapan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020
Selama  proses  pengawasan  yang  dilakukan  selama  1  (satu)  tahun  setelah Putusan  KPPU  Nomor  07  /KPPU-I/2020  berkekuatan  hukum  tetap,  artinya  Para Terlapor  tidak  mengajukan  Proses  Banding  dan  menerima  hasil  Putusan  KPPU tersebut  dengan  faktor  efisiensi  dan  ekonomis,  maka  Majelis  Komisi  berdasarkan Laporan  Hasil  Pengawasan,  menyimpulkan  bahwa  Terlapor  I,  Terlapor  II  dan Terlapor  IV  telah  melakukan  perubahan  perilaku  dan  tidak  melakukan  praktik diskriminasi kepada agen Surat Muatan Udara (SMU) pesaing.
Namun  dalam  butir  ke-3  Penetapan  Hasil  Pengawasan,  Majelis  Komisi menetapkan  agar  Para  Terlapor  melaksanakan  Program  Kepatuhan  terhadap Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan ini.
Sebelum penetapan ini dikeluarkan, penulis yang juga sebagai yang diberikan kuasa oleh Terlapor IV dan penanggung jawab untuk pemenuhan kepatuhan untuk hasil Keputusan KPPU Nomor 07 /KPPU-I/202, telah melaksanakan, membuat, dan mengirimkan  Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Terhadap  Kegiatan Workshop KPPU, Pedoman Perilaku Bisnis Kebijakan Umum Mengenai Hukum dan Perilaku  Bisnis  PT  Lion  Express  (sebagai  Terlapor  IV),  dan  Laporan  Pelaksanaan Putusan  KPPU  Nomor  07  /KPPU-I/202,  yang  pada  intinya  dapat  dilihat  pada screenshot  dari  Surat  yang  dikirimkan  kepada  Ketua  KPPU  Pusat,  tertanggal  23 Maret 2022, sebagai berikut:
Halaman ke-1                                                 Halaman ke-2
Dalam  hal  ini,  Terlapor  IV  pada  khususnya  telah  melaksanakan  segala  yang diamanatkan dalam Putusan KPPU Nomor 07 /KPPU-I/202, bahkan sama tanggal atau sebelum  diundangkannya  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  mengenai  Program Kepatuhan  terhadap  Undang  -  Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  di-sah-kan  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, tanggal 23 Maret 2022 dan diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 313 tanggal 24 Maret 2022.

## Kesimpulan
Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan rambu- rambu yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat terwujud persaingan usaha yang sehat.
Dalam  studi  kasus  ini,  penulis  menggarisbawahi  mengenai  Putusan  Perkara Nomor  07/KPPU-I/2020,  salah  satu  keputusan  yang  diambil  oleh  Majelis  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah “Menyatakan  bahwa  Terlapor  I,  Terlapor  II,  dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999”, yaitu “Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun  bersama  pelaku  usaha  lain,  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat berupa: (d)melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”. Beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pemenuhan  unsur-unsur  dalam  keputusan  tersebut yang  banyak  tidak  menyentuh  secara  komprehensif  dalam  aktualisasi  perbuatan pelaksanaan  kerjasama  angkutan  barang/kargo,  sehingga  dapat  terjadi  multi  tafsir  dan pengertian yang berbeda.
Perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan  telah  dijatuhi  hukuman  oleh  KPPU  akan  mengakibatkan  hilangnya  nama  baik perusahaan,  dan  hal  tersebut  secara  otomatis  menurunkan  reputasi  perusahaan. Perusahaan  yang  dinyatakan  melanggar  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  juga menjadi  tidak  menarik  bagi  mitra  bisnis,  investor  maupun  konsumen  yang  memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan. Untuk itu pelaksanaan Program  Kepatuhan  sangat  perlu  dilaksanakan  untuk  bersama-sama  membangun  suatu komunitas bisnis yang baik, adil dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ber-falsafah-kan Pancasila.

## Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari

## BIBLIOGRAFI
Adiyanta,  F.  C.  Susila.  (2019).  Hukum  Dan  Studi  Penelitian  Empiris:  Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. Administrative Law And Governance Journal , 2 (4), 697–709.
Dikjaya, Arby Pratama. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Praktik Monopoli  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat .  Universitas  Islam Kalimantan Mab.
Gellhorn,  Ernest.  (2004).  Antitrust  Law  And  Economics  In  A  Nutshell. [Kiip] 한국지식재산연구원 도서 Db , 2004 , 0.
Harahap,  M.  Yahya.  (2017). Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika.
Hernoko, Agus Yudha. (2014). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group .
Jati, Estri Dewangga Cadipa. (2022). Praktek Diskriminasi Kapasitas Kargo Oleh Lion Air  Group  (Studi  Kasus  Putusan  Kppu  Nomor  07/Kppu-I/2020) .  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Kamal, Ubaidillah, & Azzam, Abdullah. (2019). Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam  Tender  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Kppu  Perkara Nomor 16/Kppu-I/2016). Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1).
Lumbanbatu,  Zenris  Renaldo.  (2020). Pelindungan  Hukum  Konsumen  Perumahan  Di Kota Palu . Universitas Tadulako.
M  Yahya  Harahap,  S.  H.  (2023). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata . Sinar Grafika.
Prodjodikoro, Wirjono.  (2018). Perbuatan Melanggar Hukum  Di Pandang Dari Sudut Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Sinar Grafika. Ratnasari,  Baiq.  (2017). Analisis  Putusan  Kppu  Nomor  04/Kppu-1/12016  Tentang Praktek  Monopoli  Dalam  Perjanjian  Penetapan  Harga  Sepeda  Motor  Matik . Universitas Mataram.
Sanger,  Brigitte  Dewinta  Naftalia.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Problematika  Penegakan Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum. Lex Administratum , 9 (3).
Vagliasindi, Maria. (2002). Competition  Across  Transition  Economies:  An Enterprise- Level Analysis Of The Main Policy And Structural Determinants. Available At Ssrn
314273 .
Wahyu Hidaya, Tirrahmani. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan Kppu Pasal 19 Nomor 07/Kppu-I-2020) . Universitas Mataram.
Waston,  Frans.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Adanya  Wanprestasi  Dalam Memorandum  Of  Understanding  Pt.  Matahari  Anugerah  Perkasa  Dengan  Cv. Ponorogo Di Kota Medan. Premise Law Journal , 11 , 14118.
Wie, Thee Kian. (2004). Kebijakan Persaingan Dan Undang-Undang Antimonopoli Dan Persaingan Di Indonesia.” Dalam Buku Pembangunan. Kebebasan. Dan “Mukjizat”
Orde Baru. Cet , 1 .

## Copyright holder:
Victor Ary Subekti, Utji Sri Wulan Wuryandari (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: