## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## EFEKTIVITAS PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO TERKAIT KLAUSULA FORCE MAJEURE DI KOTA BEKASI

## Ocnineteen Louisito Vernando, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha Email : Oliververnando1@gmail.com,  Febrinayti.dantes@undiksha.ac.id, djodyganteng@gmail.com

## Abstrak
Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  peran  Notaris  dalam  membuat  perjanjian  sewa menyewa ruko terkait klausula force majeure di kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat adanya permasalahan yang terjadi dilapangan antara penyewa dan pemilik ruko seperti adanya perselisihan paham terkait situasi force majeure . Lokasi penelitian dilakasanakan di kantor Notaris dan beberapa ruko di Kota Bekasi. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara  dan  studi  dokumen.  Data  dikumpulkan  dianalis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  peran  Notaris  dalam  menentukan  klausula  terbilang  optimal.  Juga  dalam  pembuatan perjanjian  sewa  menyewa  ruko  terkait  klausula force  majeure di  Kota  Bekasi  terbilang  efektiv  apabila dilakukan menggunakan jasa notaris dan tidak efektiv jika hanya dibawah tangan saja. Namun masih banyak juga masyarakat yang menghiraukan akta otentik dari Notaris  sehingga memilih untuk melakukan perjajian dibawah tangan saja, sehingga mengakibatkan masalah dikemudian hari. Kemudian klausula force majeure merupakan  suatu  klausula  yang  baku  dan  penting  yang  harus  ada  dalam  suatu  isi  dari  perjanjian  sewa menyewaruko.
Kata kunci: Notaris, Sewa Menyewa Ruko, Force majeure

## Abstract
This research aims to find out the effectiveness and role of a Notary in making a shop-house rental agreement related to the force majeure clause in the city of Bekasi. This research was conducted because the author saw  that  there  were  problems  that  occurred  in  the  field  between  the  tenants  and  shop  owners  such  as disagreements  related  to  the  force  majeure  situation.  The  location of  the  research  was  carried  out  at  the Notary's office and several shop houses in Bekasi City. This type of research approach uses a direct approach to the field. This type of research is using empirical juridical, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation studies. The data collected were analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the role of the Notary in determining the clause was considered optimal. Also in making a shophouse rental agreement related to the force majeure clause in Bekasi City, it is quite effective if it is carried out using the services of a notary and is not effective if it is only under the hands. However, there are still many people who ignore the authentic deed of the Notary, so they choose to make an agreement under their hands, causing problems in the future. Then the force majeure clause is a standard and important clause that must be included in the contents of the shophouse rental agreement.

## Keywords: Notary, rent a shophouse, force majeure

## PENDAHULUAN
Sewa  menyewa  adalah  salah  satu  perjanjian  yang  terjadi  antara  dua  belah  pihak  yang sepakat untuk menggunakan atau memberikan salah satu pihak kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
itu  disanggupi  pembayarannya.  Ada  berbagai  macam  barang  yang  sering  kali  diperuntukan untuk disewakan. Biasanya barang seperti kendaraan bermotor, rumah, gedung , maupun rumah toko  (  ruko  ),  dan  masih  banyak  lagi.  Sewa-menyewa  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan huurenverhuur  dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  rent  atau  hire.  Sewa-menyewa merupakan  salah  satu  perjanjian  timbal  balik.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa
Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus, yaitu: 1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang  mempunyai  barang.  Pihak  yang  kedua  adalah  pihak  penyewa,  yaitu  pihak  yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu. 2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang  berupa  benda  material,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Harga  adalah  biaya  sewa yang  berupa  sebagai  imbalan  atas  pemakaian  benda  sewa.  Dalam  perjanjian  sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun jasa (Pasal  1548  KUH  Perdata).  Hak  untuk  menikmati  barang  yang  diserahkan  kepada penyewahanya  terbatas  pada  jangka  waktuyang  ditentukan  kedalam  perjanjian.  (  Subekti, 2014:40 )
Sewa  menyewa  diatur  dalam  Bab  VII  buku  III  KUH  Pasal  1548  KUH  Perdata.  Yang dimana  pengertian  sewa  menyewa  menurut  pasal  1548  KUH  Perdata  yaitu  ‘sewa  menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak  yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu’. Biasanya suatu perjanjian sewa menyewa dituliskan dalam sebuah akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris.
Menurut  Pasal  1  angka  1Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2014 notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (“UU  2/2014”).  Kewenangan  notaris  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Tahun  2014.  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
Kegiatan  sewa  menyewa  ruko  di  Kota  Bekasi  terbilang  sangat  banyak.  Banyaknya permintaan  ruko  yang  terjadi  menimbulkan  minat  dari  pengusaha  atau  masyarakat  untuk membangun  ruko  yang  khusus  disewakan.  (Baharudin,  2017:4)  Tetapi  tidak  sedikit  baik penyewa maupun pemilik ruko yang masih menghiraukan akta autentik  dari notaris. Padahal banyak sekali hal-hal negatif tidak terduga yang bisa terjadi apabila kegiatan sewa menyewa dilakukan tidak dengan perantara notaris. Salah satunyaadalah
apabila  ada  wabah  seperti    COVID-19  yang  bisa  dibilang  adalah  wabah  yang  terjadi  diluar kemampuan  manusia  sehingga  kerugian  tidak  dapat  terhindari,  sehingga  bisa  disebut  force majeure yang diatur dalam pasal 1245 KUH Perdata. Jika melakukan perjanjian sewa menyewa dihadapan notaris dapat  dicantumkan klausula force majeure di dalam akta tertulis. Atau jika belum tercantum sebelumnya bisa juga dilakukan rekontruksi ulang akta apabila  kedua belah pihak menyetujui akan hal tersebut, atau biasa disebut denganaddendum.
Force  majeure  atau  keadaan  terpaksa,  menurut  Subekti  dalam  buku  hukum  perjanjian (Subekti, 2010:55), merupakan pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang di janjikan disebabkan oleh hal- hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa- apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Pada Pasal 1245 KUH Perdata dikatakan “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
keadaan  memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  melakukan  suatu  perbuatan  yang terlarang  baginya’.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  maka  unsur  utama  yang  dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah :
1. Adanya kejadian tidakterduga.
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkindilaksanakan.
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  berinisiatif  untuk  melakukan  penelitian  dan mengusulkan  dalam  skripsi  dengan  judul “EFEKTIVITAS  PERAN  NOTARIS  DALAM PEMBUAAN  PERJANJIAN  SEWA  MENYEWA  RUKO  TERKAIT  KLAUSULA  FORCE MAJEURE DI KOTA BEKASI”.

## METODE
Metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian kegiatan mencari,  mencatat,  merumuskan,  menganalisa,  sampai  menyusun  laporannya  berdasarkan fakta- fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Salah  satu  ciri penelitian hukum empiris yakni penelitian dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara dassollen dan das sen. Das solennya adalah Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tentang force majeure. Sedangkan Das sein  dalam penelitian ini bagaimana peran Notaris  dalam membuat akta perjanjian sewa menyewa ruko  terkait klausula force majeure. Dalam  penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat di amati dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku, ataupun penelitian terhadap identifikasihukum.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yang  artinya  bahwa  penelitian  ini  termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa ruko dalam situasi pandemi COVID-19 terkait klausula force majeure.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  primer  diperoleh  dari  penelitian lapangan  terutama  melalui  wawancara  terpimpin  dimana  penulis  sudah  memiliki  daftar pertanyaan  yang  lengkap  dan  terinci  untuk  diajukan  kepada  narasumber.  Bahan  sekunder diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukumtersier.
1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  (autoritatif).  Bahan hukum tersebut terdiri atas : peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatansuatu
peraturan  perundang-undangan,  misalnya  kajian  akademik  yang  diperlukan  dalam  pembuatan suatu rancangan perundang- undangan dan/atau peraturan daerah; dan putusan hakim (Zainuddin, 2011:47).
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan sebuah buku- buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel tentang lulusan hukum atau law review, dan narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum dalam ini berupa: Jurnal-Jurnal Ilmiah, Tesis, Skripsi dan Karya tulis lainnya yang termuat dalam media massa (Diantha, 2016:144)
3. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan  atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: kamus- kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya (Sunggono,2012:114).
Teknik yang digunakan dalam pengumpukan data ini adalah dengan Teknik observasi atau pengamatan langsung, Teknik wawancara atau interview, dan Teknik studi dokumen.
Teknik  penentuan  sampel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik non  probabilitas  yang  memberikan  peran  sangat  besar  pada  peneliti  untuk  menentukan pengambilan sampel. Dalam hal ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar  dapat  dianggap  mewakili  populasinya.  Teknik  cara  sampel  ini  diterapkan  apabila  data

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
tentang populasinya sedikit. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi.
Cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling  bertujuan  (purposive  sampling)  yaitu  pengambilan  sampel  dengan  mendasar  pada usaha pencapaian tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Notaris dalam menentukan klausula antara penyewa dan pemilik ruko menurut pasal 1548 KUH Perdata di Kota Bekasi
Dalam melaksanakan tugasnya, notaris mempunyai kewenangan umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut meliputi notaris berwenang membuat akta otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untu  dinyatakan dalam akta otentik. ( Luthfan Hadi, 2017 : 24 ) Karena kewenangan tersebut maka muncul suatu hubungan hukum antara notaris dan kliennya dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa ruko. Notaris menghadapi masalah hukum konkrit atau peristiwa yang diajukan oleh klien yang diminta dibuatkanakta.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurun waktu 2 bulan  yakni tanggal (  10  –  30 Mei 2021 dan  1-  30  Agustus  2021  )  dengan  10  notaris  di  Kota  Bekasi  dan  10  penyewa  ruko  yang melakukan  transaksi  sewa  menyewa  disaat  pandemi  covid-19,  di  Kota  Bekasi.  Penulis mendapatkan berbagai jawaban yang telah dirangkum menjadi satu jawaban yang akurat yakni, dalam  menentukan  klausula  antara  penyewa  dan  pemilik  ruko  menurut  pasal  1548  KUH Perdata, pertama-tama notaris wajib menanyakan kepadakedua belah pihak yang terlibat terkait objek yang disewakan dalam hal ini ruko,dengan cara meminta bukti surat kepemilikan ruko yang asli. Kemudian notaris meminta data data para pihak seperti KTP, NPWP bila diperlukan dan sebagainya. Selanjutnya notaris menanyakan klausula perihal harga sewa, jangka waktu, dan ketentuan ketentuan lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Kemudian terdapat juga klausula yang baku yang wajib ada dalam suatu perjanjian sewa menyewa seperti jangka  waktu, jumlah  harga  sewa  yang
disepakati, force majeure, tagihan atau iuran bulanan ( listrik, air, dll ), serta klausula klausula yang disepakati para pihak untuk dituangkan dalam akta .
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  di  10  kantor  notaris  di  Kota  Bekasi antara lain:
1. Kantor Notaris H. Ade Ardiansyah, SH., M.Kn. Alamat : Jl.  Kemakmuran, RT.001/RW.006, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
2. Kantor Notaris Nuzul Okdawiati, SH. Alamat : Ruko Grand Galaxy City, Blok RSK 3 no 18, RT. 001/RW.002
3. Kantor Notaris Khanief, S.H., M.Kn. Alamat : Ruko Bekasi Mas Blok C/32 Jl. Jendral  Ahmad Yani Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi JawaBarat
4. Kantor Notaris Benedict Remard S.H., M.Kn. Alamat : Grand Galaxy City Ruko Blok RSCO No.8 RT.004/RW.019 Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, JawaBarat
5. Kantor Notaris Yuanita Husni, SH. Alamat : Griya Alifa D3, Jl. Pulo  Ribung Raya, RT.003/RW.017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat17148
6. Kantor Notaris Dewi Rosita Nasution S.H., M.Kn. Alamat : GRAND GALAXY CITY, Ruko Sentra niaga Blok RSN 1 No 17 Kota Bekasi, JawaBarat
7. Kantor Notaris Mayang Wahyu Wibawa S.H., M.Kn. Alamat : Ruko Grand Galaxy City Blok RSA 3/67, RT.001/RW.002 Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, JawaBarat
8. Kantor Notaris AdliaGhanie,
S.H.  Alamat  :  Komplek,  Ruko  Bekasi  Mas,  Jl.  A.Yani  No  14,  RT.  004/RW.003,  Marga  Jaya Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat17141
9. Kantor  Notaris  Lury  Elza  Alex,  S.H.,M.Kn.  Alamat  :  Ruko  Grand  Galaxy  City  Jl.  Rose Garden3 Nomor 8, RT.002/RW.017 Jaka Setia, Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17148

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
10. Kantor Notaris Grace Anne Torang S.H., M.Kn. Alamat : Grand Galaxy City, Jl. Rose Garden 2, RT.002/RW.017, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat17147
Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang- undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan juga salinanya yang sah dan benar. Sebagai negara hukum, maka seluruh kegiatan dan aktifitas masyarakat harus dilandaskan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di indonesia. Hukum dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan  yang  berkenaan  dengan  individu,  masyarakat  dan  Negara.  (  Sjaifurrachman, 2011:1 ) Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  akan  dokumen-dokumen  legal  yang  sah,  juga  bisa  disebut sebagai kepanjangan tangan Negara karena menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Akta Notaris harus memberikan kepastian hukum bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan  prosedur  dalam  pembuatan  akta  dan  berdasarkan  keterangan  para  pihak  yang menghadap saat itu. ( Adjie, 2013:126 ). Akta notaris terbagi menjadi 2:
1. Akta  yang  dibuat  oleh  notaris  (akta  relaas  atau  akta  pejabat)  Yaitu  akta  yang  dibuat  oleh notaris  memuat  uraian  secara  otentik  dari  notaris  mengenai  suatu  tindakan  yang  dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, danlain-lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij) Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakanoleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian  kredit,  dan sebagainya.
Dalam melaksanakan tugas sehari- hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam  artian  mereka  menunggu  masyarakat  datang  ke  mereka  untuk  kemudian  dilayani. Perjanjian sewa menyewasamahalnya dengan jual beliadalahmerupakanperjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk   berdasarkan kesepakatan antara para pihak,satusamalain saling mengikatkan diri.hanyasajaperbedaan dengan jual beliadalahobyeksewa menyewa tidak untuk dimiliki oleh penyewa, tetapi hanyauntukdinikmatikegunaannya,  sehingga penyerahan barang  dalam  sewa  menyewa hanya bersifat  menyerahkan  kekuasaan atas barang yang disewa tersebut.
Bukan penyerahan hak milik  atas  barang  tersebut.  Perjanjian  sewamenyewatelahterjadi apabila kedua belahpihaktelahsaling mengkehendaki secaratimbalbalik.Dari uraian diatas,dapatdisimpulkanunsur-unsur  dalam perjanjian sewa menyewa adalah :
1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yangmenyewa.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belahpihak
3. Adanya objek sewamenyewa
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan  kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatubenda;
5. Adanya  kewajiban  dari  penyewa  untuk  menyerahkan  uang  sewa  kepada  pihak  yang menyewakan ( Salim, 2010:58-59)
KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga  perjanjian  sewa  menyewa  dapat  dibuat  dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis.  Namun Melakukan perjanjian sewa menyewa ruko terbilang efektiv apabila menggunakan jasa notaris, dan  tidak  efektiv  apabila  hanya  dibawah  tangan  saja.  Oleh  sebab  itu  peran  notaris  dalam  hal perjanjian sewa menyewa dianggap penting di zaman sekarang ini.

## Pentingnya mencantumkan klausula force majeure dalam perjanjian sewa menyewa
Berdasarkan penelitian yang saya lakukan mengenai seberapa pentingnya mencantumkan klausula force majeure dalam suatu perjanjian sewa menyewa, dimana Notaris sebagai pejabat pemerintah  yang  berwewenang  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dengan  hasil  wawancara dengan beberapa kantor Notaris dan beberapa penyewa ruko di Kota Bekasi antara lain :
1. Kantor notaris H. Ade Ardiansyah S.H., M.Kn mengatakan klausula force majeure merupakan suatu klausula yang baku dan harus ada dalam suatu perjanjian sewa menyewa.
2. Kantor  notaris  Nuzul  Okdawianti,  SH.  Mengatakan  klausula  force  majeure  tentu  saja merupakan  klausula  yang  wajib  dan  harus  ada  guna  mengantisipasi  segala  kemungkinan terbutuk yang terjadi dikemudianhari.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
3. Kantor notaris Khanief S.H., M.Kn mengatakan hal  yang sama yaitu klausula force majeure merupakan klausula yang baku dan penting untuk dicantumkan dalam suatu akta perjanjian.
4. Kantor  notaris  Benedict  Remard  S.H.,M.Kn  mengatakan  klausula  force  majeure  tentu  saja sangan penting dalam suatu perjanjian, bisa dilihat dalam kondisi seperti sekarang ini Covid- 19 ada beberapa client yang melakukan re-adendum isiperjanjian.
5. Kantor notaris  Yuanita  Husni,  SH  mengatakan  bahwa  klausula  force  majeure juga  penting dan harus ada dalam perjanjian sewa menyewa.
6. Kantor  notaris  Dewi  Rosita  Nasution  S.H.,  M.Kn  mengatakan  juga  bahwa  klausula  force majeure baku dan harus ada , oleh sebab itu klausula tersebut dianggap penting dalam suati perjanjian
7. Kantor notaris Mayang Wahyu Wibawa S.H., M.Kn mengatakan bahwa klausula force majeure merupakan  klausula  baku  yang  berguna  dikemudian  hari  seperti  pada  saat  sekarang  terjadi pandemi.
8. Kantor notaris Adlia Ghanie, SH mengatakan jika klausula force majeure juga baku, jika perlu objek yang diperjanjikan ( ruko ) di asuransikan guna mencegah hal hal yang tidakdiinginkan.
9. Kantor notaris Grace Anne Torang S.H., M.Kn mengatakan sama seperti notaris yang lain jika klausula force majeure merupakan klausula  penting yang baku dan harusada.
10. Kantor notaris Lury Elza Alex, S.H., M.Kn mengatakan yang berbeda dengan yang lain yaitu beliau bilang bukan klausula yang baku, dikarenakan apabila tidak lengkap dengan solusinya maka akan tidakefektif.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  notaris  di  Kota  bekasi  dimana  sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa klausula force majeure sangat penting dicantumkan di  dalam suatu  akta perjanjian sewa menyewa.  Faktor  yang membuat  menjadi penting antara lain:
1. Guna  melindungi  para  pihak  yang  terlibat  apabila  terjadi  hal-  hal  tidak  terduga  yang  diluar kuasamanusia.
2. Tidak terjadi perselisihan paham antar parapihak.
3. Masih banyak orang awam yang tidak mengerti perihal tersebut dirugikan
4. Banyaknya indikator dari force majeure itu sendiri, bukan hanya pandemi namun seperti banjir berkepanjangan,  tanah  longsor,  kebakaran  yang  disebabkan  oleh  ketidak  sengajaan  dan sebagainya.
5. Tidak ada yang tau apa yang akan terjadi dikemudianhari.
Sedangkan hasil wawancara dengan penyewa ruko di Kota Bekasimendapatkan jawaban sebagai berikut:
1. M.Ridho Hidayatulloh selaku owner “all day coffee shop” yang beralamat di kayuringin jaya Bekasi  mengatakan  jika  menyesal  karena  tidak  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa dihadapan notaris, banyak hal yang beliau alami saat menjalankan bisnis ini seperti tertimpa bencana  banjir  sehingga  ruko  yang  disewa  tidak  dapat  berfungsi  seperti  semestinya. Kemudian juga sempat harus mengikuti peraturan pemerintah terkait pandemi sehingga usaha yang dijalankan tidak dapat buka untuk waktu yang cukuppanjang.
2. Ibu cinta selaku owner “Anak Raja Parcel” yang beralamat di jl. Jendral sudirman Bekasi selatan juga merasakan hal yang  sama, omset yang didapatkan pada  saat 2 tahun terkakhir terbilang turun derastis sampai dengan 50%, sementara harga ruko yang disewa tetap. Beliau mengaku kurang paham akan klausula forcemajeure.
3. Elang selaku owner “QnA” coffee yang beralamat di kemang pratama mengatakan jika dia sangat  menyesal  tidak  menggunakan  jasa  notaris,  karena  dia  beranggapan  tidak  akan terjadi apa-apa kedepannya.  Sekarang  usaha  milik  beliau  terpaksa  harus tutup  karena sudah tidak ada lagi modalusaha.
4. Yudha selaku owner “Cereal Box” yang beralamat di Grand galaxy city melakukan perjanjian sewa menyewa di notaris, beliau mengatakan merasakan manfaat dari melakukan perjanjian di  hadapan  notaris  yaitu  dapat  meringkankan  pembayaran  yang  seharusnya  membayar  12 bulan sewa, menjadi membayar10 bulan sewa saja. Hal tersebut atas persetujuan pemilikruko.
5. Ibu Gustiana selaku owner “Tata Parcel” yang beralamat di kalimalang menyewa ruko untuk usaha parcel, beliau hanya melakukan perjanjian sewa menyewa dibawah tangan saja dan tidak bisa  meminta  keringanan  kepada  pemilik  ruko  walaupun  usaha  yang  dijalankan  sedang mengalami penurunan omset yang drastis. Beliau jugamengatakan jika dia belum  terlalu paham

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
akan pentingnya melakukan perjanjian sewa menyewa ruko di kotaBekasi.
6. Ibu siregar selaku owner “Five son jewelery” yang beralamat di caman juga salah satu yang melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  ruko  hanya  dibawah  tangan  saja.  Menurunnya  omset usaha  nya  membuat  ibu  Siregar  harus  banting  tulang  memutar  otak  menjalankan  usaha  lain yang  sedang  banyak  diminati  di  situasi  pandemi  ini.  Beliau  mengatakan  awalnya  berfikir melakukan perjanjian sewa menyewa hanya menggunakan kwitansi saja agar lebih cepat dan tidak keluar modal lebih untuk menggunakan jasa notaris, namun sekarang   beliau menyesal karena pemilik ruko tidak mau tau dengan usaha yang beliaujalankan.
7. Pak Fahmi selaku owner “Toko Mas Riski” yang beralamat di kranji Bekasi adalah salah satu penyewa  ruko  yang  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  di  notaris,  beliau  berkata  beliau menggunakan jasa notaris karena menyewa ruko dalam kurun  waktu  yang  panjangyaitu 5 Tahun sejak April 2016 dan beliau tidak pernah tau apa yang akan terjadi kedepanya. Kemudian pada pertengahan tahun 2021 beliau diberikan keringanan oleh pemilik ruko untuk        menunda    membayarkan  biaya  perpanjangan    sewa  sampai  dengan  awal tahun2022.
8. Riffan selaku owner “KAMI Barber” yang beralamat di jakasampurna Bekasi juga salah satu  yang  menggunakan  jasa  notaris.  Beliau  mengatakan  usaha  barber  nya  sudah bukasejak 2018 dan pada situasi pandemi covid-19 mengalami penurunan omset yang sangat  drastis.  Pada  saat  penulis  mewawancarai  mas  Riffan  mengaku  tidak  terlalu paham perihal isi perjanjian sewa menyewa dan apa itu klausula forcemajeure.
9. Fadel  amri  selaku  owner  “jatiwaringin  discuss”  yang  beralamat  di  jatiwaringin  juga penyewa ruko yang menggunakan jasa notaris. beliau
mengatakan menggunakan jasa notaris salah satu cara yang efisien untuk mencegah hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Seperti  sekarang  ini  contohnya  pemilik  ruko  memberikan keringanan  dalam  pembayaran  perpanjangan  sewa  dapat  di  cicil  menjadi  3x pembayaran yang sebelumnya tidak dapat.
10. Melinda  selaku  colorist  “HVAR  HAIR  STUDIO”  yang  beralamat  di  summarecon Bekasi mengatakan ownernya menyewa ruko dengan menggunakan jasa notaris. Namun perubahan  jumlah  omset  tidak  terlalu  signifikan  sehingga  tidak  terlalu mempermasalahkan haltersebut.
Dari hasil wawancara  penulis dengan penyewa ruko yang telah disebutkan diatas, penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  peran  notaris  sangat  penting  dalam  pembuatan perjanjian sewa menyewa ruko dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Banyak pelaku usaha yang tidak menggunakan jasa notaris mengatakan menyesal karena tidak tau akan pentingnya  hal  itu,  selain  itu  pelaku  usaha  yang  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa dihadapan  notaris  punmerasa
lebih  adil  sehingga  tidak  hanya  dia  saja  yang  dirugikan  karena  usahanya  tidak  dapat berjalan maksimal, tetapi pemilik ruko juga mau menanggung beban akibat dari pandemi ini bersama-sama.
Dalam suatu perjanjian sewa menyewa ruko, dapat dilakukan baik dibawah tangan atau dengan akta otentik yang diterbitkan oleh notaris. Notaris dalam hal ini menjadi perantara antara kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dalam  proses  pembuatan  isi  perjanjian  yaitu klausula-  klausula  apa    saja  yang  tercantum.  Salah  satu  klausula  yang  penting  dan  harus  ada dalam suatu perjanjian sewa menyewa adalah klausula force majeure. Force majeure merupakan salah  satu  konsep  dalam  hukum  perdata  danditerima  sebagai  prinsip  dalam  hukum.(  Annisa, 2020:42  )  Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  force  majeure  atau  vis  major dapatditerima  sebagai  suatu  alasan  untuk  tidak  memenuhi  pelaksanaan  kewajiban  karena hilangnya/lenyapnya  objek  atau  tujuan  yang  menjadi  pokok  perjanjian.  Kadaan  ini  ditujukan terhadap  pelaksanaan  secara  fisik  dalam  hukum,  bukan  dikarenakan  hanya  kesulitan  dalam melaksanakan kewajiban.
Kemungkinan terjadinya force majeure/overmacth umumnya dimasukan dalam perjanjian sebagai salah satu klausula. Pada klausula tersebut sering kali dijabarkan keadaan-keadaan apa saja  yang  digolongkan  sebagai  force  majeure/overmacth.  Force  majeure  dicantumkan  dalam pembuatan  kontrak  dengan  maksud  melindungi  pihak-pihak.  Hal  ini  terjadi  apabila  terdapat bagian  dari  perjanjian  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  sebab-sebab  yang  berada  diluar

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yangsewajarnya.
Dalam  perjanjian,  klausula  tentang  force  majeure  atau  overmacth  merupakan  suatu klausula yang penting oleh karena itu harus ada. Hal ini dapat ditemukan pengaturannya didalam KUHPerdata yaitu di dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya notaris sebagai perantara antara individu dengan  individu  lainnya  yang  akan  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  semaksimal mungkin  dan  se  ptofesional  mungkin  memberikan  pelayanan  terkait  isi  dari  perjanjian  itu menurut  pasal  1548  KUH  Perdata.  Melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  ruko  terbilang efektiv  apabila  menggunakan  jasa  notaris,  dan  tidak  efektiv  apabila  hanya  dibawah tangansaja.
2. Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tau apa yang akan terjadi kepada kita maupun lingkungan kita dikemudian hari, bencana alam maupun non alam bisa saja terjadi kapanpun. Oleh sebab itu kita hanya bisa mengantisipasi dengan  melakukan  berbagai  cara  dalam melakukan  perjanjian  sewa  menyewa.  Salah  satunya  dengan  menggunakan  jasa  notaris. Sehingga  kita  sebagai  penyewa  ruko  juga  mendapatkan  keringanan  atau  penundaan pembayaran  apabila  terjadi  hal-  hal  yang  tidak  terduga  seperti  force  majeure  itu  sendiri. Karena klausula force majeure merupakan suatu klausula yang penting .

## SARAN
1. Agar notaris juga sebagai perantara para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa lebih  mendalam  lagi  dalam  menjelaskan  perihal  isi  dari  perjanjian  tersebut  pada  saat  akad pembacaan  akta,  dan  agar  selalu  mencantumkan  klausula  force  majeure  dalam  setiap pembuatan perjanjian sewa menyewa. Agar tidakterjadi

## kesalahpahaman para pihak dikemudian hari.
2. Penelitian terhadap efektivitas peran notaris dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa ruko terkait klausula force majeure di Kota Bekasi diharapkan dapatmemberikan pengetahuan mengenai pentingnya melakukan perjanjian sewa menyewa dihadapan notaris agar memiliki bukti  yang  sah  dan  berkekuatan hukum  tetap.  Diharapkan masyarakat  agar  dapat memahami lebih dalam mengenai perjanjian sewa menyewa, agar terhindar dari itikad tidak baik maupun keadaan-keadaan  atau  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dikemudian  hari  seperti  bencana  alam maupun nonalam

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Hariri, Wawan Muhwan. 2011. Hukum Perikatan. Bandung : Pustaka Setia.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum.
Bandung: Alfabeta.
Mahmud, Marzuki Peter. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan ke 12. Jakarta: Prenada Media Group
Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Cet. Revisi; Bandung: Citra Aditya Bakti.
Makarim, Edmon. 2013. Notaris dan Transaksi Elektronik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
R.  Soeroso,  2011,  Perjanjian  Di  Bawah  Tangan  Pedoman    Praktis  Pembuatan  Dan  Aplikasi Hukum, Jakarta: SinarGrafika
Salim H.S. 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cet. Ke- 5, Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmad   Miru.   2010.   HukumKontrak &
. 2011, Hukum Kontrak Teori&
Perancangan Kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Ali ,Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta :Sinar Grafika.
Darus,  M,  Luthfan  Hadi.  2017.  Hukum  Notariat  Dan  Tanggungjawab  Jabatan  Notaris, Yogyakarta. UII Press
Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media
Habib Adjie. 2011. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Bandung: Refika Aditama.
. 2011. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bandung:
RefikaAditama.
. 2013. Menjalin Pemikiran- Pendapat Tentang Kenotariatan, Surabaya:  PT Citra AdityaBakti.
. 2014. Hukum Notaris Indonesia. Bandung : RefikaAditama
Tehnik Penyusunan Kontrak, Cet. Ke- VIII, Jakarta: SinarGrafika.
Santoso, Lukman. 2012. Hukum  Perjanjian Kontrak. Yogyakarta: Cakrawala.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cv. Mandar Maju, Bandung
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 2012. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Subekti. 2010. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
. 2014. Aneka Perjanjian.
Bandung: PT Citra Aditya.
Windari, Ratna Artha. 2017 “ Penghantar Hukum Indonesia”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yuwono, Ismantoro Dwi, 2013, Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat
Perjnjian, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

## PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ( Lembaran Negara no.03 2014)
Peraturan Menteri Kesehatan  (Permenkes)  No.  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
Keppres No.12/2020 tentang tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29- 30 Mei2015.
Peraturan Jabatan Notaris

## MAKALAH DAN KARYA ILMIAH
Skripsi Noviana, Nova. 2016. Force Majuer Dalam Perjanjian ( Studi Kasus di PT. Bosowa Resources). Skripsi. UIN Alauddin Makassar. Makassar.
Hasan, Baharudin Muhammad. 2017. Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (RUKO)
Secara  Lisan  Di  Kota  Palangkaraya  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata.  Skripsi.  Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Palangka Raya.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Wirantini,  Luh.  2014.  Sengketa  Tanah  setra  karang  rupit  di  Desa  Pakraman  Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha Hukum  Kontrak  (PERJANJIAN)  Indonesia.  Jurnal  Hukum  UNPAR  Vol.  01.No1, Tahun 2015.
Arini,  Annisa  Dian.  Pandemi  Corona  Sebagai  Alasan  Force  Majeur  Dalam  Suatu  Kontrak Bisnis.  Jurnal Hukum UIN Sunan Kalijaga Vol. 9.No 1, Tahun 2020.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku,  D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sistem  Pembinaan Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions  That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In  The  War  In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip,  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi  Di  Lembaga  Pemasyasrakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S.,  & Sudiatmaka, K. (2020).  Implementasi UU Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120. INTERNET
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah/corona- sebagai-alasan- force-majeur- dalam-perjanjian/  di Akses  17 Januari 2021, Pukul 10.15WIB https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional- Penyebaran-COVID- 19-sebagai- Alasan-Force-Majeure-Apakah- Bisa.html di Akses  17 Januari 2021, Pukul 10.20 WIB https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid- 19-sebagai-alasan-force-majeure-
dalam- perjanjian-dan-implikasinya-  terhadap-perjanjian/  di  Akses  18  Januari  2021,  Pukul 17.38 WIB

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## Jurnal
Isradjuningtias,  Agri Chairunisa. Force majeure (OVERMACTH) Dalam