## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Pengelolaan  dan  Pengendalian  Sampah  Plastik  Berwawasan Lingkungan

## Muhammad Zulfan Hakim
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: zulfan.unhas@gmail.com

## Abstrak:
Sampah  plastik  sudah  menjadi  masalah  yang  sangat  besar  bagi  bumi.  Tercatat  270  juta  ton produk  plastik  yang  diproduksi  dan  8  juta  diantaranya  masuk  kelaut  baik  sampah  industri maupun rumah tangga. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik kelaut nomor 2 di dunia. Hal ini tidak lepas dari perilaku warga masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai yang kemudian mengalir ke laut. Artikel ini sebagai hasil dari kegiatan pengabdian  masyarakat  menemukan  bahwa  tidak  adanya  peraturan  daerah  membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi sampah plastik. Dilain pihak warga masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik bagi makhluk hidup di laut  serta  tidak  tersedia  sarana  angkutan  sampah  atau  pengelolaan  sampah  plastik  yang memadai.
Kata Kunci: Lingkungan; Kesadaran Masyarakat; Sampah Plastik

## 1. Pendahuluan
Sampah  plastik  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  dialami  oleh  berbagai negara.  di  dunia  karena  sifatnya  yang  sulit  diurai,  namun  keberadaannya  semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah plastik yang berbeda  dengan  berbagai  latar  belakang  penduduk  dan  kondisi  negaranya. Berdasarkan data dari ScienceMag, jumlah produksi sampah plastik global sejak 1950 hingga 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1950, produksi sampah dunia berada pada kisaran 2 juta ton per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2015 produksi sampah sudah mencapai angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. 1
Berdasarkan  data  dalam  laporan  World  Bank  per  2016,  total  sampah  plastik menyumbang  12%  dari  komponen  penyebab  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini tentunya  akan  mendorong  peningkatan  pencemaran  lingkungan  hingga  mencapai angka 70% pada 2050. 2
1 Kompas. “Sampah Plastik Dunia dalam Angka”. Dikutip pada laman:
https://internasional.kompas.com/read/2018/11/21/18465601/sampah-plastik-dunia-dalam-angka, diakses tanggal 28 Februari 2019
2 CBN  Indonesia.  “Pengelolaan  Sampah  Plastik  Indonesia  Bisa  Ikuti  Cara  Swedia”.  Dikutip  pada laman: https://www.cnbcindonesia.com/news/20181123170529-4-43454/pengelolaan-sampah-plastik- indonesia-bisa-ikuti-cara-swedia, diakses tanggal 28 Februari 2019
Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang  menjadikan  semakin  banyak  barang  yang  dikonsumsi  dan  juga  sampah  yang ditimbulkannya.  Peningkatan  jumlah  sampah  juga  berasal  dari  semakin  banyaknya usaha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan  mengikuti  perkembangan  teknologi,  untuk  menggantikan  teknologi  yang  lama. Adapun  beberapa  permasalahan  sampah  yang  ada,  antara  lain  timbunan  sampah, kepedulian  masyarakat  yang  masih  rendah  untuk  membuang  sampah  pada tempatnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk dalam sungai  atau  saluran  air.  Adanya  perilaku  negatif  dari  masyarakat  tersebut  dapat mengakibatkan  lingkungan  menjadi  kotor,  terjadinya  penyumbatan  saluran  air  dan pada akhirnya dapat berakibat terjadinya banjir ataupun menjadi sumber penyakit. 3
Permasalahan  sampah  nasional  sudah  cukup  meresahkan.  Saat  ini,  Indonesia merupakan  negara  penyumbang  sampah  plastik  ke  laut  terbanyak  kedua  di  dunia. Peningkatan  jumlah  sampah  akan  semakin  menambah  permasalahan,  ketika masyarakat  berperilaku  buruk  mengenai  sampah,  dengan  membuang  sampah sembarangan, seperti di jalan, di sungai, dan tidak menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Perilaku ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial, sebagai contoh di kantor pemerintahan, sekolah atau kampus masih banyak dijumpai orang yang membuang sampah secara sembarangan. 4
Adanya permasalahan sampah di Indonesia dapat dilihat dari data berikut yaitu, total populasi  Indonesia  (Sumatera,  Jawa,  Bali  dan  Nusa  Tenggara,  Kalimantan,  Sulawesi dan Papua) sebesar 232,8 juta. Adapun total sampah yang dihasilkan sebesar 38,5 juta ton/tahun. Sampah yang dihasilkan per orang sebesar 0,45 kg/hari. Adapun populasi yang dapat dilayani sebesar 130,4 juta, dan pengangkutan sampah aktual sebesar 21, 72  ton  per  tahun.  Sedangkan  sampah  dihasilkan  yang  tidak  terangkut  sebesar  16,78 juta ton per tahun. Untuk pulau Jawa, dengan populasi 137,2 juta menghasilkan total sampah  sampah  21,2  juta  ton  per  tahun,  atau  sampah  yang  dihasilkan  per  orang sebesar  0,42  kg  per  hari.  Populasi  yang  dilayani  sebesar  80,8  juta.  Pengangkutan sampah  akltual  sebesar  12,49  juta  ton  per  tahun.  Adapun  sampah  dihasilkan  yang tidak terangkut sebesar 8,71 juta ton per tahun (Statistik Persampahan Indonesia, 2008, Kementerian Lingkungan Hidup).
Masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan. Bentuk peran masyarakat adalah memahami dampak dari sampah yang dihasilkan, seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab banjir. Masyarakat  juga  harus  dapat  mempertimbangkan  ulang  pola  hidupnya,  seperti mengurangi  jumlah  sampah  dengan  menggunakan  barang  yang  tidak  habis  dalam satu  kali  pakai,  dengan  memilih  barang  yang  dapat  digunakan  untuk  jangka  waktu lama (tidak langsung buang). Masyarakat harus dapat memilih barang dan pelayanan yang  berwawasan  lingkungan,  seperti  penggunaan  pembungkus  yang  ramah lingkungan. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan  sampah  organik  dan  anorganik.  Selain  itu  masyarakat  juga  harus berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis 3R. 5
3 http://ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_feb16, di akses tanggal 28 Februari 2019
4 Ibid
5 Ibid
Menurut  Enri  Damanhuri,  pengelolaan  sampah  merupakan penanganan  sampah secara keseluruhan agar sampah  tersebut tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan.  Penanganan  tersebut  mencakup  cara  memindahkan  dari  sumbernya, mengolah,  dan  mendaur-ulang kembali. 6 Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  terkait dengan  permasalahan  pengelolaan  sampah  adalah  penegakan  hukum  lingkungan yang  belum  berjalan  secara  optimal  dan  konsisten  sebagaimana  yang  diharapkan. 7 Pemikiran  untuk  mengkaji  dan  mengembangkan  masalah  lingkungan  hidup  di Indonesia  untuk  pertama  kali  dimulai  pada  tahun  1972,  ketika  Mochtar  Kusuma Atmadja  menyampaikan  beberapa  pikiran  dan  sarannya  tentang  pengaturan  hukum mengenai  masalah  lingkungan  hidup  manusia  dengan  menunjukkan  betapa pentingnya peranan hukum untuk keperluan tersebut. 8 Pengaturan hukum mengenai masalah  lingkungan  hidup  harus  disertai  oleh  suatu  usaha  penerangan  dan pendidikan  masyarakat  dalam  soal-soal  lingkungan  hidup  manusia.  Hal  ini  karena pengaturan  hukum  hanya  akan  berhasil  apabila  ketentuan-ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya. 9
Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi mengakibatkan  bertambahnya  volume  sampah.  Di  samping  itu,  pola  konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam,  antara  lain,  sampah  kemasan  yang  berbahaya  dan/atau  sulit  diurai  oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang  sisa  yang  tidak  berguna,  bukan  sebagai  sumber  daya  yang  perlu dimanfaatkan. 10 Salim  mengemukakan  pandangannya  bahwa  permasalahan  sampah merupakan  masalah  umum  yang  dikarenakan  pertambahan  penduduk  yang  diikuti oleh  proses  urbanisasi  dan  perubahan  pola  konsumsi  dari  bahan  alami  ke  bahan buatan  manusia  dan  teknologi.  Seiring  dengan  perkembangan,  keberadaan  sampah harus  ditangani  secara  serius  karena  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik  akan mengakibatkan  terjadinya  perubahan  keseimbangan  lingkungan  dan  pencemaran lingkungan yaitu tanah, air dan udara. 11
Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir ( end-of- pipe ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.  Padahal,  timbunan  sampah  dengan  volume  yang  besar  di  lokasi  tempat pemrosesan  akhir  sampah  berpotensi  melepas  gas  metan  (CH4)  yang  dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.  Agar  timbunan  sampah  dapat  terurai melalui  proses  alam  diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. 12
Berdasarkan  data  yang  terdapat  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Sampah  Nasional (SIPSN)  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  yaitu pada laman sipsn.menlhk.go.id, diketahui bahwa dari 23 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,  Kabupaten  Bone  merupakan  salah  satu  dari  3  Kabupaten  yang  tidak
6 Enri Damanhuri dan Tri Padmi, 2016, Pengelolaan Sampah Terpadu, ITB Press, Bandung, hlm. 5 7 A.M.  Yunus  Wahid,  ‘Paradigma  dan  Instrumen  Yuridis  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan’, Orasi Ilmiah (Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar) dalam Bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 2 Agustus 2010, hlm. 4
8 Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 24 9 Ibid , hal. 59
10 Bagian Umum Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 11 Salim, 2010, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi , Kompas Penerbit Buku,  Jakarta 12 Ibid
mengunggah  informasi  mengenai  data  pengelolaan  sampah  pada  daerah  tersebut. Padahal,  pengelolaan  sampah  akan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  apabila terdapat kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di suatu daerah adalah faktor budaya dan tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  sampah, khususnya sampah plastik.
Pengurangan  sampah  meliputi  kegiatan  pembatasan,  penggunaan  kembali,  dan pendauran  ulang.  Adapun  kegiatan  penanganan  sampah  meliputi  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan  hak kepada  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib  memberikan  pelayanan  publik  dalam  pengelolaan  sampah.  Hal  tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan  bertanggung  jawab  di  bidang  pengelolaan  sampah meskipun secara  operasional pengelolaannya  dapat  bermitra  dengan  badan  usaha. 13 Oleh  karena  itu,  pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah.
Di  desa  Pattiro  Bajo  Kab.  Bone  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  penulis  menemukan banyaknya  timbunan  sampah  yang  hanyut  di  sungai  yang  melintasi  Desa.  Sudah menjadi  hal  yang  umum  ketika  warga  masyarakat  desa  membuang  sampahnya langsung  ke  sungai  atau  membakarnya  di  halaman  rumah,  karena  tidak  terdapat fasilitas  pembuangan  sampah  yang  memadai.  Pemerintah  setempat  juga  tidak memiliki  langkah  antisipasi  apapun  terkait  hal  tesebut.  Pemerintah  desa  terkesan menunggu apa yang dilakuikan pihak pemerintah kecamatan dan demikianpula pihak kecamatan  hanya  menunggu  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten. Ketiadaan  regulasi  disebut  sebagai  penghambat  bagi  pemerintah  daerah  untuk melaksanakankegiatan yang sesuai untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.

## 2. Realita Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik
Kabupaten  Bone  memiliki  wilayah  yang  cukup  luas.  Kabupaten  Bone  merupakan Kabupaten  dengan  wilayah  ketiga  terluas  di  Sulawesi  Selatan    dengan  4559  Km persegi,  dengan  27  Kecamataan.  Berdasarklan  sensus  2017,  jumlah  penduduk mencapai  251.026  jiwa  dengan  tingkat  kepadatan  165  jiwa  per  Kilometer  persegi. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dipandang dari segi potensi pencemaran,  utamanya  dari  penggunaan  barang  plastik  sekali  pakai.  Perkembangan ekonomi  yang  cukup  memuaskan  menjadikan  kemampuan  ekonomi  semakin meningkat  pertumbuhan  ekonomi  yang mencapai  8,43%. 14 Menjamurnya usaha mini market,  dan  bertambahnya  jumlah  pasar  tradisional  juga  sangat  mempengaruhi produksi sampah plastik di Kabupaten Bone.
Kabupaten  Bone  sebagai  salah  satu  daerah  yang  tidak  mengunggah  informasi mengenai  data  pengelolaan  sampahnya.  Hal  ini  salah  satunya  adalah  karena  tidak adanya  peraturan  daerah  yang  khusus  mengenai  pengelolaan  sampah,  dan  juga
13 Ibid
14 Bone dalam Angka edisi tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
karena  tidak  ada  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  yang  khusus  mengelola masalah tersebut seperti misalnya SKPD dibidang kesehatan atau pendidikan.
Oceana,  salah  satu  lembaga  internasional  yang  peduli  pada  pencemaran  laut mengeluarkan  hasil  riset  yang  menunjukkan  bahwa  diperkirakan  sekitar  8  juta  ton limbah plastik memasuki lautan, atau jika dibuat perbandingan, setiap menit, masuk satu truk penuh limbah plastik kedalam laut 15 .
Hasil  penelitian  lain  dari  ourworldindata.org  menyebutkan  bahwa  masyoritas pencemaran  plastik  oleh  penghuni  wilayah  pesisir  dengan  jarak  sekitar  50  km  dari bibir pantai menyumbang 99, 5 juta ton limbah plastik pertahun diseluruh dunia 16 . Hal ini belum termasuk yang tidak bersal dari non pesisir.
Gambar : https://ourworldindata.org/plastic-pollution , jumlah plastik yang memasuki laut pertahun
Bagi  masyarakat  pedesan,  tidak  tersedianya  mobil  pengangkut  sampah  membuat warga masyarakat cenderung melakukan pemusnahan sendiri dengan cara membakar sampah.  Hal  ini  selain  menimbulkan  resiko kebakaran, juga  merupakan  pencemaran udara karena asap pembakaran yang dapat mengganggu pernafasan.
Selain  melakukan  pembakaran,  sebagian  warga  utamanya  yang  kurang  memahami bahaya  lingkungan yang  dapat  ditimbulkan  oleh sampah plastik  cenderung memilih
15 https://oceana.org/our-campaigns/plastics#problem
16 https://ourworldindata.org/plastic-pollution
cara  gampangnya  yaitu  membuangnya  ke  sungai.  Perilaku  membuang  sampah  ke sungai telah menjadi maslah tersendiri bagi lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Di  lingkungan  pedesaan  dimana  kehidupan  tradisional  masih  berjalan,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  perkembangan  tata  kehidupan  moderen  sudah  merambah  cukup pesat.  Jika  dahulu  kemasan  plastik  belum  marak  dan  masih  menggunakan  daun- daunan  untuk  membungkus  komoditi  yang  dijual  di  pasar  seperti  lauk  atau  bumbu dan  rempah,  saat  ini  boleh  dikatakan  semuanya  telah  menggunakan  plastik.  Daun pisang  atau  daun  jati  sudah  mulai  ditinggalkan,  sementara  para  pembeli  tidak  lagi membawa  keranjang  belanja  sendiri  tapi  mengharapkan  kantong  plastik  yang disediakan  oleh  penjual.  Selain  praktis,  harganya  juga  murah  sehigga  semakin meningkatkan  pemakaiannya,  serta  biasanya  harga  plastik  tersebut  sudah  termasuk dalam harga barang yang dibeli.
Masalah  mulai  timbul  karena kurangnya sosialisasi  informasi  bahwa sampah plastik adalah  sampah  yang  sangat  tahan  lama.  Masyarakat  pedesaan  menganggap  dan memperlakukan sampah plastik  seperti halnya sampah lainnya, dibuang begitu saja tanpa pengelolaan yang memadai. Jumlahnya juga semakin meningkat seiring dengan daya tahan bahan plastik didalam tanah.
Saat ini pemerintah baru dalam tahap rencana untuk mengeluarkan regulasi mengenai sampah  plastik.  Diharapkan  dengan  kehadiran  regulasi  tersebut  nantinya  akan membantu  mengatasi  masalah  sampah  plastik  yang  jumlahnya  terus  meningkat.  Di tingkat pemerintah daerah, peraturan tentang sampah plastik baru sampai pada tahap membatasi  penggunaan  kantong  plastik.  Butuh  upaya  yang  lebih  besar  untuk  dapat mencapai pengelolaan seluruh bentuk sampah plastik.

## 3. Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Plastik
Dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  LPPM  Unhas, tanggapan  beragam  diterima  oleh  tim  pelaksana.  Kegiatan  yang  mayoritas  dihadiri oleh  ibu  rumah  tangga  ternyata  memang  sama  sekali  buta  informasi  tentang  bahaya plastik bagi lingkungan. Tidak ada yang pernah mendengar atau mengetahui berapa lama  kemasan  botol  plastik  air  mineral  dapat  bertahan  didalam  tanah.  Setiap berbelanja ke pasar, maka hampir semua jenis belanjaan dibungkus kedalam kantong plastik kecil lalu kemudian dikumpulkan dalam satu kantong plastik besar.
Sebagai  contoh,  pada  saat  bertransaksi  di  pedagang  pertama  berupa  rempah,  maka merica  dan  ketumbar  telah  dikemas  dalam  plastik  satuan,  kemudian  dimasukkan kedalam  stu  kantong  plastik  kecil.  Berpindah  ke  penjual  selanjutnya  juga  demikian. Jika diteruskan kepada berbelanja ikan, tempe, dua jenis sayuran, cabai dan bawang, maka dalam satu plastik besar, akan terdapat 5-6 jenis belanjaan yang masing-masing dikemas dalam satu kantong plastik kecil.
Semua plastik tersebut ketika tiba di rumah akan dibuang ke tempat sampah (jika ada) dan  jika  penuh  lalu  dibakar.  Akan  tetapi  ada  juga  pengakuan  sejumlah  peserta kegiatan  yang  membuang  sampahnya  langsung  ke  sungai  tanpa  pernah  menyadari bahwa  limbah  tersebut  akan mengalir  hingga ke  laut  dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di lautan.
Pemahaman  yang  sangat  kurang  membuat  warga  masyarakat  tidak  pernah menganggap limbah plastik sebagai ancaman bagi lingkungan. Perlakuan pada limbah
plastik yang tidak ada bedanya dengan limbah lain adalah salah satu indikator bahwa warga  masyarakat  utamanya  di  pedesaan  kurang  tersentuh  informasi  bahwa  polusi plastik di planet bumi sudah memasuki tahap sangat mengkhawatirkan.
Penyebarluasan informasi seharusnya dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan,  utamanya  dalam  mencegah pencemaran semakin besar. Dampak yang ditimbulkan sampah  plastik saat ini sudah sangat  mengkhawatirkan,  akan  tetapi  karena  tidak  langsung  dirasakan  akibatnya, maka warga pedesaan cenderung tidak terlalu mempermasalahkan sampah plastik ini.
Membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bukan hal yang serta merta, dibutuhkan  upaya  yang  berkesinambungan  dalam  segala  jenjang  pendidikan, utamanya  pendidikan  usia  dini.  Selain  itu  tidak  juga  melupakan  sosialisasi  informal dalam bentuk komunitas yang beragam tidak hanya di lingkungan sekolah.
Marcus  Ruchter  mengemukakan  bahwa  persoalan  lingkungan  tidak  semata-mata disebabkan  oleh  pemerintah  dan  organisasi-organisasi  atau  perusahaan-perusahaan tetapi  juga  akibat  gaya  hidup  dan  perilaku  individual  warga  negara.  Disamping berdasarkan  instrumen  kebijakam  dan  peraturan,  komunikasi  lingkungan  dan pendidikan  lingkungan  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Dalam  rangka mencapai keberhasilan perlindungan lingkungan. Pentingnya pendidikan lingkungan untuk proses pembangunan berkelanjutan ditekankan dalam the Declaration the United Nations Decade of Eduction fot Sustainable Development tahun 2005. 17
Pendidikan  bukan  hanya  ditujukan  bagi  anak-anak  tetapi  juga  orang  dewasa.  Juga bukan  hanya  di  kalangan  ekonomi  menengah  kebawah  tapi  juga  kalangan  ekonomi atas.  Karyawan  swasta  atapun  instansi pemerintah, semua  harus  turut  berpartisipasi dalam upaya pengendalian sampah plastik ini.
Perilaku  individual  tercermin  dari  kebiasaaan  dan  keikutsertaan  dalam  upaya mengurangi  penggunaan  plastik  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  mengurangi pemakaian kantong plastik, sedotan platik, alat makan, botol air mineral sekali pakai dan lain sebagaimya. Perilaku tersebut sangat mencerminkan tingkat pemahaman dan pedidikan masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat memuat nilai-nilai perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kurikulum sekolah tingkat dasar.
Lebih  lanjut,  dalam  mengurai  konsep  pendidikan  lingkungan,  John  Ramsey  dan Harold  R.  Hungerford  mengetengahkan  karakteristik  pokok  pendidikan  lingkungan sebagai berikut:
a. Berbasis pengetahuan tentang ekologi dan sistem sosial yan ditarik dari disiplin ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora.
b. Menjangkau diluar gejala fisik dan biologis denganmemeprtimbangkan aspek sosial,  ekonomi,  politik,  teknologi,  budaya,  sejarah,  moral  dan  aspek  estetika isu-isu lingkungan.
c. Mengakui  bahwa  pemahaman  mengenai  perasaan,  nilai,  sikapdan  persepsi pada  pokok  persoalan  lingkungan  adalah  penting  untuk  menganalisis  dan menyelesaikan masalah laingkungan
17 Dikutip dari A’an Efendi Hukum Pengelolaan Lingkungan, penerbit Indeks Jakarta 2018 hal. 187
d. Menekankan  berpikir  secra  kritis  dan  kemampuan  menyelesaikan  masalah yang  dibutuhkan  untuk  indformasi  danalasan  keputusan  individu  dan tindakan publik. 18
Penekanan  pendidikan  mengenai  lingkungan  hidup  harus  diperkenalkan  sedini mungkin sejak pendidikan dasar.

## 4. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Plastik
Peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam pengelolaan sampah. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki peraturan hukum khusus bagi sampah plastik dan strategi pengelolaannya.  Apalagi  bagi  pemerintah  daerah,  menjadi  kesulitan  tersendiri  bagi satuan  kerja  perangkat  daerah  untuk  melakukan  tindakan  yang  dibutuhkan  dalam penanganan  sampah  plastik.  Yang  dapat  dilakukan  sampai  saat  ini  hanya  terbatas pada  edukasi  perilaku  ramah  lingkungan  dan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat, meskipun frekuensi pelaksanaannya sangat sedikit.
Hingga  saat  ini,  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  belum  memiliki  Peraturan Daerah tentang kebersihan atau pengelolaan sampah sehingga satuan kerja perangkat daerah  terkait  tidak  memiliki  landasan  hukum  yang  cukup  kuat  untuk  melakukan tindakan yang cukup terkait pengelolaan sampah.
Hal  ini  diakui  sendiri  oleh  pihak  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone,  yang menyebutkan  bahwa  pengelolaan  sampah selama  ini  hanya  berdasar  pada kebijakan pemerintah  yang  tidak  menyeluruh  dan  hanya  berperan  pada  pengumpulan  dan pembuangan ke  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA).  Itupun  hanya  di  area  pusat kota kabupaten. Sementara untuk mengatasi sampah di daerah pedesaan, tidak ada upaya yang dapat dilakukan dengan alasan kendala jarak dan ketersediaan sarana angkutan.
Di  tingkat  desa,  warga  masyarakat  masih  jauh  dari  keterjangkauan  informasi, sementara pemerintah daerah juga memeliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi secara besar dan berkala.  Fakta ini terungkap dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Hasanuddin. Masyarakat  desa  sangat  buta  informasi    terkait  bahaya  sampah  plastik.  Masyarakat desa  juga  tidak  pernah  menyadari  bahwa  sampah  yang  di  buang  di  sungai  akan berakhir  di  laut  dan  dimakan  oleh  makhluk  laut  atau  menimbulkan  kematian  bagi ikan dan makhluk laut lainnya.
Pemerintah  daerah  juga  belum  memaksimalkan  upaya  untuk  mendirikan  dan memperbanyak  jumlah  bank  sampah,  sehingga  mayoritas  sampah  plastik  hanya berakhir di sungai atau dibakar. Pihak BLHD juga telah memperkenalkan sebuah alat teknologi  tepat  guna  untuk  mengubah  sampah  menjadi  biogas,  tetapi  jumlahnya sangat  terbatas  dan  di  beberapa  desa  tidak  ada  yang  mau  mencoba  menerapkannya karena ketiadaan sumber daya manusia yang mampu mengerjakannya.
Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bone  menctat  bahwa  sudah  ada  upaya  dari beberapa  kecamatan  untuk  menyelenggarakan  Bank  Sampah,  akan  tetapi  belum sepenuhnya  dapat  berjalan  karena  berbagai  kendala.  Kendala  antara  lain  adalah keuangan  dan  sumber  daya  manusia.    Keberadaan  Bank  Sampah  baru  ada  di  area perkotaan  (ibukota  kabupaten)  itu  pun  dengan  aktivitas  yang  masih  sangat  terbatas karena  daya  tampung  dan  kemampuan  mendistribusikan  yang  terbatas  pula  serta
18 Ibid 189-190
kurangnya  orang  yang  dapat  dan  mampu mengelola  bank sampah  tersebut. Di  desa juga tidak ada tersedia truk angkutan sampah untuk membawanya dari rumah warga ke  tempat  pembuangan  akhir.  Truk  angkutan  sampah  hanya  terbatas  di  area  pusat kota kabupaten dengan jumlah yang terbatas pula.
Hingga  saat  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam mengatasi  sampah  plastik.    Misalnya  pada  tahun  2016,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan uji coba untuk mengurangi plastik dengan cara mengenakan biaya sebesar dua  ratus  rupiah  bagi  konsumen  yang  ingin  menggunakan  kantong  plastik  untuk barang  belanjaannya.  Pemerintah  bekerjasama  dengan  berbagai  swalayan  untuk melancarkan  program  tersebut.  Program  uji  coba  tersebut  sebenarnya  sudah memberikan  dampak  positif  mengurangi  60% kantong  plastik. Akan  tetapi, program tersebut  tidak  berjalan  mulus,  dimana  munculnya  berbagai  perdebatan  di  kalangan retail  serta  perilaku  masyarakat  sendiri  yang  sudah  sangat  terbiasa  dengan  kantong plastik gratis.
Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, dari total timbulan sampah plastik, hanya sekitar 10-15 persen yang didaur ulang. Sementara 60-70 persen ditampung di tempat pembuangan akhir (TPA) dan 15 persen-30 persen belum terkelola. Dari 15-30 persen  sampah  plastik  yang  belum  terkelola  ini  berakhir  terbuang  ke  lingkungan, terutama ke sungai, danau, pantai, dan laut. Sampah plastik di lautan ( marine plastics ) saat  ini  bukan  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  saja,  melainkan  menjadi permasalahan  global.  Sebab, marine  litter atau  sampah  laut  tak  mempunyai  wilayah teritori negara atau wilayah administrasi daerah. 19
Di beberapa daerah sudah mulai ada gerakan pengurangan sampah plastik, misalnya di Bali dengan Peraturan Gubernur mengenai pelarangan sedotan plastik dan kantong plastik sekali pakai. Sekalipun masih ada juga pihak yuang mencoba mengajukan uji materi, akan tetapi seharusnya kebijakan tersebut dapat diapreseasi dengan baik.
Masalah sampah plastik melibatkan masalah perilaku. Perilaku warga masyarkat yang sangat  tergantung  pada  produk  plastik  juga  menjadi  faktor  penyebab.  Umumnya warga masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan sangat mengandalkan kantong plastik.  Sayangnya  penggunaan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  penanganan  yang semestinya terhadap wadah atau kantong plastik yang telah digunakan.
Amanat  utama  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah adalah  paradigma  pengelolaan.  Sampah    plastik  tidak  boleh  diperlakukan  seperti sampah  yang  harus  dibuang  saja  setelah  penggunaan  tetapi  harus  dipikirkan  untuk melakukan pengelolaan yang baik dan benar agar tidak menjadi pencemar. Paradigma tersebut  dari  mengumpulkan,  mengangkut,  dan  membuang,  menjadi  pengurangan penggunaan  material  yang  berpotensi  jadi  sampah  ( reduce )  dan  daur  ulang  sumber daya ( recycle ).
Untuk  mendukung  tujuan  pemerintah  tersebut  maka  salah  satu  poin  utama  yang harus  dipertimbangkan  adalah  pendidikan  sejak  usia  dini.  Saat  usia  dini  akan  lebih mudah  menanamkan  kesadaran  tentang  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan, termasuk  bagaimana  memperlakukan  sampah  utamanya  sampah  plastik.  Siswa sekolah  dasar    dapat  diberikan  atau  diselipkan  dalam  setiap  mata  pelajaran  tentang
19 Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/15323351/sampah-dan-plastik-jadi- ancaman-seperti-apa-kebijakan-pemerintah?page=all .
pentingnya  memelihara  lingkungan,  pentingnya  membuang  sampah  dengan  benar, memperlakukan sampah plastik dengan penanganan yang benar dan hal-hal lainnya yang nantinya akan menjadi bekal hidup seorang anak di masa yang akan datang.
Selain  pendidikan  formal,  tentu  saja  tidak  boleh  dilupakan  peranan  pendidikan informal  utamanya  lingkungan  sekitar  dan  keluarga.  Kesadaran  perlindungan lingkungan juga  dapat  diajarkan  sejak  dini  dalam keluarga  dalam  kehidupan  sehari- hari. Karena jika hanya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah, maka akan semata menjadi  mata  pelajaran  yangdfiujikan  tanpa  meninggalkan  bekas  dankesan yangmendalam bagi perkembangan mental dan emosional seorang murid.
Memperlihatkan  perilaku  yang  baik  sangat  penting  untuk  dijaga  dlam  berinteraksi dengan  anak  karena  akan  menjadi role  model perilakunya  kelak.  Persolannya mampukah  seorang  ibu  melakukan  semua  itu  untuk  anaknya.  Pada  era  moderen seperti  sekarang  ini,  banyak  anak-anak  yang  terlupakan  sebagai  sampak  teknologi utamanya perangkat telepon seluler. Banyak orang tua yang justru memberikan ponsel kepada  anak  dengan  harapan  sang  anak  diam  dan  tenang  bermain  sendiri,  tanpa mewaspadai  dampak  negatif  ponsel  tersebut  pada  perkembangan  motorik  dan kognitif anak.
Undang-Undang  Dasar  1945 pada  pasal  28  H  ayat  (1) mengamanahkan  Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal  ini  sangat  sulit  diwujudkan  tanpa  partisipasi  nyata  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  mendukung  upaya  perlindungan  lingkungan  demi  kebaikan  hidup  generasi mendatang.
Tanpa  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat,  akan  sangat  sulit  mewujudkannya. Bumi  dipinjam  dari  anak  cucu  dan  bukan  warisan  nenek  moyang  kita  merupakan sebuah  ungkapan  yang  bermakna  sangat  dalam  dalam  upaya  mewujudkan  amanah UUD 1945 tersebut.

## 5. Penutup
Butuh keseriusan semua pihak untuk dapat mengurangi pencemaran sampah plastik pada  lingkungan.  Selain  kebutuhan  regulasi  yang  jelas,  dibutuhkan  partisipasi masyarakat  yang  sangat  besar  pula.  Secara  tradisional,  orang  Indonesia  mengenal pembungkus  dari  daun  pisang  atau  daun  jati  yang  lebih  ramah    lingkungan. Jumlahnya yang kian terbatas dan harganya yang semakin mahal membuat keduanya tergantikan  oleh  plastik  yang  mudah  dan  sangat  murah.  Akan  tetapi  mengingat dampaknya  yang  bersifat  jangka  panjang,  sudah  saatnya  menggugah  kesadaran masyarakat  terhadap  bahaya  sampah  plastik.  Edukasi  sangatlah  penting  dalam mendorong perubahan perilaku warga masyarakat terkait sampah plastik ini.
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  harus  berperan  semaksimal  mungkin  demi terwujudnya  amanah  UUD  1945  yang  mewajibkan  ketersediaan  lingkungan  hidup yang  sehat  dan  layak  bagi  warga  negara.  Pemerintah  Kabupaten  harus  segera membentuk peraturan daerah terlait untuk menjadi landasan hukum bagi satuan kerja perangkat daerah untuk dapat menjalankanpengelolaan sampah dengan benar. Selain itu,  Pemerintah  desa  juga  harus  memikirkan  pembentukan  bank  sampah,  serta ketersedian  fasilitas  pengangkutan  bagi  sampah  yang  ada,  tidak  semata  berharap warga masyarakat mengolah sendiri sampah plastiknya dan membiarkan masyarakat membuang sampah utamanya plastik ke sungai.

## Referensi
A.M.  Yunus  Wahid, Paradigma  dan  Instrumen  Yuridis  dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan , Orasi Ilmiah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum  Lingkungan  dan  Hukum  Tata  Ruang  pada  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin
A’an Efendi, 2018. Hukum Pengelolaan Lingkungan, penerbit Indeks Jakarta Bone dalam Angka edisi tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Referensi CBN  Indonesia.  “Pengelolaan  Sampah  Plastik  Indonesia  Bisa  Ikuti  Cara  Swedia”. Dikutip pada laman: https://www.cnbcindonesia.com/news/20181123170529- 4-43454/pengelolaan-sampah-plastik-indonesia-bisa-ikuti-cara-swedia,  diakses tanggal 28 Februari 2019
Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Kompas.  “Sampah  Plastik  Dunia  dalam  Angka”.  Dikutip  pada  laman: https://internasional.kompas.com/read/2018/11/21/18465601/sampah- plastik-dunia-dalam-angka, diakses tanggal 28 Februari 2019
Salim, 2010, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi , Kompas Penerbit Buku,  Jakarta
Victor  Emanuel.  2017.  Perlindungan  Hukum  Atas  Tanah  Adat  dalam  Kaitan  dengan Pemberian  Izin  Usaha  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kecamatan  Serawai Kabupaten Sintang. Jurnal Penerangan Hukum , Vol. 5 No. 2.