Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 1 Januari 2019

## TINJAUAN  FILOSOFIS  TENTANG  KEADILAN  SOSIAL  DALAM  SISTEM HUKUM NASIONAL

## Junaedi
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI)  Cirebon Email: pascajunaedi@gmail.com

## Abstrak
Keadilan  sosial  adalah  tujuan  dan  cita-cita  hukum,  maka  keadilan  sosial  harus dapat  diaktualisasikan  dalam  segala  bidang  kehidupan  manusia.  Keadilan  sosial perlu  madapat  kepastian  dari  hukum  yang  jelas  dan  tegas,  karena  tanpa  adanya aturan  hukum  yang  jelas,  tidak  menutup  kemungkinan  keadilan  sosial  akan dimonopoli  oleh  kelompok-kelompok  tertentu.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaiman  sistem  keadilan  sosial  di  Indonesia  dalam  hukum nasional.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode yuridis  normatif.  Konsep  keadilan  sosial  telah  digagas  oleh  para  pendiri  bangsa ini, dengan harapan Indonesia yang merdeka mampu membawa perubahan dalam membangun rakyat dan bangsanya bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Maka  secara  tegas  konsep  keadilan  sosial  tertuang  dalam  Pembukaan UUD  1945  dan  Pancasila,  semua  itu  sebagai  kaidah  hukum  dasar  Negara  yang fundamental secara sistematik.
Kata Kunci: Keadilan Sosial, Sistem Hukum.

## Pendahuluan
Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya  negara  Indonesia  adalah  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dengan  berlandaskan  pada  pemikiran  tersebut,  maka  sudah  sangat jelas  bahwa  sejak  awal  berdirinya  bangsa  Indonesia,  para  pembentuk  negara menempatkan  nilai  keadilan  bagi  masyarakat  sebagai  tujuan  akhir  dari  proses membangun  bangsa  Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Sebagaimana  dalam penjelasan  lain,  nilai  keadilan  sosial  merupakan  nilai  yang  dipilih  oleh  para  pendiri negara  kita  yang  dijadikan  sebagai  suatu  nilai  penting  dari  sebuah  tujuan  tujuan pembangunan  nasional  dalam  rangka  mengisi  kemerdekaan  bangsa  dan  negara Indonesia  tercinta  ini.  Tiada  seorangpun  manusia  yang  dapat  hidup  di  dunia  dengan kesewenang-wenangan.  Demikian  pula,  tidak  ada  bagian  dari  masyarakat  yang
menginginkan  kehidupan  di  dunia  tanpa  diperlakukan  dengan  adil.  Mengingat  hal tersebut,  maka  keadilan  merupakan  kebutuhan  semua  orang,  dan  sekaligus  untuk terwujudnya keadilan dengan sendirinya merupakan tanggungjawab semua orang.
Kekuatan  arus  reformasi  yang  terus  bergulir  semenjak  tahun  1997,  menuntut adanya  perubahan  di  segala  sendi  kehidupan,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  di  bidang hukum.  Reformasi  hukum,  berarti  perubahan  bidang  hukum  yang  sesuai  dengan perkembangan  zaman,  mulai  dari  substansi  hukum,  aparat  penegak  hukum  sampai dimana  nilai-nilai  keadilan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Idealnya,  kekuatan reformasi  menuntut  adanya  hukum  yang  bersendikan  nilai-nilai  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Akan  tetapi  implemtasinya  nilai-nilai  keadilan  sosial  tidak mudah untuk dirasakan oleh kalangan rakyat kecil.
Keadilan  Sosial  merupakan  suatu  keadilan  yang  berlaku  untuk  masyarakat dalam proses kehidupan, baik secara materil maupuan spiritualnya. Sedangkan „seluruh rakyat  Indonesia‟  diartikan  sebagai  seluruh  atau  setiap  rakyat  yang  menjadi  rakyat Indonesia,  baik  yang  berada  didalam  mauapun  diluar  negeri  Indonesia.  Jadi,  „keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia‟  berarti  seluruh  atau  setiap  orang  yang berkedudukan  sebagai  warga  negara  Indonesia  baik  didalam  maupun  diluar  negeri berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  adil  dalam  bidang  hukum,    sosial,  politik, ekonomi  dan  kebudayaanya.  Pada  sila  kelima  ini  merupakan  sila  yang  menjadi  tujuan dari keempat sila sebelumnya.
Oleh  sebab  itu  ditengah  tuntutan  perubahan  pemerintahan  yang  sedang berkembang ini, sudah selayaknya pemerintah melaksanakan suatu gerakan perubahan- perubahan yang mendasar terhadap proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal  ini  hendaknya  untuk  segera  dilaksanakan  oleh  pemerintah  guna  memeperbaiki esensi  tujuan  pembangunan  dibidang  hukum  yang  seharusnya  berjalan  pada  rell penegakan hukum semestinya. Sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa  ini.  Nilai-nilai  keadilan  sosial  antara das  solen dan das  saein, antara teori  dan prakteknya,  antara  seharusnya  dan  realitanya  tidaklah  mudah  diimplentasikan.  Arus reformasi hukum hanya sebatas substansinya, realita di tatanan masyarakat masih belum berjalan  dengan  baik.  Berangkat  dari  pemikiran  yang  demikian  ini,  maka  peneliti mencoba  ingin  mengetahui  bagaimana  perwujudan  nilai-nilai  keadilan  sosial  dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pembangunan hukum nasional.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  yaitu  penelitian  hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,  yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, dan materi, konsisten, penjelasan umum dari  pasal  demi  pasal,  formalitas,  dan  kekuatan  mengikat  suatu  Undang-undang,  serta bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau imlementasi,sehingga  penelitian  hukum  normatif  sering  disebut  “penelitian  hokum dokmatik”atau”  penelitian  hukum  teoritis”  ( dogmatic  or  theoretical  law  reseach ) (Muhammad,2004.101-102) . Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan,  Pendekatan analitis  Sejarah  ( approach  of  Historical  analysis ),  dan  pendekatan  analitis  konsep hukum ( approach of legal conceptual analysis).

## Hasil dan Pembahasan
1. Sistem Hukum
Istilah  sistem  berasal  dari  kata, systema dalam  bahasa  Latin–Yunani,  artinya keseluruhan  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  bagian.  Secara  universal  pengertian sistem  dapat  dairtikan  sebagai  sekumpulan  elemen  yang  saling  berkaitan  Dan berinteraksi  guna  mencapai  suatu  tujuan  yang  diinginkan  dalam  lingkungan  yang beragam.  Sejarah  teori  sistem  adalah  sejarah  dalam  penjelajahan  kemampuan intelegensi manusia  dalam rangka menemukan cara   yang tepat untuk mempelajari kopleksitas yang beragam ( complex entity or system ). Meneius Agrippa, pada zaman Romawi  Purba  telah  menggunakan  cara  itu  untuk  hakikat  Negara.  Ia  menyatakan Negara sebagai satu kesatuan yang hidup, sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dan sebagai  kesatuan  yang  tersusun  atas  berbagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  (Rasjidi, 2003.5).
Menurut  Sunaryati  Hartono  (1991)  mengemukakan  bahwa  sistem  merupakan sekumpulan  unsur  atau  komponen-komponen  yang  saling  mempengaruhi  satu  sama lain yang terikat dalam beberapa aturan. Secara sederhana, sistem hukum ialah segala susunan  atau  tatanan  yang  telah  diatur,  suatu  keseluruhan  dari  komponen  bagian yang  satu  sama  lain  berkaitan,  tersusun  sesuai  dengan  pola  pemikiran-pemikiran tertentu  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  yang  diinginkan.  Untuk  mencapai
tujuan tertentu. Dengan demikian sistem hukum adalah sebuah aturan satu kesatuan yang utuh untuk mengatur tatatan totalitas kehidupan manusia yang kompleks.

## 2. Konsep Keadilan Sosial
Dalam  bukunya  yang  berjudul A  Theory  of  Justice yang  pertama  kali  terbit pada  tahun  1971  kemudian  direvisi  pada  tahun  1999,  Rawls  menegaskan  bahwa keadilan  adalah  nilai  yang  paling  utama  dalam  suatu  pranata  sosial  dan  bahwa hukum serta pranata sosial lain walaupun sedemikian efisien dan amat tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila mereka tidak adil (Rawls: 1999, 3). Masyarakat dalam  pandangan  Rawls  memiliki  aturan-aturan  dalam  bersikap  tindak  yang mengikat  anggotanya  dan  diasumsikan  bahwa  aturan-aturan tersebut  didesain  untuk mendatangkan  kebaikan  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Namun  demikian,  oleh  karena individu pada dasarnya bersifat egois, cenderung menginginkan lebih banyak untuk dirinya daripada untuk orang lain, maka kehidupan bermasyarakat tidak dapat lepas dari  konflik  kepentingan  antar  individu.  Untuk  mengatasi  konflik  kepentingan tersebut  dan  mewujudkan  tujuan  hidup  bermasyarakat  ( social  ends ),  Rawls berpendapat  perlu  adanya  serangkaian  prinsip  yang  disebutnya  prinsip ‘keadilan sosial’ , yang memberikan cara untuk menentukan hak dan kewajiban dasar apa saja dari  tiap  individu  dalam  masyarakat,  serta  mengalokasikan  keuntungan  dan  beban secara  tepat  terhadap  tiap-tiap  individu  berkaitan  dengan  peran  dan  tanggungjawab sosialnya.  Selanjutnya  Rawls  juga  menegaskan  bahwa  selain  memiliki  fungsi distributif  tersebut,  prinsip  keadilan  sosial  harus  diterapkan  untuk  mengatasi permasalahan koordinasi, efisiensi, dan stabilitas yang ada di masyarakat.
Buku dengan judul Social Justice in Islam yang pertama kali terbit pada tahun 1953,  Sayyid  Qutb  mengatakan  bahwa  „keadilan  sosial‟  dalam  Islam  tidak  hanya terkait  dengan  konteks  ekonomi,  melainkan  meliputi  aspek  moral  dan  spiritual  dari manusia pula. Selanjutnya Qutb menyebutkan 3 (tiga) fondasi utama konsep keadilan sosial dalam Islam, yaitu kemerdekaan dalam berkesadaran ( freedom of conscience ), persamaan sepenuhnya terhadap seluruh manusia ( the complete equality of all men ), dan  masyarakat  yang  saling  bertanggungjawab  ( the  firm  mutual  responsibility  of society ) (Qutub, 1953. 45).
Konsep  keadilan  sosial  ( social  justice )  berbeda  dari  ide  keadilan  hukum, keadilan  politik,  keadilan  ekonomi,  keadilan  individual  dan  sebagainya.  Tetapi
konsep  keadilan  sosial  ini  juga  belum  berarti  hanya  menyangkut  masalah  moralitas masyarakat saja, melainkan semua ide dan pemikiran-pemikiran tentang keadilan itu akhirnya mencakup dalam sebuah keadilan sosial.
Keadilan  sosial  yang  berakar  di  Indonesia  adalah  konsep  keadilan  yang bersumber  dari  nilai-nilai  luhur  masyarakat  yang  diakui  akan  kebenarannya,  lalu diwujudkan dalam kaidah dasar Negara, maka lahirlah Pancasila. Dengan demikian, keadilan  sosial  adalah  cita-cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia  untuk  membangun masyarakat  secara  lahir  dan  batin  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Konsep keadilan sosial yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, memberikan dua  pandangan  tentang, pertama, keadilan  dalam  membangun  manusianya,  artinya membangun  jiwa  dan  raganya  dengan  pendidikan,  nilai-nilai  luhur,  budi  pekerti, moral, nilai religi dan nilai kesoalan sosial lainnya, pandangan ini sejalan dengan sila kemanusian yang adil dan beradab. Dan, kedua; keadilan memabangun bangsa dalam segala bidang kehidupan, yang ditunjukan untuk menciptakan pembangunan manusia yang  bersendikan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  pandangan  ini sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 3. Perwujudan Nilai Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum
Perwujudan  keadilan  sosial  dalam  sistem  hukum  merupakan  unsur  utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena  konsep  keadilan  sosial,  terkandung  didalamnya  makna  perlindungan  hak, persamaan  derajat  dan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  kesejahteraan  umum,  serta asas  proporsionalitas  antara  kepentingan  individu,  kepentingan  sosial  dan  negara. Keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh  atmosfir  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  tata  nilai  dan  norma  lain  dalam masyarakat.
Keadilan  sosial  adalah  bagian  terpenting  dalam  penegakkan  hukum  pada sebuah tatanan kelangsungan hidup bermasyakat, berbangsa dan bernegara. keadilan merupakan cita-cita hukum sebagai harapan dan impian yang harus diimplementasikan  tanpa  memandang  status  sosial  yang  ada.  Persoalan  lain  yang sering memicu untuk dilakukannya perubahan adalah rasa keadilan yang menyangkut kepentingan  hukum  yang  dualistik  sifatnya,  seperti  yang  terdapat  pada  kepentingan rakyat  dan  Negara,  kepentingan  hukum  dan  kekuasaan,  kepentingan  pusat  dan
daerah,  kepentingan  umum  dan  individu  yang  apabila  pengaturannya  secara  tidak seimbang  atau  berat  sebelah juga  akan memicu  tuntutan  perubahan  hukum.  Hukum sudah  seharusnya  diabadikan  untuk  segala  kepentingan  manusia,  baik  kepentingan pihak  yang  mengatur  dalam  hal  ini  Pemerintah,  mapun  kepentingan  pihak  yang diatur  dalam  hal  ini  rakyat  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  para  pihak  dan sesuai dengan paham kebangsaan yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila (Djunedi, 2009.5)
Dengan demikian perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional, tertuang dalam UUD Tahun 1945 diantaranya yakni:
1) Keadilan  untuk  memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);
2) Keadilan dalam bidang politik (Pasal 28);
3) Keadilan dalam bidang HAM (Pasal 28A-J);
4) Keadilan  dalam  membangun  hubungan  keharmonisan  dalam  kehidupan  umat beragama (Pasal 29);
5) Keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32);
6) Keadilan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34);
Perwujudan  nilai-nilai  keadilan  sosial  dalam  UUD  Tahun  1945  tersebut, kemudian diwujudkan kedalam bentuk aturan perundang-udangan yang kedudukannya di bahwah UUD Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut menjabarkan  secara  konkrit  untuk  menjamin  kepastian  hukum  demi  terwujudnya keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Seperti  munculnya  UU  HAM,  UU Sisdiknas, UU Parati Politik, UU Kesejahteraan Sosial dan peraturan lainnya.

## 4. Prinsip – Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum
Istilah  „keadilan  sosial‟  muncul  untuk  pertama  kalinya  dalam  pidato  Bung Karno di hadapan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dengan mencermati isi pidato nya, maka yang dimaksud oleh Bung Karno dengan istilah „keadilan sosial‟ tersebut pastilah  terkait  dengan  prinsip  kesejahteraan  dan  Bung  Karno  pun  secara  eksplisit menyebutkan  bahwa  istilah  tersebut  sama  maknanya  dengan  istilah  Demokrasi Ekonomi  ( ekonomische  democratie ).  Gagasan  Bung  Karno  mengenai  „keadilan sosial‟  adalah  kesejahteraan  bersama  yang  sebaik-baiknya  untuk  seluruh  rakyat
Indonesia  melalui  suatu  kesetaraan  atau  persamaan  dalam  berbagai  bidang perekonomian. (Kusuma: 2009, 162)
Prinsip  „keadilan  sosial‟  ini  penting  untuk  dijadikan  sebagai  Dasar  Negara, karena  Bung  Karno  tidak  ingin  kaum  kapitalis  merajalela  di  Indonesia.  Besar kemungkinan Bung Karno berpikir bahwa jika kaum kapitalis merajalela, maka hasil perekonomian hanya dinikmati oleh kaum kapitalis tersebut, sedangkan rakyat yang bekerja untuk mendatangkan profit untuk tuan kapitalisnya tidak akan menikmatinya dan  tetap  akan  miskin  serta  serba  berkekurangan.  Dengan  kemerdekaan  Indonesia, Bung  Karno  menghendaki  Negara  Indonesia  yang  dibangun  di  atas  dasar  keadilan sosial  tersebut  dapat  mewujudkan  kondisi  dimana  “semua  rakyat  merasakan kesejahteraan,  cukup  dalam  sandang,  pangan  papanya,  merasa  dipangku  oleh  Ibu pertiwi yang cukup memberi sandang, papan dan pangan kepadanya”.
Konsep  keadilan  mendapat  perhatian  yang  besar  oleh  para  pendiri  bangsa Indonesia,  yang diantaranya ditunjukkan dengan digunakannya kata „adil‟ sebanyak dua  kali  dalam  rumusan  Pancasila  yang  merupakan  Dasar  Negara  Republik Indonesia.  Namun  penyelenggaraan  Negara  Republik  Indonesia  ini  mungkin  sudah jauh  dari  substansi  Pancasila  lagi,  sehingga  bahkan  Bung  Hatta  pada  tahun  1975 secara terbuka pernah bertanya: “Masihkah Republik Indonesia berdasar Pancasila?” Pancasila,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Soekarno,  adalah  bagian  dari philosofische grondslag dari  Negara  Republik  Indonesia  ini. Philosofische  grondslag tersebut adalah  “pundamen,  filsafat,  pikiran  yang  sedalam-dalamnya,  jiwa,  hasrat  yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
Para  pendiri  bangsa  ini,  mendisain  Indonesia  merdeka  dengan  meletakan prinsip  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  Negara  yang  harus  dapat  dirasakan  oleh segenap  rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  Negara maka  perlu  adanya  aturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  untuk  mengimplentasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam takaran praktisnya. Maka penegakkan hukum harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Ada beberapa prinsip- prinsip  keadilan  sosial  dalam  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  pedoman  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni:
1) Prinsip  menciptakan  kebersamaan  tanpa  diskriminasi  dalam  menikmati  hasil pembangunan bangsa;
2) Prinsip  menciptakan  kebebasan  dan  kemerdekaan  dalam  kehidupan  demokrasi bangsa;
3) Prinsip menciptakan persamaan dan perlindungan dari penegakan hukum bangsa.
4) Prinsip membangun dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan dan memajukan bidang pendidikan bangsa.
5) Prinsip  menjamin  kesejahteraan  dan  kelayakan  hidup  dalam  perekonomian bangsa.
Lima prinsip keadilan sosial itu adalah cita-cita hukum yang sejauh ini belum berjalan  dengan  baik.  Keadilan  sosial,  sepenuhnya  belum  dirasakan  oleh  rakyat Indonesia.  Bahkan  keadilan  sosial  menjadi  milik  para  kalangan  kelas  atas,  mereka yang bisa merasakan segala apa yang ada dalam bangsa ini.  Sedangkan Suryawasita (1989) menjelaskan tiga hal prinsip keadilan sosial: 1) keadilan beradasarkan hak . 2) keadilan berdasarkan jasa, 3) keadilan berdasarkan kebutuhan.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas,  dapatlah  ditarik  kesimpulan  sesuai  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yakni: Pertama, perwujudan  nilai-nilai  keadilan sosial  dalam  sistem  hukum  nasional,  tertuang  dalam  UUD  Tahun  1945  diantaranya yakni: (1) Keadilan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan  (Pasal  27  ayat  1);  (2)  Keadilan  dalam  bidang  politik  (Pasal  28);  (3) Keadilan dalam bidang HAM (Pasal 28A-J); (4) Keadilan dalam membangun hubungan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama (Pasal 29); (4) Keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32); dan (5) Keadilan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34);
Kedua , prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia sebagai pedoman kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  yakni:  (1)  Prinsip  menciptakan kebersamaan  tanpa  diskriminasi  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  bangsa;  (2) Prinsip menciptakan kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan demokrasi bangsa; (3) Prinsip menciptakan persamaan dan perlindungan dari penegakan hukum bangsa. (4) Prinsip membangun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan dan
memajukan  bidang  pendidikan  bangsa.  Dan  (5)  Prinsip  menjamin  kesejahteraan  dan kelayakan hidup dalam perekonomian bangsa.

## BIBLIOGRAFI
Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis , Yogyakarta: Kanisius .
Djunaedi, Oding. 2009. Esensi Manusia Dlam Filsafat Pancasila: Relevansinya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia . Cirebon: FH. Uswagati.
Hartono,  Sunaryati.  1991. Poltik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional. Bandung: Alumni
Kusumah, A.B. 2009. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra Aditya akti,
Rawls, J. 1999. A Theory of Justice , Massachusets: Harvard University,.
Rasjidi,  Lili  dan  IB.  Wisya  Putra.  2003. Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem. Bandung: Mandar Maju.
Suryawasita, A. 1989. Asas Keadilan Sosial, Yogyakarta: Kanisius,.
Syarifin, Ipin. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
Qutb, S. 1953. Social Justice in Isla., New York: Islamic Publications International,.