PRIORITAS PENANGANAN REHABILITASI RENOVASI DAN PENILAIAN KONDISI SARANA PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH DI KABUPATEN ACEH BESAR
Zulfadhli a,* , Muttaqin Hasan b , Taufiq Saidi b a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: zul.fadhli@mhs.unsyiah.ac.id
A R T I C L E     I N F O

## A B S T R A C T
Article History: Based on Presidential Regulation Number 43 of 2019, the Ministry of Public
Works  and  Public  Housing  through  the  Aceh  Regional  Settlement Infrastructure  Center  continues  to  accelerate  the  rehabilitation  of schools/madrasahs'  infrastructure.  Aceh  Besar  Regency  has  an  educational infrastructure  totaling  376  public  schools/madrasahs,  including  in  the outermost  (border)  area.  This  research  aims  to  identify  and  analyze  the assessment  of  the  condition  of  schools/madrasahs'  infrastructure,  as  well  as analyze  the  priorities  for  handling  the  rehabilitation  and  renovation  of schools/madrasahs in Aceh Besar Regency. This study used a mixed-methods method  where  questionnaires  were  used  as  population  and  instrument determinations through observation and surveys. Samples were obtained from 79  public  schools/madrasahs  in  Aceh  Besar  Regency.  The  processing techniques  were  carried  out  on  31  public  schools/madrasahs  identified  as severely/moderately  damaged,  an  analysis  of  the  level  of  damage  to schools/madrasahs based on the Circular Letter of the Directorate General of Cipta  Karya  Number  47  of  2020. The  sampling  technique used  is  Purposive Sampling  with  considerations  based  on  stakeholders.  Respondents  were determined  as  many  as  6  stakeholders  in  the  field  of  infrastructure.  The criteria  reviewed  are  state  schools/madrasahs,  have  at  least  1  classroom heavily/moderately damaged, are in a 3T area or developing village (lagging, frontier, and outermost), are in state-owned locations/lands (recorded in state assets),  are  not  currently  receiving  funding  assistance,  non-permanent buildings,  and  the  number  of  students/i.  The  data  analysis  technique  is  used Multi-Criteria  Analysis.  The  results  showed  that  the  dominant  criterion  that needs  to  be  considered  in  handling  the  rehabilitation  and  renovation  of schools/madrasahs  infrastructure  in  Aceh  Besar  Regency  is  the  criteria  for state  schools/madrasahs.  The  priority  for  handling  is  SMPN  2  Lembah Seulawah  as  priority  1,  SDN  Bak  Sukon  as  priority  2,  SMPN  1  lembah Seulawah as priority 3, SMPN 3 Kuta Cot Glie as priority 4, SDN Lamcot as priority 5.
Received 05 July 2022 Accepted 09 September 2022 Online 30 September 2022 Keywords: Facilities Infrastructure Schools Madrasahs
Renovation
Rehabilitation. ©2022 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Sarana  prasarana  yang  baik  dapat  meningkatkan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang canggih. Menurut Rizki, A. M., dan Marina, N (2019), bangunan sekolah merupakan prasarana yang penting untuk menunjang mutu pendidikan di Indonesia. Namun, kondisi bangunan sekolah masih banyak yang  mengalami  kerusakan.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  perhatian  pada  kualitas  bangunan  tersebut maupun  faktor-faktor  yang  tidak  menentu  lainnya  seperti  kesalahan  dalam  merancang,  cuaca,  maupun bencana  alam.  Mulyadi,  B  (2019),  mengatakan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  keamanan  dan kenyamanan  bagi  penggunanya,  bangunan  gedung  sekolah  harus  tetap  dijaga  dalam  kondisi  baik.

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP) Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 5(3),  247-256 (2022)
https://doi.org/10.24815/jarsp.v5i3.26765
Pemeliharaan bangunan gedung sekolah yang baik sangat diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagaimana mestinya, dalam hal ini untuk meningkatkan kondisi bangunan gedung sekolah dari kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik serta laik fungsi.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  kebutuhan  sarana  prasarana  pendidikaan.  Presiden  Republik Indonesia  pada  sidang  Kabinet  Paripurna  tanggal  18  Juli  2018  di  Istana  Bogor,  mengamanahkan tambahan  fungsi  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  yaitu  pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019  tentang  Pembangunan,  Rehabilitasi,  atau  Renovasi  Pasar  Rakyat,  Prasarana  Perguruan  Tinggi, Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dan  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Kementerian  PUPR melalui  Balai  Prasarana  Permukiman  Wilayah  (BPPW)  Aceh  bermaksud  melakukan  upaya  percepatan rehabilitasi  dan  renovasi  sarana  prasarana  pendidikan,  khusus  kategori  sekolah/madrasah  negeri  yang berada di wilayah 3T atau desa berkembang (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Provinsi Aceh.
Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan  salah  satu  wilayah  terluar  (perbatasan)  di  Provinsi  Aceh, berdasarkan penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada  tahun  2015.  Kabupaten  Aceh  Besar  meliputi  23  kecamatan  dengan  luas  wilayah  2.903,50  km 2 , sebagian wilayahnya berada di kepulauan yaitu Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan Pulau Bunta. Buku Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Badan Pusat Statistik (2021), menyebutkan pada tahun 2020 jumlah sekolah/madrasah negeri sebanyak 376 sekolah/madrasah dengan jumlah murid 63.753 orang.
Pada  tahun  2019  dan  2021,  Kabupaten  Aceh  Besar  mendapatkan  penanganan  rehabilitasi  dan renovasi  sarana  prasarana  pendidikan  pada  12  sekolah/madrasah  negeri  dengan  klasifikasi  tingkat kerusakan rusak  berat/sedang,  Laporan  Pelaksanaan Kegiatan  Balai  Permukiman  Wilayah  Aceh  (2021). Berdasarkan  pengamatan,  penanganan  tersebut  belum  terpenuhi  sekolah/madrasah  lainnya  yang mengalami  kerusakan.  Dari  permasalahan  tersebut,  diperlukan  suatu  penelitian  identifikasi  tingkat kerusakan  pada  populasi  sekolah/madrasah  negeri  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Prioritas  penanganan rehabilitasi  dan  renovasi  sarana  prasarana  pendidikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada sekolah/madrasah  negeri  yang  meliputi  yaitu  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)/Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri (MIN),  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)/Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  (MTsN),  Sekolah Menengah  Atas  Negeri  (SMAN)/Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri (SMKN).
Kriteria penanganan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sesuai berdasarkan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2019. Seluruh kriteria tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda- beda  pada  setiap  sekolah/madrasah  negeri  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Oleh  karena  itu  dengan mempertimbangkan  beberapa  kriteria  tersebut,  maka  penentuan  skala  prioritas  dengan  menggunakan metode pengambilan keputusan Analisis Multi Kriteria (AMK).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Kategori Tingkat Kerusakan Bangunan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kerusakan bangunan adalah  tidak  berfungsinya  bangunan  atau  komponen  bangunan  akibat  penyusutan/berakhirnya  umur bangunan,  atau  akibat  ulah  manusia  atau  perilaku  alam  seperti  beban  fungsi  yang  berlebih,  kebakaran, gempa  bumi,  atau  sebab  lain  yang  sejenis.  Intensitas  kerusakan  bangunan  dapat  digolongkan  atas  tiga tingkat kerusakan, yaitu:
1. Kerusakan ringan, yaitu kerusakan yang terjadi pada komponen non- struktural, seperti penutup atap, langit langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
2. Kerusakan  sedang,  yaitu  kerusakan  pada  sebagian  komponen non- struktural,  dan  atau  komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya.
3. Kerusakan berat, yaitu kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non- struktural  yang  apabila  setelah  diperbaiki  masih  dapat  berfungsi  dengan  baik  sebagaimana
mestinya.
Penentuan  tingkat  kerusakan  bangunan  gedung  didasarkan  pada  ukuran  kuantitatif  besarnya kerusakan yang terjadi pada masing-masing komponen (aspek struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing), yang dibedakan menjadi:
1. Tingkat kerusakan ≤ 30% dikategorikan sebagai Rusak Ringan;
2. Tingkat kerusakan 30% sampai 45% dikategorikan sebagai Rusak Sedang; dan
3. Tingkat kerusakan > 45`% dikategorikan sebagai Rusak Berat.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  (SE  DJCK)  Nomor  47  Tahun  2020 Tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah, terdapat instrument  penilaian  kerusakan  yang  disediakan  untuk  bangunan  lantai  1,  bangunan  lantai  2  atau panggung, dan bangunan lantai 3 atau lebih. Formulir penilaian kerusakan dapat digunakan untuk menilai kerusakan  dalam  lingkup  massa  bangunan  maupun  lingkup  ruang  kelas.  Perbedaan  dari  kedua  lingkup penilaian  tersebut  adalah  pada  volume  keseluruhan  dari  komponen  yang  dinilai  tingkat  kerusakannya, dimana  untuk  lingkup  massa  bangunan  volume  keseluruhan  komponen  lebih  banyak  dari  pada  lingkup ruangan.

## 2.2  Tata cara Penilaian Kerusakan Bangunan Sekolah dan Madrasah
Berdasarkan  SE  DJCK  No.  47  Tahun  2020,  menjelaskan  bahwa  tata  cara  penilaian  kerusakan sekolah/madrasah dilakukan berdasarkan atas 2 tahapan, yaitu:
a. Tahap  1,  pengamatan  visual  terhadap  ada/tidaknya  kerusakan  dari  setiap  komponen  bangunan (struktur,  arsitektur,  dan  utilitas)  berdampak  terhadap  keselamatan  pemanfaatan  ruang/bangunan, maka dihasilkan kesimpulan bangunan rusak berat dan proses penilaian dapat dihentikan. Sedangkan apabila kerusakan komponen bangunan tidak masuk kriteria berdampak terhadap keselamatan, maka proses penilaian dilanjutkan ke tahap 2.
b. Tahap  2,  penentuan (penilaian)  tingkat  kerusakan dilakukan  pada  setiap  komponen  bangunan  yang terdiri  dari  komponen  struktur  (pondasi,  kolom,  balok,  plat  lantai,  tangga,  dan  rangka  atap), komponen  arsitektural  (dinding/partisi,  plafon,  penutup  lantai,  kusen,  pintu,  jendela,  dan  finishing) dan komponen utilitas (instalasi listrik, instalasi air, dan drainase limbah).
Gambar 1. Skema Alur Penilaian Kerusakan
Sumber: Surat Edaran DJCK No. 47 Tahun 2020
2.3  Klasifikasi Kerusakan dan Perhitungan Persentase Kerusakan Komponen Bangunan
Berdasarkan  Surat  Edaran  DJCK  No.  47  Tahun  2020,  klasifikasi  kerusakan  dan  perhitungan persentase kerusakan komponen bangunan dapat dihitung seperti pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2 . Perhitugan Persentase Tingkat Kerusakan Bangunan Sumber: Surat Edaran DJCK No. 47 Tahun 2020

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Teknik Penentuan Populasi
Populasi  dimaksudkan  adalah  jumlah  376  sekolah/madrasah  negeri  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Adapun  sampel  yang  merupakan  bagian  yang  didapat  mewakili  populasi,  dapat  diketahui  dengan menggunakan rumus Slovin berikut ini.
n    = ( ) = ( , ) = 78,9 = 79                                                             (1) dimana:
n = Jumlah elemen/anggota sampel;
N = Jumlah elemen/anggota populasi; dan
e = Error level (tingkat kesalahan) umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1.
Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 sekolah/madrasah negeri di Kabupaten Aceh Besar.

## 3.2  Teknik Penentuan Sampel
Kuesioner dirancang 2 tahap. Kuesioner tahap I, disusun secara terstruktur daftar pertanyaan  kepada setiap responden yaitu populasi kepala sekolah/madrasah negeri, untuk mengidentifikasi kerusakan sarana prasarana  pada  populasi  sekolah/madrasah  negeri  di  Kabupaten  Aceh  Besar,  penyebaran  kuesioner dilakukan melalui google Form . Kuesioner tahap II, disusun secara terstruktur daftar pertanyaan  kepada stakeholder sebagai  responden  pemangku  kepentingan,  pengumpulan  data  kuesioner  dilakukan  dengan
menjumpai  langsung  tempat  keberadaan  responden  dan  memberikan  formulir  kuesioner.  Teknik penentuan  sampel  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling yaitu pengambilan  sampel  atas  pertimbangan  tertentu,  dan  didasarkan  atas  kepentingan  kebijakan  dari  Balai Prasarana  Permukiman  Wilayah  (BPPW)  Aceh.  Dalam  hal  ini,  jumlah  sampel  responden  ditetapkan sebanyak 6 stakeholder yaitu Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh, Kepala Seksi Pelaksanaan  (BPPW)  Aceh,  Kepala  Satuan  Kerja  Sarana  Prasarana  (BPPW)  Aceh,  PPK  Prasarana Strategis (BPPW) Aceh, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

## 3.3  Teknik Pengambilan Data Penilaian Kerusakan Bangunan Sekolah dan Madrasah
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  observasi  dan  survei,  hasil  rekapitulasi  identifikasi  kerusakan sarana  prasarana  sekolah/madrasah  negeri  dari  hasil  jawaban  kuesioner  tahap  I.  Dimana  peneliti mengamati  setiap  komponen  bangunan  sekolah/madrasah  terhadap  ada/tidaknya  identifikasi  berdampak kerusakan  terhadap  keselamatan  pemanfaatan  ruangan/bangunan,  jika  tidak  ada  maka  dilanjutkan  pada tahap  pengukuran  dimensi  dan  penilaian  tingkat  kerusakan  komponen  bangunan.  Dilakukan  dengan menggunakan meteran dan dihitung persentase sesuai dengan SE DJCK No. 47 Tahun 2020. Persentase kerusakan  komponen  bangunan  diisi  menggunakan  format  penilaian  kerusakan.  Peralatan  yang diperlukan untuk melaksanakan survei adalah: Meteran, kamera, papan jalan, pensil/bolpoin, dan format penilaian kerusakan. Hasil dari pelaksanaan observasi dan survei, data yang diperoleh dihitung luasan dan persentase kerusakan sesuai Gambar 2.

## 3.4  Teknik Analisis Data
Analisis  data  ini  menggunakan  Analisis  Multi  Kriteria  (AMK).  AMK  merupakan  alternatif  teknik yang mampu menggabungkan sejumlah kriteria dengan besaran yang berbeda ( multi variable ) dan dalam persepsi  pihak  terkait  yang  bermacam-macam  ( multi  facet )  Supriadi,  A  (2018).  Hirarki  AMK  meliputi tujuan,  kriteria,  dan  alternatif.  Tujuannya  adalah  untuk  mengidentifikasi  kriteria  yang  dominan  perlu dipertimbangkan  dan  prioritas  dalam  penanganan  rehabilitasi  dan  renovasi  sarana  prasarana sekolah/madrasah.  Kriterianya  adalah  berdasarkan  Perpres  No.  43  tahun  2019  yaitu:  sekolah/madrasah negeri,  memiliki  minimal  1  (satu)  ruang  kelas  rusak  berat/sedang,  berada  di  wilayah  3T  atau  desa berkembang  (tertinggal,  terdepan,  dan  terluar),  berada  di  lokasi/lahan  milik  negara  (tercatat  dalam  aset negara), dan tidak sedang mendapatkan bantuan pendanaan (baik dari dana DAK, APBD dan/atau CSR). Sedangkan kriteria lain yang menjadi pertimbangan yaitu bangunan non permanen (komponen bangunan tidak  sesuai),  dan  jumlah  siswa/i  (kebutuhan/tambahan  ruang  kelas).  Alternatifnya  adalah sekolah/madrasah  negeri  dengan  kondisi  fisik  memiliki  minimal  1  ruang  kelas  rusak  berat/sedang  hasil penilaian dan klasifikasi tingkat kerusakan. AMK mempunyai beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
1. Membuat matriks perbandingan kriteria berpasangan;
2. Mengevaluasi kinerja alternatif pada masing-masing kriteria; dan
3. Membuat matriks kinerja alternatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1   Identifikasi dan klasifikasi Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana Sekolah dan Madrasah
Identifikasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah,  dilakukan  untuk  menganalisis  status,  lokasi,  dan kondisi fisik sekolah/madrasah negeri. observasi dan survei sarana prasarana sekolah/madrasah dilakukan untuk  mengukur  tingkat kerusakan dan  penilaian  kondisi  sekolah/madrasah  negeri,  hasil  yang  diperoleh berupa  gambaran  sarana  dan  prasarana  yang  layak  untuk  dilakukan  rehabilitasi  dan  renovasi  oleh Kementerian  PUPR  melalui  Balai  Prasarana  Permukiman  Wilayah  Aceh,  sumber  dana  APBN.  Adapun penilaian  tingkat  kerusakan  yang  dilakukan  yaitu  ruang  kegiatan  belajar  (RKB)  atau  massa  bangunan.
Penilaian  tingkat  kerusakan  sekolah/madrasah  dilaksanakan  sesuai  dengan  SE  DJCK  47  Tahun  2020 Tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah.
Hasil  rekapitulasi  identifikasi  tingkat  kerusakan  pada  79  sampel  sekolah/madrasah,  terdapat  23 sekolah/madrasah  negeri  diidentifikasi  rusak  berat/sedang  dengan  status  bangunan  tercatat  dalam  aset barang  milik  negara  (BMN).  Observasi  dan  survei  dilakukan  pada  23  sekolah/madrasah  negeri  yang diidentifikasi  rusak  berat/sedang,  3  sampel  sekolah/madrasah  diidentifikasi  rusak  ringan,  dan  5  sampel sekolah/madrasah  dilakukan  observasi  langsung,  total  jumlah  observasi  dan  survei  yaitu  31 sekolah/madrasah  negeri.  Data  hasil  observasi/survei  dilakukan  klasifikasi  tingkat  kerusakan menggunakan  formulir  penilaian  kerusakan.  Adapun  hasil  penilaian  dan  klasifikasi  tingkat  kerusakan sarana prasarana sekolah/madrasah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil klasifikasi tingkat kerusakan sarana prasarana sekolah dan madrasah negeri (1/2)
No. Nama sekolah/ madrasah negeri Klasifikasi penilaian kerusakan bangunan ruang kegiatan belajar (RKB) Ruang/massa bangunan kegiatan belajar Tingkat kerusakan Bobot (%) 1 SMP N 2 Lembah Seulawah RKB 2 unit (gedung I), kerusakan: atap, plafond dan dinding (komponen tidak sesuai) Rusak berat 54,23 % 2 SMP N1 Mesjid Raya RKB 2 unit (gedung G), kerusakan: atap, plafon, lantai, pintu dan kusen Rusak ringan  24,97 % 3 MIN 30 RKB 3 unit (gedung A), kerusakan: atap, plafond, lantai, jendela dan pintu Rusak ringan  22,35 % 4 SD N Lamcot RKB/Perpustakaan 1 unit (gedung B), kerusakan: atap, plafon, lantai dan jendela Rusak ringan  20,65 % 5 MAN 5 RKB 3 unit (gedung F) Kerusakan: Kolom, balok, atap, dinding, plafond, lantai, kusen dan jendela Rusak ringan  20,57 % 6 SMP N 3 Kuta Cot Glie RKB 1 unit (gedung D), kerusakan: kolom, atap, dinding, plafond, lantai, kusen dan jendela pintu Rusak ringan  18,95 % 7 SMP N 1 lembah Seulawah RKB 2 unit (gedung G), kerusakan: kolom selasar, atap, plafond, lantai dan kusen Rusak ringan  15,78 % 8 SD N Bak Sukon RKB IV dan V (gedung C), kerusakan: atap, plafond, dinding, jendela dan lantai Rusak ringan  15,52 % 9 SMP N1 Kuta Baro RKB/Laboratorium 1 unit (gedung B), kerusakan: atap, plafon dan lantai Rusak ringan  15,27 % 10 MAN 2 RKB 3 unit (gedung C), kerusakan: atap, plafond dan lantai  Rusak ringan  14,49 % 11 MIN 6 RKB 4 unit dan WC (gedung C), kerusakan: atap, plafond dan kusen (komponen tidak sesuai) Rusak ringan  13,08 % 12 SMP N 3 Lembah Selawah RKB 4 unit (gedung E), kerusakan: atap, plafon, lantai dan kusen Rusak ringan  11,90 % 13 MAN 1 RKB 4 unit dan gudang (gedung E), kerusakan: atap, plafond, lantai, jendela dan pintu Rusak ringan  11,66 % 14 MIN 16 RKB 6 unit dan musalla (gedung C), kerusakan: plafond dan lantai Rusak ringan  7,51 % 15 SD N Lamleuot RKB 5 unit (gedung B), kerusakan: atap, plafond dan lantai  Rusak ringan  7,23 % 16 MIN 29 Lhokga RKB 2 unit (gedung C), kerusakan: atap dan plafon Rusak ringan  6,48 % 17 SD N Lam Geue RKB 3 unit (gedung I), kerusakan: atap, plafond dan lantai  Rusak ringan  6,41 % 18 SMP N 2 Peukan Bada RKB 2 unit dan ruang TIK (gedung F), kerusakan: atap, plafond dan lantai Rusak ringan  5,89 % 19 SMP N 3 Montasik RKB 3 unit ruang UKS (gedung L), kerusakan: atap, plafond dan lantai Rusak ringan  5,82  % 20 MIN 11 RKB 4 unit dan rumah jaga (gedung C), kerusakan: atap dan plafond Rusak ringan  5,67 % 21 SD Lam Ilie RKB 1 unit (gedung A), kerusakan: plafon dan Jendela Rusak ringan  4,78 % 22 MIN 39 RKB 3 unit (gedung B), kerusakan: plafond, dinding, lantai  Rusak ringan  4,65 % 23 SD N Ladong RKB 1 unit (gedung D), kerusakan: atap dan plafon Rusak ringan  4,49 % 24 SMA N 1 Lembah Seulawah RKB 2 unit (gedung N), kerusakan: atap, plafond dan lantai  Rusak ringan  3,62 %
Tabel 1. Hasil klasifikasi tingkat kerusakan sarana prasarana sekolah dan madrasah negeri (2/2)
No. Nama sekolah/ madrasah negeri Klasifikasi penilaian kerusakan bangunan ruang kegiatan belajar (RKB) Ruang/massa bangunan kegiatan belajar Tingkat kerusakan Bobot (%) 25 SD N Desa Teuladan RKB 4 unit dan WC (gedung B), kerusakan: kolom Rusak ringan  3,60 % 26 MIN 32 RKB 2 unit (gedung F), kerusakan: atap, plafon dan jendela  Rusak ringan  3,59 % 27 SD N Siron RKB 4 unit dan WC (gedung D), kerusakan: plafond, jendela dan pintu Rusak ringan  3,29 % 28 SD N Lamtamot RKB 3 unit dan WC (gedung C), kerusakan: lantai dan pintu Rusak ringan  2,69 % 29 SD N Ie Alang RKB 1 unit (gedung B), kerusakan: plafond, talang selasar dan jendela Rusak ringan  2, 51 % 30 MIN 10 RKB 4 unit (gedung B), kerusakan: plafond dan talang selasar Rusak ringan  2,38 % 31 SD N Seureumo RKB, kerusakan : - Rusak ringan  1,50  %

## 4.2   Matriks Perbandingan Kriteria Berpasangan
Matriks  perbandingan  kriteria  berpasangan  digunakan  untuk  memetakan  nilai  skala  dari  persepsi responden  terhadap  kriteria  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana prasarana Sekolah/madrasah di Kabupaten Aceh Besar. Perletakan nilai skala pada matriks perbandingan kriteria  berpasangan  dilakukan  berdasarkan  persepsi  responden.  Matriks  perbandingan  kriteria berpasangan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan Xi.  Sebelum  Xi digunakan lebih lanjut, maka perlu memastikan seluruh persepsi responden mempunyai jawaban yang konsisten, dimana nilai CR harus <  0,1.  Dalam  hal  ini  seluruh  persepsi  responden  mempunyai  nilai  CR  <  0,1,  sehingga  seluruh  persepsi responden  dinyatakan  konsisten  dalam  memberikan  penilaian  tingkat  kepentingan  antar  kriteria. Selanjutnya nilai  Xi dari seluruh responden, perlu dicarikan nilai rata-rata Xi. Adapun nilai rata-rata Xi dari seluruh responden dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Urutan Nilai Xi Rata-rata
Gambar 3 memperlihatkan bahwa nilai Xi rata-rata tertinggi didapat pada kriteria sekolah/madrasah negeri  (K1)  sebesar  0,24.  Hal  ini  berarti  bahwa  kriteria  yang  dominan  perlu  dipertimbangkan  dalam penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  menurut persepsi stakeholders adalah  kriteria  sekolah/madrasah  negeri.  Selain  kriteria  sekolah/madrasah  negeri, urutan  kriteria  lainnya  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  menurut   persepsi stakeholders adalah    kriteria berada  di  lokasi/lahan  milik  negara  (tercatat  dalam  aset  negara)  (K4)  sebesar  0,18,  tidak  sedang mendapatkan  bantuan  pendanaan  (K5)  sebesar  0,16,  berada  di  wilayah  3T  atau  desa  berkembang (tertinggal,  terdepan,  dan  terluar)  (K3)  sebesar  0,16,  memiliki  minimal  1  (satu)  ruang  kelas  rusak
0.24 0.18
0.16 0.16 0.12 0.08 0.07 Sekolah/ madrasah negeri (K1) Berada di okasi/lahan milik negara (tercatat dalam aset negara) (K4) Tidak sedang mendapatkan bantuan pendanaan (K5) Berada di wilayah 3T atau desa berkembang (tertinggal, terdepan, dan terluar) (K3) Memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat/sedang (K2) Bangunan non permanen (komponen bangunan tidak sesuai) (K6) Jumlah siswa/i (kebutuhan/ tambahan ruang kelas) (K7)
berat/sedang  (K2)  )  sebesar  0,12,  bangunan non permanen (komponen  bangunan  tidak  sesuai)  (K6) sebesar 0,08, jumlah siswa/i (kebutuhan/tambahan ruang kelas) (K7) sebesar 0,07.

## 4.3   Evaluasi Kinerja Alternatif pada Masing-masing Kriteria
Alternatif  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh Besar  yang  ditinjau  dalam  penelitian  ini  adalah  sekolah/madrasah  negeri  dengan  kondisi  fisik  memiliki minimal 1 ruang kelas rusak berat/sedang. Dari hasil penilaian klasifikasi tingkat kerusakan, didapatkan hasil  1  sekolah  dengan  klasifikasi  tingkat  kerusakan  rusak  berat,  dan  30  sekolah/madrasah  klasifikasi tingkat kerusakan rusak ringan.
Sebagai  bahan  perbandingan  alternatif,  maka  diambil  5  sampel  sekolah/madrasah  negeri  dengan tingkat  kerusakan  bobot  persentase  tertinggi  yaitu:  SMP  N  2  Lembah  Seulawah  (A1),  SMP  N1  Mesjid Raya  (A2),  MIN  30  (A3), SD  N  Lamcot  (A4),  dan MAN  5  (A5).  Setiap  alternatif  tersebut  mempunyai kinerja tersendiri pada kriteria sekolah/madrasah negeri (K1), kriteria berada di lokasi/lahan milik negara (tercatat  dalam  aset  negara  (K4),  kriteria  tidak  sedang  mendapatkan  bantuan  pendanaan  (K5),  kriteria berada  di  wilayah  3T  atau  desa  berkembang  (tertinggal,  terdepan,  dan  terluar)  (K3),  kriteria  memiliki minimal  1  (satu)  ruang  kelas  rusak  berat/sedang  (K2),  kriteria  bangunan non permanen  (komponen bangunan tidak sesuai) (K6) dan kriteria jumlah siswa/i (kebutuhan/tambahan ruang kelas) (K7). Adapun rekapitulasi kinerja alternatif pada masing-masing kriteria dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Rekapitulasi skor kinerja alternatif pada masing-masing kriteria
No. Alternatif Kriteria Sekolah/ madrasah negeri (K1) Memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat/sedang (K2) Berada di wilayah 3T atau desa berkembang (tertinggal, terdepan, dan terluar) (K3) Berada di lokasi/lahan milik negara (tercatat dalam aset negara) (K4) Tidak sedang mendapatka n bantuan pendanaan (K5) Bangunan non permanen (komponen bangunan tidak sesuai) (K6) Jumlah siswa/i (kebutuhan/ tambahan ruang kelas) (K7) 1 A1 9,38 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 A2 7,89 4,60 8,89 10,00 0,00 0,00 9,89 3 A3 5,00 4,12 10,00 10,00 10,00 0,00 6,55 4 A4 10,00 3,81 10,00 10,00 10,00 0,00 2,11 5 A5 5,17 3,79 10,00 10,00 10,00 0,00 4,58
Tahap kedua AMK adalah mengevaluasi kinerja alternatif pada masing-masing kriteria yang berguna untuk  diperoleh  skor  kinerja  rata-rata  alternatif  pada  masing-masing  kriteria.  Tahap  kedua menginformasikan bahwa setiap kriteria mempunyai alternatif tersendiri yang perlu diprioritaskan dalam penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Bila dilihat  dari  kriteria  sekolah/madrasah  negeri,  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana sekolah/madrasah  yang  perlu  diprioritaskan  adalah  SD  N  Lamcot  (A4)  dengan  skor  kinerja  alternatif sebesar  10,00.  Bila  dilihat  dari  kriteria  memiliki  minimal  1  (satu)  ruang  kelas  rusak  berat/sedang, penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  yang  perlu  diprioritaskan  adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1) dengan skor  kinerja alternatif  sebesar 10,00. Bila  dilihat  dari  kriteria berada  di  wilayah  3T  atau  desa  berkembang  (tertinggal,  terdepan,  dan  terluar),  penanganan  rehabilitasi renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah yang perlu diprioritaskan adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1), MIN 30 (A3), SD N Lamcot (A4), dan MAN 5 (A5) dengan skor kinerja rata-rata alternatif sebesar 10,00.  Bila  dilihat  dari  kriteria  berada  di  lokasi/lahan  milik  negara  (tercatat  dalam  aset  negara), penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  yang  perlu  diprioritaskan  adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1), SMP N1 Mesjid Raya (A2),  MIN 30 (A3), SD N Lamcot  (A4),  dan MAN 5 (A5) dengan skor kinerja rata-rata alternatif sebesar 10,00. Bila dilihat dari kriteria tidak sedang mendapatkan  bantuan  pendanaan,  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah
yang  perlu  diprioritaskan  adalah  SMP  N  2  Lembah  Seulawah  (A1),  MIN  30 (A3),  SD  N  Lamcot  (A4), dan MAN 5 (A5) dengan skor kinerja rata-rata alternatif sebesar 10,00. Bila dilihat dari kriteria bangunan non permanen  (komponen  bangunan  tidak  sesuai),  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana sekolah/madrasah yang perlu diprioritaskan adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1) dengan skor kinerja rata-rata  alternatif  sebesar  10,00.  Bila  dilihat  dari  kriteria  jumlah  siswa/i  (kebutuhan/  tambahan  ruang kelas),  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  yang  perlu  diprioritaskan adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1) dengan skor kinerja rata-rata alternatif sebesar 10,00.

## 4.4   Matriks Kriteria Alternatif
Matriks  kriteria  alternatif  digunakan  untuk  menentukan  prioritas  alternatif  penanganan  rehabilitasi renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  mempertimbangkan beberapa  kriteria.  Penentuan  prioritas  alternatif  dilakukan  dengan  mengalikan  hasil  Xi  dengan  skor kinerja  alternatif,  lalu  hasilnya  dijumlahkan.  Adapun  matriks  kriteria  alternatif  penanganan  rehabilitasi renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah di Kabupaten Aceh Besar dapat diperlihatkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Matriks kinerja alternatif No.  Alternatif Hasil kali Xi dengan skor kinerja alternatif K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kinerja alternatif (Pi)  Prioritas 1 A1 2,21 1,23 1,56 1,75 1,61 0,80 0,68 9,85 1 2 A2 1,86 0,56 1,39 1,75 0,00 0,00 0,67 6,25 5 3 A3 1,18 0,51 1,56 1,75 1,61 0,00 0,45 7,06 3 4 A4 2,36 0,47 1,56 1,75 1,61 0,00 0,14 7,90 2 5 A5 1,22 0,47 1,56 1,75 1,61 0,00 0,31 6,93 4
Tahap ketiga AMK adalah membuat matriks kinerja alternatif yang berguna untuk diperoleh kinerja alternatif (Pi) sebagai acuan dalam penentuan prioritas penanganan rehabilitasi renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Nilai  Pi  tertinggi  hingga  terendah  menunjukkan  urutan prioritas penanganan rehabilitasi renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah di Kabupaten Aceh Besar. Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  urutan  prioritas  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  berdasarkan  kriteria  sekolah/madrasah  negeri,  memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat/sedang, berada di wilayah 3T atau desa berkembang (tertinggal, terdepan,  dan  terluar),  berada  di  lokasi/lahan  milik  negara  (tercatat  dalam  aset  negara),  tidak  sedang mendapatkan bantuan pendanaan (baik dari dana DAK, APBD dan/atau CSR), bangunan non permanen (komponen bangunan tidak sesuai), dan jumlah siswa/i (kebutuhan/tambahan ruang kelas). Dari seluruh persepsi stakeholders adalah SMP N 2 Lembah Seulawah (A1) sebagai prioritas 1 dengan nilai Pi sebesar 9,85, SD N Lamcot (A4) sebagai prioritas 2 dengan nilai Pi sebesar 7,90, MIN 30 (A3) sebagai prioritas 3 dengan nilai Pi sebesar 7,06, MAN 5 (A5) sebagai prioritas 4 dengan nilai Pi sebesar 6,93, dan SMP N1 Mesjid Raya (A2) sebagai prioritas 5 dengan nilai Pi sebesar 6,25

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  rekapitulasi  kuesioner  tahap  I  dari  79  sampel  sekolah/madrasah  negeri  di  Kabupaten  Aceh Besar,  terdapat  9  sekolah/madrasah  diidentifikasi  ruang  kegiatan  belajar  (RKB)  rusak  berat/sedang  dan tercatat  dalam  aset  negara,  15  sekolah/madrasah  diidentifikasi  RKB  rusak  berat/sedang  berdampak terhadap  keselamatan  dan  tercatat  dalam  aset  negara,  3  sekolah/madrasah  diidentifikasi  RKB  rusak berat/sedang berdampak terhadap keselamatan dan tidak tercatat dalam aset negara, 44 sekolah/madrasah diidentifikasi  RKB rusak  ringan  dan  tercatat  dalam aset  negara,  3 sekolah/madrasah  diidentifikasi  RKB rusak ringan dan tidak tercatat dalam aset negara, 5 sekolah/madrasah diidentifikasi tidak ada kerusakan. Berdasarkan  hasil  penilaian  klasifikasi  tingkat  kerusakan  menggunakan  Formulir  Penilaian  Kerusakan
sesuai  SE  DJCK  No.  47  tahun  2020,  didapatkan  hasil  1  sekolah  (SMP  negeri  2  Lembah  Seulawah) dengan  klasifikasi  tingkat  kerusakan  rusak  berat  bobot  penilaian  sebesar  54,23%  yaitu  pada  2  ruang kegiatan belajar (RKB) komponen bangunan tidak sesuai ( non permanen) dan tidak berdampak terhadap keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan, sedangkan sekolah/madrasah lainnya dengan hasil klasifikasi tingkat  kerusakan  rusak  ringan  bobot  penilaian  tertinggi  adalah  sebesar  24,97%,  dan  bobot  penilaian terendah adalah sebesar 1,50% dan tidak berdampak terhadap keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan.
Hasil  penelitian  didapatkan  kondisi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  di  Kabupaten  Aceh  Besar sudah  lebih  baik  dari  segi  fasilitas  gedung/bangunan  ruang  kegiatan  belajar  (RKB).  Kriteria  yang dominan  perlu  dipertimbangkan  dalam  penanganan  rehabilitasi  renovasi  sarana  prasarana sekolah/madrasah  adalah  kriteria  sekolah/madrasah  negeri  dengan  nilai  bobot  kriteria  sebesar  0,24. Prioritas  penanganan rehabilitasi renovasi  sarana  prasarana  sekolah/madrasah  adalah  SMP  N  2  Lembah Seulawah sebagai prioritas 1 dengan nilai kinerja alternatif sebesar 9,85, SD N Lamcot sebagai prioritas 2 dengan  nilai  kinerja  alternatif  sebesar  7,90,  MIN  30  sebagai  prioritas  3  dengan  nilai  kinerja  alternatif sebesar 7,06, MAN 5 sebagai prioritas 4 dengan nilai kinerja alternatif sebesar 6,93, dan SMP N1 Mesjid Raya sebagai prioritas 5 dengan nilai kinerja alternatif sebesar 6,25. Terhadap sekolah dengan klasifikasi tingkat kerusakan rusak berat agar dapat  dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang nantinya akan menjadi bahan verifikasi oleh Kementerian PUPR. Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut diharapkan melakukan Forum Group Discussion (FGD) agar dapat menemukan kriteria lainnya pada penanganan rehabilitasi renovasi sekolah dan madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh  Besar.  2021. Buku  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  angka  2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Indonesia.
Balai  Prasarana  Permukiman  Wilayah  Aceh.  2021. Laporan  pelaksanaan  kegiatan  tahun  2021 . Kementerian PUPR, Indonesia.
Kementerian  PUPR.  2008. Peraturan  menteri  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  nomor 24/PRT/M/2008  tentang  pedoman  pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  gedung .  Kementerian PUPR, Indonesia.
Kementerian  PUPR.  2020. Surat  edaran  direktur  jenderal  cipta  karya  nomor;  47/SE/DC/2020  tentang petunjuk  teknis standardisasi desain  dan  penilaian  kerusakan sekolah  dan  madrasah .  Kementerian PUPR, Indonesia.
Mulyadi,  B.  2019.  Prosedur  penentuan  prioritas  pemeliharaan  gedung  sekolah  menengah  atas  negeri  di Kabupaten  Balangan. Jurnal  Teknologi  Berkelanjutan  (Sustainable  Technology  Journal). 8(1),  pp. 19-23.
Presiden  Republik  Indonesia.  2019. Peraturan  Presiden  (perpres)  nomor  43  tahun  2019  tentang pembangunan,  rehabilitasi,  atau  renovasi  pasar  rakyat,  prasarana perguruan  tinggi,  perguruan tinggi  keagamaan  islam  dan  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah .  Kementerian  PUPR, Indonesia.
Rizki,  A.  M.,  &  Marina,  N.  2019.  Klasifikasi  kerusakan  bangunan  sekolah  menggunakan  metode convolutional  neural  network  dengan  pre-trained  model  VGG-16. Jurnal  Ilmiah  Teknologi  dan Rekayasa. 24 (3), pp. 197-206.
Supriadi,  A.  2018. Analytical  hierarchy  process  (AHP)  teknik  penentuan  strategi  daya  saing  kerajinan bordir , Deepublish, Yogyakarta.