Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KESESUAIAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 YANG MENGATUR EKSISTENSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
Ester Johana Elisabeth 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: esterjohanaelisabeth@gmail.com 1 , wiwikafifah@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
To  combat  organized  crime,  including  money  laundering,  whistleblowers  and  justice  partners  are involved  in  the  criminal  justice  system.  involve  both  those  who  committed  the  crime  and  those  who reported it, with the reporting witness being someone who was there when the crime was committed. While  these  offenders  are  actors  ready  to  assist  law  enforcement  authorities.  This  paper  examines  if SEMA No. 4 of 2011, which governs whistleblowers and justice collaborators, and Law No. 8 of 2011 are compatible  using  normative  legal  research  methodologies  with  a  statutory  and  conceptual  approach. The  study's  findings  indicate  that  SEMA  is  the  highest  regulation  governing  whistleblowers  and  justice collaborators because Law No. 8 of 2011 2010 does not regulate them..
Keyword: justice collaborator, money laundering, whistleblower

## Abstrak
Keikutsertaan  informan  serta  mitra  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  ialah  usaha  buat memberantas  kesalahan  terorganisir,  tercantum  pencucian  uang.  Termasuk  saksi  pelapor  serta pelakunya  sendiri,  bila  saksi  informan  merupakan  orang  yang  memandang,  mengikuti  serta  hadapi sendiri  perbuatan  kejahatan  tersebut.  Pelaku  ialah  pelaku  yang  mau  bekerja  sama  dengan  penegak hukum.  Penelitian  ini  memakai  metodologi  riset  hukum  normatif  dengan  pendekatan  hukum  serta konseptual buat mangulas bagaimana SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menata Whistleblower and Justice Co- Labs, kompatibel dengan UU No. 8 Tahun 2011. Hasil riset membuktikan kalau UU No. 8 tahun 2011- 2010  tidak  menata  mengenai  whistleblower  serta  kerjasama  yudisial,  oleh  sebab  itu  SEMA  ialah peraturan  penting  yang  menata  mengenai  whistleblower  serta  kerjasama  yudisial.  Perihal  ini memunculkan  pertanyaan  bagaimana  SEMA  No.  4  2010  cocok  dengan  No.  8  dari  Whistleblower Regulation and Judicial Cooperation Act 2010.
Kata kunci: justice collaborator, tindak pidana pencucian uang, whistleblower

## PENDAHULUAN
Penanganan  tindak  pidana,  khususnya  Perbuatan  kejahatan  terorganisir  semacam korupsi,  pencucian  uang  narkoba  ataupun  terorisme  menimbulkan  sebutan  baru  Justice Collaboratorio.  Mitra  hukum  merupakan  pelaku,  namun  bukan  selaku  pelaku  penting  yang membenarkan  kejahatannya  serta  mau  bersaksi  di  pengadilan.  (Nurmansyah  2020)  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Informan serta Saksi yang Bekerjasama( Mitra Hukum) menata salah satu wujud perlengkapan fakta ialah penjelasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
saksi. Dimana dalam SEMA ini terdapat saksi yang bekerja sama ataupun diucap pula rekanan hukum (Hafid 2019).
Beberapa contoh yang dikategorikan sebagai kejahatan teroganisir juga dapat dikaitkan dengan kesalahan kerah putih (white collar crime). Kesalahan kerah putih yakni kesalahan yang dicoba oleh pengusaha, banker, elit, atau pejabat yang memiliki peran dan fungsi strategis atau mengakses  kebijakan  strategis  melalui  tindak  pidana  terorganisir  yang  sangat  merusak  dan menimbulkan  korban  massal.  SEMA  menarangkan  kalau  arti  dari  sebutan  ini  yakni  buat mendorong  kesertaan  warga  dalam  menuntaskan  sesuatu  kesalahan  tertentu.  Kejahatan khusus yang disebutkan oleh SEMA yakni penggelapan, terorisme, kesalahan terpaut narkoba, pencucian  uang,  perdagangan  orang  serta  aktivitas  pidana  terorganisir  yang  lain.  Kongres Perserikatan Bangsa- Bangsa( PBB) mendeskripsikan kesalahan terorganisir selaku berikut:
“ Golongan  penjahat  sistematis  yakni  golongan  terstruktur  yang  terdiri  dari  3  orang ataupun  lebih  yang  terdapat  buat  waktu  durasi  tertentu  serta  bekerja  sama  dengan  arti  buat melaksanakan  satu  ataupun  lebih  perbuatan  kejahatan  yang  diresmikan  sesuai  dengan Konvensi  ini  ataupun  perbuatan  kejahatan  berat  buat  memperoleh  perbuatan  kejahatan segera.. penuntutan Finansial ataupun modul yang lain ” (Sugiri and others 2021)
Pencucian  uang (money  laundering) sebagai  kejahtaan  terorganisir  telah  Sebutan  yang diketahui  semenjak  tahun  1930  ini  lekat dengan bidang  usaha  laundry.  Industri  ini  dibeli  oleh mafia Amerika dari keuntungan ataupun aset sebagian industri gelap, yang setelah itu dipakai buat  mencuci  uang  hasil  transaksi  ilegal  berbentuk  prostitusi,  alkohol  ataupun perjudian..(November- and others 2022) Pencucian uang dicoba dengan nama yang berlainan, terdapat yang menyebutnya uang kotor, uang panas, uang ilegal ataupun uang ilegal. Pencucian duit  ialah  kesalahan  yang  mengaitkan  aktivitas  ekonomi  yang  dalam  batas-  batasnya  amat susah  buat  didetetapkan  keikutsertaan  badan  tidak  hanya  perbankan  yang  hingga  dikala  ini diketahui selaku alat aksi.  Metode money laundering ataupun pencucian uang terjalin dengan mengirim  uang  yang  didapat  dengan  cara  tidak  legal  lewat  bisnis  finansial  yang  kompleks, alhasil mengalutkan bermacam pihak buat melacak asal ide uang itu.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## METODE PENELITIAN
Dalam  riset  ini,  penulis  memakai  metode  riset  hukum  normatif.  Riset  hukum  standar oleh  Prof.  Peter  Mahmud  merupakan  cara  mempelajari,  menarangkan  serta  menciptakan prinsip  serta  yurisprudensi,  yang  esoknya  hendak  dipakai  buat  menanggapi  kasus  hukum. Amatan ini membuktikan kalau hukum bermaksud buat menciptakan bukti, ialah apakah kaidah hukum itu sesuai dengan norma hukum serta apakah norma hukum yang muat peranan serta sanksi itu sesuai dengan asas- asas hukum yang terdapat.
Penulis  memakai  pendekatan  hukum  dalam  melaksanakan  riset  ini  ialah  dengan menelaah  bermacam  peraturan  terkait  dengan  penguatan  whistleblower  serta  kerjasama yudisial buat mengetahui perbuatan pidana pencucian uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011
Whistleblower Dalam SEMA No. 4 diatur dengan cara nyata serta tekstual. Dalam SEMA ini,  whistleblower  didefinisikan  selaku orang  yang  memberi  tahu  sesuatu  kejahatan.  Informan kesalahan  yang  dirujuk  dalam  SEMA  yaitu  mereka  yang  mengenali  serta  memberi  tahu kesalahan tertentu yang dirujuk dalam SEMA serta tidak bersalah atas kesalahan yang mereka laporkan..(November-  and  others  2022) Whistleblower, SEMA  mempunyai  2  sifat  ataupun kedudukan ialah selaku informan cuma hingga memberi tahu sesuatu perbuatan pidana khusus serta dapat pula kedudukan informan tidak cuma buat memberi tahu namun pula selaku saksi. Dari bidang teknis, informan serta saksi sekaligus, SEMA tidak menata dengan cara perinci serta menyeluruh  perlindungan  apa  yang  bisa  diserahkan  pada  mereka(  cuma  pengaturan  apakah kesalahan  yang  dikabarkan  pula  dikabarkan  oleh  terlapor,  penindakan  perkaranya  informasi reporter  mempunyai  prioritas  atas  pemberitahuan).  Perihal  ini  terkait  dengan  ruang  lingkup SEMA yang cuma dimaksudkan buat membantu hakim menyambut serta mengerjakan masalah yang dikabarkan di pengadilan, alhasil tidak mengikat badan penegak hukum yang lain.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Secara umum, whistleblower Bagi kedudukannya, mereka bisa dibagi jadi 2 bagian ialah informan  serta  saksi.  Buat  kedua  kedudukan  itu,  hak-  hak  yang  diatur  dalam  peraturan perundang- undangan yang berlainan bisa dipaparkan selaku berikut:(Mulyadi 2014)
Pertama, whistleblower yang  cuma  berperan  selaku  reporter.  Pandangan  ini  berarti kalau  yang  berhubungan  tidak  dengan  cara  langsung  mendengar,  memandang  ataupun mengenali  jalannya  perbuatan  kejahatan.  Tegasnya,  informan  cuma  hingga  mengenali  data yang nantinya bermanfaat buat menguak bukti mengenai kejahatan yang dicoba oleh petugas penegak hukum. Whistleblower dalam penafsiran serta ruang lingkup KUHAP merupakan orang yang memberitahukan pada pihak berhak mengenai sesuatu perbuatan kejahatan yang dicoba, dicoba ataupun diprediksi. Perihal ini diatur dalam penafsiran informasi dalam pasal 1 angka 24 StPO, yang menerangkan kalau informasi merupakan informasi oleh seorang yang mempunyai hak  ataupun  peranan  hukum  pada  administratur  yang  berhak  kalau  sudah  terjalin  ataupun diduga terdapatnya perbuatan kejahatan.
Kondisi  itu  umumnya  berarti  kalau  informasi  itu  ialah  indikasi  keikutsertaan  orang ataupun warga  dalam tingkatkan penguatan  hukum  serta pencegahan  kejahatan.  Tidak  hanya KUHAP,  sebagian  peraturan  perundang-  undangan  menata  dengan  cara  spesial  peliputan, antara  lain  peliputan  perbuatan  kejahatan  penggelapan,  peliputan  pelanggaran  HAM  berat, pelaporan  narkotika,  psikotropika,  pelaporan  terorisme,  pelaporan  perbuatan  kejahatan. penangkalan  serta  pemberantasan  pencucian  uang  dan  lainnya.  Arti  informan  perbuatan kejahatan  penyuapan  berlainan  dengan  informan  perbuatan  kejahatan  biasa  bersumber  pada Bagian 1( 24) KUHAP.
Bagian  41ayat  (3)  UU  No.  31  Tahun  1990,  Pasal  42  jo  UU  No.  20  Tahun  2001 membagikan  informasi  ataupun  data  ataupun  komunikasi  yang  berhubungan  dengan perbuatan kejahatan korupsi pada aparat penegak hukum. Dengan cara fungsional, kedudukan warga  diperkuat  buat  megedarkan  hak  serta  peranan  dalam  menghindari  serta  membasmi korupsi.
Tidak  hanya  buat  memberi  tahu  perbuatan  kejahatan  korupsi,  tipe  perbuatan  pidana yang  diatur  dalam  peraturan  di  luar  KUHAP  pula  berperan  buat  menghindari  serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang.  Whistleblower  mempunyai  arti  tertentu  yang ditegaskan dalam Pasal 1 (2) PP No. 57 Tahun 2003.:
“ Whistleblower  ialah  orang  yang  sebab  kewajibannya  bersumber  pada  peraturan perundang-  undangan  PPATK,  memberi  tahu  transaksi  finansial  yang  merugikan  ataupun transaksi  kas  begitu  juga  ditentukan  oleh  hukum,  ataupun  orang  yang  dengan  cara  sukarela memberi tahu asumsi perbuatan kejahatan pada penyidik. Perbuatan kejahatan pencucian duit dalam penafsiran hukum ” .
Kehadiran  pelapor  yang  berperan  selaku  informan  perbuatan  kejahatan  diatur  dengan cara  normatif  dalam  KUHAP.  Tetapi  ketentuan  KUHAP  yang  terbatas  menyebabkan  lemahnya proteksi kepada seluruh berbagai bahaya serta teror yang membahayakan diri, jiwa serta atau ataupun  harta  benda  dan  keluarganya  bila  turut  melapor  selaku  dampak  dari  melotot Pemohon.  terjalin  serta  kesalahan  terjalin.  Pengaturan  hak  informan  yang  berperan  selaku informan  yang  lumayan  menyeluruh  terpaut  dengan  2  perbuatan  kejahatan  khusus,  ialah pelaporan korupsi serta pelaporan pencucian uang.
Kedua, whistleblower buat  berperan  selaku  saksi.  Format  ini  berarti  kalau  subjek  data yakni  informan  yang  melapor  serta  dengan  cara  langsung  mengenali,  memandang  serta merasakan  sesuatu  perbuatan  kejahatan  sudah  terjalin,  lagi  terjadi  ataupun  lagi  terjalin  serta dengan  cara  aktif  melaporkannya  pada  aparat  penegak  hukum.  Bukti  bisa  dimaksud  selaku informan  pula  muncul  selaku  saksi.  Tipe  saksi  ini  pada  dasarnya  berlainan  dengan  saksi  yang cuma berperan selaku saksi serta bukan selaku informan. Kualifikasi seseorang informan yang berperan selaku informan serta saksi wajib dibedakan dengan penafsiran informan serta saksi biasa  dengan  cara biasa.  Sedangkan  kualifikasi  buat  informan  saksi  berlainan  antara  informan serta saksi pada biasanya( yang bukan informan), kelihatannya pula terdapat perbandingan tipe perlindungan serta penghormatan buat tiap- tiap saksi dalam permasalahan kejahatan.
Terpaut  tindak  pidana  pencucian  uang,  kehadiran  saksi  pencegahan  serta pemberantasan perbuatan kejahatan pencucian uang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pencegahan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian Uang( UU No. 8 Tahun 2010) serta  Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun  2003.  Arti  saksi  Bagi  Peraturan  Pemerintah  No.  57
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tahun 2003, perbuatan kejahatan pencucian uang yakni orang yang bisa memandang apa yang dipunyanya serta membagikan data buat investigasi, penuntutan serta cara masalah perbuatan kejahatan pencucian uang yang disaksikannya.
Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 mengenai Aturan Cara Wajib Pelibatan Warga  serta  Penghargaan  Terpaut  Pencegahan  serta  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, pihak  yang  menginformasikan  pada  lembaga  ataupun  kepolisian  mengenai  terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan tidaklah informan. Setelah itu mengatakan UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 mengganti UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta  Korban  cuma  selaku“  pengungkapan  kenyataan”.  Quentin  Dempster  mendeskripsikan whistleblower selaku orang yang mengatakan kenyataan pada publik mengenai kasus, ancaman kesalahan ataupun korupsi.
Tidak hanya itu, dalam pesan ketetapan bersama antara Badan Perlindungan Saksi serta Korban (LPKS), Kejaksaan, Polri, KPK, serta Mahkamah Agung, saksi ialah mitra hukum yang pula ialah  pelaku  kejahatan  namun  mau  bekerja  dengan  hukum.  penerapan.  badan  buat menuntaskan permasalahan apalagi mengembalikan harta barang perbuatan kejahatan korupsi bila harta barang itu jadi kepunyaannya.
Justice collaborator merupakan orang yang melaksanakan aksi pidana ataupun ikut serta dalam seluruh wujud kesalahan terorganisir namun mau bekerja sama dengan otoritas penegak hukum  buat  meyakinkan  ataupun  menguak  kesalahan  terorganisir.  Kawan  kerja  hukum berfungsi  berarti  dal am  permasalahan  itu  sebab  ialah“  orang  dalam”  yang  ikut  serta  dalam perbuatan  kejahatan  itu,  alhasil  data  yang  diberikannya  jadi  prinsip  untuk  petugas  penegak hukum buat menciptakan bukti permasalahan itu.
Lalu,  gagasan justice  collaborator Pasal  26  ayat  (2) United  Nations  Convention  Againts Transnasional Organized Crime (UNCATOC), yang berbunyi:
“ Tiap negeri pihak harus memikirkan buat membuka mungkin, dalam kondisi yang pas, penurunan  hukuman  atas  tertuduhan  yang  memberkan  Kerjasama  yang  berarti  dalam penyelidikan  ataupun  penuntutan  atas  perbuatan  kejahatan  yang  tercakup  oleh  Kesepakatan ini. ”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Secara  yuridis,  pengertian justice collaborator Pasal  1  angka  (2)  UU  No  31  Tahun  2014 tentang Pelindungan Saksi serta Korban, yaitu:
“ Saksi pelaku yakni terdakwa, tersangka ataupun tahanan yang bertugas serupa dengan penegak hukum buat menguak sesuatu perbuatan kejahatan dalam permasalahan yang sama. ” Mitra hukum tidak dituturkan dengan cara jelas dalam hukum, cuma SEMA No. 4 tahun 2011  yang  menarangkan  dengan  cara  rinci  penafsiran  kawan  kerja  hukum  serta  wujud perlindungannya.  Tetapi  dengan  cara  sugestif,  proteksi  hukum  kepada  orang  yang  berperan selaku pelindung hukum diatur dalam sebagian UU:
“ dalam  perihal  penggugat  biasa  menerima  satu  berkas  masalah  yang  muat  sebagian perbuatan  kejahatan  yang  dicoba  oleh  sebagian  orang  terdakwa  yang  tidak  tercantum  dalam determinasi  Pasal  141,  penggugat  biasa  bisa  melaksanakan  penuntutan  kepada  tiap-  tiap tersangka dengan cara terpisah ” .
Dalam  aplikasi  hukum,  kehadiran  saksi  sejenis  ini  dibuktikan  kala  para  tersangka  yang bersama  pelakon  memilah  permasalahan  jadi  akta  terpisah  (masalah  penjatahan),  di  mana keduanya  muncul  selaku  saksi  satu  serupa  lain.  Dengan  cara  khusus,  tiap-  tiap  dari  mereka yakni tersangka serta saksi dalam permasalahan lain.
Sementara itu, keberadaan saksi kunci yang diatur dalam KUHAP membuat kedua pakar hukum  kejahatan  itu  memandangnya  berlainan.  Bagi  Hendar  Soetama,  salah  pengertian  kata saksi  bintang,  mengenang  maksud"  saksi  bintang",  dipakai  khusus  buat  bukti..(Ui  2012) Kelonggaran saksi dipakai dalam permasalahan di mana tersangka terdiri dari sebagian orang( kesalahan  partisipatif).  Responden  dipakai  selaku“  saksi  silang”  denga n  responden  yang  lain. Sebab berartinya  apa  yang  mereka  tuturkan, pemikiran  itu  tampaknyadepan Pada prinsipnya, kehadiran  kawan  kerja  hukum  dengan  cara  sugestif  disamakan  dengan  kehadiran  saksi kelapangan;  itu  pula  dengan  cara  sugestif  diatur  dalam  hukum  serta  aturan  metode  khusus. Dengan cara rinci, peraturan perundang- undangan itu bisa dijabarkan selaku berikut:
Pertama, Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 buat menata hak serta perlindungan saksi, informan ataupun saksi informan yang pula mengalami ikut serta dalam cara investigasi serta  investigasi,  ada  lumayan  fakta  buat  menegapkan  perintah  itu  yang  mana  mereka  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum,  namun  mereka  hendak  menemukan  Perlindungan mengenai rasa nyaman dalam perihal pemantauan kembali.
Kedua, Pasal  10  ayat  (2)  UU  No  13  Tahun  2006  jo  UU  No  31  Tahun  2014  Ditegaskan kalau  seseorang  saksi  yang  pula  jadi  terdakwa  dalam  masalah  yang  serupa  tidak  bisa dibebaskan  dari  tuduhannya  bila  kesalahannya  teruji  dengan  cara  yuridis  serta  memastikan, namun  kesaksiannya  bisa  dipergunakan  atas  kebijaksanaan  hakim  buat  memudahkan hukumannya. Hukum tidak mendeskripsikan tujuan yang lebih pas.
Pengadilan  diatur  tidak  cuma  oleh  UU  Perlindungan  Saksi  serta  Korban  No.  13  Tahun 2006  serta  UU  Perlindungan  Saksi  serta  Korban  No.  31  Tahun  2014,  namun  pula  oleh  Surat Edaran SEMA mendeskripsikan mitra kerja sama hukum selaku pelaku kejahatan khusus, namun bukan  selaku  aktor  kunci  yang  membenarkan  kejahatannya  serta  mau  bersaksi  di persidangan..(Rosen and others 2015) Dalam surat ketetapan bersama Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban( LPSK), Kejaksaan Agung, Polri, KPK, serta Dewan Agung, seseorang rekanan hukum  berperan  selaku  saksi,  namun  pula  selaku  pelaku  kejahatan.  mau  bekerja  dengan otoritas  polisi  selaku  saksi  buat  memutuskan  kesalahan  yang  ditemui.  Bagi  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No  4  Tahun  2011  mengenai  Perlakuan  Informan  serta Saksi  Koperasi,  ada  sebagian  prinsip  penaikan  seorang  selaku  karyawan  yang  sah,  ialah:  poin informasi merupakan salah satu pelakon perbuatan kejahatan yang teridentifikasi dalam SEMA ini,  membenarkan  perbuatan  kejahatan  yang  dikerjakannya,  bukan  pelakon  perbuatan kejahatan utama, serta membagikan penjelasan selaku saksi di sidang.
Seperti  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya,  peraturan  perundang-  undangan  dengan cara sugestif membenarkan kehadiran informan serta kawan kerja hukum. Tetapi sampai tahun 2011,  kehadiran  informan  serta  kawan  kerja  hukum  tidak  diakui  dengan  cara  akurat  dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4. SEMA melaporkan kalau whistleblower merupakan pihak yang  mengenali  serta  memberi  tahu  perbuatan  kejahatan  khusus,  serta  bukan  ialah  pelakon penting  dalam  perbuatan  kejahatan  itu.  Pada  dikala  yang  serupa,  kawan  kerja  hukum merupakan  salah  satu  pelakon  sebagian  kesalahan,  membenarkan  kejahatannya,  bukan pelakon penting dalam kesalahan itu serta membagikan penjelasan selaku saksi dalam cara itu.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Aktivitas  pidana  khusus  yang  dituturkan  oleh  SEMA  tercantum  penggelapan,  terorisme, kesalahan  terpaut  narkoba,  kesalahan  perdagangan  orang,  pencucian  duit,  serta  aktivitas pidana  terorganisir  yang  lain.  Akhirnya,  perbuatan  kejahatan  itu  memunculkan  bahaya  serta permasalahan  yang  serius  kepada  stabilitas  serta  keamanan  warga.  SEMA  melaporkan  kalau kehadiran  kedua  sebutan  ini  dimaksudkan  buat  mendesak  warga  supaya  ikut  serta  dalam pendeteksian sesuatu kesalahan khusus.
SEMA  ini  dimaksudkan  buat  membagikan  panduan  pada  majelis  hukum  serta  tubuh memadankan  mengenai  aplikasi  whistleblower  serta  proteksi  kesamarataan.  Meski  kehadiran SEMA  bertabiat  mengikat  dengan  cara  hukum,  tetapi  keberadaannya  dijadikan  prinsip  untuk majelis  hukum  yang  lebih  kecil.  Menurut  Wirjono  Prodjokoro  yang  menarangkan  kalau  Surat Edaran  MA  tidak  mengikat  antara  Pengadilan  Negeri  serta  Mahkamah  Agung,  ialah  dorongan untuk  mereka  yang  bisa  jadi  telah  mempunyai  gagasan  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  itu namun tidak percaya ataupun tidak berani buat melaksanakannya. mengatakan gagasan efisien mereka.
Sebab SEMA ini cuma berlaku terbatas di tingkatan pengadilan, hingga belum terdapat peraturan  eksekutif  untuk  badan  penegak  hukum  yang  lain  buat  mencegah  informan  serta karyawan  pengadilan.  Sementara  itu,  uraian  yang  serupa  dampingi  aparat  kepolisian  amat berarti buat menjauhi penggandaan usaha. Keserasian visi serta tujuan merupakan perihal yang sangat berarti.
Contoh kongkrit terjalin dalam permasalahan penggelapan, ialah pembatalan Red Notice Djoko  Tjandra.  Dalam  Tetapan  No  48  atau  Pid.  Sus-  Tpk  atau  2020  atau  PN.  Jkt.  Pst,  3  dari  4 tergugat  mengajukan  permohonan  perhimpunan  hukum,  tetapi  cuma  satu  permohonan  yang dikabulkan  ialah  Tommy  Sumardi.  Bersumber  pada  fakta  persidangan,  tersangka  teruji melaksanakan  perbuatan  pidana  suap  dengan  Djoko  Tjandra  dimana  tersangka  berperan menerima  uang  dari  Djoko  Tjandra  buat  kebutuhan  dokter.  Napoleon  Bonaparte,  Meter.  Sc., Kadivhubinter  Maber  Polrina  serta  Prasetijo  Utomo,  S.  I.  K.,  M.  Sc.,  Karo  Korwas  PPNS  Polri, buat  Sekretaris  NCB  di  Kadivhubinter  buat  mengubah  nama  Djoko  Tjandra  dari  sistem keimigrasian  ECS  lebih  dahulu  pada  Penghapusan  Nasional  2015  Sekretaris  Bank  Indonesia  di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Divhubinter  memasukkan  Djoko  Tjandra  selaku  DPO(  Catatan  Pencarian  Orang)  buat  sistem keimigrasian ECS.
29. 12. 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tetapan No: 48/ Pid. Sus-  Tok/  2020/  PN.  Jkt.  Pst,  menyatakan  jika  tersangka  Tommy  Sumardi  diklaim  bersalah dengan  cara  legal  serta persuasif atas  perbuatan  kejahatan  penggelapan  yang diajukan dalam salah  satu  dakwaan  pengganti  awal.  Dalam  tetapan  itu,  hakim  memidana  Tommy  Sumard dengan  pidana  penjara  2(  dua)  tahun  serta  kompensasi  sebesar  Rp100.  000.  000,  00(  seratus juta  rupiah)  dengan  determinasi  bila  terjalin  keterlambatan  pembayaran  kompensasi  ditukar dengan pidana penjara alternatif 6( enam) bulan...
Kedudukan  mitra  hukum  merupakan  buat  mendukung  cara  pembuktian  serta penuntutan  di  majelis  hukum  serta  buat  bisa  seluruhnya  menguak  permasalahan  kejahatan khusus,  paling  utama  yang  terpaut  dengan  kesalahan  terorganisir,  semacam  pencucian  duit. Tetapi,  tidak  gampang  buat  jadi  mitra  kerja  sama  hukum  yang  wajib  melampaui  tes  yang kencang.  Tidak  hanya  itu,  status  sah  collaborator  diserahkan  bila  bisa  ditentukan  kalau tertanggung  mempunyai  partisipasi  serta  kedudukan  yang  penting  dalam  mengetahui kesalahan serta membuktikan intensitas dalam mengetahui kesalahan dan membuktikan itikad baik serta keinginan yang ikhlas buat bekerja sama dengan badan kepolisian.
Buat  menetukan  seorang  selaku  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  (justice  collaborator) sesuai SEMA No 4 Tahun 2011, diatur sebagian prdoman selaku berikut:
• Yang bersangkutan ialah salah satu pelaku perbuatan pidana khusus begitu juga diartikan dalam SEMA, membenarkan kesalahan yang dikerjakannya, bukan pelaku penting dalam kesalahan itu, dan membagikan penjelasan selaku saksi di dalam cara persidangan.
• Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya melaporkan yang bersangkutan sudah membagikan penjelasan serta bukti- bukti yang penting alhasil Penyidik serta atau ataupun Penuntut Umum bisa mengatakan perbuatan kejahatan diartikan dengan cara efisien, menguak pelaku- pelaku yang lain yang mempunyai kedudukan lebih besar serta atau ataupun engembalikan aset- aset hasil sesuatu perbuatan kejahatan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
• Atas bantuannya itu, hingga kepada Saksi Pelaku yang bekerjasama begitu juga diartikan di atas, hakim dalam memastikan kejahatan yang akan dijatuhkan bisa memikirkan keadaan penjatuhan kejahatan berbentuk menjatuhkan kejahatan eksperimen bersyarat spesial serta atau ataupun menjatuhkan kejahatan berbentuk pidana penjara yang sangat ringan diantara tersangka yang lain yang teruji bersalah dalam masalah yang diartikan.
Bagian  ini  menarangkan  hasil  riset  dengan  cara  rinci,  tercantum  membuktikan  hasil kalkulasi, hasil analisa keinginan, dan lain- lain. Hasil riset ini pula bisa dihidangkan dalam wujud bagan  ataupun  lukisan,  dengan  determinasi  bagan  ataupun  lukisan  itu  tidak  bisa  sangat  jauh, sangat  besar.  ataupun  sangat  banyak.  Penulis  wajib  memakai  variasi  dikala  menyuguhkan bagan ataupun gambar, serta tiap bagan ataupun gambar yang dihidangkan wajib diruju dalam bacaan.  Sebaiknya  jangan  sertakan  bagan  keluaran  pemrosesan  informasi  SPSS  dalam postingan( penulis wajib memulai dari awal serta membuat bagan terpisah dalam bentuk yang dibutuhkan dalam template ini).

## Kesesuaian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010
Perbuatan  pidana  pencucian  uang  (money  laundering)  ialah  perbuatan  kejahatan  yang mempunyai  ciri  kalau  perbuatan  kejahatan  ini  bukan  ialah  perbuatan  kejahatan  tunggal melainkan perbuatan kejahatan dobel. Perihal ini diisyarati dengan wujud pencucian duit selaku kesalahan  inferior ataupun  secondary  crime,  sebaliknya  kesalahan  penting  ataupun  kesalahan asal  disebut  selaku  pre-  crime  ataupun  pra-  kejahatan.  Ketentuan  Pasal  1ayat  (1)  UU  No  8 Tahun  2010  mengatakan  kalau  pencucian  uang  merupakan  tiap  aksi  yang  bagi  determinasi peraturan perundang- undangan bersifat perbuatan pidana.
Pada  umumnya  pelaku  kesalahan  berupaya  merahasiakan  ataupun  menyembunyikan asal ide harta kekayaan hasil kejahatan dengan bermacam metode buat mempersulit penegak hukum dalam  menelusuri  pangkal harta  kekayaan  hasil  kesalahan  supaya  bisa  dipakai  dengan cara bebas. buat aktivitas sah serta illegal. Perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang ialah faktor penting, inti dari aksi melawan hukum serta aksi melawan hukum. Bila memandang money  laundering  dengan  cara  totalitas,  sesungguhnya  terdapat  2  aktivitas  ilegal  ataupun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melawan  hukum  yang  lebih  gampang  dibuktikan  ilegal  serta  aktivitas  ilegal  sesungguhnya dibedakan sama rata.
Dalam investigasi tindak kejahatan pencucian uang, mengakulasi fakta dalam investigasi tindak  kejahatan  pencucian  uang  tidaklah  mudah  dibanding  dengan  investigasi  perbuatan pidana biasa sebab perbuatan pidana pencucian uang ialah sesuatu kesalahan yang terorganisir ataupun  sesuatu  kesalahan  yang  terorganisir.  Pasti  saja,  buat  meyakinkan  kalau  anggaran  itu merupakan hasil  kejahatan, wajib  ditunjukkan  kalau  kesalahan  yang  membidik pada  anggaran itu  sudah  terjalin  ataupun  sudah  terjalin.  Jadi  pencucian  uang  senantiasa  terjalin  sehabis  aksi melawan hukum,  jadi tidak  terdapat  pencucian duit  melainkan  terdapat  aksi  melawan  hukum yang  berakhir  pada  kekayaan.  Tetapi,  aksi  melawan  hukum  tidak  lumayan  buat  menciptakan kekayaan, itu terkini komplit kala harta hasil pelanggaran dijual dengan asal ide yang tersamar.
Permasalahan di atas bisa diselesaikan bila saksi yang bekerja sama (mitra hukum) ikut serta  dalam  mengetahui  kesalahan  terorganisir,  khususnya  pencucian  uang.  Tetapi,  terkait pengaturan  informan  serta  pekerja  hukum,  belum  terdapat  peraturan  perundang-  undangan yang  menata  dengan  cara  spesial  apa  yang  bisa  dijadikan  referensi  pengungkapan  oleh informan serta pekerja hukum, apakah bisa digolongkan selaku pengungkapan kenyataan yang dilarang,  ataupun  kenyataan  yang  bertentangan,  yang  melawan  hukum,  melewati  wewenang serta  atau  ataupun  penyalahgunaan  kewenangan  ataupun  ikut  serta  dalam  aktivitas  yang mematikan kebutuhan penguasa ataupun kebutuhan umum.
Ulasan  hasil  riset  ialah  wujud  objektif  periset.  Oleh  sebab  itu,  diharapkan  penulis sanggup  menunjukkan  dengan  cara  detail  serta  mendalam  pertanyaan-  pertanyaan  yang  jadi hasil  penelitiannya.  Pada  bagian  ini,  pengarang  merujuk  pada  hasil  riset  lebih  dahulu  yang diterbitkan di jurnal ilmiah.
Bagian  ulasan  ini  diharapkan  bisa  membagikan  partisipasi  serta  warna  baru  untuk kemajuan  ilmu  wawasan,  khususnya  sesuai  dengan  artikel  yang  ditulis  dalam  aspek  ini.  Oleh sebab itu, pengarang amat menginginkan atensi lebih sebab ulasan tercatat ialah bagian berarti dari isi artikel dengan cara keseluruhan, yang bisa tingkatkan kualitas keilmuan..
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KESIMPULAN
Kerugian negara karena kasus pencucian uang sangat besar, namun masih banyak kasus tindak  pidana  pencucia  yang  yang  belum  terungkap.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  sulitnya mendapatkan  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi.  Saksi  merasa  enggan  untuk  memberikan kesaksian  karena  bisa  saja  mereka  mendapat  indimidasi  atau  ancaman  dari  pelaku  tindak pidana  tersebut.  Tidak  adanya  pengaturan  mengenai whistleblower dan justice  collaborator dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan Pemberantaran  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  membuat  sulitnya  pengungkapan  tindak  pidana  pencucian  uang. Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011, tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana seorang whistleblower maupun justice  collaborator pada  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang mendapat hak dan perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Saksi  Pelapor Tindak  Pidana  (Whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  (Justice Collaborator).
Lutfi  Nurmansyah,  2020,  Legal  Protection  for  Justice  Collaborator  in  Revealing  Criminal  Act Cases in Courts (Universitas Jayabaya)
Hambali  Thalib,  Sufirman  Rahman,  Abdul  Haris  Semendawai,  2017,  THE  ROLE  OF  JUSTICE COLLABORATOR  IN  UNCOVERING  CRIMINAL  CASES  IN  INDONESIA,  Universitas  Islam Indonesia.
Adi  Syahputra  Sirait,  2019,  Kedudukan  dan  Efektivitas  Justice  Collaborator  di  dalam  Hukum Acara Pidana, IAIN Padangsidimpuan.
Puteri  Hikmawati,  2013,  UPAYA  PERLINDUNGAN  WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Abdul  Haris  Semendawai,  SH.,  LLM.,  Ferry  Santoso,  Wahyu  Wagiman,  Bet  y  Itha  Omas, Susilaningtias,  Syahrial  Martanto  Wiryawan,  2011,  Memahami  WHISTLEBLOWER, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Syahir  Kuba,  2022,  Optimalisasi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Dalam  Rangka  Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Kadek  Yolanda  Zara  Octavany,  2018,  EKSISTENSI  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE  COLLABORATOR DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN
ORGANIZED CRIME DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG, Universitas Udayana Zhulfiana  Pratiwi  Hafid,  2019,  Justice  Collaborator  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban, Universitas Muslim Indonesia Rahmi  Dwi  Sutanti,  Barda  Nawawi  Arief,  2019,  KEBIJAKAN  FORMULASI  SAKSI  PELAKU  YANG BEKERJASAMA ( JUSTICE COLLABORATOR ) SEBAGA ALASAN PERINGANAN PIDNA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Muhammad  Fahrul,  Syahruddin  Nawi,  Baharuddin  Badaru,  2022,  Analisis  Undnag-Undang No.31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Ditinjau  Dari  Aspek Justice Collaborator , Universitas Muslim Indonesia Khrisna Lintang Satrio Nugroho, 2021, Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case , Universitas Airlangga
Amelia Elisabeth Putri Kusuma & Ade Adhari, 2021, Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia, Universitas Tarumanagaram
Ni  Luh  Made  Dwi  Pusparini,  A.  A.  Sagung  Laksmi  Dewi,  I  Made  Minggu  Widyantara,  2020,
URGENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA ( JUSTICE COLLABORATOR ) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Universitas Warmadewa
Hafjatali  Sayyed,  Dr.  Ajit  Kaushal,  2022,  Witness  protection  in  Contemporary  Society,  GD Goenka University
Padmakar Kashinath rao Dhondge, 2020, Australis’s Witness Protection Law: Analytical Analysis