Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI KANTOR CAMAT DUMAI TIMUR KABUPATEN DUMAI
Disya Anggreni Manurung 1
1 Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Riau, email: disyaanggreni@gmail.com

## Abstrak
Reformasi Birokrasi memiliki 8 program reformasi di Indonesia salah satunya program dalam penataan sumber  daya  manusia  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Afandi (2018:3) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu dan seni mengelola hubungan dan peran tenaga kerja secara efektif untuk memenuhi tujuan organisasi, karyawan, dan  masyarakat.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  tingkat  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  rangka reformasi  birokrasi  di  Kantor  Camat  Dumai  Timur  Kapubaten  Dumai.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Afandi (2018) yang menggunakan lima indikator tentang sumber daya manusia yaitu tugas kerja, kualitas kerja, kuantitas, ketetapan waktu dan efektifitas biaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada  di  Kantor  Camat  Dumai  menunjukkan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  baik  dalam  hal kinerja maupun disiplin sehingga terwujudnya program reformasi birokrasi yang di Kantor Camat Dumai Timur.
Kata kunci: Reformasi, Birokrasi, Sumber Daya Manusia.

## Abstract
Bureaucratic Reform has 8 reform programs in Indonesia, one of which is a program in structuring human resources which is regulated in the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 concerning the 2020-2024 Bureaucratic Reform Road  Map.  Afandi  (2018:  3)  defines  human  resource  management  as  the  science  and  art  of  effectively managing workforce relationships and roles to meet organizational, employee, and community goals. This research is to determine the level of quality of human resources in the context of bureaucratic reform in the East Dumai District Office, Dumai Regency. The theory used in this study is Afandi (2018) which uses five indicators regarding human resources, namely work assignments, work quality, quantity, timeliness and cost effectiveness. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the human resources in the Dumai District Office showed an increase in the quality of human resources both in terms of  performance  and  discipline  so  that  the  bureaucratic  reform  program  was  realized  in  the  East  Dumai District Office.
Keywords: Reform, Bureaucracy, Human Resources.
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Pendahuluan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Road  Map Reformasi  Birokrasi  Tahun  2020-2024,  mengatakan Reformasi  Birokrasi  memiliki  8  program  reformasi  di Indonesia salah satunya program dalam penataan sumber daya  manusia.  Reformasi  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik, berdampak  pada  kehidupan  bernegara,  dan  bermanfaat bagi masyarakat. Perlu adanya reformasi dalam birokrasi karena  menyangkut  penyelenggaraan  negara  untuk mewujudkan  perbaikkan  pada  penataan  sumber  daya manusia.  Reformasi  birokrasi  akan  berpengaruh  dan memberikan  dampak  positif  terhadap  sumber  daya manusia.  Permasalahan  sumber  daya  manusia  sebagian besar  berkaitan  dengan  kinerja  aparatur  pemerintahan yang  tugas  dan  kualitas  kerjanya  tidak  sebagaimana mestinya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan publik.
Aset  sumber  daya  manusia  yang  andal  dapat menjadi  sumber keunggulan kompetitif jangka panjang, karena mereka memiliki keahlian dan kompleksitas sosial yang  sulit  diduplikasi  oleh  pesaing.  Pelaksanaan reformasi  birokrasi  menunjukkan  bahwa  birokrasi pemerintah dapat berfungsi secara efektif sejalan dengan konsep  manajemen  modern,  yaitu  berbenah  dalam pembangunan  dan  melayani  masyarakat,  yang  menjadi tanggung jawab utama Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Afandi  (2018:3)  mendefinisikan  manajemen sumber  daya  manusia  sebagai  ilmu  dan  seni  mengelola hubungan  dan  peran  tenaga  kerja  secara  efektif  untuk memenuhi tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan  Sumber  daya  manusia  menurut  Hasibuan (2016) adalah ilmu dan seni yang mengatur interaksi dan tanggung jawab tenaga kerja untuk  memastikan mereka produktif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi, karyawan,  dan  masyarakat.  Sumber  Daya  Manusia merupakan dimensi dinamis dan unik disbanding dengan sumber daya yang lain.
Manusia  berbeda  dalam  kepribadian,  tujuan,  dan keadaan emosi mereka, dan setiap orang perlu ditangani
dan dikelola secara berbeda. Di setiap organisasi memilki karakter sumber daya manusia yang berbeda-beda, orang adalah sumber daya yang paling berharga karena mereka menggerakkan  dan  mengelola  sumber  daya  lainnya. Untuk  memajukan  organisasi  secara  efektif,  salah  satu kewajiban  organisasi  adalah  menempatkan,  mengelola, memotivasi, dan mengatur sumber daya manusianya.
Secara  khusus,  persoalan  kinerja  aparatur birokrasi pegawai negeri Sipil (PNS) yang dinilai masih belum berjalan sesuai rencana. Reformasi Birokrasi akan berdampak  langsung  pada  jalur  perbaikan  sistem kepegawaian  yang  harus  ditempuh.  Berbagai  keluhan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  yang  selama  ini diberikan  oleh  pemerintah,  penyalahgunaan  wewenang berupa  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  serta pengangkatan pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi untuk  Kedudukan  tersebut,  semuanya  mengarah  pada kinerja  aparatur  yang  kurang  baik  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, segala upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tingkat profesionalisme  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab, fungsi,  dan  tugas  kepegawaian,  meliputi  perencanaan, pengadaan (rekruitmen), pembinaan mutu, penempatan. , promosi,  penggajian,  kesejahteraan,  dan  pemutusan hubungan  kerja.  Sampai  saat  ini,  reformasi  berbasis kompetensi  atau  berbasis  penyelesaian  telah  dilakukan secara  menyeluruh  dan  progresif  dalam  adopsi  dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Pegawai masih kurang disiplin dan rasa tanggung jawab, yang merupakan masalah dalam suatu organisasi pemerintah.  Pemerintah  masih  berorientasi  pada  “ada uang  biar  lancar”  merupakan  hal  yang  berwarna-warni yang masih sering terjadi dan menyebabkan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih mau berurusan dengan pihak swasta dibandingkan dengan instansi pemerintah.
Reformasi  birokrasi  ini  juga  dilakukan  pada Kantor  Camat  Dumai  Timur  Kabupaten  Dumai. Kecamatan  yang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan urusan  Pemerintahan  Daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintah umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
masayarakat  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  dalam reformasi birokrasi yang dicanangkan secara nasional ini.
Kecamatan  berfungsi  sebagai  garis  koordinasi pemerintahan kabupaten/kota, Karena pemerintah kecamatan  berinteraksi  dengan  masyarakat  secara langsung dan bertugas  menyelenggarakan pemerintahan yang  menjadi  domain  wilayah  kabupaten/kota,.  Untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  kecamatan tentunya membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat dipercaya  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang prima.
Kinerja pegawai dibirokrasi publik menjadi pusat perhatian masyarakat dimana saat ini isu yang terjadi dan melakat di masyarakat adalah buruknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Guritno dan Waridin dalam  Ichsan  et  al  (2020)  mengatakan  kinerja  adalah perbandingan  antara  hasil  kerja  yang  telah  di  capai  dan standar  kerja  yang  ada.  Sedangkan  Hakim  (2010:  97) mengatakan  bahwa  kinerja  adalah  sebagai  hasil  kerja individu yang dalam suatu organisasi pada suatu periode waktu tertentu. Pemerintah sebagai sumber daya manusia dituntut  untuk  harus  memiliki  tugas  kerja  yang  jelas sesuai  SOP  kepegawaian,  serta  memiliki  kualitas  dan kuantitas  kerja,  memiliki  kedisiplinan  yang  baik  dan efektifitas  biaya.  Sehingga  dapat  memberikan  kepuasan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan.
Kecamatan  Dumai  timur  merupkan  salah  satu kecamatan yang ada di Kabupaaten Dumai. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  dalam  Peraturan Walikota  Dumai  Nomor  72  Tahun  2016  tentang kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas  pokok  dan  fungsi yaitu:  1)  Koordinasi  pemberdayaan  Masyarakat,  2) Koordinasi    ketentraman  dan  ketertiban  umum,  3) Koordinasi  penegakan  peraturan  perundangan,  4) Koordinasi  pemeliharaan  Prasarana  dan  fasilitas pelayanan  umum,  5)  Koordinasi  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan,  6)  Membina  pemerintahan desa/kelurahan,  7)  Pelayanan  masyarakat  yang  belum dilaksanakan desa/kelurahan, 8) Membina dan mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan  kelurahan,  9) memimpin,  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan Penyelenggaraan Pelayanan Teerpadu Kecamatan (PATEN), 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  daerah  yang  tidak  dilaksanakan
oleh  perangkat  kerja  pemerintahan  daerah  yang  ada  di kecamatan,  dan  11)  melaksanakan  tugas  lain  yang diperintahkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta  tata  kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  maka  untuk menjalankan  tugas  yang  telah  dilimpahkan  kepada Kecamatan  Dumai  Timur  sebagai  salah  satu  SKPD  di Pemerintah Kota Dumai, struktur organisasi Kecamatan Dumai  Timur  terdiri  atas  Camat  Dumai  Timur  dibantu oleh  Kesekretariatan  yang  terdiri  atas  Sekretaris Kecamatan,  Kasubag  Tata  Usaha,  serta  Kasubag Perencanaan,  Keuangan  dan  Aset.  Selain  itu  Camat Dumai Timur membawahi 5 (lima) Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat , Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan  Pembangunan  dan  Seksi  Ketentraman  dan Ketertiban. Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Timur membawahi  5  (Lima)  Kelurahan,  dimana  masing  – masing  Kelurahan  dipimpin  oleh  Lurah,  serta  dibantu oleh  Sekretaris  dan  3  (tiga)  Kepala  Seksi,  yakni  Seksi Pemerintahan,  Seksi  Pemberdayan  Masyarakat  dan Kesejahteraan  Sosial,  dan  Seksi  Ketentraman  dan Ketertiban.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu gaya inkuiri yang bertujuan untuk memahami karakteristik  objek  yang  diteliti  dalam  setiap  konteks fenomena  secara  keseluruhan  sekaligus  berusaha mendeskripsikan objek dan objek tersebut. subyek yang diteliti  sesuai  dengan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan.  Dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan umum  dan  luas  kepada  informan,  penelitian  kualitatif berusaha  memahami  fenomena  yang  dialami  partisipan penelitian, menurut Moleong (2017: 6). Teks tertulis dan lisan  dari  bahan  informasi  yang  diambil  dikumpulkan untuk  dipelajari.  Menurut  analisis  Sugiyono  (2010), ketika  informasi  dari  temuan  penelitian  dianalisis,  baik data  dari  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen digunakan  untuk  membuat  penelitian  yang  baik. Penelitian ini diambil dari beberapa informan penelitian
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
di  Kantor  Camat  Dumai  Timur  baik  itu  data  primer maupun skunder.
Alasan peneliti mengambil metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena dengan pendekatan ini peneliti dapat  mengetahui  tingkat  kulitas  sumber  daya  manusia dalam rangka reformasi birokrasi di Kantor Camat Dumai Timur Kabupaten Dumai.
Hasil dan Pembahasan :
Keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  di  Kantor Camat Dumai Timur Kabupaten Dumai dapat dilihat dari beberapa  indikator  Sumber  Daya  Manusia  menurut Afandi (2018) sebagai berikut:

## Tugas Kerja
Tugas  kerja  berarti  rincian  kegiatan  yang  harus dilaksanakan  oleh  pegawai.  Tugas  kerja  berarti  adanya kejelasan  tugas,  pokok  dan  fungsi  pegawai  disuatu organisasi. Idealnya setiap satuan organisasi yang dalam pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada  keahlian  serta keterampilan  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  maksimal serta memiliki kemandirian dalam pelaksanaannya.
Pegawai  di  Kantor  Camat  Dumai  Timur  sudah menjalankan pekerjaanya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  19  dalam  Peraturan  Walikota  Dumai  Nomor  72 Tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan  organisasi, tugas  pokok  dan  fungsi  yang  mengatakan  ada  11  tugas pokok dan fungsi pegawai  kecamatan. Meskupin dalam pelaksanaan  setiap  tupoksi  belum  optimal  namun pegawai  sudah  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan aturan yang berlaku dan menempatkan diri mereka sesuai dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing. Hal ini  juga  dapat  dilihat  dari  organisasi  kecamatan  yang sudah  memiliki  struktur  yang  jelas,  yang  terdiri  dari camat,  sekretaris  camat,  Kasubag  tata  usaha,  kasubag perencanaan keuangan dan aset, kasi pemerintahan, kasi pemberdayaan  masyarakat,  kasi  kesejahteraan  social, kasi  ekonomi  dan  pembangunan,  kasi  ketentraman  dan ketertiban.  Masing-masing  jabatan  dalam  struktur tersebut  sudah  memiliki  tugas  masing-masing  yang
tertuang  didalam  Rencana  Kerja  (Renja)  Kantor  Camat Dumai Timur tahun 2023.

## Kualitas kerja
Kualitas  kerja  adalah  hasil  kerja  yang  terstandar dan sesuai dengan yang diiinginkan. Kualitas kerja berarti hasil  kerja  yang  ditunjukkan  pegawai  dalam  rangka memberikan kinerja terbaik dalam suatu organisasi untuk penerima  pelayanan  pemerintahan.  Kesan  karyawan terhadap  kualitas  pekerjaan  atau  jumlah  pekerjaan  yang diberikan  kepada  mereka  dapat  digunakan  untuk menentukan  apakah  tugas  tersebut  sesuai  dengan  bakat atau keterampilan mereka. Apakah hasilnya positif atau negatif, Anda juga dapat mengetahui  kualitas pekerjaan karyawan  dengan  seberapa  baik  penyelesaiannya. Pekerjaan  karyawan  dapat  dikatakan  berkualitas  jika mampu menyelesaikannya dengan cepat atau tepat waktu sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan.  Standar  kerja seorang pekerja juga dapat ditentukan melalui  penilaian penerima  pelayanan  atau  penerima  hasil  kerja  pegawai tersebut.
Kualitas  kerja  pemerintah  kecamatan  Dumai Timur  menunjukkan  hal  yang  cukup  baik,  Pegawai Kantor  Kecamatan  Dumai  Timur  yang  mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya demi menjamin kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Pegawai juga selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan,  mampu memuaskan kebutuhan masyarakat, dan tidak membeda- bedakan dalam memberikan pelayanan.

## Kuantitas kerja
Kuantitas,  yaitu  jumlah  hasil  dari  produksi  kerja karyawan. Dalam artian kuantitas kerja berarti seberapa besar  dan  banyak  jumlah  pekerjaan  yang  dapat dihasilakan  oleh  pegawai  tersebut.  Kuantitas  yang disebutkan di sini dapat merujuk pada kuantitas unit yang dibuat  atau  siklus  aktivitas.  Misalnya,  jika  seorang karyawan mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam  jangka  waktu  yang  ditetapkan  oleh  organisasi, maka volume pekerjaannya dapat dianggap baik.
Kantor Kecamatan Dumai Timur dalam menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
ditetapkan  dan  dibantu  oleh  seluruh  petugas  yang ditunjuk. Kehadiran personel yang memberikan layanan tepat  waktu,  kesepakatan  bersama  untuk  mengambil keputusan, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu.
Meskipun  demikina,  peneliti  melihat  hasil  kerja Pegawai  Kantor  Camat  Dumai  Timur  belum  optimal secara  kuantitas  kerja.  Karena  pasalnya  beberapa pelayanan  surat  menyurat  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  belum  dapat  dilaksanakan  secara  cepat, dalam  artian  penyelesaian  pekerjaan  belum  dapat dilaksanakan  secara  efisien.  Mereka  menyelesaikan pekerjaan  secara  efektif  yaitu  baru  hanya  berorientasi pada  ketepatan  waktu  pengerjaan,  namun  belum  dapat menyelesaikan  dengan  kurang  dari  jangka  waktu  yang ditentukan.  Padahal  dengen  perkembangan  kehidupan sosial  dan  semakin  pesatnya  kebutuhan  pelayanan masyarakat saat ini, reformasi birokrasi menuntut sumber daya  manusia  atau  pegawai  agar  dapat  memberikan pelayanan  bukan  hanya  berorientasi  pada  keefektifan penyelesaian  pekerjaan  namun  juga  berorientasi  pada efisiensi hasil pekerjaan.

## Ketepatan Waktu
Jika  dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil keluaran  dan  optimalisasi  waktu  yang  tersedia  untuk operasi lainnya, ketepatan waktu adalah derajat kegiatan yang dilakukan pada awal waktu yang ditentukan.
Berdasarkan  penelitian  agar  dapat  melayani masyarakat  dengan  baik  dan  menyelesaikan  tugas  tepat waktu,  pegawai  kantor  kecamatan  Dumai  Timur memberikan  pelayanan  public  secara  prima  kepada masyarakat.  Strategi  pelayanan  ditunjukkan  dengan adanya  petugas  yang  melaksanakan  tugas  sesuai prosedur,  adanya  petugas  yang  mampu  memahami kebutuhan masyarakat, dan adanya petugas yang mampu memberikan  solusi  atas  permasalahan  pelayanan. Menghasilkan  pelayanan  yang  memuaskan  masyarakat. Menurut penelitian, skor kepuasan layanan masuk dalam kategori “cukup baik” atau 67%.

## Efektifitas biaya
Efektifitas biaya berarti menggunakan biaya yang tepat  dan  efisien.  Pemerintah  kecamatan  harus
memperhatikan  biaya  pelayanan  kepada  masyarakat. Pasalnya  jangan  sampai  biaya  yang  dikeluarkan masyarakat malah memberatkan penerima layanan. Pada Kantor Camat Dumai Timur sudah terdapat keefektifitasan  biaya,  karena  hal  ini  dapat  dilihat  dari besaran  biaya  pelayanan  sudah  sesuai  dengan    Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan  dan  biaya pelayanan.  Beberapa  pelayanan  di  Kantor  Camat diberikan  secara  gratis  kepada  masyarakat  seperti pelayanan kependudukan, pelayanan umum. Namun ada beberapa  pelayanan  yang  memang  memerlukan  biaya seperti  pelayanan  perizinan  dan  pelayanan  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## Kesimpulan
Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia dalam  rangka  Reformasi  Birokrasi  di  Kantor  Camat Dumai Timur Kabupaten Dumai sudah cukup baik.   Ini bisa  dilihat  dari  tiga  indikator  berikut: Pertama ,  tugas pokok.  Pegawai  di  Kantor  Camat  Dumai  Timur  sudah menjalankan pekerjaanya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  19  dalam  Peraturan  Walikota  Dumai  Nomor  72 Tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan  organisasi, tugas  pokok  dan  fungsi  yang  mengatakan  ada  11  tugas pokok  dan  fungsi  pegawai  kecamatan. Kedua ,  kualitas kerja, kualitas kerja pemerintah kecamatan Dumai Timur menunjukkan  hal  yang  cukup  baik. Ketiga ,  kuantitas kerja,  sumber  daya  manusia  atau  pegawai  di  Kantor Camat  Dumai  Timur  baru  memberikan  pelayanan  yang berorientasi  pada  keefektifan  dalam  penyelesaian pekerjaan, namun belum berorientasi pada efisiensi hasil pekerjaan. Keempat, ketepatan  waktu,  pegawai  sudah memberikan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  secara  tepat, hal  ini  dapat  dilihat  dari  skor  kepuasan  layanan  masuk dalam  kategori  “cukup  baik”  atau  67%. Kelima, efektifitas  biaya,  besaran  biaya  pelayanan  sudah  sesuai dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan biaya pelayanan di Kantor Camat Dumai Timur.
Daftar Pustaka :
Afandi,  P.  (2018).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (Teori,  Konsep  dan  Indikator).  Riau:  Zanafa Publishing.
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Chris  Rowley  dan  Keith  Jackson,  2012.  Manajemen Sumber Daya Manusia : The Key Consept, Cetakan Kesatu : PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Erinaldi, E. (2021). Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Camat  Dumai  Timur. Restorica:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Administrasi  Negara  Dan  Ilmu  Komunikasi , 7 (1), 7–13. https://doi.org/10.33084/restorica.v7i1.2174
Handrian, E.,  Putriani, S. (2828). Kaharuddin Nasutian No.  113  Perhentian  Marpoyan. Jl.  Kaharuddin Nasutian  No.  113  Perhentian  Marpoyan , 9 (2),  1–
12.
Hasibuan.,    Malayu  S.P  (2013).  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta PT. Bumi Aksara.
Humune, J. P., Rumapea, P.,  ... (2017). Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Pada  Masyarakat  Pesisir Pantai  Di  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Jurnal Administrasi
… . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/
view/16808%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index .php/JAP/article/viewFile/16808/16328
Kesumawati, S.  I.,   Rusmana, S. C.  (2019). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Fabu Hotel Bandung. Skripsi Tesis , 16– 66.
Moleong, L ,2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung.
Muriany,  T.,    Ruhunlela,  V.  (2021).  Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PUBLIC  POLICY  (Jurnal  Aplikasi  Kebijakan Publik Bisnis) , 2 (1), 1–20. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p1-20
Nuna,  M.  et  al.  (2022).  Analisis  Reformasi  Birokrasi Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan Buntulia  Kabupaten  Pohuwato. Economic  and Digital Business Review , 3 (2), 356–368.
Pangemanan,  S.  (2018).  Pengembangan  Sumber  Daya Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Meningkatkan Kinerja  Di  Kecamatan  Kota  Ternate  Selatan. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Pardede,  A.  C.,    Mustam,  M.  (2020).  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Pegawai  Negeri  Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Semarang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 6 (4), 122–140. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/artic le/view/17588
Prihatin,  M.,  Zaili  Rusli,    Hasim  As’ari.  (2021).
Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Camat Dumai  Kota. Jurnal  Niara , 14 (3),  266–274. https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7378
Publik, J. A. (2022). ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK . 4 (2), 11–24.
Rustandi,  Abduh,  T.,    Suriani,  S.  (2022).  Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  Kepolisian  Pada  Kepolisian  Daerah Sulawesi  Selatan. AKMEN  Jurnal  Ilmiah , 4 (2),
134–142. http://e-jurnal.stienobel-
indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/318
Saputra,  A.  K.  P.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan,
Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap
produktivitas  Karyawan  Pada  Pt.  Pos  Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Sedarmayanti, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi  Birokrasi,  dan  Manjemen  Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama : Bandung.
Sugiyono.  (2003).  Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualtitatif dan R  D. Bandung: Alfabeta.
Sinaga, C. M. (n.d.). Laporan pengesahan judul proposal mahsiswa . 1 .