JURNAL AUDIENS VOL. 4, NO. 4 (2023)                                                                                                                           https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.291

## Kajian Etika dan Hukum Media Penyiaran tentang Pidato Susilo Bambang Yudhoyono soal Pengkhianatan Partai Nasdem di Kompas TV
Ari Wijayanto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ari.wijayanto.isip21@mail.umy.ac.id Rasendriya Arka Reswara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia r.arka.isip21@mail.umy.ac.id Zain Ammar Hafeez Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia zain.ammar.isip21@mail.umy.ac.id
Diserahkan: 10 November 2023; Direvisi: 23 Desember 2023; Diterima: 29 Desember 2023

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the role of broadcasting media ethics and law in Responding to Susilo Bambang Yudhoyono's Speech on Nasdem Party Betrayal on Kompas TV. This research method uses descriptive qualitative where data is collected using literature study techniques that refer to previous research and theories related to communication ethics. This research suggests that Kompas TV in responding to Susilo Bambang Yudhoyono's Speech about the Betrayal of the Nasdem Party has fulfilled the broadcasting ethics and laws that apply in Indonesia. This is proven by the finding that Kompas TV has met journalistic ethical standards by presenting balanced information.
Keywords: Ethics; Law; Broadcasting Media

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etika dan huku media penyiaran dalam Menyikapi Pidato Susilo Bambang  Yudhoyono  soal  Pengkhianatan  Partai  Nasdem  di  Kompas  TV.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif deskriptif dimana data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka yang merujuk penelitian terdahulu dan teoriteori yang berkaitan dengan etika komunikasi. Penelitian ini mengemukakan hasil bahwa Kompas TV dalam menyikapi Pidato Susilo Bambang  Yudhoyono  soal  Pengkhianatan  Partai  Nasdem  telah  memenuhi  etika  dan  hukum  penyiaran  yang  berlaku  di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan bahwa Kompas TV telah memenuhi standar etika jurnalistik dengan menyajikan informasi secata berimbang.
Kata Kunci: Etika; Hukum; Media Penyiaran

## PENDAHULUAN
Media massa adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan distribusi informasi secara massal kepada khalayak  luas.  Tujuan  dari  komunikasi  ini  adalah  untuk  mempengaruhi  khalayak  melalui  hiburan, pendidikan, dan bentuk media lainnya dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Masyarakat saat ini ditandai dengan peningkatan globalisasi yang cepat dan meluas, peran media dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dihindari, kelangsungan hidup media massa hingga saat ini, dan semakin banyaknya stasiun, perusahaan, dan media massa, serta website dan program yang disajikan oleh pengelola media media cetak dan elektronik (Khatimah, 2018).
Radio dan televisi yang merupakan media digital, yang semula berada di ranah badan usaha milik negara. Hal ini terkait dengan konsep kuno tentang gelombang radio yang terbatas dan tingginya biaya pengoperasian stasiun penyiaran, pemilik media seringkali berperan sebagai elite bisnis yang dekat dengan elite pemegang kekuasaan. Bisnis mereka seringkali bergantung pada kekuatan politik (AB, 2018). Televisi adalah sebuah prosedur komunikasi media dengan khalayak luas (komunikasi media massa). Isi acara televisi hanya berupa informasi audio visual yang bergerak dan sinkron. Audiens yang dituju bisa lokal, regional dan global. Televisi dianggap sebagai media massa yang mempunyai dampak signifikan terhadap psikologi penontonnya (AB, 2018).
Seiring berjalannya era yang semakin digital, media harus memiliki aturan berupa etika dan hukum dalam sebuah penyiaran. Di era informasi digital, hal tersebut sudah menjadi hal yang pasti. Jika tidak, maka akan banyak masyarakat yang akan terkena dampaknya. Masyarakat akan kesulitan untuk memilih berita objektif yang disediakan oleh berita dan media. Proses demokratisasi di Indonesia membiarkan masyarakat  menjadi  pemiliknya  dan  pengendali  utama  bidang  penyiaran.  Media  penyiaran  harus melaksanakan peran pelayanan masyarakat sehat. Peran siarannya adalah media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, kendaraan inspirasi, dan pemberdayaan masyarakat (Kustiawan et al., 2022).
Penelitian ini dilakukan karena mengupas permasalahan di bidang media penyiaran, berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini tergolong baru karena menganalisis pidato Susilo Bambang Yudhoyono tentang pengkhianatan partai Nasdem dalam siaran langsung di Kompas TV dalam konteks media penyiaran, sebuah topik yang relatif baru terkait perkembangan media di era digital. Inovasinya terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kewajiban dan tanggung jawab media dalam  menyikapi,  serta  dampak  undang-undang  terkait  dalam  menangani  isu-isu  politik  besar, memberikan  perspektif  baru  mengenai  keseimbangan  antara  kebebasan  pers  dan  aspek  hukum. Penelitian terdahulu tentang peran etika dan hukum dalam media penyiaran pernah dilakukan oleh Ali Mustofa  (2012)  berjudul  “Etika  Pemberitaan  Partai  Politik  di  Televisi  (Kasus  Pemberitaan    Partai Demokrat di Metro TV dan TV One)”. Bahwa liputan politik Metro TV dan Tv One mengenai Partai Demokrat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan merek Demokrat dalam jangka panjang.
Selain itu, terdapat juga konflik kepentingan antara kedua stasiun tersebut dan campur tangan pemilik terhadap kendali editorial cukup terlihat. Selain itu, pemilik media juga kurang memiliki latar belakang jurnalistik.  Hal  ini  bisa  menjadi  contoh  pemilik  media  yang  juga  wirausahawan  yang  cenderung mengutamakan kepentingan kolektifnya dibandingkan kepentingan publik. Jika dikaitkan dengan kasus jurnalis di kedua stasiun TV tersebut yang melanggar kode etik jurnalistik, maka timbul pertanyaan siapa atau lembaga apa yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan memutuskan hukuman bagi jurnalis yang melanggar kode etik. Sebenarnya UU Pers menyatakan Dewan Pers tidak mempunyai peran dalam mengatur kode etik. UU Pers tidak memiliki kewenangan yang jelas bagi Dewan Pers untuk mengambil keputusan, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar kode etik (Mustofa,
2012). Penelitian terdahulu selanjutnya terkait peran etika dan hukum dalam media penyiaran pernah dilakukan  oleh  Silvana  Oktanisa  (2023)  berjudul  Kajian  Moralitas  Dan  Etika  Terhadap  Pelaksanaan Hukum Media Di Indonesia. Penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa Penelitian moral dan etika  mengenai  penerapan  undang-undang  media  merupakan  tiga  objek  yang  saling  bersinggungan. Ketika undang-undang media mengatur penggunaan media hanya dalam bentuk peraturan yang disahkan oleh pemerintah, etika muncul sebagai cerminan kritis terhadap nilai-nilai moral yang dituangkan dalam undang-undang  media.  Etika  sama  dengan  moralitas,  dan  ketika  etika  digunakan  untuk  mengatur perilaku manusia, maka etika mempunyai hubungan yang jelas dengan penerapan dan kepatuhan hukum media (Oktanisa et al., 2023).
Penelitian  terdahulu  berikutnya  tentang  peran  etika  dan  hukum  dalam  media  penyiaran  pernah dilakukan  oleh  Marnia  Rani  (2014)  berjudul  “Peran  Lembaga  Penyiaran  Televisi  Dalam  Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa UU Penyiaran mengatur bahwa konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran harus tetap netral dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Penyiaran harus didasarkan pada prinsip kepentingan,  keadilan  dan  kesetaraan,  kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman,  kemitraan,  etika, independensi,  kebebasan  dan  tanggung  jawab.  Kode  Etik  Jurnalistik  mengatur  bahwa  dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, jurnalis harus bertindak independen dan memberitakan berita secara akurat, seimbang, dan tanpa niat jahat, bekerja secara profesional, selalu menguji informasi, dan memberitakan secara adil dan tanpa niat jahat. Mencampur fakta dan pendapat, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Media penyiaran memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyediakan informasi yang berdampak pada masyarakat (Rani, 2014).
Namun,  ada  persoalan  etika  dan  hukum  yang  perlu  dianalisis  dalam  pidato  Susilo  Bambang Yudhoyono di Kompas TV tentang pengkhianatan terhadap Partai Nasdem. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini dirumuskan dengan Bagaimana media penyiaran khususnya Kompas TV menyikapi siaran Susilo Bambang Yudhoyono tentang pengkhianatan terhadap Partai Nasdem dari sudut pandang etika penyiaran?  Bagaimana  undang-undang  mengatur  peran  serta  tanggung  jawab  media  penyiaran  dalam kasus seperti ini?

## KAJIAN PUSTAKA

## ETIKA
Pengertian  etika  memaksudkan  pengertian  yang  lebih  luas  dan  mendalam  dibandingkan  definisi. Terminologi  “etika”  secara  etimologis  berasal  dari  Yunani,  “ ethos ”,  yang  berarti  “ common  habits ”  atau kebiasaan  yang  berkaitan  dengan  Tindakan  atau  tingkah  laku  manusia,  dan  arti  yang  terakhir  inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar yaitu Aristoteles (384-322 s.M.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Khoirul Muslimin, 2022).
Etika umumnya berkaitan dengan perkataan baik yang merupakan istilah dari Bahasa latin yaitu “ mos ” dengan  bentuk  jamak  “ mores ”  yang  memiliki  makna  kebiasaan  dalam  kehidupan  untuk  melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk (Giantika, 2019). Sanders menyebutkan bahwa etika merupakan pemikiran kritis, rasional, dan sistematis tentang moralitas sehingga dapat diketahui apakah suatu perbuatan didasari oleh penilaian etis yang memadai atau tidak (Armanda Riyanto, 2019).
Etika komunikasi  termasuk seni dalam berbicara atau tata kesopanan dalam berbicara untuk bisa dipahami  oleh  publik,  etika  bicara  bisa  menunjukkan  kualitas  moral  diri  seseorang  sebab  cara menyampaikan ide, gagasan lewat bahasa akan ketahuan tingkat derajat dan martabat serta bobot etika moral seseorang, sehingga sering kita mendengar bahwa bahasa itu menunjukkan jati dirinya, siapa dia, bahkan menunjukkan identitas bangsanya.

## HUKUM MEDIA MASSA
Hukum memiliki banyak lingkup, dalam penelitian ini yang akan dibahas akan difokuskan pada hukum media massa. Norma hukum merupakan sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Hukum media massa merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan  kepentingan  umum  berkaitan  dengan  aktivitas  komunikasi  yang  diperantarai  teknologi media.
Pada  dasarnya  landasan  hukum  untuk  media  massa  mengacu  pada  pengakuan  akan  kebebasan berkomunikasi bagi setiap manusia. Seperti tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Internasional Tentang Politik dan Hak-hak Sipil 1966, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk  berpendapat  tanpa  mendapat  tekanan  dan  berhak  untuk  mengekspresikan  diri  yang  meliputi mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, ide, dan segala bentuk ekspresi diri yang lain, baik secara tertulis maupun lisan melalui media yang diinginkan (Kurniawan, 2021).
Pasal  1  Undang-undang  No.32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  menyebutkan  bahwa  siaran  adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,  karakter,  baik  yang  bersifat  interaktif  maupun  tidak,  yang  dapat  diterima  melalui  perangkat penerima siaran. Dalam pasal 1 Undang-undang No.32 tahun 2002 juga disebutkan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel,  dan  atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selain pengertian di atas, dikatakan dalam media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat (Morissan, 2018).
Media penyiaran terbagi menjadi dua yaitu media radio dan media televisi. Kedua media tersebut menjadi  saluran  jaringan  yang  efektif  dalam  menyampaikan  informasi  dan  mewujudkan  demokrasi (Kholik, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berusaha meneliti tentang   kajian etika dan hukum media penyiaran tentang pidato Susilo Bambang Yudhoyono soal pengkhianatan partai Nasdem di Kompas TV. Sesuai dengan rumusan masalah yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif erat dengan paradigma post positivisme. Penelitian kualitatif didedikasikan untuk memperoleh pemahaman komprehensif  tentang  isu-isu  kemanusiaan  dan  sosial.  Karena  para  ilmuwan  mengetahui  bagaimana subjek menafsirkan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap tindakan mereka. Penyelidikan dilakukan dalam konteks naturalistik, bukan sebagai akibat dari perlakuan atau perubahan variabel.
Merriam (2009) menjelaskan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk membuat penelitian kualitatif.  Langkah-langkah  dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  membaca  literatur,  membuat kerangka  teori,  menemukan  masalah,  mengembangkan  pertanyaan,  dan  memilih  sampel ( purposive sampling ). (Prihatsanti et al., 2018)
Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  menggambarkan  ciri-ciri  fakta  atau  situasi  yang  sebenarnya, namun laporan yang dihasilkan penelitian harus bersifat holistik, sehingga peneliti harus mengetahui dan memahami  ciri-ciri  penelitian  kualitatif  sebelum  memulai  proses penelitian.  (Anwar,  2017).  Dalam analisis  dan  penafsiran  data  (interpretasi),  yaitu  peneliti  menganalisis  atau  menafsirkan  data  untuk menghasilkan  ide  atau  teori  baru.  (Creswell  dalam  Anwar,  2017).  Dalam  pelaporan  ini  peneliti menyimpulkan penelitian kualitatif deskriptif dan menulis laporan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).
Sebagaimana  yang  diketahui  penelitian  kualitatif  memerlukan  data  yang  diformat  secara  deskriptif (Subandi, 2011).
Dalam  operasionalnya,  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  sebagai berikut.  Pertama,  identifikasi  masalah  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  etika  dalam  Pidato  Susilo Bambang Yudhoyono soal Pengkhianatan Partai Nasdem di Kompas TV.  Kedua, kajian literatur yang merujuk  penelitian  terdahulu  dan  teoriteori  yang  berkaitan  dengan  etika  komunikasi.  Ketiga, pengumpulan  d  ata  tentang  hukum  dan  etika  dalam  Pidato  Susilo  Bambang  Yudhoyono  soal Pengkhianatan Partai Nasdem di Kompas TV. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Keempat melakukan analisis data dengan merujuk pada buku dan jurnal.  Kelima, menyajikan laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal.
Pada bagian ini harus memuat metode dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis. Terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik analisis penelitian dan teknik validitas dan atau reliabilitas yang sudah dilakukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus  mengenai  etika  dan  hukum  dalam  dunia  politik  kerap  kali  menjadi  isu  yang  hangat  untuk dibicarakan. Salah satu kasus tersebut ialah adanya pengkhianatan partai Nasdem yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya yang direkam oleh Kompas TV. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang mengundang emosional banyak kader dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Bagaimana tidak, Susilo Bambang Yudhoyono ditinggalkan Anies Baswedan dan Partai Nasdem dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 jauh sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam  siaran  yang  diliput  oleh  Kompas  TV,  pidato  yang  disampaikan  Susilo  Bambang  Yudoyono membahas beberapa hal. Mulai dari kritik terhadap sikap Nasdem dan Anies sebagai mitra koalisasi, serta anjuran bagi partai Demokrat untuk mengambil tindakan selanjutnya setelah merasa dikhianati akibat maneuver politik itu. Susilo Bambang Yudoyono mengatakan bahwa, “ kita tidak diizinkan untuk berkoalisasi dengan seseorang yang sejak awal melanggar dan tidak menyepakati kesepakatan, kesetaraan, dan keadilan ”. Etika dalam berpolitik merupakan nilai atau asas moral yang disepakati bersama antara pemerintah dan  masyarakat  untuk  dijalankan  dalam  proses  pembagian  kekuasaan,  pelaksanaan  keputusan,  dan kebijakan publik. Dalam etika politik terdapat tiga tuntutan yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat. Diantaranya yaitu upaya memperluas lingkup kebebasan, upaya membangun institusi yang adil, dan upaya hidup baik untuk orang lain (Pureklolon, 2020).
Pelanggaran  etika  dalam  kasus  ini  menyebabkan  berkurangnya  rasa  kepercayaan  antar  pihak  yang terlibat.  Ditemukan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  mengatakan  bahwa  ia  menemukan  komentar, “ Demokrat kena prank dari musang berbulu domba”, dimana musang berbulu domba merupakan peribahasa yang memiliki makna didepan terlihat baik, sedangkan jika kita lengah maka dapat dimakan ”.
Susilo Bambang Yudhoyono juga merespon kejadian ini dengan rasa syukur kepada tuhan, dimana ia telah diselamatkan sehingga batal mendukung orang yang tidak jujur dan amanah. Bukti bahwa etika membawa dampak berkurangnya rasa kepercayaan dapat dibuktikan dengan kutipan perkataan Susilo Bambang Yudhoyono “ Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang lain, yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar, yang kita rasakan mereka tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang disepakati. Tidak memegang komitmen dan janjinya ”. Dalam rapat tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa jika pada saat ini saja tidak dapat memenuhi janji, bagaimana jika nanti menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan besar di negara.
Etika dan hukum menjadi salah satu hal yang sulit untuk dibedakan. karena setiap suatu rezim yang sedang  berkuasa  disetiap  negara  punya  “politik  hukum”  sendiri  dalam  melaksanakan  konsep  tujuan
pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politik nya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka dari itu, di Indonesia dikenal etika Pancasila yang dapat menjadi pedoman untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sedangkan, dalam media massa sendiri juga terdapat etika yang dapat menjadi pedoman, dimana biasanya dikenal sebagai etika pers.
Hasil penelitian ini kode etik jurnalistik pada berita mengenai Pidato Susilo Bambang Yudhoyono soal  pengkhianatan  Partai  Nasdem  yang  diliput  oleh  Kompas  TV,  dimana  peneliti  menemukan penerapan prinsip-prinsip dalam kode etik liputan pers yang berkaitan dengan pemilu tidak memihak dan menyalahkan pihak tertentu. Justru sesuai dengan yang dikatakan sander Nugroho bahwa fungsi pers sebagai watch dog adalah menggonggong kalau ada “serigala mau menangkap kambing.” Jangan anjingnya yang disalahkan. Justru dia menggonggong karena ada problem (Bekti Nugroho, 2013).
Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Kompas TV telah memenuhi kode etik jurnalistik pasal 1. Dimana berita yang disampaikan bersifat Independen, akurar, berimbang, dan tidak bertujuan buruk. Hal  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan  kutipan-kutipan  yang  dikemukakan  oleh  Susilo  Bambang Yudhoyono pada berita artikel yang disampaikan Kompas TV terlihat sesuai dengan bukti video yang diliput.
Moral  dan  etika  pada  hakekatnya  merupakan  prinsip  dan  nilai-  nilai  yang  menurut  keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistem dari prinsip-prinsiop moral termasuk aturan- aturan untuk melaksanakannya (Choliq, 2011).
Adanya  etika  pers  berguna  untuk  menjamin  hak  berkomunikasi  di  ruang  public  dan  hak  unuk mendapatkan informasi yang benar. Penyebaran komunikasi yang begitu cepat menyebabkan ketegangan apabila berita yang disebarkan merupakan berita hoax. Etika pers memiliki empat fungsi diantaranya yaitu pers  berfungsi  sebagai  media  informative,  berfungsi  sebagai  sarana  edukasi,  pasar  ide-ide,  dan  sarana untuk membantu masyarakat dalam menilai apa yang terjadi (Armanda Riyanto, 2019).
Dalam  etika  pers  juga  harus  menerapkan  prinsip  Imparsialitas,  dimana  media  massa  tidak  boleh menunjukkan ketidakberpihakan kepada salah satu pandangan tertentu. Peliputan pers harus terbuka kepada  semua  pandangan  yang  relevan  dan  bahkan  bertentangan.  Dalam  hal  ini,  Kompas  TV  telah memenuhi  etika  tersebut  dimana  ia  tidak  menunjukkan  keberpihakannya.  Kompas  TV  hanya menyampaikan informasi sesuai dengan realita dan mencantumkan video pada berita artikelnya. Dalam setiap berita artikelnya juga mencantumkan kutipan perkataan Susilo Bambang Yudhoyono dengan apa adanya tanpa melebihkan atau mengurangi makna dari apa yang disampaikan narasumber.
Hal  tersebut  sekaligus  membuktikan  bahwa  Kompas  TV  menjalankan  kode  etik  pasal  1  yaitu independen, dimana Kompas TV memberitakan peristiwa sesuai dengan fakta tanpa campur tangan dan paksaan  dari  pihak  lain.  Hal  tersebut  memunculkan  akurasi  berita  yang  meningkatkan  tingkat kepercayaan  pada  peristiwa  yang  terjadi.  Sedangkan,  jika  dipandang  berdasarkan  prinsip  etika komunikasi,  Kompas  TV  juga  telah  menerapkan  etika  dengan  baik,  dimana  Prinsip-prinsip  etika komunikasi meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan empati.
Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia" (Akil, 2014).
Selain itu, pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002  tentang  Penyiaran.  Dalam  undang-undang  ini  dijelaskan  bahwa:  "Penyiaran  adalah  kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau saranaa transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran". Selanjutnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  menetapkan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai penjabaran Undang-Undang Penyiaran. P3 diatur dalam Peraturan KPI No. 02 tahun 2007 dan SPS diatur dalam Peraturan KPI No. 03 tahun 2007. Pedoman Perilaku Penyiaran  (P3)  adalah  ketentuan-ketentuan  bagi  Lembaga  Penyiaran  yang  ditetapkan  oleh  Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia (Sitti Arafah, 2019).
Pedoman ini merupakan panduan tentang batasan- batasan apa yang boleh dan atau tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran Berapa prinsip yang termuat dalam P3, antara lain: (1) penghormatan terhadap  Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antargolongan;  (2)  penghormatan  terhadap  norma  kesopanan  dan kesusilaan;  (3)  perlindungan  terhadap  anak-anak  dan  perempuan;  (4)  pelarangan  dan  pembatasan prpgram adegan seksual, kekerasan, dan sadism. Dengan begitu, Kompas TV telah memenuhi hukum sekaligus etika dalam menerapkan dan menyampaikan berita terkait Pidato Susilo Bambang Yudhoyono soal Pengkhianatan Partai Nasdem.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompas TV dalam menyikapi siaran Susilo Bambang Yudhoyono tentang pengkhianatan terhadap Partai Nasdem jika dipandang dari sudut pandang etika penyiaran telah memenuhi, dimana Kompas TV bersikap netral dan tidak memihak.  Kompas TV juga menyampaikan informasi secara transparan dan jujur. Hal tersebut dibuktikan dengan berita yang disampaikan oleh Kompas TV merupakan liputan langsung dari rapat dimana Susilo Bambang Yudhoyono ber-pidato. Selain itu, artikel berita yang memuat tentang berita serupa juga mengutip perkataan Susilo Bambang Yudhoyono yang sesuai dengan video yang diliputnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Kompas TV sudah menjalankan peliputan berita sesuai dengan etika pers yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, Kompas TV juga telah menjalankan regulasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program  Siaran  (SPS)  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI),  dimana  berita  yang disampaikan  oleh  Kompas  TV  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  didalamnya  seperti  1)  penghormatan terhadap  Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antargolongan;  (2)  penghormatan  terhadap  norma  kesopanan  dan kesusilaan; (3)perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan; (4)pelarangan dan pembatasan prpgram adegan seksual, kekerasan, dan sadis.
Implikasi yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah Media penyiaran umumnya diharapkan untuk mematuhi kode etik dan standar penyiaran yang telah ditetapkan. Media penyiaran diharapkan untuk memberikan liputan yang seimbang dan obyektif terhadap peristiwa politik. Dalam hal pidato  yang  mengklaim  pengkhianatan,  media  perlu  memastikan  bahwa  liputannya  tidak  bersifat tendensius  dan  memberikan  ruang  yang  cukup  untuk  pendapat  berbagai  pihak  terkait.  Sebelum menyajikan  informasi  kepada  publik,  media  diharapkan  untuk  memverifikasi  fakta-fakta  yang disampaikan dalam pidato. Menyajikan informasi yang tidak diverifikasi dapat merugikan reputasi pihak yang disebutkan.

## REFERENSI
AB,  S.  (2018).  Peran  Stasiun  Televisi  dalam  Pengembangan  Demokrasi,  Ekonomi  dan  Politik  di Indonesia. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and  Learning  in  Communication  Study , 3 (2),  97. https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i2.1455
Akil, M. A. (2014). Regulasi Media di Indonesia. Jurnal Dakwah Tabligh , 137-145.
Armanda Riyanto, e. (2019). Pergulatan Etika Indonesia. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Bekti Nugroho, S. (2013). Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers. Choliq, A. D. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa. Jurnal Hukum Unissula , 395- 411.
Giantika, G. G. (2019). Etika Penyiaran Indonesia (Pertama). Graha Ilmu.
Khatimah, H. (2018). Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. Tasamuh , 16 (1), 119–138. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548
Khoirul Muslimin. (2022). Hukum dan Etika Jurnalistik (K. Muslimin (ed.)). UNISNU PRESS.
Kholik, K. (2021). Peran Media Penyiaran di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Somasi : Sosual Humaniora Komunikasi , 51-55.
Kurniawan, A. (2021). HUKUM MEDIA MASSA . Bandung: Widina.
Kustiawan, W., Hannum Bahri, Z., Anisah Parkha Siregar, A., Sabilla, S., Puspa Daulay, S., Brutu, N., Kampina, E., Jeynita Agustias, E., Hakim, L., & Pais Nasution, A. (2022). Etika dalam Penyiaran dan aturannya. Kendali Dan Listrik , 3 (2), 30–40. Morissan. (2018). Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio&Televisi. Jakarta: Kencana. Mustofa, A. (2012). ( Kasus Pemberitaan Partai Demokrat Di Metro Tv Dan Tv One ) . 3 (1), 15–24. Oktanisa, S., Marshinta, F. U., & Sriwijaya, P. N. (2023). Kajian Moralitas Dan Etika Terhadap Pelaksanaan Hukum Media Di Indonesia .
Pureklolon, T. T. (2020). Perilaku Politik. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rani, M. (2014). Peran lembaga penyiaran televisi dalam kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jurnal Selat , 1 (2), 92–100. Sanders, K. (2004). Ethics and Journalism. New Delhi: Sage Publications.
Sitti Arafah, B. N. (2019). Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir dalam Tayangan Kartun Anak Shaun The Sheep di MNC TV. eJournal Ilmu Komunikasi, , 69-82.