## Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia
Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Article history: Received : 09-02-2023 Accepted : 08-07-2023 Published : 10-07-2023
Author’s email: mochammadnginwanun21@ mhs.uinjkt.ac.id

## Abstract
This  article  was  written  to  analyze  religious  moderation understanding, which had recently become an interesting discussion among the public. It was even predicted that the spirit of the idea could  give  a  feeling  of  peace  to  every  believer  in  religion.  On  the other  hand,  its  presence  is  seen  as  weakening  religious  belief.  In addition,  other  accusations  seem  to  support  certain  agendas degrading religious values, especially Islam, such as liberalism and secularism. Referring to this case, Lukman Hakim Saifuddin as a scholar and intellectual who received an honorary degree in the field of religious moderation, also expressed his thoughts through a book entitled  “Moderasi  Beragama:  Tanggapan  atas  Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya,” published  in  2022,  which  is  the  focus  writing  of  this  article.  By using  the  descriptive-analytic  method,  a  number  of  findings  were attempted  in  this  article,  including  an  overview  of  the  book  on moderation understanding, which significantly influenced the life of religious  communities  in  Indonesia.  Then,  the  comparison  of previous studies that were relevant to this idea, as well as to answer negative accusations by some people who did not fully understand the urgency of the existence of religious moderation, as well as the evaluation  of  books,  both  in  terms  of  academic  strengths  and weaknesses.
Keywords : Religious Moderation; Lukman Hakim Saifuddin; Religoius Life; Indonesia.

## Pendahuluan
Buku  dengan  judul  panjang Moderasi  Beragama:  Tanggapan  atas  Masalah, Kesalahpahaman,  Tuduhan,  dan  Tantangan  yang  Dihadapinya ,  diterbitkan  oleh  Yayasan Saifuddin  Zuhri,  Jakarta,  tahun  2022,  merupakan  hasil  buah  karya  dari  seorang  tokoh agama  dan  intelektual,  bernama  Lukman  Hakim  Saifuddin.  Pria  yang  akrab  disapa Lukman ini, lahir di Jakarta, tanggal 25 November 1962, ia adalah putra paling bungsu dari  K.H.  Saifuddin  Zuhri,  seorang  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  (1962-1967). Lukman  menempuh  pendidikan  pertamanya  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Manaratul  Ulum Jakarta, berlanjut di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, untuk pendidikan SMP dan SMA-nya hingga tamat tahun 1983, setelah itu kuliah di Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta, lulus tahun 1990 (Dahlan & Asiyah, 2018).
Dalam jabatan publik, Lukman mewarisi ayahnya sebagai Menteri Agama RI pada periode 2014-2019, sebelumnya ia pernah memangku jabatan sebagai Anggota DPR dari Fraksi PPP untuk masa bakti 1997-1999, 1999-2004, dan 2004-2009, kemudian menjadi Wakil Ketua MPR periode 2009-2014. Selain itu, beberapa posisi penting juga pernah ia duduki, antara lain sebagai Wakil Sekretaris PP-LKKNU (1985-1988), Kepala Program Kajian  dan  Ketua  LAKPESDAM  NU  (1989-1994),  Project  Manager  di  Hellen  Keller International (1995-1997), hingga menjadi Mustasyar (Penasihat) Pondok Pesantren Al- Hamidiyah, Depok, Jawa Barat (Saifuddin, 2022).
Tak  hanya  itu,  sejumlah  penghargaan  diraihnya  sebagai  figur  yang  gemar menyuarakan  perdamaian,  di  antaranya  anugerah  Bintang  Mahaputera  Adipradana (2014),  Tokoh  Moderasi  Nasional  dari  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB) Papua (2018), Pencetus Moderasi Beragama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), dan sekaligus mendapatkan gelar kehormatan dari kampus tersebut,  berupa  Doctor  Honoris  Causa  dalam  bidang  Pengkajian  Islam  Peminatan Moderasi Beragama (2022), yang menjadi motivasi Lukman untuk menghasilkan tulisan bertemakan moderasi beragama ini, tepat empat bulan sebelum penobatan dirinya, yakni pada tanggal 31 Mei 2022 (Saifuddin, 2022).
Kehadiran  buku  tersebut  bertujuan  untuk  merefleksikan  gagasan  moderasi beragama  dan  melanjutkan  karya  para  tokoh  intelektual  sebelumnya,  antara  lain  M. Quraish  Shihab  (2019),  dalam  bukunya  berjudul Wasathiyyah  Wawasan  Islam  tentang Moderasi Beragama , yang mengulas pentingnya wasathiyyah (moderasi) untuk kepentingan kelompok,  masyarakat,  dan  negara  (Shihab,  2019).  Selain  itu,  karya  Azyumardi  Azra (2020),  yang  berjudul Moderasi  Islam  di  Indonesia:  Dari  Ajaran,  Ibadah,  hingga  Perilaku , tentang  perlunya  resosialisasi  dari  moderasi  di  tengah  tantangan  aktual  yang  dihadapi umat Islam di Indonesia (Azra, 2020), kemudian Mujamil Qomar, dengan judul Moderasi Islam  Indonesia:  Wajah  Keberagaman  Progresif,  Inklusif,  dan  Pluralis ,  yang  merefleksikan peranan  moderasi  beragama  untuk  mengantarkan  umat  Islam  Indonesia  yang  fleksibel dalam menghadapi masalah, terutama ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lainnya (Qomar, 2021).
Sementara  itu,  Lukman  memfokuskan  kajiannya  pada  pembahasan  moderasi beragama sebagai solusi untuk mengatasi problematika kehidupan antarumat beragama, serta  usaha  untuk  menciptakan  masyarakat  beragama  yang  damai  dan  harmonis, mengingat  di  Indonesia  sendiri  terdapat  berbagai  macam  agama  dan  keyakinan,  dan setiap  pemeluknya  dilarang  untuk  saling  memaksakan  klaim  kebenaran  atas  cara
beragama  yang  beragam  itu  dengan  tindak  kekerasan  (Saifuddin,  2022).  Hal  tersebut sejalan  dengan  tulisan  sebelumnya  tentang  kajian  konseptual  dari  moderasi  beragama, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI (2019), bahwa moderasi beragama harus dipahami  sebagai  sikap  beragama  yang  seimbang  antara  pengamalan  agama  sendiri (eksklusif), dan penghormatan atas praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).
Di  sisi  lain,  proses  dan  ikhtiar  dalam  membantu  mempromosikan  ide/gagasan terkait  moderasi  beragama  dari  para  tokoh  intelektual,  khususnya  hasil  pemikiran  dari Lukman di atas pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain mengenai ajaran Islam yang  moderat,  tidak  ekstrim  yang  menyulitkan  manusia,  dan  tidak  pula  longgar  atau menganggap enteng segala aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya (Sarmadi, 2018). Termasuk  usaha  mencegah  pemikiran  yang  radikal  di  tengah  masyarakat  Indonesia (Alam,  2017),  sehingga  diperlukan  pengajaran  Islam  yang  moderat  sejak  bangku pendidkan hingga memasuki perguruan tinggi (Ahmad, 2020).
Pada artikel review buku ini akan mengulas lebih mendalam terutama menyangkut hal-hal  signifikan,  seperti  latar  belakang  dan  tujuan  penulisan,  sumber-sumber  yang digunakan sebagai rujukan, sistematika buku, poin-poin penjelasan dari masing-masing bab  yang  saling  memiliki  keterkaitan,  tinjauan  atas  tulisan-tulisan  sebelumnya  sebagai pembanding, dan penilaian buku baik secara akademis maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

## Metode
Penulisan artikel ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, selanjutnya metode deskriptif-analisis  dipilih  guna  melakukan  kajian  terhadap  sumber-sumber  tertulis sebagai  analisis  dan  rujuan  utama  (Agustinova,  2015).  Tahap  pertama  ialah  melakukan deskripsi keseluruhan materi dalam buku berjudul Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya karya Lukman Hakim Saifuddin (2022), yang meliputi latar belakang, tujuan penulisan, sumber-sumber, sistematika buku, dan pemaparan singkat dari enam bab yang disajikan.
Tahap  selanjutnya  melakukan  analisis  dengan  mengumpulkan  sejumlah  tulisan, seperti buku, jurnal, dan prosiding seminar yang bertemakan moderasi beragama sebagai pembanding  atas  penjelasan  Lukman.  Selain  itu,  diterangkan  poin-poin  penting  buku yang menjadi catatan signifikan dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat beragama, serta beberapa penilaian buku secara akademis, yang diletakkan pada bagian akhir.

## Hasil dan Pembahasan
Buku  yang  bertemakan  moderasi  beragama  ini,  ditulis  sebagai  bentuk  kontribusi pemikiran Lukman terhadap bidang kajian dan peminatan yang ditetapkan oleh institusi pemberinya  gelar,  serta  keinginan  untuk  merawat  dan  menjaga  kedamaian  dalam kehidupan  beragama  di  Tanah  Air  tercinta,  Indonesia.  Selanjutnya  Lukman  membagi temuan  bukunya  ke  dalam  enam  bab  pembahasan,  di  antaranya:  1)  Urgensi  moderasi beragama,  2)  Pokok-pokok  moderasi  beragama,  3)  Solusi  moderasi  beragama,  4) Menyuarakan  moderasi  beragama,  5)  Ragam  perspektif  moderasi  beragama,  dan  6) Kekeliruan memahami moderasi beragama, ditambah 32 sub-judul pembahasan dengan diperkuat  26  sumber  rujukan,  yang  terdiri  atas  buku,  artikel  jurnal,  berita/opini,  dan laporan penelitian (Saifuddin, 2022).
Pada  bab  pertama,  Lukman  mengawali  penjelasan  tentang  moderasi  beragama, yang dipahami sebagai bentuk ikhtiar beragama tanpa melampaui batas, sekalipun betapa banyak  pendapat,  pandangan,  dan  kepentingan  warga  negara,  khususnya  yang menyangkut  urusan  agama  dan  keyakinan.  Namun  perlu  dipahami,  bahwa  moderasi beragama tidak bermaksud untuk menghilangkan semangat beragama atau menjauhkan umat dari agamanya, tetapi justru semakin meningkatkan kualitas beragamanya melalui sikap  menghargai  keragaman  tersebut.  Maka,  kehadiran  moderasi  beragama  menjadi sangat  penting  sebagai  landasan  untuk  menyikapi  kehidupan  keagamaan  yang  semakin kompleks (Saifuddin, 2022).
Di  sisi  lain,  moderasi  beragama  merupakan  gagasan  untuk  membentuk  pribadi seorang  beragama  yang  moderat,  yakni  memahami  dan  mengamalkan  ajaran  agama dengan cara yang tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (radikalisme) maupun ekstrem kiri (liberalisme),  atau  berperilaku  di  antara  pilihan  ekstrem  yang  ada.  Dalam  konteks kehidupan  beragama,  moderasi  beragama  dipahami  sebagai  tindakan  yang  seimbang, dengan  cara  menolak ekstremisme  dan  liberalisme  dalam  beragama  demi  menciptakan kedamaian  dan  terpeliharanya  peradaban.  Lewat  cara  itulah  diharapkan  masing-masing umat  beragama  dapat  memperlakukan  orang  lain  dengan  penuh  hormat  dan  mau menerima perbedaan (Nurdin, 2021).
Terdapat tiga relasi antara agama dengan beberapa aspek kehidupan keagamaan, di antaranya  budaya,  negara,  dan  konstitusi.  Relasi  agama  dan  budaya  diibaratkan  seperti botol  ketemu  tutupnya,  yakni  ketika  agama  membutuhkan  perangkat,  maka  budaya menyediakan, misalnya kewajiban menutup aurat bagi umat Islam, sehingga memerlukan produk budaya berupa pakaian yang sejalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain
itu,  kaitannya  dengan  pengalaman  suatu  ajaran,  budaya  memerlukan  nilai-nilai  agama sebagai  ruh  yang  menjiwainya.  Begitupun  dalam  tata  pemerintahan  di  Indonesia, terdapat berbagai regulasi/kebijakan dan simbolisasi agama yang menjadi penciri sebuah negara agama, seperti dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Termasuk  pengaruh  agama  dalam  konstitusi,  sebagaimana  dimuat  dalam  Pembukaan UUD  1945  alinea  ke-3,  tertulis  “Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa…”,  lalu diikuti  perundang-perundangan  lainnya yang  menempatkan  nilai agama  pada  tingkatan paling atas untuk dijadikan pedoman awal (Saifuddin, 2022).
Dalam konteks interaksi sosial, keberadaan agama-agama harus diakui bukan saja menjadi pemersatu dalam masyarakat, melainkan juga bisa menjadi solusi atas masalah yang  dapat  memecah-belah  umat  manusia,  dan  hal  itu  bisa  terwujud  apabila  seorang yang  beragama  mampu  mengamalkan  praktik  keagamaannya,  yaitu  memberikan penghormatan  kepada  pemeluk  lain  yang  berbeda  keyakinan.  Sementara  dalam hubungan  agama  dan  negara,  setiap  agama  tidak  mengajarkan  dan  menghendaki pemeluknya  untuk  memiliki  sikap  fanatisme,  intoleransi,  ekstremisme,  dan fundamentalisme,  yang  dapat  membahayakan  bangsanya,  tetapi  rasa  komitmen  yang tinggi  untuk  memberikan  perhatian,  serta  memberikan  usaha  untuk  mewujudkan harapan dan cita-cita bangsanya (Gultom, 2022).
Pada  bab  kedua,  melanjutkan  pembahasan  tentang  moderasi  beragama  sebagai wujud  sikap  tengah  mengenai  cara  pandang  dan  praktik  beragama  dalam  kehidupan berdampingan.  Dalam  hal  ini,  Lukman  mengambil istilah  “berimbang”  sebagai  prinsip dasar  moderasi  beragama,  yaitu  komitmen  untuk  selalu  berpihak  pada  keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, kemudian “wasathiyah” sebagai ciri dari ajaran agama yang mengambil  jalan  tengah.  Berkenaan  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  sangat majemuk, keberadaan moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di kalangan umat beragama. Adapun pesan pokok keagamaan yang disampaikan dalam moderasi beragama, antara lain menjunjung tinggi keadaban mulia, mewujudkan  perdamaian,  dan  menaati  komitmen  berbangsa,  sebagaimana  seorang penganut  agama  juga  wajib  mematuhi  ajaran  kitab  suci  yang  diyakininya  (Saifuddin, 2022).
Berangkat dari usaha tersebut, pemerintah menyusun gagasan tentang tata kelola keragaman  dalam  kehidupan  masyarakat  guna  membentuk  kerukunan  antar  sesama, maka Kementerian Agama, selaku lembaga yang mengelola bidang keagamaan, berusaha membuat  formula  kerukunan  umat  beragama  dalam  sebuah  konsep  yang  dinamakan
moderasi beragama (Wibisono, 2022). Sejak itulah, sejumlah wacana dilakukan kaitannya dengan program moderasi beragama sejak tahun 2016 oleh Lukman sebagai pemangku kebijakan  waktu  itu,  setelahnya  menggelar  pertemuan  bersama  agamawan,  budayawan, dan akademisi, dalam sebuah dialog sosial keagamaan, seperti Permufakatan Yogyakarta pada 2-3 November 2018 dan Risalah Jakarta pada 29 Desember 2018, hingga dijadikan program pemerintah setelah diuji ke publik pada tahun 2019. Tak cukup sampai di situ, respons berbagai pihak juga diadakan guna mengetahui persepsi awal mereka, terutama untuk menentukan batasan antara ekstrem dan moderat (Saifuddin, 2022).
Pada  bab  ketiga,  menjelaskan  tentang  moderasi  beragama  sebagai  solusi  dalam mengatasi suatu permasalahan, seperti pertarungan politik, perebutan ekonomi, rivalitas dan  pertikaian  asmara.  Terdapat  lima  contoh  kasus  di  Indonesia  yang  coba  diuraikan oleh  Lukman  dengan  menjadikan  moderasi  agama  sebagai  penawarnya,  antara  lain kisruh  Syiah  di  Sampang,  Madura,  yang  mana  penganut  Syiah  di  sana  terusir  karena berbeda paham dengan warga sekitar yang umumnya menganut Sunni, namun mereka dapat  diterima  di  kampung  halamannya  dengan  syarat  mau  berikrar  untuk  kembali  ke ajaran ahlus sunnah wal jamaah , kemudian gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang ingin mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan, sehingga tak ada satupun ormas Islam  di  Indonesia  yang  mendukung  ideologi  ISIS,  selanjutnya  peristiwa  Tolikara  di Papua, yakni perusakan tempat ibadah umat Islam saat digunakan untuk shalat Id tahun 2015,  kasus  serupa  juga  terjadi  di  Aceh  Singkil  terkait  pembakaran  gereja  oleh sekelompok orang yang menolak memberikan izin pendirian bangunan ibadah itu, dan setelah  dua  peristiwa  tersebut  terjadi,  pemerintah  kemudian  memperbarui  aturan mengenai  pendirian  rumah  ibadah  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  (PBM)  di  Jakarta  pada  awal  November  2020 (Saifuddin, 2022).
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap aturan sebelumnya, yakni  ( Peraturan Bersama Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006 ),  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah Ibadah,  yang  ditandatangani  oleh  Menteri  Dalam  Negeri,  Moh.  Ma’ruf,  dan  Menteri Agama,  Muhammad  M.  Basyuni,  di  Jakarta,  pada  tanggal  21  Maret  2006.  Kaitannya dengan  pendirian  rumah  ibadah,  secara  manajemen  isi  kebijakan  PBM  tersebut  sulit untuk dilaksanakan, karena PBM menetapkan pemberian izin bukan hanya bergantung pada  ketetapan  pemerintah,  tetapi  juga  berangkat  dari  pandangan  masyarakat,  terlebih
jika  masyarakat  masih  menganut  paham  berikut:  “Menyetujui  berdirinya  sebuah bangunan atau rumah ibadah agama lain, maka sama halnya dengan mengakui kebenaran agama  mereka”,  bakal  kesulitan  mendapatkan  izin  dari  masyarakat  beragama  kalangan mayoritas di suatu daerah, sekalipun telah menenuhi aturan pemerintah, yakni memiliki minimal 90 anggota dewasa, selain itu harus memperoleh paling sedikit 60 tanda tangan dari masyarakat sekitar (Hutabarat, 2017).
Melalui  moderasi  beragama,  pemerintah  berusaha  melindungi  semua  umat beragama, termasuk agama Baha’i, yaitu agama di luar enam yang diakui keberadaannya berdasarkan  UU  No.1/PNPS/1965,  dengan  catatan  tidak  melanggar  konstitusi  yang ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga menindak tegas konten-konten yang terindikasi menyudutkan  paham  keagamaan  tertentu  dan  berpotensi  menimbulkan  isu-isu  sara, seperti  materi  bahan  ajar  yang  bermuatan  penghinaan  terhadap  Sahabat  Nabi Muhammad Saw., pada Lembar Kerja Siswa (LKS) tingkat Madrasah Aliyah di Jakarta awal  Maret  2015,  dan  beberapa  pernyataan  kontroversial  yang  dilakukan  oleh  penyiar agama, salah satunya kasus Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur yang berujung hingga ke pengadilan, sebab dituding telah mencemarkan nama baik ormas Nahdlatul Ulama (NU) pada Oktober 2020 (Saifuddin, 2022).
Pada  bab  keempat,  mendeskripsikan  tentang  usaha-usaha  dalam  menyuarakan moderasi  beragama,  salah  satunya  melalui  media  massa.  Kali  ini,  Lukman  mengambil contoh Republika sebagai media yang ikut menyiarkan gagasan tersebut, dengan memuat sejumlah  tulisan  yang  menampilkan  Islam rahmatan  lil  alamin ,  yakni  Islam  yang mengayomi  dan  menyayangi  umat  manusia  penganut  agama  apapun,  dan  hal  itu  telah berlangsung sejak berdiri pada 1990-an. Di samping itu, kehadiran Republika juga sebagai penawar  atas  kondisi  pers  saat  itu  yang  mengalami  berbagai  tantangan  ideologis  dan politis di lingkungan internal maupun eksternal, bahkan tak jarang memuat berita-berita palsu  tentang  suatu  peristiwa  yang  dapat  meresahkan  publik,  termasuk  isu-isu keagamaan,  maka  di  sisilah  peran  moderasi  beragama  untuk  memberikan  batasan- batasan ideal dan berimbang dalam pemberitaan (Saifuddin, 2022).
Tidak  dipungkuri,  pada  era  milenial  dan  kemajuan  teknologi  sekarang  ini menggiring  manusia  untuk  lebih  bijak  dalam  menggunakannya  sesuai  kebutuhan, mengingat  kualitas  suatu  bangsa  tercermin  dari  pendidikan  dan  perilaku  manusianya. Mengacu hal tersebut, moderasi beragama termasuk dalam bagian pendidikan di tengah pesatnya  teknologi  dan  informasi,  sehingga  banyak  informasi  yang  bisa  dijumpai kaitannya  dengan  paham  keagamaan,  apalagi  yang  muncul  tidak  semuanya  hal  positif
tetapi juga negatif, seperti sikap intoleransi dan radikalisme. Menyikapi hal itu, seorang tenaga pendidik khususnya guru di bidang Pendidikan Agama Islam, perlu menanamkan sikap  kepada  peserta  didiknya  agar  menjadi  insan  yang  moderat,  dan  mampu  menjadi penengah  atas  segala  yang  bisa  menimbulkan  perpecahan  di  lingkungan  masyarakat beragama (Zakaria, 2021).
Langkah  berikutnya  adalah  dengan  memanfaatkan  media  sosial  untuk menyebarkan  pendidikan  moderasi  beragama  kepada  generasi  milenial,  seperti  lewat Youtube,  Instagram,  Facebook,  Twitter,  grup WhatsApp,  dan  lain  sebagainya  (Nisa  et al., 2021). Lukman memberi contoh dalam bukunya, yaitu kiai-kiai moderat yang mulai aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan, di antaranya Gus Baha’ yang begitu diminati karena penjelasannya mendalam, tapi mudah dicerna oleh masyarakat awam, serta memberi kesan bahwa beragama itu asyik, selain itu Kiai  Ulil  Abshar  Abdalla  yang  menggelar  pengajian  tasawuf  secara  virtual,  khususnya kajian kitab-kitab karya Imam al-Ghazali, lalu adapula kajian manuskrip literatur agama yang  memuat  bahasan-bahasan  penting  dalam  ibadah  dan  kemasyarakatan  oleh  Oman Fathurrahman,  Guru  Besar  Filologi  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Tak  hanya  itu, sejumlah  konten  keagamaan  yang  selaras  dengan  gerakan  moderasi  beragama  juga digencarkan, seperti kisah penuh hikmah dari para Sahabat Nabi Muhammad Saw., yang bisa menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia (Saifuddin, 2022).
Hal serupa juga dilakukan oleh para tangan kreatif untuk membuat film animasi yang  di  dalamnya  memuat  gagasan  mengenai  moderasi  beragama,  seperti  film  animasi asal  Malaysia  yang  sukses  menarik  minat  anak-anak  Indonesia,  antara  lain  “Upin  dan Ipin”,  “Oman  dan  Hanna”,  dan  “Pada  Zaman  Dahulu”.  Adapun  contoh  teladan moderasi  beragama  dalam  kehidupan  nyata,  yakni  pada  film  Upin  dan  Ipin,  yang menampilkan  sejumlah  adegan  tentang  kehidupan  anak-anak  dan  bagaimana  cara mereka berinteraksi dengan keluarga di rumah, guru di sekolah, dan teman sebaya ketika bermain,  kemudian  digambarkan  secara  terang  benderang  tentang  toleransi  dan kerukunan  umat  beragama  dari  para  pemeran  yang  sebagian  memiliki  keyakinan berbeda.  Lalu,  adapula  kartun/animasi  yang  dibentuk  menyerupai  potret  asli  seorang tokoh  yang  gemar  menyuarakan  gagasan  tentang  moderasi  beragama,  misalnya Nurcholish Madjid untuk dijadikan teladan berdasarkan kisah hidupnya (Dianto, 2021).
Pada  bab  kelima,  masih  sejalan  dengan  pembahasan  sebelumnya,  namun  lebih kepada  upaya  dalam  mengembangkan  moderasi  beragama  lewat  riset-riset  yang progresif,  mengingat  banyaknya  pandangan  publik  mengenai  gerakan  tersebut.  Bab  ini
Lukman  memaparkan  sejumlah  hasil  penelitian  yang  mendialogkan  tentang  konsep moderasi  beragama  dan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  sosial-keagamaan  masa kini,  mulai  dari  Skripsi  Muhamad  Arsudin  dari  Fakultas  Ushuluddin  dan  Adab  UIN Sultan  Maulanan  Hasanuddin  Banten,  yang  mengkaji  pengaruh  moderasi  beragama dalam  kehidupan  beragama  di  Kota  Serang,  selanjutnya  naik  ke  jenjang  S2,  terdapat Tesis  Ulfatul  Husna  di  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan  deksriptif,  eksploratif,  dan  eksplanatif  tentang  penguatan  moderasi beragama  pada  suatu  komunitas  sekolah,  tepatnya  di  SMA  Negeri  1  Krembung, Sidoarjo, kemudian Disertasi Nawawi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berusaha menganalisis  budaya  dan  tradisi  dalam  konstruksi  sosial  moderasi  beragama  yang dipraktikkan masyarakat Batu, Malang (Saifuddin, 2022).
Semua  itu  tidak  terlepas  dari  strategi  Kementerian  Agama  dalam  menguatkan moderasi  beragama  di  lingkungan  kampus,  khususnya  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  (PTKI),  lewat  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor:  B- 3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019,  tertanggal  29  Oktober  2019,  tentang  Edaran  Rumah Moderasi  Beragama  sebagai  upaya  dalam  membentengi  diri  dari  paham  radikal  yang dilakukan secara masif, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam. Di lain sisi, perlu penguatan  keagamaan  bagi  dosen-dosen  pengampu  mata  kuliah  umum  yang  tidak memiliki  latar  belakang  pendidikan  agama  Islam,  kemudian  adanya  reformulasi kurikulum  di  beberapa  PTKI  yang  berorientasi  pada  penguatan  kajian  moderasi beragama, seperti mata kuliah metodologi studi Islam, ilmu tasawuf,  sejarah peradaban Islam, dan sebagainya, yang nanti bisa dijadikan ide untuk pembuatan tugas akhir kuliah dengan mengambil salah satu kajian tersebut (Taufiq & Alkholid, 2021).
Strategi tersebut mendapat dukungan dari Nur Syam, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan  Ampel  Surabaya,  yang  sekaligus  pernah  menjabat  sebagai  Sekretaris  Jenderal  di Kementerian Agama periode 2014-2019. Menurutnya, pendidikan-lah yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi pola pikir generasi muda, khususnya mahasiswa, maka sudah  semestinya  kampus  menjadi  garda  terdepan  dalam  mengkampanyekan  gerakan moderasi beragama. Munculnya surat edaran di atas, juga berangkat dari gagasan Syam untuk mewujudkan program pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin , mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Langkah selanjutnya adalah mengundang semua rektor untuk membahas masalah keagamaan di institusi pendidikan tinggi, salah satunya  kegelisahan  tentang  adanya  gerakan-gerakan  radikal,  sehingga  diputuskanlah untuk membentuk gerakan moderasi atau rumah moderasi (Irama & Zamzami, 2021).
Di samping itu, Syam melihat moderasi beragama sangat prospektif untuk dikaji secara  ilmiah,  dan  layak  masuk  dalam  Agenda  Riset  Keagamaan  Nasional  (ARKAN) 2018-2028, selain itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) di setiap kampus  Islam  juga  terus  berusaha  melakukan  kajian  secara  konseptual  maupun metodologis  empiris,  guna  menghasilkan  varian  baru  yang  semakin  memperkaya  studi tentang  moderasi  beragama.  Setelahnya  muncul  dukungan  dari  pemerintah,  yakni Perpres  Nomor  18  Tahun  2020,  tentang  penetapan  moderasi  beragama  sebagai  salah satu  arah  kebijakan  negara  dalam  mengelola  kehidupan  keagamaan,  hingga  diterbitkan buku berjudul Moderasi Beragama oleh Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada  tahun  2019,  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  penelitian,  dan  telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, untuk memudahkan warga dunia dalam memahami moderasi beragama (Saifuddin, 2022).
Pada bab keenam, berusaha memberikan penjelasan lebih lanjut khususnya kepada publik yang masih keliru dalam memahami moderasi beragama, akibat dari narasi-narasi negatif  yang  beterbaran  di  internet,  seperti  pemelintiran  yang  disengaja  untuk mendistorsi  pemaknaan  moderasi  beragama  dan  menjadikannya  sebagai  bentuk penolakan, terlebih lagi adanya pengusung moderasi beragama yang justru tidak moderat dalam  cara  pandang,  sikap,  dan  praktik  beragamanya.  Selain  itu,  ingin  menjawab sejumlah tuduhan terhadap moderasi beragama yang dianggap sebagai aliran baru dalam agama,  yang  dikhawatirkan  dapat  menjauhkan  umat  dari  agamanya,  padahal  makna moderasi  beragama  sendiri  ialah  salah  satu  ajaran  pokok  agama  yang  bertujuan membangun kemaslahatan bersama. Termasuk segala yang berhubungan dengan ajaran agama,  supaya  jangan  disangkutpautkan  dengan  urusan  politik,  atau  dikenal  dengan “politisasi agama” (Saifuddin, 2022).
Melengkapi penjelasan di atas, Lukman memberikan beberapa contoh pertanyaan yang  sering  dilontarkan,  kaitannya  dengan  keraguan  mereka  tentang  gagasan  moderasi beragama, seperti tak membuat umat mengakar dan fanatik dengan agamanya, dalam hal ini perlu diluruskan perbedaan antara “fanatik” dan “radikal”, sejatinya setiap pemeluk agama haruslah meyakini secara kuat kepercayaan dan kemurnian dari ajaran agamanya, sedangkan moderasi beragama hanya memberikan cara pandang agar “tidak melampau batas”  atau  “ekstrem”  (Saifuddin,  2022).  Radikalisme  sendiri  merupakan  suatu  paham yang  menginginkan  perubahan  terhadap  suatu  sistem  sosial  melalui  jalan  kekerasan, maka dengan hadirnya moderasi beragama ini jangan sampai ke depannya timbul upaya
yang lebih serius lagi, yaitu terorisme atau perilaku melukai diri sendiri dan/atau orang lain, akibat pemahaman tentang keagamaan yang dangkal (Cristiana, 2021).
Pandangan  lainnya,  moderasi  beragama  dinilai  sebagai  agenda  asing  untuk liberalisasi dan sekulerisasi agama, namun kehadiran moderasi beragama justru sebagai imunitas bagi setiap warga Indonesia dari serbuan paham dan praktik ideologi asing, baik liberalisme  dan  sekulerisme  dari  Barat,  maupun  transnasionalime  dari  Timur  Tengah. Selanjutnya tudingan yang menganggap bahwa moderasi beragama mendukung LGBT, tetapi kenyataannya malah sebagai upaya dari umat beragama agar perilaku menyimpang seperti itu tidak meluas di masyarakat, yakni melalui pendekatan kebajikan agama kepada yang  bersangkutan,  sebagaimana  manusia  pada  umumnya  yang  masih  perlu  mendapat bimbingan  dan  pengayoman  (Saifuddin,  2022).  Maka  harapan  ke  depannya,  moderasi beragama dapat menciptakan ruang dialog dan mediasi dengan berbagai kelompok yang saling  bertentangan,  lalu  membuat  posisi  setara  di  antara  mereka  tanpa  membeda- bedakan  latar  belakangnya,  yang  sekaligus  menjadi  salah  satu  syarat  terselenggaranya dialog tersebut (Nurkhoiron, 2020). Selain itu, perempuanpun memperoleh ruang untuk menyikapi dan memahami tentang moderasi beragama di tengah multikultural yang ada. (Damni, 2022)

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil tinjauan buku di atas, terdapat tiga poin penting yang menjadi intisari penjelasan dari Lukman Hakim Saifuddin di dalam bukunya, sebagai berikut: 1) Moderasi beragama lahir sebagai bentuk sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang moderat, tidak ekstrem, dan tidak melampaui batas kewajaran, 2) Tujuan dari moderasi beragama  adalah  menanamkan  norma-norma  agama  yang  substantif,  esensial,  dan bermuara  pada  misi  mengutamakan  nilai  luhur  kemanusiaan,  dan  3)  Poin  utama  dari buku tersebut ialah berusaha menjawab pandangan miring tentang moderasi beragama yang  terkesan  seperti  melemahkan  semangat  beragama  bagi  pemeluk-pemeluknya, namun  sebaliknya  justru  menjadi  solusi  dalam  mengatasi  permasalahan  antarumat beragama, serta membangun kehidupan masyarakat beragama yang damai dan harmonis.
Terlebih  lagi,  buku  yang  ditulis  Lukman  sesuai  dengan  bidang  keilmuannya tersebut, disampaikan dalam tutur bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bisa dibaca oleh semua kalangan, dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi mereka agar  senantiasa  menjaga  kedamaian.  Selain  itu,  dihadirkan  pula  beberapa  contoh fenomena  sosial  keagamaan  yang  terjadi  di  masa  sekarang,  beserta  jalan  keluar  yang ditawarkan melalui gagasan moderasi beragama.
Hanya saja, sebagian besar isinya masih dominan berupa opini atau lebih kepada pernyataan  sikap  penulis  sebagai  pejabat  pemerintahan  yang  menyuarakan  gagasannya tersebut, tidak ada tinjauan pustaka dari karya sebelumnya seperti kajian-kajian akademis umumnya,  kemudian  masih  terdapat typo (salah  ketik)  pada  beberapa  kata/istilah tertentu,  serta  pengulangan  kata  dalam  satu  kalimat  yang  memiliki  arti  hampir  sama, seperti kata “regulasi” dan “kebijakan”, lalu “pendapat” dan “pandangan”.

## Referensi
Agustinova,  D.  E.  (2015). Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan  Praktik .  Yogyakarta:
Calpulis.
Ahmad, Jafar. (2020). Dinamika dan Problematika Perkembangan Pemikiran Islam Moderat di Kalangan Perguruan Tinggi Umum di Indonesia. Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 20 (1), 105–120. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/1131
Alam,  M.  (2017).  Studi  Implementasi  Pendidikan  Islam  Moderat  dalam  Mencegah  Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi. Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 17 (2), 17–40. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/205
Azra,  A.  (2020). Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku .  Malang:  Prenada Media Group.
Cristiana, E. (2021). Implementasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Radikalisme. Prosiding Seminar  Nasional  dengan  tema  “Radikalisme  dan  Moderasi  Beragama” , 7 (1),  19–28.  Palangka Raya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.
https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/180
Dahlan,  Moh.,  &  Asiyah.  (2018). Nalar  Islam  Kebangsaan  Lukman  Hakim  Saifuddin .  Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
Damni,  A.  (2022).  Forum  Keagamaan  sebagai  Identitas,  Multikulturalisme  dan  Peran Perempuan  dalam  Moderasi  Beragama:  Studi  Fenomenologi  Agama  BKMT Kabupaten Kerinci. Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial , 1 (01), 536-544
Dianto,  I.  (2021).  Moderasi  Beragama  melalui  Film  Animasi:  Peluang  dan  Tantangan  pada Generasi  Digital. Nalar:  Jurnal  Peradaban  dan  Pemikiran  Islam , 5 (2),  93–108.  https://e- journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/2400
Gultom, O. (2022). Moderasi Beragama: Cara Pandang Moderat Mengamalkan Ajaran Agama di Indonesia dalam Perspektif Fenomenologi Agama. Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan ,
17 (1), 35–49. https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/149
Hutabarat,  B.  A.  (2017).  Evaluasi  terhadap  Peraturan  Bersama  Menteri  Tahun  2006  tentang Pendirian  Rumah  Ibadah. Societas  Dei:  Jurnal  Agama  dan  Masyarakat , 4 (1),  8–31. http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/41
Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian  Agama  Tahun  2019-2020. Karunia  Cahaya  Allah:  Jurnal  Dialogis  Ilmu Ushuluddin , 11 (1), 65–89. https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/10
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Nisa, M. K., Yani, A., Andika, Yunus, E. M., & Yusuf, R. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. Jurnal Riset Agama , 1 (3), 79–96. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15100 Nurdin,  F.  (2021).  Moderasi  Beragama  menurut  Al-Qur’an  dan  Hadist. Jurnal  Ilmiah  Al
Mu’ashirah , 18 (1), 59–70. https://www.jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/10525
Nurkhoiron,  M.  (2020).  Liberalisasi  sebagai  Moderasi  Islam  dalam  Masyarakat  Paska  Sekuler.
Mimikri:  Jurnal  Agama  dan  Kebudayaan , 6 (1),  1–16.  https://blamakassar.e- journal.id/mimikri/article/view/345
Peraturan Bersama Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006 , tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. (2006). https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf
Qomar,  M.  (2021). Moderasi  Islam  Indonesia:  Wajah  Keberagaman  Progresif,  Inklusif,  dan  Pluralis . Yogyakarta: IRCiSoD.
Sarmadi,  R.  S.  (2018).  Islam  Agama  Moderat. Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 18 (1),  69–84. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/266
Saifuddin,  L.  H.  (2022). Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya . Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
Shihab,  M.  Q.  (2019). Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama .  Tangerang  Selatan: Lentera Hati.
Taufiq,  F.,  &  Alkholid,  A.  M.  (2021).  Peran  Kementerian  Agama  dalam  Mempromosikan Moderasi  Beragama  di  Era  Digital. Jurnal  Ilmu  Dakwah , 41 (2),  134–147. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/9364
Wibisono, I. (2022). Kampanye Moderasi Beragama di Instagram: Studi Narasi Lukman Hakim Saifuddin  dan  Yaqut  Cholil  Qoumas. Proceeding of the 1st International Conference on Cultures and  Languages , 1 (1),  120–131.  Surakarta:  Fakultas  Adab  dan  Bahasa  Universitas  Islam Negeri Raden Mas Said. https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/iccl/article/view/5761
Zakaria,  M.  H.  (2021).  Pengembangan  Pendidikan  Moderasi  Beragama  di  Kalangan  Remaja.
Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam , 18 (2), 143–152. https://riset- iaid.net/index.php/bestari/article/view/944