## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

## PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENGENDALIKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO
Yanti Aneta 1, Abdul Wahab Podungge 2
Universitas Negeri Gorontalo Email: yanti_aneta@yahoo.co.id, podunggewahab@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  strategic  steps  of  the  local  government  of  Bone  Bolango  Regency  in  controlling  the unemployment rate in Bone Bolango Regency; The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that: 1) The occurrence of unemployment caused by informal factors is due  to  the  weak  thinking  power  of  the  community  in  creating  jobs.  They  do  not  dare  to  take  risks  to  become entrepreneurs.  Whereas  the  potential  to  become  an  entrepreneur  in  the  MSME  sector  is  more  potential  than having  to  wait  for  job  vacancies;  2)  Non-formal  factors  that  cause  open  unemployment  in  Bone  Bolango Regency  are  caused  by  the  government's  not  optimally  facilitating  the  community  in  adding  their  skills  to  the potential that can generate income; 3) Factors of Human Resources who do not master and operate technology make the number of unemployed in Bolango more and more;
Keywords: Role of Government; Unemployment Rate Control

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  apa  saja  langkah  strategis  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam mengendalikan tingkat pengangguran di kabupaten bone bolango;. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)Terjadinya pengangguran  yang  disebabkan  oleh  faktor  informal  adalah  dikarenakan  lemahnya  daya  berpikir  masyarakat dalam  menciptakan  lapangan  kerja.  Mereka  tidak berani  mengambil  resiko  untuk  menjadi  wiraswasta.  Padahal potensi  menjadi  wiraswasta  dibidang  UMKM  lebih  berpotensi  dibandingkan  harus  menunggu  lowongan pekerjaan;  2)  Faktor  Non  Formal  yang  menjadi  penyebab  pengangguran  terbuka  di  Kabupaten  Bone  Bolango disebabkan oleh tidak optimalnya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan mereka pada potensi yang dapat menghasilkan pendapatan; 3) Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan  teknologi  menjadikan  pengangguran  dibone  Bolango  semakin  banyak;  4)  Faktor  komunikasi dan  keterbatasan  sarana  prasarana  menjadikan  pemerintah  terbatas  dalam  melakukan  inovasi  disektor pemberdayaan masyarakat
Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pengendalian Tingkat Pengangguran

## Sekretariat
Editorial: Program Studi Manajemen Universitas Fajar – Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp/Hp: 081340202750/ Fax (0411) 459-938 Email: manor@unifa.ac.id OJS: http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

## PENDAHULUAN
Dilematika permasalahan
pengangguran  di  Indonesia  saat  ini  bukan hanya  ditingkat  pusat  saja  akan  tetapi daerah  juga  mengalami  masalah  yang. Krusial terhadap penanganan angka pengangguran didaerahnya masing- masing. Provinsi Gorontalo misalnya  yang merupakan  Provinsi  ke-33  di  Indonesia juga  mengalami  hal  yang  sama.  Sejak dimekarkan  pada  tahun  2001  sasaran mobilisasi dari luar daerah perlahan masuk ke Gorontalo dalam rangka mengadu nasib mencari  pekerjaan.  Sayangnya  mereka datang  kurang  dibekali  dengan  keahlian yang memadai sehingga sampai di
Gorontalo hanya menjadi pengangguran. Kabupaten Bone Bolango
merupakan salah satu wilayah yang berada di  Provinsi  Gorontalo  yang  tingkat pengangguran  terbukanya  cukup  tinggi. Apalagi dengan adanya Pandemi Covid-19 sampai  dengan  saat  ini  sangat  berdampak pada  seluruh  sektor  dalam  hidup  dan kehidupan.  Demikian  pula  dengan  tingkat pengangguran  yang  bertambah  akibat adanya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  oleh perusahaan  yang  terpaksa  dilakukan  demi mempertahankan roda perusahaan. Kondisi semacam  ini  memaksa  pemerintah  untuk memberikan stimulus kepada masyarakatnya  yang salah satunya melalui Program  Bantuan  Subsidi  Upah  BPJS Ketenagakerjaan.  Akan  tetapi  peneliti
menilai  bahwa  upaya  tersebut  hanya mempertahankan  perekonomian  dalam  3 bulan yang berjalan.
Berdasarkan observasi awal peneliti  terkait  jumlah  pengangguran  di Kabupaten  Bone  Bolango  mengalami dampak  yang  cukup  signifikan  sehingga berdampak  pada  daya  beli  masyarakat yang turun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik  (BPS)  Kabupaten  Bone  Bolango yang  dipublikasikan  pada  tahun  2021, terdapat    118.192  orang  penduduk  usia produktif  yang  terdampak  Covid  19  atau sekitar  13,22  persen  dari  total  jumlah penduduk.  Dari  jumlah  angkatan  kerja yang terdampak Covid-19 tersebut sebanya 6.310  orang  menjadi  pengangguran  dan 2.853 orang menjadi bukan angkatan kerja. Selain  menjadi  pengangguran  penduduk usia  kerja  terdampak  Covid-19  ada  pula yang  sementara  tidak  bekerja  yakni  5.730 Orang. Peneliti menilai bahwa permasalahan  ini  terjadi  disebabkan  oleh tidak  adanya  langkah  strategis  pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam kebijakan pada  sektor  informal  dan  kebijakan  sektor informal.  Lebih  lanjut  peneliti  juga berpendapat  bahwa  hal  tersebut  terjadi dikarenakan  faktor  keterbatasan  sumber daya manusia, faktor keterbatasan komunikasi, dan faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan
tingkat pengangguran  adalah  dengan  memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan skill masyarakat usia produktif.  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  (DPMPTSP&TK)  salah  satunya memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  untuk membantu  Bupati  dalam  melaksanakan tugas  dibidang  ketenagakerjaan  terkait dengan:  1)  Pemberian  izin  dan  pelaksana pelayanan  dibidang  ketenagakerjaan;  2) Pengelolaan urusan ketatausahaan Disnaker;  3)  Perumusan  kebijakan  teknis dibidang ketenagakerjaan.
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone  Bolango  melalui  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dan  Tenaga  Kerja  (DPMPTSP&TK)  perlu memikirkan strategi dalam rangka menurunkan  angka  pengangguran  dengan cara  menciptakan  peluang-peluang  bagi para  pencari  kerja  diwilayah  Kabupaten Bone  Bolango.    Rumate,  V.  A.,  &  Engka,
D. S. (2019) dalam jurnal hasil
penelitiannya mengatakan bahwa seseorang  yang  sudah  digolongkan  dalam angkatan  kerja  yang  secara  aktif  sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu,  tetapi  tidak  dapat  memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.
Pengangguran  seringkali  menjadi  masalah dalam perekonomian karena dengan
adanya  pengangguran,  produktivitas  dan pendapatan  masyarakat  akan  berkurang sehingga  dapat  menyebabkan  timbulnya kemiskinan  dan  masalah-masalah  sosial lainnya.  Tingkat  pengangguran  dapat dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  Pengangguran  atau  tunakarya adalah  istilah  untuk  orang  yang  tidak pengangguran  dengan  jumlah  angkatan kerja  yang  dinyatakan  dalam  persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya  tingkat  kemakmuran  dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan  juga  dapat  menimbulkan efek  psikologis  yang  buruk  terhadap penganggur  dan  keluarganya.  Tingkat pengangguran  yang  terlalu  tinggi  juga dapat  menyebabkan  kekacauan  politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan
pembangunan  ekonomi.  Akibat  jangka panjang  adalah  menurunnya  GNP  dan pendapatan  per  kapita  suatunegara.  Di negara-negara berkembang seperti Indonesia,  dikenal  istilah  "pengangguran terselubung"  di  mana  pekerjaan  yang semestinya  bisa  dilakukan  dengan  tenaga kerja  sedikit,  dilakukan  oleh  lebih  banyak orang.  Jumlah  pengangguran  biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk  serta  tidak  didukung  oleh tersedianya  lapangan  kerja  baru  atau

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
keengganan  untuk  menciptakan  lapangan kerja  (minimal)  untuk  dirinya  sendiri  atau memang  tidak  memungkinkan  untuk mendapatkan  lapangan  kerja  atau  tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini adalah  penelitian  kualitatif.  Dikatakan kualitatif karena dalam mengkaji permasalahan  peneliti  tidak  membuktikan ataupun  menolak    hipotesis  yang  dibuat sebelum  penelitian  tetapi  mengolah  data dan mengalisis dengan baik suatu masalah secara non  numerik .  Metode  Kualitatif untuk  menguji  hipotesis  atau  teori.Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data  yang  berupa  kalimat-kalimat  yang memiliki  makna  mendalam  berasal  dari informan  dan  perilaku  masyarakat,  serta keadaan yang diamati. Data hasil penelitian  ini  berupa  fakta-fakta  yang ditemukan  pada  saat  di  lapangan    oleh peneliti (Sugiyono, 2016).
Menurut  (Moleong  &  Lexy,  2014) mengatakan  bahwa  sumber  data  yang utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah kata-kata,  dan  tindakan  selebihnya  adalah data-data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.
Penentuan informan dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik
purposive  sampling. Informan  diperlukan untuk  memperoleh  data  yang  menyangkut dengan  penelitian  ini  maka  dari  itu dibutuhkan  informan  yang  memahami  dan mengetahui  permasalahan  yang  sedang diteliti. Adapun informan dalam artikel ini ialah  aparat  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  (DPMPTSP&TK)  Kabupaten  Bone Bolango. Serta beberapa informan masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori pengangguran.
Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi  yang  dilakukan oleh  peneliti  adalah  mengamati  kondisi kultural masyarakat pedalaman dan pesisir Kabupaten  Bone  Bolango.  Selanjutnya penulis  mewawancarai  informan  kunci yakni  masyarakat  yang  termasuk  dalam daftar pemilih tetap  yang tersebar dalam 7 Kecamatan diwilayah pesisir dan pedalaman  Kabupaten  Bone  Bolango. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data  display (penyajian  data),  dan conclusion    drawing atau    penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman & Saldana, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  poin  ini  peneliti  menguraikan tentang  hasil  penelitian  dan  pembahasan. Peneliti  menggambarkan  secara  utuh  hasil

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
wawancara  yang  diungkapkan  melalui fenomena  dan  data  yang  berhasil  peneliti himpun  dilapangan  melalui  informan peneliti  yang  bersumber  dari  pertanyaan- pertanyaan  pada  pedoman  wawancara. Selanjutnya  peneliti  membedah  hasil penelitian  tersebut  dengan  membahas teori-teori pendukung yang bersumber dari pendapat  para  ahli  yang  dijadikan  peneliti sebagai  aplikasi  teori  yang  diungkapkan saat membahas fakta yang terjadi dilapangan.  Setelah  semuanya  disusun,
langkah terakhir peneliti menginterpretasikan  maksud  dan  tujuan dari  informan  peneliti  dengan  kajian  teori dari  para  ahli  dan  menggambarkan kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini yang dibahas sebagai berikut:
Peran  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai

## Latihan Kerja
Tugas  Pokok  Dinas  Penanaman Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bone  Bolango mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam  melaksanakan  pelayanan  public pada Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi    sebagaimana  tercantum dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango  Nomor  08  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua atas peraturan organisasi dan  tata  kerja  lembaga  lain  dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Terkait  dengan  langkah  strategi pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango dalam  mengurai  tingkat  kemiskinan,  Kasi Pelatihan  dan  Tenaga  Kerja  mengatakan bahwa:  “Kami  menyediakan  informasi terkait  dengan  lowongan  pekerjaan  yaitu dengan system  Informasi ketenaga kerjaan (DISNAKER)  Dengan  akses  Kemnaker. Go.id . Masyarakat  Pencari  Kerja  Baik Penganggur  dan  Stengah  Penganggur dalam  usia  18  tahun  keatas  atau  sudah berkeluarga. Insya Allah kedepanya nati di upayakan kerja sama dalam hal pemagangan  tenaga  kerja  yang  bekerja sama dengan pihak swasta.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mempunyai  fungsi  dalam  pembinaan pegawai  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya. Strategi tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan langkah kebijakan yang  diambil  oleh  daerah  tingkat  Provinsi Dan  Pusat.  Terkait  dengan  hal  tersebut Kasie  Penempatan  Dan  Perluasan  Tenaga Kerja  mengatakan  bahwa:  Strategi  kami lakukan yaitu berkoordinasi dan sinkronisasi  Program  antara  Pemerintah Kabupaten  dan  Propinsi  dan  Pemerintah Pusat. Kami juga Menyiapkan data yang di butuhkan  untuk  menghimpun  informasi tentang  lowongan  pekerjaan  dari  antar kerja.”

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan  cara  membandingkan  jumlah pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk  orang  yang  tidak  pengangguran dengan  jumlah  angkatan  kerja  yang dinyatakan  dalam  persen.  Terkait  dengan hal tersebut peneliti selanjutnya mewawancarai  masyarkat  pencari  kerja, yang  mengatakan  bahwa:    “Sejak  tahun tahun  2020  sampai  sekarang  belum bekerja,  karna  setelah  saya  menikah  saya sudah  berpokus  pada  urusan  ruamah tangga saja sehingganya  saya sampai pada saat sekarang masih menganggur. Sebenarnya ada informasi terkait lowongan pekerjaan.  namun  data  maupun  Informasi yang  di  publikasikan  oleh  Dinas  terkait berbeda dengan jurusan atau keahlian yang saya kuasai.”
Di  DPM-PTSP  &  K  sendiri terdapat  seksi  penempatan  dan  perluasan kesempatan  kerja.  Akan  tetapi  kenyataan yang  terjadi  tingkat  pengangguran  di Kabupaten  Bone  Bolango  masih  juga dalam angka  yang cukup memprihatinkan. Terbukti berdasarkan informan yang peneliti  wawancarai  ialah  seorang  sarjana tetapi  sudah  1  tahun  tetap  menganggur. Seksi penempatan dan perluasan kesempatan  kerja  juga  sebaiknya  proaktif untuk memfasilitasi mereka. Karena  tugas mereka adalah Melaksanakan Penatausahaan  Adminsitrasi  dan  Membuat rencana program kerja Penempatan
Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketransmigrasian  serta  tugas-tugas  lain yang  diberikan  oleh  pimpinan  sesuai dengan bidang tugasnya. yaitu: 1) Melaksanakan  dan  menyusun  Rencana Program  Kerja  Penempatan  Perluasan Kesempatan  Kerja  dan  Ketransmigrasian; 2)  Melaksanakan  dan  menyiapkan  data penyusunan bahan pembinaan  penempatan tenaga  kerja;  3)  Melaksanakan  dan menyiapkan  dokumen  /  regulasi  tentang informasi  pasar  kerja,  bursa  pasar  kerja, analisis  serta  penyuluhan  /  sosialisasi  ;  4) Melaksanakan dan menyusun serta membuat  system  pedoman  pembinaan informasi  kebutuhan  tenaga  kerja  melalui TI  berbasis  online;  5)  Melaksanakan  dan mengkoordinasikan serta melakukan kerjasama  dengan  pihak  swasta  bersama pemerintah  daerah  dalam  hal  ketersediaan lowongan  kerja  dan  penempatan  tenaga kerja pada pihak perusahaan dan pemerintah.
Uraian  diatas  sejalan  dengan  apa yang  dikatakan  oleh  Sukirno  (2004:327) yang  mengatakan  bahwa  pengangguran adalah  seseorang  yang  sudah  digolongkan dalam  angkatan  kerja  yang  secara  aktif sedang  mencari  pekerjaan  pada  suatu tingkat  upah  tertentu,  tetapi  tidak  dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.  Pengangguran  seringkali menjadi  masalah  dalam  perekonomian karena  dengan  adanya  pengangguran,

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
produktivitas  dan  pendapatan  masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan  timbulnya  kemiskinan  dan masalah-masalah sosial lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pembahasan  diatas  peneliti  berkesimpulan bahwa Tingkat pengangguran dapat dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  Pengangguran  atau  tunakarya adalah  istilah  untuk  orang  yang  tidak pengangguran  dengan  jumlah  angkatan kerja  yang  dinyatakan  dalam  persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya  tingkat  kemakmuran  dan kesejahteraan.
Peran  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai Latihan  Kerja  Dari  Aspek  Kebijakan

## Non Formal
Pengangguran  adalah  mereka  yang masuk  dalam  angkatan  kerja  (15  Sampai 64 Tahun)  yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Dalam rangka mengatasi pengangguran terbuka diperlukan langkah strategis dalam kebijakan sektor non formal oleh pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango. Terkait dengan hal tersebut Kabid Penempatan  Dan  Perluasan  Kesempatan Kerja Dan Hubungan Industrial
mengatakan  bahwa:  “Masyarakat  Umum Pencari  Kerja  antara  lain:  Pengngguran yang  belum  dapat  lapangan  pekerjaan.
Didata  kami  memang  masih  terdapat masyarkat  yang  membutuhkan  pekerjaan. Apa lagi ditengah virus Corona kesempatan kerja semakin sedikit. Sebernarnya  bone  bolango  pernah  bekerja sama  dengan    perusahaan  multi  nasional PT.Nasional Gobel tapi telah berakhir.”
Tanggapan lain dari Kasie Pelatihan Tenaga Kerja ketika diwawancarai terkait langkah strategis non formal  mengungkapkan  bahwa:  “Strategi kami  lakukan  yaitu  berkoordinasi  dan sinkronisasi  Program  terhadap  pemerintah pusat  sampai  ke  tingkat  bawah  tentang penanganan    masyarakat  penggangguran yakni  dengan  cara  mengusulkan  proposal- proposal  terkait  kebutuhan  dari  pada kolompok  pencari  kerja  yang  akan  di kuatkan dengan pembekalan atau pelatihan yang  berbasis  Masyarakat  sesuai  dengan keterampilan yang di ajukan.”
Peran  UPT  ditinjau  dari  koordinasi antar  unit  kerja,  pengembangan  keahlian kerja,  penyusunan  pengembangan  karier, pemberian  insentif  kerja,  dan  penetapan standar  kerja.  Terkait  dengan  hal  tersebut, salah seorang masyarkat yang mengomentari  langkah  pemerintah  dalam memfasilitasi  pencarian  kerja  mengatakan bahwa:  “Sejak  tahun  tahun  2020  sampai sekarang  belum    bekerja  dan  sudah berusaha  untuk  melamar  pekerjaan  di kantor  Ombudsman,  di  Adira  di  Alfamart, Bank namun tidak terterima karna

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
terkendala dengan belum mengusai Komputer. Saya berharap pemerintah bone bolango  membuka  kesempatan  untuk kursus  keterampilan  seperti  computer  agar masyarkat lebih terampil dalam menggunakan  teknologi. saya  belum pernah  mendengar  info  dan  data  baik melalui  medya  social  maupun  melalui fublikasi  yang  di  lakukan  oleh  Dinas tenaga Kerja.
Peneliti  selanjutnya  mewawancarai masyarakat  lain  juga  berkomentar  hampir sama dan mengatakan bahwa: “Sejak tahun tahun 2017 samapi sekarang belum pernah bekerja,  dan  sudah  pernah  mencoba  di beberapa organisasi untuk melamar pekerjaan tapi tdk pernah lolos salasatunya pada  pengregrutan  Aparutur  Desa  tapi tidak  pernah  lolos. Kalau  di  Desa  saya selama  ini  saya  belum  pernah  mendengar informasi  maupun  publikasi  yang  di lakukan oleh Dinas terkait tentang lowongan pekerjaan, apalagi kalau informasi  dan  publikasi  itu  hanya  melalui medya  sosial  barangkali  kami  sering terlewati  dengan  publikasi  tersebut,  karna di  Desa  kami  jaringan  internet  belum memadai  sehingganya  info-info  melalui medsos sering terlewatkan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  informan  diatas  jelas terlihat  bahwa  masyarkat  juga  berharap pemerintah  memfasilitasi  mereka  dengan pencarian kerja. dalam konteks
pemerintahan pemerintah dapat berwenang menggaet investor nasional untuk menanamkan  modalnya  di  Bone  Bolango. Hal  ini  sebagai  langkah  strategis  untuk menciptakan peluang kepada masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Tripomo, 2015:22) yang mengatakan  bahwa  Strategi  organisasi terdiri  menjadi  dua,  yaitu  strategi  inovasi dan  strategi  peningkatan  kualitas.  Strategi inovasi  ditinjau  dari  koordinasi  antar  unit kerja,  pengembangan  keahlian  kerja, penyusunan pengembangan karier, pemberian  insentif  kerja,  dan  penetapan standar kerja.Kemudian strategi
peningkatan kualitas ditinjau dari penjabaran  deskripsi  kerja,  partisipasi dalam  pengambilan  keputusan,  penilaian pekerjaan,  keseragaman  perlakuan,  dan pelatihan dan pengembangan kualitas.
Simamora (2014:11) juga
menambahkan bahwa rumusan yang komprehensif  tentang  strategi  adalah sebagai  berikut:  1)  Suatu  pola  keputusan yang  konsisten,  menyatu  dan  integral;  2) Menentukan  dan  menampilkan  tujuan organisasi dalam pengertian sasaran jangka panjang,  program  bertindak,  dan  prioritas alokasi  sumber  daya;  3)  Menyeleksi bidang  yang  akan  dilakukan  atau  akan dilaksanakan  organisasi;  4)  Mencoba mendapatkan  keuntungan  yang  mampu bertahan  lama  dengan  memberikan  respon yang  tepat  terhadap  peluang  dan  ancaman

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
dari  lingkungan  eksternal  organisasi,  dan kekuatan serta kelemahannya.

## Faktor Sumber Daya Manusia
Faktor  Sumberdaya  manusia  juga pasti  akan  berpengaruh  karena  dibutuhkan keterampilan  dan  pengetahuan  untuk perusahaan  maupun  organisasi  pemerintah dalam  merekrut  tenaga  kerja.  Sehubungan dengan hal tersebut salah seorang masyarkat pencari kerja mengatakan bahwa:  “Saya  tidak  punya  keahlian  apa- apa,  akan  tetapi  berkaitan  dengan  jurusan saya,  di bidang Administrasi Publik Insya Allah saya hanya bisa berkolaborasi sesuai dengan jurusan saya tersebut. Dengan cara mengajukan  permohonan,  dan  terkadang juga meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengaruh di tempat saya melamar namun masih menemui kegagalan, sehingganya  sampai  pada  saat  sekarang masih menganggur.
Peran  unit  pelaksana  teknis  yang efektif hendaklah memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai  beraikan  satu  dengan  yang lainnya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut Kabid Penempatan Dan Hubungan Industrial  mengatakan  bahwa:  “Kami menghimpun  informasi  tentang  lowongan pekerjaan  dari  antar  kerja  melalui  media Sosial dan Medya Elektronik dan penyebaran  informasi  ke  masyarakat umum  melalui  Camat,  Kepala  Desa  serta pendamping/TKS  yang  di  tempatkan  di
beberapa  lokasi  di  Kabupaten  Bone Bolango.
Media sosial dan webside pemerintah menjadi salah satu wadah yang efektif untuk menghasilkan informasi valid tentang  lowongan  pekerjaan.  Akan  tetapi masih terdapat hambatan-hambatan didalamnya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  Kasie  Penempatan  Dan  Perluasan Tenaga Kerja berpendapat bahwa: “Hambatan  utama  adalah  kurangnya  dana pendukung untuk mempasilitasi sarana dan prasarana serta oprasional dalam melaksanakan program dan kegiatan mengatasi pengangguran, sehingga pengangguran masih banyak yang harus di perhatikan.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  diatas,  jelas  terlihat bahwa  Dinas  DPM-PTSP&K  mempunyai tugas  pelaksanakan  Pelayanan  Pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang
penempatan perluasan
kesempatan  kerja  sector  formal  dan informal. Oleh karena itu peneliti berpendapat  bahwa  Melaksanakan  dan menyiapkan  bahan  pembinaan  organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerja  sama  bipartit  (Penyelesaian  antara kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha) dan  Tripartit  (Penyelesaian  antara  ketiga belah  pihak,  pekerja,  pengusaha  dan pemerintah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan apa  yang  dikatakan  oleh  Purwanto  (2008:

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
4) bahwa strategi penyiapan SDM hendaknya  disusun  di  atas  landasan keberhasilan  yang  telah  dicapai.  Jangan menyusun strategi diatas kegagalan. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak  yang  terkait,  terutama  para eksekutif,  dari  semua  pimpinan  unit  kerja dalam organisasi.
Faktor Komunikasi Sarana Dan

## Prasarana
Pandemi  Covid-19  yang  melanda Indonesia  sejak  maret  tahun  2020  lalu sampai  dengan  saat  ini  sangat  berdampak pada  seluruh  sektor  dalam  hidup  dan kehidupan.  Demikian  pula  dengan  tingkat pengangguran  yang  bertambah  akibat adanya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  oleh perusahaan  yang  terpaksa  dilakukan  demi mempertahankan roda perusahaan. Kondisi semacam  ini  memaksa  pemerintah  untuk memberikan stimulus kepada masyarakatnya  yang salah satunya melalui Program  Bantuan  Subsidi  Upah  BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti berpendapat
bahwa antara pemerintah dengan masyarkat  harus  membangun  komunikasi yang  efektif  melalui  jejaring  media  sosial dengan cara meningkatkan sarana prasarana  media  komunikasi  media  sosial untuk memfasilitasi pengangguran.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  salah seorang  masyarakat  berkomentar  bahwa: “Saya  belum  pernah  mendengar  info  dan
data  baik  melalui  medya  social  maupun melalui  fublikasi  yang  di  lakukan  oleh Dinas tenaga Kerja.”
Peran unit pelaksana teknis hendaklah  memuaskan  perhatian  pada  apa yang  merupakan  kekuatannya  dan  tidak pada titik-titik yang justru pada kelamahannya.  Selain  itu,  hendaklah  juga memanfaatkan  kelemahan  persaingan  dan membuat  langkah-  langkah  yang  tepat untuk menempatkan posisi kompetitif yang lebih  kuat.  Terkait  dengan  hal  tersebut Kasie Penempatan Dan Perluasan Kesempatan  Kerja  berkomentar  bahwa: komunikasi yaitu berkoordinasi dan sinkronisasi  Program  antara  Pemerintah Kabupaten  dan  Propinsi  dan  Pemerintah Pusat.  Tetapi  memang  diakui  kami  agak sedikit terkendala soal anggaran. Sehingga anggaran kami tidak cukup untuk mengcover  smua  pencari  kerja.  yang  pasti ini  dilakukan  bertahap  setiap  tahunnya menyesuaikan  dengan  porsi  anggaran.  Ini juga  merupakan  visi  misi  bupati  Hamim dan  Wakil  Merlan  untuk  mengatasi pengangguran terbuka. Insha allah berjalan dengan efektif.”
oleh Sukirno (2000) dalam pandangan  teoritis,  bahwa  pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang  yang  tergolong  dalam  angkatan kerja  yang  ingin  mendapatkan  pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Hal tersebut disebabkan  ketidakseimbangan  pasar  pada

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
tenaga kerja sehingga menunjukkan jumlah tenaga  kerja  yang  ditawarkan  melebihi jumlah  tenaga  kerja  yang  diminta.  Akan tetapi    pekerjaan  tidak  dapat  digolongkan sebagai  penganggur.  Seorang  penganggur adalah  orang  yang  tidak  bekerja  sama sekali  atau  bekerja  kurang  dari  duahari selama seminggu sebelum berusaha memperoleh pekerjaan. Disamping itu juga pengangguran  dapat  diartikan  sebagai suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum
memperolehnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dikemukakan pada sub  bab  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Terjadinya pengangguran yang
disebabkan  oleh  faktor  informal adalah  dikarenakan  lemahnya  daya berpikir masyarakat dalam
menciptakan lapangan kerja. Mereka  tidak  berani  mengambil resiko  untuk  menjadi  wiraswasta. Padahal potensi menjadi wiraswasta  dibidang  UMKM  lebih berpotensi dibandingkan harus menunggu lowongan pekerjaan.
2. Faktor  Non  Formal  yang  menjadi penyebab  pengangguran  terbuka  di
Kabupaten Bone Bolango
disebabkan  oleh  tidak  optimalnya
pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan  mereka  pada  potensi yang dapat menghasilkan pendapatan. 3. Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan teknologi menjadikan  pengangguran  dibone Bolango semakin banyak 4. Faktor komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana menjadikan  pemerintah  terbatas dalam  melakukan  inovasi  disektor pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Miles,  Matthew,  B.,  &  A,  M.  H.  (1992).
Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong,  &  Lexy,  J.  (2014). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Franita,  R.  (2016).  Analisa  pengangguran di Indonesia. Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial , 1 (3), 88-93.
Sari,  R.  D.  (2016).  Pengembangan  Model
Pelatihan Tenaga Kerja Sektor
Informal  Di  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  Dan  Kependudukan Provinsi  Jawa  Timur. Kebijak.  dan Manaj. Publik , 4 , 107-115.
Rumate,  V.  A.,  &  Engka,  D.  S.  (2019). Pengaruh  Tingkat  Inflasi,  Investasi, Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Tingkat
Pengangguran Terhdap Tingkat
Kemiskinan  di  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah , 19 (3).

## Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022                               E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
Shaleh,  M.,  &  Yuliana,  Y.  (2020).
PENGARUH PENGAKUAN, INSENTIF,  DAN  LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV
CABANG  MAKASSAR. MANOR: JURNAL Manajemen dan Organisasi Review , 2 (1), 47-57.