## PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP
Application of Reconvention as Defendant's Rights in Child Care At the Sidrap Religious Court
Ertifa Zainal * , Baso Madiong, Waspada
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: ertifahzainal99@gmail.com
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  rekonvensi  sebagai  hak  tergugat  dalam  pengasuhan  anak  di  Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi  sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak  di  Pengadilan  Agama  sidrap.  Tipe  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research)  yang menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  prilaku  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat  sebagai  acuan  perilaku  setiap  orang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian tentang  riset  yang  bersifat  deskriftif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Hasil  penelitian  bahwa  penerapan  rekonvensi sebagai  hak  tergugat  dalam  pengasuhan  anak  di  Pengadilan  Agama  Sidrap  merupakan  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh Hukum  Acara  Perdata  kepada  tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  agar  tergugat  melakukan  gugatan  terhadap  penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa Ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada  dasar  yang  melatarbelakangi  sehingga  dia  ingin  mengajukan  hak  asuh  anak.  Faktor  terjadinya  rekonvensi  sebagai  hak tergugat  dalam  pengasuhan  anak  pada  umumnya  dilatarbelakangi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  anak  pasca  perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena  hak asuh anak adalah  bagian dari akibat putusnya perkawinan. Tergugat boleh  menggugat  mengenai hak asuh  anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana.
Kata Kunci : Rekonvensi, Hak Terdakwa, Penitipan Anak, Pengadilan Agama, Sidrap

## ABSTRACT
This study aims  to determine  the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are  conceptualized  as  norms  that  apply  in  society  as  a  reference  for  everyone's  behavior.  This  research  method  uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit  so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit  must be proven.  In  suing  for  child  custody  there  is  a  basic  background  so  that  he  wants  to  apply  for  child  custody.  The  factor  of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.
Keywords: Reconvention, Defendant's Rights, Childcare, Religious Court, Sidrap
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu,  jika  dikaitkan  dengan  perceraian,  maka  keselamatan, perkembangan  dan  kesehatan  anak  secara  psikis  dan  jasmani
menjadi  dampak  dari  adanya  perceraian.  Anak  juga  memiliki hak-hak  keperdataan  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga.  Oleh karena  itu,  hak-hak  keperdataan  anak  jangan  sampai diabaikan.  Diperlukan  upaya-upaya  untuk  memberikan

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di …. (Ertifa Zainal, Baso Madiong, Waspada)
jaminan  bagi  terpeliharanya  hak  keperdataan  anak.  Lembaga peradilan  dalam  hal  ini  hakim  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  untuk  memutuskan  siapa  yang  terbaik  dalam menjaga  hak-hak  keperdataan  anak  melalui  keputusan  yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan  nasib  anak  yang  menjadi  korban  perceraian dari  orang  tua,  sehingga  anak  tidak  mendapat  asuhan  yang dapat merugikan dirinya.
Pasal  14  UU  35  Tahun  2014  menyatakan  bahw:  (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan terbaik  bagi  Anak  dan  merupakan  pertimbangan  terakhir.  (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Anak  tetap  berhak:  bertemu  langsung  dan  berhubungan pribadi  secara  tetap  dengan  kedua  Orang  Tuanya; mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minat memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.
Apabila  terjadi  perceraian  maka  menurut  Undang- undang  No.1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai  akibat  hukum  terhadap  anak,  maka  baik  Bapak atau  Ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak- anak,  Pengadilan  memberikan  keputusannya  pada  pasal  41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Ali,  Lukman.  (2007).  Akibat  putusnya  perkawinan karena  perceraian  ialah  (1)  Baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan memberi  keputusannya,  (2)  Bapak  yang  bertanggung-jawab atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut,  (3) Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut Hadhanah, diartikan  sebagai  mengasuh  anak  kecil  yang  belum  tahu  dan belum  dapat  hidup  mandiri,  yakni  dengan  memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan,  memberinya  pendidikan  fisik  dan  psikis, mengembangkan  kemampuan  intelektualnya  agar  sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.
Seorang  anak  pada  permulaan  hidupnya  sampai  pada umur  tertentu  memerlukan  orang  lain  dalam  kehidupannya, baik  dalam  pengaturan  fisik  maupun  dalam  pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas Hadhanah sangat berperan  dalam  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu  masalah Hadhanah  mendapat  perhatian  khusus  dalam  ajaran  islam. Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas  tersebut,  keterpaduan  kerjasama  antara  Bapak  dan  ibu dalam  melaksanakan  tugas  Hadhanah  dapat  diwujudkan selama  kedua  orang  tuanya  masih  tetap  dalam  hubungan suami istri.
Harapan  tersebut  tidak  akan  terwujud  ketika  terjadi perceraian antara Bapak dan ibu si anak. Peristiwa perceraian menjadi  malapetaka  bagi  si  anak,  karena  kasih  sayang  kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat dirasakan, Nugroho, Riant. 2003.
Pecahnya  rumah  tangga  kedua  orangtua  tidak  jarang membawa  kepada  terlantarnya  pengasuhan  anak.  Bilamana terjadi  perceraian,  khususnya  bagi  pasangan  yang  telah memiliki  anak,  timbul  permasalahan  mengenai  siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang  selanjutnya  melakukan  tugas  Hadhanah.  Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak  mau  mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil  dalam  pandangan  kedua  belah  pihak.  Persoalan seperti  yang  dikemukakan  di  atas  sering  terjadi  dalam masyarakat, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Departemen  Agama  Nazaruddin  Umar Indonesia  memiliki  angka  perceraian  tertinggi  dibanding negara islam lainnya
Hak  asuh  anak  sering  menjadi  permasalahan  sebelum ataupun  sesudah  perceraian,  bahkan  tidak  jarang  bila  antara mantan  suami  dan  mantan  istri  saling  berebut  untuk mendapatkan  hak  asuh  anak  mereka,  bahkan  yang  paling ekstrem  perebutan  anak  dilakukan  dengan  kekerasan,  sampai para  pihak  menggunakan  jasa  preman  yang  tentunya  dapat melahirkan  permasalahan  baru.  Jika  tindakannya  dilakukan diluar  ketentuan  hukum  tak  jarang  pula  bila  ada  pihak  yang sudah  mengantongi  putusan  putusan  agama  untuk  mengasuh anak tetapi dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.
Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu,  jika  dikaitkan  dengan  perceraian,  maka  keselamatan, perkembangan  dan  kesehatan  anak  secara  psikis  dan  jasmani menjadi  dampak  dari  adanya  perceraian.  Anak  juga  memiliki hak-hak  keperdataan  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga.  Oleh karena  itu,  hak-hak  keperdataan  anak  jangan  sampai diabaikan.  Diperlukan  upaya-upaya  untuk  memberikan jaminan  bagi  terpeliharanya  hak  keperdataan  anak.  Lembaga peradilan  dalam  hal  ini  hakim  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  untuk  memutuskan  siapa  yang  terbaik  dalam menjaga  hak-hak  keperdataan  anak  melalui  keputusan  yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan  nasib  anak  yang  menjadi  korban  perceraian dari  orang  tua,  sehingga  anak  tidak  mendapat  asuhan  yang dapat merugikan dirinya.
Kalau  perceraian  suami  istri  sudah  mencapai  tingkat yang  tidak  mungkin  dicabut  kembali  maka  yang  menjadi persoalan  adalah  anak-anak  dibawah  umur,  yakni  anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam  sebagai  hukum materiil  bagi  lingkungan  Peradilan  Agama  maupun  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama  belum  memberikan  jawaban  secara  limitatif  terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  setidaknya  ada  2  (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156.  Pasal  Hadhanah  yang  menguraikan  tentang  hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, bahwa  dalam  hal  terjadi  perceraian  (1)  Pemeliharaan  anak yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur,  12  tahun  adalah
hak  ibunya  (2)  Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara  Bapak  atau ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya,  (3)  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Bapaknya.
Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak  dalam  mengurus  dan  memelihara  anaknya.  Huruf  a dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  anak  yang  masih  dibawah umur  (umurnya  masih  dibawah  12  tahun)  maka  hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah  berusia  diatas  12  tahun,  tidak  serta  merta  menjadi  hak kepengasuhan kepada Bapaknya,  melainkan diberikan pilihan kepada  anak  untuk  memilih  Bapak  atau  ibunya  yang  harus memelihara  dia.  Pada  dasarnya,  semua  biaya  pemeliharaan anak dibebankan kepada Bapaknya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.
Silain  pihak,  pemeliharaan  anak  sebagaimana  tercantum pasal  105  huruf  (a),  tidak  serta  merta  ibunya  menjadi pengasuh  anaknya,  adakalanya  pengadilan  memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim  melihat  bahwa  prilaku  dan  berbagai  aspek  lainnya, Bapaknya lebih unggul dibanding ibunya.
Problematika  perebutan  hak  pemeliharaan  anak  tidak berhenti  pada  persoalan  Undang-undang  perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam tetapi sangat terkait dengan Undang- undang  Tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dalam  salah  satu pasalnya  menegaskan  bahwa  orang  tua  (Bapak  maupun  ibu) memiliki  hak  yang  setara  dan  sama  sebagai  orang  tua  untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.
Anak  yang  masih  dibawah  umur  dalam  suatu  sistem hukum  dan  praktek  hukum  di  Indonesia,  tatkala  kedua  orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan talak),  Hakim  yang  mengadili  perkara  itu  mesti  meminta pendapat  anak  atau  mendalami  bagaimana  pendapat  anak, sebagaimana  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 juncto  Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (respect view of the child) . Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan rekonvensi  sebagai  hak  tergugat  dalam  pengasuhan  anak  di Pengadilan Agama Sidrap.

## 2. METODE
Tipe  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif  (normative  law  research)  menggunakan  studi  kasus normatif  berupa  produk  prilaku  hukum,  miaslnya  mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.   Adapun metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap terdapat  kasus  yang  sesuai  dengan  judul  penelitian  penulis. Adapun  waktu  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  pada  bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.
Sumber Data Penelitian yaitu data primer adalah sumber data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber aslinya  yang  berupa  wawancara  pihak  yang  terkait  yakni
Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidrap. Data sekunder adalah  sumber  penelitian  yang  diperoleh  penulis  dengan mempelajari  buku-buku,  dan  dokumen-dokumen  yang berhubungan  dengan  rekonvensi  seperti  salinan  putusan  dari Pengadilan Agama Sidrap.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara  yang dilakukan  dengan  tanya  jawab  langsung  dengan  Hakim  dan Panitera  Pengadilan  Agama  Sidrap  dengan  bentuk  tipe pertanyaan  teratur  serta  terstruktur.  Teknik  Dokumentasi dalam  penelitian  ini  berupa  mengambil  gambar  kegiatan waktu penelitian dan arsip-arsip resmi dari Pengadilan Agama Sidrap.
Teknik  Analisis  Data  yang  digunakan  adalah  untuk menjawab masalah adalah teknik deskriptif dengan mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder  kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap.
Rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan atau permohonan balasan dalam  suatu  perkara.  Dalam  konteks  pengasuhan  anak, rekonvensi dapat digunakan oleh pihak yang menjadi tergugat untuk  mengajukan  tuntutan  terkait  pengasuhan  anak.  Data hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  di  Kantor  Pengadilan Agama  Sidrap,  Kecamatan  Maritengngae,  Kabupaten  Sidrap diperoleh  data  yang  berkaitan  tentang  penerapan  rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak sebagai.
Tabel 1.
Data Kasus rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap  Tahun 2018-2022 Tahun Jumlah Kasus Rekomversi Di kabulkan Rekonvensi Berhasil Mediasi 2018 2 2 - 2019 5 4 1 2020 2 2 - 2021 3 2 1 2022 3 2 1 Jumlah 15 12 3
Sumber: Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 16 Januari 2023
Berdasarkan  Tabel  1.  diatas  dapat  dilihat  total  jumlah kasus  rekonvensi  di  Pengadilan  Agama  Sidrap  sebanyak  15 kasus,  diantaranya  dikabulkan  gugatan  rekonvensi  sebanyak 12  kasus  dan  yang  berhasil  mediasi  sehingga  tidak melanjutkan ke gugatan rekonvensi sebanyak 3 kasus. UU No. 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  memberikan  landasan hukum  tentang  pengasuhan  anak  dan  mengatur  tentang  hak dan  kewajiban  orang  tua  dalam  menjalankan  pengasuhan anak.
Dalam  UU  No.  16  Tahun  2019,  diatur  bahwa  dalam perkara  perceraian  atau  pembatalan  perkawinan,  pengadilan dapat  memutuskan  tentang  hak  asuh  anak.  Hak  asuh  anak dapat  diberikan  kepada  salah  satu  atau  kedua  orang  tua.  Jika hak  asuh  anak  diberikan  kepada  salah  satu  orang  tua,  maka orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk  menjalankan  pengasuhan  anak.  Namun,  dalam prakteknya, rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan  anak  tidak  banyak  dilakukan.  Hal  ini  karena dalam kasus perceraian, hak asuh anak sudah diputuskan oleh pengadilan  berdasarkan  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak. Keberlanjutan  proses  hukum  dengan  melakukan  rekonvensi
Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di …. (Ertifa Zainal, Baso Madiong, Waspada)
dalam hal pengasuhan anak, hanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan mempengaruhi kondisi emosional anak.
Dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga diatur bahwa dalam hal  terjadi  perselisihan  antara  orang  tua  terkait  dengan pengasuhan  anak,  pengadilan  dapat  melakukan  mediasi  atau penyelesaian  sengketa  lainnya  untuk  mencapai  kesepakatan yang  terbaik  bagi  kepentingan  anak.  Oleh  karena  itu,  dalam kasus  perselisihan  terkait  pengasuhan  anak,  disarankan  untuk mencoba  mencapai  kesepakatan  melalui  mediasi  atau  jalur penyelesaian  sengketa  lainnya  yang  dapat  melibatkan  pihak ketiga yang berkompeten dalam hal pengasuhan anak. Hal ini lebih  diutamakan  dari  pada  mengajukan  rekonvensi,  karena fokus  utama  dalam  kasus  pengasuhan  anak  haruslah kepentingan dan kesejahteraan anak.
Aspek perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup sebagai berikut:
a) hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Undang- undang perlindungan anak juga mengatur perlindungan anak dalam hal pembatasan eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
b) Hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang berkualitas.  Undang-undang  perlindungan  anak juga  mengatur  tentang  akses  anak  terhadap pendidikan  dan  melarang  diskriminasi  dalam pendidikan.  Undang-undang  ini  memberikan  hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengaksesnya tanpa diskriminasi.
c) Hak  anak  untuk  mendapatkan  layanan  kesehatan yang  baik,  termasuk  akses  ke  perawatan  medis, nutrisi  yang  cukup,  dan  akses  ke  air  bersih. Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang  hak  anak  untuk  mendapatkan  layanan kesehatan  yang  berkualitas,  perlindungan  terhadap kekerasan  dan  eksploitasi,  serta  pencegahan  dan pengobatan penyakit.
d) Hak  untuk  melindungi  dari  kekerasan,  eksploitasi, dan  penelantaran  Segala  bentuk  kekerasan  fisik atau mental, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan penelantaran anak. Undang-undang perlindungan  anak  mengatur  tentang  perlindungan anak  dari  kekerasan,  eksploitasi,  dan  penelantaran, serta  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  yang melanggar hak-hak anak. Perlindungan hukum anak dalam  rekonvensi  Hak  Anak  dan  undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak- hak  anak,  mencegah  kekerasan,  eksploitasi,  dan penelantaran,  serta  memastikan  kesejahteraan  dan perkembangan yang sehat bagi anak-anak.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  anak  memiliki  hak-hak  yang harus  dilindungi  oleh  negara,  masyarakat,  dan  orang  tua. Salah satu perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang- Undang  tersebut  adalah  hak  atas  pengasuhan.  Dalam  hal perlindungan  hukum  anak,  Rekonvensi  sebagai  hak  tergugat dalam  pengasuhan  anak  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Beberapa prinsip tersebut adalah:
a) Prinsip kepentingan terbaik anak: Pengadilan harus menempatkan  kepentingan  terbaik  anak  sebagai
prioritas utama dalam mengambil keputusan terkait pengasuhan  anak.  Keputusan  tersebut  harus mempertimbangkan aspek fisik, mental, moral, dan sosial anak.
b) Prinsip  non-diskriminasi:  Setiap  anak  berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama,  etnis,  atau kecacatan.
c) Prinsip  partisipasi  anak:  Anak  harus  diberikan kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  pengasuhan  anak, sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak.
d) Prinsip  perlindungan  penuh:  Anak  memiliki  hak untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk  kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, atau emosional.
Dalam  Rekonvensi  sebagai  hak  tergugat  dalam pengasuhan  anak,  pihak  yang  menjadi  tergugat  harus memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh  pengadilan adalah  yang  terbaik  untuk  anak.  Mereka  juga  harus menghormati hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang dan  berperan  aktif  dalam  memberikan  perawatan  dan  kasih sayang kepada anak.
Sikap Hakim dalam memberikan pertimbangan. Gugatan hak  pengasuhan  anak  dapat  melalui  gugatan  rekonvensi, seperti  putusan  perceraian  yang  menjadi  objek  kajian  dalam penelitian  ini  yaitu  putusan  nomor  24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. Berdasarkan hasil  wawancara dengan Hakim  Heru Fahrurizal menyatakan bahwA disini kita harus melihat ke siapa anak ini lebih  layak  kehidupannya,  lebih  terjamin  dia  punya pendidikan,  moral,  dan  masa  depan  si  anak.  Bagaimana keadaan  orangtua  yang  perempuan  dan  keadaan  orang  tua yang laki-laki. Hal ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dihubungkan  dengan  pihak-pihak  yang  berperkara.  Dan  anak juga didengar jika dia sudah agak besar, kepada siapa dia ikut.
Pertimbangan dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap  terjadinya  ketidakharmonisan  dan perselisihan  yang  terus  menerus  disebabkan  Termohon menjalin  hubungan  khusus  dengan  beberapa  lelaki  lain (selingkuh),  meskipun  beberapa  kali  dimaafkan  oleh Pemohon,  Termohon  tetap  saja  mengulangi  perbuatannya tersebut. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan  diri  sendiri  daripada  kepentingan  rumah tangga.  Termohon  sering  meninggalkan  rumah  kediaman bersama  tanpa  izin  Pemohon  dan  pulangnya  hingga  larut malam tanpa alasan yang jelas.
Berdasarkan  putusan  nomor  24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap alasan-alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sidrap berkenaan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai berikut :
a) Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi seluruhnya.
b) Menyatakan hak asuh ketiga anak yang berumur 11 tahun, 4 tahun dan 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan  nafkah  untuk  ketiga  orang  anaknya sejumlah  Rp  6.000.000.00,00  (enam  juta  rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa
dan  dapat  mandiri  yang  penerimaannya  melalui Penggugat Rekonvensi.
d) Menghukum  Pemohon/Tergugat  Rekonvensi  untuk membayar biaya perkara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Heru Fahrurizal  menyatakan  bahwa  penerapan  rekonvensi  dalam pengasuhan  anak  sering  terjadi  karena  kenyataannya  ketika gugatan  cerainya  diajukan  posisi  anak  berada  dalam bimbingan  atau  kuasa  Ibunya.  Seperti  kasus  yang  pernah ditangani  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Sidrap  suami menggugat istrinya untuk hak asuh anak jatuh kepada dirinya. Lalu  penerapannya  didalam  proses  persidangan  dimana  ada gugatan  tentu  harus  dibuktikan,  ketika  dia  menggugat  hak asuh anak apa dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan  hak  asuh  anak  atau  memperoleh  hak  asuh  anak tersebut.  Latar  belakang  tersebut  yang  harus  dibuktikan  oleh tergugat semula atau dalam hal ini penggugat rekonvensi.
3.2. Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Rekonvensi
Sebagai  Hak  Tergugat  Dalam  Pengasuhan  Anak  Di Pengadilan Agama Sidrap.
Mengenai  gugatan  rekonvensi,  menurut  Hakim  Heru Fahrurizal  menerangkan  bahwa Pada  umumnya  yang melatarbelakangi  sehingga  tergugat  melakukan  gugatan rekonvensi  adalah  dari  prinsip  dalam  berperkara  yaitu sederhana, cepat, dan ringan. Proses gugatan rekonvensi sama dengan  gugatan  rekonvensi  biasa,  proses  perceraian  bisa digabung  dengan  hak  asuh  anak  karena  hak  asuh  anak  itu bagian  dari  akibat  putusnya  perkawinan.  Jadi  tergugat  boleh menggugat  mengenai  hak  asuh  anak  tanpa  terpisah  sehingga perkaranya  lebih  sederhana,  cepat,  dan  biayanya  dapat diminimalkan dibanding mengajukan gugatan tersendiri”.
Tanggung  jawab  pemeliharaan  anak.  Selaku  Panitera Pengadilan  Agama  Sidrap  H.  Ibrahim  Thoai,  menambahkan bahwa  Harus  memberikan  pembuktian  jika  akhlak  ibunya tidak  baik,  seperti  sering  keluar  malam  ke  cafe-cafe.  Tetapi jika alasannya mengajukan gugatan rekonvensi hak asuh anak karena  hanya  ingin  untuk  bisa  membersarkan  anaknya, biasanya  hakim  melihat  dari  pasal  yang  berkaitan  dengan tentang  hak  asuh  anak.  Bahwa  anak  yang  masih  dibawah  12 tahun  itu  berada  di  bawah  asuhan  Ibunya  kecuali  ditemukan hal yang berkaitan dengan Ibunya yang bisa membuat Ibunya kehilangan  hak  asuh  anak,  kemudian  dilihat  juga  kondisi tempat tinggal rumah Ibunya yan jadi bahan pertimbangan.
Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya menuntut  agar  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak asuh  (hadhanah)  terhadap    ketiga  anak  Penggugat  dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Permasalahan  dalam  menetapkan  Hak  Asuh  ( hadhanah )  atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih  layak  dan  lebih  patut  untuk  diberikan  hak  asuh  atas anak,  apakah  Penggugat  ataukah  Tergugat  yang  lebih  layak dan  lebih  patut  untuk  diberikan  hak  asuh  atas  anak  yang bernama  anak  pertama  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  anak kedua  Penggugat  dan  Tergugat  bernama  dan  anak  ketiga Penggugat  dan  Tergugat  bernama  Arkam  Ramadhan  umur  2 tahun.
Sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu,  apakah  hak  asuh atas anak ( hadhanah ) semata-mata  merupakan hak orang tua, ataukah  sebaliknya  merupakan  hak  anak  untuk  mendapatkan perlindungan  dari  orang  tuanya.  Pasal  41  huruf  (a)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019Tentang  Perkawinan menyebutkan.  Baik  Ibu  atau  Bapak  tetap  berkewajiban
memelihara  dan mendidik  anak-anaknya semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak.  Bilamana  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusannya”.  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berakhlak mulia, dan sejahtera”.
Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan  perlindungan  dari  orang  tuanya,  bukan merupakan  hak  mutlak  orang  tua.  Hal  ini  selaras  dengan ketentuan  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa Setiap  anak  berhak  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
Biaya  pemeliharaan  anak  pasca  perceraian.  Anak mempunyai  hak  tertentu  yang  harus  dipenuhi  orang  tua,  Hak anak  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak  meliputi sandang,  pangan,  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan nafkah  anak  yang  harus  dipenuhi  orang  tua,  terutama  ayah, baik  dalam  masa  perkawinan  ataupun  setelah  terjadi perceraian,  tidak  ada  pihak  yang  bisa  merasa  lebih  berhak daripada  pihak  lain.  Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  41 huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019tentang Perkawinan disebutkan bahwa  Bapak bertanggung jawab atas semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung  jawab  Bapak  dan  apabila  Bapak  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  tersebut,  maka  pengadilan  dapat menetapkan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Masalah pengaturan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  pengaturan  mengenai pemeliharaan  anak  diantaranya  diatur  dalam  Pasal  41  yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b) Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yangdiperlukan  anak itu,  bilaman  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapt memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.
Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  Kedua  orang  tua  wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua  yang dimaksud dalam ayat (1) pasal  ini
Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di …. (Ertifa Zainal, Baso Madiong, Waspada)
berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun  perkawinanantara kedua  orang  tua  putus.  Dari  penjelasan  tersebut  ditegaskan mengenai kewajiban orang tua, baik ibu maupun Bapak untuk tetap  mendidik  dan  memelihara  anak  mereka  demi kepentingan  anak  itu  sendiri  hingga  ia  dewasa  dan  dapat berdiri sendiri.
Jika  Bapak  mampu  untuk  memberi  nafkah  kepada  anak namun  dia  tidak  melakukannya  maka  pihak  istri  dapat mengajukan keberatan dan menuntut suami di Pengadilan agar suami  mau  menunaikan  kewajibannya. Bilamana  hakim  telah memutuskan  bahwa  pihak  suami  harus  memberi  nafkah kepada  anaknya  namun  hal  tersebut  tidak  dilaksanakannya maka  dapat  dilakukan  sita  eksekusi  atau  mewajibkan  suami untuk  membayar  semua  biaya  nafkah  anak  yang  selama  ini menjadi kewajibannya namun ia tangguhkan, pasca perceraian secara umum, anak berhak mendapat Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  rekonvensi  dalam  memperoleh  hak pengasuhan  anak  dapat  dipertimbangkan  beberapa  hal  yaitu Tingkah laku orang tua. Perhatian kepada  anak. Kemampuan ekonomi.  Hakim  Pengadilan  Agama  Sidrap  melihat  kepada siapa  anak  tersebut  lebih  layak  kehidupannya,  lebih  terjamin pendidikan,  moral,  dan  masa  depan  anak.  Faktor  penyebab terjadinya  rekonvensi  dalam  pengasuhan  anak  di  Pengadilan Agama Sidrap karena baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak  dengan  memperhatikan beberapa  hal  yaitu  Kasih  sayang,  meskipun  orang  tua  sudah bercerai.  Anak  harus  tetap  mendapatkan  kasih  sayang  baik dari  Bapak  maupun  Ibu.  Pendidikan.  Perhatian  kesehatan. Tempat tinggal yang layak

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  1992.  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo
Afandi,  Ali.  1986.  Hukum  Waris.  Hukum  Keluarga.  Hukum Pembuktian.  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara
Ali,  Daud.  1999.  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Logos
Ali,  Lukman.  2007.  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia. Surabaya: Apollo.
Ali,  Zainudin.  2006.  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Alwi,  Hasan.  2003.  Tata  Bahas  Baku  Bahasa  Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka
Arkunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Peneltian Cat.VI. Jakarta: Rineka.
Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. Efektifitas Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Bunyamin,  Mahmudin  dan  Agus  Hermanto.  2017.  Hukum Perkawinan Islam Bandung: CV. Pustaka Setia
Dahlan, Abdul Azis. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta:
Ichtiar van Hoeve
Djamil,  M.  Nasir.  2013.  Anak  Bukan  Untuk  Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Efendi,  Satria.  2004.  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Farid,  M.  2003.  Pengertian  Konvensi  Hak  Anak.  Jakarta:
Harapan Prima. Jakarta.
Fauzan,  Ahmad.  2009.  Peradilan  Umum.  Peradilan  Khusus. dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: kecana
Harahap,  M.  Yahya.  2016.  Hukum  Acara  Perdata  tentang Gugatan.  Persidangan.  Penyitaan.  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayah. R. 2009. Psikologi Pengasuhan Anak. Malang: UIN- Malang Press.
Hidayat,  Bunadi.  2014.  Pemidanaan  Anak  di  Bawah  Umur. Bandung: PT. Alumni
Hutagalung,  Sophar  Maru.  2011.  Praktik  Peradilan  Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta:  Sinar Grafika
Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan status anak dalam hukum Islam. Jakarta; Amzah.
Isharyanto. 2012. Hukum kewarganeraan Republik Indonesia: Dinamika  pengaturan  status  hukum  kewarganegaraan dalam  perspektif  perundang-undangan.  Yogyakarta: Absolute  Media.  Islam,  Ensiklopedia.  2011.  Jakarta: Erlangga.
Manan,  Abdul.  2000.  “Problematika  Hadhanah  dan Hubungannya  dengan  Praktik  Hukum  Acara  Di Peradilan  Agama.  dalam  Mimbar  Hukum  No.  49  THN IX
Marsaid.  2015.  Perlindungan  Hukum  Anak  Pidana  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Maqasid  AsySyari’ah) Palembang: Noer Fikri.
Marzuki,  Mahmud.  2012.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Jakarta: Penerbit Kencana.
Mertokusumo,  Sudikno.  2006.  Hukum  Acara  Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Moloeng,  Lexy  J.  2009.  Metodologi  Pendidikan  Kualitas  cet. 26. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad,  Abdulkadir.  1992.  Hukum  Acara  Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Nugroho,  Riant.  2003.  Prinsip  Penerapan  Pembelajaran.
Jakarta: Balai Pustaka.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan  2004.  Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I. Jakarta: Kencana Poerwadarminta,  W.  J.  S.  1976.  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah
Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan  Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1.
Rasyid,  Roihan  A.  1998.  Hukum  Acara  Peradilan  Agama.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rofiq,  Ahmad.  2013.  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.
Jakarta: Raja grafindo Persada.
Ropaun,  Rambe,  2004.  Hukum  Acara  Perdata  Lengkap.
Jakarta: Sinar Grafika.
Salim,  Peter  dan  Yenny  Salim.  2002.  Kamus  Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Perss.
Sandewa,  Andi  Oghi.  2014.  Analisis  Putusan  Hakim Pengadilan  Negeri  Klas  1A  Palembang  Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang. Soekanto,  Soerjono.  2016.  Segi-Segi  Hukum  Hak  dan Kewajiban. Jakarta: CV Mandar Maju. Solehuddin. 2013. Pelaksanaan Perlindungan
Hukum
Terhadap  Pekerja  Anak  yang  Bekerja  di  Bidang Konstruksi  (Studi  di  Proyek  Pembangunan  CV.  Karya Sejati Kabupaten Sampang). Jurnal Universitas
Brawijaya. Malang.
Subekti. 2002. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta. Sucia,  Andi  Tenri.  2017.  Kedudukan  Hak  Asuh  Anak  pasca terjadinya  perceraian  karena  salahsatu  orang  tuanya murtad  menurut  hukum  Islam.  Fakultas  syariah  dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Sugiono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif. kualitatif dan R & D. Cet. XI. Bandung:  Alfabeta. Sumiyati, Lilis. 2015. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah. Skripsi Jakarta: UIN Surahmat,  Winarno.    1972.  Dasar  dan  Teknik  Research.
Bandung: Tarsita.
Sutantio,  Retnowulan  dan  Iskandar  Oeripkartawinata.  1997. Hukum  Acara.  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek.
Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju.
Wahab.  2008.  Tujuan  Penerapan  Program.  Jakarta:  Bulan Bintang.
Wahyuning, Wiwit. 2003. Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak. Jakarta: Gramedia.