## HEGEMONI BARAT DAN ISLAM TERHADAP ESTIMASI HAM

## Nurkhalis
Program Doktor PPS IAIN Sumatera Utara Email: nurkhalis_sf@yahoo.com

## ABSTRACT
Western  human  rights based  on  the  dimensions  of  humanity  tha  the  Islamic Human  Rights  form  fascinating  mix  between  the  rights  and  obligations  to  each  other. There  are  concrete  boundaries  between  human  rights  ( ẖ uqûq al-‘ibâd )  and  divine  rights ( ẖ uqûq Allâh ).  Islam  encompasses  freedom  rights  that  are  free  value  (neutral)  does  not violate the devine law and human law that acts between the permissible and the forbidden deeds  to  be classified in laghâ (in  vain)  including lâ‘ibun (fun), lahwun (filling  time), tala‘ub amr (command abandoned), and tathawu ‘ (motivation goodness). The different- ces  between  Islam  and  Western  human  rights  which  its  is  anthropocentric  and egocentric, and Islam is theocentric and laghâ sentric. Laghâ sentric can be defined as an act  or behavior  in  which individuals have  the freedom to  choose an action object that does not carry a penalty.
Kata Kunci : HAM, Islam, Barat, freedom

## Pendahuluan
Human  rights dikenal  di  Indonesia  dengan  sebutan  hak  azasi  manusia (HAM)  atau H uqûqal-Insân dalam  bahasa  Arab, huquq-i-insane dalam  bahasa Persia  dan insane  hukuklan di  Turki.  HAM  identik  sebagai rule  of  life (aturan hidup)  yang  ditetapkan freedom (kebebasan)  sebagai worlview dijadikan  nilai tertinggi  ( supreme  values ).  Hegemoni  HAM  telah  mendistorsi  nilai-nilai fundamental  yang  pernah  berkembang  di  suatu  budaya,  bangsa  dan  agama. Ekspansi  HAM  dewasa  ini  sering  diidentikkan  sebagai  akulturasi  pembaratan yang ingin merubah identitas Islamisasi menjadi modernisasi bahkan westernisasi menjadikan cultural loss atau cultural death atau istilah lain pembaratan intelek- tual dalam Islam. 1
Semua individu determinan dengan suatu budaya, negara dan agama yang diperoleh ( acquered ) semenjak lahir. Pelanggaran suatu nilai budaya, negara  dan agama  akan  diberlakukan  sanksi  sosial  dan  hukum  yang  mengikat  antar  sesama umat sesuai ruang dan waktu. Eksistensi HAM di dunia modern masuk menerobos nilai  budaya,  negara  dan  agama  bahkan  mencoba  menawarkan  nilai-nilai  baru yang humanity (kemanusiaan). HAM tidak mengakui suatu pelanggaran manapun sehingga  batasan humanity menjunjung  tinggi  manusia  sebagai  makhluk  berakal mampu  mengetahui  mana  yang  terbaik  bagi  dirinya.  Tidak  ada  hak  orang  lain menghukum  orang  lain  sebagai  bersalah.  Semua  berpotensi  berbuat  salah  dan
1 Tibi Bassam, Die Krise des Modernen Islams (America: The University Of Utah Press, 1981), 18.
benar sehingga keberadaan manusia equal (setara).  Karena itu budaya, negara dan agama  merupakan civilizational sedangkan  HAM  adalah  dimensi humanity yang dimiliki  oleh  semua  dimensi  manusia  dipahami  melebihi  realitas  budaya,  negara dan  agama.  HAM  mengakui  semua  manusia  adalah civilization .  Dewasa  ini respek  HAM  sering  diarahkan  menentang  realitas cultural  civilization .  Semua kultur  dan civilization identik  dengan  otoritatif  yang  menyajikan  dirinya  sebagai beginning dan origin . 2 Paradigma HAM cenderung merekayasa budaya ke dalam benturan sosial akibat pelestarian versus inovasi terbentuklah break cultural event (membelah peristiwa budaya).
Perkembangan  HAM  memungkinkan  menggiring  suatu  komunitas  ke  da- lam civilization (peradaban)  primitif  yang  penuh  dengan  kebobrokan  nilai. Peradaban  primitif  dicirikan  dengan  hegemoni  nilai  keburukan  lebih  dominan  di atas nilai kebaikan. Di sisi lain HAM dapat saja berkembang ke dalam civilization moderat  yang ingin  mempertahankan nilai  yang tidak ekstrem  artinya pembiaran nilai yang berkembang sesuai keinginan mayoritas orang. Nilai mayoritaslah yang mendominasi  diterimanya  suatu  nilai  kebaikan  dan  keburukan.  Suatu  komunitas yang  sangat  labil  terhadap  penerimaan  nilai  kebaikan.  Sebaliknya  HAM  dalam civilization madani,  mereka  memperjuangkan  hegemoni  nilai  kebaikan  di  atas nilai keburukan. Tidak membiarkan nilai keburukan berjalan semena-mena tetapi dicoba dihambat dengan berbagai cara.
HAM  mengimbangi  hukum  positif  suatu  konstitusi  yang  dibuat  semua negara  di  dunia.  Sehingga  bahkan  hukum  Islam  mengalami  upaya  pemaksaan harmonisasi  dengan  HAM  dalam  setiap  sudut  pandang  dengan  mereduksi hukuman  mati  ( qishâs ),  pergaulan  bebas,  kebebasan, gender ,  pembagian  hak warisan  merupakan  diskursus-diskursus  yang  terus  terkoreksi.  Upaya  ini  lebih agresif melakukan break law event (membelah peristiwa hukum) menjadi hukum tersebut  terpisah dari esensi  dan substansi.  Landasan hukum  positif telah banyak dipengaruhi unsur HAM terutama penghapusan hukuman mati dan praduga tidak bersalah  ( presumption  of  innocence ) 3 dalam  fakta  persidangan  harus  me- nyesuaikan  dengan  HAM  internasional.  Oleh  karena  konkritisasi  HAM  belum tersusun  secara  akurat  sehingga  menimbulkan  berbagai  interpretasi  membuka kans deviasi etika dan hukum.
HAM memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kekhawatiran kaum  budayawan,  negarawan  dan  agamawan  sangat  wajar  mengingat  HAM sangat dominan berkembang di suatu tempat menyerang nilai-nilai yang telah ada. Format  HAM  tidak  memuat  hukum  dan  etika  melainkan  sikap  improvisasi  akan mengakar dan mempengaruhi local wisdom (kearifan local) hingga terkontaminasi orang-orang  kesetian  lemah  terhadap local wisdom . 4 HAM  ingin  mengapre- siasikan  moral  tertinggi  suatu  tataran  berdasarkan common  standard seperti ungkapan:
2 Muhammad  Abed  Al-Jabiri, Democracy,  Human  Rights  and  Law  in  Islamic  Thought (London:  I.B.Tauris  Publishers  In  Association  With  The  Centre  for  Arab  Unity  Studies,  2009), 191.
3 Presumption  of  Innocence adalah  asas  di  mana  seseorang  dinyatakan  tidak  bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.
4 Kenneth  Lieberthal, Governing  China:  from  Revolution  Through  Reform (New  York: WW . Norton and Company, 1995) , 322.
“Proclaim  this  universal  Declaration  of  Human  Right  as  a  commom standard  of  achievement  for  all  peoples  and  are  nations,  to  the  end  that every  individual  and  every  organ  of  society,  keeping  this  Declaration constantly  in  mind,  shall  strive  by  teaching    and  education  and  promote respect for these right and freedom and by progressive measures, national and  international,  to  secure  their  universal  and  effective  recognition  and observance, but among the peoples of member state themselves and among the people of teoritis under their jurisdiction”. 5
Manusia  sejatinya  sejak  lahir  telah  diwarisi  masalah  duniawi  untuk memenuhi  ambisi  dan  obsesi  antara  pemenuhan  biologis,  sosial  atau  religius. Manusia  memiliki desire (keinginan)  terhadap  tendensi  biologis  lebih  kuat ketimbang sosial dan religius. Karena itu keinginan manusia diwadahi Guarantee of freedom of thought (jaminan kebebasan berpikir), conscience (hati nurani) dan religion . 6 HAM  berkembang  lebih  agresif  mengikuti  perkembangan  biologis manusia  ketimbang  sosial  dan  religius.  Urgensi  HAM  terisolir  dari  etika  dan moral  maupun  hak  dan  kewajiban  menurut  Islam  hingga  HAM  antara  Islam  dan Barat  berada  antara  revolusi  dan  evolusi.  HAM  dalam  Islam  membedakan  antar substansi hurriyah (kebebasan) dengan huquq al-nas (hak-hak manusia).

## HAM dalam Diskursus Islam
Eksistensi  HAM  dewasa  ini  telah  merambah  wilayah  tradisi  dan  hukum Islam. Tradisi Islam telah kuat tertanam sepanjang peradaban umat Islam dengan karakteristik  mempertahankan  semua  aturan  bersandarkan  pada  fiqh  ( Islamic Jurisprudence )  sebagai law  in  action .  Sementara  hukum  Islam  ( Islamic  Law ) terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  sebagai law  in  book. Kedudukan  fiqh sebagai  implementasi law  in  action memperjelas  ruang  perilaku  antara  baik- buruk,  benar-salah,  legal-ilegal  (sah-batal),  berguna  ataupun  sia-sia  dalam kerangka man  made  law dengan  mempositifikasikan  tradisi  Islam  dalam  tataran maqâshid khalqî (tujuan penciptaan/ sunnatullâh ). Sedangkan hukum Islam dalam law  in  book meng-uraikan  keseluruhan  nilai-nilai  agung ( ultimed )  sebagai  nilai transedental acuan maqâshid syarî’ah (tujuan agama).
Karakteristik  HAM  Islam  meliputi  lima  proteksi  di  antaranya  yaitu: pertama, ẖ ifdhu al-dîn (proteksi  agama)  yakni  menjunjung  tinggi  perintah  Allah dan menjauhi segala larangannya. Mencakup semua ayat-ayat qath’î yang terdapat dalam  al-Qur’an.  Kedua, ẖ ifdhu  al-nafs  wa  al-irdl yaitu  menjaga  jiwa  dari berbagai  ancaman  baik  secara  lahir  maupun  batin  termasuk  hak  sandang,  papan, pekerjaan dll. Dalam al-Qur’an dinyatakan seperti hak hidup terdapat pada QS. al- Maidah/5:  45  dan  al-  Isrâ/17  :  33),  hak  perlindungan  diri  terdapat  pada  QS.  al- Balâd/90 : 12 - 17, al-Tawbah/9: 6, hak kehormatan pribadi terdapat pada QS. al- Taubah/9: 6, hak keluarga terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 221, Al-Rûm/30 : 21, al-Nisâ/4: 1, al-Ta ẖ rîm/ 66: 6, hak kebebasan mencari suaka terdapat pada QS. al- Nisâ/4: 97, al-Mumtahanah/60: 9, hak tahanan dan narapidana terdapat pada QS. al-Mumtahanah/60: 8. Ketiga, ẖ ifdhu al-’aql yaitu penggunaan akal  yang sejalan
5 P.C  Sinha, Encyclopaedia  of  Human  Right (New  Delhi:  Anmol  Publications,  2002),
157.
6 Mashood A. Baderin , International Human Rigths and Islamic Law (New  York, Oxford University, 2003), 138.
dan relevan terhadap duniawi  dan ukhrawi seperti kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi,  berorganisasi  dll.  Tidak  termasuk  HAM  Islam  yaitu  perusakan  akal melalui penggunaan zat adiktif, mabuk-mabukan, berdansa, club malam, prostitusi dll.  Dalam  al-Qur’an  dinyatakan  hak ẖ ifdhu  al-’aql lebih  menekankan  hak memperoleh  pendidikan  terutama  terdapat  pada  QS.  al-Taubah/9:  122,  al-‘Alâq/ 96: 1–5. Kelima, ẖ ifdhu al-nasl merupakan perlindungan hak-hak manusia akibat penetrasi  hak-hak  elit,  penguasa  dan  borjuis  seperti  hak  jaminan  kesehatan, memiliki keturunan, perlindungan dari ketertindasan, kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan,  dan  kebodohan.  Dalam  al-Qur’an  dinyatakan  seperti  hak persamaan  dan  kebebasan  terdapat  pada  QS.  al-‘Isrâ/17:  70,  al-  Nisâ/4:  58,  105, 107, 135 dan al-Mumtahanah/60 : 8, hak kesetaraan wanita dan pria terdapat pada QS.  al-Baqârah/2:  228  dan  al-Ηujurat/49:  13,  hak  anak  dari  orang  tua  terdapat pada  QS.  al-Baqârah/2:  233  dan  al-‘Isrâ/17:  23–24,  hak  kebebasan  beragama terdapat  pada  QS.  al-Kâfirûn/109:  1-6,  al-Baqârah/2:  136  dan al-Ka ẖ fî /18:  29, hak  memperoleh  pekerjaan  terdapat  pada  QS.  al-Taubah/9  :  105,  al-Baqârah/2: 286, al-Mulk/67: 15, hak memperoleh perlakuan yang sama terdapat pada QS. al- Baqârah/2:  275-278,  al-Nisâ/4’:  161,  al-‘Imrân:  130,  hak  kehormatan  pribadi terdapat pada QS. al-Taubah/9: 6, hak menikah dan berkeluarga terdapat pada QS. al-Baqârah/2:  221,  al-Rûm/30:  21,  al-Nisa’/4:  1 , al-Ta ẖ rim /66:  6,  hak  wanita sederajat dengan pria terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 228, al-Hujurat/49: 13, hak memperoleh  pendidikan  dan  berperan  serta  dalam perkembangan  ilmu  pe- ngetahuan  terdapat  pada  QS. al-Taubah/9:  122,  al-‘Alâq/96:  1-5,  hak  menikmati hasil atau produk ilmu terdapat pada QS. al-A ẖ qâf /46: 19 dan QS. Al-Baqârah/2: 164. Keenam, ẖ ifdhu al-mâl yakni pemeliharaan harta yang diperoleh secara sah dan  halal  seperti  hak  kepemilikan,  keamanan,  properti  dll.  Dalam  al-Qur’an dinyatakan hak kepemilikan terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 29, al-Nisâ’/4: 29.
HAM  telah  diuraikan  secara  tepat  dalam fiqh abad  pertengahan (yurisprudensi).  Dalam  fiqh  kategori ẖ aq  al-'ibâd (hak  individu  Muslim) digunakan  untuk  membedakan  kasus-kasus  di  mana  tindakan  hukum  terhadap pelaku  kesalahan  yang  telah  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  dari  pihak  yang dirugikan.  Sementara  kasus  lain  yang  termasuk  dalam  kategori  hak  Tuhan  ( ẖ aq Allâh )  di  mana  penuntutan  itu  wajib  sehingg  harus  dilakukan  oleh  Pemimpin umat.  Prinsip fiqh sesuai  dengan  prinsip  hak  modern  adalah  hak  dari  pemilik properti  untuk  mencari  bantuan  hukum  terhadap  gangguan  dengan  properti mereka. 7 Contoh  prilaku ẖ aq  al-'ibâd dalam  kehidupan  umat  Muslim  yaitu membunuh  orang  lain  apabila  pihak  keluarga  menerima ishlâh (damai)  maka wajib  bagi  si  pembunuh  mengantikan diyât qishâh (denda)  sebanyak  100  unta. Atau  dalam  hal  terjadinya  pencurian  benda  maka  pencuri  tertangkap  wajib mengembalikan  barang  curian  tersebut.  Bila  barang  curian  tidak  ada  lagi  maka pencuri  wajib  membayar  harga  barang  benda  curian  dengan  berlakunya  harga tertinggi  dalam  masa  curian.  Bila  benda  tersebut  bersifat  pinjaman  maka pergantiannya  dihitung  harga  pada  hari  hilang  barang  tersebut.  Sedangkan ẖ aqq Allâh dalam  kehidupan  umat  Muslim  berupa  membunuh  danberzina  maka  bagi pelaku  dikenakan  hukuman  berat  seperti qishâs , rajam , hudûd dan jildan . Sedangkan  hukum  yang  paling  ringan  yaitu ta’zîr diberlakukan  bila  terjadinya
7 John  L.  Esposito, The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  Word (New  York: Oxford University Press, 1995), 143.
mesum tanpa diserta zina. Inilah sekelumit gambaran ẖ aqq al’ibâd dan ẖ aqq Allâh dalam fiqh abad pertengahan.
Hukum  Islam  yang  diwahyukan  dari  Allah,  tanpa  membuat  perbedaan antara Islamic law (hukum  Islam) dan Islamic jurisprudenc (fiqh). Hukum Islam ( Islamic  law )  harus  ditegakkan  atas  manusia  untuk  kepentingannya  sendiri  dan masyarakat  yang  didasari  pada  perintah  dan  larangan  yang  bersifat  abstrak. Islamic  jurisprudence (fiqh)  secara  ketat  telah  tertuang  dalam  berbagai  ijtihad yang  dibukukan  menjadi  aturan  konkrit. Islamic  law (hukum  Islam)  dan Islamic jurisprudence (fiqh)  mempertimbangkan  interkoneksi  antara humanity (kema- nusiaan) dan society (masyarakat) memiliki hak ( right ) yang mengatur ( legislate ) indidividu  antar  sesama. Islamic  law sinkronisasi  dengan  sistem  hak  ( rights ). 8 Sementara law (hukum)  merupakan  kontrak  sosial  yang  menyatu  dalam  satu ikatan worldview yang saling mengikat hak-hak  sipil  yang mendapat  sanksi  bagi pelanggarnya.  Hukum  Islam  sudah  diatur  oleh  Allah  dalam  al-Qur'an  untuk human beings (keberadaan manusia) sepanjang zaman dan setiap tempat, 9 seperti dinyatakan ”the Islamic law therefore, is defined as the body of rules of conduct revealed  by  God  to  his  Prophet  (Peace  be  Upon  Him)  whereby  the  people  are directed to lead their life in this world” . 10
HAM dalam Islam membentuk fascinating mix (campuran) antara hak dan kewajiban  yang  saling  terkait.  Islam  tidak  memberikan  ruang hurriyah (kebebasan)  bagi  manusia  namun  celah  HAM  dalam  Islam  menempatkan ẖ uqûq al-nâs (hak-hak  manusia)  sebagai  cakupan  pemeliharaan  hak  dan  kewajiban. Setiap  HAM  menuntut  kerja  keras  manusia  untuk  memastikannya  dalam  waktu yang  sama  dapat  membedakan  antara  hak  dan  kewajiban  itu  sendiri.  Mencari kebenaran  yang  satu  dengan  menyatukan  bahagian  yang  humanis  dengan manusia. 11 HAM  pada  dasarnya  selaras  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  Islam namun  perkembangan  HAM  dewasa  ini  menjadi  otoritatif  sehingga  hak  dan kewajiban  yang  dianjurkan  agama  terkesan  pembebanan  kemanusiaan.  Hilang urgensitas religius menye-babkan hancurnya kepekaan common sense (akal sehat) mengingat  baik-buruk  dan  benar-salah  tidak  dapat  diukur  secara common  sense. HAM  tidak  terukur  dalam  sebuah common  sense tetapi  liar  hanya  mengikuti pleasure (kesenangan)  dan will (kemauan)  yang  berujung  pada  hedonisme  dan liberalisme.
HAM  di  dalam  Islam  melingkupi  kebebasan  yang  sifatnya  bebas  nilai (netral)  tidak  menyalahi devine  law dan human  law yaitu  pertama,  kategori perbuatan laghâ 12 (sia-sia) seperti yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai berikut:
8 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law (Pakistan: Islamabad, 1945), 17.
9 Muhammad Sa’id al-Ashmawy, Against Islamic Extremism (Florida: University Press of Florida, 2001), 124.
10 Riaz  ul-Hasan  Gilani, The  Reconstruction  of  Legal  Thought  in   Islam, (Pakistan: Markazi Maktaba Islam, 1994), h. 16-17.
11 Al-Khayat, Health  as  a  Human  Right  in  Islam, (Eastern  Mediterranean:  World  Health Organization, 2004), 10.
12 Laghâ berasal dari laghw diartikan dengan berbicara omong-kosong ( to talk nonsense ). Lihat Fadhlalla Haeri, Beams of Illumination from The Divine Revelation (USA: Zahra Publication, 1985), 172. Kemudian istilah ini digunakan oleh para fuqaha untuk menggambarkan perbuatan yang tidak berguna bagi masa depan manusia dan agamanya.
                                   

Artinya: Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna .
Perbuatan laghâ sama  sekali  dipandang  dalam  Islam  tidak  berguna  bagi dirinya  dan  agama.  Walaupun  dalam  kasat  mata  perbuatan laghâ tersebut memiliki nilai yang dgemari oleh semua orang. Padahal manusia itu sendiri secara medis,  psikologis,  sosiologis,  biologis  dll  tidak  dapat  mengetahui  sedetail mungkin  kebaikan  dan  kemudharatan  bagi  manusia  dalam  jangka  pendek maupunjangka panjang.
Kategori perbuatan laghâ (sia-sia) termasuk perbuatan la‘ibun (keasyikan) atau lahwun (melupakan Allah) seperti yang tersirat dalam al-Qur’an yaitu:
                                                                                                                    

Artinya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda-gurau dan main- main. Dan sesungguhnya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui .
Dalam  ayat  ini  menyatakan  baik lahwun dan la ‘ ibun tidak  membawa dampak  ke  pada  akhirat.  Dengan  demikian  perbuatan  yang  termasuk  kategori lahwun dan la ‘ ibun bukanlah ibadah karena setiap ibadah ringan seperti pekerjaan sunat  dan fadhlah dan  ibadah  berat  seperti  perintah  dan  larangan  yang  wajib ditaati. Karena itu lahwun dan la ‘ ibun terindikasi pada perbuatan ja’iz saja. Ja’iz dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  atau  perilaku  di  mana  individu memiliki  kebebasan  memilih  ( freedom  of  choice )  suatu  objek  perbuatan  yang tidak membawa kepada hukuman. Pada ayat  yang lain mempertegas pemahaman tersebut seperti yang terdapat pada al-Qur’an di bawah ini:
                                                                                                                               
                                                                                                    
                                                                                       
Artinya: Ketahuilah,  bahwa  sesungguhnya  kehidupan  dunia  itu  hanyalah permainan  dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara  kamu  serta  berbangga-bangga  tentang  banyaknya  harta  dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu  menjadi kering  dan  kamu  lihat  warnanya kuning kemudian  hancur.  Dan  di  akhirat  (nanti)  ada  azab  yang  keras  dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu .
Yang  dimaksud  pada  ayat  di  atas  adalah  bahwa  perbuatan lahwun dan la ‘ ibun identik sebagai perbuatan mencari popularitas dan sensasional yang hanya tersisa  di  bumi  seperti  yang  telah  dicontoh  dalam  ayat  yaitu  tanaman-tanaman mengagumkan  para  petani,  kemudian  tanaman  itu  menjadi  kering  dan  hancur. Dengan  demikian  perbuatan lahwun dan la ‘ ibun merupakan  pekerjaan  untuk keasyikan duniawi saja.
La‘ibun artinya perbuatan melambat-lambat  perintah qath’î dengan sebab mengutamakan  melakukan  perbuatan lahwun . 13 Lahwun yaitu  perbuatan  yang tidak  mendatang  pahala  dan  dosa  bagi  pelakunya  tetapi  tidak  pula  memberikan hikmah.  Perbuatan lahwun dimaksudkan  adalah  perbuatan  ataupun  pengetahuan yang  memberikan  efek  untuk  duniawi  saja,  mengikuti  hawa  nafsu  dalam  per- buatan  kehidupan  sekarang. 14 Kedua,  kategori  perbuatan tala’ub amr yaitu  per- buatan manusia yang menempatkan perintah Allah di akhir masa keutamaan iba- dah tersebut. Ketiga, kategori perbuatan tathawwu’ yaitu perbuatan manusia yang berpotensi  akan  harapan  mendatangkan  kebaikan. Tathawwu ‘  artinya  perbuatan yang tidak dikatagorikan ke dalam perbuatan fardhu (wajib). Seperti contoh orang lupa niat puasa Ramadhan pada malamnya (sahur) maka hukumnya melanjutkan puasa esok hari dimasukkan ke dalam perbuatan tathawwu ‘. Karena puasa Rama- dhan merupakan ashâl (dasar) syari’at. Dengan demikan puasanya wajib di qadha- kan  kembali  pada  bulan  yang  lain. 15 Perbuatan tathawwu ‘  merupakan  perbuatan yang  memiliki  potensi  kebaikan  untuk  masa  akan  datang.  Perbuatan tathawwu ‘ yaitu perbuatan disukai sepanjang zaman karena pekerjaannya yang baik, 16 seperti contoh menolong non muslim, orang kaya dll. 17
Keempat,  kategori  aktifitas shina‘ah (kreatifitas  tangan)  yaitu  perbuatan manusia yang melahirkan bentuk-bentuk kreatifitas dari kerja tangan yang meng- hasilkan  berupa  barang  dan  produk.  Aktifitas shina’ah tidak  menyalahi  HAM  di dalam  Islam  hanya  saja  barang  dan  produk  tersebut  tidak  mendatangkan  fitnah bagi  diri  dan  agamanya  seperti  dompet  dari  kulit  babi,  kalung  dari  tulang  anjing dll karena baik pemakai dan pembuat akan mejadi hina. Contoh perbuatan laghâ yakni  bermewah-mewah  dengan  yang ma‘rûf ,  ikut  serta  dalam  permainan musâbaqah (pertandingan/kompetisi), membuat komedi humor, membuat patung, main  musik,  bernyanyi, style (bergaya),  main  catur  dan  sejenisnya,  begadang malam  yang  tidak  bermanfaat.  Contoh  perbuatan tala‘ub amr yakni  memen- tingkan perbuatan dan pekerjaan duniawi ketimbang kewajiban-kewajiban agama sekalipun  kewajiban  agama  pada  akhirnya  dikerjakan  seperti  menonton  bola ketimbang shalat dulu, beli mobil mewah sebelum berhaji, menjual sebagian harta dan piaraan miliknya untuk menghindari kena zakat. Contoh perbuatan tathawwu’ yaitu bergaul dengan non muslim dengan harapan membaikkan mereka ke dalam Islam sedangkan bergaul dengan non muhrim yang lain jenis yang seiman dengan niat  akan  menikahinya  selama  tidak  terjerumus  dalam  dosa  besar.  Berdasarkan perbuatan laghâ , lahwun,  la‘ibun,  tala‘ub dan tathawwu‘ serta shina‘ah di  atas maka  HAM  dalam  Islam  merupakan  hak  bukan  kewajiban  artinya  adanya  unsur ikhtiyâriyah (pilihan) untuk menggunakan atau mengabaikan sesuatu perbuatan. HAM Islam memisahkan antara kewajiban asasi dan hak asasi. Kewajiban asasi  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  syari’at  yang  bernilai qath’î dalam  artian keadaan  malas,  sedih,  kronis,  miskin,  lemah,  bahkan  lumpuh  sekalipun,  keadaan
13 Ahmâd  Ibrâhim  al-Banhawy, Al-Jauhâru  al-Naqiyyah (Beirut:  Dar  Al-Minhaj, 1426/2005), 442.
14 Abdul  Wahâb  Ibrâhim  Abû  Sulaimân, al-Fikru  al-Ushûly:  Dirâyah  Takhliliyyah Naqdiyyah (Makkah: Dâr Al-Syauq, tt),  376.
15 Ibid ., 334.
16 Mansyûr  Ibn  Yunûs,  ibn  Idris  al-Bahuty, Kasyâfu  al-Qina‘  ‘an  Matani  al-‘iqna‘ (Beirût: Dâr al-Fikr, 1997),  II:  295.
17 Ibid ., 298.
semua  ini  wajib  dilakukan  dengan  tidak  ada  tawar  menawar  mengenai  perintah dan  larangan.  Sedangkan  hak  asasi  lebih  merupakan  pilihan  di  antara  semua alternatif  yang  ada  dalam  lingkup  bukan  termasuk  perbuatan  haram  yang terindikasi  ke  dalamnya  adalah  perbuatan laghâ,  lahwun,  la‘ibun,  tala‘ub  ‘amri dan tathawwu‘.
Sedangkan HAM yang menyangkut hak anak terhadap orang tua, hak istri terhadap  suami  serta  hak  rakyat  terhadap  pemerintah  merupakan  aspek  tuntutan adl (keadilan).  Hubungan  dari  bawah  ke  atas  lebih  menitikberatkan  adanya tuntutan persamaan dan perhatian yang sama terhadap hak-hak mereka. Sementara sikap  pengaturan  hubungan  dari  atas  ke  bawah  mencerminkan ta‘dîb (mem- bimbing  adab)  karena  baik  orang  tua,  suami  dan  pemerintah  berhak  mengatur secara personalitas keberadaan hak tanggungan dengan memberikan fasilitas yang layak kepada setiap tanggungannya. Maka wajar orang tua, suami dan pemerintah mengatur  mereka  sedikit  lebih  disiplin  serta  tidak  dibenarkan  anak,  istri  dan rakyat  menuntut  secara  kasar  bila  ditemukan  ketidakarifan  pemimpin  mereka tetapi  dibicarakan  secara  baik-baik  apa  keinginan  di  antara  mereka  sampai  hak mereka terpenuhi.
Efek  HAM  melampaui devine  law dan human  law identik  mengapresiasi error  human menyangkut pleasure .  Sulitnya  bagi  manusia  mencari  tempat representatif  yang  tidak  melanggar devine  law dan human  law .  Teori  HAM bertitik tolak dari nilai-nilai universalisme. Universalisme menunjang liberalisme sipil  sehingga  batasnya  kabur  antara take  and  give .  Misalnya  kebebasan  seorang ahli  biologi  menggabung  berbagai  sperma  ( cloaning )  menjadi  makhluk  baru , kebebasan orang lakukan mesum atau pergaulan bebas, kebebasan memakai baju sensual di depan publik, kebebasan untuk menikmati mabuk-mabukan, kebebasan menciptakan  atau  memakai  senjata.  Semua  kebebasan  tersebut  di  atas  akan menimbulkan kejahatan kemanusiaan.
Kebebasan  seorang  produsen  menjual  produk expired (kadaluarsa) sedangkan konsumen diarahkan bebas memilih antara membeli atau tidak. Human law yang  tertuang  dalam  hukum  posistif  melarang  menjual  produk  yang  me- rugikan  orang  lain. Devine  law mengharamkan  perbuatan-perbuatan  yang  men- datangkan mudhârat bagi orang lain. Hukum sebagai kontrak sosial bahwa adanya aturan  konvensional  yang  mengatur  tentang  sikap  dan  tindakan  di  tempat  umum dan  kepentingan  umum,  bila  dilanggar  akan  adanya  sanksi  sosial.  Sanksi  sosial sering  tidak  efektif.  Maka  sanksi  hukum  lebih  tegas.  Karena  itu  s osial  life determinan dengan hukum dan etika. Hukum otentik wilayah kongkrit dan tertulis (konstitusi).  Sedangkan  etika  masuk  wilayah judgement (pertimbangan)  sangat tergantung pada local wisdom value (nilai kearifan lokal) yang telah berkembang secara  konvensional  sehingga  sebahagian  orang  datang  ke  suatu  tempat  harus bertanya nilai baik yang berlaku di suatu tempat. HAM tidak memiliki batas-batas yang  jelas  sehingga  HAM  memiliki  multi  tafsir  yang  saling  berbeda  satu  sama lain.
Dalam  Islam  konsep  etika  digambarkan  dalam  bentuk ma’ruf lawannya munkar .  Konsep virtue (kebajikan)  disebut  dengan  ‘ adl (keadilan).  Terdapat batas-batas  yang  konkrit  antara human  rights ( ẖ uqûq  al-‘ibâd )  dan divine  rights ( ẖ uqûq  allâh ). 18 Kebebasan  dalam  Islam  terdapat  perbedaan  yang  mendasar
18 Esposito, The Oxford …, 95-98.
dengan konsep kebebasan pada masyarakat  Barat.  Konsep kebebasan individu di Barat didasari bahwa manusia sebagai ukuran dari semua hal ( man is the measure of  all  things ). 19 Sedangkan  dalam  Islam,  Tuhan  adalah  yang  tertinggi  dan terpenting  bagi  kehidupan  manusia.  Manusia  bertanggungjawab  kepada  Tuhan. Dalam Islam hak individu dibarengi dengan kewajiban individu kepada Allah.
HAM Islam terdapat suatu pembatasan bahwa tindakan, prilaku, nilai, dan kesadaran  mesti  mengikuti syarî’ah  spheres (ruang  syari’at).  Tidak  menjadi masalah  tindakan  yang  bersifat  masih  dalam  perbuatan haq , shawâb ,  dan mash- lahah . Maka perbuatan syubhah (meragukan halal dan haramnya) sebaiknya tidak dilakukan. 20 Dalam  syari’at  memiliki  batasan  yang  telah  ditentukan  berdasarkan beberapa  sikap  prinsipil  diantaranya,  pertama,  pakaian  Muslim  (tertutup  aurat). Kedua,  makanan  Muslim  yaitu  makanan  halal  dan mubâh .  Ketiga,  etika  Muslim seperti  hubungan mu’amalah yaitu  menghormati,  saling  membantu,  tidak  meru- gikan orang, bermanfaat dan terjauh dari kemudharatan. Keempat, hukum Muslim seperti  hukuman  berat  ( major  criminal )  diberlakukan qishâs , hudûd , jildan , rajam ,  sedangkan  hukuman  kecil  ( minor  criminal )  hanya  sebatas  diberlakukan ta’zîr . Kelima, pekerjaan Muslim yaitu amal atau ibadah yang diklasifikasikan di luar  pekerjaan  haram  selainnya  dibenarkan  untuk  dilakukan.  Islam  memiliki ikatan  nilai  sesuai  aturan  syari’at.  Walaupun  demikian  syari’at  juga  mengatur batas-batas  keterlibatan  laki-laki  dan  perempuan  antara  hak  dan  kewajiban  me- mang  terkesan  laki-laki  lebih  istimewa  dalam  beberapa  hal  yaitu  warisan,  perni- kahan,  perwalian, musâfir ,  dan  imam  shalat.  Hak-hak  istimewa  yang  diberikan syari’at  tidak  mengurangi  hak-hak  dasar  perempuan  mengenai  kesetaraan  dan kesamaan  mengingat  hak-hak  istimewa  pada  laki-laki  untuk  perlindungan  bagi martabat  perempuan  hanya  saja  hak-hak  istimewa  tersebut  digariskan  dalam  al- Qur’an secara otentik.
Dalam  Islam  kebebasan  tidak  berarti  muthlak  akan  tetapi  menjunjung tinggi  Konstitusi  Ilahi  yaitu  al-Qur’an  dan  Hadis  serta  adanya  hukum  konven- sional semisal hukum adat (‘ urf ). Baik hukum konstitusi dan hukum konvensional memiliki  wilayah  pengaruh  pemberlakuannya  berbeda.  Hukum  konstitusi  lebih kuat  pada  hukuman  fisik  sedangkan  hukum  konvensional  lebih  kuat  sanksi sosialnya. Fundamental  rights dan universal  freedom terintegrasi  dalam  Islam sehingga tidak ada satu orang pun memiliki hak untuk ditangguhkan keseluruhan atau  sebagian,  atas  terjadinya  pelanggaran,  kekhilafan  atau  pengabaian. Setiap orang  memiliki individually  responsible bahkan  umat  sekalipun  memiliki collectively  responsible. 21 Dalam  syari’at  digambarkan  hak-hak  manusia  tidak didasarkan  pada hurriyah (kebebasan)  tetapi  berlandaskan  pada kasb (usahanya) yang mengindikasikan adanya tanggung jawab. 22
Islam  memil5ki maintenance dan protection terhadap  hak  azasi  manusia khususnya basic  freedom manusia  dalam  masyarakat.  Tuhan  sebagai  pemilik
19 Roger  Osborne, Civilization:  A  New  History  of  The  Western  World (New  York: Pegasus Books, 2006),  68.
20 Muhammad  Sulaimân  al-Asyqâr, al-Mustashfâ  min  ‘Ulûm  al-‘Ushûl (Beirut: Mu’assasah Risâlah, 1417/1997), 223.
21 Tad  Stahnke  and  J.  Paul  Martin, Religion  and  Human  Right:  Basic  Documents (Columbia University: Center for Study of  Human Right, 1998), 185.
22 Seyyed Hossein Nasr, A Young Muslim’s Guide to Modern World (America: Published in North, 1994), 32.
otoritas  supremasi law (hukum).  Hak-hak  manusia  dalam  Islam  yang  dieks- presikan dalam Qur’an ada tipologi ẖ uqûq Allâh dan ẖ uqûq al-nas. Huqûq Allâh bersifat vertikal yaitu tuntutan ibadah ma ẖ dhah (kemurnian ibadah) tidak ada hak manusia untuk intervensi seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan syahadah. Sedang- kan ẖ uqûq  al-nâs berkisar  tentang mu‘âmalah .  Di  sini  diperlukan  kesadaran akuntabilitas  terhadap  semua  tindakan  untuk  dipertanggungjawabkan  pada  Hari Akhirat tentang hak-hak manusia yang telah digunakan. Karena itu otoritas perlin- dungan  HAM  dan basic  freedo m  individu  dipertanggungjawabkan  di  hadapan Allah. 23
Human  rights untuk  mencapai the  good  life .  Maka  adanya  proteksi  atau pemeliharaan tempat tinggal yang aman, proteksi harta pribadi, proteksi perjanjian seseorang, hak untuk bergerak bebas, hak terhadap sosial, hukum untuk minoritas, proteksi  tempat-tempat  suci  dan  hak  spiritual  seseorang.  Tidak  boleh  hak  orang lain  terusik,  terganggu,  terkekang,  terbelenggu,  dan  tertindas  akibat  eksisnya  ke- pentingan invidual.
Humanisme  dalam  al-Qur’an  berorientasi  menghapuskan  kekhawatiran ( predicament )  antara  kesedihan  dan  kesepian  ( loneliness )  yang  berujung  pada frustasi. Visi al-Qur’an tidak menganjurkan umat manusia menjadi fatalisme yang menyatakan  perlawanan  terhadap syaithân serta  ketaatan  kepada  Allah  yang benar.  Dalam  humanisme  sekularisme  mengutamakan  pencerahan  sebagai  reaksi terhadap antiquity (masa  lalu). 24 Ekspresi  humanisme  adalah  prinsip  dan  sikap yang  memberi  gerakan  karakter  yang  unik  membentuk  perkembangan  masa depan. 25
Essensi The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia)  jelas  bukan  instrumen  yang  mengikat  secara  hukum, mungkin adalah standar yang paling penting dari hak asasi manusia yang diterima oleh  semua  pihak,  yang  terdiri  dari  norma-norma  dan  nilai-nilai  bangsa  beradab ( civilized  nations )  yang  mungkin  dianggap  mengikat  secara  moral  komunitas bangsa-bangsa secara keseluruhan. 26
HAM yang melaju kuat ke arah positif seperti memperjuangkan keadilan, kesetaraan,  dan  persamaan,  sedangankan  HAM  menuju  ke  arah  negatif  seperti kebebasan  seks,  kebebasan cloning ,  euthanasia,  kebebasan  aksi  pornografi (erotis), kebebasan menggunakan zat adiktif. Syari’at Islam dalam perkembangan kontemporer  belum  mengapresiasikan  HAM  mengingat  bentuk-bentuk  apresiasi HAM  kontemporer incompatible dalam  melayani human  needs . 27 Tentu  hal  ini berkaitan dengan HAM negatif di mana syari’at Islam tidak membiarkan hal yang paling  buruk  berkembang  menjadi  malapetaka  sosial,  seperti  yang  telah  terjadi wabah HIV-AIDS, perkawinan antara gay dan lesbian di Amerika Serikat, anak di
23 Rahman, Islam Ideology ……, 333.
24 N.  K.  Singh.  A.  R.  Agwan, Encyclopaedia  of  The  Holy  Qur’an (New  Delhi:  Global Vision Publishing House, 2000), II: 534.
25 Jacob  E.  Safra, The  New  Encyclopaedia  Britannica (Chicago:  Macropaedia,  1768),  II: 666.
26 Madjid Khadduri, The Islamic Conception ……, 235-236.
27 Abdul  Rahman  Al-Sheha, Misconception  on  Human  Rights  in  Islam, (Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, 2003), 124.
luar  nikah  dll.  Akan  tetapi  HAM  positif  akan  terus  berevolusi  sesuai  dengan perkembangan  zaman  misalnya  pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan 2 : 1 masih dapat diusahakan menjadi sama apabila pihak laki-laki dari saudaranya  memberikan  hibah  yang  sama  antara  mereka.  Fakta  mendasar dinyatakan  bahwa  baik  wanita  maupun  pria  sama-sama  manusia  dan  bahwa kesamaan  mendasar  menuntut  bahwa  setiap  individu  memiliki  klaim  yang  sama untuk HAM. Di sisi lain, tidak memiliki hak untuk membuat mereka sama dengan yang tidak setara. 28 Di samping itu persoalan gender persamaan hak laki-laki dan perempuan  bila  dalam  perkembangan  dapat  memutuskan  mata  rantai  maksiat maka akan bisa diberlakukan sebagai aturan permanen. Tetapi bila pekembangan gender berbanding  lurus  dengan  perkembangan  maksiat  maka gender perlu direduksi.
HAM negatif telah pernah terjadi pada zaman jahiliyah yaitu suatu zaman pra  Islam  yang  terbukti  tidak  berlakunya  kebenaran  suatu  Kitab  Suci  karena semua  Kitab  Suci  sudah  di mansukh kan  ( expired ).  Akhirnya  zaman  jahiliyah semuanya  diukur  berdasarkan  logika  masing-masing  sehingga  akumulasi  yang muncul  hukum  rimba  lebih  dominan  sering  terjadi  pembunuhan,  perzinahan, perompakan dan peperangan untuk merebut kesenangan duniawi. Zaman jahiliyah diibaratkan  suatu  zaman  tidak  memiliki  batasan  norma,  doktrin  dan  ideoloigi apapun  yang  ada  hanyalah  kebebasan  yang  muthlak,  manusia  akhirnya  tergiring menggunakan  haknya  untuk    membunuh,  berzina,  perang,  dll  untuk  memper- tahankan jatidiri, kehormatan dan ketertindasan. Oleh karena itu kedatangan Islam mengatur kembali zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah yang penuh dengan aturan dan peradaban.
Perbedaan  antara  HAM  Islam  dan  Barat  dimana  HAM  Barat  bersifat antroposentris  (berpusat  kepada  manusia)  dan  egosentris  (berpusat  pada  ego), sedangkan  HAM  Islam  bersifat  theosentris  (berpusat  kepada  Tuhan)  dan mubah sentris  (berpusat  pada  perbuatan mubah ).  HAM  Barat  memungkinkan peluang  terjadinya  tindakan,  prilaku,  nilai,  dan  kesadaran  dalam  kuantatitas  dan kualitas over  freedom dan over liberty .  Dalam  skala freedom minimum  masih dapat  dirasakan munculnya sikap empati,  sugesti dan simpati, seperti pernikahan dini, atraksi maut, makan makanan berbahaya bagi tubuh, atraksi sulap berbahaya, merokok,  memakai  kimia  pada  tubuh  atau  tanaman,  memanjangkan  rambut, melakukan diving (selancar), jumping (loncatan maut), balapan liar, panjat tebing, semua  perlombaan  permainan,  bedah  plastik,  menjual  organ  tubuh,  memiliki hewan  buas  dll.  Namun  dalam  skala freedom maksimum  banyak  kalangan manusia  belum  dapat  menerima  karena  dipandang  tabu  ataupun  euphoria  akan mengakibatkan social  chaos yang  ditimbulkan  akibat  sikap  ketidaksenangan seperti  kumpul  kebo,  kawin  kontrak,  pesta  narkotika,  memiliki  senjata  (selain polisi  dan  tentara),  pesta  miras,  hipnotis,  prostitusi,  perjudian,  membunuh  diri karena  penderitaan  ( euthanasia ),  mal  praktek, cloaning antar  sperma  hewan, pekerja  seks  komersial,  geng  motor  dll.  Yang  dikehendaki  dari  HAM  adalah partisipasi  paling  tidak  dalam  nilai  kebaikan  minimum  maka  nilai  keburukan maksimum  dipastikan  semua  orang  mencoba  untuk  menyingkirkannya.  Pihak yang  dirugikan  oleh  HAM  adalah  kebanyakan  orang-orang  yang  lemah  yaitu
28 Leon  P.  Baradat, Political  Ideologies:  Their  Origins  and    Impact ,  (America:  Prentice Pl., 1987), 299.
perempuan  dan  anak-anak.  HAM  lebih  memperlakukan  diskriminatif  dan  dis- kredit terhadap perempuan seperti selir, perceraian, prostitusi, pelarangan pakaian, eksploitasi pornografi, kekerasan rumah tangga dan keterbatasan peluang jabatan atau karir.
Freedom maksimum  secara  kalkulatif  dapat  diprediksi  tidak  mencapai angka  dramatis  semisal  suatu  desa,  kecamatan,  kota,  bahkan  setingkat  negara tidak  mencapai  jumlah  fantastis,  akan  tetapi  keberadaan  penikmat freedom maksimum sangat mempengaruhi keadaan-keadaan negatif di seputar lingkungan. Karena  itu  HAM  dalam  batas freedom maksimum  lebih  bersifat freedom engeneering (rekayasa  kebebasan)  yang  sulit  dibedakan  sebagai  pembangkit kriminal  karena  setiap  akhir action mereka  dipastikan  terjerumus  ke  dalam kriminal.  Mereka layak dicap sebagai amoral (asusila), kerusakan psikis berat dan pendusta  agama.  Inilah  kekhawatiran  semua  orang  mengenai  HAM  dalam tingkatan freedom maksimum  memberikan nuansa keresahan.
HAM  mestinya  menghadirkan social  equilibrium (keseimbangan  sosial) sehingga  perilaku  manusia  yang  gemar  pada  HAM  tidak  melakukan break  law event , break  religious  event ,  dan break  culture  event .  Seperti  orang  merokok secara law spheres (ruang hukum) tidak ada yang dilanggar, sedangkan religious spheres (ruang  religius)  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya  bahkan  secara culture spheres (ruang  budaya)  sangat  memberikan  apresiasi  yang  dipandang  relevan dengan  perkembangan  budaya  itu  sendiri.  Hanya  saja  merokok  dewasa  ini  telah ditemukan  efek  medis  dan  psikologis  yang  signifikan  di  mana  hampir  semua perokok berat tergiring untuk mencoba narkoba  berbentuk ganja, shabu-shabu dll. Hal  ini  terinspirasi  dari  merokok  sehingga  lambat  laun  menuju  ke  dalam  jurang kerusakan  jangka  panjang.  Ini  Penyakit  tidak  dapat  terdeteksi  dalam  jangka pendek namun memberikan dampak jangka panjang.
Dewasa  ini  HAM  tidak  memiliki  batas  yang  jelas  antar civil  right (hak sipil)  terutama reverse  discrimination  of  ethnic  and  religious  minorities (dis- kriminasi  etnis  dan  agama  minoritas), caste  groups and subnational  entities (kelompok kasta dan entitas subnasional). HAM dimungkinkan bersifat elegan de- ngan  peningkatan cultural  aunthenticity dan human  dignity (martabat  manusia) dalam keaneka-ragaman etno-religius, umum dan gender . 29
HAM  mestinya  dipengaruhi  determinan  dengan rule  of  man atau rule  of human being atau rule of  other beings .  Kebenaran HAM berdasarkan worldview individualistis,  sehingga  kebenaran  bersifat  universal  (semesta)  tidak  ada  klaim terhadap kebenaran bahkan yang terjadi secara objektif adalah disagreement legi- timed yang  mengarah  kepada  pembentukan worldview masing-masing . HAM yang diinterpretasikan ke dalam worldview akan dimunculkan ke permukaan ada- lah  yang  tidak  memiliki tingkat important,  legitimate,  and  reasonable yang  kuat dan familiar.

## Kesimpulan
Hegemoni  HAM  telah  mendistorsi  nilai-nilai  fundamental  yang  pernah berkembang  di  suatu  budaya,  bangsa  dan  agama.  Format  HAM  tidak  memuat hukum  dan  etika  melainkan  sikap  improvisasi  yang  kadang  mengabaikan local
29 Anshari  Road, Islam  and  Peace  in  The  21 st Century (New  Delhi:  Institute  for Sustainable Development Lucknow and Anmol Publications Pvt.Ltd, First Published, 2004), 315.
wisdom (kearifan local) hingga mereka terutama terkontaminasi HAM bagi orang- orang  kesetian  lemah  terhadap local wisdom .  Standar Human  action (tindakan manusia)  terutama take  and  give dalam  HAM menjadi individual  liberty tidak jatuh ke dalam crime (criminal) dan pain (menyakiti orang). Seharusnya kebeba- san adalah menentukan tempat ekspresi  yang representatif antara devine law dan human law .
Kebebasan  yang  diungkapkan  dalam free  expression tidak  seperti memper-oleh  kesenangan  melewati  ambang  batas  sosial. Human  rights berbeda  dengan constitutional  right . Human  right membutuhkan  pikiran- pikiran  yang  dilatar-belakangi  standar decency (kesopanan).  HAM  tidak bertujuan  memecahkan  peris-tiwa  hukum  ( break  law  event )  bahkan  tidak membelah tradisi budaya ( break cultural event ) yang telah tertanam dalam norma  kebiasaan.  Sedangkan consti-tutional  right sangat  jelas  termaktub dalam  budaya,  negara  dan  agama  yang  telah  terbukti  memiliki  idiologi, doktrin  atau  dogma  yang  diatur  dalam  hukum  tertulis  sebagai  jabaran kontrak  sosial  yang  saling  mengikat  dalam  upaya  menyelaraskan masyarakat sebagai pemilik civilizational .
Otoritas HAM yang berkembang di Barat menghargai hak otonom mengenai free will , free expression dan freedom . Freedom adalah supreme objective (tujuan  tertinggi)  yang  diarahkan  melalui  sistem  keputusan indivi-dualistis.  Konsep freedom diakumulasikan  sebagai way  acceptable to  all. Konsep  kebebasan  individu  di  Barat  didasari  bahwa  manusia sebagai ukuran dari semua hal ( man is the measure of all thing ).
HAM  dalam  Islam  membentuk fascinating  mix (campuran)  antara hak  dan  kewajiban  yang  saling  terkait.  Terdapat  batas-batas  yang  konkrit antara human  rights ( ẖ uqûq  al-‘ibâd )  dan divine  rights ( ẖ uqûq  Allâh ). HAM  di  dalam  Islam  melingkupi ẖ urriyah (kebebasan)  yang  sifatnya bebas  nilai  (netral)  tidak  menyalahi devine  law dan human  law yaitu kategori  perbuatan laghâ (sia-sia)  termasuk lâ‘ibun atau lahwun yaitu perbuatan  yang  tidak  mendatang  pahala  dan  dosa  bagi  pelakunya  hanya memperoleh  senang  sesaat,  juara,  sanjungan,  bayaran,  diidolakan,  dapat hadiah  dan  tepuk  tangan.  Kedua,  kategori  perbuatan tala’ub amr yaitu perbuatan  manusia  yang  menempatkan  perintah  Allah  di  akhir  masa keutamaan  ibadah  tersebut.  Ketiga,  kategori  perbuatan tathawwu’ yaitu perbuatan  yang berpotensi  akan harapan mendatangkan kebaikan di  masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abû Sulaimân, Abdul Wahâb Ibrâhim, Al-Fikru Al-Ushûly; Dirayah Takhliliyyah Naqdiyyah . Makkah: Dâr Al-Syauq, tt.
Agwan, N. K. Singh. A. R. Encyclopaedia of the Holy Qur’an, vol. 2. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2000.
Ahmad,  Ziauddin. Influence  Of  Islam  On  World  Civilization .  New  Delhi:  Adam Publishers and Distributors 1542, Pataudi House, 2006.
Alarcon, Ruiz De. National Library Of Australia Cataloguing In Publication Data Restorative Justice And Civil Society. New York : Universitas press, 2001.
Al-Ashmawy,  Muhammad  Sa’id. Against  Islamic  Extremism .  Florida:  university press of florida, 2001.
Al-Asyqâr,  Muhammad  Sulaimân. al-Mustashfa  Min  ‘Ulumi  al-‘Ushul .  Beirut: Mu’assasah Risâlah, 1417/1997.
El-Awa, Mohammed S. On The Political System of The Islamic State . American: Trust Publications, 1999.
Al-Banhawy,  Ahmad  Ibrâhim. al-Jauharu  al-Naqiyyah .  Beirut:  Dâr  al-Minhâj, 1426/2005.
Baderin, Mashood A. International Human Rigths And Islamic Law . New  York: Oxford University, 2003.
Baradat,  Leon  P. Political  ideologies:  their  origins  and    impact .  America: Prentice Pl., 1987.
Bassam, Tibi. Die Krise des Modernen Islams . America: The University Of Utah Press, 1981.
Esposito,  John  L. The  Oxford  Encyclopedia  Of  The  Modern  Islamic  Word .  New York: Oxford University Press, 1995.
Al-Faruqi,  Isma’il  Raji. Al  Tawhid,:  Its  Implication  For  Thouoght  And  Life . Malaysia: Zafar Sdn. Bhd. Kuala lumpur, 1992.
Gilani, Riaz ul-Hasan. The Reconstruction Of Legal Thought In  Islam. Pakistan : Markazi Maktaba Islam, 1994.
Ibn Idris al-Bahuty, Mansyûr Ibn Yunûs, Kasyafu al-Qina‘ ‘an Matani al-‘Iqna‘ . Beirût: Dâr Al-Fikr, 1997. Juz. 2.
Al-Jabiri,  Muhammad  Abed. Democracy,  Human  Rights  And  Law  In  Islamic Thought . London: I.B.Tauris Publishers In Association With The Centre for Arab Unity Studies, 2009.
Haeri, Fadhlalla. Beams of Illumination from the Divine Revelation. USA: Zahra Publication, 1985.
Khadduri,  Madjid. The  Islamic  Conception  of  Justice .  Amerika:  The  Johns Hopkins University Press, 1984.
Al-Khayat. Health  as  a  Human  Right  in  Islam. Eastern  Mediterranean:  World Health Organization, 2004.
Lewis, Bernard. what whent wrong: western impact and middle eastern response. New York: university, Inc., 2002.
Lieberthal,  Kenneth. Governing  China:  from  Revolution  Through  Reform. New York: WW . Norton and Company, 1995.
Nasr,  Seyyed  Hossein. A  young  muslim’s  guide  to  modern  world. America: Published in north, 1994.
Nyazee, Imran Ahsan Khan. Theories of Islamic Law . Pakistan : Islamabad. 1945.
Osborne,  Roger, Civilization:  A  New  History  of  the  Western  World. New  York: Pegasus Books, 2006.
P.C  Sinha. Encyclopaedia  of  Human  Right .  New  Delhi:  Anmol  Publications, 2002.
Paul  Martin,  Tad  Stahnke  and  J. Religion  And  Human  Right:  Basic  Documents .
Columbia University: Center For study of Human Right, 1998.
Pc. Sinha, Encyclopaedia of Human Rights, New Delhi: Vani Prakhasan, 2002.
Rahman,  Fazlur. Islam  Ideology  and  the  way  of  life .  Kuala  Lumpur:  percetakan zafar Sdn Bhd, 2003.
Rawls, John. The Law Of People. London: Harvart Univercity Press, 1999.
Road,  Anshari. Islam  And  Peace  In  The  21 st Century .  New  Delhi:  Institute  For Sustainable  Development  Lucknow  And  Anmol  Publications  Pvt.Ltd,  First Published, 2004.
Safra,  Jacob  E. The  New  Encyclopaedia  Britannica, vol.  2.  Chicago: Macropaedia, 1768.
Al-Sheha,  Abdul  Rahman. Misconception  on  Human  Rights  in  Islam. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, 2003.
Strang,  Heater. Restorative  Justice  and  Civil  Society. Hong  Kong:  Quark  Press, 2001.
Tebbit, Mark. Philosophy Of  Law . London: New Fetter Lane, 2002.
Westerlund,  David  and  Eva  Evers  Rosander. African  Islam  and  Islam  in  Africa. Sweden: Nordic Africa Institute, 1997.