## Volume 1, No. 1, Juni 2021

## MAQASIDI MAQASIDI JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.
Asy’ari
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH),

## HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM
Fedry Saputra

## TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK  DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

## Ida Rahma
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides; Erha Saufan Hadana

## PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Syaibatul Hamdi 1 , M. Ikhwan 2 , Iskandar 3 1,2,3 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia Email konfirmasi: m.ikhwan@staindirundeng.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  restorative  justice  dalam  sistem  peradilan  pidana anak  di  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam.  Anak  sebagai  bagaian  dari  subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya,  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  Pertama,  dalam hukum posistif di Indonesia,  restoratif  justice  dikenal  sebagai  upaya  semua  pihak  yang  terlibat  dalam suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan.  Kedua,  dalam  hukum  pidana  Islam,  kedudukan  doktrin  pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui  sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan  pencapaian  tujuan  pemidanaan  yang  paling  ideal.  Melalui  lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

## Kata Kunci : Restorative justice; Sistem Peradilan Pidana Anak; Hukum Pidana Islam.

## Pendahuluan
Penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  tetap mengutamakan  prinsip-prinsip  hak  anak,  dimana  penangkapan,  penahanan,  atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam  jangka  waktu  yang  sesingkat-  singkatnya  dan  menekankan  pada  keadilan restoratif. Keadilan restoratif berlandaskan  pada  kemanusiaan kedua  belah pihak, pelaku  dan  korban.  Proses  restoratif  bertujuan  untuk  memulihkan  luka  semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan (Fitriani L., 2012: 217).
Pengutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan
Pidana    Anak.    Dalam    menangani    perkara  tersebut  dibutuhkannya  waktu penyesuaian  dengan  aturan  yang  baru  berlaku    guna  memenuhi    kelengkapan fasilitas  serta tambahan  sumber daya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak (Zainuddin A., 2008: 6).
Salah  satu  upaya  dalam  melindungi  hak  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Tujuan penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak  (juvenile  justice)  tidak  semata–mata bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  sebagai    pelaku    tindak pidana,  tetapi  lebih  difokuskan  pada  dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana (S. Wahyudi, 2011: 1).
Konsep  pemberlakuan  restorative justice  dalam  hukum  pidana Islam layak dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan. Wajah sistem pemidanaan di  Indonesia  sudah  selayaknya  menampakan  wujudnya  dengan  watak  restorative justice. Bahwa konsep restorative justice adalah cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana  di  luar  proses  peradilan  (out  of  criminal  judicial  procedure)  atau  sekurang- kurangnya tidak sepenuhnya   mengikuti   acara   peradilan   pidana.   Penyelesaian tersebut   biasa    digunakan    oleh   anak    yang    bermasalah   dengan   hukum  untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
Berdasarkan   uraian   tersebut, maka dari itu penulis membahas lebih lanjut mengenai  tinjuan  hukum  pidana  Islam  mengenai  restorative  justice  dalam  sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara lebih mendalam dengan mengajukan dua pertanyaan  mendasar:  Bagaimana  konsep  restoratif  justice  dalam  pidana  anak  di Indonesia?  Kemudian,  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  implementasi restoratif justice di Indonesia?

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif, dikatakan  penelitian  hukum  normatif  karena  akan  membahas  sekaligus memberikan  penjelasan  dan  tidak  menggunakan  angka  maupun  grafik.  Jenis penelitian  ini  ialah  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu  penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur   (kepustakaan),   baik   berupa buku,   maupun   laporan   hasil penelitian terdahulu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sarjono S., Sri Mamuji, 2003: 13).
Kemudian peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena tujuan pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  untuk  menjelaskan  dan  menerangkan  suatu prodak  hukum  Islam  maupun  hukum  positif.  Dan  peneliti  akan  membahas  secara dalam  terhadap  tinjauan  hukum  pidana  Islam  mengenai  restorative  justice  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).
Untuk  membahas  permasalahan-permasalahan  yang  diungkapkan  dalam penelitian  ini,  di  perlukan  adanya  data  yang  tersedia  dari  data  Sekunder.    Data sekunder  adalah  suatu  data  yang  bersumber  dari penelitian kepustakaan yaitu data  yang  diperoleh  tidak  secara  langsung  dari  sumber  pertamanya,  melainkan bersumber  dari  data-data  yang  sudah  terdokumenkan  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum.

## Pembahasan/hasil

## A. Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Restorative  justice  merupakan  sebuah  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana atau  cara  lain  peradilan  pidana  dengan  menegedepankan  pendekatan  integrasi pelaku  di  satu  sisi  dan  korban  atau  masyarakat  di  lain  sisi  sebagai  sebuah satukesatuan  untuk  mencari  solusi  dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Kuat Puji P., 2012: 409).
Keadilan  restoratif  (Restorative  justice)  adalah  penyelesaian  perkara    tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Sistem Perdilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun  1997  telah  diperbarui  melalui  UU  No.  11  Tahun  2012  Tenteng  Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya  untuk  mengatasi  kelemahan  Undang-  undang  Nomor  3  Tahun  1997. Perubahan fundamental tersebut  yang ada antara  lain  digunakannya  restorative Justice  melalui  sistem  diversi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi(penyelesaian melalui jalur non formal atau diluar  jalur   pengadilan)  pada  seluruh   tahapan   proses  pelaksanaan hukum (Amdani Yusi, 2016: 62).
Sebagaimana  dalam  pasal  1  angka  7  Undang-undang  No. 11 Tahun 2012 bahwa  diversi  adalah  pengalihan  penyelesain  perkara  anak  dari    proses  peradilan pidana ke proses di  luar  peradilan  pidana  (non litigasi). Dalam penjelasan umum Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  disebutkan  bahwa  substansi  yang  paling mendasar  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  adalah  pengaturan  secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif (R. Wiyono, 2016: 48).
Dalam  penangganan  perkara  anak,  di  dalam  pasal  5  angka  1 Undang- undang   No.   11   Tahun   2012,   menentukan   bahwa   Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan  dipergunakan frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11  Tahun  2012  tersebut,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  hanya  ditunjukan kepada  hakim  saja,  tetapi  juga  ditunjukan  kepada  penyidik,  penuntut  umum,  dan
lembaga  pemasyarakatan    sebagai    suatu    sistem    dalam    menyelesaikan    perkara pidana anak (D.S Dewi, Fatahillah A. S., 2011: 9).
Berdasarkan  hasil  yang  telah  penulis  teliti  dan  setelah  dianalisis,  penulis memperoleh temuan bahwa  restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:
1. Restorative  justice  dilakukan  disetiap  tingkat  pemeriksaan  penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.
a. Penyidikan
Penyidikan terhadap anak dibawah umur yang tersangkut atau yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam bertindak harus profesional  dan  tidak  boleh menyimpang    dengan    aturan    yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  rangka melakukan  penyidikan  anaksebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana,  dalam  hal  ini penyidik  perlu  mengambil  suatu  langkah-langkah  yang  tepat  sebelum  melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan.
Secara  garis  besar  tugas-tugas  penyidik  ini  terdiri  dari  tugas  menjalankan operasi  lapangan  dan  tugas  administrasi  hukum.  Dalam  melakukan  penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  karena  disini  tugas seorang  penyidik  akan  dihadapkan pada    hal-hal    yang  berhubungan  dengan  sisi-sisi  penegakan  hak-hak  asasi  anak. Adapun  substansi  yang  diatur  dalam  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) antara  lain  mengenai  penempatan  anak  yang  menjalani  proses  peradilan  dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi  yang paling mendasar  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan  anak  dari  proses      peradilan      sehingga      dapat      menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian  antara  lain  yang disebut  dalam  bagian  Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Nandang Sambas, 2013: 77).
b. Penuntutan
Penuntutan  terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh  penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa  Agung.  Tugas  penuntutan  dilaksanakan  oleh  penuntut  umum  yang melakukan  tugas  penuntutan    bagi   tindak    pidana    yang   dilakukan    oleh    orang dewasa.
Penuntut  umum  wajib  mengupayakan  diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah  menerima  berkas  perkara  anak,  diversi  dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari,  maka  dengan  pertimbangan  balai  pemasyarakatan  akan  menentukan
apakah  anak  nakal  tersebut  dilimpahkan  untuk  diperiksa  pengadilan  ataupun dihentikan  pada  tingkat  penuntutan  yang  semata-mata  untuk  kepentingan  anak nakal  tersebut.  Penghentian  penuntutan  ini    dengan   pertimbangan    yang    terbaik bagi    pertumbuhan    dan  pembinaan    anak.    Terhadap    anak    nakal    yang    tidak dihentikan  perkaranya  maka  dilimpahkan  ke  pengadilan  untuk  diperiksa  dan mendapatkan keputusan hakim (Robert A. Piodo, 2014: 8).
c. Persidangan
Bahwa  dalam  persidangan  anak  dilakukan  secara  tertutup.  Hakim  yang bertugas  untuk  mengadili  anak  tersebut  tidak  memakai  atribut.  Anak  yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh penasehat  anak dan  wali atau orang tua.  Persidangan  bersifat  santai    yang    tidak    menimbulkan    anak    menjadi ketakutan    atau  merasa  tidak  nyaman  dalam  melakukan  persidangan  (R.  Wiyono, 2016: 28).

## 2. Kewajiban dilakukannya diversi
Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak bahwa pendekatan  keadilan  restoratif  dapat  dilaksanakan  melalui  cara  diversi.  Menurut UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  diberikan  tafsiran  pada  Pasal  1  angka  7 bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Melalui  diversi  diharapkan  dapat memperkecil  dampak  buruk  yang  bisa  dialami  anak  karena  berhadapan  dengan proses  hukum.  Kewajiban  dilakukan  diversi  dikarenakan  tujuan  diversi  tersebut dapat  mencegah  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.
Adapun tujuan dari diversi adalah :
a. Untuk menghindarkan anak dari penahanan
b. Untuk  menghindari  anak  dari  cap  atau  label  sebagai  seorang penjahat
c. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya
e. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan (Ferli Hidayat, 2013).

## 3. Melibatkan pelaku, korban dan masyarakat
Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi.  Artinya  semua  pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan. Peran pelaku, korban dan masyarakat antara lain sebagai berikut :
a. Pelaku
Mendorong  pelaku  bertanggungjawab  terhadap  korban  atau  peristiwa  atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak  mengulang  lagi  perbuatan  pidana  yang
pernah  dilakukannya.  Pelaku  diberi  kesempatan  menerima  tanggung  jawab    dan kewajiban    terhadap    korban    dan    masyarakat    pada  umumnya.      Keikutsertaan dapat      dalam      bentuk      menentukan  kewajiban,  berhadapan  langsung  dengan korban, memahami dampak perbuatan.
b. Korban
Korban harus  mempunyai  kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan  dapat  dalam  bentuk  informasi  dan  dialog  dengan  pelaku, penyelesaian  timbal  balik  dengan  pelaku  menyangku  restitusi  (kompensasi), pengurangan  rasa  takut,  meningkatkan  rasa  aman  (rasa  tentram),  dan  tumbuhnya harapan Baru (R. Wiyono, 2016: 42).
c. Masyarakat
Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan  berbagai  keperluan  korban  dan  pelaku,  termasuk  pencegahan pelanggaran. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
a. Menyampaikan    laporan    terjadinya    pelanggaran    hak    anak  kepada  pihak yang berwenang.
b. Mengajukan  usulan  mengenai  perumusan  dan  kebijakan  yang  berkaitan dengan anak.
c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
d. Berpartisipasi    dalam    penyelesaian    perkara    anak    melalui  Diversi  dan pendekatan keadilan restoratif.
e. Berkontribusi  dalam  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  anak,  anak  korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
f. Melakukan  pemantauan  terhadap  kinerja  aparat  penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
g. Melakukan  sosialisasi  mengenai  hak  Anak  serta  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan Anak (D. I. Kusuma Wardani, 2016: 6). Hasil  kesepakatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Pasal  11)  Dalam pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
b. Penyerahan kembali kepada kedua orang tua atau wali
c. Keikutsertaan   dalam   pendidikan   atau   pelatihan   dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
d. Pelayanan masyarakat.
Dengan  adanya  frasa  “antara  lain”  dalam  Pasal  11  UU  No.  11  Tahun  2012, maka masih dimungkinkan adanya hasil  kesepakatan diversi selain daripada hasil
kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 (R. Wiyono, 2016: 56).

## B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai  Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam  Islam  terdapat  dua  paradigma  dalam  penyelesaian  perkara  yaitu, Perkara  litigasi  (di  pengadilan)  dan  perkara  non  litigasi  (di  luar  pengadilan). Paradigma  ligitasi  adalah  suatu  pandangan  dan  keyakinan  mendasar  bahwa  satu- satunya  institusi  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  perkara  adalah  melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non ligitasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian  perkara  tidak  selalu  melalui    hukum    dan    pengadilan.    Cara-cara diluar  pengadilan  adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif  menyelesaikan  perkara  tanpa  meninggalkan  luka  dan  dendam  yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan  restorative justice.
Penyelesaian perkara dalam non legitasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam).  Hakam  tersebut  sebagai  penengah  (pendamai)  dari  dua  atau  lebih  pihak yang  sedang  berperkara.  Cara  penyelesaian  dengan  cara  baik-baik  merupakan tradisi  yang  telah  lama  berakar  dalam  masyarakat  arab  bahkan  sebelum  agama islam  hadir.  Setelah  islam  hadir,  doktrin  tersebut  diperkuat  lagi  dengan  anjuran untuk  senantiasa  menciptakan  perdamaian  dan  harmoni  dalam  masyarakat  (Nor Soleh, 2015: 126).
Restorative  justice  dapat  dirumuskan  sebagai  sebuah  pemikiran  yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini. Selain  itu,  restorative  justice  dapat  dijadikan  suatu  kerangka  berpikir  yang  dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.
Dalam  berbagai  asas  dan  model  pendekatan  restorative  justice,  proses  dialog antara  pelaku  dan  korban  merupakan  modal  dasar  dan  bagian  terpenting  dari penerapan  keadilan  ini.  Dialog  langsung  antara  pelaku  dan  korban  menjadikan korban  dapat  mengungkapkan  apa  yang  dirasakannya,  mengemukakan  harapan akan  terpenuhinya  hak-hak  dan  keinginan-keinginan  dari  suatu  penyelesaian perkara  pidana.  Melalui  dialog  juga  pelaku  diharapkan  tergugah  hatinya  untuk mengoreksi  diri,  menyadari  kesalahannya  dan  menerima  tanggung  jawab  sebagai konsekuensi  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran.  Dari proses  dialog  ini  pula  masyarakat  dapat  turut  serta  berpartisipasi  dalam mewujudkan  hasil  kesepakatan  dan    memantau  pelaksanaannya.  Maka    dari    itu
pada    dasarnya    restorative    justice    dikenal    juga    dengan  penyelesaian  perkara melalui mediasi (Pradityo Randy, 2016: 324).
Doktrin  yang  dikembangkan  Islam  dalam  penyelesaian  perkara  adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus  melalui  proses  hukum  didepan  pengadilan.  Hal-  hal  yang  menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari  dalam  Islam  untuk  tidak  terburu-buru  membawa  kasus  atau  perkara kepengadilan,  karena  ajaran  pemaafan  merupakan  esensi  untuk  mencapai ketakwaan  seseorang.  Karenanya,  setiap  perkara  dapat  diselesaikan  secara  damai dan arif diantara para pihak yang berperkara.
Kedudukan  doktrin  pemaafan  dalam  hukum  Islam  tersebutlah yang kini diakui  sebagai  bentuk  alternatif  penyelesaian  perkara  dengan  pencapaian  tujuan pemidanaan  yang  paling  ideal.  Melalui  lembaga  pemaafan,  penyelesaian  perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan restorative justice.
Pelaksanan restorative justice terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan  diyat.  Aspek  baru  yang  ditemukan  dalam  pelaksaan  qisas  adalah  proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini  tergantung atas kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yaitu,  pelaku  dan  keluarga  korban.  Akan tetapi, kewewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim.
Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan  oleh  keluarga  korban,  atau  terjadi  perdamaian  antara  pelaku  dengan keluarga korban.
Adanya penetapan  prosedur beracara dalam  penegakan  hukum qisas diatas menandakan  bahwa  adanya  modernisasi  dalam  sistem  hukum  Islam.  Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek  untuk  memberikan  pedoman  bagi  qadhi  dalam  menjalankan  tugasnya. Meskipun  fiqh  merupakan  hasil  pemikiran  individu,  namun  rumusannya  menjadi dasar  pijakan  pelaksanaan  ajaran  Islam      oleh      masyarakat      maupun      negara. Transformasi   nilai-nilai modernitas  tersebut  menjadikan  hukum  Islam  menjadi sistem  hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman.
Dasar  penetapan  hukum  qisas  sebenarnya  telah  di  eksplisitkan  dalam  Al- Qur’an  “Dan  dalam  qisas  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  wahai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 179).”
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  tujuan  diberlakukan  qisas adalah untuk menjaga  kelangsungan  hidup  manusia.  Diterapkannya  hukuman  qisas  tidak bertujuan  untuk  membalas  pembunuhan  yang  telah  dilakukan  pelaku.
Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus  dihukum  qisas,  karena hal  tersebut  telah  menyalahi  tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang  dilaporkan  kepada  Nabi  tidak  langsung dikenai hukuman  qisas,  melainkan  hal  pertama  yang  disarankan  Nabi  adalah  menyuruh wali  korban  untuk  memaafkannya.  Filosofis  pemberlakuan  qisas  sebagaimana tersebut  diatas  adalah  bersifat  reformatif  yaitu  bertujuan  untuk  memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya.  Posisi  hukum qisas    tersebut    adalah    hukuman    maksimal,  artinya  qisas  tetap  dapat  dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar  dalam  asas  pencegahan  yaitu  mencegah  masyarakat  dari  tindakan pembunuhan  berikutnya  dan  mencegah  masyarakat  dalam  melakukan  tindakan yang  serupa.  Tindakan  pencegahan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kelangsungan hidup      masyarakat,      sehingga      terjebak      dalam      tradisi      balas      dendam sebagaimana dalam masa jahiliyah.
Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab  R.A. dengan  melepaskan  hukuman  pada  pencuri.  Sebagai  salah  satu  jenis tindak  pidana  hudud,  pencurian  merupakan  hak  Allah,  yang  berarti  negara  tidak dapat  ikut  terlibat  dalam  memutuskan  pelepasannya.  Namun,  dengan kecerdasannya,  Umar  melepaskan  pencuri  udzq    (kurma)    dengan mempertimbangkan    masa    paceklik    yang    terjadi  kala  itu.  Kisah  Umar  tersebut menunjukkan  bahwa  keadilan  tidak  dapat  dipahami  sebagai  legal  justice  semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakatan dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversi (Fitriani L., 2012: 225).
Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 9:
Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan)  yang  berbuat  zalim  itu,  sehingga  golongan  itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka  damaikanlah antara  keduanya  dengan  adil,  dan  berlakulah  adil.  Sungguh,  Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q. S. Al-Hujurat: 9).
Perdamaian  tidak  menghalalkan  sesuatu  yang  haram  ataupun mengharamkan  sesuatu  yang  halal.  Perdamaian  untuk  mewujudkan  hasil  yang terbaik  bagi  korban,  pelaku  dan  masyarakat  untuk  tetap  menjalin  silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian  ini  mengakomodir  kepentingan  kedua  belah  pihak,  berdasarkan  atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan  keadilan,  perdamaian  dapat diberlakukan.    Dalam    Islam  pemberlakuan  tersebut  harus  tetap  diterapkan  dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat  Indonesia
lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya    keadilan    restoratif    yang    sesuai    dengan    ajaran    Islam    dan  tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.
Maka  dalam  hal  ini  Penulis  menemukan  bahwa  restorative  justice  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sesuai  dengan  hukum  islam  dalam  hal  pemaaf. Konsep  pemaafan  inilah  yang  menjadi  acuan  dalam  menyelesaian  perkara  yang dilakukan oleh anak. Konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat pada surat Al- Baqarah (2): 178-179:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Diwajibkan  atas  kamu  (melaksanakan)  qisas berkenaan dengan orang  yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya  dengan  hamba  sahaya,  perempuan  dengan  perempuan.  Tetapi  barangsiapa memperoleh  maaf  dari  saudaranya,  hendaklah  dia  mengikutinya  dengan  baik,  dan membayar  diyat  (tebusan)  kepadanya  dengan  baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup  bagimu,  wahai  orang-orang  yang  berakal,  supaya  kamu  bertaqwa  (Q.  S.  Al- Baqarah: 178-179).”
Dari    ayat    tersebut    bisa    diambil    inti    sari    yaitu    islam    tidak  menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan  konsep  pemaafan  antara  kedua  belah  pihak,  baik  korban  maupun pelaku.  Tujuan  dari  konsep  pemaafan  dalam  islam      sejalan      dengan      Sistem Peradilan      Pidana      Anak      yaitu      tidak  melakukan    penyelesaian    didalam pengadilan    melainkan    diluar  pengadilan  yang  melibatkan  korban,  pelaku  dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum islam maupun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi”  dimana  pelaku,  korban,  aparat  penegak    hukum    dan    masyarakat luas    berpartisipasi    secara    langsung  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana.  Pada intinya  dari  sini  bisa  dilihat  antara  keduanya  baik  restorative  justice  dalam  hukum pidana islam dan Sistem   Peradilan   Pidana   Anak   sama-sama   menggunakan konsep  pemaafan  baik  dalam  Islam  mengacu  dalam  surat  Al-Baqarah  (2):  178-179 dan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengacu  pada  Pasal  1  angka  6  yang berbunyi:  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Dari  pasal  tersebut  yang  dimaksud  frasa  bukan  pembalasan  yaitu  bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai
dengan menerapkan konsep pemaafan kepada pelaku. Pendekatan restorative justice dimana  seorang  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Kesimpulan
Restorative  justice  (Keadilan  restoratif)  yang  terdapat  di  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sesuai  dengan  hukum  islam,  yang  mana  restorative  justice yang  terdapat  dalam  SPPA  tersebut  merupakan  sebuah  penyelesaian  yang keseluruhannya  berdasarkan  pada  nilai-nilai  pemaafan  atau  perdamaian.  Hal pemaaf  dan  perdamaian  ini  telah  lebih  awal  diatur  dan  di  implementasikan  di dalam ranah hukum kepidanaan islam melalui hukum Qisas dan Diyat yang diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178-179.

## DAFTAR PUSTAKA
Amdani    Yusi  (2016),    Konsep    Restorative    Justice    Dalam    Penyelesaian    Perkara Tindak  Pidana  Pencurian Oleh  Anak  Berbasis Hukum  Islam   Dan  Adat Aceh,  Al- Adalah, Vol. XIII Nomor. 1.
D.  S.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur  (2011),  Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia, Bandung: Indi Publishing.
Departemen    Agama    Republik    Indonesia  (2009),    Al-Qur’an    dan    Terjemahnya, Bandung: Syaamil Qur’an.
Dyah  Indria  Kusuma  Wardhani  (2016),  Peran  Masyarakat  Dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana    Anak    Melalui    Peradilan    Restoratif,    Naskah    Publikasi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
Ferli  Hidayat  (2013),  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia. https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem- peradilan-pidana- anak-diindonesia/, diunduh tanggal 27 Februari 2021.
Fitriani   Latifa (2012),   “Islam   Dan   Keadilan   Restoratif   Pada   Anak   Yang Berhadapan Dengan  Hukum”,  Jurnal  Agama  dan Hak  Azazi  Manusia,  Yogyakarta.
Kuat Puji Prayitno (2012), Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan  Hukum  in  Concreto),  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor. 3.
Nandang  Sambas (2013),  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  instrument Internasional  Perlindungan  Anak  serta  Penerapannya,  Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
Nor  Soleh  (2015),  Restorative  justice  dalam  Hukum  Pidana  Islam”  Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2.
Pradityo  Randy  (2016),  Restorative  justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”,
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 Nomor. 3.
R.  Wiyono (2016),  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Robert  Andriano  Piodo  (2014),  Penuntutan  Terhadap  Perkara  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Lex Crimen.
Setya  Wahyudi  (2011),  Implementasi  Ide  Disversi  dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Bublishing.
Soerjono Soekanto  Sri Mamudji (2013), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja grafindo persada.
Zainuddin Ali (2008),  Hukum  Islam  :  Pengantar Ilmu  hukum  Indonesia,  Jakarta  : Sinar Grafika.