## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PENATAAN RUANG
Ghozali * 1
1 Prodi Arsitektur UNSIQ
Info artikel : diterima tanggal : 16 November 2011, diterbitkan tanggal 03 Desember 2010

## Abstrak
Keterkaitan antara penataan ruang dengan pengembangan perumahan dan permukiman sangat erat karena penataan  ruang  merupakan  dasar  dari  penentuan  kebijakan  dalam  pembangunan  perumahan.  Apalagi dengan  adanya  era  globalisasi  yang  semakin  membuat  perumahan  semakin  dibutuhkan  menyebabkan semakin  besarnya  tantangan  dalam  penataan  ruang.  Penguatan  peran  masyarakat,  serta  prinsip-prinsip kebijakan penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sektoral khususnya yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman diperlukan agar terbentuk tata ruang yang ideal.
Kata Kunci : Kebijakan, Perumahan, Tata Ruang

## Abstract
The  relationship  between  spatial  planning  and  housing  and  settlement  development  is  very  close  because spatial planning becomes the basis for determining policies in housing development. Moreover, with the era of globalization which increasingly makes the need for housing increasing, this raises even greater challenges in spatial planning. Strengthening the role of the community and the principles of spatial planning policies as a reference  for  the  implementation  of  sectoral  development,  especially  those  related  to  the  housing  and settlement sector, are needed to form ideal spatial planning.

## Keywords: Policy, Housing, Spatial Planning

## PENDAHULUAN
Masalah  perumahan  tentunya  dihadapi  oleh semua  orang  dan  semua  pihak.  Dalam  kehidupan sehari-hari,  masalah  perumahan  yang  ada  cukup beragam, tergantung dari para-pihak yang berkepentingan.  Berbagai  kelompok  di  masyarakat memiliki  masalahnya  sendiri  yang  berbeda-beda. Mulai  dari  para  lajang,  kalangan  pedagang,  para pekerja  industri,  kalangan  profesional,  kelompok penglaju  (commuter),  para  pegawai  negeri,  para prajurit dan polisi, dan sebagainya.
Masalah bagi keluarga-keluarga berpendapatan rendah  adalah  sulitnya  menemukan  tempat  tinggal yang layak dan terjangkau di dekat tempat kerjanya, khususnya  di  perkotaan.  Sedangkan bagi keluarga- keluarga miskin masalah yang dihadapi adalah tidak dijumpainya  pilihan  tempat  tinggal  yang  aman  dari penggusuran.  Mereka  juga  menghadapi  masalah pengusuran  itu  sendiri.  Para  pemuda  menghadapi masalah sulitnya menemukan sebuah rumah mungil yang layak dan terjangkau sebagai tempat tinggal di masa magang sebagai keluarga baru. Para orangtua juga  selalu  risau  melihat  kenyataan  sulitnya  anak- anaknya  memperoleh  tempat  tinggal  setelah menikah,  sehingga  selalu  berupaya  mendapatkan uang yang banyak untuk membantu memenuhinya.
Masyarakat menghadapi masalah dan berupaya  mengatasinya  sendiri-sendiri  dengan berbagai  sumberdaya  yang  dimiliki  dan  berbagai
cara  yang  dipandang  memungkinkan,  sesuai  latar belakang budayanya masing-masing. Para orangtua yang  mampu  akan  mengumpulkan  uang  dan membeli tanah yang banyak atau membelikan rumah untuk anak-anaknya yang telah menikah. Profesional muda  bekerja  keras  dan  menabung  untuk  bisa mendapatkan rumah. Para keluarga muda berpindah-pindah kontrakan hingga mampu memiliki rumah  sendiri  setelah  beberapa  masa  yang  tidak pasti  lamanya.  Keluarga-keluarga  miskin  yang kurang berpendidikan terperangkap ke dalam dunia informal  perkotaan.  Bagi  mereka  memperoleh tempat  tinggal  secara  informal  di  bantaran  sungai dan  lahan  yang  tidak  terawasi,  adalah  solusi.  Di tengah ketidakberdayaannya menghadapi kehidupan  kota  yang  serba  formal,  mereka  tetap membayar  meskipun  secara  informal.  Yang  pasti, mereka tidak mengerti arti kata formal dan informal.
Masalah  bagi  para  pengembang  perumahan lain lagi, yaitu ketidak jelasan proses perijinan dalam usaha  di  bidang  perumahan. Sedangkan  bagi  bank yang menjalankan bisnis bank di bidang perumahan, menghadapi masalah sulitnya mendapatkan sumber dana  jangka  panjang  yang  sesuai  dengan  karakter kredit perumahan, serta adanya kemungkinan kredit macet.

## METODE
Artikel  menggunakan  metode  pembahasan literatur.  Pembahasan  ini  merupakan  pembahasan yang  berdasarkan  pada  referensi.  Pembahasan lapangan digunakan untuk melengkapi pembahasan literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbagai  literatur  kebijakan  publik  menggaris bawahi  bahwa  memahami  permasalahan  secara tepat  merupakan  kunci  mengembangkan  kebijakan publik  yang  efektif.  Berbagai  persoalan  publik membutuhkan  penanganan  melalui  kebijakan  yang disusun  di  atas  rumusan  masalah  yang  tepat. Sebagai salah satu sektor publik, sektor perumahan rakyat juga membutuhkan perumusan masalah yang tepat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah justru sulitnya  merumuskan  masalah  yang  dihadapi  di sektor perumahan rakyat.
Di  berbagai  negara,  peran  pemerintah  dalam bidang perumahan yang pertama-tama dikembangkan  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan perumahan  bagi  para  pegawai  negara,  termasuk tentara  dan  polisi.  Namun  peran  pemerintah tentunya  bukan  sebatas  itu.  Masalah  perumahan yang dihadapi pemerintah pertama-tama didasarkan pada  visi  negara  terhadap  perumahan  rakyatnya, yaitu  merumahkan  seluruh  rakyatnya  secara  layak (housing the people rather than building the houses). Pemenuhan visi perumahan rakyat yang diamanatkan negara pada pemerintah ini berhadapan dengan ragam kebutuhan dan masalah yang  dihadapi  masyarakat  seperti  diatas.  Inilah tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  dan  menjadi dasar  pertimbangan  dalam  merumuskan  kebijakan publik.
Berbagai  kajian  sosial  dan  ekonomi  dari kebijakan perumahan telah menunjukkan kompleksnya masalah perumahan. Ragam kebutuhan  perumahan  tidak  dapat  diintervensi secara  sederhana  dengan  rumusan  kebijakan seperti:  memenuhi  kebutuhan  rumah  untuk  seluruh rakyat. Masalahnya adalah, penyediaan perumahan merupakan proses sekaligus produk yang ditentukan oleh  berbagai  bentuk  kebijakan  publik  yang  ada  di berbagai  sektor,  seperti  misalnya  pertanahan, pembiayaan, infrastruktur, perindustrian dan perdagangan, industri konstruksi, lingkungan, kesehatan,  pemerintahan  daerah,  dan  sebagainya. Lebih jauh, perumahan merupakan komoditi properti yang  memiliki  perilaku  pasar  yang  tertentu  pula, sehingga  disebut  sebagai  pasar  perumahan. Sehingga dalam aspek tertentu, kebijakan perumahan  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk mempengaruhi pasar perumahan.
Meskipun menghadapi masalah yang kompleks, khususnya  jika  dilihat  dari  sisi  pengelolaan kelembagaan  dan  kerangka  peraturannya,  kajian- kajian mengenai kebijakan perumahan tidak pernah surut. Studi kebijakan perumahan di berbagai negara telah  menghasilkan  literatur  yang  banyak  sekali.
Namun  dari  semua  literatur  tersebut,  tidak  ada satupun  kerangka  analisis  yang  memadai  yang dapat digunakan untuk memahami akibat-akibat dan bentuk-bentuk interaksi dari berbagai kebijakan multi sektor tersebut secara tepat. Memahami permasalahan  secara  tepat  merupakan  kunci mengembangkan kebijakan publik yang efektif. Inilah tantangan  kebijakan  perumahan  sebagai  kebijakan publik yang efektif.
Menghadapi  multidimensi  dan  multisektor permasalahan yang demikian, ada beberapa pilihan bentuk  kebijakan  yang  dapat  diambil.  Pertama adalah  dengan  tidak  memilih  bentuk  kebijakan tertentu, melainkan menempatkan kebijakan perumahan  rakyat  sebagai  koordinasi  kebijakan (policy coordination). Dalam pengertian ini, pengembangan  kebijakan  perumahan  dilakukan dengan mengkoordinir berbagai kebijakan lain untuk mencapai target-target tertentu. Target-target tertentu ini, termasuk di dalamnya mengenai standar dan  indikator  yang  ditetapkan,  juga  tidak  mudah dirumuskan,  baik  oleh  kementerian  perumahan maupun  disepakati  oleh  multi  sektor  dalam  suatu koordinasi kebijakan.
Secara  umum,  dari  perspektif  koordinasi kebijakan,  berbagai  kebijakan  terkait  perumahan rakyat  dapat  digolongkan  atas  tiga  kelompok kebijakan.  Pertama  adalah  kelompok  kebijakan masukan  (input)  dalam  proses  perumahan,  seperti pertanahan,  infrastruktur,  perhubungan,  tata  ruang dan  pengembangan  kawasan,  dan  pembiayaan. Kedua  adalah  kelompok  kebijakan  keluaran  atau arah kebijakan perumahan, yaitu arah pembangunan yang  melalui  bidang-bidang  tersebut  kebijakan sektor perumahan dikembangkan. Contohnya seperti  perindustrian,  perkotaan,  pengembangan kawasan khusun, pertanian dan pedesaan, kelautan dan  perikanan,  ketenagakerjaan,  pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kelompok  kebijakan  ketiga  adalah  kelompok kebijakan  pendukung  seperti  lingkungan  hidup, pengairan  (dalam  rangka  menyelesaikan  masalah bantaran  sungai  perkotaaan),  pendidikan  dan kesehatan, dan sebagainya. Pilihan terhadap bentuk kebijakan  perumahan  seperti  ini  mensyaratkan koordinasi kebijakan perumahan rakyat yang secara efektif  dapat  menggerakkan  ketiga  kelompok kebijakan tersebut.
Ketiga, adalah dengan memilih bentuk kebijakan  tertentu  berdasarkan  keinginan  politik yang  kuat  untuk  memenuhi  visi  negara  terhadap perumahan  rakyat.  Keinginan  politik  yang  kuat  ini tentunya  ditindaklanjuti  oleh  perumusan  kebijakan yang  baik  serta  diimplementasi  secara  terencana dalam bingkai kelembagaan dan kerangka peraturan yang memadai. Beberapa bentuk kebijakan tertentu tersebut adalah seperti kebijakan perumahan umum (public  housing),  kebijakan  fasilitasi  perumahan swadaya (self-help housing facilitation) dan kebijakan  fasilitasi  pasar  perumahan  (housing market facilitation).
Di  dalam  perkembangannya,  Indonesia  sudah mengalami  berbagai  bentuk  kebijakan  perumahan tersebut.  Baik  koordinasi  kebijakan  atau  kebijakan koordinatif,  kebijakan  perumahan  umum,  kebijakan fasilitasi  pasar  perumahan  dan  kebijakan  fasilitasi perumahan  swadaya.  Namun  belum  ada  satu  pun bentuk  kebijakan  yang  berkembang.  Koordinasi kebijakan  pernah  berkembang  beberapa  waktu. Adapun  kebijakan  yang  digunakan  hingga  kini adalah  fasilitasi  pasar  perumahan,  meskipun  tidak kunjung  menghasilkan  pasar  perumahan  yang bekerja secara efektif.
Ada  pandangan  yang  mengatakan  justru keadaan  ini  menunjukkan  ketidakjelasan  landasan ideologi  dari  kebijakan  perumahan  di  tanah  air. Pandangan  demikian  hanya  benar  jika  asumsi bahwa  Pancasila  adalah  ideologi  yang  tidak  jelas. Justru pilihan-pilihan kebijakan perumahan tersebut adalah konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menganut  ideologi  Pancasila.  Kita  tidak  menganut kebijakan perumahan umum (public housing) semata sebagaimana diterapkan di negara-negara komunis dan sosialis. Indonesia juga tidak menganut ideologi liberal  yang  menyerahkan  seluruhnya  kepada mekanisme  pasar.  Sila  Kelima  Pancasila  lebih mendekatkan landasan ideologi kebijakan perumahan  seperti  yang  diterapkan  di  negara- negara  kesejahteraan.  Negara  menjamin  terpenuhi kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya kebutuhan perumahannya secara layak dan terjangkau  melalui  harmoni  dari  berbagai  bentuk kebijakan tersebut.
Seperti disebutkan, Indonesia sudah mengalami berbagai  bentuk  kebijakan  perumahan,  namun belum berkembang secara memadai dan terlembagakan  dengan  baik.  Sedangkan  jumlah penduduk  terus  bertambah,  perkotaan  semakin mendominasi bentuk permukiman. Tantangan pemenuhan  ragam  bentuk  kebutuhan  perumahan rakyat terus berkembang. Namun pasar perumahan tidak kunjung dapat diregulasi secara efektif.
Pada tahun 1974 dengan dibentuknya Perumnas  sebagai  pengembang  perumahan  plat merah (baca sektor publik) dan ditugaskannya BTN sebagai  bank  perumahan,  tampaknya  pemerintah mulai  meletakkan  kebijakan  perumahan  umum.  Di berbagai  negara  maju  yang  ditandai  dengan kemajuan  sektor  perumahannya,  berkembangnya kebijakan  perumahan  umum  ditandai  dengan berkembangnya  kapasitas  pengembang  publik (Perumnas)  nya,  termasuk  dalam  penguasaan tanah,  arah  pengembangan  kawasan  yang  efektif, pembangunan flat-flat (rumah susun) sewa, pengembangan  kota-kota  baru  dan  pengelolaan bangunan  dan  kawasan  perumahan.  Sebagai perbandingan,  di  Jepang  yang  merupakan  negara kesejahteraan, UR (Urban Renaissance, Perumnasnya Jepang) adalah pengembang perumahan  yang terbesar  dan tidak ada  yang  lebih besar daripadanya. Perkembangannya dapat dilihat dari  perubahan  namanya  yang  sejalan  dengan progresifitas  dinamika  visinya.  Awalnya  bernama
HUDC (Housing and Urban Development Corporation),  lalu  berubah  menjadi  UDC  (Urban Development Corporation), dan kini berubah menjadi UR.
Kebijakan perumahan umum di Indonesia tidak berkembang  alias  bantet.  Istilah  perumahan  umum saja  pun  menjadi  aneh  terdengarnya.  Fenomena perumahan  umum  seperti  itu  hanya  dialami beberapa  tahun,  yaitu  sekitar  tahun  1974  sampai sekitar  awal  tahun  1980-an,  yang  ditandai  dengan penguasaan  tanah  yang  semakin  banyak  dan pembangunan  rumah-rumah  susun.  Selebihnya, Perumnas  dan  BTN  justru  terperosok  ke  dalam bentuk  kebijakan  perumahan  yang  lain,  yaitu fasilitasi pasar perumahan yang tanggung.
Fenomena  kebijakan  salah  kamar  ini  tidak disadari  karena  memang  tidak  ada  evaluasi kebijakan perumahan yang memadai. Perumnas dan BTN  telah  salah  kamar  ditandai  dengan  ritual tahunan dalam bentuk pembangunan RSS-milik dan penggelontoran  subsidi  KPR.  Pembangunan  RSS- milik oleh Perumnas setiap tahunnya menghabiskan dana-dana  yang  tidak  diketahui  publik,  yaitu  dalam bentuk  dana  Public  Service  Obligation  (PSO)  yang bersumber  dari  APBN  untuk  menambal  ketekoran Perumnas. Aset tanah bukan hanya tidak berkembang, namun semakin mengkeret. Sedangkan  ritual  tahunan  penggelontoran  subsidi (KPR)  kepada  BTN  membuat  BTN  berada  di simpang  jalan.  BTN  semakin  terseret  ke  dalam mekanisme  perbankan  yang  tidak  ramah  pasar. Dihentikanya sumber KPR dari BLBI sering diajukan sebagai  alasannya.  Kebijakan  salah  kamar  telah membuat  Perumnas  dan  BTN  sebagai  aktor  yang terkatung-katung dalam pusaran pasar properti yang liberal.  Sebagai  wujud  kebijakan  fasilitasi  pasar perumahan  tidak  efektif  (tanggung),  sebagai  wujud kebijakan perumahan umum tidak kena.
Di sisi lain, kebijakan fasilitasi pasar perumahan juga  belum  berkembang.  Pasar  primer  perumahan belum  berjalan  secara  berkelanjutan  selain  terus bergantung  pada  ritual  subsidi  KPR  dan  kawasan perumahan RSS  yang lambat berkembang, bahkan banyak  yang  tidak  berkembang  alias  mangkrak. Menteri  Perumahan  bisa  saja  mengira  bahwa memperjuangkan  subsidi  KPR  ini  adalah  tugas utamanya  setiap  tahun  pada  saat  rapat  kabinet. Padahal fasilitasi pasar perumahan masih menyisakan banyak sekali agenda kebijakan, seperti fasilitasi pasar pertanahan, fasilitasi sumber-sumber dana,  stimulasi  industri  konstruksi,  koordinasi standar,  dan  sebagainya.  Ketika  pasar  primer perumahan belum berjalan dengan baik, pemerintah sudah  mulai  membangun  sistem  pasar  sekunder pembiayaan  perumahan  dengan  mendirikan  PT. SMF. Dalam sebuah diskusi, seorang petinggi SMF justru  menuding  belum  bekerjanya  pasar  primer perumahan sebagai akar masalah sulit berkembangnya pasar sekunder pembiayaan perumahan.
Demikian  juga  dengan  kebijakan  fasilitasi perumahan  swadaya  yang  baru  terbentuk  dalam
struktur Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2005,  masih  belum  berkembang  dan  tidak  memiliki mekanisme  dan  target  kelompok  sasaran  yang cukup  jelas.  Kekeliruan  utama  fasilitasi  perumahan swadaya  adalah  sama  sekali  menghindari  fasilitasi perumahan  informal  (ilegal  atau  squatter).  Bahkan tidak  ada  respon  sedikitpun  terhadap  fenomena penggusuran  yang  semakin  menjadi-jadi.  Padahal paradigma perumahan swadaya menghormati penyediaan perumahan secara mandiri oleh masyarakat,  yang  seharusnya  dipandang  sebagai suatu proses alami. Definisi formal maupun informal bukanlah  kategorisasi  penting  dari  sudut  pandang ini.  Definisi  pentingnya  adalah  keberdayaan  dan ketidakberdayaan.  Dengan  demikian,  permukiman informal  harus  menjadi  target  utamanya  karena komunitas  permukiman  dan  proses  perumahan informal adalah yang paling tidak berdaya menghadapi pasar perumahan.
Kebijakan fasilitasi perumahan swadaya hendaknya melakukan napak tilas sejarahnya. Perlu secara  konsekuen  mengikuti  landasan  pemikiran pemberdayaan yang melatarinya. Fasilitasi perumahan  swadaya  seharusnya  berfokus  pada proses formalisasi dan regularisasi melalui pendekatan  pemberdayaan.  Dengan  demikian fasilitasi perumahan swadaya justru harus menempatkan  penanganan  permukiman  informal sebagai perhatian utamanya, bukan yang lain.
Di antara berbagai bentuk kebijakan perumahan yang  masih  sebagian-sebagian  dijalankan  tersebut, dapat  dicatat  bahwa  bentuk  kebijakan  yang  paling efektif yang pernah dijalankan adalah dalam bentuk koordinasi  kebijakan  perumahan  pada  masa pemerintahan Orde Baru. Peran koordinasi kebijakan  perumahan  dijalankan  oleh  Menteri Perumahan  melalui  sebuah  badan  yaitu  BKP4N (Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan  dan  Permukiman  Nasional)  yang sebelumnya  bernama  BKPN  (Badan  Kebijakan Perumahan  Nasional).  Namun  kinerja  koordinasi yang cukup efektif lebih karena didukung oleh faktor kepemimpinan  seorang  Menteri  Perumahan.  Dapat dicatat  bahwa  figur-figur  Menpera  terdahulu  seperti Cosmas Batubara, Siswono Judohusodo dan Akbar Tanjung  adalah  tokoh-tokoh  berpengaruh  yang memiliki  kepemimpinan  yang  kuat.  Pada  masa  itu ketiganya juga menempati posisi sebagai Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Sebagai catatan, efektifitas koordinasi  pada  masa  itu  belum  didukung  oleh mekanisme koordinasi yang efektif dan terlembagakan.  BKP4N  mulai  meredup  di  masa kepemimpinan Dirjen Permukiman di era Departemen  Kimpraswil  tahun  2000-2004.  Kini BKP4N tidak pernah terdengar lagi.
Sebagai  salah  satu  sektor  publik,  sektor perumahan rakyat  di Indonesia  menghadapi masalah  yang  kompleks.  Perlu  diperhatikan  bahwa strategi  menghadapi  masalah  yang  kompleks  jauh lebih  penting  dibanding  merumuskan  berbagai strategi  penanganan  berbagai  masalah  yang dipandang secara parsial. Perkembangan kebijakan
perumahan di Indonesia hendaknya tidak menghasilkan kumpulan aksi  yang involutif semata. Sebelum  menyusun  strategi  menghadapi  masalah yang kompleks, dan sebelum menentukan arah dan bentuk  kebijakan  perumahan  yang  mantap,  perlu lebih  dulu  mengenal  karakter  (nature)  dari  sebuah masalah kebijakan yang kompleks.
Setidaknya  ada  tiga  masalah  mendasar  yang saling  terkait  satu  sama  lainnya,  yang  memberi karakter  masalah  kompleks  kebijakan  perumahan. Masalah  dasar  pertama  adalah  masih  kurangnya pemahaman  akan  sektor  perumahan  itu  sendiri, terutama di kalangan pihak-pihak terkait pembuatan kebijakan.  Masalah  dasar  kedua  adalah  masalah politik, yang terkait dengan masalah dasar pertama. Akibat  belum  berkembangnya  pemahaman  yang komprehensif, intervensi politik di bidang perumahan cenderung  mengambil  langkah-langkah  praktis. Masalah  dasar  ketiga  adalah  masalah  pengelolaan kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi. Adanya masalah  dasar  pemahaman dan  politik praktis turut menambah kompleksitas proses pembuatan kebijakan perumahan.
Dalam  situasi  seperti  ini,  bidang  perumahan rakyat  potensial  untuk  diselenggarakan  secara parsial dan didominasi oleh aktor dan program favorit tertentu  saja.  Kebijakan  perumahan  terperangkap oleh  masalah-masalah  teknis  yang  tak  pernah terselesaikan. Urusan perumahan rakyat terpinggirkan di
antara agenda-agenda pembangunan  lainnya.  Padahal,  pembangunan perumahan mendominasi proses pengkotaan (urbanisation) yang secara terus menerus mengkonversi lingkungan alam dan berbagai sumber daya  alam,  dana  dan  sumber  daya  lain  menjadi lingkungan binaan (built environment). Pembangunan  perumahan  yang  parsial  hanya menghasilkan  mosaik  lingkungan  binaan  yang semrawut  dan  justru  menjadi  sumber  bencana. Pembangunan  perumahan  merupakan  instrumen strategis  bukan  hanya  untuk  membangun  sumber daya  manusia  Indonesia,  namun  sekaligus  untuk mewujudkan lingkungan binaan yang dapat menjadi aset  sekaligus  mesin  pembangunan  sosial  dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Sebagai  contoh  kebijakan  perumahan  yang parsial  adalah  kebijakan  kontemporer  mengenai pembangunan  rusunami.  Peraturan  tata  ruang  dan bangunan  justru  dipandang  sebagai  kendala. Padahal,  akibat  kurang  memperhatikan  tata  ruang dan  peraturan  bangunan,  program  rusunami  yang dikembangkan  secara  sporadis  justru  memberi dampak penting terhadap daya dukung kawasan dan keberlanjutan  pengelolaan  bangunan.  Kesalahan mendasar  dari  kebijakan  rusunami  adalah  fasilitasi pasar perumahan secara berlebihan, yang seharusnya diarahkan kepada dukungan pengembangan kebijakan perumahan umum. Melesetnya  kelompok  sasaran  dan  hilangnya pemasukan  negara  yang  besar  akibat  insentif berbagai  pajak,  sangat  tidak  sebanding  dengan hilangnya  kesempatan  untuk  memupuk  kebijakan
perumahan  umum  dan  tetap  tidak  terpenuhinya kebutuhan  perumahan  dari  kelompok  sasaran secara efektif. Tower-tower megah bisa saja  berdiri sebanyak  seribu  buah,  namun  prioritas  kebutuhan perumahan  rakyat  tetap  tidak  terpenuhi.  Kebijakan tidak  melembaga.  Kota-kota  tumbuh  menjalar  dan tidak  berubah  menjadi  aset  yang  dapat  diandalkan sebagai mesin pembangunan ekonomi.
Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah:
Gambar 1. Permasalahan di lapangan
Ukuran  bangunan  yang  sangat  sempit,  tidak memenuhi  standard  untuk  bangunan  layak  huni. Rumah  yang  berhimpitan  satu  sama  lain  membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran. Sarana  jalan  yang  sempit  dan  tidak  memadai. Jaringan  drainase  yang  tidak  memadai.  Kurangnya suplai  air  bersih.  Jaringan  listrik  yang  semrawut. Fasilitas MCK yang tidak memadai
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada  dasarnya  kemiskinan  dapat  ditanggulangi dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dan  pemerataan,  peningkatan  lapangan  pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan  dasar  bagi  kelompok  miskin  dan pengembangan institusi
penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan  serta  usaha  perbaikan  perumahan  dan lingkungan pemukiman pada umumnya.
Cara Mengatasi Permukiman Kumuh: 1)Program  Perbaikan  Kampung,  yang  ditujukan untuk  memperbaiki  kondisi  kesehatan  lingkungan dan sarana lingkungan yang ada. 2)Program uji coba peremajaan  lingkungan  kumuh,  yang  dilakukan dengan  membongkar  lingkungan  kumuh  dan perumahan  kumuh  yang  ada  serta  menggantinya dengan rumah susun yang memenuhi syarat.

## KESIMPULAN
Dalam  menghadapi  kompleksitas  masalah kebijakan  seperti  ini,  kita  tidak  memiliki  informasi yang  memadai  mengenai  sebab  dan  akibat  dari suatu masalah. Sebelumnya telah disebutkan, tidak ada satupun kerangka analisis yang memadai yang dapat digunakan untuk memahami akibat-akibat dan
bentuk  interaksi-interaksi  dari  berbagai  kebijakan multi  sektor  yang  terkait  bidang  perumahan  rakyat secara tepat.
Pengembangan  kebijakan  perumahan  rakyat perlu  didukung  oleh  mekanisme  koordinasi  yang efektif, melalui pemetaan multi kebijakan, perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-  kesepakatan,  rencana  dan  program bersama.  Perlu  terus  dipupuk  kemampuan  yang tinggi  untuk  mengelola  kompleksitas  masalah- masalah  mendasar  yang  ada,  sejak  dari  hulunya. Membuka  ruang  dialog,  pemetaan  ragam  masalah dan pelaku-pelaku secara partisipatif, mengkaji dan mengembangkan  jejaring  relasi-relasi  yang  ada, membangun
kepedulian seiring dengan pemahaman,  merupakan  langkah  awal  yang diperlukan untuk
menghadapi kompleksitas permasalahan perumahan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ami-archuek.  2009.  Permukiman  Kota.  (http://ami- archuek06.blogspot.com) Chyntiawati, deby. 2009. Masalah Sosial
Permukiman Kumuh. Fitrilubis,  Nurul.  2009.  Pembangunan  Dengan Sistem Partisipasi Masyarakat Sebagai Salah Satu  Usaha  Untuk  Meningkatkan  Dan Memperbaiki Kehidupan Masyarakat Permukiman Kumuh. Qurow-yun.  2009.  Fenomena  Masyarakat  Miskin Perkotaan. (http://qurow- yun.blogspot.com/2009/05/fenomena- masyarakat-miskin- perkotaan.html) Rukmana, Deden.2008. Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Perkotaan.
(http://dedenrukmana.wordpress.com/)
Tribun-Timur.  8  oktober  2009.  Kawasan  Kumuh Perkotaan. (http://www.tribun- timur.com/read/artikel/51720,