## Al-Mizan
(e-Journal)

## Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
Abdurrahman Abubakar Bahmid 1 , Kurniati 2 , Misbahuddin 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar email: abdurrahman.bahmid@gmail.com; kurniati@uin-alauddin.ac.id; misbahuddin@uin-alauddin.ac.id
Author Correspondence: abdurrahman.bahmid@gmail.com
Abstract: This research aims to understand the sociological phenomenon of splinter sects  in  Islam  with  the  dynamics  of  the  existence  of  the  Qadian  Ahmadiyah  in Indonesia  as  the  object  of  study.  The  growth  of  Islamic  sects  is  part  of  social interaction  and  religious  teachings  that  become  a  treasure  of  Islamic  theological thought,  such  as  Ahmadiyah.  As  a  religious  organization,  the  existence  of Ahmadiyah, especially the Qadian sect, raises interesting sociological phenomena to be  studied.  Considering  that  each  sect  has  a  different  social  character  at  the beginning of its birth, so did the Ahmadiyah. sociologically Ahmadiyya is a portrait of the struggle of Islam in India with the theological character that surrounds it. This study  is  library  research  that  aims  to  analyze  the  history  of  Islamic  theological thought using a social approach. The existence of Ahmadiyah continues to generate pros and cons among Indonesian Muslims. The issuance of MUI Fatwa and SKB of 3  Ministers  became  the  legitimization  of  Ahmadiyah's  policy  to  be  heretical  and prohibited in Indonesia. The social impact is that the prohibition and misdirection of Ahmadiyah  congregations  have  created  a  bad  stigma  in  society.  Until  now, Ahmadiyah  congregations  and  other  Muslim  communities  still  have  unfavorable relations,  often  leading  to  conflict.  However,  not  all  regions  in  Indonesia  are negative.  Some  areas  have  a  positive  environment  towards  the  Ahmadiyah Congregation.
Keywords:    Cult;  Ahmadiyah  Qadian;  Social  Phenomenon;  MUI  Fatwa;  SKB  3 Ministers

## The Phenomenon of Splinter Sects in Islam: Sociological Dynamics of the Existence of Ahmadiyah Qadian Indonesia Perspective Fatwas and SKB of 3 Ministers
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  sosiologis  aliran sempalan dalam Islam dengan dinamika eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia sebagai objek kajian. Tumbuhnya aliran Islam adalah bagian dari interaksi sosial dan ajaran agama yang menjadi khazanah pemikiran teologi Islam, seperti Ahmadiyah.
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
Sebagai  sebuah  organisasi  keagamaan,  eksistensi  Ahmadiyah  khususnya  aliran Qadian menimbulkan fenomena sosiologis yang menarik dikaji. Mengingat masing- masing aliran memiliki karakter sosial berbeda pada awal kelahirannya, begitu juga Ahmadiyah.  secara  sosiologis  Ahmadiyah  adalah  potret  dari  pergulatan  Islam  di India  dengan  karakter  teologis  yang  melingkupinya.  Kajian  ini  merupakan  studi pustaka yang bertujuan untuk menganalisa sejarah pemikiran teologi Islam dengan menggunakan pendekatan sosial. Eksistensi Ahmadiyah masih terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat muslim Indonesia. Lahirnya Fatwa MUI dan SKB Tiga  Menteri  menjadi  legitimasi  kebijakan  jemaat  Ahmadiyah  menjadi  sesat  dan dilarang kehadirannya di Indonesia. Dampak sosialnya, pelarangan dan penyesatan jemaat Ahmadiyah membuat  stigma buruk di  masyarakat. Hingga saat ini  jemaat Ahmadiyah  dengan  masyarakat  muslim  lainnya  masih  memiliki  hubungan  yang kurang baik, seringkali berujung konflik. Meski demikian, tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah.
Kata Kunci:  Aliran Sempalan; Ahmadiyah Qadian; Fenomena Sosial; Fatwa MUI, SKB 3 Menteri

## A. Pendahuluan
Agama,  menurut  para  antropolog  dan  sosiolog,  adalah  sebuah  sistem kepercayaan  yang  diadopsi  oleh  sebuah  kelompok  atau  masyarakat  dan dimanifestasikan  dalam  tindakan  ketika  menginterpretasikan  dan  merespons  apa yang  dianggap  dan  dipercayai  sebagai  sesuatu  yang  sakral  dan  supernatural.  Dari pengertian  tersebut,  perubahan  persepsi  dan  keyakinan  agama  sangat  mungkin terjadi. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi atau perbedaan penafsiran dan cara pandang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, meskipun kitab sucinya tidak pernah berubah. 1
Membahas  sekte-sekte  atau  aliran  keagamaan  dan  kepercayaan  seperti menyatukan  kepingan-kepingan  yang  tak  terpisahkan  dari  sejarah  budaya  Islam, Islam.  Sejarah  mencatat  bahwa  sekte-sekte  berkembang  dalam  Islam  setelah wafatnya Nabi, dengan alasan utama adalah kekosongan otoritas keagamaan. Nabi Muhammad,  sebagai  otoritas  dalam  memutuskan  masalah-masalah  sosial- keagamaan, menjadi rujukan dalam setiap perselisihan atau masalah yang dihadapi
1 Abdurrahman Masud, “Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan,” Dialog 68, Tahun XXXII, Nopember 2009: 41 – 64.
masyarakat.  Namun,  setelah  wafatnya  Nabi  saw.,  perpecahan  mulai  muncul.  Para sahabat mulai berdebat dan mempertanyakan siapa yang seharusnya menggantikan Nabi dalam mengambil dan menjawab masalah-masalah sosial-keagamaan. 2
Istilah  “gerakan  sempalan”  atau  gerakan  sektarian  menjadi  populer  di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  sebagai  sebutan  untuk  berbagai  gerakan atau aliran keagamaan yang dianggap “aneh”, yaitu berbeda dengan aqidah, ibadah, praktik atau cara pandang mayoritas masyarakat. 3 Kelompok sempalan juga secara umum dianggap sebagai kelompok yang ajarannya bertentangan dengan ajaran yang dikembangkan  oleh  kelompok  mayoritas.  Pada  umumnya  kelompok  sempalan bersifat eksklusif, dengan loyalitas yang sangat tinggi terhadap pimpinannya. Selain itu, kelompok ini memahami ajaran agama dengan cara yang sangat tekstual-literal dan menghindari penafsiran kontekstual dan fungsional terhadap ajaran agama. 4
Kemunculan  beberapa  aliran  kepercayaan  melalui  interaksi  dengan  ajaran agama merupakan bagian dari respon terhadap ajaran agama dan menjadi dasar dalam menanggapi  gejala  sosial  keagamaan.  Dalam  hal  ini,  latar  belakang  keilmuan individu  mempengaruhi  hasil  pembacaan.  Penggunaan  teori  dan  metodologi  akan mendukung dalam menentukan hasil pembacaan, seperti munculnya Syi'ah, Sunni, Qadiriyah  dan  Ahmadiyah.  Interaksi  antara  bacaan  dan  ajaran  agama  telah membentuk  perilaku  dan  menjadi  legitimasi  untuk  berargumentasi  ketika  isu-isu sosial-keagamaan  muncul.  Oleh  karena  itu,  kemunculan  Ahmadiyah  sebagai khazanah  pemikiran  teologi  Islam  tidak  dapat  dihindari  dan  tidak  tertutup kemungkinan akan muncul aliran-aliran baru dengan karakter ajaran yang berbeda. Mengingat perubahan sosial terus terjadi di era global. 5
2 Moh  M uhtador,  “A hmadiyah  dalam  Lingkar  Teologi  Islam:  Analisis  Sosial  Atas  Sejarah Munculnya Ahmadiyah," Aqlam: Journal of Islam and Plurality 3, no. 1 (2018): 30-43.
3 Martin  van  Bruinessen,  “Gerakan  Sempalan  Di  Kala ngan  Ummat  Islam  Indonesia :  Latar Belakang Sosial-Budaya, ” Ulumul Qur’an III, no. 1 (1992): 16 – 27.
4 Masud, “Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan.”
5 Hasbullah,  "Fenomena  Gerakan  Sempalan  Umat  Islam  Indonesia  (Tinjauan  Sosiologi Agama)," Toleransi 1, no. 1 (2009): 125-137. Lihat juga Moh M uhtador, “ Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam .”
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
Beberapa  dekade  terakhir,  kehadiran  dan  keberadaan  aliran  atau  faham Ahmadiyah  di  Indonesia  menimbulkan  reaksi  dari  berbagai  kalangan,  baik  dari organisasi  massa  maupun  perorangan.  Aliran/faham  Ahmadiyah  dianggap  telah menyimpang dari ajaran Islam murni yang diwariskan Nabi Muhammad saw. melalui para ulama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran/faham ini. Lebih jauh lagi, peraturan-peraturan daerah (PERDA) di sebagian Propinsi  dan  Kabupaten  di  Indonesia  telah  melarang  aktifitas  keagamaan Ahmadiyah. Hasilnya, stigma negatif untuk aliran atau faham Ahmadiyah terbentuk dan   menjadi   sebuah   keyakinan    bagi  kebanyakan  kalangan  umat  Islam  di Indonesia.
Ketika  berbicara  tentang  “gerakan  sempalan”,  harus memulai  dari  konsep “ortodoksi”  atau  “arus  utama”;  karena  gerakan  sektarian  adalah  gerakan  yang menyimpang  atau  memisahkan  diri  dari  ortodoksi  yang  berlaku.  Tanpa  ukuran ortodoksi, istilah gerakan sempalan tidak ada artinya. Untuk mendefinisikan apa itu “sempalan”, pertama - tama harus mendefinisikan “arus utama” ortodoks. Ortodoksi atau mainstream adalah aliran yang dianut oleh mayoritas umat atau  lebih tepatnya mayoritas ulama; dan lebih tepat lagi, golongan ulama yang dominan. Sebagaimana diketahui,  sepanjang  sejarah  Islam  telah  terjadi berbagai  pergeseran  dalam  paham dominan yang tidak lepas dari pengaruh politik. Dalam banyak hal, ortodoksi adalah paham yang didukung oleh penguasa, sedangkan paham yang tidak disetujui dicap sesat;  “gerakan  sempolan”  s eringkali  merupakan  penolakan  paham  dominan sekaligus merupakan proses sosial atau politik.
Dalam konteks Islam Indonesia, ortodoksi diwakili oleh badan- badan ulama yang  berwibawa  seperti  dan  terutama  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Muhammadiyah  dengan  Majelis  Tarjihnya,  Nahdhatul  Ulama  (NU)  dengan Syuriahnya,  serta  tokoh-tokoh  atau  figur  yang  mengaku  memiliki  otoritas  atau memproklamirkan  diri  sebagai  orang  atau  kelompok  pemegang  otoritas.  Apabila ortodoksi Islam dilihat dari aspek teologi, maka tentu saja teologi yang mayoritas dianut  penduduklah  yang  disebut  sebagai  ortodoksi,  sebaliknya  semua  aliran  atau ajaran  yang  menyimpang  atau  bertentangan  dengan  ortodoksi  tersebut  akan
dimasukkan dalam kelompok aliran sempalan atau sesat oleh berbagai kalangan di Indonesia. 6
Di  Indonesia,  kecenderungannya  adalah  melihat  gerakan  sempalan  terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dan segera melarangnya. Hal ini membuat  sulit  untuk  membedakan  gerakan  sempalan  dari  gerakan  terlarang  atau gerakan oposisi politik. Hampir semua sekte, ide, dan gerakan yang dicap sebagai “sempalan” telah dilarang atau setidaknya dilarang oleh Majelis Ulama. Karena di Indonesia teologi yang dianut oleh mayoritas muslim adalah teologi ahl al-Sunnah wa al- Jam’ah , maka dengan sendirinya teologi yang tidak sesuai dengannya dicap sebagai sesat. 7
Pada wilayah ini, penulis tertarik untuk mengkaji gagasan Ahmadiyah melalui analisis  sosial,  karena  kelahiran  Ahmadiyah  merupakan  bagian  dari  gejala  sosial masyarakat  Muslim.  Untuk  itu,  tujuan  penelitian  ini  untuk  memahami  fenomena sosiologis  aliran  sempalan  dalam  Islam  dengan  dinamika  eksistensi  Ahmadiyah Qadian di Indonesia sebagai objek kajian. Tumbuhnya aliran Islam adalah bagian dari interaksi sosial dan ajaran agama yang menjadi khazanah pemikiran teologi Islam, seperti  Ahmadiyah.  Sebagai  sebuah  organisasi  keagamaan,  eksistensi  Ahmadiyah khususnya  aliran  Qadian  menimbulkan  fenomena  sosiologis  yang  menarik  dikaji. Mengingat  masing-masing  aliran  memiliki  karakter  sosial  berbeda  pada  awal kelahirannya, begitu juga Ahmadiyah.  Secara sosiologis Ahmadiyah adalah potret dari pergulatan Islam di India dengan karakter teologis yang melingkupinya.

## B. Hakikat Aliran Sempalan
Menurut Iryana, tidak ditemukan definisi yang jelas dari arti sempalan dalam bentuk nyatanya secara etiomologis. Tetapi “menyempal” sebagai kata kerja berarti membuka atau membuka sebagian, seperti jantung pisang yang akan terbuka. Kata
6 Abbas  Langaji,  “Dinamika  Aliran  Keagamaan  Sempalan:  Tinjauan  Perspektif  Sosiologi Agama,” Makalah, disampaikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2020, 1729 – 1743; Lihat Bruinessen, “Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia . ” 7 Ismatu  Ropi,  “Islamism,  Government  Regulation,  and  the  Ahmadiyah  Controversies  in Indonesia,” Al- Jami’ah 48, no. 2 (2010): 281 – 320.
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
ini  juga  bersinonim  dengan  kata  menyumpal,  yang  berarti  menutup  dengan menyumpal  sesuatu.  Seperti,  “Saya  harus  menyumpal  mulutnya  agar  dia  tidak berteriak lagi.” Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 8
Secara terminologis istilah aliran sempalan konon pertama kali dipakai  oleh Abdurrahman  Wahid  sebagai  pengganti  kata  “ splinter  group ”,  kata  yang  tidak mempunyai konotasi khusus aliran agama, tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri (menyempal) dari partai atau organisasi sosial dan politik. Untuk “ splinter group ” yang merupakan aliran agama, kata "sekte" lazim dipakai. 9
Menurut  Nunu  Burhanudin, 10 ada  beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi lahirnya  berbagai  gerakan  separatis. Pertama,  peran  ortodoksi  yang  tidak  dapat diasimilasikan.  Dalam  sosiologi,  'ortodoksi'  dan  'empalan'  bukanlah  konsep  yang absolut dan abadi, melainkan relatif dan dinamis. Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah  Islam  telah  terjadi  berbagai  pergeseran  ideologi  dominan  yang  tidak  bisa dilepaskan dari situasi politik. Dalam banyak kasus, ortodoksi merupakan pandangan yang  didukung  oleh  penguasa,  sementara  pandangan  yang  tidak  diterima  dicap sebagai  sesat;  dengan  demikian,  gerakan-gerakan  sektarian  sering  kali  mewakili penolakan terhadap pandangan penguasa dan pada saat yang sama, protes sosial atau politik.
Kedua,  dalam  kasus  beberapa  gerakan  sektarian,  para  anggotanya  memiliki tingkat  pendidikan dan pengetahuan agama yang relatif rendah, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar agama yang mereka anut, tetapi kebutaan akan  dasar-dasar  agama  ini  dikompensasi  oleh  semangat  keagamaan  yang  besar. Sebagian besar dari mereka sangat idealis dan bersemangat dalam melayani agama dan  masyarakat,  meskipun  mereka  kecewa  karena  sebagian  besar  tokoh  dan pemimpin selalu siap untuk berkompromi dalam isu-isu politik dan sosial. Dalam hal ini,  para  ulama  gagal  memberikan  penjelasan  yang  memuaskan  tentang  penyebab
8 Wahyu  Iryana,  “Fenomena  Gerakan  Sempalan  Islam  Di  Indonesia,” Tsaqofah  dan  Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1 (2018): 49.
9 Ibid . 10 Nunu  Burhanuddin,  “Gerakan  Sempalan  Ahmadiyah:  Dari  Fenomena  Urban  Ke agamaan Reformis Ke Messianis- Introversionis,” Journal of Islamic & Social Studies 1, no. 2 (2015): 145 – 154, http://www.gusdurnet.tripod.com/klasik/81/810425.
semua  penyakit  sosial  ini,  apalagi  menawarkan  solusi  yang  konkret  dan  jelas. Ketidakpuasan ini kemudian mendorong mereka untuk mencari doktrin atau mazhab baru yang mereka anggap memuaskan. 11
Ketiga, terdapat kesenjangan komunikasi antara para pemimpin agama (yaitu ulama dan cendekiawan Muslim) dan anak-anak muda yang frustrasi namun idealis, yang pada umumnya terhalang untuk menyalurkan aspirasi idealis mereka ke dalam saluran yang lebih moderat dan produktif. Mereka kemudian menjadi radikal karena pengetahuan  agama  yang  dangkal.  Tidak  mengherankan  jika  kritik  dan  serangan kelompok-kelompok  sektarian  terhadap  ulama  'ortodoks'  terkadang  lebih  keras daripada terhadap penguasa yang korup dan tidak adil. 12
Keempat,  urbanisasi  dan  monetisasi  ekonomi  telah  menyebabkan melonggarnya atau hilangnya banyak ikatan sosial tradisional. Di desa tradisional, setiap orang adalah bagian dari komunitas yang cukup akrab, dengan kontrol sosial yang ketat tetapi juga dengan perlindungan dan keamanan sosial. Jaringan keluarga yang  luas  membawa  setiap  individu  ke  dalam  sistem  hak  dan  kewajiban  yang menjamin tingkat kesejahteraan tertentu. Sebaliknya, dalam masyarakat perkotaan modern, setiap orang berhubungan dengan lebih banyak orang, tetapi hubungan ini bersifat dangkal dan tidak memerlukan tanggung jawab yang signifikan. Komunitas, seperti  di  desa  atau  keluarga  besar,  tidak  lagi  ada,  dan  kehidupan  jauh  lebih individual.  Ini  berarti  bahwa  dalam  beberapa  hal  setiap  orang  lebih  bebas,  tetapi dalam hal lain tidak ada perlindungan yang nyata. 13
Akibatnya, dalam situasi seperti itu, sekte-sekte keagamaan sering kali dilihat sebagai  pengisi  kekosongan  yang  ditinggalkan  oleh  hilangnya  keluarga  dan komunitas  desa  yang  lebih  luas.  Namun,  agar  dapat  berfungsi  sebagai  sebuah komunitas,  sekte  harus  cukup  kecil  agar  dapat  dikenali  satu  sama  lain.  Aspek solidaritas  antara  komunitas  dan  anggotanya  diperkuat  jika  sekte  tersebut membedakan dirinya secara tajam dari dunia di sekitarnya.
11 Bruinessen, “Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia.”
12 Ibid . 13 Ibid .
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
Dalam  konteks  umat  Muslim  Indonesia,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) seringkali  dianggap  sebagai  lembaga  yang  otoritatif  untuk  menentukan  kelompok sempalan dalam Islam sebagai sesat atau tidak. Fatwa MUI yang memfonis suatu paham  atau  aliran  kelompok  tertentu  sebagai  sesat  atau  kafir  itu  tidak  meliputi semua aspek fatwa yang pernah ditetapkan MUI, tetapi hanya fatwa yang berkaitan dengan Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan. 14
MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam Rakernas-nya di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007. Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima; meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al- Qur’an dan Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al- Qur’an; mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al - Qur’an;  melakukan  penafsiran  al - Qur’an  yang  tidak  berdasarkan  kaidah -kaidah tafsir;  mengingkari  kedudukan  hadis  Nabi  saw.  sebagai  sumber  ajaran  Islam; menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; mengubah, menambah dan atau mengurangi  pokok-pokok  ibadah  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariah,  seperti  haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak lima waktu; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. 15
Atas  dasar  sepuluh  kriteria  itu,  MUI  akan  memfatwakan  sebagai  kelompok aliran sesat atau kelompok di luar Islam apabila ada kelompok umat yang memiliki salah  satu  di  antara  kriteria  tersebut.  Apalagi  terdapat  beberapa  kriteria  di  suatu kelompok  tertentu.  Kelompok  ini,  sesudah  diadakan  penelitian  atau  pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan di MUI,tentulah akan divonis sesat  atau  akan  dinyatakan  telah  keluar  dari  Islam.  Orang  atau  kelompok  yang dinyatakan telah keluar dari Islam ini berarti dia orang murtad dan murtad berarti kafir atau, lebih dikenal dengan istilah, kafir murtad.
14 Dimyati  Sajari,  “Fatwa  Mui  Tentang  Aliran  Sesat  Di  Indonesia  (1976 -2 010),” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 39, no. 1 (2015): 44 – 62. 15 Majelis  Ulama  Indonesia, Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  MUI  Nomor  U- 596/MUI/X/1997 Tanggal 2 Oktober 1997 , n.d.

## C. Fenomena Sosial Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia
Berdirinya  Ahmadiyah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sosok  Mirza  Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad kecil lahir pada hari  Jumat, 13 Februari 1835 di  Qadian, India, dari pasangan Mirza Ghulam Murtadza dan Charagh Bibi. Sebagai keturunan darah  biru  dinasti  Mughal,  Ghulam  Ahmad  diajari  bahasa  Persia  Al-Qur'an  dan beberapa buku agama oleh gurunya Fazal Ilahi dan melanjutkan studi linguistiknya dengan  Fazal  Ahmad. 16 Sebagai  kerabat  terhormat,  ia  memiliki  pemahaman  yang kuat dalam belajar. Jadi tidak sulit untuk belajar bahasa Arab, Persia, dan lain -lain. Ia pun memahami  berbagai  kitab suci  dari  agama lain selain Al-Qur'an ketika dia masih  muda.  Landasan  nama  Ahmadiyah  tidak  diambil  dari  nama  pelopor  Mirza Ghulam “Ahmad”, bukan dari satu nama lagi Muhammad, khususnya Ahmad. Saat ini  perintis  unggulan  kelima,  Hazrat  Masroor  Ahmad  (Ahmadiyah  Qadyaniyah) berada  di  London,  Inggris.  Karena  Ahmadiyah  memiliki  hubungan  yang  nyaman dengan pemerintah Inggris. 17
Ghulam  Ahmad  sebagai  pendiri  Ahmadiyah  mengakui  dalam  kasyafnya bertemu dengan Nabi Muhammad, Ali, Siti Fatimah dan Sayyid Hasan serta Husein. Pertemuan tersebut diceritakan dalam kitab Tadhkirah, di mana sekitar tahun 1875. Sesudah salat Magrib dalam keadaan sadar bertemu dengan keluarga nabi, dan Ali menyerahkan sebuah buku sebagai pedoman dalam menafsirkan Alquran. Fenomena tersebut  menunjukkan  bahwa  Ghulam  Ahmad  adalah  orang  pilihan  dalam menghidupkan ajaran agama. Doktrin Islam mengajarkan bahwa tidak semua orang dapat bertemu langsung maupun dalam keadaan mimpi dengan Nabi Muhammad. 18
Ahmadiyah berdiri di Indonesia pada tahun 1925, mereka menjadi bagian dari Islam di Indonesia tetapi keberadaannya tidak diterima sehingga Jemaat Ahmadiyah mengalami  diskriminasi  dari  sesama  agama  Islam  di  Indonesia.  Diskriminasi  ini
16 Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005).
17 Denden Matin Dayyin and Ahmad Zuhdi Ismail, “Analisis Fatwa MUI Tentang  Pelarangan Dan Penyesatan Kepada Kelompok Ahmadiyah Di Indonesia,” Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 4 (2022): 475–482.
18 Muhtador, “Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam.”
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
semakin  merajalela  karena  fatwa  MUI  tentang  penyesatan  Ahmadiyah. 19 Jemaat Ahmadiyah di Indonesia merupakan gambaran nyata warga yang kebebasan sucinya dalam banyak hal tidak dipuaskan oleh negara, baik menyangkut pelaksanaan cinta kasih, pembangunan tempat-tempat cinta, organisasi, dan administrasi publik secara keseluruhan.  Berbagai  produk  hukum,  lingkup  pusat  maupun  daerah,  yang mendiskriminasi Ahmad ia menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dan intoleransi terhadap  Ahmadiyah  seperti  SKB  3  Menteri  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Larangan  Ajaran  Ahmadiyah  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Selain aktor negara, aktor non negara juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhinya hak konstitusional  Ahmadiyah  dengan  melakukan  berbagai  tindakan  kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya. 20 Intinya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap organisasi organisasi radikal tersebut, lantaran dijadikan oleh kelompok kelompok tersebut sebagai dasar dalam bertindak.
Di  Indonesia  terdapat  dua  cabang  Ahmadiyah,  yaitu  Gerakan  Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia  (JAI),  yang  dikenal  sebagai  Ahmadiyah  Qadiani.  GAI  dikenal  sebagai gerakan  reformis  dan  modernis  yang  memiliki  daya  tarik  lebih  besar  bagi  kaum intelektual  berpendidikan  Barat  atau  Belanda,  sedangkan  JAI  merepresentasikan dirinya sebagai gerakan etis dan mistik yang memiliki daya tarik khusus terletak pada keyakinan mesianis dan mistik serta kohesi organisasi dan moralitas dan religiusitas para anggotanya. 21
Meskipun  Ahmadiyah  Lahore  secara  resmi  didirikan  pada  tanggal  10 Desember 1928, organisasi ini baru terdaftar secara hukum (sebagai De Ahmadijah Beweging  atau  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia  [GAI)  pada  tanggal  28  September 1929.  Hal  ini  dikarenakan  permohonan  pengakuan  hukum  dari  pemerintah  Hindia Belanda  baru  diajukan  sembilan  bulan  setelah  pendirian  organisasi  secara  resmi.
19 Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah dan Syera Anggreini Buntara, Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Keindonesiaan (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021).
20 Amin  Muzakkir,  “Minoritisasi  Ahmadiyah  Di  Indonesia,” Masyarakat  Indonesia Edisi XXXV, no. 2 (2011): 1 – 25. 21 Ahmad Najib Burhani, “The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences,” Islam and Christian-Muslim Relations 25, no. 2 (2014): 141 – 158.
Setelah kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945, GAI mendaftarkan organisasi  ini  ke  Kementerian  Agama  agar  dapat  terdaftar  sebagai  gerakan keagamaan. Pada tanggal 27 Desember 1963, Kementerian Agama mendaftarkannya dengan nomor 18/II. 22
Berbeda  dengan  GAI,  JAI  lebih  menekankan  pada  organisasi  dan keanggotaan,  tetapi  kurang  peduli  dengan  isu-isu  intelektual.  Tidak  lama  setelah kedatangan Rahmat Ali, misionaris JAI pertama dari India, di Tapaktuan, Aceh, pada tanggal  2  Oktober  1925,  cabang  pertama  JAI  didirikan  di  sana  dengan  sekitar  13 orang. 23 Setelah Rahmat Ali pindah ke Padang, cabang kedua gerakan ini didirikan di sana pada tahun 1926. Singkatnya, cabang baru akan segera didirikan di mana pun JAI  tiba  kapan  pun  persyaratan  minimum  (tiga  orang)  telah  terpenuhi. 24 Semua cabang JAI berada di bawah struktur hirarkis gerakan, yang pertama kali berpusat di Qadian (kemudian Rabwah, dan London). Mereka memiliki rantai komando dengan markas  besar  di  London  dan  setiap  cabang  secara  organisatoris  berada  di  bawah kendali dan kepemimpinan kantor yang lebih tinggi. Selain itu, berbeda dengan GAI yang hanya memiliki satu misionaris dari anak benua India, kantor pusat JAI secara terus menerus mengirim misionaris ke Indonesia. 25
Fungsi dan tanggung jawab para mubaligh asing ini di Indonesia tidak hanya menyebarkan keyakinan Ahmadiyah di kalangan non-Ahmadi, tetapi juga memimpin komunitas  secara  spiritual  dan  organisasi.  Hingga  tahun  1990,  65  tahun  setelah kedatangan gerakan ini di Indonesia, tugas amir (atau Gubernur Jenderal) Ahmadiyah di  Indonesia  ditangani  oleh  raisut-tabligh  (kepala  misi  Ahmadiyah).  Sejak  tahun 1990, posisi pemimpin nasional telah terpisah dari raisut-tabligh dan secara hirarkis dalam  organisasi  (meskipun  tidak  dalam  hal  keagamaan)  raisut-tabligh  berada  di bawah amir. 26
22 R. H Soewindo, Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI) (Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), 1982).
23 Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah Indonesia.
24 Wahyu Muryadi, ed., Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat (Jakarta: PDAT Tempo, 2005).
25 Burhani,  “The  Ahmadiyya  and  the  Study  of  Comparative  Religion  in  Indonesia: Controversies and Influences.”
26 Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah Indonesia . Lihat pula Burhani, “The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia.”
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
Meskipun  cabang-cabang  JAI  telah  didirikan  di  beberapa  tempat  sebelum tahun  1935,  kepemimpinan  nasional  gerakan  ini  baru  terbentuk  pada  sebuah konferensi di Batavia (Jakarta) pada tanggal 15-16 Desember 1935. Pada saat itu, nama  organisasi  gerakan  ini  adalah  Ahmadiyah  Qadian  Departemen  Indonesia (AQDI - Indonesian Chapter of the Qadiani Ahmadiyah). 27
Dalam  sebuah  konferensi  di  Jakarta  pada  tanggal  12-13  Juni  1937, kepemimpinan  nasional  mengubah  namanya  menjadi  Anjuman  Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI - Indonesian Chapter of the Ahmadiyah Society), dan nama tersebut diubah lagi dalam sebuah konferensi di Jakarta pada bulan Desember 1949  menjadi  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI),  dan  nama  yang  terakhir  inilah yang digunakan sampai sekarang. Semua nama ini menyiratkan dua makna: pertama, bahwa JAI secara organisatoris dan spiritual sangat terkait dengan markas besarnya; dan,  kedua,  bahwa  JAI  adalah  sebuah  komunitas,  sebagaimana  tercermin  dari namanya sendiri, jemaat (jam ā 'a, komunitas), yang menekankan pada ikatan yang kuat di antara para anggotanya. 28

## E. Dinamika Ahmadiyah di Indonesia: Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri
Ahmadiyah bukanlah kelompok agama baru di Indonesia, dan pada awal abad ke-20 kelompok ini telah menyebar ke beberapa daerah. Kelompok ini mendapatkan legitimasi  hukum  pada  tahun  1953,  yang  dibuktikan  dengan  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  JA.  5/23/23/23  tertanggal  13  Maret  1953. Namun,  meskipun  kelompok  ini  telah  berkembang  di  Indonesia  sejak  lama,  pada kenyataannya  kelompok  agama  lain  yang  lebih  dominan  seringkali  menolak keberadaan  kelompok  agama  ini.  Kelompok  agama  yang  dominan  di  sini  adalah kelompok-kelompok  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas  umat  Islam  Indonesia. Kelompok-kelompok  yang  dimaksud  seperti  Ahlus  Sunnah  Wal  Jama'ah  yang
27 Burhani , “The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia.” 28 Ibid.
kemudian  menjadi  NU,  Muhammadiyah,  FPI,  HTI,  dan  lain-lain.  Dari  pernyataan kebenaran ini, maka mereka yang menyimpang darinya adalah sesat. 29
Setelah jatuhnya Orde Baru, sejumlah peristiwa penting terjadi di Indonesia. Di  antara  peristiwa-peristiwa  tersebut,  kekerasan  terhadap  kelompok  minoritas merupakan salah satu peristiwa yang masih diperdebatkan hingga saat  ini. Dalam tulisan ini, kelompok minoritas yang dimaksud adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).  Dimulai  di  Indonesia  sendiri  sekitar  tahun  1925,  keberadaan  perkumpulan yang  sangat  ketat  ini  sekarang  sedang  dibicarakan.  Di  atas  segalanya,  ini  adalah kepercayaan  pada  gagasan  kenabian.  Norma-norma  Islam  pada  umumnya menganggap pandangan Ahmadiyah dari Mirza Ghulam Ahmad, organisator di balik asosiasi ini, berbeda dengan ajaran Islam yang menganggap Muhammad sebagai 'nabi terakhir'  (khatam  an-nabiyyin).  Berbagai  ahli  hukum,  termasuk  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  telah  mengeluarkan  fatwa  yang  menyatakan  bahwa  Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sesat. Fatwa MUI dikeluarkan dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan 2005. Kembali ke fatwa ini, kelompok Ahmadiyah pada saat itu menggunakan strategi mereka sendiri untuk menghancurkan mereka dan banyak di  antaranya  dengan  kekerasan.  Dapat  dikatakan,  terutama  sejak  tahun  2005, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia saat ini tidak dilindungi.
Masalahnya  adalah  negara  membiarkan  penundaan.  Terombang-ambing antara  komitmen  perlindungan  untuk  menerbitkan  sertifikat  bagi  warga  negara dalam menjalankan keyakinan mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945, di satu sisi, dan penentangan massa Ahmadiyah yang tak terbantahkan secara politis  serta  bagaimana  kebebasan  fundamental  telah  menjadi  isu  yang  tak terhindarkan  di  ranah  global,  di  sisi  lain,  negara  benar-benar  tidak  merasa  kuat. Dengan  sendirinya,  negara  Indonesia  pasca-Orde  Baru  tidak  pernah  bebas  dari perjuangan. Dibandingkan dengan masa lalu, pengelompokan ideologi, kepribadian, dan  pihak-pihak  lain  saat  ini  memiliki  dampak  yang  jauh  lebih  besar  pada  proses pembuatan  strategi.  Dalam  situasi  saat  ini,  strategi  yang  dikembangkan  pada dasarnya adalah melarang praktik Ahmadiyah di Indonesia. Dengan demikian, saat
29 Ropi, “Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia.”
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
ini,  tempat  Ahmadiyah  dibatasi  dengan  berbagai  sebutan;  melalui  kelompok- kelompok  Ahmadiyah  yang  dimusuhi  dan  dipersekusi,  sementara  mereka  harus dibubarkan oleh otoritas negara. 30
Selain  itu,  menanggapi  berbagai  konflik  atas  keberadaan  Ahmadiyah  di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama (SKB) pada tahun 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. SKB ini diharapkan dapat menjadi  acuan  bersama  (antara  pemerintah,  ormas,  warga  negara  dan  Ahmadiyah sendiri) untuk menghindari gesekan dalam kehidupan bermasyarakat atas keberadaan aliran Ahmadiyah. 31
SKB  yang  disertai  Surat  Edaran  Bersama  (SEB),  memberikan  instruksi, peringatan dan pedoman kepada semua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terciptanya ketentraman masyarakat. Pihak Ahmadiyah diminta untuk tidak menyebarkan pahamnya yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat, yaitu paham  yang  meyakini  adanya  nabi  pasca  Nabi  Muhammad  SAW.  Masyarakat diminta untuk tidak melakukan persekusi atau perbuatan melawan hukum terhadap warga Ahmadiyah. Sementara itu, pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan dan  pembinaan  kepada  para  pihak  agar  tercipta  kerukunan  dalam  kehidupan beragama.  Menyusul  terbitnya  SKB  pada  Juni  2008,  muncul  peraturan-peraturan daerah dalam bentuk pergub atau perbup/perwali di berbagai daerah yang berusaha mereplikasi  SKB  tersebut  dan  menyesuaikannya  dengan  konteks  daerah  masing- masing. 32
Dari  berbagai  penelitian  tentang  konflik  Ahmadiyah  yang  dilakukan  oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, seperti di Manis Lor Kuningan (2011), Parung Bogor (2011), Cikeusik Pandeglang (2011), Wanasigra Tasikmalaya (2013), Pangkal Pinang  (2017),  Depok  (2017),  dan  lainnya  tentang  konflik  Ahmadiyah,  terlihat bahwa  faktor  penyebab  konflik  umumnya  karena  adanya  perbedaan  pemahaman
30 Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah Indonesia . 31 Abdul  Jamil  Wahab  and  Fakhruddin  Fakhruddin,  “Menakar  Efektivitas  SKB  Tentang Ahmadiyah: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur,” Harmoni 18, no. 1 (2019): 443 – 459. 32 Khoiruddin Nasution, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah,” Millah 7, no. 2 (2008): 1 – 18.
tentang  keberadaan  Ahmadiyah.  Pertama,  sebagian  masyarakat  menerima keberadaan Ahmadiyah dan penganut Ahmadiyah boleh menjalankan (menjalankan) keyakinannya. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Kedua, ada yang tidak menerima keberadaan Ahmadiyah. Pandangan  ini  didasarkan  pada  fatwa  MUI  yang  menyatakan  bahwa  Ahmadiyah sesat. Mereka juga menuntut agar Ahmadiyah sebagai organisasi dibubarkan, para pemimpinnya diadili, dan warganya ditertibkan. Ketiga, kelompok yang menerima keberadaan Ahmadiyah dan para penganutnya. Mereka memperbolehkan Ahmadiyah menjalankan keyakinannya dengan syarat Ahmadiyah harus tunduk pada SKB. 33
Sementara  itu,  dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan  JAI  (Jamaah Ahmadiyah Indonesia), akhirnya Peme rintah setelah melalui berbagai pertimbangan, pada  9  Juni  2008  menerbitkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama, Jaksa  Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  3  Tahun  2008,  Nomor:  KEP- 033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga  Masyarakat.  Isi  SKB  tersebut  disamping  terdapat  larangan  bagi  penganut, anggota,  atau  pengurus  Ahmadiyah  untuk  melakukan  penyebaran  agama  yang menyim pang dari pokok-pokok ajaran Islam, juga terdapat larangan kepada warga masyarakat  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  terhadap penganut Ahmadiyah. 34 Namun demikian, meski SKB sudah ditetapkan sejak tahun 2008 nampaknya belum  dapat mencegah munculnya berbagai peristiwa  kekerasan terhadap  warga  Ahmadiyah.  SKB  ini  kemudian  disosiali  sasikan  ke  masyarakat umum dan kalangan JAI.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sedikitnya  telah  mengeluarkan  tiga ketetapan MUI tentang Aliran Ahmadiyah; dua dalam bentuk fatwa dan satu dalam bentuk rekomendasi, yakni pada tahun 1980 (fatwa), tahun 1984 (rekomendasi), dan tahun 2005 (fatwa). Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah yang lahir pada tahun 2005, merupakan  satu  di  antara  sebelas  fatwa  MUI  yang  dibahas  pada  Musyawarah
33 Wahab and Fakhr uddin, “Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah.” 34 Ibid .
Nasional  VII  MUI  Tahun  2005  dengan  Surat  Keputusan  Nomor:  11/ MUNAS/MUI/15/2005  tertanggal  28  Juli  2005  memutuskan  dan  menetapkan:  (1) menegaskan  kembali  fatwa  MUI  dalam  Munas  II  Tahun  1980  yang  menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq ( al- ruju’ ila al -haqq), yang sejalan dengan al- Qur’an dan al -Hadis; dan (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. 35
Dalam  penjelasannya,  MUI  menyatakan  bahwa  ada  tiga  point  yang  harus digaris-bawahi dengan fatwa tersebut: (1) Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad  (keluar  dari  Islam).  (2)  Dengan  adanya  hukum  murtad  tersebut,  MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al- Qur’an dan Hadis ( alruju’ ila al -haqq) (3) Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  harus  dikoordinasikan  kepada  pihak-  pihak terkait,  karena  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  eksekusi  adalah Pemerintah selaku ulil amri. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak- pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini. 36
Bukan  hanya  di  Indonesia,  jauh  sebelumnya  sudah  ada  keputusan  serupa dalam  level  internasional.  Pada  tahun  1974,  ulama  Islam  dari  124  negara menyelenggarakan pertemuan di Mekah yang diprakarsai oleh Liga Muslim Dunia ( Rabithah al Alam al Islami). Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa tokoh dan pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya adalah ingkar.
35 Nasution, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah”; Muryadi, Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat ; Wahab and Fakhruddin, “Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah.”
36 Khoiruddin Nasution, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Tentang Aliran Ahmadiyah,” Millah 7, no. 2 (2008); Sajari, “Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976 - 2010).”
Keputusan tersebut didasarkan pada analisa bahwa Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran Islam. 37
Fatwa  MUI  dinilai  tidak  bertentangan  dengan  Hak  Azasi  Manusia,  karena dengan  HAM  tidak  berarti  boleh  merusak  kedaulatan  suatu  agama.  Jadi  jika  atas nama HAM, kemudian nilai-nilai agama dirusak, hal tersebut tidak boleh diabaikan. Apa yang dilakukan MUI sudah on the right track (di jalur yang benar). Masalah fatwa MUI tidak jauh berbeda dengan diagnosa penyakit oleh dokter. Pertanyaannya siapa yang berhak dan mampu mendiagnosa suatu aliran itu sesat atau tidak? Yang memiliki hak adalah lembaga yang memiliki potensi di bidang itu. Komnas HAM, dengan demikian jelas tidak memiliki hak untuk menyatakan sebuah aliran itu sesat atau tidak, karena lembaga ini tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Yang punya kompetensi itu antara lain Komisi Fatwa MUI, Majlis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama. 38
Dari  sudut  pandang  sosio-teologis,  kehadiran  gerakan-gerakan  sempalan dalam Islam dapat dilihat sebagai kritik terhadap ortodoksi yang ada. Selama dialog dapat terjadi antara ortodoksi dan gerakan separatis, fenomena ini memiliki fungsi positif.  Bahaya  yang  lebih  besar  adalah  putusnya  komunikasi  dan  semakin terisolasinya gerakan-gerakan sempalan. Oleh karena itu, jika ortodoksi tidak lagi reaktif dan non-komunikatif, dan hanya bereaksi dengan melarang (atau diam), maka ortodoksi itu sendiri adalah salah satu penyebab perbedaan yang “ekstrim”.
Untuk  itu,  keberadaan  kelompok  sempalan  tersebut  di  atas  harus  disikapi dengan bijak, obyektif dan proporsional, keberadaan kelompok atau aliran tersebut harus  diserahkan  sepenuhnya  kepada  mekanisme  pasar  dan  penilaian  masyarakat, karena keyakinan adalah ide yang siap untuk diaktualisasikan, dan agama bersifat fungsional  dan  dinamis  bagi  manusia,  dalam  konteks  ini,  agama,  sekte  atau keyakinan  tertentu  diperlukan  jika  bermanfaat  bagi  kehidupan,  yaitu  jika  dapat
37 Ahmad Subakir, Ilham Mashuri, and Asror Yusuf, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tent ang Gerakan Ahmadiyah Indonesia,” Realita 5, no. 1 (2007): 1 – 21.
38 Yopi Rachmad, “Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Qadiani Di Wilayah Medan -Aceh, 1968- 1998,” Handep 1,  no.  1  (2017):  63 – 79;  Nasution, “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI):  On Ahmadiyah”; Subakir, Mashuri, and Yusuf, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia.”
Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi

## Ahmadiyah Qadian di Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri
memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah  bahwa  bangsa  Indonesia  tidak  takut  dengan  ancaman  teror  apapun,  semua warga  negara  Indonesia  apapun  agama  dan  sukunya  selalu  menjaga  semangat persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan berbangsa dan bernegara.
Fatwa  MUI  dan  SKB  Tiga  Menteri  tentang  pelarangan  dan  penyesatan  di Indonesia  memberikan  polemik  yang  sangat  relevan  bagi  masyarakat.  Khususnya bagi  umat  Islam  yang merupakan  mayoritas  di  Indonesia,  dinamika  dan pengaruh politik  turut  mempengaruhi  diskriminasi  dan  intoleransi  terhadap  kelompok Ahmadiyah. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah disebabkan oleh adanya politik identitas dan produk hukum  yang secara langsung bersifat  diskriminatif.  Namun  demikian,  dapat  dipastikan  bahwa  tidak  semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan politik  yang  positif  terhadap  Jemaat  Ahmadiyah.  Meskipun  mengalami  berbagai kasus diskriminasi dan intoleransi, Jemaat Ahmadiyah tetap membangun komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Jemaat Ahmadiyah juga telah melakukan sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, donor mata, dan kegiatan sosial lainnya.

## F. Kesimpulan
Fenomena sosiologis gerakan sempalan selalu ada, seperti Ahmadiyah, dapat lahir  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Intervensi  negara  mungkin  berhasil  menekan gerakan  ini  agar  tidak  muncul  ke  permukaan  dan  memilih  untuk  tetap  berada  di bawah tanah, namun hal itu tidak akan secara efektif melenyapkannya. Setiap krisis adalah  tempat  dan  waktu  lahirnya  klaim-klaim  semacam  itu.  Dari  sudut  pandang sosio-teologis,  kehadiran  gerakan-gerakan  sempalan  dalam  Islam  dapat  dilihat sebagai  kritik  terhadap  ortodoksi  yang  ada.  Selama  dialog  dapat  terjadi  antara ortodoksi dan gerakan sempalan, fenomena ini memiliki fungsi positif.
Fatwa  MUI  dan  SKB  Tiga  Menteri  tentang  pelarangan  dan  penyesatan  di Indonesia  memberikan  polemik  yang  sangat  relevan  bagi  masyarakat.  Khususnya bagi  umat  Islam  yang merupakan  mayoritas  di  Indonesia,  dinamika  dan pengaruh
politik  turut  mempengaruhi  diskriminasi  dan  intoleransi  terhadap  kelompok Ahmadiyah. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah disebabkan oleh adanya politik identitas yang secara langsung bersifat diskriminatif. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan politik yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah.
Daftar Pustaka
Bruinessen, Martin van. “Gerakan Sempalan Di Kalangan Umm at Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya, ” Ulumul Qur’an III, no. 1 (1992): 16 – 27.
Burhani, Ahmad Najib. “The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia:  Controversies  a nd  Influences,” Islam  and  Christian-Muslim Relations 25, no. 2 (2014): 141 – 158.
Burhanuddin,  Nunu. “Gerakan  Sempalan  Ahmadiyah:  Dari  Fenomena  Urban Keagamaan  Reformis  Ke  Messianis- Introversionis,” Journal  of  Islamic  & Social Studies 1, no. 2 (2015): 145 – 154.
Dayyin,  Denden  Matin,  and  Ahmad  Zuhdi  I smail,  “Analisis  Fatwa  MUI  Tentang Pelarangan  Dan  Penyesatan  Kepada  Kelompok  Ahmadiyah  Di  Indonesia,” Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 4 (2022): 475 – 482.
Hasbullah. "Fenomena Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia (Tinjauan Sosiologi Agama)," Toleransi 1, no. 1 (2009): 125-137.
Iryana, Wahyu. “Fenomena Gerakan Sempalan Islam Di Indonesia,” Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3, no. 1 (2018): 49.
Langaji,  Abbas. “Dinamika  Aliran  Keagamaan  Sempalan:  Tinjauan  Perspektif Sosiologi  Agama,” Makalah,  disampaikan  dalam  Annual  International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2020, 1729 – 1743.
Majelis  Ulama  Indonesia, Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  MUI  Nomor  U- 596/MUI/X/1997 Tanggal 2 Oktober 1997, n.d.
Masud, Abdurrahman. “Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan,” Dialog 68, Tahun XXXII, Nopember 2009: 41 – 64.
Muhtador,  Moh. “A hmadiyah  dalam  Lingkar  Teologi  Islam:  Analisis  Sosial  Atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah," Aqlam: Journal of Islam and Plurality 3, no. 1 (2018): 30-43.

## Muryadi,  Wahyu  (ed). Ahmadiyah:  Keyakinan  Yang  Digugat.  Jakarta:  PDAT
Tempo, 2005.
Muzakkir,  Amin. “Minoritisasi  Ahmadiyah  Di  Indonesia,” Masyarakat  Indonesia Edisi XXXV, no. 2 (2011): 1 – 25.
Nasution,  Khoiruddin. “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) o n  Ahmadiyah,” Millah 7, no. 2 (2008): 1 – 18.
Rachmad,  Yopi. “Perkembangan  Jemaat  Ahmadiyah  Qadiani  Di  Wilayah  Medan - Aceh, 1968- 1998,” Handep 1, no. 1 (2017): 63 – 79.
Ropi, Ismatu. “Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia,” Al- Jami’ah 48, no. 2 (2010): 281 – 320.
Sajari,  Dimyati. “Fatwa  M UI  Tentang  Aliran  Sesat  Di  Indonesia  (1976- 2010),” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 39, no. 1 (2015): 44 – 62.
Soewindo,  R.  H. Gerakan  Ahmadiyah  Lahore  Indonesia  (GAI).  Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), 1982.
Subakir, Ahmad. Ilham Mashuri, and Asror Yusuf, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah I ndonesia,” Realita 5, no. 1 (2007): 1 – 21.
Wahab,  Abdul  Jamil, and  Fakhruddin  Fakhruddin,  “Menakar  Efektivitas  SKB Tentang  Ahmadiyah:  Studi  Kasus  Konflik  Ahmadiyah  Di  Desa  Gereneng Lombok Timur,” Harmoni 18, no. 1 (2019): 443 – 459.
Yosarie,  Ikhsan,  Sayyidatul  Insiyah  dan  Syera  Anggreini  Buntara, Inklusi  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia  dalam  Keindonesiaan.  Jakarta:  Pustaka  Masyarakat Setara, 2021.
Zulkarnaen. Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2005.