## VOLUME 3  NO. 1
SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
TENGKU ERWINSYAHBANA
Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281, Medan-20122
Abstrak Abstract Perkawinan   termasuk   sebagai kebutuhan   dasar   (asasi)   setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal   berdasarkan   Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimasukkannya unsur   kalimat   “Ketuhanan   Yang Maha   Esa”   dalam   pengertian perkawinan   yang   disebutkan pada   Pasal   1   UU   No.   1   Tahun 1974,   menunjukkan   bahwa perkawinan   tidak   dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang   pria   dengan   seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan   pada   Pancasila sebagai   falsafah   hidup   Bangsa Indonesia.
Marriage is included as basic needs (rights)  of   every   human   being, whose goal is  to establish a family or   household  who   are   happy   and eternal  by  Belief in God Almighty. The   inclusion   of  elements   of  the phrase   "Belief   in   God   Almighty" within   the   meaning   of  marriage mentioned in Article 1 of Law no. 1 of   1974,   indicating  that   the marriage can not be viewed simply as   a matter of   personal
(individual),  but   must  also  be viewed   as  the   legal   relationship between a man and  a woman  in  a household that has religious values based  on   the  Pancasila  as   a  life philosophy   of  the   Indonesian nation.

## Kata kunci: Perkawinan, Negara Hukum, Pancasila

## A. Pendahuluan
Manusia   merupakan   mahluk   ciptaan   Tuhan   yang   mempunyai berbagai   macam   kebutuhan   dalam   hidupnya   dan   setiap   manusia   tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai   manusia  yang   sempurna,  baik   secara   individu   maupun   sebagai bagian dari masyarakat. Maslow 1 mengatakan bahwa manusia akan selalu
1 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality ,  Harper & Row Publishers,
New York, 1970, hlm. 35-47.
termotivasi   untuk   memenuhi   kebutuhan   hidupnya   dan   kebutuhan- kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu:
a. The   physiological   needs (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan   dengan   pemenuhan   kebutuhan   dasar   semua   manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
b. The   safety   needs (kebutuhan   rasa   aman),   jenis   kebutuhan   ini   akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk   kebutuhan   jenis   ini,   yaitu:   kebutuhan   terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
c. The belongingness and love needs (kebutuhan akan rasa memiliki dan   kasih   sayang),   jenis   kebutuhan   ini   muncul   jika   kedua   jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
d. The   esteem   needs (kebutuhan   akan   harga   diri),   yang   dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: lower one , kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta higher one kebutuhan yang berkaitan dengan   kepercayaan   diri,   kompetensi,   prestasi,   kemandirian,   dan kebebasan.
e. The   need   for   self-actualization (kebutuhan   terhadap   aktualisasi diri),   jenis   kebutuhan   ini   berkaitan   erat   dengan   keinginan   untuk mewujudkan   dan   mengembangkan   potensi   diri.   Kepribadian   dapat mencapai   peringkat   teratas   jika   kebutuhan-kebutuhan   primer   ini banyak   mengalami   interaksi   satu   dengan   yang   lain,   dan   dengan

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
aktualisasi   diri   seseorang   akan   dapat   memanfaatkan   faktor potensialnya secara sempurna.
Berpedoman pada pendapat Maslow seperti tersebut di atas, maka dapat   dikatakan   bahwa   salah   satu   kebutuhan   dasar   manusia   adalah kebutuhan   untuk   menyalurkan   nafsu   seksnya   merupakan  kebutuhan fisiologis   ( the   physiological   needs ).   Penyaluran   nafsu   seks   dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya   hubungan   kelamin   sesama   jenis)   dan   ada   dengan   cara   yang lazim   (sesuai   norma-norma   yang   berlaku)   yang   dikenal   dengan   istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak   hanya   untuk   menyalurkan   kebutuhan   seks   manusia,   karena perkawinan   mempunyai   makna   atau   pengertian   yang   lebih   luas   lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang ( the belongingness and love needs ).
Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata   nikah. 2 Al-nikah yang   bermakna al-wathi ’ dan al-dammu   wa   al- tadakhul . Ada kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-jam ’ u atau ibarat ‘ an al-wath wa al- ‘ aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. 3 Secara terminologi kawin atau  nikah dalam bahasa Arab disebut juga   “ ziwaaj ”,   sehingga   perkataan   nikah   mempunyai   dua   pengertian, yakni   dalam   arti   yang   sebenarnya   (hakikat)   dan   dalam   arti   kiasan ( majaaz ). 4 Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti  “menghimpit”,  “menindih”,  atau  “berkumpul”, sedangkan  dalam
2 Mahmud   Yunus, Kamus   Arab   Indonesia ,     Yayasan   Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur’an, Jakarta, 1973, hlm. 468.
3 Amiur   Nuruddin   dan   Azhari   Akmal   Tarigan, Hukum   Perdata   Islam   di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI ,  Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, Kamus   al-Munawwir   Arab-Indonesia   Terlengkap ,   Pustaka   Progressif,  Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-Shan’ani, Subulus Salam , Penerjemah Abu Bakar Muhammad,   Al-Ikhlas,  Surabaya,  Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.
pengertian   kiasannya   disebut   dengan   istilah   “ wathaa ” yang   berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam   arti   kiasan   daripada   arti   sebenarnya,   bahkan   nikah   dalam   arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. 5
Wirjono   Prodjodikoro, 6 mengatakan   bahwa   perkawinan   adalah hidup   bersama   dari   seorang   laki-laki   dan   seorang   perempuan   yang memenuhi   syarat-syarat   tertentu,   dan   jika   dicermati   pada   dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa   kalau   dipandang   sepintas   lalu   saja,   maka   suatu   perkawinan merupakan  suatu  persetujuan  belaka dalam  masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli,   sewa   menyewa   dan   lain-lain.   Sayuti   Thalib 7 menganggap   bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti 8 mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam   Buku   III   KUH   Perdata.   Perkawinan   merupakan   perjanjian   yang tujuannya   adalah   untuk   mewujudkan   kebahagiaan   antara   kedua   belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu
4 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah , Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, hlm. 1-3. Lihat juga Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam , Vol. VIII-No, 6, Desember 2007, hlm. 648.
5 Rachmadi Usman (1), Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 268.
6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia ,  Sumur,  Bandunhg, 1981, hlm. 7-8.
7 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia ,  UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47.
8 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, 9 mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu   tidak   kekal   dan   tidak   berdasarkan   Ketuhanan   Yang   Maha   Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan   demikian   perkawinan   tidak   hanya   mempunyai   unsur lahir/jasmani,   tetapi   unsur   batin/rohani   juga   mempunyai   peranan penting.
B. Undang-undang   Nomor   1   Tahun   1974   tentang   Perkawinan sebagai Dasar Hukum Keluarga Indonesia
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan itu, maka pada umumnya kegiatan pembangunan harus   terencana,   terpadu   dan   terarah,   demikian   pula   halnya   dengan pembangunan   hukum.   Sejalan   hal   ini   banyak   pendapat   mengatakan bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh corak dan langkah maupun upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.   Perubahan   ini   sendiri   juga   harus   ditunjang   melalui pembaharuan hukum nasional.
Dalam   pembentukan   hukum   harus   memenuhi:   (1)   nilai   filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; (2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku.   Bangunan   hukum   nasional   yang   diharapkan   adalah   bangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang isme keagamaan dan kesukuan. Upaya untuk mewujudkan satu hukum nasional
9 Mohd. Idris Ramulyo (1), Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.
bagi bangsa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama yang berbeda, serta masih terdapatnya   keanekaragaman   hukum   yang   ditinggalkan   oleh   bangsa penjajah. Menurut Ismail Saleh sebagaimana yang dikutip Farizal Nuh, 10 dikatakan bahwa dalam pembangunan hukum nasional ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penyempurnaan.
Pembaharuan   hukum   perlu   dilakukan,   terutama   pembaharuan terhadap   aturan   hukum   yang   masih   merupakan   peninggalan   Belanda, sebab   aturan   hukum   yang   merupakan   produk   pemerintahan   Belanda tentu   tidak   sesuai   nilai-nilai   yang   terkandung   dalam   Pancasila   sebagai falsafah bangsa. Indonesia harus mempunyai aturan hukum sendiri yang mencerminkan jati diri bangsa. Bahkan dalam satu teori sosiologi hukum dari A.P. Craabree LLB sebagaimana dikutip Dadan Muttaqien dikatakan bahwa “ law is clothes the living body of society ”, berarti hukum adalah pakaian   masyarakat   yang   harus   sesuai   ukuran   dan   jahitannya   dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan. 11
Pembangunan hukum tetap harus berkelanjutan sampai kapanpun, karena kehidupan masyarakat dalam bidang lain (seperti dalam bidang ekonomi) selalu mengalami perubahan, sehingga hukum sering tertinggal dan   tidak   dapat  menyelesaikan   persoalan-persoalan   yang  terjadi   dalam kehidupan   masyarakat.   Harus   diakui   bahwa   pembangunan   hukum   ini tidak   semudah   yang   diperkirakan,   karena   banyak   faktor   yang   dapat menjadi   kendalanya   antara   lain   karena   pluralisme   suku,   budaya,   dan agama.   Sulitnya   pembangunan   hukum   dilakukan   akibat   keadaan pluralisme ini terutama dalam bidang kehidupan masyarakat yang bersifat
10 Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan   Perspektif   dan   Prospektif)” http://pabondowoso.com ,   diakses   tanggal   17 November 2011.
11 Dadan  Muttaqien, Peradilan Agama  dan Kompilasi  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia , UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999, hlm. 80.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
sensitif,   seperti:   dalam   bidang   hukum   keluarga,   hukum   perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris. 12
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis   hukum   lain,   karena   ketika   berbicara   keluarga   maka   yang   perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang   minimal   terdiri   dari   seorang   suami   dan   seorang   isteri.   Keluarga terbentuk   melalui   perkawinan,   dan   dengan   memaknai   adagium   “ ubi sociates ibi ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan   bahwa   bagian   dari   hukum   keluarga   yang   paling   tua   adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa 13 bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih   luas,   maka   sejak   saat   itu   baru   mulai   berkembang   hukum-hukum publik   seperti   hukum   tata   negara,   hukum   administrasi   negara,   hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.
Berbicara   mengenai   hukum   keluarga,   maka   tidak   terlepas   dari persoalan   hukum   perkawinan,   sebab   keluarga   terbentuk   melalui perkawinan.   Setelah   terjadinya   perkawinan   maka   terbentuk   hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan   harta   dalam   perkawinan.   Selanjutnya   jika   dari   perkawinan   itu lahir   anak,   maka   terbentuk   pula   hubungan   antara   orang   tua   dengan anak/anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga   merupakan   hukum   yang   mengatur   hubungan   suami   dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait   dengan   harta   benda   perkawinan,   atau   aturan   hukum   mengenai
12 Mochtar   Kusumaatmadja, Konsep-konsep   Hukum   dalam   Pembangunan ( Kumpulan Karya Tulis ),  Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian,
Cetakan Kedua, 2006, hlm. viii. Bidang hukum yang sensitif merupakan bidang hukum yang   mengandung   terlalu   banyak   halangan   karena   adanya   komplikasi-komplikasi kultural,   keagamaan   dan   sosiologi.   Lihat   dalam   Mochtar   Kusumaatmadja, Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan ,  Alumni, Bandung, Edisi Pertama, 2002, hlm. 12. Lihat  juga  Eman  Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam , Adat dan BW ,  Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2011, hlm. 8.
13 Muhammad   Amin   Summa, Hukum   Keluarga   Islam   di   Dunia   Islam ,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-5.
hubungan   hukum   yang   terjadi   karena   adanya   hubungan   kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).
Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga akan terjadi hubungan yang nantinya baru ada setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu   terkait   dengan   hak   untuk   mewarisi   terhadap   harta   dari   pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia). Suatu pertanyaan yang muncul adalah: “apakah hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga?” Kalau   melihat   sebab   timbulnya   hak   untuk   mewarisi   karena   ikatan perkawinan,   maka   hukum   waris   seharusnya   juga   termasuk   bagian   dari hukum keluarga, tetapi jika melihat sistematika hukum perdata menurut doktrin,   maka   sistematika   hukum   keluarga   dengan   hukum   waris dipisahkan.
Peraturan   perundang-undangan   yang   secara   khusus   mengatur hukum   keluarga   di   Indonesia   belum   ada,   tetapi   secara   subtansial terjelmakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,   dan   Instruksi   Presiden   Nomor   1   Tahun   1991   tentang   Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku   II   tentang   Hukum   Kewarisan   dan   Buku   III   tentang   Hukum Perwakafan. 14 Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber   hukum   materiil   yang   menjadi   rujukan   utama   hukum   keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, 15 sebagai pengadilan yang salah satu
14 Ahmad   Zaenal   Fanani,   “Membumikan   Hukum   Keluarga   Berperspektif Keadilan   Jender” Makalah ,  Bahan   Penyuluhan   Hukum   UU   No.   7   Tahun   1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun   1991   tentang   Kompilasi   Hukum   Islam,   Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3.
15 Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.
Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.
Pemberlakuan   UU   No.   1   Tahun   1974   sebenarnya   sekaligus merupakan   upaya   untuk   melaksanakan   unifikasi   hukum   keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan. 16 Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan   perkawinan;   (4)   batalnya   perkawinan;   (5)   perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan,   (8)   putusnya   perkawinan   serta   akibatnya;   (9)   kedudukan
tahun   1989   tentang   Peradilan   Agama   jo   UU  No.   50   Tahun   2009   tentang   perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 49, ada 9 (sembilan)  kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani persoalan hukum umat  Islam di bidang perkara tertentu yaitu (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah. Ulasan lengkap tentang Pengadilan Agama Lihat M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.
7 Tahun 1989 ,   Sinar Grafika,  Jakarta,  Edisi Kedua, 2007, hlm. 17. Lihat juga Jaenal Aripin, Peradilan   Agama   dalam   Bingkai   Reformasi   Hukum   di   Indonesia ,   Kecana, Jakarta, 2008, hlm. 6.
16 Djuhaendah  Hasan mengatakan bahwa  ketentuan tentang hukum keluarga yang   diatur   dalam   UU   No.   1   Tahun   1974   hanya   secara   garis   besarnya   saja,   apabila terdapat kekurangan maka harus dicari pada hukum yang berlaku sebelumnya sesuai Pasal   66.   Lihat   Djuhaendah   Hasan, Hukum   Keluarga:   Setelah   Berlakunya   UU   No.
1/1974 ( Menuju ke Hukum Keluarga Nasional ), Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.
anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.
Melihat   hal-hal   diatur   dalam   UU   No   1   Tahun   1974,   yang   jika dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, tetapi diatur  dalam KUH Perdata, yaitu  tentang: (1) anak  angkat (adopsi),   (2)   orang   yang   hilang   (tiada   ditempat);   dan   (3)   orang   yang diletakkan di bawah pengampuan ( curatele ). Dengan demikian, apabila terjadi   peristiwa   hukum   pengangkatan   anak,   orang   hilang   dan pengampuan,   maka   ketentuan   yang   terdapat   di   dalam   KUH   Perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun secara garis besarnya   UU   No.   1   Tahun   1974   dikatakan   merupakan   upaya   unifikasi hukum, tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya   usaha   unifikasi   dalam   bidang   hukum   perkawinan   dan   unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan.

## C. Perkawinan   pada   Negara   Hukum   yang   Berdasarkan Pancasila
Kemajuan   alam   pikir   manusia,   baik   sebagai   individu   maupun kelompok   telah   melahirkan   persamaan   pemikiran   dan   pemahaman   ke arah perbaikan nilai-nilai hidup manusia itu sendiri. Manusia diciptakan terdiri dari berbagai suku dan bangsa, dan hal ini tentunya akan membawa dampak   bagi   terbentuknya   ideologi   yang   berbeda-beda   sesuai   dengan pemikiran,   budaya,   adat-istiadat   serta   nilai-nilai   yang   melekat   dalam kehidupan   masyarakat   tersebut.   Manusia   dalam   merealisasikan   dan meningkatkan   harkat   dan   martabatnya   tidak   mungkin   dapat memenuhinya secara sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial   senantiasa   membutuhkan   orang   lain   dalam   hidupnya.   Dalam pengertian ini manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
negara,   tetapi   karakter   masyarakat   negara   yang   satu   dengan   lainnya memiliki perbedaan yang sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia.
Perbedaan   masing-masing   karakter   masyarakat   pada   berbagai belahan   dunia   tentunya   akan   berpengaruh   bagi   arah   pembangunan hukum   pada   masing-masing   negara   tersebut,   dengan   demikian   sistem hukum yang berlaku pada suatu negara semestinya merupakan cerminan dari karakter budaya masyarakat-nya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, yaitu: Sistem Hukum Anglo Saxon, Sistem Hukum Eropa Kontinental,   Sistem   Hukum   Islam,   Sistem   Hukum   Adat,   dan   pada beberapa   negara   lain   bahkan   dikenal   pula   Sistem   Hukum Sosialis/Komunis serta Sistem Hukum Kanonik.
Berkembangnya   berbagai   sistem   hukum   pada   suatu   negara   juga tidak   terlepas   dari   sistem   politik   pada   negara   tersebut,   karena   hukum dalam arti undang-undang juga merupakan produk politik, tetapi dalam hal tertentu sejarah perjalanan bangsa itu sendiri ikut pula mempengaruhi sistem hukumnya. Dapat diambil contoh adalah Indonesia, yang mengenal dan   bahkan   sampai   sekarang   masih   memberlakukan   3   (tiga)   sistem hukum, yaitu: Sistem Eropa Kontinental Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat. Berkembangnya Sistem Hukum Eropa Kontinental, karena dalam   perjalanan   sejarah   bangsa,   Indonesia   pernah   dijajah   Belanda selama   lebih   kurang   350   tahun,   dan   Pemerintah   Belanda   sendiri memberlakukan   hukum   Belanda   di   daerah   jajahannya   dengan   asas konkordansi, sedangkan pada sisi lain juga mengakui keberlakuan Hukum Islam dan Hukum Adat bagi penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 161 IS ( Indische Staatsregeling ). Melalui Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam IS tersebut dahulunya masih tetap belaku, akibatnya sistem hukum di Indonesia (khususnya dalam lapangan hukum privat)   masih   bercorak   pluralistik,   yaitu   berlakunya   sistem   Hukum Kolonial (Eropa Kontinental), Hukum Islam dan Hukum Adat.
Menurut   Soetandyo   bahwa   perkembangan   hukum   nasional   di berbagai   negara,   berlangsung   seiring   dengan   perkembangan   kekuasaan negara-negara, karena yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah   hukum   yang   keabsahan   pembentukan   dan   pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara, dan ketika kehidupan berkembang   ke   dalam   skala-skala   yang   lebih   luas,   dari   lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal ( old societies ) ke lingkar-lingkar besar yang bersifat   translokal   pada   tataran   kehidupan   berbangsa   yang diorganisasikan sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara yang modern  ( new nation  state ), kebutuhan  akan  suatu  sistem  hukum  yang satu dan pasti (positif) sangat terasa. Sehubungan hal ini, maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak, seolah-olah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi, negaranisasi, serta modernisasi, sehingga mengakibatkan terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional. 17
Sistem   hukum   di   Indonesia   merupakan   hal   yang   telah   menjadi wacana   berkelanjutan,   yang   tidak   hanya   melibatkan   para   ahli   dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan   pendapat.   Fakta   ini   kiranya   dapat   dimengerti,   karena dalam   kenyataannya   hampir   tidak   ada   celah   kehidupan   yang   tidak diintervensi norma hukum. Suatu adagium yang menyebutkan “di mana ada   masyarakat  di   situ   ada  hukum”   ( ubi   sociates   ibi   ius ),   menegaskan bahwa   dalam   kehidupan   masyarakat   yang   paling   sederhana   sekali-pun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio  sine   quanon bagi   keberlangsungan   hidup   masyarakat sebagai suatu entitas. Beranjak dari adagium “ ubi sociates ibi ius ”, maka
17 Soetandyo   Wignjosoebroto,   “Masalah   Pluralisme   Dalam   Pemikiran   Dan Kebijakan   Perkembangan   Hukum   Nasional   (Pengalaman   Indonesia)”, Makalah , disampaikan   pada   acara   Seminar   Nasional   Pluralisme   Hukum   Pluralisme   Hukum: Perkembangan   di   Beberapa   Negara,   Sejarah   Pemikirannya   di   Indonesia   dan Pergulatannya dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006, hlm. 1.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Lili Rasjidi 18 mengatakan bahwa hukum adalah sebagai sarana pengaturan yang   dibuat   oleh   masyarakat   dan   diberlakukan   bagi   masyarakat pembuatnya,   sehingga   benarlah   bahwa   suatu   sistem   hukum   adalah bermula dari masyarakat dan berakhir pada masyarakat pembentuknya, di mana hukum itu akan diterapkan.
Masing-masing sub sistem dalam suatu sistem hukum harus dapat berjalan   dengan   baik   sebagai   satu   kesatuan   yang   utuh,   karena   sistem merupakan   tatanan   atau   kesatuan   yang   utuh   yang   terdiri   dari   bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, karena sistem adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan, 19 sedangkan ciri-ciri dari sistem, yaitu sebagai berikut: 20
1. sistem adalah suatu kompleksitas unsur-unsur yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Sistem itu merupakan suatu struktur dari   tatanan   yang   teratur   dan   tersusun   secara   tertata,   sistematik, metodologis dan konsisten;
2. struktur   dari   tatanan   tersebut   merupakan   suatu   keseluruhan   dan totalitas secara utuh dan terpadu yang terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sub sistem dari sistem tadi;
3. masing-masing unsur terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung ( interdependence of its parts );
18 Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,” dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta , SH , Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008, hlm. 144.
19 Sudikno  Mertokusumo  (1), Mengenal   Hukum ( Suatu   Pengantar ),  Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 19.
20 Lihat   Lili   Rasjidi  dan  I.B.   Wyasa   Putra, Hukum   Sebagai   Suatu   Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 65. Lihat juga Rachmadi Usman (2), Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 5-6.
4. unsur-unsur   yang   merupakan   sub   sistem   tersebut,   mempunyai fungsinya   masing-masing   sesuai   dengan   fungsionalnya,   baik   untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur yang terdapat dalam satu sistem   tersebut   yang   terkait   satu   sama   lainnya,   sehingga   terbentuk dalam suatu eksistensi yang utuh dan terpadu;
5. keseluruhan   unsur-unsur   itu   menentukan   ciri   dari   setiap   bagian pembentuknya ( the whole determines the nature of its parts );
6. bagian   dari   keseluruhan   tidak   dapat   dipahami   jika   dipisahkan   atau dipahami   secara  terpisah   dari   keseluruhan   itu   ( the  parts   cannot   be understood if considered in isolation from the whole );
7. unsur-unsur   yang   merupakan   sub   sistem   dari   suatu   sistem   tersebut disusun   menurut   struktur,   bentuk,   pola   atau   rencana   tertentu   yang sebelumnya   terlebih   dahulu   ditetapkan   sebagai   hasil   dari   suatu pemikiran atau memang secara alamiah unsur-unsur itu terbentuk;
8. struktur,   bentuk,   pola   atau   rencana   tertentu   tersebut   disusun berdasarkan   pedoman-pedoman   tertentu   yang   merupakan   patokan dasar   yang   harus   dimiliki   oleh   suatu   sistem,   sehingga   tidak   akan menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih antar sub-sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem;
9. dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada   di   luar   sistem   untuk   mengadakan   penyesuaian   seperlunya secara   otomatik,   sehingga   tidak   akan   mengganggu   keutuhan   dan kepaduan eksistensi sistem tersebut;
10. apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem itu, berorientasi pada tujuan   tertentu   yang   hendak   dicapai,   yang   mana   sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola, atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.
Hukum sesungguhnya merupakan suatu sistem dan sebagai suatu sistem maka hukum harus memenuhi ciri-ciri sistem seperti tersebut di

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
atas.   Sistem   hukum   ini   sendiri   diartikan   sebagai   susunan   hukum   yang teratur yang terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan, otonom dan berfungsi untuk   menjaga   atau   mengusahakan   keseimbangan   tatanan   dalam masyarakat ( restitutio in integrum ). 21
Pemahaman tentang sistem hukum ini paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang   di   tujukan   kepada   segenap   subjek   hukum,   maka   sistem   hukum menurut Austin adalah terbatas pada kumpulan peraturan. 22 H.L.A. Hart juga   melihat   hukum   sebagai   suatu   sistem   yang   memuat   sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam suatu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks, 23 sedangkan Hans Kelsen memandang lebih jauh yang mengatakan bahwa pengertian undang-undang sebagai suatu perintah yang lebih khusus, karena perintah merupakan   manifestasi   kehendak   pribadi.   Pengertian   undang-undang tersebut dikaitkan dengan suatu ororitas yang diberikan kepada individu pemberi perintah tersebut. 24
Sistem   hukum   tidak   dapat   dimaknai   hanya   dalam   pengertian hubungan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian  lembaga (organinasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu otoritas lembaga   (organisasi)   yang   berwenang.   Keberhasilan   proses   penegakan hukum   sangat   terkait   dengan   tercapainya   rasa   keadilan   masyarakat
21 Sudikno Mertokusumo (2), Penemuan Hukum , UAJY, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.
22 Joseph Raz, The Concept of a Legal System , An Introduction to the Theory of a Legal System ,  Claredon Press, Oxford, 1970, hlm. 7.
23 John N.Adams dan Roger Brownsword, Understanding Law , Fortana Press, London, 1992, hlm. 3.
24 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , Translators Anders Wedberg,
Russel and Russel, New York, 1945, hlm. 30-31.
sebagai   elemen   penting   dalam   sistem   hukum   yang   demokratis.   John Rawls 25 melihat   pentingnya  sistem   hukum   untuk   melaksanakan   prinsip kebebasan   dan   keadilan,   oleh   karena   itu   kehadiran   sistem   hukum merupakan   suatu   keharusan   dalam   suatu   masyarakat.   Menurut   Rawls bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang   dipayungi   peraturan-peraturan   bagi   publik   yang   ditujukan   untuk kepentingan   individu   warga   masyarakat   sebagai   petunjuk   demi tercapainya tertib sosial.
Friedman   mengatakan   bahwa   keberhasilan   dalam   penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum ( legal structure ), komponen substansi hukum ( legal substance )  dan komponen budaya hukum ( legal culture ) . Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan   norma-norma   aktual   yang   dipergunakan   oleh   lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap- sikap,   keyakinan-keyakinan,   harapan-harapan   dan   pendapat   tentang hukum, 26 dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman menambahkan komponen   yang   keempat,   yang   disebutnya   komponen   dampak   hukum ( legal impact ). 27
Berdasarkan   uraian   di   atas,   maka   dapat   dipahami   bahwa   dalam sistem   hukum   tidak   hanya   berbicara   mengenai   hubungan   antara peraturan   yang   satu   dengan   yang   lainnya,   tetapi   termasuk   juga   di
25 John Rawls, A Theory of Justice , The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 235.
26 Lawrence M. Friedman (1), Law and Society An Introduction , Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional  dalam Era Pasca Reformasi , Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.
27 Lawrence M. Friedman (2), American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives , W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
dalamnya   lembaga   atau   organisasi   yang   mempunyai   otorisasi   untuk membentuk   dan   menjalankan   sistem   hukum   tersebut.   Sistem   tersusun atas sejumlah sub sistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja komponen sistem hukum itu terdiri atas: (1) asas-asas dan kaidah-kaidah; (2) kelembagaan hukum; dan (3) proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. 28
Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa   sistem   hukum   yang   dimaksudkan   di   sini   adalah   sistem   hukum nasional   yang   didasarkan   pada   landasan   ideologi   dan   konstitusional negara (Pancasila dan  UUD 1945), dengan kata lain  merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.
Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-nilai   yang   telah   dimilikinya   sebelum   membentuk   suatu   negara moderen. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai   yang   disebut   Pancasila.   Dalam   upaya   untuk   membentuk   suatu persekutuan   hidup   yang   disebut   negara,   maka   bangsa   Indonesia mendasarkannya   pada   suatu   pandangan   hidup   yang   telah   dimilikinya yaitu Pancasila. Sesuai ciri khasnya ini dan proses pembentukan negara, maka   bangsa   Indonesia  mendirikan   negara   yang   memiliki   karakteristik yang  berbeda dengan  negara lain,  oleh  sebab  itu  istilah   negara  hukum Indonesia tentunya harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara   lain.   Atas   dasar   ini   pula   ciri   hukum   di   Indonesia   tidak   dapat disamakan dengan ciri hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas hukum yang berlaku umum pada setiap negara
28 Bernard Arief Sidharta  “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum Jentera , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),  Jakarta,  Edisi 3- Tahun II, November 2004, hlm. 76-77.
yang   ada   di   dunia   dan   diakui   oleh   bangsa-bangsa   lain   diabaikan (dikesampingkan).
Hukum   sebenarnya   berakar   dan   terbentuk   dari   berbagai   aspek kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sedapat mungkin dalam pembentukan hukum suatu negara hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,   sehingga   tidak   menjadikan   produk   hukum   itu   sendiri berdampak   negatif   bahkan   bertentangan   dengan   nilai-nilai   yang berkembang   dalam   masyarakat.   Atas   dasar   ini,   maka   hukum   yang dirumuskan   dalam   bentuk   peraturan   perundang-undangan   harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan nilai-nilai yang dimaksud di Negara Indonesia adalah nilai-nilai yang telah terkristalisasi dalam Pancasila.
Berbicara tentang hukum dan negara hukum, maka pertama kali yang   muncul   dalam   pemikiran   seseorang   adalah   terkait   makna   negara hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan bahwa: 29
“Gagasan   negara   hukum   dibangun   dengan   mengembangkan perangkat   hukum   sebagai   suatu   sistem   yang   fungsional   dan berkeadilan,   dikembangkan   dengan   menata   suprastruktur   dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan   teratur,   serta   dibina   dengan   membangun   budaya   dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan   bernegara.  Oleh   sebab   itu,  sistem hukum   perlu   dibangun   ( law   making )   dan   ditegakkan   ( law enforcing )   sebagaimana   mestinya,   dimulai   dengan   konstitusi sebagai   hukum   yang   paling   tinggi   kedudukannya.   Jaminan tegaknya   konstitusi   sebagai   hukum   dasar   yang   berkedudukan tertinggi   ( the   supreme   law   of   the   land ),   dibentuk   pula   sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “ the guardian ” dan sekaligus “ the ultimate interpreter of the constitution ”.
Negara hukum sering disamakan dengan istilah “ rechtsstaat ” dan “ the rule of law ”. Istilah rechtsstaat dan the rule of law pada hakikatnya
29 Jimly Asshiddiqie (1), “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com , diakses tanggal 17 Oktober 2011.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
mempunyai makna berbeda. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara- negara   Eropa   Kontinental   yang   bertumpu   pada   sistem civil   law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada Common law. Civil law menitikberatkan pada administration   law ,   sedangkan common   law menitikberatkan   pada judicial . 30
Oemar   Seno   Adjie 31 mengemukakan   tiga   bentuk   negara   hukum yaitu: rechtstaat dan rule   of   law , socialist   legality dan   negara   hukum Pancasila. Antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama.
Konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats , sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, di mana rechtstaats d an rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat. Konsep socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Ketiga konsep itu lahir dari akar sama, yaitu manusia sebagai titik   sentral   ( antropocentric) yang   menempatkan   rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.
UUD   1945   menegaskan   bahwa   Negara   Indonesia   adalah   negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945   yang   menegaskan   bahwa   Negara   Indonesia   berdasar   atas   hukum ( rechtstaats ), tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaat ), tetapi maksud rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan cara implementasinya dalam kehidupan negara tidak ditemui penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu,   konsep   negara   hukum   barat  seperti   yang   dikemukakan   oleh   Julius Stahl dapat dijadikan standar (ukuran) untuk menentukan elemen penting dari   negara   hukum   yang   diistilahkan   dengan rechtstaat ,   yaitu
30 Lihat Azyumardi Azra dalam Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani , Prenada Media, Jakarta,  2003, hlm. 117.
31 Oemar   Seno   Adjie, Peradilan   Bebas , Negara   Hukum ,     Erlangga,  Jakarta, 1980, hlm. 34.
perlindungan   hak   asasi   manusia   (HAM),   pembagian   kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang- undang,  serta peradilan  tata usaha negara. 32 Demikian  pula pandangan dari   A.V.   Dicey   yang   dianggap   sebagai   orang   pertama   yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi sistem hukum Anglo- Amerika, yang menurutnya rule of law mengandung tiga elemen penting, yaitu: absolute supremacy of law , equality before the law dan due process of law , dan ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia. 33
Semua   konsep   negara   hukum   barat   ini   bermuara   pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan kekuasan, serta tindakan negara   untuk   menghormati   hak-hak   individu   yang   harus   diperlakukan sama.   Oleh   sebab   itu   harus   ada   pemisahan   kekuasaan   negara   untuk menghindari   absolutisme   dari   satu   cabang   kekuasaan   terhadap   cabang kekuasaan   lainnya,   serta   perlunya   lembaga   peradilan   yang   independen untuk mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, dan dalam praktik negara-negara Eropa Kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa pandangan negara hukum barat didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak individu.
Setelah   mengkaji   perkembangan   praktik   negara-negara   hukum moderen,   Jimly   Asshiddieqie, 34 akhirnya   menyimpulkan   bahwa   ada duabelas prinsip pokok negara hukum ( rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum ( supremacy of law ), persamaan dalam hukum   ( equality   before   the   law ),   asas   legalitas   ( due   process   of   law ),
32 Jimly Asshiddiqie (2), Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia ,  Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 152.
33 A.V.   Dicey, Introduction   to   the   Study   of   the   Law   and   the   Constitution , MacMilland and Co., Ninth Edition, London, 1952, hlm. 202-203.
34 Jimly Asshiddiqie (2), Op. Cit ., hlm. 151-162.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
pembatasan   kekuasaan,   organ-organ   eksekutif   independen,   peradilan bebas   dan   tidak   memihak,   peradilan   tata   usaha   negara,   peradilan   tata negara, perlindungan HAM, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan   tujuan   negara   serta   transparansi   dan   kontrol   sosial. Keduabelas   prinsip   pokok   itu   merupakan   pilar-pilar   utama   yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang sebenarnya.
Negara   hukum   Indonesia   yang   dapat   juga   diistilahkan   sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan   konsep   negara   hukum   yang   dikenal   di   barat,   walaupun   negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi   dari   konsep   negara   hukum   yang   dikenal   di   barat   dan   jika membaca   dan   memahami   yang   dibayangkan   Soepomo   ketika   menulis Penjelasan   UUD   1945   jelas   merujuk   pada   konsep rechtstaat ,   karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. 35 Terinspirasi dari konsep negara   hukum   barat   dalam   hal   ini rechtstaat , maka   UUD   1945 menghendaki   elemen-elemen rechtstaat maupun rule   of   law menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.
Berbeda dengan rechtstaat dan rule of law , serta socialist legality , maka dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau yang dapat diistilahkan   sebagai   Negara   Hukum   Pancasila,   selain   memiliki   unsur- unsur elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule   of   law ,   juga   memiliki   unsur-unsur   yang   spesifik   yang menjadikan   negara   hukum   Indonesia   berbeda   dengan   konsep   negara
35 Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang   tidak   tumbuh   dari   dalam   masyarakat   Indonesia   sendiri,   tetapi   “barang   impor”. Negara   hukum   adalah   bangunan   yang   “dipaksakan   dari   luar”.   Lebih   lanjut   menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa   kita   di   masa   lalu   seperti   terjadi   di   Eropa,   tetapi   apa   yang   dikehendaki   oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law . Lihat   dalam Satjipto   Rahardjo, Membedah   Hukum   Progresif ,   Penerbit   Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 48 .
hukum   yang   dikenal   secara   umum.   Menurut   Hamdan   Zoelva, 36 bahwa perbedaan ini terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD   1945   yang   didalamnya   mengandung   Pancasila   dengan   prinsip- prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara   dan   agama,   prinsip   musyawarah   dalam   pelaksanaan   kekuasaan pemerintahan, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
Pancasila   sebagai   dasar   negara   memberikan   arti   bahwa   segala sesuatu   yang   berhubungan   dengan   kehidupan   ketatanegaraan   Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik   Indonesia   harus   bersumber   pada   Pancasila,   karena   Pancasila adalah   sumber   dari   segala   sumber   hukum.   Oleh   karena   itu,   semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum, selanjutnya hukum juga yang berlaku sebagai norma di dalam negara, sehingga Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.
Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan   Ketuhanan   Yang   Maha   Esa   sebagaimana   terdapat   dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia,   yaitu   bukan   merupakan   negara   sekuler   yang   memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yaitu   negara   yang   mendasarkan   atas   agama   tertentu.  Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal   1   UU   No.   1   Tahun   1974,   yang   memberikan   pengertian   bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
36 Hamdan   Zoelva,   “Negara   Hukum   dalam   Perspektif   Pancasila,” http://www.setneg.go.id ., diakses tanggal 2 November 2010.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat   kaitannya   dengan   nilai-nilai   agama,   tetapi   mengingat   adanya plurarisme   agama   di   Indonesia,   maka   tidak   mungkin   membuat   aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai- nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan   perkawinan   adalah   membentuk   keluarga   (rumah   tangga)   yang bahagia   dan   kekal   berdasarkan   Ketuhanan   Yang   Maha   Esa.   Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai   dengan   landasan   falsafah   Pancasila   dan   Undang-undang   Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip   yang   terkandung   dalam   Pancasila   dan   Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan   yang   hidup   dalam   masyarakat   dewasa   ini.   Undang-undang Perkawinan   ini   telah   menampung   di   dalamnya   unsur-unsur   dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
Sesuai   dengan   Penjelasan   Umum   tersebut,   terlihat   bahwa Indonesia  juga  bukan   negara  sekuler   yang   memisah   antara  agama  dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa  perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti   bahwa   walaupun   negara   menginginkan   adanya   aturan   hukum perkawinan   yang   merupakan   produk   negara   (legislatif),   tetapi   tidak berarti   aturan   hukum   yang   terdapat   dalam   hukum   agama   ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu, menurut Sution   Usman   Adji 37 dikatakan   bahwa   UU   No.   1   Tahun   1974   dengan
37 Sution   Usman   Adji, Kawin   Lari   dan   Kawin   Antar   Agama ,     Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.
pelaksanaannya   dalam   Peraturan   Pemerintah   No.   9   Tahun   1975, menyangkut   berbagai   aspek,   antara   lain:   aspek   sosial,   aspek   ekonomi, aspek   budaya,   aspek   politik,   aspek   agama,   aspek   kejiwaan   dan   aspek hukum.
Adanya rumusan kalimat “... dilakukan  menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1   Tahun   1974   menunjukkan   makna   bahwa   aspek   agama   tidak   dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah   sesuai   dengan   ajaran   agama   yang   dianut   oleh   para   pihak   yang melangsungkan   perkawinan.   Berbeda   misalnya   dengan   aturan   hukum perkawinan   yang   terdapat   dalam   KUHPerdata   yang   di   dalam   Pasal   26 disebutkan   bahwa   undang-undang   memandang   perkawinan   dari hubungan   keperdataan.   Menurut   Subekti 38 bahwa   Pasal   26   ini   hendak menyatakan   sahnya   perkawinan   hanyalah   perkawinan   yang   memenuhi syarat-syarat   yang   ditetapkan   dalam   KUHPerdata,   sedangkan   syarat- syarat menurut hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia   yang   berdasarkan   Pancasila,   karena   Indonesia   bukan   negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama.
Berbeda   dengan   perkawinan   dalam   sistem   Negara   Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka   perkawinan   tidak   lagi   dapat   dipandang   hanya   sebagai   hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi   lainnya   (dalam   pengertian   hubungan   yang   hanya   bersifat keperdataan),   tetapi   harus   dipandang   sebagai   ikatan   suci   (ikatan   lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris
38 R. Subekti, Op. Cit , 1985, hlm. 23.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Ramulyo 39 bahwa   tidak   merupakan   perkawinan   jika   ikatan   lahir   batin tersebut   tidak   bahagia   atau   perkawinan   itu   tidak   kekal   dan   “tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## D. Penutup
Persoalan   mendasar   dalam   bidang   hukum   pada   masa   sekarang terutama terkait dengan masalah ketidakpastian hukum, sehingga sering menjadi   hambatan   dalam   kegiatan   penyelenggaraan   negara   dan pembangunan.   Hal   ini   terjadi   karena   peraturan   perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Selain itu juga disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan, baik   pada   tataran   undang-undang   maupun   peraturan   pelaksana   di bawahnya yang merupakan produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Ketidakpastian   hukum   juga   terdapat   dalam   bidang   hukum perkawinan, hal ini terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 UU No.   1   Tahun   1974,   yang   menentukan   bahwa   ketentuan   hukum   produk kolonial   dinyatakan   tidak   berlaku,   tetapi   hanyalah   terbatas   pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Dapat ditafsirkan bahwa, jika suatu aturan yang terkait dengan perkawinan tidak ada diatur dalam   UU   No.   1   Tahun   1974,   maka   dasar   hukum   yang   dipergunakan tentunya   dikembalikan   pada   aturan   hukum   produk   kolonial,   padahal secara   yuridis   normatif   aturan   hukum   tersebut   tidak   sesuai   dengan Pancasila   sebagai   falsafah   Bangsa   Indonesia.   Dengan   demikian   dapat dikatakan bahwa usaha unifikasi hukum dalam bidang perkawinan belum sempurna dan akibatnya tentu belum dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan.
39 Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo (1), Op. Cit ., hlm. 44. Lihat juga dalam Mohd.   Idris   Ramulyo   (2), Hukum   Perkawinan   Islam,   Suatu   Analisis   dari   Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hl m. 2.
Semestinya   hukum   harus   memberikan   jaminan   bagi   terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama  lainnya,  yaitu substansi  hukum  ( legal  subtance ), struktur  hukum ( legal structur ) dan budaya hukum ( legal culture ). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah   negara   yang   berlandaskan   hukum,   harus   didukung   dengan keberadaan   peraturan   perundang-undangan   yang   memadai   dan mengakomodir   semua   permasalahan   dalam   bidang   hukum,   inilah   yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.

## E. Daftar Pustaka
Buku/Kamus:
A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution , MacMilland and Co., London, Ninth Edition, 1952.
A.W.   Munawwir, Kamus   al-Munawwir   Arab-Indonesia   Terlengkap , Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002.
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah , Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t.
Abraham   H.   Maslow, Motivation   and   Personality ,  Harper   &   Row Publishers, New York, 1970.
Amiur   Nuruddin  dan   Azhari   Akmal  Tarigan, Hukum   Perdata   Islam  di Indonesia, Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam dan  Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI , Prenada Media, Jakarta, 2004.
As-Shan’ani, Subulus   Salam ,   Penerjemah   Abu   Bakar   Muhammad,   Al- Ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995.
Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,  UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999.
Djuhaendah   Hasan, Hukum   Keluarga:   Setelah   Berlakunya   UU   No.
1/1974 ( Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional ), Armico, Bandung,
1988.

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam , Adat dan BW , Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2011.
Hans   Kelsen, General   Theory   of   Law   and   State ,   Translators  Anders Wedberg,  Russel and Russel, New York, 1945.
Jaenal   Aripin, Peradilan   Agama   dalam   Bingkai   Reformasi   Hukum   di Indonesia ,  Kecana, Jakarta, 2008.
Jimly   Asshiddiqie, Konstitusi   &   Konstitusionalisme   Indonesia , Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
John   N.Adams   dan   Roger   Brownsword, Understanding   Law ,   Fortana Press, London, 1992.
John Rawls, A Theory of Justice , The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971.
Joseph   Raz, The   Concept   of   a   Legal   System , An   Introduction   to   the Theory of a Legal System , Claredon Press, Oxford, 1970.
Lawrence   M.   Friedman, American   Law:   An   invalueable   Guide   to   The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives , W.W. Norton & Company, New York, 1984.
Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction , Prentice Hall Inc., New York, 1977.
Lihat  Azyumardi   Azra   dalam   Tim   ICCE   UIN   Jakarta, Demokrasi,  Hak Asasi   Manusia   Masyarakat   Madani ,   Prenada   Media,  Jakarta, 2003.
Lihat Lili Rasjidi  dan  I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,
Mandar Maju, Bandung, 2003.
Lili   Rasjidi,   “Pembangunan   Sistem   Hukum   dalam   Rangka   Pembinaan Hukum   Nasional,”   dalam Butir-butir   Pemikiran   dalam   Hukum: Memperingati   70   Tahun   Prof.   Dr.   B.   Arief   Sidharta , SH , Penyunting   Sri   Rahayu   Oktoberina   dan   Niken   Savitri,   Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008
M.   Yahya   Harahap, Kedudukan   Kewenangan   dan   Acara   Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 , Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2007.
Mahmud   Yunus, Kamus   Arab   Indonesia ,   Yayasan   Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, Jakarta, 1973.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan ( Kumpulan Karya Tulis ), Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, 2006.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, Edisi Pertama, 2002.
Mohd.   Idris   Ramulyo, Hukum   Perkawinan   Islam,  Suatu   Analisis   dari Undang-undang   Nomor   1   Tahun   1974   dan   Kompilasi   Hukum Islam , Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Muhammad   Amin   Summa, Hukum   Keluarga   Islam   di   Dunia   Islam , RajaGrafindo Persadak, Jakarta, 2004.
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas , Negara Hukum , Erlangga,  Jakarta, 1980.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata ,  Intermasa, Jakarta, 1985.
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Rachmadi   Usman, Perkembangan   Hukum   Perdata   dalam   Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006 .
Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi , Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Sayuti   Thalib, Hukum   Kekeluargaan   di   Indonesia ,UI-Press,  Jakarta, Cetakan Kelima, 1986.
Sudikno   Mertokusumo, Mengenal   Hukum ( Suatu   Pengantar ),   Liberty, Yogyakarta, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum ,  UAJY, Yogyakarta, 2010.
Sution   Usman   Adji, Kawin   Lari   dan   Kawin   Antar   Agama ,   Liberty, Yogyakarta, 1989.
Wirjono   Prodjodikoro, Hukum   Perkawinan   di   Indonesia ,  Sumur, Bandung, 1981.

## Jurnal/Makalah:
Ahmad   Zaenal   Fanani,   “Membumikan   Hukum   Keluarga   Berperspektif Keadilan Jender” Makalah ,  Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan   dan   Inpres   No.   1   Tahun   1991   tentang   Kompilasi

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM

## Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
Bernard   Arief   Sidharta,  “Kajian   Kefilsafatan   tentang   Negara   Hukum”, dalam   Jurnal   Hukum Jentera ,   Jakarta:   Pusat   Studi   Hukum   dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004.
Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam , Vol. VIII-No, 6, Desember 2007.
Soetandyo   Wignjosoebroto,  “Masalah   Pluralisme   Dalam   Pemikiran   Dan Kebijakan   Perkembangan   Hukum   Nasional   (Pengalaman Indonesia)”, Makalah , disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara,   Sejarah   Pemikirannya   di   Indonesia   dan   Pergulatannya dalam   Gerakan   Pembaharuan   Hukum,   Jakarta:   Universitas   Al Azhar, 21 November 2006.

## Internet:
Farizal   Nuh,   “Kontribusi   Hukum   Islam   dalam   Pembangunan   Hukum Nasional (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com , diakses tanggal 17 November 2011.
Hamdan   Zoelva,   “Negara   Hukum   dalam   Perspektif   Pancasila,” http://www. setneg.go.id ., diakses tanggal 2 November 2010.
Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com , diakses tanggal 17 Oktober 2011.