Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam..... Nanang Y.
& Dumadi

## PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA(BUMN), EKSISTENSI, DAN KINERJA EKONOMI NASIONAL DALAM  SISTEM EKONOMI PASAR

## Nanang Yusroni
Fakultas Ek onomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Dumadi  Tri Restiyanto
Mahasiswa Pascasarjana MIESP Universitas Diponegoro Semarang

## Abstract
Privatization of state owner enterprise as an economic politics consequent that  must  be  held  by  Indonesian  Government  because  the  decrease  of  their performance.  But  there  are  many  constraints  :  The  enterprise  monopolize  of public and strategic sector while the other side it has two functions : social and business and both of them has contradictive interests. Many approach has been used for privatization with concern of benefit and impact of this.
Keywords :Privatization,  social function, business function.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan  untuk  mengelola  sektor-sektor  bisnis  strategis  agar    tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup  orang  banyak,  seperti  perusahaan  listrik,  minyak  dan  gas  bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh  BUMN.  Dengan  adanya  BUMN  diharapkan  dapat  terjadi  peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.
Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2000 BUMN  memiliki  total  asset  sebesar  Rp.  861,52  trilyun  hanya  mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 13,34 Trilyun, atau dengan tingkat Return on Assets (ROA) sebesar 1,55%. Tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat ROA BUMN Indonesia pada lima tahun terakhir hanya berkisar antara 1,55% sampai dengan 3,25%.
Data tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 78,10% (107 perusahaan) BUMN  yang beroperasi  dalam keadaan  sehat.  Sedangkan sisanya,  16,06% (22 perusahaan) dalam kondisi kurang sehat, dan 5,84% (8 perusahaan) dalam keadaan  tidak  sehat.  Agar  dapat menjalankan  fungsinya,  BUMN yang  ada dalam kondisi kurang sehat dan tidak sehat perlu dibantu oleh pemerintah, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.
Sementara itu, saat ini pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari belitan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun  1997.  Berbagai  upaya  sebagaimana  yang  disarankan  IMF  telah dijalankan,  misalnya  perubahan  format  APBN  dari  T-Account  menjadi  I- Account, yang memungkinkan adanya defisit pada APBN. Dengan format baru tersebut, jelas terlihat bahwa sejak tahun 2000 APBN Indonesia mengalami defisit anggaran. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN.
Undang-Undang BUMN telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah pada tanggal 27 Mei 2003 yang lalu. Adanya  Undang- Undang ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Undang-Undang BUMN tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pembangunan BUMN di masa mendatang, yaitu :
1.     Menciptakan system pengelolaan dan pengawasan BUMN, efisiensi, dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN.
2.    Menata dan mempertegas  peran lembaga pemerintah dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN.
3.   Mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN dengan operator atau pelaku usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.
4.     Menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar mekanisme koperasi.
T A B E L  1 .1 . K IN E R J A  B U M N  D IL IH A T  D A R I P E R O L E H A N L A B A ( ju t a  r u p ia h ) T A H U N T O T A L  A S S E T L A B A  B E R S IH R O A 1 9 9 7 4 2 5 ,9 7 1 ,4 0 7 7 ,3 1 0 ,0 9 2 1 .7 2 % 1 9 9 8 4 3 7 ,7 5 6 ,3 9 4 1 4 ,2 2 6 ,2 0 1 3 .2 5 % 1 9 9 9 6 0 7 ,0 2 2 ,8 4 5 1 4 ,2 7 1 ,1 0 1 2 .3 5 % 2 0 0 0  * ) 8 6 1 ,5 2 0 ,4 9 4 1 3 ,3 3 6 ,5 8 2 1 .5 5 % 2 0 0 1  * * ) 8 4 5 ,1 8 6 ,1 5 1 2 0 ,1 8 6 ,4 6 9 2 .3 9 % C a t a t a n : * ) p r o g n o s a ; * * ) R K A P
S u m b e r : L a p o r a n  P e r k e m b a n g a n  K in e r ja  B U M N – D ir je n P e m b in a a n  B U M N , 2 0 0 1
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam.....
Nanang Y.
& Dumadi
5. Meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Good corporate governance).
Masalah BUMN menyangkut strategi ekonomi nasional dan kepentingan rakyat kebanyakan. Para founding fathers sejak awal telah menyadari bahwa Indonesia sebagai sebuah kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. (Martiono Hadiono, 2005)
Makna  yang  terkandung  dari  ayat-ayat  pada  pasal  33  UUD  1945, menggambarkan tentang peran negara dalam kegiatan ekonomi. Penguasaan negara  atas  sumber  daya  alam  adalah  mutlak.Kebijakan  ini  bukan kesewenang-wenangan  negara,  melainkan  suatu  strategi  awal  untuk pembangunan ekonomi. Namun, penguasaan sumber daya alam seperti yang diamanatkan  konstitusi  tidak  berhenti  sampai  disitu.  Penguasaan  sumber daya  alam  harus  dipergunakan  sepenuhnya  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat. Jika kewajiban ini tidak dijalankan oleh pemerintah yang  sedang  memimpin,  maka  masyarakat  mempunyai  hak  untuk menpertanyakannya.  Tak  hanya  itu,  rakyat  juga  mempunyai  wewenang mencabut kontrak sosial yang diberikan antara masayarakat dan pemerintah. Penguasaan mutlak atas sumber daya alam oleh negara, secara operasional dan spesifik dikuatkan pada ayat sebelumnya. Pasal 33 ayat 2 menegaskan peran  negara  secara  lebih  spesifik  pada  kegiatan  usaha.  Cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis dikuasai oleh negara dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari, ayat ini secara eksplisist dikatakan  bahwa  negara  akan  mengambil  peran  dalam  kegiatan  ekonomi. Tetapi yang membedakan misi negara dengan swasta, perusahaan dibawah naungan  negara  tidak  hanya  mengejar  keuntungan,  tetapi  juga  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Purwoko, 2002).

## RUMUSAN MASALAH
Dalam konteks ini, BUMN selalu dikritik sebagai lembaga ekonomi yang tidak efisien. Perlu  disadari bahwa pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan semata. Akibatnya, margin pendapatan BUMN memang  setiap periode  tidak  sebesar  yang  diperoleh  pihak  swasta.  Oleh  karena  itu  tidak dirancang untuk mengejar profit. Fokus yang dikerjakan BUMN lebih pada peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya terpenuhinya kebutuhan pokok. Sebagai ilustrasi, pengadaan perumahan murah bagi masyarakat menengah ke bawah, di mana Perumnas menjadi pelopornya dalam hal ini dikelola oleh lembaga  BUMN  Perbankan  yaitu  Bank  Tabungan  Negara  (BTN).  Ataupun intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga BBM sejak tahun 1980 sampai sekarang oleh Pertamina, subsidi listrik pada listrik pada rumah tangga sederhana dan rumah sosial serta Ibadan oleh PLN, dan kereta rakyat kelas ekonomi oleh PT. Kereta Api Indonesia.
Kegagalan  pelaksanaan  privatisasi  juga  disebabkan  adanya  penolakan terhadap privatisasi BUMN. Penolakan terhadap privatisasi BUMN dapat dilihat dari maraknya  demo-demo untuk menentang privatisasi BUMN, baik  yang dilakukan oleh masyarakat maupun karyawan BUMN. Penolakan terhadap
privatisasi  juga  datang  dari  pihak-pihak  tertentu  seperti  Direksi  BUMN, Pemerintah Daerah, DPR, dll. Berbagai alasan dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menolak privatisasi BUMN, antara lain (1) privatisasi dianggap merugikan negara, (2) privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak nasionalis, (3)  belum  adanya  bukti  tentang  manfaat  yang  diperoleh  dari  privatisasi. Disamping alasan-alasan tersebut, masing-masing pihak memiliki alasan yang spesifik.  Direksi  BUMN  mengkhawatirkan,  privatisasi  akan  menyebabkan hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki selama ini, serta  hilangnya  peluang  untuk  melakukan  korupsi.  Pemerintah  Daerah mengkhawatirkan privatisasi BUMN akan menyebabkan Pemerintah Daerah kehilangan  sumber  penerimaan  pendapatan.  Sementara  anggota  DPR  dan elit politik ada yang memanfaatkan isu privatisasi untuk kepentingan pribadi atau  golongan/partainya.  Penolakan  terhadap  privatisasi  BUMN,  terutama privatisasi  kepada  investor  asing,  mengesankan  bahwa  mereka  adalah kelompok nasionalis yang menentang penjualan aset negara.

## LANDASAN TEORI

## 1. Balanced scorecard
Pada  era  mendatang,  BUMN  akan  dihadapkan  pada  suatu  pasar  yang semakin luas, dengan  persaingan yang semakin ketat.  Potensi pasar tidak hanya terbatas di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar luar negeri. Namun sebaliknya, pesaing dari luar negeri juga akan memperebutkan pasar yang ada di dalam negeri.
Balanced  scorecard merupakan  kerangka  kerja  komprehensif  untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, yang tersusun dalam empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan,  proses  bisnis  internal,  serta  pembelajaran  dan  pertumbuhan. Balanced scorecard bukan hanya dipakai sebagai sistem pengendalian, tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk mengartikulasikan misi dan strategi bisnis, untuk  mengkomunikasikan  strategi  bisnis,  serta  menyelaraskan  berbagai inisiatif  perorangan,  unit  kerja,  dan  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan bersama.
Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi organisasi serta implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan keuangan organisasi. Keberhasilan organisasi dalam perspektif keuangan dapat diukur antara lain dengan mengukur tingkat laba operasi, return on capital employed (ROCE), atau economic value added .

## 2. Kinerja yang Tinggi dan Berkelanjutan
Penerapan reformasi sistem yang berkenjuatan dari sistem yang memiliki kemampuan  untuk  bersaing,  yang  memungkinkan  untuk    membuka persaingan dengan dunia luar (pasar bebas). Setiap posisi seharusnya mampu bersaing dengan siapapun.  (Ross H. McLeod, 2006).
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam..... Nanang Y. & Dumadi
Kepentingan yang fundamental adalah dengan seperangkat aturan yang menciptakan sebuah persaingan yang sehat, kombinasi dengan mekanisme dan  aturan  yang  mampu  memberdayakan  sumber  daya  yang  ada.  Yang mendasarkan pada keterbukaan dan laporan keuangan yang memiliki daya akuntabilitas.
Kata  kunci  disini  adalah  hubungan  antara  reformasi  pelayanan  publik sebagai berikut :
a.Kinerja Ekonomi yang terikat secara keseluruhan dengan hubungan keluar, dalam perencanaan kebijakan ekonomi dari pemerintah dan birokrasi sebuah negara.
b.Sistem  pengawasan  manajemen  dalam  pelayanan  perusahaan  publik  di Indonesia dengan mengumumkan  kinerja yang bersih. Struktur birokrasi yang kaku dalam setiap posisi dalam tiap tingkatan denga  menggunakan mekanisme dan formula yang mekanik, dengan rekomendasi yang dapat dijalankan oleh berbagai macam tingkatan.

## PEMBAHASAN

## 1. Asal-usul BUMN
Walaupun tidak ada rujukan pasti, benih-benih kegiatan ekonomi yang dilakukan negara ataupun badan usaha yang dibentuk telah tampak sejak Indonesia merdeka. Tepat setahun setelah proklamasi, pemerintah mendirikan Bank Nasional Indonesia (BNI) pada tahun 1946. Di luar sektor perbankan, melalui kebijakan nasionalisasi, pemerintah mendirikan Perusahaan Minyak Nasional (Permina), Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Pertamina), perusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigran), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telkom).
Gerak laju keterlibatan negara dalam ekonomi makin terlihat secara massif pada  masa  Orde  Lama.  Perusahaan  asing  diharamkan  keberadaannya. Dilakukan nasionalisasi  secara  besar-besaran  terhadap perusahaan  asing. Nasionalisasi  pertama  dilakukan  pada  tahun  1957.  Seiring  dengan  isu nasionalisasi,  tidak  hanya  perusahaan  yang  berskala  nasional,  melainkan juga  perusahaan  daerah.  Keseluruhan  perusahaan  hasil  kebijakan nasionalisasi tidak terorientasi dengan baik. Dari data yang sekarang ada, jumlahnya 632 perusahaan. Dari jumlah tersebut, meliputi perusahaan bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa.
Perusahaan-perusahan  negara  hasil  nasionalisasi  sebagian  besar mengalami kerugian, akibat kurangnya kemampuan mengelola, korupsi dan mis managemen. Sehingga sebagian besar mengalami kebangkrutan. Akibat tidak langsung BUMN mengalami penyusutan dari 632 menjadi hanya tersisa 185  pada  tahun  1970-an.  Selain  dipengaruhi  kondisi  makro  ekonomi  dan manajemen  yang  belum  mapan,  berkurang  jumlahnya  secara  drastis menyebabkan adanya fusi.

## 2 Peran BUMN dalam Pembangunan
Selama ini banyak kalangan hanya melihat keburukan-keburukan BUMN, tanpa memperdulikan prestasi yang dicapai. Sebagai contoh, dalam hal ini, dapat  kita  perhatikan  naik  turunnya  kinerja    Garuda  Indonesia  (GIA)  dan Pertamina.
Sekitar tahun 1968 , GIA meminta proteksi akan usaha penerbangan di Indonesia  yang  dijalankannya.  Usaha  penerbangan  komersial  merupakan kegiatan bisnis yang sarat resiko. Strategi yang salah akan berdampak pada kerugian  yang  besar.  Untuk  itu  GIA  meminta  hak  monopoli  pada  jalur penerbangan domestik dengan  menggunakan pesawat  jet. Secara  finansial GIA mendapatkan keuntungan yang signifikan.
GIA  terus  melakukan  ekspansi  sehingga  menjadi  lebih  besar  dan berkembang skala usahanya. Ironisnya  pada tahun 1978-1987 GIA megalami defisit. Kerugian diperkirakan mencapai Rp. 920 miliar, dengan modal disetor Rp 200 miliar. Penyebab utama kerugian yang menimpa GIA adalah ketatnya persaingan pada jalur-jalur penerbangan internasional, terutama maskapai- maskapai dari negara maju yang lebih dulu menguasai pasar.
Dengan jumlah beban hutang yang tak kecil, secara bertahap manajemen GIA bekerja keras untuk membangun kembali maskapai nasional. Dan sedikit- demi  sedikit  memperoleh  kepercayaan  pasar  serta  semakin  membaik  dan direstruktirisasi modal serta keuangan pada tahun 1998. Sampai tahun 1993 GIA mencatat laba, namun keuntungan yang diperoleh belum dapat menutup kerugian, termasuk modal kerja maupun modal disetor.
Campur  tangan  birokrasi  membuat  GIA  kembali  terpuruk.  Pada  tahun 1993-1998 GIA kembali mengalami kerugian karena Direkturnya bukan dari lingkungan  industri  penerbangan.GIA  mengalami  keberhasilan  melakukan resturisasi modal, biaya organisasi dan operasi pada tahun 1998-2002. Selain GIA  peran  Pertamina  sebagai  bagian  BUMN  tidak  bisa  dipandang  sebelah mata.  Bahkan  diakui  dapat  memberikan  sumbangan  dalam  jumlah  besar untuk APBN.

## 3. Rentabilitas BUMN
Secara umum wajah BUMN di Indonesia lebih menampakkan citra birokrasi pemerintahan  daripada  sebuah  unit  usaha.  Kesan  yang  terlanjur  melekat pada BUMN sebagai sapi perahan pemerintah dalam  waktu dekat harus segera dikikis. Caranya, dengan menyusun seperangkat kebijakan yang tegas, jelas dan pasti. Upaya tersebut sebenarnya telah dimulai  melalui prinsip-prinsip Clean Government dan Good Corporate Governance. Dengan hal ini akan tercipta transparancy, accountability dan fairness yang selanjutnya membangun iklim positif dalam berusaha  dan meningkatkan nilai BUMN.
Dari  sisi  kepegawaian,  sulitnya  mewujudkan  profesionalisme  BUMN disebabkan status pegawainya disamakan dengan pegawai negeri sipil. Bukan profesionalisme yang diutamakan tetapi masa kerja dan senioritas. Akibatnya kinerja kompetisi dan persaingan jauh dari harapan. Padahal sebagai badan
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam..... Nanang Y. & Dumadi
usaha  BUMN  harus  meningkatkan  keuntungan,  selain  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan model PNS BUMN menjadi institusi yang yang kaku dan status quo.

## 4. Inkonsistensi
BUMN  yang  berorientasi  pada  kegiatan  pelayanan  masyarakat, dikelompokkan  dalam  Perusahaan  Jawatan  (Perjan).  Perusahaan  negara dengan  kegiatan  usaha  non-komersial  dan  memenuhi  hajat  hidup  orang banyak dikelompokkan  dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum).  Sedang perusahaan negara yang bersifat komersial dikelompokkan pada perusahaan Persoan Terbatas (Persero). Penjabaran UU tersebut, terdapat pada Intruksi Presiden No. 11 tahun 1973. Kandungan Inpres tersebut, menegaskan cara pengelolaan Badan Usaha Negara dengan bentuk badan hukum Persero.
Dalam Inpres tentang persero, Pemerintah memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam pengelolaan badan usaha negara, selaku bendahara negara.  Selanjutnya,  di  lingkungan  Departemen,  khususnya  Direktorat Jenderal  Moneter,  dibentuk    Direktorat  Persero  dan  Pembinaan  Kekayaan Negara, tahun 1973. Tugas utama dari Direktorat tersebut adalah melakukan pembinaan  badan  usaha  negara  yang  berbentuk  Persero  dan  bertanggung jawab atas kekayaan negara dalam berbagai bentuknya. Pada Desember 1973, Inpres No. 11 tahun 1973 disempurnakan. Inpres baru hasil penyempurnaan ini mengatur peranan departemen teknis yang bertanggung jawab melakukan melakukan pembinaan teknis pada BUMN. Sedangkan Depertemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Persero dan Pembinaan Kekayaan   Negara hanya dibatasi  melakukan  pembinaan  dalam  bidang  administrasi  dan  keuangan. Dari sinilah terjadi dualisme dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN.
Kontradiksi dan kontroversi ini terus terjadi karena, pertama, kata penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana dimuat pada pasal 33 UUD 1945 tidak pernah didefinisikan dan dioperasionalkan secara tuntas. Kedua, kandungan penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak pernah dievaluasi. Seharusnya per periode dilakukan definisi ulang tentang dua pernyataan tersebut. Pada tahun 1960-an, misalnya, hal terpenting bagi kehidupan masyarakat mungkin beras. Tetapi belum tentu pada dua dekade berikutnya, penting yang dimaksud akan sama. Disinipun pemerintah tidak pernah melakukan redifinisi sesuai kondisi saat ini.
Konsekuensi lain dari penyempurnaan Inpres No. 11 tahun 1973 tersebut adalah  munculnya  persepsi  bahwa  BUMN  apapun  badan  hukumnya merupakan agen pembangunan. Artinya, BUMN dipersiapkan oleh pemerintah sebagai wahana untuk menjalankan program-program yang strategis. Akan tetapi  seringkali berbagai program maupun proyek yang dimotori pemerintah, hanya mempertimbangkan faktor ekonomi makro saja. Kebijakan model ini hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas oleh masyarakat tanpa memperhatikan keuntungan bisnis atau mikro ekonomi. Apalagi, tak jarang  proyek  yang  dibiayai  oleh  hutang  luar  negeri.  Secara  umum,  jalan
yang  diambil  pemerintah  seperti  di  atas  justru  berdampak  negatif.  Akibat yang terdekat adalah terjadinya over investment , yang disebabkan oleh karena investasi yang direncanakan melebihi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  kebijakan  yang  dijalankan  pemerintah  dalam  pengelolaan BUMN sejak awal, terlihat sekali perbedaan yang cukup nyata. Pada periode awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun orde reformasi, kebijakan seakan-akan  tidak  berkesinambungan  bahkan  nyata-nyata  tidak berkesinambungan.  Satu  faktor  yang  cukup  menonjol,  kebijakan  masing- masing periode sangat dipengaruhi kondisi ekonomi politik yang berkembang pada saat itu.

## 5. Privatisasi
Pelaksanaan privatisasi di Indonesia sebenarnya bukan kali pertama ini berlangsung. Konsep penyehatan BUMN telah mulai digagas tahun 1990. Pada waktu itu, langkah awal menjelang privatiasi adalah :
a.Mengelompokkan BUMN berdasarkan pada status hukumnya.
b.Mengelompokkan BUMN pada berdasarkan kesehatan usaha.
Meluncurkan program produktivitas dan efisiensi. Program ini berupaya meningkatkan performance BUMN,      menuju  standar  kesehatan  yang ditetapkan. Peningkatan performance ini dimaksudkan untuk menaikkan harga saham, sehingga pemerintah tidak perlu menjual saham dalam jumlah besar. Setelah itu barulah disusun strategi privatisasi, untuk waktu itu, terasa kurang tepat, karena pelaksanaan pelepasan saham tidak seperti sekarang.
Waktu  itu  metode  yang  digunakan  adalah  melalui  program  penawaran publik. Artinya, pelepasan sebagian saham BUMN hanya dilakukan di pasar modal, bukan dengan strategic investor , seperti yang ditempuh pemerintah sekarang.
Keuntungan pelepasan saham melalui pasar modal, jumlah saham yang dilepaskan tidak akan dimonopoli oleh satu kelompok. Disamping itu, dengan kondisi  BUMN  yang  relatif  baik,  saham  yang  dilepas  jummlahnya  dapat dibatasi. Dampak positifnya, pemerintah tetap memiliki kontrol atas BUMN tersebut. Berbeda dengan privatisasi ada strategic partner , yang memungkinkan hadirnya satu pihak sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, penguasaan BUMN dapat dilakukan dengan penuh oleh swasta.

## 5.1 Privatisasi BUMN yang Ideal
Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia  apabila  setelah  privatisasi  BUMN  mampu  bertahan  hidup  dan berkembang  di  masa  depan,  mampu  menghasilkan  keuntungan,  dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan demikian, privatisasi BUMN diharapkan  (1) mampu meningkatkan kinerja BUMN, (2) mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance  dalam  pengelolaan  BUMN,  (3)  mampu  meningkatkan  akses  ke
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam.....
Nanang Y.
& Dumadi
pasar internasional, (4) terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) terjadinya perubahan budaya kerja, serta (6) mampu menutup defisit APBN.
Peningkatan kinerja BUMN diharapkan bukan hanya terjadi pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Untuk itu, fokus perhatian bukan hanya  difokuskan  pada  perspektif  keuangan  saja,  tetapi  harus  lebih komprehensif  dengan  memperhatikan  perspektif  pelanggan,  proses  bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran.
Dalam menjalankan  tugasnya, manajemen BUMN dituntut  untuk lebih transparan  serta  mampu  menerapkan  prinsip-prinsip good  corporate governance .  Manajemen  BUMN  harus  sadar  bahwa  setelah  privatisasi, pengawasan bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga dari investor yang menanamkan modalnya ke BUMN tersebut.
Masuknya  investor  baru  dari  proses  privatisasi  diharapkan  dapat menimbulkan suasana kerja baru yang lebih produktif, dengan visi, misi, dan strategi yang baru. Perubahan suasana kerja ini diharapkan menjadi pemicu adanya perubahan budaya kerja, perubahan proses bisnis internal yang lebih efisien,  dengan  memanfaatkan ilmu pengetahuan dan  teknologi  baru  yang diadopsi BUMN setelah proses privatisasi.

## 5.2  Strategi Privatisasi BUMN
Privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain melalui penjualan saham di pasar modal, privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%, privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%, privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%, privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50%. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan dari setiap metode, kemudian membandingkannya dengan privatisasi yang ideal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dipilih metode yang paling cocok untuk privatisasi BUMN yaitu:

## 5.2.a.Privatisasi Melalui Pasar Modal
Pada strategi privatisasi melalui pasar modal, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal.  Umumnya, pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu  perusahaan  yang  dimiliki  bersama  antara  pemerintah  dan  swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun.
Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk menutup devisit APBN. Namun demikian, privatisasi tidak akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. Privatisasi BUMN melalui pasar modal akan mendatangkan investor dalam jumlah banyak dengan rasio penyertaan yang relatif kecil. Pemerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerintah dalam BUMN setelah privatisasi. Tidak ada
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada perubahan budaya kerja, serta tidak ada perluasan pasar di pasar global.
Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini terjadi bisa dilihat dari komposisi investor yang membeli saham  BUMN  di  pasar  modal.  Apabila  sebagian  besar  penyertaan  modal dilakukan oleh investor dalam negeri, berarti tidak banyak pertambahan uang beredar  di  masyarakat,  sehingga  sulit  untuk  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabila sebagian besar investor berasal dari luar negeri,  maka  akan  menyebabkan  peningkatan  uang  beredar,  yang  pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5.2.b. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%
Pada strategi ini, pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor  dalam  negeri.  Calon  investor  pada  umumnya  sudah  diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.
Privatisasi  dengan private  placement oleh  investor  dalam  negeri  akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup devisit APBN 2002. Namun dengan penyertaan modal di bawah 50%, investor baru tidak  memiliki kekuatan yang dominan untuk ikut menentukan  kebijakan perusahaan, sehingga peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN. Secara  umum  kebijakan  manajemen  tidak  akan  mengalami  perubahan, demikian  pula  teknologi  dan  budaya  kerja  yang  ada  tidak  mengalami perubahan yang signifikan. Strategi  penyertaan modal  dari investor dalam negeri ini tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongkrak dengan adanya privatisasi.
5.2.c. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di atas 50%
Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisasi melalui privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50% akan menghasilkan dana  bagi  pemerintah  untuk  menutup  devisit  anggaran.  Namun  demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak perekonomian nasional, karena dana yang  ditanamkan  di  BUMN  berasal  dari  dalam  negeri  (sektor  swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan  untuk  ikut  menentukan  kebijakan  dalam  menjalankan  kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan.  Visi, misi  dan  strategi  BUMN  mungkin  mengalami  perubahan.  Demikian  pula pemanfaatan teknologi informasi, proses bisnis internal, serta budaya kerja akan  mengalami  perubahan.  Kemampuan  akses  ke  pasar  internasional barangkali  masih  diragukan,  karena  sangat  tergantung  dari  kemampuan investor baru untuk menembus pasar internasional.
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam..... Nanang Y. & Dumadi

## 5.2.d. Privatisasi Melalui
Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%
Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang  sangat  berarti  untuk  mempercepat  perputaran  perekonomian  dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya menginginkan adanya good corporate government dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan  kehendaknya.  Investor  luar  negeri  dapat  diharapkan  untuk mentransfer  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  baru  kepada  BUMN. Keikutsertaan investor luar negeri dalam pengelolaan BUMN diharapkan dapan memberikan suasana baru dalam lingkungan BUMN, dan diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUMN menjadi lebih baik.  Namun demikian semua harapan tersebut masih tergantung kepada pemerintah Indonesia yang masih memegang mayoritas saham BUMN tersebut.
5.2.e. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan diatas 50%
Strategi  privatisasi  melalui private  placement oleh  investor  luar  negeri dengan penyertaan di atas 50% akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup devisit APBN. Penyertaan modal dari luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendongkrak percepatan  perputaran perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Dengan penyertaan yang lebih besar, investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran  peran  pemerintah  dari  pemilik  dan  pelaksana  usaha  menjadi regulator dan promotor kebijakan.

## 5.3. Strategi Privatisasi
Privatisasi  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini  pada  kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. Rendahnya minat investor, terutama investor asing, terutama dipicu oleh tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi, serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

## 5.4. Aturan yang Jelas
Salah satu strategi pemerintah diantaranya,yaitu ketika menghadapi BUMN yang akan diprivatisasi memiliki permasalahan yang unik, hal ini seharusnya bukan merupakan hambatan bagi pemerintah untuk menyusun suatu sistem dan prosedur privatisasi yang jelas dan diberlakukan untuk semua BUMN yang akan diprivatisasi.

## 5.5. Sosialisasi
Penolakan terhadap privatisasi yang terjadi baru-baru ini lebih banyak disebabkan  kurangnya  pemahaman  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan BUMN yang akan diprivatisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses privatisasi BUMN. Untuk memperkecil resiko penolakan di masa yang akan datang, seyogyanya dilakukan sosialisasi yang memadai tentang maksud dan tujuan, sasaran, serta strategi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melakukan privatisasi untuk BUMN tertentu. Selain itu, sosialisasi terhadap sistem dan prosedur privatisasi harus dilaksanakan, terutama kepada pihak- pihak yang memiliki keterkaitan dengan privatisasi BUMN.

## 5.6. Transparansi
Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  pemerintah  berkaitan  dengan proses privatisasi dinilai kurang transparan dan tidak mengacu kepada suatu sistem dan prosedur yang jelas. Dalam rangka meningkatkan transparansi, pelaksanaan proses  privatisasi  seyogyanya mengikuti  sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara terbuka, dalam arti tidak ada informasi  yang  disembunyikan.  Dengan  demikian  pihak-pihak  yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN, serta ikut mengawasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses privatisasi BUMN.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Keimpulan
Dari  analisis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  privatisasi  yang  dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah privatisasi  yang mampu  meningkatkan kinerja  BUMN, mampu  mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN,    mampu  meningkatkan  akses  ke  pasar  internasional,  mampu mendorong  terjadinya  transfer  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  mampu mendorong terjadinya perubahan budaya kerja, serta mampu menghasilkan dana untuk menutup defisit APBN.
Berdasarkan analisis  terhadap model-model  privatisasi yang ada, yaitu model privatisasi melalui penjualan saham di pasar modal, private placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%, private placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%, private placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%, private placement oleh  investor  luar  negeri  dengan  penyertaan  di  atas  50%,  ternyata  bahwa model  privatisasi  terakhir  merupakan  alternatif  terbaik.  Namun  demikian investor baru harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain investor baru adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan BUMN  yang  akan  diprivatisasi,  memiliki  reputasi  yang  baik  di  tingkat
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),  Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam..... Nanang Y. & Dumadi
internasional,  memiliki  jaringan  pemasaran  yang  baik  luas  di  tingkat internasional, telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate government dalam  perusahaannya,  telah  memiliki  budaya  kerja  yang  baik  dalam perusahaannya, serta memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Saran
Agar privatisasi yang sesuai dengan kondisi saat ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut:
1.   Untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di BUMN Indonesia, seyogyanya pemerintah menyusun suatu sistem dan prosedur privatisasi BUMN yang baku, dan berlaku untuk semua BUMN yang akan diprivatisasi tanpa ada pengecualian.
2.    Setiap  proses  privatisasi,  sebaiknya  diawali  dengan  sosialisasi  yang memadai  untuk  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  privatisasi,  seperti karyawan, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, DPR, DPRD dan masyarakat di sekitar BUMN.
3.    Pemerintah,  dalam  hal  ini  Menteri  Negara  BUMN,  seyogyanya mempersiapkan  diri  dalam  rangka  pergeseran  peran  dari  penentu kebijakan  dan  pelaksana  kegiatan  dari  BUMN  menjadi  fasilitator  dan regulator kegiatan BUMN.

## PENUTUP
Problem yang selama ini menggelayuti BUMN sehingga tidak efisien harus diselesaikan dengan cara :
1.    Mengevaluasi status  BUMN terkait,  apakah sebagai unit  usaha  yang profit oriented atau mengutamakan kepentingan masyarakat.
2.      Mereformasi  organisasi  BUMN  dengan  restrukturisasi  modal,  tenaga kerja  dan  budaya.  Tetapi  restrukturisasi  ini  diusahakan  seminimal mungkin menimbulkan gejolak yang merugikan semua elemen terkait, terutama tenaga kerja.
3.   Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas pada setiap penyelewengan dan kekeliruan yang dilakukan .
4.   Memilih orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam BUMN.
Dengan  cara  ini  wajah  BUMN  ke  depan  akan  lebih  baik.Akhirnya, menghadapi  arus  besar  bernama  globalisasi,  tidak  ada  pilihan  untuk menghindar.  Sebaliknya,  BUMN  harus  menghadapinya  dengan mengedepankan  prinsip-prinsip  transparansi  dan  keperpihakkan  kepada masyarakat. Tuduhan bahwa BUMN akan menjadi problem dalam arus pasar bebas ternyata tidak terbukti. Justru  pasar bebas sendiri mengalami paradoks, berupa meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Disinilah BUMN mengambil peranan. Sebagai bangsa yang mempunyai kepentingan nasional, liberalisasi harus idsikapi dengan pemihakan pada kepentingan rakyat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
—————————————, “Krisis  dan  Pemulihan  Ekonomi/  Pemikiran  dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir ”, ISEI – Kanisius, Jakarta, 2005.
Dirjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan RI, “ Laporan Perkembangan Kinerja BUMN ”,  April 2001
Kaplan, Robert S., dan Norton, David P, 2000, Balanced Scorecard , Jakarta, Erlangga.
Ross  H.  McLeod,  2006, Private  Sector  Lessons  for  Public  Sector  Reform  in Indonesia , Jakarta, CSIS.
Borins, S. 2002, “New Public Management, Nort American Style” , London and New York; Routledge, 2002.
K. Mc Loughlin, S. Osborne, and E. Ferlie, 2002, “ The New Public Management : Current Trends and Future Prospects. ” London and New York, Routledge. 2002.