## Andreani, dkk.: Penerapan PSAK…

## ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam
Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118
BANTEN - INDONESIA
Phone: +62254 200323 || Fax: +62254 200022 || Website: www. journal.islamiconomic.or.id

## PENERAPAN PSAK 109 PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAQ/SHADAQAH PADA LAZISMU
Andreani Hanjani 1 , Kholifah Nur Azizah 2 , Barbara Gunawan 3 *
1 2 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding author: andreani@umy.ac.id
Information Abstract: Article History: The purpose of this study is to know the implementation of PSAK 109 at LAZISMU and to evaluate the suitability of financial report of LAZISMU with  PSAK  109.  The  research  method  used  in  this  study  is  descriptive qualitative.  This  research  was  conducted  at  LAZISMU  and  the information  of  the  research  was  obtained  from  interviews  and documentation.  The  results  of  the  study  show  that  LAZISMU  mostly implements  PSAK  45  about  the  financial  report  of  non-profit  entities where  the  profits  are  not  obtained  through  business  but  are  obtained from  social  and  humanity.  In  reporting  the  financial  report,  LAZISMU only  implements  the  program  summary  that  records  each  zakat  and infaq  /  sadaqah  fund  and  the  percentage  given  to  each  asnaf.  This  is contrast  with  the  implementation  of  PSAK  109  where  the  record  of financial report consists of the reports of financial position, changes in funds,  changes  in  assets  under  management,  cash  flow  and  notes  on financial statements. From the results, it is concluded that the record of financial report at LAZISMU is not fully in accordance with PSAK 109.
Received  : 30.09.2019 Revised : 13.02.2020 Accepted   : 17.05.2020
Keywords: the  Amil  Zakat Infaq  Sadaqah  Institution of  Muhammadiyah,  the record  of  financial  report, the implementation of PSAK 109

## Islamiconomic
: Jurnal Ekonomi Islam Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 45 - 54

## A. PENDAHULUAN
Persoalan  kemiskinan  yang  terjadi  di  negara  berkembang  salah  satunya  di Indonesia  merupakan  fenomena  global.  Saat  ini  pemerintah  terus  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  Indonesia  khususnya  dibidang  ekonomi.  Hal  ini terlihat  dari  upaya  pemerintah  menerapkan  dua  sistem  perekonomian  yang  telah dikenal  dunia  yaitu,  sistem  ekonomi  kapitalisme  dan  sistem  ekonomi  sosialisme. Kedua  upaya  pemerintah  tersebut  belum  menawarkan  solusi  yang  optimal  hingga sekarang.  Oleh  karena  itu,  alternatif  yang  diyakini  dapat  lebih  menjanjikan  adalah sistem  ekonomi  islam  karena  sistem  ini  berpijak  pada  asas  keadilan  dan kemanusiaan.  Untuk  mengaplikasikan  kepeduliaan  sosial  dan  meningkatkan kesejahteraan  umat  manusia,  islam  memberikan  sebuah  media  yang  biasa  dikenal dengan sebutan zakat. Melalui media inilah islam mengharuskan umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.
Menurut  Wulansari  (2014)  tujuan  zakat  sendiri  tidak  hanya  sekedar menyantuni  orang  miskin  secara  konsumtif,  tetapi  juga  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  mengangkat  derajat  fakir  miskin  dengan  membantu  keluar  dari kesulitan  hidup.  Zakat  merupakan  ibadah maliyah yang  mempunyai  dimensi  dan fungsi  sosial  ekonomi  dan  juga  merupakan  solidaritas  sosial,  pernyataan  rasa kemanusiaan  dan  keadilan,  pembuktian  persaudaraan  islam,  pengikut  persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin.
Dalam  hal  ini  pengelolaan  zakat  memerlukan  sistem  akuntasi  yang  baik  dan ketertiban  dalam  administrasi  keuangan  serta  sistem  informasi  manajemen  yang memadai  agar  zakat  benar-benar  bisa  dikelola  dengan  baik  dan  benar  untuk disalurkan  dengan  tepat  kepada mustahiq. Pengelola  zakat  yang  profesional memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang manajerial, pengetahuan  agama  serta  keterampilan teknis.  Standarisasi dalam  sistem  akuntansi dan  audit  laporan  keuangan  menjadi  salah  satu  permasalahan  mendasar  yang dihadapi  organisasi  pengelola  zakat.  Hal  tersebut  dikarenakan  ketidakfahaman pengurus  zakat  atau amil sehingga  masih  banyak  BAZ  dan  LAZ  yang  belum menerapkan  pelaporan  keuangannya  sesuai  dengan  dengan  PSAK  109  tentang
Andreani, dkk.: Penerapan PSAK… akuntansi  zakat,  infaq/shadaqah  terutama  badan amil zakat  yang  beroperasi  dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan konvensional.
Sistem  manajemen  akuntansi  dan  keuangan  yang  baik  merupakan  salah  satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Organisasi pengelola zakat harus  memiliki  pedoman  pengelola  zakat,  yaitu  yaitu  Undang-undang  No.  23  tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan pemerintah. Maka sejalan dengan hal  tersebut  IAI telah mengesahkan  standar yang  mengatur  pengelolaan  dana  zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat  dan  infaq/shadaqah.  Pernyataan  tersebut  disusun  dengan  tujuan  untuk mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  zakat, infaq,  dan  shadaqah.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  109  ini  dapat mengakomodir  masukan  dari  berbagai  lembaga  zakat  yang  mempunyai  perlakuan akuntansi  yang  berbeda  untuk  satu  jenis  transaksi  yang  sama.  Terbentuknya  PSAK 109  ini,  masalah  perbedaan  perlakuan  akuntansi  di  lembaga  zakat  dapat diminimalisir perbandingannya secara umum.
Penelitian  mengenai  penerapan  PSAK  No.109  Pelaporan  Keuangan  Akuntansi Zakat,  Infaq/Shadaqah  diantaranya  dilakukan  oleh  Legler  dan  Gatt  (2017)  dan Indrawati (2016). Ledgler dan Gatt (2017) menemukan bahwa Penerapan pelaporan BAZNAS  Kota  Yogyakarta  dalam  menuliskan  laporan  keuangan  masih  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109,  karena  BAZNAS  Kota  Yogyakarta  sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45. Sementara itu, Indrawati (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 tahun 2011 pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna menerapkan pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan  PP  No.  14  tahun  2014  pasal  71  hingga  pasal  76  sebagai  pendukung pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada pasal 71  dan  75 belum sempurna dilaksanakan,  hal  tersebut  terlihat  bahwa  BAZNAS  Provinsi  Jatim  belum menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  secara  berkala  tiap  6  bulan  dan  akhir tahun serta belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan dan pengukuran  serta  penyajian  dan  pengungkapan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Provinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.
Melihat  sedikitnya  referensi  riset  yang  membahas  pelaporan  keuangan akuntansi  zakat  dan  infaq/shadaqah  sedangkan  isu  topik  ini  hangat  untuk  dapat diteliti,  maka  membuat  peneliti  tertarik  mengenai  penerapan  pelaporan  zakat  dan infaq/shadaqah  di  LAZISMU.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  kesesuaian penerapan  akuntansi  mengenai  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan  laporan  keuangan  Zakat  dan  Infaq/Shadaqah  dengan  PSAK  No.  109. Secara  teoritis,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  mengenai keuangan  syariah  khususnya  mengenai  pelaporan  keuangan  akuntansi  zakat  dan infaq/shadaqah. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak lembaga keuangan syariah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syari’ah yang efektif dan sesuai dengan PSAK No. 109.

## B. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan tentang penerapan PSAK no 109 atas Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq pada LAZISMU.  Objek dari penelitian ini  adalah  LAZISMU  yang  beralamat  di  Jl.  Gedong  Kuning  130  B  Yogyakarta  5571. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola ZIS di LAZISMU dan hasil dokumentasi. Sedangkan data skunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa, laporan neraca, laporan laba rugi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengakuan Zakat Dan Infaq/Shadaqah
LAZISMU menerima zakat dalam bentuk kas dan diakui sebagai penambah dana zakat disetiap adanya  kas yang  masuk dan juga sebaliknya  dana yang  keluar diakui sebagai pengurang dana zakat. LAZISMU juga menerima infaq/sedekah dalam bentuk kas.Infaq/shadaqah  yang  diterima  diakui  sebagai  dana  amil  untuk  bagian  amil  dan dana  infaq/shadaqah  untuk  bagian  penerima  infaq/shadaqah  yang  mana  besaran presentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah.Penyaluran jumlah dana
Andreani, dkk.: Penerapan PSAK… infaq/shadaqah  ditentukan  sendiri  dari  pihak  LAZISMU  dan  dalam  penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
Penyajian Zakat dan Infaq/Shadaqah
Pengakuan  dana  non  halal  di  LAZISMU  memisahkan  antara  dana  zakat,  dana infaq/sedekah dan dana amil didalam buku rekening. Jadi setiap dana masing-masing memiliki satu rekening.

## Pengungkapan Zakat Infaq Sedekah
Dalam  pengungkapan  dilaporan  keuangan  LAZISMU  menentukan  jumlah  dan presentase  untuk  masing-masing mustahiq yang  telah  sesuai  dengan  syariah  yaitu presentase  zakat  sebesar  12,5%  dan  untuk  infaq  telah  ditentukan  oleh  lembaga. LAZISMU juga mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas  dan  penerima  zakat.  Laporan  keuangan  LAZISMU  mengungkapakan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amilatas penerima zakat, seperti presentase  pembagi  (dana  amil  di  zakat  12,5%  dan  dana  infaq  20%),  alasan  dan konsistensi kebijakan. Rincian jumlah penyaluran dana diungkapakan berupa berapa penghimpunan, berapa pentasyarufannya dan sesuai jumlah mustahiqnya . Dalam hal ini  LAZSIMU  menggunkan  double  rekening  yaitu  penghimpunan  dan  pentasyarufan untuk mengetahui jumlah dana yang terkumpul dan yang disalurkan.

## Pengukuran zakat dan infaq/sedekah
Jika  terjadi  penurunan  nilai  aset  maka  LAZISMU  melakukan  banyak penghimpunan  dana  dengan  begitu  semakin  banyak  pula  dana  yang  dapat ditasyarufkan. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan LAZISMU merupakan lembaga yang menerapkan PSAK 45 atau nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis tetapi melalui sosial dan kemanusiaan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  dari  laporan  keuangan  LAZISMU  dapat disimpulkan sebagai berikut:

## Tabel 1. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU
No Penerapan PSAK 109 Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU Keterangan 1. Pengakuan  zakat  harus diakui pada saat kas atau aset  lainnya  diterima, zakat yang diterima diakui sebagai penambah zakat.Jika  dalam  bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk  non  kas  maka sebesar  nilai  wajar  aset non kas tersebut. a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun  belum  untuk penerimaan  aset  non kas  karena  selama  ini belum  ada  realisasi penerimaan  aset  non kas. b. LAZISMU juga mengakui  penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. c. Zakat  yang  disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat. Belum  sepenuhnya sesuai 2. Pengakuan infaq/shadqah diakaui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau  tidak  terikat  sesuai dengan pemberi infaq/sedekah, infaq/shadaqah yang diterima  diakui  sebagai dana amil untuk  bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun  belum  untuk penerimaan  aset  non kas  karena  selama  ini belum  ada  realisasi penerimaan  aset  non kas.
b. Infaq/shadaqah  yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah  untuk bagian penerima infaq/shadaqah  yang mana besaran presentasinya Belum  sepenuhnya sesuai
Andreani, dkk.: Penerapan PSAK…
No Penerapan PSAK 109 Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU Keterangan ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. c. Penyaluran jumlah dana  infaq/shadaqah ditentukan  sendiri  dari pihak  LAZISMU  dan dalam  penyalurannya harus habis atau sesuai dengan  jumlah  yang telah ditentukan. 3. Pengakuan  dana  non halal,  penerimaan  non halal diakui sebagai dana non  halah,  yang  terpisah dari  dana  zakat,  dana infaq/shadaqah. Dalam  penerimaan  dana non halal, LAZISMU diakui sebagai  dana  non  halal, yang  terpisah  dari  dana zakat, dana infaq/shadaqah  dan  dana amil . Sesuai 4. Pengukuran  zakat,  jika terjadi  penurunan  nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang  dana  zakat atau  pengurang  dana amil  tergantung  dari sebab terjadinya kerugian. Hingga  saat  ini  belum  ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat non kas, karena belum ada realitanya. Belum sesuai 5. Pengukuran infaq/shadaqah yang diterima  dapat  berupa kas  atau  aset  non  kas. Aset  non  kas  dapat berupa  aset  lancar  atau aset tidak lancar. Hingga  saat  ini  belum  ada perlakuan akuntansi mengenai pengukuran atas  penurunan  nilai  aset infaq/shaqah  non  kas, karena belum ada realitanya. Belum sesuai 6. Penyajian ZIS, amil menyajikan  dana  zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana amil , dan dana  non  halal  secara terpisah dalam neraca. Lembaga  Amil  Zakat  Infaq Shadaqah  Muhammadiyah menyajikan  dana  zakat, dana infaq, dana shadaqah,  dana amil dan dana  non  halal  secara terpisah  dalam  rekening bank,  dan  LAZISMU  hanya Belum sesuai
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020 No Penerapan PSAK 109 Perlakuan Akuntansi pada LAZISMU Keterangan menyajikan laporan keuangan  berupa  ikhtisar program. 7. Pengungkapan Zakat, harus  mengungkapkan hal-hal  terkait  dengan transaksi  zakat,  tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan  penyaluran zakat b. Kebijakan  pembagian dana  amil  dan  dana non amil atas penerimaan zakat c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan, d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat. e. Hubungan  istimewa antara amil dan mustahiq. Dalam pengungkapan dilaporan  keuangan,  maka perbedaan  pengungkapan laporan keuangan LAZISMU  dengan  PSAK 109  ialah  dimana  dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan  penentuan nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal  ini  LAZSIMU  tidak merealisasikan  aset  non kas  pada  dana  zakat maupun infaq/shadaqah. Belum sepenuh nya sesuai 8 Pengungkapan  infaq  dan shadaqah, amil harus mengungkapkan  hal-hal terkait  dengan  transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada: a. Penentuan  nilai  wajar yang digunakan untuk penerimaan berupa aset non kas. b. Kebijakan  pembagian antara  dana  amil  dan dana  non amil atas penerimaan infaq/shadaqah. c. Kebijakan  penyaluran infaq/shadaqah. d. Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya Dalam pengungkapan dilaporan  keuangan,  maka perbedaan  pengungkapan laporan keuangan LAZISMU  dengan  PSAK 109  ialah  dimana  dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan  penentuan nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal  ini  LAZSIMU  tidak merealisasikan  aset  non kas  pada  dana  zakat maupun infaq/shadaqah.
Belum sepenuh nya sesuai
Andreani, dkk.: Penerapan PSAK…
Berdasarkan tabel 1 laporan keuangan yang diterapkan oleh LAZISMU belum sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109  dimana  LAZISMU  hanya  menerapkan  dua komponen yang terdapat di PSAK 109 yaitu pengakuan, dan pengungkapan, dimana LAZISMU sebagian masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Didalam komponen pengukuran LAZSIMU belum merealisasikannya, jadi jika terjadi  penurunan  nilai  aset amil akan  mencari  banyak  penghimpunan  dana sedangkan  dalam  PSAK  109  dijelaskan  dalam  laporan  perubahan  dana,  jika  terjadi penurunan  aset  maka  kerugian  ditanggung  sesuai  dengan  penyebab  terjadinya kerugian  tersebut.  Dalam  penyajian  laporan  keuangan,  LAZISMU  hanya  membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program sedang dalam PSAK 109 terdapat laporan posisi  keuangan  untuk  penyajian  dana  zakat,  dana  infaq,  dan  dana  shadaqah  yang dicatat secara terpisah. Laporan ikhtisar program LAZISMU hanya menyajikan setiap penencatatan  dana  yang  disalurkan  serta  jumlah  penerima  dana  tersebut,  didalam laporan  keuangan  ini  LAZSIMU  juga  mencatat  setiap  jumlah  dana  serta  jumlah presentase  yang  akan  disalurkan  kepada  setiap asnaf atau  penerima  zakat  dan infaq/sedekah,  sedangkan  jika  dalam  penerapan  PSAK  109  setiap  jumlah  dana disajikan dalam laporan perubahan dana dan untuk setiap presentase maupun setiap kegiatan  akuntansi  yang  tidak  dicatat  dimanapun  disajikan  dalam  catatan  atas laporan keuangan.

## D. KESIMPULAN
Penyajian  laporan  keuangan  LAZISMU  hanya  membuat  laporan  keuangan berupa  ikhtisar  program  yang  didalamnya  telah  mencantumkan  setiap  transaksi maupun setiap kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Dalam  penerapannya  terhadap  PSAK  109  LAZISMU  hanya  menganut  pada  2 komponen  saja  yaitu  pengakuan  dan  pengungkapan.  Pada  penyajian  zakat  dan infaq/shadaqah  LAZISMU  menyajikan  dana  zakat,  dana  infaq/shadaqah,  dan  dana amil secara  terpisah  dalam  rekening.  Bank  Syariah  Bukopin  digunakan  sebagai rekening yang menyimpan dana zakat dan Bank Mandiri Syariah merupakan rekening yang  menyimpan  dana  infaq/shadaqah.  LAZISMU  sebagian  masih  mengacu  pada penerapan  PSAK  45  yaitu  tentang  pelaporan  keuangan  entitas  nirlaba  dimana keuntungannya tidak melalui bisnis laba rugi namun melalui sosial dan kemanusiaan.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020
Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya berdasarkan PSAK No. 109 dan belum membandingkan  kesesuaiannya  dengan  PSAK  No.45.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  membandingkan  kesesuaian  penerapan  pelaporan  keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah dengan PSAK No.45.

## E. PUSTAKA ACUAN
Hafidhudin,  Didin.  2012.  Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2016.  STANDAR  AKUNTANSI  KEUANGAN  NO.  109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, (109), 1–25.
Indrawati,  Rina.  2016.  “Evaluasi  Penerapan  Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat  dan Akuntansi  Zakat  (PSAK  109)  Pada  BAZNAS  Provinsi  JATIM”.  Jurnal  Akuntansi UNESA. Vol. 4 No.2.
Legler, I. G., & Gatt, S. 2017. Types 1, 2, 32 (1), 499–510.
Mu’minah  Rida,  Nur.  2018.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Zakat,  Infaq  dan  Sedekah pada Laporan Keuangan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan PSAK 109. Skripsi S1. UIN. Makassar
Nurhayati,  sri &wasilah. 2013. Akuntansi Syariah Indonesia . (Nurhayati, Ed.) (3rd ed.). Jakarta: salemba empat.
Shanaz, S. 2015. Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4, Hlm.315-324
Wulansari,  Shinta  Dwi.  2014.  Analisis  Peranan  Dana  Zakat  Produktif  Terhadap perkembangan  usaha  mikro  Mustahik  (Penerima  Zakat)  Studi  Kasus  rumah zakat kota semarang. Diponegoro Journal of Economics. Vol. 3 No. 1.
Yaya, Rizal dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat