## PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM KONSERVASI TUNTONG LAUT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Stakeholder Participation of Painted Terrapin Conservation in District Aceh Tamiang)
E NDANG H ERNAWAN 1) , S AMBAS B ASUNI 2) , B URHANUDDIN M ASY ’ UD 3) , D AN M IRZA D IKARI K USRINI 4)
1) Balai Pendidikan dan Lingkungan Hidup Pematangsiantar, Jalan Bali No 12, Pematangsiantar, Kode Pos 41142 2,3,4) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Alamat : Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kode Pos 16001 Email : endang_sah@yahoo.com

## Diterima 21 Agustus 2018 / Disetujui 21 Desember 2018

## ABSTRACT
Painted Terrapin (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) conservation in the coastal area of Aceh Tamiang Regency faces difficulties because it involves many stakeholder. The objective of this study were to analyze stakeholder interest, influences and describe the relationship among stakeholder  in  the  conservation  of  Batagur  borneoensis  at  Aceh  Tamiang  District.  The  study  was  conducted  in  Aceh  Tamiang  District  and respondents were selected using purposive sampling method. The data obtained using questionnaire, interview, and direct observation were analyzed with  stakeholder  clasification  matrix,  stakeholder  interaction  matrix  and  descriptive  analysis.  The  results  showed  that  there  are  twenty-seven stakeholder involved in the conservation of Batagur borneoensis which can be categorized as subjects, key players, context setters, and crowds. To achieve  the  management  objectives  of  Batagur  borneoensis  conservation,  stakeholder  engagement  needs  to  be  improved  through  collaboration among key players, participation all key stakeholder, and community empowerment.
Keywords: Batagur borneoensis, collaboration, conservation, stakeholder analysis

## ABSTRAK
Konservasi tuntong laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) di daerah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi tantangan yang berat karena menyangkut banyak pemangku kepentingan (stakeholder). Studi ini bertujuan menganalisis kepentingan, pengaruh, dan hubungan antar stakeholder dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan pemilihan responden  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner,  wawancara,  dan  observasi  langsung dianalisis dengan menggunakan matriks klasifikasi stakeholder, matriks interaksi stakeholder, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat  dua  puluh  tujuh  stakeholder  yang  terlibat  dalam  konservasi  tuntong  laut  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  subjects,  key  players, context  setters,  dan  crowds.  Untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  konservasi  tuntong  laut,  keterlibatan  stakeholder  perlu  ditingkatkan  melalui kolaborasi di antara key players, partisipasi semua stakeholder key player, dan pemberdayaan masyarakat .
Kata kunci: analisis stakeholder, Batagur borneoensis, kerjasama, konservasi

## PENDAHULUAN
Tuntong laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller  1845) merupakan  kura-kura  yang  hidup  di ekosistem  mangrove . Tuntong  laut  merupakan  reptil yang  memiliki  peran  ekologis  penting  sebagai  penyebar biji  tumbuhan  mangrove,  khususnya Sonneratia sp. Kura-kura  ini  merupakan  salah  satu  jenis  kura-kura  air tawar  berukuran  besar  yang  sebaran  alaminya  hanya dijumpai  secara  terbatas  di  Asia  Tenggara.  Berdasarkan peta  penyebarannya  yang  dibuat  oleh  Van  Dijk et.al (2000),  tuntong  laut  diketahui  terdapat  di  Selatan Thailand,  pantai  bagian  Timur  Sumatera,  pantai  bagian Barat  dan  Selatan  Kalimantan,  Sabah,  Serawak  dan Brunei.
Dalam  status  keterancaman  yang  dikeluarkan  oleh IUCN  ( International  Union  for  Conservation  of  Nature and  Natural  Resources )  tahun  1996,  tuntong  laut ditetapkan  sebagai  salah  satu  jenis  satwa  dengan  status
Critically  Endangered (CE)  karena  telah  terjadi penurunan  populasi  yang  sangat  signifikan  mencapai 80%  selama  10  tahun  atau  tiga  generasi  (IUCN  2014). Berdasarkan  status  perdagangan  internasional,  sejak tahun  1997  tuntong  laut  dimasukan  ke  dalam  Appendix II  CITES (Convention  on  International  Trade  in Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora) (IUCN 2014).
Di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang  merupakan  satu-satunya  wilayah  penyebaran tuntong  laut yang  bersifat  terbatas,  Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan tuntong laut sebagai  satwa  yang  dilindungi  melalui  Peraturan  Bupati Aceh  Tamiang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  dan  Pelestarian  Tuntung  Laut,  dan Keputusan  Bupati  Aceh  Tamiang  No.  63  Tahun  2014 Tentang Penetapan Spesies Tungtong Laut sebagai Satwa Dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam  konservasi  tuntong  laut di  Kabupaten  Aceh Tamiang  terlibat  banyak stakeholder tetapi  setiap stakeholder hanya  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan kepentingannya  masing-masing.  Sebagai  contoh,  sejak ditetapkan  sebagai  satwa  yang  dilindungi  di  Kabupaten Aceh  Tamiang  pada  tahun  2014,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Aceh  Tamiang  telah  menetapkan  dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2031  fungsi  ruang  Suaka  Alam  Perairan  seluas 981,70  ha.  Pada  saat  yang  bersamaan  Dinas  Pangan, Kelautan,  dan  Perikanan  Kabupaten  Aceh  Tamiang merencanakan  untuk  memperluas  tambak  di  sekitar habitat  tuntong  laut  seluas  1.233  ha  di  Kecamatan Seruway  dan  325  ha  di  Kecamatan  Bendahara  (DKP 2014).  Demikian  juga  telah  terjadi  ekspansi  perkebunan kelapa sawit di areal habitat tuntong laut seluas 1.013 ha milik  PT  Raya  Padang  Langkat  dan  251,31  ha  milik  PT Bahari  Lestari  (Disbuntanak  2016).  Selain  itu,  terjadi penebangan  kayu  mangrove  di  areal  habitat  tuntong  laut sebagai bahan baku kayu arang.
Berdasarkan  Friedman  dan  Miles  (2006)  setiap perbedaan  kepentingan,  kebutuhan,  dan  sudut  pandang antar stakeholder, harus dikelola dengan baik agar tujuan dapat  diwujudkan.  Hermans  dan  Thiesen  (2008) menyatakan bahwa setiap stakeholder memiliki kepentingan  yang  berbeda  sehingga  menyebabkan adanya kesenjangan informasi antar stakeholder. Konservasi  tuntong  laut  tidak  akan  berhasil  hanya dengan berbekal pengetahuan ekologi semata tetapi juga perlu  didukung  pengetahuan  karaketristik stakeholder- nya.
Sering kali banyaknya stakeholder dengan kepentingan  yang  berbeda  menyebabkan  kegagalan upaya konservasi satwaliar di berbagai negara (Harteti et al. 2014; Jacobson dan Decker 2006; Riley et al. 2002). Dengan  demikian,  upaya  konservasi  tuntong  laut yang komprehensif  dan  melibatkan  berbagai stakeholder merupakan  tindakan  yang  harus  segera  dilakukan  untuk penyelamatan  populasi  tuntong  laut.  Upaya  konservasi tuntong  laut  yang  cukup  berhasil  dengan  melibatkan berbagai stakeholder telah  dilakukan  di  Malaysia. Konservasi  tuntong  laut  di  Malaysia  dilakukan  sejak awal  tahun  1988  yang  melibatkan  unsur  pemerintah pusat,  LSM,  pemerintah  daerah,  perguruan  tinggi  dan masyarakat setempat.
Belum adanya penelitian terkait karakteristik setiap stakeholder dalam  konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten Aceh  Tamiang,  penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada penelaahan  tugas  pokok  dan  fungsi  para stakeholder dalam konservasi tuntong laut. Pengaruh dan kepentingan  dapat  dipahami  dari  setiap  perspektif  para pemangku  kepentingan  terkait  penerapan  suatu  program (Reed et  al. 2009).  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1) mengidentifikasi stakeholder , 2) mengkategorikan stakeholder ,  dan  3)  menggambarkan  hubungan  antar stakeholder dalam  hubungannya  dengan  konservasi tuntong laut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 – Januari  2018.  Kabupaten  Aceh  Tamiang  dipilih  sebagai lokasi  penelitian  karena  merupakan  daerah  penyebaran tuntong  laut  dan  Pemda  Kabupaten  Aceh  Tamiang merupakan  satu-satunya  Pemda  yang  telah  membuat regulasi  perlindungan  tuntong  laut  secara  lokal  melalui keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah. Objek  penelitian  adalah stakeholder yang  terlibat  dalam konservasi  tuntong  laut.  Atribut  yang  ditelaah  adalah pengaruh dan kepentingan stakeholder serta interkasinya dalam  konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten  Aceh Tamiang.  Groenendijk  (2003)  menyatakan  bahwa  dalam analisis stakeholder atribut adalah kepentingan ( interests ) dan pengaruh ( influence ).
Jenis  data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui observasi  langsung  dan  kuesioner  (wawancara  tertutup) terhadap  86  responden.  Sampling  responden  pada wawancara  tertutup  ini  adalah  seluruh stakeholder yang terlibat  dalam  konservasi  tuntong  laut  dan  habitatnya. Pemilihan responden sebagai sumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan  sampel  yang  dilakukan  berdasarkan  pada pertimbangan  tertentu  bahwa  orang  tersebut  dianggap paling  tahu  tentang  data  dan  informasi  apa  yang diharapkan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Sugiyono 2012).  Kuesioner  digunakan  untuk  mengumpulkan  data pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap konservasi  tuntong  laut    dengan  menggunakan  skoring Skala  Likert  (1-5)  yang  dimodifikasi  (Djaali  2008). Tingkat  kepentingan  dan  pengaruh stakeholder dinilai berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan  dan  studi  dokumen.  Masing-masing  elemen kepentingan dan pengaruh dinilai dengan  interval sangat rendah  sampai  sangat  tinggi  dan  dinyatakan  dalam  skor dengan kriteria seperti pada Tabel 1.
Data  sekunder  diperoleh  melalui  penelurusuran dokumen  terkait  konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten Aceh  Tamiang  berupa  laporan  hasil  kegiatan  dan informasi  kondisi  umum  penelitian.  Jenis  data  dan metode pengumpulan data disajikan dalam Tabel 2.
Pada penelitian ini pengukuran tingkat kepentingan stakeholder dilakukan  berdasarkan  hak,  kebutuhan, harapan,  keinginan  dan  manfaat  potensial  yang  dapat diperoleh stakeholder dari  jasa  tuntong  laut  dan habitatnya,  meliputi:  1)  jasa  regulasi,  2)  jasa  habitat,  3) jasa produksi; 4) jasa informasi, serta 5) jasa carrier (de Groot et al . 2002). Tingkat pengaruh stakeholder diukur berdasarkan  pada  lima  elemen  kekuasaan,  yaitu (Groenendijk  (2003); Galbraith (1983) dalam Reed et al. (2009);  Yukl    (2005);  Ribot  dan  Peluso    (2003))  1) kewenangan  ( authority )  dalam  pengambilan  keputusan,
2)  kekuasaan  untuk  menekan  pihak  lain (coercive) ,  3) kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan  atau  pembentukan  opini,  4)  kepemilikan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  tenaga  kerja,  modal,
dan  sumber  daya  strtageis  lainnya,  dan  5)  jejaring  kerja sama (networks) yang  dimiliki.  Data  konflik  dan  data komunikasi dikumpulkan melalui wawancara. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer konflik dan komunikasi.  Pada  proses  ini,  peneliti  mewawancarai informan-informan  yang  terlibat  dalam  konflik  dan komunikasi  dalam  konservasi  tuntong  laut.  Wawancara
dilakukan  terhadap  kedua  belah  pihak  yang  terlibat konflik dan komunikasi. Selain itu dilakukan penelusuran dokumen berupa nota kesepahaman yang terjadi di antara stakeholder dalam konservasi tuntong laut dan observasi secara  langsung  untuk  mendapatkan  data  konflik  dan komunikasi yang terjadi di antara stakeholder.
Tabel 1 Kriteria tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder Skor Kriteria Keterangan Tingkat kepentingan 5 Sangat tinggi Memiliki kepetingan terhadap 5 jasa tuntong laut dan habitatnya: jasa regulasi, jasa habitat, jasa produksi, jasa informasi, dan jasa carrier 4 Tinggi Memiliki kepentingan terhadap 4 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut. 3 Cukup Memiliki kepentingan terhadap 3 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut. 2 Rendah Memiliki kepentingan terhadap 2 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut. 1 Sangat rendah Memiliki kepentingan terhadap 1 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut. Tingkat pengaruh 5 Sangat tinggi Memiliki  5  instrumen  kekuasaan  meliputi:  kewenangan  ( authority )  dalam  pengambilan keputusan,  kekuasaan  untuk  menekan  pihak  lain  ( coercive ),  kemampuan  pengkondisian  melalui manipulasi  kepercayaan  atau  pembentukan  opini,  kepemilikan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya strategis lainnya, dan jejaring kerja sama ( networks ).
4 Tinggi Memiliki 4 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut. 3 Cukup Memiliki 3 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut. 2 Rendah Memiliki 2 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut. 1 Sangat rendah Memiliki 1 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut. Tabel 2 Jenis data dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian No. Tujuan penelitian Data yang dikumpulkan Metode pengumpulan data 1 Mendapatkan identitas stakeholder yang terlibat dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang Daftar dan identitas stakeholder Penelusuran dokumen tupoksi dan wawancara 2 Mendapatkan kategori stakeholder dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang Kepentingan dan pengaruh stakeholder Wawancara 3 Menggambarkan hubungan antar stakeholder Konflik dan komunikasi antar stakeholder Wawancara, observasi langsung, dan penelusuran dokumen Daftar stakeholder
dianalisis dengan cara mengelompokkan stakeholder berdasarkan  peranannnya dalam  masyarakat,  sedangkan  data  kepentingan  dan pengaruh stakeholder dianalisis  dengan  menggunakan matriks  klasifikasi stakeholder untuk  mendaptkan kategori stakeholder  key  player,  subject,  context  setter, dan crowd .
Analisis  berikutnya  adalah  analisis  interaksi  antar stakeholder yang dilakukan untuk  mengetahui hubungan komunikasi,  dan  hubungan  konflik  antar stakeholder (Groenendjik  2003;  Reed et  al. 2009).  Analisis  tingkat komunikasi  dan  tingkat  konflik  dilakukan  dengan menggunakan  matriks  komunikasi  dan  matriks  konflik antar stakeholder yang terlibat dalam konservasi tuntong laut.  Analisis  jaringan  kerja  konservasi  tuntong  laut didasarkan  atas  frekuensi  komunikasi/  koordinasi  antar organsasi.  Dalam  hal  ini,  data  frekuensi  didikotomikan menjadi “komunikasi tinggi jika  dilakukan  minimal  tiga kali setahun”, “komunikasi  sedang jika  dilakukan 2 kali setahun”,    dan  “komunikasi  kecil  jika  dilakukan  1  kali
setahun”.  Analisis  dengan  skenario  ini  menunjukkan kondisi  riil  jaringan  kerja  koordinasi  konservasi  tuntong laut.  Analisis  konflik  dilakukan  berdasarkan  bentuk konflik  yaitu konflik laten dan konflik  mencuat. Konflik laten dicirikan adanya tekanan yang tidak tampak, belum terangkat  ke  puncak  konflik  dan  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak  belum  menyadari  adanya  konflik (Sembiring et  al. 2010).  Konflik  laten  dikategorikan konflik  yang  rendah  sedangkan  konflik  mencuat dikategroikan konflik yang besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Daftar  dan  Kepentingan  Stakeholder  Konservasi Tuntong Laut di Kabupaten Aceh Tamiang
Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 27 stakeholder yang  terlibat  dalam  konservasi  tuntong  laut di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  dan  dapat  dikelompokkan kedalam  lima  kelompok stakeholder yaitu  instansi
pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah daerah  kabupaten,  pemerintah  desa  dan stakeholder lainnya. Secara lengkap s takeholder dan minatnya dalam
konservasi  tuntong  laut  di  Aceh  Tamiang  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Stakeholder dan minatnya dalam konservasi tuntong laut di Aceh Tamiang
No. Stakeholder Kepentingan ( Interest ) Unsur Pemerintah Pusat
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Berkepentingan  dalam  menetapkan  tuntong  laut  sebagai  satwa  yang diprioritaskan tinggi untuk dikonservasi 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Berkepentingan  dalam  pengelolaan  konservasi  sumber  daya  ikan, penetapan  kawasan konservasi perairan, pengawasan dan evaluasi 3. Balai Konservasi Sumberdaya Aalam Aceh (BKSDA) Aceh Berkepentingan  dalam  konservasi  SDAH  dan  ekosistemnya  di  kawasan konservasi serta konservasi TSL di luar kawasan konservasi Unsur Pemerintah Provinsi 4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Aceh Pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  daerah,  pengawasan  dan evaluasi 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh Pelaksanaan  sebagian  kegiatan  teknis  operasional  dan  penunjang pengelolaan hutan Unsur Pemerintah Kabupaten 6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang Pelaksanaan  bidang  pertanian,  sub  urusan  perkebunan  dan  sub  urusan bidang peternakan 7 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Aceh Tamiang Pelaksanaan  pembangunan  bidang  ketersediaan,  pengakeragaman,  dan keamanan pangan, pembinaan nelayan dan produksi perikanan 8 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang Berkepentingan    dalam  pelaksanaan    pengendalian  kerusakan keanekaragaman hayati, sungai, pesisir dan laut. 9 Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang Berkepentingan    dalam    penyusunan  kebijakan  perencanaan  dan pembangunan daerah 10 DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Berkepentingan    dalam  penetapan    qanun  perlindungan  spesies  tuntong laut 11 TNI AL Berkepentingan  dalam pelaksanaan  pengawasan dan penegakan hukum 12 Polsek Bendahara Berkepentingan    dalam    pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  wilayah Bendahara 13 Polsek Seruway Berkepentingan    dalam    pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  wilayah Seruway Pemerintah Desa 14 Desa Pusong Kapal Berkepentingan  dalam  pengembangan  potensi  sumber  daya  alam  dan melestarikan lingkungan di wilayahnya 15 Desa Sungai Kurok III Berkepentingan sebagai desa penyangga 16 Desa Kuala Genting Berkepentingan dalam pengembangan potensi SDA dan pelestarian lingkungan di wilayahnya 17 Desa Kuala Penaga Berkepentingan dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan di wilayahnya Stakeholder lain 18 Pertamina Field Rantau Berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan CSR kelestarian lingkungan 19 Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia Berkepentingan dalam perlindungan, pengawetan, pemanfaatan tuntong laut 20 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Berkepentingan dalam pemanfaatan tuntong laut sebagai objek wisata 21 Pemungut telur tuntong laut Berkepentingan dalam pemanfaatan telur tuntong laut
22 Penangkap individu tuntong laut Berkepentingan dalam pemanfaatan individu tuntong laut
23 Pemilik tambak Produksi ikan 24 Pemilik dapur arang Produksi arang 25 Pemungut kayu arang
Mata pencaharian
26 Pemilik kebun sawit Produksi sawit 27 Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Banda Aceh Berkepentingan dalam penelitian

## 2. Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder
Nilai  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  dari  27 stakeholder pada  konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten Aceh  Tamiang  tersaji  pada  Tabel  4  dan  Tabel  5.  Hasil analisis  klasifikasi stakeholder berdasarkan  data  dalam Tabel  4  dan  Tabel  5  diperoleh  empat  kategori stakeholder (Gambar  1). Key  player merupakan  pihak dengan  kepentingan  dan  pengaruh  tinggi  terhadap konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Posisi  ini  ditempati  oleh  7 skateholder yaitu  BKSDA Aceh,  KPH  Wilayah  III  Aceh,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Propinsi  Aceh,  Dinas  Pangan,  Kelautan,  dan Perikanan  Kab.  Aceh  Tamiang,  Pertamina  Field  Rantau, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, dan Sekolah Tinggi Ilmu  Kehutanan  Banda  Aceh.  Pihak  ini  memiliki pengaruh  yang  tinggi  disebabkan  memiliki  kekuatan untuk  memengaruhi  pihak  lain,  salah  satunya  melalui kewenangan  ( authority )  dalam  pengambilan  keputusan, kekuasaan  untuk  menekan  pihak  lain (coercive) ,
kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan  atau  pembentukan  opini;  kepemilikan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tenaga  kerja,  modal,  dan sumber  daya  strategis  lainnya;  dan  jejaring  kerja  sama (networks) yang  dimiliki.  Pelibatan stakeholder  key player harus  lebih  aktif  untuk  mencapai  keberhasilan tujuan konservasi tuntong laut.
Subject merupakan pihak dengan kepentingan tinggi namun  pengaruhnya  rendah. Stakeholder ini  dasarnya merupakan pihak marjinal dan harus diberdayakan untuk mencapai  tujuan  konservasi  tuntong  laut.  Pihak  yang masuk  kategori subject terdiri  dari  13 stakeholder yaitu KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang,  Bappeda  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Dinas Perkebunan,  Pertanian  dan  Peternakan  Kabupaten  Aceh Tamiang,  DPRD  Aceh  Tamiang,  Desa  Pusong  Kapal, Desa Sungai Kurok III, Desa Kuala Genting, Desa Kuala Penaga,  Pokdarwis,  pemungut  telur    dan penangkap individu tuntong laut.
Tabel 4  Tingkat kepentingan stakeholder terhadap konservasi tuntong laut
No. Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 K5 1. KLHK 4 4 3 3 3 3,4 2. KKP 5 5 4 4 4 4,4 3. BKSDA Aceh 3 5 4 2 2 3,2 4. KPH Wilayah III Aceh 5 3 5 3 3 3,8 5. DKP Prop. Aceh 4 4 3 3 3 3,4 6. DPKP Kab. Aceh Tamiang 5 5 5 3 5 4,6 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang 5 5 2 3 5 4,0 8. Bappeda Kab. Aceh Tamiang 4 3 3 3 5 3,6 9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang 1 1 5 1 5 2,6 10. DPRD Kab. Aceh Tamiang 5 3 3 3 2 3,2 11. Pos Pengamat TNI AL 2 2 2 2 2 2,0 12. Polsek Kec. Bendahara 2 2 2 2 2 2,0 13. Polsek Kec. Seruway 2 2 2 2 2 2,0 14. Desa Pusong Kapal 5 4 5 5 5 4,8 15. Desa Sungai Kurok 5 5 5 2 5 4,4 16. Desa Kuala Genting 5 3 3 3 5 3,8 17. Desa Kuala Penaga 5 4 5 3 5 4,4 18. Pertamina Field Rantau 5 5 3 2 2 3,4 19. Yayasan satu Cita Lestari Indonesia 5 5 3 5 5 4,6 20. Kelompok sadar wisata 5 3 3 5 5 4,2 21. Pemungut telur tuntong laut 3 3 3 3 4 3,2 22. Penangkap individu tuntong laut 1 2 2 3 5 2,6 23. Pemilik tambak 2 2 2 1 5 2,4 24. Pemilik dapur arang 2 1 2 2 5 2,4 25. Pengambil kayu arang 2 1 2 2 5 2,4 26. Pemilik kebun sawit 2 1 2 1 5 2,2 27. STIK Banda Aceh 5 5 4 5 2 4,2
Keterangan:  K1 =  jasa regulasi, K2 = jasa habitat, K3 = jasa produksi; K4= jasa informasi, K5 =  jasa carrier
Tabel 5 Tingkat pengaruh stakeholder terhadap pelaksanaan konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang
No. Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 P5 1. KLHK 1 1 3 2 3 2,0 2. KKP 1 1 3 2 3 2,0 3. BKSDA Aceh 3 2 4 3 3 3,0 4. KPH Wilayah III Aceh 3 5 3 2 5 3,6 5. DKP Prop. Aceh 3 3 4 3 4 3,4 6. DPKP Kab. Aceh Tamiang 5 4 4 2 4 3,8 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang 2 1 3 1 2 1,8 8. Bappeda Kab. Aceh Tamiang 2 1 2 1 3 1,8 9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang 1 1 1 1 3 1,4 10. DPRD Kab. Aceh Tamiang 2 1 2 1 3 1,8 11. Pos Pengamat TNI AL 5 2 3 1 5 3,2 12. Polsek Kec. Bendahara 5 2 3 1 5 3,2 13. Polsek Kec. Seruway 5 2 3 1 5 3,2 14. Desa Pusong Kapal 2 2 2 1 2 1,8 15. Desa Sungai Kurok 2 2 2 1 2 1,8 16. Desa Kuala Genting 1 2 2 1 2 1,6 17. Desa Kuala Penaga 1 1 2 1 1 1,2 18. Pertamina Field Rantau 1 1 5 5 5 3,4 19. Yayasan satu Cita Lestari Indonesia 1 3 5 4 5 3,6 20. Kelompok sadar wisata 1 1 2 2 2 1,6 21. Pemungut telur tuntong laut 1 1 1 1 1 1,0 22. Penangkap individu tuntong laut 1 2 2 1 2 1,6 23. Pemilik tambak 1 1 1 1 1 1,0 24. Pemilik dapur arang 1 2 2 1 2 1,6 25. Pengambil kayu arang 1 2 2 1 2 1,6 26. Pemilik kebun sawit 1 2 2 1 2 1,6 27. Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh 2 2 5 3 5 3,4
Keterangan:  P1 = kewenangan ( authority ) dalam pengambilan keputusan, P2 = kekuasaan untuk menekan pihak lain (coercive) , P3 =  kemampuan  pengkondisian  melalui  manipulasi  kepercayaan  atau  pembentukan  opini,  P4  =    kepemilikan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tenaga  kerja,  modal,  dan  sumber  daya  strtageis  lainnya,  P5  =    jejaring  kerja  sama (networks) yang dimiliki
Keterangan: Nomor dalam diagram: 1, 2, ...., 27 menunjukkan nomor stakeholder pada Tabel 3
Gambar 1 Matriks nilai penting dan pengaruh stakeholder konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang
KLHK  dan  KKP  merupakan  pemerintah  pusat  dan memiliki  kepentingan  yang  cukup  tinggi  dalam konservasi  tuntong  laut  akibat  tugas  dan  fungsi  yang diemban  oleh  instansi  tersebut.  Kepentingan  masyarakat
di  keempat  Desa  penelitian  sangat  tinggi  karena berkenaan  dengan  kepentingan  ekonomi,  ekologi,  dan sosial budaya. Untuk menunjang keberhasilan konservasi tuntong  laut,  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  ini
diberdayakan  untuk  melakukan  aliansi  dan  membentuk sebuah institusi atau nota kesepahaman dalam pemanfaatan  tuntong  laut  dan  habitatnya  sehingga lembaga  ini  nantinya  akan  memiliki  posisi  yang berpengaruh dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang.
Context setter merupakan stakeholder yang memiliki  pengaruh  tinggi  namun  kepentingan  terhadap konservasi  tuntong  laut  dan  habitatnya  sangat  kecil. Pihak  yang  terdapat  dalam context  setter harus  dikelola karena  akan  memberikan  resiko  terhadap  keberhasilan konservasi  tuntong  laut.  Pihak  yang  merupakan kelompok  ini  adalah  TNI-AL,  Polsek  Kecamatan Seruway,  dan  Polsek  Kecamatan  Bendahara.  Pihak  ini dapat  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  konservasi tuntong laut karena memiliki kelembagaan yang kuat dan kekuatan  untuk  memengaruhi  pihak  lain.  TNI-AL, Polsek  Kecamatan  Seruway,  dan  Polsek  Kecamatan Bendahara  memiliki  kewenangan  untuk  menegakan
hukum  di  wilayah  hukumnya  masing-masing  terhadap para pelanggar hukum.
Crowd merupakan pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Terdapat 4 pihak dalam posisi crowd yaitu pemilik tambak, pemilik dapur arang,  pengambil  kayu  arang,  dan  pemilik  kebun  sawit. Pihak  dalam  kelompok  ini  perlu  dipertimbangkan  untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas mereka
3. Hubungan Antar Stakeholder
a. Analisis komunikasi antar stakeholder konser-vasi tuntong laut
Analisis  komunikasi  antar stakeholder dilakukan dengan  membuat  matriks  komunikasi  seperti  pada Gambar  2.  Simbul  bulatan  menggambarkan  adanya komunikasi  dan  ukuran  bulatan  menunjukkan  intensitas komunikasi.  Semakin  besar  bulatan  semakin  tinggi intensitas komunikasi (Euroconsult 1996).
Keterangan:  1:Pemerintah  Pusat,  2:Pemerintah  Propinsi,  3:Pemerintah  Kabupaten,  4:Pemerintah  Desa,  5:  Masyarakat,  6:  LSM,  7: Perusahaan,  8:  Perguruan  Tinggi,  ●:  adanya  komunikasi,  -:  tidak  ada  komunikasi,  ukuran  ●:  intensitas  komunikasi rendah,  ●: intensitas komunikasi sedang, ●: intensitas komunikasi tinggi.
Gambar 2 Intensitas hubungan komunikasi stakeholder konservasi tuntong laut .
Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini menggambarkan  seberapa  besar  kerjasama  yang  terjadi di  antara stakeholder yang  terlibat  dalam  konservasi tuntong  laut.  Potensi  bekerja  sama  teridentifikasi  antara stakeholder karena  memiliki  tujuan  dan  harapan  yang sama (Prasetia et al. 2017).
YSCI  berkomunikasi  dengan  pemerintah  pusat (BKSDA),  pemerintah  kabupaten  (DPKP),  Pemerintah Desa  dan  masyarakat  (Desa  Sungai  Kurok  III  dan  Desa Pusong  Kapal).  Komunikasi  YSCI  dan  BKSDA  sesuai surat No:PKS.03/BKSDA.9/2015 dan No. 06/III/SI/2015 meliputi  perlindungan  dan  pengamanan,  pengkajian, penelitian,  pemantauan,  survey  populasi  dan  habitat  dan pengadaan sarana prasarana pendukung
Komunikasi  YSCI  dengan  Pemerintah  propinsi (KPH  wilayah  III)  yaitu  survey  populasi,  pengamanan indukan  dan  telur.  Komunikasi  YSCI  dengan  DPKP yaitu  survey  populasi,  pengamanan  indukan  dan  telur,
sosialisasi  qanun  dan  alat  tangkap  ikan  ramah lingkungan.  Komunikasi    YSCI  dengan  DPRD  yaitu mendorong lahirnya Qanun No.3 tahun 2016. Komunikasi  YSCI  dengan  Pemerintah  Desa  Pusong Kapal  dan  Desa  Sungai  Kurok  III  yaitu  pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam konservasi tuntong laut. Komunikasi  instruktif  terjadi  antara  desa  dengan masyarakat melalui penyuluhan.
Komunikasi  Pemda  Kabupaten  (Bappeda  dan DPKP)  dengan  DKP  Propinsi  adalah  inisiasi  kawasan perlindungan  habitat  bertelur  tuntong  laut  pada  tahun 2015.  Komunikasi  KPH  Wilayah  III  dengan  Pemerintah Desa  Pusong  Kapal  adalah  kerjasama  pengelolaan mangrove meliputi pengamanan, pemanfaatan, perlindungan  dan  pemanfaatan.  Komunikasi  STIK dengan  DPKP  yaitu  tukar  menukar  hasil  penelitian, mendorong  lahirnya  Peraturan  dan  Keputusan  Bupati Aceh Tamiang tentang perlindungan tuntong laut.

## b. Analisis Konflik antar Stakeholder
Konflik konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  (Gambar  3). Semakin  besar  bulatan  semakin  tinggi  intensitas  konflik
(Grimble et  al .  1995).  Konflik  pada  umumnya  bentuk laten  yaitu  tekanan  tidak  tampak,  belum  terungkap  ke puncak  konflik  dan  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah pihak belum menyadari adanya konflik (Sembiring et al. 2010).
Keterangan:  1: Pemerintah Pusat, 2: Pemerintah Propinsi, 3: Pemerintah Kabupaten, 4: Pemerintah Desa, 5: Masyarakat, 6: LSM, 7: Perusahaan,  8:  Perguruan  Tinggi,  ●:  adanya  konflik,  -:  tidak  ada  konflik,  ukuran  ●:  intensitas  konflik  rendah,  ●: intensitas konflik besar
Gambar 3 Intensitas konflik stakeholder konservasi tuntong laut
Konflik  latent  terjadi  antara  Pokdarwis  dengan masyarakat  Desa  Sungai  Kurok  III.  Masyarakat  Desa Sungai  Kurok  III  merasakan  kesenjangan  ekonomi. Kehidupan  ekonomi  Pokdarwis  di  Desa  Pusong  Kapal lebih baik sejak dilibatkan dalam konservasi tuntong laut yang  didanai  Pertamina.  Sarana  di  Desa  Pusong  Kapal lebih  lebih  baik  seperti  jalan  dan  rumah  informasi tuntong. Masyarakat Desa Sungai Kurok III beranggapan ada tujuan eksplorasi minyak di pesisir. Konflik mencuat antara DPKP dengan Pemerintah Desa.

## 4. Implikasi Kebijakan
Masyarakat  merupakan stakeholder yang  memiliki nilai  penting  tinggi  dan  pengaruh  rendah.  Nilai  penting yang  tinggi  bagi  masyarakat  karena  konservasi  tuntong laut  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  mereka.  Pengaruh yang  rendah  disebabkan  kapasitas  masyarakat  yang masih  rendah.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  konservasi tuntong laut yang diperlukan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Seluruh stakeholder  key  player perlu  dilibatkan pada seluruh tahapan kegiatan konservasi agar memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keberhasilan  konservasi  tuntong  laut  adalah  atas dukungan  mereka.  Bryson  (2003)  mengatakan  bahwa ketidakoptimalan  pengelolaan  sumberdaya  diakibatkan oleh  tidak  optimalnya  peran stakeholder penentu kebijakan.  Berdasarkan  analisis  kategori  dan  hubungan antar stakeholder, penguatan peran stakeholder konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang adalah dengan cara meningkatkan peran dan komunikasi
antara stakeholder  subject dengan stakeholder  key player, kolaborasi  dan  koordinasi  di  antara  seluruh stakeholder  key  player ,  partisipasi  seluruh stakeholder key  player dan  pemberdayaan  untuk  meningkatkan partisipasi stakeholder dan masyarakat. Peningkatan peran dan komunikasi artinya terjadinya  pertukaran  informasi  yang  jelas  antar stakeholder  key  player tentang  konservasi  tuntong  laut . Stakeholder pemerintahan  harus  melakukan  sosialisasi kegiatan  terhadap stakeholder lainnya. Penguatan  peran dilakukan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dan stakeholder subject .  Tujuan  pemberdayaan  masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya  sehingga  dapat  berpartisipasi  dalam konservasi  tuntong  laut.  Tujuan  pemberdayaan subject adalah  meningkatkan  pengaruhnya  dalam  konservasi tuntong laut.
Koordinasi  merupakan  jenis  partisipasi  yang dilakukan oleh stakeholder key player dengan kegiatan di antaranya  penetapan  aturan  main,  penyusunan  agenda, pengorganisasian,  penelitian,  penentuan  pilihan,  dan pencapaian kesepakatan.
Kolaborasi yaitu pembagian peran dan kerjasama di dalam  konservasi  tuntong  laut . Partisipasi  pemerintah dalam  kolaborasi  adalah  berperan  dalam  mensinergikan kegiatan-kegiatan  konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten Aceh Tamiang. Pemberdayaan dilakukan secara kolaboratif di antara stakeholder key player dalam semua fungsi manajemen dan pendanaan (Tabel 6). Keberadaan Perguruan  Tinggi  dinilai  mampu  melakukan  transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
Tabel 6. Matriks patisipasi stakeholder key player dalam pemberdayan Fungsi-fungsi manajemen Key player BKS KPH DKP DPK PTM YSL STI TSA CHZ AUZ Perencanaan √ √ √ √ √ Pengorganisasian √ √ Pelaksanaan √ √ √ √ √ √ Pengawasan √ √ Pemantauan √ √ Evaluasi √ √ √ Pendanaan √ ** ** **
Keterangan:  BKS  (Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Aceh),  KPH  (KPH  Wilayah  III  Aceh),  DKP  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan Propinsi Aceh), DPK (Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh tamiang), PTM (Pertamina EF  Rantau),  YSL  (Yayasan  Satu  Cita  Lestari  Indonesia),  STI  (Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kehutanan  Banda  Aceh),  TSA (Turtle Survival Alliance), CHZ (Chester Zoo), AUZ (Australia Zoo), ** : penyandang dana internasional bagi YSCI

## SIMPULAN
Teridentifikasi 27 stakeholder yang terlibat dalam konservasi  tuntong  laut  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Jumlah stakeholder yang  termasuk  kategori subjek merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 13 stakeholder ;  disusul  oleh stakeholder key player sebanyak  7 stakeholder .  Kategori  Kategori stakeholder key players terdiri atas BKSDA, KPH Wilayah III, DKP Propinsi  Aceh,  DPKP  Kabupaten  Aceh  Tamiang, Pertamina  Field  Rantau,  YSCI  dan  STIK.  Kategori stakeholder context setter terdiri atas 3 stakeholder, yaitu TNI-AL,  Polsek  Seruway,  dan  Polsek  Bendahara. Kategori stakeholder crowds terdiri  atas    4 stakeholder, yaitu pemilik  tambak,  pemilik  dapur  arang,  pengambil kayu  arang,  dan  pemiliki  kebun  sawit.  Kategori stakeholder  subjects terdiri  atas  13 stakeholder ,  yaitu KLHK,  KKP, DLH  Kabupaten  Aceh Tamiang, Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Distanbunak, DPRD Kabupaten  Aceh  Tamiang,  Desa  Pusong  Kapal,  Desa Sungai  Kurok  III,  Desa  Kuala  Genting,  Desa  Kuala Penaga,  Pokdarwis,  Pemungut  telur  dan Penangkap individu  tuntong  laut.  S takeholder  key  player perlu bekerja secara kolaboratif dalam konservasi tuntong laut dan pemberdayaan masyarakat.
Konflik  antara stakeholder bersifat  latent  dan mencuat  yang  disebabkan  kurangnya  komunikasi  dan keterlibatan stakeholder . Berdasarkan tingkat komunikasi antara stakeholder teridentifikasi  adanya  komunikasi yang bersifat instruktif, konsultatif, dan kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryson  JM.  2003. What  To  Do  When  Stakeholders Matter:  A  Guide  To  Stakeholder  Identification  and Analysis  Techniques. National  Public  Management Research  The  Georgetown  University.  Washington DC (US): Public Policy Institute de  Groot  RS,  Wilson  MA,  Boumans  RMJ.  2002.  A typology  for  the  classification,  description  and valuation  of  ecosystem  functions,  goods  and services. Ecological Economics. 41(3): 393-408
Djaali. 2008. Skala Likert. Jakarta (ID): Pustaka Utama. [Disbuntanak] Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan  Aceh  Tamiang.  2016. Rencana  Kerja Dinas  Perkebunan,  Pertanian,  dan  Peternakan Kabupaten  Aceh  Tamiang  Tahun  2014 .  Aceh Tamiang  (ID):  Dinas  Perkebunan,  Pertanian,  dan Peternakan Aceh Tamiang.
[DKP]  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Aceh  Tamiang. 2014. Rencana  Kerja  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Tahun  2014 . Aceh Tamiang (ID): Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang
Euroconsult.  1996. Coastal  Wetlands  Protection  And Development, South Mekong Delta, project preparation . Final Report
Friedman  A,  Miles  S.  2006. Stakeholder,  Theory  and Practice . Oxford (US): Oxford University Press. Grimble R, Chan, MK , Aglionby, Quan J. 1995. Trade – offs: A Stakeholders Approach to Natural Resource Management. London  (GB):  International  Institute for Environment and Development.
Groenendijk  L.  2003. Planning  and  Management  Tools. Enschede (NL): The International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation (ITC).
Harteti S, Basuni S, Masyud B, Yulianda F. 2014. Peran para  pihak  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi penyu  pangumbahan. Jurnal  Analisis  Kebijakan . 11(2):145-162.
Hermans  LM,  Thiessen  WAH.  2008.  Actor  analysis methods  and  their  use  for  public  policy  analysis. European  Journal  of  Operational  Research. 196: 808-818. doi:10.1016/j.ejor. 2008.03.040.
[IUCN]  International  Union  for  Conservation  of  Nature and  Natural  Resources.  2014.  IUCN  Red  List  of Threatened  Species.  Gland  (SW):  IUCN  [diunduh 2014 Des
12]. Tersedia pada http://www.iucnredlist.org. Jacobson  CA,  Decker  DJ.  2006.  Ensuring  the  future  of state wildlife management: understanding challenges for institutional change. Wildlife Society Bulletin. 34(2): 531-536.
Prasetia  DA,  Hardjanto,  Hero  J.  2017.  Analisis pemangku  kepentingan  dalam  pola  kemitraan  dan pola swadaya pada pengelolaan hutan rakyat. Media Konservasi. 22(3): 293-303 Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris  J,  Prell  CH,  Quin  CH,  Stringer  LC.  2009. Who's  in  and  why?  A  typology  of stakeholder analysis methods for natural resources management. Journal  of  Environmental  Management .  90:1933- 1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
Ribot  JC,  Peluso  NL.  2003.  A  theory  of  access. Rural Sociology. 68(2):153-181.
Riley  SJ,  Daniel  JD,  Len  HC,  John  FO,  William  FS,
George  FM,  Gary  P.  2002. The  essence  of  wildlife management. Wildlife Society Bulletin. 30(2): 585- 593.
Sembiring  E,  Basuni  S,  Soekmadi  R.  2010.  Resolusi konflik pengelolaan Taman nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondana. JMHT . 16(2): 84-91
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta
Van Dijk PP, Stuart BL, Rhodin AGJ. 2000. Asian turtle trade:  proceedings  of  a  workshop  on  conservation and trade of freshwater turtles and tortoises in Asia. Executive Summary. Chel.Res.Monogr. 3(2): 13-14. Yukl  GA.  2005. Kepemimpinan  dalam  Organisasi . Supriyanto B, penerjemah. Tanya E, editor. Jakarta (ID): Penerbit Indeks. Terjemahan dari: Leadership in Organization. Ed ke-5.