Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS JUAL BELI BARANG CURIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

## Hendra Gunawan
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Email: hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id
Anwar Habibi Siregar
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Email: anwarhabibi@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
This paper discusses the legal status of stolen goods, both stolen goods that are not known to the buyer or stolen goods that are completely known to the buyer but  he  is  still  unsure  whether  the  goods  are  stolen  or  not.  To  answer  this problem  the  author  uses  a  quantitative  method  with  a  literature  or  library approach, where the author looks for answers from various fiqh jinayah books. The  findings  in  this  article  are  that  the  practice  of  buying  and  selling  stolen goods  is  strictly  prohibited  in  Islam,  especially  buying  goods  whose  status  is clearly known to be the product of theft or is not clearly known, but there are indications that point to stolen goods, it is unlawful to buy them even if they are priced relatively cheap price.
Keywords: Stolen goods, buying and selling, Islamic criminal law

## A. Pendahuluan
Kejahatan  dalam  bentuk  pencurian tidak  akan  terjadi  berulang-ulang  apabila tidak  ada  orang  yang  mau  menampung barang  hasil  pencurian  tersebut,  sebab  tidak mungkin  barang  hasil  curian  itu  disimpan sendiri,  maka  sudah  ada  pasti  pihak-pihak lain  yang  disebut  sebagai penadah yaitu oknum-oknum  penampung    barang  hasil curian. 1 Tindak  penadahan  barang  curian
1 Hariyanto, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana  Islam ,  (Yogyakarta:Mahameru  Press,  2017), Hal. 1-59.
merupakan perbuatan kejahatan dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, dan menjual barang hasil curian  tersebut  guna  menghasilkan heling (keuntungan)sehingga seorang penadah sering  disebut  heler,  sedangkan  penadah yang  tidak  bermaksud  untuk  mendapatkan keuntungan disebut winstbejag. 2
2 Krisna Dwi Putra dkk, “ Pertanggungjawaban Pidana  Bagi  Pembeli  Barang  Hasil  Kejahatan Ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan ,” E-Journal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara  Fakultas Hukum  Universitas  Udayana,  Volume  5  Nomor  2 Tahun 2016, Hal. 1-5.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Sederhananya, seseorang dapat disebut penadah  apabila  ada  bukti  membeli  barang curiantersebut  dengan  cara  sembunyi  dari penglihatan pemilik atau untuk menghindari penyelidikan  polisi.Maka  dalam  banyak kasus, salah satu faktor pendukung pencurian  adalah  eksistensi  peran  penadah sehingga  aksi  pencurian  pun  semakin menggiurkan karena apabila barang sudah di tangan  penadah  ke  penadah  yang  lain  si pencuri pun sudah merasa aman menghaburkan  hasil  curiannya.  Maka  wajar para  pakar  hukum, 3 sangat  mengecam perbuatan  penadahan  ini  lebih  dari  tindakan pencuri  tersebut  sebagaimana  ditegaskan oleh  para  pakar  hukum  bahwasanya  tidak ada  peraturan  yang  mengharuskan  untuk lebih  dahulu  menuntut  dan  menghukum orang  yang  mencuri  sebelum  menuntut  dan menghukum  orang  yang  menadah,  sehingga dalam kasus seperti ini cukup apabila barang curian  tersebut  ditemukan  di  tangan  si penadah maka korban sudah dapat menuntutnya  dengan  pasal-pasal  penadahan terlebih  dahulu  tanpa  harus  menuntut pencuri barang tersebut.
Maraknya oknum-oknum yang menjualkan  barang-barang  curian  yang beredar  di  masyarakat  bahkan  ditawarkan dengan harga yang pantastis murah membuat  banyak  orang  yang  tergiur,
3 Zulkarnaen  Lubis  dan  Bakti  Ritonga, Dasar- Dasar  Hukum  Acara  Jinayah, (Jakarta:  Kencana, 2016), Hal. 1- 62.
beranjak  dari  sini  penulis  berkeinginan mengamati  praktik  jual-beli  barang  curian ini  dari  perspektif  fiqh  jinayah  yang  akan penulis  deskripsikan  pada  pembahasan berikutnya.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  penulis  gunakan  dalam artikel  ini  adalah library  researc h  (studi pustaka),  dengan  cara  menelusuri  literatur kitab-kitab  fiqh  jinayah  untuk  menganalisis praktif  jual-beli  barang  curian  baik  yang ditawarkan  secara  langsung  maupun  lewat media  elektronik.  Kemudian  setelah  diihat dari perspektif fiqh jinayah mulai dari status hukumnya serta ragam  macam  hukumannya lalu ditarik kesimpulan akhir sebagai temuan terus dituangkan dalam bentuk artikel jurnal.
Untuk  membedah  persoalan  jual  beli barang  curian,  maka  di  sini  penulis menggunakan  teori  motifyaituhal-hal  yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  perbuatan  atau  alasan  seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sederhananya,  yang  disebut  motif  apabila dikaitkan dengan kejahatan berarti dorongan yang  terdapat  dalam  sikap  batin  pelaku penjual  barang  curian  dan  penadah  atau pembeli  barang  curian,  sebab  sudah  pasti semua perbuatan kejahatan selalu dilatarbelakangi  motif  dan  alasan  untuk melakukan  perbuatan  tersebut.  Dengan menggunakan  teori  ini,  nantinya  akan mengungkapkan macam-macam motif
transaksi barang curian sehingga memberikan pengaruh terhadap status hukum  dan  hukumannya,  maka  tidak  akan sama  hukuman  yang  melakukan  jual-beli barang  curian  yang  mengetahui  dengan pembeli yang sama sekali tidak mengetahuinya.

## C. Pengertian Jual Beli Barang Curian
Jual  beli  merupakan salah satu  bentuk mu„amalah,  yaitu  hubungan  yang  terjadi antara  manusia  dengan  manusia.  Bentuk mu„amalah  seperti  jual  beli  ini  ada  karena didasarkan  atas  rasa  saling  membutuhkan dimana  si  penjual  membutuhkan  pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh  uang  sedangkan  si  pembeli melakukan  jual  beli  untuk  memperoleh barang  yang  dibutuhkannya.  Akibat  dari saling membutuhkan ini, maka rasa persaudaraan  pun  diantara  mereka  semakin meningkat  sehingga  terciptanya  hubungan yang harmonis (serasi),  ketenangan,  dan ketentraman antara sesama manusia.
Namun,  berbeda  jauh  dengan  jual  beli barang  curian  yang  tidak  menciptakan ketentraman  justru  menciptakan  kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Istilah  jual  beli  barang  curian  sangat akrab  dengan  istilah  penadah,  yang  dalam bahasa  Arab  sering  sekali  distilahkan dengan  kata  خٝٗبح      (penadahan  atau menampung)  yang  berasal  dari  kata    ٛ٘ح -
ٛ٘حٝ  yang  artinya  menghimpun,  menadah,
atau  menampung. 4 Sedangkan  dalam  kamus hukum  disebutkan  bahwa  kata  penada berasal  dari  kata  “tadah”  yang  berarti menampung atau menerima yang selanjutnya  berkebang  menjadi  “menadah” yang  berarti  menampung  barang  hasil curian.  Disisi  lain,  praktik  penadahan  ini disebut  sebagai  pemudahan  karena  prilaku menadah  secara  tidak  langsung  telah mendorong (memudahkan)  seseorang  untuk melakukan  pencurian  yang  kemungkinan besar  tanpa  adanya  penadah  (orang  yang menerimma  hasil  curian)  ia  mungkin  saja masih ragu untuk mencuri. Selain itu, dalam istilah fiqh bahwa menjual harta milik orang lain  dikenal  dengan  istilah bai’ fudluli yaitu sebagai berikut :
ٓسٞغ  ليَى  عئبجىا  ٕ٘  ٜى٘ضفىاٗ خٝلاٗ لاٗ ّٔذإ سٞغث
Artinya “ Bai’ fudluli adalah ketika seseorang  menjual  harta  milik  orang  lain tanpa seizinnya dan tanpa adanya hak kuasa (wilayah) pada harta tersebut”.
Bahwa  tindakan  menjual  harta  hasil curian  dari  orang  lain  sudah  jelas  termasuk bagian  dari fudluli ,  sebab  yang  namanya harta curian sejatinya masih milik al-masruq minhu (pemilik aslinya alias korban pencurian)  sedangkan  secara  syariat  Islam bahwa  orang  yang  mencuri  harta  tersebut
4 Mardani, Hukum  Pidana  Islam (Jakarta: Kencana, 2019), Hal. 66-67.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
tidak  akan  pernah  disebut  sebagai  pemilik harta tersebut untuk selama-lamanya.
Lebih  luas,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  memberikan defenisi  tentang  penadahan  pada  bab  XXX tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan pasal 480 yang berbunyi sebagai berikut  :  “Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  900,-  (sembilan  ratus rupiah).  Barangsiapa  membeli,  menyewa, menukar,  menerima  gadai,  memberi  hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan  sesuatu  benda,  yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga bahwa  diperoleh  dari  kejahatan  penadahan. Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  hasil suatu  benda,  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduga  bahwa  diperoleh dari kejahatan”. 5
Dari uraian di  atas, dapat  disimpulkan bahwa  yang  disebut  penadah  adalah  tempat para  pencuri  menyalurkan  barang  hasil curiannya,  dimana  si  penadah  dengan sengaja  membeli  barang  curian  tersebut dengan  harga  yang  cukup  murah  untuk mendapatkan keuntungan sekalipun ia mengetahui  dengan  bahwa  barang  yang dibelinya  tersebut  adalah  barang  hasil curian.
5 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal. 190.
D. Satatus Hukum Menjual dan Membeli Barang Curian
Salah satu hal yang paling dibanggakan  oleh  setiap  insan  manusia adalah  harta,  namun  bukan  berarti  ajaran Islam tidak mengajarkan untuk materialisme melainkan  Islam  mengajarkan  kepada  umat Islam  untuk  berusaha  sekuat  tenaga  sesuai kemampuan  untuk  mencari  harta  tentunya harus  dengan  cara  baik  bukan  dengan  cara haram  seperti  berbuat  kecurangan  dan penipuan  yang  dapat  merugikan  orang  lain termasuk  tindakan  penadaan  yaitu  membeli dan  menjual  barang  curian.  Sebab  asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian  yang  ditetapkan  oleh  syariat Islam  sangat  berlandaskan  kepada  prinsip suka  sama  suka  dan  tidak  boleh  merugikan sepihak  termasuk  pemilik  barang,  sekalipun antara  si  pencuri  yang  bertindak  sebagai penjual  dengan  si  penadah  yang  bertindak sebagai pembeli suka sama suka namun ada pihak  lain  yang  dirugikan  yaitu  korban  atau pemilik barang tersebut sebagaimana ditegaskan  Allah  SWT  dalam  al-Qur‟an tepatnya  pada  surah  al-Baqarah  ayat  188 yang berbunyi sebagai berikut :
ِلِطاَبۡلاِب  ۡمُكَنۡيَب  ۡمُكـَلا َو ۡمَا  ا ۡٓۡوُلُكۡاَت  َلَ َو ُىۡدُت َٗ بًق ۡٝ ِسَف ا ُۡ٘يُکۡبَتِى  ًِبَّکـُحۡىا َٚىِا ٓبَِٖث ا ۡ٘ ٌُۡتـ َّۡا َٗ  ٌِۡثِ ۡلابِث  ِضبَّْىا  ِها َ٘ ٍَۡا  ٍِِّۡ َُ ََُۡ٘ي ۡعَت
Artinya  “Dan  janganlah  kamu  makan  harta di antara kamu dengan jalan  yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada  para  hakim,  dengan  maksud  agar kamu  dapat  memakan  sebagian  harta  orang lain  itu  dengan  jalan  dosa,  padahal  kamu mengetahui”. {Qs. Al-Baqarah/2:188}
Dalam ayat ini jelas melarang memiliki harta dengan jalan yang salah yaitu dengan  menjual  serta  membeli  barang  yang pemilik  barang  tersebut  tidak  mengetahui transaksi tersebut, maka praktik semacam ini adalah  mengandung  unsur kemudharatan
(kezaliman)  terutama  terhadap  si  korban atau  si  pemilik  barang,  di  dalam  qawaidul fikhiyah  ditegaskan  bahwa  segala  bentuk kemudharatan  termasuk  kezaliman  harus diberantas atau dilenyapkan dari muka bumi yang berbunyi sebagai berikut :

## ُها َصُٝ  ُز َسَضىا
Artinya “Kemudharatan harus di hilangkan”
Perlu  diwaspadai  bahwa  praktik  jual beli  curian,  karena  jual  beli  semacam  ini dapat  menimbulkan mudharat (merugikan) bagi  pemilik  barang  tersebut  maka  perlu diantisipasi  apalagi  jual  beli  barang  curian sering sekali dilakukan dengan persengkongkolan  (kerjasama)  antara  si pencuri  yang  bertindak  sebagai  penjual dangan  si  penadah  yang  bertindak  sebagai pembeli.  Maka  dalam  hal  ini  bahwa  praktik jual  beli  barang  curian  termasuk  perbuatan menzalimi orang lain dalam hal ini si korban atau pemilik barang sebab antara pelaku dan
dan  penadah  saling  mendukung  dala melakukan kemungkaran (kejahatan)  yaitu bekerjasama  dalam  melakukan  kejahatan. Padahal kerjasama ini, sangat dikecam Allah SWT  dalam  sebuah  firman-Nya  yang terdapat  pada  surah  al-Maidah  ayat  2  yang berbunyi sebagai berikut :
َسِٕٮٓبَعَش  ا ُّۡ٘ي ِحُت  َلا  ا ٍَُْٰۡ٘ا  َِِۡٝرَّىا  بََُّٖٝبـٰٰۤٝ َٙۡدَٖۡىا  َلا َٗ  ًَا َسـَحۡىا  َس َّٖۡشىا  َلا َٗ  ِ هاللّٰ ًَا َسـَحۡىا  َتَۡٞجۡىا  ٍَِِّٰۡٞٓا  ٰۤ َلا َٗ َدِٕٮ َٓلََقۡىا  َلا َٗ بًّا َ٘ ۡض ِز َٗ  ٌِِّٖۡث َّز  ٍِِّۡ  ًلَ ۡضَف  َُ ُۡ٘غَتـۡجَٝ ؕ بَط ۡصبَف  ٌُۡت ۡيَيَح اَذِا َٗ
ا ُۡٗد ؕ ٌُۡنٍََّْ ِس َۡۡٝ  َلا َٗ ِد ِۡ ۡسََۡىا  َِِع  ٌُۡم ُّۡٗدَص  َُۡا  ًٍ َۡ٘ق  ُُٰبََْش ا ُۡٗدَت ۡعَت  َُۡا  ًِا َسـَحۡىا
ۘ
َٚيَع  ا ُّۡ٘ َٗبَعَت َٗ
ٙ ٰ٘ۡقَّتىا َٗ  ِّسِجۡىا ۖ َٚيَع  ا ُّۡ٘ َٗبَعَت  َلا َٗ
ُِا َٗۡدُعۡىا َٗ  ٌِۡثِ ۡلاا َ هاللّٰ  اُ٘قَّتا َٗ ؕ َ هاللّٰ  َُِّا
ُد ِۡٝدَش ِةبَقِع ۡىا
Artinya  “Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah  kamu  melanggar  syiar-syiar kesucian Allah SWT, dan jangan (melanggar kehormatan)  bulan-bulan  haram,  jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)  dan  qala'id  (hewan-hewan  kurban yang  diberi  tanda),  dan  jangan  (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi  Baitulharam;  mereka  mencari karunia  dan  keridhaan  Tuhannya.  Tetapi apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ihram, maka  bolehlah  kamu  berburu.  Jangan sampai  kebencian(mu)  kepada  suatu  kaum karena  mereka  menghalang-halangimu  dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui  batas  (kepada  mereka).  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,  Allah  sangat  berat  siksaan-Nya”. Qs. Al-Maidah /5 :2}

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Terlepas  dari  azas  jual-beli  ini  yang menegaskan  bahwa  jual  beli  harus  tidak merugikan  sepihak  dan  menzalimi  orang lain,  sebenarnya  Rasulullah  SAW  sudah jauh hari melarang umatnya membeli barang hasil  curian  yangapabila  ia  mengetahui dengan  jelas  bahwa  barang  tersebut  adalah merupakan hasil dari pencurian, sebagaimana  ditegaskan  Rasulullah  SAW dalam  sebuah  hadisnya  yang  berbunyi sebagai berikut :
ٜيَص ِاالله ُه ُْ٘س َز َُأ َح َسْٝ َسُٕ ِْٜثَأ  َِْع ٍَ  َهبَق  ٌَيَس َٗ  َِْٔٞيَع  ِاالله
ِْ ْشا َت َس ٙ َش ِس َق ًخ ، )بًق ْٗ ُسْسٍَ  َْٛأ( َٗ ُٕ َ٘ َٝ ْع َي ٌُ َأ َّٖ ب َش ِس َق ًخ َف  ، َق ْد ْشا َت َس َك ِف ِإ  ٜ ْث َِ َٖ َٗب َع ِزب َٕ ب )ٌمبحىا ٗ ٜقٖٞجىا ٓاٗز(
Artinya “Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW berkata “Barangsiapa membeli barang curian,  sedang  dia  tahu  bahwa  barang  itu adalah  barang  curian,  maka  ia  menanggung dosa kejahatannya.” {HR. Al-Hakim dan Al- Baihaqi} 6
Bahkan  oknum-oknum  yang  membeli barang  curian  yang  berasal  dari  penadahan juga  dianggap  sebagai  melanggar  hukum atau  tidak  sah  sehingga  ketika  si  pemilik barang  atau  korban  pencurian  sewaktu- waktu menemukan barangnya tersebut boleh saja  menarik  atau  mengabil  barang  tersebut sebagaimana  ditegaskan  Rasulullah  SAW yang berbunyi sebagai berikut :
6 Jalaludin  Abdurrahman  Ibn  Bakar  Al- Suyuthi, Al-Jami’ush  Shaghir ,  Juz  II,  (T.TP:  Darul Katib, 1967), Hal. 164.
َهبَق  :  َهبَق  ،ٍةُدُْْج  ِِْث  َح َسََُس  َِْع :ٌيَس َٗ  َِْٔٞيَع  ُاالله  ٚيَص  ِاالله  ُه ُْ٘س َز ٍوُج َز َدِْْع  ِِٔىبٍَ  ََِْٞع َدَج َٗ  ٍَِ  << َٔعبَث  ٍَِْ ُعِٞجْىا ُعجتَٝ َٗ ِِٔث قَحَأ  ََُٖ٘ف Artinya: “Dari  Samurah  bin  Jundub  berkata, Rasulullah  SAW  bersabda:  "Barang  siapa yang  menemukan  barangnya  ada  pada seseorang, maka dia lebih berhak terhadapnya,  dan  si  pembeli  mengambil (uangnya)  dari  si  penjual."  {HR.  Abu Dawud}
ُلِيََْت بََِٞف لاِإ َعَْٞثَلا Artinya  “Tidak  ada  jual  beli  kecuali  pada harta  yang  engkau  miliki”.  {HR.  Abu Dawud}
Hadis-hadis  di  atas,  mmenunjukkan betapa terlarangnya praktik jual-beli barang- barang panas (barang curian), maka dari itu umat  Islam  harus  berhati-hati  dengan tawaran-tawaran  penjual  yang  menawarkan barang-barang yang berkualitas tinggi dengan  harga  yang  sangat  murah  meriah sebelum mengetahui kejelasan barang tersebut apakah berasal dari hasil pencurian.
Selain  itu,  jual  beli  barang  curian  ini dalam kajian fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang karena  terdapat  unsur ma’quud alaih (objek transaksi) 7 yaitu  jual  beli  yang  menjual belikan  barang  haram  atau najis (kotoran) seperti jual beli minuman khamar (minuman keras).  Sekalipun  barang  curian  tersebut
7 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer ,    (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2016), Hal. 1-189.
tidak  haram  secara  zatnya  namun  dari  segi mendapatkan  dengan  cara  haram  sehingga sesuatu  yang  di  peroleh  dengan  cara  haram akan  menjadi  haram  pula  hasilnya  sehingga transaksi  jual  beli  barang  curian  juga  dapat dikategorikan  sebagai  jual  beli yang mmengandung  unsur gharar (penipuan) sebab  memperoleh  barang  dengan  cara mencuri maka status lebih daripada penipuan  akan  tetapi mba  penipuan (lebih jahat dari menipu).
Maka  para  ulama  menegaskan  bahwa praktik bai’  fudluli (jual  beli  barang  curian) ini  tergolong  sebagai  akad  yang  tidak  sah, sebab  salah  satu  syarat  sahnya  jual-beli adalah  penjual  harus  memiliki  atas  barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang  yang  akan  ia  tukarkan  pada  penjual. Sedangkan  dalam  kasus bai’  fuduli ini,  si penjual  tidak  memiliki  kekuasaan  atas barang  yang  ia  jualkan  karena  barang tersebut bukan  miliknya,  sebagaimana dijelsakan  Syekh  Sulaiman  Al-Bujairami sebagai berikut :
ٔى٘قث  ٓسمذبٍ  ثىبثىا  طسشىاٗ ٔٞيع  دقبعيى  ُ٘نٝ  ُأ  ٛأ  )ك٘يٍَ( ُإ ٗ ٜى٘ضف دقع حصٝ لَف ,خٝلاٗ ًدعى  لىبَىا  ٓشبجأ ٜيع  ٔتٝلاٗ

## ٔٞيع د٘قعَىا
Artinya  “Syarat jual beli yang ketiga adalah benda  (yang  diperjual  belikan)  harus dimiliki,  maksudnya  orang  yang  mengakadi jual-beli  harus  memiliki  kuasa  atas  benda yang  ia  jual-belikan.  Maka  tidak  sah  akad fudluli , meskipun pemilik barang
memperbolehkan  padanya  (untuk  menjual barang  tersebut),  sebab  ia  tidak  memiliki kuasa  atas  barang  yang  diakadi  ( ma’qud ‘alaih )”
8
Oleh karena itu, praktik jual beli harta hasil  curian  termasuk bai’  fasid (jual  beli yang  tidak  sah)  dikarenakan  transaksi yang tersebut fasid (rusak) maka seyogianya kedua belah pihak baik si penjual maupun si pembeli  sama-sama  berkewajiban  untuk mengembalikan  barang  yang  telah  mereka tukarkan  saat  akad  jual-beli  ke  pemilik aslinya, sebab akad jual-beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap tidak nufudz (tidak  diakui  syariat  Islam) meskipun  antara  kedua  belah  pihak  sudah sama-sama  merelakan  barangnya  untuk ditukarkan, sebagaimana dijelaskan Syihabuddin  ar-Ramli  dalam  kitabnya  yang berbunyi sebagai berikut :
َعٍَ َدِسبَفْىا ِعَٞجْىبِث ُذُ٘خْأََْىا ْوَٕ )َوِئُس( ؟ َلا  ًَْأ  ٌه َلََح  َِِْٞعٝبَجَتَُْىا  بَضز َُٔىِر ِخلَى  و ِحَٝ َلا  َُّٔأِث  ) َةبَجَأَف( وُم  َٚيَع  ُت َِۡٝ  َُّٔ ِلِ  ِِْٔٞف  ُفَ٘صتىا َٚيَع َُٓرَخَأبٍَ د َز بٍََُِْْٖ ِِٔنِىبٍَ
Artinya  “Apakah  harta  yang  diambil  atas jual  beli  yang fasid (tidak  sah)  besertaan kerelaan  kedua  belah  pihak  (penjual  dan pembeli)  merupakan  hal  yang  halal  atau haram?”  Imam  ar-Ramli  menjawab:  “Tidak halal  bagi  orang  yang  mengambil  harta
8 Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al- Bujairami  ala  al-Khatib ,  juz  7,  (Mesir:  Mustafa  al- Babi, 1951), Hal. 287.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
tersebut untuk membelanjakannya, sebab hal yang  wajib  bagi  mereka  berdua  adalah mengembalikan  setiap  harta  yang  mereka terima kepada pemilik asal” 9
Dari uraian di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  menjual  atau  membeli  barang  hasil dari  pencurian  merupakan  akad  jual-beli yang tidak sah dan disebut juga dengan jual beli yang fasid. Sebab pencuri berkewajiban mengembalikan  harta  yang  ia  curi  kepada pemiliknya.  Sehingga  ketika  barang  curian terlanjur  dijualnya  kepada  orang  lain  maka pencuri berkewajiban mengembalikan kembali  uang  hasil  penjualan  tersebut kepada  pembeli  dan  mengembalikan  barang curian tersebut kepada pemilik aslinya.   Namun,  apabila  seandainya  si pencuri  sudah  tidak  mengetahui  lagi keberadaan  pemilik  barang  yang  telah  ia curi,  maka  ia  dianggap  tetap  memiliki hak adami (tanggungan)  kepada  pemilik  barang tersebut  yang  secara  konsekuensinya  mirip dengan orang yang memiliki utang kepada si pemilik barang tersebut.
Maka  siapa  saja  yang  terlanjur membeli barang yang diketahui adalah hasil curian,  maka  dia  memiliki  kewajiban  untuk mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang pembeliannya. Hal ini  wajib  dilakukan  oleh  setiap  kaum Muslimin  karena  transaksi  jual  beli  yang terjadi  antara  penadah  dengan  pencuri
9 Syihabuddin ar-Ramli, Fatawa ar-Ramli , juz 2,  (Lebanon:  Dar  Al  Kutub  Al  Ilmiyah,  t.th  ),  Hal. 470.
adalah  transaksi  jual  beli  yang  tidak  sah. Namun,  mengenai  barang-barang  yang sudah  terlanjur  dibeli  yang  kemudian muncul  keraguan  bahwa  jangan-jangan barang  tersebut  adalah  barang  curian,  akan tetapi pembeli sendiri belum bisa memastikan  dan  menegaskan  hal  tersebut, maka  barang  yang  sudah  dibeli  tidak  harus dipulangkan  karena  pada  asalnya  transaksi jual  beli  yang  terjadi  adalah  transaksi  yang sah.

## E. Hukuman  Bagi  Penjual  dan  Pembeli Barang Curian Menurut Fiqh Jinayah
Fiqh  jinyah  adalah  merupakan  nama lain  dari  hukum  pidana  Islam  yaitu  ilmu tentang  hukum-hukum  syariat  yang  bersifat praktis  dan  merupakan  hasil  analisis  para mujtahid terhadap dalil-dalil  yang terperinci baik yang terdapat dalam al-Qur‟an maupun hadis. 10 Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa hukuman  ada  dua  model  yaitu;  Pertama, hukuman yangberkaitan dengan berat ringannya  tercantum  secara  tegas  di  dalam al-Qur‟an  dan  hadis  yang  disebut  hukuman hududatau an-nashiyah termasuk qishas (hukuman  yang  setimpal  atau  sama) dan diat (denda). Kedua, hukuman yangberkaitan  dengan  berat  ringannya  tidak tercantum  secara  tegas  di  dalam  al-Qur‟an dan  hadis  sehingga  ketentuan  berat  ringan
10 M.  Nurul  Irfan, Hukum  Pidana  Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 1-10.
hukumanya  dibuat  oleh  hakim  melalui putusannya yang model ini disebut hukuman ta‟zir atau al-tafwidhiyah .
Sedangkan mengenai kejahatan, dalam fiqh  jinayah  disebut  jarimah  yang  terbagi kepada  dua  model  yaitu;  Pertama,  jarimah hudud  adalah  perbuatan  pidana  yang mempunyai  bentuk  dan  batas  hukumannnya dijelaskan  secara  tegas  di  dalam  al-Qur‟an dan  sunnah.  Kedua,  jarimh  ta‟zir  adalah perbuatan  pidana  yang  bentuk  dan  batas hukumannnya  dijelaskan  secara  tegas  di dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah  sehingga hukumannya  ditentukan  oleh  hakim  sebagai pelajaran kepada pelaku serta untuk mencegah orang lain agar tidak memperbuat tindakan  hal  yang  terlarang  maupununtuk tidak meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. 11
Mengenai  tindakan  pencurian  dalam fiqh  jinayah  disebut sariqah (tindak  pidana pencurian) yang dimasukkan dalam kategori jarimah hudud karena secara tegas dan lugas ditetapkan  sudah  Allah  SWT  dalam  al- Qur‟an  mengenai  pelarangan  dan  sanksi hukumannya. Namun, hal ini hanya menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pencurian  tidak  menjelaskan  mengenai pelaku penadahan barang curian yang secara tidak langsung mendukung tindakan pencurian  tersebut  termasuk  orang-orang
11 Abdul Qadir  Audah. At-Tasyri al  –Jinai al- Islamiy  muqaranan  bil  Qanul  Wad’iy;  Ensiklopedia Hukum  Pidana  Islam .  Penj.  Tim  Tsalisah,  Jilid  I (Bogor: PT. Kharisma Baru, 2007),  Hal. 7.
yang  membeli  barang  curian  dari  penadah tersebut.
Dalam fiqh jinayah, perbuatan penadahan ini dikategorikan sebagai jarimahta‟zir  sehingga  dijatuhi  hukuman ta‟zir  karena  menurut  sebagaian  ulama bahwa  tindakan  tidak  memenuhi  salah  satu unsur jarimahsyariqah (pencurian)  yaitu penadahan tidak dilakukan secara sembunyi- sembunyi (diam-diam)  sehingga  tidak  dapat dikenakan  hukuman had mencuri  atau potong tangan karena terdapat unsur syubhat (kesamaran)  lalu  kemudian  penadahan dikategorikan  sebagai  jarimah  ta‟zir  dan dijatuhi  hukuman  ta‟zir, 12 sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kaidah fiqh jinayah yang berbunyi sebagai berikut :
حزبفم  لاٗ  بٖٞف  دح  لا  خٞصعٍ  وم

## سٝصعتىا ٖ٘ف
Artinya“Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai  sanksi  had  atau  kaffarat  adalah jarimah ta‟zir”. 13
Maksud  perbuatan  maksiat  di  sini, para  fuqaha  bersepakat  bahwa  yang  disebut maksiat itu tidak hanya berzina, meninggalkan  shalat  wajib,  dan  enggan menunaikan  zakat,  namun  lebih  dari  itu bahwa  melakukan  penadahan  barang  curian juga  merupakan  bagian  dari  salah  bentuk kemaksiatan  yang  dapat  dikenai  sanksi
12 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), Hal. 84- 85.
13 Enceng  Arif  Faizal,  Kaidah-Kaidah  Fiqh Jinayah, (Bandung: T.P, 2003), Hal. 200.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
hukuman  ta‟zir.  Dengan  kata  lain,  bahwa dalam menetapkan hukuman kasus penadahan  menurut  fiqh  jinayah  diserahkan kepada  pihak  yang  berwenang  yaitu  hakim untuk  menetapkan  putusan  secara  arif, bijaksana,  dan  menjunjung  tinggi  nilai keadilan.
Menurut  bahasa,  kata  ta‟zir  berasal dari  kata ء َش َز  yang  sinonimnya  عٍْ (mencegah),   ًدز  (menolak),  ةدأ  (mendidik), ٌظع  (mangagungkan),  سقٗ  (menghormati), ُبعأ  (membantu),  ٙ٘ق  (menguatkan),  dan سصّ (menolong).Sederhananya, bahwa hukuman  ta‟zir  adalah  hukuman  yang
diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan
hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat sebagai pengajaran bagi pelaku supaya tidak mengulangi  perbuatannya  tersebut.  Tidak hanya sebagai media pengajaran buat pelaku saja,  namun  pemberlakuan  sanksi  hukuman ta‟zir terhadap palaku jual beli barang curian bertujuan sebagai preventif yaitu merupakan upaya  untuk  mencegah  orang  lain  supaya tidak  melakukan  praktik  jual  beli  yang terlarang  ini,  selanjutnya  sebagai refresif yaitu  merupakan  upaya  untuk  memberikan efek  jera  kepada  pelaku  supaya  tidak mengulangi  perbuatan  terlarang  tersebut, lalu  sebagai kuratif yaitu  merupakan  upaya perbaikan  sikap  terhadap  pelaku,  dan kemudian  sebagai edukatif yaitu  merupakan upaya  untuk  memberikan  pembelajaran
kepada selalu supaya pola hidupnya tambah baik. 14
Dalam  fiqh  jinayah,  macam  ragam hukuman  ta‟zir  ini  cukup  berpariasi  sesuai dengan jarimahnya masing-masing, adakalanya hukuman ta‟zir berkaitan dengan badan  bisa  saja  berupa  hukuman  mati terhadap  kejahatan  yang  berat  termasuk pencurian  berulang-ulang  atau  hukuman cambuk    buat  penuduh  zina.Namun, adakalanya  juga  hukuman  ta‟zir  berkaitan dengan  kemerdekaan  seseorang  berupa hukuman  penjara  baik  penjara  terbatas maupun  penjara  tidak  terbatas  atau  seumur hidup.  Sedangkan,  hukuman  ta‟zir  yang berkaitan dengan harta berupa denda berupa uang atau penahanan barang-barang untuk di al-itlaf (dihancurkan)  seperti  barang-barang terlarang baik ganja dan narkoba atau untuk di al-talik (disita)  dalam  jangka  waktu tertentu  supaya  tidak  diambil  alih  sepihak seperti  tanah  sengketa.  Selain  itu,  hukuman ta‟zir  juga  memiliki  opsi  lain  yang  dapat dipilih  hakim  yaitu  hukuman  ta‟zir  berupa peringatan, nasehat, celaan barupa pengumuman  kesalahan  secara  terbuka dengan  memberitakannya  di  media  cetak dan  elektronik,  pengucilan,  dan  pemecatan. Dengan demikian, buat tindak kejahatan jual beli  barang  curian  dapat  dijatuhi  hukum
14 Agung  Wijaya, Tindak  Pidana  Penadahan Pupuk    dalam  Perspektif  Sariqah;  Pencurian;  Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), Hal. 10-30.
ta‟zir  kepada  pelaku  mulai  yang  paling ringan  yaitu  teguran  sampai  yang  paling berat  yaitu  hukuman  mati  sesuai  dengan tingkat  kejahatannya.  Adapun  hukuman ta‟zir  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku jual beli barang curian sebagai berikut :
No Macam Hukuman Objek Kadar 1 Hukuman mati Badan atau tubuh Berat 2 Hukuman cambuk Badan atau tubuh Berat 3 Hukuman Penjara Kebebasan Berat 4 Hukuman Pengasingan Kebebasan Berat 5 Hukuman Denda Harta Sedang 6 Hukuman Penyitaan Harta Sedang 7 Hukuman Peringatan Administratif  Ringan 8 Hukuman Pemecatan Administratif  Ringan Sedangkan dalam hukum positif Indonesia,  bahwa  membeli  barang  yang berasal  dari  penadahan  juga  dapat  dihukum karena  bisa  dituntut  sebagai  kejahatan penadahan  barang  curian  apabila  si  pembeli mengetahui  atau  sudahmencurigai  bahwa barang  yang  dibelinya  itu  adalah  barang curian  termasuk  membeli  mobil  atau
handphone  yang  tidak  dilengkapi  dengan surat-surat yang lengkap. Berbicara mengenai penadahan, secara tegas dicantumkan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  bab  XXX tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan pasal 480 yang berbunyi sebagai berikut  :  “Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  900,-  (sembilan  ratus rupiah).  Barangsiapa  membeli,  menyewa, menukar,  menerima  gadai,  memberi  hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan  sesuatu  benda,  yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga bahwa  diperoleh  dari  kejahatan  penadahan. Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  hasil suatu  benda,  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  harus  diduga  bahwa  diperoleh dari  kejahatan”.Bahkan  apabila  tindakan penadahan  tersebut  sudah  mengarah  kepada kebiasaan  seseorang  yang  dalam  istilah hukum disebut gewoonteheling , maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan  lebih  berat  lagi  sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  481  KUHP  yang berbunyi  sebagai  berikut  :  “Barang  siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan,  atau  menyembunyikan  barang yang  diperoleh  dari  kejahatan,  diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
tahun”. 15 Karena  dalam  konsep  hukum pidana  bahwa  kebiasan  adalah  merupakan unsur  yang  dapat  memberatkan  hukuman seseorang  termasuk  dalam  tindak  kejahatan penadahan ini.
Bahkan  lebih  dari  itu,  bahwa  secara objektif  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai penadah  apabila  memenuhi  unsur  sebagai berikut  ;  Pertama,  membeli  barang  curian tersebut  disebut kopen. Kedua,  menukarkan barang  curian  tersebut  dengan  barang  lain disebut inruilen .  Ketiga,  menerima  barang curian tersebut sebagai gadai disebut in pand nemen .  Keempat,  menerima  barang  curian tersebut sebagai hadiah disebut als geschenk .  Kelima,  menjual  barang  curian tersebut disebut verkopen . Keenam, menyewakan  barang  curian  tersebut  disebut verhuren .  Ketujuh,  mengangkut  barang curian tersebut disebut vervoeren .
Kedelapan,  mmenyimpan  barang  curian tersebuut  disebut bewaren .  Kesembilan, menyembunyikan  barang  curian  tersebut disebut verbergen.
Kemudian  secara  subjektif,  bahwa tindakan penadah dapat dilakukan perseorangan  yang  dalam  KUHP  disebut naturlijk  person dan  adakalanya  dilakukan secara korporasi baik yang terdiri dari badan hukum  ataupun  bukan  badan  hukum  yang disebut recht  person .  Selain  itu,  motif pelaku  penadah  barang  curian  memang
15 Andi  Hamzah, KUHP  dan  KUHAP ,  cet  ke- 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 164-190.
diketahuinya  secara  jelas  bahwa  yang dibelinya tersebut  adalah merupakan barang hasil  curian  disebut waarvan  hij  weet . Namun,  adakalanya  si  pembeli  tidak mengetahui  secara  pasti  mengenai  status barang  curian  tersebut  akan  tetapi  ada  hal- hal yang sepatutnya dapat mmenjadi dugaan bahwa  barang  tersebut  diperoleh  dari pencurianyang  dalam  kitab  KUHP  disebut waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden .

## F. Penutup
Dalam  kajian  fiqh  jinayah  sudah  jelas terdeteksi  bahwa  praktik  jual  beli  barang curian  adalah  haram  dan  sangat  dibencii Allah  SWT  sehingga  pantas  diganjarkan sanksi hukuman ta‟zir termasuk menerapkan sanksi hukum  yang tercantum dalam KUHP berupa  kurangan  penjara  yang  disesuaikan dengan tingkat kejahatannya.
Maka untuk menghambat laju peredaran  barang  penjurian  di  negeri pancasila  tercinta  ini,  setiap  masyarakat ketika  ingin  membeli  barang  terlebih  dulu memastikan  kepada  si  pembeli  bahwa barang  yang  ia  jual  tersebut  milik  sendiri atau tidak terutama apabila terdapat kecurigaan dari segi selisi harga dan indikasi lainnya  sebagaimana  ditegaskan  hukum Islam bahwa semua transaksi menurut ajaran Islam  harus  dilakukan  berasaskan  kejujuran termasuk dalam transaksi jual-beli.

## REFERENCE
al-Bujairami,
Sulaiman., Hasyiyah
al-
Bujairami  ala  al-Khatib ,  juz  7, Mesir: Mustafa al-Babi, 1951.
Al-Suyuthi,  Jalaludin  Abdurrahman  Ibn Bakar., Al-Jami’ush Shaghir , Juz II, T.TP: Darul Katib, 1967.
ar-Ramli,  Syihabuddin., Fatawa  ar-Ramli, juz 2, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.th.
Audah,  Abdul Qadir. At-Tasyri al –Jinai al- Islamiy  muqaranan  bil  Qanul Wad‟iy;  Ensiklopedia  Hukum Pidana  Islam  .  Penj.  Tim Tsalisah,  Jilid  I,  Bogor:  PT. Kharisma Baru, 2007.
Faizal,  Enceng  Arif,  Kaidah-Kaidah  Fiqh
Jinayah, Bandung: T.P, 2003.
Hakim, Rahmat., Hukum Pidana Islam; Fiqh
Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
Hamzah,  Andi,.  KUHP  dan  KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Hamzah, Andi., KUHP dan KUHAP, cet ke- 15, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hariyanto,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana Islam, Yogyakarta:Mahameru Press, 2017.
Irfan,  M.  Nurul,  Hukum  Pidana  Islam,
Jakarta: Amzah, 2016.
Lubis,  Zulkarnaen  dan  Bakti  Ritonga.,
Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta: Kencana, 2016. Mardani,  Hukum  Pidana  Islam,  Jakarta: Kencana, 2019. Mustofa, Imam., Fiqh Muamalah Kontemporer,    Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016. Putra, Krisna Dwi dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi  Pembeli  Barang  Hasil Kejahatan  Ditinjau  dari  Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan,” E-Journal  Ilmu  Hukum  Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas  Udayana,  Volume  5 Nomor 2 Tahun 2016. Wijaya,  Agung.,  Tindak  Pidana  Penadahan Pupuk dalam Perspektif Sariqah; Pencurian; Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg,  Skripsi, Palembang: UIN Raden
Fatah, 2017.