## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## THE IMPACT OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS (PSBB) ON THE MACROECONOMY AND REGIONAL DEVELOPMENT PLANS OF DKI JAKARTA
DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP MAKRO EKONOMI DAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA
Adhea Mita Delfiatiffany 1 , Angelina Shierly Febriani 2 , Miska Pudhenta Nuke Saputri 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ; Email: adheamita12@gmail.com 1 , angelina.shierly2202@gmail.com 2 , miska.pudhenta@gmail.com 3

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Makro Ekonomi, Pembangunan Daerah, Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  dari  adanya pembatasan  sosial  berskala  besar  akibat  covid-19  di  DKI  Jakarta terhadap  makro  ekonomi.  Dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif,  di  dapatkan  hasil,  bahwa  PSBB  nyatanya  berdampak terhadap  peningkatan  jumlah  pengangguran.  Menurunnya  tingkat inflasi  karena  lesunya  daya  beli  masyarakat.  Peningkatan pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  karenamasyarakat  mengalami panic  buying .  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  agar produktivitas  masyarakat  terjaga.  Dari  sisi  rencana  pembangunan daerah tahun 2023-2026, adanya pandemi ini menjadikan DKI Jakarta menjadi kota yang nantinya tahan akan pandemi dan krisis.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Macroeconomics, Regional Development, Large-Scale Social Restrictions. This research aims to determine the impact of large-scale  social restrictions due  to  Covid-19  in  DKI  Jakarta  on  the  macro  economy.  By  using  the descriptive analysis method, the results were obtained that the PSBB actually had an impact on increasing the number of unemployed. The decline in the inflation  rate  is  due  to  sluggish  people's  purchasing  power.  Increased household  consumption  expenditure  due  to  people  experiencing  panic buying.  Increasing  the  Human  Development  Index  so  that  community productivity is maintained. In terms of regional development plans for 2023- 2026,  this  pandemic  has  made  DKI  Jakarta  a  city  that  will  be  able  to withstand pandemics and crises.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Wabah  Covid-19  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  pada  kehidupan manusia.  Wabah  COVID-19  membawa  ancaman  yang  serius  terhadap  kondisi ekonomi  global,  termasuk  Indonesia,  terutama  dalam  sektor  pariwisata, perdagangan,  dan  investasi  (Nasution,  2020:  212).  Penyebaran  pandemi  COVID-19 telah menghadirkan ancaman serius bagi perekonomian global, termasuk Indonesia, terutama dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.
Pada  saat  covid-19  melanda  Indonesia,  diberlakukan  suatu  tindakan  yang  dikenal sebagai  "Pembatasan  Sosial"  atau  " Social  Distancing ".  Keterbatasan  sosial mengharuskan individu untuk melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan rumah. Dampak  negatif  dari  Pembatasan  Sosial  terhadap  kelangsungan  usaha mengakibatkan  penurunan  lapangan  kerja  dan  tenaga  kerja  yang  tersedia.  Banyak pekerja yang dipecat sebagai langkah untuk mengurangi biaya perusahaan. Dampak dari hal ini mengakibatkan menurunnya transaksi jual-beli di masyarakat, yang pada gilirannya  menyebabkan  perekonomian  masyarakat  menurun.  Terutama  bagi  para pekerja  yang  mengandalkan  penghasilan  harian,  situasi  ini  sangat  merugikan mereka.
Lapangan bisnis mengalami penurunan pendapatan selama PSBB diberlakukan dan menyebabkan  dampak  yang  lebih  serius  seperti  tingkat  pengangguran  yang  tinggi dan  tingkat  inflasi  yang  meningkat.  Keberadaan  wabah  Covid-19  di  Indonesia menyebabkan  minat  beli  masyarakat  menurun  secara  signifikan,  yang  disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran di negara ini.
Kemudian,  salah  satu  konsekuensi  paling  serius  dari  pandemi  Covid-19  adalah meningkatnya jumlah pengangguran secara signifikan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  berdampak  pada  banyak  perusahaan  yang  mengalami kebangkrutan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap banyak karyawannya.  Akibatnya,  tingkat  pengangguran  di  DKI  Jakarta  mengalami peningkatan.  Tingkat  konsumsi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  inflasi  dan pengangguran. Pengeluaran keluarga akan naik.
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  penting  untuk  mencapai  kesejahteraan  ekonomi sebagai tujuan utama. Setiap negara menginginkan hasil ekonomi  yang baik, harga
yang  stabil,  dan  tingkat  pengangguran  yang  rendah  sebagai  tujuan  makroekonomi yang  diinginkan.  Diharapkan  agar  pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  dalam mempercepat  laju  ekonomi  setelah  Pandemi  Covid-  IPM  digunakan  untuk mengevaluasi  pencapaian  pembangunan  manusia  dengan  menggunakan  sejumlah faktor fundamental untuk meningkatkan standar hidup. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dampak dari adanya PSBB terhadap makro ekonomi dan Rencana Pembangunan Daerah pasca covid-19 dan PSBB di DKI Jakarta.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis publikasi data makro dan ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta rentang tahun  2017  hingga  tahun  2023.  Penulis  mencoba  menganalisis  trend  data  makro perekonomian  DKI  Jakarta,  diantaranya  Pengangguran,  Pengeluaran  Konsumsi Rumah  Tangga,  Inflasi,  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Penulis  juga menganalisis  Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023 hingga tahun 2026.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  angka  Pengangguran,  Pengeluaran  Rumah  Tangga,  Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 1. data makro ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017-2023 Tahun  Pengangguran (%) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (%) Inflasi (%) Indeks Pembangunan Manusia (%) 2017 7.14 60.76 3.72 80.06 2018 6.24 60.63 3.27 80.47 2019 6 61.10 3.23 80.76 2020 11 62.25 1.59 80.77 2021 9 62.03 1.53 81.11 2022 7.18 61.84 4.21 81.65 2023 6.5 62.15 2.28 83.55
Sumber: BPS DKI Jakarta
Dapat  dilihat  pada  data  pengangguran,  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga,  dan inflasi  di  atas,  bawa  kondisi  makro  ekonomi  pada  tahun  2017  dan  2018  sebelum covid-19  dan  sebelum  dilakukannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) mengalami  trend  penurunan.  Namun  pada  tahun  2020,  variabel  pengangguran, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami trend kenaikan, hal ini dikarenakan covid-19  mengalami  kelonjakan  dan  Pembatasan  Social  Berskala  Besar  mulai diberlakukan.  Pada  tahun  2021  dimana  tahun  ini  memasuki  era  new  normal, walaupun  pembatasan  social  masih  dilakukan,  namun  pada  tahun  ini  data pengangguran,  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga,  dan  inflasi  mengalami  trend penurunan, karena masyarakat sudah kembali menemukan pekerjaan dan mulai bisa melakukan aktivitas diluar rumah.
Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya terus mengalami trend kenaikan, hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia terus digenjot oleh pemerintah agar
dapat  meningkatkan  produktivitas  kerja  walaupun  pada  masa  pandemic,  sehingga pendapatan meningkat dan masyarakat dapat hidup dengan layak.

## Analisis Regresi Linier Berganda
A. Variabel pengangguran dan inflasi

## Tabel 2. T-statistic
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai  t hitung sebesar 6.2535 dengan  P  Value  sebesar  0.0000<0.05,  berarti  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## B. Variabel pengangguran dan IPM
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung sebesar -91.0281 dengan  P  Value  sebesar  0.0000<0.05,  berarti  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## C. Variabel pengangguran dan PRT
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung sebesar -73.9480 dengan  P  Value  sebesar  0.0000<0.05,  berarti  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta
Dalam  proses  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  berbagai  pihak  yang terlibat seperti pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi memiliki  peranan  penting.  Dokumen  ini  digunakan  sebagai  panduan  dalam mengarahkan  perkembangan  di  suatu  wilayah  untuk  jangka  waktu  tertentu, umumnya  lima  tahun  atau  lebih,  dan  secara  berkala  diperbarui  sesuai  dengan perubahan  situasi  dan  kebutuhan  pembangunan  yang  berkembang.  Pemerintah Daerah  DKI  Jakarta  telah  merancang  Rencana  Pembangunan  Daerah  untuk periode  3  tahun  dari  tahun  2023  hingga  2026.  Beberapa  strategi  yang  telah dirancang adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki rencana untuk menjadikan Jakarta sebagai  kota  yang  mampu  bertahan  dalam  menghadapi  pandemi,  termasuk pandemi covid-19 serta wabah lain di masa depan.
2. Setelah  menghadapi  pandemi  covid-19,  DKI  Jakarta  telah  mengembangkan strategi  untuk  menghadapi  situasi  krisis  dengan  kuat.  Pemerintah  Daerah DKI Jakarta berencana membangun Kota Jakarta yang tahan terhadap krisis dan  efek dari wabah atau pandemi, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya.
3. Kota DKI Jakarta akan menjadikan digitalisasi sebagai prioritas utama dalam pengembangan  kota.  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  berencana  untuk membangun  Kota  Jakarta  dengan  fokus  pada  penerapan  digitalisasi  dalam menyediakan  infrastruktur  perkotaan  dan  pelayanan  yang  berkualitas kepada masyarakat.
4. Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  berencana  untuk  membangun  Kota  Jakarta menjadi  kota  yang  berkelanjutan  dan  nyaman  untuk  ditinggali  oleh masyarakat  dengan  mengutamakan  pencapaian  indikator  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Selain  itu  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  juga  menyusun  tujuan  dan  sasaran pembangunan  tahun  2023  hingga  2026  yang  menyentuh  aspek  holistik  dan memiliki 4 tujuan prioritas pembangunan, sebagai berikut:
1. aspek  lingkungan:  Terwujudnya  regenerasi  kota  yang  berketahanan  dan berkelanjutan.  Dalam  aspek  ini,  meningkatnya  indeks  kota  layak  huni menjadi indikator yang dinilai.
2. Ekonomi: Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menjaga daya  saing  dan  menjamin  kehidupan  yang  layak  bagi  semua,  serta mengupayakan  pemerataan  kesejahteraan.  Aspek  ini  dinilai  berdasarkan peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.
3. Sumber  Daya  Manusia:  Tercapainya  pembangunan  manusia  madani  yang berkesetaraan.  Indikator  capaian  yang  disasar  adalah  meningkatnya  Indeks Pembangunan Manusia.
4. Pemerintahan :  Mewujudkan  perubahan  dalam  pelayanan  publik  serta pengelolaan  pemerintahan  yang  dipenuhi  dengan  integritas.  Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi adalah salah satu tolak ukur prestasi yang dinilai dalam aspek ini.
Arah  kebijakan  pembangunan  DKI  Jakarta  tahun  2023  hingga  tahun  2026  juga ditunjukkan  dalam  transformasi  Jakarta  sebagai  kota  global,  serta  sebagai pendukung  percepatan  pembangunan  nasional.  Berikut  adalah  keseluruhan tahapan pembangunan di DKI Jakarta hingga tahun 2026:
Tahun Arah Kebijakan 2023 Pemulihan  pasca  pandemi  menuju  ke  arah  stabilisasi  kota  global, tantangan ekonomi diubah menjadi transformasi yang luar biasa. 2024 Peningkatan  ketahanan  kota,  fokus  akan  diberikan  pada  upaya menguatkan  sektor  ekonomi  dan  meningkatkan  kualitas  layanan publik yang mendasar bagi warga masyarakat. 2025 Meningkatkan  ketahanan  kota  melalui  pembangunan  infrastruktur yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. 2026 Menuju  ke  arah  kota  global  yang  tangguh,  berkelanjutan,  dan inklusif dengan langkah-langkah yang kuat diperlukan.

## Pengangguran
Berdasarkan uraian tabel 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengangguran mengalami  peningkatan  sebesar  5%  pada  tahun  2019  menuju  tahun  2020,  hal  ini disebabkan  karena  pada  tahun  2020  wabah  covid-19  sudah  menyebar  di  Indonesia terutama  di  wilayah  DKI  Jakarta  dan  mulai  dari  tahun  2020  hingga  tahun  2022 wilayah  DKI  Jakarta  mengambil  langkah  untuk  melakukan  lockdown  hingga pembatasan  social  berskala  besar  hingga  kegiatan  perekonomian  pun  menjadi terkena imbasnya, akibat hal tersebut banyak dilakukan pemutusan hubungan kerja dan menyebabkan pengangguran di wilayah DKI Jakarta menjadi meningkat.

## Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pembatasan  sosial  berskala  besar  yang  diterapkan  di  wilayah  DKI  Jakarta  juga menyebabkan  masyarakat  berbondong-bondong  untuk  membeli  kebutuhan- kebutuhan rumah tangganya dalam jumlah yang banyak (panic buying), hal ini dapat dilihat dari  tabel  diatas bahwa  pengeluaran rumah tangga mengalami  peningkatan sebesar 1.10% pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan untuk tahun-tahun selanjutnya.

## Inflasi
Pembatasan  social  nyatanya,  tidak  begitu  menyebabkan  kenaikan  pada  tingkat inflasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  tingkat  inflasi  yang  cenderung  menurun  pada tahun  2020  sebesar  2% dari  4%  pada  tahun  2019  menjadi  2%  pada  tahun 2020  dan cenderung stagnan pada tahun 2021 yang juga sebesar 2%. Tingkat inflasi mengalami kenaikan  sebesar  2%  pada  tahun  2022  menjadi  sebesar  4%  dan  berakhir  turun menjadi 2% pada tahun 2023.

## Indeks Pembangunan Manusia
Pembatasan sosial yang memiliki imbas terhadap perekonomian dan pembangunan, menyebabkan  pemerintah  gencar  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Wilayah  DKI  Jakarta,  hal  ini  terlihat  pada  tabel  diatas  terjadi  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

## SIMPULAN
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta menyebabkan kota Jakarta mengalami kenaikan 4% pada tahun 2020 dan berakhir di angka 11%. Namun mengalami  trend  penurunan  sebesar  2%  pada  tahun  kedua  PSBB  dilakukan  dan berakhir  di  angka  9%  pada  tahun  2021.  Demikian  juga  dengan  data  inflasi  di  DKI Jakarta  yang  akhirnya  menurun  pada  angka  1.53%  pada  tahun  2021  yang  berarti, bahwa daya beli masyarakat menurun akibat adanya pandemi dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Brskala Besar (PSBB) ini.
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  juga  menyebabkan  masyarakat berbondong-bondong  untuk  membeli  kebutuhan-kebutuhan  rumah  tangganya dalam  jumlah  yang  banyak (panic  buying), hal  ini  dapat  dilihat  dari  tabel  diatas bahwa  pengeluaran  rumah  tangga  mengalami  peningkatan  sebesar  1.10%  pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pembatasan sosial yang memiliki imbas terhadap perekonomian dan pembangunan, menyebabkan  pemerintah  gencar  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Wilayah  DKI  Jakarta,  hal  ini  terlihat  pada  tabel  diatas  terjadi  peningkatan  Indeks Pembangunan  Manusia  mulai  dari  tahun  2017  hingga  tahun  2023.  Trend  kenaikan Indeks  Pembangunan  Manusia  ini  sangat  terlihat  pada  tahun  2021,  walaupun pemerintah  masih  memberlakukan  PSBB  namun  IPM  terus  didorong  agar produktivitas masyarakat terjaga dan nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan masyarakat memiliki hidup yang layak.
Strategi-strategi  yang  telah  disusun  dalam  Rencana  Pembangunan  Daerah  tahun 2023  hingga  tahun  2026  juga  menjadi  strategi  yang  efektif  untuk  memperbaiki
perekonomian  yang  menurun  akibat  pandemi  dan  diterapkannya  PSBB  jika dikerjakan  sesuai  dengan  strategi  tersebut  dan  tidak  terjadi  kendala  dalam  proses revitalisasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aperdanaste,  Jordi  ,  Alfiah  Hasanah,  Adiatma  Yudistira  Manogar  Siregar.  (2022).
Pengaruh  Pembatasan  Sosial  Dan  Variabel  Ekonomi  Terhadap  Prevalensi Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal FKM UI ; 6(2), 95-110
Ernawati,  E.,  &  Asri,  M.  (2022).  Apakah  Kurva  Phillips  Eksis  Pada  Perekonomian Indonesia  di  Masa  Pandemi  Covid-19?. Journal  of  Business  and  Economics Research (JBE) , 3 (1), 37-43.
Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro  ekonomi  di  indonesia  dan  respon  kebijakan  yang  ditempuh. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen , 16 (2), 206-213.
Hasanah,  Mauizhotul,  dan  Safarinda  Imani.  (2021).  Pandemi  Covid  19:  Inflasi  Dan Pengangguran  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Perbankan Islam ; 6(1), 1-22
Herispon, H. (2020). Dampak Ekonomi Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau. Eko Dan Bisnis , 11 (2), 164-173.
Iskar, Ian Wira Pratama, dkk. (2021). Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) ; 3(2), 68-79
Mifrahi, M. N., & Darmawan, A. S. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia  periode  sebelum  dan  saat  pandemi  covid-19. Jurnal  Kebijakan Ekonomi dan Keuangan , 111-118.
Nasution,  Dito  Aditia  Darma,  Erlina,  &  Iskandar  Muda.  (2020).  Dampak  Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita ; 5(1), 212-224
Putri, A., Azzahra, A., Andiany, D. D., Abdurohman, D., Sinaga, P. P., & Yuhan, R. J.
(2021).  Perbandingan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengangguran  Terbuka  di  Indonesia  Sebelum  dan  Sesaat  Pendemi  Covid- 19. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan , 3 (2), 71-86.
Sabyan,  M.,  Herlin,  F.,  &  Wiarta,  I.  (2023).  Pengaruh  inflasi  dan  tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kota jambi. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan , 12 (2), 538-544.
Salim, Amir  dan  Fadilla.  (2021).  Pengaruh Inflasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia. Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pengembangan  Ekonomi Syariah; 7(1), 17-28
Yanti, D. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kondisi Makro Ekonomi Dan Target  Perencanaan  Pembangunan  Di  Kota  Samarinda. Jurnal  Riset  Inossa:
Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam , 4 (2), 64-77.
https://www.jakarta.go.id/rpd