Penguatan Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Abdul Hakim Siagian
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan -  Sumatera Utara, Indonesia Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238
Email: abdulhakim@umsu.ac.id
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Di  dalam  negara  federal,  sistem  keterwakilan  atas  rakyatnya  dibagi  atas  kamar  ( cameral ). Dalam sistem pembagian kamar, DPR dan DPD mempunyai sistem yang biasa disebut checks and balances. Yang masing-masing kamar saling mengawasi dan mengimbangi kinerja, dalam artian  DPD  seharusnya  mempunyai  kewenangan  yang  sama  dengan  DPR  dalam  fungsi legislasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  kewenangan  DPD  dan mengoptimalisasikan peran DPD dalam fungsi legislasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  92/PUU-X/2012.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  bersumber  dari buku-buku dan dokumen tentang DPD. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan DPD yang lemah  karena  masih  dianggap  sebagai  co-legislator  DPR  dan  bentuk  optimalisasinya  dapat dilakukan melalui cara amandemen kelima atau pembaharuan Undang-Undang pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan  UU  MD3.  Maka  kelemahan  DPD  yang  mengakibatkan lemahnya  sistem checks  and  balances dalam  parlemen  harus  dilakukan  optimalisasi kewenangan DPD.
Kata Kunci: DPD, Fungsi, Kewenangan dan Penguatan.

## Abstract
In a federal state, the system of representation of its people is divided into rooms (cameral). In the  room  division  system,  the  DPR  and  DPD  have  a  system  commonly  called  checks  and balances. Each of the chambers supervises and matches each other's performance, in the sense that the DPD should have the same authority as the DPR in the legislative function. This study aims to describe the authority of the DPD and optimize the role of the DPD in the legislative function after the Constitutional Court Ruling Number 92 / PUU-X / 2012. This research is a normative research sourced from books and documents about DPD. The results of this study indicate that the DPD's authority is weak because it is still considered as a co-legislator of the DPR and the form of its optimization can be done through the fifth amendment or the renewal of the Law forming legislation and the MD3 Law. Then the weakness of the DPD which results in a weak system of checks and balances in the parliament must be optimized DPD authority.
Keywords: DPD, Function, Authority and Strengthening.

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999- 2002  (Amandemen  pertama  (19  oktober  1999),  amandemen  kedua  (18  Agustus  2000), amandemen ketiga (9 November 2001), dan amandemen keempat (10 Agustus 2002). Dalam 4 tahun perubahan konstitusi semasa tahun 1999-2000 juga membawa dampak terhadap sistem kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang merubah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Telah  membawa  perubahan  besar  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  baik  dalam kelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu perubahan penting dalam format  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  pasca-amandemen  ketiga  UUD  1945  adalah dibentuknya lembaga-lembaga tinggi negara baru, antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (A. Muin Fahmal, makalah “Konstitusionalitas DPD berdasarkan Pasal 22 D UUD NRI 1945 dan  pada  posisi  DPD  pada  UU  MD3  pasca-putusan  MK).  Komisi  Yudisial  (KY),  dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula  keberadaan  Komisi  Yudisial.  Pasal  24B  UUD  1945  secara  lugas  menyebutkan  bahwa Komisi  Yudisial  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Buku Saku Komisi  Yudisial, Mengenal  Lebih  Dekat  Komisi  Yudisial. ).  Begitu  pun  dengan  MK  sejarah berdirinya  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  diawali  dengan  diadopsinya  ide  MK (constitutional  court)  dalam  amandemen  konstitusi  yang  dilakukan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang  disahkan  pada  9  Nopember  2001.  Ide  pembentukan  MK  merupakan  salah  satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 (melalui https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1).
Menurut  Ni  Kadek  Riza  Sartika  Setiawati  dan  Nyoman  Mas  Aryani,  latar  belakang dibentuknya DPD adalah: (1) menguatkan ikatan daerah dalam bingkai Negara Indonesia serta memperteguh persatuan kebangsaaan di setiap daerah; (2) peningkatan akomodasi dan aspirasi dan  kepentingan  daerah  dalam  kebijakan  nasional;  (3)  melaksanakan  percepatan  demokrasi, pembangunan,  dan  kemajuan  daerah,  dengan  mengoptimalkankan  peran  dan  fungsi  utusan daerah yang awalnya merupakan fraksi dari lembaga MPR (Setiawati, Aryani, 2011, h. 3).
Sampai  periode  ke-III  terbentuknya  DPD  ini,  muncul  pertanyaan  mengenai  eksistensi DPD. DPD dianggap tidak mempunyai kewenangan yang mengikat dalam kegiatan bernegara. Hal tersebut dapat dikaji dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 terkait kewenangan  DPD.  Hal  tersebut  berimplikasi  pada  ungkapan  bahwa  DPD  hanya  sebagai auxiliary terhadap  fungsi  DPR,  padahal  dasar  isu  pembentukan  DPD  pada  pembahasan amandemen UUD 1945 adalah menjadikan DPD sebagai penyeimbang DPR dalam lembaga legislatif (Toding, 2017, h. 298).
DPD yang dilahirkan dari hasil amandemen ketiga tujuan dasarnya sebagai penyeimbang DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi dibidang daerah dan otonom, tidak sesuai kenyataan dan  harapan,  karna  pada  faktanya  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  hanya  diberi  wewenang  sebatas  mengajukan, membahas, dan memberikan pertimbangan (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah) yang menurut penulis DPD dihadirkan pada masa amandemen ketiga UUD 1945 tidak mencerminkan cita-cita pembentukannya.
Pembentukan  DPD  sebagai  bagian  lembaga  legislatif  juga  di  akibatkan  karena  hasil pembahasan  amandemen  UUD  1945  menentukan  tentang  posisi  dari  MPR  pasca  reformasi tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  lembaga  tertinggi  negara.  Namun  MPR  menjadi  Lembaga yang seimbang dengan kewenangan yang berbeda dan telah menjadi forum ( join session ) atau rumah  bagi  DPR  dan  DPD  dalam  sistem  kamar  pemerintahan,  yang  biasa  disebut  para  ahli hukum sebagai suatu forum Bersama. Forum (bersama) ini mencerminkan sistem kekuasaan legislatif  di  Amerika  Serikat  dimana senate (DPD)  dan house  of  representative (DPR) berkumpul untuk membentuk sebuah congress (MPR).
Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang, DPD juga diberikan kewenangan membahas undang-undang tertentu dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  atas  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan  dan  agama (Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012). Jadi, terkait persetujuan RUU menjadi undang-undang, DPD  tidak  memiliki  kewenangan  tersebut.  Ada  beberapa  pro  dan  kontra  terkait  frasa “membahas” dalam kewenangan DPD. Beberapa kalangan berpendapat bahwa DPD memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan karena akhir dari pembahasan adalah memberikan persetujuan atas RUU, atau dengan kata lain persetujuan masih masuk dalam substansi materi pembahasan.
Oleh  karena  itu,  penulis  beranggapan  bahwa  penelitian  ini  harus  dilakukan  mengingat memang fungsi DPD tidak sesuai dengan cita-cita pembentukannya dan tidak mencerminkan sistem checks  and  balances dalam  peran,  fungsi  dan  wewenangnya.  Berkaitan  dengan  itu setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, memang harus dibahas lebih lanjut mengenai DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu mengenai optimalisasi penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU- X/2012.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum ( legal research ). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan  khusus  pada  ilmu  hukum  (Istanto,  2007:  29).  Sejalan  dengan  Istanto,  Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library research ) .  Library  research berarti  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai data, dan sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan
kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan
Aristoteles  dalam  buku  ‘ politics’ menyatakan  bahwa  kekuasaan  suatu  negara  dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kekuasan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip- prinsip yang harus ditaati warga negara, yang disebut kekuasaan legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan, yang disebut kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk  menyatakan  apakah  anggota  masyarakat  bertingkah  laku  sesuai  dengan  peraturan legislatif; dan apakah dalam melaksanakan peraturan kekuasaan eksekutif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, yang disebut kekuasaan yudikatif (Gaffar, 2012, h. 109-110).
Pemikiran  modern  tentang  pemisahan  kekuasaan  yang  menjadi  aturan  organisasi negara demokrasi modern,  dikemukakan Montesquieu. Kekuasaan  dibagi  menjadi  3  ( trias  politica ), yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan  undang-undang,  dan  kekuasaan  yudikatif  atau  kekuasaan  mengadili.  Masing- masing kekuasaan harus dipisahkan dan dipegang oleh lembaga  yang berbeda-beda. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan atau lembaga yang sama, maka tidak mungkin  terdapat  kemerdekaan  karna  pembuat  hukum  yang  akan  melaksanakan  hukum tersebut akan memperbesar kekuasaannya sendiri. Apabila kekuasaan legislatif di gabungkan dengan  kekuasaan  yudikatif,  maka  kehidupan  dan  kemerdekaan  warga  negara  akan  dikuasai oleh  pengawasan  yang  sewenang-wenang,  karena  hakim  juga  menjadi  pembuat  undang- undang. Apabila kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan (Gaffar, 2012, h. 109-110).
Sebelum adanya perubahan pada 1999 hingga 2002, UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan ( separation of power ), tetapi menerapkan model lain, yang disebut oleh beberapa ahli  hukum  dengan  istilah  pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power ).  Kekuasaan  tidak dipisah-pisahkan  menurut  fungsi  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  kepada  lembaga  yang berbeda-beda.  Kekuasaan  dibagi-bagi  di  antara  lembaga-lembaga  negara,  dengan  tumpuan kekuasaan  utama  adalah  pada  presiden.  Presiden  adalah  pemegang  kekuasaan  pemerintahan tertinggi  (eksekutif)  sekaligus  pemegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang,  walaupun dalam  pelaksanaannya  terdapat  peran  DPR  sebagai co-legislator .  Di  sisi  lain,  walaupun penjelasan  UUD  1945  sebelum  perubahan  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekusaan  pemerintah,  namun dalam  praktiknya  kekuasaan  presiden  dalam  penentuan  Hakim  Agung  dan  ketua Mahkamah Agung  sangat  besar.  Bahkan  pada  saat  itu  departemen  kehakiman  memiliki  pengaruh  yang besar  terhadap  kedudukan  para  hakim  (Gaffar,  2012,  h.  109-110).  Tetapi  tumbuh  dan berkembang  dalam  kegiatan  ekonomi  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  sistem  yang  berlaku (Ramadhani, 2019, h. 261-262).
Sistem pembagian kekuasaan tersebut melahirkan struktur kekusaan yang excecutive heavy dan  berpotensi  melahirkan  pemerintahan  otoritarian.  Menyadarai  hal  tersebut,  konstruksi kenegaraan  yang  dibangun  melalui  perubahan  UUD  1945  pada  1999  hingga  2002  adalah menerapkan pemisahan kekuasan Checks and Balances . Antara kekusaan legislatif, eksekutif, dan  yudikatif  secara  tegas  dipisahkan  dan  dipegang  oleh  lembaga  yang  berbeda.  Kekuasaan
legislatif dipegang oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, walaupun tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR, dalam cabang kekuasaan legislatif juga terdapat DPD (Janedjri M. Gaffar, 2012, h. 111-112).  Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan Undang-undang, Presiden memiliki wewenang menetapkan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden serta mentri-mentri negara. Kekuasaan yudikatif, atau dalam UUD 1945 disebut sebagai kekuasaan kehakiman,  adalah  kekusaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah nya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Gaffar, 2012, h. 113-114).
Andreyeni dalam Ida Hanifah memaparkan bahwa “ Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan  bahwa  relasi  antara  negara  dan  warga  negara  sudah  sangat  jelas  ada  dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam Pembukaan UUD 1945  yakni  pada  alinea  keempat  yang  menegaskan  bahwa  Negara  berkewajiban  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ” (Hanifah, 2020, h. 13).
Selain  MA  dan  MK,  dalam  rumpun  cabang  kekuasaan  kehakiman  terdapat  Lembaga Komisi Yudisial (KY). Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki  wewenang  menyelenggarakan  peradilan  (Janedjri  M.  Gaffar,  2012:  113-114).  KY bersifat  mandiri  yang  memiliki  wewenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung  serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Gaffar, 2012, h. 113-114).

## Optimalisasi  Penguatan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia
DPD dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2014 telah mengajukan 57 (lima puluh tujuh) RUU, 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Pandangan dan Pendapat, 74 (tujuh puluh  empat)  Pertimbangan  dan  138  (seratus  tiga  puluh  delapan)  hasil  pengawasan.  Seluruh RUU  tersebut  telah  disampaikan  kepada  DPR  namun  tidak  semua  ada  tindak  lanjutnya. Beberapa RUU tersebut telah menjadi undang- undang namun bukan merupakan merupakan RUU  usul  inisiatif  DPD  dan  keterlibatan  DPD  dalam  pembahasan  RUU  tersebut  sangat terbatas, hanya RUU Kelautan yang menjadi usul inisiatif DPD dan akhirnya menjadi  undang- Undang yang pembahasannya dilakukan secara 3 (tiga) pihak (tripatrit) yaitu: DPR, Pemerintah dan DPD (Sekretariat Jenderal DPD RI, Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2014-2015 ).
Di dalam rangka mendudukan fungsi legislasi DPD sesuai dengan UUD 1945, pada tanggal 14 September 2012, DPD telah menyampaikan permohonan Pengujian Undang-Undang atas UU 27/2009 dan UU P3 terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diregistrasi dalam nomor perkara 92/PUU-X/012. Permohonan uji materi dimaksud, dilakukan untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama
dalam sistem legislasi antara DPR, DPD, dan Presiden. Melalui beberapa kali sidang, akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013,  pukul 15.20 WIB, MK memutus  perkara tersebut, yang dimuat  dalam  Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013. Dalam putusannya itu, MK telah menegaskan 5 (lima) hal keterlibatan DPD dalam proses legislasi, yaitu: (Putusan MKNomor 92/PUU-X/2012).
1. dalam  mengajukan  RUU  yang  berkaitan  dengan  daerah,  DPD  setara  dengan  DPR  dan Presiden;
2. Hak/kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU;
3. DPD  ikut  membahas  RUU  tetapi  tidak  ikut  memberi  persetujuan  terhadap  RUU  menjadi UU;
4. DPD ikut menyusun Program Legislasi Nasional; dan
5. DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU. Dalam hal ini, DPR dan Presiden wajib untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  DPD  terkiat  proses  pembentukan  undang- undang  berdasarkan  Pasal  22D  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945  dan  tafsiram  Putusan  MK melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 adalah: 1. Mengajukan kepada RUU (bukan usul RUU) yang berkaitan dengan:
a. Otonomi daerah
b. Hubungan pusat dan daerah
c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
e. Serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan:
a. Otonomi daerah
b. Hubungan pusat dan daerah
c. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU terkait:
a. pajak
b. pendidikan
c. agama
Di dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 102  ayat  1  huruf  d,  e  dan  h  serta  Pasal  147  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 bertentangan  dengan  Udang-Undang  Dasar  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Hal tersebut berarti setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD tidak lagi  melalui  proses  di  Badan  Legislasi  melainkan  diperlakukan  setara  dengan  rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  dan  harus  tetap  dianggap  sebagai  rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Putusan ini dipandang mengembalikan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang dalam legislasi kedudukannya setara dengan DPR dan Presiden (Anna Triningsih, 2010).
Komparasi dengan DPD masa kini, maka terjadi ketimpangan kewenangan dalam kamar- kamar  kekuasaan  pemerintah  khususnya  antara  DPR  dan  DPD.  Putusan  tersebut    disambut gembira, terutama oleh DPD yang dalam proses legislasi selama ini dianggap sekedar menjadi
bayang-bayang karena didudukkan inferior berada di bawah dominasi DPR. Inferioritas DPD dalam proses legislasi telah sejak  lama menjadi sorotan, bahkan sejak awal-awal keberadaan DPD  sendiri.  Inferioritas  DPD  tersebut  dianggap  sebagai  anomali  dalam  sistem  bicameral Sebagaimana yang dipraktikkan dibanyak negara. Menyebut lemah dan tidak imbangnya posisi DPD dibandingkan DPR dalam proses legislasi tersebut, M. Fajrul Falakh menggolongkannya ke dalam asymetric bicameralism. Menurut Giovanni Sartori, asymmetric bicameralism atau weak bicameralism atau soft bicameralism menunjuk pada kondisi apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya (Sartori, 1997, h. 184).
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Hal  yang  demikian,  lebih  dikenal  dengan  sebutan dalam bahasa latin ‘ resjudicata pro veritate habetur’ yang artinya putusan yang pasti dengan sendirinya  mempunyai  kekuatan  mengikat  (Prodjohamidjojo,  2005).  Lebih  lanjut  Martiman Prodjohamidjojo  (2005)  mengemukakan,  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  mutlak  dapat  dijalankan  atau  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan  eksekutorial (Zainuddin, 2019, h. 280).
Oleh  karena  itu,  dalam  penguatan  fungsi  legislasi  pada  DPD,  penulis  sepakat  dengan adanya isu amandemen konstitusi yang di gagas  Pan Muhammad  Faiz dalam bukunya.  Bagi yang menginginkan amandemen lanjutan, amandemen UUD 1945 seyogianya dilakukan dan dikampanyekan  terlebih  dahulu  pada  masa  pemilu  Presiden  dan  legislatif  agar  rakyat  yang memiliki  kedulatan  benar-benar  memahami  dan  memberikan  persetujuan  kepada perwakilan politisi mereka. Sebagian usulan amandemen kelima yang sering menjadi pembahas di tengah- tengah  akademisi  dan  masyrakat  luas  salah  satunya  pada  table  4.  Daftar  sebagian  usulan amandemen  kelima  UUD  1945  pada  poin  4  yang  isu  amandemen  tentang  peran  dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  (Pan Mohammad  Faiz, 2019, h. 99). Artinya Pan  Muhammad  faiz  sejalan  dengan  pemikiran  penulis  dengan  sistem  legislasi  DPD  yang diperkuat.
DPD  perlu  diperkuat  karena  nafas  pembentukan  DPD  itu  sendiri  yang  memiliki  nilai fundamental dalam kegiatan bernegara. Kedudukan DPD yang saat ini diparadigmakan sebagai lembaga  legislatif memiliki  tujuan  yang  sangat  penting.  Dalam teori  struktur  parlemen.  Ada tiga prinsip perwakilan yang dikenal di dunia, yaitu: (Jimly Asshiddiqie, 2007).
1. Representasi politik ( political representation )
2. Representasi territorial ( territorial representation )
3. Representasi fungsional ( functional representation )
Representasi  politik  yang  berarti  DPD  harus  bertanggung  jawab  atas  legitimasi  yang diberikan  rakyat,  fungsi  dan  wewenangnya  harus  sekuat  legitimasinya.  Begitu  pula  dengan representasi territorial yang DPD memang perwakilan daerah untuk ‘Bertarung’ dan ‘Berjuang’ demi kepentingan daerah, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 representasi fungsional tidak dipakai di Indonesia, karena fungsinya disamakan dengan DPR.
Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  suatu  penelitian  terhadap  apa  yang  dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada  tujuannya,  yaitu  apakah  hukum  tadi  adil  atau  tidak,  oleh  karena  keadilanlah  yang diharapkan oleh warga masyarakat. Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit berarti suatu keteratuaran, misalnya pada kehidupan sehari-hari, masing-masing sudah
mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya (Faisal, 2018, h. 144).
Oleh karena itu untuk penguatan berikutnya, selain amandemen kelima UUD 1945, penulis juga berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga legislatif pembuat undang- undang  yang  telah  disinggung  diatas,  harus  merumuskan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2019  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  dan  Undang-Undang  P3  terbaru  yang  di  dalam undang-undang  tersebut  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  harus  dimuat  dalam  materi muatan undang-undang tersebut setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku Lembaga  pembuat  undang-undang,  jadi  Dewan  Perwakilan  Daerah  telah    menjadi  Lembaga yang sesuai dengan yang di cita-citakan oleh amandemen ketiga tersebut.

## KESIMPULAN
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  penulis  berpendapat kewenangan  DPD  dalam  fungsi  legislasinya  belum  setara  dengan  DPR  dan  Presiden  selaku lembaga  pembuat  Undang-Undang,  Sehingga  cita-cita  dibentuknya  DPD  pasca  amandemen ketiga belum terwujud sebagaimana mestinya, DPD masih saja dibawah bayang-bayang DPR dan Presiden dalam membentuk Undang-Undang. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perlu  amandemen  lanjutan  yaitu  amandemen  kelima  untuk  mempertegas  kewenangan  dan fungsi  legislasi  yang  kuat  sekuat  cita-citanya  atau  DPR  harus  berani  berbagi  tugas  dengan dengan  DPD  dalam  Legislasi  demi  menggapai  sistem checks  and  balances yang sesesunggahnya. Atau dengan cara lain yaitu, dengan dimasukkannya penguatan kewenangan DPD yang setara dengan DPR dan Presiden dalam hal membuat Undang-Undang dalam materi muatan  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-Undang MD3 yang baru untuk terpenuhinya cita-cita dibentuknya DPD tersebut dan berjalannya dengan baik sistem checks and balances.

## SARAN
Diharapkan  dengan  adanya  amandemen  mempertegas  kewenangan  dan  fungsi  legislasi yang kuat sekuat cita-citanya atau DPR harus berani berbagi tugas dengan dengan DPD dalam Legislasi demi menggapai sistem checks and balances yang sesesunggahnya. Atau dengan cara lain yaitu, dengan dimasukkannya penguatan kewenangan DPD yang setara dengan DPR dan Presiden  dalam  hal  membuat  Undang-Undang  dalam  materi  muatan  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-Undang  MD3  yang  baru  untuk terpenuhinya cita-cita dibentuknya DPD tersebut dan berjalannya dengan baik sistem checks and balances.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalime di Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press.
_______. (2005). Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press. _______. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
_______. (2012). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta; Sinar Grafika. Diantha,  I  Made  Pasek.  (1990). Tiga  Tipe  Pokok  Sistem  Pemerintahan  dalam  Demokrasi Modern . Bandung: Abardin.
Fahmal,  A. Muin. (2014). Konstitusionalitas DPD berdasarkan Pasal 22  D UUD  NRI 1945 dan pada posisi DPD pada UU MD3 pasca-putusan MK . makalah disampaikan di Jakarta.
Faisal.  (2018).  Akibat  Hukum  Ketiadaan  Akta  Ikrar  Wakaf Atas  Perwakafan  Tanah . De  Lega Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Umsu .  3  (2).  143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Faiz,  Pan  Mohammad.  (2019).  Amandemen  Konstitusi  (Komparasi  Negara  Kesatuan  dan Negara Federal). Depok: Rajawali Pers.
Gaffar,  Janedjri  M.  (2012). Demokrasi  Konstitusional  praktik  ketatanegaraan  Indonesia setelah perubahan UUD 1945 . Jakarta: Konstitusi Press.
Ghoffar,  Abdul.  (2009). Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah  Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju . Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Hadi, Sofyan. (2018). Fungsi legislasi dalam system presidensil (studi perbanadingan amerika serikat dan Indonesia ). Vol. 9, No. 18. Februari 2018.
Hanifah, Ida. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  Di  Luar  Negeri. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5 (1). 10-23. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303. Isra,  Saldi.  (2015). Pergeseran  Fungsi  Legislasi;  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Linrung, Tamsil. (2019). Penguatan DPD wujdukan DPD berdaya . Jakarta: Bibliosmia (Karya Indonesia).
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Patterson,  Samuel.,  Anthony  Mughan.  (1999). Senates:  bicameralism  in  the  contemporary world . Ohio: State University Press.
Purba, Parlindungan. (2010). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Vol. 2. No. 2. Agustus 2010. Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 .
Ramadhani, Rahmat., Ramlan. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis . 4 (2). 255-270. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182.
Sartori,  Giovanni. Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Inquiry  into  Structures, Incentives and Outcomes, New York: New York University Press.
Sekretariat Jenderal DPD RI, 2014-2015 . Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Sekretariat  Jenderal  MPR  dengan  UNDP  2003,  “ Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  system ketatanegaraan republic Indonesia”. Jakarta:secretariat jenderal MPR Setiawati,  Ni  Kadek  Riza  Sartika.,  Nyoman  Mas  Aryani.  (2011). Kewenangan  DPD  Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Strong, CF. (1975). Modern Political Constitution;An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form . London: Sidwick&Jackson Limited.
Tanpa nama, MK Tegaskan Kewenangan Legislasi DPD . Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5601bbd20ced6/mk-tegaskan- kewenangan-legislasi-dpd
Toding,  Adventus.  (2017). DPD Dalam  Struktur  Parlemen  Indonesia:  Wacana  Pemusnahan versus pengutan. Jurnal Konstitusi , Vol. 14. No. 2.
Triningsih,  Anna.  (2010).  Politik  Hukum  kewenangan  konstitusional  Dewan  Perwakilan Daerah  dalam  Proses  legisla  pasca  Putusan  MK  Nomor  92/PUU-X/2012. RechtsVinding . Vol. 2., No. 2.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Wahidin,  Samsul.  (2014). Distribusi  kekuasaan  negara  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Zainuddin.  (2019).  Eksekusi  Terhadap  Pembatalan  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Perkara  Tata  Usaha  Negara. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Umsu. 4(2). 271-288. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V4i2.3198.