Sari,  Aneta  Indriya.,  Gunawan  Djajaputra  (2021)  Kepastian  Hukum  Atas  Suatunkepemilikan  Objek Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Dinyatakan  Dirampas  Oleh  Negara  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. 6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3487 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021
KEPASTIAN  HUKUM  ATAS  SUATU  KEPEMILIKAN  OBJEK  JAMINAN FIDUSIA  YANG  TELAH  DINYATAKAN  DIRAMPAS  OLEH  NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

## Aneta Indriya Sari, Gunawan Djajaputra
Universitas Tarumanegara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: aindrya@hotmail.com, gunawand@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Dilatarbelakangi  oleh  adanya  perampasan  objek  jaminan  fidusia  oleh  negara sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  debitur  selaku  pemberi fidusia, sehingga merugikan kreditur sebagai penerima fidusia, maka dibuatlah oleh penulis  tesis  yang  berjudul:  “Kepastian  Hukum  Atas  Suatu  Kepemilikan  Objek Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Dinyatakan  Dirampas  Oleh  Negara  Berdasarkan Putusan  Pengadilan”  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor 476/Pdt/2020/Pt. Bdg Tanggal 30 September 2020), yang bertujuan untuk meneliti apakah status kepemilikan objek jaminan fidusia akan menjadi hilang dengan telah dinyatakannya “dirampas oleh negara” berdasarkan suatu putusan pengadilan, serta menganalisis  bagaimana  kepastian  hukumnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis  yang bersumber  dari  beberapa  bahan  hukum  khususnya  primer  dan  sekunder  maupun tersier  untuk  melakukan  suatu  analisis  melalui  berbagai  peraturan  perundang- undangan  serta  suatu  putusan  pengadilan,  dimana  telah terjadi  kekosongan  norma yang  disebabkan  karena  belum  adanya  suatu  peraturan  mengenai  objek  jaminan fidusia yang dirampas negara serta akibat hukum dari perampasan benda tersebut. Sudah sepatutnya objek jaminan fidusia yang merupakan suatu objek jaminan yang sah,  yang  telah  disita,  dikembalikan  kepada  pemiliknya  yang  sah  yang  dalam  hal ini adalah Kreditur.
Kata Kunci :  jaminan fidusia; kepemilikan objek jaminan fidusia; perampasan negara

## Abstract
Against the background of the seizure of the object of fiduciary security by the state as a result of criminal acts that have been committed by the debtor as the fiduciary giver, thus harming the creditor as the recipient of the fiduciary, then the author of the  thesis  entitled:  "Legal  Certainty  on  a  Ownership  of  Fiduciary  Guarantee Objects That Have Been Declared Seized By The State Based On Court Decisions” (Case Study of Bandung High Court Decision Number 476/Pdt/2020/Pt. Bdg dated 30  September  2020),  which  aims  to  examine  whether  the  ownership  status  of  the fiduciary guarantee object will be lost by it has been declared "confiscated by the state" based on a court decision, as well as analyze how the legal certainty is. The research  method  used  is  normative  juridical  using  a  descriptive  analytical approach sourced from several legal materials, especially primary  and secondary
and tertiary to conduct an analysis through various laws and regulations as well as a court decision, where there has been a void of norms caused by the absence of a regulation  regarding  the  object  of  fiduciary  security  seized  by  the  state  and  the legal consequences of the confiscation of the object. It is proper that the object of fiduciary security which is an object of legal security, which has been confiscated, should be returned to its rightful owner, which in this case is the Creditor.

## Keywords:  fiduciary  security;  ownership  of  fiduciary  guarantee  objects;  state confiscation

## Pendahuluan
Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  yang  perkembangan  perekonomiannya cukup  pesat.  Guna  menunjang  pertumbuhan  perekonomian  yang  pesat  tersebut diperlukan dana yang cukup besar (Jenie, 1996) . Untuk itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi, maka diperlukan tersedianya dana yang salah  satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan (Darmaji, 2006) .
Pemberian kredit yang didapatkan dari sumber pendanaan yang berasal dari bank tersebut tidak serta merta tidak mengandung resiko dalam pelaksanaannya. Kreditur dan debitur  harus  membuat  suatu  perjanjian  dimana  kedua  belah  pihak  dapat  saling mengikat.  Perjanjian  tersebut  tentu  memerlukan  jaminan.  Karena  pihak  Bank membutuhkan  kepastian  untuk  pengembalian  pinjaman  yang  diberikan  kepada  debitur atau nasabahnya (Purnamasari, 2012) .
Bila  dicermati  keberadaan  lembaga  perbankan  tidak  mencukupi  kebutuhan  akan dana  tersebut.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  alternatif  pembiayaan  lainnya  selain bank (non-bank). Adanya  alternatif  pembiayaan  lainnya  dimaksud  dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.
Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden  No.  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan,  membuka  peluang  bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain  untuk  menyediakan  dana  guna  menunjang  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia tersebut.  Kegiatan-kegiatan  pembiayaan  tersebut  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang namanya “Lembaga Pembiayaan” (Finance Company) (Elfanto Jurdana, 2007) .
Melalui  lembaga  pembiayaan  dimaksud  para  pelaku  usaha/bisnis  bisa mendapatkan  dana  atau  modal  yang  dibutuhkan.  Keberadaan  lembaga  pembiayaan  ini sangat  penting,  karena  fungsinya  hampir  mirip  sama  dengan  bank.  Dalam  prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha/bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan.
Perkembangan  lembaga  pembiayaan,  khususnya  pembiayaan  konsumen  memang belum  ditopang  oleh  perangkat  hukum  yang  memadai,  sehingga  karenanya  diperlukan adanya  perangkat  hukum  dalam  bentuk  undang-undang  agar  ada  jaminan  kepastian hukum  terkait  dengan  operasional  pembiayaan  konsumen  tersebut.  Kepastian  hukum
dimaksud  menjadi  tuntutan  para  pelaku  ekonomi  dalam  melakukan  aktivitasnya dibidang ekonomi, termasuk di bidang kegiatan pembiayaan.
Sektor  hukum  memang  harus  dapat  mengikuti  perkembangan  ekonomi  yang sedang  berlangsung.  Selama  ini  kelemahan  utama  bidang  hukum  yang  sering  dihadapi oleh  pelaku  ekonomi  di  Indonesia  adalah  masalah  ketidakpastian  hukum.  Padahal kepastian  hukum  juga  dibutuhkan  untuk  memperhitungkan  atau  mengantisipasi  resiko (Sulistiyono & Rustamaji, 2009) .
Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit/pembiayaan baik oleh bank maupun oleh  perusahaan  pembiayaan,  yang  pengikatan  objek  agunannya  dilakukan  melalui lembaga  jaminan  fidusia  adalah  dengan  tujuan  mengamankan  aset  bank/perusahaan yang  diberikan  kepada  debitur  melalui  suatu  perjanjian  kredit/perjanjian  pembiayaan dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau  perusahaan  pembiayaan  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  pengikatan objek  agunan  dengan  menggunakan  lembaga  jaminan  fidusia  merupakan  suatu perjanjian accesoir ,  dimana  perjanjian  kredit/perjanjian  pembiayaan  yang  terlebih dahulu  dilaksanakan  sebagai  perjanjian  pokoknya (Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani, 2000) .
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  pada  perusahaan  pembiayaan  merupakan perjanjian  hutang-piutang  antara  pihak  perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen. Berhubung  karena  pihak  perusahaan  pembiayaan  telah  membayar  lunas  harga  barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kepada dealer /pemasok dan pihak perusahaan pembiayaan  menyerahkan  barang  tersebut  kepada  konsumen/debitur  berdasarkan  atas kepercayaan bahwa konsumen tersebut akan membayar secara angsuran/ berkala harga barang  tersebut  hingga  lunas  sesuai  besar  angsuran  dan  jangka  waktu  angsuran sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  melalui  kesepakatan  diantara  pihak  perusahaan pembiayaan maupun konsumen (Darwanto, 2006) .
Dalam  suatu  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  objek  jaminannya  berupa kendaraan  bermotor  khususnya  mobil  maka  pihak  perusahaan  pembiayaan  akan melaksanakan  pengikatan  objek  jaminan  fidusia  terhadap  mobil  yang  telah  diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mendapatkan hak preferen (hak yang didahulukan) dari kreditur  yang  lain,  serta  mendapatkan  hak  eksekutorial  atas  objek  jaminan  tersebut sekaligus  mengamankan  kreditur  atas  perjanjian  yang  telah  dibuatnya  tersebut  dari resiko  macetnya  angsuran  atau  dipindahtangankannya  mobil  yang  telah  diikat  dengan jaminan  fidusia  tersebut.  Dengan  diikatnya  objek  jaminan  fidusia  yaitu  mobil  dalam suatu  perjanjian  pengikatan  jaminan  fidusia  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  tersebut dan  mendaftarkannya  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  wilayah  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan  fidusia  tersebut,  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pihak  kreditur  dapat mengeksekusi  barang  (mobil)  tersebut  karena  masih  menjadi  hak  kepemilikannya (Djasman, 2009) .
Suatu  perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  yang  melibatkan  kreditur  sebagai pemberi  pinjaman  atau  penyedia  dana  dan  debitur  sebagai  peminjam  dana,  memiliki hubungan serta kepentingan yang saling timbal balik. Landasan utama dalam pemberian pinjaman ataupun pembiayaan kepada debitur adalah kepercayaan.
Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia.     Dalam Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia (“UUJF”) ,  diatur  definisi  mengenai  fidusia  yaitu,  “Fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  terhadap  objek  jaminan fidusia apabila kepemilikan dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia atas dasar  kepercayaan,  maka  benda  jaminan  tersebut  masih  berada  pada  penguasaan penerima fidusia.
Di  era  kini  banyak  debitur  yang  curang  karena  menggadaikan  objek  jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula kreditur yang menggunakan objek jaminan tersebut  untuk  melakukan  tindak  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Akibat  perbuatan tersebut  debitur  akan  menerima  sanksi  sesuai  dengan  perjanjian  fidusia  yang  telah disepakati  bersama  atau  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Objek  jaminan  pun dapat disita oleh Negara jika debitur menggunakan objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hak preferen (didahulukan/diutamakan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak bermakna manakala benda yang dijadikan jaminan  fidusia  itu  tidak  lagi  berada  dalam  kekuasaan  debitur,  karena  benda  tersebut dirampas  untuk  negara  akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  debitur  terkait  kasus penghimpunan  dana  secara  ilegal  dari  masyarakat,  seperti  kasus  yang  menimpa  PT Mizuho Balimor Finance, sebagai salah satu perusahan pembiayaan di Indonesia.
Penguasaan  objek  jaminan  fidusia  dalam  UUJF  yang  tetap  pada  pemberi  fidusia selaku  debitur,  menyebabkan  banyak  kemungkinan  bagi  para  debitur  dalam mempergunakan  objek  jaminan  fidusia  untuk  melakukan  berbagai  tindak  pidana (kriminal)  yang  dapat  menyebabkan  objek  jaminan  fidusia  menjadi  dirampas  oleh negara, contohnya tindak pidana ekonomi dan tindak pidana narkotika. Sekalipun dalam UUJF  telah  mengatur  secara  tegas  mengenai  kepemilikan  atas  objek  jaminan  fidusia, namun  ironisnya  dikalangan  penegak  hukum  khususnya  jaksa  serta  hakim,  seolah dengan  mudahnya  mengabaikan  keberadaan  atas  kepemilikan  objek  jaminan  fidusia tersebut.  Lemahnya  kekuatan  hukum  daripada  UUJF  itu  sendiri  berdampak  pula  pada melemahnya  perlindungan  hukum  bagi  para  penerima  fidusia  selaku  kreditur  yang disebabkan  karna  didalam  UUJF  itu  sendiri  tidak  mengatur  mengenai  akibat  hukum bagi  benda  dan  kepemilikan jaminan  Fidusia  yang  dirampas  oleh  negara,  sehingga dalam hal ini terjadi norma kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.
Dengan ditetapkannya benda milik kreditur sebagai barang bukti atas suatu tindak pidana  yang  untuk  kemudian  ditetapkan  menjadi  dirampas  oleh  negara,  juga  telah merugikan  hak  eksekutorial  kreditur  selaku  penerima  fidusia  dalam  melaksanakan eksekusi  jaminan  fidusia  atas  benda  miliknya  sebagai  akibat  dari  tertundanya
pembayaran  hutang  atau  pinjaman  debitur  kepada  kreditur  (cidera  janji)  yang disebabkan karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh debitur itu sendiri.
Pasal 24 UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian fidusia baik yang timbul dari hubungan  kontraktual  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum  sehubungan dengan  penggunaan  dan  pengalihan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia”. Dari ketentuan  Pasal  24  UUJF  No.  42  Tahun  1999  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa penerima  fidusia  tidak  menanggung  akibat  atas  perbuatan  melanggar  hukum  dari pemberi  fidusia  terhadap  objek  jaminan  fidusia  tersebut.  Apabila  ternyata  dikemudian hari  objek  jaminan  fidusia  yang  diberikan  oleh  pemberi  fidusia  diperoleh  dengan melanggar  ketentuan  hukum  pidana  maka  penerima  fidusia  tidak  ikut  menanggung akibat apabila objek jaminan fidusia tersebut dirampas/ disita oleh negara. Begitu juga menyangkut  risiko  dari  seluruh  aktivitas  pembiayaan  konsumen  yang  memang  tidak mungkin terhindar dari prihal resiko tersebut.
Pengertian  dari  dirampas  untuk  negara  itu  sendiri  kemudian  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.05.UM.01.06  Tentang Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan  Negara  yang  artinya  barang rampasan  adalah  barang  bukti  yang  telah  memproleh  kekuatan  hukum  tetap,  dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara (R. Supomo, 2005) :
1. Dimusnahkan;
2. Dilelang untuk negara;
3. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
4. Diserahkan di Ruah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.
Dalam penelitian ini PT Mizuho Balimor Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan berupa mobil kepada konsumen (debitur)  sekaligus  merupakan  penerima  fidusia  dalam  Akta  Jaminan  Fidusia,  dimana konsumen  (debitur)  bertindak  sebagai  pemberi  fidusia  maka  perusahaan  pembiayaan tersebut  seharusnya  tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak  ikut  menanggung  beban kerugian bila objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan tindak pidana dan dirampas/ disita oleh Negara.
Kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  kasus  tindak  pidana  perbankan (menghimpun  dana  masyarakat  secara  illegal)  yang  dilakukan  oleh  terpidana  Tohiron yang  menjadikan  1  (satu)  unit  mobil  Honda  Mobilio  RS  CVT  warna  putih  metalik (white orchid pearl), Nomor Polisi B 154 NCA Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418 Nomor  Mesin  L15Z11211115  atas  nama  Djohanah  (istri  terpidana/debitur)  yang dinyatakan dirampas oleh negara. Dimana mobil tersebut adalah milik debitur Tohiron yang  mengikatkan  mobil  tersebut  sebagai  jaminan  fidusia  pada  PT  Mizuho  Balimor Finance dengan Akta Jaminan Fidusia No. 137 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Natalia Pandiangan, Sarjana Hukum.
Penyitaan  yang  dilakukan  oleh  negara  (pengadilan)  disebabkan  adanya  dugaan tindak  pidana  pebankan  terhadap  1  (satu)  unit  mobil  Honda  Mobilio  RS  CVT  yang
mana hasil dari tindak pidana tersebut digunakan oleh debitur Tohiron untuk membayar uang  muka  atas  fasilitas  pembiayaan  yang  telah  diberikan  oleh  PT  Mizuho  Balimor Finance  telah  diikat  melalui  suatu  perjanjian  pembiayaan  yang  selanjutnya  dituangkan ke dalam akta otentik, yaitu Akta Jaminan Fidusia.
Disamping  itu,  sekalipun  kreditur  telah  memenuhi  ketentuan  terkait  Mitigasi Risiko  Pembiayaan  berdasarkan  peraturan  OJK  dimana  Perusahaan  Pembiayaan  wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi, namun  pengalihan  resiko  atas  agunan  melalui  penutupan  asuransi  hanya  sebatas  pada peristiwa  kehilangan (total  loss  only ( TLO ) , dimana  penutupan  asuransi  atas  resiko peristiwa  penyitaan  dan  perampasan  oleh  negara  tidak  dikenal  dalam  perasuransian. Dalam hal terjadinya penyitaan/perampasan oleh negara terhadap objek jaminan fidusia maka  perusahaan  asuransi  tidak  akan  memberikan  ganti  rugi  atas  terjadinya  peristiwa tersebut.
Pembahasan mengenai masalah objek dari pembiayaan konsumen yang disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan inilah yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam  pembahasan  selanjutnya  pada  penulisan  ini.  Pembahasan  difokuskan  pada ketentuan  perundang-undangan  tentang  pengikatan  objek  Jaminan  Fidusia  pada perusahaan  pembiayaan,  status  hukum  objek  jaminan  fidusia  yang  merupakan  objek dari  pembiayaan  konsumen  yang  disita  oleh  negara  melalui  putusan  pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana perbankan dan bagaimana kepastian hukum atas kepemilikan objek jaminan fidusia yang telah dinyatakan dirampas oleh negara melalui putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan  kasus  tindak  pidana  perbankan  tersebut. Dalam hal terjadinya penyitaan/perampasan oleh negara terhadap objek jaminan fidusia maka  perusahaan  asuransi  tidak  akan  memberikan  ganti  rugi  atas  terjadinya  peristiwa tersebut.

## Metode Penelitian
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini terutama adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penulisan  ini  merupakan  penulisan  yuridis  normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi  hukum kepemilikan atas objek jaminan fidusia dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan oleh negara.
Berdasarkan  hal  kajian  yang  dilakukan  oleh  penulis  melalui  penulisan  yuridis normative,  maka  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  adalah  Pendekatan Kasus (Case  Approach), Pendekatan  Konseptual (Conseptual  Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach).
1. Pendekatan Kasus (Case Approach).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendeketan kualitatif dengan jenis penelitian case  studyresearch (studi  kasus)  dan  bersifat  deskriptif.  Menurut (Cresswell,  2017) penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan
latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Satori & Komariah, 2009) .
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena  sosial  dan  perspektif  individu  yang  diteliti.  Pendekatan  kualitatif  juga merupakan  yang  mana  prosedur  penelitiannya  menghasilkan  data  deskriptif  yang berupa  kata-kata  yang  secara  tertulis  ataupun  lisan  dari  prilaku  orang-orang  yang diamati (Wahyuni, 2013) .
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara  intensif,  terperinci  dan  mendalam  terhadap  gejala-gejala  tertentu (Wahyuni,
2013) .
Design yang digunakan adalah single case design yaitu suatu penelitian studi kasus  yang  menekankan  penelitian  hanya  pada  sebuah  unit  kasus  aja.  Jadi  peneliti berfokus  pada  satu  objek  tertentu  yang  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus.  Data studi  kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak  yang  bersangkutan,  dengan  kata  lain dalam  studi  ini  dikumpulkan  dari  beberapa  sumber.  Tujuan  penelitian  yang  utama tidak  terletak  pada  generalisasi  hasil,  melainkan  keberhasilan  suatu  treatment  pada suatu  waktu  tertentu.  Keuntungan  menggunakan  desain  penelitian  ini  adalah  dapat digunakannya perubahan ditengah penelitian atau intervensi terhadap konseli.
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  studi  kasus  instrumental.  Studi kasus instrumental adalah suatu kasus unik tertentu dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik juga untuk mengembangkan, memperhalus teori. Penelitian studi kasus merupakan penelitian   yang   digunakan   untuk   memperoleh   pemahaman utuh      dan  terintregasi mengenai  inter-realas  berbagai  fakta  dan  dimensi  dari  suatu kasus  khusus.  Kasus  sendiri  didefinisikan  sebagai  fenomena  khusus  yang  hadir dalam   suatu   konteks   yang   terbatasi, meski   batas-batas   antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas (Poerwandari, 2007) .
Penelitian studi kasus dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena secara spesifik  dan  mendalam,  termasuk  individu-individu,  kelompok,  situasi  unik  yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.
Dalam pendekatan kasus ini akan diteliti putusan yang terkait langsung dengan objek  penelitian,  yang  merupakan  objek sasaran  kasus  yang  diangkat  oleh  penulis, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 476/Pdt/2020/Pt. Bdg Tanggal 30 September 2020 jucto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 229/Pdt.Plw/2019/PN. Dpk. Tanggal 13 Mei 2020.
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).
Pendekatan  ini  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu hukum  yang  dihadapi.  Pandangan  atau  doktrin-doktrin  dapat  memperjelas  ide-ide
dengan  memberikan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum  maupun  asas hukum yang relevan dengan permasalahan (Marzuki, 2010) .
3. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach).
Pendekatan  perundang-undangan  adalah  penulisan  yang  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut-paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Dalam  pendekatan  perundang-undangan  ini  akan diteliti  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek  jaminan  fidusia  yang  disita oleh  Negara  ditinjau  dari  konsep  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Sekalipun  dalam  UUJF  sendiri  tidak  ada  ketentuan  pasal  yang  mengatur mengenai objek jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan  dirampas  negara,  namun  pada  prakteknya  di  lapangan,  apabila  terjadi perampasan  objek  jaminan  fidusia,  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  kerugian  bagi kreditur  sebagai  pemegang  jaminan  fidusia,  karena  objek  jaminan  yang  menjadi jaminan  utang  dari  debitur  selaku  pemberi  fidusia  dirampas  oleh  negara  melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( incracht van recht) yang menyebabkan objek fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi ketika debitur tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya.
Adapun  kasus  yang  diangkat  dan  akan  dibahas  oleh  peneliti  saat  ini  adalah kasus  terhadap perkara  Perlawanan  Nomor:  229/Pdt.Plw/2019/PN.DPK di Pengadilan  Negeri  Depok,  yang  telah  dikeluarkan  putusannya  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Depok  pada  tanggal  13  Mei  2020  dan  selanjutnya  telah dimohonkan  Banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Bandung  dengan Nomor  Perkara: 476/PDT/2020/PT.BDG yang  telah  pula  dikeluarkan  putusannya  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 30 September 2020, dan yang saat ini  tengah  dalam  proses  Peninjauan  Kembali    di  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
B. Pembahasan
1. Duduk Perkara dan Kasus Posisi Dalam Gugatan Perlawanan
a. Bahwa  PT  Mizuho  Balimor  Finance  (selanjutnya  disebut  PELAWAN) merupakan suatu Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,  yang  melakukan  usaha  dalam  bidang  Pembiayaan  dan  didirikan berdasarkan  ketentuan  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  serta  telah  berkontribusi  dalam menjalankan roda perekonomian di Negara Republik Indonesia;
b. Bahwa PELAWAN merupakan Kreditur atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor  yang  telah  diberikan  oleh  PELAWAN  kepada  TURUT
TERLAWAN  1,  melalui  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dengan  objek fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio RS CVT;
c. Bahwa  didasarkan  pada  Perjanjian  Pembiayaan,  TURUT  TERLAWAN  1 berkewajiban  membayar  angsuran  kepada  PELAWAN  dengan  meliputi pokok  hutang  dan  bunga  serta  denda  yang  timbul  bilamana  TURUT TERLAWAN 1 mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran; Dll.
2. Hal  Yang  Dimintakan  Oleh  Pelawan  Kepada  Majelis  Hakim  Dalam Petitum Perlawanan
Berdasarkan  segala  apa  yang  terurai  diatas,  maka  selanjutnya  Pelawan meminta kepada Pengadilan Negeri di Depok agar berkenan memutuskan: DALAM PROVISI (Terlebih Dahulu):
a) Menerima  dan  Mengabulkan  permohonan  Provisionil  yang  dimohonkan PELAWAN dalam Perkara ini;
b) Memerintahkan kepada TERLAWAN untuk menunda pelaksanaan eksekusi Pelelangan  Kendaraan  dan  segera  menyerahkan  Kendaraan  berupa:  1  (satu) Unit  Mobil  Mobilio  tanpa  STNK  warna  Putih  Nopol  B  154  NCA  kepada PELAWAN agar dapat dijaga dan dirawat oleh PELAWAN, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde).
DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR:
a) Menerima Perlawanan (derden verzet) PELAWAN untuk seluruhnya;
b) Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar (allgoed opposant) ;
c) Menyatakan  penetapan  atas  perampasan  barang  bukti  untuk  dilelang  dan hasilnya  akan  dimasukkan  dalam  kas  negara  sebagaimana  Amar  Putusan
Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana No.:
429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk khususnya pada Bagian Nomor 5 Point ke-8 yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Mobilio tanpa STNK warna Putih Nopol B 154 NAC adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
d) Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana No.: 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk khususnya pada Bagian Nomor 5 Point ke-8 yaitu:  1  (satu)  Unit  Mobil  Mobilio  tanpa  STNK  warna  Putih  Nopol  B  154 NCA menjadi dikembalikan kepada PELAWAN;
e) Memerintahkan  kepada  TERLAWAN  untuk  mengembalikan  barang (Kendaraan)  milik  PELAWAN  berupa:  1  (satu)  Unit  Mobil  Mobilio  tanpa STNK warna Putih Nopol: B 154 NCA dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dibacakannya Putusan ini kepada PELAWAN;
f) Menyatakan  bahwa  Putusan  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu (uitvoerbaar  bijvoorraad) , walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
g) Menghukum  TURUT  TERLAWAN  1  dan  TURUT  TERLAWAN  2  untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
h) Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR:
Apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berpendapat  lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex aquo et bono).
1) Putusan Pengadilan Negeri Depok
Dalam  pertimbangan-pertimbangannya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Depok berpendirian bahwa:
a. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek  jaminan  yang  sah  serta  beralasan  menurut  hukum  untuk melakukan  eksekusi  dengan  itikad  baik  untuk  mempertahankan  haknya atas pelunasan hutang Turut Terlawan I kepada Pelawan;
b. Bahwa Oleh karena Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak  menarik  obyek  jaminan  guna  pelunasan  piutangnya  maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 194 KUHAP jo Pasal 195 ayat (6) HIR Pelawan harus dinyatakan baik dan benar;
c. Bahwa  mengenai  pendapat  Terlawan  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  hak  Pelawan  dengan  jaminan  fidusia  atas  barang  bukti  tersebut hilang atau berpindah ke Negara karena ada amar putusan. Pidana yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap  menyatakan  supaya  dirampas  untuk Negara  maka  haruslah  dikesampingkan  dikarenakan  sebagaimana pertimbangan  hukum  sebelumnya  bahwa  telah  dapat  dibuktikan  bahwa Pelawan  dapat  dikategorikan  sebagai  Pelawan  yang  beritikad  baik  yang harus  mendapat  perlindungan  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 20 jo Pasal 24 UU Nomor 42 Tahun 1999
d. Bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya perlawanannya  mengenai  hak  pelawan  terhadap  benda  obyek  sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya; Dll.
2) Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Banding
Bahwa  selanjutnya,  Pembanding  dahulu  Terlawan  mengajukan permohonan Banding kepada  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar Majelis hakim berkenan memberikan putusan    Membatalkan Putusan Pengadilan  Negeri  Depok  No:  229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk  tanggal  13  Mei 2020,  dan  atas  memori  banding  tersebut  selanjutnya  Kuasa  Hukum Terbanding  semula  Pelawan  telah  mengajukan  Kontra  Memori  Banding tertanggal  19  Juni  2020,  dan  meminta  serta  mohon  kepada  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  di  Bandung  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara ini untuk mengesampingkan Memori Banding dari
Pembanding/dahulu  Terlawan  dan  selanjutnya  memutuskan  untuk  menolak permohonan  banding  dari  Pembanding/dahulu  Terlawan  serta  menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor:  229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tertanggal 13 Mei 2020;

## 3) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Dalam pertimbangan-pertimbangannya Judex Factie Pengadilan Tinggi Bandung berpendirian:
a. Bahwa  Majelis  Hakim  tingkat  banding  dapat  menyetujui  dan membenarkan  putusan  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  tersebut,  karena pertimbangan-pertimbangan  hukumnya  telah  memuat  dan  menguraikan dengan  tepat  dan  benar  semua  keadaan  serta alasan-alasan  yang  mejadi dasar  dalam  putusannya  dan  pertimbangan  Putusan  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  baik  putusan  dalam  Eksepsi,  provisi  maupun  dalam pokok perkara seluruhya dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat  banding  sendiri  dalam  memutus  perkara  ini  dalam  tingkat banding;
b. Bahwa  oleh  karena  pertimbangan-pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan- pertimbangan  putusan  Majelis  Hakim  tingkat  banding  sendiri,  maka putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor  229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 13 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding.
c. Selanjutnya  dengan  mengingat  undang-undang  yang  berlaku  terutama UU  No.  42  Tahun  1999,  Undang-Undang  RI  Nomor:  20  Tahun  1947 tentang Banding dan Peraturan Perundang Undangan lain yang terkait.

## Kesimpulan
Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut  berada  (Pasal  20  UUJF  No.  42  Tahun  1999).  Sifat  ini  dikenal  dengan  istilah droit  de  suit yang  merupakan  salah  satu  hak  khusus  bagi  kepentingan  kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia. Walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan  dan  dikuasai  oleh  pihak  lain,  kreditur  masih  tetap  dapat  menggunakan  haknya melalui  eksekusi  jika  debitur  cidera  janji.  Jaminan  fidusia  juga  tidak  akan  berakhir sekalipun objek jaminan fidusia itu telah berpindah tangan kepada pihak lain oleh sebab apapun, termasuk dalam kasus yang diangkat dan dibahas oleh penulis pada penelitian ini.  Dengan  demikian status  kepemilikan  objek  jaminan  fidusia  yang  telah dinyatakannya  “dirampas  oleh  negara”  berdasarkan  suatu  putusan  pengadilan tidak  akan  hilang  dan  tetap  melekat  pada  pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia tersebut. Hal yang sama juga menjadi bahan pertimbangan utama bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor: 229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk Tanggal 13 Mei 2020,  yang  salah  satu  dalil  pertimbangannya  berbunyi:  Bahwa  Pelawan  adalah  pihak ketiga  yang  mempunyai  kuasa  hak  menarik  obyek  jaminan  yang  sah  serta  beralasan menurut  hukum  untuk  melakukan  eksekusi  dengan  itikad  baik  untuk  mempertahankan haknya  atas  pelunasan  hutang  Turut  Terlawan  I  kepada  Pelawan.  Putusan  mana diperkuat  lagi  oleh Majelis  Hakim  Tingkat  Banding berdasarkan  Putusan  Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 476/PDT/2020/PT.BDG Tanggal 30 September 2020. Dengan
kata lain, Pelawan selaku Kreditur sekaligus Penerima Fidusia, mempunyai “kuasa hak” menarik  obyek  jaminan  yang  sah  serta  beralasan  menurut  hukum  untuk  melakukan eksekusi  terhadap  obyek  jaminan  fidusia  tersebut,  sehingga  oleh  karenanya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan  fidusia  atas  1  (satu)  Unit  Mobil  Merk  dan  Model:  Honda  Mobilio  RS    CVT, Tahun/Warna  2015/  Putih  Metalik , Nomor  Polisi:  B  154  NCA,  No.  Rangka/Mesin: MHRDD4870FJ458418/L15Z11211115 yang dilindungi berdasarkan undang-undang.
Kepastian  hukum  atas  suatu  kepemilikan  objek  jaminan  fidusia  yang  telah dinyatakan  dirampas  oleh  negara  berdasarkan  putusan  pengadilan sudah  dapat dibuktikan melalui putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
476/PDT/2020/PT.BDG Tanggal 30 September 2020 juncto putusan Pengadilan Negeri Depok  Nomor:  229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk  Tanggal  13  Mei  2020,  meskipun kenyataannya dilapangan kepastian hukum terhadap hal ini masih belum dapat  dijamin keseragamannya  secara  utuh  dikalangan  penegak  hukum.  Masih  munculnya  berbagai macam gugatan di masyarakat umum di Indonesia dalam rangka mempertahankan hak- hak  kepemilikan  kreditur  terhadap  objek  jaminan,  khususnya  objek  jaminan  fidusia, semakin menggambarkan bahwa sampai saat ini tujuan hukum dari sistem hukum yang ada  di  Indonesia,  yaitu  adalah  kepastian hukum,  belum  dapat  terwujud  sempurna.  Hal ini  selaras  dengan  karakteristik  dari  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yang  berlaku  di Indonesia, yang salah satunya yaitu: “putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat  para  pihak  yang  berpekara  saja”.  Hak  tersebut  banyak  menimbulkan  celah kepastian  hukum  di  kalangan  penegak  hukum  khususnya  dilingkungan  peradilan  di Indonesia.  Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  contoh  adanya ketidakseragaman  suatu  kepastian  hukum  atas  putusan  pengadilan  tentang  perlawanan dari  pihak  ketiga  yang  dirugikan  (khususnya  kreditur)  dalam  hal  objek  jaminan fidusianya  disita  dan  dirampas  oleh  negara  untuk  kepentingan  umum.  Padahal  jika mengacu  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  bahwa  mengenai  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur sebagai berikut:
“… Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. …dst…”
Yang mana di dalam Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus  mempunyai  tujuan  yang  jelas  yang  hendak  dicapai. Dan  jika  kita memperhatikan  kembali  salah  satu  tujuan  daripada  dibentuknya  Undang-Undang No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  sudah  jelas  dinyatakan  dalam butir pertimbangannya yaitu:
“…c.  Bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang  dapat  lebih  memacu pembangunan  nasional  dan untuk  menjamin  kepastian  hukum serta  mampu
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk  ketentuan  yang  lengkap  mengenai  Jaminan  Fidusia  dan  jaminan  tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia…”
Dengan demikian meskipun dalam kasus yang dijadikan oleh penulis sebagai alat penelitian tesis ini telah dapat membuktikan adanya kepastian hukum atas kepemilikan objek jaminan fidusia yang telah dinyatakan dirampas oleh negara, berdasarkan putusan Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor:  476/PDT/2020/PT.BDG  Tanggal  30  September 2020 juncto putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor:  229/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk Tanggal 13 Mei 2020, namun sayangnya sampai dengan saat ini, masih banyak gugatan di  masyarakat  umum  di  Indonesia,  khususnya  yang  berasal  dari  pihak-pihak  yang dirugikan, yang  dalam rangka mempertahankan hak-hak kepemilikan kreditur terhadap objek  jaminan,  khususnya  objek  jaminan  fidusia,  sehingga  kepastian  hukum  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  belum  dapat  terwujud  secara sempurna.  Adapun  kendala-kendala  yang  ditemui  dilapangan  ketika  upaya  hukum diajukan  oleh  pihak  ketiga  terhadap  putusan  perampasan  barang  dalam  suatu  perkara pidana,  semata-mata  dikarenakan  belum adanya  keseragaman administrasi  dan  payung hukum  yang  khusus  mengatur  mengenai  upaya  hukum  pihak  ketiga  terhadap  putusan perampasan barang dalam perkara pidana.

## BIBLIOGRAFI
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Darmaji,  Muhammad.  (2006). Jaminan-jaminan  Dalam  Pemberian  Kredit  Menurut Hukum Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramitha.
Darwanto, Faisal. (2006). Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama . Jakarta: Rajawali Press. Google Scholar
Djasman,  Muktar.  (2009). Perusahaan  Pembiayaan  dan  Perjanjian  Sewa  Beli . Surabaya: Mitra Ilmu Surabaya. Google Scholar
Elfanto  Jurdana.  (2007). Lembaga  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani.  (2000). Jaminan  Fidusia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Google Scholar
Jenie,  Siti  Ismijati.  (1996).  Beberapa  Perjanjian  Yang  Berkenaan  Dengan  Kegiatan Pembiayaan. Bahan  Penataran  Dosen  Hukum  Perdata,  Fakultas  Hukum  UGM, Yogyakarta . Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2010). Penulisan  Hukum,  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Google Scholar
Poerwandari, E. Kristi. (2007). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia . LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Google Scholar
Purnamasari,  Irma  Devita.  (2012). Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami Masalah Hukum Waris . Google Scholar
R.  Supomo.  (2005). Hukum  Acara  Pidana  Pengadilan  Negeri .  Jakarta:  Pradnya Paramita Jakarta.
Satori, Djam’an, & Komariah, Aan. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta, 22. Google Scholar
Sulistiyono,  Adi,  &  Rustamaji,  Muhammad.  (2009). Hukum  Ekonomi  Sebagai Panglima . Budiarjo: Masmedia Buana Pustaka. Google Scholar
Wahyuni.  (2013). Pengembangan  Koleksi  Jurnal  studi  Kasus  di  perpustakaan . Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga. Google Scholar

## Copyright holder:
Aneta Indriya Sari, Gunawan Djajaputra (2021)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: