## PENERAPAN PEMBERIAN RESTITUSI OLEH PELAKU BISNIS PERDAGANGAN ORANG KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KOTA BATAM
Alfi Ramadania 
Ambrastha Waskitha Justice Law Firm

## Abstract
Material  and  immaterial  restitution  for  victims  of  human  trafficking  as stipulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication  of  Crime  in  Human  Trafficking  (UUPTPPO)  so  that  efforts  to fulfill  these  restitution  are  important  to  implement,  which  in  this  paper  is specifically  in  the  case  of  criminal  law  regarding  human  trafficking.  The purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  application  of  restitution  by perpetrator  of  human  trafficking  to  the  victims  of  human  trafficking (TPPOs), analyze and find juridical problems faced by law enforcement  in imposing  restitution  on  human  trafficking  and  analyze  solutions  for restitution to victims of TPPO can be applied to human trafficking cases in Batam  City.  Data  collection  was  carried  out  using  primary  and  secondary data. The research method used in this writing is the Juridical Sociological method.  The  research  results  showed  that  the  application  of  restitution  by perpetrator  of  human  trafficking  to  the  victims  of  TPPO  in  the  criminal justice  system  in  Batam  City  was  not  in  accordance  with  the  laws  and regulations,  victims  of  TPPO  had  not  received  adequate  legal  protection, both material and immaterial protection, this condition was caused because law  enforcement  officials  from  the  Police  level  never  included  the calculation  of  restitution  in  the  minutes  of  the  investigation  (BAP)  so  that the  Prosecutor's  Office  also  did  not  include  in  the  letter  of  indictment  and the Court also did not decide on restitution in its ruling.
Keywords : Restitution,  Criminal  Act,  Human  Trafficking,  Victim  of Human Trafficking
Abstrak
Restitusi  (ganti  kerugian)  materiil  maupun  immateriil  untuk  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48 sampai  dengan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UUPTPPO)  sehingga upaya  untuk  memenuhi  restitusi  merupakan  hal  yang  penting  untuk dilaksanakan,  yang  dalam  tulisan  ini  khusus  pada  perkara  tindak  pidana perdagangan  orang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO),  menganalisa  dan menemukan  permasalahan  yuridis  yang  dihadapi  oleh  penegak  hukum dalam  membebankan  restitusi  kepada  pelaku  bisnis  perdangan  orang  serta menganalisa    solusi  agar  restitusi  untuk  koban  TPPO  dapat  diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam. Pengumpulan data
 Alamat korespondensi: alfiramadania21@gmail.com
dilakukan terhadap data  primer dan data sekunder. Metode Penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  metode  Yuridis  Sosiologis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pemberian  restitusi  oleh  pelaku bisnis  perdagangan  orang  kepada  korban  TPPO  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Kota  Batam  belum  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan, korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan  yang  sifatnya  materiil  maupun  immaterial,  kondisi  ini disebabkan oleh karena aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian tidak pernah  memasukkan  perhitungan  restitusi  dalam  berita  acara  pemeriksaan (BAP)  sehingga  Kejaksaan  juga  tidak  mencantumkan  dalam  surat tuntutannya dan Pengadilan juga tidak memutus tentang restitusi
Kata  Kunci : Restitusi,  Tindak  Pidana,  Perdagangan  Orang,  Korban Perdagangan Orang

## A. Latar Belakang Masalah
Sejak  kemerdekaan,  terlebih  di  era  reformasi,  masalah  perbudakan atau  penghambaan  tidak  dapat  ditolerir  lagi  keberadaannya,  namun kemajuan  teknologi  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  yang mengakselerasi  terjadinya  globalisasi  justru  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku kejahatan  untuk  menyelubungi  perbudakan  dan  penghambaan  itu  ke  dalam wujud  yang  illegal  dan  terselubung,  yaitu  perdagangan  orang 1 ( human trafficking ),  yang  dilakukan  melalui  bujukan,  ancaman,  penipuan  dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain atau bahkan ke Negara lain untuk  diperjual-belikan  dan  dipekerjakan  di  luar  kemauannya  sebagai pekerja  seks,  pekerja  paksa,  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi 2 lainnya.
Maraknya issue perdagangan  orang  ini  diawali  dengan  semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak- anak  untuk  bermigrasi  ke  luar  daerah  sampai  ke  luar  negeri  guna  mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.
Kini jaringan human trafficking tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara  yang  semakin  mudah  dilintasi,  sehingga  mereka  mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur ( structured ), terorganisir ( organized ) dan  sangat  rahasia  ( secret )  keberadaanya.  Pelaku  perdagangan  orang ( trafficker )  yang  dengan  cepat  berkembang  menjadi  sindikasi  lintas  batas Negara  dengan  sangat  halus  menjerat  mangsanya  dan  sangat  kejam melakukan eksploitasi dengan berbagai cara sehingga korban 3 menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.
Masalah  perdagangan  orang  dan  atau  dikenal  dengan  istilah human trafficking akhir-akhir  ini  muncul  menjadi  suatu  masalah  yang  banyak
1 Perdagangan  orang  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2 Eksploitasi  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
3 Korban menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
diperdebatkan  baik  dari  tingkat  regional  maupun  global  dan  dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang  yang  bisa  ditentukan  harganya  tanpa  persetujuannya,  dibawa, dikumpulkan,  dikurung,  dan  ditempatkan  tanpa  mempertimbangan kebutuhannya sebagai manusia. 4
Sebenarnya  perdagangan  orang  bukanlah  hal  yang  baru,  namun beberapa  tahun  belakangan  ini,  masalah  ini  muncul  ke  permukaan  dan menjadi  perhatian  tidak  saja  pemerintah  Indonesia,  namun  juga  telah menjadi  masalah  transnasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengaturan perdagangan  orang  secara  internasional  telah  tercatat  dalam  beberapa konvensi diantaranya:
1. International  Convention  for  The  Suppression  of  White  Slave  Traffic (Konvensi  Internasional  untuk  Menghapus  Perdagangan  Budak  Kulit Putih) Tahun 1910;
2. International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi  Internasional  untuk  Menghapus  Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
3. International  Convention  for  The  Suppression  of  Traffic  in  Women  of Full  Age (Konvensi  Internasional  untuk  Menghapus  Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
4. Convention  on  the  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination AgaintsWomen ,  CEDAW  (Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap Perempuan) Tahun 1979  yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo ( Protocol to Prevent, Suppress and PunishTraffikking in  Persons,  Especially  Women  and  Children,  Supplement  the  United Nation  Convention  Againtst  Transnational  Organization  Crime (Protokol  tentang  Mencegah,  Menindak  dan  Menghukum  (Pelaku)
Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak) Tahun 2000.
Di Indonesia upaya untuk menangani masalah human trafficking telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UUPTPPO).  Undang- undang  ini  diharapkan  dapat  menjadi  instrumen  penegakan  hukum  dalam menjerat  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  sekaligus  melindungi hak-hak korban. Jika berbicara tentang trafficking , maka korban yang paling rentan  adalah  perempuan,  terutama  dari  keluarga  miskin,  perempuan  dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan.
Pembentukan UUPTPPO merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk  melaksanakan  Protokol  PBB  tahun  2000  tentang  mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya Perempuan  dan  Anak  (Protokol  Palermo)  yang  telah  ditandatangani Pemerintah  Indonesia.  Pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan
4 Candra Muzaffar dkk., Human’s wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM , (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 401.
memperoleh  perhatian  serius,  yang  dapat  dilihat  dalam Declaration  of
Basic  Principles  ofJustice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power oleh Perserikatan  Bangsa  Bangsa  sebagai  hasil  dari The  Seventh  United  Nation Conggres  on  Prevention  of  Crime  and  The  Treatment  of  Offenders yang berlangsung di Milan Italia pada September 1985. Dalam deklarasi tersebut bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan ( victims of crime ), tetapi juga perlindungan terhadap  korban  akibat  penyalahgunaan  kejahatan  akibat  penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ).
Oleh  karenanya  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan socially  weak  victims ,  karena  sebagai  suatu  bentuk  diskriminasi  dan ketidakadilan  adalah  beban  kerja  yang  harus  dijalankan  oleh  jenis  kelamin tertentu.  Korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  sering  sekali berjenis  kelamin  perempuan  baik  yang  sudah  dewasa  ataupun  yang  masih anak-anak.  Hal  tersebut  dikarenakan  nilai  sosial  budaya  partriarki  yang masih  kuat  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan  pada  kedudukan  dan peran  yang  berbeda  dan  tidak  setara.    Faktor  sosial  budaya  tersebut  yang menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  gender  antara  lain:  lemahnya pemberdayaan  ekonomi  perempuan  dibandingkan  dengan  laki-laki; kurangnya  pengetahuan  pada  perempuan  dibanding  dengan  laki-laki; ketidaktahuan  perempuan  dan  anak-anak  tentang  apa  yang  sebenarnya terjadi  di  era  globalisasi;  perempuan  kurang  mempunyai  hak  untuk mengambil  keputusan  dalam  keluarga  atau  masyarakat  dibanding  dengan laki-laki. 5
Kedudukan  korban  dalam  peradilan  pidana  sebagai  pihak  pencari keadilan  selama  ini  terabaikan.  Korban  tidak  diberikan  kewenangan  dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana,  sering  kali  korban  hanya  diposisikan  sebagai  pemberi  kesaksian, sebagai  pelapor  dalam  proses  penyidikan  dan  sebagai  sumber  informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. 6
Terkait  dengan  kenuranian  dengan  dasar  rasa  hormat  atas  martabat korban  sudah  saatnya  bagi  penegak  hukum  untuk  mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiil maupun immateriil pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai  dengan  Pasal  50  UUPTPPO.    Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  upaya memenuhi  restitusi  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilaksanakan,  yang dalam  tulisan  ini  khusus  pada  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: “Penerapan Pemberian
5 Kementrian  Kordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat, Penghapusan  Perdagangan  Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004, Jakarta, 2004, hlm. 8.
6 Dikdik  Arief  Mansyur  dan  Elistaris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norrma dan Realita, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26-27.
Restitusi  oleh  Pelaku  Bisnis  Perdagangan  Orang    kepada  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  pemberian  restitusi  oleh  pelaku  bisnis perdagangan  orang  kepada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO) di Kota Batam?
2. Apakah  permasalahan  yuridis  yang  dihadapi  oleh  penegak  hukum dalam  membebankan  restitusi  kepada  pelaku  bisnis  perdagangan orang di Kota Batam?
3. Bagaimana  solusi  penerapan  restitusi  untuk  koban  TPPO  agar  dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang secara optimal?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  yang  ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang dirumuskan  diatas,  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan data  primer  atau  data  lapangan,  meneliti  efektivitas  suatu  Undang-Undang dan  penelitian  yang  ingin  mencari  hubungan  (korelasi)  antara  berbagai gejala  atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  datanya  terdiri  dari  studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara ( interview ). 7
Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan oleh Peneliti adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Teknik Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  studi  dokumen. Pengolahan  dan  Analisis  data  pada  penelitian  hukum  sosiologis,  tunduk pada  cara  analisis  data  ilmu-ilmu  sosial.  Untuk  menganalisis  data, tergantung  pada  sifat  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  (tahap pengumpulan  data).  Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu pembahasan  yang  dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan- ketentuan,  dan  buku  referensi,  serta  data  yang  diperoleh,  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan  gambaran  menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 8 Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus), yaitu  dengan  menjabarkan,  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  data  yang
7 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.
8 Amiruddin, Op.Cit.,
diperoleh  berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan  Perundang-undangan,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada. Analisis  data  dilakukan  secara  bertahap,  sehingga  kekurangan  data penelitian  secepatnya  dapat  diketahui  dan  sesegera  mungkin  dilengkapi dengan melakukan penelitian ulang guna pengambilan data tambahan untuk melengkapi  kekuarangan  data  tersebut.  Setelah  analisis  selesai,  maka hasilnya  akan  disajikan  secara  narasi  deskriptif,  yaitu  dengan  cara menguraikan  temuan  dilapangan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  atas  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan  Pemberian  Restitusi  Oleh  Pelaku  Bisnis  Perdagangan Orang  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO) di Kota Batam
Restitusi  dimaksudkan  sebagai  ganti  kerugian  yang  harus diberikan oleh pelaku kejahatan. It is the purpose of [restitution law] to  encourage  the  compensation  of  victims  by  the  person  most responsible  for  the  loss  incurred  by  the  victim,  the  offender .” 9
(Terjemahan  bebas;  tujuan  (hukum  restitusi)  untuk  mendorong kompensasi terhadap korban oleh orang yang paling bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  korban,  para pelaku pelanggaran). Restitusi dalam konteks hubungannya dengan pelaku merupakan suatu  perwujudan  dari  resosialisasi  tanggung  jawab  sosial  dalam  diri si  pelaku. Restitusi dalam hal  ini bukan terletak pada kemanjurannya membantu  korban,  namun  berfungsi  sebagai  alat  untuk  lebih menyadarkan  pelaku  atas  perbuatan  pidana  (akibat  perbuatannya) kepada korban. 10
Pemberian  restitusi  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang terdapat  dalam  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  31  dan Pasal  32,  sedangkan lebih khususnya pengaturan mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (UUPTPPO).  Salah  satu  dasar  pertimbangan  diundangkannya UUPTPPO  karena  selama  ini  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  belum
9 US, Department of Justice, Office of Justice Programs, O ffice for Victimsof Crime, “O rdering Restitution  to  the  Crime  Victim,  www,ovc,gov/publications/  bulletins/legalseries/bulletin6 /ncj189189,pdf/  dalam  Herlambang, Uang  Pengganti:  Ganti  Kerugian  atau  Denda  Alternatif Sanksi  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jurnal  Hukum  Kutei,  Fakultas  Universitas  Bengkulu, Nomor 1 (1) April 2012.
10 Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,” Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 44-45.
memberikan  landasan  hukum  yang  memadai  bagi  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang,  maka  dengan  diundangkannya UUPTPPO ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang   berlandaskan   pada   Pasal-Pasal  yang  terdapat  dalam UUPTPPO,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  korban perdagangan orang. Penjelasan UUPTPPO menjelaskan bahwa  Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  dasar  kepada  korban  dan  saksi.  Selain  itu,  Undang- Undang  ini  juga  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap penderitaan  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang dalam  bentuk  hak  restitusi  yang  harus  diberikan  oleh  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  sebagai  ganti  kerugian  bagi  korban,  dan mengatur  juga  hak  korban  atas  rehabilitasi  medis  dan  sosial, pemulangan  serta  reintegrasi  yang  harus  dilakukan  oleh  Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 11
Tata  cara  pengajuan  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana perdagangan orang adalah yang sebagaimana diatur di dalam  penjelasan  Pasal  48  Ayat  (1)  UUPTPPO  dijelaskan  bahwa pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  setempat dan  ditangani  oleh  Penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, kemudian Penuntut Umum memberitahukan  kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan restitusi,  selanjutnya  Penuntut   Umum  menyampaikan  jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidananya. Kewenangan  mengajukan  restitusi  oleh Penuntut Umum  ini  tidak menghapuskan  hak  korban  untuk  mengajukan  gugatan  sendiri  atas kerugian  yang  dideritanya.  Namun  demikian,  walaupun  penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang- undangan.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  48  UUPTPPO  di  atas dapat  dilihat  bahwa  bentuk  ganti  kerugian  yang  disebut  restitusi  itu dalam  bentuk  nilai  uang.  Dengan  demikian  tujuan  ganti  rugi  yaitu pemenuhan  atas  tuntutan  berupa  imbalan  sejumlah  uang.  Ada beberapa  komponen  terkait  hak  restitusi  korban  yang  harus  diganti pelaku  terhadap  korban  yaitu  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan, penderitaan  korban,  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan  atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan  orang.  Cara  menghitung  jumlah  kerugian  korban  tindak
11 Lihat Penjelasan UUPTPPO
pidana  perdagangan  orang  (restitusi),  sepanjang  belum  ada  ketentuan yang  mengaturnya  sebagai  tolak  ukur  atau  standar  penilaian,  maka untuk menentukan nilai uang restitusi korban dapat dilakukan dengan cara melihat nilai kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat  dihitung  berdasarkan  fakta-fakta  yang  dapat  dibuktikan  di pengadilan  berdasarkan  dengan  ketentuan  Pasal  48  Ayat  (2)
UUPTTPO,  sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas  permintaan  korban  yang  disesuaikan  dengan  status  korban  atau keluarga  korban  dalam  masyarakat  baik  ditinjau  dari  segi  sosial, ekonomi,  budaya  dan  agama,  mengingat  hal  tersebut  belum  diatur secara tegas  baik  dalam  UUPTPPO atau dalam peraturan perundang- undangan lainnya. Indonesia  masih  lemah  dalam  pelaksanaan  hak  restitusi khususnya  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  meskipun restitusi  wajib  diberikan  oleh  pelaku  terhadap  korban  atau  ahli warisnya  sebagaimana  diatur  dalam  UUPTPPO.  Dalam  hal  ini  pihak Kepolisian  sebagai  juru  periksa  tidak  memasukkan  restitusi  dalam berita  acara  pemeriksaan  (BAP),  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak memasukkan  dalam  dakwaan  dan  tuntutan,  Hakim  juga  tidak memutus pemberian hak restitusi karena tidak dimohonkan oleh Jaksa Penuntut  Umum.  Menurut  Philiphus  M.  Hadjon,  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  haruslah  memberikan perlindungan hukum  terhadap warga negara sesuai  dengan Pancasila. Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  berdasarkan  Pancasila  berarti pengakuan  dan  perlindungan  hukum  akan  harkat  dan  martabat manusia  atas  dasar  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 12
Secara  substansi,  hadirnya  pengaturan  terkait  restitusi  yang tercantum  dalam    Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) boleh dikatakan  sebagai  suatu  kemajuan  pola  pikir  dari  para  pengambil kebijakan  dalam  hal  hukum.  Terutama  menyangkut  tanggung  jawab dari pelaku TPPO. Pada sisi yang lain, jika pengaturan restitusi dalam UUPTPPO ini dicermati secara cerdas dam kritis, maka akan dijumpai sejumlah problematika hukum yang menyebabkan tidak operasionalnya  pemberian  restitusi  sekaligus  menjadi  hambatan  bagi korban  dan/atau  ahli  warisnya  untuk  memperoleh  hak  restitusi mereka.
12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 84
2. Permasalahan  Yuridis  yang  Dihadapi  oleh  Penegak  Hukum Dalam Membebankan Restitusi Kepada Pelaku Bisnis Perdagangan Orang di Kota Batam Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan amanat Konstitusi yang  tertera  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUDNRI  1945.  Sebagai  sebuah negara  hukum  idealnya  segala  sesuatu  harus  didasarkan  pada  hukum dan  tunduk  pada  kedaulatan  hukum  ( supremasi  hukum )  demi terwujudnya  suatu  kehidupan  yang  adil,  damai,  aman,  tentram, sejahtera  dan  bermartabat.  Menurut  teori  kedaulatan  hukum  ( rechts souvereineteit ), supremasi hukum ( supremacy  of  law/law’s supremacy )  bermakna  bahwa  hukum  memiliki  kekuasaan  tertinggi dalam  suatu  negara.  Baik  penguasa,  rakyat  maupun  pengusaha, semuanya  harus  tunduk  pada  hukum.  Dalam  suatu  negara  hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada “ the rule of law, and not of man ” (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia).  Dengan  logika  pikir  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka penegakan  supremasi  hukum  dapat  dipahami  sebagai  upaya  untuk menegakkan  dan  menempatkan  hukum  pada  posisi  tertinggi  yang dapat  melindungi  seluruh  lapisan  masyrakat  tanpa  adanya  intervensi oleh  dan  dari  pihak  manapun  termasuk  oleh  penyelenggara  negara. Dalam  upaya  untuk  tegaknya  supremasi  hukum,  Satjipto  Raharjo berpendapat bahwa setiap proses penegakan hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga nilai  dasar dari hukum  itu sendiri, yakni: keadilan,
kemanfaatan dan kepastian.
Setelah  melihat  beberapa  peraturan  perundang-undangan nasional  yang berlaku pada saat  ini, ternyata masih  dirasakan  belum secara  komprehensif  dan  memadai  untuk  melakukan  upaya-upaya pencegahan,  pemberantasan,  penghukuman  terhadap  pelaku  TPPO utamanya perlindungan terhadap korban. Disisi lain, harus dihadapkan dengan praktik-praktik perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah  Negara,  keterbatasan  jangkauan  hukum  yang  ada  telah menjadi  permasalahan  tersendiri  yang  perlu  dicari  solusinya. Terutama  dalam  menentukan  unsur-unsur  perbuatan  atau  jenis tindakan  kejahatan  perdagangan  orang  dan  ketentuan-ketentuan terhadap  kerjasama  internasional  dalam  proses  pidananya.  Hal demikian  dibutuhkan  pengaturan  yang  bisa  secara  komperehensif untuk  mengatasinya  dengan  tetap  mempertimbangkan  prinsip-prinsip kedaulatan Negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat internasional.
3 Solusi  Penerapan  Restitusi  Untuk  Koban  TPPO  Agar  Dapat Diterapkan  Kepada  Pelaku  Bisnis  Perdagangan  Orang  Secara Optimal
Seseorang  yang  menjadi  korban  TPPO  harus  menghadapi masalah  hukum  yang  krusial,  korban  harus  mengalami  viktimisasi lanjutan  akibat  adanya  penolakan  secara  sistematis  oleh  sistem peradilan  pidana.  Penolakan  ini  terjadi  karena  adanya  pandangan
posisi  korban  telah  diambil  alih  oleh  negara,  sehingga  keterlibatan korban TPPO lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan  hak-hak  korban  TPPO  dinilai  menjadi  beban  di dalam  jalannya  sistem  peradilan  pidana,  selain  itu  juga  dianggap berpengaruh  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi  pekerjaan  aparat penegak hukum. Korban  TPPO  dalam  posisi  sebagai  pihak  yang  menderita  dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas  pada  memberikan  kesaksian  sebagai  saksi  korban,  sehingga sering  kali  korban  merasa  tidak  puas  dengan  tuntutan  pidana  yang diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dan/atau  putusan  yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak sesuai dengan nilai keadilan dari sisi  korban.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  karena  sistem  peradilan pidana  dilakukan  untuk  mengadili  pelaku  bisnis  perdagangan  orang, bukan  untuk  melayani  kepentingan  korban  TPPO,  karena  tindak pidana  merupakan  tindakan  pelakunya  melawan  negara.  Keberadaan sistem  peradilan  pidana  ditujukan  untuk  kepentingan  negara  dengan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini  menyebabkan  kerugian  akibat  tindak  pidana  yang  diderita  oleh korban  TPPO  merupakan  musibah  yang  harus  ditanggung  korban TPPO  itu  sendiri  karena  bukan  merupakan  fungsi  sistem  peradilan pidana untuk menanggungnya.
Jika  dikaji  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Peneliti, restitusi untuk korban TPPO sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan yaitu Pasal 48 UUPTPPO dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,  Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, namun peraturan ini belum mengakomidir terhadap  pelaksanaan  pemenuhan  restitusi  misalnya:  kewenangan menghitung  jumlah  kerugian,  item-item  serta  nilai  kerugian, pelaksanaan  eksekusi  terhadap  putusan  yang  memuat  restitusi.  Pada elemen  yang  kedua,  yang  menentukan  efektif  atau  tidaknya  kinerja hukum  tertulis  adalah  aparat  penegak  hukum.  Dalam  hubungan  ini dikehendaki  adanya  aparatur  yang  handal  sehingga  aparat  tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini  adalah  meliputi  keterampilan  professional  dan  mempunyai mental yang baik.
Untuk  dapat  terpenuhinya  restitusi  dari  pelaku  bisnis perdagangan  orang  kepada  korban  TPPO,  diperlukan  keterpaduan antar  penegak  hukum  mulai  dari  Polisi,  Jaksa  dan  Hakim  agar  dapat meringankan beban korban TPPO. Patut dipahami bahwa agar pelaku bisnis  dapat  memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada Korban TPPO tidaklah mungkin terjadi apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya, oleh karena itu penegak hukum harus mengkaji lebih  dalam  tentang  keterlibatan  korban  serta  jumlah  kerugian  yang diderita  korban  sebagai  akibat  dari  TPPO,  hal  ini  bertujuan  agar penegak  hukum  mempunyai  gambaran  dalam  menangani  perkara
TPPO mulai  dari proses  penyidikan,  penuntutan,  hingga putusan dari Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara  TPPO.  Selanjutnya, disamping upaya dari para penegak hukum, juga melibatkan beberapa pihak  yang  membantu  meringankan  psikologis  korban,  misalnya: lembaga/yayasan advokasi yang membantu meringankan beban psikis korban.

## E. Kesimpulan
1. Aparat  penegak  hukum  tidak  pernah  memasukkan  perhitungan restitusi,  mulai  dari  tingkat  Kepolisian,  perhitungan  restitusi  tidak dimasukkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP)  karena  tidak semua  Polisi  mengerti  tentang  restitusi  dan  cara  perhitungannya, sementara  Jaksa  tidak  memohonkan  restitusi  dalam  tuntutannya karena  tidak  terdapat  dalam  BAP  sedangkan  korban  tidak  bisa dihadirkan  dipersidangan,  Hakim  juga  tidak  mencantumkan  restitusi dalam putusannya, selain itu korban pada umumnya tidak mengetahui tentang  hak  atas  restitusi  yang  diatur  dalam  UUPTPPO,  sehingga penerapan  pemberian  restitusi  oleh  pelaku  bisnis  perdagangan  orang kepada  korban  TPPO  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Kota  Batam belum sesuai dengan Pasal 48 UUPTPPO.
2. Korban  TPPO  belum  memperoleh  perlindungan  hukum  yang memadai,  baik  perlindungan  yang  sifatnya  materiil  maupun immaterial,  kondisi  ini  disebabkan  oleh  karena  Sanksi  pidana merupakan  elemen  yang  penting  dalam  penegakan  hukum  pidana sebagai  salah  satu  sarana  di  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan. Adapun permasalahan yuridis  yang dihadapi  oleh penegak hukum dalam membebankan restitusi diantaranya adalah:
1) Perbedaan makna restitusi menurut perundang-undangan
2) Mekanisme pengajuan restitusi dalam Perkara TPPO 3) Penitipan  uang  restitusi  ke  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara
TPPO 4) Pengajuan upaya hukum dalam perkara TPPO
5) Pidana pengganti restitusi dalam perkara TPPO
3. Korban TPPO tidak pernah mendapatkan restitusi karena pengetahuan aparat  penegak  hukum  mengenai  restitusi  dan  cara  perhitungannya kurang  memadai,  sehingga  solusi  penerapan  restitusi  untuk  korban TPPO agar dapat diterapkan kepada pelaku bisnis  perdagangan orang dapat terpenuhi secara optimal apabila terkait tiga hal berikut: 1) Aparat  penegak  hukum  baik  pendamping  korban,  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Pengadilan  memahami  mekanisme  pengajuan restusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti  kerugian  materil  dan  immateril  yang  diderita  oleh korban;
2) Penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  wajib  memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi;
3) Adanya  koordinasi  antar  berbagai  pihak  termasuk  pendamping korban,  aparat  penegak  hukum,  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan dan  instansi  terkait  lainnya  penting  untuk  dilakukan  agar hukuman  maksimal  dapat  dijatuhkan  kepada  para  pelaku  untuk mencegah  terulangnya  tindak  pidana  perdagangan  orang  kepada korban lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Candra Muzaffar dkk., Human’s wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM , Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan R.I. (Pusdiklat).
Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Kementerian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan  Orang  Trafficking  in  Person  di  Indonesia Tahun  2003-2004, Jakarta, 2004.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 1987.