## PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 – 2022
Tomi Hartanto 1 , Jemmy Idrus 2* , Virniasari 3
1 Fungsional Analis Perbendaharaan pada Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan
2,3 Pejabat Pengawas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale E-mail: 2) memy.rivai@gmail.com , 3) vhiers.two@gmail.com

## Abstract
Quality development does not merely reflect economic growth, but also refers to improving people's welfare  as  the  main  goal  of  development.  A  key  role  in  achieving  this  goal  is  given  to  human development,  which  plays  a  vital  role  in  improving  people's  welfare.  Assessment  of  the  level  of community welfare generally uses certain indicators, and one of them is the Human Development Index (HDI). Government intervention in promoting human development is reflected in the allocation of functional expenditure on three main functions, namely health, education and infrastructure. The results  show  that  partially,  health  spending  has  a  negative  but  insignificant  influence  on  welfare improvement. Meanwhile, infrastructure spending shows a positive but insignificant effect. On the other hand, education spending has a significant positive effect on improving community welfare. Overall,  the  three  types  of  expenditure  simultaneously  had  a  significant  effect  on  improving  the Human Development Index in South Sulawesi Province. The implications of these findings can assist the  government  and  stakeholders  in  designing  more  effective  policies  to  accelerate  human development and improve community welfare at the regional level.
Keywords: Education  Expenditure,  Health  Expenditure,  Infrastructure  Expenditure,  HDI, Government Expenditure

## Abstrak
Pembangunan  yang  berkualitas  bukan  sekadar  mencerminkan  pertumbuhan  ekonomi  semata, melainkan  juga  merujuk  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan  utama pembangunan.  Peran  kunci  dalam  mencapai  tujuan  ini  diberikan  kepada  pembangunan  manusia, yang  memainkan  peran  vital  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Penilaian  tingkat kesejahteraan  masyarakat  umumnya  menggunakan  indikator  tertentu,  dan  salah  satunya  adalah Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Intervensi  pemerintah  dalam  menggalakkan  pembangunan manusia  tercermin  dalam  alokasi  belanja  fungsional  pada  tiga  fungsi  utama,  yaitu  belanja  fungsi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja kesehatan  memiliki  pengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan. Sementara itu, belanja infrastruktur menunjukkan pengaruh positif  namun tidak signifikan. Di sisi lain,  belanja  pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Secara  keseluruhan,  ketiga  jenis  belanja  tersebut  secara  simultan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Sulawesi Selatan. Implikasi dari temuan ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam  merancang  kebijakan  yang  lebih  efektif  untuk  mempercepat  pembangunan  manusia  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.
Kata Kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, IPM, Belanja Pemerintah
BELANJA PENDIDIKAN,
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA … Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  transparan  dan  akuntabel  adalah mewujudkan  Indonesia  yang  sejahtera  dan  berkeadilan.  Karenanya,  setiap  rupiah  yang dibelanjakan  oleh  pemerintah  harus  digunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Untuk  mewujudkannya,  maka  seluruh  Menteri/Pimpinan  Lembaga  serta  para  Gubernur, Bupati  dan  Wali  Kota  beserta  jajarannya  diharapkan  bersungguh-sungguh  merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat (Sembiring, 2017).
Dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  stabil  dan  berkesinambungan,  tidak  hanya didasarkan  pada  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  diprioritaskan  untuk  peningkatan kualitas  hidup  manusia  demi  memajukan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  mengukur tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tersebut,  terdapat  beberapa  indikator  yang  umum digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak.  IPM  mencerminkan  keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan modal manusia berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi IPM merepresentasikan pembangunan modal manusia yang semakin baik.
Kedudukan  manusia  selalu  menjadi  bagian  utama  dalam  setiap  pencapaian  program pembangunan. Menurut (Lestari et al., 2019) pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai sasaran akhir dari pembangunan bukan sebagai alat dari pembangunan. Keberhasilan dari pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar dapat teratasinya permasalahan - permasalahan mendasar di masyarakat seperti penganguran, kemiskinan, buta huruf, dan gizi  buruk.  Untuk  menilai  tingkat  pencapaian  dalam  pelaksanaan  pembangunannya, Indonesia  menggunakan IPM  yang diukur kebutuhan dasar  manusia  yang terdiri dari tiga komponen yaitu pengetahuan, umur panjang dan sehat, dan daya beli. Jika kemajuan yang berarti  ditunjukan  oleh  ketiga  komponen  tersebut,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan indeks tersebut (PGSP, 2012).
Berdasarkan  aspek  pembentuknya,  maka  intervensi  pemerintah  dalam  memacu pembangunan manusia dapat dilihat dari belanja fungsional pada tiga fungsi, yakni belanja fungsi  kesehatan,  pendidikan,  dan  infrastruktur.  Pengeluaran  pemerintah  untuk  sektor pendidikan  antara  lain  digunakan  untuk  membangun  sekolah,  peningkatan  sarana  dan prasarana pendidikan serta beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat berimbas terhadap pembangunan manusia jika semakin banyak manusia yang meningkatkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  maka  tingkat  angka  melek  huruf  masyarakat semakin  meningkat  dan  berpengaruh  positif  tehadap  indeks  pembangunan  manusia. Semakin  banyak  masyarakat  mendapatkan  bantuan  pendidikan  dari  pemerintah  maka semakin besar pengetahuan atau skill yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak.
Belanja  fungsi  kesehatan  antara  lain  digunakan  untuk  membagun  rumah sakit/puskesmas,  fasilitas  kesehatan  dan  peningkatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengkases layanan kesehatan. Kemudahan akses
tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesehatan  dan  harapan  hidup  masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan angka indeks pembangunan manusia
Angka indeks pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah pada sektor  belanja  infrastruktur  yaitu  untuk  perumahan  dan  infrastruktur  umum.  Belanja infrastruktur antara lain digunakan untuk membangun rumah subsidi, sehingga masyarakat dari golongan menengah kebawah dapat memiliki tempat tinggal yang layak kemudian untuk penyediaan  saluran  air  bersih  dan  sanitasi  layak  sehingga  tingkat  kesehatan  dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu juga digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sarana transportasi, jalan dan lainya yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat  sehingga  pendapatan  perkapita  masyarakat  meningkat.  Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan dapat meningkatnya indeks pembangunan manusia.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan,  dan  belanja  infrastruktur  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan masalah yang akan dibahas melibatkan  pertanyaan  mengenai  pengaruh  belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan,  dan belanja  infrastruktur  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  wilayah  tersebut.  Secara spesifik, penelitian  ini akan  mengeksplorasi pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan  Manusia,  menginvestigasi  dampak  belanja  kesehatan  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia,  dan  menilai  kontribusi  belanja  infrastruktur  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Melalui  analisis  dan  pembuktian empiris,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang hubungan kompleks antara alokasi anggaran pada sektor-sektor kunci ini dan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

## 2. LANDASAN TEORI
Belanja  pendidikan  adalah  jenis  belanja  daerah  yang  dipergunakan  dalam  rangka mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau kabupaten/kota  di  bidang  pendidikan.  Dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan.
Pendidikan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  peningkatan  sumber  daya manusia.  Oleh  karena  itu  belanja  pendidikan  adalah  kewajiban  secara  mutlak  harus dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintahan  untuk  menyediakan  layanan  dan  fasilitas pendidikan. Tujuan dan manfaat belanja pada fungsi pendidikan telah banyak dikemukakan oleh  para  peneliti  yang  meneliti  tentang  belanja  pendidikan.  Pada  akhirnya  akan diungkapkan bahwa belanja pendidikan akan meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia.
Belanja  pada  bidang  pendidikan  menurut  (Dwi  Atmanti,  2005)  dapat  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  karena  pengeluaran  ini  merupakan  komitmen  pemerintah dalam  investasi  pembangunan  sumber  daya  manusia.  Investasi  ini  lebih  lanjut  dikenal dengan  istilah  pembentukan  modal  manusia  (human  capital).  Human  capital  menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor produksi yang paling penting selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber  daya  manusia,  maka  semakin  meningkat  pula  efisiensi  dan  produktivitas  suatu
BELANJA PENDIDIKAN,
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA … Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari
negara.  (Dwi  Atmanti,  2005)  menjelaskan  bahwa  sejarah  mencatat  bahwa  negara  yang menerapkan  paradigma  pembangunan  berdimensi  manusia  telah  mampu  berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.
Belanja  kesehatan  adalah  jenis  belanja  daerah  yang  dipergunakan  dalam  rangka mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau kabupaten/kota  dalam  bidang  kesehatan.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36  tahun 2009  pasal  171  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Besar  anggaran  kesehatan  Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Definisi mengenai belanja kesehatan juga dikemukakan oleh (Todaro & Smith, 2003) yang mengatakan bahwa belanja pada sektor anggaran kesehatan adalah pengeluaran pemerintah  yang  di  keluarkan  untuk  memenuhi  salah  satu  hak  dasar  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan  berupa  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  merupakan  prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.
Pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  menurut  (Astri  et  al.,  2013)  dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Sebab sektor kesehatan tidak bertumpu pada swasta terlebih pasar, melainkan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah. Dalam hal  peningkatan  kesehatan  yang  baik  bagi  setiap  manusia  bisa  terwujud  melalui  alokasi pengeluaran  pemerintah  di  sektor  kesehatan.  Dengan  meningkatnya  alokasi  pengeluaran pemerintah  disektor  tersebut  maka  akan  meningkatkan  prioduktivitas  penduduk  sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.
Infrastruktur  menjadi  bagian  penting  dalam  peranannya  sebagai  modal  fisik  untuk mendukung  kelancaran  pencapaian  tujuan  pembangunan,  baik  di  sector  pendidikan, kesehatan maupun kegiatan perekonomian. Penciptaan modal manusia ( human capital ) pada sector  kesehatan  dan  pendidikan  memerlukan  sarana  infrastruktur  seperti  gedung  sekolah atau  gedung  pelatihan  pendidikan  dan  Kesehatan  (Sutrisno,  2021).  Keberadaan  sarana infrastruktur jalan maupun sarana transportasi yang memadai, dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Proses distribusi  barang  dan  jasa dari  satu daerah  menuju daerah lain  dapat  terselenggara  dengan  lancar.  Kelancaran  ini  tentunya  akan  membuat  aktivitas perekonomian  menjadi  kondusif.  (Mourmouras  &  Lee,  1999)  mengungkapkan  bahwa peningkatan  pengeluaran  infrastruktur  mempunyai  kecenderungan  untuk  mendorong terjadinya  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian,  ketiga  aspek  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas,  yakni  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  secara  bersama‐sama mempunyai peranan vital dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, tidak terkecuali pembangunan modal manusia (Todaro dan Smith, 2003).
Tujuan  sekaligus  manfaat  yang  dapat  dirasakan  dari  belanja  pemerintah  pada  sektor perumahan  dan  fasilitas  umum  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bappenas  (2003)  adalah ketersediaan  infrastruktur,  seperti  jalan,  pelabuhan,  bandara,  sistem  penyediaan  tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan social overhead  capital ,  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat  dengan  tingkat  perkembangan wilayah,  yang  antara  lain  dicirikan  oleh  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kenyataan  bahwa  daerah  yang  mempunyai kelengkapan  sistem  infrastruktur  yang  lebih  baik,  mempunyai  tingkat  laju  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa penyediaan  infrastruktur merupakan  faktor kunci dalam  mendukung pembangunan nasional.
Dalam  Booklet  IPM  Metode  Baru  BPS  (2014)  menjelaskan  bahwa  IPM  merupakan ukuran  capaian  pembangunan  berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas  hidup.  IPM dihitung  berdasarkan  data  yang  dapat  menggambarkan  keempat  komponen,  yaitu  angka harapan hidup yang mengukur pencapaian dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata  – rata lamanya  bersekolah  yang  mengukur pencapaian dalam  bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata –  rata  besarnya  pengeluaran  per  kapita  sebagai  pendekatan  pendapatan  yang  mengukur pencapaian dalam bidang pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  merupakan  pengukuran  perbandingan  dari  harapan  hidup,  pendidikan,  dan  standar hidup yang digunakan oleh semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek  kualitas  dari  pembangunan  dan  untuk  mengklasifikasikan  apakah  sebuah  negara termasuk  negara  maju,  negara  berkembang,  atau  negara  terbelakang  dan  juga  untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).
Di  dalam  PGSP  (2012:2),  dijelaskan  mengenai  penggunaan  konsep  pembangunan manusia.  Salah  satu  sasaran  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) 2005-2025  adalah  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  mencapai  sasaran tersebut,  dibutuhkan  indikator  yang  dapat  mengkaji  kemajuan  atau  progres  pembanguan daerah. Salah satu alternatif untuk mengukur kinerja pembanguan suatu Negara atau daerah adalah  dengan  menggunakan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human Development Index (HDI).
Indeks  Pembangunan  Manusia  didasarkan  pada  tiga  tujuan  atau  produk  akhir pembangunan yaitu masa hidup, pengetahuan, dan standar kehidupan. Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu:
a. Angka harapan hidup untuk mengukur capaian di bidang kesehatan.
b. Angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah  untuk  mengukur  capaian  di  bidang pendidikan.
c. Standar  kehidupan  yang  layak,  yang  diindikasikan  dengan  logaritma  normal  dari produk domestik bruto perkapita penduduk dalam paritas daya beli.
d. Secara  khusus  indeks  ini  merupakan  agregasi  dari  angka  melek  huruf  dan  lama sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), serta tingkat konsumsi perkapita. Untuk itu, IPM tidak hanya berguna untuk menetapkan prioritas agenda program pembangunan daerah  namun  juga  sebagai  alat  ukur  dampak  pembangunan  terhadap  kualitas pembangunan  manusia.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  penggunan  konsep pembangunan manusia dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar  kemajuan  pembangunan  di  bidang  kesejahteraan  manusia  (penduduk)  dalam berbagai dimensi (PGSP, 2012:2).

## 2.1. Kerangka Pikir
Dalam  penulisan  ini,  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  indeks  pembangunan manusia  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  besarnya  belanja  pemerintah  dalam  hal  ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur yang diyakini berpengaruh
BELANJA PENDIDIKAN,
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA … Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari
terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel-variabel dengan pembangunan manusia, dapat dilihat pada skema berikut:

## Gambar 1. Kerangka Penelitian

## 2.2. Hipotesis Penelitian
H1  =  belanja  pemerintah  pada  sektor  pendidikan  berpengaruh  terhadap  indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi selatan
H2  =  belanja  pemerintah  pada  sektor  kesehatan  berpengaruh  terhadap  indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi selatan
H3  =  belanja  pemerintah  pada  sektor  infrastruktur  berpengaruh  terhadap  indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.
Artinya  jika  belanja pemerintah pada  sektor pendidikan, sektor kesahatan, dan sektor infrastruktur meningkat, maka  indeks pembangunan  manusia di provinsi Sulawesi selatan juga akan meningkat

## 2.3. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana  pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja  Kesehatan,  dan  Infrastruktur  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  tahun  anggaran  2013- 2022 ( data time series ).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif.  Jenis  penelitian kuantitatif  merupakan  data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis  menggunakan statistik  (Sugiyono,  2017).  Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Infrastruktur Indeks Pembangunan Manusia
tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi (Sugiyono, 2017).
Penelitian ini menggunkanan data sekunder dari BPS  Provinsi Sulawesi Selatan yaitu data  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  diakses  melalui  website  resmi https://sulsel.bps.go.id/  dan  data  belanja  pemerintah  dari  Kanwil  DJPb  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda.  Regresi linear  berganda  merupakan  model  regresi  yang  melibatkan  lebih  dari  satu  variabel independen  untuk  mengetahui  bagaimana  dan  seberapa  besar  pengaruh  antara  Belanja Kesehatan  (Variabel  independen  X1),  Belanja  Pendidikan  (Variabel  independen  X2)  dan Belanja  Infrastruktur  (Variabel  independen  X3)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (Variabel dependen Y) baik secara simultan ataupun secara parsial. Analisis regresi linear berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  arah  dan  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = c + ꞵ 1 𝑋 1 + ꞵ 2 𝑋 2+ ꞵ 3 𝑋 3 + ei
Keterangan: Y = Indeks Pembangunan Manusia c = Konstanta ꞵ 1- ꞵ 2 = koefisien regresi ꞵ 1 𝑋 1 = Belanja Kesehatan ꞵ 2 𝑋 2 = Belanja Pendidikan ꞵ 3 𝑋 3 = Belanja Infrastruktur ei = error term

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  landasan  teori,  bahwa  beberapa  penelitian menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan  belanja  sektoral  pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM.

## Tabel 1. Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Infrastruktur dan IPM
Tahun 2013 -2022 Tahun Y X1 X2 X3 IPM Belanja Kesehatan Belanja Pendidikan Belanja Infrastruktur 2013 67,92 361,25 3.417,88 1.282,63 2014 68,49 457,82 3.852,36 952,84 2015 69,15 1.052,64 4.648,59 790,29 2016 69,76 1.225,89 4.666,18 708,46 2017 70,34 1.218,01 4.149,48 589,24 2018 70,9 1.374,26 4.368,77 756,05 2019 71,66 1.434,01 4.805,17 606,77
BELANJA PENDIDIKAN,
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA … Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari
2020 71,93 1.524,50 4.391,21 593,95 2021 72,24 1.256,86 4.182,42 938,91 2022 72,82 1.625,76 4.495,78 674,1
Sumber : BPS Provinsi Sulawei Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
(diolah) (dalam miliar)

## Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  software  statistik  eviews  10, diperoleh output sebagai berikut:
0 1 2 3 4 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Series: Residuals Sample 2013 2022 Observations 10 Mean 7.26e-15 Median -0.182087 Maximum 0.800663 Minimum -0.647431 Std. Dev. 0.557417 Skewness 0.367469 Kurtosis 1.507251 Jarque-Bera 1.153514 Probability 0.561717

## Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  uji  normalitas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Signifikansi  yang  diperoleh adalah sebesar 0,561717. Suatu model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi  lebih  besar dari α = 0,05,  maka dapat diketahui  bahwa 0,561717 > 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang akan diuji memiliki variabel residu yang berdistribusi  normal.  Dengan  demikian  dari  hasil  uji  normalitas  tersebut  menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik normalitas.

## 2) Uji Autokorelasi
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  software  statistik  eviews  10, dengan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.135339 Prob. F(2,4) 0.8773 Obs*R-squared 0.633808      Prob. Chi-Square(2) 0.7284
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Signifikansi  yang diperoleh  adalah  sebesar  0,7284.  Suatu  model  regresi  dapat  dikatakan  tidak  terjadi
autokorelasi  jika  nilai signifikansi  lebih  besar dari α = 0,05, maka dapat diketahui bahwa 0,7285 > 0,05 hal ini menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai α, berarti dapat diketahui bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.
3) Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  software  statistik  eviews  10, diperoleh output sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.613753 Prob. F(3,6) 0.6307 Obs*R-squared 2.348168      Prob. Chi-Square(3) 0.5034 Scaled explained SS  0.214400      Prob. Chi-Square(3) 0.9752
Berdasarkan  hasil uji Heteroskedastisitas pada  model dengan  menggunakan  Breusch- Pagan-Godfrey  menunjukkan  bahwa  nilai  probability  chi-square  sebesar  0,9752  >  0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terjadinya masalah Heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

## 4) Uji Multikoleniaritas
Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas X1 X2 X3 Y X1 1.000000 0.787693 -0.833215 0.897444 X2 0.787693 1.000000 -0.806209 0.549248 X3 -0.833215 -0.806209 1.000000 -0.619888 Y 0.897444 0.549248 -0.619888 1.000000
Dari  uji  asumsi  klasik  diatas,  data  pengamatan  (IPM,  Belanja  Kesehatan,  Belanja Pendidikan dan Belanja Infrastruktur) terbebas dari masalah asumsi klasik sehingga model regresi dapat di terima.  Persamaan yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut:
Y =68,05940 + (-0,001237 𝑋 1) + 0,005345 𝑋 2+ 0,002043 𝑋 3 + ei
BELANJA PENDIDIKAN,

## KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA …
Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari

## Tabel 5. Hasil Uji t
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Date: 06/29/23   Time: 15:59 Sample: 2013 2022
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 68.05940 5.181850 13.13419 0.0000 X1 -0.001237 0.000983 -1.258520 0.2550 X2 0.005345 0.001034 5.168743 0.0021 X3 0.002043 0.002109 0.968671 0.3701 R-squared 0.888359      Mean dependent var 70.52100 Adjusted R-squared 0.832538 S.D. dependent var 1.668276 S.E. of regression 0.682694      Akaike info criterion 2.363634 Sum squared resid 2.796426 Schwarz criterion 2.484668 Log likelihood -7.818171      Hannan-Quinn criter. 2.230860 F-statistic 15.91450      Durbin-Watson stat 2.214913 Prob(F-statistic) 0.002913 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/29/23   Time: 21:06 Sample: 2013 2022 Included ggtgt observations: 10 Variable Coeff icient Std. Error t- Statistic Prob . C 68.05 940 5.1818 50 13.134 19 0.00 00 X1 0.005 345 0.0010 34 5.1687 43 0.00 21 X2 - 0.001237 0.0009 83 - 1.258520 0.25 50 X3 0.002 043 0.0021 09 0.9686 71 0.37 01 R-squared 0.888 359 Mean dependent var 70.5 2100 Adjusted R- squared 0.832 538 S.D. dependent var 1.66 8276 S.E. of regression 0.682 694 Akaike info criterion 2.36 3634 Sum squared resid 2.796 426 Schwarz criterion 2.48 4668 Log likelihood - 7.818171 Hannan-Quinn criter. 2.23 0860 F-statistic 15.91 450 Durbin-Watson stat 2.21 4913 Prob(F-statistic) 0.002 913 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/29/23   Time: 21:06 Sample: 2013 2022 Included observations: 10 Variable Coeff icient Std. Error t- Statistic Prob . C 68.05 940 5.1818 50 13.134 19 0.00 00 X1 0.005 345 0.0010 34 5.1687 43 0.00 21 X2 - 0.001237 0.0009 83 - 1.258520 0.25 50 X3 0.002 043 0.0021 09 0.9686 71 0.37 01 R-squared 0.888 359 Mean dependent var 70.5 2100 Adjusted R- squared 0.832 538 S.D. dependent var 1.66 8276 S.E. of regression 0.682 694 Akaike info criterion 2.36 3634 Sum squared resid 2.796 426 Schwarz criterion 2.48 4668 Log likelihood - 7.818171 Hannan-Quinn criter. 2.23 0860 F-statistic 15.91 450 Durbin-Watson stat 2.21 4913 Prob(F-statistic) 0.002 913
Jika dilihat melihat hasil Uji t secara parsial atau sebagian dengan ketentuan nilai Prob.< 0,05, maka variable X1 (Belanja Kesehatan) dan variable X3 (Belanja Infrastruktur) tidak berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan IPM di Sulawesi Selatan hany variable yang berpengaruh terhadap IPM. Kemudian jika dilihat dari Uji F simulatan atau bersama- sama  dengan  ketentuan  Prob(F-statistic)  <0,05,  maka  ketiga  variable  yaitu  belanja kesehatan,  belanja  pendidikan  dan  belanja  infrastruktur  berpengaruh  terhadap  IPM  di Sulawesi Selatan.
Dari  hasil  persamaan,  konstanta  sebesar  68,05940  berarti  jika  variable  X1  (Belanja Kesehatan)  variable  X2  (Belanja  Pendidikan)  dan  variable  X3  (Belanja  Infrastruktur) nilainya adalah 0, maka IPM si Sulawesi Selatan berada di angka (Y) 68,05940. Koefisien regresi  variabel  variable  X1  (Belanja  Kesehatan)  sebesar  -0,001237  artinya  jika  variabel independen lain nilainya tetap dan belanja kesehatan mengalami kenaikan Rp1 miliar, maka angka  IPM  (Y)  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,001237  ceteris  paribus.  Koefisien regresi variable X2 (Belanja Pendidikan) sebesar 0,005345, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan belanja pendidikan mengalami kenaikan Rp1 miliar, maka angka IPM (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,005345  ceteris  paribus.  Dan  variable selanjutnya, Koefisien regresi variable X3 (Belanja Infrastruktur) sebesar 0,002043, artinya jika variabel  independen  lain  nilainya tetap dan belanja  infrastruktur mengalami kenaikan Rp1  miliar,  maka  angka  IPM  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,002043  ceteris paribus.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh realisasi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu belanja pendidikan,  belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2022. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilaksanakan,  maka  diperoleh  simpulan  bahwa  variable  belanja  pemerintah  di  bidang pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  secara  parsial  dari  ketiga  variable  tersebut  hanya belanja  pendidikan  yang  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Di  sisi  lain  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja pemerintah  pada  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan,  dan  infrastruktur  berpengaruh signifikan  secara  simultan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  belanja  pemerintah  terhadap  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat  Sulsel  yang  tercermin  pada  peningkatan  angka  IPM,  maka  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian.  Belanja  kesehatan,  belanja  pendidikan  dan belanja infrastruktur merupakan belanja mandatory, sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan  porsi  alokasi  pada  kedua  fungsi  tersebut.  Kemudian  opsi  selanjutnya  yaitu meningkatkan kualitas belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur yang berhubungan langsung dengan peningkatan IPM.  Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda perlu  meningkatkan  kolaborasi  dengan  pemerintah  daerah  sehingga  terjadi  keselarasan intervensi fiskal yang berdampak langsung pada peningkatan angka IPM.

## DAFTAR PUSTAKA
.
Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada  sektor  pendidikan  dan  kesehata  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB) , 1 (1), 77–102. Dwi  Atmanti,  H.  (2005).  Investasi  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) , 2 (Nomor 1), 30–39. Ghozali,  I.  (2011). Multivariate  Analysis  Application  With  SPSS  Program .  Diponegoro University Publishing Agency.
Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH  terhadap  IPM  di  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan  Kedu  Tahun  2012-2016. DINAMIC: Directory Journal of Economic , 1 (1), 100–113.
Mourmouras,  I.  A.,  &  Lee,  J.  E.  (1999).  Government  spending  on  infrastructure  in  an endogenous growth  model with  finite  horizons. Journal  of Economics and Business , 51 (5), 395–407.
PGSP. (2012). KEPUTUSAN  MENTERI  PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/01/2012  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Strategis Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Program  Provincial  Governance  Strengthening Programme (PGSP) .
Sembiring,  L.  J.  (2017).  Sri  Mulyani:  Setiap  Rupiah  dalam  APBN  Ini  Amanat  Rakyat.
Okezone . https://economy.okezone.com/read/2017/09/14/20/1775912/sri-mulyani- setiap-rupiah-dalam-apbn-ini-amanat-rakyat
BELANJA PENDIDIKAN,
BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA … Tomi Hartanto, Jemmy Idrus, Virniasari
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Sutrisno. (2021). Improvement Of Human Resources Competence With Academic Quality Policy  In  The  Economic  Sector  Of  Higher  Education  Providers  In  East  Java. Transformational  Language,  Literature,  and  Technology  Overview  in  Learning (TRANSTOOL) , 1 (1), 19–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transtool.v1i1.104
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2003).  Economic  Development,  eight  edition. England: Pearson Education Limited .

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).