## Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 172 – 177 Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon
(Studi analisis Bank BSI KCP Plered I)
Gama Pratama 1 , Ahmad Munajim 2 , Toto Sukarnoto 3 , Barnawi 4 , Dapiah 5 , Paturohman 6
IAI Bunga Bangsa Cirebon
gamapratama0@gmail.com 1 , toto4sukarnoto@gmail.com 3
Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

## Abstrak
Bank syariah merupakan bank yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah atau prinsip hukum islam . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui peranan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung peningktan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten cirebon. Penelitian ini  dilaksanakan  di  kabpaten  cirebon  yang  berlangsung  4  bulan  mulai  dari  Maret  sampai  Juni  2022. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan salah satunya dengan wawancara langsung mengenai judul penelitian dan rumusan masalah. Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I berperan dalam perkembangan Usaha Kecil dan  Menengah  untuk  masyarakat.  Dengan  adanya  pemberian  modal  yang  dilakukan,  dapat  sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan Usaha  Kecil  dan  Menengah,  namun  Bank  Syariah  mempunyai  kelemahan  dan  mempunyai  kendala dalam  mengembangkan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  seperti  masalah  permodalan,  Sumber  Daya Manusia, serta kebijakan pemerintah yang lamban membuat aturan yang baku untuk kepentingan bank syariah
Kata kunci: Peran Bank Syariah Indonesia, Peningkatan Kesejahteraan, UMKM

## Abstract
Islamic  banks  are  banks that  carry out  business activities  based  on  sharia  principles  or  Islamic  legal principles.  This  study  uses  a  qualitative  method,  which  aims  to  determine  the  role  of  Bank  Syariah Indonesia  Tbk  KCP  Plered  I  in  providing  financing  to  support  the  welfare  of  Small  and  Medium Enterprises (SMEs) in Cirebon district. This research was carried out in Cirebon Regency which lasted 4  months  from  March  to  June  2022.  One  of  the  data  collection  techniques  carried  out  was  direct interviews regarding the research title and problem formulation. From this study, the authors analyzed the data, so it can be seen that Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered I plays a role in the development of Small and Medium Enterprises for the community. With the provision of capital, it can really help the community to develop their business and be able to reduce poverty as well as help increase income and open up opportunities for people who want to start a business. Although Islamic banks have various advantages  and  advantages  in  developing  Small  and  Medium  Enterprises,  Islamic  Banks  have weaknesses and have obstacles in developing Small and Medium Enterprises such as capital problems,
Human Resources, and government policies that are slow to make standard rules for the benefit of banks. sharia
Keywords: The Role of Indonesian Islamic Banks, Welfare Improvement, SME

## Copyright © 2022  Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Bank  memainkan  peran  yang  sangat  penting  baik  dalam  masyarakat  maupun pembangunan. Bank tidak hanya berperan penting sebagai sumber pinjaman investasi, tetapi juga berperan penting dalam siklus bisnis perekonomian secara keseluruhan. Saat ini, ada dua jenis bank di Indonesia: bank konvensional dan bank syariah.
Perbedaan keduanya terletak pada prinsip yang berlaku dalam pengoperasiannya. Bank tradisional  menggunakan  sistem  suku  bunga  yang  oleh  lembaga  keuangan  Islam  dianggap sebagai  sistem  riba  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Syariah.  Lembaga  keuangan  syariah menggunakan  sistem  yang  tidak  memasukkan  komponen  riba,  salah  satunya  adalah penggunaan bagi hasil (profit and loss sharing).
UU No. 21 Tahun Tahun 2008 Bank Umum Syariah berperan besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan akad menurut Syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Penerimaan penitipan aset, praktik seperti UU No 10  Tahun  1988,  yang  memungkinkan  bank  untuk  mengoperasikan  sistem  perbankan  ganda (dual  banking  system),  yaitu  sistem  tradisional  dan  syariah.  Sejak  saat  itu,  bank  tradisional mulai menerapkan sistem Syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Masyarakat juga dapat  memilih  produk perbankan yang akan digunakan. Sebagian masyarakat,  terutama yang  menghindari  sistem  riba,  mulai  mengalihkan  dananya  ke  bank  syariah.  Bank  syariah menawarkan produk perbankan yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan pedagang. Salah satu sistem yang digunakan oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil.
Umumnya,  bank  syariah  disebut  bank  tanpa  bunga  yakni  lembaga  keuangan  dan perbankan,  kegiatan  dan  produk  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  syariat  islam.  Artinya, kegiatan utama bank syariah yakni menyediakan pembiayaan untuk layanan lain, pembayaran dan  mata  uang  yang  beredar,  yang  kegiatannya  mengacu  pada  prinsip  hukum  Islam.  Di kabupaten cirebon BSI sudah membiayai sekitar 1.004 UMKM, seperti barang harian, pakaian, warung  makan,  bengkel,  dan  sebagainya.  Dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  BSI  Cabang Plered  I  bagian  marketing,  bahwa  dari  1.004  nasabah  yang  menerima  pembiayaan  di  Bank Syariah Indonsia Cabang Plered I, hampir 70% nasabah mengalami kemajuan sesuai observasi pihak  bank,  serta  informasi  yang  didapat  dari  penjualan  atau  pendapatan  nasabah,  terus meningkat setiap bulan.
Tapi pada sejumlah perusahaan yang nasabahnya berkembang, ada pula yang biasa saja dan tidak menemukan kemajuan. Bank terus berupaya memberi layanan bagi nasabah yang ada pada  bisnis  nasabah.  BSI  punya  peran  vital  dalam  menstimulasi  kemajuan  UMKM  yang membutuhkan dana memberi layanan bagi nasabah yang ada pada bisnis nasabah. BSI punya peran vital dalam menstimulasi kemajuan UMKM yang membutuhkan dana pada BSI memberi solusi  kepada  nasabah  yang  usahanya  tidak  berkembang,  yakni  mengidentifikasi  duduk masalahnya,  apakah  terjadi  pada  aspek  manajemen,  pemasaran,  produksi,  atau  keuangan. Setelah diketahui sebabnya, maka bank akan memberi solusi sesuai penyebabnya.
Oleh sebab fenomena tersebut maka peneliti tertarik dalam meneliti sajauh mana Peran Bank  Syariah  Indonesia  Dalam  Memberikan  Pembiayaan  Untuk  Mendukung  Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon  (Studi analisis Bank BSI KCP Plered I), dengan masalah-masalah yang muncul yaitu;
1. Bagaimana pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana peranan Bank Syariah Indoneia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Cirebon?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan kerap memakai analisis. Dalam  metode  ini  lebih  menampakkan  proses  dan  makna.  Landasan  teori  dipakai  guna memandu fokus penelitian agar sesuai dengan fakta di lapangan.
Penelitian ini memakai pendekatan hukum dan kasus, yakni metode atau cara memahami suatu objek/kejadian sesuai logika atau konstruksi pikir, kerangka dasar atau wawasan. Sedang pendekatan  kasus  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  berupaya membangun argumentasi hukum dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang pendekatan deksriptif, dipakai angket atau kuesioner dalam mengelola data, lalu data tersebut dideskripsikan.
Penelitian  berlokasi  di  Kabupatem  Cirebon,  dan  objek  penelitian  yakni  Bank  Syariah Indonesia Cabang Plered I dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon yang memakai produk perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon?
Bank  Syariah  Indonesia  sebagai  salah  satu  bank  yang  membantu  perkembangan UMKM  lewat  pendanaan  di  daerah  Plered.  Menurut  Syamsurya  selaku  Pawning  Sales Officer bahwa selama usaha tersebut memenuhi standar dan tidak menyalahi syariat Islam, maka  pelaku  UMKM  berhak  diberikan  pendanaan.  Adapun  sektor  pembiayaan  yang diberikan berupa ATK, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain
Lalu  dalam  proses  penyediaan  sumber  keuangan  untuk  nasabah,  bank  menelaah aktivitas laporan, laba bersih selama 3 bulan terakhir untuk mengevaluasi nasabah bank guna pemenuhan kebutuhan bisnis.
Akad  yang  diterapkan  BSI  KCP  Plered  I  yakni  akad  mudharabah,  hal  mana  bank (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah (mudharib). Berdasarkan PSAK  105,  “Mudharabah  adalah  perjanjian  kerjasama  bisnis  antara  dua  pihak,  pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semua dana dan pihak kedua (pengelola dana) adalah pengelola  dan  perusahaan.  Mereka  menang  dengan  akad  bersama,  tetapi  hanya  pengelola dana yang menanggung kerugian.Rivai (2012: 299) juga menyatakan: Transaksi ditentukan oleh Shahibul Maal. Bagi hasil adalah akad, akan dibagikan berdasarkan kesepakatan awal, tetapi  pemilik  modal  akan  bertanggung  jawab  untuk  setiap  kerugian  dan  pengelola  akan bertanggung jawab jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola. Menurut Syafaruddin (2013: 136), adalah tanggung jawab pihak-pihak terkait jika mereka dibawa menyeberangi laut  ke  lembah  yang  berbahaya  atau  disumbangkan  untuk  ternak  jika  terjadi  pelanggaran terhadap Ordonansi. Selain syarat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengizinkannya”.(Rachman & Putri, 2019).
BSI KCP Plered memberikan dana sepenuhnya yang mereka butuhkan dan nasabah wajib  mengembalikan  dana  yang  diberikan  ke  bank  setiap  bulan  dalam  jangka  waktu
tertentu, dengan rincian untuk usaha mikro dan kecil, dari Rp 1 juta - Rp 150 juta, dan untuk usaha kecil dan menengah Rp 150 juta - Rp 1 miliar
Tantangan  industri  perbankan  syariah  pada  tahun-tahun  mendatang  yang  akan  kita hadapi  ini  juga  tidak  ringan  dan  mudah,  dimana  lingkungan  ekonomi  global  belum menunjukan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  memperbaiki  postur  fiskal  dan  kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas  pemerintah lainnya. Selain  itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, dimana hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat  Indonesia  selama  ini  yang  cukup  baik,  selain  menaiknya competitive advantage Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya. Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika  ekonomi  global  dan  domestik  ini  serta  mengambil  peran  yang  lebih  besar dalampembangunan nasional.
2. Bagaimana peranan Bank Syariah Indoneia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Cirebon? Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian  nasional  maka  penting  untukdilakukan  penyusunan  arah  kebijakan  dan pengembangan  perbankan  syariah,  sebagai  referensi  bagi  industri  dan  para  pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi  bersama  pengembangan  perbankan  syariah  nasional.  Arah  pengembangan  perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015- 2019  dan  menyajikan  isu-isu  strategis  atau  permasalahan  fundamental  yang  masih  terjadi dalam  industri  perbankan  syariah,  serta  arah  kebijakan  maupun  program  kegiatan  yang menunjang  pencapaian  arah  kebijakan  dan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan dalam  rangka  membangun  industri  perbankan  syariah  yang  dapat  memberikan  kontribusi signifikan  bagi  perekonomian  nasional  yang  dilandasi  oleh  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.
Penyusunan  Roadmap  Perbankan  Syariah  ini  juga  mempertimbangkan  karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan  bank  syariah  yang  didorong  oleh  keinginan  tersedianya  jasa  keuangan  yang sesuai  prinsip  syariah  dengan  mewujudkan  sistem  perbankan  yang  terhindar  dari  praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian ( maysir ) dan ketidakpastian ( gharar ) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah ( haram ). Selain itu, perkembangan  perbankan  syariah  juga  didorong  oleh  keinginan  untuk  menata  aktivitas ekonomi  dan  keuangan  sesuai  dengan  tuntunan  syariah,  serta  sebagai  respon  terhadap fenomena  krisis  yang  dipicu  oleh  perilaku  buruk  dalam  berekonomi  yang  mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara  esensial  ada  pada  ajaran  agama-agama  lainnya.  Prinsip  syariah  dalam  berekonomi juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  lingkungan,  agar  tidak  menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.
UMKM dalam perekonomian Indonesia memegang peranan vital dalam meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di seluruh tanah air, menampung struktur ekonomi yang buruk, dan kontribusi potensial untuk PDB. Olehnya itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus turut andil dalam pengembangan industri agar berkembang lebih baik. Dalam semua kekacauan ini, situasi politik dan ekonomi Indonesia memperlihatkan.
176| Peran  Bank  Syariah  Indonesia  Dalam  Memberikan  Pembiayaan  Untuk  Mendukung Peningkatan  Kesejahteraan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Cirebon    (Studi analisis Bank BSI KCP Plered I),
Hasil  yang  menggembirakan.  Tidak  hanya  untuk  membuka  pasar,  tapi  juga  untuk menyediakan  tempat  bagi  indikator  ekonomi.  UMKM  memainkan  peran  vital  dalam memajukan  perekonomian  Indonesia.  Selain  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi, menjaga  stabilitas  ekonomi,  dan  menyerap  tenaga  kerja,  UMKM  juga  memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan nasional. Olehnya itu, UMKM memegang peranan  vital  dalam  perkembangan  bisnis  Indonesia.  Menekankan  pada  pengembangan UMKM  harus  dipadukan  dengan  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan. Melihat  kembali  krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1998,  terbukti  kekuatan  Bank Syariah  dan  UMKM  Indonesia,  maka  bank  syariah  dan  UMKM  harus  selalu  bersinergi membangun ekonomi kerakyatan.
Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia punya masalah dengan pendanaan atau permodalan. Pelaku usaha tentu membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Disinilah bank  syariah  menyediakan  dana  dengan  memakai  produk  perbankan  syariah  yang  cocok untuk  UMKM  tersebut.  Karena  selama  ini  pelaku  komersial  kesulitan  dalam  pendanaan, sehingga  kemunculan  Bank  Syariah  diharapkan  bisa  membantu  perkembangan  usaha masyarakat.
Perbankan  syariah  mempunyai  peranan  strategis  dalam  meningkatkan  usaha  Usaha Kecil  dan  Menengah  terutama  dalam  masalah  pendanaan  dan  supporting  dalam  kegiatan pendampingan teknis  dan non teknis. UMKM sebagai  bagian yang tidak  terpisahkan dari pelaku  usaha  dan  sudah  berperan  cukup  besar  dalam  menciptakan  lapangan  kerja  di Indonesia.  Olehnya  itu,  masyarakat  membutuhkan  keberadaan  UMKM,  terutama  yang punya kemampuan ekonomi rendah dan menengah serta keterampilan yang terbatas, sebagai sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengembangkan  potensi  atau keterampilannya.
Mekanisme  pembiayaan  maksudnya  adalah  Metode  yang  harus  dilalui  sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan
BSI  KCP  Plered  memakai  prosedur  alokasi  pembiayaan  yang  berlaku  seperti  bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah yakni  dana yang ditanamkan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk kegiatan usaha tertentu. Dengan memakai metode bagi hasil (gross margin). Setiap pemohon yang mengajukan pembiayaan mudharabah  harus  diajukan  secara  tertulis  dengan  mengisi  formulir  yang  disediakan  oleh Bank  Syariah  Indonesia  dan  mengisi  data-data  yang  diperlukan  dalam  persyaratan permohonan pembiayaan.
Dalam  pembiayaan  mudharabah  ini,  pembiayaan  macet  jarang  terjadi  sebab  bank sudah  punya  alat  analisis  pembiayaan  untuk  mengukur  apakah  UMKM  sudah  mendapat pembiayaan. Karena bank pertama-tama berusaha menyeleksi dan mengalokasikan dana ke departemen-departemen  yang  potensial  agar  dana  masyarakat  yang  berwenang  bisa berkembang  lebih  baik.  Setiap  permintaan  pembiayaan  akan  dianalisa  oleh  para  analis. Selain itu meminimalkan risiko, tingkat pengembalian pembiayaan bisa memberikan hasil dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi  kedua belah pihak. Pembiayaan Mudharabah BSI  KCP  Plered  dimulai  dari  proses  pengajuan  pembiayaan  Mudharabah,  ciri  dan mekanisme  pembiayaan  Mudharabah,  dan  penerapan  sistem  bagi  hasil  itu  sendiri  sesuai Fatwa  No.07/-DSNMUI/  IV/2000.  Di  bank  syariah  sudah  ada  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS).  DPS  selalu  mengawasi  jalannya  perbankan  syariah,  minimal  sebulan  sekali  DPS melaporkan bahwa bank-bank yang diawasinya sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Berlisensi  dari Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). Tapi  dari perspektif  BSI KCP  Plered, pembiayaan mudharabah dibatasi oleh bank sebab semua dana ditanggung oleh bank.
Berdasarkan  hal  ini  membuktikan  bahwa  penerapan  sistem  bagi  hasil  pada  Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/-
DSN-MUI/IV/2000  dan  sesuai  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  yang  menjadi  landasan operasional  perbankan  syariah,  khususnya  terkait  dengan  bagi  hasil  pada  pembiayaan mudharabah. Hingga saat ini ada 150 jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan pembiayaan  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  KCP  Plered.  Namun,  untuk  data  yang  lebih spesifik  pihak  Bank  tidak  bisa  memberikan  dikarenakan  data  nasabah  tersebut  bersifat rahasia. Meski rencana BSI KCP Plered sangat baik, Tapi bank masih menghadapi sejumlah kendala.  Perlu  dicatat  bahwa  pemahaman  masyarakat  perihal  kegiatan  perbankan  syariah masih terbatas, dan informasi terkait hukum perbankan menyebabkan banyak orang salah memahami kegiatan syariah.

## KESIMPULAN
Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan UMKM lewat pendanaan di daerah Plered. Menurut Dalam penyediaan sumber keuangan untuk nasabah bank,  menganalisis  laporan  keuangan,  laba  bersih  selama  3  bulan  terakhir  guna  memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk kontrak ini, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Plered memakai akad mudharabah,  dimana  Bank  (Shahibul  Maal)  memberi  sejumlah  modal  kepada  nasabah  atau pengelola  usaha  (Mudharib).  Nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diberikan  ke  bank setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian  Indonesia  punya  peran  yang  sangat  vital  dalam  peningkatan  persaingan ekonomi. Peranan ini yakni Sektor Usaha Kecil dan Menengah yang bisa menyerap tenaga kerja dalam  porsi  besar  skala  nasional,  menyokong  kontribusi  masyarakat  miskin  dalam  struktur ekonomi,  serta  memberi  sumbangsih  pada  PDB.  Olehnya  itu,  pemerintah  dan  pihak  terkait lainnya harus turut andil pada sektor ini agar tumbuh lebih baik. Perbankan syariah punya peran strategis dalam peningkatan UMKM, utamanya soal pendanaan dan sokongan pada aktivitas pendampingan teknis dan non teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdaliah, & Ikhsan, A. E. (2018). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor,  Dan  Ukuran  Bank  Terhadap  Jumlah  Deposito  Mudharabah  Pada  Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (4), 538–551. Benjamin,  W.  (2019). Determinan  Tingkat  Bagi  Hasil  Deposito  Mudharabah  Perbankan Syariah Di Indonesia . 3 (12), 1–9.
Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat  Pamulang  Barat  Dalam  Menghindari  Riba  Melalui  Sosialisasi  Perbankan Syariah. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat , September 2019 , 1–9.
Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. Https://Doi.Org/10.21831/Hum.V21i1.38075
Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. Ecobankers: Journal Of Economy And Banking , 2 (2), 101- 114.
Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. Jurnal Ilmu Pendidikan , 74–79. Hafizd Jefik Zulfikar. (2021). Peran Bank Syariah Mandiri ( Bsm ). Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 5 (December 2020), 139–140.
Hidayati, F., & Pratama, G. (2022). Penggunaan Bahasa Dan Etika Dalam Dunia Perbankan Di Bank Syariah Indonesia. Ecobankers: Journal Of Economy And Banking , 3 (1), 43-49. Riyani,  A.,  Pratama,  G.,  &  Surahman,  S.  (2022).  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. Ecobankers: Journal Of Economy And Banking , 3 (1), 1-7.