## PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Pajrina Rizki 1 , Dianwicaksih Arieftiara 2 , Masripah 3
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: pajrina.rizki@upnvj.ac.id,dianwicaksih@upnvj.ac.id , masripah@upnvj.ac.id
Artikelinfo Artikel history: Diterima : 12 Agustus 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 11 September 2021 Diajukan : 20 September 2021
Kata Kunci: Karakteristik eksekutif; kepemilikan institusional; komisaris independen; tax avoidance.

## Abstrak:
Pajak menjadi unsur penting dalam menopang penerimaan negara dalam  membiayai  berbagai  keperluan  dalam  bentuk  belanja,  baik belanja  rutin  atau  pembangunan  yang  digunakan  untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah selalu berusaha dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, namun pada upayanya tidak sedikit rintangan pemerintah. Rintangan pemerintah  dalam  upaya  mengoptimalisasi  penerimaan  sektor pajak  ini  diantaranya  perlawanan  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  karakteristik  eksekutif  dan kepemilikan intitusional terhadap tax avoidance dengan corporate governance yang  diproksikan  dengan  komisaris  independen sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini berupa perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode 2015-2018,  dengan  total  sampel  sebanyak  127  perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data panel.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji  asumsi klasik,  uji  pemilihan  estimasi  data  panel,  uji  regresi  linear berganda,  dan  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  signifikansi  5% dan  10%.  Hasil  dari  penelitian  ini  diperoleh  bahwa:  karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dimana pihak eksekutif  yang  memiliki  karakter risk  taker ataupun risk averse tidak mempengaruhi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh  terhadap tax  avoidance, besar  atau  kecilnya kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan  tidak  mempengaruhi perusahaan  untuk  melakukan  tindakan tax  avoidance. dan komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance.

## Abstract:
Taxes  are  an  important  element  in  supporting  state  revenues  in financing various needs in the form of spending, both routine and development  expenditures  that  are  used  for  the  welfare  of  the people. The government has always tried to optimize income from taxes, but in its efforts there are many obstacles to the government.

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 9 September 2021 P-ISSN:2723 - 6692 dan E-ISSN:2723 - 6595
Keywords: executive characteristics; institutional ownership;independent commissioners; tax avoidance.
The  government's  obstacles  in  optimizing  revenue  from  the  tax sector  include tax resistance.This  study aims to  analyze the effect of  executive  characteristics  and  institutional  ownership  on  tax avoidance  with  corporate  governance  as  proxied  by  independent commissioners  as  a  moderating  variable.  The  object  of  this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange  (IDX) for  the  2015-2018 period,  with a total  sample of 127  companies.  This  research  uses  quantitative  methods  using panel  data.  The  data  analysis  technique  used  is  the  classical assumption  test,  panel  data  estimation  selection  test,  multiple linear  regression  test,  and  hypothesis  testing  using  a  significance of  5%  and  10%.  The  results  of  this  study  show  that:  executive characteristics  have  no  effect  on  tax  avoidance.  Where  the executive  who  has  a  risk  taker  or  risk  averse  character  does  not affect  the  tax  avoidance  actions  taken  by  the  company. Furthermore,  institutional  ownership  has  no  effect  on  tax avoidance, the size of institutional ownership in the company does not  affect  the  company  to  take  tax  avoidance  actions.  and independent  commissioners  moderate  the  effect  of  executive characteristics on tax avoidance.
Coresponden author: Pajrina Rizki Email: pajrina.rizki@upnvj.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Sektor pajak ikut serta berkontribusi sebagai bagian dari penerimaan negara yang paling besar. Pajak diartikan sebagai suatu iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak yakni  individu  ataupun  badan  usaha.  MengikutiUndang-undang  (UU)  Nomor  28  Tahun  2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialahiuranwajib untuk negara yang terutang oleh masyarakat selaku wajib pajak,  yakni  individu  ataupun  badan  yang  sifatnya  memaksa,  dan  menyimpan  manfaat  yang tidak  dirasakan  secara  langsung.  Pajak  menjadi  unsur  penting  dalam  menopang  penerimaan negara  dalam  membiayai  berbagai  keperluan  dalam  bentuk  belanja,  baik  belanja  rutin  atau pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disisi lain, pajak juga dapat dijadikan alat  untuk  mengatur  berbagai  kebijakan  ekonomi  dan  sosial,  serta  menstabilkan  kondisi perekonomian. Pemerintah selalu berusahadalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak,  namun  pada  upayanya  tidak  sedikit  rintangan  pemerintah.Rintangan  pemerintah  dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan sektor pajak ini diantaranya penghindaran pajak.
Penghindaran pajak ialah salah satu tindakan yang secara hukum bersifat legal. Dimana, tindakan  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kelonggaran  dari  kelemahan  ketentuan  dan regulasi  perpajakan,  yang  dianggap  tidak  melanggar  hukum  yang  berlaku.  Wajib  pajak memanfaatkan tax avoidance ini guna mengurangi pengeluaran beban pajak.Penghindaran pajak
memiliki  sifat  unik,  dimana  tindakan  ini  sah-sah  saja  untuk  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  tetapi pemrintah  kurang  menyukai  perilaku  tersebut  ( Maharani &  Suardana,  2014).  Menurut  Forum Indonesia  Untuk  Transpransi  Anggaran  (FITRA)  penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu permasalahan penting di Indonesia. Dimana, diduga terdapat Rp. 110 triliun angka tax avoidance disetiap  tahun.  Angka  tersebut  didominasi  oleh  badan  usaha  yang  memiliki  besaran  persentasi yaknidelapan  puluh  persen,  dan  sisanya  merupakan  wajib  pajak  individu( Suara.com .,  2017). Suatu  perusahaan  dalam  menjalankan  usaha  atau  bisnisnya,  memiliki  keinginan  yang  hendak dicapai  yakni  memperoleh  keuntungan  yang  tinggi  dan  biaya  yang  dikeluarkan  rendah,  bentuk biaya yang kerap dihindari oleh perusahaan ialah biaya pajak ( Butje & Tjondro, 2014).
Seperti  yang  kita  ketahui  pemerintah  selalu  berupaya  untuk  membuat  target  setiap pendapatan  negara  salah  satunya  yang  berasal  dari  sektor  pajak.  Pemerintah  tentunya menginginkan  setiap  penerimaan  sesuai  atau  bahkan  melebihi  target  yang  diharapkan.  Namun dalam realitanya, pemerintah sepertinya belum bisa merealisasi hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihatdari pencapaian realisasi pendapatan sektor pajak dalam anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak sesuai dengan target, yakni:
Tabel 1. Target Pendapatan Pajak Tahun Target Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) Realisasi Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) Presentase (%) 2015 Rp. 1.294,26 Rp. 1.060,83 82% 2016 Rp. 1.355,20 Rp. 1.105,81 83% 2017 Rp. 1.283,57 Rp. 1.151,03 90% 2018 Rp. 1.424,00 Rp. 1315,51 92% Sumber:www.kemenkeu.go.id ( Kemenkeu , 2020) .
Dari tabel 1 memberikan informasi bahwa memang persentase realisasi penerimaan pajak untuk setiap tahunnya selalu meningkat.Namun, hasil presentase tersebuttarget penerimaan pajak yang  ditentukan  oleh  pemerintah  tidak  terpenuhi.Menurut  Direktur  Center  for  Indonesia Taxation  Analysis  (CITA),  Yustinus  Prastowo  mengatakan  terdapat  beberapa  penyebab  target pajak  tidak  tercapai.  Diantaranya  yakni,  penurunan  pada  harga  komoditas,  perdagangan internasional  yang  menurun  yang  berdampak  pada  penerimaan  pajak  PPN  impor.  Selain  itu, penyebab  lainnya  yakni  data  dan  informasi  yang  dimanfaatkan  belum  optimal  serta  beberapa pemungutan pajak yang tertunda.
Bagi  perusahaan,  penghindaran  pajak  bermanfaat  dalam  hal  penghematan  biaya  atau meminimalisir  biaya  pajak  yang  dikeluarkan  untuk  memaksimalkan  keuntungan  setelah  pajak ( Arieftiara et  al.,  2017).  Perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak  bukanlah  hal  yang baru.  Berbagai  sektor  usaha  di  Indonesia  berupaya  menjalankan  praktik tax  avoidance ,  tidak terkecuali pada sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang berskala besar yang memiliki subsektor didalamnya. Salah satu perusahaan yang berupaya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya  yakni terjadi pada PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). Dilansir dalam laman berita Kompas (2017) PT CCI diduga mengakali tax payment nya dengan jumlah Rp.  49,24  miliar  yang  dilakukan  pada  tahun  2002  hingga  2006,  terkecuali  pada  tahun  2005.
Dimana,  Direktorat  Jendral  Pajak  mencurigai  adanya  praktik  yang  mengarah  pada transfer pricing yang  merupakan  penghindaran  pajak  untuk  meminimalisir  beban  pajak.Sementara  itu, kasus penghidaran pajak pun terjadi pada PT. Indofood pada tahun 2010. Berdasarkan informasi yang  diperoleh  dari  berita  yang  dimuat  ( Gresnews.com ,  2013),  kasus  ini  diawali  dengan pendirian  perusahaan  baru  dalam  upaya  mengalihkan  sejumlah  aset  dan  kewajiban  dari  divisi noodle kepada  PT.  Indofood  CBP  Sukses  Makmur.  Dimana  pihak  perusahaan  berpendapat bahwa  pengalihansenilai  Rp.  1,3  miliar  bebas  dari  beban  pajak.  Namun,  putusan  Ditjen  Pajak, peralihan tersebut tidak menjadi pengecualian dari pajak penghasilan yang dibayarkan.
Perusahaan  dalam  melakukan  penghindaran  pajak  tentunya  dipengaruhi  oleh  kebijakan yang ditentukan oleh pihak eksekutif. Setiap eksekutif dalam perusahaan memiliki karakteristik dan  gaya  kepemimpinan  yang  berbedaterutama  dalam  pengambilan  keputusan  dan risiko.Menurut  ( Low ,  2006)eksekutif  dalamperusahaan  mempunya  karakteristik  berupa, risk taker dan risk  averse. Pihak  eksekutif  yang  berkarakter risk  taker cenderung  menyukai  risiko dimana  merekaberani  untuk  menentukan  suatu  atau  kebijakan  yang  berisiko  tinggi.  Sedangkan pada karakter risk averse, mereka umumnya tidak suka dengan risiko dan kurang berani dalam menentukan  kebijakan  yang  menimbulkan  sejumlah  risiko.Menurut  ( Pitaloka &  Merkusiwati, 2019) hubungan risk taker dengan tax avoidace berbanding lurus, semakin besar eksekutif yang berkarakter risk  taker ,    besar  pula  praktik  tersebutuntuk  dilakukan.Menurut  ( Prastiwi & Ratnasari,  2019)  dan  ( Dyreng et  al.,  2010)menyatakan  bahwa  karakterisitik  eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.
Perusahaan  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Menurut ( Ayu & Kartika, 2019) dalam penelitiannya ia menyebutkan faktor-faktor penghindaran pajak  salah  satunya  kepemilikan  instutusional.  Kepemilikan  instutusional  merupakan  jumlah atau presentase saham  yang dipunyai lembaga maupun individu di akhir periode  ( Simarmata & Cahyonowati, 2014). Dimana keberadaannya dapat menimbulkan peningkatan pengawasansecara optimal dan dapat mengurangi sikap oportunistik yang dimiliki oleh manajer perusahaan  serta  mempengaruhi  berbagai  tindakan  maupun  kebijakan  yang  ditentukan  oleh perusahaan  diantaranya  dalam  tindakan  untuk  mengurangi  beban  perpajakan  yang  dikeluarkan dan tindakan pajak yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan. Menurut ( Tandean & Winnie, 2016)dan  ( Khurana &  Moser,  2013)menyatakan  kepemilikan  institusional  mempengaruhi perilaku penghindaran pajak .
Komisaris  independen  menjadi  faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  penghindaran  pajak. Komisaris  independen  mempunyai  fungsi  untuk  melakukan  pengawasan  dan  melakukan peningkatan  pengelolaan  perusahaan  secara  lebih  baik.  Keberadaan  komisaris  independen  ini diharapkan  dapat  mengurangi  sejumlah  kecurangan  mungkin  saja  terjadi  pada  pelaporan  yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan dan dapat memberikan saranserta masukan dalam pengelolaan serta penentuan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dalammenjalankan aktivitas penghindaran  pajak  serta  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku  sehingga peraturan  perpajakan  dapat  dipatuhi  secara  penuh  dan  tindakan tax  avoidance pun  dapat diminimalisir. Menurut ( Rombebunga , 2019) dan ( Armstrong et al., 2015) komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
Berdasarkan  penjelasan  dan  fenomena  diatas,  untuk  itu  peneliti  akan  melakukan pengujian apakah karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, dan apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif
terhadap tax  avoidance. Penelitian  ini  didukung  oleh  variabel  kontrol  berupa leverage dan ukuran  perusahaan. Pada  penelitian  ini,  Abnormal  Book  Tax  Difference  (ABTD)  digunakan sebagai alat untuk pengukuran penghindaran pajak. Dimana, ABTD ini merupakan representasi dari  penghindaran  pajak,  yang  dinilai  akan  lebih  mencerminkan  nilai  BTD  yang  mengandung penghindaran  pajak.  Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  menganalisis  pengaruh  karakteristik eksekutif  terhadap tax  avoidance, pengaruh  kepemilikan  institusional  terhadap tax  avoidance, pengaruh  komisaris  independen  sebagai  mekanisme corporate  governance memoderasi karakteristik  eksekutif  terhadap tax  avoidance. Adapun  manfaat  penelitian  ini  diharapkan  hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi, dankontribusi mengenai  informasi  dan  pengetahuan,  serta  menambah  informasi   pihak-pihak  lainnya  untuk pengambilan  keputusan  terkait  dengan  karakteristik  eksekutif,  kepemilikan  institusional,  dan komisaris  independen  yang  memoderasi  komisaris  independen  sebagai  proksi  dari corporate governance terhadap aktivitas tax avoidance .

## Teori Agensi
Teori  agensi  awalnya  diperkenalkan  oleh  ( Michael &  William,  1976),  menerangkan interaksi  kerja  diantara  kedua  belah  pihak  yakni  antara  agen  dan  prinsipal.  Teori  ini  menjadi fondasibagi  perusahaan  dalam  pemahaman  dan  penerapan corporate  governance. Selain  itu, penerapan  mekanisme corporate  governance dapat  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  agen telah  mengelola  perusahaan,  termasuk  aset  yang  dimiliki  perusahaan  dengan  baik  dan  benar ( Arieftiara &  Mariana,  2018).  Dalam  teori  ini  digambarkan  mengenai  pemisahan  antara  pihak agen dengan prinsipal, yang bertujuan agar perusahaan dapat dikelola dengan efektif dan efisien oleh  agen  untuk  mencapai  keinginan  atau  kepantingan  prinsipal.  Namun,  hal  ini  dapat menimbulkan  masalah  antara  agen  dengan  prinsipal,  berupa  perbedaan  kepentingan,dimana kemungkinan  agen  bertindak  tidak  sejalan  dengan  kehendakprinsipal,  dikarenakan  pihak  agen mempunyai kepentingan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dilain pihak prinsipal menginginkan  tngkat  pengembalian  yang  besar  dari  aset  yang  telah  diinvestasikan  kepada perusahaan ( Adityamurti & Ghozali, 2017).
Menurut  ( Desai &  Dharmapala,  2009)  interaksi  yang  terdapat  pada  kegiatan penghindaran  pajak  dan  masalah  agensi  merupakan  hal  melekat  pada  perusahaan,  kegiatan penghindaran  pajak  dalam  perusahaan  dijadikan  senjata  bagi  pihak  manajer  untuk  besikap oportunistik.  Salah satu faktor yang mendukung keterkaitan antara penghindaran pajak dengan konflik  keagenan  yakni  pengawasan  yang  rendah  pada  kegiatan  yang  terjadi  pada  perusahaan. Rendahnya  aktivitas  monitor  yang  dilaksakanan  para  pemegang  saham,  memudahkan  manajer untuk  menjalankan  tindakan tax  avoidance .  Begitupun  sebaliknya¸  semakin  tinggi  pengawasan dan pemantauan yang dilakukan akan menghalangi manajer untuk melakukan penghidaran pajak ( Chyz & White, 2014).
Karakter  eksekutif  diukur  melalui  tinggi  atau  rendahnya  risiko  yang  ditentukan  oleh perusahaan.  Risiko  perusahaan  dengan  aktivitas tax  avoidance berbanding  lurus.  Dimana,  jika perusahaan  mempunyai  risiko  yang  tingi,  praktik tax  avoidance yang  dilancarkan  oleh perusahaan  pun  akan  tinggi.  Dimana  eksekutif    dengan  karakter risk  taker berani untukmenjalankan  aktivitas tax  avoidance .  Sementara  itu,  ( Sulistiyanti &  Nugraha,  n.d.)
menyatakan  bahwa  pihak  eksekutif  yang  mempunyai  karakter risk  averse, dimana  mereka kurang suka dan takut akan risiko, mereka lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang menimbulkan  risiko.  Kemudian,  ( Praptidewi &  Sukartha,  2016)  mengatakan  jika  semakin eksekutif bersifat risk taker, semakin rendah tindakan tax avoidance.
H1: Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.
Institutional ownership ikut serta memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap performa manajemen, dimana pada dasarnya pemegang saham melihat sejauh mana perusahaan menaati  peraturan  dalam  memperoleh  laba  ( Subagiastra et  al.,  2017).  Besarnya  keberadaan kepemilikan  institusional,  maka  besar  pula  kemungkinan  pemegang  saham  dalam  mengawasi segala  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  kinerja  manajemen  perusahaan,  yang  demikian mampu menghalangi manajemen perusahaan agar tidak meIakukan aktivitas tax avoidance . Sedangkan,  ( Ariawan &  Setiawan,  2017)  mengatakan  bahwa  keberadaan  kepemilikan insitusional  dapat  menimbulkan  adanya  tekanan  dari  pemegang  saham  institusi  dalam menjalankan  kebijakan  pajak  secara  agresif  guna  meningkatkan  laba  perusahaan  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraan  mereka  yang  sudah  menanamkan  modal  yang  besar  diperusahaan. Kepemilikan  institusional  akan  melakukan  pengawasan  terhadap  manajemen  secara  optimal untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, yang mendorong perusahaan melakukan tindakan tax avoidance.

## H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.
Keberadaan  komisaris  independen  dapat  mempengaruhi  permasalahan  terkait  dengan kebijakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan ( Armstrong et al., 2015) Untuk itu, dapat  dikatakan  bahwa  semakin  besar  keberadaan  komisaris  independen  didalam  perusahaan, dapat mengurangi risiko perusahaanyang ditimbulkan dari kebijakan eksekutif dalammelakukan tax  avoidance. Sementara  itu,  ( Rombebunga ,  2019)mengumukakan  bahwa keberadaan komisaris independen dengan proporsi yang besar dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi  dan  kontrol  secara  optimal  kepada  para  eksekutif  untuk  memaksimalkan  laba perusahaan yang dilakukan melalui penghindaran pajak. Untuk itu,  perusaahan terdorong untuk melakukan tax avoidance jika keberadaan komisaris independen dapat melakukan tugas mereka dalam  mengawasi  dan  kontrol  kebijakan  dan  perilaku  para  eksekutif  dalam  melakukan penghematan kas perusahaan.
H3: Komisaris independen memoderasi pengaruh eksekutif terhadap tax avoidance.

## Metode Penelitian
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  140  perusahaan  pada  sektor  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai dengan 2018. Teknik pengambilan sampel  menggunakan purposive  sampling .  Sampel  yang  dipilih  berdasarkan  perusahaan  yang menerbitkan  laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  secara  berturut  pada periode 2015-2018 serta menyediakan informasi yang digunakan pada variabel dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 127 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian.

## Variabel Penelitian
Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:
1. Tax Avoidance
Tax avoidance diukur dengan Abnormal Book Tax Difference (ABTD). Pengukuran ABTD ini  merupakan  pengembangan  dengan  menggunakan  total  akrual  pada  regresi Book  Tax Difference (BTD) yang menggambarkan seberapa besar manajemen melakukan tindakan tax avoidace .  Jika  nilai  Abnormal  BTD  yang  dihasilkan  tinggi,  maka  praktik tax  avoidance yang  dilakukan  perusahaah  pun  akan    tinggi.  Untuk  memperoleh  Abnormal  BTD  menurut ( Desai Dharmapala,  2006),  diawali  dengan  perhitungan  BTD  dengan  rumus  sebagai berikut:
BTD it = 𝑃𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒−( 𝑇𝑎𝑥𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖𝑡 ) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖,𝑡−1 Dimana:
BTD it : Book tax difference pada perusahaan i dan tahun t PreTax Income : Laba akuntansi Tax Expense : Laba fiskal kini Total Asset i, it
: Total asset tahun sebelumnya
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  residual  dari  persamaan  regresi  total  akrual terhadap BTD, yakni:
BTD it =  β 1 + Total Akrual it + e it
Dimana perhingan total akrual diperoleh,
Keterangan:
2. Karakteristik Eksekutif
Pengukuran  karakterisrik  eksekutif  dilakukan  dengan  penggunaan  risiko  pada  perusahaan . Menurut  ( Paligorova ,  2010)  pengukuran risk memakai  standar  deviasi  EBITDA  ( Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization ) dibagi jumlah aset. Dimana, jika hasil perhitungan  tersebut  menghasilkan  nilai risk perusahaan  tinggi,  maka  hal  tersebut menunjukan bahwa pihak eksekutif cenderung bersifat risk taker yang menyukai dan lebih berani akan risiko, namun sebaliknya jika nilai risk perusahaan rendah maka pihak eksekutif cenderung  memiliki  sifat risk  averse yang  tidak  suka  akan  risiko.  Adapun  rumus  yang digunakan yakni:
RISK = Standar Deviasi EBITDA/Total Aset
Total Akrual it = NI –OCF it
Total Asset it BTD it : Book Tax Difference NI : Net Income OCF it : Operation Cash Flow Perusahaan i pada tahun t e it : Error, yang juga sebagai nilai Abnormal BTD
3. Kepemilikan Institusional
Pengukuran pada kepemilikan institusional dapat dilakukan melalui presentase kepemilikan saham  lembaga  atau  institusi.  Dengan  menggunakan  perhitungan  berupa  pembagian  pada jumlah saham institusi dengan jumlah saham  yang beredar  yang kemudian dipresentasikan ( Subagiastra et al., 2017).
.
4. Komisaris Independen
Komisaris  independen  diukur  dengan  menggunakan  skor  efektivitas  dewan  komisaris dengan  indikator  aktivitas,  independensi,  dan  kompetensi  ( Wardhani ,  2017).  Adapun perhitungannya, yaitu:
1) Aktivitas diukur dengan menggunakan jumlah rapat dan tingkat kehadiran dewan komisaris. Dimana:
(1) nilai 1 ( poor ), jumlah pertemuan dewan4 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan 70% atau tidak terdapat informasi,
(2) nilai 2 ( fair ), jumlah pertemuan dewan antara 4-6 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan antara 70% -80%
(3) nilai 3 ( good ), jumlah pertemuan dewan  6 kali dalam setahun dan jumlah kehadiran dewan 80%.
2) Independensi diukur dengan menggunkaan jumlah komisaris independen. Dimana:
(1) nilai 1 ( poor ), jumlah komisaris independen 30% atau tidak terdapat informasi.
(2) nilai 2 ( fair ), jumlah komisaris independen antara 30% - 50%.
(3) nilai 3 ( good ), jumlah komisaris independen 50%.
3) Kompetensi dewan diukur melalui pengalaman atau lamanya dewan komisaris independen menjabat. Dimana:
(1) nilai 1 ( poor ), lama jabatan dari komisaris independen 5tahun atau tidak terdapat informasi.
(2) nilai 2 ( fair ), lama jabatan dari komisaris independen antara 5-10 tahun.
(3) nilai 3 ( good ), lama jabatan dari komisaris independen 10tahun.
Kemungkinan  nilai  yang  diperoleh  masing-masing  perusahaan  untuk  ketiga indikator tersebut adalah mininum nya tiga dan maksimumnya sembilan, sehingga nilai akhir untuk corporate governance yang diproksikan oleh komisaris independen adalah:
Jumlah skor ketiga indikator
Jumlah maksimum skor ketiga indikator.
Semakin  mendekati  satu  nilai  akhir  corporate  governance  ini  maka,  perusahaan memiliki mekanisme corporate governance yang baik atau efektif.
5. Leverage
IO  = Jumlah Saham Institusional X  100% Jumlah Saham Beredar
Pengukuran Leverage menggunakan Debt  to  Asset  Ratio (DAR),  merupakan  rasio  yang diukur  dengan  jumlah  aset  perusahaan  yang  dibiayai  oleh  hutang,  dilakukan  dengan membandingkan total hutang dengan total aset ( Agus , 2010). Yakni dengan rumus:
6. Ukuran Perusahaan
Pengukuran  ukuran  perusahaan  menggunakan  logaritma  natural  total  aset  perusahaan ( Darmayanti Merkusiawati, 2019).
Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

## Teknik Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan STATA v.16. Adapun model regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut
Keterangan:
ATA it : Tax avoidance , Abnormal Book Tax Diffrence perusahaan
i pada tahun t
Α
: Konstanta
β 1 - β 5 : Koefisien regresi
RISK it : Karakteristik eksekutif perusahaan i pada tahun t
IO it
: Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t
IBC it : Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t LEV it : Leverage perusahaan i pada tahun t
SIZE : Ukuran perusahaan i pada tahun t
e it : Error

## Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dilakukan  agar  dapat  memberikan  penjelasan  secara  umum  atas  variabel- variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Adapun  hasil  dari  statistik  deskriptif  yang  diolah menggunakan STATA v.16 pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2. Tabel Statistik Deskriptif
DAR = Total Hutang Total Aset Variable Obs Mean Std Dev Min Max ABTD 476 -0.0009323 0.0738604 -0.22 0.21 ATA it = α 1 + β 1 RISK it + β 2 IO it + β 3 RISK it +β 4 LEV it + β 5 SIZE it + e it

## Sumber: Output STATA v.16
Hasil pada data tabel statistik deskriptif merupakan data setelah outlier dan transformasi, dimana memperoleh informasi sebagai berikut:
Abnormal  Book  Tax  Difference (ABTD)  mencerminkan  seberapa  besar  perusahaan melakukan  tindakan tax  avoidance. Berdasarkan  hasil  yang  telah  diperoleh,  dimana  rata-rata sebesar  -0.0009323.  Dimana,  dapat  dikatakan  bahwa tax  avoidance secara  keseluruhan perusahaan  sampel  masih  tergolong  rendah . Kemudian,  Karakteristik  ekskutif  yang  diproksikan dengan risk memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0386134dengan nilai minimum sebesar -0,09 dan maksimum  sebesar  0,17.  Nilai  rata-rata risk sebesar0,0386134yang  diartikan  rata-rata  pihak eksekutif  perusahaan  dalam  menentukan  suatu  kebijakan  atau  keputusan  dengan  tingkat  resiko yang  rendah.  Selanjutnya,  kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan  sampel  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  0,7462185dengan  nilai  minimum  sebesar  0,28  dan  maksimum  sebesar  1,22. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,7462185yang dapat disimpulkan jika rata-rata kepemilikan  saham  pihak  instusi  dalam  perusahaan  cukup  besar.  Berikutnya,  Komisaris independen, mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,590103 dengan nilai minimum sebesar 0,33 dan maksimum  sebesar  1.  Nilai  rata-rata  komisaris  independen  sebesar  0,590103  yang  dapat diindikasikan  bahwa  keberadaan  komisaris  independen  dalam  perusahaan  sampel  memiliki pengawasan  yang  cukup  tinggi.  Sementara  itu,  interaksi  komisaris  independen  dengan karakteristik  eksekutifmenghasilkan  nilai  rata-rata  sebesar  0,0230672dengan  nilai  minimal sebesar -0,06 dan maksimum sebesar 0,1. Nilai rata-ratainteraksi  komisaris  independen dengan karakteristik  eksekutif  sebesar  0,0230672dapat  diartikan  bahwa  pada  perusahaan  sampel, komisaris independen dalam memoderasi pengaruh karakteristik dalam menentukan risiko masih tergolong rendah.
Leverage yang  diukur  dengan  menggunakan Debt  to  Asset  Ratio (DAR)  menunjukan nilai  rata-rata  sebesar  0,472395  dengan  nilai  minimum  sebesar  -0.26  dan  maksimum  sebesar 1,32. Nilai rata-rata leverage sebesar 0,472395  yang artinya sebagian besar perusahaan sampel memiliki besaran hutang untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya tergolong  moderat.  Ukuran  perusahaan  yang  dihitung  dengan  menggunakan  logaritma  natural (LN)  dari  total  asset  yakni  sebesar  28.32  dengan  nilai  terendah  sebesar  23.96  dan  tertinggi sebesar 33,47.

## Pembahasan
Untuk  mengetahui  apakah  pengaruh  yang  dimiliki  karakteristik  eksekutif,  kepemilikan institusional,  dan  komisaris  independen  memoderasi  pengaruh  karakteristik  eksekutif  pada tax avoidance penelitian ini menggunakan pengujian regresi  linear berganda  dengan menggunakan
RISK 476 0.0386134 0.0435935 -0.09 0.17 IO 476 0.7462185 0.1643923 0.28 1.22 IBC 476 0.5901027 0.1310514 0.33 1 IBC_RISK 476 0.0230672 0.0274196 -0.06 0.1 LAV 476 0.472395 0.3039538 -0.26 1.32 SIZE 476 28.32 1.59 23.96 33.47
Catatan: RISK = Karakteristik Eksekutif, IO = Kepemilikan Institusional, IBC = Komisaris Independen, LAV = Leverage, SIZE = Ukuran Perusahaan
random effect model sebagai model estimasi data panel. Berdasarkan hasil dari uji regresi pada penelitian menggunakan random effect model. Untuk menentukan adanya pengaruh dari masing- masing variabel pada penelitian ini menggunakan tiga tingkatan signifikansi berbeda  yaitu 5%, dan 10%. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan program STATA v.16:
Tabel 3. Output olah data Uji Regrei setelah outlier dan transformasi
Variabel Regression Model Random Effect Model Coeffiients t Prob. Prediksi Tanda Hipotesis Kesimpulan Cons. -0.1687572 -1.81 0.070 RISK 0.7128514 1.53 0.127 H 1 : +/- H 1 ditolak IO 0.00529 0.20 0.842 H 2 : +/- H 2 ditolak IBC 0.1053935 1.91 0.056** IBC_RISK -1.356622 -1.73 0.084** H 3 : +/- H 3 diterima LEV -0.0452012 -3.28 0.001* SIZE 0.004466 1.50 0.135 Number of Obs 476 R-squared Overall 0.0482 Prob (F- Statistic) 0.0120

## Sumber: Output STATA v.16
Pada pengujian hipotesis pertama  yakni, karakteristik eksekutif mempengaruhi terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan  hasil  uji  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil  yang  signifikan dimana hasil tersebut menunjukan nilai probabilitas untuk variabel karakteristik eksekutif lebih lebih  besar  dari  nilai  signifikansi,  untuk  itu  hipotesis  pertama  ditolak.  Sehingga  disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Dapat dikatakan  bahwa  pihak  eksekutif  yang  bersifat risk  taker maupun risk  averse tidak  dapat mempengaruhi  tindakan tax  avoidance yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan adanya  pengendalian  internal  yang  baik  dan  pengaruh  yang  cukup  besar  dari  dewan  pengawas yang  mengawasi  setiap  kinerja  dalam  perusahaan  termasuk  dalam  mengawasi  pihak  eksekutif dalam  menentukan  suatu  kebijakan tax  avoidance pada  perusahaan.  Adanya  dewan  pengawas yang  melakukan  pengawasan  yang  luas  dalam  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pihak  eksekutif.  Dimana,  dewan  pengawas  memiliki  peran  yang  cukup  besar dalam hal pengambilan setiap kebijakan ataupun keputusan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan  demikian,  karakter  eksekutif  tidak  dapat  mempengaruhi  tindakan tax  avoidance yang dilakukan  oleh  perusahaan.Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  oleh  ( Kartana Wulandari, 2018)  dan  ( Fitria ,  2018)  yang  mengungkapkan  karakteristik  eksekutif  tidak  mempengaruhi tax avoidance, mereka  berpendapat  hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  pengaruh  yang  besar  dari
pihak prinsipal dibandingkan pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan pada perusahaan.
Pada  pengujian  hipotesis  kedua  yakni,  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian diperoleh yakni nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional yang mana nilai hasil tersebut lebih besar dari signifikansi yang menghasilkan hasil yang  tidak  signifikan.  Hasil  penelitian  ini,  menunjukan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap tax  avoidance .Dengan  demikian,  besar  atau kecilnya  kepemilikan  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pihak  instusi  tidak  dapat mempengaruhi  dilakukan  atau  tidak  dilakukannya tax  avoidance oleh  perusahaan.  Pengawasan yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  institusi  hanya  berfokus  pada  hal-hal  yang  bersifat strategis selain penghindaran pajak. Dimana, pemegang saham mengawasi pihak manajer untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan atau nilai para pemegang saham. Dengan  begitu,  keberadaan  kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan  belumdapat menghalangi  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan tax  avoidance .Penelitian  ini  sama  halnya dengan  penelitian  ( Tandean Winnie,  2016),  yang  menyatakan  jika  kepemilikan  institusional tidak mempengaruhi praktik penghidaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut diduga pemegang saham  lebih  mengutamakan  dalam  hal  meningkatkan  kesejahteraannya  dan  mereka  tidak  ikut berperan  dalam  melakukan  pengawasan,  pendisplinan  dan  mempengaruhi  praktik  oportunistik yang  dijalankan  oleh  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan  manajemen  pajak  untuk meminimalkan  beban  pajak  yang  dikeluarkan  perusahaan.  Dengan  demikian,  kepemilikan institusional  yang  dimiliki  oleh  pihak  institusi  belum  mampu  melakukan  pengawasan  dan kontrol yang secara efektif terhadap manajemen perusahaan untuk tidak melkukan penghindaran pajak.
Pada  pengujian  hipotesis  ketiga  yaitu,  komisaris  independen  memoderasi  pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukan  probabilitas  yang  nilainya  lebih  kecil  dari  signifikansi  dengan  nilai  yang  negatif, sehingga  hipotesis  diterima.  Hasil  tersebut  menunjukan  jika  komisaris  independen  dapat memoderasi  pengaruh  karakteristik  eksekutif  terhadap tax  avoidance yang  dijalankan perusahaan.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan  antara  karakteristik  eksekutif  terhadap tax  avoidance. Dengan  adanya  komisaris independen  dalam  perusahaan  yang  melakukan  pengawasan  dan  kontroldapat  mempengaruhi pihak  eksekutif  dalam  menentukan  kebijakan tax  avoidance. Adanya  komisaris  independen dalam  perusahaan  dengan  aktivitas,  proporsi,  dan  kompetensi  atau  pengalaman  yang  dimiliki dan  dilakukan  dapat  menghalangi  pihak  eksekutif  untuk  mengambil  kebijakan  penghindaran pajak . Keberadaan  komisaris  independen  yang  melakukan  tugasnya  dalam  mengawasi  dan kontrol secara optimal dapat  meningkatkan penerapan tata kelola  yang baik  dalam perusahaan. Adanya penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan keterbukaan dan fungsi serta sistem pertanggungjawaban  yang  jelas  serta  dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  yang berlaku.  Dimana  hal  tersebut  dapat  meminimalisir  kecenderungan  pihak  eksekutif  dalam mengambil  risiko  dari  setiap  kebijakan  atau  keputusan  untuk  melakukan tax  avoidance. Selain itu,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komisaris  independen  mendorong  pihak  eksekutif  untuk bertindak  sesuai  dengan  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  patuh  terhadap ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku.Dengan demikian, disimpulkan jika komisaris indepeden  dapat  memberikan  pengawasan  yang  efektif  yang  mampu  mengurangi  pengaruh karakteristik eksekutif dalam melakukan tindakan tax avoidance.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  ( Pratama et al., 2019), yang menyatakan bahwa komisaris independen memoderasi hubungan karakteristik eksekutif terhadap tax  avoidance. Dimana,  setiap  kebijakan  atau  keputusan  pihak  eksekutif  yang  menimbulkan risiko  dapat  diminimalisir  dengan  pengawasan  yang  efektif  dan  optimal  yang  dilakukan  oleh komisaris  independen.  Dimana  semakin  baik  kinerja  komisaris  independen  dalam  melakukan pengawasan pada perusahaan dapat mengurangi karakteritik eksekutif untuk melakukan praktik tax avoidance.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  data  dan  uji  hipotesis  yang  sudah  dilakukan,  maka diperoleh bahwa karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dimana pihak eksekutif yang memiliki karakter risk taker ataupun risk averse tidak mempengaruhi tindakan tax avoidance yang  dilakukan  perusahaan.Hal  ini  dikarenakan  adanya  pengendalian  internal  yang baik dan pengaruh yang cukup besar dari dewan pengawas yang mengawasi setiap kinerja dalam perusahaan termasuk dalam mengawasi pihak eksekutif dalam menentukan suatu kebijakan tax avoidance pada perusahaan.Selanjutnya, kepemilikan insitusional tidak mempengaruhi tindakan tax  avoidance. Besar  atau  kecilnya  kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan  tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Dimana, pengawasan yang dilakukan  oleh  pemegang  saham  institusi  hanya  berfokus  pada  hal-hal  yang  bersifat  strategis selain  penghindaran  pajak.Kemudian  komisaris  independen  memoderasi  pengaruh  karakteristik eksekutif  terhadap tax  avoidance. Dimana,  keberadaan  komisaris  independen  yang  melakukan pengawasan  secara  efektif  dan  optimal  dapat  mempengaruhi  permasalahan  terkait  dengan kebijakan  pihak  eksekutif  dalam  menentukan  tindakan  agresivitas  penghindaran  pajak  yang dilakukan oleh perusahaan.
Namun,  dalam  penelitan  ini  terdapat  beberapa  keterbatasan  yakni  dalam  mengukur tindakan tax  avoidance hanya  menggunakan  satu  proksi  saja,  dengan  begitu  tidak  dapat membandingkan antara satu proksi dengan proksi lainnya. Selain itu, pada penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai proksi dari corporate governance serta waktu pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 4 tahun yakni pada tahun 2015-2018.
Dari  keterbatasan  yang  terdapat  pada  penelitian  ini,  untuk  itu  adapunsaran  yang  dapat diterapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  ialah,  diharapkan  pada  penelitian  berikutnya  dalam mengukur tindakan tax  avoidance tidak hanya  menggunakan satu  proksi  saja. Selain itu, untuk penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi tax avoidance dan menambah variabel lain yang menjadi proksi dari corporate governance yang dapat  mempengaruhi tax  avoidance. Kemudian,  diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya menambah periode waktu yang lebih panjang, agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

## BIBLIOGRAFI
Adityamurti, E.,  Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan . Diponegoro Journal of Accounting , 6 (3), 124–135.
Agus, S. (2010). Manajemen keuangan “Teori dan Aplikasi” Edisi keempat Yogyakarta: BPFE.
Ariawan,  I.,    Setiawan,  P.  E.  (2017). Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen,  Kepemilikan Institusional,  Profitabilitas  dan  Leverage  terhadap  Tax  Avoidance . E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 18 (3), 1831–1859.
Arieftiara,  D.,    Mariana,  M.  (2018).  Ketidakpastian  Lingkungan  Bisnis,  Keputusan  Investasi dan Kinerja Perusahaan pada Industri Manufaktur. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 5 (2), 163–178. DOI: https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10581
Arieftiara,  D.,  Utama,  S.,    Wardhani,  R.  (2017).  Environmental  uncertainty  as  a  contingent factor  of  business  strategy  decisions:  Introducing  an  alternative  measure  of  uncertainty. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 11 (4), 116–130. doi:10.14453/aabfj.v11i4.9
Armstrong,  C.  S.,  Blouin,  J.  L.,  Jagolinzer,  A.  D.,    Larcker,  D.  F.  (2015).  Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics , 60 (1), 1– 17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003
Ayu, S. A. D.,  Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan  Manufaktur  (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017) . Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan , 8 (1).
Butje, S.,  Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance . Tax  Accounting Review , 4 (2).
Chyz, J. A.,  White, S. D. (2014). The association between agency conflict and tax avoidance: A  direct  approach.  In Advances  in  Taxation .  Emerald  Group  Publishing  Limited. https://doi.org/10.1108/S1058-749720140000021007
Darmayanti, P. P. B.,   Merkusiawati, N. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi  Politik  dan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  Pada  Tax  Avoidance . E-Jurnal Akuntansi , 26 , 1992.
Desai, M. A.,  Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives.
Journal of Financial Economics , 79 (1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
Desai,  M.  A.,    Dharmapala,  D.  (2009). Earnings  management,  corporate  tax  shelters,  and book-tax alignment . National Tax Journal , 62 (1), 169–186.
Dyreng, S. D., Hanlon, M.,  Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance.
The Accounting Review , 85 (4), 1163–1189.
https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163
Fitria,  G.  N.  (2018).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Komisaris  Independen,  Karakter Eksekutif  dan  Size  terhadap  Tax  Avoidance  (Study  Empiris  Pada  Emiten  Sektor Perdagangan  yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun  2014-2017). Profita:  Komunikasi  Ilmiah  Dan Perpajakan , 11 (3), 438–451. DOI: 10.22441/profita.2018.v11.03.006
Gresnews.com.  (2013). Indofood  Sukses  Makmur  Kalah  di  Peninjauan  Kembali  MA . http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di- peninjauan-kembali-ma
Kartana,  I.  W.,    Wulandari,  N.  G.  A.  S.  (2018).  Pengaruh  Karakter  Eksekutif,  Karakteristik perusahaan  dan  Corporate  governance  terhadap  tax  avoidance. KRISNA:  Kumpulan  Riset Akuntansi , 10 (1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.22225/kr.10.1.%25y.1-13 Kemenkeu. (2020). Realisasi Pendapatan Kementrian
Keuangan . https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan- kemenkeu/realisasi-pendapatan-kementerian-keuangan/.
Khurana, I. K.,   Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders’ investment horizons and tax avoidance. The  Journal  of  the  American  Taxation  Association , 35 (1),  111–134. https://doi.org/10.2308/atax-50315
Low, A. (2006). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation . Citeseer.
Maharani,  I.,    Suardana,  K.  A.  (2014). Pengaruh  corporate  governance,  profitabilitas  dan karakteristik  eksekutif  pada  tax  avoidance  perusahaan  manufaktur . E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 9 (2), 525–539.
Michael, J.,  William, M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Paligorova, T. (2010). Corporate risk taking and ownership structure . Bank of Canada Working Paper.
Pitaloka, S.,  Merkusiwati, N. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter  Eksekutif  Terhadap  Tax  Avoidance . E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 27 (2), 12.
Praptidewi,  L.,    Sukartha,  I.  (2016). Pengaruh  Karakteristik  Eksekutif  Dan  Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan . E-Jurnal Akuntansi , 17 (1), 426–452.
Prastiwi, D.,  Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives’ Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. AKRUAL:
Jurnal Akuntansi , 10 (2), 119–134. DOI:
http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134
Pratama,  W.  S.,  Suprapti,  E.,    Hidayat,  A.  S.  (2019).  Pengaruh  Karakter  Risiko  Eksekutif Terhadap  Tax  Avoidance  Dengan  Komisaris  Independen  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1). DOI: https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8407
Rombebunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. Perspektif Akuntansi , 2 (3), 249–267. DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267
Simarmata,  A.  P.  P.,    Cahyonowati,  N.  (2014). Pengaruh  Tax  Avoidance  Jangka  Panjang Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan  Kepemilikan  Institusional  Sebagai  Variabel Pemoderasi  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  periode 2011-2012) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Suara.com.  (2017). FITRA:  Setiap  Tahun,  Penghindaran  Pajak  Capai  Rp.110  Triliun . https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap.
Subagiastra,  K.,  Arizona,  I.  P.  E.,    Mahaputra,  I.  N.  K.  A.  (2017).  Pengaruh  profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 1 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994
Sulistiyanti, U.,  Nugraha, R. A. Z. (n.d.). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas  Aset  Tetap  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Profita:  Komunikasi  Ilmiah  Dan Perpajakan , 12 (3), 361–377. DOI: 10.22441/profita.2019.v12.03.001
Tandean,  V.  A.,    Winnie,  W.  (2016).  The  effect  of  good  corporate  governance  on  tax avoidance:  An  empirical  study  on  manufacturing  companies  listed  in  IDX  period  2010- 2013. Asian  Journal  of  Accounting  Research . https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01- B004
Wardhani,  R.  (2017).  Pengaruh  efektivitas  dewan  komisaris,  komite  audit  dan  kepemilikan institusional  terhadap efisiensi  investasi. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing  Indonesia , 21 (1), 24. DOI:10.20885/jaai.vol21.iss1.art3