Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  8  TAHUN 1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Mohd. Yusuf D.M. 1 , Dedy Siswanto 2 , Alam Karta 3 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com, dedysiswanto@gmail.com, alamkarta@gmail.com

## ABSTRACT
This law on consumer protection has indeed been issued but in the process of implementation or  application  of  the  law  itself  it  has  not  been  maximized  or  in  other  words  the  existing regulations  in  the  law  are  not  in  accordance  with  reality.  In  several  cases,  violations  were found  which  were  detrimental  to  consumers,  which  of  course  were  related  to  the responsibility of  producers  (business  actors) at  levels  that were considered to  endanger the health and even the lives of consumers. The condition of consumers who suffer a lot of losses requires increased efforts to protect them, so that their rights can be upheld. But on the other hand, this protection must  also  protect  the  existence of  producers  who are very essential in the  country's  economy.  Therefore,  we  need  legislation  that  can  protect  both  parties.  This consumer protection issue will never run out and will always be the subject of discussion in society. As long as there are still many consumers who are harmed, the problem will never be resolved. Therefore, it is necessary to pay attention to the issue of consumer protection. The formulation  of  the  problem  in  this  study  is  the  protection  of  consumers  who  are  harmed  by business  actors  based  on  Law  No.  8  of  1999  concerning  consumer  protection.  The  method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that consumer protection  is  harmed  by  business  actors  based  on  Law  Number  8  of  1999  concerning consumer  protection  that  consumers  are  all  users  of  goods  and/or  services  available  in society, both for their own interests, family, other people, and other living things and not for trade.
Keywords: Consumer Protection, Business Actors, Consumers
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia E-mail: yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan  kata  lain  peraturan  yang  ada  dalam  undang  undang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan. Dalam  beberapa  kasus  banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  yang  merugikan  para konsumen  yang  tentunya  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  produsen  (pelaku  usaha)  dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. 1
Kondisi  konsumen  yang  banyak  dirugikan  memerlukan  peningkatan  upaya  untuk melindunginya,  sehingga  hak-haknya  dapat  ditegakkan.  Namun  di  sisi  lain,  perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Permasalahan  perlindungan  konsumen  ini  tidak  akan  pernah  habis  dan  akan  selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkankepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Perlindungan  Konsumen  Yang  Dirugikan  Oleh  Pelaku  Usaha  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Peter  Mahmud  Marzuki merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 2 Dalam  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya  hukum  itu sendiri. 3
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu hukum.
1 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk , (Bogor: Panta Rei, 2004), hlm 6
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
3 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001), hlm. 57.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Pendekatan Kasus ( Case Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan  kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan permasalahan penelitian. 4
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau  membahas  lebih  hal-hal  yang  telah  diteliti  pada  bahan-bahan  hukum  primer yaitu:
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti  serta  data  tertulis  yang  terkait  dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum,  dan  berbagai  kamus  lain  yang  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan  metode  melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang  berfungsi  sebagai  penunjang  bukan  sebagai  alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual  yang konkrit)  yang  dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi  adalah  konkritisasi  (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Konsumen  Yang  Dirugikan  Oleh  Pelaku  Usaha  Berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan  konsumen  adalah  suatu  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa  perlindungan  konsumen  mengandung  aspek  perlindungan  hukum.  Adapun  materi yang  mendapat  perlindungan  bukan  hanya  fisik  investor  selaku  konsumen  produk  dan  jasa
4 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning  Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
investasi,  melainkan  juga  pada  hak-haknya  yang  bersifat  abstrak.  Hak-hak  konsumen  ini merupakan suatu bentuk cerminan kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh para pelaku usaha.
Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen  itu  sendiri  sesungguhnya  identik  dengan perlindungan  yang  diberikan  hukum  kepada  konsumen  sekaligus  haknya.  Perlindungan konsumen meliputi perlindungan yang berawal dari kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.
Pengertian  Konsumen  menurut  Philip  Kotler  dalam  bukunya Prinsiples  Of  Marketing adalah  semua  individu  dan  rumah  tangga  yang  membeli  atau  memperoleh  barang  atau  jasa untuk  dikonsumsi  pribadi. 5 Sedangkan  pengertian  Konsumen  Menurut  pengertian  Pasal  1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Jadi,  Konsumen  ialah  orang  yang  memakai  barang  atau  jasa  guna  untuk  memenuhi keperluan  dan  kebutuhannya.  Dalam  ilmu  ekonomi  dapat  dikelompokkan  pada  golongan besar  suatu  rumah  tangga  yaitu  golongan  Rumah  Tangga  Konsumsi  (RTK),  dan  golongan Rumah Tangga Produksi (RTP). Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang dimaksud  Perlindungan  konsumen  yaitu  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Di  Indonesia,  dasar  hukum  yang  menjadikan  seorang  konsumen  dapat  mengajukan perlindungan adalah:
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
2. Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  tahun  1999  No.  42  Tambahan  lembaran  Negara Republik Indonesia No. 3821.
3. Undang  Undang  No.  5  tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
5. Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  Pengawasan  dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
6. Surat  Edaran  Dirjen  Perdagangan  Dalam  Negeri  No.  235/DJPDN/VII/2001 Tentang  Penangan  pengaduan  konsumen  yang  ditujukan  kepada  Seluruh  dinas Indag Prop/Kab/Kota.
7. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  No.  795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Sesuai  tertuang  dalam  Pasal  4  UU  No.  8  Tahun  1999  Undang-undang  Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah: 6
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5 Philip Kotler, Principles of Marketing , (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 166.
6 Junaidi Abdullah, Aspek Hukum Dalam Bisnis , (Nora Media Enterprise, Kudus, 2010), hlm.129
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:
1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen.
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban produsen:
1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan,  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 7
Secara  historis  mengenai  hak-hak  dasar  konsumen  pertama  kali  dikemukakan  oleh Presiden  Amerika  Serikat  John  F.  Kennedy  “Presiden  yang  pertama  kali  mengangkat martabat    konsumen”    saat    menyampaikan  pidato  revolusioner  di  depan  kongres (US Congress) pada  tanggal  15  Maret 1962 tentang hak  konsumen,  yang diberi judul A Special
7 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Massage  of  Protection  the  Consumer    Interest. Dalam  masyarakat  internasional  lebih dikenal dengan " Declaration  of Consumer Right ".
Presiden John F. Kennedy  menyebut  empat hak dasar konsumen  atau the four consumer basic rights , yaitu; (1). the right to safety (hak atas keamanan);  (2). the right to choose (hak untuk memilih); (3). the right tobe informed (hak mendapatkan informasi); (4). the right tobe heard (hak untuk didengar pendapatnya).
Kemudian  muncul  beberapa  hak  konsumen  selain  itu,  yaitu  hak  ganti  rugi,  hak pendidikan  konsumen,  hak  atas  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  hak  atas  lingkungan yang  sehat.  Selanjutnya,  keempat  hak  tersebut  merupakan  bagian  dari  Deklarasi  Hak-hak Asasi  Manusia  yang  dicanangkan  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948,  masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization  of  Consumers  Union-    IOCU) ditambahkan    empat    hak  dasar  konsumen lainnya,  hak  untuk  memperoleh  kebutuhan  hidup,  hak  untuk  memperoleh    ganti  rugi,  hak untuk  memperoleh  pendidikan  konsumen,  hak untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang bersih dan sehat. 8
Masyarakat  Ekonomin  Eropa (Europese  Ekonomische  Gemeenschap  atau  EEG) juga menyepakati  lima  hak  dasar  konsumen,  yaitu;  hak  perlindungan  kesehatan  dan  keamanan ( recht  op  bescherming  van  zijn  gezendheid  en  veiligheid ),  hak  perlindungan  kepentingan ekonomi  ( recht  op  bescherming  van  zijn  economische  belangen ),  hak  mendapat  ganti  rugi ( recht  op  schadevergoeding ), hak  atas  penerangan  ( recht  op  voorlichting  en vorming ),  hak untuk didengar ( recht om te worden gehord ).
Dua  dekade  kemudian  setelah  Kennedy  menyampaikan  pidato,  pada  tanggal  15  Maret 1983,  maka  Hari  Hak  Konsumen  dirayakan  untuk  pertama  kali,  dan  setelah  perjalanan panjang  gerakan  konsumen  sejak  pidatonya,  hak  konsumen  akhirnya  diterima  secara prinsip  oleh  pemerintah  seluruh  dunia  dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB (UN  General Assembly) tanggal  9  April  1985.  Pengakuan  hak  konsumen  dilakukan  melalui  adopsi UN guidelines  for  Consumers  Protection .  Lobi  yang  konsisten  oleh  kelompok  konsumen berdasarkan  guidelines  tersebut  merupakan  kesinambungan  untuk  meningkatkan  dan memperkuat  perlindungan  hukum  bagi  kelanjutan  gerakan  konsumen  di  dunia;  baik  di negara  berkembang  maupun  di  negara  maju.  Usai  Presiden  Amerika  Serikat  John  F. Kennedy  sesudah  itu,  L.B.  Johnson,  menambahkan  perlu  dikembangkan  konsep product warranty and product liability.
Pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era  globalisasi  harus  dapat  mendukung tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka  produk  yang  memiliki kandungan  teknologi  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas  produk  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa mengakibatkan  kerugian  konsumen.  Dengan  semakin  terbukanya  pasar  nasional  sebagai akibat  dari  proses  globalisasi  ekonomi  juga  tetap  harus  menjamin  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  serta  kepastian  atas mutu,  jumlah,  dan keamanan  produk  maupun jasa yang diperolehnya  dipasar.
Untuk  itu  diperlukan  perangkat  peraturan  perundang-undangan  untuk  mewujudkan keseimbangan  perlindungan  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga  tercipta perekonomian  yang  sehat.  Maka  pada  tanggal  20  April  1999  dibentuk  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen;  yang  terdiri  dari  15  Bab  dan  65 Pasal.
Esensi  dari  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur prilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen  dapat  terlindung  secara  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  upaya  untuk  melindungi
8 Gunawan Wijaya dan A Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 27
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kepentingan    konsumen    yang    dilakukan  melalui  perangkat  hukum  diharapkan  mampu menciptakan  norma  hukum  perlindungan  konsumen.  Pada  sisi  lain  diharapkan  dapat menumbuh  kembangkan  sikap  usaha  yang  bertanggung  jawab,  serta  peningkatkan  harkat dan  martabat  konsumen.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  dalam  upaya  memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok   materi   yang menjadi muatan UU yaitu  mengenai  larangan-larangan,  tanggungjawab  produsen,  tanggung  gugat  produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian  sengketa dan tentang ketentuan pidana. 9
Dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  pasal  1  butir  (2)  dijelaskan  bahwa konsumen adalah  ;
“Setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak untuk diperdagangkan”.
Subyek  yang  disebut  sebagai  konsumen berarti  setiap  orang  yang berstatus    sebagai pemakai  barang  dan/atau  jasa.  Sesuai  bunyi  penjelasan Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  kata  pemakai menekankan  konsumen  adalah konsumen  akhir ( ultimade  consumer ).    Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  dalam  penjelasannya mengenai  konsumen  menegaskan  bahwa  didalam  kepustakaan  ekonomi  dikenal  istilah konsumen  akhir  dan  konsumen  antara.  Konsumen  akhir  adalah  pengguna  atau  pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan  suatu produk  sebagai  bagian  dari  proses  produksi  suatu  produk  lainnya.  Pengertian  konsumen dalam  Undang-Undang  ini  adalah  konsumen    akhir.  Hal  ini  pun  diperkuat  oleh  pendapat Nasution yang mengatakan bahwa ;
“Konsumen  akhir  yaitu  setiap  orang  yang  mendapatkan   barang  atau  jasa yang tersedia  dalam  masyarakat, digunakan untuk  memenuhi kebutuhan hidup  pribadi, keluarga  atau  rumah  tangganya,  dan  tidak  untuk  keperluan komersil.” 10 Adapun  menurut  Shidarta  istilah pemakai sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Pasal  1 butir  (2)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah menekankan  bahwa,  konsumen  adalah konsumen  akhir ( ultimate  consumer ). 11 Istilah pemakai dalam  hal  ini  tepat  digunakan  dalam  rumusan  ketentuan  tersebut,  sekaligus menunjukkan,  barang  dan/atau  jasa yang  dipakai  tidak  serta  merta  hasil transaksi  jual beli. Artinya  sebagai  konsumen  tidak  selalu  harus  memberikan  prestasinya  dengan  cara membayar  uang  untuk  memperoleh  barang  dan/atau  jasa  itu.  Dengan  kata  lain,  dasar hubungan hukum antara konsumen dan  pelaku usaha tidak  harus kontraktual ( the  privitiy of contract ).  Berdasarkan  dari  definisi  konsumen  dan  penjelasan tentang  konsumen  akhir, maka  secara  garis  besar  ada  beberapa  poin  utama  yang  dapat  dirangkum  mengenai konsumen, yaitu ;
Pertama, konsumen  adalah  setiap  orang  yang  berstatus  sebagai    pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  di  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain. Kedua, barang    dan/jasa diperoleh    melalui    mekanisme    pemberian    prestasi  dengan  cara  membayar  uang, namun  dapat  juga  barang  dan/atau  jasa  diperoleh  tidak  melalui  mekanisme pemberian  prestasi  dengan  cara  membayar  uang.  Mekanisme  seperti  ini  dikenal dengan istilah the privitiy  of contract. Sebagai  contoh seseorang  memperoleh  parsel pada  hari  lebaran,  isi    paketnya    adalah    makanan    dan    minuman    kaleng  yang dibeli    oleh    si  pengirim    dari  pasar  swalayan,    namun  konsumen  akhir  dari makanan    dan  minuman  itu  adalah  si  penerima  parsel  dengan  tanpa  harus
9 Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 31
10 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 73
11 Shidarta, Hukum Perlindungan Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 18
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengeluarkan sejumlah  uang. Ketiga , barang dan/atau  jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan  kembali.
Sengketa  tidak  lepas  dari  suatu  konflik.  Dimana  ada  sengketa  pasti  disitu  ada  konflik. Begitu  banyak  konflik  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Entah  konflik  kecil  ringan  bahkan konflik  yang  besar  dan  berat.  Hal  ini  dialami  oleh  semua  kalangan.  Karena  hidup  ini  tidak lepas dari permasalahan.
Sengketa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  pertentangan  atau  konflik, Konflik  berarti  adanya  oposisi  atau  pertentangan  antara  orang-orang,  kelompok-kelompok, atau  organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek  permasalahan.  Sedangkan  menurut  Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum bagi keduanya.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi ”sengketa konsumen”  dijumpai  pada  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  yaitu  Surat Keputusan  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tanggal  10  Desember  2001,  dimana  yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:
“Sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  menutut  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran  dan  atau  yang  menderita  kerugian  akibat  mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”
Jadi,  sengketa  konsumen  adalah sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang menutut  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan  atau  yang  menderita  kerugian  akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.
Melalui  pasal  45  ayat  (1)  ini  dapat  diketahui  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu :
a. Melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha;
b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara berikut :
a. Konsultasi
b. Negosiasi
c. Mediasi
d. Konsialisasi
e. Penilaian ahli
Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen oleh  pelaku usaha, maka pihak konsumen dapat mengadukannya  kepada lembaga yang berwenang,  seperti tercantum dalam Undang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  pasal 45 ayat (1) ;
“Setiap  konsumen  yang  dirugikan  bisa  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada dilingkungan  peradilan umum”
Konsumen  bisa  meminta  bantuan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat  (LPKSM)  terlebih  dahulu  untuk  meminta  bantuan  hukum  atau  bisa  langsung menyelesaikan  masalahnya  ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsumen juga  bisa mendatangi   sub  Direktorat   Pelayanan   Pengaduan   di  Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen  Perdagangan.  Disini setelah dilakukan  proses  konfirmasi,  pejabat yang  bersangkutan    akan  melakukan  analisis  terhadap  masalah  yang  diadukan,  kemudian diadakan  klarifikasi  kepada  konsumegmn  dengan  cara  meminta  bukti-bukti  dan  kronologi kejadian.  Baru  kemudian  dilakukan  proses  klarifikasi  terhadap  pelaku  usaha.  Seandainya pelaku  usaha  menyanggah  tuduhan  dan  tidak  ada  titik  kejelasan,  akan  dilakukan  beberapa langkah seperti  mediasi atau konsiliasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kemudian pada Pasal 45 ayat (2); Seandainya kedua  media  diatas belum  menghasilkan suatu  keputusan, penyelesaian sengketa  dapat dilakukan dengan ;
1. Pelimpahan  kepada Badan Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)
2. Melakukan  jalur yuridis (pengadilan)  secara formil.
Direktorat  Perlindungan  Konsumen  merupakan  unit  operasional  dibawah  Direktorat Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri,  Departemen  Perdagangan  RI.  Fungsi  dan  peran direktorat  ini  sangat  terkait  dengan  penanganan  isu-isu  konsumen  yang  melekat  dengan pembangunan sektor perdagangan.
Pelaksanaan pembinaan atas  penyelenggaraan   perlindungan konsumen  sesuai Undang- undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen yang berada pada Menteri Perdagangan  secara  hierarki  (struktural  dan  fungsinya)  dilimpahkan  kepada  Direktorat Jenderal  Perdagangan    Dalam  Negeri,  yang  kemudian  dilaksanakan  oleh  Direktorat Perlindungan  Konsumen.  Sesuai  dengan  tugas  pokok,  fungsi  dan  perannya yang mengacu pada  Keputusan  Menteri  Perdagangan  No.01/M-Dag/Per/3/2005,  upaya  tersebut  terkait dengan perumusan  kebijakan, standar, norma,  kriteria dan prosedur,  bimbingan  teknis,  serta evaluasi pelaksanaan  di bidang kerjasama,  informasi dan publikasi perlindungan konsumen, analisis penyelenggaraan  perlindungan konsumen, bimbingan konsumen  dan  pelaku  usaha, pelayanan pengaduan  serta  fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen. 12 Dalam  upaya pengembangan  perlindungan  konsumen,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 57  Tahun  2001  tentang  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  maka  dibentuklah  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Namun  demikian,  operasional  lembaga  ini  baru terlaksana  pada 5 Oktober 2004, sesuai Keppres Nomor 150 Tahun 2004.
BPKN  yang  dibentuk    Pemerintah    merupakan    lembaga  independen  yang    berfungsi memberikan  saran  dan  pertimbangan    kepada    Pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Aktivitas  BPKN  yang  menonjol  saat  ini  adalah penyusunan grand  scenario kebijakan  perlindungan  untuk  memastikan  kecenderungan  dan prioritas penanganan perlindungan  konsumen yang efektif di masa datang, serta peningkatan dan perumusan amandemen Undang-undang  Perlindungan Konsumen, sebagai pertimbangan bagi  pemerintah  untuk  penyempurnaan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Tugas dari BKPN adalah sabagai berikut;
1. Memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka  penyusunan kebijaksanaan  di bidang perlindungan  konsumen,
2. Melakukan  penelitian  dan pengkajian  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku di bidang perlindungan  konsumen,
3. Melakukan  penelitian  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  menyangkut  keselamatan konsumen,
4. Mendorong  berkembangnya  lembaga perlindungan  konsumen swadaya masyarakat,
5. Menyebarluaskan  informasi  melalui  media  mengenai  perlindungan  konsumen  dan memasyarakatkan  sikap keberpihakan  kepada konsumen,
6. Menerima  pengaduan  tentang  perlindungan  konsumen  dari  masyarakat,  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat atau pelaku usaha; dan
7. Melakukan  survei yang menyangkut  kebutuhan  konsumen.
LPKSM  adalah lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bergerak  dalam  bidang perlindungan  konsumen.  Pada  Pasal  44  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  LPKSM  memiliki  kesempatan  untuk berperan  aktif dalam mewujudkan  perlindungan  konsumen.
Tugas LPKSM, adalah:
12 Sumber; Direktorat Perlindungan Konsumen, Dirjen Dagri Dep. Perdagangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1).  Menyebarkan  informasi  dalam  rangka  meningkatkan    kesadaran    atas  hak    dan kewajiban    dan    kehati-hatian    konsumen    dalam    mengkonsumsi  barang    dan/atau jasa,
(2). Memberikan  nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
(3). Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait dalam  upaya  mewujudkan     perlindungan konsumen
(4).  Membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima keluhan atau pengaduan konsumen
(5).  Melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  perlindungan  konsumen.
LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan  perlindungan konsumen. Saat ini  LPKSM  telah  berkembang  sebanyak  kurang  lebih  200  lembaga  yang  tersebar  di berbagai  propinsi,  kabupaten  dan  kota.  Selain  menyuarakan  kepentingan    konsumen, lembaga  ini  juga  memiliki  hak  gugat (legal  standing)  dalam  konteks  ligitasi  kepentingan konsumen  di  Indonesia.  Hak  gugat  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  konsumen (LPKSM)  yang telah  memenuhi  syarat,  yaitu  bahwa  LPKSM  yang  dimaksud  telah berbentuk  Badan  Hukum  atau  Yayasan  yang  dalam  anggaran  dasarnya  memuat  tujuan perlindungan   konsumen.   Gugatan   oleh   lembaga   konsumen   hanya   dapat diajukan  ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang-Undang  Perlindungan Konsumen).
Sedangkan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  adalah  institusi  non struktural  yang  memiliki  fungsi  sebagai  “institusi  yang  menyelesaikan  permasalahan konsumen    diluar    pengadilan    secara    murah,  cepat  dan  sederhana”.    Badan    ini  sangat penting    dibutuhkan    di  daerah    dan  kota    di    seluruh      Indonesia.      Anggota-anggotanya terdiri      dari    perwakilan  aparatur  pemerintah,  konsumen  dan  pelaku  usaha. Tugas-tugas utama BPSK diantaranya;
1. Menangani   permasalahan   konsumen   melalui   mediasi,   konsiliasi   atau arbitrasi;
2. Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan  konsumen;
3. Mengontrol  penambahan  dari bagian-bagian  standarisasi;
4. Memberikan   sanksi   administrasi   terhadap   pengusaha   yang   menyalahi aturan;
Contoh Kasus Perlinudngan Konsumen dan Cara Penyelesaiannya, sebagai berikut :
Di Surabaya, seorang advokat  menggugat  Lion selaku pemilik Maskapai  Penerbangan Wings  Air  di  karena  penerbangan  molor  3,5  jam.  Maskapai  tersebut  digugat  oleh  seorang advokat  bernama  DAVID  ML  Tobing.  DAVID,  lawyer  yang  tercatat  beberapa  kali menangani  perkara  konsumen,  memutuskan  untuk  melayangkan  gugatan  setelah  pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak sembilan puluh menit.
Kasus  ini terjadi pada 16 Agustus  lalu ia berencana terbang dari Jakarta  ke Surabaya, pukul 08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli. Hingga batas waktu yang tertera di tiket, ternyata pesawat tak kunjung berangkat. DAVID mencoba mencari informasi, tetapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan pesawat telat dari jadwal.
DAVID  menuding  Wings  Air  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Selanjutnya DAVID mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausa baku yang berisi  pengalihan  tanggung  jawab  maskapai  atas  keterlambatan,  hal  mana  dilarang  oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Cara Penyelesaian:
Sebagaimana  berita  diatas  bahwa  David  mengajukan  kasus  ini  ke  pengadilan  untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadian untuk membatalkan klausa baku yang berisi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tanggung  jawab  maskapai  atas  keterlambatan,  yang  mana  hal  ini  dilarang  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf a.

## KESIMPULAN
Perlindungan  Konsumen  Yang  Dirugikan  Oleh  Pelaku  Usaha  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.”  Perlindungan  konsumen  adalah  perangkat  yang  diciptakan  untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai  tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain,  segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Oleh karena  itu,  Sebagai  pemakai  barang/jasa,  konsumen  memiliki  sejumlah  hak  dan  kewajiban. Pengetahuan  tentang  hak-hak  konsumen  sangat  penting  agar  orang  bisa  bertindak  sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu.

## REFERENSI
A.Z Nasution, 1995. Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Annas,  Y.,  Endrawijaya,  I.,  Harsono,  Y.,  &  Wicaksono,  A.  B.  (2022).  THE  EFFECT  OF DISCIPLINEAND  WORK  MOTIVATION  ON  THE  PERFORMANCE  OF  PT GADING  PRIMA  PERKASA  EMPLOYEES.  International  Journal  of  Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(4), 1865-1870.
Gunawan  Wijaya  dan  A  Yani,  2001,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta: Gramedia.
Harsono,  Y.,  Permada,  D.  N.  R.,  &  Munarsih,  M.  (2022).  Marketing  Strategy  for  MSME Management Students at Pamulang University During the Covid-19 Pandemic. Journal Socio Humanities Review, 2(2), 40-47.
Harsono,  Y.,  &  Haryanto,  H.  (2022).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Motivasi  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  Bank  BRI  Cabang  Bintaro.  Jurnal  Ilmiah  Publika,  10(1), 114-123.
Junaidi Abdullah, 2010. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Nora Media Enterprise, Kudus N.H.T  Siahaan,  2004.  Hukum  Konsumen  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab Produk, Bogor: Panta Rei.
Nurmandjito,  2000.  Kesiapan  Perangkat  Perundang-undangan  Tentang  Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju
Philip Kotler, 2000. Principles Of Marketing, Jakarta: Erlangga Shidarta, 2000. Hukum Perlindungan Indonesia, Jakarta: Grasindo
Siregar,  N.  F.,  Fajarianto,  O.,  Nurlia,  T.,  &  Harsono,  Y.  (2022).  THE  EFFECTIVENESS WAY  FOR  IMPROVING  THE  USING  OF  VOCABULARIES  FOR  GENERAL PUBLIC.  International  Journal  of  Economics,  Business  and  Accounting  Research (IJEBAR), 6(4).
Direktorat Perlindungan Konsumen, Dirjen Dagri Dep. Perdagangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen