## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
UNICEF  dan  Perekrutan  Tentara  Anak  di  Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter

## Internasional
Wita Setyaningrum 1* , Gusti Fitriyandi 2 , Mufti Khakim 3
1 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
*Corresponding Author: wita.setyaningrum@law.uad.ac.id Histori Artikel Abstrak Masuk:15 Jan 2022 Review: 11 Apr 2022 Diterima: 31 Agu 2022 Terbit: 31 Agu 2022 Konflik  di Republik Demokratik Kongo  adalah sebuah konflik  antar  suku  yang  menewaskan banyak  warga sipil  sehingga  menyebabkan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  konflik  tersebut terjadi selama  dua dekade  yaitu  tahun 1996-1997 dan 1998-2003 yang mana  dalam  konflik  tersebut  menggunakan  tentara anak, hal  ini membuat United Nations  Children’s Fund (UNICEF) dan mitranya bergerak untuk menyelamatkan  mereka  dari  genggaman  angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok milisi bersenjata. Penelitian  ini  membahas  dua  pokok  permasalahan, yaitu  mengenai mekanisme  perekrutan tentara anak dan peranan UNICEF dalam mencegah eksploitasi anak. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan tentara anak; dan  2)  untuk  mengetahui  peranan United  Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mencegah eksploitasi anak  di  Republik  Demokratik  Kongo.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  serta  tersier. Kemudian teknik analisis data dilakukan berdasarkan kepustakaan (Library  Research), jurnal  dan  internet selanjutnya disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perekrutan tentara anak menggunakan  cara  penculikan  dan  propaganda, bergabungnya anak-anak juga karena  sukarela sebab tekanan  terhadap  orang  terdekatnya.  Selanjutnya United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  dalam penyelamatan  bekerja sama  antar  mitra  kerja  yaitu melaksanakan  program  negosiasi  dengan  kelompok bersenjata  yang  merekrut  anak-anak,  menjaga perdamaian serta pengembalian kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak di  Republik Demokratik Kongo dengan acuan hukum internasional yang berlaku.
Kata Kunci: UNICEF; Kongo; Tentara Anak.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74 Article’s History Abstract
Received: 15 Jan 2022
Reviewed: 11 Apr 2022 Accepted: 31 Agu 2022 Published: 31 Agu 2022 The conflict in the Democratic Republic of the Congo was an inter-ethnic conflict that killed many civilians, causing human  rights  violations.  The  conflict happened  within two decades,  1996-1997  and  1998-2003,  making use of child soldiers which urged the  United Nations Children's Fund (UNICEF) and its partners to make an action to save them from the  control of the government's armed forces and armed militia groups. This study discusses two main issues,  namely  the  mechanism  of  child  soldier’s recruitment and  the  role  of  UNICEF  in  preventing  the child  exploitation.  This  study  aims  at  identifying  the mechanism  if child  soldiers  recruitment and the  role of the  United  Nations  Children's  Fund  (UNICEF)  in preventing  the  child  exploitation  in  the  Democratic Republic  of  Congo. This  research  is  a  normative  legal research. The data sources used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, the data were analyzed through literature (Library Research), journals, and the internet. Based on the results of the research, the recruitment  of  child  soldiers  used  kidnapping  and propaganda,  and  the  children  also  joined  the  child soldiers  voluntarily because  of  the  pressure  from  their surroundings. In addition, the United Nations Children's Fund (UNICEF)  in its  rescue  cooperated  with  partners; carrying  out  a  negotiation  program  with  the  armed forces that recruited the children, maintaining peace and restoring  the  children’s  health  and  education  in  the Democratic Republic of the Congo in accordance with the applicable international law as the reference.
Keywords: UNICEF; Congo; Child Soldiers.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Hukum  humaniter  internasional  ( international  humanitarian  law )  adalah hukum  publik  internasional  yang  mengatur  konflik-konflik bersenjata,  baik yang  bersifat  internasional  maupun  non-internasional.  Hukum  humaniter iternasional  hadir diinspirasi  oleh pertimbangan-pertimbangan  kemanusiaan (Asnawi,  2017).  Hukum  humaniter  internasional  sebagai  instrumen internasional  juga  menjadi  suatu  perjanjian  serta  aturan  dan  tata  cara berperang  demi  kemanusiaan  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas,  namun tidak  jarang  banyak  negara  terlibat  perang  dengan  menepikan  aturan  yang telah  dibuat,  sehingga  menimbulkan  konflik  berkepanjangan  dan  menelan banyak  korban.  Perang  mengakibatkan  banyaknya  korban,  dalam  hal  ini

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
termasuk yang menjadi korban adalah anak-anak, berkaitan dengan itu bahwa anak-anak  seringkali  tidak  mengetahui  mengapa  perang  tersebut  terjadi, namun  meskipun  demikian, tidak  jarang  beberapa  dari  antara  mereka tidak hanya  menjadi  korban  dari  pihak-pihak  yang  berkonflik,  melainkan keikutsertaan  mereka dalam berperang(Sihombing,  2016).
Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  terdapat  sebuah  kasus  yang  terjadi  pada tahun  1996-1997  perang  antar  suku  di  Rwanda  hingga  menyebabkan pengungsian besar-besaran  ke  wilayah  perbatasan  Rwanda-Kongo. Pengungsian  tersebut menjadi awal dari permasalahan  dan ditambah dengan kondisi  politik yang  buruk di  negara  Kongo  tersebut.  Perang  yang terjadi  di negara  Kongo  menyebabkan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), contohnya  banyaknya  warga  sipil  yang  terlibat  dan  melakukan  perekrutan anak-anak  untuk  bergabung  dengan  kelompok  pemberontak  bersenjata. Perang Kongo berlanjut pada tahun 1998-2003  di mana anak-anak masih saja direkrut  untuk  ikut  serta  dalam  perang  tersebut,  bahkan  menyebabkan kesengsaraan  bagi penduduk  sipil dan kondisi sosial anak-anak yang semakin tidak baik.
Buruknya  kondisi politik dan  melibatkan  anak-anak  dalam perang  di negara Kongo  menyebabkan  kelompok  bersenjata  sipil  dan  angkatan  bersenjata pemerintah  di  Republik  Demokratik  Kongo  melanggar  ketentuan  hukum humaniter  internasional.  Sejatinya  perlindungan  bagi  warga  sipil  dan  anak menjadi  yang utama dalam konflik bersenjata  baik itu bersifat  internasional maupun  non-internasional.  Ketentuan  tersebut  mengisyaratkan  kepada masyarakat internasional  agar untuk menahan diri dalam peperangan.  Jangan sampai terjadi pelanggaran  yang bersifat ancaman, pemberontakan, serta hal- hal  yang  berpotensi  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Kehadiran  ketentuan- ketentuan  internasional  diharapkan  menjadi  perlindungan  bagi  hak  warga sipil, serta tidak terlepas dari hak anak yang sewaktu-waktu menjadi sasaran dalam  setiap  konflik  bersenjata.  Bahkan  anak-anak  sering  diikutsertakan dengan  menjadi budak maupun tentara  anak, hal ini juga berbanding  terbalik dengan  ketentuan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Menurut (Halima et al., 2016) memberi tanggapan  secara normatif bahwa Pasal 2 ayat (4) Charter bahwasannya  negara-negara  anggota  harus  menahan  diri  dari tindakkan  pengancaman  atau  penggunaan  kekerasan  terhadap  integritas wilayah atau kemerdekaan  politik  suatu negara,  atau cara-cara  lainnya yang bertentangan  dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selanjutnya  (Bahri,  2015)  menjelaskan  mengenai  pelanggaran  ketentuan regional  dan  internasional  yang dilakukan  oleh Republik  Demokratik Kongo (RDK)  yang  menegaskan  bahwa  RDK  melanggar  ketentuan  regional  dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
internasional  yaitu  Piagam  Afrika  mengenai  Hak  dan  Kesejahteraan  Anak ( African Charter on the Right and Welfare of the Child) yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 25, dan Pasal 27. Aturan internasional  yang dilanggar mengenai  perlindungan  hukum  humaniter  internasional  yang  dilakukan tentara  anak  dalam konflik bersenjata  yang ada dalam Protokol Tambahan I Pasal  77  dan  Statuta  Roma 1998  Pasal  8,  selanjutnya  perlindungan  hukum humaniter  internasional  yang  dilakukan  terhadap  tentara  anak  dalam Protokol Tambahan Konvensi  Hak Anak tentang  dilibatkannya  anak di dalam konflik bersenjata.
Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  telah  meratifikasi  Protokol Tambahan  I 1977  pada  3  Juli  1981.  Oleh  karena  itu  anak-anak  yang  direkrut  sebagai tentara  anak  di  RDK  berhak  diberikan  perlindungan  sebagaimana  yang ditetapkan  dalam  Protokol tersebut.  Selanjutnya  Konvensi  Hak  Anak  1989 pada Pasal 38 menjelaskan salah satunya tentang perlindungan  dalam konflik bersenjata.  Tetapi perlindungan  pada pasal  tersebut  hanya diberikan  kepada anak  yang  merupakan  bagian  penduduk  sipil  bukan  tentara  anak.  Konvensi Hak  Anak  tersebut  telah  diratifikasi  Republik  Demokratik  Kongo  pada  27 September 1997  (Pomantow, 2016).
Republik  Demokratik Kongo  (RDK)  adalah  salah  satu  negara  di  Afrika yang sepertinya  tidak pernah lepas dari perang setiap  saat. Peperangan  antar suku dan  golongan  melawan  pemerintah  pusat  pecah  di  negara  tersebut.  yang melibatkan  anak-anak  sebagai  tentara.  Walaupun  pada  akhirnya  sudah  ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak bahwa perang berakhir pada tahun 2002 lalu, namun kenyataannya,  masih ada 20 ribu lebih pasukan  anak-anak dengan  usia  di  bawah  18  tahun  yang  terus  dipekerjakan  sebagai  tentara (Erdina, 2009).
United Nations Children’s Fund (UNICEF) suatu  lembaga bagian  dari  struktur Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  membangun  dan  membantu perkerjaan  dari  PBB khusus  memajukan  dan  menciptakan  kehidupan  yang layak bagi anak-anak  di dunia dengan  berkerja  sama antar  lembaga-lembaga swadaya  masyarakat  serta  bersama-bersama  memproses  pendanaan  untuk menjalankan  program-program  sebagai  bentuk  nyata  perlindungan  dan penyelamatan  setiap  individu  (Fitri,  2016). United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF) memiliki program the Disarmament and Community Reintegration (DCR)  di  Ituri  yang  merupakan  sebuah  wilayah  provinsi  di  Republik Demokratik Kongo. Setiap  anak yang masuk daftar di DCR tersebut kemudian akan  masuk  ke  fasilitas  perawatan.  Berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM), setiap individu memiliki hak yang dijamin dan dilindungi  oleh hukum internasional.  Selanjutnya individu yang melakukan kejahatan yang termasuk

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
dalam  kategori  kejahatan  internasional  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  secara individual  (Sari, 2014).
United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan organisasi  internasional  lainnya sudah  seharusnya  dapat  melindungi  dan  bertindak  dalam  kasus  kekerasan dan eksploitasi  terhadap  anak-anak  yang masih di bawah umur seperti  yang terjadi  di  negara  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK).  Anak-anak  sebagai penerus  generasi  bangsa  yang harus  dijaga dan  dirawat. Dalam hal ini dunia juga  harus  ikut  andil  dan  mengecam  keras  semua  kejahatan  berbentuk pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat  seperti  ini  yang  melanggar ketentuan-ketentuan hukum  humaniter  internasional  yang  bersifat internasional  maupun  non-internasional.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  studi kepustakaan (library  research) dengan  model  penelitian  hukum  normatif analisis  yaitu pembacaan kritis dan mendalam terhadap  buku-buku, undang- undang,  literatur,  majalah,  surat  kabar,  karya  tulis,  dan  hasil  penelitian sebelumnya  yang  relevan dengan  permasalahan  yang akan  di bahas(Sonata,
2014).  Metode  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penulisan  skripsi  ini ialah  studi  kepustakaan  yaitu  menganalisa,  membaca,  dan  mencatat  suatu tulisan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  serta  penulis  juga  menelusuri berbagai  sumber referensi dan literatur  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini seperti  jurnal,  artikel dan literatur  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo. Pelanggaran  Hak Asasi Manusia  (HAM) di Republik Demokratik Kongo (RDK) terjadi  selama dua periode yang menyebabkan  kesengsaraan  bagi penduduk sipil  pada  umumnya dan khususnya  bagi  anak-anak  yang bertempat  tinggal disana.  Anak-anak  tersebut  dijadikan  sebagai  kelompok-kelompok pemberontak atau tentara anak. Selanjutnya anak-anak tersebut bukan hanya dijadikan sebagai tentara anak melainkan sebagai budak pesuruh atau pelayan bagi milisi kelompok pemberontak  (Kusuma, 2008).
Konflik  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  menurut  (Wijaya,  2014) mengatakan United  Nation  Organization  Stabilization  Mission  in  the Democratic Republic of  the  Congo (MONUSCO)  telah  mencatat  banyak  dari pembentukan kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata pemerintah pada tahun 2009-2013 ada sekitar 5.505 orang anak berumur berkisar 6 hingga 12

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
tahun  dengan  berbagai  metode  perekrutan  yang  digunakan,  kelompok tersebut sebagai  berikut:
a) Force Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR)
Kelompok bersenjata  yang berdiri antara  tahun 1996-1999 di Rwanda. Di tahun  2012-2013  FDLR  merekrut  136  anak  laki-laki  dan  1  anak perempuan. Anak-anak diculik dan dipaksa saat beraktivitas dan dijadikan tentara anak, pengintai  dan budak;
b) Mouvement du 23 Mars (M23)
Dibentuk Pada 6 Mei 2012 menjadi kelompok bersenjata di Rutshuru. Pada tahun  2012-2013  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK).  Sama  halnya dengan  FDLR, yang  telah menculik 124  anak  dan  dijadikan  tentara  anak dll;
c) Lord' Resistence Army (LRA)
Ialah kelompok bersenjata Uganda yang masuk ke RDK tahun 2005. Tahun
2011  LRA  merekrut  124  anak,  59  dari  mereka adalah  perempuan.  Pada tahun  2012-2013  LRA  tetap  menculik anak  dan  MONUSCO  mencatat  33 korban;
d) Mai-Mai
Kelompok bersenjata  gabungan  yang berkumpul di Lubumbashi, RDK, dan sering  meneror  desa.  Mai-Mai  telah  merekrut  312  anak  sebagian  telah masuk  ke  kelompok Aliance of  Patriots  for  a  Free and  Sovereign Congo (APCLS), Congolese Resistance Patriots (Pareco) dan lainnya;
e) Front for Patriotic Resistance in Ituri (FRPI)
Pada  tahun  2012-2013  kelompok  ini  merekrut  68  anak  dan  sering melakukan tindakan  di daerah selatan Ituri dan sering melawan angkatan bersenjata  pemerintah dan pasukan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).
Adapun  menurut  (Bintang  Ingtyas,  Joko Setiyono, 2014)menyatakan  konflik yang  terjadi  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  dibagi  menjadi  2 mekanisme yaitu sebagai berikut:
1) Anak-anak  diambil  dari  rumah  hingga  di  paksa  menjadi  tentara  atau dalam hal  ini  kelompok bersenjata,  mereka  diculik saat  berada  di luar rumah, baik itu saat mereka bermain bersama temannya, lalu ada contoh lainnya saat mereka sedang  bekerja, baik itu saat berladang  seperti yang disebutkan  diatas, lebih parahnya lagi saat mereka sedang bersekolah.
2) Kelompok bersenjata  atau pemberontak bahkan meminta agar di tempat mereka tinggal atau di sebuah  perkampungan  untuk menyiapkan anak- anak  untuk  nantinya  dijadikan  tentara  anak,  jika  tidak  maka perkampungan  tersebut akan di hancurkan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
Penjelasan  diatas  sudah  jelas bahwa anak-anak bukan hanya dipaksa  namun juga dirusak  pola pikirnya  dengan  cara mengikuti  kata-kata mereka. Bahkan juga melibatkan keluarganya dan masyarakat sekitar dengan  memaksa warga setempat  untuk  merelakan  anak-anak  mereka  untuk  supaya  bergabung dengan angkatan  bersenjata  dan pemberontak.
Perang  di Republik  Demokratik Kongo  (RDK) yang  dilakukan  oleh angkatan bersenjata  pemerintah  dan  kelompok  pemberontak  secara  bersama-sama menggunakan  anak-anak sebagai  kombatan bersenjata.  Anak-anak digunakan sebagai  tentara. Penggunaan  tersebut dibagi dalam tiga bentuk berbeda  yaitu anak-anak mengambil bagian  langsung  dalam pertempuran  atau juga mereka mengambil  bagian  sebagai  pendukung  seperti  misalnya  sebagai  pengintai, budak,  perwakilan  serta  mereka digunakan  sebagai  penyambung  lidah  baik itu dari kubu pemerintah maupun dari pemberontak  (Adewidya, 2018).
Perekrutan  tentara  anak  secara  ilegal  di Republik  Demokratik Kongo  (RDK) dari pemerintah  dan kelompok bersenjata  non-pemerintah  untuk bergabung kedalam kelompok mereka juga telah  melanggar  kesepakatan  internasional. Pelanggaran  menitikberatkan  pada  pemerintah  yaitu  pada  Pasal  4  tentang pelarangan  anak dibawah umur serta pencegahannya  sebagai berikut:
1) Apapun  keadaannya  kelompok  bersenjata  diluar  pemerintah  dalam keadaan apapun tidak diperkenankan  merekrut anak dibawah 18 tahun.
2) Negara-negara  pihak  sudah  seharusnya  mencegah  perekrutan  tersebut dengan  melakukan  tindakan  hukum  apapun  agar  tidak  terjadi  hal tersebut.
3) Perlu  diketahui  juga  dalam  penerapan  pasal  ini  tidak  mengganggu peraturan  hukum nasional  para pihak terhadap  suatu konflik.
Kelompok  bersenjata  pemerintah  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  dan non-pemerintah  mempunyai kesamaan dalam metode perekrutan anak untuk bergabung  dalam kelompok bersenjata,  yaitu menggunakan cara paksaan dan juga  sukarela.  Umur  anak-anak  yang  direkrut  juga  sama  yaitu  dibawah  18 tahun  sehingga  definisi  dari  protokol  tersebut  tidak  diikuti  oleh  angkatan bersenjata  pemerintah  RDK  maupun  non-pemerintah  yang  merekrut  anak- anak  dibawah  umur  dengan  mekanisme  pendekatan  psikis  serta menggunakan  metode doktrin, propaganda,  dan melakukan pendekatan  baik secara  langsung  maupun tidak langsung.  Metode tersebut  digunakan  karena bisa dikatakan mudah jika seseorang benar-benar  mampu mempengaruhinya. Pihak  pemerintah  dan  kelompok  bersenjata  secara  bersama-sama menggunakan  anak sebagai  tentara,  penggunaan  tersebut  dibagi  dalam  tiga bentuk  berbeda  yaitu  anak-anak  mengambil  bagian  langsung  dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
pertempuran  atau juga mereka mengambil bagian sebagai pendukung  seperti misalnya  sebagai  pengintai,  budak,  perwakilan  serta  mereka  digunakan sebagai  penyambung  lidah  baik  itu  dari  kubu  pemerintah  maupun  dari pemberontak  (Adewidya,  2018).  Tentara  anak  diikutsertakan  dalam kelompok  bersenjata  atau  pemberontak  bukan  hanya  dipaksa  namun  juga secara  sukarela.  Penyebab  utamanya  yaitu  keadaan  ekonomi,  serta  adanya ancaman yang datang  langsung  pada individu atau kepada orang terdekatnya seperti  teman dekat dan keluarganya  dengan  doktrin akan dijanjikan  apabila bergabung  sebagai  tentara, maka akan dipenuhi  kehidupan sehari-harinya. Masyarakat  sipil berhak mendapatkan  perlindungan,  sehingga  dalam perang yang  dilakukan  oleh  pasukan  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  tersebut telah melanggar  peraturan  hukum humaniter Konvensi Jenewa 1949. Artinya masyarakat sipil bukan sasaran perang,  karena masyarakat sipil memiliki hak istimewa sesuai prinsip dari Hak Asasi Manusia  (HAM). Begitu juga anak-anak berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  hak  istimewa,  khususnya  yang berumur sekitar  18 tahun  ke bawah tidak bisa dilibatkan  dalam perang  atau menjadi  tentara  anak(Barraq  Suwartono,  2020).  Perlu  ditambahkan  lagi bahwa maksud dari aturan tersebut secara tegas menekankan agar seseorang atau suatu kelompok yang tidak ikut campur dalam urusan peperangan.  Tidak bisa  digunakan  dalam  perang  sehingga  peperangan  hanya  terkhusus  pihak yang  bertikai.  Seharusnya  ini  menjadi  catatan  penting  bagi  organisasi internasional  untuk mencegah dan mengupayakan  perlindungan.

## 2. Peranan  UNICEF  Dalam  Menangani  Atau Mencegah  Pelanggaran  HAM Terkait Dengan Konflik Tentara Anak Di Republik Demokratik Kongo
Sebagai  langkah  penyelamatan  hak  anak tersebut  merupakan  tugas  penting bagi United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  suatu  lembaga  bagian  dari struktur  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  membangun  dan membantu  pekerjaan  dari  PBB  khusus  memajukan    dan  menciptakan kehidupan  yang  layak bagi  anak-anak  di dunia  dengan  berkerja  sama  antar lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  serta  bersama-bersama  memproses pendanaan  untuk  menjalankan  program-program  sebagai  bentuk  nyata perlindungan  dan penyelamatan setiap individu (Sihombing, 2016). Pekerjaan UNICEF tersebut  suatu  proses  penyelesaian  permasalahan  sosial  anak-anak yang  terkena  dampak  diskriminasi  dan  pelecehan  hak  atas  individu  untuk hidup dan beraktivitas seperti biasanya. Tentunya tugas ini di hasilkan dengan solidaritas  antar  lembaga  baik  internasional  maupun  nasional  hingga selanjutnya terwujud program-program yang layak.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
Sebagai  organisasi  yang  diberi  mandat  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) untuk  memperkenalkan  dan  menjamin  dihormatinya  hak  anak  yang telah  dirampas  dengan  melakukan  berbagai  aksi  nyatanya  yang  dapat menyelamatkan  anak-anak. United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF) merupakan  organisasi  yang  secara  eksklusif  mengangkat  tentang permasalahan  anak,  dalam  perlindungan  anak,  pertolongan  terhadap  anak dan menjaga perkembangan anak sesuai dengan kerangka kerja Konvensi Hak Anak  (Ardianti,  2018).  Komitmen United Nations Children’s  Fund (UNICEF) untuk  melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk  penindasan  termasuk  di dalamnya  yaitu perekrutan  tentara  anak  tentunya  dengan  respon  yang baik dengan  segera  bekerjasama  antar  mitra  bentukan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  serta  memiliki  tujuan  dalam  membangun  dan  mencapai kehidupan  anak-anak  agar  terlepas  dari  permasalahan  di negaranya  seperti kemiskinan,  kacaunya  kondisi  politik  serta  pelanggaran  hak-hak  terhadap anak.
Perencanaan United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF) dalam  menjalankan mandat  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  yaitu  menjalankan  beberapa program untuk melepaskan  anak-anak  dari genggaman  kelompok bersenjata dan  angkatan  bersenjata  pemerintah  dengan  menciptakan  suatu  proyek- proyek sektoral  hingga  melakukan pendekatan  sosial,  yaitu mengembalikan kehidupan  mereka  seperti  anak-anak  pada  umumnya  (Adewidya,  2018).
Program  yang  dijalankan  oleh  UNICEF  tersebut  dimaksudkan  untuk memperbaiki  kondisi  anak  agar  selanjutnya  dapat  beraktivitas  seperti biasanya  yaitu  melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat  setempat  untuk melakukan  pendidikan  sosial  bermasyarakat  sehingga  dalam situasi  apapun anak-anak bisa mengontrol dan mengedepankan  keselamatan  setiap individu serta keluarga mereka dan orang terdekat lainnya dari kejahatan apapun.
Program  yang  dijalankan United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  dalam melindungi  dan  mengembalikan  kondisi  anak-anak  di Republik  Demokratik Kongo  (RDK)  yaitu  bekerjasama  dengan  berbagai  mitra  kerjanya  baik internasional  maupun  nasional,  hal tersebut  tidak lepas  agar  para kelompok bersenjata  melepas  anak-anak  dari  genggaman  mereka  (Ilahi,  2020). Pelayanan  dan  konsentrasi United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk mengatasi permasalahan  di Republik Demokratik Kongo (RDK) tentu UNICEF bekerja bersama mitranya sebagai  langkah membantu menyelamatkan anak- anak dan penduduk sipil di RDK. Pasal 8 Deklarasi Universal tentang hak atas pemulihan  korban  kejahatan  Hak  Asasi  Manusia,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Setiap  orang  berhak  atas  pemulihan  yang  efektif  dari  pengadilan nasional  yang kompeten untuk tindakan-tindakan  yang melanggar  hak-

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
hak  mendasar  yang  diberikan  kepadanya  oleh  undang-undang  dasar atau hukum”.
Penjelasan dari pasal diatas mengartikan bahwa seorang anak atau penduduk sipil  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  semestinya dengan  diberikan  pemulihan  kembali.  Hal  ini  juga  mengandung  maksud bahwa  pemulihan  kepada  korban  konflik  bukan  hanya  tugas  dari  satu kelompok, tetapi  menjadi  tanggung  jawab  kita  semua,  maka dari  itu United Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  harus  bekerjasama  dengan  pihak-pihak terkait  untuk  memulihkan  kembali kondisi  anak-anak  terdampak  konflik di Republik  Demokratik Kongo (RDK) yang menjadi tentara  anak serta menjadi budak dari kelompok pemberontak bersenjata.
Inovasi  yang  di  gagas  oleh United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  yaitu dalam hal negosiasi  sangatlah  dibutuhkan  agar anak-anak bisa terlepas  tanpa adanya  korban,  sehingga  dalam  program  ini  diharapkan  bisa  membantu menyelamatkan  anak-anak  dari  kelompok  bersenjata.  Maka  dari  itu Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  suatu  organisasi  berbasis militer dari berbagai  negara-negara  sebagai  pasukan  perdamaian  PBB yakni United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the  Congo (MONUSCO)  untuk  membantu  dalam  proses  negosiasi  dan mengamankan  setiap  sektor  daerah-daerah  konflik di Republik  Demokratik Kongo (RDK) agar tercipta  (Ilahi, 2020).
Program  ini  dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelepasan  anak-anak  dari kelompok  bersenjata.  Nantinya  setelah  dilepaskan  maka  akan  diberi pelindungan  secara  menyeluruh  baik  dari  segi  kesehatan,  pendidikan, maupun  bantuan  lainnya,  sehingga  anak-anak  bisa  beraktivitas  seperti biasanya.  Selain  mengeluarkan  anak-anak  dari  kelompok  bersenjata, MONUSCO  juga  ditugaskan  untuk  mengamankan  wilayah-wilayah  rawan konflik serta  tentunya  mempunyai tugas  utama yaitu menyampaikan pesan- pesan perdamaian  dari pihak internasional.
Setelah  dikeluarkan  anak-anak  dari  kelompok  bersenjata, United  Nations Children’s  Fund (UNICEF)  membuat  suatu  program  untuk  memberikan pelayanan  pengembalian  kondisi  anak-anak  di  Republik  Demokratik  Kongo (RDK)  seperti  pada  umumnya  dengan  sebuah  rangkaian  program Disarmament, Demobilization, and  Reintegration (DDR). Menurut  (Ardianti, 2018)menjelaskan  terkait program tersebut, yaitu sebagai berikut:
1) Disarmament
Merupakan  suatu  pengumpulan,  pencatatan,  kontrol  dan  pembuangan senjata  kecil, amunisi,  peledak  dan senjata  ringan  beserta  senjata  berat dari  kombatan  dan  bahkan  dari  masyarakat.  Perlucutan  senjata  juga termasuk  dalam  program  pengaturan  kepemilikan  bersenjata  yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
bertanggung  jawab;

## 2) Demobilization
Suatu  pelaksanaan  pembubaran  secara  formal  formasi  militer  dan proses  pelepasan  kombatan  dari  pasukannya,  tujuan  dari  demobilisasi ini  adalah untuk  identifikasi, menghitung, mengawasi  dan mempersiapkan  pembebasan  dengan dokumen  formal,  serta mengumpulkan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan reintegrasi;
3) Reintegration
Proses  dimana  mantan  kombatan  mendapatkan  status  sosial  dan  agar mendapatkan  pekerjaan  dan  pendapatan.  Reintegrasi  adalah  proses sosial dan ekonomi. Reintegrasi adalah bagian dari pembangunan negara dan  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan  biasanya  berupa  bantuan jangka panjang.
Program United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  tersebut  merupakan program  berupa  konsep  dengan  berbagai  tahapan,  misalnya  Disarmament yaitu suatu pengumpulan data informasi terkait senjata yang digunakan anak- anak  kemudian  untuk  mengetahui  jadwal  kapan  mereka  beroperasi.
Disarmament  juga  mendata  beberapa  senjata  serta  amunisi  untuk dihancurkan,  proses  ini  sebagai  langkah  mengurangi  penyebaran  senjata untuk digunakan  dalam aksi mereka.
Namun  dalam penyelamatan  anak-anak  oleh United Nations Children’s Fund (UNICEF)  dan  mitranya  tentunya  juga  mempunyai  kendala  yaitu  seperti proses  demobilisasi  dan  reintegrasi  atau  bantuan  lainnya.  Kendala  tersebut datang  dari  luar  maupun  internal  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK). Menurut  (Ilahi, 2020)kendalanya  secara  umum bahwa konflik yang panjang menimbulkan terjadinya  perekrutan  yang terus  dilaksanakan  oleh kelompok bersenjata dan juga angkatan bersenjata  pemerintah RDK menimbulkan aktor di  dalam  menjalankan  terhambat  perlindungan  terhadap  anak.  Selanjutnya pencatatan  kelahiran  anak  yang  buruk  oleh  negara  RDK,  menyebabkan UNICEF  dan  mitranya  membuat  anak-anak  di  bawah  umur  menjadi  sulit terpisah  dari  adanya  kelompok  bersenjata  yang  disebabkan  tidak diketahuinya usia anak-anak itu.
Adapun  kendala  yang  dihadapi United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF) menurut  laporan  “ Report  of  the  Secretary-General  on  children  and  armed conflict in  the  Democratic Republic of  the  Congo” bahwa  banyak  anak-anak yang  membutuhkan  bantuan  mengakibatkan  sumber  daya  berkurang. Bantuan  untuk  reintegrasi  menjadi  melambat.  Seharusnya  UNICEF  tegas

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
dengan kekurangannya  tersebut, karena konflik yang terjadi di wilayah Afrika bukan hanya terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) tetapi juga meluas ke beberapa  negara di benua Afrika(Ilahi, 2020).
Upaya  UNICEF tersebut  diciptakan  agar  kondisi  kesehatan  anak-anak  tetap terjaga  serta  menghindarkan  mereka  dari  penyakit  sehingga  kondisi  anak- anak  akan  tetap  terjaga.  Kemudian  dalam sektor  pendidikan,  di  sini  adalah konsentrasi  UNICEF,  mengingat  semangat  dari  pembelajaran  di  sekolah tentunya  adalah  kenyamanan  dan  kebersihan,  langkah  ini  sebagai  menjaga konsentrasi  anak-anak  dalam belajar  terlepas  dari  konflik yang masih  terus terjadi.
Penyelamatan  UNICEF dalam programnya yang  berbasis  kesehatan  ini tidak lain  untuk  mengurangi  angka  kematian  anak-anak  akibat  dari  konflik yang berkepanjangan  dan  sebagai  upaya  penghindaran  meluasnya  konflik akibat tekanan  ekonomi,  perjuangan  UNICEF  ini  dilakukan  lakukan  agar  mereka kelak bisa belajar hidup sehat membantu menyelamatkan anak-anak lainnya. Misi United  Nation  Children’s  Fund (UNICEF)  dalam  menyelamatkan  anak- anak  yang terlibat  konflik, tidak  lepas  dari  instrument  hukum internasional seperti  konvensi hak anak. Perlindungan  bagi anak bukan hanya soal mereka diberikan  makan  maupun  tempat  tinggal  yang  layak  melainkan  juga  perlu adanya  bantuan  secara  pendekatan  psikologis  seperti  misalnya  pendidikan, kebebasan  untuk  berpikir  dan  sebagainya. United  Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  dalam  hal  ini  organisasi  internasional  yang  mengurusi permasalahan  anak  sudah  seharusnya  mewujudkan  hal  tersebut,  sehingga anak-anak  yang  semestinya  menjadi  generasi  penerus  bangsa  yang  bisa mewujudkan mimpi dirinya, keluarganya serta negaranya sendiri.
Kemudian  dalam  melakukan  suatu  proses  pelayanan  perlindungan United Nations Children’s Fund (UNICEF) juga mengacu pada perjanjian internasional, Republik  Demokratik Kongo (RDK) sendiri  telah meratifikasi,  ironisnya RDK melanggar  instrumen-instrumen  tersebut, menurut  (Ilahi, 2020)menjelaskan beberapa  instrumen yang telah dilanggar  RDK sebagai berikut:
“ UNICEF  suatu  organisasi  yang  ditugaskan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB) dalam membantu memulihkan kondisi anak-anak  di RDK telah  melakukan  berbagai  cara,  termasuk  di  dalamnya  meminta dukungan  untuk  menjamin  terlindunginya  krisis  kemanusiaan  di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan  menggait semua pihak. RDK telah meratifikasi  beberapa perjanjian internasional terkait
perlindungan  hak-hak  anak  yaitu  Konvensi  Jenewa  1949  pada  24 Februari  1961,  Protokol  Tambahan  I  tentang  perlindungan  kepada korban  konflik  bersenjata  intertnasional  1977  pada  3  Juni  1982, Konvensi Hak Anak 1989 pada 28 September 1990, Protokol Tambahan tentang  anak sebagai  kombatan 2000 pada  11 November 2001,  Statuta

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
Pengadilan Pidana Internasional 1998 pada 11 April 2002. serta Resolusi Dewan Keamanan PBB. ”
Pemaparan diatas menggambarkan keseriusan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam  membantu  melindungi  anak-anak  di  Republik  Demokratik Kongo (RDK) telah sesuai dengan aturan-aturan  yang berlaku. UNICEF sendiri telah  melakukan  kerjasama  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang ada di RDK. Adanya masalah politik dan keserakahan  para pemimpin di negara  tersebut  menghambat  segala  cara  UNICEF dalam mengatasi  masalah kemanusiaan  di  RDK.  Akibatnya  implementasi  terhadap  perjanjian  tidak berjalan dengan  sebagaimana  mestinya.
United Nations  Children’s  Fund (UNICEF)  terus  menyerukan  kepada  semua pihak  yang  berkonflik  untuk  menjamin  akses  kemanusiaan  kepada  orang- orang  yang  memerlukan  bantuan  segera  mungkin.  Bahkan  UNICEF  terus berupaya  memegang  teguh  kepercayaan  masyarakat  internasional  untuk mensukseskan  segera  cara-cara  yang  baik  dalam  penyelesaian  konflik  di Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  serta  melindungi  aset  negara  tersebut yaitu anak-anak  (Adewidya, 2018).
Pencegahan  dan tindakan United Nations Children’s Fund (UNICEF) terhadap eksploitasi  anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan  melaksanakan beberapa  program seperti melakukan negosiasi  pembebasan  anak-anak yaitu menggunakan  sistem  kerja  antar  lembaga  gagasan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB) berbasis  militer negara-negara  peserta  yang tergabung  dalam pasukan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) untuk  selanjutnya  menyelamatkan  anak- anak dari kelompok pemberontak.  Setelah  melakukan pembebasan  nantinya anak-anak  akan  di data sebelum  masuk pada penyembuhan  baik itu kondisi kesehatan,  mental,  dan  pendidikan.  Program  ini  dilakukan  agar  nantinya anak-anak  kembali  beraktivitas  seperti  pada  umumnya.  Perlindungan  ini merupakan  suatu  penghormatan  terhadap  hak-hak  anak  untuk  hidup  dan berekspresi.  Dalam (Sinaga,  2013) mengatakan  bahwa HAM  adalah  hak-hak yang  melekat pada  setiap  manusia,  sehingga  tanpanya  manusia  tidak  dapat hidup  sebagaimana  mestinya.  Maka  dari  itu  UNICEF  dan  mitranya menjalankan tugas agar terciptanya manusia yang sejak terlahir di dunia akan memiliki hak hidup dan hak menjadi mahkluk sosial.
Oleh  karenanya  peran  serta  fungsi  UNICEF  dalam  konflik  di  RDK  sangat penting  untuk  terus  dilaksanakan  bersama-sama  dengan  organisasi  lain  di wilayah  tersebut  dalam  menunjang  dan  memperbaiki  keadaan  yang  terjadi agar  keberadaan  UNICEF dan  organisasi-organisasi  lain  bisa  meminimalisir korban  ataupun  penderitaan  yang  sudah  dialami  oleh  anak-anak  selama

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
konflik berlangsung.  Dalam sejarah kemanusiaan,  terutama keberadaan anak- anak  sangatlah  patut  disadari  oleh  karena  anak-anak  merupakan  generasi penerus  yang  akan  mendiami  dan  meneruskan  langkah  manusia  di  bumi. Selama anak-anak menjadi korban kekerasan maka selama itu pula kehidupan manusia tidak memiliki arti yang sebenarnya.

## Kesimpulan
Perekrutan  tentara  anak  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  termasuk bentuk  pemaksaan  walaupun  dari  anak-anak  sendiri  ikut  serta  dengan sukarela.  Namun,  perlu  digarisbawahi  hal  itu  tidak  lain  karena  faktor  dari kekejaman  yang  dilakukan  kepada  individu,  keluarganya  maupun  teman dekat. Permasalahan  ini karena konflik terus  terjadi serta kemiskinan  makin bertambah.  Jadi,  penulis  melihat  metode  perekrutannya  sama  saja  karena adanya  sebab  dan  akibat  yang  mana  di  dalam  hukum  mengatakan  segala bentuk pembelaan  atas fakta pelanggaran  tidak dapat dibenarkan  yang pada akhirnya  memunculkan  bukti  perekrutan  tentara  anak  di  Republik Demokratik Kongo  (RDK) adalah  ilegal  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan- peraturan  hukum internasional  serta  kebiasaan  perang.  Perekrutan  tentara anak  ilegal  di  RDK  tidak  dapat  dibenarkan  sebab  para  pemberontak  serta angkatan  bersenjata  pemerintah  melakukan  perekrutan  tentara  anak  di bawah  umur  18  tahun,  padahal  berdasarkan  bunyi  pada  Protokol Opsional Konvensi  Hak  Anak  tahun  2000  bahwa  pihak  pemerintah  harus  menaikan umur  tentara  sukarelawan  serta  penegasan  pemerintah  agar  melarang kelompok  bersenjata  di  luar  angkatan  bersenjata  untuk  tidak  merekrut tentara belum cakap hukum.
Pencegahan  dan tindakan United Nations Children’s Fund (UNICEF) terhadap eksploitasi  anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan  melaksanakan beberapa  program seperti melakukan negosiasi  pembebasan  anak-anak yaitu menggunakan  sistem  kerja  antar  lembaga  gagasan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB) berbasis  militer negara-negara  peserta  yang tergabung  dalam pasukan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) untuk  selanjutnya  menyelamatkan  anak- anak dari kelompok pemberontak, setelah  melakukan pembebasan  nantinya anak-anak  akan  di data sebelum  masuk pada penyembuhan  baik itu kondisi kesehatan, mental, dan pendidikan. Oleh karena itu, peran serta fungsi UNICEF dalam konflik di RDK sangat penting  untuk terus dilaksanakan  bersama-sama dengan  organisasi  lain  di  wilayah  tersebut  dalam  menunjang  dan memperbaiki keadaan  yang terjadi  agar keberadaan  UNICEF dan organisasi-

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 59-74
organisasi  lain bisa  meminimalisir  korban  ataupun  penderitaan  yang sudah dialami oleh anak-anak selama konflik berlangsung.

## Referensi
Adewidya, R. M. I. (2018). Perekrutan Tentara Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo) . Universitas Sumatera Utara.
Ardianti, P. (2018). Upaya UNICEF dalam Melaksanakan Program DDR pada Kasus
Tentara Anak di Uganda. Skripsi .
Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa. Samudra Keadilan , 12 (1), 111 – 122.
Bahri, F. (2015). Internasional ( Studi Kasus Republik Demokratik Kongo ) 2015 . 1 .
Barraq Suwartono, R. D. (2020). Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum ,
27 (3), 526 – 546. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5
Bintang Ingtyas, Joko Setiyono, S. (2014). Perlindungan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional . 3 (2), 1 – 11.
Erdina, F. (2009). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di RDK Menurut Hukum Pengungsi Internasional .
Fitri, M. (2016). Peran Unicef dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Dunia . 2016.
Halima, S. N., Idris, M., Dwiwarno, N., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U.
(2016). Peranan Dewan Keamanan Pbb Terhadap Kasus Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Nigeria. Diponegoro Law Jornal ,
5 (3), 1 – 16.
Ilahi, S. A. (2020). Peran UNICEF dalam Menangani Child Soldiers Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Sudan Selatan. Skripsi .
Kusuma, Y. (2008). Peran UNICEF atas Perlindungan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik Di Republik Kongo (2004-2008) .
Pomantow, N. (2016). Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum
Humaniter. Lex et Societatis , IV (1), 75.
Sari, I. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum
Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 6 (1), 38 – 65.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 59 -74
https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114
Sihombing, G. (2016). Peran Unicef dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Sudan Periode 2003-2005 . 3 (2), 2016.
Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi
Manusia. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (2), 94 – 105.
Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1).
Wijaya, E. (2014). Peran Icrc Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di Rd Kongo (2009-2013). Repository.Uinjkt.Ac.Id .