Email penulis: falikhahika@gmail.com

## Permasalahan Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan

## Nur Falikhah

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Population  control  remains  a  major  agenda  for  both  the  Indonesian  government  and  the province  of  South  Kalimantan.  Based  on  the  results  of  the  population  projections  population increased  significantly.  In  addition  to  issues  of  quantity,  issues  such  as  the  quality  of population, unbalanced population distribution is and incomplete population database are the focus  of  the  government  to  increase  the  welfare  of  its  inhabitants.  These  four  issues  of population are the focus of both the central government and other provinces in Indonesia. To overcome  them  the  South  Kalimantan  provincial  government  must  be  smart  because  of  the high  quantity  of  its  population,  the  population  continues  to  increase  due  to  the  habit  of marriage at an early age. Plus the age composition of the population of South Kalimantan is a group  of  young  people.  This  is  of  course  a  supporting  factor  of  birthrate.  For  that  we  need cooperation between several parties. Not only the government sector alone, non- government organizations  also  need  to  be  included  to  jointly  control  the  number  of  residents  in  the province of South Kalimantan.
Keywords : population problems, quantity, quality, mobility, database.
Pengendalian  jumlah  penduduk  masih  menjadi  agenda  utama  baik  bagi  pemerintah Indonesia maupun provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk maka terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  signifikan.  Selain  permasalahan  kuantitas, permasalahan  seperti  kualitas  penduduk,  persebaran  penduduk  yang  tidak  merata  serta masih  kurang  lengkapnya  sumber  data  kependudukan  menjadi  focus  pemerintah  dalam upaya  mensejahterakan  penduduknya.  Empat  masalah  kependudukan  ini  menjadi  focus baik pemerintah pusat  maupun provinsi-provinsi lainnya di  Indonesia. Untuk mengatasinya maka  pemerintah  provinsi  Kalimantan  Selatan  harus  jeli  melihat  sebab  dari  tingginya kuantitas  penduduknya..  Kasus  di  Kalimantan  Selatan,  jumlah  penduduk  yang  terus meningkat disebabkan karena adanya kebiasaan pernikahan pada usia dini. Ditambah lagi komposisi umur penduduk Kalimantan Selatan  adalah kelompok penduduk usia muda. Hal ini  tentu  saja  menjadi  factor  pendukung  dari  natalitas.  Untuk  itu  perlu  kerjasama  antara beberapa pihak. Bukan hanya sector pemerintahan saja,  lembaga-lembaga non government pun  perlu  dirangkul  untuk  bersama-sama  mengendalikan  jumlah  penduduk  di  provinsi Kalimantan Selatan.
Kata kunci : permasalahan kependudukan, kuantitas, kualitas, mobilitas, sumber data.
Awal  tahun  2013,  pemerintah  provinsi Kalimantan  Selatan  khususnya  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadakan  Seminar  Grand  Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Seminar dihadiri  oleh  berbagai  kelompok  kerja seperti  Bappeda,  BPS,  maupun  dari kalangan akademisi dan koalisi Kependudukan  Kalimantan  Selatan. Seminar  yang  berupa  sosialisasi  grand design pengendalian kuantitas penduduk  provinsi  Kalimantan  Selatan tahun  2010-2035  tersebut  membahas mengenai berbagai problema kependudukan  yang  ada  di  Provinsi Kalimantan Selatan terutama mengenai kuantitas  penduduk  yang  jika  dilihat trendnya mengalami peningkatan.
Seminar (grand design) atau rancangan  besar  merupakan  program pembangunan kependudukan dan keluarga  berencana  secara  terpadu lintas  sektor  dengan  mengacu  proyeksi pertumbuhan  penduduk  hingga  tahun 2040.  Grand  design  kependudukan dimaksudkan  agar  pemerintah  mampu memenuhi pelayanan masyarakat sesuai perkembangan penduduk termasuk  aspek-aspek  kuantitas  dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,  mobilitas  dan  administrasi penduduk.  Diharapkan  dengan  adanya sosialisasi  grand  design  kependudukan ini  penduduk  akan  tumbuh  seimbang dan berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,  serta  mampu  berperan dalam pembangunan. Grand  design  menjadi  penting dicanangkan mengingat laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada  umumnya  masih  cukup  tinggi meskipun  sudah  terjadi  peningkatan. Menurut  Kepala  BKKBN  Sugiri  Syarief “Jika  laju  pertambahan  penduduk masih  1,49  persen  seperti  sekarang, maka  jumlah  penduduk  Indonesia tahun  2045  menjadi  450  juta  jiwa. Berarti  1  dari  20  penduduk  dunia adalah orang Indonesia” (http://www.menkokesra.go.id/content
/grand-design-kependudukan-disusun- terpadu).  Pertambahan  penduduk  yang cukup  tinggi  menjadi  sebuah  masalah dikarenakan  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan  juga  semakin tidak ideal.
Kondisi ini dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah,
banjir, kemacetan,  kesulitan  akses  udara  dan air  bersih,  serta  isu  perubahan  iklim hingga bencana akibat perusakan alam. Tuntutan  kebutuhan  dasar  seperti pangan  yang  akhir-akhir  ini  semain mahal  dan  sulit,  terbatasnya  jumlah lapangan  kerja  yang  tersedia  belum seimbang dengan pertumbuhan
angkatan kerja baru. Sempitnya lapangan  pekerjaan  dapat  merangsang terjadinya  tindak  kriminalitas  karena kebutuhan  pokok  tak  terpenuhi.  Oleh karena  itu,  kuantitas  atau  jumlah penduduk Indonesia perlu dikendalikan.
Tugas yang cukup berat ini tentunya tidak  menjadi  beban  BKKBN  semata, melainkan juga sector lain. Oleh karena itu pemerintah telah membagi ke dalam tiga  kelompok  kerja  (pokja).  Pokja pengendalian kuantitas penduduk dipimpin BkkbN, pokja kualitas penduduk  dipimpin  menteri  kesehatan, dan pokja database penduduk dipimpin menteri dalam negeri. (http://www.menkokesra.go.id/content /grand-design-kependudukan-disusun- terpadu)
Berdasarkan  pembagian  masing- masing  Pokja,  maka  pekerjaan  rumah yang  harus  segera  diselesaikan  pihak BKKBN  adalah  mengenai  pengendalian kuantitas
penduduk.
Meskipun demikian,  berikut  akan  diuraikan mengenai empat masalah atau problem kependudukan  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Indonesia  pada  umumnya dan  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan pada khususnya.

## Permasalahan Kependudukan
Permasalahan  kependudukan  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  dapat dilihat  dari  empat  point  besar  yaitu permasalahan mengenai kuantitas (jumlah) penduduk, kualitas penduduk, mobilitas  penduduk,  dan  sumber  data yang  tersedia.  Untuk  itu  di  bawah  ini akan diuraikan satu persatu population problem yang  ada  di  Kalimantan Selatan.

## Kuantitas Penduduk
Berbicara  mengenai  kuantitas  maka tidak akan lepas dari jumlah penduduk. Menurut BPS, penduduk adalah semua orang  yang  berdomisili  di  wilayah
Permasalahan Kependudukan                                                                                 Falikhah
geografis  Republik  Indonesia  selama  6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan pengertian  ini,  maka  jumlah  penduduk di Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun  2010  adalah  237.556.363  orang, yang  terdiri  dari  119.507.580  laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa  yaitu sebesar  58  persen,  yang  diikui  oleh Pulau  Sumatera  sebesar  21  persen. Selanjutnya untuk pulau- pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut  adalah  sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan    sebesar    6    persen;    Bali dan Nusa  Tenggara  sebesar  6 persen; dan  Maluku  dan  Papua  sebesar  3 persen (SP2010_agregat_data_perpropinsi.pdf). Berdasarkan data Sensus Penduduk
2010,  jumlah  penduduk  di  Propinsi Kalimantan tidaklah terlalu besar yaitu sekitar 6 persen saja. Jumlah penduduk  Kalimantan  Selatan  yaitu 3.626.119 yang terdiri dari 1.834.928 laki ‐ laki dan 1.791.191   perempuan  (BPS, 2010). Meskipun demikian, data Sensus
Penduduk menunjukkan adanya peningkatan  yang  besar  pada  laju pertumbuhan penduduknya.
Berdasarkan  data  hasil  Sensus Penduduk  tahun  2010  tersebut,  maka kuantitas  atau  jumlah  penduduk provinsi  Kalimantan  Selatan  tidaklah terlalu  besar  jika  dibandingkan  dengan jumlah  penduduk  provinsi  lain  di Indonesia.  Meskipun  demikian  yang perlu  diperhatikan  untuk  Kalimantan Selatan  adalah  laju  pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk  adalah  suatu  angka  yang menunjukkan  tingkat  pertambahan penduduk  per  tahun  dalam  jangka waktu tertentu yang dinyatakan sebagai persentase  dari  penduduk  dasar.  Laju
pertumbuhan penduduk selama sepuluh  tahun  terakhir  yaitu  antara tahun  2000-2010  adalah  sebesar  1,98 %.  Angka  ini  jauh  dari  angka  laju pertumbuhan penduduk nasional pertahuan yaitu sekitar 1,47%.  Dengan kata  lain,  dengan  laju  pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk  provinsi  Kalimantan  Selatan yang  hanya  tiga  juta  akan  bertambah dengan  cepat  per  tahunnya.  Apalagi mengingat kondisi demografis penduduk  Kalimantan  Selatan  yang gemar  melakukan  pernikahan  pada usia dini. Kuantitas  atau  jumlah  penduduk
Kalimantan Selatan diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan.  Berdasarkan  proyeksi  laju pertumbuhan  penduduk  tahun  2000- 2025  maka  baik  nasional  maupun provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Meskipun demikian dikhawatirkan apabila jumlah penduduk  tidak  dikendalikan  akan membawa  dampak  yang  kurang  baik bagi pembangunan. Laju
pertumbuhan penduduk masing-masing  Kabupaten  maupun Kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan masih  cukup  tinggi.  Kota  Banjar  Baru mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibandingkan  dengan  kota  atupun kabupaten lainnya yaitu 4,87. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai laju pertumbuhan penduduk  yang  paling  rendah  yaitu 0,85,  sedangkan  Kota  Banjarmasin dengan jumlah penduduk paling banyak, laju pertumbuhan penduduknya terendah keempat setelah Kabupaten  Balangan,  Barito  Kuala  dan Hulu  Sungai  Selatan  yaitu  sekitar  1,70 persen.
Jumlah  penduduk  yang  besar  yang bagaimanakah yang menjadikan permasalahan  bagi  suatu  wilayah? Jawabannya  adalah  jumlah  penduduk
yang  besar  yang  tidak  diiringi  dengan kualitas  penduduk  yang  tinggi  atau potensial.  Untuk  kualitas  penduduk, pemerintah Indonesia mempunyai tolak ukur  yang  standar  yang  dinamakan dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia. Di  point  kedua,  kualitas  penduduk akan diulas lebih dalam lagi.

## Kualitas
Berbicara mengenai kualitas penduduknya,  maka  data  yang  bisa dipakai adalah data mengenai Pembangunan Manusia. Konsep Pembangunan Manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya.  Salah  satu  pengukuran pembangunan  manusia  adalah  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Manusia merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  pembangunan.  Manusia  tidak hanya  berperan  sebagai  penikmat  hasil pembangunan  itu  saja,  melainkan  juga sebagai
modal dan pelaku pembangunan. Falsafah yang mendasari pembangunan mengacu pada 3 komponen yaitu 1) pembangunan oleh rakyatnya; 2) pembangunan untuk rakyat; 3) pembangunan  oleh  rakyat  (Raharjo, 1995: 2). Dari komponen (1) ini menitik beratkan pada
membangun manusianya,  dalam  arti  investasi  yang berhubungan  dengan  meningkatkan kemampuan  manusia  seperti  investasi dalam  bentuk  kesehatan,  pendidikan, dan  kemampuan  ekonomi.  Komponen yang  kedua  berarti  pemerataan  hasil ekonomi secara adil, sedangkan komponen yang ketiga berarti partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari keseluruhan konsep pembangunan manusia di atas, manusia yang diperlukan adalah manusia  dengan  kualitas  yang  baik yaitu dari tenaga kerjanya, produktivitasnya, pendidikannya,
keahliannya,  kesehatannya,  dan  faktor yang lain.
Konsep pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia  mucul  pada  dekade  80-an. Pertama kali pembangunan manusia di ukur  secara  tidak  langsung  yaitu melalui pendapatan rata-rata per kapita (GNP), tetapi kemudian muncul persoalan di mana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan
kemiskinan.  Kemudian  di  revisi  dan muncul  PQLI atau Indeks Mutu Hidup dengan  indikator  seperti  kemampuan baca  tulis,  harapan  hidup,  dan  angka kematian  bayi  (BKKBN,  1996).  Sekitar awal  tahun  90-an  UNDP  kemudian mengeluarkan  Human  Development Index atau biasa diterjemahkan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator yang digunakan adalah kematian bayi, angka melek huruf, dan pendapatan  riil  per  kapita.  Selain  IPM juga  terdapat  Indeks  Pembangunan Jender (IPJ/GDI); Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ/GEM); dan Indeks Kemiskinan  Manusia  (IKM/HPI)  di mana dalam masing-masing indikatornya mewakili kondisi kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi.Pembangunan manusia fokusnya  pada  harkat  dan  martabat hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu  sekarang  banyak  daerah-daerah yang  mengukur  kemajuan  daerahnya dengan mengaitkan bagaimana manusianya itu dibangun. IPM mempunyai  dimensi  dan  indikator- indikator. Dimensi IPM dibagi menjadi 3 yaitu :
a. Lamanya hidup dengan indikator yaitu angka harapan hidup pada saat lahir; dan indeks dimensinya yaitu indeks harapan hidup.
b. Pengetahuan,  dengan  indikator angka melek huruf (Lit) dan rata- rata lama sekolah (MYS); dengan indeks  dimensi  masing-masing adalah  indeks  lit  +  indeks  MYS Indeks pendidikan.
Permasalahan Kependudukan                                                                                 Falikhah
c. Kehidupan  yang  layak,  dengan indikator  pengeluaran  per  kapita yang  disesuaikan  (PPP  rupiah); dan  indeks  dimensinya  yaitu indeks pendapatan. Dengan Indeks Pembangunan Manusia  maka  kita  dapat  mengetahui perkembangan  pembangunan  manusia pada setiap wilayah. Tujuan utama IPM di tingkat propinsi dapat menggambarkan  tingkat  pencapaian dan  perkembangannya  sampai  ke tingkat  Kabupaten  atau  Kota.  IPM sendiri dapat digunakan untuk memperlihatkan disparitas dalam masyarakat,  seperti  disparitas  antar kota  dan  kabupaten,  antar  propinsi, dan antar negara.
Indeks  Pembangunan  Manusia  atau Human  Development  Index  adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup,  melek  huruf,  pendidikan  dan standar  hidup  untuk  semua  Negara  di seluruh dunia. Badan Program Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-
Bangsa,  mengkategorikan  kelompok- kelompok  Negara  ke  dalam  empat kategori  yaitu  sangat  tinggi,  tinggi, menengah, dan rendah. Kategori Negara dengan  indeks  pembangunan  manusia yang  sangat  tinggi  inilah  yang  dirujuk sebagai Negara maju, sedangkan indeks tinggi  dan  menengah  dikategorikan sebagai Negara berkembang. Berdasarkan  data  dari  PBB,  maka Indonesia masuk dalam kategori pembangunan manusia menengah (Negara  berkembang)  dengan  Indeks sebesar 0,734 dan menempati rangking 111  dari  180  negara.  Negara  dengan indeks  pembangunan  manusia  yang sangat  tinggi  (Negara  maju)  ditempati oleh Norwegia dengan nilai 0,971.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, IPM Indonesia tahun 2011 adalah 72,77.  Dari  33  propinsi  yang  ada  di Indonesia,  IPM  propinsi  Kalimantan
Selatan pada tahun 2011 adalah 70,44. Indeks  Pembangunan  Manusia  yang tertinggi  ditempati  oleh  DKI  Jakarta yaitu  dengan  indeks  sebesar  77,97 sedangkan  yang  terendah  ditempati oleh  Papua  dengan  indeks  sebesar 65.36. Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu  secara  berturut-turut  indeks pembangunan  manusianya  yaitu  66,3; 62,2;  64,3;  66,7;  67,44;  67,75;  68,01;
68,72; 69,3; 69,92; dan 70,44. Berdasarkan  data  tersebut,  indeks pembangunan manusia provinsi Kalimantan  Selatan  masih  berada dibawah IPM nasional. Dengan demikian, selain permasalahan kuantitas  atau  jumlah  penduduknya, provinsi  Kalimantan  Selatan  juga  perlu meningkatkan kualitas
hidup penduduknya  diantaranya  yaitu  angka harapan hidup, angka melek huruf, dan kehidupan yang layak. Mobilitas
Mobilitas adalah proses gerak penduduk  dari  suatu  wilayah  menuju wilayah  lain  dalam  jangka  waktu tertentu.  Mobilitas  dibagi  menjadi  dua yaitu  mobilitas  horisontak  dan  vertical. Mobilitas  Horisontal  atau  geografis yaitu  semua  gerakan  penduduk  yang melintasi  batas  wilayah  tertentu  dalam periode  waktu  tertentu.  Batas  wilayah yang  digunakan  biasanya  adalah  batas administrasi misalnya
propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan.
Permasalahan pada mobilitas adalah adanya  persebaran  penduduk  yang tidak merata baik antar pulau, provinsi, kabupaten  maupun  antara  perkotaan dan pedesaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa yang luasnya hanya ± 7 persen dari seluruh wilayah daratan Indonesia,  dihuni  lebih  kurang  60 persen penduduk Indonesia. Sebaliknya, provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 28,11 persen dari
luas Indonesia hanya dihuni ± 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia (http://110.138.206.53.htm).
Namun secara  perlahan  persentase  penduduk Indonesia  yang  tinggal  di  Pulau  Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada  tahun  2000  menjadi  55,4  persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase   penduduk  yang  tinggal  di pulau  pulau  lain  meningkat  seperti, Pulau  Sumatera  naik  dari  20,7  persen menjadi  22,7  persen,  Kalimantan  naik dari  5,5   persen  menjadi  6,5  persen pada  periode  yang  sama.   Selain pertumbuhan  alami  di  pulau-pulau tersebut  memang  lebih  tinggi  dari pertumbuhan  alami  di  Jawa,  faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk. Grafik  2  menunjukkan  bahwa persebaran penduduk di provinsi Kalimantan  Selatan  juga  tidaklah seimbang. Wilayah yang padat penduduknya didominasi daerah perkotaan  seperti  Kota  Banjarmasin (8606  jiwa/km2)  dan  Banjarbaru  (606 jiwa/km2), sedangkan daerah Kabupaten seperti Kotabaru kepadatannya hanya 31 jiwa/km persegi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa daerah  perkotaan  menjadi  daerah tujuan  atau  destinasi  bagi  para pendatang.  Urbanisasi  yang  terus terjadi menyebabkan
terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Mobilitas yang tidak merata menyebabkan pembangunan yang tidak merata terutama di daerah yang jarang penduduknya.    Persebaran  yang  tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan  hidup.  Daerah-daerah  yang padat  penduduknya  terjadi  eksploitasi sumber  daya  alam  secara  berlebihan sehingga  keseimbangan  alam  akan terganggu.  Sebaliknya  lahan  yang jarang penduduknya belum dimanfaatkan  secara  optimal  karena
kurangnya  sumber  daya  manusia. Kemiskinan,  kerusakan  lingkungan alam,  kriminalitas,  tingkat  kesehatan menurun  merupakan  dampak  yang diakibatkan  oleh  persebaran  penduduk yang  tidak  merata  terutama  antara daerah  pedesaan  dengan  perkotaan.  Di Provinsi  Kalimantan  Selatan,  kota Banjarmasin  merupakan  wilayah  yang terpadat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa arus  urbanisasi  terpusat  di  ibu  kota provinsi tersebut. Tersedianya lapangan pekerjaan  yang  lebih  beragam,  fasilitas kesehatan yang mudah ditemui, tempat hiburan  yang  lebih  lengkap,  fasilitas pendidikan  yang  lebih  banyak  menjadi magnet  bagi  para  pendatang.  Hal  ini menjadi  pekerjaan  rumah  juga  bagi provinsi  Kalimantan  Selatan  untuk menyeimbangkan persebaran penduduk yang kurang merata.

## Sumber Data
Sumber  data  kependudukan  di Indonesia  ada  tiga  yaitu  Sensus Penduduk,  Registrasi  Penduduk,  dan Survai. Dari ketiga macam sumber data kependudukan tersebut, masing- masing punya kelebihan dan kelemahan.  Kelemahannya  adalah  data yang terkumpul bisa under enumeration ataupun over enumeration.  Kelemahan  dalam  sensus penduduk  yaitu  Kesalahan  cakupan ( error of coverage ) dimana tidak seluruh penduduk tercacah, penduduk tercacah dua  kali,  dan  tempat  yang  sulit dijangkau. Kedua Kesalahan isi pelaporan  ( error  of  content )  dimana terjadi kesalahan pelaporan dari responden dan ketidakjujuran responden.  Ketiga  yaitu  kesalahan ketepatan  pelaporan  ( estimating  error ) dimana  kesalahan  petugas  sensus ataupun kesalahan responden sendiri.
Sumber  kedua  yaitu  registrasi penduduk.  Data  registrasi  penduduk mencatat  mengenai  variable  demografi yaitu  mencatat  kelahiran,  kematian,
Permasalahan Kependudukan                                                                                 Falikhah
datang  dan  pergi.  Data  ini  seharusnya yang paling bagus dibandingkan sumber  data  yang  lain.  Akan  tetapi banyak  terjadi  ketidakakuratan  data baik under ataupun over enumeration . Hal  ini  disebabkan  penduduk  kurang berpartisipasi  atau  kurang  aktif  dalam melaporkan  peristiwa-peristiwa  baik kelahiran,  kematian,  datang  maupun pergi.  Sumber  data  yang  ketiga  yaitu survai  dimana  sifatnya  lebih  luas  dan mendalam.  Pada  umumnya  survai dilakukan  dengan  sistem  sampel  atau dalam bentuk studi kasus.
Kesalahan-kesalahan ataupun ketidakakuratan  data  masih  menjadi permasalahan bagi
pemerintah. Terutama  ketika  pemerintah  akan melaksanakan  sebuah  program  BLSM misalnya, ada kendala pada keakuratan data  dimana  banyak  sekali  ditemukan data  yang  tidak  tepat  (yang  sudah meninggal  masih  dihitung  sebagai penduduk  yang  masih  hidup  dan  lain- lain). Jadi untuk sumber data permasalahannya  adalah  data  yang terkumpul masih belumlah akurat. Provinsi  Kalimantan  Selatan  tidak dapat bergerak sendiri dalam memecahkan berbagai persoalan kependudukan. Perlu adanya kerjasama dari beberapa elemen. Pekerjaan  rumah  yang  harus  segera diselesaikan  terutama  oleh  BkkbN adalah  mengenai  kuantitas  penduduk.
Bagaimana caranya agar laju pertumbuhan penduduk turun sehingga
tidak terjadi ledakan penduduk  di  masa  yang  akan  datang. Beberapa  solusi  untuk  mengendalikan laju  pertumbuhan  penduduk  adalah pendewasaan  usia  perkawinan  dan perlunya  digiatkan  kembali  program Keluarga Berencana.
Pendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan usia perkawinan penting  dilakukan  mengingat  provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2012
menempati  rangking  pertama  dalam pernikahan  usia  dininya.  Faktor  orang tua  dalam  beberapa  penelitian  ternyata menjadi pendorong tingginya pernikahan di usia dini tersebut. Selain itu  factor  ekonomi  dan  budaya  turut menyumbang  tingginya  angka  nikah muda di Kalimantan Selatan. Pendewasaan  usia  perkawinan  menjadi penting  bukan  hanya  untuk  dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga turut mengurangi tingginya  angka  kematian  bayi,  angka kematian  anak,  dan  angka  kematian ibu.  Berdasarkan  data  SDKI  2012, angka kematian bayi provinsi
Kalimantan Selatan masih cukup tinggi yaitu  44  kematian  per  1000  kelahiran. Angka ini sudah mengalami penurunan dimana  berdasarkan  data  SDKI  tahun 2007 angka kematian bayi di Kalimantan Selatan sebesar 58 kematian per 1000 kelahiran. Meskipun demikian,  angka  kematian  bayi  di Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan  dengan  angka  kematian bayi nasional yaitu sebesar 39 kematian per 1000 kelahiran. Angka kematian balita di
Kalimantan  Selatan  juga  masih  cukup tinggi.  Berdasarkan  data  SDKI  tahun 2012, angka kematian balita di provinsi Kalimantan  Selatan  yaitu  57  kematian per 1000 kelahiran hidup atau sekitar 7 dari  100  anak  di  Kalimantan  Selatan meninggal sebelum usia 5 tahun. Angka ini  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  angka  kematian  balita  secara nasional  yaitu  40  kematian  per  1000 kelahiran.
Dilihat dari sisi medis atau kesehatan, pendewasaan usia perkawinan juga menjadi suatu keharusan.  Usia  ideal  untuk  menikah bagi  pria  adalah  25  tahun  dan perempuan 21 tahun. Hal ini dikarenakan  fungsi  reproduksi  sudah siap untuk dibuahi sehingga mendukung kelancaran persalinan.
Apabila  pernikahan  di  usia  dini dilangsungkan  dan  kemudian  hamil  di usia  dini  pula  maka  dikhawatirkan akan  munculnya  hambatan-hambatan dalam  kehamilannya.  Pakar  Obstetri dan  Ginekologi  Prof.Dr.dr.Biran  Affandi SpOg  mengatakan  seorang  ibu  yang hamil  pada  usia  di  bawah  20  tahun memiliki  mental  dan  kondisi  emosional yang  belum  siap.  Pada  usia  ini  bibit kesuburan  wanita  akan  menurun sehingga  ketika  mereka  hamil  akan timbul  kelainan  pada  janin  dan menyebabkan abortus spontan (bahtera banua,  edisi  des  2012).  Selain  itu, dikhawatirkan  hamil  pada  usia  muda akan  menyebabkan  ketidakteraturan tekanan darah yang dapat mengakibatkan  keracunan  kehamilan serta  kejang.  Kondisi  Rahim  dan panggul perempuan yang berusia muda rata-rata masih belum optimal sehingga dimungkinkan  akan  berakibat  pada resiko  medis  yaitu  keguguran  serta kemungkinan
kesulitan dalam persalinan  bahkan  kematian  pada ibu.Dampak  psikis  dari  pernikahan usia  muda  yaitu  tingginya  angka perceraian.  Hal  ini  terjadi  karena gejolak  emosi  yang  masih  menggebu- nggebu  sehingga  apabila  ada  suatu permasalahan larinya adalah cerai.
Dengan  demikian,  penting  sekali diterapkan pendewasaan usia perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional,  pendewasaan  usia perkawinan  mempunyai  tujuan  yang baik,  apakah  disilihat  dari  sisi  medis ataupun  psikis.  Pendewasaan  usia perkawinan  memberikan  pengertian dan  kesadaran  kepada  remaja  dalam merencanakan keluarga. Sebelum memutuskan  untuk  menikah,  perlu dipertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan
kehidupan berkeluarga,  kesiapan  fisik,  mental, emosi,  pendidikan,  social,  ketahanan ekonomi  serta  kesehatan  reproduksi
perempuan  dan  kesehatan  reproduksi laki-laki.

## Program  Keluarga  Berencana  bagi
Generasi Muda Program  Keluarga  Berencana  yang pada  tahun  90an  sempat  berhasil mengendalikan pertambahan penduduk harus  dibangkitkan  kembali.  Hal  ini penting  sekali  mengingat  komposisi penduduk  menur  umur  dan  jenis kelamin  provinsi  Kalimantan  adalah penduduk  usia  muda. Grafik  4 menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan  Selatan  didominasi  oleh penduduk  usia  muda.  Hal  ini  tentunya mengkhawatirkan mengingat trend fertilitas  provinsi  Kalimantan  Selatan yang notabene pernikahan usia dininya nomor  satu  se  Indonesia.  Dengan kecenderungan seperti ini maka dikhawatirkan jumlah penduduk Kalimantan  Selatan  bertambah  dengan cepat.
Perubahan  struktur  penduduk  usia muda yang lebih besar menarik karena penduduk remaja yang sedang tumbuh sesungguhnya merupakan hasil pendewasaan  dari  orang  tua  yang belum  tersentuh  program  KB  pada zamannya.  Ini  berarti,  anak-anak  yang sekarang dewasa dan menjadi orang tua muda  adalah  pasangan  yang  rawan menimbulkan baby boom baru . Penduduk  remaja  yang  mendominasi harus  diikuti  dan  didampingi  dengan program  KB  yang  lebih  lincah.  Anak- anak  muda baby  boomers sekarang adalah  anak-anak  modern  yang  maju dan  mandiri.  Mereka  harus  didampingi dengan  program  KB  oleh  BKKBN  atau lembaga semacam itu sampai ke tingkat daerah.  Komitmen  untuk  BKKBN tingkat  kabupaten  dan  kota  harus sangat  tinggi  agar  diperoleh  sumber daya yang berkualitas karena dilahirkan  oleh  orangtua  dengan  jarak kelahiran  yang  wajar.  Penurunan fertilitas  dan  pertumbuhan  yang  mulai
rendah  harus  dipelihara  dengan  baik, karena  kalau  tidak  akan  lebih  sulit menggarap penurunan fertilitas di masa datang. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan semacam itu, justru diperlukan komitmen yang lebih tinggi dari otoritas tingkat pusat. Penurunan  angka  pertumbuhan penduduk  hanya  bisa  dijamin  kalau sejumlah besar generasi muda mengikuti Gerakan Reproduksi Sejahtera dengan baik. Kalau penduduk usia muda lengah, maka ada kemungkinan bahwa angka pertumbuhan  penduduk  itu  akan  naik dengan  drastis  dan  mengakibatkan terjadinya baby boom yang  jauh  lebih dahsyat  dibandingkan  dengan baby boom di masa yang lalu.
Penurunan  TFR  di  satu  sisi  akan menyebabkan
pembengkakan penduduk  usia  muda.  Penduduk  usia muda  yang  lebih  besar  dikhawatirkan bukannya  produktif  dalam  bekerja tetapi  malah  produktif  dalam  membuat anak.  Sehingga  ada  kekhawatiran  dari pemerintah  apabila  sebagian  besar penduduk  Indonesia  usia  muda  itu tidak  dibekali  dengan  pengetahuan mengenai  KB  ataupun  pengendalian kehamilan lainnya.
Menurut  Sugiri  setiap  tahunnya  di Indonesia  masih  akan  terjadi  4.2  juta kelahiran baru dan terjadi penambahan penduduk baru sebanyak 3.2 juta jiwa. Masih  tingginya  tingkat  kelahiran  dan pertumbuhan penduduk saat ini terkait dengan  era babby boom yang  terjadi pada kurun waktu tahun 60-an dan 70- an.  Diperkirakan  jumlah  penduduk Indonesia  masih  akan  terus  meningkat mencapai  jumlah  sekitar  298  juta  jiwa di  tahun  2050  sebelum  akhirnya  akan terjadi  keseimbangan  antara  jumlah lahir  dan  meninggal.  Proyeksi  tersebut mengikuti  trend  kependudukan  tahun 1980  sampai  dengan  2000  di  mana perhatian  terhadap  program  KB  sangat
besar.  Jika  kepedulian  pengambil kebijkan terhadap program KB melemah  maka  bukan  tidak  mungkin jumlah  penduduk  Indonesia  pada tahun  2050  melebihi  angka  298  juta tersebut (BNKKBN online, 2006).
Penutup Permasalahan  kependudukan  yang dihadapi Pemerintah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat diselesaikan sendiri. Begitu kompleksnya  permasalahan  baik  dari segi  kuantitas,  kualitas,  mobilitas, maupun  sumber  data  hendaknya dihadapi dan diselesaikan secara bersama.  Untuk  itu  perlu  adanya kerjasama  dengan  berbagai  pihak.
Bukan  hanya  sektor  pemerintahan, pihak  lembaga  swadaya  masyarakat, akademisi, koalisi kependudukan, maupun pemuka agama perlu dirangkul  untuk  mewujudkan  tujuan bersama.
Perlu  kiranya  penyuluh  lapangan dengan  basic  dakwah  maupun  pemuka agama  dalam  hal  ini  dai  diajak  untuk bersama-sama  memberi  solusi  dalam hal  pengendalian  jumlah  penduduk  di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan pengetahuan atau informasi masyarakat mengenai Keluarga
Berencana  masih  kurang  sehingga masyarakat  saat  ini  masih  perlu informasi  yang  sebanyak-banyaknya mengenai  Keluarga  Berencana  agar mendapatkan  keputusan  yang  terbaik bagi keluarga.
Selama  ini  sepertinya  pemerintah dalam  hal  ini  BKKBN  masih  kurang memanfaatkan  tenaga-tenaga  penyuluh ataupun dai dalam program pengendalian  penduduknya.  Apalagi bagi  masyarakat  Kalimantan  Selatan yang notabene adalah masyarakat yang agamis  sehingga  pendekatan  yang dilakukan pun seharusnya juga pendekatan  yang  ilmiah  dan  agamis. Untuk  itu  perlu  adanya  kerjasama  dari
beberapa  pihak  terutama  sector-sektor di  luar  pemerintahan  supaya  apa  yang menjadi tujuan dari pemerintah khususnya BKKBN yaitu mengendalikan jumlah penduduk menjadi berhasil. Referensi Bahtera; Media Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana  edisi  Desember  2012. Menunda Perkawinan Usia Dini Bahtera ; Media Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana  edisi  Desember  2012. Masyarakat Perlu Informasi Sebanyak-Banyaknya Tentang Keluarga Berencana. Grand  Design  Kependudukan  Disusun Terpadu. http://www.menkokesra.go.id. Diakses tanggal 8 Oktober 2013 Permasalahan Kependudukan di Indonesia. http://bumiindonesiapertiwi.blogspo t.com.  Diakses  tanggal  8  Oktober 2013 Dampak  Akibat  Kepadatan  Penduduk. http://bumiindonesiapertiwi.blogspo t.com.  Diakses  tanggal  8  Oktober 2013 Persebaran Penduduk Tidak Merata. http://110.138.206.53/bahan_ajar/mo dul_online/geografi/MO.140.htm. Diakses tanggal 12 Oktober 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan  Selatan.  Kalimantan Selatan dalam Angka 2012. Mantra, Ida Bagus. 2004. Demografi Umum , cetakan III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar BKKBN. 2000. Kumpulan Data Kependudukan, Keluarga Berencana,  dan  Keluarga  Sejahtera. Jakarta. Sunarto  dan  Sopyan.  2013.  Analisis Survei  Demografi  dan  Kesehatan Indonesia  2012  Provinsi  Kalimantan Selatan. Raharjo,  Yulfita.  Indeks  Pembangunan Manusia Berwawasan Gender. Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan  Kependudukan  dan Ketenagakerjaan. BKKBN, Pusat Penelitian Kependudukan  UGM.  1996.  Studi Validasi  Variabel  dan  Indikator Kualitas Penduduk. Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas gadjah Mada.
Permasalahan Kependudukan                                                                                 Falikhah
Lampiran:

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 data agregat per Provinsi.
Grafik 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 data agregat per Provinsi.
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) Tahun 1996-2011 Provinsi 1996  1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11. NAD 69.4 65.3 66 68.7 69.05 69.41 70.35 70.76 71.31 71.7 72.16 12. Sumatera Utara 70.5 66.6 68.8 71.4 72.03 72.46 72.78 73.29 73.8 74.19 74.65 13. Sumatera Barat 69.2 65.8 67.5 70.5 71.19 71.65 72.23 72.96 73.44 73.78 74.28 14. Riau 70.6 67.3 69.1 72.2 73.63 73.81 74.63 75.09 75.6 76.07 76.53 15. Jambi 69.3 65.4 67.1 70.1 70.95 71.29 71.46 71.99 72.45 72.74 73.3 16. Sumatera Selatan 68 63.9 66 69.6 70.23 71.09 71.4 72.05 72.61 72.95 73.42 17. Bengkulu 68.4 64.8 66.2 69.9 71.09 71.28 71.57 72.14 72.55 72.92 73.4 18. Lampung 67.6 63 65.8 68.4 68.85 69.38 69.78 70.3 70.93 71.42 71.94 19. Bangka Belitung - - 65.4 69.6 70.68 71.18 71.62 72.19 72.55 72.86 73.37 20. Kepulauan Riau - - - 70.8 72.23 72.79 73.68 74.18 74.54 75.07 75.78 31. DKI Jakarta 76.1 72.5 75.6 75.8 76.07 76.33 76.59 77.03 77.36 77.6 77.97 32. Jawa Barat 68.2 64.6 65.8 69.1 69.93 70.32 70.71 71.12 71.64 72.29 72.73 33. Jawa Tengah 67 64.6 66.3 68.9 69.78 70.25 70.92 71.6 72.1 72.49 72.94 34. Yogyakarta 71.8 68.7 70.8 72.9 73.5 73.7 74.15 74.88 75.23 75.77 76.32 35. Jawa Timur 65.5 61.8 64.1 66.8 68.42 69.18 69.78 70.38 71.06 71.62 72.18 36. Banten - - 66.6 67.9 68.8 69.11 69.29 69.7 70.06 70.48 70.95 51. Bali 70.1 65.7 67.5 69.1 69.78 70.07 70.53 70.98 71.52 72.28 72.84 52. Nusa Tenggara Barat 56.7 54.2 57.8 60.6 62.42 63.04 63.71 64.12 64.66 65.2 66.23 53. Nusa Tenggara Timur 60.9 60.4 60.3 62.7 63.59 64.83 65.36 66.15 66.6 67.26 67.75 61. Kalimantan Barat 63.6 60.6 62.9 65.4 66.2 67.08 67.53 68.17 68.79 69.15 69.66 62. Kalimantan Tengah 71.3 66.7 69.1 71.7 73.22 73.4 73.49 73.88 74.36 74.64 75.06 63. Kalimantan Selatan 66.3 62.2 64.3 66.7 67.44 67.75 68.01 68.72 69.3 69.92 70.44 64. Kalimantan Timur 71.4 67.8 70 72.2 72.94 73.26 73.77 74.52 75.11 75.56 76.22 71. Sulawesi Utara 71.8 67.1 71.3 73.4 74.21 74.37 74.68 75.16 75.68 76.09 76.54 72. Sulawesi Tengah 66.4 62.8 64.4 67.3 68.47 68.85 69.34 70.09 70.7 71.14 71.62 73. Sulawesi Selatan 66 63.6 65.3 67.8 68.06 68.81 69.62 70.22 70.94 71.62 72.14 74. Sulawesi Tenggara 66.2 62.9 64.1 66.7 67.52 67.8 68.32 69 69.52 70 70.55 75. Gorontalo - - 64.1 65.4 67.46 68.01 68.83 69.29 69.79 70.28 70.82 76. Sulawesi Barat - - - 64.4 65.72 67.06 67.72 68.55 69.18 69.64 70.11 81. Maluku 68.2 67.2 66.5 69 69.24 69.69 69.96 70.38 70.96 71.42 71.87 82. Maluku Utara - - 65.8 66.4 66.95 67.51 67.82 68.18 68.63 69.03 69.47 91. Irian Jaya Barat - - - 63.7 64.83 66.08 67.28 67.95 68.58 69.15 69.65 94. Papua 60.2 58.8 60.1 60.9 62.08 62.75 63.41 64 64.53 64.94 65.36 Indonesia (BPS) 67.7 64.3 65.8 68.7 69.57 70.1 70.59 71.17 71.76 72.27 72.77
Sumber : Badan Pusat Statistik 201

## Grafik 2. Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 data agregat per Provinsi.
Permasalahan Kependudukan                                                                                 Falikhah
Grafik 3. Infant Mortality Rate di Indonesia Tahun 2012
Sumber : Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan 2012
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Indonesia Papua Barat Gorontalo Maluku Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah NTB Papua KalTengah NAD Sulawesi Tenggara NTT Kalimantan Selatan Sumatera Utara Maluku Kep.Riau Jambi Sulawesi Utara Banten Jawa Tengah Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Barat Lampung Bali Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Sumatera Barat Sulawesi Selatan DIY Riau DKI Jakarta Kalimantan Timur IMR Provinsi 2012 IMR Provinsi 2012
Grafik 4. Komposisi Umur Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2012
Sumber : Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2012
0 50000 100000 150000 200000 250000 0 - 4 thn 4 - 9 thn 10-14 thn 15 - 19 thn 20-24 thn 25-29 thn 30-34 thn 35-39 thn 40-44 thn 45-49 thn 50-54 thn 55-59 thn 60-64 thn 65-69 thn 70-74 thn 75 + Perempuan Laki-Laki