## EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL
Debby Sion 1 , Siti Nuryanah 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Email: debbysion@yahoo.co.id, Siti.nuryanah@ui.ac.id

## Abstrak
Dalam  meningkatkan  iklim  investasi,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk Tax  Holiday  dan  Tax  Allowance.  Penelitan  ini  membahas  mengenai  kebijakan pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Kendal. Adapun  alasan  pemilihan  KEK  Kendal  sebagai  objek  penelitian  karena  KEK Kendal  merupakan  Pilot  Project  bagi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  lainnya.  Untuk mendapatkan  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  tersebut  para  pelaku  usaha  dan  badan usaha  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu.  Saat  ini  ada  89  pelaku usaha  dan  1  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatannya  di  KEK  Kendal.  Dari  89 Pelaku Usaha, sebanyak 29 pelaku usaha yang telah beroperasi dan 12 pelaku usaha masih dalam masa konstruksi. Dari 29 pelaku usaha ada 13 perusahaan yang telah mendapatkan  Surat  Keputusan  untuk  mendapatkan  Fasilitas  Pajak  Penghasilan. Dari  data  tersebut,  terlihat  masih  minim  investor  yang  telah  mendapatkan  Surat Keputusan  untuk  mendapatkan  Fasilitas  Pajak  Penghasilan.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengevaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan di KEK Kendal serta menganalisis hambatan-hambatan  yang  muncul  selama  proses  pemanfaatan  fasilitas  pajak penghasilan  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap badan usaha dan  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  KEK  Kendal.  Penelitan  ini menggunakan kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2018).
Kata kunci : Kawasan ekonomi khusus, Fasilitas pajak penghasilan, KEK Kendal

## Abstract
In  improving  the  investment  climate,  the  government  issued  policies  that  could attract investors to invest in Indonesia. These policies include providing income tax facilities in the form of Tax Holidays and Tax Allowances. This research discusses the policy of providing income tax facilities in the Kendal Special Economic Zone. The  reason  for  choosing  KEK  Kendal  as  the  research  object  is  because  KEK Kendal is a Pilot Project for other Special Economic Zones. To obtain the Income Tax Facility, business actors and business entities must fulfill certain requirements. Currently  there  are  89  business  actors  and  1  business  entity  conducting  their activities in KEK Kendal. Of the 89 business actors, 29 are already operating and 12 are still under construction. Of the 29 business actors, there are 13 companies that have obtained Decrees to obtain Income Tax Facility. From these data, it can be  seen  that  there  is  still  a  minimum  number  of  investors  who  have  obtained Decrees  to  obtain  Income  Tax  Facility.  Based  on  this  background,  a  study  was conducted  which  aimed  to  evaluate  the  policy  of  granting  income  tax  facilities  in

## Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
KEK Kendal and to analyze the obstacles that arose during the process of utilizing the income tax facilities. This research is a descriptive qualitative research where the  data  collected  is  based  on  the  results  of  interviews  with  business  entities  and business  actors  who  carry  out  activities  in  KEK  Kendal.  This  research  uses evaluation criteria developed by William N. Dunn (2018).

## Keywords: Special economic zones, Income tax facilities, KEK Kendal

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang melimpah. Sumber daya alam ini selayaknya dikelola dengan baik dan benar agar dapat memberikan hasil dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam mengelola sumber daya alam tentu saja diperlukan dana atau modal yang cukup besar agar sumber daya  alam  tersebut  dapat  dikelola  secara  maksimal.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  terus menggalakkan perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Pemerintah  menyadari  bahwa  investasi  merupakan  motor  utama  penggerak perekonomian  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  mengajak  perusahaan- perusahaan  dalam  dan  luar  negeri  untuk  berinvestasi  dalam  berbagai  sektor,  terutama sektor prioritas yang memiliki nilai tambah seperti : sektor industri berorientasi ekspor, sektor energi baru dan terbarukan, infrastruktur, pertambangan dan sektor pariwisata.
Untuk  merangsang  pertumbuhan  investasi  di  tanah  air,  salah  satu  upaya  yang dilakukan pemerintah  antara lain dengan membentuk suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  dengan  memberikan  banyak  fasilitas  dan  kemudahan  mulai  dari  perijinan,  ijin ketenagakerjaan,  infrastruktur  termasuk  fasilitas  dibidang  perpajakan  dan  kepabeanan. Semua  hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  para  investor  baik  dalam  maupun  luar negeri, bersedia menginvestasikan dana yang mereka miliki dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Selama  tahun  2022  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  telah  mencatat  realisasi  investasi  sebesar  Rp  1.207,2  triliun,  dimana  angka tersebut naik 34% dibandingkan tahun sebelumnya, dan telah melebihi dari target awal yang  sebesar  Rp  1.200  triliun.  Dari  total  realisasi  investasi  tersebut,  sebesar  Rp  552,8 triliun  berasal  dari  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dan  sebesar  Rp  654,4  triliun  dari Penanam  Modal  Asing.  Atas  pencapaian  tersebut  tidak  membuat  pemerintah  merasa puas.  Pemerintah  tetap  berusaha  memperbaiki  dan  menyempurnakan  kebijakan- kebijakan  investasi  yang  telah  berlaku,  agar  pada  tahun  mendatang  semakin  banyak investor  tertarik  untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Berikut  gambar  yang  menunjukkan realisasi investasi dalam 6 (enam) tahun terakhir di Indonesia.

## Sumber : databoks (2023)
Gambar 1.  Realisasi Investasi Tahunan di Indonesia (2017 – 2022)
Dari  gambar  tersebut,  terlihat  dalam  enam  tahun  terakhir  kenaikan  investasi mencapai 74,2% dimana pada tahun 2017 nilai investasi hanya sebesar Rp 692,8 triliun sedangkan  di  tahun  2022  mencapai  Rp  1.207,2  triliun.  Peningkatan  investasi  tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, salah satunya dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada investor dalam berusaha. Dalam  memberikan  fasilitas  dan  kemudahan  berusaha  pemerintah  membentuk  KEK yang  memang  dikhususkan  bagi  investor  yang  ingin  mendapatkan  fasilitas  perpajakan dan kepabeanan.
Saat ini di Indonesia ada 20 KEK yang terdiri dari 10 KEK berbasis industri dan 10 KEK berbasis non industri. KEK Kendal merupakan KEK yang berbasis industri dan paling  siap  dalam  beroperasi,  disamping  itu  juga  merupakan pilot  project bagi  KEK lainnya. Berdasarkan data dari laman kek.go.id  tertanggal  25 Juli 2022, bahwa sampai dengan  bulan  Juli  2022,  dari  75  (tujuh  puluh  lima)  Pelaku  Usaha  yang  ada  di  KEK Kendal hanya 7 (tujuh) Pelaku Usaha dan 1 (satu) Badan Usaha yang telah memperoleh Surat  Keputusan  Pemberian  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  ( Tax  Holiday) .    Dari  data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya  10%  (sepuluh  persen)  dari  seluruh  Pelaku Usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  KEK  Kendal  yang  telah  mendapatkan  Keputusan Menteri  Keuangan  atas  pemberian  fasilitas Tax  Holiday .  Hal  tersebut  tidak  termasuk tahap  pemanfaatan Tax  Holiday ,  dimana  untuk  mendapatkan  manfaat Tax  Holiday , wajib  pajak  harus  mengajukan  permohonan  pemanfaatan Tax  Holiday terlebih  dahulu kepada  Direktorat  Jendral  Pajak  melalui  OSS.  Dan  selanjutnya  akan  dilakukan pemeriksaan oleh DJP sebelum SK Pemanfaatan dikeluarkan.

## Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
Berdasarkan  situs  DDTC  News  tertanggal  27  Desember  2022,  dengan  judul “Fasilitas  Pajak  di  KEK  Masih  Sepi  Peminat,”  dijelaskan  dalam  situs  tersebut  bahwa BKF mencatat pemanfaatan insentif Tax Holiday di KEK pada tahun 2021 masih senilai Rp0  (nol  Rupiah)  dan  diproyeksikan  tetap  senilai  Rp0  (nol  Rupiah)  untuk  tahun  2022 juga.  Sampai  dengan  tanggal  27  Desember  2022  belum  ada  Pelaku  Usaha  atau  Badan Usaha  yang  memanfaatkan Tax  Holiday di  KEK.  Dari  data  tersebut  dapat  kita  lihat, kenaikan investasi tidak seiring dengan kenaikan pemanfaatan Tax Holiday .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari implementasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan  dan  sekaligus  mengevaluasi  apakah  kebijakan  pemberian  fasilitas  pajak penghasilan di KEK Kendal telah memenuhi kriteria kebijakan publik yang baik. Dalam mengevaluasi  kebijakan  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  digunakanlah  kriteria evaluasi  William  N.  Dunn  (2018)  guna  mengetahui  tingkat  efektifitas (effectivity) , efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), responsivitas (responsiveness) dan kelayakan (appropriateness).
Dalam  pasal  1  ayat  (1),  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Klaster Kawasan Ekonomi (Bab IX), yang dimaksud dengan “Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang  selanjutnya  disebut  KEK  adalah  kawasan  dengan batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  fungsi  perekonomian  dan  memperoleh  fasilitas tertentu.” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa KEK dikembangkan untuk mencapai  suatu  standar  pelayanan  tertentu  yang  memiliki  keunggulan  dari  segi geostrategi dan geoekonomi serta memiliki fungi untuk menjalankan kegiatan industri, ekspor,  impor  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya  yang  berdaya  saing  internasional  dan mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  geostrategi adalah  kombinasi  dari  faktor  geopolitik  yaitu  faktor  geografi,  demografi  dan  ekonomi dalam  politik  luar  negeri  suatu  negara.  Sedangkan  geoekonomi  merupakan  kombinasi faktor geografi dan ekonomi dalam perdagangan luar negeri.
Insentif diberikan oleh pemerintah dengan harapan untuk menarik investor baru dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  publikasi  United  Nation  yang  berjudul Tax  Incentives  and  Foreign  Direct  Investment (2000),  insentif  pajak  didefinisikan sebagai  semua  bentuk  insentif  yang  mengurangi  beban  pajak  perusahaan  untuk mendorong  mereka  berinvestasi  dalam  proyek  atau  sektor  tertentu.  Dalam  publikasi tersebut, United Nation juga menyebutkan insentif pajak dapat berupa pengurangan bea masuk  atas  impor  bahan  mentah,  peralatan  dan  komponen.  Insentif  pajak  hanya  dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Menurut  Easson  (2004)  fasilitas  (insentif)  pajak  dapat  berbentuk  pembebasan (exemption ) atau pengurangan ( reduction ) atas pajak penghasilan badan usaha dan Bea Masuk.  Secara  lebih  rinci,  Easson  mengungkapkan  bahwa  pemberian  fasilitas  pajak dapat  diberikan  dalam  bentuk  pembebasan  pajak,  penurunan  tarif  PPh  Badan  untuk jenis  usaha  tertentu,  kredit  pajak  untuk  barang  modal  dalam  rangka  investasi,
penyusutan dipercepat dari seharusnya untuk barang modal, penurunan tarif withholding tax dan penurunan bea masuk dan cukai.
Menurut UU No.6 Tahun 2023, fasilitas PPh yang bisa diperoleh di KEK adalah Tax  Holiday dan Tax  Allowance ,  PPh  pasal  22  import  tidak  dipungut  dalam  rangka PDRI  dan  pembelian  rumah  tinggal  atau  hunian  yang  menjadi  kegiatan  utama  pada KEK  Pariwisata.  Didalam  penelitian  ini  fasilitas  (insentif)  pajak  yang  akan  dibahas yang  berhubungan  dengan  fasilitas  pajak  penghasilan  badan  berupa Tax  Holiday dan Tax Allowance .
Fasilitas  PPh  berupa Tax  Holiday merupakan  fasilitas  pajak  yang  diberikan melalui  pembebasan  dari  pajak  penghasilan  badan  ( Corporate  Income  Tax) . Tax Holiday diberikan  hanya  untuk  perusahaan  yang  baru  didirikan  dengan  jangka  waktu terbatas  tergantung  besarnya  nilai  investasi  yang  telah  dilakukan.  Eason  (2004) mengungkapkan  bahwa  ada  4  (empat)  hal  yang  menentukan  masa  berlakunya pembebasan  pajak  yaitu  tanggal  dimana  perusahaan  mulai  didirikan  atau  terdaftar, tanggal perusahaan mulai berproduksi atau mulai beroperasi, tahun dimana perusahaan memperoleh keuntungan untuk pertama kalinya, dan tahun dimana perusahaan pertama kali  memperoleh  penghasilan  kena  pajak.  Dalam  menentukan  mulai  berlakunya Tax Holiday di  KEK  yaitu  berdasarkan  tahun  dimana  perusahaan  pertama  kalinya memperoleh penghasilan kena pajak atau saat mulai berproduksi komersial (SMB). Hal yang menguntungkan dari pemberian fasilitas Tax Holiday yaitu dapat membantu cash flow perusahaan  karena  tidak  ada  pajak  yang  harus  dibayarkan  selama  masa Tax Holiday. Disamping itu terdapat juga kelemahan dari Tax Holiday antara lain (Easson, 2004 :140):
a. The  cost  of  tax  holiday ,  adanya  kehilangan  pendapatan  pajak  bagi  negara  tuan rumah yang tidak dapat dinilai.
b. Tax  holiday sering  dimanfaatkan  oleh  investor  untuk  memindahkan  kegiatan usahanya  ke  negara  lain  untuk  memperoleh  pembebasan  pajak  baru  ketika  masa pembebasan pajak di suatu negara telah berakhir.
c. Tax holiday memicu penghindaran pajak atau manipulasi pajak.
Di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Kendal, Tax  Holiday diberikan  kepada  Badan Usaha  yang  melakukan  kegiatan  utama  dan  Pelaku  Usaha  yang  melakukan  kegiatan utama dan kegiatan lainnya di KEK. Bentuk fasilitas Tax Holiday diatur dalam pasal 5 dan 6, PMK No. 237/2020.
Peraturan  pemerintah  terkait  KEK  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  meliputi Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  dimana  Undang-Undang  ini  merupakan  pengganti Undang-Undang  No.  39  Tahun  2009  yang  mengatur  mengenai  pembentukan  KEK mulai  proses  pengusulan,  penetapan,  pembangunan  hingga  pengoperasian  KEK. Sedangkan  dasar  hukum  pembentukan  KEK  Kendal  adalah  Peraturan  Pemerintah  No. 85  Tahun  2019,  dimana  dibahas  mengenai  luas  dan  batas-batas  wilayah  KEK  Kendal, jangka  waktu  pembangunan  dan  evaluasi  terhadap  pembanguan  KEK  Kendal  yang dilakukan oleh Dewan Nasional.

## Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
Adapun aturan pelaksanaannya terdiri dari Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK dan PMK No. 237 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 33 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai di KEK.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  berbentuk  studi  kasus  dalam rangka  evaluasi  kebijakan  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  di  KEK  Kendal. Penelitian  Studi  Kasus  lebih  fokus  pada  data-data  kualitatif  guna  memperoleh pemahaman yang lebih  mendalam, detail dan lengkap tentang gambaran permasalahan yang ingin diteliti.
Menurut  Ellet  (2018)  terdapat  6  elemen  dalam  menganalisis  kasus  berdasarkan evaluasi  yaitu  identifikasi  subjek,  pemilihan  kriteria,  analisis  berbasis  kriteria  yang dipilih,  evaluasi  keseluruhan,  identifikasi  kontinjensi  (apabila  ada),  dan  tindakan  yang disarankan.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  KEK  Kendal  dengan  objek  penelitian pemberian fasilitas PPh. Sedangkan kriteria evaluasi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2018).
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.  Dimana  data  primer  yang  digunakan  berasal  dari  informasi  yang  diperoleh secara  langsung  melalui  pengamatan,  pengalaman  dan  wawancara.  Definisi  data sekunder diungkapkan oleh Sekaran dan Bougie (2018) yaitu data yang diperoleh secara tidak  langsung,  misalnya  informasi  dari  buku  atau  jurnal,  penelitian  terdahulu,  jurnal ilmiah, perpustakaan atau media massa dan tinjauan peraturan pemerintah.
Disamping itu penelitian ini juga mengunakan data yang bersifat kualitatif dimana data  yang  digunakan  bukan  berbentuk  angka  melainkan  berbentuk  teks,  gambar  dan informasi lain. Dalam hal waktu pengumpulannya, penelitian ini mengambil jenis data cross  section  dimana  informasi  atau  data  didapatkan  untuk  waktu  tertentu,  artinya informasi atau data tersebut merupakan kondisi pada saat data itu diperoleh.
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data sekunder  dan  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  dari  data  sekunder    dilakukan dengan  mengumpulkan  informasi  dan  membaca  artikel,  jurnal,  peraturan  pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai informasi yang diperoleh melalui media massa dan internet, yang relevan dengan objek penelitian.
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber  dalam  bentuk  tanya  jawab.  Wawancara  dilakukan  terhadap  Badan  Usaha selaku pengelola dan pengembang Kawasan, Pelaku Usaha yang melakukan kegitatan di KEK  Kendal  dan  Konsultan  Pajak  yang  memiliki  Klien  di  wilayah  KEK  Kendal. Narasumber  yang  diwawancara  merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki  kemampuan, pengetahuan  dan  pengalaman  terkait  pemanfaatan  fasiltas  pajak  penghasilan  di Kawasan  Ekonomi  Khusus  Kendal.  Pedoman  wawancara  menggunakan  kriteria evaluasi  William N. Dunn dengan pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa  sampai  dengan  wawancara dilakukan,  terdapat  1  badan  usaha  dan  89  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  di KEK  Kendal.  Tidak  semua  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  di  KEK Kendal merupakan usaha baru.  Ada juga perusahaan yang telah lama berdiri kemudian merelokasi usahanya dari luar KEK Kendal ke dalam KEK Kendal. Untuk perusahaan yang  sudah  lama  berdiri  ini  tentu  saja  tidak  mendapatkan  fasilitas  pajak  penghasilan, karena  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  diperuntukkan  untuk  perusahaan  baru berdiri.
Dari 89 Pelaku Usaha, sebanyak 29 Pelaku Usaha yang telah beroperasi dan 12 Pelaku  Usaha  masih  dalam  masa  konstruksi.  Dari  29  Pelaku  Usaha  yang  telah beroperasi tersebut ada 13 perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan untuk mendapatkan  Fasilitas  Pajak  Penghasilan.  Dari  data  hasil  wawancara  yang  dilakukan dapat  dikatakan  memang  masih  sangat  minim  investor  yang  memanfaatkan  Fasilitas pajak penghasilan di KEK Kendal.
Guna  menggali  informasi  yang  berkaitan  dengan  minimnya  pemanfaatan fasilitas  pajak  penghasilan  di  KEK  Kendal,  dilakukan  wawancara  terhadap  Badan Usaha  dan  Pelaku  Usaha.  Narasumber  wawancara  terdiri  dari  Badan  Usaha  selalu pengelola  Kawasan  dan  Pelaku  Usaha  yang  telah  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan  fasilitas  pajak  penghasilan.  Dalam  wawancara  tersebut  pertanyaan disampaikan  dengan  mengacu  pada  kriteria  efektivitas,  efisiesi,  kecukupan, responsivitas dan kelayakan.
Pertanyaan  wawancara  mengenai  kriteria  efektifitas  yaitu apakah  kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan sesuai harapan dan tujuan perusahaan ? Baik badan  usaha  maupun  4  pelaku  usaha  dan  2  orang  konsultan  pajak  menjawab  bahwa pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  memang  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan  pada saat  memilih  dan  menetapkan  tempat  untuk  menjalankan  usahanya.  Dari  89  Pelaku Usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  KEK  Kendal,  hanya  13  Pelaku  Usaha  yang  telah memperoleh Tax Holiday Certificate. Walaupun Badan Usaha dan Pelaku Usaha telah memperoleh  Surat  Keputusan  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  ( Tax  Holiday Certificate ), namun  sampai saat  ini belum satu pun yang telah memanfaatkan  fasilitas tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kriteria efektif belum terpenuhi .
Pertanyaan  wawancara  mengenai  kriteria  efisiensi  yaitu apakah  proses pengajuan  permohonan  sampai  dengan  pemanfaatan  fasilitas  pajak  penghasilan memerlukan biaya yang besar ? dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan  permohonan  fasilitas  sampai  dengan  diperolehnya  fasilitas  pajak penghasilan tersebut ? . Atas pertanyaan tersebut, semua narasumber menjawab bahwa dalam  mengajukan  permohonan  untuk  memperoleh  fasilitas  pajak  penghasilan dilakukan dengan online dan tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam pengajuan kecuali biaya  internet  saja.  Sedangkan  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  proses pengajuan untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan, jawaban dari narasumber bervariasi, ada yang sekitar

## Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
3  minggu  dan  ada  yang  4  minggu,  waktu  tersebut  masih  belum  sesuai  dengan  yang telah  ditetapkan  yaitu  5  hari  kerja.  Walaupun  Surat  Keputusan  untuk  memperoleh fasilitas pajak penghasilan sudah diterima oleh para pelaku usaha, bukan berarti bahwa fasilitas  pajak  penghasilan  itu  otomatis  sudah  dapat  dimanfaatkan.  Para  pelaku  usaha tetap  harus  mengajukan  sekali  lagi  permohonan  untuk  pemanfaatan  fasilitas  pajak penghasilan  tersebut.  Narasumber  dari  Badan  Usaha  dan  2  Pelaku  Usaha  mengatakan bahwa  telah  diajukan  permohonan  pemanfaatan  fasilitas Tax  Holiday ,  namun  sampai saat  ini  belum  dikeluarkan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  oleh  DJP,  sehingga  SK Pemanfaatan belum bisa dikeluarkan.
Dilihat  dari  faktor  pengukur  kriteria  efisiensi  Dunn  yaitu  biaya,  dimana  untuk memperoleh Surat Keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan tersebut, tidak ada biaya  yang  dikeluarkan  maka  untuk  faktor  pengukur  biaya  telah  memenuhi  kriteria kebijakan  Dunn.  Namun  apabila  dilihat  dari  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  dapat memanfaatkan  fasilitas  pajak  penghasilan  tersebut  yang  cukup  lama  maka  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  tersebut belum memenuhi kriteria efisiensi.
Pertanyaan  wawancara  mengenai  kriteria  kecukupan  yaitu apakah  kebijakan dalam  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  cukup  jelas  dan  mudah  dipahami perusahaan ? Jawaban atas pertanyaan tersebut, semua narasumber berpendapat bahwa kebijakan  tersebut  tidak  mudah  dipahami.  Pada  saat  implementasi  banyak  hal  yang belum diatur. Disamping itu tidak ada call center di KEK Kendal yang dapat membantu menjelaskan  mengenai  peraturan  apabila  Pelaku  Usaha  mengalami  kesulitan pemahaman.  Berdasarkan  jawaban  narasumber  tersebut,  maka  kriteria  kecukupan belum  terpenuhi ,  karena  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  belum  dapat  memuaskan kebutuhan wajib pajak.
Pertanyaan  wawancara  mengenai  kriteria  responsivitas  yaitu apakah  kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan dapat merespon kebutuhan perusahaan ? Semua narasumber berpendapat bahwa kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan sangat merespon kebutuhan perusahaan dimana pemberian fasilitas pajak penghasilan tersebut memang  diharapkan  oleh  para  Pelaku  Usaha  karena  membantu  dalam cash  flow perusahaan.  Pemberian  Fasilitas  pajak  penghasilan  ditujukan  bagi  investor  baru  yang tentu  saja  memerlukan  dana  yang  cukup  besar  sebelum  perusahaannya  beroperasi. Dengan  adanya  Fasilitas  tersebut  setidaknya  di  tahun-tahun  awal  perusahaan  berdiri perusahaan dapat  menghemat  dananya dengan tidak membayarkan pajak penghasilan sesuai waktu yang tertulis di Surat Keputusan. Dari uraian tersebut dapat  disimpulkan bahwa  kriteria  responsivitas  telah terpenuhi ,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari meningkatnya Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usahanya di KEK Kendal.
Pertanyaan  wawancara  mengenai  kriteria  kelayakan  yaitu apakah  daya  upaya perusahaan  untuk memperoleh fasilitas  pajak penghasilan  sebanding  dengan manfaat yang  diperoleh  ? Semua  narasumber  menjawab  bahwa  fasilitas  pajak  penghasilan  di KEK  Kendal  sudah  selayaknya  diusahakan  untuk  diperoleh  karena  manfaat  yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya dan daya upaya yang perusahaan
keluarkan.  Disamping  itu  jangka  waktu  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  sangat panjang  yaitu  paling  singkat  10  tahun  dan  paling  lama  20  tahun.  Waktu  yang  cukup lama  tersebut  tentu  saja  sangat  membantu  perusahaan  dalam  mengembangkan usahanya.  Berdasarkan  pendapat  dari  narasumber  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan pemberian Fasilitas pajak penghasilan memenuhi kriteria kelayakan.

## Kesimpulan
Dalam  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  hingga  pemanfaatannya  terdapat hambatan-hambatan  antara  lain  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  mulai  dari  pengajuan permohonan  untuk  memperoleh  fasilitas  pajak  penghasilan  hingga  pemanfaatannya. Dalam  aturan  pelaksanaan  tidak  diatur  mengenai  jangka  waktu  dikeluarkannya  Surat Pemberitahuan Pemeriksaan setelah permohonan pemanfaatan disampaikan oleh Badan Usaha dan Pelaku  Usaha. Hal  ini menjadi  salah satu  sebab lamanya dikeluarkan Surat Keputusan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan.
Hambatan  lainnya  dalam  hal  investor  melakukan  realisasi  investasinya  secara bertahap,  sehingga  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  wajib  pajak  dengan  Direktoran Jendral  Pajak  dalam  hal  besarnya  nilai  realisasi  investasi.  Dimana  besarnya  nilai realisasi  investasi  ini  menjadi  acuan  bagi  Direktoran  Jendral  Pajak  dalam  menentukan jangka  waktu  pemanfaatan  fasilitas  pajak  penghasilan.  Hambatan  terakhir,  kurang pahamnya Pelaku Usaha terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
Evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa Tax Holiday dan Tax Allowance belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik yang baik menurut Dunn dari sisi:
- Efektifitas, kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa Tax Holiday dan Tax  Allowance belum  efektif  karena  masih  sangat  minim  investor  yang tertarik  untuk  mendapatkan  fasilitas  pajak  penghasilan  tersebut  dibandingkan banyaknya  investor  yang  melakukan  kegiatan  di  KEK  Kendal.  Disamping  itu baik BU maupun PU belum mendapatkan SK pemanfaatan Tax Holiday.
- Efisiensi, dari segi biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan hingga pemanfaatan fasilitas  pajak  penghasilan  tidak  ada.  Namun  dari  segi  waktu  yang  dibutuhkan mulai  dari  pengajuan  hingga  pemanfaatan  fasilitas  pajak  penghasilan  sangat lama,  karena  untuk  dapat  memanfaatkan  fasilitas  pajak  penghasilan,  harus dilakukan  terlebih  dahulu  pemeriksaan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  Pusat, dimana  tidak  diaturnya  jangka  waktu  dikeluarkannya  SP2  setelah  pengajuan permohonan pemanfaatan diterima oleh system OSS.
- Kecukupan,  dalam  pemberian  fasilitas  pajak  penghasilan  berupa Tax  Holiday dan Tax  Allowance ,  belum  memenuhi  kriteria  kecukupan  karena  pada  saat implementasi kebijakan, terdapat hal-hal yang belum diatur. Disamping itu tidak adanya call center yang dapat membantu WP apabila WP menghadapi masalah.
Evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa Tax Holiday dan Tax  Allowance telah  memenuhi kriteria  evaluasi  kebijakan  publik  yang  baik  menurut Dunn dari sisi:
- Responsivitas,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  PU  yang  melakukan kegiatan  usahanya  di  KEK  Kendal.  Pada  bulan  Juli  2022  terdapat  75  PU  yang melakukan kegiatan usaha, namun pada saat wawancara dilakukan terhadap BU (bulan Mei 2023) telah terdapat 89 PU yang telah melakukan kegiatan usaha di KEK Kendal.
Kelayakan, pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk Tax Holiday dan Tax Allowance memang layak diusahakan oleh para Pelaku Usaha, karena jangka waktu pemberian  fasilitas  yang  cukup  lama  minimum  10  tahun  dan  maximum  20  tahun. Disamping  itu  nilai  rencana  investasi  minimum  sebesar  Rp  100  miliar,  dimana  telah dilakukan pembaharuan  kebijakan dari nilai  rencana investasi  semula minimal  Rp 500 miliar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Smith, The Wealth of Nations, edited by Edwin Cannan, New York, The Modern Library 1994, page 887 to 890.
Arikunto,  Suharsimi.  (2016).  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta  : Rineka Cipta.
Dunn,  William  N.  (2018).  Public  Policy  Analysis  :  An  Integrated  Approach,  sixth edition. New York : Routledge.
Easson,  Alex.  (2004).  Tax  Incentives  for  Foreign  Direct  Investment.  The  Hague  : Kluwer Law International.
Ellet,  W.  (2018).  The  Case  Study  Handbook:  A  Student’s  Guide.  Harvard  Business Review Press.
Erly  Suandy ·  M.  Masykur  ;  Perencanaan  Pajak  Ed.  6,  Penerbitan,  Jakarta  :  Salemba Empat, 2017
Gie,  The  Liang.  (1992).  Administrasi  Perkantoran  Modern.  Yogyakarta  :  Penerbit Liberty.
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia dan MUC Consulting Group.
Moleong,  L.J.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Nazarczuk,  Jarosław  Michał,  and  Stanisław  Umiński.  2018.  “The  Impact  of  Special Economic  Zones  on  Export  Behaviour.  Evidence  from  Polish  Firm-Level Data.” E a M: Ekonomie a Management 21(3): 4–22.
Purwanto  (2018),  Teknik  Penyusunan  Instrumen  Uji  Validitas  dan  Realibilitas Penelitian Ekonomi Syariah, Magelang : Staia Press.
Sugiyono  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Afabeta.
Susanto,  Tony  Dwi  (2020,  August  30). Metode  Penelitian  Studi  Kasus  (Case Study). Notes Tony Dwi Susanto.
United  Nations,  New  York  and  Genewa,  2000.  Tax  Incentives  and  Foreign  Direct Investment: A Global Survey
Wang, Jin. 2013. “The Economic Impact of Special Economic Zones : Evidence from Chinese Municipalities.” Journal of Development Economics