INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4292-4299 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Eka Ardi Handoko Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Email : eka.ardi.handoko@gmail.com

## Abstrak
Tidak optimalnya penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah dari sektor pajak beberapa tahun terakhir ini antara lain disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain pengetahuan pajak masyarakat Wajib Pajak yang tidak memadai serta kurangnya kegiatan penyuluhan edukasi perpajakan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 orang Wajib Pajak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan penyuluhan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini dibuktikan nilai t hitung kedua variabel bebas lebih besar daripada t tabel. Demikian pula nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Dari hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  pajak  dan  penyuluhan  edukasi  perpajakan  merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci : pengetahuan pajak, penyuluhan edukasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
The non-optimal revenue obtained by the government from the tax sector in recent years is partly  due  to  the  low  level  of  taxpayer  compliance.  There  are  several  factors  that  affect taxpayer compliance, including inadequate knowledge of taxpayers' taxation and the lack of tax education dissemination carried out. This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax education dissemination, either partially or simultaneously, on taxpayer compliance. Using an explanative quantitative approach. The number of samples in this study were 62 taxpayers. Hypothesis testing was carried out through t test and F test. The results showed that tax knowledge and tax education dissemination, either partially or simultaneously, had a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the value  of t count of the two independent variables is greater than t table. Likewise, the calculated F value is greater than the table F value. From these results it can be concluded that tax knowledge and tax education are very dominant factors affecting taxpayer compliance.
Keyword:, tax education dissemination, taxpayer compliance, tax knowledge

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  kinerja  penerimaan  pajak  beberapa  tahun  terakhir  menunjukkan pertumbuhan  walaupun  belum  dapat  mencapai  target  yang  telah  ditentukan.  Dalam pelaksanaan  pemungutannya  masih  memiliki  banyak  kendala,  baik  dari  sisi  pemerintah maupun Wajib Pajak. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, namun belum sepenuhnya memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan.
Tabel 1 Pencapaian Penerimaan Pajak tahun 2016-2020
(dalam triliun rupiah) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Target 1.355,20  1.283,60  1.424,00  1.577,60  1.198,82 Realisasi 1.105,97  1.151,03  1.313,33  1.332,60  1.070,62 Pencapaian 82% 90% 92% 84% 89,30%

## Sumber : DJP, 2020
Kondisi  ini  berhubungan  dengan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak. Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pajak,  tingkat  kepatuhan  pelaporan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019 berada di level 72,92%, atau masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 80%. Demikian pula dengan tahun 2020, walaupun mengalami  peningkatan,  hanya  mencapai  78%.  Pencapaian  pada  tahun  2021  lebih  baik
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Rasio kepatuhan formal Wajib Pajak dalam penyampaian  SPT  mencapai  84%.  Berdasarkan  data  pula,  per  31  Desember  2021  tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta, sementara jumlah Wajib Pajak wajib SPT sendiri sebanyak 19 juta. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya belum optimal.
Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan  penerimaan  pajak.  Tinggi  rendahnya  penyampaian  SPT  tentu  berimplikasi pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi, dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah masalah klasik yang harus  dihadapi oleh  setiap Kantor Pelayanan Pajak  di Indonesia  dan disinyalir masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah karena tidak dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat.
Penyebab  lainnya antara lain minimnya pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh Wajib Pajak mengenai segala hal yang terkait dengan perpajakan. Hal ini disebabkan tingkat  literasi  masyarakat  Indonesia  yang  kurang.  Rendahnya  tingkat  literasi  di  Indonesia mengindikasikan  buruknya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  fungsi  dan manfaat perpajakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan data yang dilansir dari UNESCO  pada  tahun  2016,  hanya  satu  dari  1.000  penduduk  Indonesia  yang  rajin  membaca (0,001%). Kurangnya akses baca yang inklusif ini menambah besar kendala masyarakat dapat menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak.  Apabila  pemerintah  ingin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, literasi masyarakat tentang perpajakan perlu diperhatikan karena dua hal tersebut saling berkaitan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  tidak  dipungkiri  telah  banyak  perubahan  yang terjadi  dalam  dunia  perpajakan,  tidak  hanya  di  Indonesia,  terutama  pada  beberapa  tahun terakhir  dimana  perkembangan  teknologi  informasi  telah  berkembang  dengan  pesat  dan transparansi mutlak diperlukan. Sistem, subjek, dan objek pajak silih berganti dan beradaptasi dengan  perubahan  zaman  yang  berjalan  dengan  sangat  cepat.  Demikian  pula  dengan tantangan  yang  harus  dihadapi,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  isu  perpajakan  yang  hangat diperbincangkan dan dibahas pada pertemuan KTT G20 baru-baru ini, antara lain tentang paket pajak  internasional  dan  upaya  menciptakan  kepastian  rezim  pajak,  transparansi,  dan pembangunan yang tertuang dalam tax package yang mencakup seluruh kebijakan perpajakan, insentif pajak, kebijakan pajak pasca pandemi, pajak dan lingkungan, serta Perpajakan Berbasis Gender  (Gender  Based  Taxation/GBT)  dan  perkembangan  ekonomi  digital.  Dalam  forum tersebut, juga akan dibahas sejumlah isu terkait cryptocurrency, cybersecurity dan cyberfraud yang  tentunya  berkaitan  dengan  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta jajarannya adalah dengan melakukan edukasi
perpajakan secara konsisten, kontinyu dan berkesinambungan.
Berangkat dari kenyataan yang ada dan penjelasan di atas, terlihat pentingnya edukasi perpajakan  untuk  memperkaya  pengetahuan,  tidak  hanya  bagi  petugas  pajak  juga  untuk masyarakat  Wajib  Pajak.  Kurangnya  edukasi  mengenai  perpajakan  menjadi  salah  satu  faktor utama dari tidak berkembangnya pengetahuan pajak Wajib Pajak dan berpengaruh terhadap rendahnya  tax  compliance  di  Indonesia  yang  apabila  tidak  kunjung  diselesaikan,  akan berdampak buruk dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian kuantitatif  yang  umumnya  menggunakan  desain  eksplanasi,  dimana  objek  telaahan  adalah untuk  menguji  hubungan  antar-variabel  yang  dihipotesiskan.  Hipotesis  itu  sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah sesuatu variabel  berasosiasi  ataukah  tidak  dengan  variabel  lainnya;  atau  apakah  sesuatu  variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi dan kajian literatur. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar. Karena keterbatasan waktu dan aktivitas penulis, jumlah sampel dalam penelitian ini hanya dapat diambil sebanyak 62 orang yang diambil menggunakan teknik simple random sampling.
Data  dianalisis  melalui  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data  meliputi  uji  validitas  dan reliabilitas,  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji heterokedastisitas serta analisis korelasi dan regresi. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  pengujian  validitas  reliabilitas,  terbukti  bahwa  setiap  dan  seluruh  butir pernyataan dalam kuesiner valid dan dapat diandalkan. Berdasarkan  hasil  analisis koefisien korelasi,  menunjukkan  pengetahuan  perpajakan  dan  penyuluhan  edukasi  perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan sangat kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak.
Dari hasil analisis statistik, terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (2,105) dan nilai signifikan < 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

## Tabel 2 Hasil Uji t untuk Variabel Pengetahuan Pajak
Coefficients
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 26.28 9 12.155 2.163 .039 X1 .551 .178 .778  3.103 .004
a. Dependent Variable: Y
Besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 60,5%. Ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Secara teori, Eriksen dan Fallan (1996) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak.  Pengetahuan  pajak  meningkatkan  kesadaran  dan  etika,  sehingga  menurunkan kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak (Eriksen dan Fallan, 1996).
Saad (2014) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan yang disebabkan pengetahuan  perpajakan  yang minim  dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) juga membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.
Dari hasil analisis statistik, terbukti bahwa penyuluhanedukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung (2,691) lebih besar dari t tabel (2,105), dan nilai signifikansi (0,013) < 0,05, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

## Tabel 3 Hasil Uji t untuk Variabel Penyuluhan Edukasi Perpajakan
Coefficients
Model Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  27.89 4 13.677 2.163 .051 X2 .535 .203 .869  2.691 .013
a.  Dependent Variable: Y
Besarnya pengaruh penyuluhan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 75,6%.
Program penyuluhan edukasi pajak, yang didasarkan pada gagasan bahwa mendidik Wajib Pajak sejak dini akan meningkatkan kepatuhan di masa depan, merupakan salah satu alternatif kebijakan dan bentuk keseriusan pemerintah untuk memperkaya pengetahuan bagi petugas maupun masyarakat Wajib Pajak. Pembentukan tenaga dan  petugas penyuluhan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu wujudnya.
Penyuluhan  edukasi  perpajakan  disinyalir  dapat  menjadi  solusi  efektif  yang  mampu menimbulkan positive ripple effect bagi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa depan. Oleh  karena  itu,  penyuluhan edukasi perpajakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Penyuluhan  edukasi  perpajakan  ini  akan  berdampak  pada penerimaan  pajak  yang  diterima  oleh  negara  jika  masyarakatnya  sudah  memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.
Penyuluhan edukasi perpajakan adalah investasi jangka panjang yang dapat dilakukan otoritas pajak karena prosesnya dilakukan bertahap dan kontinyu, membutuhkan waktu yang relatif panjang hingga dampaknya akan dirasakan nanti. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program penyuluhan edukasi perpajakan yang diberi nama Program Inklusi Kesadaran Pajak (Inklusi) yang bertujuan meningkatkan kesadaran pajak di seluruh kalangan masyarakat. Target program ini adalah pelajar, guru, dan dosen  yang  merupakan  pendidik  generasi  masa  datang.  Inklusi  pajak  dilakukan  dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak ke  dalam empat aspek utama pendidikan, yaitu
kurikulum,  pembelajaran,  buku  dan  kegiatan  siswa.  Sasaran  kegiatan  penyuluhan  edukasi perpajakan dikelompokkan menjadi Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, dan Wajib Pajak Terdaftar  sebagaimana  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 46/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan.
Selain itu, DJP juga menyelenggarakan acara tahunan berjudul Pajak Bertutur (Patur) yang  dilaksanakan  mulai  tahun  2017.  Kegiatan  Patur  dilakukan  DJP  dengan  melakukan kunjungan satu hari ke sekolah-sekolah dan memberikan materi terkait perpajakan dengan tujuan  untuk  mengenalkan  konsep  pajak  kepada  siswa.  Pajak  bertutur  merupakan  inklusi kesadaran pajak dengan visi mewujudkan generasi bangsa yang mempunyai karakter cinta tanah  air.  Selain  itu,  visi  bela  negara  dalam  menjadikan  kesadaran  pajak  yang  notabene sebagai salah satu nilai budaya bangsa yang terus ditanamkan dari generasi ke generasi.
Sementara  itu,  ada  beberapa  hal  berkaitan  dengan  misi  Pajak  Bertutur,  yaitu menanamkan  nilai-nilai  kesadaran  pajak  sebagai  salah  satu  nilai  budaya  bangsa. Mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional.
Misi lainnya yaitu membeli nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam  memajukan  dunia  pendidikan.  Misi  keempat  yaitu  menyediakan  literasi  kesadaran pajak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan serta masyarakat luas.
Dari  hasil  analisis  statistik,  terbukti  bahwa  pengetahuan  perpajakan  dan  penyuluhan edukasi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Keputusan ini diperoleh karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,04).
Tabel 4. Hasil Uji F
Anova Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 281.903 692.797 974.700 2
59 61 140.951 25.659 5.493  .010 a a. Predictors : (Constant), X 1 , X 2
b. Dependent Variable : Y
Dari  hasil  uji  koefisien  determinasi,  diperoleh  hasil  bahwa  pengaruh  variabel pengetahuan  perpajakan  dan  penyuluhan  edukasi  pajak  secara  bersama-sama  terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 88,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sangat  dominan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  kata  lain,  jika pengetahuan  Wajib  Pajak  atas  seluruh  aspek  perpajakan  cukup  baik  dan  memadai  serta diiringi kegiatan penyuluhan edukasi pajak secara konsisten dan kontinyu, maka kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  dan penyuluhan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tidak  dapat hanya mengandalkan  peran Direktorat  Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Partisipasi Wajib Pajak sangat diperlukan dalam menentukan cara pemungutan pajak, cara penetapan  pajak,  serta  pengalokasian  uang  pajak  dalam  pembangunan  salah  satunya dengan  berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas seluruh aspek perpajakan.
Apakah kemudian kegiatan penyuluhan edukasi perpajakan membuahkan hasil? Sulit untuk  dijawab  saat  ini.  Efek  satu  program  penyuluhan  edukasi  perpajakan  terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan pajak tentunya baru dapat diukur di masa depan. Jika  pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak,  serius  dan  komitmen  dalam menjalankan program penyuluhan edukasi pajak, sangat mungkin di masa yang akan datang performa pajak negara kita lebih unggul.
Pelaksanaan yang belum sempurna tentunya bukan merupakan satu halangan bagi program penyuluhan edukasi pajak DJP. Sesuai dengan konsep pendidikan, diperlukan siklus pembelajaran yang tentunya tidak lepas dari adanya kesalahan, umpan balik, dan perbaikan untuk mencapai suatu bentuk optimal. Tentunya evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus menjadi  agenda  rutin.  Di  sisi  lain,  pembenahan  sistem  perpajakan  yang  mengarah  pada digitalisasi juga  penting dilakukan. Pajak digital menjadi penting segera dilakukan, karena akan sangat bermanfaat untuk pembangunan pasca recovery dan dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan tema presidensi G-20 tahun ini adalah “recover together recover stronger”.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown,  Robert  E.  and  Mazur  Mark  J.  2003.  IRS’s Comprehensive  Approach  to  Compliance Measurement, National Tax Journal, Vol. 56, Iss.: 3 (September).
Eriksen, K & Fallan. 1996. Tax Knowlege and Attitudes Toward Taxation on a Quasi Experiment.
Journal of Economic Psychology, Vol. 8, No. 3.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.
Nugroho,  Adi  Rahman,  dan  Zulaikha.  2012.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 1 No. 2.
Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta, Granit
Posner, Richard A., 2010, Theories of Economic Regulation, The Journal of Law and Economics Rachman,  Tahar.  2014.  “Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Faktor  Eksternal  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 15, No 1, Januari 2014 Anonim, 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019      Tentang Sumber Daya Air. Jakarta
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta, Graha Ilmu
Saad,  Natrah.  2014.  Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax  Compliance:  Taxpayers’  View.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 1069 – 1075; 2nd World Conference on Business, Economics and Management-WCBEM 2013.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-54/PJ/2021  tentang  Pedoman  Penugasan Tenaga Penyuluh Pajak  dan Petugas Penyuluh Pajak  di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2022 tentang Tata Cara Penyusunan Materi Edukasi Perpajakan Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan, Cetakan Kedua. Jakarta, Salemba Empat