## Wajah Hukum
Kepastian Hukum Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (Studi Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020)

## Usak
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Halmahera, Jln. Wari Raya, Tobelo-Maluku Utara Correspondence: usakhalmahera@yahoo.com
Abstrak. Badan Pertanahan Nasional sekarang dapat memberikan tanggungan mereka akses ke layanan online berkat Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 dari ATR/KBPN. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi kemajuan  yang  telah  dicapai  terhadap  pelaksanaan  persyaratan  perintah  menteri  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun 2020, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dan mekanisme pewarisan Hak Tanggungan secara elektronik. Norma-norma hukum diamati dalam penyelidikan semacam ini. Menurut temuan tersebut, Peraturan ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 mengatur tata cara penambahan tanggungan pada Sistem Hak Tanggungan Elektronik. Baik UUHT  maupun  Permen  ATR/KBPN  No.  5  Tahun  2020  tidak  melarang  penggunaan  EDR.  Karena  penulis mengklaim  tidak  ada  prioritas  untuk  menggunakan  Hak  Tanggungan  Elektronik  dengan  cara  ini, menggunakannya sebagai bukti eksekutorial dilarang berdasarkan Pasal 54 UU ITE. Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik belum meningkatkan kejelasan atau perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atau peminjam.
Kata Kunci: kekuatan eksekutorial, sertipikat, hak tanggungan, elektronik.
Abstract.  The  National  Land  Agency  may  now  provide  their  dependents  access  to  online  services  thanks  to Ministerial Regulation No. 5 of 2020 from ATR/KBPN. The purpose of this paper is to evaluate the progress made toward implementing the requirements of ATR/KBPN ministerial order Number 5 of 2020, namely the Electronic Dependent Rights Certificate and the mechanisms for electronic inheritance of Dependent Rights. The norms of the law are observed in this kind of investigation. According to the findings, ATR/KBPN Regulation No. 5 of 2020 governs  the  procedure  for  adding  dependents  to  the  Electronic  Dependent  Rights  System.  Neither  UUHT  nor Permen  ATR/KBPN  No.  5  of  2020  prohibits  the  use  of  EDRs.  It  is  the  author's  contention  that,  as  Electronic Dependent  Rights  do  not  have  any  kind  of  inherent  priority,  Article  54  of  the  ITE  Law  prohibits  their  use  as executory  proof.  The  Electronic  Dependent  Rights  Certificate  does  not  provide  any  further  clarity  or  legal protection for creditors and borrowers.
Keywords: executorial strength, certificate, mortgage, electronic.

## PENDAHULUAN
Banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sebagai akibat langsung dari menjamurnya Covid-19. Mereka bisa menghubungi bank dan menawarkan untuk menjamin pinjaman atau jalur kredit menggunakan  uang  dari  penjualan  obligasi  pemerintah.  Bagian  penting  dari  tanggung  jawab  bank sebagai  wali  amanat  atas  dana  publik  adalah  memberikan  kredit  kepada  masyarakat  luas.  Lembaga keuangan akan menerima properti dengan jaminan yang dipasang secara permanen pada properti nyata. 1 Jika  debitur  tidak  dapat  memberikan  agunan  yang  telah  disepakati,  kreditur  bebas  untuk melaksanakan  klaimnya.  Agunan  seringkali  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir  di  industri perbankan.  Ketika  peminjam  gagal  membayar  pinjaman,  pemberi  pinjaman  memiliki  hak  untuk mengambil  kembali  agunan  dan  menjualnya  di  lelang  atau  menggunakannya  untuk  melunasi kewajiban. 2 Hak  milik  dan  kepemilikan  tanah  dijabarkan  pad  UU  No.  4  Tahun  1996,  yang  juga mengatur langkah-langkah keamanan (UUHT).
1 Salvian Kumara, Alifia Soraya Qurbani & Nailu Vina Amalia, “ Layanan Hak Tanggungan Elektronik Tahun 2019 yang Disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor 9. Ini dimuat dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Vol.  5,  No  2,  (Desember,  2020):  333.  DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p332-339 . 2 Arkisman, & Nandatama Ayu Lafitri. “Hukum Acara Perdata kepastian hukum sertifikat hak tanggungan elektronik”. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , Vol. 9, No. 2, (2020): 11. DOI: https://doi.org/10.5281/prohukum.v9i2.1193 .
Perlindungan tambahan untuk tanggungan dijabarkan dalam Perjanjian Hak Tanggungan, yang merupakan  lampiran  dari  kontrak  utama.  Instrumen  hukum  yang  mendasarinya  mungkin  berupa pengaturan pinjaman atau kredit. Hak tanggungan untuk menjamin obligasi atau pengaturan kredit tidak disediakan oleh Undang-Undang, tetapi disediakan oleh Perjanjian ini. Hak-hak yang akan berlaku atas aset  jaminan  yang  telah  dijaminkan  harus  dijelaskan  secara  lengkap  dalam  perjanjian  kredit  antara kreditur dan debitur. Sangat penting, mengingat kerangka kerja saat ini untuk pinjaman modal, untuk secara resmi menetapkan peran perusahaan dalam memberikan jaminan pembayaran pinjaman. Sebagai rekap cepat, hak tanggungan (1) ditentukan oleh spesialisasi dan publisitas, (2) selalu berada di tangan siapa pun, (3) dipimpin oleh transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan, dan (4) diprioritaskan oleh kreditor. 3
Badan  Pertanahan  Nasional/Kementerian  Agraria  harus  mematuhi  undang-undang  untuk pengenaan hak tanggungan sekarang karena layanan komputerisasi dapat diakses. Pernyataan di atas diambil  langsung  dari ATR/KBPN  No.  5 Tahun  2020,  Perintah  Pelayanan Mortgage Terkonsolidasi Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan dan Tata Ruang/Direktur Jenderal Badan Pertanahan  Nasional.  ATR/KBPN  Tetap  Nomor  5  Tahun  2020  akan  menggunakan  UUHT  sebagai landasan konstitusionalnya terlepas dari dikoordinasikannya dengan UUHT atau tidak. Anggota UUHT telah  mengeluh  bahwa  organisasi  tersebut  tidak  adil  dan  ketinggalan  zaman  karena  mengharuskan mereka untuk menggunakan metode Hak Tanggungan manual yang memakan waktu.
Dokumen hak tanggungan digital atau kertas tidak diakui oleh UUHT. Seseorang yang mencari Sertifikat Hak Tanggungan harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Pasal 142 UUHT (untuk Keadilan  di  bawah  Ketuhanan Yang  Mahakuasa).  Masalah  Sertifikat  Hak Tanggungan  harus  dilihat sebagai  hadiah  properti  nyata  berdasarkan  Pasal  14(2)(a)  UUHT.  Barang  hipotek  dijual  dalam pelelangan umum yang dapat dilaksanakan yang diuraikan dalam akta hak milik tetap sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  14  pasal  14  alinea  kedua,  dan  piutang  penerima  hipotek  secara  istimewa dicairkan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang Kreditur lain ( lihat Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT).
Karena kurangnya kejelasan dalam hukum formal, terutama hukum acara perdata, dalam hal ini, harus diputuskan apakah bukti elektronik dapat  digunakan dalam proses pengadilan atau tidak. Jika suatu  hak  memerlukan  jaminan  daya,  dapatkah  itu  diverifikasi  melalui  sertifikat  digital?  Meskipun masalah ini ditangani oleh sertifikat hak tanggungan elektronik, penulis berpendapat bahwa itu tidak cukup diselesaikan. Menurut Mertokusumo, langkah-langkah telah diambil untuk menjamin kejujuran pengadilan, legitimasi pelayan publik, dan kepatuhan terhadap aturan. 4
Untuk itu, penelitian ini melihat otomatisasi jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Peraturan Menteri dari Akta/KBPN No. 5 Tahun 2020 dan menganalisis kemampuan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yudisial untuk penelitian. Studi hukum normatif berusaha mengidentifikasi gagasan dan prinsip hukum mana yang paling membantu dalam menyelesaikan masalah hukum aktual. 5 Dalam artikel ini, saya akan mempelajari cara-cara di mana metode  konseptual  digunakan  untuk  perumusan  pertanyaan  penelitian.  Ketika  para  peneliti mengetahui persyaratan hukum terbaru, mereka menggunakan metodologi konseptual. 6
2. Rancangan Kegiatan
Para peneliti dari berbagai bidang akan membaca instruksi penelitian secara menyeluruh dan kemudian merumuskan strategi berdasarkan apa yang mereka temukan. Studi ini akan dimulai pada April 2022 dan berlangsung hingga Juni 2022. Pihaknya akan mengkaji Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang kepastian hukum kompetensi dalam melaksanakan ketergantungan elektron.
3 Maria SW Soemardjono. Hak Tanggungan Dan Fidusia . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 2. 4 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 160.
5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan Keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 35.
6 Ibid, hlm 137.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Melalui studi ini, kami ingin memberikan penjelasan tentang ide-ide hukum yang relevan dan menjawab  pertanyaan  mengenai  legitimasi  entitas  yang  bertanggung  jawab  untuk  memelihara sertifikat hak tanggungan elektronik. Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 untuk menentukan apakah warga negara memiliki hak hukum untuk menggunakan depen elektronik.
4. Bahan dan Alat Utama Dasar kajian hukum normatif adalah teks-teks hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer Banyak dari konsep dasar pertanian didirikan pada tahun 1960 oleh “UU No. 5” Hipotek atas tanah  dan  real  properti  dilindungi  oleh  tiga  undang-undang:  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik 2016, Hipotek Tanah dan Undang-Undang Terkait Tanah No. 4 tahun 1996 Perintah Eksekutif 1 dikeluarkan bersama oleh Direktur Kantor Pertanahan Nasional dan Menteri Pertanian  dan  Pembangunan  Pedesaan.  Pada  Mei  2020,  peminjam  akan  dapat  mengajukan hipotek secara online.
b. Bahan Hukum Sekunder Menurut  Pasal  5  Peraturan  (SK)  No.  KBPN  (Permen)  Kemenkumham  2020,  publikasi  dan terbitan  berkala  yang  didedikasikan  untuk  tema  hukum  memenuhi  syarat  sebagai  sumber sekunder. Dokumen-dokumen ini dapat digunakan untuk membantu mendukung kasus Anda di pengadilan jika Anda memiliki ketidaksepakatan dengan entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan Sertifikat Elektronik Hak Tanggungan.
c. Bahan Hukum Tersier
Pelaksanaan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  secara  elektronik  diwajibkan  melalui  SURAT KEPUTUSAN  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020.  Artikel  yang  memberikan  komentar  dan instruksi tentang sumber primer dan sekunder disebut sebagai sumber tersier di bidang hukum.
5. Tempat
Para  peneliti  telah  melakukan  pekerjaannya  di  Indonesia  sejak  penelitian  (studi  Peraturan Menteri  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020)  memasukkan  kepastian  hukum  otoritas  pelaksana sebagai jenis hak tanggungan elektronik.
6. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini didasarkan pada analisis menyeluruh dari literatur yang tersedia dan sumber daya online. 7 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Istilah ini didefinisikan secara lebih rinci dalam uraian operasional variabel penelitian yang terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020.  Peraturan  Menteri mendefinisikan frasa berikut sebagai:
a. Kepastian Hukum
Ada  kondisi tertentu  yang harus dipenuhi  sebelum  pembentukan  kepercayaan.  Sistem hukum hanya dapat melayani tujuan yang dimaksudkan jika didasarkan pada fakta dan memperlakukan semua pihak secara adil. Sangat penting untuk memiliki kode moral yang adil yang disetujui semua orang sejalan dengan hukum. Hukum tidak ada artinya kecuali jika diterapkan secara ketat dan seragam di seluruh papan. Mungkin dalam hal ini pemikiran normatif akan lebih bermanfaat daripada sosiologi. 8
b. Kekuatan Eksekutorial
Kekuasaan eksekutorial mengacu pada otoritas untuk menjual aset yang mengamankan hak-hak tanggungan.
c. Sertipikat Hak Tanggungan Hak tanggungan didefinisikan dan diverifikasi oleh Sertifikat HT -el (Sertifikat Elektronik Hak Tanggungan). 9
7 Ronny Hantijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 24.
8 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,  2010), hlm.59.
9 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Industri Kreatif Integrated Electronic Integrated Dependent Rights Service (KBPN No. 5 Tahun 2020), Pasal 1, Ayat 16.
Usak, Kepastian Hukum Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (Studi Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020)
8. Teknik Analisis
Mengintegrasikan interpretasi ke dalam penjelasan atau eksposisi memastikan konsep hukum yang paling signifikan dikomunikasikan dengan tingkat presisi tertinggi. Karena itu, studi hukum menggabungkan semua tingkat literatur hukum, dari yang paling dasar hingga yang paling abstrak. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Penjaminan  Hak  Tanggungan  Elektronik  Berdasarkan  Permen ATR/KBPN  No  5 Tahun 2020
Baik BPN maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memberikan layanan terkait hak tanggungan digital maupun elektronik. Layanan yang terkait dengan hak tanggungan yang disediakan secara elektronik melalui kontrak di mana saya memiliki kontrol elektronik akan dicakup oleh Pasal 5 KBPN pada tahun 2020 dan oleh Pasal 9 ATR pada tahun 2019. Moniker resmi untuk layanan ini adalah Electronic Dependent Rights System. Topik aturan dan regulasi pelaksanaan berbasis teknologi digital dan  cara  meningkatkan  penerapan  hukum  pertanahan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020. Untuk lebih beradaptasi dengan kerangka hukum yang berubah, perkembangan teknis, dan permintaan publik, peraturan ini akan membutuhkan berbagai layanan hak tanggungan yang tidak bergantung pada prosedur verifikasi elektronik. Hal ini merupakan argumen yang dikemukakan dalam surat pertimbangan ATR/BPN No. 5 Tahun 2020.
Layanan  Hak  Tanggungan  terkomputerisasi  Kementerian  didirikan  oleh  Kementerian  dan dilakukan oleh Kantor Pertanahan, dan dapat digunakan oleh kreditor, PPAT, atau staf Kementerian lain yang disetujui. Kementerian dapat menyetujui pengguna tambahan, termasuk PPAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020. Pengguna ini mungkin termasuk kreditor. Bisnis yang sah yang dapat menegakkan aturannya sendiri harus menjadi kreditor yang bersangkutan.
Sebelum prosedur jaminan Hak Tanggungan otomatis dapat dimulai, pengguna harus mendaftar ke sistem. Tujuan dasar Sistem Hak Tanggungan Elektronik yang dikuasai Pasal 9-23 Peraturan Menteri Setr / KBPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah untuk melindungi hak-hak tanggungan tanpa batas waktu.
Pertama, Sebagaimana tercantum dalam Ayat (2) Pasal 9 Peraturan Menteri Atr/KBPN Nomor 5 Tahun 2020, PPAT memfasilitasi pengumpulan informasi yang diperlukan untuk permintaan Layanan Hak Tanggungan Elektronik sehubungan dengan pendaftaran Hak Tanggungan atau pengalihan Hak tanggungan.  Untuk  memastikan  kompatibilitas  dengan  sistem  elektronik  mitra,  PPAT  menghasilkan dokumen  elektronik  dan  akta  hak  tanggungan  sesuai  dengan  Pasal  10  Ayat  1  Peraturan  Menteri ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020.  Setelah  penyerahan  dokumen  secara  elektronik  lengkap,  akan diberikan Surat Pernyataan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 10(2) Peraturan ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Atr/KBPN Nomor 5 Tahun  2020,  semua  dokumen  yang  memenuhi  kriteria  harus  disimpan  dalam  arsip  elektronik berkemampuan PPAT.
Kedua, Rincian  pendaftaran  dan  pembayaran  pemohon  juga  harus  diverifikasi  melalui  sistem elektronik (Peraturan 11 Peraturan ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020) sebelum permohonan dapat dianggap lengkap. Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 menyebutkan dalam Pasal 11(2) bahwa harga jasa gadai harus  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  penerimaan  negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN RI.
Ketiga, sesuai  Pasal  11  Peraturan  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020,  permohonan  tidak diselesaikan  sampai  rincian  pendaftaran  dan  pembayaran  pemohon  telah  divalidasi  oleh  sistem elektronik. Tarif pelayanan hak tanggugan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 11(2) Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 5 Tahun 2020.
Keempat, Sebelum menerbitkan temuan layanan e-hipotek, kepala kantor pertanahan atau otoritas lain  harus  memeriksa  legalitas  dokumen  pendukung  dan  gagasan  sertifikat  e-hipotek.  Sistem  Hak Tanggungan  Elektronik  memverifikasi  validitas  sertifikat  hak  tanggungan  yang  dikirimkan  secara elektronik dengan membandingkannya dengan aturan yang relevan. Audit harus memberi tahu PPAT dan/atau kreditor jika mereka menemukan korespondensi yang hilang atau salah. Semua dokumentasi
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 39.
yang diperlukan harus diserahkan ke Sistem Hak Tanggungan Elektronik dalam waktu lima (5) hari sejak  pengajuan  aplikasi  layanan.  Jika  kreditur  dan/atau  PPAT  belum  menyelesaikan  pemrosesan aplikasi sebelum batas waktu, aplikasi dianggap sensitif terhadap waktu. Jika semuanya beres, sertifikat hak tanggungan elektronik akan dikirim ke direktur kantor pertanahan atau lembaga lain yang sesuai. Persetujuan dan/atau penegasan dianggap telah diberikan apabila pemeriksaan di atas tidak diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah sistem e- hipotek mengeluarkan hasil layanan e-hipotek.
Kelima, Sebelum menerbitkan hasil pelayanan hipotek elektronik, kepala kantor pertanahan atau pejabat lain yang ditunjuk harus terlebih dahulu memverifikasi keabsahan sertifikat hipotek elektronik dan keakuratan dokumen pendukung sesuai dengan Bagian 13(1). Peraturan ATR/KBPN No.5 Tahun 2020. Untuk memverifikasi sertifikat e-hipotek dan kebijakan terkait, Anda dapat menggunakan sistem e-hipotek.  Jika  evaluasi  menunjukkan  surat  yang  hilang  atau  salah,  PPAT  dan/atau  kreditur  harus menyelesaikan  berkas  sesegera  mungkin.  Dokumentasi  yang  mendukung  permintaan  layanan  harus diunggah ke Sistem Hak Tanggungan Elektronik dalam waktu lima (5)  hari sejak aplikasi diterima. Apabila batas waktu permohonan telah berlalu dan kreditur dan/atau PPAT belum menyerahkan semua materi yang dipersyaratkan, maka permohonan akan ditolak. Kepala kantor pertanahan atau orang lain yang  berwenang  akan  mendapatkan  definisi  sertifikat  hipotek  elektronik  sehingga  mereka  dapat menyerahkan dokumen yang diperlukan jika itu valid. Apabila direktur Kantor Pertanahan atau pejabat berwenang  lainnya  membatalkan  keputusan  pemeriksaan  hari  ketujuh  (ketujuh)  dan  temuan  jasa  e- mortgage  diberitahukan  melalui  sistem  e-mortgage,  maka  izin  dan/atau  persetujuan  harus  dianggap telah diberikan.
Keenam, Ayat  (1)  Pasal  17 ATR/KBPN  RNumor  5 Tahun  2020 mengamanatkan  agar  seluruh pendaftar  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Tingkat  II  diterbitkan  nomor  baru  dan  Sertifikat  Hak Tanggungan Elektronik yang baru. Sertifikat elektronik baru hak tanggungan diterbitkan dengan nomor sertifikat yang sama dengan sertifikat sebelumnya dan informasi pembaruan terbaru sebagai hasil dari layanan seperti transfer hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan beberapa hak parsial, dan  koreksi  data.  Jika  Hak  Tanggungan  tidak  sepenuhnya  dihentikan,  Sertifikat  Hak  Tanggungan Elektronik akan menampilkan simbol unik.
Ketujuh, segera  setelah  pinjaman  dibayar  lunas,  seluruh  hak  tanggungan  dihapus  berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang ATR/KBPN. Hak tanggungan yang disebutkan di atas dapat dicabut menggunakan Sistem Hak Tanggungan Elektronik.
Kedelapan, apabila ditemukan kesalahan entri data setelah Layanan Hak Tanggungan Elektronik dipublikasikan,  pemegang  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  dapat  mengajukan  permohonan perbaikan  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan ATR/KBPN  Nomor  5 Tahun  2020.  Selambat- lambatnya tiga puluh (30) hari setelah Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik diterbitkan, permintaan untuk  amandemen  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  harus  dilakukan  melalui  Sistem  Hak Tanggungan Elektronik. Aturan dan peraturan kementerian yang mengelola pendapatan negara bukan pajak  mengklasifikasikan  pengeluaran  yang  terkait  dengan  pembuatan  sertifikat  hak  tanggungan elektronik dalam ember yang sama dengan biaya yang terkait dengan perubahan sertifikat.
Apabila  pemegang  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  menemukan  kesalahan  dalam  input data setelah hasil Layanan Hak Tanggungan Pilihan dipublikasikan, maka memiliki kemampuan untuk meminta perbaikan (lihat Pasal 19 ayat (1) Peraturan ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020). Selambat- lambatnya  30 (tiga  puluh) hari  setelah  Sertifikat  Hak Tanggungan  Elektronik  diterbitkan,  pemegang dapat mengajukan permintaan modifikasi melalui Sistem Hak Tanggungan Elektronik. Jika sertifikat hak  tanggungan  elektronik  harus  diperbaiki,  kementerian  akan  mengenakan  biaya  perpanjangan sertifikat sesuai dengan standar dan prinsip pengelolaan penerimaan negara daripada pajak.
Menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Ater/KBPN Nomor 5 Tahun 2020, Pengguna Terdaftar tidak diperbolehkan menggunakan identitas palsu, membagikan login dan/atau kata sandinya kepada pihak lain  sehingga  dapat  mengakses  data  secara  gratis,  atau  mengirimkan  dokumen  palsu  atau  informasi palsu, karena hal tersebut akan menyebabkan temuan Sistem Hak Tanggungan Elektronik menjadi tidak akurat.  Menurut  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020,  Sertifikat  Hak  Tanggungan Elektronik  seseorang,  hak  akses,  dan  keterlibatan  dengan  penegak  hukum  dapat  ditangguhkan  atau dicabut  karena  melanggar  Pasal  21  dan  22.  Dengan  cepat  memeriksa  pengoperasian  layanan  Hak Tanggungan  Elektronik  mencontohkan  satu  metode  di  mana  pemerintah  dapat  menyesuaikan kebijakannya  untuk  memenuhi  tuntutan  rakyatnya  dan  pertumbuhan  teknologi  yang  cepat.  Penulis
mengatakan  bahwa  jaminan  kepastian  hukum  diperlukan  untuk  mencegah  pemerintah  menerapkan Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik.  UU  5  Tahun  1960,  Peraturan  Dasar  Prinsip  Agraria, mendefinisikan UUPA dengan kata-kata yang tidak digunakan dalam hukum adat atau perdata. Hak milik, hak penggunaan usaha, dan hak guna bangunan gedung dapat hidup berdampingan dalam batas- batas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 UUPA.
Pasal 51 aturan UUPA mengamanatkan penggunaan UUHT. Undang-Undang Ini juga mengubah Pasal  51  UUPA,  yang  menetapkan  kerangka  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  tanggungan  sejalan dengan Pasal 1178 KUH Perdata. Metode ini konsisten dengan Pasal 224 HIR dan dapat digunakan untuk memberikan wewenang yang dapat dieksekusi sesuai dengan perintah pengadilan dan perjanjian kontrak (vide  Pasal  224  HIR).  Sebagian  besar  materi didedikasikan  untuk tujuan  birokrasi  dan non- pembuktian negara, namun penulis mengklaim bahwa Menteri Atr/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah upaya  untuk  meningkatkan  kelangsungan  hidup  jangka  panjang  pelayanan  publik  melalui  kemajuan teknologi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak  berlaku  untuk  akta  notaris  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  “informasi  elektronik”  atau “dokumen elektronik” (UU ITE). Sistem e-hipotek menggunakan akta PPAT digital untuk memastikan kepatuhan  terhadap  UU  ITE.  Sebagaimana  diatur  dalam  UU  ITE,  alat  bukti  yang  sah  dapat  berupa “pesan  elektronik,  dokumen  elektronik  dan/atau  cetakannya”.  Peraturan  tersebut  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  1.  Istilah  "informasi  elektronik, dokumen  atau  barang  cetakan"  digunakan  untuk  menunjukkan  bahwa  hukum  berlaku  untuk  hal-hal tersebut.  Pembatasan  dalam  ayat  1  tentang  penerimaan  pesan  elektronik  dan/atau  dokumen  tidak berlaku  untuk  komunikasi  dan  dokumen  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  dibuat  secara tertulis atau sebagai akta notaris atau resmi. File dan/atau informasi elektronik dibatasi.
Untuk mematuhi Pasal 15 (1) UUHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) harus dibuat oleh PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan sebelum hak tanggungan dapat diberikan. Atau, Surat Kuasa Bagi Pemegang Hak Tanggungan (SKMHT) juga merupakan PPAT yang relevan dengan hak tanggungan, utang, dan jenis PPAT.
UUHT  menetapkan  bahwa  setelah  Badan  Pertanahan Nasional  menerima  permohonan  manual dan  verifikasi  bahwa  berkas  permohonan  sudah  lengkap,  maka  akan  diterbitkan  sertifikat  hak tanggungan berdasarkan Pasal 14 ayat (3).
Penulis mengklaim bahwa sertifikat hak tanggungan dapat diperoleh secara digital berdasarkan Peraturan ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020. Ada beberapa kebingungan tentang apakah mengeksekusi sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan secara elektronik sama dengan mengeksekusi sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan secara manual.
Pasal 20 dan 21 UUHT mengatur jangka waktu realisasi hak tanggungan. UUHT Pasal 20 dan 21 mengatur  jangka  waktu  realisasi  hak  tanggungan.  Irak-irah  (Keputusan  Kepala  Sekolah)  tentang Sertifikat  Hak  Tanggungan  bertujuan  untuk  menegaskan  adanya  pelaksanaan  kekuasaan  dalam Sertifikat Hak Tanggungan agar apabila terjadi kerugian pada debitur, objek hipotek dapat dieksekusi dalam sejajar dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pelanggaran perjanjian ini terjadi jika ketentuannya tidak ditegakkan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap. 11 Disengaja atau tidak, janji tidak selalu ditepati, dan ketika tidak, Perjanjian dilanggar. 12 Sebaliknya,  hak  tanggungan  menawarkan  keuntungan  yang  lebih  mudah  ditegakkan  jika  debitur wanprestasi (proses litigasi) Selama proses litigasi “Sertifikat Hipotek yang ditentukan dalam ayat (2) memiliki  otoritas  eksekutif  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  menggantikan  Grosse Acte Hypetheek dengan kekuatan hukum dan hukum” dalam hal hak milik. Namun, banyak eksekusi hak tanggugan yang gagal karena berkembangnya keberatan pihak ketiga dan tantangan eksekusi seperti prosedur  penyelesaian  hak  tanggungan  secara  elektronik  yang  baru  diadopsi  pada  tahun  2020  dan menjadi layanan elektronik pertama Kementerian ATR/BPN.
Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dapat diunduh dan dicetak oleh kreditor sesuai kebutuhan. Format PDF membuatnya rentan terhadap manipulasi oleh kreditor yang tidak jujur. Karena sifat satu lembar dari Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik, itu tidak termasuk manual asli (salinan minuta) dari
11 M. Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian . Cetakan Kedua. (Bandung: Alumni, 1986), hlm 60.
12 Ahmadi Miru. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) , hlm 74.
APHT  dan  semua  fitur-fiturnya.  Karena  bukti  akta  asli  sempurna  dan  mengikat  (lihat  pasal  165 HIR/pasal  285  RBG),  APHT,  yang  dimaksudkan  sebagai  lampiran  sertifikat  Hak  Tanggungan Elektronik,  tetap  berada  di  tangan  kreditor.  SKMHT,  Akta  Perjanjian  Kredit,  dan  Akta  Pengakuan Utang merupakan tiga komponen yang membentuk APHT. Karena hak ini didefinisikan dalam Pasal 5(a)  (4)  UU  ITE,  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  adalah  inkonstitusional dan  tidak  didukung oleh hukum.
Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dapat diunduh sebagai PDF untuk dicetak oleh kreditor, namun karena dirancang agar sesuai pada satu halaman, sertifikat ini tidak mencakup fungsionalitas penuh  dari  buku  pegangan  APHT  (salinan  minuta).  Kreditor  mempertahankan  kepemilikan  APHT karena  nilainya,  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  itu  awalnya merupakan  lampiran  dari  Sertifikat  Hak Tanggungan Elektronik. Kreditor telah menyiapkan versi PDF yang dapat diunduh dari Sertifikat Hak Tanggungan, tetapi karena panjangnya hanya satu halaman, tidak ada fitur dan instruksi lengkap yang disertakan dalam panduan pengguna APHT (salinan minuta). Kreditor mempertahankan kepentingan atas APHT juga karena nilai p-nya, terlepas dari kenyataan bahwa itu awalnya merupakan lampiran dari Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.
Namun, Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik tidak dapat menjamin atau melindungi kreditur karena ketidakakuratan data yang dapat mengganggu pemenuhan kepentingan atau kedudukan kreditur sebagai kredit preferen, sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. 13

## SIMPULAN
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9(3) Perpres tersebut, pemberian hak tanggungan melalui Sistem Hak Tanggungan Elektronik diatur dalam Peraturan 9 s/d 23 Menteri ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020.  Kreditor  diharuskan  untuk  memberikan  bukti  bahwa  mereka  telah  mengubah  nama  mereka, menghapus  Hak  Tanggungan,  atau  memperbarui  data  jika  mereka  mengajukan  permohonan  untuk Layanan Hak Tanggungan Elektronik.
Sistem Hak Tanggungan Elektronik diatur dalam Peraturan 9-23 Peraturan ATR/KBPN No. 5 Tahun  2020.  Menurut  Pasal  9(3)  Peraturan  Jaksa Agung/KBPN  No.  5  Tahun  2020,  kreditur  harus memberikan  bukti  bahwa  ia  telah  mengubah  namanya,  menghapus  hipoteknya  atau  memperbarui datanya jika ia mengajukan permohonan layanan hipotek elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ahmadi Miru. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak . (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011). Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . (Bandung: Mandar Maju, 2000). Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,  2010).
Herowati Poesoko. Penggunaan Objek Parsial oleh Hak Dependen (inkonsistensi, konflik norma, dan penalaran sesat dalam UUHT). (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).
M. Yahya Harahap. Segi-segi Hukum Perjanjian . Cetakan Kedua. (Bandung: Alumni, 1986). Maria SW Soemardjono. Hak Tanggungan Dan Fidusia . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Cetakan Keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
Riky Rustam. Hukum Jaminan . (Yogyakarta: UII Press, 2017). Ronny Hantijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Ringkasan Singkat penelitian normatif hukum . (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2007).

## Jurnal:
Arkisman, & Nandatama Ayu Lafitri. “Persyaratan pembuktian dalam prosedur perdata dipenuhi oleh sertifikat hak tanggungan  elektronik.”. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , Vol. 9, No. 2, (2020). DOI: https://doi.org/10.5281/prohukum.v9i2.1193 .
13 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.
IGA Gangga Santi Dewi & Mira Novana. “Kebijakan Jaminan Tanah Hak Tanggungan Indonesia (Studi Jaminan Hak tanggungan Elektronik Kabupaten Badung Provinsi Bali)”. Law, Development & Justice Review , Vol. 3, No. 1, (2020). DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7835 .
Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan. “Memahami Landasan Positivisme Hukum: Alasan di Balik “Kejelasan”  dalam  Hukum.”. Jurnal  Crepido ,  Vol.  01,  No.  01,  (Juli,  2019).  DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22 .
Nailu Vina Amalia, Salvian Kumara  & Alifia Soraya Qurbani. “Peraturan No. 9 Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan dan Tata Ruang (hak tanggungan elektronik) (2019).”. Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan ,  Vol.  5,  No  2,  (Desember,  2020).  DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p332-339 .
Pandam  Nurwulan.  “Pengembangan  layanan  hak  tanggungan  elektronik  untuk  kreditor  dan  petugas pembuat  akta  tanah.”. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum ,  No.  1,  Vol.  28  (Januari  2021).  DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art9 .
Rizkia  Syukriana  &  Maharani  Nurdin.  “Kredit  macet  berkurang  karena  upaya  pemerintah  untuk merestrukturisasi pinjaman sebelum dan sepanjang epidemi.”. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , Vol. 8, No. 4 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.607-618 . Surya  Harinata.  “Akibat  hukum,  statuta  pembatasan  pendaftaran  PPAT  APHT  telah  diperpanjang. Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 3, No. 2, (2014). Diambil dari https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1477 .
Yuyut Prayuti, Nurul Amalia & Happy Yulia Anggraeni  “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tata  cara  pelaksanaan  langsung  hak  tanggungan  atas  tanah  dan  benda-benda  yang  berkaitan dengan  tanah  memungkinkan  penggunaan  sertifikat  hak  tanggungan  elektronik  sebagai  alat bukti”. Jurnal Pemuliaan Hukum ,  Vol. 2, No. 1, (April, 2019). DOI: http://dx.doi.org/10.30999/jph.v1i2.1002 .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU Agraria No. 5 Tahun 1960, Menetapkan Pokok-Asas Pokok Pengaturan.
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Terdakwa dalam Properti Riil dan Properti Pribadi Terkait Properti Riil.
UU  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pelayanan Pegadaian Terintegrasi Secara Elektronik : Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang / Dirjen Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020.