## Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh
Devi Faradilla faradilladevi33@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Eddy Purnama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh eddypurnama@gmail.com Mahdi Syahbandar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mahdisyahbandar@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33  Tahun  2012  dan  implikasi  hukum  dari  tidak  dilaksanakannya  kewajiban penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI  Eksklusif.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  kewajiban  penyediaan  fasilitas  khusus  terhadap  pemberian  ASI Eksklusif di Kota Banda Aceh telah diupayakan merespon ketentuan ketentuan PP  Nomor  33  Tahun  2012  melalui  ketentuan  Pergub  Nomor  49  Tahun  2016 sebagai  bentuk  pelaksanaan  UU  Nomor  11  Tahun  2006  dan  beberapa  qanun lainnya  yang  terkait  perempuan  dan  anak.  Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Aceh  dalam  penyediaan  fasilitas  khusus  terhadap  pemberian  ASI  Eksklusif menurut  PP  Nomor  33  Tahun  2012  belum  berjalan  dengan  baik  dan  pihak pemerintah  belum  melakukan  upaya  berupa  komunikasi  dengan  SKPD diwilayahnya guna pengambilan kebijakan penyediaan fasilitas pemberian ASI Eksklusif  diwilayah  kerjanya  serta  pengawasan  kepada  perusahaan  swasta dalam penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Implikasi hukum dari tidak
dilaksanakannya  kewajiban  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI  Ekslusif  tidak dapat  dilaksanakan  mengingat  belum  adanya  ketentuan  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  dalam  penerapan  sanksi  hukum  bagi  lembaga  atau  instansi maupun badan usaha swasta yang terkena ruang lingkup PP Nomor 33 Tahun 2012  walaupun  terhadap  hal  tersebut  telah  ada  ketentuan  sanksinya  yaitu dapat dikenakan sanksi pidana akibat menghalangi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.  Selain  itu  juga  membawa  implikasi  terhadap  pelaksanaan  program pemberian  ASI  Ekslusif  terhadap  instansi  maupun  badan  usaha  yang mempekerjakan wanita dalam penyelenggaraan perusahaannya.
Kata Kunci: Kewajiban Pemerintah, Fasilitas, ASI Eksklusif
Abstract: This  study  discusses  to  explain  the  commitment  to  provide  exclusive breastfeeding according to PP No. 33 of 2012 and the legal implications of not implementing  the  need  to  provide  exclusive  breastfeeding  facilities.  This research uses empirical juridical methods. Exclusive breastfeeding in the city of Banda  Aceh  has  agreed  to  grant  PP  No.  33/2012  through  Pergub  regulation No. 49/2016, as a form of implementation of Law No. 11/2006 and a number of other  qanuns  related  to  women  and  children.  Efforts  by  the  Government  of Aceh in providing special facilities for the provision Exclusive ASI according to PP  No.  33/2012  has  not  been  going  well  and  the  government  has  not  made efforts  to  provide  communication  with  the  SKPD  in  the  region.  provide  space for  nursing  mothers.  The  legal  implications  of  not  implementing  the requirements for the provision of breastfeeding sanctions are punishable by the approval  of  the  mother  in  providing  exclusive  breastfeeding.  It  also  has implications  for  the  implementation  of  exclusive  breastfeeding  programs  for agencies  and  business  entities  that  employ  women  in  the  organization  of  their companies.
Keywords: Government Obligations, Facilities, Exclusive Breastfeeding

## PENDAHULUAN
emerintah  Republik  Indonesia  mendukung  penuh  Program  pemberian ASI  Eksklusif  pencanangan  Gerakan  Nasional  Peningkatan  Pemberian ASI (GNPP-ASI). Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap
peningkatan  status  gizi,  kesehatan  ibu  dan  anak,  dikuatkan  dalam  Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No, 36 Tahun 2009).
Pasal  128  UU  No,  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  menyebutkan bahwa  setiap  bayi  berhak  mendapatkan  air  susu  ibu  eksklusif  sejak  dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Kemudian dalam ketentuan Pasal  129    dan    pemerintah  bertanggung  jawab  menetapkan  kebijakan  dalam rangka  menjamin  hak  bayi  untuk  mendapatkan  air  susu  ibu  secara  eksklusif.
P
Kemudian  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang Pemberian  ASI  Ekslusif  pada  intinya    yang  mengatur  secara  tegas  tugas  dan tanggung  jawab  Pemerintah.  Tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif.
Penerbitan  PP  No.  33  Tahun  2012  tentang  ASI  Eksklusif  ini  bertujuan untuk :
1) Menjamin  pemenuhan  hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI  Eksklusif sejak  dilahirkan  sampai  dengan  berusia  6  bulan  dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
2) Memberikan  perlindungan  kepada  ibu  dalam  memberrikan  ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Ketentuan  PP  No.  33  Tahun  2012  jelas  mengatur  bahwa    “Setiap  ibu yang  melahirkan  harus  memberikan  ASI  Ekslusif kepada  bayi  yang  dilahirkan kecuali  dalam  hal  terdapat  indikasi  medis,  ibu  tidak  ada  dan  ibu  terpisah  dari bayinya  atau  dengan  kata  lain  bisa  dikatakan  keharusan  bagi  ibu  yang melahirkan  untuk  menolak  pemberian  susu  formula  bayi  dan  produk  bayi lainnya”.
Selain itu, bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara  fasilitas pelayanan kesehatan  berkewajiban  memberikan  informasi  dan  edukasi  ASI  Ekslusif kepada  ibu  dan  atau  anggota  keluarga  bayi  yang  bersangkutan  sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI ekslusif selesai. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan PP No. 33 Tahun 2012 mengatur hal- hal  mengenai  tanggung  jawab  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya;  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum;  dukungan  masyarakat; pendanaan serta pembinaan dan pengawasan.
Namun,  dalam  pelaksanaannya  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah dan  pemerintah  daerah  tersebut  termasuk  di  Provinsi  Aceh    belum  terlaksana sebagaimana  mestinya.  Provinsi  Aceh  sendiri  menurut  hasil  penelitian  telah mempunyai qanun yang merupakan turunan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan,  tetapi  dalam  pasal  20  qanun  tersebut  hanya  mewajibkan  Badan Usaha untuk menyediakan tempat khusus bagi ibu menyusui, sedangkan untuk instansi  pemerintah  dan  fasilitas  umum  belum  diatur    mengenai  penyediaan fasilitas khusus untuk pemberian ASI Ekslusif sehingga qanun ini dinilai masih bersifat deskriminatif , mengingat seiring dengan perkembangan zaman jumlah pekerja  wanita  meningkat  baik  di  sektor  swasta  ataupun  pemerintahan  dan hampir rata-rata masih dalam usia produktif dan hal ini memerlukan dukungan baik  kebijakan,  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  pemberian  ASI eksklusif.
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  praktek  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  berlum  berjalan  maksimal.  Kondisi  ini mengingat  banyak  pekerja/karyawan  dan  PNS  wanita  yang  melahirkan  tetapi harus tetap bekerja,  untuk itu dalam rangka menjamin  pemberian ASI ekslusif, maka   di  tempat  kerjapun  harus  disediakan  ruang  ASI  yang  dapat  digunakan untuk  menyusui  bayi,  memerah  ASI,  menyimpan  ASI  perah,  konseling menyusui/ASI.  Namun  demikian,  dalam  kenyataan  harapan  sebagaimana dimaksud  alam  ketentuan  Pasal  4  dan  5  PP  No.  33  Tahu  2012    belum sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Aceh  ,  walaupun  Pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  hak  bayi  untuk  mendapatkan  air  susu ibu  secara  eksklusif.  Bahkan  dalam  Pasal  200  UU  No.  36  Tahun  2009,  telah disebutkan  dengan  jelas  sanksinya  bahwa  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Dengan  kata  lain  pelaksanaan  kewajiban  pemberian  ASI  Ekslusif  oleh ibu baik dalam rumah tangga maupun ditempat kerja atau prasarana umum yang harus  diberikan    kesempatan  dan  diberikan  fasilitas  khusus    oleh  pemerintah maupun  Badan  Usaha  untuk  tenaga  kerja  wanita  dapat  menyusui  bayinya selama jam kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## PEMBAHASAN

## A. Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Terhadap  Pemberian  ASI  Eksklusif oleh Pemerintah Aceh
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  sendiri  merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak  hanya  ditujukan  terhadap  pihak  majikan  yang  hendak  memeras  tenaga buruh, tetapi ditujukan kepada pekerja itu sendiri, bilamana    pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan  rohaninya.  Perlindungan  hukum  atas  hak  pekerja  perempuan  untuk menyusui  atau  memberikan  ASI    bayinya  selama  waktu  kerja  di  tempat  kerja diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Menyusui  merupakan  hak setiap  ibu,  termasuk  ibu  bekerja,  namun  ibu  yang  bekerja  masih  dianggap sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  tingginya  angka  kegagalan  menyusui, padahal  di  negara-negara  dunia  ketiga  yang  sedang  berkembang  termasuk  di Negara  Indonesia    45-60%  tenaga  kerja  merupakan  wanita  usia  produktif. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa 55% wanita di Indonesia adalah sedang bekerja dan sebagian besar berada pada usia reproduksi sehat.
Apabila  ditelaah  dari  hasil  penelitian  dapat  dikemukakan  bahwa manusia  butuh  aktualisasi  diri  dengan  bekerja.  Tidak  terkecuali  wanita  atau yang berjenis kelamin perempuan yang notabene akan menjadi ibu yang selama
ini  bekerja  baik  sektor  publik  maupun  bisnis  telah  menjadi  tumpuan  harapan keluarga. Kondisi wanita bekerja tersebut sering menjadi masalah apabila yang bersangkutan  akan  mengambil  haknya  untuk  cuti  disaat  akan  melahirkan  atau istilah  dalam  kepegawaian  adalah  cuti  hamil.  Selama  ini,  cuti  hamil  yang diberikan  oleh  instansi  tempat  para  wanita  bekerja  rata-rata  hanya  selama  3 (tiga)  bulan.  Cuti  hamil  dan  melahirkan  diatur  oleh  UU  No.13  Tahun  2003 tentang  ketenagakerjaan  (UUK)  yang  menentukan  bahwa  “Pekerja  atau  buruh perempuan  berhak  memperoleh  istirahat  (cuti)  selama  1,5  bulan  atau  kurang lebih 45 hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.
Para  ibu  yang  bekerja  ini  idealnya  diberikan  waktu  cuti  melahirkan minimal  enam  bulan oleh instansi  tempat  mereka bekerja. Hal  ini dikarenakan agar  para  ibu  bisa  memberikan  hak-hak  kepada  bayi  yang    baru  dilahirkan dengan  pemberian  ASI  Eksklusif.  Kebijakan  ini  perlu  diberikan  mengingat bahwa  generasi  bangsa  ke  depan  diharapkan  akan  menjadi  generasi  yang  kuat baik  fisik  maupun  mentalnya.  Hal  ini  dikarenakan  telah  mendapatkan kesempatan istimewa dengan diberikannya ASI Eksklusif oleh ibunya.
Namun demikian dalam praktiknya ditemukan faktor yang menghambat ibu  dalam  menyusui  bayinya.  Faktor-faktor  yang  menghambat  keberhasilan menyusui  pada  ibu  bekerja  adalah  pendeknya  waktu  cuti  kerja,  kurangnya dukungan  tempat  kerja,  pendeknya  waktu  istirahat  saat  bekerja  (tidak  cukup waktu  untuk  memerah  ASI),  tidak  adanya  ruangan  untuk  memerah  ASI, pertentangan keinginan ibu antara mempertahankan prestasi kerja dan produksi ASI. Kebanyakan ibu  berhenti menyusui  atau memulai  mencampur pemberian makan bayi sebelum bayi berusia 6 bulan, saat mereka kembali bekerja setelah persalinan.  Bahkan  banyak  yang  kembali  bekerja  beberapa  minggu  setelah persalinan,  sehingga  mereka  membuat  kehidupan  dan  kesehatan  diri  mereka dan bayinya berisiko (Aslinar, 2018).
Hak  setiap  bayi  untuk  mendapatkan  ASI  ekslusif  hingga  usia  6  bulan harus  dipenuhi.  Selain  Ibu,  ayah,  serta  para  tenaga  kesehatan,  pemberian  ASI harus  didukung  penuh  oleh  pihak  keluarga,  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  dan  masyarakat  secara  umum.  Dukungan  ini  khususnya  dari  pihak selain keluarga antara lain dapat berupa penyediaan waktu dan fasilitas khusus yang  diadakan  di  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum  lainnya  yang kemungkinan besar ibu  dan bayinya berada di lokasi  tempat kerja dan tempat sarana umum ( Dahlia, 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kota  Banda  Aceh  yang  merupakan ibukota  Provinsi  Aceh,  diketahui  bahwa  pemerintah  Aceh  dalam  penyediaan fasilitas  pemberian  ASI  Ekslusif  menurut  PP  Nomor  33  Tahun  2012  belum berjalan  dengan  baik  dalam  pemenuhan  hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI Eksklusif,  walaupun  pernah  diupayakan  oleh  Gubernur    Aceh  Zaini  Abdullah
pada  saat  menandatangani  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  49  tahun  2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Dalam  Pergub  yang  ditandatangani  pada    tanggal  12  Agustus  2016 tersebut mengatur tentang cuti hamil selama 20 hari dan cuti melahirkan selama enam  bulan    bagi  Aparatur  Sipil  Negara,  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil,  tenaga kontrak  dan  lainnya,  yang  berkeja  di  jajaran  Pemerintah  Aceh  termasuk  di dalamnya  yang bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Aceh. Tak hanya  diperuntukkan  bagi  istri,  cuti  hamil  dan  melahirkan  juga  diberikan kepada suami. Tidak sama dengan istri, cuti bagi kaum bapak hanya diberikan selama  tujuh  hari  sebelum  istri  melahirkan,  dan  tujuh  hari  setelah  istri melahirkan.
Dalam  Pergub  ini  juga  diatur  tentang  kewajiban  perusahaan  yang beroperasi  di  Aceh  dan  memperkerjakan  buruh  atau  tenaga  kerja  perempuan dengan  memberikan  cuti  hamil  dan  melahirkan  sesuai  dengan  peraturan perusahaan  atau  perjanjian  kerja.  Tetapi  kemudian  Pergub  ini  harus  dicabut karena tidak sesuai dengan UU yang ada diatasnya (Masyitah, 2018).
Dalam  Pasal  3  UU  No.36  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  penyediaan fasilitas  khusus  menyusui  diadakan  di  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum. Selanjutnya  Pasal  30,  31,  32  PP  No.33  Tahun  2012,  juga  disebutkan  tentang tempat  kerja  dan  sarana  umum  harus  mendukung  program  pemberian  ASI dengan  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk  menyusui  dan  memerah  ASI. Tempat  sarana  umum  yang  dimaksud  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan, hotel,  tempat  rekreasi,  terminal,  stasiun,  bandara  udara,  pelabuhan,  tempat perbelanjaan,  gedung olahraga dan termasuk juga lokasi pengungsian.  Dengan kata  lain  kewajiban  untuk  menyediakan  ruang  untuk  menyususi  atau  ruang laktasi  tidak  hanya  diwajibkan  di  kantor-kantor  pemerintah  atau  swasta  tetapi juga  di  berbagai  uang  publik  yang  ditempati  oleh  masyarakat  khususnya  ibu menyusui (Hardina, 2018).
Pengaturan  tentang  ruang  laktasi  yang  dicantumkan  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.15  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  Fasilitas  Khusus Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI,  Pasal  10,  11  bahwa  persyaratan  berupa: Tersedianya  ruangan  khusus  dengan  ukuran  minimal  3x4  m,  ada  pintu  yang dapat  dikunci,  mudah  dibuka/ditutup;  lantai  keramik/semen/karpet;  memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk  bebas  polusi;  lingkungan  cukup  tenang  jauh  dari  kebisingan; penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; kelembaban berkisar antara  30-50%,  maksimum  60%;  dan  tersedia  wastafel  dengan  air  mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan (Aslinar, 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  saat  ini  prasarana  umum yang  mempunyai  fasilitas  ruang  menyusui  hanya  terdapat  di  pelabuhan, bandara, sedangkan untuk instansi yang terdapat fasilitas ruang menyusui hanya di  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas,Badan  Layanan  Umum  dan  Perizinan  Kantor
Walikota  Banda  Aceh,  serta  instansi  yang  tunduk  langsung  ke  Pusat  seperti Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  Polresta  Banda  Aceh,  tetapi  itupun  masih minim  dan  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.15  Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui.
Hal  ini  dibenarkan  oleh  beberapa  ibu  menyusui  di  Kota  Banda  Aceh yang  merupakan  ibukota  Provinsi  Aceh    yang  menyatakan  ada  beberapa layanan  publik  yang  menyediakan  ruang  untuk  menyusui.  Akan  tetapi  ruang yang disediakan belum begitu maksimal atau dengan kata lain belum memiliki kelengkapan  yang  diharuskan  karena  ruangan  yang  sempit  dan  bahakan  ada yang  tidak  mempunyai  penyejuk  ruangan  dan  kelengkapan  lainnya  (Elvi  dan Fera, 2018). Padahal di dalam seabuah ruang untuk menyusui atau ruang laktasi harus memiliki kelengkapan yang diperlukan seorang ibu yang menyusui.
Menurut  Aslinar  sebuah  ruang  menyusui  harus  memiliki  Peralatan Ruang  ASI  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  peralatan  menyimpan  ASI  dan peralatan  pendukung  lainnya  sesuai  standar.  Peralatan  menyimpan  ASI  yaitu: lemari  pendingin  untuk  menyimpan  ASI;  gel  pendingin (ice  pack) ;  tas  untuk membawa ASI perahan (cooler bag) ; dan sterilizer botol ASI. Selain itu juga harus memiliki peralatan pendukung lainnya meliputi: meja tulis, kursi dengan sandaran  untuk  ibu  memerah  ASI,  konseling  menyusui  kit  yang  terdiri  dari model  payudara,  boneka,  cangkir  minum  ASI,  spuit,  media  KIE  tentang  ASI yang  terdiri  dari  poster,  foto, leaflet, lemari  penyimpan  alat,  dispenser  dingin dan  panas,  alat  cuci  botol,  tempat  sampah  dan  penutup,  penyejuk  ruangan (AC/Kipas  angin), nursing  apron/ kain  pembatas  atau  pakai  krey  untuk memerah  ASI,  waslap  untuk  kompres  payudara,  tisu/lap  tangan  dan  bantal untuk menopang saat menyusui {Formatting Citation}.
Berdasarkan  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  untuk  wanita pekerja menyusui tentu kehadiran ruang laktasi di tempatnya bekerja sangatlah diharapkan dan bermanfaat sekali. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini masa cuti  melahirkan  hanya  diberikan  selama  dua  atau  tiga  bulan  saja  sedangkan  si bayi  masih  harus  mendapatkan  ASI  Eksklusif  (yaitu  hanya  memberikan  ASI saja  tanpa  pemberian  makanan/minuman  lain)  selama  enam  bulan  dan kemudian  diteruskan  sampai  usia  2  tahun.  Wanita  pekerja  tetap  harus memastikan  bayinya  memperoleh  kecukupan  ASI.  Sejak  dari  hari  pertama melahirkan para  Ibu sudah dapat  mulai  menabung ASIP (ASI Perah) sehingga nantinya  pada  saat  bekerja  sudah  tersedia  stok  ASIP.  Ibu  bekerja  tidak menghalangi  atau  mengurangi  hak  anak  untuk  mendapatkan  ASI  penuh  (Sari dan Malia, 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  pemberian  ASI  khususnya ASI  eksklusif  berdampak  terhadap  status  gizi  ibu  dan  bayi.  Oleh  karena  itu, diupayakan adanya peningkatan kesadaran di kalangan ibu yang memiliki bayi untuk  memberikan  ASI  eksklusif  termasuk  ibu  yang  bekerja.  Akan  tetapi, dalam  praktik  pemberian  ASI  Eksklusif  tetap  terjadi    hambatan  sehingga  hak
ibu  yang  bekerja  dan  bayinya  masih  terabaikan.    Kendala  dalam  peningkatan pemberian  ASI  antara  lain  faktor  sosial  budaya,  kesadaran  akan  pentingnya ASI,  pelayanan  kesehatan  dan  petugas  kesehatan  yang  belum  sepenuhnya mendukung pemberian ASI, gencarnya promosi susu formula, dan kondisi para ibu bekerja yang sekaligus dalam kondisi menyusui (Aslinar, 2018).
Dalam  pelaksanaan  program  pemberian    ASI  Eksklusif  bagi  bayi melalui pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI  Eksklusif  di  Provinsi  Aceh  dan  Kota  Banda  Aceh  belum  berjalan sepenuhnya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  belum  adanya  keterlibatan  pemerintah daerah provinsi sampai ke  pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan upaya komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat termasuk dengan masih deskriminatifnya pasal yang terdapat dalam qanun aceh nomor 4 Tahun 2010.

## B. Upaya  Pemerintah  Aceh  dalam  Penyediaan  Fasilitas  Pemberian ASI Eksklusif Menurut PP No. 33 Tahun 2012
Pemberian ASI khususnya ASI eksklusif mempunyai dampak yang luas terhadap  status  gizi  ibu  dan  bayi.  Upaya  meningkatkan  kesadaran  di  kalangan ibu  yang  memiliki  bayi  untuk  memberikan  ASI  eksklusif  masih  harus digalakkan secara masif. Namun demikian, dalam praktik dalam pemberian ASI Eksklusif  ini  termasuk  di  Provinsi  Aceh  masih  ditemukan  berbagai  hambatan sehingga  hak  ibu  yang  bekerja  dan  bayinya  masih  terabaikan.  Kendala  dalam peningkatan  pemberian  ASI  antara  lain  faktor  sosial  budaya,  kesadaran  akan pentingnya  ASI,  pelayanan  kesehatan  dan  petugas  kesehatan  yang  belum sepenuhnya mendukung pemberian ASI, gencarnya promosi susu formula, dan kondisi  para  ibu  bekerja  yang  sekaligus  dalam  kondisi  menyusui  (Aslinar, 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  bagi  ibu  yang  bekerja, terbatasnya masa cuti hamil/melahirkan berimbas pada terganggunya pemberian ASI  eksklusif  pada  bayinya.  Oleh  karena  kondisi    menghambat  upaya pemberian  ASI  eksklusif  sehingga  diperlukan  perhatian  pemerintah  terhadap ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif sampai  enam  bulan  dan  dapat  dilanjutkan  sampai  anak  berumur  dua  tahun. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  kewajban  penyediaan  ruang  laktasi  guna pemberian  ASI  Eksklusif  belum  berjalan  dan  masih  menghadapi  berbagai permasalahan.
Adapun  permasalahan  yang  dihadapi    diantaranya  Pemerintah  Provinsi masih  belum  merevisi  payung  hukum  yang  mengatur  tentang  fasilitas pemberian  ASI  Eksklusif  yang  dinilai  masih  deskriminatif.  Tidak dianggarkannya Sumber dana untuk program ini  baik  yang berasal dari APBN dan  APBA    bersamaan  dengan  dana  untuk  program  gizi,  jadi  belum  ada  dana khusus untuk program ASI Eksklusif (Hardina, 2018).
Sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa  jenis  atau  bentuk  dari komunikasi yang pernah dilakukan adalah sosialisasi ASI Eksklusif, sosialisasi ruang  menyusui  dengan  SKPD  dan  Puskesmas,  rapat  evaluasi  pencapaian program dengan kepala Puskesmas yang di dalamnya membahas termasuk ASI Eksklusif,  pelatihan  dengan  petugas  Gizi,  surat  edaran  tentang  susu  formula. Semua informan menyatakan bahwa metode komunikasi yang digunakan Dinas Kesehatan  adalah  metode  pertemuan,  diskusi  dan  tanya  jawab  dengan  media visual, yaitu melalui power point dan handout materi (Bakri, 2018). Jadi dengan sendirinya dapat diketahui bahwa setiap SKPD juga telah memulai komunikasi antara  pihak  terkait  mengenai  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI  Eksklusif menurut  PP  No.  33  Tahun  2012.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pihak pemerintah  melalui  instansi  terkait  dan  seluruh  jajarannya  telah  melakukan upaya  komunikasi  untuk  merealisasikan  program  penyediaan  fasilitas pemberian  ASI  Eksklusif  disetiap  SKPA,  ,  Swasta  dan  pusat  layanan  publik lainnya.
Selanjutnya  upaya  yang  dilakukan  melalui  penyediaan  dana,  dimana para responden menyatakan bahwa belum ada sumber dana untuk pelaksanaan ASI Eksklusif di setiap SKPA untuk upaya penyediaan ruang laktasi ,baik yang berasal  dari  APBD  dan  APBN  yang  digunakan  untuk  pengadaan  alat kelengkapan  di  ruang  menyusui.  Kota  Banda  Aceh  sendiri  berdasarkan  hasil penelitian  telah  mempunyai  ruang  menyusui  tetapi  hanya  di  rumah  sakit, puskesmas dan  di pelabuhan serta bandara,dan beberapa instansi  yang tunduk langsung ke pemerintah pusat (Yanti dan Marhawai, 2018).
Kondisi  ini  dengan  sendirinya  memudahkan  para  ibu  menyusui memberikan  ASI  Ekslusif  kepada  bayinya,  mengingat  ruang  laktasi  ini diperuntukkan  bagi  ibu-ibu  baik    karyawan  maupun  masyarakat  agar  dapat memperoleh kesempatan menyusui di sarana umum dan ruang publik lainnya.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan ASI Eksklusif antara lain pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan  jajaran  di  dalamnya,  lintas  sektor  terkait,  ada  BPPKB,  Dikpora, Disnakertransos,  TIM  PKK  Kota  Banda  Aceh  dan  pihak  Puskesmas  yang  di sana  ada  bidan  dan  petugas  gizi  yang  bersinggungan  langsung  dengan masyarakat.
Beberapa  responden  dan  informan  yang  berasal  dari  SKPD  dan  Dinas Kesehatan  Kota  Banda  Aceh  menyatakan  bahwa  bentuk  dukungan  yang diberikan  dari  lintas  sektoral  antara  lain  kehadiran  ketika  pertemuan, penyediaan tempat untuk ruang menyusui dan perawatan atas sarana prasarana ruang  menyusui.  Hal  ini  sebagaimana  pernah  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Aceh  mengadakan  Diskusi Publik tentang Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Publik Responsif Gender  dan  Ramah  Anak  dalam  Bentuk  Ruang  Laktasi  dan  Tempat  Penitipan Anak  (TPA)  di  Tempat  Kerja.  Menurut  Aslinar  adanya  kegiatan  ini  patut
diacungi  jempol  sebagai  upaya  pihak  Dinas  dalam  mendukung  pelaksanaan ketentuan PP No 33 Tahun 2012.
Dari  hasil  wawancara  dengan    Dinas  Kesehatan  menyatakan  bahwa upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan adanya surat edaran agar pihak puskesmas tidak bekerja sama dengan susu formula, gencar menyuarakan agar bidan  tidak  melakukan  kerjasama  dengan  susu  formula,  melaksanakan  event- event dengan tidak disponsori oleh susu formula, adanya suatu peringatan lisan baik kepada bidan maupun kepada rumah sakit agar tidak bekerja sama dengan susu formula dan jika tetap melanggar akan diberi sangsi perijinan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  upaya  yang  pernah  dilakukan  pemerintah Aceh dalam penyediaan  fasilitas  pemberian ASI  Eksklusif menurut  PP No. 33 Tahun 2012, antara lain hanya dengan mengadakan komunikasi dengan instansi terkait  guna  pengambilan  kebijakan  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI Eksklusif  di  wilayah  kerjanya,  sosialisasi  serta  anjuran  kepada  perusahaan swasta  lainnya  agar  juga  menyediakan  ruang  laktasi  bagi  ibu  menyusui. Disamping  itu  telah  pernah  mengupayakan  Pergub  Nomor  49  Tahun  2016 tentang Pemberian ASI Ekslusif .

## C. Implikasi  Hukum  Tidak  Dilaksanakannya  Kewajiban  Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI Eksklusif
Pada  Pembahasan  sebelumnya  telah  diterangkan  bahwa  ketentuan  UU Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa  “Pekerja/  buruh  perempuan  yang  anaknya masih  menyusui  harus  diberi  kesempatan  sepatutnya  untuk  menyusui  anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.” Kesempatan sepatutnya yang dimaksud  adalah    lamanya  waktu  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  perusahaan,  yang  diatur  dalam peraturan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan
dalam UU
Ketenagakerjaan  baru  menjadi  efektif  jika  dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja Bersama, kontrak perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sehingga memiliki daya  paksa.  Karenanya  serikat  pekerja  diarahkan  untuk  mengakomodir perlindungan  hak  khusus  termasuk  hak  menyusui  dalam  setiap  kesepakatan yang dibuat dengan pihak perusahaan.
Agar pemberian ASI dapat terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan dukungan dari pihak manajemen, lingkungan kerja, dan pemberdayaan pekerja perempuan  sendiri.  Kondisi  hamil,  melahirkan,  keguguran  kandungan  atau menyusui  tidak  dapat  dijadikan  alasan  bagi  pemutusan  hubungan  kerja. Pemberian kesempatan dan waktu bagi  Ibu bekerja untuk memberikan ASInya baik  secara  langsung  maupun  dengan  memerah  ASI  hakikatnya  memberikan keuntungan  dan  manfaat  yang  signifikan  tidak  hanya  bagi  bayi,  Ibu,  bahkan juga bagi perusahaan.
Kondisi  ini  mengingat  ASI  adalah  makanan  terbaik  bagi  bayi  yang memberikannya  imunitas,  mengurangi  risiko  diare,  infeksi  jalan  nafas,  alergi dan  infeksi  lainnya.  ASI  penting  bagi  tumbuh  kembang  baik  fisik,  mental, spiritual,  maupun  kecerdasan  anak.  ASI  juga  melindungi  kesehatan  ibu, memperpanjang  kehamilan  berikutnya,  menghemat  biaya  dan  waktu,  serta mendorong  produktifitas  mereka.  Pemberian  ASI  kepada  bayi  mempererat hubungan  ibu  dan  bayi  yang  secara  tidak  langsung  meningkatkan  kesehatan mental dan piskologis sang Ibu. Pemberian ASI juga pada akhirnya bermanfaat bagi  perusahaan,  yakni  menghemat  biaya  pengobatan,  meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra perusahaan.
Guna  menjamin  hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI  eksklusif,  secara umum pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diatur tanggung jawab pemerintah baik pusat hingga  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  program  pemberian  ASI eksklusif.  Tanggung  jawab  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  terkait  dengan pelaksanaan  dan  pencapaian  program  pemberian  ASI  Ekslusif  di  tempat  kerja secara  berjenjang  dibina,  diawasi,  dan  dievaluasi  oleh  pemerintah  pusat. Sedangkan  untuk  skala  provinsi  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  provinsi untuk  membina,  monitoring,  mengevaluasi,  dan  mengawasi  pelaksanaan  dan pencapaian  program  tersebut.  Demikian  halnya  untuk  skala  pemerintahan daerah kabupaten/kota (Suhaimi, 2018).
Sebelum  disahkannya  PP  Nomor  32  Tahun  2012  ketentuan  mengenai hak  wanita  bekerja  termasuk  pemberian  ASI  dan  kewajiban  pemberi  kerja dituangkan  dalam  Peraturan  Bersama  3  Menteri  yakni  Peraturan  Bersama Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008,
PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/ XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
PP  Nomor  32  Tahun  2012  kemudian  mengatur  ketentuan  yang  senada dengan  muatan  dalam  Peraturan  Bersama  tersebut.  PP  ini  mewajibkan tersedianya  fasilitas  khusus  dan  tentu  saja  waktu  dan  kesempatan  untuk menyusui  atau  memerah  ASI-nya.  Pasal  30  PP  menyebutkan  bahwa  pengurus tempat  kerja  harus  mendukung  program  ASI  Eksklusif.  Tempat  kerja  yang dimaksudkan  meliputi  semua  perusahaan  maupun  perkantoran  milik pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  swasta.  Ketentuan  mengenai  dukungan program  ASI  eksklusif  di  tempat  kerja  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perusahaan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh,  atau  melalui  perjanjian  kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
Pengurus  tempat  kerja  harus  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk menyusui  dan/atau  memerah  ASI  sesuai  dengan  kondisi  kemampuan perusahaan. Pengurus tempat kerja juga wajib memberikan kesempatan kepada
ibu  yang bekerja untuk  memberikan ASI Eksklusif kepada bayi  atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
Setiap  pengurus  tempat  kerja  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan tersebut  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Selain menyediakan fasilitas dan waktu, pengurus tempat kerja wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
Meskipun peraturan perundang-undangan telah menentukan hak pekerja perempuan  untuk  dapat  terus  menyusui  bayinya  selama  waktu  kerja  di  tempat kerja, namun hal tersebut masih sulit untuk diterapkan. Konsekuensi dari Pasal 83  UU  No.13/2003  adalah  kewajiban  bagi  pengusaha  untuk  memberi kesempatan  dan  fasilitas  kepada  ibu  bekerja  untuk  memberikan/memerah  ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah tersebut.
Pengusaha  wajib  memberikan  waktu  bagi  pekerja  perempuan  untuk menyusui  bayi  atau  mengumpulkan  susu  dan  disimpan  sementara,  sehingga wajib  menyediakan  tempat  khusus  berupa  pojok  ASI  dan  lemari  es  untuk menyimpan susu perahan, sebab ASI perah harus disimpan dalam suhu rendah agar dapat bertahan lama sampai dapat diberikan kepada bayi di rumah.  Namun demikian,  sebagian  pengusaha  berat  memenuhinya  karena  khawatir  pekerjaan akan  terhambat,  disertai  biaya  tambahan  untuk  menyediakan  sarana-prasarana fasilitas ASI seperti lemari es, ruang khusus sebagai pojok ASI, tambahan biaya listrik,  dan  sebagainya  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.  Tidak  menutup pula  kemungkinan  diharuskan  menyediakan  tempat  penitipan  bayi  serta petugasnya.  Pengusaha  yang  tidak  mengindahkan  dapat  dikenai  sanksi administrasi dan dapat dicabut izin usahanya, namun jenis sanksi dan prosedur pengenaannya  belum  diatur  lebih  jauh  dalam  peraturan  perundang-undangan (Aslinar, 2018).
Peran  pemerintah  dalam  perlindungan  hak  ini  adalah  dengan  tengah disiapkannya  Peraturan  Pemerintah  tentang  ASI  (PP-ASI)  sebagai  amanat  UU No.36/2009  yang  akan  mengatur  tentang  pemberian  ASI  eksklusif  bagi  bayi, pembatasan  susu  formula,  termasuk  pembatasan  pengiklanan  produk,  dan pembentukan  ruangan  menyusui  disetiap  tempat  bekerja,  sarana  kesehatan, perkantoran  dan  fasilitas  umum  untuk  menyediakan  pojok  ASI.  Bila  hal  ini tidak  dilaksanakan  maka  para  pihak  yang  menghalangi  para  ibu  memberikan ASI  Eksklusif  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 200 UU No.36/2009 (Masyitah, 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  implikasi  hukum  dari  tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan  fasilitas pemberian ASI Eksklusif oleh pihak yang terkena ruang lingkup pelaksanaan ketentuan tersebut tentunya akan berakibat  diterapkan  ketentuan  sanksi  kepada  instansi  dimaksud  atau  pada perusahaan tempat bekerjanya wanita yang sedang menyusui. Dengan kata lain
pihak  pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten  kota  dan  semua SKPD  serta  instansi  publik  pelayan  masyarakat,  fasilitas  pelayanan  kesehatan, hotel,  tempat  rekreasi,  terminal,  stasiun,  bandara  udara,  pelabuhan,  tempat perbelanjaan,  gedung  olahraga  dan  termasuk  juga  lokasi  pengungsian  yang terkena ruang lingkup ketentuan sanksi tersebut dapat dikenakan pidana karena para pihak dimaksud menghalangi para ibu memberikan ASI Eksklusif.
Selain  itu,  dalam  PP  Nomor  33  Tahun  2012  ASI  Eksklusif  adalah  ASI yang  diberikan  kepada  bayi  sejak  lahir  selama  6  (enam)  bulan,  tanpa menambahkan  dan  atau  mengganti  dengan  makanan  atau  minuman  lain.  PP nomor  33  Tahun  2013  juga  mengajak  banyak  pihak  untuk  mendukung  dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.  Apabila hal ini dikaitkan dengan  tidak  dilaksanakan  kewajiban  penyediaan  ruang  menyusui  bagi  ibu menyusui menimbulkan implikasi tidak berjalannya program pemerintah dalam pemberian ASI Eksklusif bagi bayi.
Kemudian  implikasi  lainnya  yang  dapat  terjadi  dengan  tidak dilaksanakannya  kewajiban  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI  Eksklusif dikaitkan  dengan  cuti  hamil  dan  melahirkan  yang  hanya  tiga  bulan  serta kewajiban  para  ibu  untuk  memberikan  ASI  eksklusif  dapat  menimbulkan konflik.  Konflik  muncul  apabila  terdapat  adanya  ketidaksesuaian  paham  pada sebuah  situasi  sosial  tentang  pokok-pokok  pikiran  tertentu  dan/atau  terdapat antagonisme-antagonisme  emosional.  Konflik-konflik  substantif  meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti misalnya: tujuan, alokasi sumber daya,  distribusi  imbalan,  kebijaksanaan,  prosedur,  serta  penugasan  pekerjaan. Konflik  emosional  timbul  karena  perasaan  marah,  ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan kepribadian.
Konflik sosial adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial,  orang  yang  menganggap  situasi  yang  dihadapinya  tidak  adil  atau  yang menganggap  kebijakan  yang  berlaku  saat  ini  salah  biasanya  mengalami pertentangan,  tatanan  atuan  yang  berlaku  sebelumnya.  Kondisi  sosial  juga menfasilitasi  tercapainya  rekonsiliasi  atas  berbagai  kepentingan  kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain.
Dalam  kasus  konflik  antara  pemilik  instansi  penyedia  kerja,  baik pemerintah maupun swasta versus para pekerja perempuan yang secara alamiah akan mengalami kehamilan hingga persalinan dan pasca-persalinan bisa dilihat bahwa  sebenarnya  terjadi  konflik  batin  yang  selalu  terjadi.  Secara  manusiawi, setiap orang ingin beraktualisasi, termasuk di dalamnya aktualisasi diri di dalam pekerjaan.  Namun,  bagi  perempuan  terkadang  sering  dihadapkan  masa-masa sulit  ketika  mulai  hamil.  Mereka  sering  dilema  dengan  pilihan  fokus mengandung,  melahirkan  hingga  mengasuh  anak  hingga  enam  bulan  atau bahkan  dua  tahun  dengan  konsekwensi  kehilangan  pekerjaan  atau  tetap
mengambil  haknya  yang  hanya  dua  bulan  untuk  menjalankan  peran  keibuan mereka.
Tidak  sedikit  akhirnya  yang  benar-benar  mengundurkan  diri  (resign) dari pekerjaannya demi  memilih  mempersiapkan perannya sebagai ibu  dengan baik.  Apabila  dilihat,  instansi  penyedia  kerja  hari  ini  di  Indonesia  memang sering  kali  hanya  memberi  cuti  hamil  yang  sangat  terbatas.  Artinya  mereka kurang  peduli  dengan  apa  yang  seharusnya  para  pekerja  perempuan  dapatkan. Konflik  ini  sering  kali  terjadi  dan  belum  ada  solusi  yang  kongkrit  untuk menyelesaikannya  karena  memang  menyangkut  kepentingan  instansi  penyedia pekerjaan atas ketersediaan sumber dayanya termasuk para perempuan. Selama ini  baru  hal  ini  pertimbangan  pemerintah  dan  belum  mempertimbangkan  hak- hak perempuan secara khusus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  peneitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  kewajiban penyediaan  fasilitas  khusus  terhadap  pemberian  ASI  Eksklusif  di  Kota  Banda Aceh  yang  merupakan  ibukota  provinsi  Aceh    telah  diupayakan  merespon ketentuan  PP  Nomor  33  Tahun  2012  melalui  ketentuan  Pergub  Nomor  49 Tahun  2016  yang  kemudian  dicabut  karna  dianggap  tidak  sesuai  dengan ketentuan lain diatasnya. Selain itu,  belum adanya pengawasan dari Pemerintah pada    perusahaan  perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  wanita  agar merealisasikan ruang laktasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Aceh  dalam  penyediaan  fasilitas pemberian ASI Eksklusif menurut PP No. 33 Tahun 2012 belum berjalan karna belum  direvisinya  payung  hukum  tentang  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI Eksklusif di wilayah nya sehingga tidak dapat  diplotkan dana dari APBN dan APBD  agar  dapat  digunakan  untuk  mendukung  program  penyediaan  ruang laktasi  serta  sarana  pendukungnya,  dan  juga  pihak  pemerintah  harus mengadakan  komunikasi  dengan  SKPA  dan  berbagai  instansi  terkait diwilayahnya  guna  mendorong terbentuknya dan  terevisinya kebijakan tentang fasilitas khusus terhadap pemberian ASI Eksklusif serta mengadakan sosialisasi dan  pengawasan  serta  anjuran  kepada  perusahaan  swasta  lainnya  agar  juga menyediakan  ruang  laktasi  bagi  ibu  menyusui.  Implikasi  hukum  dari  tidak dilaksanakannya  kewajiban  penyediaan  fasilitas  pemberian  ASI  Eksklusif belum  dapat  diterapkan  selama  belum  ada  ketentuan  pelaksana  dan  petunjuk teknis  dalam  penerapan  sanksi  hukum  bagi  lembaga  dan  instansi  Pemerintah serta  Badan  Usaha  yang  terkena  ruang  lingkup  PP  Nomor  33  Tahun  2012 sehingga hak asasi anak masih belum terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Gunawan  Setiardja.  (1990). Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia . Kanisius.
A. Hamid S. Attamimi. (n.d.). Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu  Pengetahuan  Perundangundangan  Indonesia  yang  Menjelaskan  dan Menjernihkan Pemahaman) . Achmad  Charris  Zubair.  (n.d.). Wanita  dalam  Transformasi  Sosial  Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global . Retrieved April 9, 2016, from http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita Ahmad Ali. (2001). Trend Baru Pemberantasan Korupsi. Kompas . Al-Jarjawi, S. A. A. (2006). Indahnya Syariat Islam . Gema Insani Press. Bagir Manan. (1994). Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia . Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar.  (1993). Beberapa  Masalah  Hukum  Tata
Negara Indonesia . Alumni. Burhan Ashsofa. (1998). Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta. Hamdan  Zoelva.  (n.d.). Hukum  dan  Politik  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia . www.Hamdanzoelva.com Harkristuti  Harkrisnowo.  (2003).  Merancang  Ulang  Korps  Adhyaksa.
Newsletter Komisi Hukum Nasional . Jimly  Asshiddiqie.  (1994). Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia . PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Jimly Asshiddiqie, A. S. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum . Konstitusi Press. Kantaprawira, R. (1998). Hukum dan Kekuasaan .
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Perempuan. (2008). Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI . Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Kerber  et  al.  (2012). Penyusunan  Prioritas  Program  dan  Kegiatan  Bina  Gizi dan KIA Tahun 2013 . L.J.van Apeldoorn. (1981). Pengantar Ilmu Hukum . Pradnya Paramita. Lili  Rasyidi  &  Ira  Rasyidi.  (2001). Pengantar  Filsafat  dan  Teori  Hukum .  PT Citra Adtya Bakti. Mieke  Komar.  (1999). Mochtar  Kusumaatmadja:  Pendidik  dan  Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja .
Alumni.
Miriam  Budiardjo.  (2005). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (27th  ed.).  Gramedia
Pustaka Utama.
Moeljatno. (1998). Azas-azas Hukum Pidana . Peter Mahmud Marzuki. (2001). Penelitian Hukum. Yurika , 16 (1). Philipus M. Hadjon. (n.d.). Tentang Wewenang .
Sandra  Fikawati  dan  Ahmad  Syafiq.  (2012).  Kajian  Implementasi  dan Kebijakan  ASI  dan  Inisiasi  Menyusu  Dini  di  Indonesia. Makara Keseharan , 14 (1). Sendi Nugraha. (n.d.). Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) .

## (2018).
Sutan  Remy  Sjahdeini.  (1993). Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia . Institut Bankir Indonesia. Suwoto  Mulyosudarmo.  (1990). Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden Republik  Indonesia,  Suatu  Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan . Universitas Airlangga.
Wawancara:  Aslinar,  Ketua  Aceh  Peduli  ASI  dan  staf  pengajar  Fak.. Kedokteran Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh . (n.d.).
Wawancara: Dasrita Bakri, Kabid pemenuhan Hak perempuan dan anak Dinas PPPA . (2018).
Wawancara: dr. Dahlia Staf Dinas Kesehatan Provinsi Aceh . (2018).
Wawancara:  dr  Yanti  dan  Marhawai,  Staf  Sekretariat  DPRA  dan  Marhawai, Staf BPKA . (2018).
Wawancara:  Elvi  dan  Fera  warga  Lamlagang  dan  Kp.  Ateuk  Pahlawan  Kota Banda Aceh . (2018).
Wawancara:  Sri  Hardina,  Kabid  Kualitas  Hidup  Perempuan  dan  Keluarga
Dinas PPPA Provinsi Aceh . (2018).
Wawancara: Suhaimi, Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPRA . Wawancara: Syarifah Masyitah, Kepala Sub Bagian Peraturan dan Keputusan
Gubernur Pemerintah Aceh . (2018).
Wawancara: Yunita sari dan Malia, Staf Sekretariat DPRA . (2018).