## PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM YANG DIAJUKAN DI PERADILAN BERBEDA BERDASARKAN ASAS CONTANTE JUSTITIE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.)
1 Andi Setiawan, 2 Amir Junaidi, 3 Ariy Khaerudin, 4 Dika Yudanto 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Correspondent email : andidilla323@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 3  September  2023 25  September 2023 10  November  2023
28  November  2023

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  application  of  the  principle  of  nebis  in  idem  in  the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. which corresponds to the principle of contante Justitie and to know and analyze the handling of cases carried out by judges who examine, hear, and decide cases handled by the Sukoharjo Religious Court, by looking at the considerations of judges in applying the principle of nebis in idem. This research is normative  legal  research , using  secondary  data  which  is  processed  using  qualitative techniques.  The  results of  this  study  indicate  that:  (1)  the handling  of  civil  case  Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.  in  its  decision  is  appropriate  and  has  applied  the  principle  of nebis in idem properly, because the elements of nebis in idem as required in the Civil Code have  cumulatively  been  fulfilled;  (2)  the  considerations  given  by  the  panel  of  judges  in giving  the  decision  are  appropriate  and  correct  based  on  applicable  legal  principles.  (3) cases containing elements of nebis in idem must be filed an exception and an exception can only  be  filed  in  the  first  answer  along  with  a  rebuttal  to  the  subject  matter.  It  is recommended that in the future a dismissal process can be carried out before cases related to  nebis  in  idem  are  examined  and  tried  like  the  mechanism  in  the  state  administrative court,  in  order  to  provide  legal  certainty  for  justice  seekers  as  well  as  implement  the principles of fast, simple, and light costs .
Keywords: Nebis in Idem Principle; Contante Justitie Principle; Civil Case Handling.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Sengketa  perdata  adalah  permasalahan  yang  timbul  antara  dua  pihak  atau lebih,  umumnya  disebabkan  oleh  satu  pihak  yang  merasa  haknya  dilanggar.  Ketika sengketa tersebut dibawa ke pengadilan  dan  diregister oleh Panitera,  maka sengketa tersebut  menjadi  perkara.  Inisiatif  untuk  mengajukan  perkara  biasanya  berasal  dari pihak yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar oleh pihak lain. Berbeda dengan perkara pidana, di mana inisiatif pengajuan perkara berada di tangan Jaksa. Sengketa dapat  timbul  ketika  salah  satu  pihak  dalam  hubungan  hukum  tidak  berperilaku  etis, dan hal ini bisa menghasilkan masalah hukum yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan tersebut. 1
Hukum  acara  perdata  juga  disebut  hukum  perdata  formil,  yang  mencakup semua  aturan  hukum  yang  mengatur  cara  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  perdata, sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  perdata  materiil.  Hukum  acara  yang digunakan  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  masih  mengacu  pada  HIR  dan  RBg yang  merupakan  warisan  hukum  kolonial  Belanda.  HIR  dan  RBg  mengatur  tata  cara penanganan perkara perdata, mulai dari penerimaan gugatan hingga penyelesaian dan putusan.  Pengajuan  gugatan  perkara  perdata  didasarkan  pada  tempat  tinggal  atau kediaman  tergugat,  kecuali  ada  perjanjian  sebaliknya  mengenai  pilihan  domisili  dan kompetensi  relatif.  Jika  terdapat  beberapa  tergugat,  penggugat  memiliki  kebebasan untuk  memilih  tempat  tinggal  atau  kediaman  salah  satu  tergugat  saat  mengajukan gugatan.  Syahrani  Riduan  menjelaskan  bahwa  hukum  acara  perdata  adalah  hukum yang  mengatur  tata  cara  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di  pengadilan  untuk menegakkan hukum perdata materiil. 2
Penyelesaian  sengketa  perdata  melibatkan  hakim  sebagai  pihak  yang berwenang.  Hakim  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  melalui  berbagai  jenis pengadilan  seperti  Peradilan  Negeri,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Masing-masing  pengadilan  memiliki  yurisdiksi  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sebagai  prinsip,  hakim  dianggap  tahu  akan hukum  berdasarkan  asas ius  curia  novit ,  yang  berarti  bahwa  hakim  dianggap  tahu akan  hukum  sehingga  tidak  boleh  menolak  perkara  dengan  alasan  hukum  tidak  ada atau  kurang  jelas.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengharuskan  pengadilan  untuk
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
2 Riduan. Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: Citra Aditya, 2009).
memeriksa  dan  mengadili  setiap  perkara  yang  diajukan  tanpa  alasan  bahwa  hukum tidak ada atau kurang jelas. 3
Hakim dalam penanganan perkara, memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan  tiga  aspek  penting  dalam  putusannya,  yaitu  unsur  keadilan, unsur  kemanfaatan,  dan  unsur  kepastian  hukum.  Ketiga  aspek  ini  harus  menjadi pertimbangan  utama  bagi  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  agar  menghasilkan produk  hukum  yang  berkualitas.  Dalam  beberapa  kasus  belakangan  ini,  terjadi penanganan  perkara  perdata  oleh  pengadilan,  padahal  perkara  tersebut  sebelumnya sudah  diajukan,  diputus,  dan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Gugatan  merupakan tuntutan hak dari individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan dan menyebabkan  perselisihan.  Gugatan  diajukan  ke  pihak  lain  melalui  pengadilan. Sarwono mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. 4
Pengajuan gugatan di pengadilan yang berbeda dengan harapan bahwa pihak yang  merasa  dikalahkan  sebelumnya  dapat  memenangkan  gugatan  mereka.  Namun, upaya  ini  seringkali  tidak  berhasil  karena  bertentangan  dengan  asas nebis  in  idem , sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1917  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah  memiliki  kekuatan  mutlak  hanya  berlaku  untuk  permasalahan  yang  sama, dengan  dasar  yang  sama,  dan  melibatkan  pihak-pihak  yang  sama  dalam  hubungan yang sama. 5
Persyaratan  mutlak  agar  gugatan  dapat  dianggap  melanggar  asas nebis  in idem ,  selain  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1917  KUHPerdata,  adalah  adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar yang mengabulkan atau menolak. Hakim yang menangani perkara yang terkait dengan asas nebis in idem harus teliti dan berhati-hati, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara yang terkait dengan asas nebis in idem harus menghasilkan produk hukum yang tepat dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan  biaya rendah, sesuai dengan amanat dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Produk hukum dari perkara yang melibatkan asas nebis in idem biasanya berupa  putusan  yang  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijk
3 UUKK, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).
4 Sarwono, Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik) (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
5 KUHPer, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
verklaard ).  Namun,  perlu  ditekankan  bahwa  dalam  situasi  di  mana  terdapat  perkara dengan  objek  dan  materi  yang  sama,  tetapi  melibatkan  pihak-pihak  yang  berbeda, maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  asas nebis  in idem . Pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya subyek dan objek yang sama yang dapat disebut sebagai nebis in idem . 6
Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka menangani perkara yang berkaitan dengan  asas nebis  in  idem ,  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2002.  Surat  Edaran  ini  mengatur  cara  hakim memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara yang memenuhi unsur nebis in idem, baik  perkara  yang  diajukan  dalam  peradilan  yang  sama  maupun  perkara  yang diajukan  di  peradilan  yang  berbeda.  Selain  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  juga terdapat  beberapa  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  asas  nebis  in  idem.  Namun, terdapat  situasi  di  mana  beberapa  yurisprudensi  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung  saling  bertentangan  satu  sama  lain.  Hal  ini  menciptakan  ketidakjelasan  dan membuat  hakim  harus  bekerja  lebih  keras  secara  profesional  dalam  rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. 7
Sebuah  kasus  konkret  yang  mencerminkan  penerapan  asas nebis  in  idem adalah  kisah  di  Desa  Kudu,  Kecamatan  Baki,  Sukoharjo.  Pasangan  suami  istri,  WD alias  WS  dan  ML,  menjalani  hidup  bersama.  Pada  tahun  1948,  seorang  perempuan janda  bernama  SJ  datang  ke  desa  tersebut  mencari  pekerjaan.  WD  alias  WS  dan  ML memberikan  pekerjaan dan  tempat tinggal kepada SJ. Namun,  SJ kemudian menjalin hubungan  dengan  WD  alias  WS,  yang  diketahui  oleh  ML.  Ini  menyebabkan pertengkaran  dan  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  WD  alias  WS  dan  ML. Setelah  beberapa  waktu,  SJ  meninggalkan  desa  tersebut,  dan  drama  percintaan  ini mulai meredup. Pada tahun 1954, ML meninggal dunia, dan pada tahun 1955, WD alias WS juga meninggal dunia.
Pertengahan  tahun  1997,  anak-anak  WD  alias  WS  dan  ML  dikejutkan  oleh gugatan yang diajukan oleh SJ, sekarang mengklaim sebagai isteri kedua WD alias WS, beserta kedua anaknya, SM dan SR, di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Para Penggugat mengklaim bahwa pembagian harta warisan oleh PR dan PH alias SP (anak WD alias WS  dan  ML)  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Kasus  ini  berakhir  dengan  putusan yang  mengabulkan  sebagian  gugatan  Para  Penggugat,  memerintahkan  pembagian
6 Y.  Tartusi,  A.,  Setyowati,  R.  K.,  &  Kusumadewi,  “Analisis  Yuridis  Penerapan  Asas  Nebis  In  Idem  dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” Krisna Law 2, No. 1 (2020).
7 E. N. Butarbutar, “Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,” Jurnal Yudisial 11, No. 1 (2018).
warisan  dengan  proporsi  ¼  (seperempat)  bagi  masing-masing  pihak.  Para  Tergugat mengajukan banding, yang kemudian diterima dan menghasilkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pencabutan sita jaminan. Para Penggugat tidak puas dengan  putusan  tersebut  dan  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  yang kemudian  ditolak.  Upaya  Peninjauan  Kembali  (PK)  juga  ditolak,  menjadikan  perkara ini berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006.
Pada awal tahun 2023, anak-anak SJ, yaitu SM dan SR, mengajukan gugatan serupa  di  Pengadilan  Agama  Sukoharjo,  meskipun  SJ  telah  meninggal  dunia  pada tahun 2016. Gugatan ini adalah permohonan pembagian harta waris, dengan argumen dan  permohonan  yang  sama  dengan  gugatan  sebelumnya  di  Pengadilan  Negeri Sukoharjo.  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  menerima  gugatan  tersebut,  dengan  alasan penerapan asas ius curia novit yang mengharuskan hakim untuk dianggap tahu akan hukum.  Kesimpulannya,  kasus  ini  mencerminkan  pentingnya  pemahaman  dan penerapan  asas nebis  in  idem dalam  penanganan  perkara  hukum,  serta  bagaimana interpretasi dan penerapannya dapat berdampak pada proses peradilan dan kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul "Penerapan  Asas Nebis  In  Idem dalam  Perkara  Perdata:  Telaah  Putusan  Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs."  Dalam  penelitian  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa penerapan  asas  nebis  in  idem  dalam  perkara  perdata  dengan  putusan  Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs.  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Syarat dan  ketentuan hukum untuk menerapkan  asas nebis  in idem pada perkara  perdata  tersebut  telah  dipenuhi.  Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata tersebut dengan menerapkan asas nebis in idem ,  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem . 8 Dalam  konteks  penelitian  ini,  terdapat  dua  permasalahan  yang  akan  diangkat,  yaitu soal  penerapan  asas nebis  in  idem dalam  perkara  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh dalam  konteks  kepatuhan  atas  asas contante  justitie yang  mengacu  pada  bagaimana asas nebis in idem diterapkan terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap; dan pertimbangan pengadilan agama menerima gugatan terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
8 SEMA3,  “Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem” (2002).

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 9 Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian  deskriptif  dengan  fokus  pada  analisis  diagnosis  putusan  perdata. Analisis ini dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, yang meliputi Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  serta putusan  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  dengan  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh. Selain  itu,  digunakan  bahan  hukum  sekunder  yang  mencakup  Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, buku, dan jurnal. 10
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  tiga pendekatan utama:
1. Pendekatan Perundang-undangan: Penelitian ini mengacu pada peraturan hukum  yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  untuk  memahami  aspek  hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual: Penelitian ini juga melibatkan analisis konseptual untuk  menguraikan  konsep-konsep  hukum  yang  relevan  dengan  masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Pendekatan  Kasus:  Penelitian  ini  menganalisis  kasus  konkret,  yaitu putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor
287/Pdt.G/2023/PA.Skh,  untuk  memahami  bagaimana  asas nebis  in  idem diterapkan dalam kasus ini.
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi  kepustakaan,  yang  mencakup  analisis  dokumen  dan  informasi  hukum  dari para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.  Pendekatan  interdisipliner  dan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten digunakan untuk mendukung analisis kasus ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Perdata: Prinsip dan Tujuannya
Asas Ne Bis In Idem , yang dalam bahasa Latin berarti "tidak dua kali atas hal  yang  sama,"  adalah  prinsip  hukum  yang  mencegah  pengajuan  gugatan  kedua
9 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
10 E.  Dyah,  O,  S.,  &  A’an, Penelitian  Hukum  (Legal  Research):  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan (Sinar Grafika, 2015).
kalinya  dalam  suatu  perkara  yang  sama,  baik  mengenai  subyek,  obyek,  dan alasannya,  setelah  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  yang  sama. 11 Prinsip  ini memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  khususnya dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Pasal  1917 KUHPerdata  dengan  tegas  mengatur  mengenai  asas Ne  Bis  In  Idem ,  yang menyatakan  bahwa  "Kekuatan  suatu  putusan  Hakim  yang  telah  memperoleh kekuatan  mutlak  tidaklah  lebih  luas  daripada  sekedar  mengenai  soal  putusannya. Untuk  dapat  mengajukan  kekuatan  itu,  perlulah  bahwa  soal  yang  dituntut  adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula."
Tujuan  utama  penerapan  asas Ne  Bis  In  Idem ini  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan.  Ketika  suatu  perkara telah  diputus  dan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka  tidak  ada  alasan  bagi pengadilan untuk menerima kembali gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang sama  dengan  dalil  gugatan  dan  petitum  yang  sama.  Dengan  kata  lain,  asas  ini mencegah  pengulangan  perkara  yang  sama  di  pengadilan  dan  menjamin  bahwa putusan pengadilan memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang mengikat.
Dalam konteks hukum perdata, asas Ne Bis In Idem penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sistem peradilan. Pengadilan tidak perlu  dan  seharusnya  tidak  menerima  gugatan  yang  hanya  mengulangi  perkara yang sebelumnya telah diputuskan secara final. 12 Dengan demikian, asas Ne Bis In Idem adalah  instrumen  hukum  yang  penting  dalam  menjaga  integritas  dan konsistensi sistem peradilan perdata di Indonesia.
2. Asas Contante  Justitie dalam  Hukum  Acara  Perdata:  Prinsip  dan Implementasinya
Asas Contante  Justitie ,  yang  diterjemahkan  sebagai  "keadilan  yang  cepat, sederhana, dan  biaya ringan," adalah salah satu asas penting dalam hukum acara perdata  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.  Asas  ini  mendukung  penyelenggaraan  peradilan  yang  efisien,
11 A. Rahman. Zainuddin, “Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem,” Jurnal Al-Mizan 10,  No.  1  (2014),  https://www.neliti.com/id/publications/289967/penanganan-perkara-yang-berkaitan- dengan-azas-ne-bis-in-idem.
12 Pieter.  Van  Cleynenbreugel,  “BPost  and  Nordzucker:  Searching  for  the  Essence  of  Ne  Bis  in  Idem  in European Union Law,” European Constitutional Law Review 18, No. 2 (2022), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/S1574019622000190.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
sederhana,  dan  hemat  biaya.  Dalam  konteks  hukum  acara  perdata,  asas  ini memiliki  beberapa  implikasi  dan  prinsip  yang  harus  ditaati.  Hal  tersebut  antara lain  terlihat  dari  terobosan  yang  diciptakan  oleh  Mahkamah  Agung  dengan electronics justice system (e-Court) didesign sebagai sistem administrasi peradilan yang Contante  justitie 13 guna  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan administrasi di Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi berbasis online.
Asas  sederhana  dalam  asas Contante  Justitie mengandung  makna  bahwa proses peradilan harus  dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak rumit. Hukum acara  perdata  harus  menyediakan  kerangka  kerja  yang  terstruktur  dan  mudah dipahami  untuk  mengatur  proses  persidangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  persidangan  berjalan  dengan  lancar  dan  tidak  terjebak  dalam prosedur  yang  rumit.  Persidangan  yang  berbelit-belit  dan  menyimpang  dari  tata cara yang telah ditentukan tidak sesuai dengan asas sederhana ini. 14 Selain itu, asas cepat dalam asas Contante Justitie mengacu pada pentingnya penyelesaian perkara dengan  waktu  yang  wajar.  Proses  peradilan  yang  lambat  dapat  merugikan  semua pihak  yang  terlibat  dalam  perkara.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  harus  berupaya untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  secepat  mungkin  tanpa  mengorbankan kualitas  keputusan.  Asas  ini  menekankan  perlunya  efisiensi  dalam  proses peradilan.
Asas  biaya  ringan  dalam  asas Contante  Justitie mengarah  pada  prinsip bahwa proses peradilan tidak boleh memberatkan secara finansial bagi para pihak yang  terlibat.  Pengadilan  harus  memastikan  bahwa  biaya  yang  dikenakan  dalam proses  peradilan  tidak  berlebihan  dan  sejalan  dengan  prinsip  keadilan  yang  adil. Hal ini mencakup biaya pengajuan gugatan, biaya pengacara, dan biaya lain yang terkait dengan proses peradilan. Dengan menerapkan asas Contante Justitie , sistem peradilan  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat, dengan memastikan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini memiliki dampak positif dalam menjaga keadilan, efisiensi, dan aksesibilitas  dalam  sistem  peradilan  perdata  di  Indonesia.  Sebagai  hasilnya,  para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mendapatkan keputusan yang adil dengan biaya dan waktu yang terjangkau.
13 Fuadz.  Hasyim,  “Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Murah  Melalui  E-Court,” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum 8, No. 2 (2023), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069.
14 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata:  Teori,  Praktek  dan  Permasalahannya  di  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama , 1st ed. (Yogyakarta : UII Press, 2016).
3. Penerapan  Asas  Nebis  In  Idem  dalam  Penanganan  Perkara  yang  Sudah
Berkekuatan  Hukum  Tetap  yang  Diajukan  di  Peradilan  yang  Berbeda  (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh)
Penanganan  perkara  hukum  yang  melibatkan  asas  ne  bis  in  idem  dalam konteks  perkara  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  diajukan  di  peradilan yang berbeda menjadi hal yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Sebagai studi kasus, artikel ini akan membahas perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. yang  memunculkan  pertanyaan  tentang  penerapan  asas  ne  bis  in  idem  dan mengapa  pengadilan  agama  menerima  gugatan  terhadap  perkara  yang  sudah berkekuatan hukum tetap.
a) Pihak-Pihak yang Berperkara
Dalam perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh., terdapat empat pihak yang berperkara, yaitu:
1. SM,  anak  almarhum  SJ  dari  istri  kedua  WD  alias  WS,  sebagai Penggugat I.
2. SR,  anak  almarhum  SJ  dari  istri  kedua  WD  alias  WS,  sebagai Penggugat II.
3. PR, anak dari istri pertama WD alias WS, sebagai Tergugat I.
4. PH  alias  SP,  anak  dari  istri  pertama  WD  alias  WS,  sebagai Tergugat II.
Perlu diperhatikan bahwa dalam perkara terdahulu, yaitu perkara perdata  Putusan  Nomor  50/Pdt.G/1997/PN.Skh.  dan  putusan  tingkat banding,  pihak-pihak  yang  berperkara  berbeda,  yaitu  SJ,  SM,  dan  SR sebagai Penggugat melawan PR dan PH alias SP sebagai Tergugat. Artinya, pihak  yang  berperkara  di  perkara  terdahulu  berbeda  dengan  pihak  yang berperkara dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.
b) Objek Sengketa
Objek sengketa dalam perkara perdata Nomor
287/Pdt.G/2023/PA.Skh.  sama  dengan  objek  yang  disengketakan  dalam perkara terdahulu. Objek sengketa tersebut adalah dua bidang tanah:
1. Tanah sawah Leter C Nomor 484, persil No. 111, bidang 173, kelas 1, seluas ± 6.055 m².
2. Tanah pekarangan Leter C Nomor 485, persil 97, bidang 11, kelas III, luas ± 1.075 m².

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Selain  itu,  dalam  perkara  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh., ditambahkan  satu  objek  sengketa  lainnya,  yaitu  sebidang  tanah pekarangan  dan  bangunan  dengan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1866  atas nama  SJ,  terletak  di  Desa  Kadilangu,  Kecamatan  Baki,  Kabupaten Sukoharjo.
c) Duduk Perkara Gugatan dan Eksepsi dalam Kasus Nebis In Idem
Dalam  perkara  ini,  Penggugat  mengajukan  gugatan  pembagian warisan  dan  menggugat  Tergugat  I  dan  Tergugat  II.  Mereka mempertimbangkan  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  ini adalah  pihak-pihak  yang  beragama  Islam,  sehingga  kompetensi  absolut dalam  menangani  perkara  ini  ada  di  Pengadilan  Agama.  Selain  itu,
Pengadilan  Agama  Sukoharjo  dianggap  sebagai  wewenang  yang  sesuai karena  tempat  tinggal  dan  domisili  Para  Tergugat  berada  di  wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo.
Penggugat  menjelaskan  sejarah  keluarga  yang  terlibat  dalam  dua pernikahan  almarhum  WD  alias  WS  dengan  istri  pertama  ML  dan  istri kedua  SJ.  Dari  pernikahan  tersebut,  setiap  keluarga  memiliki  anak. Penggugat  menyatakan  bahwa  harta  warisan  berupa  dua  bidang  tanah belum  dibagi  dengan  jelas,  dan  mereka  meminta  agar  pengadilan memerintahkan  pembagian  sesuai  dengan  hukum.  Selain  itu,  Penggugat juga  meminta  pengadilan  untuk  melakukan  sita  jaminan  terhadap  tanah warisan tersebut guna memastikan pelaksanaan putusan hakim.
Namun,  dalam  perkembangan  penyelesaian  perkara  ini,  Para Tergugat  mengajukan  eksepsi  yang  mengklaim  bahwa  gugatan  Para Penggugat adalah nebis in idem. Mereka berargumen sebagai berikut:
1. Penggugat  pernah  mengajukan  gugatan  serupa  di  Pengadilan Negeri  Sukoharjo  yang  menghasilkan  putusan  yang  menolak gugatan  mereka.  Putusan  tersebut  telah  mengalami  proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan kasasi di Mahkamah Agung. Semua upaya hukum tersebut menghasilkan putusan yang menegaskan  penolakan  terhadap  gugatan  Para  Penggugat  dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Para Tergugat mengklaim bahwa gugatan saat ini adalah nebis in idem karena  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  dalam  Pasal  1917 KUHPerdata.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  "Kekuatan  suatu
putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih  luas  daripada  sekedar  mengenai  soal  putusannya.  Untuk dapat  mengajukan  kekuatan  itu,  perlulah  bahwa  soal  yang dituntut  adalah  sama,  bahwa  tuntutan  didasarkan  atas  alasan yang  sama,  lagi  pula  dimajukan  oleh  dan  terhadap  pihak-pihak yang sama pula."
3. Mereka  juga  merujuk  pada  beberapa  yurisprudensi  Mahkamah Agung  yang  telah  memutuskan  perkara  sebagai nebis  in  idem karena  adanya  persamaan  objek  dan  subjek  dalam  gugatan, termasuk  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3 MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002  dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 juga memberikan panduan tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem .
Maka  dari  itu,  Para  Tergugat  meminta  agar  Majelis  Hakim menganggap  gugatan  Para  Penggugat  sebagai  nebis  in  idem  dan memutuskan  bahwa  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima  ( Niet Onvantkelijke  Verklaard ).  Sebagai  catatan,  upaya  hukum  yang  dilakukan oleh Para Tergugat ini menunjukkan pentingnya menjaga kepastian hukum dan  menghindari  gugatan  yang  sebelumnya  sudah  mengalami  proses hukum  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  agar  tidak  diajukan kembali dalam perkara yang sama.
d) Bukti dalam Perkara Pembagian Waris
Dalam  perkara  ini,  kedua  pihak,  yaitu  Para  Penggugat  dan  Para Tergugat,  telah  mengajukan  berbagai  bukti  untuk  memperkuat  argumen masing-masing dalam rangka menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Berikut adalah daftar bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak: Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat:
1. Fotokopi  Buku  Pencatatan  Perkawinan:  Para  Penggugat menyerahkan  fotokopi  duplikat  buku  pencatatan  perkawinan antara  WD  alias  WS  dengan  SJ,  Nomor  274/43  yang  dikeluarkan pada  tanggal  24  Januari  2023  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Polanharjo, Klaten.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Kutipan  Akta  Nikah:  Para  Penggugat  juga  memasukkan  kutipan akta  nikah  SR  dengan  Nomor  280/18/1/1980,  tanggal  16  Januari 1980,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
3. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk:  Para  Penggugat  menyertakan fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  SR  yang  dikeluarkan pada  tanggal  25  Agustus  2012  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sukoharjo.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Selain itu, fotokopi Kartu Tanda Penduduk  atas  nama  SM  tanggal  24  Agustus  2012  juga  diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat.
5. Fotokopi  Duplikat  Akta  Kematian:  Para  Penggugat  menyertakan fotokopi duplikat akta kematian SJ dengan Nomor 474.3/20/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023 oleh Kepala Desa Kadilangu.
6. Fotokopi  Sertipikat  Hak  Milik:  Para  Penggugat  menyerahkan fotokopi  sertipikat  hak  milik  Nomor  1866  atas  nama  SJ  yang terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
7. Bukti Saksi:  Para Penggugat juga memasukkan bukti saksi dalam bentuk  kesaksian  dari  Saksi  SS  yang  berusia  76  tahun  dan beralamat  di  Sawahan  Rt.2  Rw.4,  Desa  Kudu,  Kecamatan  Baki, Kabupaten Sukoharjo.
Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat:
1. Fotokopi  Putusan-Putusan  Perkara  Terdahulu:  Para  Tergugat menyertakan  fotokopi  dari  asli  putusan  Pengadilan  Sukoharjo Nomor  50/Pdt.G/1997/PN.Skh,  Putusan  Pengadilan  Tinggi Semarang  Nomor  263/Pdt/1998/PT.Smg,  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2490  K/Pdt/1999, dan  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  7  PK/Pdt/2006.  Semua  putusan tersebut  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  bersifat positif.
2. Fotokopi  Sertipikat  Hak  Milik:  Para  Tergugat  juga  memasukkan fotokopi sertipikat hak milik atas nama mereka untuk tanah seluas
± 6.055 m² (Nomor 377) dan seluas ± 600 m² (Nomor 378) yang terletak di Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
3. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk:  Para  Tergugat  menyertakan fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PR  yang  dikeluarkan pada  tanggal  25  Agustus  2012  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sukoharjo.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Selain itu, fotokopi Kartu Tanda Penduduk  atas  nama  SP  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  11  Juni 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga diajukan sebagai bukti oleh Para Tergugat.
5. Fotokopi  Kartu  Keluarga:  Para  Tergugat  juga  menyerahkan fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  SP  sebagai  bagian  dari  bukti mereka.
6. Surat  Keterangan  Data  Leter  C:  Para  Tergugat  menyertakan fotokopi dari asli Surat Keterangan Data Leter C yang dikeluarkan pada  tanggal  25  Mei  2016  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil.
7. Bukti Saksi: Para Tergugat memasukkan bukti saksi dalam bentuk kesaksian  dari  Saksi  MP  yang  berusia  93  tahun  dan  tinggal  di Ngablak  Rt.1  Rw.5,  Desa  Kudu,  Kecamatan  Baki,  Kabupaten Sukoharjo, Saksi RR yang berusia 80 tahun dan tinggal di Dukuh Bowan  Rt.3  Rw.  5,  Desa  Kudu,  Kecamatan  Baki,  Kabupaten Sukoharjo,  serta  Saksi  SG  yang  berusia  49  tahun  dan  tinggal  di Kudu  Rt.2  Rw.2,  Desa  Kudu,  Kecamatan  Baki,  Kabupaten Sukoharjo.
Semua  bukti  ini  akan  digunakan  dalam  perjalanan  persidangan untuk  membantu  pengadilan  dalam  membuat  keputusan  yang  adil  dan sesuai dengan hukum.
4. Penerapan  Asas Nebis  In  Idem Terhadap  Perkara  yang  Sudah  Berkekuatan

## Hukum Tetap
Pengertian  asas  nebis  in  idem  secara  eksplisit  terdapat  dalam  Pasal  1917 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Pasal  1917  KUHPerdata menetapkan  bahwa  suatu  perkara  dapat  dikatakan  nebis  in  idem  jika  memenuhi

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem. Unsur-unsur  yang  harus  terpenuhi  agar  suatu  perkara  dapat  dianggap  sebagai nebis in idem adalah sebagai berikut:
1. Subjek yang sama: Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang baru  harus  sama  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara terdahulu.
2. Objek  yang  sama:  Artinya,  sengketa  yang  diajukan  dalam  perkara  yang baru harus memiliki objek yang sama dengan perkara terdahulu.
3. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif: Artinya,  perkara  terdahulu  sudah  harus  memiliki  putusan  hakim  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  dapat  berupa  putusan  yang menerima atau menolak gugatan.
Asas nebis  in  idem mengindikasikan  larangan  pengajuan  gugatan  untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama, baik dalam hal subjek perkara, objek perkara,  maupun  alasannya  telah  diputus  oleh  pengadilan  yang  sama.  Ini  berarti jika perkara tersebut telah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tidak dapat diajukan kembali. Terlebih, selain tercantum dalam Pasal 1917  KUHPerdata,  pengertian  asas nebis  in  idem juga  tercermin  dalam  beberapa yurisprudensi  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  serta  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Secara  ringkas,  nebis  in  idem  dapat didefinisikan sebagai suatu perkara yang sama, dengan pihak yang sama, diajukan pada  pengadilan  yang  sama  atau  berbeda  pengadilan,  dan  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  perkara  tersebut  tidak  dapat  diajukan  gugatan kembali untuk kedua kalinya. Putusan hakim dalam perkara tersebut harus bersifat positif;  jika  putusan  hakim  bersifat  negatif,  seperti  menyatakan  bahwa  gugatan tidak dapat diterima dan tidak berwenang mengadili, maka perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem .
Ada  beberapa  yurisprudensi  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia yang berhubungan dengan perkara nebis in idem:
a. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  123  K/Sip/1968,  tanggal  23  April 1969,  yang  menyatakan  bahwa  meskipun  posita  gugatan  tidak  sama dengan  gugatan  terdahulu,  namun  karena  memiliki  kesamaan  dalam subjek  dan  objeknya  serta  status  hukum  tanah  telah  ditetapkan  oleh
putusan  terdahulu  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  asas hukum nebis in idem dapat diterapkan.
b. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  588  K/Sip/1973,  tanggal  3  Oktober 1973,  yang  menyatakan  bahwa  karena  perkara  ini  sama  dengan  perkara yang  terdahulu,  baik  dalil  gugatannya  maupun  objek  perkara  dan penggugat-penggugatnya,  yang  telah  mendapat  keputusan  Mahkamah Agung  tanggal  19  Desember  1970,  seharusnya  gugatan  dinyatakan  tidak dapat diterima, bukan ditolak.
c. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1226  K/Sip/2001,  tanggal  20  Mei 2002,  yang  menyatakan  bahwa  meski  kedudukan  subjeknya  berbeda, tetapi  objek  sama  dengan  perkara  yang  telah  diputus  terdahulu  dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem .
Untuk mengatur penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran.  Salah satu contoh Surat Edaran tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, tanggal 30 September 2002, yang  mengatur  langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  pengadilan  untuk menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem.
Dalam pemahaman penulis, dalam kasus perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh  yang  terkait  dengan  perkara  terdahulu  Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh,  meskipun  terdapat  penambahan  objek  sengketa  dan pengurangan  subjek  perkara,  penerapan  asas  nebis  in  idem  sudah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1917  KUHPerdata,  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/2001, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Dengan demikian, pihak penggugat pada perkara terdahulu  melibatkan  tiga  pihak,  sedangkan  pada  perkara  yang  baru  hanya  dua pihak.  Objek  sengketa  pada  perkara  terdahulu  ada  dua,  sedangkan  pada  perkara sekarang  ada  tiga.  Penerapan  asas nebis  in  idem dalam  penanganan  dan  putusan perkara  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh.  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Dengan  adanya  tindakan  pengadilan  dan  kesesuaian  dengan  ketentuan yang berlaku, putusan yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan  serta  mencegah  terjadinya  putusan yang bertentangan.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
5. Penerapan  Asas Ne  Bis  In  Idem Pada  Penanganan  Perkara  Nomor 287/Pdt.G/2023/PA. Skh Berdasarkan Asas Constante Justitie
Pengertian  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  dibatasi  oleh  berbagai  regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
Perkara  perdata  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh  yang  diajukan  oleh  Para Penggugat telah diperiksa, diadili, dan diputus  oleh Pengadilan Agama  Sukoharjo. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya," yang  dikenal  dengan  Asas Ius  Curia  Novit .  Berdasarkan  ketentuan  ini,  Pengadilan Agama  Sukoharjo  memutuskan  untuk  tetap  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara ini, meskipun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara  terdahulu.  Asas Ius  Curia  Novit ini  menjadi  dasar  alasan  bagi  Pengadilan Agama Sukoharjo untuk tetap memeriksa perkara ini.
Namun,  pertanyaan  muncul  mengenai  mengapa  perkara  ini  tetap diperiksa,  meskipun  ada  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  murah,  seperti  yang diamanatkan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Asas ini mencakup situasi di mana perkara tersebut memiliki objek yang sama dengan perkara terdahulu dan melibatkan pihak yang sama. Dalam hal ini,  hakim  kemungkinan  akan  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet onvankelijke  verklaard ).  Gugatan  tidak  dapat  diterima  jika  memiliki  cacat  formil, seperti  tidak  memiliki  dasar  hukum,  gugatan error  in  persona ,  gugatan obscuur libel (gugatan  tidak  terang  atau  formulasi  gugatan  yang  tidak  jelas),  melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, atau nebis in idem (pengajuan gugatan yang sama).
Dalam  putusan  perkara  perdata  Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh,  Majelis Hakim  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  memberikan  pertimbangan  bahwa  Para Tergugat  telah  mengajukan  eksepsi nebis  in  idem .  Oleh  karena  itu,  sebelum mempertimbangkan  fakta-fakta  lain  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Majelis Hakim  mengemukakan  pertimbangan  mengenai  eksepsi  Para  Tergugat,  karena berkaitan  langsung  dengan  pertimbangan  pokok  perkara.  Bukti  putusan  perkara terdahulu  yang  disampaikan  oleh  Para  Tergugat  menunjukkan  bahwa  para  pihak dan objek sengketa dalam perkara perdata terdahulu Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh jo .  Nomor  263/Pdt/1998/PT.Smg  jo.  Nomor  2490 K/Pdt/1999  jo.  Nomor  7  PK/Pdt/2006  dengan  perkara  perdata  Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh  adalah  sama.  Dengan  demikian,  perkara  ini  telah memenuhi  unsur-unsur nebis  in  idem sebagaimana  ditentukan  secara  eksplisit dalam Pasal 1917 KUHPerdata.
Berdasarkan  hukum,  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1456  K/Sip/1967,  tanggal  6  Desember  1969,  serta  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1226  K/Pdt/2001,  tanggal  20  Mei 2002,  Majelis  Hakim  mengambil  keputusan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat sepanjang objek sengketa pada posita angka 8 huruf a dan huruf b telah memenuhi unsur nebis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ).  Sementara  untuk  objek  sengketa  pada  posita  angka  8  huruf  c,  Majelis Hakim  menolaknya  karena  tidak  termasuk  dalam  objek  sengketa  dalam  perkara terdahulu.
Dengan  demikian,  Penulis  berpendapat  bahwa  putusan  dalam  perkara Nomor  287/Pdt.G/2023/PA.Skh  telah  menerapkan  asas  nebis  in  idem  dengan benar.  Putusan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  terutama Pasal  1917  KUHPerdata,  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Meskipun terdapat pengurangan subjek perkara dan penambahan objek perkara, hal ini tidak menjadi  alasan  untuk  menganggap  perkara  tersebut  sebagai nebis  in  idem , sebagaimana  dinyatakan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002.
Namun, walaupun putusan ini mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, penulis mencatat  bahwa perjalanan kasus  ini memakan waktu yang lama, yaitu 9 tahun sejak perkara diajukan di Pengadilan Negeri pada gugatan terdahulu. Setelah 17 tahun,  baru  kemudian  ada gugatan kembali  di Pengadilan  Agama, dan perkara

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ini diperlakukan seperti perkara lainnya yang tidak melibatkan nebis in idem . Oleh karena itu, asas sederhana, cepat, dan biaya murah yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak  terwujud  dalam  kasus  ini.  Kepastian  hukum  yang  berkeadilan  juga  belum terwujud  karena  perkara  yang  berkaitan  dengan nebis  in  idem tetap  diperiksa, diadili,  dan  diputus  seperti  perkara  lainnya.  Penulis  menyarankan  agar pertimbangan dan pengambilan keputusan lebih efisien dalam kasus semacam ini, demi mencapai tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya murah yang diamanatkan oleh undang-undang. 15

## D. KESIMPULAN
Dalam  kasus  perkara  yang  memiliki  kesamaan  baik  subjek,  objek,  dalil gugatan  yang  telah  diputus  sebelumnya,  dan  berkekuatan  hukum  tetap,  dengan putusan  yang  bersifat  positif  seperti  menolak  atau  mengabulkan  gugatan  yang diajukan  kembali,  meskipun  diajukan  di  peradilan  yang  berbeda,  maka  perkara tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  nebis  in  idem.  Dalam  konteks  nebis  in  idem, pengadilan  akan  menyatakan  bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  onvanlijke verklaard ). Penting untuk dicatat bahwa perkara yang memenuhi unsur nebis in idem harus  diajukan  eksepsi.  Eksepsi  hanya  dapat  diajukan  pada  jawaban  pertama bersamaan  dengan  bantahan  terhadap  pokok  perkara  ( verweer  ten  principale ).  Jika eksepsi tidak diajukan  pada jawaban pertama  bersamaan  dengan bantahan terhadap pokok  perkara,  maka  hakim  tidak  perlu  menilai  atau  mempertimbangkannya,  dan eksepsi  akan  dianggap  gugur.  Pengadilan  Agama  Sukoharjo  dalam  kasus  ini  tetap memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  ini  karena  mengikuti  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  khususnya Pasal  10  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  dengan  alasan  bahwa  hukum tidak  ada  atau  kurang  jelas.  Hal  ini  dikenal  sebagai  Asas Ius  Curia  Novit .  Pengajuan perkara  terdahulu  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo,  sedangkan  pengajuan perkara  yang  baru  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Sukoharjo.  Majelis  Hakim  dalam memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  ini  mengacu  pada  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002  tanggal  30  September 2002, yang mengatur penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem .
15 Anik  Iftitah,  ed., Perkembangan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023), https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/.
Jika pengajuan perkara terjadi di pengadilan yang berbeda, Panitera Pengadilan yang bersangkutan  harus  memberitahukan  kepada  pengadilan  tempat  perkara  tersebut pernah  diputus,  serta  melaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan tentang adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem .
Tujuan  dari  penanganan  perkara  yang  memenuhi  unsur  asas  nebis  in  idem dengan  menerapkan  asas contante  justitie adalah  untuk  efisiensi  waktu  dan memberikan rasa nyaman kepada para pencari keadilan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir penumpukan perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat tanpa  harus  menunggu  proses  pemeriksaan  yang  memakan  waktu  lama.  Untuk menerapkan asas contante justitie , sebaiknya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem dapat  ditangani  secara  khusus.  Sebelum  persidangan  digelar,  dapat  dilakukan proses pemeriksaan ( dismissal ), sebagaimana proses di peradilan Tata Usaha Negara (TUN),  sehingga  perkara nebis  in  idem bisa  diberikan  putusan  pada  saat  proses dismissal tanpa perlu melalui serangkaian persidangan. Dengan demikian, asas cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  memberikan kepastian dan manfaat bagi para pencari keadilan. Masyarakat pencari keadilan yang menghadapi  perkara nebis  in  idem sebaiknya  mengajukan  eksepsi,  dan  hal  ini  harus dilakukan  pada  jawaban  pertama  bersamaan  dengan  bantahan  terhadap  pokok perkara. Jika eksepsi tidak diajukan pada tahapan ini, maka haknya untuk mengajukan eksepsi akan gugur, dan proses pemeriksaan akan dilanjutkan sebagaimana perkara- perkara lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  M.  Natsir. Hukum  Acara  Perdata:  Teori,  Praktek  dan  Permasalahannya  di Peradilan Umum dan Peradilan Agama . 1st ed. Yogyakarta : UII Press, 2016.
Butarbutar,  E.  N.  “Asas  Nebis  In  Idem  dalam  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum.” Jurnal Yudisial 11, No. 1 (2018).
Cleynenbreugel, Pieter. Van. “BPost and Nordzucker: Searching for the Essence of Ne Bis in Idem in European Union Law.” European Constitutional Law Review 18,
No.
2 (2022).
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/S1574019622000190.
Dyah, O, S., & A’an, E. Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika, 2015.

## Andi Setiawan; Amir Junaidi; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 191-210 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hasyim,  Fuadz.  “Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Murah Melalui  E-Court.” Syariati:  Jurnal  Studi  Al-Qur’an  Dan  Hukum 8,  No.  2 (2023). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069.
Iftitah, Anik, ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
———,  ed. Perkembangan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Sada  Kurnia  Pustaka,  2023. https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di- indonesia/.
KUHPer. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
Sarwono. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
———. Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktik) . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
SEMA3.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002 tentang  Penanganan  Perkara  yang  Berkaitan  dengan  Asas  Nebis  In  Idem (2002).
Syahrani,  Riduan. Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata .  Bandung:  Citra  Aditya, 2009.
Tartusi, A., Setyowati, R. K., & Kusumadewi, Y. “Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” Krisna Law 2, no. 1 (2020).
UUKK.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (2009).
Zainuddin,  A.  Rahman.  “Penanganan  Perkara  yang  Berkaitan  dengan  Azas  Ne  Bis  In
Idem.” Jurnal Al-Mizan 10, No. 1 (2014).
https://www.neliti.com/id/publications/289967/penanganan-perkara-yang- berkaitan-dengan-azas-ne-bis-in-idem.