## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK- BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA

## Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail: febriyanadharmayanti@gmail.com , arya_sumerthayasa@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022

## Keywords:
Changes  in  regulations; Business license; Industry; Online  Single  Submission Risk-Based Approach.
The objective of this study is to establish the business licensing  arrangements  in  Indonesia  after  the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out  the  problems of implementing the  business licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS- RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research  method  used  in  this  research  is  empirical legal  research,  with  a  statute  approach,  analitical and  conseptual  approach,  and  facts  approach.  This research is descriptive by using qualitative analysis. The  results  of  this  study  is  business  license  or industrial  license  management  system  in  Indonesia has  experienced  various  dynamics  which  aim  to continue to improve and become better in the future. This  dynamic  encourages  various  kinds  of  changes regarding  business  license  and  industrial  license, starting from the laws and regulations to its practice. The  use  of  online-based  OSS-RBA  when  the verification  process  often  experiences  problems,  so that  in  the  future  the  government  or  authorized agencies  are  expected  to  be  able  to  refine  the  OSS- RBA  system  therefore  that  problems  would  not  be happened in its practice. Abstrak
Kata kunci:
Perubahan peraturan; Perizinan berusaha; Industri ; Online Single The objective of this study is to establish the business licensing  arrangements  in  Indonesia  after  the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out  the  problems of implementing the  business
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Submission Risk-Based
Approach .

## Corresponding Author:
Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS- RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research  method  used  in  this  research  is  empirical legal  research,  with  a  statute  approach,  analitical and  conseptual  approach,  and  facts  approach.  This research is descriptive by using qualitative analysis.
The  results  of  this  study  is  business  license  or industrial  license  management  system  in  Indonesia has  experienced  various  dynamics  which  aim  to continue to improve and become better in the future.
This  dynamic  encourages  various  kinds  of  changes regarding  business  license  and  industrial  license, starting from the laws and regulations to its practice. The  use  of  online-based  OSS-RBA  when  the verification  process  often  experiences  problems,  so that  in  the  future  the  government  or  authorized agencies  are  expected  to  be  able  to  refine  the  OSS- RBA  system  therefore  that  problems  would  not  be happened in its practice.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Usaha  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  suatu aktivitas  yang  melibatkan  tenaga,  pikiran,  atau  badan  dengan  tujuan  tertentu; pekerjaan  untuk  mencapai  sesuatu;  atau  aktivitas  di  bidang  perdagangan.    Pada penelitian  ini,  usaha  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang individu atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf  hidup.  Di  masyarakat,  terdapat  beberapa  jenis-jenis  usaha  perekonomian yakni  jasa,  dagang,  dan  produksi.  Jenis  usaha  tersebut  kemudian  digolongkan kembali menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
Menurut  Pasal  1  dan  Pasal  6  UU  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  UMKM disebutkan bahwasannya untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, peranan izin usaha pada perkembangan usaha mikro dan kecil sangat penting. Hal ini karena izin adalah instrumen hukum administrasi dan dipergunakan sebagai sarana  yuridis  dalam  pengendalian  prilaku  atau  tingkah  laku  warga  negara  di masyarakat.  (Nadela,  2017:  3).  Perizinan  ini  adalah  instrumen  kebijakan pemerintah  pusat  maupun  daerah  sebagai  suatu  bentuk  pengendalian  terhadap setiap hal yang dapat terjadi akibat aktivitas sosial ekonomi yang dalam masyarakat. Perizinan ini juga merupakan alat  perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan  dan  kepemilikan  yang  mana  alat  perlindungan  hukum  ini  dituangkan dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman  atau  acuan pembentukannya, sehingga memiliki rasionalitas yang jelas. (Assegaf, 2019:1329).
Pengurusan perizinan usaha di Indonesia mengalami dinamika yang cukup berliku hingga saat ini. Di Kabupaten Badung sendiri, menurut Bapak I Wayan Gde
Yoga Diputra, S.E. selaku staf Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri (Bidang PSDi) di Dinas Peirndustrian dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Badung,  penerapan  pengurusan  perizinan  usaha  di Kabupaten  Badung  dari  sebelum  tahun  2013  hingga  tahun  2022  ini  mengalami banyak  sekali  perubahan  sistem.  Adapun  dinamika  perubahan  sistem  perizinan usaha di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut:
- Sebelum Tahun 2013
Pengurusan  perizinan  usaha  atau  legalitas  industri  sebelum  tahun  2013  masih dilakukan  secara  konvensional  atau  manual,  dengan  nama  TDI  (Tanda  Daftar Industri / Investasi 5jt sampai dengan 200 jt) dan IUI (Izin Usaha Industri / Investasi di atas 200 jt). Sistem pengurusan izin usaha di Kabupaten Badung sebelum tahun 2013 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.
a. Pelaku usaha menerima Blangko Permohonan dari Dinas;
b. Pelaku usaha melengkapi Data Pemilik Usaha, Data Perusahaan, Penyanding, Persetujuan Kades dan Camat;
c. Pelaku usaha  menyerahkan  Blangko  Permohonan  yang  telah  diisi  lengkap oleh pelaku usaha ke Dinas;
d. Tim  Teknis  Dinas  menjadwalkan  dan  melakukan  verifikasi  lapangan  ke perusahaan  dengan  melihat  Layout  Produksi,  Tenaga  Kerja,  Saranan Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
e. Setelah verifikasi, Dinas menentukan legalitas yang apa yang layak dimiliki oleh perusahan tersebut, baik itu TDI ataupun IUI;
f. Kemudian dilakukan penyerahan legalitas ke pelaku usaha.
- Tahun 2013 sampai Tahun 2018
Setelah  Tahun  2013  proses  pengurusan  perizinan  industri  diambil  alih  oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan sistem sebagai berikut.
a. Pelaku usaha menginput Data Usaha dan Data Pemilik dengan persyaratan yang sudah tertuang di Sistem Laperon;
b. Tim  Dinas  PMPTSP  menyertakan  TIM  Teknis  Perindustrian  melakukan verifikasi lapangan ke perusahaan dengan melihat Layout Produksi, Tenaga Kerja, Saranan Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
c. Setelah verifikasi, Dinas menentukan legalitas yang apa yang layak dimiliki oleh perusahan tersebut,  baik itu TDI ataupun IUI;
d. Kemudian dilakukan penyerahan legalitas ke pelaku usaha.
- Pertengahan Tahun 2018
Proses  pengurusan  legalitas  industri  pada  pertengahan  tahun  2018  mengalami banyak  perubahan  dengan  diluncurkan  Online  Single  Submission  (OSS)  1.0  oleh Pemerintah pada bulan Juni Tahun 2018 yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Dalam pengurusan  perizinan  industri  masih  di  lakukan  oleh  DPMPTSP  dengan menyertakan TIM Teknis dari Perindustrian.
- Awal Tahun 2019
Awal  Tahun  2019  Kementerian  Perindustrian  menerbitkan  Permenperin  No.  2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi  Industri  dan  Informasi  Lain  Melalui  SIINas  (Sistem  Informasi  Industri
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Nasional).  Dalam proses penerbitan Izin Usaha Industri, pengusaha memperoleh Izin Usaha melalui OSS 1.0 dan proses verifikasi teknis lapangan dilakukan penuh oleh Dinas Perindustrian melalui SIINas untuk mengefektifkan IUI tersebut dengan mengeluarkan BAP. Dasar hukum lainnya adalah Permenperin No. 15 Tahun 2019 Tentang  Penerbitan  Izin  Usaha  Industri  dan  Izin  Perluasan  Dalam  Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selanjutnya 4 bulan kemudian kembali terjadi perubahan atas Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 ini menjadi Permenperin Nomor 30 Tahun 2019.
- Akhir Tahun 2019 hingga Tahun 2020
Dalam  praktiknya  masih  banyak  kekurangan  pada  OSS  1.0,  maka  pada  tanggal  4 November 2019 diterbitkanlah Surat Edaran mengenai Rencana Penerapan Sistem (Online Single Submission) OSS 1.1, yakni SE Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor  5743/A.8/B.1/2019  Tahun  2019  yang  merupakan  penyempurnaan  OSS Versi 1.0.
- Tahun 2021 hingga Tahun 2022
Pada bulan Agustus tahun 2021 pemerintah kembali menyempurnakan OSS melalui Peraturan BKPM Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, dalam hal ini kembali  terjadi  penyempurnaan  sistem  OSS  versi  1.1  menjadi  OSS  RBA  (Online Single Submission Risk Based Apporoach) atau OSS Berbasis Resiko. Adapun jenis- jenis Perizinan Industri OSS RBA yaitu :
a. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi
b. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi
c. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah
d. NIB (Nomor Indusk Berusaha) dengan Tingkat Resiko Rendah
Dasar  Hukum  lainnya  dalam  pelaksanaan  penerbitan  Perizinan  Industri  yaitu Permenperin No. 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor  Perindustrian. Proses pengurusan Perizinan Legalitas Perindustrian di Kabupaten Badung sampai saat  ini  masih  menggunakan  OSS-RBA  yang  mana  verifikasi  teknis  lapangan dilakukan penuh oleh Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung.
Dinamika  perubahan  sistem  pengurusan  perizinan  usaha  atau  industri  ini dilakukan  guna  menyempurnakan  sistem  pengurusan  izin  usaha  di  Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur mengenai sistem OSS ini dan telah diundangkan juga mengenai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta  Kerja  ini  untuk  memudahkan  pelaksanaan  pengurusan  izin  di  seluruh Indonesia.  Dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  saat  ini  menjadi payung utama yang menjadi pedoman dalam pengurusan perizinan usaha/industri di Indonesia.
Semakin  kompleks  perubahan  dari  pengurusan  izin  usaha,  maka  semakin kompleks  juga  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan.  Jika  dilihat dalam praktiknya, di lapangan banyak ditemukan permasalahan atau kendala atau problematika-problematika  akibat  dinamika  perubahan  sistem  pengurusan  izin usaha  ini.  Diberlakukannya  OSS-RBA  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pelaku usaha  ataupun dinas  masih  mengalami  beberapa  problematika.  Hal  inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dalam penelitian ini.

## PERUMUSAN MASALAH
Bertolak  pada  latar  belakang  di  atas,  adapun  beberapa  isu  yang  kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah dalam laporan ini yakni sebagai berikut.
1. Bagaimanakah  perubahan  pengaturan  perizinan  berusaha  di  Indonesia  pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana  problematika  penerapan  sistem  perizinan  berusaha  di  bidang industri melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  studi  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris,  dengan mengonsepkan  hukum  sebagai  suatu  gejala  nyata  yang  dapat  diamati  secara langsung  pada  kehidupan  nyata.  Pendekatan  Perundang-undangan  ( The  Statute Approach ),  Pendekatan  Fakta  ( Fact  Approach ),  dan  Pendekatan  Analisis  Konsep Hukum  ( Analitical  &  Conseptual  Approach )  adalah  jenis  pendekatan  yang dipergunakan dalam studi ini. Sifat dari penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Terdapat 2 sumber data pada studi ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer  ialah  data  yang  didapat  secara  langsung  dari  informan,  yakni  diperoleh melalui wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan studi ini. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembangunan Sumber  Daya  Industri  dan  Staf  Penyusun  Rencana  Bimtek  Manajemen  Mutu Produksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung. Data  sekunder  ialah  data-data  yang  diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  data sebagai penunjang data primer. Beberapa data sekunder dalam studi ini antara lain yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel- artikel ilmiah yang berkaitan dengan studi ini.
Adapun beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian  ini  yaitu  teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi  (pengamatan),  dan teknik  wawancara  ( interview ).  Setelah  semua  data  telah  terkumpul,  selanjutnya data-data tersebut akan masuk ke tahap pengolahan dan analisis data. Dalam hal ini digunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada  kualitas  bukan kuantitas atau data tidak berbentuk angka.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan  Perizinan  Berusaha  Sebelum  Diundangkannya  Undang-Undang Cipta Kerja
Saat  ini,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  merupakan  peraturan  yang  menjadi pedoman  utama  dan  prioritas  dari  perizinan  usaha  di  Indonesia.  Namun,  jauh sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  termasuk  juga  peraturan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pelaksananya,  perizinan  berusaha  ini  telah  diatur  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan.  SK  Menteri  Perindustrian  No.254/M/SK/6/1960  yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1960 adalah peraturan pertama yang mengatur mengenai izin usaha industri di Indonesia. Dalam SK ini diatur mengenai izin usaha yang terdiri atas izin usaha sementara dan izin usaha tetap.
Adapun prosedur yang wajib ditempuh oleh pelaku usaha atau pengusaha agar dapat  memperoleh  izin  usaha  dalam  SK  tersebut  yakni  dengan  mengisi  formulir model Pz.1 tentang daftar mendirikan perusahaan baru yang mana dalam formulir tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai usaha yang akan didirikan atau akan  dilaksanakan.  Kemudian,  terkhusus  untuk  proses  pemberian  izin  usaha industri yang dikaitkan dengan usaha pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha industri diatur dalam surat keputusan yang ditetapkan pada 26 Januari 1978 yakni SK Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I/78. Dalam Pasal 3 ayat (1) SK tersebut dijelaskan bahwasannya untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib untuk memasukkan penjelasan singkat mengenai teknologi atau proses pembuatan produksinya,  daftar  bahan-bahan  atau  zat  yang  dipergunakan  dalam  proses produksi,  daftar  semua  bahan  yang  tergolong  zat  berbahaya  yang  selanjutnya dibuang  ke  lingkungan,  dan  proses  netralisasi  dari  bahan  atau  zat  berbahaya tersebut.
Pada  tahun  1984,  tepatnya  pada  tanggal  29  Juni  1984  pemerintah  akhirnya mengundangkan  undang-undang  pertama  yang  mengatur  mengenai  prindustrian yakni UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Ketentuan mengenai izin usaha industri dalam UU ini diatur pada Bab V yaitu pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Perindustrian ini diatur lebih  lanjut pada  PP  Nomor  13  Tahun  1995  Tentang  Izin  Usaha  Industri.  Hal-hal mengenai izin usaha industri termaktub pada Bab II Peraturan Pemerintah ini yakni pada  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  9.  Dalam  PP  ini  ditegaskan  bahwa  pengusaha dapat memperoleh isin usaha industrinya apabila telah melalui tahan persetujuan prinsip dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PP ini.
Setelah  30  tahun  berlaku,  pada  15  Januari  2014,  UU  No.  5  Tahun  1984  ini kemudian  dicabut  serta  digantikan  oleh  UU  No.  3  Tahun  2014  Tentang Perindustrian.  Undang-undang  ini  diundangkan  dengan  beberapa  pertimbangan, salah satunya adalah karena terjadi berbagai perubahan paradigma pembangunan industri  di  Indonesia  yang  menyebabkan  UU  No.  5  Tahun  1984  tidak  sesuai  lagi untuk dijadikan acuan, maka perbaharuan dan pencabutan UU ini dengan UU yang baru dan relevan dengan perkembangan zaman memilki urgensi yang cukup tinggi. Pada UU No. 3 Tahun 2014, perizinan berusaha termaktub pada Pasal 101 hingga Pasal 108 Bab X Bagian Kesatu yakni tentang Izin Usaha Industri  dan Izin Usaha
Kawasan Industri. Menurut Pasal 101 ayat (5), izin usaha industri terdiri atas Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.
Bersama dengan dicabutnya UU Nomor 5 Tahun 1984 oleh UU Nomor 3 Tahun 2014, diundangkan pula  PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri yang  kemudian  mencabut  PP  No.  13  Tahun  1995.  PP  No.  107  Tahun  2015 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 108 UU No. 3 Tahun 2014. Dalam PP ini disebutkan bahwasannya Izin Usaha Industri atau yang kemudian dikenal dengan IUI  sekurang-kurangnya  memuat  mengenai  identitas  perusahaan,  nilai  investasi, luas  lahan  lokasi  industri,  NPWP,  jumlah  tenaga  kerja,  kelompok  industri  sesuai dengan KBLI, dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.
Terkhusus  mengenai  izin  usaha  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, pengaturan izinnya diatur secara mengkhusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.  Pada  Pasal  12  UU  ini  dijelaskan  bahwasannya  aspek  perizinan  berusaha bertujuan  untuk  menjadikan  sistematika  dan  jenis  perizinan  berusaha  dengan sistem  pelayanan  terpadu  satu  pintu  menjadi  lebih  sederhana,  serta  untuk membebaskan dan meringankan biaya perizinan terkhusus bagi usaha mikro serta usaha kecil.
Pengurusan perizinan usaha dalam kurun waktu beberapa tahun sebelum tahun 2017 dilakukan secara manual dan banyak terjadi kendala, keluhan dan aduan dari pengusaha atau pemilik usaha mengenai prosedur pengurusan izin ini. Keluhan dan aduan  yang  paling  sering  terdengar  adalah  mengenai  birokrasi  perizinan  usaha yang  semakin  panjang  jalur  birokrasinya,  semakin  panjang  pula  biaya pengeluarannya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab hal ini terjadi, salah satunya adalah faktor internal misalnya SDM atau ASN yang bertugas disana. Birokrasi yang demikian  juga  tidak  terlepas  dari  sudut  pandang  pemerintah  daerah  dalam memandang  suatu  perizinan  berusaha  sebagai  sumber  pendapatan  yang  mana berhasilnya  pelayanan  pengurusan  izin  dapat  dilihat  dari  kuantitas  izin  yang dikeluarkan  dan  pajak  yang  diterima.  Tidak  jarang  oknum-oknum  birokrat mengaitkan antara perizinan dan pajak, sehingga target penerimaan pajak menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Hal ini pula yang kemudian mengundang oknum- oknum birokrasi membuka jasa “calo” dan terjadilah diskriminasi di antara pengusaha yang ingin mengurus izin.  (Assegaf, 2019:1331).
Melihat  fenomena  tersebut,  pemerintah  berusaha  memperbaiki  buruknya birokrasi  pengurusan  izin  dengan  menciptakan  suatu  sistem  pelayanan  yang optimal  yakni  dengan  diundangkannya  peraturan  pemerintah  yang  mengatur mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single  Submission (OSS)  yakni  PP  No.  24  Tahun  2018.  Peraturan  Pemerintah  ini
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dikeluarkan  berdasarkan  amanat  dari  Perpres  No.  91  Tahun  2017  Tentang Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  adapun beberapa  hal  yang  diatur  yakni  mengenai  penerbitan  dan  pelaksanaan  perizinan berusaha, sistem, lembaga, dan pendanaan OSS, reformasi izin usaha, dan lainnya.
PP  Nomor  24  Tahun  2018  yakni  pada  Pasal  19  ditegaskan  bahwasannya Lembaga OSS memiliki tanggung jawab atau kewajiban penuh untuk menerbitkan izin  usaha  serta  penerbitan  dokumen  lain  yang  memiliki  keterkaitan  dengan perizinan.  Perizinan  berusaha  diterbitkan  dalam  bentuk  dokumen  elektronik, seperti yang termaktub dalam ketentuan yang terdapat pada UU bidang informasi serta transaksi elektronik. (Setiadi, 2020: 76).  Mempertimbangkan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 22 serta 29 dalam PP Nomor 107 Tahun 2015, maka terkait dengan penerbitan perizinan berusaha di bidang perindustrian dan juga penerbitan izin  perluasan,  pada  tanggal  29  April  2019  menteri  Perindustrian  mengeluarkan Permenperin Nomor 15 Tahun  2019. Namun  kemudian pada tanggal 18  Oktober 2019, Permenperin tersebut diubah dengan Permenperin Nomor 30 Tahun 2019.
Perubahan  tersebut  dilakukan  karena  Permenperin  Nomor  15  Tahun  2019 dipandang telah tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan untuk  melancarkan  kemudahan  dalam  penerbitan  perizinan  berusaha  di  bidang industri, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan dalam berusaha. Dalam Permenperin ini diatur mengenai NIB atau Nomor  Induk Berusaha  yaitu  suatu  tanda  atau  identitas  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha,  yang mana  penerbitannya  dilakukan  oleh  Lembaga  OSS  setelah  pelaku  usaha mendaftarkan  usahanya  di  sistem  OSS.  Diatur  pula  mengenai  Sistem  Indormasi Industri Nasional atau SIINas yang merupakan suatu prosedur dan mekanisme kerja yang  terintegrasi  serta  meliputi  beberapa  aspek  terkait  dengan  industri.  Dalam Permenperin  ini  secara  tegas  juga  mengatur  mengenai  pelayanan  perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, penerbitan izin perluasan, penerbitan izin usaha industri, pengawasan, dan ketentuan peralihan.
Pemerintah  Kabupaten  Badung  juga  mengundangkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Badung  mengenai  perizinan  industri  pada  tanggal  30  Juli  2013  yakni Perda  Badung  No.  9  Tahun  2013  Tentang  Perizinan  Usaha  Bidang  Perindustrian. Dalam Perda ini disebutkan bahwasannya izin usaha industri (IUI), izin perluasan, dan  tanda  daftar  industri  (TDI)  merupakan  jenis  perizinan  usaha  pada  bidang perindustrian.  Sistematika  dan  syarat-syarat  penerbitan  izin  usaha  industri  juga telah diatur dalam Perda ini yakni pada Bab V tepatnya pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 20.

## Perubahan  Pengaturan  Perizinan  Berusaha  di  Indonesia  Pasca  Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Sistem  pengurusan  izin  usaha  atau  izin  industri  di  Indonesia  mengalami berbagai macam dinamika dari dulu hingga sekarang. Dinamika ini bertujuan untuk terus  berbenah  dan  menjadi  lebih  baik  kedepannya.  Dinamika  ini  mendorong adanya berbagai macam perubahan mengenai sistem pengurusan izin usaha atau izin  industri  mulai  dari  peraturan  perundang-undangannya  hingga  praktiknya  di lapangan.  Perubahan  sistem  pengurusan  izin  usaha  sejalan  dengan  perubahan peraturan  perundang-undangan  mengenai  perizinan  usaha.  Pemerintah  dengan intens melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS dengan terus melakukan penyesuaian  terhadap  berbagai  aspek  yang  bersinggungan  langsung  dengan perizinan  berusaha.  Salah  satu  aspek  pentingnya  adalah  peraturan  perundang- undangan. Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah mengundangkan UU No. 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Sebelum  diundangkan,  RUU  Cipta  Kerja  ini menjadi polemik di masyarakat, banyak pro dan kontra mengenai undang-undang tersebut.  Namun  dengan  tujuan  dan  maksud  yang  jelas,  pemerintah  akhirnya mengundangkannya  setelah  melewati  berbagai  macam  perubahan  dan penyempurnaan.
Salah  satu  tujuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  dibentuk  ialah  untuk menyinkronisasi  aspek-aspek  perundang-undangan  yang  memiliki  keterkaitan dengan  koperasi,  UMKM,  peningkatan  ekosistem  investasi,  industri  nasional,  dan percepatan proyek strategis nasional.  Maka dari itu, terdapat beberapa perundang- undangan yang diubah dan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja ini. Salah satunya adalah perundang-undangan mengenai perizinan berusaha dan industri. Dalam hal ini, pengurusan izin usaha melalui OSS semakin disempurnakan yang mana awalnya pada  tahun  2018  disebut  sebagai  OSS  versi  1.0  kemudian  tahun  2019-2020 disempurnakan lagi menjadi OSS versi 1.1. selanjutnya pada tahun 2021 pemerintah kembali menyempurnakan sistem OSS versi 1.1 ini menjadi OSS-RBA ( Online Single Submission Risk Based Apporoach ) atau OSS Berbasis Risiko.
UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, namun keduanya masih berlaku hingga sekarang. Peraturan pelaksana dari kedua perundang-undangan ini terkhusus yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan industri juga mengalami perubahan dan beberapa ada yang sudah dicabut atau digantikan oleh peraturan pelaksana baru yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang terkait dengan perizinan berusaha dan izin industri yang telah dicabut yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 dicabut dengan PP Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko. PP lainnya yang telah dicabut dan digantikan dengan peraturan baru yakni
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan PP  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Hal-hal  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  5  Tahun  2021  meliputi  pengaturan, standar,  norma,  kriteria,  prosedur  perizinan,  dan    sistematika  pengawasan perizinan  berusaha  berbasis  risiko,  layanan  Sistem  OSS,  dan  lain-lain.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, perizinan usaha berbasis risiko diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 42. Selanjutnya pada PP ini diatur juga mengenai fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin serta perizinan tunggal yakni pada Pasal 43  sampai  dengan  Pasal  46.  Terkait  dengan  informasi  perizinan  berusaha  diatur pada Pasal 47 PP ini.
Dasar  hukum  lainnya  yang  baru  dibentuk  sebagai  pelaksana  dari  Undang- Undang  Cipta  Kerja  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dan Permenperin No. 9  Tahun  2021  Tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan/atau  Produk  Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. Pada PP Nomor 6 Tahun  2021,  penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah  mencakup mengenai  wewenang  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  perizinan  berusaha  di daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan, dan lain sebagainya.
PP  Nomor  28  Tahun  2021  mengubah  PP  Nomor  29  Tahun  2018  Tentang Pemberdayaan  Industri  serta  PP  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 2 Permenperin ini menjelaskan bahwasannya perizinan berbasis risiko sektor perindustrian dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik.
Problematika  Penerapan  Sistem  Perizinan  Berusaha  di  Bidang  Industri Melalui Online  Single  Submission  Risk-Based  Approach (OSS-RBA)  Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Pemerintah  senantiasa  berupaya  untuk  menyempurnakan  sistem  pengurusan perizinan usaha dan industri yakni sistem OSS. Dinamika sistem OSS dapat kita lihat mulai dari tahun 2018 yang mana sistem OSS baru diluncurkan dengan nama sistem OSS versi 1.0. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sistem OSS versi 1.0  disempurnakan  kembali  menjadi  sistem  OSS  versi  1.1.  Selanjutnya  di  tahun
2021,  pemerintah  kembali  melakukan  penyempurnaan  terhadap  sistem  OSS, sehingga  disempurnakan  kembali  menjadi  sistem  OSS-RBA  ( Online  Single Submission Risk-Based Approach ). Walaupun demikian, penerapan sistem perizinan berusaha  OSS-RBA  ini  pada  praktiknya  tidak  jarang  menimbulkan  problematika- problematika di lapangan.
Merujuk pada penelitian terdahulu disampaikan bahwa masih sering ditemukan problematika-problematika dalam penerapan sistem OSS yakni :
1. Sulitnya akses masuk web OSS pasca launching;
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha pada informasi baru di website;
3. Minimnya akses internet di Indonesia Bagian Timur;
4. Kendala penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
5. Terdapat pengusaha yang tidak melakukan pemenuhan komitmen. Dalam  penelitian  lain  ditunjukkan  bahwa  probelematika  lain  yang  dihadapi dalam  penerapan  OSS  ini  yakni  adanya  kesenjangan  digital,  kurangnya  jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan OSS, terjadinya gangguan jaringan atau tidak stabilnya koneksi internet, belum terintegrasinya perizinan untuk pemenuhan komitmen, dan pengawasan terhadap pelaku usaha belum berjalan baik. (Rahayu, 2021: 5028).
Penelitian ini tidak akan membahas mengenai problematika penerapan sistem perizinan  berusaha  OSS-RBA  secara  menyeluruh,  namun  akan  difokuskan  pada problematika  yang  dialami  oleh  Bidang  PSDI  Dinas  Perinaker  Badung  terkhusus pada  Kasi  3  yakni  Kerjasama,  Pengawasan  dan  Pengendalian,  yang  mana selanjutnya  disebut  dengan  Bidang  1  Kasi  3.  Sebelum  masuk  ke  pembahasan mengenai problematika yang terjadi, perlu diketahui terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bidang 1 Kasi 3. Adapun salah satu tupoksi dari Bidang 1 Kasi 3 ini yaitu memfasilitasi pemberian perizinan  berusaha terkhusus di  bidang perindustrian,  pemantauan  dan  pengawasan  kepatuhan  usaha,  serta  pemberian sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Izin  Usaha  Kawasan Industri dan izin usaha IKM.
Bidang 1 Kasi 3 Disperinaker Badung dalam memfasilitasi pemberian perizinan bidang  industri  ini  juga  telah  menggunakan  OSS-RBA  atau  telah  berbasis  online. Dalam hal ini, Bidang 1 Kasi 3 tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin industri secara sepenuhnya, namun hanya sebagai verifikator atau yang melakukan verifikasi  perizinan  industri  terkhusus  untuk  industri  yang  tergolong  sebagai industri  dengan  tingkat  risiko  menengah  tinggi.  Verifikasi  ini  dinamakan  dengan verifikasi teknis lapangan, yang mana verifikasi perizinan industri untuk industri dengan tingkat risiko menengah tinggi dapat dilakukan setelah ASN yang bertugas telah melakukan observasi ke lokasi industri.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Ketika proses pelaksanaan verifikasi tersebut tidak jarang terjadi kendala atau problematika.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  PSDI  Dinas Perinaker  Badung,  adapun  problematika-problematika  dalam  penerapan  sistem perizinan  berusaha  di  bidang  industri  (Bidang  1  Kasi  3  Disperinaker  Badung) melalui OSS-RBA adalah sebagai berikut.
1. Terdapat beberapa aspek dalam sistem OSS-RBA yang belum optimal. Misalnya masih ada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang perlu untuk disempurnakan lagi karena masih kurang jelas yang mana termasuk KBLI Dinas Perindustrian  dan  KBLI  mana  yang  menjadi  wewenang  dari  dinas  lain.  KBLI disini  merupakan    pengklasifikasian  aktivitas  ekonomi  yang  didasarkan  pada lapangan usaha guna menyeragamkan definisi, konsep, dan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan perkembangan aktivitas perekonomian di Indonesia.
2. Kemungkinan koordinasi lintas kementerian masih belum cukup baik, sehingga antara  pembuat  aplikasi,  instansi  peluncuran  aplikasi,  instansi  pelaksana aplikasi,  dan  instansi-instansi  lainnya  belum  terakomodasi  sehingga  terjadi insinkronisasi dalam penerapan OSS-RBA ini di lapangan. Namun saat ini telah disempurnakan dan perlahan diharapkan bisa sinkron.
3. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia  yang ada di industri kecil dan menengah  utamanya  pada  bidang  informasi  dan  teknologi.  Walaupun  tidak semua memiliki keterbatasan tersebut, namun hal ini cukup sering dijumpai di lapangan. Inilah yang kemudian menjadi alasan mereka enggan mengurus izin industri jika pengurusannya melalui website atau online. Dapat dikatakan bahwa masih banyak sumber daya manusia pada industri kecil menengah yang belum atau kurang mampu mengaplikasikan aplikasi OSS-RBA.
4. Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  izin  usaha  masih  kurang,  sehingga banyak  pelaku  usaha  yang  enggan  untuk  mengurus  izin.  Alasan-alasan  pelaku usaha  enggan  untuk  mengurus  izin  usahanya  yaitu  karena  tidak  bisa mengoperasikan  aplikasi  OSS-RBA,  karena  lokasi  industri  atau  usahanya  jauh dari Dinas Perinaker Kabupaten Badung, koneksi internet terganggu, dan alasan- alasan lainnya.
Lebih  lanjut,  menurut  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  staff  Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang PSDI di Dinas Perinaker Badung, adapun  beberapa  problematika  yang  terjadi  ketika  penerapan  sistem  perizinan industri melalui OSS-RBA yaitu:
1. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar penerbitan legalitas industri yang  saling  tumpang  tindih.  Tumpang  tindih  dalam  hal  ini  terjadi  karena peraturan-peraturan yang mengatur mengenai legalitas industri saat ini masih belum  sepenuhnya  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  ada
beberapa peraturan yang belum diperbaharui atau belum disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun pasca diundangkannya Undang- Undang  Cipta  Kerja,  undang-undang  inilah  yang  menjadi  prioritas  utama  atau dapat dikatakan bahwa semua peraturan mengenai perizinan industri wajib dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun contoh peraturan yang masih belum diperbaharui dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta  Kerja  adalah  Perda  Badung  No.  9  Tahun  2013  yang  mengatur  mengenai perizinan berusaha di bidang industri.
2. Masih  kurangnya  sosialisasi  peraturan  tersebut  ke  daerah  Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan baru mengenai perizinan industri masih jarang diketahui oleh aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten atau kota, hal inilah yang menjadi problematika  karena  pelaksanaan  di  lapangan  dan  teori  dalam  perundang- undangan  yang  baru  menjadi  berbeda.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  sosialisasi lebih  lanjut  mengenai  peraturan-peraturan  baru  yang  mengatur  mengenai legalitas atau izin industri agar praktik di lapangan dan teori dalam perundang- undangan bisa sinkron atau berjalan dengan baik.
3. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dalam  proses  verifikasi  teknis  perizinan  industri  pada  OSS-RBA.  Hal  ini  juga menjadi problematika yang cukup besar dalam pelaksanaan di lapangan karena ASN yang bertugas masih belum paham penuh dengan tata cara verifikasi izin pada OSS-RBA. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya industri rumah tangga yang teridentifikasi sebagai kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, maka dari  itu  dalam  penerbitan  izin  usaha  melalui  OSS-RBA,  maka  perlu  dilakukan observasi  ke  lapangan  oleh  ASN  yang  bertugas  dan  barulah  kemudian  izin industrinya  di  verifikasi  oleh  ASN  yang  bertugas.  Hal  ini  tentu  perlu  adanya petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknisnya  agar  tidak  terjadi  kekeliruan dalam praktiknya di lapangan.

## Solusi dan Upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam  Mengatasi  Problematika  Penerapan  Sistem  Perizinan  Berusaha  di Bidang Industri Melalui OSS-RBA
Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik,  kualitas  dari  pelayanan  tentu menjadi  hal  yang  wajib  untuk  diutamakan  dan  pemerintah  selaku  pelaksana pelayanan  publik  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas  hal  ini.    (Assegaf,  2019: 1336).  Pemenuhan  hak  dan  kebutuhan  dasar  penduduk  dalam  kerangka  layanan publik merupakan kewajiban negara, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kab. Badung memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan perizinan industri  di  Kabupaten  Badung.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Kerja  Kabupaten  Badung  dengan  gencar  melakukan  berbagai  upaya  sebagai alternatif  untuk  mengatasi  problematika-problematika  yang  timbul  ketika penerapan sistem perizinan industi atau izin usaha.
Merujuk  pada  problematika-problematika  yang  terjadi  ketika  diterapkannya sistem  perizinan  berusaha  di  bidang  industri  melalui  OSS-RBA  di  Disperinaker Badung pada sub bab sebelumnya, adapun solusi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang 1 Kasi 3 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yakni sebagai berikut.
1. Untuk mengatasi problematika terkait dengan kurangnya kemampuan sumber daya manusia pada IKM dalam penguasaan IT, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung atau disebut juga dengan Mall Pelayanan Publik menyediakan layanan  untuk  semua  pelaku  usaha  yang  memiliki  kendala  dalam  pengurusan izin. Pelaku usaha bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik yakni ke Lounge dan menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka alami ketika mengurus izin. Kemudian  petugas  akan  membantu  mengatasi  kendala-kendala  yang  mereka hadapi.  Hal  ini  akan  memudahkan  pelaku  usaha  yang  kurang  mampu  untuk mengoperasikan aplikasi atau website OSS-RBA. Dalam hal ini Bidang 1 Kasi 3 juga  turut  mengambil  peran  dalam  mengatasi  problematika  ini  yakni  dengan melayani pelaku usaha yang datang ke kantor untuk menanyakan terkait dengan pengurusan  izin  industri,  dengan  cara  menjelaskan  perlahan  tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya di OSS- RBA.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan izin usaha  atau  izin  industri,  Disperinaker  Kabupaten  Badung  terkhusus  Bidang  1 Kasi  3  melakukan  penyuluhan  dengan  datang  langsung  ke  IKM  untuk memberikan  pembinaan  secara  kontinu  akan  pentingnya  izin  industri  karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan industri mereka kedepannya.
3. Pemerintah  Kabupaten  Badung  melalui  Disperinaker  (Bidang  1  Kasi  3)  juga melakukan pengawasan dan sinkronisasi legalitas usaha ke pelaku usaha untuk menghindari adanya hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan.
4. Untuk  mengatasi  adanya  kebingungan  akibat  tumpang  tindihnya  peraturan mengenai izin industri, Bidang 1 Kasi 3  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten  Badung  utamanya  Bidang  Pembangunan  Sumber  Daya  Industri, senantiasa  menggali  dan  mencari  informasi-informasi  mengenai  perubahan peraturan yang terjadi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga tetap sinkron antara teori dan praktik. Peraturan yang telah tidak sesuai dengan
Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan digunakan kembali walaupun peraturan tersebut saat ini masih berlaku dan belum dicabut.
5. Terkait  dengan  tidak  adanya  juklak  dan  juknis  resmi  dalam  proses  verifikasi teknis  perizinan  industri  pada  OSS-RBA,  Bidang  PSDI  Dinas  Perinaker  Badung menyikapinya dengan menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori yang termaktub pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait dengan beberapa problematika yang terjadi pasca diterapkannya OSS- RBA  ini,  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Badung  senantiasa mengupayakan  agar  problematika-problematika  ini  kelak  bisa  diatasi  secara keseluruhan. Upaya-upaya dan solusi-solusi tersebut di atas telah berjalan dengan baik, namun untuk menjcapai kesempurnaan maka upaya dan solusi tersebut masih perlu ditingkatkan dan digencarkan lagi agar pelayanan pengurusan izin di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bisa meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Saat  ini,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  merupakan  peraturan  yang  menjadi pedoman  utama  dan  prioritas  dari  perizinan  usaha  di  Indonesia.  Namun,  jauh sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  termasuk  juga  peraturan pelaksananya,  perizinan  berusaha  ini  telah  diatur  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan. Sistem pengurusan izin usaha atau izin industri di Indonesia mengalami  berbagai  macam  dinamika  dari  dulu  hingga  sekarang.  Dinamika  ini bertujuan untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik kedepannya. Dinamika ini mendorong  adanya  berbagai  macam  perubahan  mengenai  sistem  pengurusan perizinan  berusaha  mulai  dari  peraturan  perundang-undangannya  hingga praktiknya  di  lapangan.  Perubahan  sistem  pengurusan  izin  usaha  sejalan  dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam memfasilitasi pemberian  perizinan  bidang  industri  ini  juga  telah  menggunakan  OSS-RBA  atau telah  berbasis  online.  Ketika  proses  pelaksanaan  verifikasi  tersebut  tidak  jarang terjadi  kendala  atau  problematika.  Terkait  dengan  beberapa  problematika  yang terjadi  pasca  diterapkannya  OSS-RBA  ini,  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Badung senantiasa mengupayakan agar problematika-problematika ini kelak  bisa  diatasi  secara  keseluruhan.  Upaya-upaya  dan  solusi-solusi  tersebut  di atas  telah  terlaksana  dengan  cukup  baik,  namun  sudah  dipandang  perlu  adanya evaluasi  berkala  agar  senantiasa  mengalami  peningkatan    dan  pelayanan pengurusan  izin  di  Disperinaker  Badung  bisa  meningkat  menjadi  lebih  baik  dari sebelumnya.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## Rekomendasi
Rekomendasi-rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam tulisan ini yaitu diharapkan  pemerintah  atau  instansi  yang  berwenang  untuk  mengurus  sistem perizinan berusaha OSS-RBA dapat menyempurnakan kembali sistemnya agar tidak lagi  terjadi  problematika-problematika  dalam  penerapannya  di  lapangan. Diharapkan pula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung  dapat lebih  gencar  lagi  mengupayakan  segala  cara  untuk  mengatasi  problematika- problematika  dalam  penerapan  sistem  perizinan  berusaha  di  bidang  industri melalui OSS-RBA. Kemudian saran untuk masyarakat atau pelaku usaha, diharapkan untuk lebih terbuka lagi pola pikirnya mengenai izin industri karena izin industri ini sangat penting untuk keberlangsungan dari industri yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Handani, Helmina Adriani, Jumari Ustiawaty, dkk, 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ,  CV. Pustaka Ilmu Group, Jakarta.
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum , 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
Sutedi, Adrian, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1960. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.12/M/SK/I/78. Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan Berusaha.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun 2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang Perindustrian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha  Industri  dan  Izin  Perluasan  Dalam  Kerangka  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  33  Tahun  2021  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Dahham, Zainab Waheed, The Responsibility of states for protection the diplomatic agents, Business School; Law- University of Huddersfield, 17-21 Desember 2013.
Arum,  Desi  Arianing, Kepastian  Hukum  dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (Online  Single  Submission)  di  Indonesia ,  Jurnal  Jurist- Diction volume 2, no. 5, 2019.
Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny J uliani, and Nabitatus Sa’adah, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Jawa Tengah , Diponegoro Law Journal 8, no. 2, 2019.
Nadela, Ayu Lestari, Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru , Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau 4, no. 2, 2017. Rahayu,  Fuji  Puspita,  Enos  Paselle,  and  Thalita  Rifda  Khaerani, Pelaksanaan Pelayanan  Prizinan  Berusaha  Online  Single  Submission  (OSS)  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Samarinda , eJournal Administrasi Publik 9, no. 2, 2021.
Setiadi,  Teguh,  Edi  Rohaedi,  and  Muchamad  Wajihuddin, Penerbitan  Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission , PALAR (Pakuan Law Review) 7, no. 1, 2020.
Suhayati,  Monika, Penyederhanaan  Izin  Usaha  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Jurnal Negara Hukum 7, no. 2, 2016.

## Internet/Website
Arti Kata "usaha" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id , diakses pada
15 Juni 2022. Jenis Izin Usaha yang Ada di Indonesia. URL: https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-
indonesia/ , diakses pada 15 Juni 2022.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. URL:
https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko , diakses pada 30 Juni 2022.