DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6 Received: 8 Juni 2021 ,   Revised: 25 Juni 2021, Publish: 11 Juli 2021

## KEBEBASAN PENCUCIAN UANG DIPENGARUHI OLEH KEAHLIAN PIDANA MENGUASAI : PLACEMENT, LAYERING, DAN INTEGRATION (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA)
Fadhil Raihan 1 , Nurnita Sulistiowati 2
1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, fadhilraihan623@gmail.com 2 Akuntansi Universitas Mercu Buana, nitastargirl529@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Fadhil Raihan 1
Abstrak :  Faktor  penyebab  terjadinya  pencucian  uang  terutama  terletak  pada  lemahnya regulasi  keuangan,  dan  keseriusan  perbankan  atau  pemerintah  negara  tertentu  untuk memberantas  praktik  pencucian  uang.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebebasan pencucian  uang  (Y),  yaitu:  Placement(X1),  Layering(X2),  dan  Integration(X3) . Publik meyakini  bahwa  faktor  pendorong  yang  paling  penting  dalam  mendorong  terjadinya  tindak pidana pencucian uang  (TPPU) adalah belum efektifnya penegakan hukum.  Demikian salah satu hasil yang disampaikan dalam soft launching Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Selasa (20/12). Direktur Pemeriksaan dan  Riset  PPATK  Ivan  Yustiavandana  menyampaikan  bahwa  selain  belum  efektifnya penegakan  hukum,  beberapa  faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  TPPU  antara  lain minimnya  teladan  dari  politisi  dan  pejabat  pemerintah,  belum  efektifnya  pengawasan pelaksanaan aturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, rentannya produk hukum yang  memberi  celah  penyalahgunaan  wewenang,  serta  sulitnya  mendeteksi  pihak  yang merupakan  pemilik  harta  yang  sesungguhnya.  Pencegahan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menerapkan  prinsip  pengenalan  pelanggan,  maksimalisasi  fungsi  dan  peran  PPATK  serta kerjasama  internasional  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral  dalam  memperoleh informasi  tentang  upaya  apa  saja  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  Pencucian Uang.
Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Placement, Layering, Dan Integration .

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah.
Money  laundering merupakan  suatu  aspek  perbuatan  kriminal  karena  sifat kriminalitasnya  adalah  berkaitan  dengan  latar  belakang  dari  perolehan  sejumlah  uang  yang sifatnya  gelap,  haram  atau  kotor,  lalu  sejumlah  uang  kotor  ini  kemudian  dikelola  2  dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya  ke  bank  atau  valuta  asing  sebagai  langkah  untuk  menghilangkan  latar
belakang  dari  dana  kotor  tersebut.  Membuktikan  adanya  suatu Money  Laundering bukanlah suatu hal yang mudah karena teknik atau proses pencucian uang secara esensi terdiri dari tiga tahap  yaitu Placement,  Layering  and  Integration . Placement, merupakan  penempatan  uang hasil  kejahatan  dalam  bentuk  simpanan  tunai  di  bank,  polis  asuransi,  membeli  rumah, perhiasan dan sebagainya. Pada tahap inilah  yang paling mudah dideteksi  karena uang hasil kejahatan  berhubungan  langsung  dengan  sumbernya.  Layering,  merupakan  proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau dari lokasi tertentu sebagai hasil Placement ke tempat  lainnya,  melalui  serangkaian  transaksi  yang  kompleks  yang  didisain  untuk menyamarkan  atau  mengelabui  sumber  dana  illegal  tersebut.  Layering  dapat  dilakukan melalui  pembukaan  rekening  perusahaan-perusahaan  fiktif  dengan  memanfaatkan  ketentuan kerahasian  bank,  dan  bahkan  menggunakan  sejumlah  rekening  yang  ditransfer  ke  berbagai negara,  sehingga  pada  tahap  ini  lebih  sulit  untuk  dilacak  karena  selalu  ada  intervensi mekanisme  bank  Internasional.  Intergration,  merupakan  tahap  memasukkan  kembali  dana yang telah tidak tampak asal-usulnya tersebut kedalam transaksi yang sah.

## Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:
1. Apakah Placement memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
2. Apakah Layering memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
3. Apakah Integration memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
4. Apa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk mencegah pencucian uang

## KAJIAN PUSTAKA

## Pencucian uang
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  mendefinisikan  pencucian  uang  atau  money laundering  sebagai:  “rangkaian  kegiatan  yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asalusul  uang  tersebut  dari  pemerintah atau  otoritas  yang  berwenang  melakukan  penindakan  terhadap  tindak  pidana  dengan  cara terutama  memasukkan  uang  tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan  (finacialsystem)  sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.
Harkristuti  Harkrisnowo,  sebagai  salah  satu  ahli  hukum  pidana,  memandang pencucian  uang  sebagai  suatu  kejahatan  yang  berupaya  menyembunyikan  asal-usul  uang sehingga  dapat  digunakan  sebagai  uang  yang  diperoleh  secara  legal.    Pencucian  uang dikriminalisisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

## Modus Modus Yang Sering Digunakan Untuk Melakukan Pencucian Uang
Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para  pencuci  uang  dalam  melakukan  Money  Laundering.  Menurut  Munir  Fuady  dan Bambang Setijoprodjo, seperti dikutip oleh Siahaan (Siahaan, 2002), ada 13 modus operandi
kejahatan pencucian uang, yaitu: (1) Modus secara Loan Back, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri. (2) Modus operandi C-Chase, modus ini cukup rumit dan sifatnya  berliku-liku,  beberapa  kali  ke  beberapa  bank  lain,  lalu  dikonversi  dalam  bentuk Certificate of Deposit untuk menjamin loan. Disini Loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito saja. (3) Modus Transaksi dagang internasional dengan menggunakan  sarana  dokumen  L/C  yang  menjadi  fokus  urusan  bank,  baik  koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka  dalam  hal  ini  yang  menjadi  sasaran  Money  Laundering,  adalah  invoice  yang  besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. (4) Modus penyeludupan uang tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau bandar udara.  (5)  Modus  pembelian  perusahaan  (akusisi)  kemudian  sahamnya  dijual  lagi  kepada pihak  lain  dan  menghasilkan  uang,  uang  tersebut  adalah  uang  yang  kelihatan  bersih.  (6) Modus  over  invoices  atau  double  invoice.  Modus  ini  dilakukan  dengan  mendirikan perusahaan  ekspor  impor  dinegara  sendiri,  lalu  diluar  negeri  (yang  bersifat  tax  haven) mendirikan  pula  perusahaan  bayangan.  Perusahaan  di  negara  tax  haven  ini  mengekspor barang  ke  Indonesia  dan  perusahaan  ini  membuat  invoice  pembelian  dengan  harga  tinggi. Inilah  yang  disebut  double  invoice.  Supaya  perusahaan  di  Indonesia  terus  bertahan  maka perusahaan  di  luar  negeri  memberikan  loan  (pinjaman).  Dengan  cara  ini,  uang  kotor  dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri. (7) Modus Real Estate, yaitu menjual suatu property beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Modus  yang  sama  pula  dilakukan  didalam  pasar  modal,  yakni  pembelian  saham  itu  hanya perusahaan-perusahaan  dilingkungan  saja  dengan  tawaran  harga  tinggi.  (8)  Modus  investasi tertentu,  biasanya  dalam  bisnis  transaksi  barang  lukisan  atau  barang  antik,  kemudian menjualnya  kepada  seseorang  yang  sebenarnya  adalah  suruhan  si  pelaku  itu  sendiri  dengan harga  mahal.  (9)  Modus  perdagangan  saham.  Modus  Amsterdam,  dengan  melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan  pencucian  uang.  (10)  Modus  Pizza  Connection,  modus  ini  dilakukan  dengan menginvestasikan  hasil  perdagangan  obat  bius  diinvestasikan  di  Karabia  dan  Swiss.  (11) Modus  La Mina. Modus ini terjadi di amerika serikat tahun 1990,  dana yang diperoleh daro perdagangan  obat  sebagai  suatu  sindikat.  Kemudian  emas  batangan  diekspor  dari  Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas,  kemudian  dikirim  kepada  pedagang  perhiasan  yang  bersibdikat  mafia  obat  bius. Penjualan  dilakukan  di  Los  Angeles,  hasil  uang  tunai  dibawa  ke  Bank,  dengan  maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropah melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai  di  Columbia  guna  didistribusi  membayar  ongkos-ongkos,  untuk  investasi perdagangan  obat  bius,  tetapi  sebagian  besar  untuk  investasi  jangka  panjang.  (12)  Modus Deposit  Taking. Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking  Institutions  (DTI) di  Canada.  ini  terkenal  dengan  sarana  pencucian  uangnya  seperti  Chartered  Banks,  Trust Companied  dan  Credit  Union.  Kasus  Money  Laundering  yang  melibatkan  DTI  antara  lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan  Treasury  bills.  (13)  Modus  Identitas  Palsu,  yakni  memanfaatkan  lembaga  perbankan
sebagau  pemutih  uang  dengan  cara  mendepositokan  secara  nama  palsu,  menggunakan  save deposit  box  untuk  menyembunyikan  hasil  kejahatan,  menyediakan  fasilitas  transfer  supaya dengan  mudah  di  transfer  ke  tempat  yang  dikehendaki  atau  menggunakan  electronic  fund transfer  untuk  melunasi  kewajiban  transaksi  gelap,  menyimpan  atau  mendistribusikan  hasil transaksi gelap tersebut.

## PLACEMENT
Placement merupakan  fase  menempatkan  uang  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak  mencolok  untuk  ditempatkan  dalam  sistem  keuangan  baik  dengan  menggunakan rekening  simpanan  bank,  atau  dipergunakan  untuk  membeli  sejumlah  instrumen  keuangan (misalnya  cek  atau  giro)  yang  akan  ditagihkan  dan  selanjutnya  didepositokan  di  rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang  tunai,  baik  melalui  penyelundupan  uang  tunai  dari  suatu  negara  ke  negara  lain,  dan menggabungkan  antara  uang  tunai  yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  uang  yang  diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

## LAYERING
Layering ,  diartikan  sebagai  memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari  sumbernya  yaitu aktivitas kejahatan  yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat  proses  pemindahan  dana  dari  beberapa  rekening  atau  lokasi  tertentu  sebagai  hasil placement  ke  tempat  lainnya  melalui  serangkaian  transaksi  yang  kompleks  yang  didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut.

## INTEGRATION
Integration ,  yaitu  upaya  untuk  menetapkan  suatu  landasan  sebagai  suatu  ’legitimate explanation'  bagi  hasil  kejahatan.  Disini  uang  yang  ‘dicuci’  melalui  placement  maupun layering  dialihkan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan  resmi  sehingga  tampak  tidak  berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di- laundry.  Pada  tahap  ini  uang  yang  telah  dicuci  dimasukkan  kembali  ke  dalam  sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.
Ketiga  tahap  ini  telah  dibuat  disimpulkan  oleh   Dekan.  Wakil  Dekan  Bidang Akademik. Prof. Dr.  Ahmadi  Miru,  S.H.,  M.H..  NIP,  Bapak Dr.  Abid  Djazuli,  S.E.,  M.M., selaku  Rektor  Universitas.  Muhammadiyah  Bapak Dr.  Febrian,S.H.,M.S.,   Dr.  Yunus Husein,  S.H.,  LL.M, Prof. Dr.  H.  Joni  Emirzon,  SH.,  M.Hum.,kumar  (2012),waluyo (2013),lisanawati  (2010),louis  (2012),fandana  ajay  kuma  (2012),affandi  (2008),josetta (2013),nasution (2011)

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau  Library  Research.  Kami  menganalisis  artikel-artikel  ilmiah  yang  bereputasi  dan  juga artikel  ilmiah  dari  jurnal  yang  belum  bereputasi.  Semua  artikel  ilmiah  yang  di  citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk  melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa  penelitian  tersebut  bersifat  eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Placement memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
Tahap  pertama  dari  pencucian  uang  adalah  menempatkan  (mendepositokan)  uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk  dari  uang  hasil  kejahatan  harus  dikonversi  untuk  menyembunyikan  asal-usul  yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil  dalam  tumpukan  besar  dan  lebih  berat  dari  narkobanya,  lalu  dikonversi  ke  dalam denominasi  uang  yang  lebih  besar.  Lalu  di  depositokan  kedalam  rekerning  bank,  dan dibelikan  ke  instrument-instrumen  moneter  seperti  cheques,  money  orders  Pada  tahap  ini, pelaku  menyisipkan  uang  kotor  itu  ke  lembaga  keuangan  yang  sah.  Hal  ini  sering  dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan  sejumlah  besar  uang  tunai  yang  cukup  mencolok  dan  bank  diwajibkan  untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan  antara  uang  tunai  yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  uang  yang  diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

## Layering memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
Layering  atau  heavy  soaping,  dalam  tahap  ini  pencuci  berusaha  untuk  memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana  tersebut  dapat  disalurkan  melalui  pembelian  dan  penjualan  investment  instrument Mengirimkan  dari  perusahaan  gadungan  yang  satu  ke  perusahaan  gadungan  yang  lain.  Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa membeli efek-efek atau  alalt-alat  transfortasi  seperti  pesawat,  alat-alat  berat  dengan  atas  nama  orang  lain dan   dapat  terdiri  dari  beberapa  transfer  bank  ke  bank,  transfer  kawat  antara  akun  yang berbeda  dengan  nama  yang  berbeda  di  berbagai  negara,  membuat  simpanan  dan  penarikan untuk terus mengubah jumlah uang di akun, mengubah mata uang uang, dan membeli barang bernilai  tinggi  seperti  kapal,  rumah,  mobil,  atau  berlian  untuk  mengubah  bentuk  uang.  Ini adalah  langkah  paling  rumit  dalam  skema  pencucian  uang  dan  ini  semua  merupakan  upaya
agar  uang  hasil  kejahatan  tersebut  sulit  dilacak  asal  dan  tujuannya.  Dalam  hal  ini  terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke  tempat  lainnya  melalui  serangkaian  transaksi  yang  kompleks  yang  didesain  untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut.

## Integration memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi  dalam  bentuk  pendapatan  bersih  bahkan  merupakan  objek  pajak  dengan menggunakan  uang  yang  telah  menjadi  halal  untuk  kegiatan  bisnis  melalui  cara  dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang  adalah  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  hasil  dari predicate  offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja  tapi  mengubah performance atau  asal  usulnya  hasil  kejahatan  untuk  tujuan  selanjutnya dan  menghilangkan  hubungan  langsung  dengan  kejahatan  asalnya.  Dengan  demikian  jelas bahwa  dalam  berbagai  kejahatan  di  bidang  keuangan  ( interprise  crimes )  hampir  pasti  akan dilakukan  pencucian  uang  untuk  menyembunyikan  hasil  kejahatan  itu  agar  terhindar  dari tuntutan  hukum.  Pada  tahap  ini  uang  yang  telah  dicuci  dimasukkan  kembali  ke  dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

## Upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk mencegah pencucian uang
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  disusun  UndangUndang  Nomor  8  tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  pengganti  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  15  Tahun  2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain:
1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang,
2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang,
3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrative,
4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa
5) perluasan Pihak Pelapor,
6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya,
7) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan,
8) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi,
9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean,
10) pemberian  kewenangan  kepada  penyidik  tindak  pidana  asal  untuk  menyidik  dugaan tindak pidana Pencucian Uang,
11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK,
12) penataan kembali kelembagaan PPATK,
13) penambahan  kewenangan  PPATK,  termasuk  kewenangan  untuk  menghentikan sementara Transaksi,
14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

## Conceptual Framework
Berdasarkan  Kajian  teori  dan  hubungan  antar  variabel  maka  model  atau  Conceptual Framework artikel ini dalam rangka menbagunan hipotesis adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Conceptual Framework
Placement (x1), Layering (x2) dan Integration (x3) berpengaruh terhadap peningkatan kebebasan pencucian uang (y).
Selain  dari  tiga  variabel  exogen  ini  yang  mempengaruhi  kinerja  karyawan(y),  masih banyak variabel  lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:
1) Lingkungan Kerja (X4): (Purba Et Al., 2017), (Sardjijo & Ali, 2017);
2) Motivasi Kerja (X5) : (Riyanto, Sutrisno, Et Al., 2017a), (Bastari Et Al., 2020), (Prayetno & Ali, 2017), (Rivai Et Al., 2017), (Chauhan Et Al., 2019); dan
3) Budaya Kerja (X6): (Harini Et Al., 2020), (Elmi Et Al., 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  untuk  melakukan  pencucian uang dapat dilakukan seperti di bawah ini:
1. Placement (X1) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
2. Layering (X2) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
3. Integration (X3)  memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang

## Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka  saran  dari  kami  adalah  sebaiknya  pemerintah memperketat  UU  dan  pasal  terkait  pencucian  uang  sehingga  dapat  memperkecil  angka pencucian  uang  dan  pelaku  dapat  divonis  seberat-beratnya  berdasarkan  UUD  yang  berlaku, sehingga kejadian pencucian uang tidak terulang Kembali.
Placement
(X 1 ) Layering (X 2 ) Integration(X 3 ) Kebebasan pencucian uang (Y 1 )
Pemerintah  Memberikan  peringatan  kepada  para  pekerja  di  pemerintahan,  Agar  tidak melakukan  pencucian  uang  serta  memeberitahu  sanksi  apa  yang  diberikan,  jika  melakukan pencucian uang

## DAFTAR PUSTAKA
Billy  Steel,  Money  Laundering-What  is  Money  Laundering,  Billy’s  Money  Laundering Information Website, http://www.laundryman.u-net.com
Frans  Hendra  Winarta,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Merupakan  Buah  Simalakama”,
Artikel Dalam Komisi
Hukum
Nasional, 1 Desember 2005.
http://www.komisihukum.go.id
Loebby  Loqman,  Kapita  Selekta  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perekonomian,  2002,Jakarta, Datacom
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Pembiayaan Terorisme, 2007, Jakarta, PT Pustaka Utama Gravity
Yunus Husein, Tindak Pidaa Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional,  Januari  2004,  Jurnal  Hukum  Internasional  Vol.  1  No.  2,  Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI
Khairul,  Mahmul  S.,  dan  Marlina,  (2011),  Kewenangan  PPATK  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 33-42 Mulyadi, M., Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, disamppaikan di Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara , Medan, tanggal 28 Maret 2013 Nasution, B., Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, disampaikan pada Diskusi Hukum dengan tema “Mengenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang diselenggarakan oleh DPC PERMAHI Medan pada tanggal 5 April 2013
Husein, Y, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI equ-feb2006-3- pencucian uang.pdf sumber dari Nurmalawaty dosen universitas Sumatera utara