INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6079-6090 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Dan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pejabat Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Dan Membantu Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Di Wilayah Indonesia
Suprapto 1
✉
Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma Email: praptosuprapto977@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Mafia Tanah telah mengganggu sistem hukum di Indonesia, tidak hanya pada tahap penyelidikan, tetapi juga dalam proses peradilan. Konflik antara mafia tanah dan masyarakat sering kali menjadi pertarungan antara  yang  berkuasa  dan  yang  lemah.  Kemunculan  mafia  tanah  menunjukkan  bahwa  tanah  menjadi investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan tinggi, yang menarik minat untuk menguasainya dengan cara-cara yang tidak sah, mengakibatkan pelanggaran hukum, sengketa, dan ketegangan di sektor tanah. Mafia tanah memiliki beragam strategi untuk merebut tanah milik orang lain. Presiden Republik Indonesia, Joko  Widodo,  telah  secara  khusus  menugaskan  aparat  penegak  hukum  dan  Kejaksaan  Agung  untuk mengatasi  masalah  mafia  tanah  di  Indonesia.  Studi  ini  mengulas  upaya  penegakan  hukum  dalam menghadapi mafia tanah di Indonesia, serta membahas perlindungan hukum bagi Notaris / PPAT dalam konteks kasus mafia tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa berbagai undang-undang terkait, serta menganalisis konsep dan data yang relevan. Data diperoleh melalui penelitian  kepustakaan  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Didirikannya  Satgas  Anti  Mafia  Tanah bertujuan  untuk  memberantas  praktik  kriminal  yang  dilakukan  oleh  mafia  tanah  dan  modus  operandi mereka. Modus operandi ini termasuk pemalsuan dokumen, intrusi tanpa izin, dan pengambilalihan hak properti orang lain. Pemberantasan mafia tanah harus menjadi prioritas bagi Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Namun,  tidak  hanya  memberi  instruksi,  Presiden  juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Satgas Anti Mafia Tanah. Meskipun Notaris / PPAT tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam memberantas mafia tanah, sebagai pejabat umum dan pejabat negara, mereka perlu melindungi diri dan profesi mereka dari ancaman kasus mafia tanah. Prinsip akurasi dan kehati-hatian harus diterapkan oleh Notaris / PPAT dalam setiap tindakan pembuatan akta otentik mereka, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kejahatan mafia tanah di Indonesia.
Keywords: Mafia  Tanah,  Penegakan  Hukum,  Satgas  Anti  Mafia  Tanah,  Notaris  /  PPAT,  Prinsip  Akurasi,
Kehati-hatian.

## Abstract
The presence of the land mafia in Indonesia has disrupted the  legal framework, extending beyond mere investigative processes to influence the very end of the judicial system. Conflicts arising between the land mafia and the populace often reflect power imbalances, pitting the strong against the weak. The emergence of this phenomenon underscores the lucrative nature of land as an economic asset, attracting various interests in its ownership and control, thereby breeding lawlessness, disputes, and conflicts within the land sector. These entities employ diverse tactics to acquire land belonging to others. The Indonesian President, Joko Widodo, has explicitly directed law enforcement agencies and the Attorney General's Office to combat this issue. This study delves into the enforcement of laws against the land mafia in Indonesia and examines the  legal protections afforded to notaries/PPAT (Land Deed Officials) in cases involving land mafia activities. Employing a normative juridical approach with statutory, conceptual, and analytical perspectives, this research  employs literature review and qualitative  analysis  to  collect  data.  The  establishment  of  an  Anti-Land  Mafia  Task  Force  aims  to eliminate criminal practices associated with the land mafia. Their tactics range from falsifying data to unlawfully seizing property rights. Government prioritization of law enforcement against the land mafia is  crucial.  While  President  Joko  Widodo's  directive  to  establish  the  Anti-Land  Mafia  Task  Force  is significant, he must also evaluate its effectiveness. Notaries/PPAT, as public and state officials tasked with authenticating deeds, are not obligated to combat the land mafia directly. However, they must safeguard  their  profession  from  such  criminal  activities  by  upholding  principles  of  accuracy  and prudence in their work, ultimately contributing to reducing land mafia-related crimes in Indonesia. Keyword: Land Mafia, Law Enforcement, Anti Land Mafia Task Force, Notary / PPAT, Accuracy Principle, Prudence.

## PENDAHULUAN
Penyebaran aktivitas mafia tanah di Indonesia menegaskan perlunya  individu untuk berhati-hati dalam menyerahkan harta mereka, terutama sertifikat tanah, kepada pihak lain, guna  menghindari  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan.  Meskipun  aktivitas  mafia  tanah tersebar luas di negara ini, tidak dapat diasumsikan bahwa Notaris/PPAT turut serta dalam kegiatan tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam hukum atau peraturan lainnya(Utami, 2019). Demikian pula, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mendefinisikan
PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  terkait  dengan transaksi hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas unit rumah susun(Iskandar, 2021).
Sertifikat tanah menjadi bukti penting dari hak atas tanah, memberikan validasi yang kuat dan otentik. Mereka menawarkan kepastian hukum kepada pemegangnya, berfungsi sebagai  bukti  yang  tak  terbantahkan  kecuali  dibantah  oleh  pihak  lain(Nurlaela,  2020). Seorang individu atau entitas dapat dengan mudah membuktikan haknya atas suatu tanah, beserta dengan rincian penting seperti luas area, batas-batas, struktur yang ada, jenis hak, dan  beban-beban  yang  terkait.  Meskipun  ada  ketentuan  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia yang mengatur tindak pidana terkait dengan kejahatan tanah, penegakan hukum dapat  menjadi  sulit  karena  adanya  kolusi  antara  mafia  tanah  dan  berbagai  pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, notaris, PPAT, lembaga penegak hukum, dan bahkan  individu  di  dalam  lembaga  peradilan(Azis,  2021).  Menurut  Menteri  Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, mafia tanah telah merusak tatanan hukum di Indonesia, yang memperluas pengaruhnya dari tahap penyelidikan hingga proses pengadilan, sering kali menimbulkan konflik antara yang berkuasa dan yang rentan.
Fenomena ini terutama terlihat dalam berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan  dan  perkebunan,  di  mana  komunitas  yang  terpinggirkan,  seperti  petani  kecil  dan masyarakat  adat,  sering  kali  berhadapan  dengan  perusahaan-perusahaan  kuat  yang memiliki  sumber  daya  finansial  yang  besar(Mutmainah  &  Hapsari,  2021).  Kenaikan  mafia tanah menegaskan daya tarik tanah sebagai aset ekonomi yang menguntungkan, menarik minat  dari  berbagai  pihak  yang  mencari  kepemilikan  dan  kontrol  melalui  berbagai  cara, akibatnya  memunculkan  kebebasan  hukum,  perselisihan,  dan  konflik  dalam  sektor tanah(Putri & Prananingtyas, 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode  penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang  tertulis  dalam  undang-undang  dan  peraturan  (hukum  dalam  buku)  atau  hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang  dianggap  sesuai,  oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  pendekatan  yuridis normatif dilakukan  berdasarkan  bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, prinsip-prinsip hukum dan undang-undang serta peraturan terkait dengan  penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan literatur, yaitu dengan mempelajari buku- buku, undang-undang, dan peraturan serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.
Dalam penjelasan lebih lanjut, pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis kerangka hukum, teori, dan prinsip untuk memahami landasan hukum yang mendasari suatu subjek tertentu.  Dengan  menyelidiki  doktrin  hukum  dan  preseden,  metode  ini  bertujuan  untuk menjelaskan dasar-dasar teoretis dan standar normatif yang mengatur proses hukum dan hasilnya. Selain itu, pendekatan ini berusaha untuk menggali wawasan dari literatur hukum dan yurisprudensi yang ada untuk memberikan informasi  dan memperkaya  penyelidikan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan sumber penghidupan bagi manusia seperti pertanian, kebun, tempat berbisnis, dan sebagainya. Beberapa bahkan berpendapat bahwa tanah memiliki nilai sakral dan religius. Namun, dengan perkembangan manusia dan meningkatnya  aktivitas  ekonomi  serta  kebutuhan  manusia  yang  semakin  meningkat, terutama  kebutuhan  akan  tanah  yang  lebih  tinggi,  seringkali  terdapat  kesenjangan  bagi beberapa individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan(Halim et al., 2019).
Pentingnya tanah dan nilai tinggi dari tanah telah mendorong berkembangnya kasus mafia tanah yang merajalela saat ini, menyebabkan kekhawatiran dan kerugian yang cukup besar  bagi  masyarakat.  Istilah  "mafia"  mengacu  pada  kelompok-kelompok  rahasia  yang terlibat dalam kegiatan kriminal(Zham-Zham & Mataheru, 2020). Dengan demikian, mafia tanah terdiri dari individu atau organisasi yang melakukan tindakan kriminal untuk secara tidak sah memperoleh hak atas tanah, seringkali mengakibatkan perselisihan tanah.
Upaya  untuk  memerangi  mafia  tanah  melampaui  instansi  penegak  hukum; Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  telah membentuk Satuan Tugas  Anti-Mafia  Tanah (Satgas)  pada tahun 2017. Satuan tugas  ini, bekerja  sama  dengan  mitra  penegak  hukum,  telah  menangani  banyak  kasus.  Misalnya, hingga tahun 2023, mereka telah menangani 242 kasus, yang menghasilkan tindakan hukum dan penyelesaian yang menguntungkan pemilik tanah yang sah(Diana et al., 2020; Perkasa, 2021; Pramana & Swardhana, 2020).
Berbagai mode menggambarkan aktivitas mafia tanah, termasuk pemalsuan dokumen, pengambilalihan  hak  tanah  secara  ilegal,  pertempuran  hukum,  pembuatan  kasus  palsu, kolusi  dengan  pejabat,  kejahatan  korporasi,  dan  manipulasi  hak  atas  tanah.  Kehilangan dokumen  tanah  seringkali  difasilitasi  oleh  pejabat  ATR/BPN  bekerja  sama  dengan  mafia tanah.
Upaya untuk melawan mafia tanah melibatkan kerangka hukum yang komprehensif
yang diuraikan dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pedoman ini menekankan tanggung jawab bersama pemerintah Indonesia dan warga negara dalam membasmi ancaman mafia tanah(Aribowo, 2020; Nugraha & Utama, 2019).
Meskipun tidak secara langsung ditugaskan untuk membasmi mafia tanah, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memainkan peran penting dalam melindungi profesi mereka  dari  kegiatan  kriminal  tersebut.  Meskipun  mereka  tidak  memeriksa  bukti  materi, mereka harus berhati-hati dan teliti dalam tugas mereka, memastikan kepatuhan terhadap hukum  dan  peraturan.  Kolaborasi  dengan  asosiasi  profesional  dan  partisipasi  dalam kegiatan sosialisasi juga penting untuk tetap waspada terhadap skema mafia tanah.
Perjuangan  melawan  mafia  tanah  di  Indonesia  membutuhkan  upaya  bersama  dari penegak  hukum,  lembaga  pemerintah,  profesional  hukum,  dan  warga  negara,  dengan menekankan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan,  kewaspadaan,  dan  kerjasama antara pemangku kepentingan(Mahendra, 2019).
.
Pentingnya tanah dan nilai tinggi dari tanah adalah penyebab munculnya kasus mafia tanah  yang  merajalela  saat  ini,  yang  sangat  mengganggu  dan  merugikan  masyarakat (Nur’Ainiyah, 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mafia berarti kelompok rahasia yang terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mafia tanah adalah individu atau kelompok, asosiasi, atau organisasi yang melakukan tindakan kriminal untuk merebut atau menguasai tanah milik orang lain yang dapat menyebabkan sengketa atas tanah (K. B. B. Indonesia, 2022).
Berikut beberapa kasus-kasus yang menjadikan mafia tanah menjadi persoalan hokum yang harus serius ditangani. Tidak hanya menjadi perhatian lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk memberantas mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) namun juga masyarakat(Prana, 2019).
Direktur  Jenderal  Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  Tanah  RB  Agus  Widjayanto mengatakan  penanganan  kasus-kasus  ini  dilakukan  oleh  kementeriannya  dengan melibatkan kepolisian hingga ke kejaksaan dengan penegakan hukum sebagai mitra. Saat ini sudah ada 242 kasus yang ditangani, beberapa di antaranya sudah diproses hukum dan diselesaikan secara perdata karena tanah telah dikembalikan kepada pemilik yang sah (CNN, 2021).
Pada tahun 2021, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jaya menangkap mafia tanah di Serang, Banten. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membuat pernyataan palsu menjadi akta autentik. Dua dari pelaku adalah mantan kepala desa dan mantan camat
di Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Serang. Pelaku telah memalsukan HGB sejak tahun 2014. Kepala desa menjabat dari tahun 1998-2017, di mana pelaku telah memalsukan 36 AJB dengan luas tanah 11.000 hektar dan tujuh sertipikat, yang membuat korban kehilangan 670 juta Rupiah(Dalfi, 2020).
Pada tahun 2021, Unit Reserse Kriminal Polres Metro Jaya menamai sepuluh tersangka mafia tanah di Cakung. Direktur Pusat Kewarganegaraan Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, mengatakan kasus tersebut terkait dengan informasi palsu dalam akta autentik atau pemalsuan surat PT Salve Veritate yang melibatkan karyawan hingga pensiunan dari BPN. Dari sepuluh tersangka, delapan berasal dari BPN, satu pensiunan BPN, dan satu warga sipil. Kasus ini bermula dari laporan polisi nomor: LP/B/0613/X/2020/Bareskim oleh Direktur PT Salve  Veritate  (Rahmawati,  2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris/PPAT  dalam  Kasus Mafia Tanah di Indonesia
1. Perlindungan Hukum dalam Ketertiban Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang memiliki pola yang khas yang membedakannya dari negara lain. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik unik dalam melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan  mengutamakan  harmoni  dalam  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  terhadap  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Philpus M Hadjon mengungkapkan bahwa karakteristik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  adalah  melindungi  hak  asasi  manusia dengan  mengutamakan  prinsip  harmoni  dalam  hubungan  antara  pemerintah  dan rakyat.  Konsep  negara  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  pada  nilai  Pancasila,  yaitu dengan membentuk hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah sementara yudikatif adalah jalan terakhir. Hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak dan kewajiban, namun juga pembentukan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.  Perlindungan  hukum  hadir untuk  menegakkan  hukum.  Perlindungan  hukum  ada  untuk  melindungi  hak  asasi manusia. Setiap korban, terutama korban dari tindakan mafia tanah, harus dilindungi dan dipertahankan agar hak-hak mereka terhadap objek yang memang milik mereka dapat  dipulihkan.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  orang  yang  melanggar  hukum  dan  menimbulkan  kerugian  wajib mengganti kerugian yang timbul darinya. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang penting karena bertujuan untuk melindungi hak subjek hukum. Perlindungan Hukum
ada untuk melindungi hak asasi manusia dari mereka yang melakukan kejahatan(Arief et al., 2019; Dwikayanti & Priyanto, 2021; Widyantari, 2019).
2. Perlindungan Hukum bagi Notaris di Indonesia Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tentang Posisi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Notaris  adalah pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat  dan  notaris  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  untuk mencapai  kepastian  hukum.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 menjelaskan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan hukum. Posisi Notaris adalah posisi kepercayaan, sehingga Posisi Notaris  harus  dijaga,  baik  saat  menjalankan  tugas  jabatannya  maupun  perilaku kehidupan  Notaris  sebagai  manusia  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung memengaruhi  martabat  posisi  Notaris.  Posisi  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lain, selama kewenangan  tersebut  tidak  menjadi  kewenangan  pejabat  lain  dalam  membuat  akta otentik  dan  kewenangan  lainnya,  maka  kewenangan  tersebut  menjadi  kewenangan Notaris.  Jumlah  kasus  mafia  tanah  di  Indonesia  harus  menjadi  perhatian  dan keprihatinan bersama kita. Mengutip dari kompas.com, satuan tugas anti-mafia tanah telah menangani 244 kasus mafia tanah hingga saat ini. Dari total kasus yang ditangani, 80 adalah kasus pidana, 25 kasus telah diputuskan bersalah, dan sisanya masih dalam penyelidikan. Menurut Inspektur Kementerian ATR/BPN Sunarizal, kerugian dari kasus mafia  tanah  mencapai  triliunan  (Fadli,  2021).  Notaris  perlu  melindungi  dirinya  dan profesinya dari mafia tanah. Dan Notaris sebagai pejabat umum dan pejabat negara perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan mafia tanah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  seorang  Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik. Memang benar bahwa Notaris diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga  pemanggilan  notaris  juga  harus  melalui  Dewan  Kehormatan  Notaris.  Namun, dalam  hal  ini,  hal  tersebut  tidak  membuat  notaris  kebal  terhadap  hukum.  Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap berlaku. Jika seorang Notaris terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, notaris tersebut juga harus dituntut seadil mungkin(Lisa, 2019; Pratama et al., 2020; Schols, 2019).
3. Perlindungan  Hukum  untuk  PPAT  di  Indonesia  Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa PPAT memiliki tugas utama untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dari tindakan hukum tertentu terhadap  hak  atas  tanah  dan  hak  atas  properti  untuk  unit  rumah  susun  yang  dapat digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pembelian dan penjualan, pertukaran, hibah, masuknya  pendapatan  ke  perusahaan,  pembagian  hak  bersama(Rahim  et  al.,  2021; Saraswati & S., 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dianalisis oleh peneliti dalam setiap sub-bab  pembahasan,  maka  peneliti  menyajikan  kesimpulan,  yaitu  konsep  penegakan hukum dalam pemusnahan mafia tanah di Indonesia dibagi menjadi lima (5) faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung  proses  pemusnahan  dan  pencegahan  mafia  tanah,  faktor  masyarakat,  dan faktor  budaya.  Dalam  hal  ini,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Kepolisian Nasional membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah  (Satgas)  sejak  tahun  2017  dengan  tujuan  untuk  memusnahkan  praktik  kejahatan tanah, terutama yang ditunjukkan oleh mafia tanah dan memastikan penegakan hukum bagi pelaku mafia tanah dengan harapan mewujudkan kepastian hukum di sektor tanah.
Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT dalam Kasus Mafia Tanah di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum  preventif  dan  represif  selain  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  juga merupakan bentuk penegakan hukum dalam pemusnahan mafia tanah yang terkandung dalam lima faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung proses pemusnahan dan pencegahan mafia tanah, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
Saran  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  konsep  penegakan  hukum  dalam memusnahkan mafia tanah di Indonesia harus tetap diperbaiki, seperti yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah korban mafia tanah setiap tahun di Indonesia. Dalam bentuknya, Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah tidak dapat menghilangkan mafia tanah secara keseluruhan tetapi mampu meminimalkan kejahatan mafia tanah. Keberadaan Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah  telah  menjadi  bentuk  penegakan  hukum  dalam  memusnahkan  mafia  tanah  di
Indonesia. Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah bertujuan untuk memusnahkan praktik kejahatan tanah di Indonesia, tetapi pencegahan dan pemusnahan mafia tanah di negara ini bukan hanya tugas Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah, semua orang Indonesia harus berpartisipasi dan tidak apatis dalam mencegah dan meminimalkan kejahatan di dunia tanah di Indonesia.
Notaris dan PPAT perlu melindungi diri dan profesi mereka dari maraknya kejahatan mafia  tanah  di  Indonesia.  Notaris  dan  PPAT  harus  selalu  berhati-hati  dan  teliti  dalam membuat akta autentik seperti memeriksa semua kelengkapan dan keabsahan bukti atau dokumen  yang  ditunjukkan  kepada  Notaris/PPAT  dan  mendengarkan  pernyataan  atau keterangan dari pihak-pihak terlibat dengan seksama yang nantinya akan dinyatakan dalam akta yang dibuat. Notaris dan PPAT juga harus menjalankan posisi mereka dengan baik dan benar sehingga tidak ada lagi notaris dan PPAT yang bekerja sama dengan mafia tanah harus menjalankan posisi mereka dengan baik dan benar sehingga tidak ada lagi Notaris dan PPAT yang bekerja sama dengan mafia tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aribowo, A. N. (2020). KEPASTIAN HUKUM PENGIKATAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI DI HADAPAN  NOTARIS  TANPA  DIHADIRI  PARA  SAKSI.  In Jurnal  Surya  Kencana  Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan (Vol. 11, Issue 1, p. 85). Universitas Pamulang. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5609
Arief,  A.  N.  R.,  Akub,  S.,  &  Muchtar,  S.  (2019).  Persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan. In Al-Adalah: Jurnal Hukum  dan Politik Islam (Vol. 4, Issue 1, pp. 52 – 81). Institut Agama Islam Negeri Bone. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213
Azis,  N.  A.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NOTARIS  PENGGANTI  DALAM PROSES  PENYIDIKAN  TERKAIT  PEMANGGILAN  NOTARIS  PENGGANTI.  In Otentik’s : Jurnal  Hukum  Kenotariatan  (Vol.  2,  Issue  1,  pp.  61 – 85).  Universitas  Pancasila. https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2107
Dalfi, A. (2020). Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap. In Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam (Vol. 5, Issue 1,
p. 69). IAIN Bukittinggi. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2688
Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. (2020). Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu. In Lambung Mangkurat Law Journal (Vol. 5, Issue 2, pp. 230 – 244). Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.187
Dwikayanti, N. M., & Priyanto, I. M. D. (2021). Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan
Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu. In Acta
Comitas (Vol. 6, Issue 2, p. 410). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p15
Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. In Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (Vol. 6, Issue 2,
p. 147). Universitas Medan Area. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962
Iskandar,  B.  N.  (2021).  KEDUDUKAN  AKTA  NOTARIS  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN [THE POSITION OF NOTARIAL DEED IN  AN  OUT  OF  COURT  DISPUTE  SETTLEMENT  OF  NON-USE  TRADEMARK CANCELLATION]. In Notary Journal (Vol. 1, Issue 1, p. 49). Universitas Pelita Harapan. https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.2974
Lisa,  F.  S.  (2019).  SANKSI  PEMBERHENTIAN  SEMENTARA  NOTARIS  YANG  DINYATAKAN
DALAM  PROSES  PAILIT.  In Repertorium :  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  (Vol.  7, Issue 2, p. 137). Universitas Sriwijaya. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.273
Mahendra, M. C. A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris.  In Acta  Comitas  (Vol.  4,  Issue  2,  p.  227).  Universitas  Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p06
Mutmainah, S., & Hapsari, H. (2021). The Legal Analysis of Signature Forgestion Handling Process  in  Land  Selling  by  PPAT.  In Jurnal  Daulat  Hukum  (Vol.  3,  Issue  4,  p.  376). Universitas Islam Sultan Agung. https://doi.org/10.30659/jdh.v3i4.12892
Nugraha, G. B., & Utama, I. M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris  yang  Diberhentikan  Sementara.  In Acta  Comitas  (Vol.  3,  Issue  3,  p.  523).
Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p11
Nurlaela,  E.  (2020).  STATUS  AKTA  PERBANKAN  SYARIAH  YANG  DIBUAT  OLEH  NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004  TENTANG  JABATAN  NOTARIS.  In Aktualita  (Jurnal  Hukum)  (pp.  258 – 267). Universitas Islam Bandung (Unisba). https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5901
Perkasa, B. P. (2021). Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Kota  Pekanbaru.  In Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi  dan  Informasi  Hukum  dan  Masyarakat  (Vol.  20,  Issue  2,  pp.  224 – 235).
Universitas Islam Sumatera Utara. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3659
Pramana, I. G. N. B., & Swardhana, G. M. (2020). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. In Acta  Comitas  (Vol.  5,  Issue  3,  p.  514).  Universitas  Udayana.
https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p07
Prana, R. P. (2019). PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
UPAYA  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  INVESTOR  UNTUK  MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL. In Repertorium :
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  (Vol.  7,  Issue  1,  p.  43).  Universitas  Sriwijaya. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267
Pratama,  B.  Y.,  R,  I.,  &  Kasih,  D.  P.  D.  (2020).  PERANAN  NOTARIS  DALAM  PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT). In Kertha Semaya : Journal Ilmu
Hukum (Vol. 9, Issue 1, p. 1). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p01
Putri,  N.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).  PERAN  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA  (INI)  DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN. In NOTARIUS (Vol. 12, Issue 1, p. 134). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776
Rahim, Y., Syafrinaldi, S., & S, T. (2021). Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. In UIR Law Review (Vol. 5, Issue 2, pp. 26 – 41). UIR Press. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7890
Saraswati, A. A. R., & S., P. Y. (2021). Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa- Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing. In Acta Comitas (Vol. 6, Issue 2, p.
438). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p17
Schols, B. M. E. M. (2019). De notaris, geen ‘verboden’ executeur -afwikkelingsbewindvoerder, maar een legale opdrachtnemer. In Estate Tip (Vol. 16, Issue 31). Boom Uitgevers Den Haag. https://doi.org/10.5553/et/157254212019016031001
Utami, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah  dan/atau  Bangunan  yang  BPHTB-nya  Belum  Dibayar.  In Jurnal  Wawasan Yuridika  (Vol.  3,  Issue  2,  p.  235).  Sekolah  Tinggi  Hukum  Bandung. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.282
Widyantari, M. D. (2019). Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta  Notaris.  In Acta  Comitas  (Vol.  4,  Issue  1,  p.  34).  Universitas  Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04
Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. In Jurnal Hukum Bisnis Bonum  Commune (Vol. 3, Issue 2, pp. 140 – 152). Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331