## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776

## Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat
Selvia Rahmah 1 , Ikhsan 2*
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia
1 ikhsan.baharudin@utu.ac.id *
* corresponding author
A RT I CL E I NFO

## ABSTRAC  T
Article history Received 4 July 2022 Revised 26 July 2022 Accepted 29 August 2022 This study aims to see how the post-disaster management carried out by the BPBD of West Aceh Regency in post-disaster handling. This study uses a qualitative method with a case study approach. Research  informants  consisted  of  5  (five)  informants  at  the research location. The theory used is about disaster management, there are 3 stages with indicators of post-disaster rehabilitation and reconstruction coverage, among the three stages are (1) Pre- Disaster, (2) During the Event, and  (3) Post-Disaster The results of this study indicate that the Disaster Management of West Aceh District  BPBD  in  Post-Disaster  Handling  has  generally  been carried  out  well.  This  rehabilitation  and  reconstruction  process was carried out according to data sources from informants who worked at the BPBD of West Aceh Regency from 2017 to 2021. In 2017,  the  rehabilitation  and  reconstruction  process  was  carried out  on the construction  of the  bridge  in  Krueng  Beukah  Village, Pante Ceureumen District, in 2018 the process rehabilitation and reconstruction  was  carried  out  on  the  construction  of  riverbank cliff  guards  in  Mesjid  Tuha  Village,  Meureubo  District,  in  2020 economic recovery was carried out in the form of goods given to each shophouse in the fire accident on Jl. Blangpulo Ujung Kalak as  a  capital  venture,  in  2021  rehabilitation  and  reconstruction will also be carried out in the upper rehabilitation in the tornado disaster, precisely in Suak Ribe Village, Johan Pahlawan District, while in 2022 now the rehabilitation and  reconstruction process is not carried out because considering the disaster that occurred in this year there is no need for a rehabilitation process and also budget  problems  which  are  obstacles  in  carrying  out  the  post- disaster management process.
Keywords Disaster mitigation, Post-Disaster Handling

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  tentang  manajemen  pasca  bencana  yang  dilaksanakan  oleh  BPBD Kabupaten  Aceh  Barat.  Mitigasi  merupakan  langkah  awal  dalam  siklus  manajemen

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
bencana.  Langkah  mitigasi  adalah  langkah  yang  menentukan  berhasil  tidaknya  suatu proses  penanggulangan  risiko  bencana,  baik  dalam  proses  pra  bencana,  tanggap  darurat bencana maupun pasca bencana (Lestari 2021; Widiastuti, Wiguna, and Alit 2020). Mitigasi juga  memiliki  pengertian  sebagai  usaha  dalam  pengurangan  serta  pencegahan  suatu bencana (Jufriadi 2012). Menurut Permendargi tentang penanggulangan bencana, mitigasi merupakan  rangkaian  usaha  yang  dilakukaan  untuk  mengurangi  risiko  bencana  baik bencana alam, bencana karena ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya (Nurillah, Maulana,  and  Hasanah  2022).  Bencana  itu  sendiri  adalah  peristiwa  atau  kumpulan peristiwa  membahayakan  dan  mengancam  kehidupan  masyarakat  yang  disebabkan  baik karena  faktor  alam  ataupun  non-alam  dan  faktor  manusia,  sehingga  menyebabkan timbulnya  kerugian  baik  dalam  hal  korban  jiwa,  rusaknya  lingkungan,  dan  juga  efek psikologis pada manusia itu sendiri (Pahleviannur 2019). Menurut Nurillah, Maulana, dan Hasanah  (2022),  bencana  didefinisikan  sebagai  suatu  indikasi  alamiah  dan  non-alamiah yang  membuat  masyarakat  resah  dengan  dampak  yang  ditimbulkannya,  mulai  dari hilangnya kenyamanan, terganggunya keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Bencana  alam  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun  non-alam,  antara  lain:  banjir, tanah  longsor,  letusan  gunung  merapi,  tsunami,  banjir  rob,  dan  kejadian  benda-benda langit (Yusuf Falaq 2021). Bencana alam yang terjadi karena faktor manusia, diantaranya: bom  nukril,  pencemaran  lingkungan  seperti  polusi  udara,  pencemaran  air  sungai, pembuangan limbah pabrik, dan lainnya.
Salah  satu  negara  yang  tidak  terlepas  dari  musibah  bencana  adalah  negara Indonesia,  negara  ini  berada  di  bawah  wilayah  rawan  akan  bencana  (Wardyaningrum 2014),  sehingga  sudah  sepatutnya  Indonesia  melakukan  mitigasi  bencana  secara  baik. Kondisi  geografis  juga  menjadi  pendukung  terjadinya  bencana,  karena  pada  dasarnya daerah kabupaten dan kota memiliki kondisi geografis yang bermacam ragam mulai dari daerah yang terletak di dataran tinggi hingga daerah yang terletak pada dataran rendah. Berikut data bencana yang dialami oleh Indonesia Tahun 2021 yang bisa kita lihat.

## Gambar 1. Data Bencana Indonesia 2021
Sumber : (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)
Sesuai  dengan  gambar  1,  Indonesia  mengalami  bencana  yang  sangat  merugikan masyarakat,  di  mana  pada  tahun  2021  mencapai  2.757  bencana.  Kerugian  yang  dialami diantaranya: kerusakan rumah sebanyak  136.286,  selanjutnya  kerusakan fasilitas publik

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
seperti  rusaknya  fasilitas  pendidikan  (1.465),  fasilitas  peribadatan  (1.818),  fasilitas kesehatan  (353),  kantor  (503),  dan  jembatan  (401).  Dengan  melihat  kondisi  ini,  perlu adanya manajemen mitigasi bencana.
Salahsatu  kabupaten  di  Indonesia  yang  rentan  terjadi  bencana  adalah  Kabupaten Aceh  Barat,  diantara  bencana  tersebut  adalah  banjir,  kebakaran,  dan  puting  beliung. Bencana ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang dihadapi oleh  masyarakat dan pemerintah kabupaten. Dampak bencana ini setiap tahun membuat rugi masyarakat baik dari  segi  materi  maupun  psikologi.  Seperti  pada  tahun  2020  di  Kabupaten  Aceh  Barat, banjir merusak 80 unit rumah dengan kondisi 14 unit kategori rusak sedang, 26 unit rusak ringan dan sebanyak 38 unit ikut terdampak, bencana banjir juga menyebabkan 1.641 jiwa atau 437 kepala keluarga terdampak rendaman banjir. Sedangkan bencana kebakaran pada Juli  2020  menghanguskan  7  ruko  di  Jl.  Blangpulo  I,  berdekatan  dengan  lokasi  pasar tradisional dengan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Kemudian kebakaran juga terjadi di Kecamatan Meureubo pada bulan Maret yang membakar lahan, terjadi di dua titik dengan luas sebesar 1,9 Ha dan 1,5  Ha. Pada bulan Juni juga terdapat kebakaran  lahan  seluas  2,4  Ha  dengan  ketebalan  gambut  lebih  dari  1  meter.  Adapun bencana  puting  beliung  terjadi  pada  tahun  2019  di  Kecamatan  Sungai  Mas  Aceh  Barat, dampak  material  yang  diakibatkan  adalah  46  unit  rumah  dengan  keadaan  16  unit  rusak berat,  30  unit  rusak  ringan,  sedangkan  korban  yang  terdampak  berjumlah  46  kepala keluarga dengan jumlah 157 jiwa (bpbd.acehbaratkab.go.id).
Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk  mengatasi  bencana  yang  akan  terjadi  kedepannya.  Dengan  begitu  diperlukannya tanggap darurat bencana yang mempunyai makna sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam waktu cepat saat terjadinya bencana guna menanggulangi dampak buruk yang  ditimbulkan  seperti  kegiatan  penyelamatan,  evakuasi  korban,  harta  benda, perlindungan, pengurusan pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana (sangadah and Kartawidjaja 2020; Setyowati 2019). Pada proses ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas untuk menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penangulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,  rekonstruksi  secara  adil  dan  setara,  serta  memiliki  fungsi  yaitu mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan  menyeluruh,  sehingga  BPBD  memiliki  peran  penting  dalam  melakukan  manajemen bencana  daerah.  Oleh  karena itu,  sebelum  menjalankan  proses  penanggulangan  bencana maka  dilakukannya  manajemen  mitigasi  bencana  dalam  penanganan  pasca  bencana  itu sendiri.
Adapun  penelitian  tentang  manajemen  bencana  sudah  dilakukan  oleh  beberapa penulis,  Yusuf  Falaq  (2021),  dan  Nurillah,  Maulana,  dan  Hasanah  (2022),  dan  juga (Syahrillia  2022)  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  perencanaan penanggulangan  bencana  melalui  pendekatan  manajemen  mitigasi  di  kabupaten  sudah terlaksana meskipun ada tahapan yang belum maksimal serta pada tahapan akhir di bidang pasca  bencana  masih  adanya  kekurangan  dan  masih  tidak  efektif,  terutama  pada  proses rehabilitasi yang masih kurang tepat dan disebabkan oleh anggaran yang menurun, serta faktor–faktor yang menghambat jalannya proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sedangkan dalam penelitian Nabila Hanun Zayain 1 (2020), hasil dari penelitian menunjukkan semua

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)
komponen  kebijakan  sudah  berjalan  dengan  baik,  karena  faktor  sumber  dana  yang mencukupi sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar dan cepat.
Menurut  Mahardika  dan  Larasati  (2015),  manajemen  bencana  ada  3  tahapan dengan  indikator  cakupan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana,  diantaranya:  (1) Pra Bencana, (2) Saat Kejadian, dan (3) Pasca Bencana. Fokus penelitian ini adalah pada tahap  penanganan  pasca  bencana.  Tulisan  ini  akan  mendeskripsikan  hasil  penelitian tentang  manajemen  penanganan  bencana  pasca  bencana  yang  dilakukan  oleh  BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Penanganan Pasca Bencana.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat. Bogdan dan Taylor dalam Ristiani (2020), penelitian kualitatif merupakan penulisan kata-kata  ataupun  ucapan  serta  ikut  mengamati  berbagai  perilaku  dari  orang-orang. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  gejala– gejala  yang  ada  pada  saat  dilakukannya  suatu  penelitian  (Zellatifanny  dan  Mudjiyanto 2018).  Alasan  menggunakan  penelitian  kualitatif  karena  masalah  yang  terjadi  sangatlah bermacam ragam sehingga untuk mengenali masalah yang terjadi dibutuhkan pemahaman lebih mendalam. Peneliti ingin memperoleh data yang lebih lengkap serta lebih mendalam terkait permasalahan penelitian.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  berupa  wawancara  dan observasi,  data  sekunder  berupa  mencari  data  dan  informasi  dari  berbagai  literature maupun referensi yang bersumber dari jurnal, buku, serta internet. Dalam wawancara ini informasi akan didapat dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih dengan peneliti yang menanyakan terkait apa yang menjadi pertanyaan untuk informasi penelitian dan  informan  yang  menjawab  setiap  pertanyaan  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan informasi (Nabila Hanun Zayain 1 2020). Kemudian dilakukannya observasi dengan  mengamati  dan  memperlihatkan,  oleh  karena  itu  para  peneliti  akan  melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat objek dalam penelitian tersebut.  Adapun  informan  pada  penelitian  ini  ditentukan  secara purposive  sampling dengan  melihat  kesesuaian  antara  informan  dengan  informasi  yang  dibutuhkan  dengan pertimbangan tertentu (Almanshur Fauzan 2012). Informan pada penelitian ini antara lain: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Analis Kebencanaan Ahli Muda, Pembantu Kasi Rekonstruksi,  Pengelola  Data  Dampak  Bencana,  serta  anggota  Pusdalops  BPBD.  Adapun teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  pengumpulan  data  (data  collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam Penanganan Pasca Bencana Manajemen  bencana  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  mengamati  tentang kebencanaan serta semua aspek yang berkaitan dengan adanya bencana, terutama dalam penanganan  risiko  bencana  dan  bagaimanakah  menghindari  bencana  tersebut  (Permana 2018). Mitigasi bencana itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)
mengurangi  risiko  bencana  baik  pada  pra  bencana,  saat  bencana,  hingga  pasca  bencana (Irawan, Subiakto, and Kustiawan 2022). Tingkat mitigasi dalam pengertian ini adalah cara untuk  mengurangi  konsekuensi  dari  bahaya  dengan  tingkat  kewaspadaan  dan kesiapsiagaan  yang  akan  dihadapkan  kepada  masyarakat  dibandingkan  dengan  tindakan lainnya,  seperti  evakuasi,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi  (Burhanudin  Mukhamad Faturahman 2019). Oleh karena itu, mitigasi perlu dijalankan secara kolektif melalui agenda pemerintah, mitigasi juga perlu dilakukan dengan cara terpisah, baik itu pada saat sebelum kejadian, saat kejadian, maupun sesudah kejadian.

## 1. Pra Bencana
Pada tahap prabencana, proses kegiatan perencanaan dan penetapan tujuan meliputi kegiatan  pembuatan  peta  rawan  bencana.  Peta  rawan  bencana  merupakan  peta  wilayah yang menunjukkan adanya risiko bencana yang terjadi pada suatu daerah tertentu (Djalil, Sela, and Tilaar 2015). Peta yang bersifat dinamis ini tentu perlu dilakukannya perbaikan pada  saat  tertentu  yang  dibuat  dalam  bentuk  gambar  dengan  adanya  warna  dan  simbol untuk memahami isi peta tersebut (Nurillah, Maulana, and Hasanah 2022). Dengan adanya peta risiko bencana ini dan teknologi yang dapat mendeteksi bencana dini, berguna agar pemerintah  dan  masyarakat  bisa  saling  mengkoordinasikan  dalam  upaya  untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Lokasi rawan bencana ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Bukan hanya itu, keseriusan juga menjadi poin utama yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.
Pemaparan  di  atas  dalam  menjalankan  penanggulangan  risiko  bencana,  seluruh stakeholder diharuskan untuk memahami di mana saja lokasi rawan bencana yang terdapat di wilayah tersebut agar memudahkan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya dampak dari risiko bencana yang terjadi. Adapun peta wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
a. Peta Risiko Banjir Kabupaten Aceh Barat
Gambar 2. Peta Risiko Banjir Sumber : (BPBD Kabupaten Aceh Barat)

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)

## b. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Aceh Barat

## Gambar 3. Peta Risiko Kebakaran
Sumber : (BPBD Kabupaten Aceh Barat)
Pada penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen pada BPBD Kabupaten Aceh Barat terkait banjir, puting beliung dan kebakaran, baik itu terjadi pada rumah-rumah, lahan, dan lainnya. Berikut dipaparkan:

## A. Bencana Banjir
Tabel 1. Data Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat 2018 dan 2021 Tanggal Jenis Bencana Alam KK Jiwa 14 – 16 April 2018 Banjir 183 523 2 – 5 0ktober 2018 Banjir 396 1.353 16 Oktober 2018 Banjir 2.443 7.563 17 – 21 Oktober 2018 Banjir 4.653 7.563 28 Juli 2021 Banjir 3.640 4.544
Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat
Banjir merupakan suatu keadaan fenomena bencana alam yang mempunyai hubungan dengan  kerusakan  pada  kehidupan  masyarakat  dan  juga  material  yang  dimiliki  oleh masyarakat itu sendiri (Juliana et al.  2019). Bisa  dilihat pada tabel 2  di atas bahwa dari tahun  2018  ke  tahun  2021  bencana  banjir  masih  terus  terjadi,  melanda  hampir  semua kecamatan pada Kabupaten Aceh Barat, diantaranya: Kecamatan Sungai Mas, Kaway XVI, Woyla,  Woyla  Timur,  Woyla  Barat,  Pante  Ceureumen,  Panton  Reu,  Meureubo,  dan  Johan Pahlawan. Bencana banjir pada Kabupaten Aceh Barat sudah menjadi hal lumrah yang bisa dilihat  setiap  tahunnya,  penyebabnya  berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Bapak  Fhyraz

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
selaku  salah  satu  anggota Pusdalops  Kabupaten  Aceh  Barat  menyebutkan  bahwa  “Banjir terjadi akibat hujan di wilayah kabupaten Aceh Barat yang mengakibatkan meluapnya air sungai krueng woyla serta kreung meureubo, sehingga menggenangi pemukiman warga dan badan jalan setinggi ± 20 cm s/d 80 cm”. (Wawancara, 02 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

## B. Bencana Puting Beliung
Tabel 2. Data Bencana Puting Beliung Kabupaten Aceh Barat 2021
Tanggal Jenis Bencana Alam KK Jiwa 1 Oktober 2021 Puting Beliung 12 47
Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat.
Angin puting beliung adalah angin ribut yang membentuk pusaran menjulang kelangit seperti corong dengan gerakan yang cepat dan berisiko tinggi pada daerah yang dilewatinya (Wibowo et al. 2020). Berdasarkan uangkapan dari Bapak Fhyraz selaku salah satu anggota Pusdalops Kabupaten Aceh Barat “Bencana angin puting beliung ini terjadi pada dua desa diantaranya Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan dan Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo  pada  hari  Jum’at  pukul  8.00  WIB”.  Dilanjutkan  oleh  Bapak  Fhyraz,  “kronologi terjadinya  bencana  angin  puting  beliung  ini  akibat  hujan  deras  di  sertai  angin  kencang, menyebabkan atap rumah warga di dua gampong serta sebagian atap di satu sekolah dasar (SD) rusak di terjang badai, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini” (Wawancara, 02 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

## C. Bencana Kebakaran
Tabel 3. Data Bencana Kebakaran Kabupaten Aceh Barat 2020
Tanggal Jenis Bencana Alam KK 11 November 2019 Kebakaran 1 12 November 2019 Kebakaran 1 26 November 2019 Kebakaran 1 6 Juli 2020 Kebakaran 7 Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat.
Pada  tabel  3,  tanggal  6  Juli  2020  telah  terjadi  kebakaran  yang  cukup  besar  dan menghanguskan 7 ruko di Jl. Blangpulo I pada pukul  10.00 WIB. Lokasi kebakaran

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)
merupakan daerah pusat  penduduk dan perkotaan yang berdekatan dengan lokasi pasar tradisional dan terletak di wilayah Jl. Blangpulo Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan. Kebakaran  yang  menghanguskan  7  ruko  ini  termasuk  toko  perabot,  2  bengkel,  buah, kelontong, batu cincin, dan nelayan.
Ketiga bencana di atas memerlukan penanganan melalui kegiatan Pencegahan dan Mitigasi.  Pencegahan  adalah  upaya  yang  dilakukan  BPBD  untuk  menghilangkan  dan mengurangi ancaman bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana seperti pelibatan stakeholder,  manajemen  resiko  bencana,  dan  strategi  pengurangan  resiko  bencana (Widayati 2020). Sedangkan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan BPBD untuk mengurangi resiko  bencana  dengan  pembangunan  fisik  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi bencana (Bongi, Rogi, and Sela 2020). BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan bencana  dengan  memberikan  pendidikan,  pelatihan,  dan  penyuluhan  serta  perlindungan dari  ancaman,  risiko,  dan  dampak  bencana.  Kemudian,  melakukan  perencanaan  mitigasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pembentukan desa tangguh bencana. Kabupaten Aceh Barat ada 10 desa tangguh bencana dengan 2 kecamatan, diantaranya: (a) Kecamatan Johan  Pahlawan:  Desa  Suak  Ribee,  Kuta  Padang,  Kampung  Belakang,  Ujung  Kalak,  Ujung Baroh,  Rundeng,  dan  Lapang,  (b)  Kecamatan  Meureubo:  Desa  Pasi  Aceh,  Meureubo, Langung,  dan  Peunaga.  BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat  juga  melakukan  simulasi  serentak terkait peringatan hari kesiapsiagaan bencana, seperti yang dilakukan pada tanggal 26 April 2020 pada jam 10.00-12.00 lalu. Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat.
BPBD Kabupaten Aceh Barat telah menyiagakan 145 personel guna mengantisipasi bencana  alam  seperti  banjir,  tanah  longsor,  puting  beliung,  kebakaran  hutan  dan  lahan. Kemudian juga menyiagakan sejumlah alat berat seperti empat unit perahu karet (rubber boat),  excavator  guna  melakukan  pengerukan  muara  sungai  dan  tanah  longsor  dalam menghadapi  potensi  bencana  banjir  di  musim  penghujan.  Pengerukan  muara  sungai dilakukan di Desa Ujung Kalak dan Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan bertujuan melancarkan aliran air di lingkungan masyarakat,  sehingga saat hujan deras turun, aliran air di saluran (drainase) tidak tergenang dan mengalir lancar ke  muara  sungai.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  kepala  pelaksana  BPBD  “Pada  prinsipnya BPBD Aceh Barat selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bencana, seperti di musim penghujan saat ini”. Adapun BPBD dalam mengendalikan dampak bencana adalah dengan selalu  mensiagakan  regu-regu  TRC  yang  bertujuan  untuk  melakukan  berbagi  upaya agar masyarakat mendapatkan pertolongan langsung, dan BPBD langsung mengendalikan tahap awal bencana seperti evakuasi dan pemetaan daerah bencana.

## 2. Saat Terjadi Bencana
Menurut  Nurjanah,  dkk  (2012),  tanggap  darurat  adalah  sesuatu  yang  harus dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang merugikan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,  perlindungan,  pengurusan  pengungsi,  penyelamatan  dan  pemulihan  sarana  dan prasarana.  Kegiatan  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat pada saat terjadinya bencana banjir, puting beliung, dan  kebakaran  dengan  mengerahkan  Tim  Reaksi  Cepat  (TRC)  untuk  penyelamatan  dan evakuasi korban manusia (jiwa raga), perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
kebutuhan dasar. Kemudian BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan penunjang dari  kedaruratan  dengan  cara  pemberian  logistik  kepada  korban  bencana.  Pemberian logistik kepada korban bencana tersebut bertujuan agar korban yang berada di lokasi dapat mengungsi  dengan  tetap  mendapatkan  pasokan  kebutuhan  sehari-hari  yang  normal. kemudian  untuk  memenuhi  kebutuhan  makanan  lanjut,  BPBD  membuka  dapur  umum dengan melibatkan sejumlah petugas dari instansi lain seperti Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan  Penanganan Pengungsi (Bakornas) dan Search and Resque (SAR) atau Badan SAR Nasional (Basarnas).

## 3. Pasca Bencana
Setelah  bencana  terjadi  dan  proses  tanggap  darurat  sudah  dijalankan  maka  tahap selanjutnya  adalah  tahap  rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Pada  tahapan  rehabilitasi  dan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh Bidang III pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat.

## A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rehabilitasi  adalah  proses  pemulihan  dan  perbaikan  pada  segala  aspek  pelayanan masyarakat  sampai  di  tingkat  yang  lebih  memadai  pada  daerah  pasca  bencana  dengan menormalkan  kehidupan  masyarakat  seperti  pada  kondisi  sebelum  terjadinya  bencana. Rekonstruksi itu sendiri adalah proses membangun kembali semua sarana dan prasarana. Maka  dari  itu,  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  perlu  dilakukan  setelah  terjadinya  bencana sesuai dengan kebutuhannya. Dilihat dari beberapa bencana di atas seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran maka upaya yang telah dilakukan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat adalah pembuatan jembatan Desa Krueng Beukah Kecamatan Pante Ceureumen pada Tahun 2017 lalu. Berdasarkan ungkapan dari Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kabupaten Aceh Barat “Akibat diterjang oleh banjir salah satu jembatan beton  yang  berada  di  Desa  Krueng  Beukah  Kecamatan  Pante  Ceureumen  ini  mengalami kerusakan berat pada bagian bawah jembatan akibat kikisan air yang mengakibatkan tanah di bawah jembatan itu ambruk sehingga badan jembatan jebol” (Wawancara, 06 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat). Dengan demikian proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan pada pembuatan jembatan, menurut sumber data yang didapatkan pada hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Pembantu Kasi Rekonstruksi “Jenis jembatan yang dilakukan perbaikan adalah jenis jembatan beton dengan panjang 12 meter dan lebar seluas 6 meter”. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).
Pada tahun 2018 dilakukan juga proses rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pembuatan pengaman tebing pinggir sungai pada Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meureubo, hasil data ini juga  diperkuat  dengan  ungkapan  Bapak  Syarifuddin  selaku  Pembantu  Kasi  Rekonstruksi “Pembuatan  pengaman  tebing  pinggir  sungai  dengan  bronjong  ini  dilakukan  karena terkikisnya tanah pada tebing sungai yang disebabkan oleh aliran air sungai yang terlalu kuat dan juga bisa disebabkan oleh menurunnya kemampuan tanah untuk meresap air yang sangat berdampak pada lingkungan sekitar seperti jatuhnya lahan yang ada pada daerah

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
sungai  tersebut  seperti  di  desa  Mesjid  Tuha  itu  sendiri  banyak  lahan  bahkan  beberapa pohon kelapa sawit dibelakang rumah warga itu sendiri ambruk ke dalam sungai, pengaman tebing  ini  dibuat  dengan  panjang  150  meter  dan  tinggi  5  meter.  Dengan  pembuatan pengaman tebing ini diharapkan kikisan tanah tidak terjadi lagi”. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).
Menurut ungkapan dari Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Kabupaten Aceh Barat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan di beberapa rumah yang terkena musibah bencana angin puting beliung “proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan dengan merehap atap pada 3 rumah yang terkena musibah bencana  puting  beliung  tepatnya  di  Desa  Suak  Ribe  Kecamatan  Johan  Pahlawan” (Wawancara, 10 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).
Pada musibah kebakaran yang terjadi di 7 ruko Jl. Blangpulo Ujung Kalak Tahun 2020 rehabilitasi  di  lakukan  dengan  pemulihan  ekonomi.  “Kebarakan  yang  menghanguskan  7 ruko  diantaranya  2  usaha  bengkel,  usaha  kelontong,  usaha  perabot,  usaha  batu  cincin, nelayan  dan  juga  usaha  jual  buah  masing–masing  diberikan  modal  usaha  sesuai  dengan usaha  yang  dijalankannya”.  Data  ini  diambil  berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dengan Bapak Syarifuddin selaku Pembantu Kasi Rekonstruksi. (Wawancara, 07 Juni 2022, pada BPBD Kabupaten Aceh Barat).

## B. Upaya Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat
Dalam menanggulangi permasalahan yang ada pada manajemen mitigasi bencana, ada beberapa  cara  yang  harus  dilakukan  oleh BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat  mulai  dari  upaya dilakukannya  regulasi  kebijakan,  pelatihan,  serta  diadakannya  desa  tangguh  bencana. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat ini adalah dengan dilakukannya salah satu pelatihan yaitu pelatihan JITUPASNA. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) ini adalah salah  satu  pelatihan  yang  dikhususkan  pada  bagian  penanggulangan  pasca  bencana, pelatihan ini bertujuan untuk melihat rangkaian proses pengkajian dan penilaian baik pada kerusakan, kerugian, serta pada kebutuhan yang akan dilakukan (Cookson and Stirk 2019). Ruang  lingkup  pada  Pengkajian  Kebutuhan  Pasca  Bencana  (JITUPASNA)  ini  menyangkut tentang penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdapat dalam beberapa aspek  seperti  infrastruktur,  ekonomi,  sosial,  lintas  sektor,  perumahan/permukiman,  dan kemanusiaan (BPBA 2019).
Upaya  lainnya  juga  dilakukan  dengan  mitigasi  bencana  dalam  bentuk  diadakannya desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana merupakan desa yang mempunyai kemahiran untuk mengenali risiko pada daerah tersebut serta mampu meningkatkan kapasitas guna untuk  mengurangi  risiko  bencana  itu  sendiri.  Diadakannya  desa  tangguh  bencana  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  memahami  risiko  apa  saja yang akan dihadapi ketika terjadinya bencana pada wilayah itu sendiri, dan bagaimana cara menghadapi kondisi pasca bencana itu. Dalam upaya ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Aceh  Barat  memberikan  pemahaman  berupa  pelatihan  dan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari langkah persiapan, perencanaan, hingga langkah pembangunan.

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)

## C. Kendala dalam Penanganan Pasca Bencana oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat
Dalam  melaksanakan  penanganan  untuk  meningkatkan  tahapan  pada  proses penanganan pasca bencana, BPBD Kabupaten Aceh Barat mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan penanganan tersebut. BPBD Kabupaten Aceh Barat mendapatkan kendala  terkait  kurang  dan  lamanya  proses  pencairan  anggaran  yang  diberikan  oleh pemerintah  sehingga  dapat  menghambat  proses  jalannya  penanganan  pasca  bencana  itu sendiri, sebagimana hasil wawancara oleh Ibu Irna Agustina, ST selaku Analis Kebencanaan Ahli  Muda  “Dalam  proses  pelaksanaan  penanganan  pasca  bencana  untuk  anggaran  yang diperlukan pada tahun lalu itu tidak sepenuhnya  diberikan kepada bidang III rehabilitasi dan rekonstruksi, melainkan anggaran tersebut difokuskan pada bidang kedaruratan dan logistik mengingat pada tahap terjadinya bencana banyaknya risiko yang akan terjadi kapan saja”.  (Wawancara,  14  Juni  2022,  pada  BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat).  Untuk  itu dibutuhkannya  langkah  dalam  melakukan  pemberdayaan  pasca  bencana,  karena pemerintah  dan  juga  masyarakat  acuh  terhadap  penanganan  pasca  bencana  ini  dengan pemikiran bahwa pemerintah dan masyarakat telah selesai melakukan upaya pertolongan pada  tahap  tanggap  darurat  dan  juga  telah  memberikan  bantuan  kepada  korban (Bahransyaf 2008).
Sumber  daya  manusia  pada  BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat  ini  menjadi  kunci  utama terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian kendala selanjutnya yang dialami pada BPBD Kabupaten Aceh Barat ini kurangnya anggota  dan  rendahnya  keterlibatan  aparatur  dalam  proses  pengambilan  keputusan dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  dubutuhkan  oleh  BPBD  Kabupaten Aceh Barat.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa  Manajemen  Mitigasi  Bencana  BPBD Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  Penanganan  Pasca  Bencana  secara  garis  besar  sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: (a) Proses rehabilitasi dan rekonstruksi , di mana BPBD Kabupaten Aceh Barat telah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembuatan  jembatan,  pengamanan  tebingn  pinggir  sungai,  pemulihan  ekonomi  berupa barang  untuk  musibah  kebakaran,  dan  lainnya  dari  tahun  2017  hingga  tahun  2021,  (b) Mitigasi bencana dalam penanganan pasca bencana , BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan regulasi  kebijakan,  pelatihan  serta  diadakannya  desa  tangguh  bencana.  Adapun  kendala yang  dihadapi  dalam  penanganan  pasca  bencana  seperti  terbatasnya  anggaran  dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, minimnya kuantitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten  aceh  Barat  serta  rendahnya  keterlibatan  aparatur  dalam  proses  pengambilan keputusan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Universitas  Teuku  Umar  yang  telah mendukung penelitian dan penulisan artikel ini.

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah  and Ikhsan,  Manajemen  Mitigasi  Bencana BPBD  Kabupaten  Aceh  Barat Dalam Penanganan  Pasca Bencana (2022)

## REFERENSI
Almanshur  Fauzan,  Ghony  Djunaidi.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media.
Bahransyaf, Daud. 2008. “Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Berbasis Penelitian.” Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahtraan Sosial 14 (01): 47–56. Bongi, Anastasia, H A Octavianus Rogi, and Rieneke L E Sela. 2020. “Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Kota Makassar.” Sabua : Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur 9 (1): 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/31720.
BPBA. 2019. “Modul Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana,” 77.
Burhanudin  Mukhamad  Faturahman.  2019.  “KONSEPTUALISASI  MITIGASI  BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Burhanudin” 3: 1–19.
Cookson,  Maria  Dimova,  and  Peter  M.R.  Stirk.  2019.  “STRATEGI  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN PATI,” 1–11.
Djalil, Apriska Giofani, Rieneke L Sela, and Sonny Tilaar. 2015. “EVALUASI PERUNTUKAN LAHAN DAN PEMETAAN ZONASI TINGKAT RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG API GAMALAMA DI KOTA TERNATE (Studi Kasus : Gunung Api Gamalama, Kota Ternate).” Spasial : Perencanaan Wilayah Dan Kota 2 (3): 11–20.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9668.
Irawan,  Irawan,  Yuli  Subiakto,  and  Bambang  Kustiawan.  2022.  “Manajemen  Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Mengurangi Risiko  Bencana Gempa Bumi.” PENDIPA Journal of Science Education 6 (2): 609–15. https://doi.org/10.33369/pendipa.6.2.609-615.
Jufriadi, Akhmad. 2012. “Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gempa Bumimelalui Campus Watching Sebagai Pendidikan Mitigasi Bencana (Studi Kasus Gedung Graha Sainta Lt.1 Universitas  Brawijaya).” Erudio  Journal  of  Educational  Innovation 1  (1). https://doi.org/10.18551/erudio.1-1.10.
Juliana,  Imroatul  C,  Reini  S  Ilmiaty,  Agus  L  Yuono,  Riani  Muharomah,  and  Taufik  Ari Gunawan. 2019. “Penyuluhan Dan Pendampingan Manajemen Kesiapsiagaan Bencana Banjir  Pada  Warga  Masyarakat  Kelurahan  Gandus  Kota  Palembang.” Prosiding Applicable Innovation of Engineering and Science Research 2019: 935–43. Lestari,  Zulvaningsih.  2021.  “Jaringan  Komunikasi  Aksi  Cepat  Tanggap  (Act)  Dalam Penanganan  Tanggap  Darurat  Pasca  Bencana  Di  Kota  Palu.” Kinesik 7  (3):  303–14. https://doi.org/10.22487/ejk.v7i3.133.
Mahardika,  Dio,  and  Endang  Larasati.  2015.  “MANAJEMEN  BENCANA  OLEH  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI  KOTA  SEMARANG  Dio  Mahardika  ,  Endang  Larasati  Departemen  Administrasi Publik Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  Diponegoro.” Fakultas  Ilmu

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah and Ikhsan, Manajemen Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat Dalam Penanganan Pasca Bencana (2022)

## Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dipoengoro
.
Nabila  Hanun  Zayain  1,  Slamet  Muchsin  2  Retno  Wulan  Sekarsari  3.  2020.  “Evaluasi Kebijakan Bencana Alam ( Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir Di Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPPM Unisma Jl . MT Haryono 193 Malang.” Jurnal Respon Publik 14 (1): 50–59.
Nurillah,  Syifa,  Delly  Maulana,  and  Budi  Hasanah.  2022.  “Manajemen  Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Di Kecamatan Ciwandan.” JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik 3 (1): 334–50. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613.
Nurjanah dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung:
Pahleviannur,  Muhammad  Rizal.  2019.  “Edukasi  Sadar  Bencana  Melalui  Sosialisasi Kebencanaan  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Pengetahuan  Siswa  Terhadap  Mitigasi Bencana.” Jurnal
Pendidikan Ilmu Sosial 29 (1): 49–55.
https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203.
Permana,  Saraswati  Ayudina.  2018.  “Manajemen  Bencana  Oleh  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Di  Wilayah  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten Ciamis.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 5 (3): 148–55. Ristiani, Ida Yunari. 2020. “Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang.” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) 2 (2): 126–38. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113.
sangadah,  khotimatus,  and  Jesslyn  Kartawidjaja.  2020.  “Peran  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Dalam  Manajemen  Bencana  Banjir  Di  Kabupaten  Gresik.” Orphanet Journal of Rare Diseases 21 (1): 1–9.
Setyowati, D. L. 2019. Pendidikan Kebencanaan . Universitas Negeri Semarang.
SYAHRILLIA, LIVIA PUTRI. 2022. “PELAKSANAAN PENANGANAN PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SINDANG  KELINGI KABUPATEN REJANG  LEBONG PROVINSI BENGKULU.” Doctoral Dissertation, IPDN .
Wardyaningrum,  Damayanti.  2014.  “Perubahan  Komunikasi  Masyarakat  Dalam  Inovasi Mitigasi Bencana Di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi.” Jurnal ASPIKOM 2 (3): 179. https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i3.69.
Wibowo, Yunus Aris, Ratih Puspita Dewi, Lintang Ronggowulan, Rhizki Yulia Anjarsari, and Yunita Miftakhunisa. 2020. “Penguatan Literasi Mitigasi Bencana Angin Puting Beliung Untuk  Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  Desa  Munggur,  Kabupaten  Boyolali,  Jawa Tengah.” Warta LPM 23 (2): 165–79. https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10571. Widayati,  Rina  Sri.  2020.  “Studi  Kajian  Peran  BPBD  Dan  Aisyiyah  Disaster  Action  Dalam Upaya  Pengurangan  Resiko  Bencana  Di  Surakarta.” Gaster 18  (1):  108. https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.549.
Widiastuti, Ida Ayu Eka, Putu Aditya Wiguna, and Ida Bagus Alit. 2020. “Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Bagi Mahasiswa Ksr-Pmi Dalam Upaya Meningkatkan Peran Generasi Muda  Dalam  Penanggulangan  Bencana.” Abdi  Insani 7  (3):  298–303. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.356.
Yusuf  Falaq.  2021.  “Manajemen  Bencana  Oleh  Badan  Penanggulanan  Bencana  Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Desa Niaso Muaro Jambi.” Proceeding the 1th NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling Volume 01 No 01

## DOI : 10.24076/JSPG.2022v4i1.776
Rahmah and Ikhsan, Manajemen Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat Dalam Penanganan Pasca Bencana (2022)

## Tahun 2021, 71-80
01 (01): 80.
Zellatifanny,  Cut  Medika,  and  Bambang  Mudjiyanto.  2018.  “The  Type  of  Descriptive Research in Communication Study.” Jurnal Diakom 1 (2): 83–90.