Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017
Irul Meidhawati 1 , Andi 2 , Denny Susanto 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 123

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  Effects  of  Reporting  of  Taxable  Entrepreneurs,  Tax Examinations and Letter of Tax Liability Against Value Added Tax Receipts. This type of research is quantitative research. The population in this study is an annual report consisting of: Reports on the number of submissions of VAT Announcements, SKPKB Reports,  Tax  Billing  Letter  Reports  and  Reports  on  the  amount  of  value  added  tax receipts  at  the  Serang  Tax  Office.  The  sample  taken  in  this  study  is  monthly  data during  the  period  January  -  December  from  2014-2017,  which  is  as  many  as  48 samples. The purpose of this study is to determine whether:  1) Taxable Entrepreneur Reporting  affects  the  value  added  tax  receipts.  2)  Tax  Examination  has  an  effect  on Value  Added  Tax  Receipts.  3)  Tax  Collection  Letter  influences  the  receipt  of  Value Added  Tax . The  results  of  this  study  are  as  follows:  (1)  Amount  of  Reporting  of Income  Tax  Entrepreneurs  is  significant  to  VAT  receipts.  (2)  Tax  Examination approves  significantly  on  VAT  receipts.  (3)  Letter  of  Tax  Collection  significant acceptance of VAT receipts.

## Keywords:  Reporting  of  Taxable  Entrepreneurs;Tax  Examination;Tax  Bill;Value
Added Tax Receipt.

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dampak  pelaporan  pengusaha  kena  pajak, pemeriksaan  pajak,  dan  Surat  kewajiban  perpajakan  terhadap  nilai  tambah  PPN. Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  kuantitatif.  Populasi  dalam  kajian  ini merupakan  laporan  tahunan  yang  terdiri  dari:  laporan  mengenai  jumlah penyampaian  pengumuman  PPN,  laporan  SKPKB,  laporan  surat  tagihan  pajak  dan laporan  mengenai  jumlah  tanda  terima  pajak  pertambahan  nilai  di  kantor  pajak Serang.  Sampel  yang  diambil  dalam  studi  ini  adalah  data  bulanan  selama  periode Januari-Desember  dari  2014-2017,  yang  sebanyak  48  sampel.  Tujuan  dari  studi  ini adalah untuk menentukan apakah: 1) pelaporan pengusaha kena mempengaruhi nilai tambah  pajak  penerimaan.  2)  pemeriksaan  pajak  memiliki  efek  pada  nilai  tambah pajak  penerimaan.  3)  Surat  pengumpulan  pajak  mempengaruhi  penerimaan  pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) jumlah pelaporan pengusaha  pajak  penghasilan  signifikan  untuk  penerimaan  PPN.  (2)  pemeriksaan pajak  menyetujui  secara  signifikan  pada  tanda  terima  PPN.  (3)  Surat  pengumpulan pajak penerimaan yang signifikan dari penerimaan PPN.
Kata  Kunci:  Pelaporan  pengusaha  kena  pajak;  Pemeriksaan  pajak;  Tagihan  pajak; Tanda terima pajak pertambahan nilai.
Corresponding Author: irulmeidhawati10@gmail.com
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto

## PENDAHULUAN
Self  Assessment  System dan  Ketepatan  Pelaporan  SPT  Masa  PPN  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  PPN  (Putri  Ayuni,  2012).  Jumlah  PKP,  SSP berpengaruh  Signifikan,  sedangkan  SPT  tidak  berpengaruh,  kemudian  Variabel  STP berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  PPN  (Ika  Nursanti  dan  Yazid  Yud Padmono, 2013). Penagihan PPN dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak efektif dan  memeberikan  kontribusi  sangat  kurang  di  KPP  Pratama  Manado  (Muhamad, Sifrid  dan  Harijanto,  2014).  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak (Mohamad,Saraeng dan Pangerapan , 2017).
Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang pada tahun 2014  hingga  tahun  2017  bahwa  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan jumlah PKP terdaftar setiap tahunnya namun dalam hal penyampaian SPT menunjukkan bahwa masih banyak terdapat PKP yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan. Tahun 2014, dari PKP terdaftar sebanyak 3.749 yang melaporkan SPT hanya 66,7 % atau 2.497 untuk yang terlambat melaporkan  SPT  sebesar  0,3%  atau  13  PKP  untuk  yang  tidak  melaporkan  SPT sebesar  33%  atau  1.239  PKP.  Pada  tahun  2015,  dari  PKP  terdaftar  sebanyak  4.290 yang  melaporkan  SPT  hanya  62,8%  atau  2.695  untuk  yang  terlambat  melaporkan SPT  mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  3%  atau  125  PKP  untuk  yang  tidak melaporkan  SPT  mengalami  kenaikan  sebesar  34,2%  atau  1.470  PKP.  Tahun  2016, dari PKP terdaftar sebanyak 5.065 yang melaporkan  SPT menurun signifikan hanya 58%  atau  2.932  PKP  untuk  yang  terlambat  melaporkan  SPT  mengalami  kenaikan sebesar 33,7% atau 1.711 PKP untuk yang tidak lapor menglami penurunan sebesar 8,3% atau 422 PKP . Tahun 2017, dari jumlah PKP sebanyak 5.353 yang melaporkan hanya  71,7%    atau  3.839  PKP  untuk  yang  terlambat  melaporkan  SPT  mengalami penurunan  sebesar  23,7%  atau  1.268  PKP  untuk  yang  tidak  melaporkan  mengalami penurunan  yaitu  hanya  4,6%  atau  246  PKP.  Hal  ini  menunjukan  dengan  masih adanya  PKP  yang  terlambat  dan  tidak  melaporkan  bahwa  tingkat  kesadaran  PKP masih bisa dikatakan rendah.
SKP yang terbit dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang signifikan yang  artinya  semakin  banyak  Wajib  Pajak  yang  belum  memenuhi  kewajibannya,
adapun Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Serang tahun 2014 sebanyak 78% berhasil di tagih dari total tunggakan Rp 6.148.774.358,-. Tahun 2015  mengalami  kenaikan  sebanyak  91%  berhasil  ditagih  dari  total  tunggakan  Rp 11.385.382.632,-. Tahun 2016 mengalami penurunan yang berhasil ditagih sebanyak 38% dari total tunggakan Rp 21.611.823.214,- dan tahun 2017 mengalami kenaikan yang berhasil ditagih sebanyak 99,5 % dari total tunggakan Rp 12.694.368.288,-.
Tunggakan  dari  tahun  2014-2017  mengalami  fluktuatif  dimana  pada  tahun 2016  mengalami  peningkatan  tunggakan  yang  signifikan,  adapun  penagihan  pajak yang  dilakukan  olek  KPP  Pratama  Serang  tahun  2014  hingga  2015  yang  berhasil ditagih  yaitu  dari  48%,2  meningkat  menjadi  48,6%.  Namun  mengalami  penurunan pada tahun 2016 yaitu hanya 29% yang berhasil ditagih. Pada tahun 2017 penagihan pajak  mengalami  peningkatan  yang  siginifikan  yaitu  hingga  90,4%.  Namun, peningkatan  kegiatan  penagihan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Serang  belum mencapai target yang diharapkan.
Penerimaan  perpajakan  di  KPP  Pratama  Serang  tahun  2014  hinggan  2017 belum  mencapai  target  yang  diharapkan,  penyebab  tidak  tercapainya  target  pajak yaitu  kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak dalam melaporkan  dan  melunasi  kewajiban perpajakannya  serta  kurang  optimalnya  penagihan  yang  dilakukan  oleh  KPP.  Pada tahun  2014  pajak  yang  berhasil  dihimpun  hanya  85%  atau  Rp  532.562.656.955,- belum  mencapai  apa  yang  ditargetkan  oleh  KPP  Pratama  Serang  pada  tahun  2014 yaitu Rp 624.383.534.000,-. Begitu juga pada tahun berikutnya ditahun 2015 hingga 2017 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai belum maksimal mencapai dari apa yang ditargetkan oleh KPP Pratama Serang.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan rumusan  masalah  yaitu:  1)  Apakah  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai;  2)  Apakah  Pemeriksaan  Pajak berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai;  3)  Apakah  Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?

## TINJAUAN LITERATUR
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  243/PMK.03/2014  Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :
1. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
a. Secara langsung.
b. Melalui pas dengan bukti pengiriman surat
c. Dengan cara lain.
2. Cara  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
b. Saluran  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  sesuai  dengan perkembangan teknologi informasi.
3. Saluran  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018  ayat (2) huruf b meliputi:
Laman Direktorat Jenderal Pajak.
Laman penyalur SPT elektronik.
Saluran  suara  digital  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  untuk Wajib Pajak tertentu.
Jaringan  komunikasi  data  yang terhubung  khusus  antara  Direktorat  Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.
Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4.  Atas  penyampaian  SPT  melalui  saluran  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  243/PMK.03/2014 ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
1. Pengusaha  Kena  Pajak  yang  diwajibkan  untuk  menyampaikan  SPT  Masa PPN  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  243/PMK.03/2014 Pasal  3A  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5),  wajib  menyampaikan  SPT  Masa PPN melalui saluran tertentu.
2. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib  Pajak  yang  diwajibkan  untuk  menyampaikan  SPT  melalui  saluran
tertentu,  namun  Wajib  Pajak  bersangkutan  menyampaikan  SPT  selain melalui saluran tertentu.
3. Terhadap  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dianggap  tidak menyampaikan SPT.
SPT  yang  harus  disampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  mempunyai  batas waktu sesuai dengan jenis SPT dan jenis pajaknya. Adapun batas waktu penyampaian SPT  sesuai  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan  adalah:
a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
b. Untuk  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  WP  Orang  Pribadi,  paling  lama  3  (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
c. Untuk  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan WP  badan,  paling lama  4  (empat)  bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  mengenai  pengertian  Pemeriksaan  Pajak  merupakan  serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang  dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan          ketentuan          peraturan          perundang-  undangan  perpajakan. Pemeriksaan  Pajak  menurut  Ilyas  dan  Wicaksono  (2015:32)  yaitu:  “Serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.” Pemeriksaan  pajak  Menurut  Erly  Suandy  (2014:  203)  yaitu  : “  Serangkaian  kegiatan mencari,  mengumpulkan,  mengolah  data  dan/atau  keterangan  lainnya  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan  upaya  penegakan  hukum  salah  satunya  dengan  tindakan  Pemeriksaan Pajak,  maka  mutlak  diperlukan tenaga  Pemeriksa  Pajak  dalam  kuantitas  dan  kualitas
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
yang  memadai.  Sedangkan  untuk  mendapatkan  jaminan  mutu  atas  hasil  kerja pemeriksaan  selain  diperlukan  kuantitas  dan  kualitas  yang  memadai  diperlukan  juga prosedur  pemeriksaan,  ruang  lingkup,  norma,  pelaksanaan  dan  produk  dari pemeriksaan.”
Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014 : 204) sebagai berikut :
a. Surat  Pemberitahuan  menunjukkan  kelebihan  pembayaran  pajak,  termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
c. Surat  Pemberitahuan  tidak  disampaikan  atau  disampaikan  tidak  pada  waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar.
d. Surat  Pemberitahuan  yang  memenuhi  kriteria  seleksi  yang  ditentukan  oleh Direktur Jenderal Pajak.
Indikator  Pemeriksaan  Pajak  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dasar pemikiran  menurut  Siti  Kurnia  (2013:323)  adalah  “Laporan  Pemeriksaan  Pajak merupakan  dasar  untuk  penerbitan  suatu  produk    hukum  perpajakan  yaitu  Surat Ketetapan  Pajak”.  Jenis  pemeriksaan  pajak  menurut  Ilyas  dan  Wicaksono  (2015:34) dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  184 /PMK.03/2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  yang  meliputi  Pemeriksaan Lapangan  dan  Pemeriksaan  Kantor.  Tujuan  pemeriksaan  pajak menurut  Erly  Suandy (2014  :  204)  adalah  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  tujuan  lain.  Menurut  Ilyas dan  Wicaksono  (2015:34)  Terdapat  2  (dua)  kriteria  yang  merupakan  alasan dilakukannya  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Surat  Tagihan  Pajak  didefinisikan  sebagai  surat  untuk melakukan  penagihan  pajak  dan  atau  sanksi  administrasi  berupa  bunga  dan  atau denda.  Berdasarkan  definisi  para ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Surat  Tagihan
Pajak  (STP)  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh  fiskus  untuk  melakukan  penagihan pajak  atau  sanksi  administrasi  berupa  denda  ataupun  bunga.  Menurut  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  183/PMK.03/2015  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang  Tata  Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan pajak.
Berdasarkan  Undang-Undang  No  42  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  (dalam wilayah  Indonesia).  Orang  Pribadi,  perusahaan,  maupun  pemerintah  yang mengkonsumsi  Barang  Kena  Pajak atau Jasa  Kena  Pajak  dikenakan  PPN.    Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan  Penjualan atas  Barang Mewah. Perbedaan utama  Pajak Pertambahan  Nilai  dari  peredaran  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  adalah tidak adanya unsur pajak berganda.
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:
H1:  Pengaruh  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan Pajak Pertamabahhn Nilai.
H2:  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai.
H3:  Pengaruh  Surat  Tagihan  Pajak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  sumber  data  dari  lapangan (survey) , kepustakaan  dan  Studi  Dokumentasi    ( Documentation  Research ).  Populasi  dalam penelitian ini adalah  laporan tahunan yang terdiri dari:
1. Laporan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan masa PPN.
2. Laporan SKPKB.
3. Laporan Surat Tagihan Pajak
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
4. Laporan  jumlah  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  Kantor  Pajak Pratama Serang.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Laporan jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa PPN.
2. Laporan Jumlah SKPKB.
3. Laporan Surat Tagihan Pajak.
4. Laporan  jumlah  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  Periode  anggaran  bulan berjalan tahun 2014 – 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.
Pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu:
1. Variabel Bebas (Independen Variable).
a. Pengaruh Pelaporan Pengusaha kena Pajak (X1)
b. Pemeriksaan Pajak (X2)
c. Surat Tagihan Pajak (X3).
2. Variabel Terkait (Dependent Variable)
Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (Y).
Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat  diukur  dengan  formula sebagai berikut :
Jumlah penerimaan PPN bulan ini-jumlah PPN bulan lalu x 100% jumlah PPN bulan lalu
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan  dengan  menggunakan regresi  linier  berganda.  Penelitian  ini  menggunakan  bantuan  dari  program  SPSS. Penelitian menggunakan Statistik  deskriptif,  Analisis  verikatif,  uji  asumsi  klasik (uji  t  dan  uji  F)  yaitu  normalitas,  autokorelasi,  multikolinieritas,  dan heteroskedastisitas.  Pengujian  Hipotesis  pada  penelitian  ini  menggunakan  Koefisien Determinasi (Adj.R²)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pengolahan statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

## Tabel 1

## Statisitik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation SPT 48 1.71 99.99 63.2113 31.09759 PEMERIKSAAN 48 1.81 100.00 61.3340 31.06647 STP 48 10.41 99.82 80.1519 20.88026 PPN 48 -54.00 44.38 4.6777 18.04286 Valid N (listwise) 48 Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Variabel Pelaporan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pajak Pratama Serang memiliki  nilai  rata-rata  jumlah  pelaporan  dengan  SPT  sebesar  63,21%  ini  berarti bahwa rata-rata realisasi jumlak PKP yang melaporkan SPT sebesar 63,21% dari yang ditargetkan.  Nilai  minimum  jumlah  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  dengan  SPT sebesar  1,71%  yaitu  pada  bulan  Maret  2017.  Nilai  maksimum  persentase  pelaporan Pengusaha Kena Pajak dengan SPT sebesar 99,99% yaitu pada April 2015 dan standar deviasi 31,09.
Variabel  Pemeriksaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang memiliki  nilai  rata-rata  jumlah  pencairan  dengan  tunggakan  pajak  dengan  Surat ketetapan pajak sebesar 61,33% ini berarti bahwa rata-rata realisasi  pembayaran SKP sebesar  61,33%  dari  yang  ditargetkan.  Nilai  minimum  jumlah  pencairan  tunggakan pajak  sebesar  1,81%  yaitu  pada  bulan  April  2017.  Nilai  maksimum  persentase pencairan  tunggakan  pajak  sebesar  100%  yaitu  pada  bulan    Juli  2016  dan  standar deviasi sebesar 31,06.
Variabel  Surat  Tagihan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang memiliki  rata-rata  persentase  perubahan  jumlah  pencairan  tunggakan  pajak  sebesar 80,15%,  ini  berati  bahwa  rata-rata  realisasi  Pembayaran  STP  sebesar  80,15%  dari yang  ditargetkan.  Nilai  minimum  jumlah  pencairan tunggakan  pajak  sebesar  10,41%
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
yaitu pada bulan Mei 2016. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan sebesar 99,82% yaitu pada bulan September 2015 dan standar deviasi sebesar 20,88.
Variabel  Penerimaan  PPN  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Penerimaan PPN setiap bulan sebesar 4,67%  ini  berarti  bahwa  rata-rata  realisasi  tingkat  kenaikan  PPN  sebesar  4,67  dari yang  ditargetkan.  Nilai  minimum  persentase  jumlah  Penerimaan  PPN  perbulan sebesar  54%  yaitu  pada  bulan  Agustus  2015,  nilai  maksimum  persentase  jumlah penerimaan PPN sebesar 44,38% yaitu pada bulan Agustus 2016 dan standar deviasi sebesar 18,04.
Hasil pengolahan uji normalitas sebagai berikut : Tabel 2
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 48 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 12.18447211 Most Extreme Differences Absolute .068 Positive .052 Negative -.068 Test Statistic .068 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019 Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  uji  non  parametic. Kolmogrov- Smirnov  Tes dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai Asymp  Sig 0,200    maka  dapat disimpulkan  bahwa  data  residual  secara  normal  karena  nilai  signifikansi  yang  lebih besar  dari  a=5%  atau  0,05.  Dengan  demikian  model  regresi  ini  memenuhi  syarat asumsi normalitas.
Hasil pengolahan uji multikolinearitas sebagai berikut :

## Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  Uji  Multikolinearitas  diatas  dapat  dilihat  bahwa  variabel pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,854,  variabel Pemeriksaan  Pajak  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,886,  variabel  Surat  Ketetapan Pajak  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,86,  variabel  Surat  Tagihan  Pajak  memiliki nilai tolerance sebesar  0,889.    Semua  variabel  independen  memiliki  nilai tolerance diatas 0,10 (10%). Nilai VIF pada variabel Pelaporan Pengusaha Kena Pajak sebesar 1,171,  variabel  Pemeriksaan  Pajak  sebesar  1,162,  variabel  Surat  Tagihan  Pajak sebesar 1,125. Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 0,10 (10%). Maka semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  regresi  tidak  terjadi  multikolinearitas  dalam penelitian ini.
Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.097 4.884 1.248 .219 Pelaporan PKP -.012 .041 -.046 -.285 .777 Pemeriksaan .009 .041 .038 .233 .817 STP .041 .060 .109 .686 .496 a.  Dependent Variable: RES2
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diatas  diketahui  nilai  signifikansi  variabel Pelaporan PKP (X1) sebesar 0,777, Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 0,817 dan Surat Tagihan  Pajak  (X3)  sebesar  0,496.  Semua  variabel  independen  memiliki  nilai signifikansi  lebih  dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PELAPORAN PKP .854 1.171 PEMERIKSAAN .861 1.162 STP .889 1.125 a. Dependent Variable: PPN Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Tabel 5

## Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a .87271 Cases < Test Value 24 Cases >= Test Value 24 Total Cases 48 Number of Runs 29 Z 1.021 Asymp. Sig. (2-tailed) .307 a. Median Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Berdasarkan  hasil  Uji  Autokorelasi  pada  tabel  diatas  dengan  menggunakan  uji runs test menunjukkan bahwa nilai asymp . Sig sebesar 0,307 nilai dengan signifikansi 5%. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  pada  penelitian  ini  terbebas  dari autokorelasi.
Adapun hasil dari pengujian regresi linear dalam penelitian ini sebagai berikut :
Tabel 6 Hasil Uji Regresi Analisis Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -44.035 7.637 -5.766 .000 SPT .238 .064 .410 3.718 .001 PEMERIKSAAN .130 .064 .223 2.035 .048 STP .321 .093 .372 3.441 .001 a. Dependent Variable: PPN
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y=a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Y= -44,035 + 0,238 X1 + 0,130 X2 + 0,321 X3
Artinya  Nilai  ( constant )  menunjukkan  sebesar  44,035  artinya  jika  semua variabel di anggap konstan, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima sebesar  44,035.  Nilai  0,238  pada  variabel  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  (X1) adalah  bernilai  positif  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa apabila  Pelaporan  Pengusaha Kena  Pajak  mengalami  kenaikan  maka  penerimaan  Pajak  Pertamabahan  Nilai mengalami kenaikan sebesar 0,238. Nilai 0,130 pada variabel Pemeriksaan Pajak (X2) adalah  bernilai  positif  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  Pemeriksaan  Pajak mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan
sebesar  0,130.  Nilai  0,321  pada  variabel  Surat  Tagihan  Pajak  (X3)  adalah  bernilai positif  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  Surat  Tagihan  Pajak  mengalami kenaikan  maka  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  mengalami  kenaikan  sebesar 0,321. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  H0  ditolak).  Sebaliknya disebut  tidak  signifikan  bila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  dimana  H0 diterima.

## Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .738 a .544 .513 12.59300
a. Predictors: (Constant), STP, PEMERIKSAAN, SEPERTI b. Dependent Variable: PPN
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Adjusted R 2 adalah sebesar 0,513 yang berarti bahwa variasi variabel dependen penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel independen ( Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak) sebesar 51,3% sedangkan sisa nya yaitu 48,7% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Nilai R 2 sebesar 0,738 yang artinya bahwa koefisien korelasi sebesar 73,8%.
Tabel 8
Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 8322.918 3 2774.306 17.494 .000 b Residual 6977.684 44 158.584 Total 15300.602 47 a. Dependent Variable: PPN b. Predictors: (Constant), PELAPORAN PKP, PEMERIKSAAN , STP
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dari  uji ANOVA atau F test  didapat  nilai  F hitung sebesar  17,49  >  2,81 (F tabel )  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,000<0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak,
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
Pemeriksaan  Pajak  dan  Surat  Tagihan  Pajak    secara  bersama-sama  mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Serang, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.
Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
a) Jika nilai signifikan kurang atau sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima.
b) Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak.
Tabel 9
Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -44.035 7.637 -5.766 .000 Pelaporan PKP .238 .064 .410 3.718 .001 PEMERIKSAAN .130 .064 .223 2.035 .048 STP .321 .093 .372 3.441 .001 a. Dependent Variable: PPN
Sumber: Outpu t SPSS yang diolah, 2019
Variabel Pelaporan PKP (X1) menunjukkan nilai 3,718 > 1,670 (t tabel ) dengan signifikansi  0,001  <  0,05  maka  dapat  dikatakan  Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pajak  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.  Variabel  Pemeriksaan  pajak  (X2) menunjukkan nilai menunjukan nilai t hitung sebesar 2,035 > 1,670 ( t tabel) dengan tingkat signifikan 0,048 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pajak Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.Variabel  Surat  Tagihan  Pajak  (X3) menunjukkan nilai menunjukan nilai t hitung sebesar 3,441 > 1,665 ( t tabel) dengan tingkat signifikan  0,001  <  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Surat  Tagihan  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.
Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang  N0  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  menjelaskan  bahwa  Pengusaha  Kena  Pajak
(PKP)  merupakan  Pengusaha  yang  melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  tahun  1984  dan  perubahannya,  tidak  termasuk pengusaha  kecil  yang  batasannya  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  68/PMK/.03/2010  Tentang  Batasan  Kecil  Pajak  Pertambahan  Nilai,  kecuali Pengusaha  Kecil  yang  memilih  untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  243/PMK.03/2014  Tentang Surat  Pemberitahuan  (SPT),  bahwa  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  diwajibkan  untuk menyampaikan  SPT  Masa  PPN  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 243/PMK.03/2014    Pasal  3A  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5),  wajib  menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.
Berdasarkan  hasi  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pelaporan  Pengusaha Kena  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang.  SPT  Massa  PPN  adalah  wujud  nyata penerapan  self  assessment  system.  Bagi  Pengusaha  Kena  Pajak,  fungsi  Surat Pemberitahuan  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggung jawabkan  perhitungan  jumlah  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk  melaporkan  tentang:  (a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, (b) Pembayaran atau pelunasan pajak  yang  telah  dilaksanakan  sendiri  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  dan/atau  melalui pihak  lain  dalam  satu  Masa  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (Sumarsan  dalam  sitio,  2015).  Penelitian  sebelumnya  yang berkaitan  dengan  uraian  diatas telah  dilakukan  oleh  Ayuni,  Kusnadi  dan  Ariningrum (2012) dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa SPT Masa PPN  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukan bahwa tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  melaporkan  kewajibannya  telah  memahami hak dan kewajibannya.
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
Namun  hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nursanti  dan  Padmono  (2013)  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  jumlah  SPT Masa  PPN  yang  dilaporkan  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN.  Di  dalam penelitian  ini  kecenderungan  dari  SPT  yang  dilaporkan  tiap  bulannya  belum  sesuai dengan  fungsi  dari  SPT  itu  sendiri  sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan PPN  dari  PKP  yang  disampaikan  bisa  saja  tidak  lengkap,  nihil,  kurang  bayar,  serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.
Mengacu pada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak  merupakan serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti yang  dilakukan  secara  objektif  dan  professional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Tujuan Pemeriksaan  Pajak  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  sebagai  berikut  :  (1)  Pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak secara  jabatan  (2)  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (3)  Pengukuhan  atau pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (4)  Wajib  Pajak  mengajukan keberatan  (5)  Pengumpulan  bahan  guna  penyusunan  Norma  Penghitungan Penghasilan Neto (6) Pencocokan data dan atau/alat keterangan (7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil (8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan  Nilai  (9)  Pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain (Erly Suandy,2014 : 204).
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  variabel  Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.  Pemeriksaan  Pajak  tergolong  efektif  untuk menagih  Wajib  Pajak  yang  terutang,  dikarenakan  Pemeriksaan  Pajak  menumbuhkan perilaku  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yaitu dengan  jalan  penegakan  hukum  sehingga  berdampak  peningkatan  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pajak  Pratama  Serang  yang  akan  masuk  ke  kas negara.  Dengan  demikia,  Pemeriksaan  Pajak  pagar  penjaga  agar  Wajib  Pajak  tetap mematuhi  kewajibannya.  Semakin  tinggi  Pemeriksaan  Pajak  dan  semakin
terungkapnya  Wajib  Pajak  yang  masih  terdapat  kurang  bayar,  akan  meningkatkan kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  akan berimbas  pada  meningkatnya  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Sejak diberlakukannya self assessment system, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin sangat dibutuhkan. Dengan diberlakukannya sistem ini semua Wajib Pajak diharapkan dapat  melaksanakan  seluruh  kewajiban  perpajakan  dan  melaporkannya  dengan  jujur pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  ditempat  Wajib  Pajak  terdaftar.  Sebagai konsekuensinya,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dituntut  untuk  terus  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak.  Salah  satu  bentuk  pengawasan tersebut ialah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak.
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  Pemeriksaan  Pajak  telah dilakukan oleh Mohamad,Saerang dan Pangerapan (2017) dimana Pemeriksaan Pajak berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Penerimaan  Pajak.  Oleh  karena  itu  dapat dinyatakan  bahwa  hipotesis  kedua  (H2)  diterima.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  wajib pajak  sudah  mengetahui  dan  memahami  unsur  pajak    yang  bisa  memaksa  dan mempunyai  hukum  yang  melandasinya,  serta  dengan  kian  majunya  pelayanan- pelayanan  serta  penyuluhan  pajak  sering  dengan  perekonomian  dunia.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  wajib  pajak  sudah  mengetahui  dan  memahami  hak  dan kewajibannya.
Sebab  diterbitkannya  STP  Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  183/PMK.03/2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  145/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Ketetapan Pajak  dan  Surat  Tagihan  pajak,  pasal  7  tata  cara  Penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak sebagai berikut (1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar (2) berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah  tulis  dan/atau  salah  hitung  (3)  Wajib  Pajak  dikenai  sanksi  administrasi  berupa denda dan/atau bunga (4) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,  tidak  membuat  Faktur  Pajak  atau  membuat  Faktur  Pajak  tetapi  tidak  tepat waktu  (5)  pengusaha  yang  telah  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  tidak mengisi  Faktur  Pajak  secara  lengkap  (6)  Pengusaha  Kena  Pajak  melaporkan  Faktur
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
Pajak  tidak  sesuai  dengan  masa  penerbitan  Faktur  Pajak  (7)  Pengusaha  Kena  Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Surat  Tagihan  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang.  Surat  Tagihan  Pajak  tergolong  efektif  untuk menagih  Wajib  Pajak  yang  terutang,  dikarenakan  penagihan  pajak  untuk mengingatkan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  dapat  segera  melunasi  seluruh  tunggakan atas  hutang  pajaknya  setelah  jatuh  tempo  pembayaran  dan  salah  satu  cara  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam menjalankan  kewajibannya  dalam  melunasi  pajak  yang  terutang.  Penagihan  pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena  tindakan  penagihan  pajak  mempunyai  kekuatan    hukum  yang  memaksa. Tindakan  penagihan  pajak  berpotensi  memberikan  pencairan  tunggakan  pajak  antara lain melalui penagihan aktif yang dilakukan oleh juru sita pajak.
SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  SPT  tersebut dianggap  benar.  Namun,  apabila  pada  suatu  pembuktian  (hasil  verifikasi)  ditemukan adanya  ketidakbenaran  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  oleh  PKP  tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan  perpajakan  dan  telah  diterbitkan  STP  PPN,  maka  PKP  seharusnya  segera melunasi  kekurangan  pembayaran  beserta  sanksi  administrasinya  (Rohmasari sitio,2015).
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  Surat  Tagihan  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  telah  dilakukan    oleh  Nursanti  dan  Padmono (2013),  adapun  hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  Surat  Tagihan  Pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Oleh  karena itu  dapat  dinyatakan  bahwa  hipotesis  ketiga  (H3)  diterima.  Hal  ini  membuktikan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  sangat  ditentukan  oleh penegakan  peraturan  di  bidang  perpajakan  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan tindakan penagihan aktif kepada para penunggak pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Pelaporan  Pengusaha  Kena  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pajak  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Serang. Hal ini berarti bahwa semakin banyak PKP yang melapor maka semakin banyak pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh.
2. Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pajak  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.
Hal ini  menunjukan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak    yang  bisa  memaksa  dan  mempunyai  hukum  yang  melandasinya,  serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak sering dengan perekonomian  dunia.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  wajib  pajak  sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.
3. Surat  Tagihan  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  pada  Kantor  Pajak  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat ditentukan  oleh  penegakan  peraturan  di  bidang  perpajakan  salah  satunya  adalah dengan melakukan tindakan penagihan aktif kepada para penunggak pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul.  Icuk  Rangga  Bawono  dan  Amin  Dara.  (2014). Perpajakan  Konsep,  Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Anastasia  Diana,  Lilis  Setiawati.(2010). Perpajakan  Indonesia  Konsep,  Aplikasi  dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : Andi Offset
As Shaugama.(2016). Pengaruh Self Assessment System dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertamabahn nilai
Awan Nurmawan Nuh.(2013). Cabut Izin PKP, Bukti  Keseriusan Dijten benahi PPN. Melalui http://www.pajak.go.id/content/cabut-izin-pkp-bukti-keseriusan- ditjen-pajak-benahi-ppn . Diakses pada tanggal 24/01/2018
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
Bambang.(2016).  3  penyebab  penerimaan  pajak  RI  sellu  dibawah  target  melalui http://www.liputan6.com/bisnis/read22553803-penyebab-penerimaan -
pajak-ri-selalu-di-bawah-target diakses pada tanggal 20 juli 2018
Chairil Anwar.(2015). Manajemen Perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama.
Duwi Priyatno.(2014). SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis . Andi. Yogyakarta.
Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Erly Suandy, (2014). Hukum Pajak ,Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
Ghozali, i.  (2016). Aplikasi Analisi  Dengan  Program  Spss  IBM  Spss  23 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Gia  Meidha.(2016).    pengaruh  surat  tagihan  pajak  dan  jumlah  pengusaha  kena  pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
Hapsari.  (2012).  penerapan  aaccount  Representative  terhadap  kegiatan  intensifikasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak . Jurnal Akuntansi Vol 2, 1 :1-2014.
Ika  Nursanti  dan  Padmono  (2013).  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  Vol  1,  N0  1, Januari  2013. Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  Surat  Tagihan  Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Ilyas dan Wicaksono.(2015). Pemeriksaan Pajak . Mitra Wacana Media. Jakarta Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi.
Melisa,Srikandi,Achmad.(2015).Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)  Vol.7  No.  1. Pengaruh Self  Assessment  System  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang).
Muhamad  dan  Sunarto.  (2018).  P-ISSN  :  25500376.  e-ISSN  :  2549-9637. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus pada KPP Praba Bima 2012-2015.
Muhamad,Sifrid,Harijanto.  (2014).  ISSN  :  2303-1174. Efektivitas  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada KPP Manado.
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-20PJ2013  tentang  tata  cara pendaftaran dan pemeberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan  pengusaha  kena  pajak,  penghapusan  nomor  pokok  wajib  pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak,serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.
Rani  Permatasari  (2015), pengaruh  self  assessment  system  dan  pemeriksaan  pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi Widyatama.
Rimsky K. (2015) perpajakan (Edisi revisi) , jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.
Robert.  (2018)  penerimaan  pajak  2017    capai  Rp1.151  triliun  tumbuh  4,08  persen. Melalui https:www.liputan6.combisnis/read/3216184/penerimaan-pajak- 2017-capai-rp-1151-triliun-tumbuh-408-persen. Diakses  pada  tanggal  28 agustus 2018.
Rohmasari. (2015). Jom FEKON Vol. 2. System Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Taampan Pekanbaru.
Siti aminah.(2014). Pengaruh PenerapanSistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Surakarta. Skripsi. Surakarta: FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
Siti  Kurnia.  (2013).  Perpajakan  Indonesia:  Konsep  &  Aspek  Formal.  Yogyakarta: Graha Ilmu
Siti Resmi, (2016). Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta.
Sukrisno Agus. (2014). Akuntansi Perpajakan, Edisi 3 , Salemba Empat, Jakarta Supramono  Dan  Damayanti.  (2015). Perpajakan  Indonesia,  Mekanisme  Dan Perhitungan edisi Revisi. Penerbit : Andi Publisher
Susan  (2015).  Analaisis  kepatuhan  wajib  pajak  (PKP)  berdasarkan  realisasi penerimaan pajak pertamaban nilai. studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kota bitung. Jurnal berkala ilmiah efisiensi Vol 15 No. 04
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas  undang-undang  nomor  6  tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata cara perpajakan.
Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-24/PJ/2012  tentang  Bentuk,  Ukuran, Prosedur  Pemberitahuan  dalam  rangka  pembuatan,  Tata  Cara  Pengisian keterangan,  Tata  Cara    Pembetulan  atau  Penggantian,  dan  Tata  Cara Pembatalan Faktur Pajak.
Volume XII, Nomor 1, Desember 2019                                                 Meidhawati, Andi, Susanto
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  Per-24/PJ/2014  tentang  tata  cara  pelksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan dengan surat paksa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  9/PMK.03/2018  Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Susan  2015. Analaisis  kepatuhan  wajib  pajak  (PKP)  berdasarkan  realisasi penerimaan  pajak  pertamaban  nilai.  studi  kasus  pada  kantor  pelayanan pajak pratama kota bitung. Jurnal berkala ilmiah efisiensi Vol 15 No. 04
Tryana  A.M.  Tiraada,  2013,  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  pajak,  Sikap  Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
http:/www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015. Diakses pada tanggal 28 agustus 2018
Waluyo, (2012). Akuntansi Pajak , Salemba Empat, Jakarta
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Salemba Empat, Jakarta.

## Halaman ini sengaja dikosongkan
(this page intentionally left blank)