Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Akad Klausula Baku

## (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas IA)
The Efforts to Protect Consumers against the Normative Agreement Clauses (Studies in Religious Court Class 1A of Makassar)
Disa Nusia Nisrina Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: disanusia.nisrina@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima 07 September 2018 Revisi I 17 Oktober 2018

## Revisi II
16 Nopember 2018 Disetujui 04 Desember 2018 Penerapan  akad  klausula  baku  semakin  banyak  seiring  berkembangnya berbagai macam bentuk transaksi dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan  Islam  lainya,  akad  baku  masih  sering  menggunakan  klausula eksemsi yang mengandung pembatasan tindakan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan bisnis, hal ini sering memicu terjadinya konflik atau sengketa  dalam  perjanjian.  Sehingga,  jika  terjadi  sengketa  antara konsumen  dengan  lembaga  keuangan  syariah  khususnya  perbankan syariah  maka  dibutuhkan  peran  pengadilan  agama  dalam  melindungi hak-hak  konsumen. Pokok  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  upaya  perlindungan  konsumen  terhadap  akad  klausul baku  di  Pengadilan  Agama  kota  Makassar?.  Metode  yang  digunakan dalam  artikel  ini  adalah  lapangan  (field  research  kualitatif)  dengan pendekatan  teologis-Syari,  dan  yuridis-normatif,  serta  studi  kasus. Setelah  penelitian  dan  pengkajian  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa, hakim  memiliki  upaya  korektif  untuk  memperbaharui  akad  baku  yang memberatkan  konsumen  dalam  menjalankanya,  upaya  tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen, diantara bentuk upaya korektif  tersebut  adalah  rescheduling  yakni  penjadwalan  ulang, reconditioning merupakan persyaratan kembali dan restrukturisasi adalah penataan ulang.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen - Akad Baku - Pengadilan Agama The  implementation of  standard  contract  is  increasing  as  various  forms of  transactions  develop  in  Islamic  banking  and  other  Islamic  financial institutions,  standard  contract  still  often  use  exclusion  clauses  that contain  restrictions  on  actions  for  consumers  in  conducting  business activities,  this  often  triggers  conflicts  or  disputes  in  agreement.  So,  if there is a dispute between consumers and Islamic financial institutions, especially  Islamic  banking,  the  role  of  Islamic  courts  is  needed  in protecting consumer rights. The subject matter examined in this study is how  to  protect  consumers  against  the  standard  clause  contract  in  the Makassar City Religion Court?. The method used in this article is a field (field  research  qualitative)  with  a  theological-Syari  approach,  and juridical-normative,  as  well  as  case  studies. Upon  research  and accomplishment of this study it is found that , the judge has a corrective effort  to  renew  the  standard  contract  which  is  burdensome  for  the consumer in carrying out it. The effort is expected to protect consumer rights. Among the corrective efforts is rescheduling, reconditioning and restructuring.
Keywords : Consumer Protection - Standard Contract - Islamic Court
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina

## A. PENDAHULUAN
Perjalanan  dan  eksistensinya  peradilan  agama  mengalami  pasang  surut  yang panjang,  dimulai  dari  tradisi  peradilan  yang  sederahana  menuju  kepada  pembentukan UU.  No.  7  Tahun  1989  yang  menjadi  awal  legalisasi  kewenangan  peradilan  agama menyelesaikan perkara. Selanjutnya dengan amandemen UU.No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan kemudian UU No. 50 Tahun 2009 menambah  kewenangan  pengadilan    agama    dalam    menyelesiakan    sengketa    perdata orang    Islam.  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang merupakan  perubahan  pertama  dari  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989,  membawa perubahan  besar  bagi  kewenangan  Peradilan  Agama.  Kewenangan  Peradilan  Agama diperluas  dengan  memasukkan  bidang  ekonomi  syariah  sebagai  salah  satu  bidang kompetensi Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49. 1
Pasal 49 huruf i: Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama  Islam  di  bidang;  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah, dan  ekonomi  syariah. 2 Pengadilan Agama  merupakan  lembaga  litigasi  yang  mendapatkan  amanah  untuk  menegakkan syariah (dalam hal ini dalam bidang  muamalah). Terpenuhinya harapan yang tinggi dari masyarakat  terhadap Pengadilan  Agama akan dilihat  dari kualitas putusan  hakim  yang tepat  dan  cermat,  dengan  demikian  akan  menimbulkan  kepercayaan  terhadap  lembaga Peradilan  Agama.  Kepercayaan  yang  tinggi  akan  melahirkan  rasa  nyaman  bagi  pelaku bisnis  dan  investor  dalam  bidang  ekonomi  syariah  dan  tentu  saja  hal  ini  secara  tidak langsung akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. 3
Bahkan  saat  ini  pengadilan  agama  kian  mantap  dan  berkibar  pada  tanggal  29 Agustus  2013  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  93/PUU-X/2012 mengakhiri  dualisme  ( choice  of  forum )  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  antara peradilan  agama  dan  peradilan  umum.  Di  samping    menambah  kewenangan  dalam memutuskan  sengketa  ekonomi  syariah,  tentu  juga  bertambah  wawasan    pengetahuan aparatur  peradilan  agama  itu  sendiri  dalam  bidang  ekonomi  syariah. 4 Terpenuhinya harapan  yang  tinggi  dari  masyarakat  terhadap  Pengadilan  Agama  akan  dilihat  dari kualitas  putusan  hakim  yang  tepat  dan  cermat,  dengan  demikian  akan  menimbulkan kepercayaan  terhadap  lembaga    Peradilan  Agama.  Kepercayaan  yang  tinggi  akan melahirkan rasa nyaman bagi pelaku bisnis dan investor dalam bidang ekonomi syariah dan  tentu  saja  hal  ini  secara  tidak  langsung  akan  menaikkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi nasional. 5
1 Taufik  Hamami, Kedudukan  dan  Eksistensi  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Tata  Hukum  di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 33.
2 Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3 Andi  Fariana, Peran  Strategi  Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah. Jurnal Ahkam Vol. 10 Desember 2015,h. 248-249.
4 Al-Fitri, Sengketa  Ekonomi  Syariah  dan  Kesiapan  Peradilan  Agama ,  Artikel:  Tulisan    ini pernah diikutsertakan  penulisan karya ilmiah dalam rangka memperingati 25 tahun UU Nomor 7 Tahun 1989 oleh Badilag MARI bulan Agustus 2014, h. 2.
5 Andi  Fariana, Peran  Strategi  Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah. Jurnal Ahkam Vol. 10 Desember 2015,h. 248-249.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Dinamika  mengenai  isi  akad  yang  mengandung  klausula  eksemsi  yang  sering menimbulkan  sengketa  konsumen.  Hal  ini  memunculkan  pertanyaan  mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah diperhadapkan pada benturan asas. 6 Sementara itu,  khusus    untuk    penyelesaian    sengketa    perlindungan  konsumen  dalam  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen  Pasal  45  ayat  (1):
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 7
Beberapa kasus  yang menggambarkan kerugian  yang dialami  konsumen terjadi dan  diajukan  di  Pengadilan  misalnya  putusan  No.03/Pdt.G/2013/PN.MTP  yang menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen syariah, putusan  No.0047/Pdt.G/2012/PA.Yk  tentang  sengketa  konsumen  menyatakan  bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara tersebut, putusan No.527/Pdt.G/2014/P.Gtlo  tentang  perlindungan  konsumen  syariah  menyatakan  dalam pertimbangannya  bahwa  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut. Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  mengangkat  permasalahan,  bagaimana  upaya perlindungan  konsumen  kaitanya  dengan  kewenangan  pengadilan  agama  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Makassar ?

## B. METODE PENELITIAN
Apabila ditinjau dari aspek lokasi penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk mempelajari  intensif  tentang  latar  belakang  keadaan,  kondisi  actual,  dan  interaksi individu,  kelompok,  lembaga,  masyarakat  atau  sistem  sosial. 8 Lokasi  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  adalah  Pengadilan  Agama  Makassar  Klas  IA,  di  mana Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  secara  ilmiah  yakni: teologi- syar’i, p endekatan  yuridis-normatif,  yaitu  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan akad dan perlindungan hak- hak  konsumen. Dan Pendekatan  Kasus  ( Casus  approach). 9 Pendekatan  ini  dilakukan untuk  memberikan  gambaran  bagaimana  para  hakim  Pengadilan  Agama  memutus perkara  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah.  Adapun  metode  pengumpulan  data dilakukan  melalui  pencarian  dokumen,  wawancara  dan  observasi.  Selanjutnya  data- data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  tahapan Reduksi  Data,  Penyajian  Data,  Analisis  Data (Analysing) Penarikan  Kesimpulan ( concluding). Dengan metode triangulasi sebagai pengujian keabsahan data.
6 Dirjen  Badilag  RI, Majalah  Pengadilan  Agama:  Ekonomi  Syariah  Publik  Percaya  Peradilan Agama, Edisi IV Juli 2014 (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), h. 28.
7 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yudo, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2007), h. 223.
8 Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setidai  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial (Jakarta:  Bumi Aksara, 2006), h. 5.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2010) , h. 94.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina

## C. TINJAUAN TEORETIS Perlindungan Konsumen
Perlindungan  dalam  bahasa  inggris  adalah protection. Sedangkan  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) 10 mengartikan  perlindungan  adalah  tempat berlindung.  Sehingga  perlindungan  secara  istilah  adalah  upaya  atau  tindakan  utnuk memberikan  perlindungan  kepada  pihak-pihak  tertentu  atau  disebut  sebagai  konsumen agar  mendapatkan  hak-haknya  dengan  cara-cara  yang  disepakati  dalam  akad. Sedangkan konsumen dalam istilah yang berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten (Belanda).  Menurut  kamus  hukum Dictionary  of  Law  Complete Edition  konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. 11 konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang  Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri  sendiri  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan’’.
Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hukum Islam, pembeli  mempunyai  hak  istimewa  berupa khiyar ,  yaitu  hak  yang  diberikan  kepada pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  untuk  meneruskan  atau  membatalkannya. Diantaranya, yaitu: 12

## a. Khiyar Majelis
Penjual  dan  pembeli  boleh  memilih  akan  melanjutkan  jual  beli  atau  akan membatalkannya.  Selama  keduanya  masih  ada  dalam  satu  tempat  (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:
الله  َي ِض َر  َرَمُع  ِنْبا  ُثْيِدَح
اَمُهْنِم  ٍد ِحا َو  ُّلُك  ِناَعِّيَبْلا  َلاَق َمَّلَس ّو ِهْيَلَع الله ىَّلَص الله  َلوُس َر  َّنَأ :اَمُهْنَع )ملسم و يراخبلا هاور( ِراَي ِخْلا َعْيَبَّلاِإ اَق َّرَفَتَي ْمَل اَم ِهِب ِحاَص ىَلَع  ِراَي ِخْلاِب 13
Artinya:
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda:  “Penjual  dan  pembeli,  masing-masing  mempunyai  hak khiyar yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli khiyar . 14

## b. Khiyar ‘Aib
Hak  pilih  dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad,  apabila  terdapat  suatu cacat pada benda  yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat  akad  berlangsung.  Sebagaimana  sabda  Rasulullah  saw.  Dari  Uqabah  bin  Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.
10 Suharto dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Indah Surabaya, 2004), h 196.
11 M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 378.
12 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 83.
13 Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64.
14 Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari Terjemahan Hendra S, Sahih Bukhari Muslim:  Hadits  yang  Diriwayatkan oleh Imam  Bukhari  dan  Imam  Muslim (Tim  Redaksi  Jabal: Jakarta, 2015), h. 279.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
15 )ناربتو حاخم نبأ ,دمحأ( .هنّيب ّلاإ  ٌبيع هيفو اًعيب هي ِخأ نم َعاب  ٍملسمل ُّلحي َلا  ِملسملا  ْوُخَا مِلسُملا
Artinya:
Seorang  muslim  adalah  saudara  bagi  muslim  lainya.  Tidak  halal  bagi  seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani). 16
c. Khiyar Syarat (Persyaratan)
Hak  pilih  yang  ditetapkan  bagi  salah  satu  pihak  yang  berakad  atau  keduanya, apakah  meneruskan  atau  membatalkan  akad  selama  dalam  tanggung  waktu  yang disepakati  bersama.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:
17 . ِراَي ِجلا عيَب َّلاا اق  ّرفتي يَتح امهنيب عيَب لا ِنيعّيب ّلك
Artinya:
“Masing-masing  dari  dua  orang  yang  berjual  beli  tidak  ada  jual  beli  bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar. ” 18
d. Khiyar at-Ta’yin
Hak pilih bagi pembeli  dalam menentukan barang  yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan binatang, maka  pembeli  diberi  hak khiyar  ta’yin sehingga  ia  dapat  menentukan  empat  ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu. 19
e. Khiyar ar-Ru’yah
Hak  pilih  bagi  pembeli  untuk  menyatakan  berlaku  atau  batalnya  jual  beli  yang dilakukannya  terhadap  suatu  objek  yang  belum  dilihatnya  saat  berlangsungnya  akad. Jika  pembeli  kemudian  melihat  barang  tersebut  dan  tidak  berhasrat  terhadapnya,  atau pembeli  melihat  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  keinginannya,  maka  pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:
20 .)ننطقرد( ُهَك َرَت َءاَشْنإو ُهَذخأ َء اَش نِإ ها َر اذإ  ِراَي ِخلا اب وهف ه َرَي ْملاًئْيَش يرَتْشا ِنم
15 Abu Abdillah Muhammad bin Ya>zid Al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Vol I , editor Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Da>r ihyail kutub al-Arabiy>ah: Faisal Isa al-halabi, t.th), h. 77.
16 Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Cet.  I;  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013), h. 60.
17 Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari , h. 25.
18 Yusuf  as-Sabati, Bisnis  Islam  dan  Kritik  atas  Bisnis  ala  Kapitalis (Bogor:  al-Azhar  Press, 2009), h. 309.
19 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.
20 Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, Sunan ad-Daraquthn , Hadits No. 2777 Jilid. III, Terjemahan  Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.),  h. 6.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina
Artinya:
Barangsiapa  yang  membeli  sesuatu  yang  belum  ia  lihat,  maka  ia  berhak khiyar apabila telah melihat barang itu. Jika ingin ia boleh mengambilnya, jika ingin  ia pun boleh meninggalkannya” (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah). 21

## f. Khiyar Tadlis
Jika  penjual  mengelabui  pembeli  sehingga  menaikkan  harga  barang,    maka  hal itu  haram  baginya.  Dalam  hal  ini  pembeli  memiliki khiyar untuk  mengembalikan barang  tersebut,  hal  ini  berdasarkan  hadis  dari  Rasulullah  saw  yang  disampaikan  oleh Abu Hurairah bahwa:
َء اَش نِا اهبلَتحَي نَا دعب ِني رَظنلا ريجِب هّن ِإف  دَعَب اهع اتبِا نمَف َمَنَغلاو َلب لإا ا ْو  ُّرَشُت لا
22 .)ملسم و راجب(  َرمّتلا نم ًاع اصو َاه َّدر ء اش نِاو اَهَكَسمَأ Artinya:
Janganlah  kalian  membiarkan  unta  dan  domba  tidak  diperah  (sebelum  dijual). Siapa saja yang membelinya, kemudian setelah ia memerahnya, ia boleh memilih di  antara  dua  hal:  jika  ingin  ia  boleh  mempertahankannya;  jika  tidak  ia  boleh mengembalikannya  disertai  dengan    satu sha` kurma.  (HR.  Bukhari  dan Muslim). 23
g. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy ( Khiyar al-Murtarsil )
Khiyar jenis  ini  suatu  saat  bisa  menjadi  hak  bagi  penjual,  dan  suatu  saat  bisa menjadi  hak  pembeli.  Kadangkala  pembeli  membeli  harga  5  dinar  padahal  barang tersebut  hanya  setara  dengan  3  dinar,  atau  penjual  menjual  barang  10  dinar  padahal barang  tersebut  hanya  setara  8  dinar.  Hal  ini  didasarkan  pada  Hadis  Rasulullah  saw. Hayan bin Munqidz pernah mendatangi Rasulullan saw, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam jual-beli” Kemudian Rasulullah saw bersabda:
24 .م ايأ ةث لاث   ُر اَي ِخلا ْيِلو َةَب َلاخ َلا لقَف  َتعَي َاب  اَذإ
Artinya:
“Jika  engkau  membeli  maka  katakanlah,  tidak  ada  penipuan  dan  bagiku khiyar tiga hari.” 25
h. Khiyar  Naqad (pembayaran)  adalah  melakukan  jual  beli  dengan  ketentuan,  jika pihak  pembeli  tidak  melunasi  pembayaran,  atau  jika  pihak  penjual  tidak
21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.
22 HR  Bukhari  dan  Muslim  disebutkan  dalam  Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Fathul  Bari Hadis  No. 2148 Jilid IV (Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi': t.t, t.th), h. 361.
23 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 60.
24 Imam  An-Nawawi, Syarh  Riyadh  ash-Shalihin  min  Kalami  Sayyidil  Mursalin ,  Penerjemah. Thariq abdul Azizi Tamimi, (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013), h. 719.
25 Yusuf as-Sabati, Bisnis Islam dan Kritik atas Bisnis ala Kapitalis , h. 313.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
menyerahkan  barang,  dalam  batas  waktu  tertentu,  maka  pihak  yang  dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya. 26
Pasal  2  UUPK  8/1999  dijelaskan  mengenai  asas-asas  perlindungan  konsumen, yaitu:
a. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk   mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat    sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara  keseluruhan;
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha    untuk memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya  secara  adil;
c. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan    konsumen,    pelaku  usaha,    dan    pemerintah    dalam    arti    materiil  dan spiritual;
d. Asas  keamanan  dan  keselamatan    konsumen    dimaksudkan    untuk    memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam    penggunaan, pemakaian, dan  pemanfaatan barang  dan/jasa  yang  dikonsumsi  dan  digunakan;
e. Asas    kepastian    hukum    dimaksudkan    agar    pelaku    usaha    maupun    konsumen menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  menyelenggarakan    perlindungan konsumen,  serta  negara  menjamin  kepastian  hukum.
Hubungan  transaksi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki  timbal  balik antara  keduanya  yang  disebut  sebagai  hak  dan  kewajiban.  Adapun  hak-hak  konsumen disebutkan dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:
a) Hak  atas  keamanan  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi  baran;
b) Hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang;
c) Hak   untuk   memilih   dan  mendapatkan  barang   yang  sesuai   dengan  nilai tukar  dan  kondisi  dan  jaminan  barang;
d) Hak    untuk    didengar    pendapat    dan    keluhannya    atas    barang    yang digunakan;
e) Hak    untuk    mendapatkan    perlindungan    dan    upaya    penyelesaian    sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut;
f) Hak  untuk  memperoleh  kebutuhan  hidup;
g) Hak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian;
h) Hak  untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat;
i) Hak  untuk  memperoleh  pendidikan  konsumen. 27
Bersamaan  dengan  itu,  melekat  juga  dalam  hak  konsumen  tersebut  yakni kewajiban yang harus dilakukannya, dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, kewajiban konsumen yaitu:
a) Membaca    atau    mengikuti    petunjuk    informasi    dan    prosedur    pemakaian atau  pemanfaatan  barang  demi  keamanan  dan  keselamatan;
b) Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang;
26 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013), h. 92.
27 Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina
c) Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;
d) Mengikuti    upaya    penyelesaian    hukum    sengketa    perlindungan    konsumen secara  patut. 28

## D. PEMBAHASAN Konsep Akad dalam Islam
Perjanjian  atau  kontrak  dalam  istilah  hukum  Islam  biasa  disebut  dengan “akad”. 29 Kata al-`aqd dalam  istilah  bahasa  berarti  ikatan  dan  tali  pengikat.  Secara etimologi,  akad  berarti  ikatan  antara  dua  perkara,  baik  ikatan  secara  nyata  maupun ikatan  secara  maknawi,  dari  satu  segi  maupun  dari  dua  segi.  Semua  perikatan  yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak  syariat.  Tidak  boleh  ada  kesepakatan  untuk  menipu  orang  lain,  transaksi barang-barang  yang  diharamkan  dan  kesepakatan  untuk  membunuh  seseorang. 30 menurut  istilah  para  ulama  fikih  mengartikan  kedalam  dua  makna  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Nazih  Hammad  sebagai  berikut: Pertama, menghubungkan  dua ucapan  atau  dengan  penggantinya  seperti  dengan  isyarat  dan  tulisan  pada  jalan  yang telah  ditentukan  oleh  syara`. Kedua, tindakan  yang  didasarkan  kepada  ketetapan  hati dan  tekad  yang  kuat,  baik  dilakukan  oleh  seorang  ataupun  lebih. 31 Senada  dengan defenisi  secara  istilah  tersebut,  Muhammad  Abu  Zahrah  mendefenisikan  akad  yakni menghubungkan  dua  ucapan  yang  menjadikannya  mengikat  kepada  kedua  belah pihak. 32 Menurut  fukaha  ketergantungan  pernyataan  antara  dua  belah  pihak  yang berakad secara hukum berimplikasi pada objeknya. 33
Dalam  membuuat  perjanjian  (akad)  dalam  hukum  Islam  harus  memperhatikan Asas-asas sebagai berikut: 34
1) Asas  Ilahiah  atau  Ketauhidan.  Kegiatan  muamalah  termasuk  perbuatan  perjanjian, tidak  pernah  akan  lepas  dari  nilai-nilai  ketauhidan.  Setiap  tingkah  laku  dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. 35
2) Asas  Ibahah  ( Mabda’  al-Ibāhah ),  Asas  ibahah  adalah  asas  umum  hukum  Islam dalam bidang muamalat secara umum.;
3) Asas Kebebasan Berakad ( Mabda’ Hurriyah at-Ta’aqud )  Hukum Islam mengikuti kebebasan  berakad,  yaitu  suatu  prinsip  hukum  yang  menyatakan    bahwa    setiap orang  dapat  membuat  akad  jenis  apapun  tanpa  terikat dengan nama-nama yang
28 Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
29 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi  Dalam  Islam (Jakarta  : Sinar Grafika Offset, 2011), h. 15.
30 M.Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hal 101
31 Nazih  Hammad, Mu’ jam  al-Mushtalaha>t  al-Maliya>h  wal  Iqtisyadiya>h  fi  Lughah  al-Fuqaha>, (Damaskus: Da>r al-Qala>m, 2008), h. 321.
32 Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiiyah wan Nazha>riyyah al- ’ Aqd al-Syaria`ah al-Islamiyah (t.t: Da>r al-Fiqr al-Araby, t.th), h. 19.
33 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 1963), h. 1.
34 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah (Cet.  II;  Jakarta;  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2010), h . 83-92.
35 Muhammad  Syakir  Aula, Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional , (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
telah  ditentukan  dalam  undang-undang    syariah    dan    memasukkan    klausul    apa saja  ke  dalam  akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat  makan harta sesama jalan batil.;
4) Asas  Konsensualisme  atau  asas  kerelaan ( mabda’  ar - rada’iyyah ). Asas konsensualisme  menyatakan  bahwa  untuk  terciptanya  suatu  perjanjian  cukup dengan  tercapainya  kata  sepakat  antara  para  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
5) Asas  Tertulis  ( a l-Kita>bah ) Suatu  perjanjian  hendaknya  dilakukan  secara  tertulis agar  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  apabila  di  kemudian  hari  terjadi persengketaan. 36
6) Asas  Keseimbangan  ( Mabda’  at -Taw ā zun  fi  al- Mu’awadhah )  Meskipun  secara faktual  jarang  terjadi  keseimbangan  antara  para  pihak  dalam  bertransaksi,  namun hukum    perjanjian  Islam  tetap  menekankan  perlunya  keseimbangan  itu,  baik keseimbangan  antara  apa  yang  diberikan  dan  apa  yang  diterima  maupun keseimbangan dalam memikul resiko;
7) Asas  Kemaslahatan  (tidak memberatkan) Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa  akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan ( masyaqqah );
8) Asas  Amanah,  dimaksudkan  bahwa  masing-masing  pihak  haruslah  beritikad  baik dalam  bertransaksi  dengan  pihak  lainnya  dan  tidak  dibenarkan  salah  satu  pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya;
9) Asas  Keadilan.  Keadilan  adalah  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  oleh  semua hukum.
Akad  terbentuk  karena  ada  rukun-rukun  atau  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalamnya  disertai  dengan  syarat  yang  akan  menyatakan  sahnya  suatu  akad,  Ulama mazhab  Hanafi  berpendapat,  bahwa  rukun  akad  itu  hanya  satu    yaitu sighah  al-aqd , sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:
(1) Para  pihak  yang  membentuk  akad  ( al-`aqidan ).
(2) Pernyataan  kehendak  para  pihak  ( Shigatul-`aqd )
(3) Objek  akad  ( mahallul `aqd ).
(4) Tujuan  akad  ( maudhu` `aqd ). 37
Secara umum para ulama menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila;
1) Berakhirnya  masa  berlaku  akad  tersebut,  apabila  akad  tersebut  memiliki  tenggang waktu;
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika :
(1) jual beli itu fasakh, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi;
36 M.Tamyiz  Muharrom  (2003),  “Kontrak  Kerja:  Antara  Kesepakatan  dan  Tuntutan Pengembangan  SDM”,  dalam Al  Mawarid Jurnal  Hukum  Islam,  Edisi  X  tahun  2003,  (Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII).
37 Qamarul Huda, Fikih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 28.
Disa Nusia Nisrina
(2) Berlakunya Khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat dan majelis.
(3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak;
(4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
(5)Salah  satu  pihak  yang  berakad  meninggal  dunia  untuk  akad-akad  tertentu misalnya: sewa-menyewa, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah . 38

## Kewenangan Pengadilan Agama Makassar Klas IA
Kewenangan merupakan kata yang dapat diterjemahkan dengan kata kekuasaan atau  kompetentisi.  Kata  kompetentsi  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ Competentie ”  yang terkadang  diterjemahkan  ke  dalam  kata  kekuasaan,  kompetensi  atau  kewenangan. Dalam  hukum  acara  kewenangan  peradilan  menyangkut  dua  hal,  yakni  absolut  dan relatif. 39
Tugas  pokok  pengadilan  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan kehakiman  yakni untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan kepadanya. Pengadilan memiliki kewenangan tertentu yang dibagi menjadi dua yakni  kewenangan  relatif  dan  kewenangan  absolute.  Kewenangan  relatif  adalah kekuasaan  pengadilan  yang  satu  jenis  dan  satu  tingkatan  yang  meliputi  wilayah yurisdiksi/wilayah hukum tertentu, dalam hal ini satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai suatru pengecualian, bisa lebih atau bahkan kurang. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:
Peradilan  agama  berkedudukan  di  kota  madya  atau  di  ibu  kota  kabupaten  dan daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kota  madya  atau  kabupaten.  Pada  penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi: pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di  Kota  Madya  atau  Kabupaten,  yang  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pengecualian. 40 Sedangkan kewenangan  absolut  ( attributie van rechtsmacht ). Sifat  kewenangan lingkungan  peradilan  agama  yang  bersifat  absolut  adalah  apa  yang  telah ditentukan menjadi kekuasaan suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk  memeriksa  dan  memutus perkara.  Kewenangan  mutlak  ini  disebut  kompetensi absolute. 41 Kewenangan  absolut  pengadilan  berhubungan  dengan  jenis  perkara  atau jenis pengadilan. Kekuasaan pengadilan agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diamandemen  dengan  UU  No  3 Tahun  2006  yang  berbunyi:  Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaiakan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Sedeqah; dan Ekonomi syariah.
Penjabaran  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  yang  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dijelaskan  dalam  Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Peradilan Agama,  bidang  ekonomi  syariah  antara  lain  meliputi:  a.  Bank  syariah;  b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksa
38 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , h. 108-109
39 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia. (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91.
40 Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
41 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Yogyakarta:  Penerbit  Liberty, 2002), h. 75.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
dana  syariah;  f.  Obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syariah;  g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan Bisnis syariah.

## Analisis Perlindungan Konsumen di Pengadilan Agama Makassar Klas IA.
Implementasi produk perbankan baik penyimpanan, pembiayaan dan produk jasa syariah tersebut merujuk pada ketentuan prinsip syariah yang diformulasikan dari fatwa DSN-MUI  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  Bank  Indonesia  sebagai  regulator pebankan  nasional,  termasuk  perbankan  syariah.  Tujuannya  untuk  memberikan pengaturan kesamaan cara pandang akad yang dibuat dan memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak  yang berafiliasi kepada bank syariah. Peneliti mencermati bahwa dalam  implementasi  akad  produk  perbankan  syariah,  ada  hal-hal  yang  perlu diperhatikan  untuk  mengurangi  sengketa  ekonomi  syariah,  yakni:  Ketentuan Pricing (penentuan harga)
Baik  pendanaan  maupun  pembiayaan  secara  kultural  belum  dapat  dilepaskan secara radikal dari sistem ekonomi konvensional yang karateristiknya berbasis riba. Hal tersebut  disebabkan  karena  hirerarki  kelembagaan  bank  konvensional  dengan  bank syariah  dan  akan  saling  bersinergi  baik  dari  aspek  permodalan,  penempatan  dana, pengembangan  produk,  maupung  sharing  keuntungan  yang  diperoleh.  Sehingga  dalam rangka  mengantisipasi  resiko  dan  mis  persepsi  maka  DSN-MUI  menerapkan  kaidah yaitu “ al-tafriq al-halal min haram ” (pemisahan unsur halal dari haram). Apabila uang haram  bercampur  dengan  yang  haram,  sedangkan  bagian  yang  haram  dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka uang yang tersisa adalah halal hukumnya.
Penentuan  harga  pada  produk  pembiayaan  syariah  hingga  saat  ini  pada umumnya  masih menggunakan  metode  atau  teknis pricing yang  dilakukan  oleh  bank konvensional,  dalam  arti menggunakan  dan  memperhitungkan  suku  bunga  (bank konvensional)  sebagai  rujukan  dalam penentuan  harga  produk-produknya.  Para  ulama amat terkejut ketika mengetahui bahwa bunga bank konvensional masih dijadikan dasar perhitungan  bagi  hasil  maupun  harga  dalam  akad syariah,  dan  mereka  bertanya-tanya mengapa  harus  bunga  yang  dijadikan  dasar  perhitungan. Apakah  tidak  ada  alternatif lain. Masalah rujukan ini bukan saja masalah nasional, tetapi juga merupakan fenomena internasional. Saat ini kritik tajam dilontarkan kepada bank syariah karena menjadikan pasar  uang  sebagai  rujukannya.  Padahal  jika  prinsip  perbankan  syariah  benar-benar dijalankan  dan  infrastruktur  pasar  yang  tersedia  lengkap,  maka  para  bankir  tidak  akan menghadapi kesulitan dalam melakukan pricing yang murni syar’i.
Pada  pembiayaan  berbasis  jual-beli  dan  bagi  hasil  (investasi),  tidak  membuat metode pricingnya berbeda. Yang berbeda hanya representasi harga hasil pricing. Untuk produk  berbasis jual-beli  seperti mura>bahah representasi  harganya  berupa  tingkat margin, sementara untuk produk berbasis bagi hasil representasi harganya adalah nisbah bagi  hasil.  Oleh  karenanya  dalam akad mura>bahah dengan  jangka  waktu  angsuran  10 tahun  harganya  jauh  lebih  mahal  dari  pada mura>bahah yang  berjangka  waktu ansurannya  hanya  5  tahun. 42 Akad  murabahah  merupakan  bagian  dari  akad  jual  beli, akad  ini  paling  dominan  dioperasionalkan  pada  lembaga  keuangan  syariah,  khususnya
42 H. Abd. Salam. “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah)”. Artikel. (Jakarta: Badilag, 2017), h. 8-9.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina
yang  bersifat  konsumtif,  seperti  produk  kepemilikan  rumah  dan  kendaraan.  Pada pembiayaan  berdasarkan  akad  murabahah,  suatu  transaksi  dinyatakan  valid  sesuai prinsip  syariah  apabila  segala  bukti  berupa  kwitansi  dan  struk  pembelian  barang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Objeknya harus sesuai dengan yang dikwitansi dan struk.
Tentu  saja  banyak  masyarakat  yang  mengira  bahwa  bank  syari’ah  sekedar mengganti istilah bunga dengan margin atau siasat bunga bank yang dibungkus dengan prinsip- prinsip  syari’ah.  seharusnya,  penentuan  besarnya mark-up  dalam  murabahah harus  mengacu  pada  perhitungan  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  nasabah  yang menjalankan  transaksi mura>bahah,  bukan  mengacu  pada  suku  bunga  dalam  bank konvensional. Sehingga tidak sedikit yang menyebabkan konsumen merasa berat dalam menjalankan  perjanjian  yang  telah  disepakati,  akad  klausula  baku  saat  ini  dominan memproteksi kepentingan dan hak bank ketimbang nasabah. 43
Beberapa  kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  pun  banyak  diwarnai  oleh keberatan  yang  diajukan  oleh  konsumen,  berdasarkan  data  yang  dipaparkan sebelumnya,  hakim  ekonomi  syariah  Pengadilan  Agama  Makassar  menyampaikan bahwa:
Rata-rata  kasus  yang  masuk  merupakan  keberatan  konsumen,  dalam  kasus perlindungan  konsumen  yang  melibatkan  lembaga  keuangan  syariah  dan  prinsip syariah,  itu  tentunya  menjadi  wewenang  pengadilan  agama  dengan  merujuk  UU PA No. 3 Tahun 2006. 44
Sengketa  ekonomi  syariah  terjadi  di  pengadilan  agama  yang  diajukan  oleh konsumen  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  dalam  memenuhi  ketentuan  harga  atau pricing yang sifatnya konvensional dan tidak jarang konsumen dirugikan atas tindakan pelaku usaha  yang melakukan pelanggaran atas akad  yang telah disepakati. Atas dasar keterlibatan lembaga keuangan syariah dengan konsumen sebagian pengadilan agama di Indonesia menerima dan tidak sedikit kasus serupa pengadilan agama menyatakan tidak berwenang  atas  dasar  pasal  45  ayat  (1)  bahwa  Peradilan  Umum  yang  berwenang menyelesaikan sengketa Perlindungan Konsumen.
Atas beberapa kasus di Pengadilan Agama sering terjadi choice of forum maka penerapan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama didukung oleh penerapan asas  hukum,  salah  satunya  adalah  Asas Lex  posterior  derogat  legi  priori  atau  Lex posterior  derogat  legi  anteriori,  (undang-undang  yang  lebih  baru  mengenyampingkan undang-undang  yang  lama).  Hal  ini  yang  kemudian  dapat  dilihat  dari  kapan diundangkannya  suatu  undang-undang.  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  lahir  pada  tahun  1999  yang  secara  umum  mengatur  tentang  perlindungan konsumen  secara  keseluruhan.  Kemudian  UU  No.  3  tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  UU  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  muncul  menyatakan  sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tahun 2008 lahir pula UU No
43 Rizki  Fauzi,  “Pencantuman  Klausula  Baku  Dalam  Akad  Pembiayaan  Syariah  Dikaitkan Dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Pada  PT.Bank  Muamalat  Cabang  Utama Medan)”. Skripsi (Sumatra; Universitas Sumatera Utara, 2012), h. 53-54.
44 Nhadira  Basir  (45Tahun),  Hakim  Ekonomi  Syariah  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar, Wawancara, Makassar15 Juni 2018.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan penyelesaiannya di dalam lingkungan  Peradilan  Agama.  Sehingga  Pasal  45  UUPK  yang  menyatakan  sengketa perlindungan  konsumen  diselesaikan  di  Peradilan  Umum  harus  dibaca  Peradilan Agama,  karena  tidak  berlaku  lagi  dengan  adanya  peraturan  yang  baru.  Wewenang pengadilan  agama  dalam  enyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  dalam  rangka melindungi  konsumen  juga  diperkuat  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung  seperti Putusan  Nomor:  2479  K/Pdt/2011  pemeriksaan  di  tingkat Kasasi,  majelis  hakim  menyatakan  Peradilan  Negeri  tidak  berwenang  memeriksa  dan mengadili  perkara  ini,  dan  Putusan  No.  177  PK/Pdt/2014  pemeriksaan  tingkas  PK (Peninjauan  Kembali)  membatalkan  putusan  Peradilan  Tinggi  Makassar  dan menyatakan Peradilan Negeri Makassar tidak berwenang.
Salah  satu  kasus  ekonomi  syariah  yang  diajukan  konsumen  adalah Perkara nomor  384/Pdt.G/2017,  merupakan  sengketa  perbankan  syariah  mengenai  perbuatan melawan  hukum  (PMH)  dengan  menggunakan  akad  pembiayan al-Mura>bahah yang melibatkan  konsumen  sebagai  penggugat  dan  beberapa  tergugat  I-VI.  Dengan memperhatikan  unsur-unsur  yang  telah  terpenuhi  sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum, antara lain:
a. Perbuatan  yang  melawan  hukum  yaitu  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hak subjektif  orang  lain  atau  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
b. Harus  ada  kesalahan,  baik  yang  dapat  diukur  secara  objektif  (pelaku  adalah orang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  hukum)  maupun  subjektif (pelaku dapat  mengetahui  akibat-akibat dari perbuatannya). Dimana  Tergugat  I tidak  melibatkan  secara  langsung  Penggugat  sampai  kepada  somasi  dan pelelangan  hak  tanggungan  milik  Penggugat  merupakan  kesalahan  dimana mengabaikan prinsip syariah yakni ikhtiyat dalam KHES.
c. Harus  ada  kerugian  yang  ditimbulkan,  baik  dalam  bentuk  kerugian  materil maupun  moril.  Bahwa  dalam  fakta  yang  telah  ditemukan  oleh  hakim  dalam persidangan dimana tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang dibuatnya  dengan  Bank  BNI  Cabang  Syariah  Makassar  telah  menimbulkan kerugian  dengan  dilakukanya  pelelangan  objek  agunan  dari  akad  murabahah tersebut;
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 45
Berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat mengagunkan  rumah  miliknya  di  koperasi baitul  mal  wat  tamwil dalam  suatu  akad murabahah, kemudian Tergugat I mengagunkan rumah milik Penggugat pada Bank BNI Syariah dalam suatu akad mudharabah, dan Tergugat I menjadikan agunan barang milik Penggugat  kepada  Tergugat  II,  tanpa  surat  kuasa  untuk  itu,  serta  adanya  wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I kepada terugat II. Selain itu, bahwa akad yang dilakukan oleh  koperasi  dengan  bank  dengan  konsep  mudharabah  tidak  memenuhi  syarat  sah yakni  koperasi  menjadikan  agunan  barang  yang  bukan  sepenuhnya  adalah  miliknya
45 Purwosusilo, Bimbingan  Teknis  Hakim  Pengadilan  Agama  sewilayah  Pengadilan  Tinggi Agama Jambi, 2015, h. 8.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina
sehingga  ketika  muncul  masalah  maka  kerugian  dapat  dialami  oleh  pihak  lain,  maka dengan  demikian  jika  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi  akad  tidak  sah.  Benda  yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yakni milik orang yang  melakukan  akad.  Bahwa  orang  yang  telah  melakukan  perjanjian  jual-beli  atas sesuatu  barang  adalah  pemilik  sah  atas  barang  tersebut.  Dengan  demikian  jual-beli barang yang mana dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya adalah perjanjian jual- beli  yang  batal. 46 Upaya  yang  dilakukan  pengadilan  agama  dalam  kasus  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  pelaku  usaha  tersebut  adalah  dengan  membatalkan surat-surat yang menyatakan pelelangan agunan yang menjadi hak milik konsumen.
Selain  itu,  beberapa Kasus  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  misalnya  dalam sengketa  ekonomi  syariah,  upaya  korektif  hakim  terhadap  akad  dilakukan  dalam rangka  melindungi  konsumen  dengan  tidak  mengabaikan  hak  perbankan  adalah ditunjukkan dengan menerapkan reschedule tersebut. Dalam kasus wanprestasi sering terjadi rescheduling  atau  Upaya  hukum  dengan  melakukan  perubahan  terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau  jangka  waktu  angsuran  yang  harus  dilakukan  oleh  debitur,  termasuk  masa tenggang  waktu  ( grace  period)  pemenuhan  kredit,  termasuk  perubahan  jumlah angsuran.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar, bahwa:
Jika  kami  menemukan  akad  klausula  yang  memberatkan  konsumen  maka  kami akan  melakukan  reschedule  (pembaharuan  isi  akad).  Diundur  waktunya  agar memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  melakukan  prestasi  dalam  akad  dan dengan  mengurangi  margin  profit  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku  usaha (bank).  Namun  tetap  mempertimbangkan  aspek  keadilan  untuk  kedua  bela pihak. 47
Ada 3 (tiga) bentuk atau cara penjadwalan kembali ( reschedulling), persyaratan kembali  ( reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penjadwalan kembali ( reschedulling)  dilakukan  dengan  memperpanjang  jangka  waktu  jatuh  tempo pembiayaan tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada bank.  Persyaratan kembali  ( reconditioning)  dilakukan  dengan  menetapkan  kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, hal ini jelas tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah ( Khashm  Fi  Al-Mura>bahah).  Sedangkan,  penataan  kembali  (restructuring)  dengan melakukan  konversi  piutang  murabahah atau  piutang  istishna  sebesar  sisa  kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. 48
46 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogjakarta: Citra Media, 2006), h. 34.
47 Muh.  Arief  Musi  (51  Tahun),  Hakim  Ekonomi  Syariah  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar, Wawancara, Makassar15 Juni 2018.
48 Muh.  Arief  Musi  (51  Tahun),  Hakim  Ekonomi  Syariah  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar, Wawancara, Makassar15 Juni 2018.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Selain  itu  aturan  mengenai reschedule,  reconditioning 49 dan restrukturisasi 50 aturan  mengenai  pembaharuan  akad  ada  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 10/18/PBI/2008  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/12/PBI/2006  tanggal  10  Juli  2006 tentang  Laporan  Berkala  Bank  Umum,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/21/PBI/2006 tanggal  5  Oktober  2006  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bahah.
Pesan ini disampaikan dalam al-Quran dan Hadis riwayat at-Thabrani: “.... maka hendaklah  meringankan  pada  orang  yang  berutang  atau  mengurangi  daripadanya” . Didukung dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 280.
                                                                                                
Terjemahnya:
Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah  tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 51
Berdasarkan  landasan  yuridis-syari  maka  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk mengoreksi  suatu  akad  atau  klausul  baku  jika  akad  atau  klausul  baku  dalam  kontrak menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak berimbang atau proporsional. Upaya korektif  hakim  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  diwujudkan  dalam  bentuk rescheduling, reconditioning dan restrukturisasi untuk melindungi hak konsumen. Serta dapat  berupa  membatalkan  suatu  klausul  sesuai  dengan  maksud  mewujudkan keseimbangan dan proporsionalitas para pihak dalam kontrak.
49 Persyaratan  kembali  meliputi  yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran,  perubahan  jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.
50 Melakukan  perubahan  syarat-syarat  perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit,  atau melakukan  konvensi  atas  seluruh  atau  sebagian  kredit  yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa  rescheduling dan/atau reconditioning.
51 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2013) , h.  48.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina

## E. PENUTUP Kesimpulan
Penelitian  dan  kajian  mengenai  upaya  perlindungan  konsumen  di  Pengadilan Agama Makassar Klas IA, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Akad baku disiapkan dalam bentuk formulir yang memuat beberapa pasal termasuk keuntungan,  hak  dan  kewajiban  kedua  bela  pihak  yang  berakad  untuk  efisiensi, prinsip kebebasan berkontrak pun dalam prakteknya telah dilaksanakan oleh pihak perbankan  yakni  dalam  bentuk  negosiasi  dan  musyawarah  mufakat  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  berlaku  dalam  rangka  mengakomodir  kepentingan konsumen. Namun, faktanya bahwa bank syariah masih melakukan Mark Up yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  hukum  Islam,  Bank  Syariah  masih  memperhitungkan berdasar  pada  suku  bunga  Bank  Indonesia  yang  secara  jelas  bertentangan  dengan larangan dalam hukum Islam yakni pembebanan bunga adalah riba.
2. Secara yuridis kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan Agama  dan  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang  dikuatkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  93/PUU- X/2012.  Kasus  di  Pengadilan  Agama  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diajukan konsumen  ke  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar,  dari  7  kasus,  5  diantaranya menyatakan  bahwa  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  perkara ekonomi  syariah  dengan  Sedangkan  1  putusan  ditolak,    karena  Penggugat  tidak dapat  membuktikan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  yang  dilakukan  Tergugat dan 1 putusan dinyatakan gugur, karena proses persidangan Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya masing-masing tidak hadir.
3. Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  mengoreksi suatu  akad  atau  klausul baku  jika akad atau klausul baku  dalam  kontrak menempatkan konsumen dalam  posisi yang tidak  berimbang  atau  proporsional.  Upaya  korektif  hakim  dalam  melindungi  hak- hak  konsumen  diwujudkan  dalam  bentuk rescheduling,  reconditioning  dan restrukturisasi  untuk  melindungi  hak  konsumen.  Serta  dapat  berupa  membatalkan suatu  klausul  sesuai  dengan  maksud  mewujudkan  keseimbangan  dan proporsionalitas para pihak dalam kontrak.
(Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad. al-Milkiiyah  wan  Nazha>riyyah  al- ’Aqd  al -Syaria`ah  al- Islamiyah t.t: Da>r al-Fiqr al-Araby, t.th.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia. Yogjakarta: Citra Media, 2006.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah. Cet.  II;  Jakarta;  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010.
as-Sabati,  Yusuf. Bisnis  Islam  dan  Kritik  atas  Bisnis  ala  Kapitalis. Bogor:  al-Azhar Press, 2009.
Aula,  Muhammad  Syakir. Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional ,. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad. Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi  Dalam  Islam , Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.
al-Bukhari,  Imam  Muhammad  bin  Ismail. Shahih  Bukhari. Cet.  I;  t.t:  Darut  Tauqin Najat, 1422 H.
ad-Daraquthni,  Imam  al-Hafizh  Ali  bin  Umar. Sunan  ad-Daraquthn ,  Hadits  No.  2777 Jilid.  III,  Terjemahan    Anshori  Taslim,  (Jakarta:  Pustaka  Azzam,  2008. Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: Kencana,
2013.
Dirjen  Badilag  RI, Majalah  Pengadilan  Agama:  Ekonomi  Syariah  Publik  Percaya Peradilan  Agama, Edisi IV Juli 2014. Jakarta: Dirjen Badilag, 2014.
Djalil, Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006.
Hamami,  Taufik. Kedudukan  dan  Eksistensi  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Tata Hukum di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2003.
Hammad,  Nazih. Mu’jam  al -Mushtalaha>t  al-Maliya>h  wal  Iqtisyadiya>h  fi  Lughah  al- Fuqaha>,. Damaskus: Da>r al-Qala>m, 2008.
Hasan,  M.  Ali. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam .  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Huda, Qamarul. Fikih Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.
Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Ya>zid Al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah Vol I, editor Muhammad Fuad Abdul Baqi,. Da>r ihyail kutub al-Arabiy>ah: Faisal Isa al-halabi, t.th.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  CV. Kathoda, 2013.
An-Nawawi,  Imam. Syarh  Riyadh  ash-Shalihin  min  Kalami  Sayyidil  Mursalin , Penerjemah.  Thariq  abdul  Azizi  Tamimi,.  Cet.  II;  Jakarta:  Pustaka  as-Sunnah, 2013.
Marwan, M. dan Jimmy. P, Kamus Hukum . Surabaya: Reality Publisher, 2009
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2010.
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Klausula Baku (Studi pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)
Disa Nusia Nisrina
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit Liberty, 2002.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Muharrom,  M.Tamyiz.  (2003),  “Kontrak  Kerja:  Antara  Kesepakatan  dan  Tuntutan Pengembangan SDM”, dalam Al  Mawarid Jurnal  Hukum  Islam,  Edisi  X  tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII).
Salam.  H.  Abd..  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Akad  Murabahah  Atas  Alasan Wanprestasi  (Perspektif  Perlindungan  Nasabah)”.  Artikel.  Jakarta:  Badilag, 2017.
Subekti, R. Hukum Perjanjian . Jakarta : Intermasa, 1963.
Suharto dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia . Surabaya: Indah Surabaya, 2004),
h 196.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Usman,  Husaini.  dan  Purnomo  Setidai  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
UU  Nomor  3  Tahun  2006  yang  merupakan  revisi  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2013.