## PINJAMAN ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
M. Choyrul Tsani, 1 Fadoilul Umam 2

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Choyrultsani98@gmail.com, 1 fadloilulumam99@gmail.com 2

## Abstrak
Praktik Pinjaman Online (fintech) semakin hari semakin marak tersebar keberbagai kalangan  masyarakat,  praktik  tersebut  seolah  menjadi  pedang  bermata  dua,  yang dapat  membantu  dan  juga  menjerat  bagi  para  pelaku  praktik  tersebut.  Dalam permasalahan tersebut bagaimana kaca mata Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah memandang. Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan  menggunakan  deskriptif  kualitatif  sebagai  jenis  dalam  penelitian  yang bersumber dari buku dan juga hasil karya tulis lainnya atau biasa disebut (Library research) yang  kemudian  dirangkum  dan  dianalisis  sehingga  dapat  memberikan kesimpulan.  Hasil  dalam  penelitian  tersebut  bahwasanya  dalam  Hukum  Positif praktik pinjaman online diperbolehkan dengan catatan mengikuti atura-aturan yang telah dijelaskan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  diantaranya  tentang  perizinan, pendaftaran,  laporan  keuangan  dan  sebagainya  dan  apabila  pelaku  tidak menjalankannya maka dapat disebut ilegal. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah juga  memperkenankan  praktik  pinjaman  secara  online  dengan  ketentuan  yang berlaku dalam Syariat Islam, namun apabila rambu-rambu tersebut tidak dijalankan maka status praktik tersebut dapat dikatakan haram.
Kata kunci: Pinjaman Online, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

## Abstract
The  practice  of  online  lending  (fintech)  is  becoming  increasingly  widespread  in various circles of society, this practice seems to be  a double-edged sword, which can both help and ensnare the perpetrators of this practice. How do the lenses of Positive Law and Sharia Economic Law look at this problem? The author uses the Normative Juridical approach method and uses qualitative descriptive as a type of research which comes from books and also other written works or what is usually called  (Library  research)  which  is  then  summarized  and  analyzed  so  that  it  can provide  conclusions.  The  results  of  this  research  are  that  in  Positive  Law  the practice of online lending is permitted provided that it follows the rules that have been  explained  in  OJK  regulation  Number  77/POJK.07/2016  concerning Information  Technology  Based  Money  Loan  Services  including  regarding licensing, registration, financial reports and so on and If the perpetrator does not carry  it  out,  it  can  be  said  to  be  illegal. Meanwhile,  Sharia  Economic  Law  also allows  the  practice  of  online  lending  with  the  provisions  that  apply  in  Islamic
Sharia, but if these rules are not implemented then the status of this practice can be said to be haram.
Keywords: Online Loans, Positive Law, Sharia Economic Law.

## A. Pendahuluan
Praktik  utang  piutang  berbasis online ataupun P2P  Lending yang  terjadi  di Indonesia  semakin  hari  semakin  mengalami  perkembangan  yang  signifikan, kecepatan  dan  kemudahan  dalam  bertransaksi  menjadi  alasan  fundamental  yang menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  masyarakat.  Masyarakat  memiliki  pandangan bahwa dalam hal keuangan, layanan berbasis Fintech (online) bisa menjadi hal yang sangat  membantu  bagi  mereka  sehingga  mereka  cenderung  lebih  memilih meminjam secara online dibandingkan harus meminjam secara offline .
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan  bahwa Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah  layanan jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet. 1 Sedangkan  menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 menyebutkan  Teknologi  Finansial  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 2
Pelayanan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  secara  online  biasa disebut  dengan  istilah Financial  Technology .  Dalam  beberapa  tahun  terakhir Perkembangan Fintech di  Indonesia  mengalami  lonjakan  yang  cukup  signifikan ditambah dengan telah adanya regulasi yang disiapkan, namun meski telah adanya regulasi masih terdapat hal-hal yang belum diatur secara spesifik khususnya dalam mengatur  resiko  dan  kemungkinan lain  yang  dapat  terjadi  pada  lembaga Fintech tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang  berwenang  dan  memiliki  hak  dalam  mengawasi  dan  mendampingi  laju pergerakan  perusahaan  ataupun  lembaga Fintech tersebut. 3 Terdapat  beberapa sektor  yang  cenderung  lebih  diminati  oleh  masyarakat  diantaranya  sektor pembiayaan, pinjaman, dan penyediaan modal. Peer to peer lending ( P2PLending) merupakan salah satu produknya, P2P lending merupakan layanan meminjam uang
1 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat 3.
2 Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial, pasal 1 ayat 1.
3 Wayan  Bagus  Praman,  “Peran  Otoritas  jasa  Keuangan  dalam  Mengawasi  Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis Financial  Technology Jenis Peer to Peer Lending ”, Jurnal  Kertha Semaya, Vol. 6, No. 3, (2018), hlm. 4.
secara online. 4 Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diwajibkan  mempunyai  modal  paling  sedikit  Rp.  1  miliar  rupiah  ketika  hendak melakukan  pendaftaran  dan  wajib  memiliki  modal  disetor  paling  sedikit  Rp.  2,5 miliar rupiah pada saat mengajukan izin. Terdapat batas maksimal  dalam jumlah peminjaman yaitu Rp. 2 miliar rupiah, hal tersebut dilakukan agar sistem keuangan nasional tetap stabil. 5
Terdapat  perbandingan  yang  signifikan  antara  pinjaman  pada  Bank  dan pada layanan Financial Technology, salah satunya dapat dilihat melalui pencairan dana yang mana bank rata-rata melakukan pencairan dana dalam selama 7 sampai 14 hari jam kerja, berbeda halnya dengan layanan pada Financial Technology yang mampu mencairkan dananya hanya dalam hitungan 1-3 hari bahkan ada yang hanya dalam kurun waktu 1-3 jam dana sudah dapat dicairkan. Perbandingan tersebut juga menjadi penyebab laju perkembangan fintech . namun pada sisi lain juga terdapat resiko tersindiri dalam praktik bisnis peer to peer lending(P2P) Lending baik bagi pemberi  pinjaman  ataupun  bagi  peminjam  yaitu: pertama ,  bagi  pihak  peminjam terdapat resiko bunga dengan jumlah yang tinggi. Kedua , Terdapat biaya layanan mulai  dari  3%  sampai  5%. Ketiga ,  Tempo  dalam  jangka  pelunasan  cenderung singkat. Keempat , Limit kredit pinjaman yang disediakan rendah. 6
Fikih  muamalah  memandang  praktik  pinjam  meminjam  termasuk  dalam transaksi  antara  kedua  belah  pihak  dengan  prinsip  saling  sepakat  dan  saling  rela satu  sama  lain.  Pinjam  meminjam  diperkenankan  dalam  Islam  dengan  catatan didalamnya  tidak  terdapat  beberapa  hal  yaitu  tidak  adanya  hal  yang  berlebihan, penipuan, perjudian, dan riba. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi hal tersebut  memberikan  dua  sisi  bagi  perdaban  manusia  yaitu  sisi  positif  dan  sisi negatif,  denga  adanya  Teknologi  ini  secara  tidak  langsung  telah  memberikan kontribusi  yang  luar  biasa  bagi  para  peminjam  untuk  mencapai  tingkat kesejahteraan namun di sisi lain hal tersebut juga dapat menimbulkan sesuatu yang melawan  hukum,  maka  teknologi  saat  ini  dapat  dikatakan  sudah  seperti  pedang bermata dua. 7
Jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sedikit nasabah yang mengalami  kesulitan  dalam  mengembalikan  dana  yang  dipinjam  secara online . Salah  satunya  kasus  seorang  ibu  rumah  tangga  yang  mencoba  melakukan  bunuh diri akibat ketidakmampuan ibu tersebut dalam melunasi  hutang ditambah bunga yang  ada  pada  perusahaan  pinjaman online, bahkan  terdapat  nasabah  yang
4 Otoritas Jasa Keuangan, Fintech P2P Lending , https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566, diakses 27 Februari 2024
5 Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2, (Desember 2019), hlm. 295.
6 Ibid, hlm. 293.
7 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia , (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1.
mengalami  ancaman  dan  pelecehan  disebabkan  tidak  sanggup  dalam  membayar cicilan. 8 Setidaknya  terdapat  283  orang  yang  melaporkan  tindak  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online seperti penindasan hingga penyebaran  data  pribadi  dalam  proses  penagihan. 9 Padahal  Setiap  penyelenggara fintech selaku  kuasa  pemberi  pinjaman  dilarang  melakukan  penagihan  dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia  fisik  maupun  di  dunia  maya (cyber  bullying) baik  terhadap  penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya. 10
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  mengemukakan  bahwasanya  terdapat 1.330  aduan  terkait  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pinjaman online . 11 Praktik  pinjaman  online  secara  tidak  langsung  dapat  menyebabkan seseorang  terperangkap  dalam  lilitan  hutang  selain  itu  juga  ditemukan  adanya indikasi diwajibkannya nasabah untuk membayar dengan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

## B. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  merupakan  cara  dalam  menghadapai  suatu permasalahan. 12 Secara   umum metodologi penelitian  juga bisa diartikan sebagai kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  secara  teratur  dengan  pemilihan  tema, pengumpulan data dan pengolahannya, sehingga mendapatkan suatu komprehensi serta definisi dari suatu tema, gejala ataupun isu tertentu. 13 Kajian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  teknik library research, kemudian dianalisis menggunakan hukum positif sebagai alat analisisnya, pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara mempelajari dan memahami teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula
8 Rahmat Maulana , “Konsumen dan Fintech ” , https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr- 01855296/tips-mengambil-pinjaman-online-fintech-secara-aman?page=3 , diakses  27  Februari 2024.
9 Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, ” Fintech Berperan Penting dalam Inklusi Keuangan”, https://ekonomi.republika.co.id/berita/qjmm6a370/fintech-berperan-penting-dalam-peningkatan- inklusi-keuangan?, diakses 23 Februari 2024.
10 Nafiatul  Munawaroh,  “Etika  Penagihan  Utang  oleh  Debt  Collector”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802, diakses 02 Februari 2024.
11 Nindya  Aldila,  “25  Penyelenggara  P2P Lending Terdaftar  dilaporkan  Bermasalah”, https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggara-p2p-lending- terdaftar-dilaporkan-bermasalah, diakses 02 Februari 2024.
12 Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.
13 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perspektif Hukum Positif
Ketentuan Hukum Positif saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat,  khususnya  di  bidang  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi.  Hal  ini memungkinkan akses yang luas terhadap berbagai layanan online . 14 Terdapat perbedaan  aturan  yang  tercantum  dalam  pasal  1754  KUHPerdata  tentang Layanan  pinjam  meminjam  uang  jika  dibandingkan  dengan  layanan peer  to peer  lending. Pasal  1754  KUHPerdata  menjelaskan  bahwasanya    pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  terlibat  secara  langsung  dalam  perjanjian sehingga  keduanya  terikat  hubungan  secara  hukum,  pihak  peminjam  wajib memberikan  pinjaman  dalam  bentuk  barang  yang  dapat  habis  dan peminjampun  wajib  mengembalikan  barang  pinjaman  dengan  jumlah  yang sama. 15 Berbeda halnya dengan layanan peer to peer lending yang merupakan praktik  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  secara  online  menggunakan platform  peer  to  peer, bukan  hanya  tidak  adanya  pertemuan  antara  pemberi pinjaman dengan peminjam bahkan mereka tidak mengenal satu sama lain.
Apabila merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata sah atau tidaknya suatu perjanjian  terdapat  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi: 16 pertama ,  terdapat kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri. Kedua ,  memiliki  kecakapan  dalam membuat perjanjian. Ketiga , suatu hal tertentu. Keempat , sebab yang sah atau tidak  terlarang.  syarat  pertama  dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif dikarenakan  menyangkut  pelaku  atau  individu  sedangkan  syarat  ketiga  dan keempat  disebut  sebagai  syarat  objektif  sebab  menyangkut  objek  dari perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan.  Terdapat  perbedaan  antara  syarat subjektif  dan  syarat  objektif,  terdapat  pembatalan  demi  hukum  jika  syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat  dimintakan  pembatalan.  Kesepakatan  kedua  belah  pihak  merupakan persetujuan  namun  memiliki  batas  yaitu  selama  tidak  adanya  paksaan, kesalahan dan penipuan. 17
14 Khusnul Khatimah dan Erlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Iklan  (Study  Kasus  ARS  Shop  Samata Gowa)”, Jurnal Iqtishaduna, Vol. 2 No. 2, (September 2020), hlm. 65.
15 KUHPerdata, Pasal 1754 bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum.
16 KUHPerdata, Pasal 1320 bagian 2 tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.
17 Erlina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik”, Jurnal Jurisprudentie Vol. 3 No. 2 (Desember 2016), hlm. 78.
Salah  satu  norma  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  di  luar ketentuan  KUHPerdata  yaitu  beberapa  norma  hukum  yang  diatur  dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam kaitannya dengan perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  di  dalam  UUPK  telah  diatur  berbagai norma-norma  hubungan  hukum  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha. Norma-norma  hubungan  hukum  dalam  UUPK  ini  telah  memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Norma-norma tersebut  sekaligus  merupakan  norma-norma  perlindungan  kepada  konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.
Menurut  Yusuf  Shofie  dikelompokkan  sebagai  berikut: pertama , Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa. Kedua , kegiatan penawaran,  promosi,  dan  periklanan  barang  dan/atau  jasa. Ketiga, kegiatan transaksi  penjualan  barang  dan/atau  jasa. Keempat ,  kegiatan  pasca  transaksi penjualan barang dan/atau jasa. 18 tidak adanya iktikad baik dalam pembuatan perjanjian  diawal  biasanya  terjadi  dikarenakan  keinginan  ingin  mengambil keuntungan yang berlebihan dari salah satu pihak, maka apabila hal tersebut terjadi maka dapat melakukan laporan kepada Pengadilan secara perdata.
Apabila  masyarakat/orang  merasa  dirugikan  sebab  adanya  perubahan perjanjian  di  awal  dengan  adanya  manipulasi  dalam  perjanjian  baik  secara dokumen/ucapan/tanda tangan/ pernyataan pada sebuah dokumen perjanjian di bank yang mengakibatkan kerugian, maka orang/masyarakat dapat melaporkan terlebih  dahulu  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  apabila  perbankan nasional  dan  umumnya terdapat  kolaborasi  dengan  pihak  Negara  Kepolisian (penyidik), juga dapat melibatkan penyidik di kejaksaan, apabila mencukupi 2 alat bukti maka pelaku yang di sangka/diduga tersebut dapat ditahan sementara.
Kepolisian  dan  kejaksaan  tentunya  melakukan  verifikasi  terhadap laporan  tindak  pidana  tersebut  secara  detail  dengan  mempertimbangkan minimal  2  alat  bukti  yang  disiapkan/diajukan. 19 Dalam  beberapa  kasus  yang terjadi pada system layanan peminjaman secara online yaitu pemberi pinjaman tidak memberikan pemberitahuan di awal bahwasanya terdapat biaya tambahan bunga  yang  akan  dibayarkan  dalam  perjanjian  sehingga  pada  saat  nasabah ingin  membayar  terdapat  perbedaan  nominal  yang  tidak  sesuai  dengan perjanjian yang sudah disepakati.
Penggunaan escrow  account dan virtual  account pada  praktik peminjaman uang secara online sangat diperlukan guna menghindari kerugian
18 Ashar Sinilele, “Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar”, Jurnal ElIqtishady Vol. 1 No. 2 (Desember 2019), hlm. 82.
19 Hamsir, “Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensial”, Jurnal ElIqtishady Vol. 2 No. 2 (Desember 2020), hlm. 82.
kedua belah pihak. Pada sistem peer to peer lending pihak yang memberikan pinjaman  atau  pemodal  harus  memiliki  kuasa  yang  jelas  terhadap  pihak perusahaan/penyelenggara  peminjaman  dalam  menyalurkan  dana  tersebut kepada  pihak  nasabah  atau  peminjam,  sebab  pihak  penyelenggara  hanya sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara pihak peminjam dan pihak yang  meminjam  berdasarkan  kuasa  yang diberikan  pihak  pemberi  pinjaman. Sehingga pihak penyelenggara dan pihak yang pemberi pinjaman mempunyai hubungan  hukum  berdasarkan  pada  pemberian  kuasa  terhadap  pemberi pinjaman.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pihak  penyelenggara peer  to  peer lending memiliki  hak fee ataupun  upah  sebagai  bentuk  penyedia  jasa peminjaman  uang  secara online .  Buku  III  Bab  XVI  dimulai  dari  Pasal  1792 sampai  dengan  Pasal  1819  KUHPerdata  telah  mengatur  pemberian  kuasa (lastgeving) .
Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  memberikan  kekuasaan  (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu  urusan.” 20 Dalam  menjalankan  setiap  sistem  pinjam  meminjam bahwasanya pihak penyelenggara dengan pihak bank memiliki perjanjian atas pemakaian virtual account dan escrow account termuat dalam Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, 21 menjelaskan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara secara online diharuskan memiliki ketersediaan informasi atas status  pinjaman  kepada  para  pihak,  adanya  pengiriman  terhadap  informasi tagihan, serta ketersediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada seluruh pihak sehingga semua bentuk pembayaran dilakukan langsung dalam  sistem  perbankan. 22 Sehingga  berdasarkan  ketentuan  tersebut  yang dilakukan oleh pihak penyelenggara peer to peer lending dan bank mempunyai kepastian  hukum  dan  secara  tidak  langsung  mempermudah  para  pihak  yang terlibat,  hal  tersebut  sebagai  penanda  bahwasanya  kegiatan  pembukuan  dari pihak  penyelenggara  harus  berjalan  seefisien  mungkin  agar  dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  ketentuan  POJK  No.77/POJK.01/2016  bahwa  setiap penyelenggara peer to peer lending wajib mengantongi izin yang sah dari OJK dan  berada  dalam  pengawasan  OJK  dalam  menjalankan  setiap  sistem
20 KUHPerdata, Pasal 1792 Bagian 1 Tentang Sifat Pemberian Kuasa.
21 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 24 Ayat 1.
22 Hukum Online, “Hal yang wajib dipenuhi pemain Peer to Peer Lending dalam Fintech” , https://www.hukumonline.com/berita/a/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending- dalam-fintech-lt586e1f6a2e0a2/, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.
peminjaman. 23 Pihak  penyelenggara  juga  diwajibkan  memberikan  laporan secara berkala kepada pihak OJK yang berkaitan dengan semua kegiatan peer to  peer lending .  Hal tersebut  dilakukan  guna  mendapatkan  kepastian  hukum dan perlindungan hukum bagi para pengguna. Sebab dalam praktik sistem peer to peer lending pihak yang meminjamkan dan pihak yang menerima pinjaman melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  bentuk  aplikasi  kemudian mengisi formulir pinjaman tanpa adanya pertemuan secara langsung.
Perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah “ verbruik-lening” . Kata “verbruik” berasal dari kata “verbruiken” yang bermakna  menghabiskan. 24 Hubungan  antara  seseorang  dengan  orang  lain menimbulkan  hubungan  hukum,  di  mana  hubungan  hukum  itu  mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian dapat berupa seperti perjanjian lisan, perjanjian di bawah tangan ataupun akta notaris sehingga dapat dijadikan bukti yang otentik apabila terjadi  suatu  permasalahan  masalah.  Walaupun  ada  dikenal  asas  kebebasan berkontrak tetapi setiap perjanjian atau perikatan harus selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan. 25 Kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak  yang  melakukan  transaksi  melalui e-commerce merupakan  salah  satu permasalahan hukum yang sering kali terjadi, seperti dari segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata telah mengatur bahwasanya dalam perjanjian syarat sahnya perjanjian wajib terpenuhi. 26
Pada  pelaksanaan  praktik  pinjam  meminjam  melalui  media online semua isi  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  (kreditur  dan  debitur) termuat dalam kontrak elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwasanya: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem  Elektronik”, 27 transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang  terlibat.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  menjadi  kekuatan  hukum  kontrak elektronik. Berdasarkan kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu transaksi perjanjian yang kemudian dimuat  dalam perjanjian melalui kontrak elektronik  memiliki  sifat  yang  mengikat  dan  disamakan  dengan  kontrak perjanjian  yang  dilakukan  pada  umumnya.  Pada  praktik  pinjam  meminjam
23 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagian ke 4 Pasal 7.
24 R. Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 126.
25 Erlina,  “Analisi  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah”, Jurnal  El- Iqtishady Vol. 1 No. 1, (Juni 2019), hlm. 112.
26 Istiqamah,  “Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce  dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah Umur”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 2 No. 3, (Desember 2020), hlm. 403.
27 Republik Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 17.
secara online yang  mana  kontrak  perjanjian  tersebut  dilakukan  secara elektronik  maka  kontrak  tersebut  masuk  kedalam  klasifikasi  bawah  tangan, bukan  termasuk  dalam  perjanjian  yang  bersifat  notaril  ataupun  autentik. Namun hal tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti meskipun kekuatannya tidak sekuat perjanjian yang bersifat notaril.
Terdapat  dua  kekurangan  dalam  kontrak  elektronik  yang  masuk kedalam klasifikasi bawah tangan tersebut. Pertama, tidak adanya saksi dalam pembuatan  kontrak  tersebut.  Kemudian  yang  kedua  jika  salah  satu  pihak menyatakan tidak merasa menandatangani kontrak tersebut maka hal tersebut harus  dibuktikan  di  muka  pengadilan. 28 Kemudian  dalam  Pasal  1759 KUHPerdata  menjelaskan  Pemberi  pinjaman  tidak  dapat  meminta  kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.
Apabila  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  ada  penetapan  batas  waktu pembayaran maka hakimlah yang memiliki kuasa dalam hal tersebut dan jika pihak yang memberikan pinjaman tersebut meminta pengembalian atas uang yang telah dipinjamkan maka pihak yang meminjampun memiliki kelonggaran dalam  pembayaran  peminjaman,  hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  1760 KUHPerdata. 29 Kemudian dalam hal pengembalian pinjaman, ketentuan Pasal 1763  KUHPerdata  mempertegas  bahwa  penerima  pinjaman  wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan, dilanjutkan dengan Pasal 1764 KUHPerdata menjelaskan apabila  pihak  yang  meminjam  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  tersebut maka  ia  wajib  membayar  harga  barang  yang  dipinjamnya  dengan memperhatikan  waktu  dan  tempat  pengembalian  barang  itu  menurut perjanjian. 30

## 2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  lepas  dari  bantuan orang  lain,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  manusia  tidak  dapat  bertahan  hidup  tanpa  adanya  bantuan dari orang lain, maka dari itu ketika manusia membutuhkan bantuan dari orang lain  itu  merupakan  suatu  hal  yang  wajar.  Diantaranya  praktik  hutang  yang terjadi  dimasyarakat  ketika  seseorang  sedang  mengalami  kesulitan  ekonomi dan  dalam  Islam  disebut  dengan  istilah qarḍ. Kalangan  ahli  bahasa mengemukakan  bahwasanya qarḍ memiliki  arti  memotong.  Secara  bahasa
28 Op. Cit , hlm. 298.
29 KUHPerdata, Pasal 1759-1760 bagian 2 tentang Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan.
30 KUHPerdata, Pasal 1763-1764 bagian 3 tentang Kewajiban-kewajiban Penitipan.
qarḍ berasal  dari  bahasa  Arab  yang  memiliki  makna  meminjamkan  uang kepada seseorang dengan berlandaskan adanya rasa kepercayaan. 31 Sedangkan secara ekonomi konvensional lebih sering dikenal dengan istilah kredit.
Adapun  secara  istilah qarḍ merupakan  bentuk  potongan  yang  wajib dibayar kepada muqriḍ yang merupakan potongan harta  dari seseorang yang membayar atau muqriḍ . 32 Sehingga Al-qarḍ dimaknai sebagai pemberian harta kepada seseorang yang berhutang atau dapat dimaknai sebagai potongan yang bersumber  dari  harta  pihak  yang  memberikan  hutang  kepada  pihak  yang menerima  hutang. 33 Maksudnya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang meminjamkan baik berupa benda ataupun harta dalam jumlah tertentu dan akan dikembalikan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta tidak adanya penambahan dan pengurangan dalam pengembalian harta/benda tersebut. 34 Sehingga jika terjadi perpanjangan  waktu  yang  tidak  semestinya  dalam  pengembalian  hutang  dan terdapat  penambahan  jumlah  maka  harus  diterima.  Namun  apabila  telah dilakukan  saat  perjanjian  akad  berlangsung  mengenai  tambahan  waktu  dan jumlah  maka  tidak  halal  bagi  pihak  yang  memberikan  hutang  untuk mengambilnya. 35
Al-Bahuti  mempunyai  pandangan  bahwa qarḍ secara  bahasa  adalah potongan  sedangkan  dari  segi  istilah qarḍ merupakan  pembayaran  ataupun penyerahan  sejumlah  uang  untuk  pihak  lain  guna  dipakai  namun  terdapat kewajiban  dalam  pengembalian  uang  pinjaman  tersebut.  Sedangkan  dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai qarḍ adalah potongan kemudian dari segi  istilah  potongan  merupakan  peminjaman  harta  kepada  pihak  yang membutuhkan. Maksud dari harta tersebut ialah potongan harta dari pihak yang meminjamkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 menjelaskan qarḍ adalah pihak yang menyediakan dana ataupun berbentuk tagihan  antara  Lembaga  Keuangan  syariah  (LKS)  kepada  pihak  yang meminjam  yang  memiliki  kewajiban  dalam  pengembalian  pinjaman  dapat berbentuk cicilan atau tunai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. 36
Islam adalah agama yang mengatur semua aspek ibadah termasuk aspek muamalah  yang  dilakukan  umat  manusia  seperti  utang  piutang  yang dilandaskan  pada  unsur  saling  tolong  menolong  sesama  manusia  sehingga Islam  memperkenankan  hal  tersebut  dengan  syarat  pada  praktiknya  mampu
31 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167.
32 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 229.
33 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.
34 Khumedi  Ja’far, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Bandar  Lampung:  Permatanet Publishing, 2016), hlm. 123.
35 Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), hlm. 414.
36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 37.
menerapkan akad utang piutang secara baik dan juga benar. 37 Sebagai makhluk sosial  manusia  tidak  akan  bisa  lepas  dari  segala  urusan  dunia.  Islam  telah mengatur  hal  yang  berkaitan  dengan  muamalah  agar  semua  yang  dilakukan umat manusia sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dalam bermuamalah adalah:
َعُمْلا يِف ُلْصَلأَا ا َلَم
ِت َبلإا َحا ِة َلّإ َا ْن َي ُد ل لْيِلَد َع َل َت ى ْح ِر ي ِم َه ا
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya” . 38
Kaidah  di  atas  menjelaskan  bahwasanya  dalam  bermuamalah  umat manusia  memiliki  kebebasan  dan  dibolehkan  selama  tidak  ada  dalil  syariat yang  menunjukan  larangan  di  dalamnya. 39 Sehingga  prinsip  fundamental dalam  membuat  perjanjian  dan  dalam  menentukan  sebuah  akad  diwajibkan prinsip  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  menjadi  landasannya. Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan Islam dapat dilakukan dengan tiga  cara:  perdamaian,  arbitrase,  dan  proses  peradilan.  Guna  mencapai  hak diantara  kedua  pihak  yang  terlibat  maka  pinjam  meminjam  diwajibkan memenuhi rukun dan syarat secara syariat. Karena rukun dan syarat adalah hal yang sangat penting dalam menentukan hukum sah atau batalnya qarḍ tersebut. Jika rukun dan syarat yang ditentukan syara’ telah terpenuhi maka qarḍ dapat dinilai sah namun jika sebaliknya maka akad tersebut dinilai tidak sah.
Qarḍ dikatakan  berlangsung  jika  seluruh  rukun  dan  syarat  yang ditentukan  oleh syara’ telah  terpenuhi. 40 Menurut  pandangan  ulama’ Hanafiyah rukun qarḍ ialah ijab dan  kabul. Sedangkan menurut kebanyakan ulama’ qarḍ memiliki  tiga  rukun  yaitu: pertama ,  terdapat  dua  pihak  yang terlibat  dalam  akad  tersebut  yang  terdiri  dari muqriḍ (pihak  yang meminjamkan) dan muqtariḍ (pihak yang meminkam). Kedua , terdapat qarḍ (barang  yang  dipinjamkan). Ketiga ,  terdapat sigat (ijab  dan  kabul).  Adapun syarat qarḍ yaitu terlibatnya dua belah pihak dalam akad tersebut, yakni pihak yang meminjam (muqtariḍ) dan pihak yang memberikan pinjaman (muqriḍ). Keduanya disyaratkan balig atau yang telah berakal, cerdas, merdeka, dan tidak dikenakan pembatasan (hajru) , yakni seseorang yang telah mampu bertindak dalam  hukum.  Sedangkan muqriḍ adalah  seseorang  yang  mempunyai kewenangan  dalam  melakukan tabarru’ .  Adapun  harta  yang  dipinjamkan kepada orang lain adalah harta miliknya sendiri.
37 Abdul Rahman Gahazaly, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.
38 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.
39 Asyraf  Muhammad  Dawwabah, Meneladani  Keunggulan  Bisnis  Rasulullah (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), hlm. 141.
40 Op. cit , hlm. 160.
Ulama’  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa  dalam  akad qarḍ wajib dilandaskan  pada  unsur  kerelaan  dan  tidak  terdapat  paksaaan  di  dalamnya. Sedangkan ulama’ Hanabilah memberikan penjelasan mengenai syarat ahliyah at-tabarru ’  yaitu  pihak  yang  memberikan  pinjaman  tidak  diperkenankan memberikan pinjaman kepada pihak lain menggunakan harta anak  (bagi wali anak yatim) dan tidak diperkenankan memakai harta wakaf guna meminjamkan kepada orang lain (bagi nazir atau pengelola harta wakaf). Sedangkan ulama’ Syafi’iyah  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  penjelasan  di  atas bahwasanya  jika  dalam  kondisi  darurat  maka  seorang  wali  diperkenankan memberikan pinjaman harta di bawah perwaliannya.
Menurut ulama’ Hanafiyah harta yang dihutangkan harus berupa mal miṡliyāt yaitu harta yang bisa ditimbang (mauzunāt), harta yang bisa dihitung (addiyat), harta  yang  bisa  ditakar (makīlāt), dan  harta  yang  bisa  diukur (żari’yāt). sedangkan  menurut  pendapat  Ulama’  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan Hanabilah bahwa semua harta yang bisa dilakukan jual beli salam (barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi) juga bisa dihutangkan, termasuk di dalamnya jenis harta makīlāt, mauzunāt, żari’yāt. Kebanyakan para ahli fikih memiliki pandangan bahwa menghutangkan sesuatu dalam bentuk jasa ataupun manfaat merupakan hal yang tidak diperbolehkan.
Akad qarḍ terdapat qabḍ atau penyerahan, artinya harus ada unsur serah terima sebab tidaklah sempurna suatu akad apabila tidak terdapat serah terima karena dalam akad qarḍ terdapat tabarru’ . Selaras dengan kaidah fikih, akad tabarru’ tidaklah akan sempurna jika tidak ada serah terima (al-qabḍ). Yaitu: “Tidaklah  sempurna  akad tabarru’ (pemberian)  kecuali  setelah  diserahkan”.
Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuannya, yaitu: pertama , pihak muqtariḍ atau  pihak  yang  memberikan  pinjaman  tidak  boleh  mengambil  keuntungan.
Kedua ,  pihak muqtariḍ atau  pihak  yang  meminjam  mempunyai  tanggung jawab  untuk  mengembalikan  harta  yang  telah  dipinjamkan  dengan  nominal atau jumlah yang sama. Ketiga , māl mutaqawwim adalah barang yang memiliki nilai dan bisa diambil kemanfaatannya. Keempat , harta ataupun barang yang dipinjamkan bisa diidentifikasi dari segi sifat dan kadarnya. Kelima , Ṣigat atau ijab kabul.
Ijab  kabul (ṣigat) adalah  pernyataan  dalam  sesuatu  yang  melibatkan kerelaan di antara kedua pihak yang melakukan akad demi menghindari dari ikatan yang tidak dibenarkan oleh syara’ . Sehingga dalam Islam tidak semua bentuk  perjanjian  ataupun  sebuah  kesepakatan  bisa  dikatakan  sebagai  akad terlebih jika tidak adanya unsur kerelaan dalam perjanjian tersebut. 41
41 Op. cit , hlm. 232.
Akad qarḍ juga termasuk dalam jenis akad tabarru ’ sebab dalam akad tersebut  terdapat  unsur  saling  tolong  menolong  di  dalam  ketakwaan  dan kebaikan,  maka  dari  itu  pihak  yang  telah  memberikan  pinjaman  mempunyai hak  untuk  meminta  kembali  hartanya  yang  telah  dipinjamkan  agar  segera dikembalikan. Nabi mengajarkan bahwa ketika seseorang sedang dalam ikatan utang  piutang  maka  pihak  yang  berhutang  wajib  segera  membayar  hutang tersebut, dan apabila orang yang sebenarnya sanggup melunasi hutang tersebut namun  tidak  menyegerakan  pembayarannya  maka  orang  tersebut  termasuk orang  yang  dzalim.  Akad qarḍ merupakan  akad  yang  didalamnya  terdapat unsur  kerelaan  maka  tidak  boleh  ada  paksaan  didalamnya  bagi  kedua  belah pihak. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. Q.S An-Nisa’ ayat 29
َي اَه يَأ َنيِذَلٱ ْاوُنَماَء َلّ ْاوُلُكأَت مُكَل  َومَأ مُكَنيَب ٱِب ل ِلِط َب َلِّإ نَأ َنوُكَت ة َر  َجِت نَع ضا َرَت مُكن ِ م َلّ َو ْاوُلُتقَت مُكَسُفنَأ َنِإ ََللّٱ َناَك مُكِب ْي ِحَر م ا
“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”
Menurut  pandangan  Ahmad  Zahro  hukum  asal  pinjam  meminjam ataupun  utang  piutang  ialah  diperbolehkan,  yang  membedakannya  pada praktiknya  saja  yaitu  praktik  tersebut  dilakukan  secara online .  Praktik Tranksaksi  secara online dapat  dikatakan  haram  jika: pertama ,  sistemnya haram,  seperti money  gambling, sebab  judi  itu  haram  ditinjau  dari  segi manapun. 42 Kedua ,  barang  ataupun  jasa  yang  menjadi  objek  transaksi merupakan  barang  yang  diharamkan  seperti  narkoba,  video  seksual, pelanggaran  hak  cipta,  dan  beberapa  situs  yang  dapat  menjerumuskan pengunjung  kearah  perzinahan. Ketiga ,  karena  melanggar  perjanjian  (TOS) atau  terdapat  unsur  penipuan. Keempat ,  serta  hal-hal  yang  tidak  memberi kemanfaatan di dalamnya. Hukum dasar pinjam meminjam uang pada dasarnya diperkenankan  oleh  syariat  Islam.  Bahkan  seseorang  yang  memberikan pertolongan berupa pinjaman atau hutang kepada orang lain disaat seseorang tersebut  sangat  membutuhkan  pertolongan  ialah  hal  yang  disukai  dan dianjurkan,  sebab  di  dalamnya  terdapat  pahala  yang  besar. 43 sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah 5 ayat 2:
لٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت َو ِ رِب ى َوقَتلٱ َو َلّ َو ْاوُن َواَعَت ىَلَع ِمثِلإٱ ِن  َودُعلٱ َو ْاوُقَتٱ َو ََللّٱ َنِإ ََللّٱ ُديِدَش
ِباَقِعلٱ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.
42 Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah” , Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), hlm. 77.
43 Abdul Aziz, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, Jurnal BISNIS, Vol. 4 No. 1 (Juni 2016) hlm. 126.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya”.
Ayat di atas menjelaskan bahwasanya sebagai makhluk sosial manusia tidak  dapat  hidup  secara  individualis  dalam  hal  apapun.  Maka  saling  tolong menolong dalam kebaikan merupakan sebuah keharusan bagi sesama manusia. Memberikan  pinjaman  kepada  orang  lain  secara  tidak  langsung  sama  saja memberikan  pertolongan  kepada  pihak  yang  membutuhkan,  memberikan pinjaman  sebagian  hartanya  untuk  digantikan  dengan  sesuatu  yang  sama. 44 Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Allah Swt. akan menolong hambanya jika hambanya  selalu  memberikan  pertolongan  kepada  hamba  yang  lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.: 45
ِهْي ِخَأ  ِن ْوَع ِىف ُدْبَعلْا َناَك اَم ِدْبَعلْا ِن ْوَع ِىف ُاللهَو
“Allah  senantiasa  menolong  seorang  hamba  selama  hamba  itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim: 2699)
Hukum  asal  dari  pada  utang  piutang  ialah  boleh  atau  mubah  selama pihak yang meminjam memiliki kesanggupan  dalam pengembalian pinjaman tersebut. Bahkan apabila seseorang berada dalam kondisi darurat maka wajib hukumnya  untuk  berhutang,  namun  jika  seseorang  berhutang  tidak  dalam kondisi  darurat  dan  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  melunasinya  maka hukumnya  berubah  menjadi  haram. 46 Jika  seseorang  yang  berhutang  belum memiliki  kesanggupan  dalam  melunasi  maka  dianjurkan  untuk  meminta penundaan  pembayaran  kepada  pihak  yang  dipinjam  dan  saat  seseorang memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada orang lain maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan pula dihari kiamat kelak.
Praktik  ijab  kabul yang  dilakukan  secara online dengan  tidak adanya bertatap  muka  bahkan  tidak  saling  mengenal  yang  saat  ini  sedang  marak  di kalangan  masyarakat  melalui  aplikasi  pinjam  meminjam  maka  ijab  kabul antara kedua belah pihak tetap dinyatakan sah sebab telah digantikan dengan mengisi  seluruh  formulir  dan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak perusahaan. Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong dan memberikan bantuan kepada pihak lain yang tengah mengalami kesulitan dalam perekonomian maka dalam kasus ini tidak dibenarkan kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk mencari keuntungan ditengah kesulitan orang lain.
44 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 222.
45 Hendrawan  Sucipto,  “Allah  Senantiasa  Menolong  Seorang  Hamba  Selama  Hamba  Itu Menolong  Saudaranya”,  https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang- hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya/ diakses 24 Februari 2024.
46 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 253.
Apabila  dalam  praktik  akad  utang  piutang  atau  pinjam  meminjam terdapat  penambahan  dari  pada  uang  yang  dipinjamkan  maka  hal  tersebut masuk kedalam riba. Sedangkan praktik riba di dalam ketentuan hukum Islam ialah  tambahan  yang  berupa  benda,  jasa  ataupun  tunai  yang  memberikan kewajiban kepada pihak yang meminjam untuk membayar pinjamannya dalam jumlah  yang  lebih  tinggi  pada  waktu  jatuh  tempo  kepada  pihak  pemberi pinjaman. Prinsip dasar dalam akad qarḍ ialah tolong menolong sehingga akad qarḍ tidak memliki bunga atau tambahan dalam praktik utang piutang.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Hasil  dalam  penelitian  tersebut  bahwasanya  dalam  Hukum  Positif  praktik pinjaman online diperbolehkan dengan catatan mengikuti atura-aturan yang telah dijelaskan  dalam  peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.07/2016  Tentang  Layanan Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  diantaranya  tentang  perizinan, pendaftaran,  laporan  keuangan  dan  sebagainya  dan  apabila  pelaku  tidak menjalankannya maka dapat disebut ilegal. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah juga  memperkenankan  praktik  pinjaman  secara  online  dengan  ketentuan  yang berlaku dalam Syariat Islam, namun apabila rambu-rambu tersebut tidak dijlankan maka status praktik tersebut dapat dikatakan haram atau tidak diperkenankan.

## Saran
1. Membuat sanksi bagi pihak perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan Menagkap pihak-pihak perusahaan ilegal
2. Memberikan  perlindungan  bagi  nasabah  dan  memberikan  sanksi  bagi pihak perusahaan yang melakukan diskriminasi kepada nasabah dalam hal penagihan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyraf  Muhammad  Dawwabah, Meneladani  Keunggulan  Bisnis  Rasulullah,
Semarang: Pustaka Nuun, 2008.
Abdul Rahman Gahazaly, Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , Bogor: Kencana, 2003. Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer, Semarang:  Ghalia Indonesia, 2012.
Junaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cet.  Ke-2, Jakarta: Kencana, 2018.
J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta:  Grasindo, 2010.
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
M. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: CV Toha Putra, 1978. Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

## Jurnal
Abdul Aziz, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, Jurnal BISNIS, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2016.
Ashar Sinilele, “Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar”, Jurnal ElIqtishady, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2019.
Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2016. Erlina, “Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah”, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2019. Hamsir, “Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensial”, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2020. Istiqamah,  “Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce  dilakukan  Oleh  Anak Dibawah Umur”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 2 No.
3 (Desember 2020), hlm. 403. Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019. Khusnul Khatimah dan Erlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus  ARS  Shop  Samata  Gowa)”, Jurnal  Iqtishaduna, Vol.  2  Nomor  2 September 2020.
Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Syariah” ,
Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2020.

## Wayan Bagus Praman, “Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga
Keuangan  Non-Bank  Berbasis Financial  Technology Jenis Peer  to  Peer Lending ”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, Nomor 3 , 2018.

## Website
Adinda  Pryanka  dan  Friska  Yolanda,  ” Fintech Berperan  Penting  dalam  Inklusi Keuangan”, https://ekonomi.republika.co.id/berita/qjmm6a370/fintech- berperan-penting-dalam-peningkatan-inklusi-keuangan?, diakses 23
Februari 2024.
Hukum  Online,  “Hal  yang  wajib  dipenuhi  pemain Peer  to  Peer  Lending dalam Fintech” , https://www.hukumonline.com/berita/a/16-hal-yang-wajib- dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech-lt586e1f6a2e0a2/, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.
Hendrawan Sucipto, “Allah Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu  Menolong  Saudaranya”,  https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah- senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong- saudaranya/ diakses 24 Februari 2024.
Nafiatul  Munawaroh,  “Etika  Penagihan  Utang  oleh  Debt  Collector”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt- collector-i-cl5802, diakses 02 Februari 2024.
Nindya Aldila, “25 Penyelenggara P2P Lending Terdaftar dilaporkan Bermasalah”,
https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25- penyelenggara-p2p-lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah,  diakses  02 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan, Fintech P2P Lending , https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566,  diakses  27 Februari 2024. Rahmat Maulana , “Konsumen dan Fintech ” , https://www.pikiran-
rakyat.com/ekonomi/pr-01855296/tips-mengambil-pinjaman-online- fintech-secara-aman?page=3 , diakses 27 Februari 2024.
Tafsir  Web,  “Surat  An-Nisa  Ayat  29”,  https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa- ayat-29.html, diakses 24 Februari 2024.

## Peraturan Perundang-undangan
KUHPerdata, Pasal 1754 bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum. KUHPerdata, Pasal 1320 bagian 2 tentang Syarat-syarat Terjadinya KUHPerdata, Pasal 1792 Bagian 1 Tentang Sifat Pemberian Kuasa. KUHPerdata, Pasal 1759-1760 bagian 2 tentang Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan.
KUHPerdata, Pasal 1763-1764 bagian 3 tentang Kewajiban-kewajiban Penitipan.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 37.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagian ke 4 Pasal 7.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 24 Ayat 1.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat 3.
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1 ayat 1.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 17.