## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 221-236
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Survei integritas pendidikan: Sebuah usulan pengukuran integritas pada sektor pendidikan
Zulfadhli Nasution 1, a *, Sari Angraeni 1, b , Aida Zulaiha 1, c , Hani Mairina Matan 1, d , Pipin Purbowati 1, e , Siti Patimah 1, f , Grady Nagara 2, g
1 Direktorat Jejaring Pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta, 12920, Indonesia
2 Researcher of Next Policy. Ruko Graha Depok Mas Blok A No. 17-18 Lt. 2, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431, Indonesia
a zulfadhli.nasution@kpk.go.id ; b sari.angraeni@kpk.go.id; c aida.zulaiha@kpk.go.id; d hani.matan@kpk.go.id; e pipin.purbowati@kpk.go.id; f siti.patimah@kpk.go.id; g gradynagara@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Integritas sebagai sebuah konsep biasanya dikaitkan dan diukur dengan satu dari dua lingkup yang  terpisah:  personal  atau  organisasi.  Tulisan  ini  berargumen  bahwa  pada  unit  satuan  pendidikan (sekolah/kampus), pengukuran terhadap integritas sebaiknya dilakukan dengan tidak memisahkan konsep personal dan organisasi. Selain itu, pembahasan integritas pada dunia pendidikan acapkali masih berkaitan dengan  lingkup  akademik  saja  seperti  plagiarisme  dan  berbagai  bentuk  kecurangan  dalam  kelas  atau penelitian. Tulisan ini mengambil pandangan yang lebih luas dengan mengikutsertakan penilaian pada hal yang bersifat nonakademis, seperti pada proses layanan administrasi, pengelolaan keuangan serta peng- adaan barang dan jasa. Integritas pendidikan yang diulas menggunakan konsepsi karakter integritas dari Istiani (2015), Corporate Ethical Value dari Kaptein (2007), termasuk konsep perilaku-perilaku koruptif/ pelanggaran  yang  dirancang  oleh  KPK  dari  berbagai  sumber  (2018).  Dapat  disimpulkan  bahwa  konsep integritas pendidikan merupakan konsep holistik yang dapat diukur melalui tingkat integritas peserta di- dik, tingkat kondusifnya ekosistem yang mempengaruhi peserta didik, dan tingkat kepatuhan tata kelola pendidikan. Keberadaan pengukuran ini diharapkan berperan strategis dalam mendorong jejaring pendi- dikan untuk mengevaluasi secara masif dan sistematis pencapaian peningkatan integritas di sektor pendi- dikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.
Kata Kunci : Integritas, Pendidikan, Karakter, Ekosistem, Tata kelola
How to Cite : Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2022). Education integrity survey: A suggested measurement of integrity in education sector. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 221-236.
https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.954

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  amanah  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi yang komprehensif, mulai dari mencerdas- kan kehidupan bangsa hingga membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Namun demikian, kondisi  permisif  terhadap  perilaku  nirintegritas  masih  dirasakan  terjadi  di  dunia  pendidikan. Walaupun  hasil  Indeks  Perilaku  Antikorupsi  (IPAK)  2021  meningkat  dari  tahun  sebelumnya, namun jika dilihat berdasarkan pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permisifitas di sektor pendidikan, masih terdapat beberapa evaluasi penting. Misalnya, persentase jawaban wajar pada sikap masyarakat mengenai guru/dosen membantu orang lain yang bukan anggota keluarganya mendapat jaminan (jatah) diterima masuk sekolah/kampus tempat dia mengajar meningkat dari 26,43  persen  (2020)  menjadi  27,23  persen  (2021).  Hal  lain  yang  juga  menarik  adalah  bahwa sebanyak  8,44  persen  masyarakat  menganggap  wajar  terkait  kebiasaan  sikap  memberi  uang/ barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus agar anaknya dapat diterima di sekolah/kampus tersebut yang naik jika dibandingkan tahun 2020. Kedua hal tersebut mengindikasikan permisi- fitas terhadap perilaku nepotisme dan gratifikasi (BPS, 2021).
Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) (Sjafrina & Anggraeni P. N., 2021) setidaknya mengidentifikasi  ada  240  kasus  korupsi  di  sektor  pendidikan  yang  ditangani  aparat  penegak
hukum sepanjang 2016 hingga September 2021 yang melibatkan 621 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut mencapai Rp.1,6 triliun dengan berbagai mo- dus, pelaku, dan lokus. Kasus-kasus itu merupakan kasus yang terungkap, sementara kerugian yang menjadi kaki gunung es dari korupsi sektor pendidikan bisa jadi jauh lebih besar.
Oleh karenanya penting untuk terus membenahi dan membangun integritas di sektor pendi- dikan  yang  seharusnya  berfungsi  sebagai  tempat  disemainya  dan  dicontohkannya  karakter- karakter mulia. Pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK sebagaimana diamanat- kan Pasal 7(c) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK bertu- juan untuk mendukung pendidikan karakter peserta didik di sepanjang karier belajarnya agar bersikap dan berperilaku antikorupsi dan mendukung program antikorupsi. Diharapkan di masa mendatang sikap dan perilaku tersebut tetap tertanam oleh para peserta didik yang melanjutkan berbagai profesi baik sebagai penyelenggara negara maupun profesi lainnya.
Gambar 1 . Ilustrasi Pendidikan Antikorupsi
Integritas pendidikan berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh KPK mencakup: (1) Inter- nalisasi nilai integritas kepada peserta didik; dan (2) Mewujudkan ekosistem pendidikan berinte- gritas baik yang mempengaruhi integritas peserta didik secara langsung maupun ekosistem yang tidak secara langsung mempengaruhi integritas peserta didik, yaitu tata kelola pendidikan ter- masuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan.
Untuk memotret dan memetakan kondisi integritas pada tiga lingkup tersebut, KPK mengusul- kan Survei Integritas Pendidikan sebagai sebuah upaya alternatif yang nampaknya belum pernah dilaksanakan  secara  terstruktur  di  Indonesia.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  penyusunan indikator-indikator pengukuran dengan tujuan: (1) memotret dan memetakan kondisi integritas pendidikan pada tiga lingkup (individu, ekosistem dan tata kelola) di Indonesia; (2) menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil pengukuran yang diperoleh; dan (3) meng- evaluasi  pencapaian  perbaikan  dalam  pembangunan  integritas  di  sektor  pendidikan,  sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.
Tulisan ini bertujuan memberi pandangan yang lebih luas tentang konsep integritas pendidik- an dan alternatif dalam mengukur integritas pendidikan. Pada bagian pertama, tulisan ini akan diawali dengan ulasan tentang konsep-konsep integritas secara umum, konsep integritas pada pendidikan,  dan  strategi  pendidikan  antikorupsi  yang  bertujuan  mendorong  integritas  pada sektor pendidikan. Kemudian pada bagian kedua, tulisan mengulas lebih dalam tentang alternatif dalam mengukur integritas pendidikan, yaitu usulan konstruk pengukuran integritas pendidikan, definisi  konsep  dan  definisi  operasional  yang  digunakan,  termasuk  metode  pengukuran  yang ditawarkan.  Alternatif  pengukuran  yang  ditawarkan  ini  diharapkan  berperan  strategis  dalam mendorong  jejaring  pendidikan  untuk  mengevaluasi  secara  masif  dan  sistematis  pencapaian peningkatan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendidikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.

## Tinjauan Literatur dan Kerangka Konseptual Integritas
Integritas menurut kamus bahasa (misalkan pada Oxford Learner’s Dictionaries dan Cambridge Dictionary ) memiliki dua arti utama, yaitu (1) yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan me- miliki prinsip moral yang kuat dan (2) yang berkaitan dengan keadaan yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan. Begitupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memotret kedua pengertian terse- but, mengartikan integritas sebagai “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan ke mampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.” Namun  demikian,  makna  integritas  juga  memiliki  berbagai  rentang  dan  konteks,  baik  dari substansi definisi maupun lingkupnya, yang juga berpengaruh pada cara pengukurannya. Makna integritas yang seringkali diasosiasikan berkaitan dengan perilaku individu yang memiliki nilai- nilai tertentu seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya. Sebaliknya, gambaran individu  yang  tidak  berintegritas  biasanya  dikaitkan  dengan  cermin  dalam  bentuk  perilaku seperti tidak jujur, korupsi, curang, kekerasan atas nama agama, sikap tidak peduli, mencuri jam kerja, tidak patuh pada aturan.
Huberts  (2014,  2018)  menyatakan  setidaknya  ada  delapan  pengertian  mengenai  integritas mulai dari keutuhan dan koherensi; tanggung jawab profesional; refleksi moral; nilai-nilai yang tidak bersifat korup; hukum dan aturan; nilai dan norma moral; dan sikap keteladanan. Interpre- tasi integritas tersebut lebih berfokus perilaku-perilaku partisipan dalam organisasi, khususnya dalam membuat dan menjalankan keputusannya.
Namun demikian, dalam lingkup yang lebih luas, integritas juga didefinisikan dan diukur dalam tingkat organisasi (walaupun terkadang masih dinilai secara agregat dari perilaku-perilaku indi- vidunya). Oleh karenanya Duggar (2009) menjelaskan bahwa integritas juga dapat dilihat baik secara individual maupun sebagai budaya korporat.  Secara individual, integritas merupakan satu kesatuan karakter individu, yang meliputi perilaku  konsisten untuk bertimbang rasa,  berbelas kasih, sikap transparan, jujur, dan etis. Sedangkan dalam lingkup organisasi, integritas dikaitkan dengan budaya, kebijakan dan filosofi kepemimpinan. Budaya integritas harus dimulai dari ting- kat tertinggi dan terlihat dalam perilaku dan aktivitas para pejabatnya.
Lingkup integritas ini juga dibahas oleh  Dunn (2009). Integritas dimaknai dengan hal yang berhubungan dengan seperangkat nilai moral, dengan catatan seperangkat nilai moral ini mem- punyai konsistensi dengan seperangkat nilai sosial. Namun demikian, pengertian itu juga lebih menekankan bahwa integritas itu melekat kepada agen moral individual. Dunn (2009) mengela- borasi  bahwa  integritas  organisasi  dapat  dikonseptualisasikan  sebagai  keselarasan  nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai sosial, atau perilaku organisasi dan nilai-nilai sosial.
Atas berbagai penjelasan tersebut, integritas sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang dapat diwujudkan baik sebagai karakter individual maupun organisasi. Dalam konteks orga- nisasi, integritas juga merupakan perwujudan dari pengertian suatu kondisi yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan kejujuran tersebut.

## Pembangunan Integritas melalui Pendidikan Antikorupsi
Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), visi dari ikhtiar pemberan- tasan korupsi nasional adalah merealisasikan bangsa Indonesia yang mampu bersikap antiko- rupsi dengan didukung pada sistem dan nilai-nilai kultural berbasis integritas. Bappenas menye- but terdapat enam kunci dalam mewujudkan visi tersebut. Kunci pertama hingga kelima menca- kup  program-program  koordinasi,  penindakan  dan  pencegahan  korupsi  yang  harus  dilakukan secara komprehensif. Sementara itu kunci keenam adalah pendidikan antikorupsi sebagai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.
Kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun  2002  adalah  salah  satu  manifestasi  dari  upaya  antikorupsi  nasional.  KPK  menerapkan strategi  dalam  pemberantasan  korupsi  meliputi  penindakan,  pencegahan,  dan  pendidikan. Penindakan adalah strategi represif KPK untuk menjerat pelaku korupsi ke meja hijau. Strategi pencegahan adalah upaya untuk menutup serapat-rapatnya celah korupsi yang mungkin terjadi.
Pendidikan adalah upaya untuk membangun kesadaran publik akan pentingnya sikap antikorupsi dan  lebih  penting  lagi  terbentuknya  budaya  integritas  di  tengah  masyarakat.  Ketiga  strategi tersebut akan berjalan dengan mengoptimalkan peranserta masyarakat.
Pendidikan  antikorupsi  (selanjutnya  disebut  PAK)  menempati  posisi  penting  sebagai  salah satu kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam orkestra pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir, PAK menempati posisi yang paling dasar karena menjadi input bagi kemunculan kader- kader bangsa yang berintegritas di masa depan. Kader bangsa berintegritas itulah yang kelak akan menjadi  pemimpin  bagi  sektor  dan  bidang  keahliannya  masing-masing  (baik  pemerintahan maupun non-pemerintahan).
Dibutuhkan  strategi  paripurna  untuk  membentuk  budaya  dan  karakter  warga  negara  yang ‘tidak mau korupsi’. Terdapat dua strategi yang akan menjadi acuan dalam mengimplementasikan PAK di tengah-tengah  masyarakat. Strategi tersebut mencakup dua model intervensi. Pertama adalah strategi internalisasi nilai kepada peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Kedua adalah strategi menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Strategi pertama berfokus pada intervensi pada  peserta  didik  di  setiap  jenjang  pendidikannya,  sementara  strategi  kedua  berfokus  pada intervensi pada tatanan ekosistem pendidikan yang di dalamnya termasuk tata kelola institusi/ organisasi dan integritas pengelolanya seperti para guru dan tenaga kependidikan.
Strategi pertama, internalisasi nilai kepada peserta didik. Strategi ini merupakan upaya mem- bangun budaya masyarakat yang ‘tidak mau korupsi’ atau memegang erat nilai-nilai integritas. Proses pembentukan karakter tersebut perlu merujuk pada berbagai teori yang relevan sebagai landasan dari strategi PAK pada level mikro. Landasan teoritis itu mencakup apa saja turunan dari nilai-nilai  integritas,  impuls  (dorongan)  macam  apa  yang  mendorong  agar  individu  mampu menjunjung integritas, serta bagaimana PAK berdampak pada pembentukan sikap individu yang berintegritas. Tidak hanya itu, teori mengenai tahapan perkembangan moral juga begitu penting agar strateg i internalisasi nilai lebih ‘tepat sasaran’, dalam arti, proses PAK secara efektif diimple - mentasikan sesuai dengan jenjang usia dari para peserta didik.
Hasil studi Istiani (2015) menunjukkan bahwa integritas dibangun melalui tiga dimensi utama: motivational trait, personal agency, dan keberanian moral. Motivational trait merujuk pada hasrat dasar yang memandu individu untuk mencapai tujuan akhir berupa nilai yang tercermin dalam tindakan  dan  perilaku.  Dimensi  ini  menjadi  landasan  dasar  yang  mengarahkan  individu  pada perilaku moral. Dalam konteks ini, nilai yang dianut menjadi penentu dari motivasi macam apa yang dimiliki oleh seseorang. Sementara dimensi personal agency bersifat situasional, dalam arti, ada  proses negosiasi antara individu  ( self ) dengan lingkungan sosial  ( ecosystem ). Dengan kata lain, personal  agency adalah  kapasitas  individu  untuk  mewujudkan  hasrat  (motivasi)  itu  di tengah-tengah masyarakat. Dimensi keberanian moral didefinisikan sebagai keberanian individu untuk tetap berpihak pada kebenaran atas sesuatu yang telah diketahui dan yakini.
Tabel 1. Dimensi pembentuk integritas Landasan Dasar Proses Keputusan Hasil Motivational trait : 1. idealism (kejujuran, keadilan, empati, altruisme, respect ) 2. Acceptance ( self- confidence ) 3. Independence (kemandirian)
4. Honor (rasa hormat)
5. Order (kedisiplinan)
6. Curiosity (inisiatif)
7. Power (kepemimpinan)
Personal agency :
1. Self examination (refleksi diri)
2. Forethought (antisipatif) 3. Intensionalitas (terencana) 4. Self regulator (mengelola diri) Keberanian moral: 1. Rasa takut (mengelola takut untuk bertindak benar) 2. Pilihan moral (mampu memutuskan untuk berpihak pada kebenaran moral dalam situasi dilematis) 3. Pengenalan situasi moral (kemampuan identifikasi pilihan moral) 4. Individualitas (mengelola bias budaya di lingkungan) Tindakan dan perilaku berintegritas
Istiani  menggambarkan  ketiga  dimensi  tersebut  saling  berkesinambungan.  Pertama-tama motivational trait adalah dimensi yang paling mendasar, disusul dengan personal agency sebagai
proses (usaha individu merealisasikan motivasinya) dan keberanian moral sebagai keputusan/ tindakan individu apakah berpihak pada nilai yang dianut atau tidak. Setiap dimensi memiliki sub- dimensi yang kemudian membentuk kesatuan nilai integritas, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Strategi  kedua  yaitu  menciptakan  integritas  ekosistem  pendidikan . Strategi  ini  merupakan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar para agen di dalamnya mampu mempraktikkan  perilaku  integritas.  Penerapan  strategi  kedua  penting  karena  lingkungan  juga berkontribusi pada pilihan moral individu. Terutama ketika individu memasuki usia remaja, akan melakukan  evaluasi  terhadap  apa  yang  dilakukan  orang  lain.  Semakin  rendah  nilai  integritas dalam institusi pendidikan, tekanan yang mendorong para peserta didik untuk bertindak kontra- nilai integritas akan semakin besar. Misalnya, ketika guru- guru justru bertindak “tidak bermoral” apalagi terjadi secara berkesinambungan lama-kelamaan akan dianggap wajar oleh para peserta didik.  Oleh  sebab  itu,  pembentukan  karakter  dan  penciptaan  ekosistem  berintegritas mestilah berjalan beriringan.
Terdapat empat konsep yang menjadi landasan dalam strategi ini: model ekologi sosial ( the social ecological model ), model etika korporasi/organisasi ( the corporate ethical virtues ), normal- isasi korupsi ( the normalization of corruption ) dan tata kelola pendidikan oleh KPK. The Social Ecological Model
Dalam  menjawab  tantangan  membangun  ekosistem  integritas  pendidikan,  model  ekologi sosial menjadi landasan teoritis yang sangat relevan. Model ini pada dasarnya ditawarkan untuk kepentingan health promotion , pertama dikembangkan oleh McLeroy et al. (1988). Premis dasar dari model ekologi sosial bahwa tindakan individu didasarkan pada ketersediaan pilihan-pilihan sebagai akibat dari interaksinya dengan lingkungan sosial yang menaunginya. Model ini memba- yangkan bahwa perilaku individu dapat ditentukan oleh pelapisan ekosistem hingga yang paling atas, yaitu pemerintah (pemangku kebijakan).
Dalam  praktik  integritas,  pilihan  individu  untuk  bertindak  selaras  dengan  nilai  moral  atau justru  sebaliknya  juga  dipengaruhi  oleh  lapisan  semacam  itu.  Dalam  lapisan  pertama  setelah individu, adalah relasi interpersonal seperti keluarga, teman, dan tetangga memberikan pengaruh pada pilihan moral individu. Keluarga sebagai institusi pertama kali manusia bernaung menjadi penentu  penting  dari  penanaman  nilai  integritas.  Tetapi  dalam  banyak  kasus  justru  keluarga memberikan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas. Seperti hal yang paling sederhana,  orang  tua  tidak  menanamkan  pengetahuan  tentang  pemisahan  antara  hak  pribadi dengan hak milik orang lain.
Akan tetapi persoalan tersebut bukan serta-merta karena keluarga tersebut tidak berintegri- tas. Jika digali lebih dalam, ternyata orang tua tidak memiliki pengetahuan memadai tentang nilai integritas, yang ternyata sumbernya dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses pendidikan. Secara sosiologis, pengelompokkan akan terjadi berdasarkan kesamaan status sosial (misalnya, rumah tangga yang relatif berpendidikan rendah akan bertetangga dengan karakter rumah tangga yang serupa). Dalam skala organisasi sosial yang lebih tinggi, pengetahuan akan nilai integritas ternyata juga tidak memadai.
Lalu muncul pertanyaan penting: mengapa ada keluarga yang kesulitan mengakses pendidikan secara memadai? Salah satu jawabannya adalah ketimpangan yang berakar dari kebijakan pem- bangunan tidak inklusif. Dari sini kita akhirnya menyadari bahwa ternyata policy akan pendidikan yang  adil  dan merata  begitu  berpengaruh  pada  pilihan-pilihan  hingga  skala  paling  kecil,  yaitu individu.  Tentu  saja  ini  hanya  sebagai  ilustrasi  bagaimana the  social  ecological  model bekerja. Karena  kenyataannya,  persoalan  yang  terjadi  pada  setiap  lapisan  begitu  kompleks.  Layaknya “bawang”, the  social  ecological  model digambarkan  sebagai  interaksi  berlapis  antara  individu dengan  lingkungan  tempat  individu  tersebut  bernaung  hingga  skala  yang  paling  besar,  yaitu kebijakan pemerintah. Gambar 2 memvisualisasikan konsep tersebut.
Dengan  berlandaskan  model  ekologi  sosial,  intervensi  harus  dilakukan  pada  tiap  lapisan: individu, interpersonal, institusional, komunitas, hingga kebijakan publik. Upaya antikorupsi pada gilirannya  juga  harus  mempertimbangkan  intervensi  yang  berlapis.  Itulah  mengapa  sebagai langkah  paripurna  memberantas  korupsi,  KPK  juga  melakukan  upaya  pencegahan  dengan mendorong reformasi/perubahan hingga skala makro yaitu kebijakan publik/pemerintahan.
Gambar 2 . Model ekologi sosial (Perez, 2017, p. 31)
Ada beberapa aktor yang saling terkait dalam membentuk ekosistem pendidikan. Aktor-aktor tersebut mencerminkan lapisan teratas hingga paling bawah. Pada lapisan teratas, aktor-aktor yang terlibat adalah para pembuat kebijakan dan perencanaan, di antaranya Kementerian Pen- didikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan KPK. Aktor yang berada di lapisan berikutnya yaitu pemerintah daerah terutama dinas pen- didikan. Jika terkait pendidikan tinggi, aktor yang berada di lapisan berikutnya adalah perguruan tinggi (PT) yang di dalamnya para pimpinan seperti rektor hingga jajaran petingginya. Lapisan berikutnya adalah pelaksana utama pendidikan yaitu sekolah (guru dan tenaga kependidikan) termasuk komite sekolah serta organisasi-organisasi profesi. Di level PT mencakup para dosen, tenaga kependidikan, alumni hingga masyarakat luas yang berperan dalam mengawasi pelaksana- an  pendidikan  tinggi.  Sementara  lapisan  paling  bawah  adalah  peserta  didik,  yang  menerima proses pembelajaran di mana lapisan-lapisan di atasnya begitu berpengaruh pada kualitas dari pembelajaran yang diterima.

## The Corporate Ethical Virtues (CEV) Model
Corporate ethical virtues (CEV) adalah sebuah model budaya etik ( ethical culture ) yang diha- rapkan mampu merangsang ( stimulate ) terlaksananya kode etik bagi semua anggota dalam orga- nisasi. Model ini dikembangkan oleh Muel Kaptein pada 1998 yang kemudian diuji coba secara empiris delapan tahun kemudian dan diterbitkan pada Journal of Organizational Behavior volume 29 tahun 2007. Terdapat tujuh kebajikan ( virtues ) yang menurut Kaptein (2008) sangat penting untuk dibangun sebagai ethical culture dalam sebuah organisasi, termasuk di institusi pendidikan, guna terwujudnya nilai-nilai integritas.
Pertama , Kejelasan ( clarity ); artinya suatu organisasi harus memiliki kejelasan terkait peri- laku etika yang diekspektasikan. Ekspektasi tersebut mesti konkret, komprehensif, dan mudah dimengerti. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kode etik yang terlalu general tidak cukup bagi individu untuk membedakan mana perilaku yang etis dengan nonetis. Misalnya, se- buah organisasi mendorong agar anggotanya selalu “berbuat baik”. “Berbuat baik” menjadi ambi - gu karena dalam praktiknya, apa yang dimaksud perbuatan baik itu menjadi multitafsir. Hal ini juga berlaku di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan.
Kedua , Kesesuaian ( congruence ); artinya, kode etik dalam suatu organisasi mestilah dibangun melalui  keteladan.  Dalam  lingkungan  pendidikan,  nilai-nilai  integritas  tidak  dapat  ditegakkan apabila para pimpinan, tenaga pendidik, hingga para pegawainya tidak mengamalkan nilai inte- gritas itu sendiri. Hal ini terjadi karena terutama para peserta didik akan menjadikan para guru/ pengajar dan orang-orang yang ada di sekitar mereka sebagai acuan moral.
Ketiga ,  Kelayakan  ( feasibility );  artinya,  bagaimana  kode  etik  yang  telah  dicanangkan  dapat diterapkan secara layak oleh para anggota di dalam institusi pendidikan seperti guru maupun peserta didik. Kaptein mencontohkan bagaimana etika “bertanggung jawab” atas tugas -tugas yang
diberikan mesti beriringan dengan ketersediaan organisasi untuk memberikan waktu, perangkat, anggaran,  dan  informasi  yang  cukup.  Di  lingkungan  sekolah,  nilai  tanggung  jawab  biasanya diterapkan kepada peserta didik melalui pemberian pekerjaan rumah (PR). Peserta didik akan dapat melaksanakannya apabila sekolah memberikan kecukupan waktu dan mempertimbangkan beban kerja siswa. Ketika siswa memiliki beban yang berlebihan, merujuk apa yang dikatakan Kaptein, mereka akan kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah diberikan oleh guru di sekolahnya.
Keempat , Dukungan ( supportability ); adalah insentif agar anggota organisasi termotivasi un- tuk berperilaku selaras dengan kode etik. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa individu yang demotivasi justru cenderung bertindak tidak etis, dan pada gilirannya merusak tata nilai organisasi. Adanya dukungan ini dimaksudkan agar individu memiliki kepercayaan dan menghor- mati  institusi  serta  otoritas,  termasuk  di  lingkungan  pendidikan.  Bentuk  dukungan  seperti, memberikan  apresiasi  kepada  peserta didik  yang konsisten  berperilaku sesuai  etika, sehingga mereka yang sudah konsisten berperilaku sesuai etika semakin termotivasi, sementara mereka yang belum maksimal akan ikut terdorong untuk berperilaku sesuai etika.
Kelima , Keterbukaan ( transparency/visibility ); adalah pengetahuan individu terhadap konse- kuensi dari suatu tindakan atau perbuatan. Konsekuensi tersebut bukanlah hukuman atas tindak- an, melainkan dampak yang akan terjadi jika tindakan itu dilakukan. Dengan demikian institusi pendidikan mesti memberikan pengetahuan terutama kepada para peserta didik mengenai dam- pak jangka pendek maupun jangka panjang dari tindakan-tindakan yang berlawanan dari nilai integritas.  Pengetahuan  akan  dampak  itu  berkaitan  dengan  tindakan-tindakan  yang  spesifik. Misalnya, apa dampak negatif dari perbuatan tidak jujur? siapa yang dirugikan?
Keenam , Komunikasi/diskusi ( discussability ); keberadaan saluran diskusi antara semua ang- gota  organisasi  mengenai  kode  etik  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting.  Adanya  saluran diskusi/komunikasi dalam institusi pendidikan tidak hanya membuka ruang pemecahan masalah bersama, melainkan juga menjadi jalur efektif untuk membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya  integritas.  Terutama  peserta  didik  yang  mulai  menginjak  jenjang  pendidikan menengah, ruang diskusi bersama para guru menjadi sentral oleh karena di usia tersebut seorang anak mulai mempertanyakan tata nilai dan otoritas.
Ketujuh , Sanksi ( sanctionability ); tidak ada penegakan etika tanpa sanksi yang tegas. Sanksi ini harus ditegakkan secara adil (tidak tebang pilih) dan konsisten. Sanksi yang ditegakkan secara adil dan konsisten memperkecil ruang toleransi peserta didik untuk berbuat tidak etis. Pada saat bersamaan, sanksi ini diiringi dengan apresiasi/penghargaan yang juga diberikan secara adil dan konsisten. Elemen sanksi dan apresiasi ini pada dasarnya berkaitan dengan poin dukungan yang telah  disebutkan  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan  sanksi  dan  apresiasi  yang  adil mendorong  kepercayaan peserta didik  terhadap  otoritas  pendidikan. Kepercayaan  yang  tinggi beriringan dengan semakin baiknya motivasi peserta didik dalam berperilaku integritas.

## The Normalization of Corruption in Organizations
Normalisasi yang dimaksud adalah kondisi ketika korupsi dalam suatu organisasi dianggap normal. Artinya, praktik korupsi telah tertanam dalam struktur dan proses organisasi, diinternal- isasi oleh pelaku sebagai sesuatu yang lazim bahkan diinginkan, dan diwariskan kepada generasi anggota selanjutnya (Ashforth & Anand, 2003). Menurut Ashforth and Anand (2003), tiga elemen yang  membuat  normalisasi  korupsi  dapat  terjadi  adalah  institusionalisasi,  rasionalisasi,  dan sosialisasi.

## Institusionalisasi
Institusionalisasi (pelembagaan) didefinisikan sebagai proses yang membuat suatu perilaku menjadi  aktivitas  yang  stabil,  berulang,  dan  dipertahankan  oleh  sebagian  orang  tanpa  perlu mempertanyakan lagi kepatutannya. Dalam konteks ini, korupsi yang terinstitusionalisasi berarti tindakan amoral itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan dan ditoleransi oleh sesama anggotanya.
Tiga fase proses institusionalisasi menurut Ashforth and Anand (2003), fase pertama adalah keputusan untuk melakukan perilaku korupsi. Pada fase ini, organisasi bersikap permisif terha- dap kejadian korupsi yang dilakukan anggotanya. Sikap permisif ini menjadi awal yang membuat
tindakan korupsi berikutnya dilakukan. Menurut Ashforth and Anand (2003), kunci dari fase ini ada  pada kepemimpinan. Pemimpin yang bertindak tegas dan tidak toleran terhadap perilaku korupsi akan menutup celah kemungkinan terjadinya korupsi di masa depan. Sebaliknya, ketika pemimpin  bersikap  permisif  atau  mentoleransi  praktik  korupsi  (atau  bahkan  ikut  menjadi pelaku) akan menjadi “lahan subur” bagi kemunculan korupsi lebih luas lagi. Pada institusi pendi - dikan, peran kepemimpinan seperti kepala sekolah hingga jajaran guru menjadi kunci penentu: apakah korupsi akan terhambat, atau justru menjadi tumbuh subur.
Fase kedua terjadi ketika korupsi perlahan tertanam dalam struktur dan proses pada sebuah organisasi. Dalam fase ini ada yang disebut sebagai memori organisasional ( organizational me- mory ) untuk menggambarkan proses mengakuisisi, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan mengenai praktik  korupsi  pada  aktivitas  organisasi.  “Memori”  ini  akan  menyebar  ke  seluruh anggota  organisasi, sebagai pengetahuan bahwa korupsi adalah sesuatu  yang memang “diizin - kan”. Pada fase ini pula praktik korupsi mulai terlembaga karena semakin dipraktekkan secara luas. Sesama pelaku akan saling melindungi, sementara mereka yang tidak terlibat cenderung abai (membiarkan) atau bahkan tidak berani melawan.
Fase terakhir dari institusionalisasi adalah ketika korupsi telah menjadi aktivitas rutin (rutin- isasi). Korupsi yang dilakukan secara rutin dilakukan melalui empat cara. Pertama, menghapus pemikiran bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan dan merugikan banyak orang. Kedua, men- ciptakan seolah tindakan korupsi sebagai tugas yang diberikan kepada setiap anggota sehingga tidak menyadari bahwa apa yang sedang dilakukan sebenarnya adalah korupsi. Ketiga, mengunci tindakan korupsi ke dalam suatu sistem sehingga aktivitas anggota organisasi akan selalu terkait dengan korupsi. Keempat, membuat para anggota terfokus pada tindakan korupsi (sebagai bagian dari penugasan) tanpa memperhatikan efek negatifnya.

## Rasionalisasi
Sudah biasa bahwa pelaku korupsi menggunakan sejuta dalih (rasionalisasi) untuk menutupi keburukan perbuatannya atau bahkan membangun opini bahwa hal tersebut adalah kebaikan. Rasionalisasi korupsi dalam organisasi terjadi ketika tindakan amoral tersebut dianggap sebagai perbuatan yang benar atau baik. Terjadi inversi moral karena apa yang seharusnya buruk menjadi dianggap baik. Misalnya di sebuah sekolah pada pelaksanaan ujian kelulusan siswa. Kita semua tahu  bahwa  menyontek  adalah  perbuatan  tercela.  Namun,  dengan  dalih  “membantu”  sesama teman dan “solidaritas”, menyontek dapat dirasionalisasi sebagai perbuatan benar karena untuk kebaikan  bersama.  Bahkan  pada  beberapa  kasus,  justru  kepala  sekolah  dan  para  guru  ikut membenarkan  tindakan  tersebut  agar  100  persen  siswa  dinyatakan  lulus,  sehingga,  tidak mencemari nama baik sekolah. Rasionalisasi juga berkaitan dengan menghilangkan interpretasi negatif dengan m embangun opini bahwa tindakan korupsi yang dilakukan adalah “pengecualian” dan masih dapat dibenarkan secara moral.

## Sosialisasi
Proses  sosialisasi  memainkan  peranan  penting  dalam  menanamkan  kultur  korup  terutama kepada para pendatang baru ( newcomers ). Sosialisasi akan membentuk nilai, keyakinan, norma, dan keterampilan agar anggota memenuhi peranannya secara efektif dalam organisasi, termasuk pada tindakan korupsi. Mereka yang sebelum bergabung mungkin pada dasarnya berada pada lingkungan  yang  lebih  tidak  toleran  pada  korupsi,  kemudian  setelah  bergabung  menjadi  lebih toleran.
Ashforth and Anand (2003) menyebut setidaknya ada tiga tahap sosialisasi. Tahap pertama adalah  kooptasi.  Anggota  diinduksi  dengan  nilai-nilai  baru  dengan  maksud  mempertahankan kultur korupsi yang ada, contohnya dengan memberikan imbalan untuk mengubah persepsi dan sikap atas tindakan korupsi. Proses ini dilakukan secara berkala hingga membentuk sikap moral yang lebih baru dan toleran terhadap praktik korupsi.
Tahap kedua adalah inkrementalisme. Anggota secara perlahan diikutsertakan dalam praktik korupsi meskipun dari skala yang paling kecil. Hal ini dilakukan agar anggota baru terbiasa dan mulai  berpikir  bahwa  apa  yang  sedang  dilakukan  nyatanya  “tidak  apa - apa”.  Ke tika  semakin terbiasa, anggota tersebut melakukan rasionalisasi atas tindakannya dengan menganggap bahwa perilaku yang sebenarnya korup ternyata tidak seburuk yang dibayangkan.
Tahap  ketiga  adalah  kompromi.  Pada  tahap  ini, moralitas anggota  telah  rusak  dan menjadi bagian dari rantai praktik korupsi yang telah dianggap normal. Bahkan mereka memiliki motivasi tersendiri untuk melakukan korupsi tanpa perlu insentif/dorongan dari pihak lain.
Tata Kelola Pendidikan Berintegritas
Apabila korupsi dapat mengalami normalisasi, kondisi sebaliknya yaitu antikorupsi dan nilai integritas  juga  dapat  menjadi  budaya  dan  kewajaran  (de-normalisasi  korupsi)  dalam  institusi pendidikan. Selain dari usaha membangun karakter integritas pada peserta didik, menciptakan ekosistem berintegritas juga menempati peranan yang sangat penting. Bronfenbrenner (Paquette & Ryan, 2001) menjelaskan bahwa perkembangan seseorang tidak bisa dilepaskan dari dinamika individu  dengan  lingkungannya  yang  dimulai  dari  lingkungan  terkecil  yang  secara  langsung berinteraksi  dengan  individu  tersebut  ( microsystem );  lingkungan  yang  membentuk  struktur mikro sistemnya ( mesosystem ); sistem sosial yang lebih besar ( exosystem ); nilai budaya, hukum, dan  adat  istiadat  ( macrosystem ),  hingga  dimensi  waktu  dari  titik  penting  kehidupan  individu tersebut ( chronosystem ).
Tata kelola pendidikan berintegritas adalah model pendekatan untuk mendorong terciptanya integritas  ekosistem  pendidikan  yang  berprinsip pada  elemen  akuntabilitas,  transparansi,  dan partisipasi.  Dengan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ),  potensi  untuk  terjadinya  tindak pidana di sekolah semakin ditekan; aturan secara adil ditegakkan; serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai integritas kepada para peserta didik.
Terdapat dua hal pada tatakelola pendidikan, yaitu dari sisi akademik maupun non-akademik. Artinya, praktik berintegritas dalam sektor pendidikan mestilah mencakup kedua hal tersebut. Dari sisi akademik mencakup penerimaan peserta didik, pembelajaran, penelitian/pengabdian masyarakat, hingga kelulusan. Sementara dari sisi non-akademik mencakup administrasi kepen- didikan, pengelolaan/transparansi keuangan, pemilihan pimpinan kampus/sekolah, pengelolaan SDM, pengadaan barang & jasa, akreditasi dan perizinan, hingga pengawasan.
Menengok data indeks persepsi korupsi (IPK) 2021 dari Transparency International (2021): Denmark,  Finlandia,  dan  Selandia  Baru  adalah  negara-negara  yang  meraih  peringkat  pertama sebagai negara relatif paling bersih dari korupsi dengan skor IPK mencapai 88. Jika menyelami apa yang telah dilakukan oleh tiga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi, kita akan menemukan bahwa salah satu kunci keberhasilan membentuk ekosistem integritas adalah pada aspek tata kelola yang baik ( good governance ). Kendati tata kelola yang dimaksud bersifat luas, namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai praktik baik bagi sektor pendidikan.
Transparansi ,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  menjadi  “tiga  mantra”  tata  kelola  yang terbukti  menekan  praktik  korupsi  hingga  level  sangat  minimal,  sebagaimana  pengalaman  tiga negara di atas. Memang, dalam tataran praktis implementasi di lapangan variatif. Di Selandia Baru, upaya untuk mendorong partisipasi publik adalah dengan melibatkan civil society sebagai pihak implementor  dari  kebijakan  pemerintah.  Sebagai  contoh,  bantuan  sosial  tidak  lagi  diserahkan langsung  oleh  pemerintah,  melainkan  ada  kerjasama  dengan  pihak  swasta  atau civil  society . Pemerintah dalam hal ini hanya merencanakan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.
Prinsip  tata  kelola  yang  berbasiskan  pada  profesionalitas  manajemen  publik  dan good governance menjadi sangat penting dalam membentuk integritas ekosistem pendidikan. Dalam dokumen  berjudul Education  Sector  Corruption yang  diterbitkan  U4  Anti-Corruption  Resource Center  (Kirya,  2019b),  intervensi  antikorupsi  pada  konteks  tata  kelola  dapat  dibedakan  pada “intervensi yang mempromosikan transparansi” dan “intervensi yan g mempromosikan akuntabi- litas”. Berikut merupakan bentuk -bentuk strategi antikorupsi yang layak (feasible) diterapkan di Indonesia  untuk  tata  kelola  sektor  pendidikan  pada  masing-masing  bentuk  intervensi  Kirya (2019a).

## Logical Framework Pendidikan Antikorupsi
Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, strategi pertama (internalisasi nilai kepa- da peserta didik) dan strategi kedua (membangun integritas ekosistem pendidikan) adalah dua aspek yang tidak terpisahkan. Kualitas dari proses internalisasi melalui pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan begitu dipengaruhi oleh ekosistem yang dibentuk. Pada sisi lain, ekosistem
berintegritas juga dibentuk oleh individu-individu berintegritas tidak hanya para peserta didik, melainkan juga seluruh aktor di dalamnya.
Gambar 3. Logical framework PAK
Pertama-tama harus diasumsikan bahwa ekosistem dan individu pada dasarnya saling terkait (model  ekologi  sosial).  Dalam  menunjang  proses  internalisasi  nilai,  penerapan  model ethical virtues dan tata kelola transparan-akuntabel-partisipatif menjadi kunci untuk membentuk ekosis- tem berintegritas. Ekosistem berintegritas maksudnya adalah ketika sikap antikorupsi menjadi sesuatu  yang  dianggap mainstream .  Pada  gilirannya,  ketika  pengarusutamaan  nilai  integritas terbentuk dalam ekosistem pendidikan, akan beriringan dengan proses de-normalisasi korupsi. De-normalisasi dapat dikatakan berhasil ketika para aktor di dalam ekosistem memiliki persepsi bahwa korupsi adalah  perbuatan janggal, tidak etis, bahkan dianggap menjijikan. Hingga pada titik keberadaan korupsi sekecil apapun dianggap sebagai masalah yang sangat serius.
Integritas ekosistem artinya para aktor-aktor utama (tenaga pengajar/pendidik; tenaga ke- pendidikan; ASN di sektor pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan juga berintegritas. Hal ini  menjadi  pendorong  utama  yang  meningkatkan  tidak  hanya  akses  melainkan  juga  kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan. Artinya, internalisasi nilai-nilai integritas kepada peserta didik juga akan semakin efektif.
Proses internalisasi nilai integritas itu sendiri memperhatikan karakter pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan moral. Dengan proses yang berkesinambungan, diharapkan integritas menjadi nilai utama yang dimiliki peserta didik ketika mereka berkontri- busi bagi masyarakat apapun bidangnya. Namun, tentu saja proses itu tidak terjadi secara instan: ada  tahapan  di  mana  peserta  didik  mulai  menyukai  ( liking ),  menjadikannya  sebagai  acuan ( preference ),  diyakini  ( conviction ),  hingga  menjadi  perilaku  utama  ( behavior ).  Pada  satu  sisi, integritas menjadi nilai dasar yang memotivasi setiap tindakan individu. Apapun kondisi yang dihadapi, individu berintegritas memiliki keberanian moral. Sementara di sisi lain, integritas juga menjadi sesuatu yang dirasionalisasi dalam berbagai bentuk tindakan ( reasoned action ).

## Mengukur Integritas Pendidikan
Integritas (pada sektor) Pendidikan: Antara Lingkup Individu dan Organisasi Dengan menggunakan pengertian integritas yang lebih luas dari sekedar nilai moral, Nillsen (2005) menyatakan bahwa konsep integritas dalam lingkup personal, aktivitas maupun institusi sangat  erat  kaitannya  dengan  keutuhan  dan  kelengkapan.  Proses  pembentukan  integritas memerlukan  pembangunan  kesadaran  terhadap  adanya  rasa  keutuhan  dan  kelengkapan  serta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hal tersebut. Dalam bidang pendidikan, Nillsen
(2005) berpendapat bahwa hal terpenting dalam membentuk keutuhan dalam proses pendidikan adalah rasa hormat terhadap peserta didik, dan salah satu cara konkretnya adalah dengan mem- buat  belajar  dan  mengajar  sebagai  tugas  yang  bersifat  mutual  (bersama)  atau  sebagai  satu kesatuan.
Astore (2009) mengungkapkan bahwa integritas adalah sebuah etos yang harus ditanamkan ke dalam dan lintas akademisi, baik guru maupun murid. Sebaliknya, atmosfir pendidikan yang kental dengan nuansa “kita versus mereka” antara pendidik, tenaga kependidikan dan pesert a didik  akan  menghambat  dalam  membangun  budaya  yang  dibutuhkan  di  dalam  kampus  dan sekolah (Piascik & Brazeau, 2010). Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi pendukung argumen bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang seharusnya bersifat utuh, karena secara prak- tis pasti melibatkan interaksi, setidaknya – yang pertama -- dalam proses teaching and learning. Argumen kedua, perilaku individual dalam sektor pendidikan sangat berkaitan erat dengan ekosistem  yang  mempengaruhinya,  misalkan  pada  nilai-nilai  yang  dicontohkan  dalam  proses pembelajaran dan pola manajerial seperti akuntabilitas atau transparansi yang dirasakan oleh warga  sekolah/kampus.  Sehingga  menjadi  kurang  adil  jika  menilai  integritas  hanya  dari  satu elemen, terlebih peserta didik saja.
Barnard et al. (2008) menyatakan bahwa individu dengan integritas dipengaruhi oleh kompas moral yang berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu. Salah satu faktor yang  membentuk  integritas  menurut  penelitian  mereka  adalah  bagaimana  konteks  integritas terbangun  yang  melibatkan  proses  pendidikan  (sekolah)  dan  budaya  yang  dirasakan  oleh seseorang. Selain itu, sebagaimana dinyatakan Huberts (2018), bahwa integritas itu tidak hanya melibatkan perilaku etis dari komponen institusi, bahkan seharusnya mencakup seluruh aspek tata kelola termasuk isi kebijakan yang etis dan konsekuensi atau dampaknya bagi komunitas.
Dengan dua argumen tersebut, pada unit satuan pendidikan (sekolah/kampus), definisi dan pengukuran terhadap integritas sebaiknya dilakukan dengan tidak memisahkan konsep personal dan organisasi. Dengan kata lain, perlunya penggabungan atau komposit dari perilaku personal dan kondisi ekosistem organisasinya.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  biasanya  hanya  melibatkan  salah  satu  aspek  yang  masih terpisah  antara  aktor-aktor  atau  elemen  yang  ada.  Pengukuran  Global  Corruption  Barometer (GCB) yang dilaksanakan oleh Transparency International misalnya, fokus pada pengukuran suap dan koneksi personal. Pada 2020, GCB menunjukkan bahwa tingkat penyuapan sektor pendidikan ( public school) di Indonesia tertinggi ketiga di Asia Pasifik bersama India (22%), dan penggunaan koneksi personal/pribadi dalam sekolah publik di Indonesia tertinggi di kawasan tersebut (32%).
Pengukuran mengenai aspek tata kelola pendidikan pernah dilaksanakan melalui Indonesia Local  Education  Governance  Index  (ILEGI)  pada  2010  (BEC-TF  Secretariat,  2010).  Hanya saja, pengukuran tersebut hanya memotret mengenai pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) pada beberapa daerah, dan tidak ditemukan kelanjutan program tersebut. Dalam ILEGI dinilai indika- tor  besaran  tata  kelola  yang  terdiri  dari:  (1)  transparansi  dan  akuntabilitas;  (2)  standardisasi layanan pendidikan; (3) sistem pengendalian manajemen; (4) sistem informasi manajemen; dan (5)  efisiensi  penggunaan  sumber  daya.  Bagi  daerah  yang  diukur  dihasilkan report  card untuk memonitor indikator-indikator tersebut.
Bagi perguruan tinggi, Widyaningsih (2020) mengemukakan konsep rancang bangun good uni- versity governance dengan berbagai tahapan dan indikatornya. Namun konsep pengukuran dan evaluasinya  belum  dikembangkan  lebih  lanjut.  Sebelumnya,  Coalition  for  Clean  Universities Romanian  Academic  Society  (2008)  melaksanakan  pengukuran  terhadap  beberapa  kriteria antara  lain  transparansi  dan  keadilan  administratif;  keadilan  akademik;  kualitas  tata  kelola; praktik pengelolaan keuangan (Societatea Academica din Romania, 2008).
Alat  dan  metode  penelitian  lain  digunakan  untuk  mengukur  integritas  satuan  pendidikan adalah Intes (Integrity of Education Systems) dari Organization for Economic Co-operation and Development  (2018)  yang  dilaksanakan  secara  kualitatif.  Dengan  metode  ini,  memang  dapat didalami kondisi secara mendalam, hanya tidak bisa dilaksanakan generalisasi terhadap satuan pendidikan secara massif.

## Usulan Konstruk Pengukuran Integritas Pendidikan
Dengan argumen-argumen yang telah dielaborasi sebelumnya, tulisan ini menawarkan kons- truksi integritas pendidikan sebagai kesatuan terwujudnya karakter peserta didik dan ekosistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai integritas, serta terwujudnya kepatuhan (atau tidak ter- jadinya perilaku koruptif) pada proses tata kelolanya. Konstruksi ini diujikan untuk dapat diaplika- sikan pada jenjang pendidikan manapun, baik dasar, menengah maupun tinggi karena sifatnya dimensinya yang umum dan prinsipil.
Secara detail, hubungan antar variabelnya dapat dijelaskan dalam Gambar 4.
Gambar 4 . Construct Integritas Pendidikan
Selanjutnya, untuk kepentingan operasional intervensi program KPK, tulisan ini menggunakan construct lain yang sudah tersedia untuk menguraikan nilai-nilai atau indikator integritas pada masing-masing lingkup sebagaimana diuraikan berikut ini.
Perilaku ( outcome ) integritas peserta didik
Menggunakan kerangka teoritis dari Istiani (2015) yang melaksanakan penelitiannya dalam konteks  Indonesia,  integritas  merupakan  konsep  multidimensi  yang  dibentuk  dari  beberapa dimensi  yang  menggambarkan  suatu  cara  individu  menjalani  kehidupannya  secara  bermakna sesuai dengan orientasi pribadi dan sosial. Dimensi tersebut antara lain: Pertama , Motivational trait sebagai  orientasi  hidup  individu,  yang  bisa  diartikan  juga  sebagai hasrat  atau  nilai  dasar individu. Tiga subdimensi dengan faktor terkuat adalah: idealism, acceptance, dan independence . Idealism berhubungan erat dengan social justice ( tolerate injustice atau tingkat toleransi terhadap situasi yang tidak adil/benar), fairness, respect , empathy . Acceptance berkaitan erat dengan sikap keberhargaan diri atau kepercayaan diri. Independence berkaitan erat dengan sikap kemandirian. Ada  empat  subdimensi  lain  tidak memiliki  hasil  analisis faktor  terlalu  kuat  namun  akan  tetap diujikan yaitu order, honor,curiosity, dan power. Kedua ,  Personal agency  sebagai  kekuatan  intelektualitas  dengan  subdimensi  yang  terkuat adalah self-examination . Dimensi ini berkaitan dengan nalar kritis yang terdiri dari penelusuran informasi, analisis dan evaluasi informasi; serta refleksi etis dalam pengambilan keputusan. Ada tiga  subdimensi  lain  yang  tidak  memiliki  hasil  analisis  faktor  terlalu  kuat,  namun  akan  tetap diujikan yaitu intensionalitas, forethough, dan self-regulator. Ketiga , Keberanian moral sebagai kekuatan kehendak individu yang menjelaskan kemampuan individu membuat keputusan dalam situasi yang dilematis  sekalipun. Faktor terkuat dalam di-
integritas pendidikan = karakter peserta didik + ekosistem berintegritas + kepatuhan tata kelola
mensi ini adalah rasa takut . Ada tiga subdimensi lain yang tidak memiliki hasil analisis faktor ter- lalu kuat, namun akan diujikan yaitu pengenalan situasi moral, pilihan moral, dan individualitas.
Tabel 2. Dimensi dan Indikator Karakter Integritas Individu Dimensi Indikator 1. Motivational Traits Acceptance Curiosity Honor Idealism Independence Order Power 2. Personal Agency Intensionalitas Forethought Self-reactiveness Self-examination 3. Keberanian Moral Pengenalan situasi moral Pilihan moral Individualitas Rasa Takut
Sumber: Istiani (2015)
Integritas ekosistem yang berkaitan langsung dengan integritas peserta didik Kerangka teoritis lain dalam penyusunan indeks ini menggunakan model CEV ( the Corporate Ethical Values ) dari Kaptein (2008). Walaupun penelitiannya dilakukan dalam konteks korporasi, tetapi karena variabel-variabel dasarnya berupa principle , maka dapat digunakan yang relevan dalam  konteks  layanan  publik,  dalam  hal  ini  khususnya  sektor  pendidikan.  Beberapa  variabel sangat relevan dengan konteks penanaman perilaku berintegritas seperti keteladanan yang selalu muncul  dalam  diskusi  dengan  pakar  dan  praktisi.  Variabel  yang  digunakan  untuk  mengukur integritas pendidikan antara lain: (1) Kejelasan ( clarity ) untuk menilai apakah lembaga sudah memberikan kejelasan terkait perilaku beretika yang diharapkan; (2) Kesesuaian ( congruency ) untuk mengukur seberapa jauh keteladanan/memberikan contoh  ada dari para Pemimpin terkait dengan etika; (4) Kelayakan ( feasibility ) untuk menilai seberapa memungkinkan pegawai dapat berperilaku  etika; (5) Supportability untuk melihat sejauh mana seseorang mendapatkan trust dan respect di lingkungannya serta sejauh mana seseorang mengidentifikasi dan mendukung nilai, norma  dan  peraturan;  (6) Sanctionability untuk  melihat  bagaimana  organisasi  menjalankan reward dan punishment terhadap  perilaku  yang  baik  maupun  yang  melanggar;  dan  (7) Discussability untuk  melihat  keberadaan  saluran/forum  mendiskusikan  masalah  dan  mencari solusi bersama.
Tabel 3. Dimensi dan Indikator CEV Dimensi Indikator Nilai Etis Clarity Congruency Feasibility Supportability Sanctionability Discussability

## Sumber: Kaptein (2008)
Integritas ekosistem yang tidak berkaitan langsung dengan integritas peserta didik Kerangka teoritis yang berkaitan pada poin ini diadaptasi dari berbagai sumber yang tertuang di Penyusunan Baseline Kualitatif Tata Kelola Perguruan Tinggi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) terutama pada bagian Taksonomi Jenis dan Praktik Korupsi dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi. Melalui adaptasi berdasarkan rangkaian/siklus/proses pendidikan yang umum, dan ke- mudian  disesuaikan  juga  untuk  jenjang  dasar  dan  menengah,  maka  berikut  gambaran variablenya.
Tabel 4. Dimensi dan Indikator Kepatuhan Tata Kelola Dimensi Indikator Akademik Penerimaan Peserta Didik Pembelajaran Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Kelulusan Non-Akademik/ Manajerial Administrasi Kependidikan Pengelolaan/ Transparansi Keuangan Pemilihan Pimpinan Satuan Pendidikan Pengelolaan SDM Pengadaan Barang & Jasa Akreditasi & Perizinan Pengawasan
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)
Tabel  5  menggabungkan  seluruh  dimensi,  subdimensi,  dan  indikator  penyusun  indeks integritas pendidikan:
Tabel 5. Indikator Penyusun Indeks Integritas Pendidikan No Dimensi Sub-Dimensi Indikator 1.  Karakter peserta didik Motivational Trait Acceptance Curiosity Independence Order Honor Curiosity Power Personal Agency Self-Examination Intensionalitas (terencana) Forethought Self-regulator Keberanian Moral Rasa takut Pengenalan situasi moral Pilihan moral Individualitas 2.  Ekosistem Nilai Etik Kejelasan ( clarity ) Kesesuaian ( congruency ) Kelayakan ( feasibility )
Supportability Sanctionability Discussability 3.  Kepatuhan Tata Kelola Akademik Penerimaan Peserta Didik Pembelajaran Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Kelulusan Non-Akademik/ Manajerial Administrasi Kependidikan Pengelolaan/ Transparansi Keuangan Pemilihan Pimpinan Satuan Pendidikan Pengelolaan SDM Pengadaan Barang & Jasa Akreditasi & Perizinan Pengawasan

## Usulan Metode Pengukuran
Terhadap construct di atas, dikembangkan instrumen survei berupa kuesioner yang melibat- kan pakar utamanya dalam bidang psikometri. Sedangkan secara metode pengambilan sampel dan statistik juga melibatkan pakar di bidang statistik baik dari pemerintahan maupun lembaga riset independen.
Sampel satuan pendidikan yang dibangun untuk menjadi baseline nasional dipilih mewakili regional pulau di Indonesia serta sekolah Indonesia di luar negeri yang terdiri dari minimal 500 satuan pendidikan dan 22.500 responden dengan skema seperti pada Gambar 5.
Gambar 5 . Skema Pengambilan Sampel
Oleh karena hendak mencari gambaran yang utuh sesuai construct , maka kategori responden tentu harus mewakili pemahaman terhadap semua dimensi dan indikator tersebut. Responden yang dipilih antara lain (1) peserta didik yang terdiri dari siswa dan mahasiswa, (2) orang tua siswa atau wali murid (khusus bagi jenjang dasar dan menengah), (3) tenaga pendidik yang terdiri dari guru dan dosen, serta (4) pimpinan satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi. Pada setiap kategori responden, pertanyaan akan disesuaikan dengan indikator yang dapat diwakili dan juga tingkat kesulitan pembahasaan (redaksi).
Model  pengukuran  yang  dilakukan  terhadap  lebih  satu  aktor  mengenai  kondisi  etis  di lingkungan sekolah juga dilaksanakan oleh (Keiser & Schulte, 2007; Schulte et al., 1991, 2002). Gambaran perilaku etis di sekolah ditanyakan kepada peserta didik dan tenaga pendidik.
Keluaran dari Survei Integritas Pendidikan adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat integritas  pendidikan  dari  komposit construct :  dimensi  karakter  peserta  didik,  ekosistem  dan kepatuhan  tata  kelola.  Semakin  tinggi  angka,  maka  semakin  berintegritas  sektor  pendidikan tersebut. Sementara output antara yang dihasilkan adalah uji validitas construct berdasarkan data yang terkumpul sesuai dengan kategori responden.

## Simpulan
Pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK mencakup dua strategi yaitu melakukan internal- isasi nilai kepada peserta didik dan membangun integritas ekosistem pendidikan sebagai pende- katan yang tidak terpisahkan. Kualitas dari proses internalisasi melalui pembelajaran pada setiap jenjang  pendidikan  sangat  dipengaruhi  oleh  kondusif  atau  tidaknya  ekosistem  pada  satuan pendidikan. Pada sisi lain, ekosistem pendidikan yang kondusif hanya dapat terwujud jika aktor- aktor  penggeraknya  berintegritas,  tidak  hanya  para  tenaga  pendidik,  melainkan  juga  seluruh aktor yang mempengaruhi terwujudnya ekosistem tersebut. Aspek tata kelola sektor pendidikan pada  akhirnya  juga  sangat  mempengaruhi  integritas  ekosistem;  sejauh  mana  pengelolaan pendidikan telah menghindari perilaku-perilaku koruptif.
Sehingga, integritas pendidikan sebagai suatu konsep holistik tidak hanya dilihat secara parsial yaitu melalui karakter individual saja atau hanya dalam konteks tata kelola organisasi melainkan sebagai kesatuan yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan antara perwujudan prinsip moral melalui individu maupun organisasi. Pengukuran integritas pendidikan yang dilakukan KPK merupakan upaya memetakan integritas di sektor pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun eko- sistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan termasuk aspek tata kelola pada sektor pendidikan.
Untuk tahap awal, konstruk integritas pendidikan ini sedang dalam proses pengujian kepada 500 satuan pendidikan jenjang dasar menengah dan dikti yang menyebar di seluruh Indonesia dengan target responden sejumlah 22.500 orang. Pengujian construct dilakukan kepada peserta
didik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan wali murid. Hasil pengujian construct akan  diterapkan  menjadi baseline secara  nasional  untuk  pengukuran  integritas  pendidikan selanjutnya.
Keberadaan  pengukuran ini  diharapkan  berperan  strategis  dalam mendorong  jejaring  pen- didikan untuk mengevaluasi secara masif dan sistematis pencapaian peningkatan integritas di sektor pendidikan, sehingga dalam jangka panjang tercapai peningkatan integritas sektor pendi- dikan berikut sumber daya manusia yang dihasilkan.
Indeks yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan bu- daya antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu dalam rangka kebutuhan penyusunan kebijakan pendidikan antikorupsi nasional, pengukuran indeks integritas pendidikan seharusnya dilakukan  secara  masif  dan  representatif  mewakili  kondisi  satuan  pendidikan  di  tiap  wilayah secara nasional.

## Referensi
Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. Research in Organizational Behavior , 25 , 1 – 52. https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2 Astore, W. (2009). The wider dimensions of academic integrity. International Journal for Educational Integrity , 5 (2). https://doi.org/10.21913/IJEI.v5i2.609
Barnard, A., Schurink, W., & De Beer, M. (2008). A conceptual framework of integrity. SA Journal of Industrial Psychology , 34 (2). https://doi.org/10.4102/sajip.v34i2.427 BEC-TF Secretariat. (2010). Governance matters to education outcomes: The Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI): A report card of 50 local governments . BPS. (2021). Indeks perilaku antikorupsi 2021 . https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks- perilaku-anti-korupsi-2021.html
Duggar, J. W. (2009). The role of integrity in individual and effective corporate leadership. Journal of Academic and Business Ethics , 3 (1), 1 – 7.
Dunn, C. P. (2009). Integrity matters. International Journal of Leadership Studies , 5 (1). Huberts, L. W. J. C. (2014). The integrity of governance: What it is, what we know, what is done and where to go . Springer.
Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. Public Integrity , 20 (sup1),
S18 – S32. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404 Istiani, I. (2015). Integritas personal dan pengukurannya pada orang dewasa di Indonesia . Universitas Indonesia.
Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: the corporate ethical virtues model. Journal of Organizational Behavior , 29 (7), 923 – 947. https://doi.org/10.1002/job.520
Keiser, K. A., & Schulte, L. E. (2007). The development and validation of the elementary school ethical climate index. School Community Journal , 17 (2), 73 – 88. https://www.adi.org/journal/fw07/KeiserSchulteFall2007.pdf
Kirya, M. (2019a). Corruption in universities: Paths to integrity in the higher education subsector. U4: Anti-Corruption Resource Centre , 10 .
Kirya, M. (2019b). Education sector corruption: How to assess it and ways to address it. Education , 5 . Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Penyusunan baseline studi kualitatif tata kelola perguruan tinggi . Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. Health Education Quarterly , 15 (4), 351 – 377. https://doi.org/10.1177/109019818801500401
Nillsen, R. (2005). The concept of integrity in teaching and learning. Journal of University Teaching and Learning Practice , 2 (3), 96 – 105. https://doi.org/10.53761/1.2.3.9 Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). Integrity of education systems: A methodology for sector assessment . OECD Publishing.
Paquette, D., & Ryan, J. (2001). Bronfenbrenner ’ s ecological systems theory . National-Louis University.
Perez, J. A. S. (2017). Remedios de mi tierra: An oral history project on the changes and continuity of the traditional healing knowledge and practices of a mexican immigrant mother from Guanajuato, Mexico . The University of Arizona. https://repository.arizona.edu/handle/10150/625695
Piascik, P., & Brazeau, G. A. (2010). Promoting a culture of academic integrity. American Journal of Pharmaceutical Education , 74 (6), 113. https://doi.org/10.5688/aj7406113 Schulte, L. E., Brown, R. D., & Wise, S. L. (1991). The development and validation of the ethical climate index for graduate and professional school programs. Research in Higher Education , 32 (4), 479 – 498. https://doi.org/10.1007/BF00992188
Schulte, L. E., Thompson, F. T., Talbott, J., Luther, A., Garcia, M., Blanchard, S., Conway, L., & Mueller, M. (2002). The development and validation of the ethical climate index for middle and high schools. The School Community Journal , 12 (2), 117 – 132. Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni P. N., D. (2021). Tren penindakan korupsi sektor pendidikan:
Pendidikan di tengah kepungan korupsi . Indonesia Corruption Watch. Societatea Academica din Romania. (2008). Coalition for clean universities report: university performance and integrity . Biblioteca de Politici Publice. https://publicatii.romaniacurata.ro/publicatii/50707/
Transparency International. (2021). Corruption perception index . Transparency International. https://www.transparency.org
Widyaningsih, A. (2020). Model penilaian implementasi tata kelola perguruan tinggi. In Pendidikan Menuju Indonesia Emas (pp. 1491 – 1509). UPI Press.