Analisis Framing dalam Kasus Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua
Harry Avianto 1 , Chairul Ikhsan 2 , George Alexander Pakke 3 , Riko Sanjaya 4 , Dian Matusia Chandra 5 , Eka Agusfri 6 , Ready Oktapriadi 7 1,2,3,4,5,6,7 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: harryavianto9@gmail.com
Article History:
Received: 20 Februari 2024
Revised: 17 Maret 2024 Accepted: 20 Maret 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pembingkaian (framing) yang digunakan oleh media massa dalam melaporkan konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pembingkaian konflik KKB di Papua oleh media massa. Beberapa media cenderung membingkai konflik sebagai perjuangan kemerdekaan, sementara yang lain cenderung membingkainya sebagai tindakan kriminal atau tindakan terorisme. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan pendekatan dalam melaporkan konflik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang konflik tersebut. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya kesadaran terhadap pemilihan kata dan framing yang digunakan oleh media massa dalam melaporkan konflik, serta perlunya analisis kritis terhadap berita yang diterima oleh masyarakat agar dapat memahami konteks yang lebih luas dari konflik tersebut.
Keywords: Framing, Media, Kelompok Kriminal Bersenjata
PENDAHULUAN Sejarah aksi KKB di Papua tidak lepas dari sejarah bergabungnya Papua ke dalam bagian dari Republik Indonesia. Keberadaan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sama panjangnya dengan perjuangan Indonesia memperoleh kemerdekaan. Papua adalah wilayah yang masih diincar oleh Belanda, bahkan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, akan tetapi tidak untuk wilayah Papua. Belanda bahkan memberikan kebebasan kepada rakyat Papua untuk memilih nasibnya sendiri dengan mendorong persiapan-persiapan alat dan simbol kelengkapan Negara baru yang disebut Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda sebagai bendera nasional Papua Barat dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan di depan mahkota kerajaan Belanda. Upaya tersebut ditanggapi oleh Republik Indonesia dengan operasi pembebasan Irian Barat yang berakhir dengan Perjanjian New York (Effendi & Panjaitan, 2021).
Akar separatis di KKB/ KSB muncul setelah operasi Trikora dan Perjanjian New York. Masyarakat pro kemerdekaan Papua menyatakan bahwa Indonesia merebut kemerdekaan Papua melalui kebijakan Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dianggap tidak sah

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1186
oleh mereka yang menginginkan kemerdekaan. Suara tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi seluruh suara rakyat Papua. PEPERA sendiri merupakan hasil kesepakatan dalam Perjanjian New York dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati akan diadakannya pendapat rakyat yang akan berlangsung pada bulan Juli-Agustus 1969 dan hasilnya disetujui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXVI) tanggal 19 November 1969, yang menjadi dasar hukum bergabungnya Papua menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia (Suropati, 2020). Setelah PEPERA masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia tampaknya tersimpan dalam pikiran mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada kekuatan asing di Papua Barat. Hal tersebut semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu dengan munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri, yakni bangsa yang sama sekali berbeda dari bangsa lain dalam hubungannya dengan Indonesia. Kecemburuan sosial, pembangunan yang terasingkan, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang hasilnya tidak dinikmati sendiri oleh daerah tersebut didasarkan dengan adanya dominasi dari pendatang dan menganggap penduduk asli sebagai penduduk kelas dua, menjadikan OPM semakin mendapat dukungan dan simpati dari mereka yang awalnya menolaknya. OPM menganggap bahwa mereka berjuang, tetapi bagi pemerintah Indonesia tindakan mereka digolongkan sebagai gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan melakukan kejahatan dan pemerintah memberikan label kepada kelompok tersebut sebagai KKB/ KSB (Korwa, 2013).
Pada Tanggal 27 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD. dalam Siaran Pers No.72/ SP/ HM.01.02/ POLHUKAM/ 4/ 2021 menegaskan, bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Alasan ditetapkannya organisasi dan orang-orang di Papua yang awalnya sering disebut oleh pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/ Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) sebagai teroris karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Kemenkopolhukam, 2021).
Data dari Gugus Tugas Papua Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM menunjukkan, kekerasan di Papua yang dilakukan oleh KKB sebanyak 118 kasus selama 2010 hingga 2020. Sedangkan oleh TNI 15 dan Polri 13 kasus. Riset itu juga mencatat, korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan di Papua mencapai 356 orang. Sebanyak 93% di antaranya masyarakat sipil, TNI, dan Polri, sementara anggota KKB hanya 7%.
Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik melaporkan, KKB melakukan serangkaian kekerasan di Kabupaten Puncak sepanjang tahun 2021. Kekerasan tersebut meliputi:
1. Pembunuhan tukang ojek di Kampung Ilambet, Ilaga pada 9 Februari 2021
2. Pembacokan perempuan di Kampung Juguloma, Beoga pada 18 Februari 2021
3. Kontak tembak antara Paskhas dengan KKB di Bandara Amingganu pada 19 Februari 2021
4. Pembunuhan 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada 8 dan 9 April 2021
5. Pembakaran helikopter milik PT Arsa Air di Bandara Aminggaru, Ilaga pada 11 April 2021
6. Pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga pada 13 April 2021
7. Pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 14 April 2021
8. Pembunuhan pelajar SMAN 1 Ilaga di Kampung Ulomi pada 15 April 2021
9. Pembakaran rumah Kepala Suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga pada 17 April 2021 10. Penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Kampung Dambet, Beoga pada 25 April 2021.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian, menurut Purwono (2008), dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur atau sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dipelajari. Tujuan utama dari studi pustaka ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, serta untuk mengidentifikasi kerangka teori, konsep- konsep kunci, metodologi penelitian yang relevan, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat membantu dalam merancang dan menjalankan penelitian yang baru. Dalam konteks ini, studi pustaka tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, tetapi juga melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini meliputi penilaian terhadap kredibilitas, relevansi, dan keandalan informasi yang ditemukan dalam literatur tersebut. Selain itu, studi pustaka juga dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (gaps) yang mungkin ada dalam literatur yang telah ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk mengarahkan penelitian yang lebih lanjut. Dengan demikian, studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian, yang dapat membantu peneliti untuk membangun dasar pengetahuan yang solid, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, dan merencanakan pendekatan metodologi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terorisme pada dasarnya adalah istilah yang relatif sulit untuk didefinisikan. Sezgin (2007) menyebutkan bahwa terorisme adalah konsep yang paling diperdebatkan dalam ilmu sosial dan mendefinisikan terorisme sebagai salah satu pekerjaan yang paling memicu masalah dalam wilayah hukum dan politik yang paling kontroversial. Terorisme juga merupakan istilah yang sering kontradiktif dan sangat subyektif. Namun, negara dan para sarjana sepakat bahwa dalam suatu peristiwa terorisme terkandung empat elemen (Isthiaq Ahmad, 2012), yaitu: (1) Terorisme adalah kejahatan; (2) Terorisme dilakukan dengan sengaja; (3) Sasaran utama terorisme adalah masyarakat sipil; (4) Motif utamanya adalah untuk menciptakan ketakutan. Tindakan terorisme adalah tindakan yang dirancang untuk menimbulkan teror, ketakutan, atau kebingungan di masyarakat. Penyebaran teror publik, ketakutan dan rasa kekacauan sangat tergantung pada gambar dan pesan yang disampaikan oleh media tentang serangan dan ancaman teroris. Keberadaan media massa di mana-mana sering memperkuat efek ini di luar proporsinya.
Analisis Media Framing dalam Pemberitaan
Dalam konteks kasus konflik di Papua, setiap surat kabar menerbitkan versi beritanya masing-masing. Berita yang disajikan bukanlah realitas yang sesungguhnya terjadi karena berita tersebut melalui proses seleksi. Isi yang dikemukakan oleh media melalui berita akan menunjukkan penekanan pada aspek tertentu, dan juga akan menutupi beberapa hal yang tidak dikehendaki oleh media.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## a. Framing Kompas

## Gambar 1. Framing Berita Kompas
Dalam pemberitaan tersebut, wacana konflik Papua belum digambarkan sebagai suatu objek isu yang penting karena pembahasan Kompas tentang penyelesaian konflik bersenjata di Papua hanyalah sebatas himbauan untuk mediasi, persuasi, dan pendekatan yang masih terasa “tradisional” untuk masalah yang sangat luas dan kompleks. Di sisi lain, framing yang digunakan Kompas seperti memberikan citra positif terhadap upaya pemerintah menggunakan metode persuasif dalam penyelesaian konflik dan mem- framing KKB sebagai antagonis terkesan hanya topeng untuk menutupi bahwa memang pemerintah belum mempunyai solusi konkrit untuk konflik di Papua atau memang ada agenda lain yang memang sengaja dipelihara untuk kepentingan kelompok tertentu mengingat sangat besarnya potensi alam di Papua.
b. Framing akun twitter @VeronicaKoman Sementara itu dalam akun twitter @VeronicaKoman meminta pemerintah untuk stop framing menggunakan istilah KKB kepada Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) karena TPNPB sudah mengakui deklarasi perang merdeka, Dengan menggunakan istilah KKB, jangan sampai menjadi alasan TNI/Polri untuk membakar kampung, sweeping sembarangan dan dengan menggunakan istilah KKB juga aparat sudah mendistorsi motif TPNPB.

## Gambar 2. Framing Akun @VeranicaKoman
Dalam akun @VeronicaKoman juga menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik harus ke akar konflik, yaitu pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri. Tetapi pemerintah terus menerus memakai pendekatan pembangunan yang hanya akan mampu mengatasi efek samping. Pemenuhan hak atas pembangunan tidak berarti hak penentuan nasib sendiri bisa dinegasikan. Selama hak atas penentuan nasib sendiri yang merupakan akar konflik tidak dipenuhi, maka konflik akan terus terjadi, meskipun pemerintah telah bangun gedung tertinggi di dunia di sana. Solusi yang ditawarkan antara lain pembangunan yang dijalankan dengan konsultasi & persetujuan OAP, demi penghormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri. Sementara terkait akar konflik bisa diselesaikan dengan dialog atau referendum ulang sebagai solusi demokratis. Akun @VeronicaKoman juga menjelaskan bahwa pendekatan militer/operasi militer bukanlah solusi karena akan menimbulkan bibit-bibit baru yang akan bermunculan dalam sepuluh tahun ke depan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1190
KESIMPULAN Dilihat dari pemberitaan peristiwa KKB di Papua, Kompas dan akun @VeronicaKoman memaknai peristiwa secara berbeda, kedua media dipengaruhi oleh karakteristiknya masing- masing. Menurut Kompas, konflik KKB di Papua dapat diselesaikan secara persuasif yakni melalui dialog yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Papua dengan KKB. Sementara itu, menurut akun @VeronicaKoman istilah KKB ini justru jangan menjadi alasan TNI/Polri untuk sweeping sembarangan dan mendistorsi motif TPNPB. Dari narasumber yang dijadikan berita juga berbeda pula, akun @VeronicaKoman cenderung menampilkan narasumber yang berada dalam pihak pro pembebasan Papua Barat dan kekejaman pemerintah Indonesia. Sedangkan Kompas, cenderung menggunakan narasumber yang asalnya dari Pemerintah Indonesia dan memberitakan tentang kejahatan yang dilakukan oleh TPNPB. Data ini menunjukkan bagaimana kepentingan sebuah peristiwa KKB di Papua dimaknai secara berbeda oleh dua kelompok media.

## DAFTAR REFERENSI
Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 854–869. Effendi, T., & Panjaitan, A. C. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana. RechtIdee, 16 (2), 223- 245. Handoko, T. (2021, April 19). Remotivi . Retrieved from Remotivi.or.id: https://www.remotivi.or.id/mediapedia/676/dampak-framing-media-dari-berita-terorisme Jayano, D. H. (2019, Agustus 29). Databoks . Retrieved from Katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/papua-mencatat-konflik-massal- terbanyak-di-indonesia Kemenkopolhukam. (2021, April 29). Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris . Diambil kembali dari polkam.go.id: https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua- lakukan-kekerasan-masif/
Korwa, Rycho. (2013) Proses Integrasi Irian Barat ke dalam Nkri. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 2(2) 1-9.
Nilsson, M. (2019). An Ethics of (not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualization of a Terror Attack. Journalism Practice , 13-14. Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Rully Rozano Zarwan, R. P. (2022). Analisis Framing Media Kompas dan New York Times Terhadap Pemberitaan Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No.1, Januari 2022 , 109-110.
Suropati, U. (2020). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat . Jurnal Lemhannas RI , 7 (1), 73-89.
Susetyo, H. (2019). KKB, KKSB, dan Konstruksi Sosial Politik Terorisme. Depok: Universitas Indonesia.
Tolib Effendi, A. C. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana. RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember 2021 , 224-227.