## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  432-440  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7894.432-440

## PENYALAHGUNAAN KOREOGRAFI TARI PADA APLIKASI TIKTOK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN
Vanessa Christina Siringoringo 1 , Rianda Dirkareshza 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
1 2010611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2 riandadirkareshza@upnvj.ac.id

## Abstrak
Koreografi  tari  pada  umumnya  diciptakan  untuk  dipertunjukkan  di  hadapan  umum,  namun  seiring  kemajuan teknologi,  koreografi  tari  juga  direkam  dalam  bentuk  video  untuk  dipertunjukan  melalui  aplikasi  TikTok. Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi konten yang tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan komersial orang lain. Pencipta dapat melakukan beberapa upaya manakala hal tersebut terjadi sebab dari hak cipta yang timbul terdapat hak eksklusif didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip  deklaratif  dalam  Undang  –  Undang  Hak  Cipta  dan  untuk  mengetahui  penyelesaian  masalah penyalahgunaan  koreografi  tari  yang  dikomersialisasikan  tanpa  izin  pencipta.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif  yang  mengambil  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian penulisan ini menyatakan bahwa hak cipta telah timbul setelah karya tersebut dipublikasikan berdasarkan prinsip deklaratif dan dalam hak cipta yang telah timbul secara otomatis memiliki hak ekslusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.
Kata kunci : Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Koreografi, TikTok

## Abstract
Dance  choreography  is  generally  created  to  be  performed  in  public,  but  as  technology  advances,  dance choreography  is  also  recorded  in  video  form  to  be  performed  through  the  TikTok  application.  Dance choreography published on the TikTok application is content that is often misused for the commercial interests of others.  The creator can make several  efforts  when this happens because of the copyright that arises there are exclusive rights in it. This study aims to find out the concept of declarative principles in the Copyright Act and to find  out  the  solution  to  the  problem  of  abuse  of  dance  choreography  which  was  commercialized  without  the creator's permission. This study uses normative legal research, which takes a statutory and conceptual approach. The results of this writing research state that copyright has arisen after the work has been published based on the declarative  principle  and  copyright  that  has  arisen  automatically  has  exclusive  rights  which  are  divided  into moral rights and economic rights.

## Keywords: Copyright, Choreography, Intellectual Property Rights, TikTok

## I. PENDAHULUAN
Media sosial di  Indonesia  sudah menjadi salah satu gaya hidup bagi masyarakat. Media sosial sendiri dapat mempengaruhi masyarakat dengan kekuatannya dalam waktu singkat  (Wahyu Nugroho & Mulyadi Nugraha, 2021). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya memviralkan suatu kejadian di media sosial. Salah satu aplikasi media sosial yang sangat digemari saat ini adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan Douyin merupakan sebuah aplikasi media sosial yang  diluncurkan  pada  tahun  2016  oleh  perusahaan  asal  Tiongkok  yaitu  ByteDance.  TikTok  sendiri merupakan  aplikasi  Douyin  versi  internasional  yang  terpisah  dan  diluncukan  satu  tahun  kemudian setelah aplikasi Douyin dirilis yaitu pada tahun 2017  (Febry Saputra dkk., 2021). CEO TikTok yaitu Shou  Zi  Chew  dalam  acara Southeast  Asia  Impact  Forum di  Indonesia  mengungkapkan  jumlah pengguna TikTok di Indonesia saat ini sebanyak 125 juta pengguna aktif setiap bulannya (Habib Allbi Ferdian,  2023).  Layanan  media  sosial  yang  ditawarkan  oleh  TikTok  adalah  memperkenankan
penggunanya untuk membuat dan mengunggah konten video dengan durasi singkat (Bulele & Wibowo, 2020).
Bentuk  konten  video  yang  diunggah  di  TikTok  bermacam  –  macam  seperti  konten  olahraga, konten  hobi,  konten fashion, konten  menyanyi,  konten  berita,  konten  kegiatan  sehari  –  hari,  hingga konten tarian. Konten tarian dalam aplikasi TikTok pada umumnya berupa koreografi tari.  Dalam hal ini,  koreografi  mengacu  pada  tindakan  mengkonsep,  melaksanakan,  dan  menciptakan  gerakan  tari untuk  tujuan  tertentu.  (Y.  Sumandiyo  Hadi,  2017).  Koreografi  yang  diciptakan  biasanya  ditujukan untuk  dipertunjukkan  secara  konvensional  di  hadapan  umum,  namun  seiring  kemajuan  zaman  yang modern, koreografi tari juga di rekam dalam bentuk video untuk kemudian dipertunjukan bagi umum melalui aplikasi TikTok (Buma & Putra, 2021). Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi  salah  satu  bentuk  konten  video  yang  digemari  oleh  masyarakat,  yaitu  konten  tantangan menarikan suatu koregrafi tari dengan diiringi suatu lagu yang disebut konten “Dance Challenge” (Sinta dkk., 2022). Konten “Dance Challenge” sendiri dikampanyekan kreator TikTok dengan tujuan orang lain untuk mengikuti koreografi tari yang ia ciptakan dan mengunggahnya di akun TikToknya (Febry Saputra dkk., 2021).
Konten  kreator asal  Indonesia  yaitu Aida Fitri melalui  akun @aidafi3 menciptakan  koreografi “Dance Challenge” dengan lagu berjudul ‘Darari’ oleh TREASURE yang merupakan grup penyayi asal Korea Selatan. Koreografi yang ia buat berhasil viral baik di Indonesia maupun di kancah internasional (Nuzulur  Rakhmah,  2022).  Memanfaatkan  aplikasi  TikTok  untuk  menyalurkan  kreativitas  tentunya membawa  dampak  positif  bagi  kreator  TikTok  tersebut  seperti  meningkatnya  popularitas  kreator TikTok  dengan  bertambahnya followers kreator  TikTok  tersebut.  Namun  hal  ini  berpotensi kemungkinan pihak lain menyalahgunakan koreografi Dance Challenge” tersebut untuk kepentingan konten endorsement . Hal ini dikarenakan koreografi tari yang dituangkan dalam “Dance  Challenge” komersialisasikan tanpa izin pencipta koreografi tersebut. Kegiatan mempromosikan suatu produk oleh kalangan  selebriti  atau influencer sehingga  membuat  produk  tersebut  dikenal  masyarakat  disebut endorsement (Falya & Dirkareshza, 2021). Bentuk kerja sama endorsement adalah bentuk kerja sama antara  sebuah brand atau  toko  dengan  artis  atau influencer sebagai  media  untuk  mempromosikan produk  dari brand tersebut.  Jasa endorse yang  ditawarkan  para  artis  atau influencer ini  dilakukan berdasarkan perjanjian antara sebuah brand atau toko online dengan artis atau influencer tersebut yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  pihak  tersebut  (Putri  dkk.,  2023). Endorsement pada umumnya  dilakukan  dengan  mekanisme  suatu brand memberikan  produknya  kepada  artis  atau influencer pilihannya  (Sutin  &  Irawan  Rizky,  2023),  kemudian  artis  atau influencer tersebut mempromosikan produk tersebut dengan ciri khasnya masing – masing. Para artis dan influencer yang menyetujui  kerja  sama  endorsement  tersebut  akan  mendapatkan  bayaran  sejumlah  uang  yang  telah kedua belah pihak tersebut telah sepakati sebelumnya.
Setiap  artis  atau influencer memiliki  daya  tarik  tersendiri  dengan  citra  identitas  daring  yang mereka tampilkan bagi masyarakat virtual (Irnando & Irwansyah, 2021). Dalam hal ini masih terdapat beberapa influencer yang  menunjukan  ciri  khasnya  dengan  menampilkan  konten  video  mengikuti berbagai  “Dance  Challenge”  yang  sedang  viral  kemudian  mereka  menggunakan  koreografi  “Dance Challenge” tersebut untuk kepentingan endorsement di  akun  TikTok  mereka.  Hal  tersebut  tentu  saja telah  menyalahgunakan  koreografi  “Dance  Challenge”  tersebut  dengan  ia  komersialisasikan  tanpa seizin kreator yang menciptakan koreografi tersebut. Pelanggaran hak cipya dengan menyalahgunakan koreografi tari guna kepentingan komersial tanpa seizin pencipta tersebut dilatarbelakangi kurangnya kesadaran para pembuat konten yang dengan sengaja tidak menaati aturan hukum mengenai hak cipta koreografi tari “Dance Challenge” tersebut sertanya minimnya pengetahuan terkait penegakkan hukum hak cipta koreografi tari dalam masyarakat (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).
Sumber: TikTok diolah oleh penulis
Berdasarkan data diatas meskipun jumlah likes kreator @yusamsobandi dan @almineta2 tidak melebihi  jumlah likes kreator  pencipta  koreografi,  tetapi  hal  tersebut  tetap  dapat  merugikan  kreator pencipta  koreografi.  Hal  ini  disebabkan  dalam  konten  ketiga  kreator  yang  mengkomersialisasikan koreografi  tersebut  sudah  terdapat  unsur  bisnis  yang  dimana  hanya  ketiga  kreator  yang mengkomersialisasikan yang diuntungkan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh ketiganya dengan pihak endorsee tidak  melibatkan  kreator  pencipta  koreografi  yaitu  @aidafi3,  @bondol.jpg,  dan @refkhy. Sehingga hak ekonomi yang seharusnya dimiliki @aidafi3, @bondol.jpg, dan @refkhy tidak diimplementasikan  dalam  permasalahan  ini  yang  kemungkinan  menyebabkan  kerugian  bagi  para kreator pencipta koreografi tersebut.
Adapun  tiga  penelitian  terdahulu  yang  terkait  atau  relevan  terhadap  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti,  yang  pertama  yaitu  penelitian  oleh  M.  Febry  Saputra  (2021).  Berdasarkan  temuan penelitian ini, pengguna aplikasi TikTok yang memproduksi konten video “Dance Challenge” dianggap sebagai pencipta dan dengan demikian berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas karyanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak.  Membuat.  Terlepas  apakah  konten  video  "Dance  Challenge"  tersebut  terdaftar  di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) atau tidak, proses dan tata cara pengajuan tuntutan pelanggaran hak cipta terhadapnya tetap sama, dan  dapat diselesaikan melalui arbitrase atau tindakan hukum. (Febry Saputra dkk., 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian  ini  mengkaji  keabsahan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  aplikasi  TikTok  yang mengunggah video “Dance  Challenge”, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji penerapan  konsep  prinsip  deklaratif  dalam  konten  video  TikTok  “Dance  Challenge”  yang dikomersialisasikan tanpa izin.
Penelitian  Made  Yunanta  Hendrayana,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Diah  Gayatri  Sudibya (Hendrayana  et  al.,  2021)  dianggap  penting  bagi  penelitian  penulis.  Penelitian  ini  menghasilkan penjelasan mengenai regulasi perlindungan hak cipta terhadap konten yang yang diunggah pada aplikasi TikTok diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan membahas terkait ketentuan layanan aplikasi TikTok yang tidak memperbolehkan seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak  konten  video  TikTok  guna  tujuan  komersil  (Hendrayana  dkk.,  2021).  Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  penulis  adalah  penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  hukum  Indonesia melindungi hak cipta bagi pencipta yang kontennya di aplikasi TikTok disebarluaskan tanpa izin dengan tujuan komersial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang  karya  koreografi tarinya  yang ia unggah pada aplikasi  TikTok  digunakan oleh pihak lain dengan tujuan komersial.
Penelitian Karuniawan Nurahmansyah yang bertajuk “Pertimbangan Kewajiban Asas Deklaratif Pada Jurnalisme Fotokopi Hak Cipta Melalui Media Internet” merupakan penelitian ketiga terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana  kewajiban  berdasarkan  prinsip  deklaratif  hak  cipta  diperhitungkan  dalam  penggunaan fotografi jurnalistik di media online (Nurahmansyah, 2019). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji penerapan prinsip deklaratif pada hak cipta dalam konteks fotografi jurnalistik
melalui  media  internet,  sedangkan  penelitian  penulis  mengkaji  hak  cipta  koreografi  tari  pada  konten video TikTok yang dipromosikan dalam “Dance Challenge”.
Dari  ketiga  penelitian  tersebut  belum  ada  yang  membahas  mengenai  koreografi  “Dance Challenge” dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Adapun alasan penulis membahas topik ini yaitu yang  maksud  dari  komersialisasi  tersebut  yaitu  kreator  yang  menggunakan  koreografi  tari  tersebut untuk  kepentingan  kerja  sama  bisnis  dengan  pihak brand atau  toko  namun  tanpa  seizin  pencipta koreografi.  Pembaharuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mencari  tahu  penerapan  konsep  prinsip deklaratif dalam Undang – Undang Hak Cipta pada bidang koreografi di Indonesia dan penyelesaian penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi TikTok yang telah dikomersialisasikan tanpa izin sesuai ketentuan Undang – Undang Hak Cipta.
Ketentuan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Mengenai hal – hal yang berhubungan hak cipta koreografi tari yang dikomersialisasikan oleh pihak lain menarik untuk ditinjau oleh UUHC, hal  tersebut  terkait  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  koreografi  tari  serta  upaya  penyelesaian  yang dapat dilakukan pencipta koreografi tari guna menjawab permasalahan penyalahgunaan koreografi tari yang  dipublikasikan  melalui  kampanye  “Dance  Challenge”  pada  aplikasi  TikTok  yang dikomersialisasikan  tanpa  izin  oleh  pihak  lain.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menemukan  konsep  prinsip  deklaratif  dalam  pengaturan  mengenai  hak  cipta  pada  bidang  koreografi tari di Indonesia serta menganalisa Undang – Undang Hak Cipta dalam menyelesaikan penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi TikTok yang telah dikomersialisasikan tanpa izin. Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  konsep  prinsip  deklaratif  dalam  pengaturan  mengenai  hak  kekayaan  intelektual pada bidang koreografi tari di Indonesia?
2. Bagaimana  peran  Undang  -  Undang  Hak  Cipta  dalam  menyelesaikan  penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi tiktok yang dikomersialisasikan tanpa izin?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan penulis karya ini untuk menganalisis Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum sebagai landasan argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ditelitinya. (Marzuki, 2013) dan pendekatan kedua untuk mengkaji peraturan hak cipta berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti (Susanti & Efendi, 2014). Data sekunder penulis dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum asli yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dijadikan sebagai sumber data. Penelitian  ini  mengevaluasi  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  yang  mengatur  tentang  hak  cipta serta  dokumen  hukum  sekunder  seperti  buku  hukum,  temuan  penelitian  terdahulu,  publikasi  ilmiah, jurnal hukum, dan literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian.  Selain itu, metode pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  untuk  penelitian  ini  meliputi  analisis  dokumen,  studi  kepustakaan,  dan resensi buku atau karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang mereka teliti. Yang terakhir, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Prinsip Deklaratif Dalam Pengaturan Hak Cipta pada Bidang Koreografi di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  UUHC) yang menggantikan  UUHC  sebelumnya  merupakan  peraturan  terkini  yang  mengatur  tentang  hak  cipta  di Indonesia. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga saat ini, undang- undang hak cipta di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak yang muncul dengan sendirinya setelah terciptanya suatu ciptaan berdasarkan asas deklaratif tanpa mengurangi batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mantara et  al.,  2021).  Hak  kekayaan  intelektual  juga  mencakup  hak  cipta  (Hatikasari,  2018).  Apabila  suatu ciptaan telah diciptakan yang merupakan wujud atau ekspresi yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca maka ciptaan tersebut berhak dilindungi oleh hak cipta (Kadek & Mahadewi, 2015).
Istilah  koreografi  di  Indonesia  dikutip  dari  kata choreia dan grapho yang  merupakan  bahasa Yunani .  Choreia memiliki  arti  tari  massal  dan grapho diartikan  sebagai  catatan,  dapat  diartikan koreografi adalah catatan tentang tari. Namun seiring berjalannya waktu, koreografi juga memiliki arti
sebagai  Garapan  tari  (Khotimah,  2018).  Gerakan  tari  yang  dikampanyekan  dalam  bentuk  “Dance Challenge” di platform TikTok juga merupakan bentuk koreografi dikarenakan telah melewati proses perencanaan,  penyelesaan,  hingga  pembentukan  gerakan  tari  dengan  tujuan  tertentu  (Y.  Sumandiyo Hadi,  2017) yang  akhirnya  menjadi  sebuah  koreografi  tari  yang  diunggah  pada  platform  TikTok. Koreografi  tari  yang  diunggah  tersebut  berupa  video  yang  termasuk  sebagai  karya  sinematografi. Koreografi tari dan karya sinematografi dalam hal ini adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) huruf e dan m yang menyebutkan bahwa tari, koreografi, dan  karya  sinematografi  merupakan  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  UUHC.  Konten  kreator  yang mengkampanyekan  koreografi  tarinya  dalam  bentuk  “Dance  Challenge”  di  platform  TikTok  dapat dikatakan sebagai pencipta yang haknya mendapatkan perlindungan oleh UUHC (Komuna & Wirawan, 2021).
Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 UUHC yang telah disebutkan sebelumnya pada alinea pertama, terlihat  bahwa  hak  cipta  ada  dengan  sendirinya  bagi  penciptanya  setelah  ciptaan  itu  diwujudkan. Menurut deklarasi tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang hadir pada saat  ciptaan  itu  berbentuk  fisik.  Suatu  karya  intelektual  berhak  dilindungi  hak  cipta  apabila  telah diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan fisik (Kadek & Mahadewi, 2015). Dari pasal tersebut juga dapat diketahui walaupun tidak didaftarkan pencatatan karya tersebut, perlindungan hak cipta tetap timbul bagi karya yang telah diwujudkan (Sari, 2016). Suatu ide dan gagasan yang bersifat abstrak juga tidak  dilindungi  UUHC,  yang  dilindungi  dan  diakui  UUHC  adalah  perwujudan  hasil  ekspresi  dari sebuah ide dan gagasan yang berbentuk karya cipta dengan unsur materiil (Hatikasari, 2018).
Beberapa  faktor  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  prinsip  deklaratif  diterapkan  diantaranya sebagai berikut (Nurahmansyah, 2019):
1. Dasar  orisinalitas  yang  membuktikan  bahwa  orisinalitas  suatu  karya  ciptaan  menjadi  dasar utama sebagai bukti factual yang menyatakan karya ciptaan tersebut bukan plagiasi karya yang telah ada. Faktor orisinalitas atau keaslian sebuah karya ciptaan harus terwujud.
2. Dasar bentuk fisik ( physical form ) yang berarti wujud yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Karya ciptaan tersebut dapat timbul perlindungan hak cipta apabila sudah terwujudkan dalam wujud yang nyata.
3. Karya yang diciptakan pada suatu media tertentu ( tangible media ) yang berarti karya ciptaan tersebut telah terwujudkan dalam media yang dapat disimpan agar dapat terlihat, terbaca serta terdengar oleh masyarakat.
4. Jangka waktu ( term duration ) yang berarti undang – undang memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.
Koreografi  tari  yang  terdapat  pada  konten  TikTok  yang  dikampanyekan  sebagai  “Dance Challenge”  termasuk  karya  ciptaan  yang  dapat  dilindungi  oleh  UUHC  yang  secara  otomatis menimbulkan  hak  cipta  yang  berasal  dari  pembuatan  gerakan  tari  dalam  konten  kampanye  “Dance Challenge” tersebut. Hal ini disebabkan ketika kreator pertama kali mengunggah konten tersebut juga menampilkan waktu kapan video tersebut diunggah yang memuat tanggal, bulan, tahun pengunggahan video  tersebut  secara  otomatis.  Sehingga  menjadikan  bukti  nyata  siapa  pencipta  yang  pertama  kali membuat dan mendeklarasikan koreografi tari tersebut. Dapat diketahui dari bukti nyata pengunggahan video  tersebut  telah  memenuhi  keempat  faktor  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  penerapan  prinsip deklaratif.  Berdasarkan  prinsip  deklaratif  tersebut  waktu  pengunggahan  konten  “Dance  Challenge” membuktikan dengan kuat siapa kreator TikTok yang mengunggah video tersebut untuk pertama kali sekaligus menjadikan  ia sebagai pencipta  koreografi tari tersebut. Hal  tersebut secara langsung telah memberikan  pencipta  koreografi  tersebut  perlindungan  hak  cipta  tanpa  dilakukannya  pencatatan  ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKHI) (Febry Saputra dkk., 2021).

## 3.2   Peran Undang - Undang Hak Cipta Dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin
Perlindungan  hak  cipta  yang  terdapat  dalam  UUHC  telah  memberikan  para  pencipta perlindungan berupa hak eksklusif. Hak ekslusif yang diberikan kepada pencipta dari hukum hak cipta tersebut  merupakan  bentuk  penghargaan  dari  hasil  kerja  kerasnya  menciptakan  suatu  karya  yang membutuhkan tenaga,  waktu, ide kreatif, serta biaya yang terkadang tidak  kecil  (Harini dkk., 2021). Pasal  3  UUHC  menyebutkan  bahwa  dalam  UUHC  memberikan  ketentuan  terkait  hak  cipta  yang didalamnya terdapat hak terkait. Apabila kembali merujuk kepada Pasal 1 angka 5 UUHC, hak terkait
merupakan  yang  memiliki  korelasi  dengan  hak  cipta  yang  didalamnya  terdapat  hak  ekslusif  yang diberikan  kepada  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau  lembaga  penyiaran.  Hak  terkait termasuk  dalam  salah  satu  bagian  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  hadir  bagi  pencipta sebagai hak yang sifatnya ekslusif, dalam hal ini berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta yang berkaitan secara langsung dengan kekayaan intelektual yang ia ciptakan serta hak tersebut bersifat khusus (Tomi Suryo Utomo, 2010). Dengan adanya hak tersebut, dapat mengurangi kemungkinan orang lain menyalahgunakan karyanya tanpa izin. Dalam hak cipta yang sudah timbul, melekat hak eksklusif yang  meliput  hak  moral  dan  hak  ekonomi  dalam  hak  cipta  tersebut  (Dharma  dkk.,  2022).  UUHC mengatur  mengenai  ketentuan  hak  moral  yaitu  dimuat  dalam  Bab  II  pada  bagian  kedua  (pasal  5-7), sedangkan hak ekonomi diatur dalam Bab II pada bagian ketiga (pasal 8-19).
Meskipun dalam beberapa hal hak ciptanya telah berpindah, namun hak moral diartikan sebagai hak  pencipta  yang  berkaitan  dengan  penciptanya  dan  tidak  dapat  dimusnahkan  atau  dihapus  tanpa kecuali karena sebab apapun (Hatikasari, 2018). Hak moral yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adalah  hak  yang  dimiliki  pencipta  untuk  selama-lamanya  dan  tidak  dapat  diambil  dari  penciptanya dengan  menggunakan  nama  aslinya  atau  nama  samaran,  mengubah  atau  mengalihkan  ciptaannya dengan cara yang sesuai. menjaga kesusilaan sosial, mengubah judul dan subjudul karyanya, atau, jika ada distorsi pada karyanya, mengubahnya (Makka, 2019).
Hak  integritas  dan  hak  atribusi  (attribution/right  of  paternity)  merupakan  dua  elemen  penting dalam  hak  moral.  Pengertian  hak  atas  integritas  adalah  hak  yang  memuat  sikap  dan  tindakan  yang menjunjung tinggi harkat dan martabat pencipta. Dalam implementasinya  hak ini diwujudkan dalam berupa pengaturan larangan orang lain selain pencipta untuk mengubah, mengalihkan, ataupun merusak ciptaan  yang  dianggap  dapat  mengganggu  martabat  pencipta.  Sedangkan  hak  atribusi  didefinisikan sebagai hak moral yang mewajibkan identitas pencipta disebutkan pada ciptaannya. Identitas pencipta tersebut dapat berupa  nama aslinya maupun  nama  samaran. Namun dalam kondisi tertentu, pencipta dapat mempertimbankan untuk tidak mencantumkan identitas dirinya pada ciptaannya dan membiarkan ciptannya bersifat anonim. Salah satu bentuk dari pelanggaran hak integritas adalah mengubah ciptaan pencipta  seperti  mengubah  lirik  lagu  dalam  sebuah  lagu  dan  salah  satu  bentuk  dari  pelanggaran  hak atribusi  adalah  dengan  tidak  mencatatkan  nama  pencipta  dalam  ciptaannya  yang  akan  diperbanyak (Mailangkay, 2017). Dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengkomersialisasikan koreografi tari dalam bentuk “Dance Challenge” pada platform TikTok  dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak moral yaitu melanggar hak atribusi yang terdapat dalam hak moral dengan tidak mencantumkan credit atau menyebutkan nama penciptanya.
Hak ekonomi memiliki pengertian sebagai hak ekskusif yang dimiliki dalam diri pencipta guna mendapatkan  manfaat  atau  keuntungan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  karya  yang  ia  ciptakan (Hendrayana dkk., 2021). UUHC memberikan pencipta hak ekonomi untuk  menerbitkan ciptaannya, menggandakan  ciptaannya  dalam  berbagai  bentuk,  menerjemahkan  ciptaannya,  mengaransemenkan ciptaannya,  mengubah  atau  mentransformasikan  ciptaannya,  mendistribusikan  ciptaannya  beserta salinannya,  mempertunjukkan  ciptaannya  kepada  khalayak  umum,  mengumumkan  ciptaannya, mengkomunikasikan  serta  menyewakan  ciptaannya  kepada  masyarakat  umum,  kesembilan  hak ekonomi  yang  dimiliki  oleh  pencipta  tersebut  diatur  dalam  UUHC,  tepatnya  dalam  Pasal  9  ayat  (1) (Dharma dkk., 2022).  Hak – hak tersebut dapat berbentuk keuntungan komersial berupa sejumlah uang yang  didapatkan  dari  penggunaan  atas  kekayaan  intelektualnya  oleh  orang  lain  dengan  berdasarkan lisensi yang ia miliki.
Oleh karena itu pada Pasal 9 ayat (2) UUHC mempertegas bahwa  apabila  bagi siapapun yang akan melakukan hak ekonomi pencipta tersebut, ia wajib meminta izin kepada pencipta atau orang yang memegang hak cipta tersebut. Bagi pengguna aplikasi TikTok yang ingin mengikuti “Dance Challenge” yang dibuat oleh kreator TikTok lainnya perlu meminta izin kepada kreator TikTok yang menciptakan koreografi tersebut atau dengan mencantumkan credit nama pencipta koreografinya dalam unggahan TikTok-nya.  Hal  ini  tercantum  dalam  aplikasi  TikTok  yang  menyebutkan  bahwa  “Dengan menggunakan  Layanan  untuk  mengirimkan  Konten  Pengguna,  Anda  mengetahui  dan  menyetujui bahwa Anda adalah pemilik Konten Pengguna atau telah memperoleh semua persetujuan, persetujuan, atau otorisasi yang diperlukan dari pemilik setiap bagian konten untuk mengirimkan Konten Pengguna ke  Layanan  ,  mentransfernya  dari  Layanan  ke  platform  pihak  ketiga  lainnya,  dan/atau  mengambil konten pihak ketiga . ” dalam Ketentuan Layanan TikTok pada bagian Konten Buatan Pengguna yang berarti  saat  pengguna  TikTok  mengunggah  konten,  pengguna  telah  menyetujui  dan  menyatakan
memiliki hak milik atas konten tersebut, atau pengguna telah meminta izin dan mendapatkan izinnya sehingga ia memiliki wewenang dari pemilik konten tersebut untuk mengirimkan konten  tersebut ke aplikasi TikTok (Rahmanda & Benuf, 2021).
Namun, apabila koreografi yang dikampanyekan dalam “Dance Challenge” tersebut digunakan untuk  keperluan  komersial  orang  lain,  yaitu  seperti  sebagai  media  untuk  mempromosikan  sebuah produk  yang  dalam  hal  ini  pencipta  koreografi  tidak  dilibatkan  dalam  perjanjian  kerjasama  antara kreator  yang  menggunakan  koreografinya  dengan brand yang  bekerja  sama  dengan  orang  yang menggunakan  koreografinya  ataupun  tidak  meminta  izin  pencipta  koreografi,  maka  hal  ini  tidak diperbolehkan  sebagaimana  disebutkan  dalam  UUHC  yaitu  pada  Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjelaskan bahwa  tidak  ada  yang  boleh  menggandakan  atau  menggunakan  secara  komersial  suatu  ciptaan seseorang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut (Sari, 2016).
Untuk  mengatasi  hal  –  hal  seperti  konten  koreografi  tari  yang  dikampanyekan  dalam  “Dance Challenge” tanpa seizin penciptanya, terdapat beberapa cara penyelesaian apabila terjadi sengketa Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  yaitu  dengan  ketentuan  administrative,  ketentuan  perdata  dan alternatif  penyelesaian  sengketa,  dan  ketentuan  pidana  (Rumbekwan,  2016).  Bagi  penyelesaian sengketa dalam bidang hak cipta sendiri telah diatur dalam UUHC yaitu dalam Pasal 95 yang pada ayat (1)  menjelaskan  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa  hak  cipta  terdapat  beberapa  opsi,  yaitu  dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, atau dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa yang mencakup mediasi, konsoliasi, dan negosiasi, atau dengan jalur arbitrase. Pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak kekayaan intelektual seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadilan Niaga dan hal  ini  dijelaskan  pada  ayat  (2).  Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa seperti yang telah disebutkan dalam ayat (1) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi,  mediasi,  konsolidasi,  ataupun  dengan  cara  lainnya  yang  telah  disepakati  para  pihak  yang bersengketa sesuai ketentuan yang berlaku pada UUHC (Paulus Muaja, 2018).
Sehingga apabila terdapat pencipta koreografi “Dance Challenge” mengalami penyalahgunaan koreografi tari “Dance Challenge” yang ia ciptakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta, maka  pencipta  koreografi  tersebut  dapat  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  tersebut  melalui gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  prosedur  gugatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  100 UUHC sebagai berikut:
Bagan 1. Tata Cara Gugatan Sumber: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Proses  atau  tata  cara  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dalam  upaya  penyelesaian penyelamatan  hak  cipta  didasarkan  pada  bagan  di  atas.  Panitera  Pengadilan  Niaga  mendaftarkan gugatan  dan  menerbitkan  tanda  terima  pada  hari  yang  sama  ketika  perkara  didaftarkan  pada  acara kedua.  Pengadilan  Niaga  kemudian  menetapkan  tanggal  sidang  paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah gugatan  diajukan,  dan  permohonan  gugatan  tambahan  harus  disampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah gugatan. telah diajukan. terdaftar. Selanjutnya paling lambat 7 (tujuh)  hari  setelah  gugatan  diajukan,  juru  sita  memberitahukan  dan  memanggil  para  pihak  yang bersengketa (Kalalo, 2019).
Selain  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Niaga,  terdapat  cara  lain  untuk  menyelesaikan sengketa hak cipta di luar sistem hukum, seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Arbitrase adalah
Pengajuan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga Panitera Pengadilan Niaga memberikan  tanda terima Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang Pemberitahuan dan pemanggilan  para pihak oleh juru sita
pilihan lain untuk menyelesaikan perjanjian hak cipta. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dan jalur arbitrase  sering  digunakan  karena  prosedurnya  bersifat  privat  dan  mengandung  hak  kekayaan intelektual sehingga menimbulkan hak eksklusif di dalamnya. Jika penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif menjamin kerahasiaan hak kekayaan intelektual tersebut, maka hak tersebut mempunyai nilai ekonomi. (Hediati & Andini, 2023).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dituangkan dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Pemikiran  mengenai  prinsip  deklaratif disebutkan dalam Pasal 1 UUHC yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak tunggal pencipta yang berkembang  dengan  sendirinya  berdasarkan  prinsip  deklaratif  pada  saat  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam kenyataan. Dari pasal ini jelas terlihat  bahwa hak cipta berkembang dengan sendirinya begitu suatu ciptaan diciptakan. Koreografi tari dalam konten TikTok yang dikampanyekan sebagai “Dance Challenge”  termasuk  karya  ciptaan  yang  dapat  dilindungi  oleh  UUHC  yang  secara  otomatis menimbulkan  hak  cipta  atas  pembuatan  gerakan  tari  berdasarkan  prinsip  deklaratif  dalam  konten “Dance  Challenge”  tersebut.  Perlindungan  hak  cipta  yang  terdapat  dalam  UUHC  telah  memberikan para pencipta perlindungan berupa hak eksklusif yang didalamnya termasuk hak ekonomi ( economic rigts )  dan  hak  moral  ( moral  rights )  bagi  hak  cipta  tersebut.    Apabila    koreografi  tari  dalam  bentuk “Dance Challenge” pada platform TikTok disalahgunakan untuk kepentingan komersial dapat menjadi salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  moral  dan  hak  ekonomi  pencipta.  Jika  pencipta  mengalami pelanggaran  hak  moral  dan  ekonomi,  mereka  mempunyai  banyak  pilihan  penyelesaian,  termasuk mengajukan kasus ke Pengadilan Niaga atau merundingkan pengaturan alternatif.

## 2. Saran
Berdasarkan  pemaparan  terkait  penyalahgunaan  koreografi  tari  sebagai  kekayaan  intelektual yang dikomersialisasikan tanpa izin, penulis  menyarankan  agar  masyarakat  yang aktif menggunakan aplikasi  TikTok  dapat  lebih  bijak  dalam  menggunakan  aplikasi.  Walaupun  penggunakan  aplikasi tersebut bertujuan untuk hiburan semata, tetapi tetap harus menghargai karya ciptaan orang lain sebagai kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  penciptanya.  Apabila  ingin  menggunakan  koreografi  tari  yang dikampanyekan melalui “Dance Challenge” baik untuk hiburan semata maupun tujuan komersial, wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta koreografi karena koreografi tersebut sudah timbul hak cipta yang meliputi hak eksklusif pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah, N., & Dewi, A. C. (2021). Analisis Perkembangan Bahasa Semantik dan Sintaksis Anak dalam Kegiatan Belajar dari Rumah. as-sibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (2), 149–156.
Buma,  G.,  &  Putra,  R.  (2021).  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Konten  Koreografi  Yang  Dipublikasikan Melalui Aplikasi Tiktok. Jurnal Kertha Desa , 9 (9), 35–43.
Dharma, S., Nainggolan, P., Made, N., Astiti, Y. A., & Andini, W. (2022). Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual). Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 2 (2), 1– 14.
Falya,  D.,  &  Dirkareshza,  R.  (2021).  Urgensi  Peraturan  Pajak  Dalam  Aktivitas  Endorsement  Yang  Dilakukan Oleh Influencer ‘Instagram.’ Usm Law Review , 4 (2), 756–776.
Febry Saputra, M., Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Jl Adhyaksa No, M., Kalimantan Selatan, P., Brigjen Hasan Basri  Komplek  Polsek  Banjarmasin  Utara  Jalur,  J.  H.,  &  Banjarmasin,  K.  (2021).  Hak  Cipta  Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi) , 2 (1). Ferdian, H. A. (2023). Ceo Tiktok: Ada 125 Juta Pengguna Aktif Tiktok Di Indonesia . Jakarta: Paramita. Hadi, Y. S. (2017). Koreografi Bentuk, Teknik Dan Isi . Jakarta: Cipta Media.
Harini, N. M., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta  Musik  Dan  Lagu  Dalam  Pembayaran  Royalti  Oleh  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1), 89–94.
Hatikasari, S. (2018). Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta. Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum , 27 (2), 118–132. Hediati, F. N., & Andini, O. G. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Restorative Justice . Bandung: Pamulang.
Hendrayana,  M.  Y.,  Budiartha,  N.  P.,  &  Sudibya,  D.  G.  (2021).  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Konten
Aplikasi Tiktok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 417–422.
I  Made  Dwi  Narendra  Dananjaya,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  I.  M.  M.  W.  (2022).  Peranan  Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng). Jurnal Preferensi Hukum , 3 (1).
Irnando, K., & Irwansyah, I. (2021). Presentasi Diri Influencer Dalam Product Endorsement Di Instagram. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal Of Communications Studies) , 5 (2), 509–532.
Kadek, O & Mahadewi, J. (2015). Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali. Udayana Master Law Journal , 4 (2), 205–218.
Kalalo,  G.  M.  E.  (2019).  Gugatan  Atas  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dan  Hak  Terkait  Lainnya  Menurut  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lex Privatum , 7 (2), 119–127.
Khotimah,  V.  (2018).  Keabsahan  Kepemilikan  Hak  Cipta  Koreografi  Di  Lingkungan  Dosen  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta. Journal Of Intellectual Property , 1 (1), 30–37.
Komuna,  A.  P.,  &  Wirawan,  A.  R.  (2021).  Pelangaran  Hak  Cipta  Pada  Konten  Video  Tiktok. Alauddin  Law Development Journal (Aldev) , 3 (3), 483–492.
Mailangkay,  F.  (2017).  Kajian  Hukum  Tentang  Hak  Moral  Pencipta  Dan  Pengguna  Menurut  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lex Privatum , 5 (4), 138–144. Makka, Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). Borneo Law Review , 3 (1), 20–35.
Mantara, A. M. P., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 320–327. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ni Putu Eka Dharma Yanti, I. N. G. S. L. P. S. (2022). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Eka Sari. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (2).
Nurahmansyah,  K.  (2019).  Pertimbangan  Kewajiban  Prinsip  Deklaratif  Pada  Hak  Cipta  Fotografi  Jurnalistik Melalui Media Internet. Jurnal Rechtens , 8 (1), 21–36.
Paulus  Muaja,  E.  (2018).  Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Haki  Di  Bidang  Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lex Crimen , 7 (6), 89–96.
Putri, K., Suari, O., Nyoman, I., Budiartha, P., Ayu, P., & Wesna, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung. Jurnal Hukum , 4 (1), 2746–5047.
Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi Tiktok.
Law, Development & Justice Review , 4 (1), 29–44. Rakhmah, N. (2022). Viral Darari Challenge, Aida Sampai Menangis Saat Dinotice Treasure . Jakarta: Paradigma Press.
Rumbekwan, R. G. E. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga 1. Lex Crimen , 5 (3), 129–138.
Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. M-Progress , 6 (2), 77–97.
Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. Jurnal Usm Law Review , 4 (6). Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika. Sutin, N., & Irawan Rizky, R. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 Di Platform Sosial Media. Journal Of Social And Political Science , 3 (1), 101–114.
Utomo, T. S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Era Global . Jakarta: Graha Ilmu. Wahyu Nugroho, M., & Mulyadi Nugraha, D. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Sarana Penguatan Identitas Nasional Di Era Pandemi. Aoej: Academy Of Education Journal , 12 (2), 262–274.