Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 394-399 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3344.394-399

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TERKAIT INFORMASI KESEHATAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha, Nyoman Gede Sugiartha & Made Minggu  Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia rizkybhaswara2@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & mademinggu2@gmail.com

## Abstrak
Berita bohong (hoax) merupakan  berita  yang kebenarannya tidak  bisa dipertanggungjawabkan oleh si pembuat berita  bohong.  Berita  bohong  tentang  informasi  kesehatan  di  masa  pandemi  covid-19  sangat  berbahaya  bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) ditengah pandemi covid-19 dan membahas perilaku pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran  berita  bohong  (Hoax)  di  tengah  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Sumber utama penelitian ini adalah perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa pidana yang dapat dijadikan perlindungan oleh para konsumen yang mengalami kerugian akibat berita bohong ditengah pandemi covid-19 yaitu Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2), dan pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik.  Bagi  pemerintah Pemerintah harus  mengawasi  setiap konten yang ada pada media elektronik di lndonesia.
Kata Kunci : Berita Bohong (Hoax), Covid-19, Informasi, Pidana

## Abstract
Hoax is news  whose truth  cannot  be accounted for by the maker. A hoax about  health information  during  the Covid-19 pandemic is very dangerous for the  community. The purpose of this research is to  analyze the legal arrangements  for  the  perpetrators  of  hoax  spread  in  the  middle  of  the  Covid-19  pandemic  and  to  discuss  the behavior  of  criminal  responsibility  towards  the  perpetrators  of  hoax  spreading  in  the  middle  of  the  Covid-19 pandemic. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The main source of this research is legislation. The results of this study indicate several  crimes that can be used as protection by consumers who experience losses due to fake news in the middle of the Covid-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1), paragraph (2), Article 15 Article 14 paragraph (1) and Article 45A paragraph ( 1) and (2), and article  28  of  Law  Number  11  the  Year  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions.  For  the government, the government must supervise any content on electronic media in Indonesia

## Keywords: Covid-19, Criminal, Hoax, Information

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  saat  ini  teknologi  informasi  (information  technology)  mempunyai  peranan  yang sangat penting bagi setiap orang di penjuru dunia, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang akan terjadi  pada  masa  depan  suatu  saat  nanti.  Saat  ini  perkembangan  teknologi  informasi  diyakini  dapat memberikan  keuntungan  serta  kepentingan  yang  besar  bagi  seluruh  negara  yang  ada  di  dunia.  Pada awalnya teknologi informasi diharapkan mampu untuk menciptakan dan memberikan suatu kemudahan dan kesejahteraan bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, saat ini kita lihat dan ketahui bahwa perkembangan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  berkembang  amat  pesat  pada  zaman  modern  ini  yang dikenal dengan internet.
Kemunculan internet mampu merubah suatu  pola pikir komunikasi setiap individu pada saat melakukan  aktivitas  bergaul,  berbisnis,  dan  lainnya.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  internet  saat  ini mampu  mengubah  jarak  dan  waktu  secara  cepat  seolah-olah  wilayah  di  dunia  tidak  terbatas  untuk dijangkau  oleh  setiap  orang  ketika  melakukan  suatu  aktivitas  sehari-hari.  Hal  tersebut  menyebabkan setiap orang yang berada di penjuru dunia dapat terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain
yang berada jauh dan berbeda wilayah dan/atau  negara dari tempat di mana ia berada  hanya dengan menggunakan berbagai fitur aplikasi yang ada pada teknologi informasi atau internet, di mana saat ini internet  dapat  dinikmati  berbagai  kalangan  dari  kalangan  anak-anak,  remaja  maupun  orang  dewasa dengan kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap kalangan yang menggunakan layanan internet. Tidak dapat  dipungkiri  saat  ini  internet  amat  sangat  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  individu  dalam mengakses suatu informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang cepat serta dengan cara yang praktis (Chazawi & Ferdian, 2015).
Kemunculan  teknologi  informasi  internet  dan  perkembangannya  membawa  suatu  perubahan untuk  cara  berkomunikasi  dengan  setiap  orang  dan  juga  perubahan  cara  untuk  mendapatkan  suatu perkembangan informasi dengan sangat mudah dan cepat, saat ini setiap orang tidak perlu cemas jika tidak  membaca  surat  kabar,  menonton  berita  yang  ada  di  televisi  maupun  terlambat  ketika  hendak mendengarkan  suatu  informasi  maupun  berita  yang  disiarkan  pada  radio  di  hari  itu  juga.  Saat  ini kehadiran  media  internet  pada  kehidupan  masyarakat  dapat  merubah  suatu  pola  berfikir  masyarakat bahwa untuk dapat mengetahui suatu perkembangan informasi yang berada di seluruh dunia hanya bisa didapatkan  dengan  cara  menonton  berita  di  televisi,  membaca  surat  kabar  maupun  dengan mendengarkan siaran radio pada hari itu juga.
Pada  zaman  modern  yang  terjadi  saat  ini,  pengaruh  teknologi  internet  dan  media  elektronik sudah tidak dapat dipisahkan dari sendi kehidupan masyarakat untuk dapat mengakses suatu informasi. Saat ini terdapat banyak sekali media elektronik yang berlomba-lomba untuk menyampaikan informasi dan berita yang terbaru untuk masyarakat dari golongan muda hingga golongan dewasa. Saat ini media internet  dan/atau  elektronik  yang  sering  diakses  dan  banyak  di  gandrungi  oleh  masyarakat  untuk mendapatkan suatu informasi dan berita terbaru, seperti Whatsapp, Line, Youtube, lnstagram, Facebook dan lainnya. Pada akhirnya dengan adanya media internet dan media elektronik membuat masyarakat dengan sangat mudah untuk memperoleh suatu informasi terbaru mengenai perkembangan yang ada di seluruh dunia dengan cepat tanpa harus susah-susah untuk membeli surat kabar terlebih dahulu. Pada dasarnya  memperoleh  suatu  informasi  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  fundamental  di  dalam kehidupan sehari-hari guna mengetahui perkembangan maupun peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada masa pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia saat ini  suatu kebutuhan akan perkembangan  informasi  mengenai  pencegahan  dan  informasi  kesehatan  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  guna  bersama-sama  menanggulangi  penyebaran  virus  corona,  hal  tersebut  membuat beberapa oknum  yang tidak bertanggung jawab membuat berbagai informasi kesehatan yang berkaitan dengan  virus  corona  yang  tidak  sesuai  dengan  informasi  kesehatan  yang  telah  dianjurkan  oleh kementerian  kesehatan  melalui  satgas  penanggulangan  covid-19,  contohnya  pada  kasus  penyebaran berita  bohong  (hoax)  yang  dilakukan  oleh  seorang  ibu  rumah  tangga  di  Surabaya  yang  terjadi  pada bulan  September tahun 2020 yang memposting sebuah video narasi mengenai virus corona, di mana dalam postingan tersebut memuat informasi bahwa virus corona merupakan virus yang tidak berbahaya dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan masker ( Wahid & Labib, 2005 ).  Tentunya  hal  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  informasi  protokol  kesehatan  yang  telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, protokol kesehatan tersebut di antaranya dengan melakukan 3M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Berdasarkan postingan  video  narasi  yang  diunggah  melalui  media  sosial  facebook  tersebut  dapat  membahayakan masyarakat  yang  telah  mengakses  informasi  tersebut,  karena  informasi  tersebut  merupakan  berita bohong  (hoax)yang  dilakukan  dan  disebarkan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  atas perbuatannya  tersebut  yang  menyebarkan  berita  bohong  (hoax)  yang  disebarluaskan  melalui  media sosial facebook, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.
Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. ( Latupeirissa et al., 2021 ) mengkaji mengenai  penyebaran  berita  bohong  (Hoax)  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan  upaya penanggulangannya  di  provinsi  maluku.  Penyebaran  berita  palsu  dan/atau  berita  tidak  benar  (Hoax) juga terdapat di media sosial, dalam penelitian Hermawan (2021) menganalisis mengenai  penegakan hukum  pidana  terhadap  penyebaran  berita  hoax  covid-19  melalui  media  sosial.  Selanjutnya,  pada penelitian Artianasari (2020) ia membahas mengenai penanganan penyebaran berita bohong (Hoax) di media  sosial  melalui  CPR  (Cyber  Public  Relation).  Dari  penjelasan  beberapa  penelitian-penelitian
terdahulu,  kemudian  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  penyebaran  berita  bohong  (Hoax)  terkait kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) ditengah pandemi covid-19 dan membahas perilaku  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  berita  bohong  (Hoax)  di  tengah pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Menurut, Hartono  (1994) penelitian  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menganalisa  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dalam menganalisa  data  dan  kasus  dalam  penelitian  ini.  Mengenai  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan terbagi  atas  bahab  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari pembuatan penelitian ini . Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk  mengulas  dan  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam  penelitian  ini. Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua.
Teknik  pengumpulan  bahan  dalam  penelitian  menggunakan  teknik  studi  pustaka  (library research) yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau  literatur  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Setelah  bahan  hukum  tel  ah  terkumpul  melalui proses  studi  pustaka,  dalam  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini menggunakan  uraian  teknis,  sistematisasi,  argumentasi  dan  interpretasi  hukum  berdasarkan  logika deduktif  dan  induktif.  Ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Selanjutnya  setelah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  terkumpul,  ini  akan  diolah  dan  dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis (Sunggono, 2016) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Tengah Pandemi Covid-19
Perkembangan  teknologi  informasi  merupakan  hasil  dari  budaya  manusia,  selain  membawa  dampak yang  positif,  dalam  cakupan  untuk  dapat  diperdayagunakan  untuk  kepentingan  dari  umat  manusia dalam  kehidupan  sehari-hari,  teknologi  informasi  juga  dapat  membawa  dampak  negatif  terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif teknologi informasi berkaitan dengan dunia kejahatan yang terjadi melalui dunia maya atau internet.
Saat ini internet merupakan penyumbang angka kejahatan yang sangat signifikan, kemunculan kejahatan yang terjadi di internet sangat beragam jenis, mulai dari penipuan, penyebaran berita bohong dan berbagai kejahatan lainnya, tentunya hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah  guna  menanggulangi  hal  tersebut,  saat  ini  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  internet  sering disebut sebagai cybercrime  atau kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, kejahatan  di internet dapat dilakukan oleh berbagai orang di seluruh dunia. Cybercrime atau kejahatan yang terjadi di dunia maya  merupakan  kejahatan  yang  tergolong  baru  apabila  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  tidak dilakukan  pada  dunia  maya,  kejahatan  dunia  maya  makin  berkembang  pesat  saat  ini,  seiring perkembangan teknologi internet yang terjadi saat ini.
Berita bohong (hoax) merupakan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya  oleh  si  pembuat  berita  bohong,  berita  bohong  tentang  informasi  kesehatan  di  masa pandemi Covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat. Perbuatan penyebaran berita bohong (Hoax) ini merupakan  tindak kejahatan, apalagi di masa pandemi ini tindak  kejahatan seperti  itu harus ditindak dengan ekstra tegas karena negara sedang berada dikeadaan darurat penanganan bencana alam ( Yazid, 2020 ). Seperti halnya berita penyebaran berita mengenai informasi kesehatan di masa pandemi Covid- 19  yang  banyak  tersebut  melalui  grup  whatsapp,berita  yang  disebarkan  tersebut  kebenarannya  tidak bisa  dipertanggungjawabkan,  dikarenakan  tidak  mencantumkan  sumber  dari  mana  diperolehnya informasi  tersebut,  sehingga  hal  tersebut  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  yang  menerima  berita tersebut,  karena  dikhawatirkan  melalui  berita  yang  diterimanya  tersebut  dapat  menimbulkan  efek negatif  bagi  kesehatan  masyarakat  penerima  informasi  tersebut.  Pengaturan  mengenai  penyebaran
berita bohong (hoax) telah di atur di dalam Pasal 28 dan Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun  2008  tentang  lnformasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Selain  itu,  pengaturan  mengenai  penyebran berita  bohong  juga  tertuang  di  dalam Wetboek  Van  Strafrecht atau  yang  biasa  disebut  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  mengenai  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  telah  di  atur  di  dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 378 dan Pasal 390 KUHP:
1. Pasal 311 ayat (1) KUHP:
Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  dibolehkan  untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 378 KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 390 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat- surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Masa Pandemi Covid-19
Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah,  suatu  konsep  pertanggungjawaban  apabila  terdapat  kesalahan,  maka  dari  itu  yang  dimaksud dengan  pertanggungjawaban  pidana  adalah,  seseorang  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau seseorang  dapat  disalahkan  karena  telah  melanggar  ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan perundangan-undangan  sehingga  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  ( Hamzah,  1989 ). Membahas  mengenai  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  informasi bohong  dan/atau  berita  tidak  benar  di  masa  pandemi  covid-19  mengingat  saat  ini  kebutuhan  akan informasi yang benar mengenai penanggulangan penyebaran virus corona sangat penting bagi seluruh masyarakat  di  dunia,  khususnya  di  Indonesia,  berdasarkan  perspektif  hukum  di  Indonesia  mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong telah di atur di dalam ketentuan  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  lnformasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Membahas  mengenai  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  yang  diterima  oleh  pelaku  yang melakukan  tindakan  penyebaran  informasi  bohong  dan/atau  berita  tidak  benar.  Apakah  pelaku  yang melakukan penyebaran berita bohong atau berita (hoax) dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 dan Pasal 45A ayat (l) Undang-undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  lnformasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  dikenakan  sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 311 ayat (I), Pasal 378 dan  Pas  al  390  Wetboek  Van  Staatsreclu  atau  yang  biasa  disebut  dengan  KUHP.  Sehingga  dalam memecahkan  masalah  norma  konflik  ini  diberlakukan  asas  preferensi  lex  Specialis  Derogat  legi Generalis  yaitu  ketentuan  atau  peraruran  yang  sifatnya  umum  akan  dikesampingkan  oleh  ketentuan yang  bersifat  lebih  khusus,  yakni  dalam  hal  ini  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  UU  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih diutamakan daripada ketentuan yang terdapat di dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  sama-sama  mengatur  mengenai  sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar ( Moeljatno,  2002 ).  Pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  informasi bohong dan/atau berita tidak benar di masa pandemi covid-19 yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  terlebih  dahulu  pelaku  penyebaran  berita  bohong terkait  informasi  kesehatan  di  masa  pandemi  covid-19  harus  memenuhi  unsur-unsur  subyektif  dan obyektif di dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Selanjutnya  apabila  pelaku  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  telah  memenuhi  unsur-  unsur subyektif dan obyektif yang diatur di dalam Pasal 28, maka sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) terkait informasi kesehatan di masa pandemi virus covid-19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 45A ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan dengan paling banyak Satu Miliar Rupiah.  Dengan  adanya  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  kasus  penyebaran  informasi bohong dan/atau berita tidak benar di tengah masa pandemi covid-19 yang melanda negara di seluruh dunia  saat  ini  adalah  guna  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  informasi  bohong dan/atau berita tidak benar, dengan dikenakannya sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran  berita  bohong  di  masa  pandemi  covid-19  diharapkan  mampu  memberikan  efek  jera  dan pelaku  tidak  lagi  melakukannya  karena  berita  bohong  tersebut  merugikan  orang  lain  dalam  cakupan yang luas bahkan negara juga turut dirugikan. Dengan begitu diharapkan masyarakat lebih bijak ketika menggunakan  media  sosial  internet,  selain  itu  masyarakat  juga  diharapkan  harus  pandai  memilah informasi kesehatan yang benar dalam penanggulangan wabah virus corona yang dapat membahayakan kesehatan.

## IV. KES IMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian penjelasan di atas yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran serita bohong (Hoax) Terkait Informasi Kesehatan di masa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  penyebaran  informasi  bohong  dan/atau  berita  tidak  benar (Hoax) terkait informasi kesehatan di tengah pandemi covid-19, ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  selain  itu  ada  beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia juga diatur di dalam pasal 311 ayat (1), Pasal  378,  dan  pasal  390  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa  perbuatan  menyebar  berita  bohon dan/atau  tidak  benar  dan/atau  fitnah  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  sesuai  berat  kejahatan  yang diperbuat. Hal ini juga bisa menjadi dasar acuan untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (hoax) di masa pandemi Covid-19.
2. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, pelaku penyebaran berita bohong (hoax) di masa pandemi covid-19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana,  dimana  pelaku  penyebaran  berita  bohong  terkait  informasi  kesehatan  di  masa pandemi covid-19 harus memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur- unsur subyektif dan obyektif telah dipenuhi maka sanksi pertanggungjawaban pidana yang terima oleh pelaku penyebaran berita bohong (hoax) terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid- 19 dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara  selama enam Tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.

## 2. Saran
Adapun saran dari peneliti untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku kejahatan penyebaran berita bohong (hoax) sesuai dengan karya ilmiah dan isu yang terjadi sekarang ini yaitu:
1  Saran  saya  selaku  peneliti,  sebaiknya  pemerintah  dalam  hal  ini  lenih  meningkatkan  pengawasan terhadap  perkembangan  penyebaran  berita  melalui  media  internet  apalagi  informasi  yang  berkaitan dengan informasi kesehatan yang di masa pandemi Covid-19, tentunya hal tersebut sangat berbahaya apabila  dapat  membahayakan  keselamatan  dari  masyarakat  yang  menerima  berita  tersebut,  saat  ini penyebaran  berita  melalui  media  internet  maupun  grup  sosial  media  seperti  Whatsapp  perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.
2.  Pelaku  kejahatan  penyebaran  berita  bohong  (hoax)/  kejahatan  cybercrime  ini  harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan merasakan efek jera pada perbuatan yang  telah  dilakukannya  ,tidak  lagi  mengulangi  perbuatannya  yang  bisa  merugikan  banyak  orang apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Artianasari,  N.  (2020).  Strategi  Komunikasi  Polres  Pare-Pare  Dalam  Menangani  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax) di Media Sosial melalui CPR (Cyber Public Relation). IAIN Pare-Pare.
Chazawi,  A.,  &  Ferdian,  A.  (2015).  Tindak  Pidana  Pers  Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, Mandar Maju.
Hamzah, A. (1989). Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Sinar Grafika, Jakarta. Hartono, C. F. G. S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni, Bandung.
Hermawan, M.  A. C. (2021). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyebaran  Berita Hoax Covid-19 Melalui Media Sosial. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Vol.4(1).
Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D., Leasa, E. Z., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. Jurnal Belo, Vol.6(2).
Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta, Jakarta. Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke-15). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama, Bandung. Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Belo, Vol.6(1).