## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

## Kahar Muzaki, Febri Yuliani, dan Lena Farida
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Policy Implementation Program Village Fund Allocation. This study aims to ana- lyze and describe and to determine the factors that affect the implementation of program policies Village Fund Allocation  in the village Lubuk Dalam Subdistrict Siak. This type of research is using qualitative descriptive research. Data collected through observation, documentation, and interviews with informants have been. The study concluded that the implementation of program policies Village Fund Allocation  in the village Lubuk Dalam Subdistrict Siak not run well. Where in the preparation of the action plan does not involve village consultative body, and in making the accountability report is still experiencing then the factors that affect the implementation of that communication, disposition, bureaucratic structure has worked well the constraints dalah re- sources, which still lack the educational background program implementers village Fund Alloca- tion. And in the achievement of policy goals village fund allocation program in reducing poverty and in increasing production and productivity of the village community is also not optimal.
Keywords: policy implementation, village fund allocation, poverty
Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung (ADK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah menggu- nakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, do- kumentasi, dan wawancara dengan informan yang telah dipilih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Dimana dalam penyusunan rencana kegiatan tidak melibatkan BAPEKAM, dan dalam membuat laporan per- tanggungjawaban juga masih mengalami keterlabatan, kemudian faktor-faktor yang mempenga- ruhi implementasi yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik yang menjadi kendala dalah sumber daya, yang mana masih rendahnya latar pendidikan para pelaksana program Alokasi Dana Kampung. Dan dalam pencapaian tujuan kebijakan program Alokasi Dana Kampung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usaha masyarakat kampung juga belum optimal.
Kata kunci: implementasi kebijakan, alokasi dana kampung, kemiskinan
PENDAHULUAN Negara Indonesia sebagai negara ke- satuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas inilah yang kemudian melahirkan makna otonom, den- gan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Di samping asas desentralisasi dikenal juga asas dekonsentrasi dengan substansi yang
agak berbeda yaitu penugasan dari pemerin- tah pusat. Makna kewenangan yang diserah- kan, dilimpahkan dan ditugaskan sifatnya untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus send- iri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemer-
intah pusat dalam pelaksanaanya. Otonomi daerah menjadi cara mewujudkan ke- mandirian daerah yang bertumpu pada pem- berdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diteliti esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimu- lai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang dise- but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengu- rus kepentingan masyarakat setempat, ber- dasarkan asal usul dan adat istiadat setem- pat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peningkatan kese- jahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat Desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksud  diberi nama Alokasi Dana Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Program Alokasi Dana Desa adalah satu bentuk program penanggulangan ke- miskinan sebagai upaya untuk menyele- saikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerin- tah daerah sesuai dengan amanat Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 68 ayat (1).
Dalam jangka panjang diharapkan prinsip-prinsip dan mekanisme ADD diter- apkan dan diadopsi untuk program-program
pembangunan lainnya, khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.Dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD), upaya memperkuat faktor pendidikan ini dilaku- kan dengan memberikan informasi, melaku- kan transfer ilmu pengetahuan dan tehnolo- gi, menumbuhkan pola pikir yang rasional, mendorong kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dapat tertanam benih-benih modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian ADD akan menjadi wahana socio-cultural learning bagi masyarakat.
Dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD) upaya memperkuat penguasaan ma- syarakat terhadap pelaksanaan konsep de- sentralisasi  fiskal  di  tingkat  pemerintahan desa yang harus sejalan dengan pengemban- gan sistem perencanaan partisipatif. Dalam model perencanaan partisipatif, proses per- encanaan didorong ke arah penyederha- naan jenis-jenis perencanaan, pentingnya pengembangan  desentralisasi  fiskal  yang terdiri dari dua bagian penting yaitu pe- limpahan  kewenangan  dan  transfer  fiskal, penyederhanaan mekanisme perencanaan, penataan fungsi dan peranan kelembagaan desa serta berbagai pihak yang berkepent- ingan ( stakeholders ) dalam proses perenca- naan. Di Kabupaten Siak kebijakan menge- nai Alokasi Dana Desa (ADD) sudah ada pada tahun 2007. Dasar hukumnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Akan tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2009.
Kebijakan Pemerintah Daerah Ka- bupaten Siak dalam mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepada Desa adalah Peraturan Daerah Ka- bupaten Siak Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Ka- bupaten Siak Tahun 2015 Seri A). Maka se- tiap nama yang menggunakan  nama Desa dirubah menjadi Kampung. begitu pula den- gan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dise- but dengan nama lain menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK),
Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2015 Pemerintah Daerah memberikan pedoman Penggunaan Bantuan Kepada Pemerintah Kampung dan Alokasi Dana Kampung berupa Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Kampung. Penyediaan Alokasi Dana Kampung (ADK) bersumber dari APBD Kabupaten Siak yang dimana ADK tersebut berasal dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (PP No.72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Komponen ADK dialokasikan sekurang- kurangnya 10 % bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 % persen dari pajak dan retribusi.
Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pe- doman pengelolaan keuangan Desa Bab IX pengelolaan Alokasi Dana Desa pasal 19 adapun tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
1.  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2.  Meningkatkan perencanaan dan pen- ganggaran pembangunan ditingkat
desa dan pemberdayaan masyarakat;
3.  Meningkatkan pembangunan in- frastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan desa;
4.  Meningkatkan pengamanan nilai-ni- lai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan so- sial;
5.  Meningkatkan ketentraman dan ket- ertiban masyarakat;
6.  Meningkatkan pelayanan pada ma- syarakat desa dalam rangka pengem- bangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7.  Mendorong peningkatan keswaday- aan dan gotong royong masyarakat.
8.  Meningkatkan Pendapatan Desa dan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Dari data sekunder yang penulis peroleh dan berdasarkan pengamatan lapan- gan yang dilakukan oleh oleh penulis. Penu- lis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut :
1. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggu- langi kemiskinan dan mengurangi kesen- jangan. Dari data sekunder yang penulis peroleh bahwa Kampung Lubuk Dalam merupakan kampung yang relatif banyak penduduk miskinnya. Hal ini dapat dili- hat pada tabel 1.1 berikut ini :

## Tabel 1.   Kondisi Penduduk Miskin di Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak Tahun 2015
No. Nama Kampung Kondisi Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Bobot 1. Lubuk Dalam 5.217 407 0.02 0.01 2. Rawang Kao 1.666 40 0.00 0.00 3. Sri Gading 2.436 236 0.01 0.01 4. Sialang Baru 3.327 173 0.01 0.01 5. Sialang Palas 1.946 182 0.01 0.01 6. Empang Baru 2.339 191 0.01 0.01 7. Rawang Kao Barat 1.453 101 0.00 0.00 Sumber : Peraturan Bupati Siak Tahun 2015 Kahar Muzaki, Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung
Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 7 Kampung yang ada di ke- camatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
Bahwa Kampung Lubuk Dalam merupakan Desa yang relatif paling banyak terdapat jumlah penduduk miskinnya yaitu sebesar
407, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.217 dan dengan bobot yaitu sebesar 0.01. Sedangkan Jika dilihat dari jumlah
Pendapatan Dana Kampungnya, Kampung Lubuk Dalam juga merupakan Kampung dengan Pendapatan Dana yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini :

## Tabel 2.   Data Pendapatan Dana Kampung di Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak Tahun 2015
No Kampung PENDAPATAN DANA KAMPUNG APBN Bantuan Keu. PemProv ADK Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Jumlah Pendapatan 1. Lubuk Dalam 281.898.347 500.000.000 1.584.714.324 5.191.675 2.371.804.346 2. Rawang Kao 268.948.832 500.000.000 1.175.290.504 7.817.655 1.954.456.991 3. Sri Gading 274.608.229 500.000.000 1.304.935.410 11.053.501 2.105.597.140 4. Sialang Baru 276.665.637 500.000.000 1.683.558.722 7.816.428 2.468.040.787 5. Sialang Palas 268.238.189 500.000.000 1.360.090.567 6.944.578 2.135.273.334 6. Empang Baru 272.916.956 500.000.000 1.466.817.672 9.552.765 2.249.287.393 7. Rawang Kao Barat 263.632.347 500.000.000 1.205.244.471 8.493.170 1.977.369.988 Sumber: APBKam Tahun 2015 Se-Kecamatan Lubuk dalam Tahun 2015 Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dana kampung yang didapatkan oleh Kampung Lubuk Dalam yaitu sebesar
2.371.804.346,- yang merupakan Pendapa- tan Dana Kampung terbesar setelah Kam- pung Sialang Baru.
2. Kemudian terdapat pula beberapa ma- salah dalam pencairan dana Kampung tersebut, dimana terdapat keterlambatan pencairan dana Kampung. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

## Tabel 3. Pencairan Dana Desa di Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak Tahun 2015
NO KAMPUNG TANGGAL PENCAIRAN DANA KAMPUNG TAHAP I (30%) TAHAP II (40%) TAHAP III (30%) DANA PROVINSI 1. Lubuk Dalam 15 Juni 2015 21 September 2015 29 Desember 2015 30 Desember 2015 2. Rawang Kao 15 Juni 2015 21 September 2015 29 Desember 2015 30 Desember 2015 3. Sri Gading 15 Juni 2015 21 September 2015 29 Desember 2015 31 Desember 2015 4. Sialang Baru 15 Juni 2015 21 September 2015 28 Desember 2015 30 Desember 2015 5. Sialang Palas 15 Juni 2015 21 September 2015 28 Desember 2015 30 Desember 2015 6. Empang Baru 15 Juni 2015 21 September 2015 28 Desember 2015 30 Desember 2015 7. Rawang Kao Barat 15 Juni 2015 21 September 2015 30 Desember 2015 31 Desember 2015
Sumber : Kecamatan Lubuk dalam Tahun 2016
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 215-225
Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa proses pencairan dana kampung mengalami keterlambatan yang menyebab- kan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu :
1.  Karena keterlamabatan pencairan juga berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di Kampung, hal ini juga be- rakibat terhadap kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Keterlampabatan pencairan dana dari provinsi, dimana dana ini baru masuk di rekening kas Kampung di akhir ta- hun, yang menyebabkan dana tidak bisa gunakan tahun ini dan menjadi SILPA untuk dipergunakan tahun depan atau ta- hun 2016.
Berdasarkan fenomena inilah ternya- ta implementasi Kebijakan program Alokasi Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 8 tentang Alokasi Dana Kampung belum berjalan dengan baik. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ?.
Nugroho (2011) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimple- mentasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu : langsung mengimplementasikan dalam bentuk pro- gram atau melalui formulasi kebijakan de- rifat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan yang diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunk- an menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Menurut Grindle (1980) “implemen- tasi kebijakan sesungguhnya bukan seke- dar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat sal- uran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada  itu,  ia  menyangkut  masalah  konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Menurut George Edward III (1980) mengemukakan untuk efektifnya imple- mentasi kebijakan harus diperhatikan empat indikator :
1. Komunikasi ( communication)
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengeta- hui apa yang harus dilakukan dalam hal ini hanya dapat tercapai jika proses komunikasi berjalan baik. Komunikasi perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama seka- li oleh kelompok sasaran, maka kemungki- nan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Terdapat tiga hal penting yang dis- ampaikan oleh Edrwards III (1980) dalam proses komunikasi yaitu transmisi ( trans- mision ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( concistency ).
2. Sumberdaya ( resources ) Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunika- sikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa- bila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya yang mendukung proses implementasi ke- bijakan sebgaimana dijelaskan diatas terdiri dari staf (dengan jumlah dan kompetensi yang cukup), kewenangan, informasi yang relevan dan cukup serta ketersediaan fasili- tas yang dibutuhkan.
3. Karakteristik ( disposisi ) pelaksana ( dis- positions ) Disposisi menunjukkan sikap yang di- miliki oleh implementor, apabila implemen- tor memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

## Kahar Muzaki, Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung
220
4. Struktur birokrasi ( bureaucratic struc- ture )
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebi- jakan. Salah satu aspek struktur yang pent- ing dari setiap organisasi menurut Edward III (1980) adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standart  operating  proce - dures atau SOP). Penelitian ini bertujuan untuk men- ganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenga- ruhi implementasi kebijakan program Alo- kasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
METODE Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualita- tif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memapar- kan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pemgamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Infor- man penelitian adalah tim fasilitasi Alokasi Dana Kampung Kecamatan, dan  Pelaksana Program Alokasi Dana Kampung yaitu pe- jabat pemerintah kampung, serta tokoh ma- syarakat kampung Lubuk Dalam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL
Implementasi Kebijakan Program Alo- kasi Dana Kampung Implementasi kebijakan program Alo- kasi Dana Kampung di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, karena di dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Kampung tidak melibatkan unsur dari BAPEKAM, LPMK, serta masyarakat kam- pung, sedangkan pertanggungjawaban ke- giatan Alokasi Dana Kampung juga masih
belum berjalan dengan baik karena masih mengalami keterlambatan dalam penyusu- nan laporan pertanggungjawaban yang me- nyebabkan lambatnya proses pencairan Alo- kasi Dana Kampung tersebut.

## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Im- plementasi Kebijakan
Faktor-faktor yang mempengaruhi im- plemetasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung di Kampung Lubuk Dalam Keca- matan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
Komunikasi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi kebijakan sudah dilaksanakan intensitas sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Kampung telah dilaksanakan dengan baik, dan Kejelasan Komunikasi kebijakan Alokasi Dana Kam- pung dari para pelaksana sudah jelas, serta didalam konsistensi perintah-perintah kebi- jakan Alokasi Dana Kampung juga sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengelo- laan keuangan kampung.
Sumberdaya Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kemampuan sumber- daya manusia pelaksana program Alokasi Dana Kampung dilihat dari sumberdaya manusianya juga belum memadai dimana ini terbukti dari masih rendahnya tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan Alo- kasi Dana Kampung, dan disisi lain Peng- hulu Kampung memiliki kemampuan un- tuk menghasilkan swadaya dari masyarakat kampung untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Kampung, dan dalam masih tergantungnya kampung terhadap Alokasi Dana Kampung karena kampung belum memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli kampung (PAK). Serta fasilitas pendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Alokasi Dana kampung belum memadai sehingga kebijakan Alokasi Dana Kampung belum dapat berjalan den- gan baik.
Karakteristik  (disposisi)  pelaksana  (dispo - sitions) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para pelaksana ke- biajakan Alokasi Dana Kampung bahwa didalam persepsi pelaksana kebijakan ter- hadap kebijakan Alokasi Dana Kampung memiliki persepsi yang baik. Serta dalam respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Kampung sesuai dengan yang telah ditetap- kan.
Struktur birokrasi (bureaucratic structure) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para pelaksana ke- bijakan Alokasi Dana Kampung bahwa di- dalam pembentukan struktur birokrasi sudah dilakukan pembentukan birokrasi pelaksana kebijakan Alokasi Dana Kampung sesuai denga peraturan yang ada, serta dalam koor- dinasi dari para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Kampung juga telah berjalan dengan baik.
Pencapaian Tujuan Atau Sasaran Kebi- jakan Pencapaian tujuan atau sasaran kebi- jakan Alokasi Dana Kampung juga belum terlaksana secara optimal sepenuhnya hal ini dapat dilihat dari:
Berkurangnya penduduk miskin Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah- wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam mengurangi jumlah pen- duduk miskin belum optimal.
Berkurangnya tingkat pengangguran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah- wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam mengurangi tingkat pen- gangguran telah berjalan secara optimal.
Meningkatnya  produksi  dan  produktivitas usaha masyarakat kampung Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah-
wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usaha masyarakat kam- pungmiskin belum optimal.
Meningkatnya pelayanan pemerintah, pem - bangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah- wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatantelah berjalan secara opti- mal.
Meningkatnya ketertiban umum dan keten - traman masyarakat kampung Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah- wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kam- pungtelah berjalan secara optimal.
Meningkatnya  peran  serta  masyarakat dalam  kegiatan  pemerintah,  pembangunan dan kemasyarakatan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan bah- wa didalam pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatantelah berjalan secara optimal.

## PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan program Alo- kasi Dana Kampung (ADK) dalam hubun- gannya dengan faktor-faktor yang mempen- garuhi implementasi kebijakan yaitu komu- nikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi serta tujuan kebijakan. Dimana yang pertama pembahasan imple- mentasi dalam hubungan dengan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Kedua pem- bahasan implementasi terkait sejauhmana pelaksana kebijakan program Alokasi Dana Kampung mencapai tujuannya
Kahar Muzaki, Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung

## 222
Implementasi Kebijakan Program Alo- kasi Dana Kampung (ADK) Berdasarkan hasil wawancara den- gan para informan, maka dapat disimpukan bahwa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung yang terkait dengan penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut belum ber- jalan dengan baik karena di dalam penyu- sunan rencana kegiatan Alokasi Dana Kam- pung tidak melibatkan unsur dari BAPE- KAM, LPMK, serta masyarakat kampung, sedangkan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Kampung juga masih belum berjalan dengan baik karena masih men- galami keterlambatan dalam menyusunnya yang menyebabkan lambatnya proses pen- cairan Alokasi Dana Kampung tersebut.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Im- plementasi Kebijakan Hubungan  komunikasi  dengan  implemen - tasi kebijakan Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang paling menentukan adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor ko- munikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu transmisi,  clearity , dan consistency.
Hasil penelitian hubungan komunika- si dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Kampung telah dilaksanakan oleh Tim dari Kabupaten, Tim Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK) Kecamatan dan dari Penghulu Kampung kepada ma- syarakat kampung.
2.  Adanya kejelasan informasi yang telah disampaikan oleh para pembuat kebi- jakan sehingga pelaksana kebijakan mengerti apa yang harus dilakukan un- tuk menjalankan kebijakan tersebut.
3. Adanya Konsistensi didalam penyam- paian pesan atau perintah kebijakan se- hingga tidak terdapat perintah yang ber- tentangan.
Hubungan  sumberdaya  dengan  implemen - tasi kebijakan Di dalam buku AG. Subarsono (2005) George C. Edward III menyatakan bahwa walupun isi kebijakan sudah dikomunikasi- kan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implemen- tasi tidak akan berjalan dengan efektif. Ke- mudian pendapat yang sama juga disampai- kan oleh Islamy (1998) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan  agen pelaksana atau sumberdaya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumber- daya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup seperti human resources (staf dalam jumlah dan  kualifikasi  yang  memadai  dengan  hak da kewajibannya sesuai dengan kewenan- gan dan tanggungjawabnya), financial  re - sources,  technological  resources maupun psychological resources. Hasil penelitian hubungan sumberda- ya dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung adalah sebagai berikut :
1.  Dari data yang penulis peroleh tentang latar pendidikan para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) masih renda- hnya tingkat pendidikan para pelak- sana Alokasi Dana Kampung sehingga pemahaman terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Kampung belum mema- dai sehingga mempengaruhi kemam- puan pelaksana Alokasi Dana Kampung dalam  mengidentifikasi  dan  menyele - saikan masalah yang ada.
2.  Kemampuan pelaksana Alokasi Dana Kampung untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan Alokasi Dana Kampung tersebut sangat tinggi sehingga mampu melahirkan swadaya yang ada dari masyarakat untuk pem- bangunan kampung terrsebut.
3.  Fasilitas pendukung sarana dan prasa- rana dalam pelaksanaan Alokasi Dana kampung belum memadai sehingga ke- bijakan Alokasi Dana Kampung belum dapat berjalan dengan baik.
Hubungan  karakteristik  (disposisi)  pelak - sana  (dispositions)  dengan  implementasi kebijakan Didalam bukunya AG. Subarsono (2005) bahwa G. C. Edrward III menyatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakter- istik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan demokratis. Apa- bila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di- inginkan oleh pembuat kebijakan. Pada saat implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kecakapan saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komit- men untuk melaksanakan kebijakan terse- but. Hasil penelitian hubungan karakter- sitik ( Disposisi ) Pelaksana ( Dispositions ) dengan implementasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung adalah sebagai berikut:
1.  Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Kampung. Para pelak- sana kebijakan Alokasi Dana Kampung mempunyai persepsi yang baik ter- hadap adanya Alokasi Dana Kampung tersebut. Yang dimana Alokasi Dana Kampung ini sangat membantu sekali untuk Kampung dan diharapkan untuk terus ditingkatkan lagi setiap tahunnya.
2. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Kampung Para pelaksana kebijakan Alokasi Dana
Kampung merespon dengan baik terha- dap kebijakan Alokasi Dana Kampung dengan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah kampung dan pemberday- aan masyarakat kampung sesuai yang telah direncanakan sebelumnya.
Hubungan struktur birokrasi (bureaucratic structure)  pelaksana  dengan  implementasi kebijakan Didalam buku Sedarayanti (2009) bahwa birokrasi adalah suatu organisasi
formal yang diselenggarakan berdasar- kan aturan, bagian, unsur yang terdiri dari pakar yang terlatih. Biasanya organisasi yang memiliki pemusatan kewajiban yang menekankan unsur tata susila, pengetahuan teknis, dan tata cara impersonal. Wujud bi- rokrasi berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerin- tahan serta mencapai keterampilan dalam bidang kehidupan.
Didalam mengimplementasikan se- buah kebijakan seharusnya struktur birokra- si yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka men- capai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kega- galan bila tidak memperhatikan semua fak- tor yang berpengaruh terhadap implemen- tasi sebuah kebijakan tersebut. Hasil penelitian hubungan struktur birokrasi pelaksana dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung sebagai berikut :
1.  Pembentukan struktur birokrasi Didalam pembentukan struktur birokra- si pelaksana kebijakan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman penge- lolaan keuangan kampung.
2.  Koordinasi dari para pelaksana alokasi dana kampung (ADK) Didalam koordinasi dari parapelaksana Alokasi Dana Kampung telah berjalan dengan baik, dimana para pelaksana Alokasi Dana Kampung tersebut telah mengetahui tugasnya masing-masing dan apabila terjadi permasalahan juga dapat diselesaikan secara bersama-sa- ma.
Pencapaian Tujuan Atau Sasaran Kebi- jakan Kemudian jika dikaitkan dengan per- nyataan Nugroho (2011) menjelaskan bah-
wa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan metter dan Van horn (1975) mendefenisikan implemen- tasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaku- kan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetap- kan dalam keputusan kebijakan. Berdasar- kan pernyataan diatas, apakah implemetasi kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) telah mencapai tujuan?. Dari pernyataaan informan dapat disimpulkan bahwa tujuan Alokasi Dana Kam[ung belumlah terca- pai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Kampung (ADK).
Berkurangnya penduduk miskin Berdasarkan data yang penulis temu- kan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin be- lum mengalami penurunan. Ini membuk- tikan bahwa Alokasi Dana Kampung yang disalurkan dan diterima oleh Kampung Lu- buk Dalam belum mampu menanggulangi jumlah penduduk miskin. Dan dalam soal pendapatan juga Kampung Lubuk Dalam juga belum memiliki Pendapatan Asli Kam- pung (PAK), dan dimana Kampung Lubuk Dalam juga sangat bergantung sekali den- gan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membiayayai seluruh penyelenggaraan pemerintahannya.
Berkurangnya tingkat pengangguran Pencapaian tujuan ini telah berjalan dengan baik karena Alokasi Dana Kampung (ADK) yang disalurkan kepada Kampung Lubuk Dalam, Pemerintah kampung meli- batkan masyarakat didalam proses pelak- sanaan pembangunannya, yang mana ma- syarakat disini menjadi pekerja atau tukang yang tentunya ini juga bermanfaat untuk masyarakat dan juga dapat mengurangi pen- gangguran yang ada.
Meningkatnya  produksi  dan  produktifitas usaha masyarakat kampung
Pencapaian tujuan ini belum berjalan dengan baik karena Alokasi Dana Kampung (ADK) yang telah disalurkan kepada Kam- pung Lubuk Dalam lebih memfokuskan Alokasi Dana Kampung ini kepada pemban- gunan infrasturktur Kampung.
Meningkatnya  pelayanan  pemerintahan, pembangunan  dan  pembinaan  kemasyara - katan Pencapaian Tujuan ini telah berja- lan denga baik karena Alokasi Dana Kam- pung (ADK) yang telah disalurkan kepada Kampung Lubuk Dalam dipergunakan un- tuk membiayayai bidang penyelenggaraan kantor kampung yang membuat pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan lancar.
Meningkatnya ketertiban umum dan keten - traman masyarakat kampung Pencapaian tujuan ini telah berjalan dengan baik karena pemerintah mengang- garkan didalam APBKam nya untuk bidang pembinaan kemasyarakatan yang salah satu- nya adalah untuk pembangunan poskamling dan kantor babinkamtibmas kampung.
Meningkatnya  peran  serta  masyarakat dalam  kegiatan  pemerintahan,  pembangu - nan dan kemasyarakatan Pencapaian tujuan ini telah berjalan dengan baik karena Alokasi Dana Kampung (ADK) yang telah disalurkan kepada Pemer- intah Kampung Lubuk Dalam mampu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dimana Pemerintah Kam- pung melibatkan serta mengajak masyara- kat Kampung Lubuk Dalam untuk berperan dalam kegiatan pembangunan maupun keg- iatan lainnya.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan program Alo- kasi Dana Kampung di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, karena di dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Kampung tidak melibatkan unsur dari
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 215-225
BAPEKAM, LPMK, serta masyarakat kam- pung, sedangkan pertanggungjawaban ke- giatan Alokasi Dana Kampung juga masih belum berjalan dengan baik karena masih mengalami keterlambatan dalam penyusu- nan laporan pertanggungjawaban yang me- nyebabkan lambatnya proses pencairan Alo- kasi Dana Kampung tersebut.
Komunikasi, Disposisi, Struktur Bi- rokrasi merupakan faktor yang mempen- garuhi implemetasi kebijakan yang berja- lan dengan baik, sedangkan faktor lainnya yaitu sumberdaya belumlah berjalan dengan baik dimana ini terbukti dari masih renda- hnya tingkat pendidikan para pelaksana ke- bijakan Alokasi Dana Kampung, dan masih tergantungnya kampung terhadap Alokasi Dana Kampung karena kampung belum me- miliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli kampung (PAK). Fasili- tas pendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Alokasi Dana kampung belum memadai sehingga kebijakan Alokasi Dana Kampung belum dapat berjalan dengan baik. Pencapaian tujuan atau sasaran kebi- jakan Alokasi Dana Kampung dalam men- gurangi tingkat pengangguran, meningkat- kan pelayanan pemerintah, pembangunan,
dan pembinaan kemasyarakatan, mening- katkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kampong, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemer- intah, pembangunan dan kemasyarakatan telah berjalan dengan baik, akan tetapi ti- dak dalam pencapaian tujuan atau sasaran dari program Alokasi Dana Kampung yaitu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan Meningkatnya produksi dan produktivi- tas usaha masyarakat kampung belum opti- mal.

## DAFTAR RUJUKAN
Edwards III, G, C, 1980, Implementing Pub - lic  Policy . Wasington D.C, Congres- sional Quartely Press.
Nugroho, Riant, 2011, Public Policy . Jakar- ta, PT. Elex Media Komputindo.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Adminis- trasi Publik, Reformasi Birokrasi,  dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewu- judkan Pelayanan Prima  dan Kepe- merintahan  yang  Baik,  Refika Adita - ma, Bandung.
Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi, Yogyakarta, Pustaka  Pelajar.
Kahar Muzaki, Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung

## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

## Ailen Safitri, Meyzi Heriyanto, dan Mariaty Ibrahim
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Analysis of Implementation of Accrual Based Government Accounting Stan- dards. This study aims to analyze the readiness in the application of accounting standards based on government accruals in the District Government of Meranti Islands. The research type is quantitative, with population of unit apparatus in government of Meranti Islands Regency. Data collection techniques are questionnaires and interviews. Samples were taken as many as 80 people with purposive sampling method. Informant Research 5 people. The analytical meth- od used is quantitative descriptive. Based on data analysis using Human Resource Indicators, Commitment, Information System and Standard Operating Procedure, it can be concluded that the Regional Government of Meranti Islands Regency is ready to implement the implementa- tion of Government Regulation No. 71 of 2010 on accounting standard of government based on full accrual, but still lack of human resources Which background accounting, especially in the financial section which is also one of the indicators in the readiness of the implementation of PP No. 71 of 2010. Lack of bimtek and training on PP No. 71 Year 2010 is one of the exist- ing human resource constraints are not too understand about the accrual-based accounting is .
Keywords: accounting standards , basic accrual, commitment
Abstrak: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peneli- tian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian adalah kuan- titatif, dengan populasi aparat satuan kerja dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Me- ranti. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Sampel diambil sebanyak 80 orang dengan metode purposive sampling. Informan Penelitian 5 orang. Metode analisis digunakan adalah deskritif kuantitatif. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan indika- tor Sumber Daya Manusia, Komitmen, Sistem Informasi dan Standar  Operasional Prosedure dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah siap untuk melaksanakan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual penuh, namun masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi khususnya pada bagian keuangan yang juga merupakan salah satu indikator dalam kesiapan penerapan PP No 71 Tahun 2010. Kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai PP No 71 Tahun 2010 merupakan salah satu kendala sumber daya manusia yang ada belum terlalu memahami mengenai akuntansi berbasis akrual tersebut.
Kata kunci:  standar akuntansi , akrual basic, komitmen

## PENDAHULUAN
Salah satu misi pemerintahan Indo- nesia saat ini adalah mewujudkan pemerin- tahan yang bersih dan transparan. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan penge- lolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk ter-
us berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi isu yang sangat penting di era reformasi saat ini untuk menciptakan good  government governance.
Dengan diterbitkannya  Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP
Berbasis Akrual maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan telah mempun- yai landasan hukum, sehingga diharapakan dapat menghasilkan suatu laporan keuan- gan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterap- kan dalam lingkup pemerintahan sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya .
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju ak- rual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Meranti sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai ben- tuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  harus melakukan berbagai persia- pan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sa- rana dan prasarana untuk menunjang pener- apan basis akrual. Persiapan tersebut di- lakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  agar siap dan dapat mengatasi ber- bagai kendala dalam penerapan basis akrual.
Beberapa tantangan dalam implemen- tasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Simanjuntak , 2010) sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi dan IT Based  System
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipasti- kan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan me- merlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
2. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelema- han penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
3. Resistensi terhadap perubahan Sebagai layaknya untuk setiap peruba- han, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebi- jakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerin- tahan berbasis akrual dapat berjalan den- gan baik.
4. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kuali- tas SDM ada di pemerintah daerah. Apa- lagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ke- tika SDM yang terbatas kemudian harus dibagi lagi.
5. Struktur organisasi
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah harus menyusun struktur organisasi baru di- mana ruang untuk akuntansi semakin terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi per- soalan yang semakin berat.
6. Aspek regulasi Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemerin- tah Daerah kurang serius untuk melak- sanakan akuntansi. Pemerintah Daerah merasa dijadikan objek karena beberapa
petunjuk teknis atau pedoman pelaksa- naan tidak sejalan.
Menurut Widjajarso (2008), penggu- naan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk mem- berikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan me- ningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas.
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transpar- ansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah me- munculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.
Menurut Halim dalam Selvina, dkk (2015), menjelaskan Akuntansi pemerintah- an memiliki kaitan yang erat dengan penara- pan dan perlakuan akuntansi pada domain publik . Domain publik memliki wilayah yang luas dan kompleks di bandingkan den- gan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan or- ganisasi massa, lembaga swadya masyarkat, dan organisasi nirlaba lainnya.
Menurut Siregar (2015), walaupun memiliki kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan ( user ) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuan- gan, akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memiliki kelemahan, kelemahan terse- but terletak pada berbagai tantangan untuk dapat menerapkannya. Ada beberapa factor yang merupakan tantangan penerapan yang perlu diatasi, yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, pendanaan, resistensi, dan komitmen pimpinan. Yamamoto dalam Mardiasmo (2009), Perubahan dari cash basis menjadi accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam
dan kompleks terhadap berbagai faktor ling- kungan yang mempengaruhinya, salah sa- tunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut.
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan ker- ja sama dari berbagai pihak.  Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apa- lagi jika pemerintah akan menerapkan akun- tansi berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk men- ganalisis kesiapan dalam penerapan stan- dar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Me- ranti.

## METODE
Metode yang digunakan dalam pene- litian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, dimana se- buah penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Pene- litian ini dilakukan  di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah melalui metode kuesioner dan wawancara. Sedan- gkan, Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah satuankerja- satuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling . Adapun yang menjadi sampel dalam peneli- tian ini adalah PPK-SKPD dan Staf Bagian Keuangan yang ada di dalam Setiap SKPD sebanyak 80 responden. Peniliti juga meng - gunakan  informan  sebagai  narasumber penelitian , informan dalam penelitian ini adalah 1(Satu) Sekretaris Daerah Kabupat- en Kepulauan, 1 (Satu) Orang Kepala Dinas DPPKAD, 1 (Satu) Orang Kasi Akuntansi di DPPKAD dan 2 (Dua) Orang  Staf  Keuan- gan dan Pelaporan DPPKAD di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## HASIL
Parameter Untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD Dalam Pener- apan  SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan komitmen dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden = 299+292+287+291+284+290+288+298 =
2329
Nilai Tertinggi =  8 x 73 x 5 = 2920 Nilai Tertinggi =  8 x 73 x 1 = 584

## I   =   Nilai Tertinggi – Nilai  Terendah
Banyak Kelas
I = 2920 - 584 5 =  467, 2

## Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar a : Interval Parameter untuk Kesiapan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam Penerapan SAP Berbasis
Akrual STS TS
C S
S SS 584 1051 1518 1986 2453 2920
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk ke- siapan komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual adalah sebanyak 2329 skor.
Dari hasil tersebut, jumlah skor berada pada rata- rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jaw- ab, mempunyai kesiapan dalam keberanian bersikap, kesiapan dukungan dalam pelak- sanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan. Komitmen juga
menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Kh- susus Pemerintah Daerah Meranti dari sisi komitmen telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan ten- tang pelaksanaan akrual pada APBD Kabu- paten Kepulauan Meranti pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dan hal diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbaru yakni Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November 2015  tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 Novem- ber 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemer- intah Daerah (SAPD), sehingga menjadikan komitmen Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Ak- rual semakin matang.

## Parameter Untuk Kesiapan Sumber Daya
Manusia Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan SAP Berbasis Akrual, dengan menggunakan ska- la likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden  =  238 + 228+231+237+240+232+232+232 +238 = 2108 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 5= 3285 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 1= 657
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =  3285 - 657 5
=  525,6
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:

## Gambar b : Interval Parameter untuk Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam
Penerapan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S SS 657 1183 1708 2233 2759 3285 Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter untuk ke- siapan SDM dalam penerapan SAP Berbasis Akrual  adalah sebanyak 2108 skor Jawa- ban. Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval 1708 dan 2233. Maka dapat diketahui bahwa kesiapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Dimana sumber daya manusia merupakan integritas sebagai sarana pendukung optimasi bidang tugas yang membutuhkan perhatian untuk melak- sanakan segala aktivitas, yang memiliki alasan serta harapan, membutuhkan adanya tupoksi yang jelas dan dorongan untuk berk- erja, yang membutuhkan pendistribusian SDM disetiap SKPD  yang sesuai dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan. Jika dilihat dari paramenter kesipan dapat disimpulkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam rata-rata interval “ CUKUP SIAP ” ini dikarenakan masih minimnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi sehingga masih membutuhkan adanya pelatihan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dae- rah. Dengan pelatihan tersebut diharapkan sumber daya manusia di Pemerintah Kabu- paten Kepuluan Meranti memiliki kemauan dan pemahaman yang baik sehingga dapat bekerja keras, disiplin serta memiliki loyali- tas yang tinggi serta dapat memahami ten- tang peraturan pengelolaan keuangan dae- rah yang telah di amanatkan oleh undang – undang khusunya dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

## Parameter Untuk Kesiapan Sarana
Prasarana Dalam Penerapan SAP Ber- basis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sarana prasarana dalam penerapan SAP Ber- basis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden = 249 + 262+267+269+281 = 1328 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 5= 1825 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 1= 365
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas I =1825 – 365 =  292 5
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar c : Interval Parameter untuk Kesipan Sarana Prasarana dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S
SS
365 657 949 1241 1533 1825
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sarana Prasarana dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual adalah seban- yak 1328 skor jawaban . Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Infrastriktur dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabu- paten Kepuluan Meranti berada di kategori “ SIAP” , baik berupa kesiapan sarana ru- angan yang memadai untuk operasi Standar Akuntansi Pemerintahaan, kesiapan du- kungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236
kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran.
Parameter Untuk Kesiapan Standar Op- erasional Prosedure (SOP) Dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan standar operasional prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden  =  290 + 301+291+282+291 = 1455 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 5 = 1825 Nilai Tertinggi =  5 x 73 x 1= 365
I = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Banyak Kelas
I =1825 – 365    = 292 5 Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar d: Interval Parameter untuk Ke- siapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual
STS TS
C S
S SS 365 657 949 1241 1533 1825
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalam pelaksanaan SAP Berbasis Ak- rual  adalah sebanyak 1455 skor Jawaban. Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam penerapan SAP Berbasis Ak- rual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di keadaan yang “SIAP”, berupa kesiapan yang didukung oleh Per- aturan Daerah yakni Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2015 Tentang Standar Operasio-
anl Prosedur Pelaksanaan Akuntansi Diling- kungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Parameter Untuk Kesiapan Sistem In- formasi Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual Kesimpulan untuk variabel kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP Ber- basis Akrual dengan menggunakan skala likert, sebagai berikut: Total  Jawaban Responden =263+279+279+255+279+273+264+267+2 50    = 2409 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 5= 3285 Nilai Tertinggi =  9 x 73 x 1= 657
I =3285 - 657 5 =  525,6
Dengan demikian digambarkan interval se- bagai berikut:
Gambar e : Interval Parameter untuk Kesiapan Sistem Informasi dalam Pener- apan SAP Berbasis Akrual
STS TS C S S SS 657 1183 1708 2234 2759 3285
Dari hasil perhitungan diatas maka skor yang didapatkan dalam Parameter un- tuk kesiapan Sistem Informasi dalam pelak- sanaan SAP Berbasis Akrual  adalah seban- yak 2409 skor Jawaban . Dari hasil tersebut, jumlah skor be- rada pada rata- rata interval antara 2234 dan 2759. Maka dapat diketahui bahwa dalam kesiapan sistem informasi dalam pelaksa- naan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di keadaan yang “SIAP” baik berupa kesiapan yang didukung oleh system mekanisme pe- nyelenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam
bidang keuangan, kesiapan didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilak- sanakan secara cermat, tepat akurat, kesia- pan didikung oleh system perangkat lunak SAP yang (fleksibel) didukung oleh pelati - han peningkatan yang berkualitas. Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggu- nakan Aplikasi SIPKD Akrual. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya dengan SIMDA 2.7, ini merupakan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengelolan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun output yang dihasilkan  aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hany- alah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) se- dangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuagan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minim- nya sumber daya manusia  (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan ma- sih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA 2.7.
Pelaporan Keuangan di Pemerintah  Ka- bupaten Kepuluan Meranti Pemerintah Kabupaten Kepuluan Me- ranti sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya tahun 2009 s.d 2014 masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA ( Cash To - ward Acrual ) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Dimana PP No.24 Tahun 2005 Lam- piran II masih memperbolehkan penggu- naan CTA (Cash Toward Acrual ). Penggu- naan basis akuntansi berbasis Akrual di Ka- bupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan sepenuhnya Pada Tahun 2015.  Pada Tahun 2015,  Kabupaten Kepuluan Meranti telah menyajkan 7 (Tujuh) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Angga- ran Lebih  (LPSAL),  Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK). Pada dasarnya basis akuntansi hanya dikenal dua, yaitu Ba- sis Kas dan Basis Akrual. Secara teori send- iri tidak ada teori untuk CTA. Disebut CTA dan/atau Kas Menuju Akrual karena untuk realisasi anggaran masih menggunakan ba- sis kas sedangkan untuk neraca menggunak- an basis akrual.

## PEMBAHASAN
Dilihat dari hasil penelitian dan data telah diperoleh, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tiga kali berturut- turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini audit dari BPK berupa WDP (sejak tahun 2009 sampai dengan 2010) dan WTP (dari tahun 2012 sampai dengan 2015) menjadikan Kabupaten Kep- ulauan Meranti memiliki nilai lebih di mata publik atas kualitas kinerja aparatur pemer- intahnya, transparansi dan kredibilitas lapo- ran keuangannya. Dlihat dari sisi pembua- tan laporan keuangan berdasarkan SAP , Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu panutan untuk daerah lain. Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah daerah telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM (sosialisasi, work- shop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 men- ganggarkan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan an- tara lain :
1.  Bimbingan Teknis Akutansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan angga- ran Rp 893.650.000,00
2.  Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dengan anggaran Rp199.579.000,00
3.  Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual dengan anggaran Rp272.559.000,00 Namun pada tahun 2015  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum men- ganggarkan terkait pelatihan dan pengem-
bangan SDM. Pada Tahun 2014  Dalam pengembangan aplikasi Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti menganggarkan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan keg- iatan antara lain :
1. Pengembangan Aplikasi SIPKD angga- ran Rp1.006.997.500,00
2. Pelaksanaan Aplikasi SIPKD anggaran Rp980.049.189,00 Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupat- en Kepulauan Meranti juga menganggarkan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ke- giatan Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pendampingan Aplikasi SIPKD dengan anggaran Rp 993.365.000,00 Dari data di atas dapat diambil kesim- pulan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempersiapakan penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dengan matang sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 baik dari sisi komitemen, anggaran dan sistem keuangan hal ini juga di dukung dari Peng- hargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengec- ualian) dari BPK RI selama 3 (tiga) kali ber- turut turut.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kep- ulauan Meranti Pernyataan yang mendukung komitmen pemerintah kota Kabupaten Kepulauan Me- ranti dalam penerapan standar akuntansi ak- rual  ini disampaikan key Informan 1 yakni Bapak . Iqaruddin selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepualuan Meranti menyatakan tentang komitmen pemerintah daerah dalam penerapan Akuntansi Berba- sis Akrual yang menyatakan bahwa : “ Per- siapannya  kita  sudah  matang  sejak  tahun 2014,  namun  persiapan  yang  lebih  intens itu Tahun 2015 ini,  karena ketika keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Berbasis Akrual agar semua daerah menyusun lapo - ran  keuangannya  dengan  Berbais  Akrual dan mewajibkan membuat kebijakan akun - tansi paling lambat 31 Mei 2014 dan itupun sudah dilakukan oleh Kabupaten kami,  ini
dapat dilihat dari Peraturan Bupati No. 45 Tahun  2015  Tentang  Kebijakan  Akuntansi Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati No. 46  Tahun  2015  Tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Daerah  (SAPD).  Dengan  per - aturan  ini  menjadi  dasar  dalam  komitmen Pemda dalam pelaksanaan Akuntansi Ber - basis Akrual ”. Hal ini sejalan dengan International Federation of Accountants (IFAC) No. 01 dalam Gabriella dan Kurniawan (2014 ) me- nyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari cash basis menjadi accrual basis perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyarat- kan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, sumber data manusia yang mema- dai, kemampuan teknologi dan sistem infor- masi yang memadai dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.
Sumber Daya Manusia Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, pemerintah daerah Kabu- paten Kepulauan Meranti telah mempunyai anggaran terkait pelatihan dan pengemban- gan SDM (sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah kas basis menuju basis akrual akan memba- wa dampak/implikasi walau sekecil apapun itu. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapakah pemerintah daerah mengim- plemntasikan SAP bebasis akrual ini akan terus timbul. Hal paling baku muncul terkait sumber daya manusia pemerintah. Sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang memadai, ini karenakan  SDM di Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti yang di nilai tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan dan hal tersebut menjadi masalah
klasik dalam pengelolaan keuangan.
Sarana Prasarana dan Standar Opra- sional Prosedur Pernyataan yang mendukung sarana prasarana dan standar operasional procedur (SOP)  di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan basis akuntansi dapat berupa kesiapan sarana ruangan yang memadai untuk operasi SAP, kesiapan du- kungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempun- yai kemauan dan integritas untuk menyiap- kan dukungan anggaran. Walaupun belum semua terpenuhi secara maksimal dukun- gan tersebut sudah dapat dilihat sejak tahun 2014 baik dari segi ruangan yang cukup layak buat system aplikasi, anggaran yang berkaitan Akuntansi Berbasis Akrual telah disahkan oleh DPRD maupun system ap- likasi yang digunakan.

## Sistem Informasi
Pada Tahun 2014 telah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggu- nakan Aplikasi SIPKD Akrual. Kemudian, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengantikannya den- gan SIMDA, ini merupakan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengelolan Keuangan Pemerintah (BPKP), walaupun output yang dihasilkan  aplikasi SIPKD atau SIMDA sampai saat ini hany- alah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) se- dangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuagan SKPD maupun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minim- nya sumber daya manusia  (pegawai) yang handal dan kompeten dibidangnya dan ma- sih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun terse- but.

## Kendala Pemerintah Daerah
Adapun kendala yang dihadapi dalam Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual jika dilihat dari 4 sudut pandang kesiapan sebagai berikut :
1.  Dari sisi komitmen Pemerintah Kabupat- en Kepulauan Meranti telah mendapat dukungan penuh  dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sejalan dengan jumlah skor yang di peroleh berada di rata- rata interval 1986 dan 2453 yakni dalam kondisi “ SIAP ” dengan skor 2329 jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter kesiapan komitmen kepala daerah dan DPRD mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kes- iapan dalam keberanian bersikap, kes- iapan dukungan dalam pelaksanaannya baik berupa kebijakan dan sistem akun- tansi pemerintahan.
2.  Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur dalam memahami penerapan Akuntansi Ber- basis Akrual. Hal ini dapat dilihat data yang di peroleh peneliti yakni dimana sarjana S 1- akuntansi hanya berjumlah 16 Orang atau 22 % dan pegawai yang berpendidikan sarjana S 1- Ekonomi ber- jumlah 22 Orang atau 30 %, sedangkan 35 orang atau 48 % berpendidikan lain- ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti jika dilihat dari latar pendidikan akun- tansinya masih sangat minim dan masih kurangnya sosialisasi,  pelatihan  dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jumlah 2108 skor Jawaban memperlihatkan ke- siapan SDM pada Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan SAP Berba- sis Akrual dalam kondisi yang “Cukup Siap”. Hal ini di dukung dengan perek- rutan tenaga akuntan yang berjumlah 40 orang yang ditugaskan di masing-mas- ing SKPD dan BUD dalam membantu proses penyusunan laporan keuangan, ini disebabkan SDM di Pemerintah Ka- bupaten Meranti yang di nilai masih be-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236
lum kompeten dan trampil dalam melak- sanakan pengelolalaan keuangan daerah khususnya akuntansi berbasis akrual.
3.  Telah Tersedianya sarana prasarana, baik itu kesiapan dukungan sarana prasarana perangkat lunak, kesiapan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi, kesiapan administrasi yang memadai dan mempunyai kemau- an dan integritas untuk menyiapkan du- kungan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil data yang diperoleh peneliti yakni berada pada rata- rata interval antara 1241 dan 1533  sebanyak 1328 skor jaw- aban yakni berada di kategori  “ SIAP” .
4.  Kesiapan sistem informasi dalam pener- apan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berada di kondisi “ SIAP”  yakni 2409 skor Jawaban . Maka dapat di disimpulkan bahwa sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti didu- kung oleh sistem mekanisme penye- lenggaraan SAP Berbasis Akrual dalam bidang keuangan yang di mulai dari proses penjurnalan, buku besar, penye- suaian dan neraca saldo. Kesiapan ha- rus dilaksanakan secara cermat, tepat akurat sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual. Ini dikarenakan, Laporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan per- aturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu laporan realisasi angga- ran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekui- tas dan catatan atas laporan keuangan . Sistem perangkat lunak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti , yakni berupa Aplikasi SIMDA, dimana output yang dihasilkan  aplikasi tersebut sam- pai saat ini hanyalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan komponen keuangan lainnya masih disajikan dalam bentuk manual / excel yang dilakukan oleh Tenaga Akuntansi yang telah di rekrut oleh  Pemerintah Daerah untuk
menyusun laporan keuagan SKPD mau- pun BUD. Hal ini, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia  (pega- wai) yang handal dan kompeten di- bidangnya dan masih adanya  pelatihan Optimalisasi Aplikasi SIMDA Modul Pembukuan di tahun tersebut.

## Rencana Strategis Pemerintah
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual antara lain; 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2.  Mengumpulkan aparatur-aparatur nega- ra (SDM) yang kompeten dam  melaku- kan pengembangan atas pemahaman kepada para pengelola keuangan pemer- intah melalui pelatihan atau bimbingan teksis  mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengakomodir sistem akuntansi pemer- intahan berbasis akrual yakni aplikasi SIMDA 2.7
4.  Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disip- lin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya
5.  Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai untuk tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelo- laan keuangan daerah
SIMPULAN Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kep- ulauan Meranti yang dilihat dari paramenter kesiapan  Komitmen, Sistem informasi , Sarana prasarana dan Standar Operatinonal Prosedure (SOP) menunjukan interval ra- ta-rata “ SIAP”, sedangkan Sumber Daya Manusia menunjukan parameter interval rata-rata yang “ Cukup Siap”. Hal ini dik- arenakan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berlatar belakang akuntansi masih san- gat kurang, sehingga menjadi bantu sandun- gan bagi pemda dalam memahmi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khu- susnya pada bagian keuangan.
Kendala sistem informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemer- intah (SAP) antara lain; untuk tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan kas basis dalam penyu- sunan laporan keuangannya dengan meng- gunakan system aplikasi SIPKD untuk per- angkat lunaknya, namun untuk Tahun 2015 sesuai dengan amanat Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 penyu- sunan laporan keungan sudah menggunakan SIMDA 2.7 berbasis akrual untuk perangkat lunaknya. Ini menujukan  Pemerintah Kabu- paten Kepulauan Meranti harus bekeja ektra keras untuk melakukan pelatihan kepada para aparatur negara (SDM) agar dapat me- mahami dan menyusun Laporan Keuangan- nya  Berbasis Akrual secara penuh.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No 45 tanggal 23 November  2015 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Ak- rual; dan Peraturan Bupati No 46 tanggal 23 November 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadikan komite- men dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

## DAFTAR RUJUKAN
Mardiasmo.,2009, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi. Selvina Sitorus, dkk, 2015, Analisis Kes- iapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasar- kan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Di- nas Pendapatan Pengelolaan Keuan- gan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
Widjajarso., Bambang, 2008. Penerapan Ba- sis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:Sebuah Kajian Pendahulu- an www.wikipedia.org diunduh tang- gal 12 Januari 2014.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 226-236

## PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA KEPUASAN NASABAH

## Jeliria Karniawati, Seno Andri, dan Chalid Sahuri
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Effect of Service Quality on Customer Satisfaction. This study aims to determine and analyze the effect of service quality on customer satisfaction in the Work Area of   Regional Office of BRI Pekanbaru. The instrument used for data collection is a questionnaire. The popu - lation of this research is Bank BRI customers located in the Working Area of   BRI Pekanbaru Regional Office which accumulated until 31 December 2015 amounted to 77,750 people. The sample in this study based on the formula taro yamane obtained 100 people. Data analysis tech- niques use simple linear regression analysis. The results show that service quality has a signifi - cant direct and positive influence on customer satisfaction. This study concludes that the better service quality applied to customers in the Work Area of   BRI Pekanbaru Regional Office, the bet - ter the customer satisfaction. Direct contribution given quality of service on customer satisfaction is equal to 54,6%, while the rest 45,4% influenced by other factor.
Keywords: service quality, satisfaction, customer
Abstrak: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah. Penelitian ini bertu- juan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pada kepuasan nasabah di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah angket. Populasi penelitian ini adalah Nasabah Bank BRI yang berada di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru yang terakumulasi hingga 31 Desember 2015 berjumlah 77.750 orang. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan menggunakan rumus taro yamane diperoleh 100 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan menunjuk- kan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh langsung yang signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diterapkan pada nasabah di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru maka kepuasan nasabah akan semakin baik. Kontribusi langsung yang diberikan kualitas pelayanan pada kepuasan nasabah adalah sebesar 54,6%, sedangkan sisanya 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan, pelanggan
PENDAHULUAN Pada situasi persaingan perbankan, bank-bank membutuhkan usaha yang keras untuk mendapat calon nasabah dan mem- pertahankan yang sudah ada ditangan. Ke- berhasilan usaha tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mem- berikan pelayanan yang berkualitas. Kuali- tas pelayanan tercermin dari kepuasan na- sabah untuk melakukan penggunaan ulang jasa perbankan. Kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa atau produk yang dita- warkan dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan dan mem-
perbaiki kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu karyawan bagian pelayanan sebai- knya selalu memantau kepuasan yang dira- sakan oleh nasabah perbankan untuk men- capai loyalitas dari para nasabah. Salah satu bank yang juga bersaing dalam merebut hati nasabah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang meru- pakan market leader yang menguasai sekitar 50% pangsa pasar sektor kredit mikro dalam industri perbankan. Banyaknya jumlah na- sabah yang harus dilayani menuntut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk un- tuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
sehingga diharapkan PT. Bank Rakyat Indo- nesia (Persero), Tbk dapat mempertahankan prestasinya sebagai market leader. Sejak tahun 2007 diterapkan standar layanan khususnya untuk frontliner ( cus- tomer  service dan teller) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Bank BRI. Meningkatnya kualitas layanan maka diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah yang kemudian dapat membangun loyalitas nasabah Bank BRI.
Kepuasan dan ketidakpuasan pelang- gan adalah hasil penilaian pelanggan terha- dap apa yang diharapkannya. Harapan terse- but dibandingkan dengan persepsi pelanggan terhadap kenyataan dan harapan yang mer- eka terima dari perusahaan. Jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan maka layanan terse- but memuaskan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan semakin meningkat dan beraneka ragam sehingga produsen semakin sulit un- tuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. Maka dari itu, pimpinan perusahaan harus berusaha melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan yang telah dirasakan pelanggan.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut, Bank BRI setiap ta- hunnya melakukan penilaian internal terhadap kualitas layanan yang dilakukan oleh lembaga survey independen yaitu Marketing Research Indonesia (MRI). Survey tersebut dilakukan satu kali dalam satu tahun, dengan menilai unit kerja BRI yang telah ditentukan.  Survey dilakukan selama periode tertentu yaitu se- lama 3 bulan. Unit kerja BRI diwilayah kerja Kanwil BRI Pekanbaru yang menjadi objek penilaian adalah Kantor Cabang BRI Pekan- baru Sudirman, Kantor Cabang BRI Batam nagoya, Kantor Cabang BRI Pekanbaru Tu- anku Tambusai, Kantor Cabang Pembantu BRI Batam Center, Kantor Cabang  Pembantu BRI Baloi Center, dan Kantor Kas BRI Panbil Mall Batam.
Apabila dilihat dari sisi bisnis Bank BRI mengalami peningkatan baik dari segi jumlah
nasabah, jumlah total simpanan, dan dari jum- lah total keuntungan / laba. Berdasarkan jum- lah nasabah simpanan yang berhasil diperoleh pada akhir tahun 2012 adalah 1.065.911 rek- ening. Sedangkan berdasarkan total simpanan adalah sebesar Rp. 4.326.647.701.604. Apabila total nasabah dan total simpanan di akhir tahun 2012 tersebut dibandingkan dengan total nasa- bah pada tahun sebelumnya yaitu untuk jumlah rekening yang berhasil diperoleh di tahun 2011 sebanyak 868.834 rekening dan total simpanan yang berhasil diperoleh Rp. 3.482.230.701.938. Diketahui terjadi peningkatan jumlah perole- han rekening dan total simpanan nasabah pada akhir tahun 2012.
Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendal- ian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono, 2005). Untuk mengukur tingkat kualitas pelay- anan menurut Tandjung(2004) ada 5 dimensi yaitu tangibles, reliability, responsiveness, in- surance dan empathy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Namun perlu di- pertanyakan bagaimana peningkatan kualitas pelayanan pada kepuasan nasabah ?.

## METODE
Populasi penelitian ini adalah Na- sabah Bank BRI yang berada di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru yang teraku- mulasi hingga 31 Desember 2014 berjumlah 77.750 orang. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan menggunakan rumus Taro Ya- mane diperoleh 100 orang. Teknik pengum- pulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner atau angket

## HASIL
Pengujian Instrumen Penelitian Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesa- hihan suatu alat ukur. Untuk menguji validi- tas alat ukur, terlebih dahulu dicari korelasi antara bagian-bagian dan alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus pearson product moment .
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 237-240
a.  Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X) Diketahui bahwa untuk setiap item sub variabel kemampuan kerja dinyatakan valid, karena korelasi item tersebut lebih be- sar dari nilai r tabel sehingga semua pernyata- an dapat digunakan dalam penelitian ini.

## b.  Validitas Variabel Kepuasan Nasabah
(Y) Diketahui bahwa untuk setiap item sub variabel kualitas pelayanan dinyatakan valid, karena korelasi item tersebut lebih be- sar dari nilai r tabel sehingga semua pernyata- an dapat digunakan dalam penelitian ini. Reliabilitas adalah tingkat kepercay- aan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yaitu pen- gukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya ( reliable ). Uji reliabil- itas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus alpha, rumus yang digunakan adalah koefisien alpha cronbach.
Hasil perhitungan dengan menggu- nakan SPSS diperoleh ringkasan reliabilitas tiap instrumen pada tabel mengindikasikan tingginya reliabilitas instrumen.

## Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
No Variabel Nilai Cronbach’s Alpha 1 Kualitas Pelayanan 0,935 2 Kepuasan Nasabah 0,830 Tabel tersebut memperlihatkan bah- wa reliabilitas instrumen kualitas pelay- anan dan kepuasan nasabah dikategorikan tinggi karena nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,60. Artinya bahwa tingkat keandalan atau tingkat kepercayaan instrumen yang digu- nakan untuk mengukur kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah telah reliabel dan dapat digunakan pada analisis lebih lanjut.
Pengujian Hipotesis Metode enter adalah metode yang menganalisis variabel independen (bebas) secara keseluruhan tanpa memilih–milih
variabel yang dijadikan satu kelompok dalam proses regresi. Pada metode enter, semua variabel independen digunakan seb- agai prediktor atau kreteria penelitian. Hasil penelitian menjelaskan pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Na- sabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Per- sero) Tbk memiliki t hitung sebesar 10,851 lebih besar dari t tabel sebesar 2,00 atau ni- lai sign = 0,000 < α = 5% (0,000 < 0,05) menyatakan H 0 ditolak. Kesimpulannya bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan dan positif antara kualitas pelayanan terha- dap kepuasan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan mengguna- kan metode enter, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

## Y = -0,334 + 0,178X
Dengan diketahui nilai R square (R 2 ) sebesar 0,546 atau 54,6 %. R square ini di- gunakan untuk mengetahui persentase pen- garuh variabel Independent (kualitas pelay- anan) terhadap perubahan variabel depen- dent (kepuasan nasabah). Kesimpulan yang bisa diambil adalah besarnya pengaruh vari- abel independent (kualitas pelayanan) terha- dap variabel dependent (kepuasan nasabah) adalah 54,6%, sedangkan sisanya 45,4% di- pengaruhi oleh variabel lain.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh lang- sung  yang  signifikan  dan  positif  terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menyim- pulkan bahwa semakin baik kualitas pelay- anan yang diterapkan pada nasabah Bank BRI di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekan- baru maka kepuasan nasabah akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diterapkan pada nasabah Bank BRI di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru maka Kepuasan Nasabah akan semakin buruk. Kontribusi langsung yang diberikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah adalah sebesar 54,6%, ini menjelaskan bahwa perubahan
kepuasan nasabah pada nasabah Bank BRI di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru di- pengaruhi oleh kualitas pelayanan yang baik dengan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 54,6%.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gst. Ayu Oka Windarti dari Politeknik Sriwijaya Palembang den- gan judul “Pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Ca- bang Utama (KCU) Palembang” hasilnya kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan besar kontribusi sebesar 34,6%. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam dimensi kuali- tas pelayanan, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan Ayu Oka Windarti dimensi yang memiliki kontribusi terbesar adalah Dimensi Tangible, sedangkan pada pene- litian ini yang besar kontribusinya terletak pada dimensi Reliability (Keandalan).
SIMPULAN Kualitas pelayanan pada BANK BRI, secara keseluruhan menggambarkan berada pada kategori sanggat tinggi dan begitupula pelayanan nasabah berada pada kategori tinggi. Kualitas Pelayanan memiliki pen- garuh langsung yang signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik kuali- tas pelayanan yang diterapkan pada nasabah
Bank BRI di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru maka kepuasan nasabah akan se- makin baik. Demikian pula sebaliknya, se- makin buruk kualitas pelayanan yang diter- apkan pada nasabah Bank BRI di Wilayah Kerja Kanwil BRI Pekanbaru maka kepua- san nasabah akan semakin buruk. Kontribusi langsung yang diberikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah adalah sebesar 54,6%, sedangkan sisanya sebanyak 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

## DAFTAR RUJUKAN
Ferry Yudhi. 2008. Analisis Pengaruh Kuali- tas Layanan Terhadap Kepuasan Na- sabah Kredit (Studi Kasus BPR Arth- aguna Sejahtera).
Gst. Ayu Oka Windarti. 2012. Pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kan- tor Cabang Utama (KCU) Palembang.
Tandjung, Jenu Widjaja. 2004 .  Marketing Management  :  Pendekatan  Pada  Ni - lai-Nilai Pelanggan. Edisi Kedua. Ce- takan Kedua. Bayumedia Publishing. Malang. Tjiptono, Fandi, Candra G. 2005. Service, Quality and Satisfaction . Andi Offset. Yogyakarta. Usmara. 2003. Manajemen Pemasaran . Ce- takan Pertama. Amara Books. Yogja- karta.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 237-240

## EFEKTIVITAS PENCAIRAN DANA, PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

## Fitria Nengsih, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Effectiveness of Fund Management, Employee Salary Payment. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the management of funds, especially salaries made by the Department of Education and Culture of Meranti Regency. Research conducted in the District of Meranti Islands with research subjects are treasurer Department of Education and Culture and Treasurer UPTD Kepualauan District Meranti. This research use desciptive qualitative approach. Instruments used to collect data using interview techniques, observation and documentation. Based on the results of the research can be seen that the treasurer salary and treasurer UPTD in the payroll employee salaries provide a good impact and a real change for employees Education and culture district meranti archipelago.
Keywords: effectiveness, fund management, salary payroll
Abstrak: Efektivitas Pengelolaan Dana, Pembayaran Gaji Pegawai . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektifitas pengelolaan dana khususnya gaji yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian di lakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan subyek penelitiannya adalah bendahara Dinas Pendidikan dan Ke- budayaan dan Bendahara UPTD Kabupaten Kepualauan Meranti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data meng- gunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidi- kan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti.
Kata kunci: efektivitas, pengelolaan dana, pembayaran gaji pegawai
PENDAHULUAN Tujuan kita membentuk Negara Kes- atuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menghadapi berbagai masalah yang terjadi. Maka, berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan perlu dike- nali sehingga diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem, yang tu- juannya untuk mengembangkan potensi in- dividu agar mampu berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi atas kemajuan maupun kemunduran suatu Negara. Salah satu faktor tersebut adalah
berkaitan dengan keberadaan dan peran Sumber Daya Manusia. Karena tanpa du- kungan dari sumber daya manusia yang berkualitas (kompeten serta mumpuni), suatu negara tidak akan mengalami suatu kemajuan dan akan kalah bersaing dengan negara – negara lainya. Demikian juga hal- nya di dalam suatu organisasi baik itu en- titas ekonomi Profit oriented manupun non –  profit  oriented ( contohnya organisasi sektor publik), sumber daya manusia yang berkualitas merupakan komponen penting dalam mendukung seluruh kegiatan op- erasional di dalam perusahaan / organisasi tersebut. Perusahaan / organisasi yang baik yaitu perusahaan / organisasi yang selalu memperhatikan kinerja organisasi maupun
kinerja pegawainya. Keberadaan sumber daya manusia ini sudah seharusnya mendapat perhatian utama pimpinan perusahaan / organisasi. Perha- tian utama pimpinan yang dimaksud adalah berupa imbalan atau penghasilan. Sudah seharusnya imbalan atau penghasilan yang diperoleh oleh pegawai memadai dan ses- uai dengan bobot resiko dari pekerjaan yang dikerjakannya. Hal ini sebagai penyeimbang antara kinerja serta produktivitas pegawai dengan apresiasi (gaji) yang diberikan pe- rusahaan / organisasi, sehingga tidak timbul rasa ketidakadilan pada pegawai. Manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan yang biasanya diberikan dalam bentuk kompensasi disebut gaji. Seseorang akan menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaanya, gaji pada umumnya diberikan setiap bulan.
Kabupaten Kepulauan Meranti meru- pakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2009, dan pada tanggal 16 Januari 2009 berdasar- kan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 resmilah berdiri Kabupaten Kepu- lauan Meranti dengan Ibu Kota Selatpan- jang. Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Tipologi Kabupaten Kepulauan Me- ranti merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 4 pulau besar yaitu pulau Mer- bau, pulau Rangsang, pulau Tebing Tinggi dan pulau Padang dengan luas keseluruhan sebesar 5.532,52 KM 2 yang terdiri dari da- ratan seluas 3.714,19 KM 2 dan lautan seluas 1.818,33 KM 2 . Secara  geografis  Kabupaten  Kepu - lauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0 o 42’ 30” – 1 o 28’ 0” LU dan 102 o 12’ 0” BT dan terletak pada dibagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai
yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) In- donesia – Malaysia – Singapura (IMS-GT) dan secara tidak langsung telah menjadi daerah Hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan pelu- ang  dan  keuntunagan  posisi  geografis  dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malay- sia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial sebagai gerbang lintas batas Negara/pintu gerbang Internasional yang menghubungkan den- gan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai Pusat kegiatan strat- egis Negara yaitu sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang Internasional, niaga dan industri.
Jumlah sekolah di Kabupaten Kepua- lauan Meranti sebanyak 239 sekolah yang terdiri dari 171 sekolah SD, Berdasarkan data tahun 2014, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT dan guru yang mengajar di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 2.027 orang. Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 149 orang dan pegawai Non PNS sebanyak 77 orang. Dari beberapa dinas dan UPTD banyaknya pegawai PNS terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu se- banyak 69 orang.
Jumlah guru di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 3.482 guru yang terdiri dari 2.028 orang guru SD, 814 orang guru SMP, 477 orang guru SMA dan 163 guru SMK. Pada umumnya, orang mengenal sistem pemberian gaji kepada pegawai  itu secara  manual (sederhana). Pemberian gaji secara manual (sederhana) ialah baik  dari hal  penerimaan  gaji, kenaikkan pangkat atau golongan, sampai kepada akhir masa jabatan pegawai tersebut masih dilakukan dengan pencatatan ke buku secara manual
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
(sederhana). Tidak sedikit organisasi/peru- sahaan yang masih menganut sistem peng- gajian manual tersebut. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Tebing Tinggi, Tebing Tinggi barat, Tebing tinggi Timur, Rangsang, Rang- sang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pu- lau merbau, dan Tasik Putri Puyuh. Dimana UPT tersebut merupakan perpanjangan tan- gan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Guru yang mengajar pada kecamatan terse- but dapat mengambil gaji melalui UPT pada kecamatan masing masing ditempat mereka mengajar.
Berdasarkan survey awal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan khususnya dalam proses pembayaran gaji pegawai pada UPT terse- but tidak pernah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama ini biaya yang dikeluarkan oleh UPT pada kecamatan diluar kota Ka- bupaten Kepulauan Meranti diambilkan dari biaya operasional UPT dan biaya yang dike- luarkan cukup besar. Pada saat pengambi- lan gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji UPT sangat beresiko tinggi dimana benda- hara pembantu UPT datang sendiri ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti dalam pengambilan cek untuk dicairkan ke Bank Kas Daerah di- mana Kas Daerah kita yaitu Bank Riau dan melakukan pencairan cek gaji dan mengam- bil tunai uang gaji tersebut untuk dibawa langsung ke UPT. Hal ini dilakukan sendiri oleh bendahara UPT tanpa menggunakan pengawalan atau menggunakan tenaga poli- si sebagai penjagaan dan pengawalan. Proses pengelolaan dana oleh benda- hara pembantu UPT ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menghabiskan dua hari dalam pen- gurusan gaji sampai bendahara tersebut kembali lagi ke UPT. Meskipun bendahara pembantu pada UPT telah tiba, tetapi pem-
bayaran gaji tidak dapat langsung diberikan dikarenakan pembayaran gaji masih meng- gunakan sistem manual maka uang tersebut diamplopkan satu demi satu sesuai dengan rincian amprah masing masing pegawai. Selain itu, karen amasih manual maka ben- daha pembantu perlu teliti agar tidak salah bayar atau selisih bayar, karena jika salah bayar akan menjadi tanggung jawab dari bendahara pembantu. Dengan demikian gaji pegawai mengalami keterlambatan karena gaji tidak dapat diberikan secara tepat waktu yaitu pada awal bulan.
Pemberian gaji yang masih menggu- nakan sistem manual masih sangat meng- ganggu masalah pembayaran gaji berbeda dengan jika menggunakan komputerisasi. Pemberian gaji menggunakan sistem kom- puterisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan transaksi penggajian sudah dilaku- kan dengan menggunakan sistem komput- erisasi. Sistem yang mengatur kegiatan penggajian ini disebut sebagai sistem akun- tansi penggajian. Sudah banyak organisasi/ perusahaan yang sudah menganut sistem komputerisasi dalam proses pemberian ga- jinya (penggajian), salah satunya dinas  atau instansi-instansi  pemerintah  seperti  con- toh  dinas  pendidikan dan kebudayaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses pencairan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) nya . Sistem yang digu- nakan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuan - gan Daerah (SIPKD) Di dalam sistem SIPKD penggajian terdapat kebijakan yang mengatur segala sesuatu mengenai penggajian, prosedur atau tata cara pemberian gaji, dokumen yang ter- kait yang dijadikan sebagai bukti, fungsi- fungsi atau bagian- bagian yang terlibat di dalam kegiatan penggajian serta pengendal- ian intern atas kegiatan penggajian tersebut, sehingga seluruh aktivitas yang berlangsung terstruktur  dan  terintegrasi  serta  mengu- rangi  kesalahan  yang  mungkin  terjadi ke- luar dari sistem yang telah dibuat. Sejak tahun 2013 Kabupaten kepu- lauan meranti telah menggunakan aplikasi
SIPKD.dalam pembuatan, pengimputan maupun pelaporan keuangan. Namun dalam pembayaran gaji khususnya pada UPT Di- nas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabu- paten Kepulauan Meranti masih dilakukan secara manual atau tunai. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran gaji mau- pun pembayaran lainnya merupakan tugas pokok bendahara gaji.
Berdasarkan latar belakang perma- salahan penelitian maka pertanyaan adalah bagaimana  efektifitas  pengelolaan  dana dalam pembayaran gaji pegawai pada Di- nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti “ Menurut Mardiasmo (2002) menge- mukakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai  tujuannya.  Efektifitas  berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organ- isasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa   memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika keg- iatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelay- anan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivi- tas menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan  untuk  men- capai tujuan pemerintah dengan biaya ser- endah – rendahnya dan dalam waktu yang secepat – cepatnya.
Dalam mengukur efektivitas suatu ke- giatan  atau  aktifitas  perlu  diperhatikan  be - berapa indicator yaitu:
1.  Pemahaman program
2.  Tepat sasaran
3.  Tepat waktu
4.  Tercapainya tujuan 5.  Perubahan nyata (Sutrisno, 2007).
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui efektivitas pencairan dana pem-
bayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidi- kan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
METODE Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendeka- tan deskriptif kualitatif. Penelitian ini di- lakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebuday- aan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan penelitian bendahara gaji, pegawai dan UPTD Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif den- gan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Efektifitas pengelolaan dana gaji Pemahaman program yang dimaksud adalah sejauh mana pegawai memahami me- kanisme dari pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Biasanya gaji pegawai dikota- kota besar menggunakan system komputeri- sasi dan langsung ditransfer ke masing-ma- sing rekening pegawai. Tetapi berhubung di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang jauh dari jangkauan internet dan tidak adanya bank disana, maka me- nyulitkan pemerintah dalam membagi gaji pegawai. Sebagai pegawai yang diamanatkan untuk mengelola gaji pegawai di Dinas Pen- didikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepu- lauan Meranti, maka pegawai tersebut harus mengerti dengan mekanisme seperti apa dalam pengelolaan dana gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun yang lainnya. Tepat sasaran yang dimaksud adalah pegawai yang mengelola gaji pegawai me- miliki pendidikan yang sesuai karena harus mengurus masalah gaji pegawai yang jauh dari jangkauan internet maupun fasilitas lainnya. Pegawai tersebut dapat mengelola pembayaran gaji pegawai sesuai dengan ketentuan atau aturan proses pengelolaan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
dana. Ketentuan atau aturan pengelolaan dana sangatlah banyak yang ditempuh kare- na pegawai bendhara itu sendiri yang men- jemput uang gaji pegawai ke pusat. Hal ini dilakukan karena masih menggunakan sys- tem manual dan tidak adanya bank didaerah tersebut.
Penggunaan waktu dalam proses pen- gajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebuday- aan Kabupaten Kepulauan Meranti telah di- laksanakan oleh pegawai bendahara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar gaji pegawai tepat waktu di- berikan kepada pegawai.
Meskipun gaji pegawai setiap bulan- nya tidak sesuai dengan waktu yang telkah ditentukan, tetapi pegawai bendahara telah berusaha agar tidak mengalami keterlam- batan yang berkepanjangan. Hal tersebut sangat dimaklumi oleh seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Lepulauan Meranti karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tepat waktu.
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pen- tahapan pendapaian bagian-bagiannya mau- pun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target.
Berdasarkan data informan dapat dik- etahui bahwa tujuan yang diharkan telah tercapai yaitu terlihat dari pengelolaan dana pembayaran gaji Bendahara gaji Di- nas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti menyerahkan cek dan amprah gaji kepada bendahara UPTD dan menandatangani kwitansi pembayaran gaji oleh bendahara UPTD. Setelah mendapat- kan cek dari bendahara gaji pada dinas pen- didikan dan kebudayaan kabupaten kepu- lauan meranti, bendahara UPTD langsung ke Bank Kas daerah untuk melakukan pen- cairan cek untuk pembayaran gaji pegawai UPTD, bendahara UPTD membawa uang
tunai ke UPTD untuk melakukan pem- bayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidi- kan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka.
Perubahan nyata yang dimaksud adalah adanya pembayaran gaji kepada pegawai dan memberikan dampak yang baik terhadap pegawai itu sendiri. Pegawai tersebut dapat menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan dari data informan dapat diketahui bahwa setelah dari Kas Umum daerah, bendahara UPTD membawa uang tunai ke UPTD untuk melakukan pem- bayaran gaji pada pegawai Dinas Pendidi- kan Dan kebudayaan Kabupaten Kepulau- an Meranti. Ada sebahagian besar pegawai yang sudah memiliki rekening bank pada Kas Umum daerah dan bisa melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening pegawai untuk pembayaran gajinya, namun masih ada pegawai yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan jauhnya Bank Kas Umum daerah dari tempat kerja mereka. Namun, meskipun tidak ada bank tetapi gaji pegawai tetap diberikan secara langsung melalui amplop dan sesuai den- gan gaji masing-masing.

## Kendala dalam pengelolaan dana
Kendala yang dihadapi bendahara Gaji pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bendahara UPT Di- nas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berkaitan dengan pencairan dana yang mengalami kendala berarti misalnya akses jalan yang tidak me- mungkinkan. Pembayaran gaji tidak dapat diberikan tepat waktu, sistem pembayaran gaji yang masih manual, memerlukan biaya tambahan untuk proses pencairan gaji dari
penyerahan berkas sampai pencairan gaji, resiko keamanan ketika membawa uang gaji secara tunai Dinas ke masing-masing UPT.
PEMBAHASAN Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai aturan, maka tidak akan mengalami masalah dan dapat cair dengan segera serta dapat dibagikan dengan cepat kepada pe- gawai. Selain itu pemahaman program dari pemerintah juga harus dimiliki oleh setiap pegawai bendahara. Jadi, pegawai tersebut harus mengerti dengan pendidikan berkaitan dengan keuangan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Umar (2003) yang mengemukakan 5 defini - si yang menentukan kualitas jasa dan salah satu  faktor  dari  5  definisi  tersebut  adalah reability yaitu kemampuan untuk memberi- kan pelayanan yang sesuai dengan janji ke- tika ditawarkan, dan juga S.P Siagian (1978) mengemukakan bahwa efektivitas merupak- an penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola dana gaji pegawai sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari sebelum bekerja. Aturan tersebut merupa- kan langkah-langkah dalam pengajuan gaji sampai memberikan gaji tersebut kepegawai baik secara manual maupun komputerisasi Pengelolaan dana jika tidak dikerja- kan oleh pegawai yang memiliki kompeten- si berkaitan dengan keuangan dengan baik, maka tidak akan tercapai dengan baik. Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Me- ranti berusaha mengelola dana gaji pegawai sesuai waktu yang diatentukan. Hal ini di- karenakan agar tidak terjadi keterlamabatan yang terlalu lama. Karena dalam mengelola dana gaji pegawai harus melewati beberapa tahapan.
Waktu pelaksanaan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai dilaksanakan den- gan secepatnya, agar tidak terjadi keterlama- batan yang terlalu lama. Karena banyaknya
tahapan yang perlu dilalui oleh bendahara agar dan atersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu bendahara melaku- kan penjemputan uang gaji. Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berusah amencapai tujuan dari pe- merintah untuk segera memberikan gaji pe- gawai dengan melalui tahapan yaitu waktu pelaksanaan proses pencairan dana dilaku- kan dengan cepat, meskipun adanya keter- lambatan pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamata.
Pengelolaan dana pembayaran gaji dilakukan untuk mencapai tujuan pemerin- tah yaitu setiap bulannya memberikan gaji dari hasil kerjanya. Tetapi untuk menca- pai tujuan tersebut harus melalui beberapa tahapan agar tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memanglah sangat ti- dak memungkinkan akan mendapatkan gaji sesuai waktu yang ditentukan yaitu awal bulan. Karena jauhnya kondisi daerah dari sarana internet maupun bank.
Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Me- ranti memberikan perubahan nyata kepada setiap pegawai dengan memberikan gaji pe- gawai yang telah dicairkan dari pemerintah pusat melalui beberapa tahapan Pengelolaan dana pembayaran gaji jika dikelola dengan baik akan memmberi- kan dampak yang baik kepada seluruh pega- wai. Hal ini dikarenakan gaji merupakan tumpuan utama tiap pegawai untuk memberi nafkah keluarganya. Jika gaji tersebut tidak diberikan maka kelangsungan hidup tidak akan berjalan dengan lancar dan pegawai akan tidak termotivasi untuk bekerja lebih baik. Walupun pemberian gaji mengalami keterlambatan tetapi seluruh pegawai me- maklumi itu karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk menerima gaji dengan tepat waktu.
Kendala dalam pengelolaan dana Bendahara gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 241-247
Meranti mengalami kendala dalam membe- rikan gaji pegawai karena bendahara dinas harus menunggu usulan gaji dari tiap UPTD baru dapat memprosesnya.
Jika dalam pengelolaan dana pegawai tidak mengalami kendala, maka gaji pegawai akan diterima tepat waktu oleh seluruh pe- gawai baik di pelosok. Tetapi karena akses jalan yang tidak memungkinkan, kepada pegawai tidak dapat diterima dengan tepat waktu oleh seluruh pegawai.
SIMPULAN Pemahaman Program. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ben- dahara gaji dan bendahara UPTD dapat memahami mekanisme pengelolaan dana khususnya gaji pegawai. Berdasarkan ha- sil penelitian dapat diketahui bahwa ben- dahara gaji dan bendahara UPTD sudah mendapatkan pendidikan atau sosialisasi mengenai ketentuan atau aturan proses pengelolaan dana khususnya gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan ka- bupaten kepulauan meranti. Bendahara gaji dan bendahara UPTD telah menggunakan waktu dalam proses pengajuan sampai pada proses pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabu-
paten Kepulauan meranti dilaksanakan ses- uai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tercapainya tujuan dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD telah melakukan pencapaian tujuan yang ditetap- kan melalui pembayaran gaji pegawai pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabu- paten kepulauan meranti. Perubahan nyata dapat diketahui bahwa bendahara gaji dan bendahara UPTD dalam pembayaran gaji pegawai tersebut memberikan dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi pegawai Dinas pendidikan dan kebu- dayaan kabupaten kepulauan meranti.

## DAFTAR RUJUKAN
Devas, Nick, Et, Al. 1989. Keuangan Pemer- intah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. Mahmudi. 2007. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Sutrisno, 2007, Manajemen Keuangan, Yo- gyakarta: Ekonisia Bodnar, 2000, Sistem Informaso Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat Umar, 2003, Metode Riset Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka

## PENGELOLAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  Management  of  Distribution  of  Professional  Civil  Servant  Employee  Benefit Fund. This study aims to find out the implementation of the distribution of the allowance fund of the PNSD teacher profession in the Education Office of Dumai City. Key informants are teachers ranging from Kindergarten, Elementary School, Junior High School and High School as many as 5 people. Methods of data collection is done by interview method. After the data collected then analyzed with qualitative descriptive approach. The result of research is known that the improve- ment of teacher profession certification followed by the provision of new teacher profession al - lowance can improve teacher welfare as measured, among others by decreasing the proportion of teachers who have additional work. The TPG planning process has not been accurate, as can be seen from the absence of a proper number of teachers who passed the certification, so that TPG can not be accommodated in the current year’s budget and potentially become arrears in the next year.
Keywords : management, fund distribution, teacher professional allowance, civil servant
Abstrak: Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil . Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key informan ini adalah  guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiian diketa- hui bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain dengan berkurang- nya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Proses perencanaan TPG belum akurat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya .
Kata kunci : pengelolaan, penyaluran dana, tunjangan profesi guru, pegawai negeri sipil
PENDAHULUAN Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi bagi suatu bangsa. Melalui pen- didikan kualitas sumber daya manusia ter- bangun setingkat dengan mutu pendidikan tersebut. Pembangunan dalam bidang pen- didikan tidak boleh berhenti selama tujuan pendidikan belum tercapai seutuhnya. Un- dang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 menga- manatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terse- lenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warganya. Hal ini tentunya memerlu- kan upaya terus menerus dan serius dari pe- merintah. Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah guru. Hal ini dikarenakan guru seba- gai ujung tombak tercapainya tujuan pem- belajaran terutama bagi peserta didik. Agar dapat mengajar secara lebih efek- tif, guru harus senantiasa meningkatkan ke- mampuan profesional serta mutu mengajar- nya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik, karena-
nya harus didesain perencanaan pembela- jaran yang sistematis dan aplikatif. Seperti yang disampaikan oleh Majid (2007) bahwa “perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif baru dapat diwujudkan mana- kala guru mempunyai sejumlah kompeten- si”. Sedangkan sesuai PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa “Pendidik merupakan agen pem- belajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadiaan, profesional, dan sosial”. Pe- menuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan ser- tifikat  pendidik.  Sebagai  bukti  bahwa  per - syaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu : 1) penilaian portofolio dan 2) melalui jalur pendidikan. Guru adalah pendidik profesional den- gan tugas utama mendidik, mengajar, mem- bimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendi- dikan usia dini melalui jalur pendidikan for- mal, pendidikan dasar, dan pendidikan me- nengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pen- didikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Sanjaya (2007) :
1)  Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, se- hingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2)  Suatu profesi menekankan kepada sua- tu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu deng-
an yang lainnya dapat dipisahkan seca- ra tegas;
3)  Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar bela- kang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga se- makin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, se- makin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya;
4)  Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak ter- hadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditim- bulkan dari pekerjaan profesinya. Se- bagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profe- sional dan kompetensi sosial kemasyar- akatan.
Upaya Pemerintah dalam rangka me- ningkatkan mutu pendidikan adalah deng- an memperbaiki kualitas guru melalui pro- gram  sertifikasi  guru  yang  telah  dimulai tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor  14  tahun  2005.  Sertifikasi  adalah proses  pemberian  sertifikat  pendidik  untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Profesio- nalitas guru merupakan tuntutan dalam pe- ningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendi- dikan yang lebih baik sehingga akan meng- hasilkan output pendidikan yang baik pula. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendi- dikan yang rendah ini adalah dengan me- ningkatkan kualitas guru. Pemerintah telah melakukan uji kompetensi untuk menentu- kan guru yang professional. Uji kompetensi ini dikenal dengan sertifkasi guru. Pemerin- tah  berharap  melalui  sertifikasi  guru  akan dapat meningkatkan kinerja mereka sehing- ga juga akan berdampak terhadap pening-
katkan prestasi siswa. Dalam upaya memenuhi amanat UU No.14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi. Hal ini terutama karena masih banyak sekali tenaga pendidik belum memiliki tingkat pendidi- kan setara S-1, sebagaimana tuntutan un- dang-undang. Oleh karena itu sejak tahun 2007 sampai sekarang telah dilaksanakan program penyetaraan guru dengan membe- rikan bantuan pendidikan termasuk kerja- sama dengan Universitas Riau (UR) dalam meningkatkan  kualifikasi  pendidikan  para guru. Salah satu yang penting bahwa syarat kualifikasi guru adalah berpendidikan strata satu (S1). Oleh karena itu sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai telah memulai ker- jasama dengan pihak Universitas Riau da- lam membantu proses perkuliahan S1 terse- but. Pada tahun 2006 sebanyak 15 pendi- dik  Kota  Dumai  telah  mendapat  sertifikat profesi. Tahun 2007 jumlah guru yang men- dapat  sertifikat  sebanyak  232  orang,    296 orang  di tahun 2008, dan di tahun 2009 sebanyak 131 orang. Sampai dengan tahun 2013/2014 ini jumlah tenaga pendidik dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 1.426 orang dari 3.942 tenaga pendidik (36,17%).
Dinas Pendidikan Kota Dumai meru- pakan instansi yang melaksanakan penyal- uran dana tunjangan profesi guru melalui bagian keuangan. Berdasarkan peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tu- gas Dinas Pendidikan Kota Dumai dijelas- kan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pada bi- dang pendidikan dalam merumuskan ke- bijaksanaan teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program pendidikan dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi- kan oleh Walikota. Penyaluran dana tun- jangan profesi guru, merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendi- dikan Kota Dumai.
Mekanisme penyaluran dana tunjan- gan profesi guru daerah berperdoman pada petunjuk Teknis (Juknis). Penyaluran dana melalui tahapan yaitu; muncul di peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang didalamnya memuat alokasi dana untuk daerah. Setelah itu, drop dana dari pusat  disalurkan meru- juk pada waktu yang telah ditentukan oleh PMK. Setelah PMK keluar muncul Su- rat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), setelah SKTP keluar di verifikasi kelayakan - nya oleh masing-masing bidang (PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN) Dinas Pendidikan sebagai pengelola. Setelah dinyatkan layak maka, berkas diserahkan ke bagian keuan- gan dan telah dianggap valid. Selanjutnya dana sudah dapat disalurkan langsung ke rekening penerima tunjangan profesi guru. Dalam kenyataannya proses penyaluran dana tunjangan profesi ditemukan beberapa permasalahan seperti, SKTP tidak terbit atau terlambat diterima oleh guru karena data di- anggap tidak valid di Dapodik. Keluarnya SKTP yang diterbitkan oleh Kemendikbud baik dari Dirjen PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN tidak serentak sehingga penyal- uran dana tidak dapat dibayarkan pada satu tingkat pendidikan saja.
Dalam melaksanakan tugasnya sehu- bungan dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru di Kota Dumai belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya di- pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun ekternal. Dari fak- tor internal yakni Dinas pendidikan sendiri, berkaitan dengan ketersediaan dana dan pel- aporan data guru yang layak  memperoleh tunjangan profesi guru. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persyaratan gu- ru-guru yang layak memperoleh tunjangan profesi guru. Terkait dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru juga ditemukan masalah :
1) Pada tahun 2011 terjadi “kurang bayar” artinya terjadi  selisih antara gaji pokok baru dengan gaji pokok lama, sehingga penerima hanya menerima gaji pokok ta- hun 2010.
2) Pada tahun 2012 terjadi kurang bayar 1 bulan, sehingga guru hanya menerima tunjangan untuk 11 bulan dengan gaji po- kok baru.
3) Pada tahun 2013 juga terjadi kasus yang sama seperti pada tahun 2011.
Namun sejak tahun 2014 hingga saat ini pembayaran tunjangan profesi guru ber- jalan lancar. Berdasarkan fenomena dan gejala gejala yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana penyaluran dana tunjangan pro- fesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendidikan Kota  Dumai ?.
Paulson dalam Sudjana  (2000) mengemukakan penilaian adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa ter- tentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menen- tukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini penilaian adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Worth- en dan Sanders dalam Sudjana  (2000) pe- nilaian  merupakan  proses  mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk mem- bantu para pengambil keputusan dalam me- milih alternatif keputusan.
Muslich (2007) mengemukakan bah- wa “Landasan pelaksanaan sertifikasi antara lain: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Per- aturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18

## Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan yang ditetapkan tanggal 4 Mei 2007” . Ketentuan tentang pembayaran tun- jangan profesi pada tahun 2014 adalah seb- agai berikut:
a. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014 dibayarkan menggunakan Per- aturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendi- dikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
b.  Apabila terbit Peraturan Pemerintah ten- tang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai
diberlakukan dan dibayarkan sesuai den- gan berlakunya Peraturan Pemerintah di- maksud.
c. Besaran tunjangan profesi akibat kenai- kan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan di- maksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui pelaksanaan penyaluran dana tunjan- gan profesi guru PNSD pada Dinas Pendi- dikan Kota Dumai.
METODE Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendeka- tan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilak- sanakan di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, dan pegawai yang menangani penyaluran tunjangan profesi guru. Sedangkan infor- man penerima dana yakni guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observa- si, wawancara dan dokumentasi. Dalam pe- nelitian ini analisis data digunakan model Spradley.

## HASIL
Prosedur Evaluasi Pengelolaan Penyal- uran Dana Berdasarkan hasil observasi dan waw- ancara dengan kepala Dinas pendidikan kota Dumai tentang mekanisme penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD dikota Dumai didapati hasil seperti berikut ini. “Tunjangan  profesi  diberikan  terhi - tung  mulai  awal  tahun  anggaran  beri - kutnya  setelah  guru  yang  bersangkutan mendapatkan  nomor  registrasi  guru dari departemen.  Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG di -
berikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memi - liki sertifikat”. (Kamis, 19 Mei 2016) Hasil ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memper- oleh jabatan fungsional guru. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi guru yang men- erima dana tunjangan profesi yaitu: fotokopi penetapan inpassing atau penetapan kepang- katan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang  sudah  memiliki;  fotokopi  sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNS yang men- erima pembayaran pada tahun pertama; dan surat keterangan beban kerja (SKBK) asli. Penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD mempunyai mekanisme tertentu yang harus diterapkan sesuai aturannya, hal ini sesuai dengan pendapat bendaharawan Dinas Pendidikan sebagai berikut: “Penyaluran  dana  tunjangan  profesi guru PNSD tidak mempunyai mekanisme tertentu  yang  harus  diterapkan  sesuai aturannya.  Guru  yang  menerima  tun - jangan  profesi  guru  yaitu  guru  yang sudah  mengikuti  sertifikasi  dan  memi - liki    sertifikat  pendidik.  Dan  memenuhi syarat-syarat  serta  mengikuti  aturan- aturan dalam menerima sertifikasi. Ber - dasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan  tunjangan  profesi  kepada guru yang telah memiliki sertifikat pen - didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan  dan/atau  satuan  pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat. Tunjangan profesi guru atau TPG yang diberikan adalah setara dengan 1 (satu) kali  gaji  pokok  guru”.  (Kamis,  19  Mei 2016) Dalam melaksanakan tugas keprofe- sionalan, guru berhak memperoleh peng- hasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasi- lan di atas kebutuhan hidup minimum meli- puti gaji pokok, tunjangan yang melekat
pada gaji, serta penghasilan lain berupa tun- jangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya se- bagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Sarana Evaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana Berdasarkan hasil observasi dan waw- ancara menunjukkan bahwa tidak terdapat sarana khusus dalam mengevaluasi Pen- gelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Prof- esi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Dinasi Pendidikan.  Dana tunjangan profesi guru di Kota Malang dijamin Dinas Pendidi- kan Kota Dumai. Masih aman dan akan tetap disalurkan kepada para guru dan akan terus berlanjut.  Kondisi ini dikarenakan masih ada sisa anggaran tunjangan profesi guru ta- hun 2017. Anggaran sisa tersebut masih bisa digunakan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasi- lan tahun anggaran 2017 ini. Berdasarkan hasil Wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Dumai dapat di- jelaskan sebagai berikut:
“ Kalau sarana  khusus  tidak  ada,  yang dibutuhkan hanya kriteria guru pegawai negeri  sipil  daerah  (PNSD)  penerima Tunjangan  Profesi  sesuai  dengan  Per - mendikbud Nomor 17 Tahun 2016, dian - taranya yaitu guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudaya - an kecuali guru pendidikan agama, peng - awas  PNSD  yang  melaksanakan  tugas kepengawasan  pada  satuan  pendidikan di  bawah  binaan  Kementerian  Pendidi - kan dan Kebudayaan, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidi - kan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan  memiliki  satu  atau  lebih sertifikat  pendidik  dan  lain  sebagainya sesuai dengan peraturan Permendikbud yang  saya  sebutkan  tadi”. (Kamis,  19 Mei 2016).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai mengklaim tenaga pendidik (guru) masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan bela- jar-mengajar. ”Kecuali menghapus tunjang- an profesi guru mungkin berpengaruh. Tapi kalau hanya memotong sebagian anggaran dari pusat maka tidak ada dampaknya. Kebu- tuhan sumber daya pendidikan yang melipu- ti pendidik  dan tenaga  kependidikan, sara- na  dan  prasarana,  dan  dana termasuk  tun- jangan  profesi / sertifikasi sebagai  implika - si  penambahan  beban belajar  muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan. Bertugas  sebagai  guru   mem- berikan layanan  kepada paling  sedikit  150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan  yang  menggunakan kuriku- lum  2013.
Waktu Evaluasi Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA dapat dijelaskan,
”Yang  jelasnya  dapat  menjadi  faktor pendukung  sarana  seperti  yang  saya sebutkan  tadi  yaitu  mempermudah  pe - nyampaian informasi kepada guru-guru yang  menerima  tunjangan  profesi  guru. Supaya mereka tidak bingung dan dapat mengurus  syarat  dan  mengikuti  aturan dalam  mengurus  dana  TPG  yang  akan mereka terima”. (Senin, 23 Mei 2016).
Ketentuan Pembayaran Dan Pencai- ran Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluaran dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Ser- tifikasi Tahun 201 6, adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang pembayaran tunjangan Profesi  /  Sertifikasi  pada  tahun  2016  bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan ( inpassing ) adalah sebagai beri- kut. 1 ).  Besaran  tunjangan  Profesi / Sertifi - kasi  pada  tahun 2016 dibayarkan  menggu- nakan  Peraturan Pemerintah  Nomor 34  ta- hun  2014  dan berdasarkan  usulan  dari  Di- nas  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014. 2).  Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2016,  ke-
naikan  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  aki- bat  PP  tersebut  mulai  diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Pera- turan Pemerintah dimaksud. 3).  Bagi  guru PNS,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifika - si  akibat  kenaikan  gaji  berkala  dan  ke- naikan pangkat  yang  terbit  pada  ta- hun  berjalan,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  akibat kenaikan dimaksud  mu - lai  diberlakukan  pada  tahun  berikut- nya  setelah  diverifikasi  oleh dinas pendi - dikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan kota Dumai dan guru yang menjadi informan dalam peneli- tian ini dapat disimpulkan bahwa” ”Penyaluran  dana  TPG  langsung  di - salurkan  atau  ditranferkan  ke  rekening guru  yang  menerima  dana  TPG.  Tidak diberikan  secara  langsung  kepada  pe - nerimanya,  melainkan  melalui  rekening si penerima. Kepala Dinas menjalankan tugasnya dalam penyaluran dana sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Dinas Pendidikan mengikuti sistem peny - aluran dana tersebut.  Apabila semuanya sudah benar, maka komplain tidak akan dijumpai”. (Senin, 23 Mei 2016) Penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru tahun 2017 berdasarkan pasal 80 (1) PMK nomor 187/PMK. 07/2016 din- yatakan bahwa penyaluran dana Tunjangan Profesi guru PNSD dilaksanakan secara tri- wulan, yaitu triwulan 1 paling cepat pada bulan Maret, triwulan 2 paling cepat pada bulan Juni, triwulan 3 paling cepat pada bulan November. Dengan demikian waktu penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2017 tidak mengalamni perubahan sama hal tahun-ta- hun sebelumnya.

## Hasil Evaluasi Pengelolaan Penyaluran
Dana Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa,
“Tim evaluasi menyimpulkan hasil eval- uasi  pada  BUD/Kas  Daerah  dan  Di - nas  Pendidikan  Kabupaten/Kota,  dan
Poppy Rahmiaty Maelan, Pengelolaan Penyaluran Dana
254
melakukan  pembahasan  atas  perma - salahan yang dijumpai saat pelaksanaan evaluasi dengan pihak Bendahara Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupat - en/Kota  yang  dituangkan  dalam  Berita Acara pembahasan hasil monitoring dan evaluasi TPG PNSD. Hasil pembahasan dimaksud dituangkan ke dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”. (Rabu, 25 Mei 2016). Salah satu aspek penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah penila- ian. Setiap aspek kegiatan yang diseleng- garakan guru dalam proses harus diketahui secara pasti hasil akhirnya. Dari penilaian inilah dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan proses yang kita lakukan. Pe- nilaian menjadi ukuran yang penting untuk melakukan feedback atas segala kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan langkah ini, kita dapat menentukan langkah kelanjutan dari proses yang dilakukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Untuk mel- akukan penilaian atas kegiatan yang dilaku- kan, dapat mempergunakan berbagai teknik. Teknik penilaian ini disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dasar proses yang dise- lenggarakan. Untuk menilai kinerja guru, ada banyak cara yang dilakukan, misaln- ya supervise kelas, supervise kelengkapan pembelajaran, dan wacana terakhir yang jelas-jelas menunjukan upaya nyata pemer- intah dalam peningkatan kualitas guru ada- lah dilakukannya sertifikasi guru.
PEMBAHASAN Berdasarkan Pasal 24 Undang-Un- dang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diatur mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhen- tian guru sebagai berikut:
a. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi aka - demik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.
b.  Pemerintah provinsi wajib memenuhi ke- butuhan guru, baik dalam jumlah, kuali- fikasi  akademik,  maupun  dalam  kom - petensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan ke- wenangan.
c. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah,  kualifikasi  akademik,  maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan ke- wenangan.
d. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidi- kan formal, pendidikan dasar, dan pen- didikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ke- butuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompeten - sinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan

## SIMPULAN
Tunjangan Profesi Guru (TPG) meru- pakan alokasi yang mengikat dan wajib di- penuhi oleh Pemerintah karena termasuk anggaran pendidikan yang diprioritaskan dan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen- didikan Nasional dan Undang-Undang No- mor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menja- min terselenggaranya pendidikan yang ber- mutu. Proses perencanaan TPG belum aku- rat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tung- gakan di tahun berikutnya Hasil evaluasi menunjukan bahwa peningkatan  sertifikasi  profesi  guru  yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 248-255
guru baru mampu meningkatkan kesejahter- aan guru yang diukur, antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Akan tetapi, sertifikasi profesi belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitas subtansi pem- belajaran maupun hasil belajar siswa, yang dinilai dengan hasil ujian sekolah maupun ujian nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Kemendiknas. 2014. Petunjuk Teknis Peny - aluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah . Jakarta
Majid, Abdul. 2007. Perencanaan  Pembe - lajaran  (Mengembangkan  Standar Kompetensi Guru). Bandung. Remaja Rosdakarya Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi  Guru Menuju Profesionalisme Pendidik . Ja- karta: Bumi Aksara.
Nugroho, Riant. 2008. Public  Policy ,Alex Media Komputindo,Jakarta. Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidi- kan. Kencana, Jakarta
Sudjana. 2000. Manajemen Program Pendi - dikan . Bandung. Falah Production.
Poppy Rahmiaty Maelan, Pengelolaan Penyaluran Dana