SOSIO-E-KONS, Vol.7 No. 3 Desember 2015, Hlm. 216-225          Nurbaity, dkk, Swastanisasi Perkebunan Teh di Bogor….

## SWASTANISASI PERKEBUNAN TEH DI BOGOR 1905—1942

## Nurbaity dan Saring
Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI
Email : nurbaity_muthalib@yahoo.com/08121997655
Abstract : Indonesia known as Nusantara by East-Indies had greatest natural sources. The search of spices in East-Indies by the westners of Europe had been done since the emerge of compass and shipping technology. The potential  of  Nusantara’s  natural  resources  commodities  sold  out  in  world’s  market  forced  west  countries  to compete and gained much more benefits. Those benefits too-and yet become the motivation of the west to occupy the land. The more greater power to the west then later be implemented through several rules and obligations including in economic called cultuurstelsel. The cultuurstelsel then later be changed within the involvement of private sector in it and given their investment. One of the investment in occupied land is the acquisition of tea plantation  in  Cipanas  Bogor.  This  acquisition  of  tea  plantation  become  private  sector  had  marked  his  own periode in the history of plantation in Indonesia.
Keywords: Cultuurstelsel, export commodities, private plantation, Bogor
Abstrak  : Indonesia  yang  dahulu  dikenal  dengan  Nusantara  atau  bangsa  Barat  kolonial  menyebutnya  dengan Hindia Belanda memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pencarian wilayah Hindia Belanda sebagai penghasil  rempah-rempah  sudah  diincar  oleh  bangsa-bangsa  Barat  khususnya  dari  Eropa  sejak  adanya  kompas dan  teknologi  kapal  laut.  Potensi  alam  Nusantara  sebagai  penghasil  tanaman  yang  laku  di  pasaran  dunia menyebabkan  bangsa-bangsa  Barat  berkompetisi  untuk  mengeruk  keuntungan  yang  sebesar-besarnya. Keuntungan  yang  besar  itu  pula  yang  menjadi  motivasi  bangsa-bangsa  Barat  menancapkan  kekuasaannya  di Nusantara. Kekuasaan yang semakin besar itu diwujudkan dengan menerapkan segala kebijakan atau peraturan kolonial  salah  satunya  mengenai  perekonomian  wilayah  jajahan.  Diantara  kebijakan  di  bidang  perekonomian yang  diterapkan  oleh  kolonial  Belanda  di  Hindia  Belanda  adalah cultuurstelsel yang  kemudian  digantikan dengan  sistem  baru  yang  lebih  terbuka  dengan  mengikutsertakan  para  pengusaha  swasta  untuk  memberikan investasi di tanah jajahan. Salah satu pengelolaan tanah jajahan oleh pihak swasta asing adalah perkebunan teh di Cipanas Bogor. Akuisisi status perkebunan ke arah swastanisasi ini menjadi satu periode tersendiri dari sejarah perkebunan di Indonesia.
Kata kunci: cultuurstelsel , tanaman ekspor, perkebunan swasta, Bogor.

## PENDAHULUAN
Pembahasan sejarah dengan
menempatkan tema mengenai sejarah perkebunan  dan  pertanian,  merupakan  tema yang  sudah  banyak  diulas  dan  diteliti  oleh banyak  penulis  sejarah  profesional  maupun amatir.  Bukanlah  satu  hal  yang  mengejutkan karena  perkebunan  dan  pertanian  memang menjadi  sebuah  fenomena/  gejala  yang  inheren dengan  aspek  historisitas  bangsa  ini.  Selain tema-tema mengenai kehidupan maritim, perniagaan dan industrialisasi berat di Indonesia,  tema  mengenai  sejarah  perkebunan memiliki  tempat  tersendiri  dalam  rumpun bahasan  mengenai  sejarah  sosial-ekonomi  di Indonesia. Pembahasan mengenai sejarah
perkebunan cukup menarik dan selalu memberikan  warna  tersendiri,  hal  tersebut dikarenakan:  1.  Perbedaan  tanaman  komoditi yang  ditanam  di  wilayah  perekebunan;  2. Ekologi  lingkungan  yang  berbeda-beda  di setiap wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya industri  perkebunan;  3.  Ketersediaan  sumber daya  manusia  dan  keterampilannya  dalam mengusahakan  perkebunan,  dan;  4.  Dinamika sosial serta politis yang menyertai perkembangan  perkebunan  dalam  beberapa bentuk  gerakan-gerakan sosial.
Beraneka  ragam  tinjauan  dan  sudut pandang  dalam  melihat  persoalan-persoalan dalam  tema  sejarah  perkebunan  inilah  yang cukup  banyak  memberikan  khasanah  wawasan mengenai  tema  sejarah  perkebunan.  Beberapa
kajian mengenai tema sejarah perkebunan yang pernah  dilahirkan  oleh  para  penulis  sejarah, secara  umum  berkonsentrasi  atau  mengambil latar  sosial  (wilayah)  di  sekitar  wilayah Priangan, Jawa Bagian Tengah dan Timur, serta di  sekitar  wilayah  pantai  timur  Sumatera. Khususnya  untuk  tema  sejarah  perkebunan  di wilayah  Priangan,  kajian  mengenai  sejarah perkebunan teh di daerah Bogor (wilayah ujung barat  dari  daerah  Priangan)  sedikit  sekali tulisan-tulisan  yang  membahasnya.  Beberapa kajian yang pernah lahir biasanya sangat umum dan didominasi oleh  tinjauan mengenai pertanian.
Lebih  jauh  untuk  dapat  memahami sejarah  perkebunan  di  Indonesia,  khususnya perkebunan  teh  di  wilayah  Bogor,  memang tidak  dapat  dilepaskan  dari  bagaimana  keadaan sejarah  Indonesia  pada  masa  penguasaan pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  (Padmo, 2004:  4).  Perkebunan  teh  di  wilayah  Bogor pada awalnya berkembang setelah dilakukan uji coba  penanamannya  di  Kebun  Raya  Bogor, areal  sekitar  istana  atau  tempat  peristirahatan Gubernur  Jenderal  pada  abad  ke-17  (P.J.  van Dooren, et  al .,  1975:  77). P ada  saat  itu, tanaman  teh  dibawa  ke  Hindia  Belanda  dan ditanam  di  areal  pekarangan  rumah  Gubernur Jenderal  di  Bogor.  Setelah  penanaman  teh tersebut  berhasil,  barulah  kemudian  tanaman teh  mulai  ditanam  di  beberapa  daerah  di  Jawa, khususnya  di  wilayah  Bogor  sebagai  tanaman komoditi perdagangan.
Sejarah perkembangan perkebunan teh di wilayah Bogor berubah pesat ketika pemerintah kolonial  Belanda  memasukan  tanaman  tersebut sebagai  komoditi  utama  ekspor  dari  Hindia Belanda,  bertarung  melawan  tanaman  teh  yang berasal dari India, dan Cina. Era perkembangan teh yang sebelumnya diusahakan oleh sebagian kalangan  (keluarga)  Eropa  dari  masa  VOC, bergeser  dan  diambil  alih  oleh  pemerintah kolonial.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  saat pemerintah  kolonial  melalui  Gubernur  Jendral Van  Den  Bosch  mengeluarkan  kebijakan cultuurstelsel (tanam  paksa),  dimana  tanaman teh  masuk  sebagai  tanaman  yang  diusahakan oleh pemerintah dan sebagai salah satu tanaman ekspor  utama  dari  Hindia  Belanda  (Padmo, 2004: 154).
Perdagangan  dan  perniagaan  komoditi tanaman teh yang berlangsung pada masa tanam paksa  di  Hindia  Belanda,  pada  perjalanannya ternyata  tidak  semulus  yang  diharapkan  oleh
pemerintah  kolonial.  Komoditi  tanaman  teh sebagai salah satu jenis komoditi ekspor lambat laun ternyata kurang mendapat perhatian dalam pasar  internasional  ( Van  Erden dan Deijs,  1946: 69) .  Jenis  komoditi  tanaman  teh  tidak  dapat mengimbangi  pesatnya  permintaan  komoditi lainnya  seperti  gula,  kopi,  beras,  kopra  dan karet.  Berdasarkan  keadaan  yang  demikian maka pemerintah setelah berakhirnya kebijakan cultuurstelsel (tanam  paksa),  mengalihkan pengusahaan  tanaman  teh  kepada  pihak  swasta (Padmo,  2004:  69),  tidak  terkecuali  juga keberadaan  perkebunan  teh  yang  berada  di wilayah Bogor, turut pula beralih dikuasai oleh pihak swasta.
Proses  swastanisasi,  itulah  kata  yang tepat  untuk  menggambarkan  proses  transisi pengelolaan perkebunan teh di Hindia Belanda, khususnya  perkebunan  teh  di  Bogor  (Jawa Barat) pada akhir abad ke-19, hingga mencapai akhir penguasaan pemerintahan kolonial Belanda. Dinamika proses swastanisasi perkebunan teh di Hindia Belanda secara umum dapat  dipahami  sebagai  masa-masa  akselarasi percepatan dan pertumbuhan dari industrialisasi perkebunan. Masuknya sistem uang (monetisasi), perubahan pengelolaan perkebunan  dengan  menggunakan  pendekatan organisasi  dan  manajemen  yang  lebih  modern, adaptasi  para  penduduk  pribumi  terhadap tanaman  komoditi  teh,  keberadaan  pabrik- pabrik  teh  sebagai  mata  pencaharian  baru  bagi masyarakat setempat, hingga proses penyiasatan perkebunan teh dalam mengahadapi krisis ekonomi (depresi ekonomi) di tahun 1930, merupakan serangkaian peristiwa  yang  menarik  untuk  dikaji  secara lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit penjelasan yang komprehensif  mengenai  rangkaian  peristiwa tersebut,  dengan  tetap  menekankan  aspek masalah  ( problem  oriented )  dalam  menjawab sebuah  pertanyaan  dasar  yakni  bagaimana memahami  dinamika  perkebunan  teh  di  Bogor pada  masa  swastanisasi  ( corporatisasi )  besar- besaran di Hindia Belanda.
Gambaran Ekologi
Bogor (Keadaan Geografi, Ekonomi dan Penduduk)
Daerah  Bogor  yang  memiliki  kondisi geografis sebagai daerah pegunungan, memiliki tanah  yang  subur  guna  membangun  mode produksi  agraria  (pertanian  dan  perkebunan).
Bentuk geografis tersebut memberikan kesempatan  bagi  kota  Bogor  bertumpu  pada tanah  sebagai  alat  produksi,  dan  sudah  barang tentu  akan  mempengaruhi  pola  berpikir, perilaku  dan  pandangan-pandangan  tentang kehidupan masyarakat di daerah Bogor. Daerah Bogor  atau  juga  dikenal  dengan  nama  tanah Sunda  (dahulunya  kerajaan  Pajajaran,  kerajaan yang  menganut  ajaran  agama  Hindu)  berdiri  di atas  daerah  yang  cukup  luas.  Secara  geografis, Bogor merupakan salah satu wilayah dari tanah Priangan, sebagai tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Sunda.
Secara  geografis  kota  Bogor  terletak diantara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, kedudukan geografis  kota  Bogor  di  tengah-tengah  wilayah kabupaten  Bogor  serta  lokasinya  sangat  dekat dengan ibukota negara, merupakan potensi yang strategis  bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan ekonomi  dan  jasa,  pusat  kegiatan  nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi,  dan  pariwisata.  Kota  Bogor mempunyai  rata-rata  ketinggian  minimum  190 m  dan  maksimum  330  m  dari  permukaan  laut. Kondisi iklim di kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan  26’C  dengan  suhu  terendah  21,8’C dengan  suhu  tertinggi  30,4’C.  Kelembaban udara  70  %,  curah  hujan  rata-rata  setiap  tahun sekitar  3.500  –  4000  mm  dengan  curah  hujan terbesar  pada  bulan  Desember  dan  Januari ( kotabogor.go.id ).
Harsojo (2004) mengatakan bahwa secara antropologi-budaya, bahwa yang disebut suku  Sunda  adalah  orang-orang  yang  secara turun-temurun menggunakan bahasa ibu, bahasa  Sunda serta  dialeknya  dalam  kehidupan sehari-hari  dan  berasal  serta  bertempat  tinggal di  daerah  Jawa  Barat,  daerah  yang  juga  sering disebut  Tanah  Pasundan  atau  Tatar  Sunda. Tanah  yang  subur  dengan  perpaduan  dataran rendah  serta  daerah  pegunungan,  memberikan konsekuensi berupa kelimpahan atas hasil bumi yang besar menjadi identitas bagi daerah Bogor. Hal  inilah  yang  membuat  penguasa  kolonial Belanda  saat  itu,  membangun  jalan  Daendels untuk  menghubungkan  daerah  Bogor  dengan daerah Priangan dan daerah pesisir pantai.
Aktivitas  ekonomi  yang  bertumpu  pada tanah  ini  yang  kemudian  memberikan  sistem produksi  masyarakat  Bogor  menggunakan  cara bekerja  sama  dalam  mengelola  produksi ekonominya.  Tata  cara  pengelolaan  ekonomi inilah  yang  kemudian  menempatkan  tanah sebagai alat produksi dengan model
kepemilikan secara perseorangan, namun dalam penggarapannya  menjadi  tanggung  jawab bersama  yang  menempati  dan  menggunakan tanah  tersebut  untuk  tempat  tinggal  atau berproduksi.
Kepemilikan  atas  tanah  di  daerah  Jawa Barat,  didasarkan  atas  pengelolaan  tanah  yang sudah  dilakukan  sejak  masa  sebelum  VOC masuk. Dengan seperti itu pemilikan atas tanah di  Jawa  Barat  didasarkan  atas  pengelolaan  dan pemilikannya  yang  bersifat  turun-temurun kepada generasi berikutnya (kepemilikan secara pribadi)  disebut Balong .  Hal  tersebut  dapat dilihat melalui laporan survey berjudul Eindresume  van  het  Onderzoek  naar  de Rechten  van  den  Inlander .  Survey  yang dilakukan  pemerintah  kolonial  Belanda  tahun 1869  di  Jawa  Barat  ini  membuktikan  bahwa sebagian  besar  desa-desa  di  sepanjang  daerah Jawa  bagian  Barat  tanah  yang  dimiliki perseorangan  jauh  lebih  banyak  dan  luas  dari pada  tanah  yang  dimiliki  secara  komunal, berbeda  dengan  daerah  di  Jawa  bagian  tengah, keadaannya  justru  sebaliknya  (Harsojo  dan Koentjaraningrat ( ed ), 2004: 307). Kepemilikan tanah  dalam  masyarakat  Bogor,  memberikan dampak  berupa  menaiknya  status  sosial  bagi sang  pemilik  tanah  dalam  stratifikasi  sosial masyarakatnya. Penguasaan atas sumber produksi menjadi landasan munculnya kepemilikan  pribadi  sebagai  konsep  yang memberikan legalitas terhadap pengertian kerja. Berdasarkan  penjelasan  kepemilikan  sumber produksi tersebut, maka terdapat satu pemahaman  yang  lazimnya  terbangun  bahwa, dalam  masyarakat  agraris,  tanah  merupakan sumber produksi dan kekayaan yang utama, dan karenanya  pemilikannya  membawa  prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk desa yang tradisional didasarkan atas kepemilikan tanah (Kartodirdjo, 1972: 56 ) . Gambaran  tentang  terdapat  kelompok- kelompok  yang  memiliki  penguasaan  atas sumber  produksi  dan  alat  produksi  ini  yang sekiranya  menjelaskan  kepada  kita  tentang kemampuan  untuk  memproduksi  ide-ide  serta gagasan  dan  pemikiran  mengenai  konsepsi filosofis  masyarakat  tradisional.  Dengan  ini maka kita mendapat petunjuk tentang golongan sosial  mana  yang  memiliki  otoritas  (berupa pengaruh  dan  kemampuan  secara  politis) terhadap  seluruh  lapisan  sosial  masyarakat Bogor.
Stratifikasi  sosial  dalam    masyarakat tradisional  Bogor  yang  juga  termasuk  dalam masyarakat  Jawa  Barat,  terbentuk  atas  dasar nilai-nilai  dan  pengetahuan  yang  bersumber dari sistem nilai agama Hindu, yang berasal dari luar  Nusantara  sebagai  sebuah  konsekuensi dinamika  sosial  masyarakat Jawa  Barat  dengan kelompok  masyarakat  di  luar  Nusantara  (India dan  Cina).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya kerajaan-kerajaan  Hindu-Budha  di  Jawa  Barat seperti  Kerajaan  Tarumanagara,  Kerajaan Sunda  dan  Kerajaan  Galuh  yang  dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu. Selain itu dalam hikayat atau  sejarah  masyarakat  Jawa  Barat  juga dituliskan,  kalau  masyarakat  Jawa  Barat  juga mengadopsi  nilai-nilai  agama  Islam,  yang diwujudkan  dengan  berdirinya  Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
Organisasi  Produksi  Perkebunan  Teh  di Bogor  Hingga  Akhir  Masa  Sistem  Tanam Paksa
Pada  abad  ke  -17,  sebagai  masa-masa awal  pengusahaan  tanaman  teh  di  Bogor, konstruksi    masyarakat  Bogor  pada  masa tersebut,  (tiga  kelas  utama  yang  berhubungan dengan  aktivitas  produksi  tanaman  komoditi teh)  tersebut  dihubungkan  dengan  sebuah sistem  yang  disebut  dengan  sistem  upeti  dan kerja  wajib  (Burger,  1957:  110).    Sistem  upeti dalam bentuk penyerahan pajak hasil bumi dan kerja  wajib  ini,  merupakan  konsekuensi  dari konsep penguasaan alat produksi dan pengelolaan  alat  dan  sumber  produksi.  Istana atau  para  penguasa  lembaga  politik  tradisional merupakan kelas yang memiliki dan menguasai alat  dan  sumber-sumber  produksi,  sementara rakyat  kebanyakan  ialah  para  pekerja  yang melakukan  pengelolaan  atas  alat-alat  produksi dan  sumber  produksi  (Kuntowijoyo,  2002: 112).  Dalam  konteks  inilah,  rakyat  kemudian terikat  oleh  kewajiban-kewajiban  atas  tanah yang  digunakan  untuk  dapat  bertahan  hidup. Kewajiban-kewajiban  inilah  yang  kemudian menjadi  semacam  tugas  bagi  para  rakyat  atau tani  hamba  yang  menjadi  tulang  punggung penggerak aktivitas ekonomi masyarakat tradisional  (Burger  dan  Parajudi,  1962:  240). Golongan-golongan  khusus  yang  memiliki kewajiban  pekerjaan  ini  terdiri  dari  keluarga- keluarga  di  pedesaan.  Golongan  keluarga pedesaan tersebut adalah masyarakat biasa atau masyarakat  kecil  yang  bekerja  sebagai  petani,
pedagang tukang, nelayan, dan lainnya (Burger, 1957: 110).
Golongan  bawah  masyarakat  pribumi  di Bogor  pada  abad  ke-17,  yang  hidup  di pedalaman  pedesaan  secara  umum  bermata pencaharian  sebagai  penanam  padi,  biji-bijian dan buah-buahan, yang dilakukan dalam bentuk tanah  ladang  dan  sawah.  Golongan  ini merupakan  tulang  punggung  bagi  penghidupan ekonomi  di  wilayah  Bogor  (ANRI,  1978:  LV). Tanpa  keberadaan  masyarakat  kecil  tersebut, sangat kecil kemungkinan perekonomian dengan  model  organisasi  produksi  tradisional tersebut  akan  berjalan  lancar.  Oleh  karena  itu tidaklah  terlalu  berlebihan  jika  dikatakan, golongan bawah menjadi tulang punggung bagi kehidupan  perekonomian  di  wilayah  Bogor (Scott,  1981:  58).  Jauh  sebelum  pemerintah kolonial  Belanda  berkuasa  secara  penuh  di tanah  Bogor,  model  organisasi  produksi  dari masyarakat di Bogor memiliki pola seperti yang dijelaskan  di  atas.  Organisasi  produksi  dengan model  kepemilikan  alat  produksi  (tanah)  oleh pemegang kekuasaan tradisional, bahkan berjalan  dan  berlangsung  pula  hingga  saat pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda  berkuasa secara penuh di wilayah Bogor.
Masuknya kepentingan ekonomi asing ke dalam  wilayah  Bogor  pada  abad  ke-17  tidak lepas  dari  penetrasi  ekonomi  dan  politik kolonial  yang  dilakukan  oleh  kongsi  dagang VOC.  Terbentuknya  Sunda  Kalapa  (Batavia) sebagai  salah  satu  pusat  perekonomian  dan perdagangan  di  wilayah  pesisir  utara  Jawa, memberikan  konsekuensi  berupa  ekspansi ekonomis  ke  wilayah  di  sekitarnya  (salah  satu diantaranya  ialah  wilayah  Bogor).  Lebih  lanjut peralihan  kebijakan  ekonomi  kolonial  dari penguasaan yang bersifat monopolistik, menjadi  kebijakan  produksi  tanaman  komoditi, ikut  pula  mengantarkan  perubahan  mode produksi khususnya di wilayah Bogor (Sajogyo, 1982: 92).
Perluasan  varian  tanaman  komoditi perdagangan  sebagai  konsekuensi  permintaan pasar  internasional  yang  semakin  berkembang dan  berubah-ubah,  memaksa  Nusantara  untuk tidak  hanya  menghasilkan  rempah-rempah  dan palawija.  Beberapa  tanaman  komoditi  seperti  : kopi,  teh,  kopra,  tebu,  tembakau  dan  beras menjadi  jenis-jenis  tanaman  yang  sangat digemari  dan  menjadi  primadona,  bahkan hingga  masa  akhir  pemerintahan  kolonial  di Nusantara.  Khususnya  untuk  wilayah  Bogor,
tanaman komoditi yang berkembang dan cukup menguntungkan untuk diusahakan ialah tanaman  teh.  Secara  aspek  geografis  dan klimatologi, wilayah Bogor (Priangan) merupakan daerah yang cukup baik untuk dapat menanam dan mengembangkan tanaman komoditi teh. Tanaman teh pertama kali dibawa ke  wilayah  Bogor  oleh  Andreas  Clyer  seorang berkebangsaan  Jerman,  pada  tahun  1648 (Suganda, 1981: 3).
Pengusahaan
Perkebunan Teh oleh Pemerintah Kolonial di Bogor
Setelah  pemerintah  kolonial  mengambil upaya  penanaman  komoditi  teh  dari  pihak swasta  (dalam  hal  ini  pihak  swasta  sering  kali dikenal  dengan  nama Preanger  Planters ), pemerintah  kolonial  bergerak  cepat  dengan menugaskan Jacobus Isidorus loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli dan pakar penguji teh di Nederlandsche  Handel  Maastchappij (NHM). Jacobson kemudian diangkat menjadi inspektur budi daya teh pada dinas pemerintahan kolonial (Suganda,  1981:  4).  Kebijakan  lain  yang ditempuh  oleh  pemerintah  kolonial  dalam menyelenggarakan  industri  perkebunan  teh, ialah  dengan  membuat  keputusan  berupa Resolusi  5  November  1834  No.  3,  yang menetapkan mengenai mobilisasi dan pengerahan tenaga penduduk dalam mendukung industri perkebunan teh (Padmo, 2004: 154).
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia sebagai pekerja pada perkebunan teh, pemerintah kolonial juga melakukan perekrutan tenaga  kerja  yang  berasal  dari  Cina.  Tenaga kerja yang berasal Cina direkrut oleh pemerintah  kolonial  sebagai  tenaga  ahli  dalam proses pengolahan teh, mendampingi masyarakat  pribumi  yang  dipekerjakan  oleh pemerintah kolonial di perkebunan teh (Suganda,  1981:4).  Para  pekerja  yang  berasal dari  Macau  (Cina)  tersebut  direkrut  oleh Jacobson,  pada  tanggal  1  Maret  1838  dari Batavia  dengan  tugas  sebagai  penangkar  teh, dan diberikan gaji sebesar f.10.- sebulan. Selain itu,  Jacobson  juga  membawa  serta  7.000.000 bibit  teh  untuk  dikembangkan  di  perkebunan teh  yang  ada  di  seluruh  Jawa,  salah  satunya ialah  perkebunan  teh  yang  ada  di  Cipanas- Bogor.
Seiring dioperasikannya perkebunan- perkebunan  teh  di  seluruh  Jawa,  termasuk  di Cipanas-Bogor,  sejatinya  kualitas  teh  yang
berasal  dari  tanah  Priangan  memiliki  kualitas yang  lebih  baik  dari  teh  yang  berasal  dari perkebunan  di  daerah  Jawa  lainnya.  Seperti yang dinyatakan oleh Padmo (2004) berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh Jacobson  di  beberapa  tempat,  teh  yang  berasal dari  perkebunan  teh  di  daerah  Priangan-Jawa Barat  memiliki  kualitas  teh  yang  lebih  baik dibandingkan  teh  yang  berasal  dari  teh  di Wonosobo.  Pengawasan  yang  ketat  dan manajemen  produksi  yang  baik  menjadi  salah satu  faktor  yang  membuat  kualitas  teh  yang berasal  dari  tanah  Priangan  lebih  baik  dari  teh yang  berasal  dari  perkebunan  lainnya  di  Jawa. Penyediaan para petugas pengawas ( controleur ) yang berasal dari Eropa, ditambah dengan para pekerja  yang  berasal  dari  Cina,  sebagai  tenaga penangkar  teh  merupakan  bagian  dari  strategi pemerintah kolonial yang utama dalam produksi teh di Priangan.
Demi  mendapatkan  hasil  yang  terbaik bagi  kualitas  teh,  pemerintah  kolonial  juga melakukan  mobilisasi  yang  cukup  besar  pula dalam  hal  tenaga  kerja  (buruh)  yang  bekerja sebagai  pemetik  teh.  Sebagai  gambaran  untuk melihat  besarnya  mobilisasi  pekerja  dalam produksi teh di daerah Priangan, sebagai berikut adalah data mengenai gambaran perkebunan teh di Jawa (Padmo, 2004: 161):
”Areal  perkebunan  teh  yang  diusahakan  oleh perkebunan  teh  sepanjang  kurun  waktu  1835- 1840  adalah  rata-rata  seluas  500  bau,  dengan 2.345.960  rumpun  tanaman  teh,  dimana 707.460  untuk  mengembangkan  produksi  teh hitam.  Tiga  pabrik  pengolahan  teh  yang  besar masing-masing  memerlukan  200.000  rumpun pohon teh  dan  17  pabrik  pengolahan teh  yang kecil dimana masing-masing bisa  menampung sebanyak  100.000  rumpun  tanaman  teh. Kemudian  teh  kering  yang  dihasilkan  oleh  20 pabrik  pengolahan  tersebut  ditampung  dalam empat gudang pengepakan ”.
Berdasarkan penjelasan Soegijanto Padmo  mengenai mapping industri  perkebunan teh  di  Jawa,  maka  dapat  ditafsirkan  bahwa perkebunan teh yang berada di Cipanas (Bogor) merupakan  salah  satu  dari  wilayah  penanaman teh  dan  penangkaran  teh  yang  berada  di  Jawa Barat, di bawah pabrik utama (20 pabrik utama) pengolahan  yang  berada  di afdeling Sukabumi. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan dengan ketat  dan  manajerial  yang  cukup  baik,  serta mobilisasi  penduduk  yang  kemudian  diberikan kompensasi  gaji  dalam  pekerjaan  memetik,
pengolahan  dan  pengepakan  teh,  menjadikan secara  ringkas  pengusahaan  perkebunan  teh yang  dilakukan  oleh  pemerintah  hingga  masa akhir dekade abad ke-19.
Pada  sisi  lain  pengusahaan  teh  yang dilakukan oleh pemerintah kolonial secara baik ternyata tidak memberikan hasil yang positif di satu  sisi  yang  lainnya.  Kualitas  teh  yang diusahakan  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia- Belanda  ternyata  masih  sangat  jauh  dari  yang diharapkan, jika dibandingkan dengan teh yang berasal  dari  dari  India,  Cina  dan  Jepang.  Pasar internasional  kurang  mengakomodasi  kualitas teh  yang  dihasilkan  dari  Hindia-Belanda,  dan hal  ini  berdampak  pada  perminataan  teh  dari Hindia-Belanda  dalam  pasar  internasional (Leirissa, et  al .,  1996:  60).  Kelesuan  pasar internasional  terhadap  komoditi  teh  yang berasal  dari  Hindia-Belanda,  berdampak  pada produksi teh yang diusahakan oleh pemerintah. Pengeluaran  ( cost produksi)  yang  ditanggung oleh  pemerintah  kolonial  bertambah  besar, sementara  itu  daya  jual  komoditi  teh  dari Hindia-Belanda melemah.

## Periode Swastanisasi Pengusahaan Perkebunan Teh di Bogor
Kartodirdjo  (1972)  menyatakan  bahwa beralihnya  haluan  kebijakan  ekonomi  negeri induk  yang  semula  dikuasai  oleh  kelompok konservatif, kemudian menuju kebijakan liberal, yang dikendalikan oleh golongan liberal merupakan  satu  situasi  yang  kelak  juga mempengaruhi  kebijakan  ekonomi-politik  di Hindia-Belanda. Kegagalan pemerintah kolonial  dalam  mengelola  tanah  jajahan  dan rendahnya  kemampuan  daya  saing  ekonomi Kerajaan  Belanda,  dalam  pasar  internasional membuat angin politik beralih kepada golongan liberal. Pada tahun 1870-an merupakan satu era dimana berakhirnya kebijakan politik konservatif  yang  termanifestasi  dalam  bentuk kebijakan tanam paksa ( culturstelsel ). Berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial No. 5 tanggal 1 Mei 1864, pemerintah kolonial  mulai  merubah  status  perkebunan  teh yang  dikuasai  oleh  pemerintah  kolonial  kepada pihak swasta (Maddison, et al ., 1989: 20).
Akuisisi  status  perkebunan  ke  arah swastanisasi ini  menjadi  satu  periode  tersendiri dari sejarah perkebunan di Indonesia.
Perubahan  ini  diawali  dengan  kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang
mengeluarkan  UU  Agraria  ( Agrarische  wet Staatblad )  tahun  1870,  dimana  undang-undang tersebut tidak hanya melepaskan separuh beban pemerintah kolonial dalam pembiayaan aktivitas  ekonomi  di  Hindia-Belanda,  akan tetapi di satu sisi juga memberikan ruang untuk mengakomodasi  kepentingan  kongsi  dagang dari  Barat  untuk  menanamkan  modalnya  di bidang perkebunan (Suganda, 1981: 10).
Masuknya  modal-modal  dari  Barat  ke dalam  usaha  perkebunan  teh  di  Jawa  Barat, khususnya  di  wilayah  Cipanas-Bogor  tidak hanya merubah status perkebunan semata, akan tetapi  kelak  juga  akan  merubah  status  tanah penduduk  dan  bentuk-bentuk  hubungan  sosial yang  berlaku.  Berikut  terlebih  dahulu  akan dijabarkan mengenai proses swastanisasi perkebunan teh yang terjadi di seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor, sebagai  wilayah  perkebunan  teh  yang  berada dalam naungan afdeling Sukabumi.
Sejatinya proses pengelolaan perkebunan teh  yang  bersandar  pada  usaha  swasta  pertama kali  dilakukan  di  daerah  Priangan  Tengah, yakni  sekitar  wilayah  Bandung.  Para  pemodal atau  pengusaha  dari  Barat  yang  ingin  terlibat dalam  usaha  perkebunan  teh  di  wilayah Priangan mengajukan permohonan dan mengurus seluruh keperluan administrasi kepada  residen  Priangan.  Beberapa  perusahaan yang  kemudian  masuk  ke  dalam  wilayah Priangan untuk terlibat dalam bisnis perkebunan  teh,  diantaranya  yang  cukup dikenal ialah :
1. Keluarga pengusaha Rudolph Albert Kerkhoven  yang  membuka  perkebunan  teh di Arjasari pada tahun 1869.
2. Karel  Albert  Rudolf  Bosscha  yang  dikenal sebagai  raja  teh  Priangan,  ia  tiba  di  Jawa pada tahun 1887.
3. Karel  Frederick  Holle,  seorang  pengusaha teh  yang  membuka  perkebunan  di  wilayah kaki Gunung Cikuray.
Para  pengusaha  yang  masuk  ke  dalam  wilayah Priangan  tersebut,  membuka  usaha  perkebunan teh  atas  seizin  pemerintah  kolonial  Hindia- Belanda.  Mereka  tidak  hanya  melakukan akuisisi  terhadap  beberapa  pabrik  teh,  akan tetapi  juga  melakukan  penyewaan  terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara (pemerintah  kolonial)  dan  tanah-tanah  yang dimiliki oleh penduduk (perseorangan). Kebutuhan  akan  tanah-tanah  sewaan  guna
membangun  industri  perkebunan  di  wilayah Priangan semakin meningkat permintaannya.
Perkebunan  teh  Cipanas-Bogor  yang berada  dalam  wilayah afdeling Sukabumi, merupakan  tempat  bernaungnya  474  perusahan perkebunan, diantaranya adalah perkebunan teh, kina,  dan  karet.  Selain  itu  juga  terdapat beberapa perkebunan dengan komoditi seperti : cokelat,  kapuk,  kelapa,  lada  dan  kopi,  dengan masa sewa guna tanah selama 20 tahun sampai 75 tahun (Padmo, 2004: 167). Masuknya modal ke  dalam  seluruh  wilayah  Priangan,  khususnya di wilayah Cipanas-Bogor ( afdeling Sukabumi), membuat  perubahan  morfologi  kota,  tidak hanya perubahan ekologi dalam bentuk perubahan  pemanfaatan  tanah  dari  kebutuhan primer  penduduk  pribumi,  menuju  tanah  yang diusahakan sebagai areal perkebunan.
Masuknya  modal  perkebunan  menuntut adaptasi kebutuhan infrastruktur daerah, seperti keberadaan  penunjang  transportasi  (jalan, kendaraan,  alat  angkut),  saluran  pengairan (irigasi), pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan  dan  pendidikan,  serta  beberapa fasilitas  lainnya  (Dick, et  al .,  2002:  35).  Guna membangun  seluruh  keperluan  infrastruktur tersebut, dibutuhkan lembaga pembiayaan yang ditugaskan tidak hanya dalam rangka membiayai  industri  perkebunan  swasta,  akan tetapi juga membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.
Periode
mengenai swastanisasi
perkebunan  teh  di  wilayah  Cipanas-Bogor mencapai puncaknya seiring dengan pembangunan jalur transportasi yang membentang dan menghubungkan antara daerah Cipanas-Bogor dengan Batavia, Sukabumi,  dan  wilayah  Priangan  Tengah seperti  Cianjur,  Tasikmalaya,  dan  Garut.  Jalur transportasi tersebut dikenal dengan nama jalan Anyer-Priangan,  selain  itu  juga  dibangun  jalur kereta  api  Bogor-Bandung-Cicalengka-Cilacap (ANRI,  1980:  LXXI).  Di  sepanjang  jalan  raya tersebut  dibangun  fasilitas-fasilitas  umum seperti  rumah/pemukiman  penduduk,  tangsi- tangsi  militer,  kantor  pemerintahan,  kantor swasta, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya.
Adaptasi Penduduk Pribumi terhadap Pengusahaan Perkebunan Teh di Bogor dan Perubahan-perubahan Lanjutan
Masuknya  modal  dari  Barat  kedalam
perkebunan teh di Cipanas-Bogor dan beberapa tempat perkebunan teh lainnya di Jawa diawali dengan  perjanjian  sewa  dan  jual  beli  antara calon  pengusaha  dengan  pemerintah  kolonial Hindia-Belanda  (Departmen  van  Landbouw  en Economische  Zaken,  1920).  Mengenai  berapa luas  tanah  yang  disewakan  oleh  pemerintah kolonial  terhadap  para  calon  pengusaha  di Cipanas-Bogor, tim peneliti tidak mendapatkan angka  yang  pasti.  Data  yang  didapatkan  dalam penelitian  ini  hanya  jumlah  luas  tanah  yang disewakan  dalam  wilayah afdeeling Sukabumi, dimana  Cipanas-Bogor  masuk  dalam  otonomi afedeeling Sukabumi.  Peningkatan  jumlah permintaan  sewa  tanah  yang  terjadi  di  wilayah afdeeling Sukabumi,  termasuk  di  dalamnya wilayah Cipanas-Bogor, menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi industri perkebunan  teh  di  wilayah  Priangan  Barat  ini. Guna  memenuhi  kebutuhan  dan  permintaan tanah  sebagai  lahan  produktif    perkebunan  teh, pemerintah  kolonial  melakukan  beberapa  cara. Pertama ,  membuka  lahan  baru  (pembukaan lahan  hutan  yang  difungsikan  menjadi  lahan perkebunan  baru); kedua ,  mengakuisisi  tanah- tanah  yang  bermasalah,  menjadi  tanah  miliki Negara  ( Staatsblad 1912  No.  177  dan  178). Selain  angka  jumlah  perusahaan  perkebunan swasta  yang  meningkat,  keberadaan  industri perkebunan  teh,  dapat  menjadi  jalan  bagi  para penduduk  Cipanas-Bogor  untuk  mendapatkan tambahan  pendapatan  rumah  tangga  mereka (ANRI,  1980:  LXXIV).  Tambahan  pendapatan tersebut  didapatkan  masyarakat,  khususnya kelompok  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  menjadi pekerja  pemetik  daun  teh  di  perkebunan (Suganda, 1981: 149).
Masyarakat  pribumi  di  daerah  Cipanas- Bogor,  selain  dapat  bekerja  langsung  pada perusahaan perkebunan teh, juga dapat terintegrasi  secara  tidak  langsung  untuk mendapatkan  tambahan  pendapatan  mereka. Aktivitas  penambahan  pendapatan  mereka dapat  dilakukan  dengan  menanam  bibit-bibit teh  di  pekarangan  rumah  mereka,  setelah  itu hasilnya  mereka  jual  kepada  perusahaan (ANRI,  1980: LXXIV ) .  Derasnya  ekspansi ekonomi kapitalisme kolonial ke dalam jantung ekonomi  masyarakat  pribumi  di  seluruh wilayah  Priangan,  khususnya  Cipanas-Bogor sejatinya  tidak  membuat  masyarakat  pribumi kehilangan  sumber-sumber  mata  pencaharian mereka.  Para  petani  masih  juga  mengelola ekonomi  rumah  tangga  mereka  dengan  bertani
dan memelihara ikan di areal pekarangan rumah mereka.
Pertumbuhan  aktivitas  penanaman  dan perdagangan tanaman komoditi teh dapat dilihat melalui perkembangan permintaan tanah sebagai  lahan  produksi.  Selain  itu  juga  dapat dilihat  dari  terbangunnya  suprastruktur  dan infrastruktur penunjang industrialisasi perkebunan  teh.  Perkembangan  infrastruktur dan  suprastruktur  dalam  konteks  sebuah wilayah memberikan satu kesempatan pula bagi wilayah  itu  sendiri  untuk  siap  terintegrasi dengan  dunia  luar.  Terintegrasinya  suatu wilayah sebagai konsekuensi logis perkembangan kehidupan sosial-ekonomi merupakan  satu  perkembangan  lanjutan  yang dihadapi  oleh  wilayah  Cipanas-Bogor  menuju dekade 1930-an (ANRI, 1980: CXIX ) . Pembangunan  infrastruktur jalan  raya dan jalur kereta  api  yang  menghubungkan  wilayah- wilayah  di  Priangan  dengan  wilayah  luar Priangan  memberikan  kesempatan  bagi  hilir- mudiknya  lalu  lintas  barang  dan  manusia (ANRI,  1980: LXXI ) .  Hasil-hasil  produksi perkebunan  di  seluruh  wilayah  Priangan memerlukan akses transportasi yang baik dalam memudahkan  pengangkutan  menuju  wilayah pelabuhan, sebagai mata rantai jalur ekspor dari Hindia-Belanda.    Di  sisi  lain  keberadaan  jalur transportasi  beserta  penopang  lainnya  menjadi jalur  bagi  masuknya  barang-barang  impor  ke dalam wilayah Priangan.
Terbukanya pintu akses menuju, dari dan ke  wilayah  Priangan  menghadirkan  pengaruh terhadap dinamisnya kehidupan sosial masyarakat Priangan. Kedatangan para pendatang  ke  wilayah  Priangan,  khususnya Cipanas-Bogor  menjadi  satu  fenomena  yang selalu  mengisi  dinamika  kehidupan  sosial wilayah  Priangan  Barat  tersebut  (ANRI,  1980: LXXX).  Kedatangan  para  kaum  urban  yang terdiri  dari  Eropa,  Timur  Tengah,  Cina,  India hingga  masyarakat  pribumi  yang  berasal  dari luar  Priangan  memberikan  pengaruh  dalam konteks  kebutuhan  pemukiman,  kesehatan, pendidikan  dan  permintaan  tambahan  atas kebutuhan tanah yang produktif.
Kehadiran para pendatang tersebut memberikan  satu  masalah  tersendiri  bagi perkembangan  kehidupan  sosial  di  wilayah Priangan Barat (Cipanas-Bogor), karena kehadiran mereka bukan hanya bermukim, akan tetapi  juga  mencoba  peruntungan  dalam  sektor ekonomi.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Residen
Priangan  L.  de    Steurs  (ANRI,  1980:  LIII), bahwa  seiring  lajunya  pertambahan  penduduk melalui  fenomena  migrasi  terjadi  peningkatan permohonan pengajuan usaha pertanian kecil.
Kedatangan pemodal besar dan kecil dari golongan  Eropa  yang  menyisakan  persoalan mengenai  tanah  sewa  (partikelir)  yang  ilegal, menjadi persoalan yang belum mampu diselesaikan  oleh  pemerintah  kolonial  (ANRI, 1980:  CXXI).  Persoalan  mengenai  perubahan tanah  dari  semula  tanah  perseorangan  warga, menjadi  tanah  sewaan  merupakan  fenomena yang banyak dijumpai pada masa era swastanisasi  perkebunan  di  Priangan.  Untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut  pemerintah kolonial telah membuat badan berupa perkumpulan tanah partikelir untuk menyelesaikan  persoalan  tanah  sewaan  yang bermasalah  ( Staatsblad 23  November  1933, No.2).
Tanah partikelir yang muncul sejak akhir abad  ke-19,  hingga  menuju  masa  akhir pemerintah kolonial Hindia-Belanda, merupakan  modal  utama  bagi  pembentukan industri  perkebunan.  Dengan  beralihnya  model ekonomi  subsisten  menuju  model  ekonomi industri,  sudah  barang  tentu  pula  merubah hubungan-hubungan  sosial  yang  menjadi  tali- temali dalam proses jalinan relasi produksi. Jika dalam  proses  aktivitas  ekonomis  dalam  bentuk mode  ekonomi  subsisten,  jalinan  relasi  sosial- produksi  yang  terbingkai  adalah  antara pemilik tanah  ( land  lord )  dengan  petani  hamba,  maka pada masa industri perkebunan hubungan relasi produksi  berubah  menjadi  antara  pengusaha (penyewa  tanah)  dengan  petani  penggarap tanah. Ikatan-katan relasi sosial yang berbentuk patron-client ,  berubah  menjadi  pengusaha  dan buruh. Jelas perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar, dimana pada fase ini disebut oleh  beberapa  ahli  sejarah sebagai  fase  dimana runtuhnya pelembagaan tradisional.

## SIMPULAN
Bahwa  secara  geologis tanah  yang  subur dengan  perpaduan  dataran  rendah  daerah pegunungan  serta  banyaknya  aliran  air  dalam bentuk mata air dan sungai, menjadikan daerah Bogor  berkelimpahan  atas  hasil  bumi  yang besar.  Hal  itu  menjadi  modal  utama  untuk menjalankan  roda  perekonomian  masyarakat setempat  dalam  bentuk  :  berladang,  beternak serta aktivitas ekonominya. Tahun 1869 di Jawa
Barat  ini  membuktikan  bahwa  sebagian  besar desa-desa  di  sepanjang  daerah  Jawa  bagian Barat  tanah  yang  dimiliki  perseorangan  jauh lebih  banyak  dan  luas  dari  pada  tanah  yang dimiliki  secara  komunal.  Stratifikasi  sosial dalam  masyarakat tradisional Bogor yang juga termasuk  dalam  masyarakat  Jawa  Barat, terbentuk atas dasar nilai-nilai dan pengetahuan yang bersumber dari sistem nilai agama Hindu, dan juga mengadopsi nilai-nilai agama Islam.
Peralihan  kebijakan  ekonomi  kolonial dari  penguasaan  yang  bersifat  monopolistik, menjadi  kebijakan  produksi  tanaman  komoditi, ikut  mengantarkan  perubahan  mode  produksi khususnya di wilayah Bogor. Khususnya untuk wilayah  Bogor,  tanaman  komoditi  yang berkembang  dan  cukup  menguntungkan  untuk diusahakan  ialah  tanaman  teh.  Secara  aspek geografis  dan  klimatologi,  wilayah  Bogor (Priangan)  merupakan  daerah  yang  cukup  baik untuk  dapat  menanam  dan  mengembangkan tanaman komoditi teh.
Proses swastanisasi perkebunan teh yang terjadi  di  seluruh  wilayah  Priangan,  khususnya di  wilayah  Cipanas-Bogor,  sebagai  wilayah perkebunan  teh  yang  berada  dalam  naungan afdeling Sukabumi.  Selain  angka  jumlah perusahaan perkebunan swasta yang meningkat, keberadaan  industri  perkebunan  teh,  dapat menjadi  jalan  bagi  para  penduduk  Cipanas- Bogor untuk mendapatkan tambahan pendapatan  rumah  tangga  mereka.  Seain  itu pula terbangunnya suprastruktur dan infrastruktur penunjang industrialisasi perkebunan  teh.  Perkembangan  infrastruktur dan  suprastruktur  dalam  konteks  sebuah wilayah memberikan satu kesempatan pula bagi wilayah  itu  sendiri  untuk  siap  terintegrasi dengan  dunia  luar.  Dengan  beralihnya  model ekonomi  subsisten  menuju  model  ekonomi industri,  merubah  hubungan-hubungan  sosial yang  menjadi  tali-temali  dalam  proses  jalinan relasi  produksi.  Jika  dalam  proses  aktivitas ekonomis  dalam  bentuk  mode  ekonomi subsisten,  jalinan  relasi  sosial-produksi  yang terbingkai  adalah  antara  pemilik  tanah  ( land lord )  dengan  petani  hamba,  maka  pada  masa industri  perkebunan  hubungan  relasi  produksi berubah  menjadi  antara  pengusaha  (penyewa tanah) dengan petani penggarap tanah.

## SARAN
Kebijakan  ekonomi  perkebunan  swasta masa  kolonial  adalah  kesempatan  yang  dibuka oleh  pemerintah  kolonial  setelah  masa  tanam paksa  di  berbagai  daerah  di  Hindia  Belanda salah  satunya  adalah  perkebunan  teh  di  Bogor. Tidak  hanya  perkebunan  teh  sebagai  komoditi ekspor  tetapi  juga  berbagai  macam  komoditi lain  seperti  tembakau,  kelapa  sawit,  gula,  dan sebagainya  yang  dijadikan  perkebunan  swasta. Perkebunan  swasta  itu  pun  tidak  hanya  berada di  wilayah  Jawa  tapi  juga  menjangkau  hingga ke  timur  wilayah  Hindia  Belanda.  Dengan demikian,  kajian  mengenai  perkebunan  swasta ini  masih  perlu  digali  kembali  mengingat cakupan  wilayah  perkebunan  swasta  yang  luas dan komoditi tanaman ekspornya pun  beragam. Banyak  yang  dapat  digali  untuk  penelitian selanjutnya,  yang  bisa  dilihat  dari  aspek ekonomis,  manajerial  dari  perusahaan  tersebut, hubungan  sosial  dan  keterkaitan  dengan masyarakat setempat serta kesejahteraan sosial. Dengan  penelitian-penelitian  yang  semakin terbuka  mengenai  tema  ini  diharapkan  menjadi pembelajaran  berharga  bagi  perkembangan perkebunan swasta di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  1978. Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat).
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  1998.
Otonomi  Daerah  Hindia-Belanda 1903- 1940.
Burger,  D.H.  1957. Sejarah  Sosiologi  dan Ekonomi  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Jaya. _________________dan Parajudi. 1962. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia , Jilid I, Cetakan ketiga. Djakarta: Percetakan Negara Pradnjaparamita.
Dick, H.W dan J. Thomas Lindblad (ed). 2002.
Fondasi  Historis  Ekonomi  Indonesia , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  dan  Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
Handboek  van  Ondernemingen  en  Handel  in Nederlands-Indie. 1920.  Departmen  van Landbouw en Economische Zaken.
Harsojo  dan  Koentjaraningrat  (ed).  2004.
Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Kartodirdjo,    Sartono  .  1972. Politik  Kolonial
Belanda Abad ke-19 . Yogyakarta:
Lembaran Sejarah. Kuntowijoyo.2002. Perubahan  Sosial  dalam Masyarakat  Agraris .  Yogyakarta:  Mata
Bangsa.
Leirissa,  R.Z,  G.A.  Ohorella,  dan  Yuda  B.
Tangkilisan. 1996. Sejarah Perekonomian Indonesia .
Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
RI.
Maddison,  Angus  dan  Ge  Prince.  1989. Economic  Growth  in  Indonesia  1820— 1940 . USA: Foris Publications. Padmo,  Soegijanto . 2004. Bunga  Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media. Sajogyo.  1982. Bunga  Rampai  Perekonomian
Desa . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Scott,  James.  1981. Moral  Ekonomi  Petani . Jakarta : LP3ES. Staatsblad 1912 No. 177 dan 178. Staatsblad 23 November 1933, No.2. Suganda,  Her.1981. Kisah  Para  Preanger
Planters .Jakarta : Kompas. van  Dooren,  P.J,  J.B.D.  Derksen, et  al .  1975. Changing Economy in Indonesia Volume 1 Indonesia’s Export Crops 1816—1940 . Amsterdam:  The  Hague  Under  the auspices of Royal Tropical Institute. Van  Erden,  J.H  en  W.B  Deijs.  1946. Thee CultuurerOndernemingen .Gravenhage NV.Uitgeei.