http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)
1 Mustakim Muchlis, 2 Abdul Hamid Habbe
1 UIN Alauddin Makassar, 2 Universitas Hasanuddin Jl. Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 1 , Jl. Perintis Kemerdekaan,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 2
1 mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id, 2 hamidhabbe@gmail.com
Received: 18 March 2021; Revised: 18 Mach 2021; Published: 12 April 2021

## ABSTRAK
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait screening pasar  modal  syariah  belum banyak yang melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap screening syariah pada  indeks  disuatu  negara  selama  beberapa  kurun  waktu.  Penelitian  ini bertujuan  mengeksplorasi screening syariah  yang  dilakukan  pada  entitas  yang terdaftar di Jakarta Islamic (JII) Index tahun 2015– 2019. Penelitian menggunakan pendekatan quantitative deskriptif  dengan  menganalisa  dan  mendeskripsikan screening syariah  pada  entitas  yang  terdaftar  di  JII.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan screening syariah dengan baik pada entitas yang terdaftar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, hal  ini  dibuktikan  dengan  melihat  aspek qualitative entitas  yang  tidak menjalankan  aktivitas  yang  mengandung  unsur riba,  gharar ,  dan maysir . Sementara  pada  aspek quantitative ,  entitas  telah  mengikuti  kesesuaian  antara besaran  persentase  utang  berbasis  bunga  tidak  lebih  dari  45  persen  dan pendapatan non halal tidak lebih dari 10 persen. Namun kriteria yang ditetapkan OJK  dan MUI  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  jika  dibandingkan  dengan kriteria screening yang berlaku di negara lain.
Kata Kunci: Pasar modal syariah; Screening syariah.

## ABSTRACT
Several previous studies on Islamic capital market screening have not conducted an in- depth exploration of Sharia screening on a country's index over different periods. This study aims to examine sharia screening performed on entities registered in the Jakarta Islamic (JII) Index 2015–2019. The study uses a descriptive quantitative approach by analyzing  and  describing  Sharia  screening  in  entities  registered  in  JII.  The  research results show that the Financial Services Authority has properly screened Sharia law in registered entities according to the  established criteria, as evidenced by looking at the qualitative aspects of entities that do not carry out activities that contain elements of usury, gharar, and maysir. Meanwhile, in the quantitative aspect, the entity has tracked the  appropriateness  between  the  percentage  of  interest-based  debt  of  no  more  than  45 percent and non-halal income of no more than 10 percent. However, the OJK and MUI criteria still show some weaknesses compared to the screening criteria that apply in other countries
Key word : Islamic capital market; Sharia Screening.

## PENDAHULUAN
Pasar modal syariah secara umum sama dengan pasar modal non syariah, yang  membedakan  diantara  keduanya  yakni  adanya  produk  dan  mekanisme transaksi  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  pada  pasar  modal syariah. Meskipun demikian, entitas yang masuk ke dalam pasar modal syariah bukanlah entitas yang melaksanakan operasional berdasarakan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2020 di Indonesia, terdapat 436 saham syariah yang diterbitkan namun hanya 5 yang merupakan  entitas  syariah.  Sisanya  adalah  entitas  yang  menjalankan operasionalnya  tidak  berdasarkan  prinsip  syariah,  namun  memenuhi  kriteria sebagai saham syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang senantiasa mendorong pengembangan  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  memiliki  tanggungjawab melakukan seleksi ( screening ) terhadap setiap emiten yang akan masuk kedalam pasar  modal  syariah.  OJK  melakukan screening syariah  pada  dua  aspek  yakni quantitative dan qualitative . Pada aspek quantitaive dilakukan pemeriksaan terkait tingkat  utang  berbasis  bunga,  likuiditas,  investasi  atau  pendapatan  berbasis bunga suatu entitas yang dimana dalam perspektif Islam hal tersebut dilarang (Ayedh  et  al.,  2019).  Pada  aspek qualitative OJK  melihat  apakah  entitas  tidak terlibat dalam aktivitas terlarang seperti produksi barang/jasa terlarang, praktik perjudian,  dan  aktivitas  lainnya  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam. Screening syariah dilakukan  guna melindungi hak investor  dalam  berinvestasi pada  entitas  yang  tidak  hanya  berfokus  pada  keuangan,  tetapi  juga  pada kegiatan bisnis entitas yang sesuai dengan syariah (Derigs & Marzban, 2008).
Terdapat beberapa penelitian yang meneliti terkait pelaksanan screening syariah  pada  pasar  modal  syariah  diantaranya  Firmansyarh  (2017),  yang membandingkan pelaksanaan praktik screening pasar modal syariah Indonesia dan Malayasia. Hasil penelitian menemukan terdapat perbedaan kriteria dalam melakukan  seleksi  antara  masing-masing  negara  yang  didasarkan  pada pemahaman  terhadap  paham  yang  dianut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ramdani  (2018)  yang  mengkaji  perbedaan  model screening serta  penyebab terjadinya perbedaan pada beberapa indeks sepri DJIM index, MSCI dan indekx lainnya,  penelitian  menemukan  adanya  perbedaan  model  dan  dan  batasan dalam kriteria screening antara indeks yang diteliti.  Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan  berbedanya  sudut  pandangan,  prosedur  dan  pedoman  yang digunakan.  Sementara itu penelitian  yang dilakukan oleh  Ayedh et al.,  (2019) mengeksplorasi  dan  menganalisis  secara  kritis  perbandingan  metodologi screening antara indeks syariah utama di dunia. Penelitian tersebut didapatkan
terjadinya  perbedaan  penilaian  baik  dari  segi qualitative maupun quantitative . Penelitian  ini  juga  memberikan  masukan  untuk  pembuat  kebijakan  di  setiap negara  untuk  memastikan  praktik screening syariah  dan  peningkatan standarisasi screening syariah di antara indeks utama syariah.
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait screening pasar  modal  syariah belum  banyak  yang  melakukan  eksplorasi  lebih  lanjut  secara  mendalam terhadap screening syariah  pada  satu  indeks  disuatu  negara  selama  beberapa kurun waktu, terutama pasar pasar modal syariah di Indonesia.  Hal inilah yang memotiviasi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dan  mendalam terkait pelaksanaan screening di salah satu indeks di suatu negara dalam hal ini di  Indonesia  pada  periode  2015-2019.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  akan memperlihatkan entitas jenis apa saja dan bergerak pada bidang apa saja entitas yang  terdaftar  dari  kurun  waktu  tersebut  dan  melihat  tingkat  utang  berbasis bunga dan pendapatan non-halal yang terjadi pada entitas yang terdaftar di JII. Penelitian ini bertujuan memaparkan konsep screening syariah yang dilakukan di  Indonesia  dengan  melihat  penerapan  aturan-aturan screening tersebut  baik secara qualitative dan quantitative pada entitas yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dimana peneliti memberikan gambaran atas suatu kondisi berdasarkan data yang diperoleh dari entitas.  Metode  ini  digunakan  sebab  dianggap  tepat  dalam  memberikan gambaran  atas  data-data  keuangan  dan  non  keuangan  dari  laporan  tahunan entitas.  Penelitian  ini  mengambil  sampel  yang  difokuskan  pada  entitas  yang terdaftar selama lima tahun berturut-turut (2015-2019) di Jakrta Islamic Index (JII) . JII merilis 30 entitas yang paling likuid tiap 6 bulan sekali, dan dari 30 entitas tersebut  terdapat  entitas  yang  keluar  masuk  dari  daftar  listing  JII,  sehingga hanya  tersedia  17  entitas  yang  dapat  di  analisis  datanya.  Tabel  2. memperlihatkan daftar entitas dan bidang usaha yang diijalankan.
Penelitian ini menggunakan data persentase utang berbasis bunga yang di peroleh dari:

## % 𝑈𝐵𝐵 = 𝑈𝐵𝐵 𝑇𝐴
Dimana:
UBB  = Utang Berbasis Bunga
TA = Total Aset
Untuk data persentase pendapatan non halal diperoleh dari:

## % 𝑃𝑁𝐻 = 𝑃𝑁𝐻
𝑇𝑃
Dimana:
PNH  = Pendapatan non halal
TP = Total pendapatan
Kedua  persamaan  di  atas  digunakan  berdasarkan  aturan  yang  telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa utang berbasis bunga  tidak  lebih  dari  45%  yng  diperoleh  dari  jumlah  utang  berbasis  bunga dibagi dengan total aset. Pendapatan non halal tidak lebih dari 10% diperoleh dari jumlah pendapatan non halal dibagi dengan total pendapatan entitas. Data keuangan tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Model screening shariah yang berlaku di dunia sangat banyak, misalnya DJIM Index, FTSE Islamic Index, MSCI Islamic Index dan SAC (SC). Banyaknya model screening syariah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah perbedaan struktur masyarakat  setiap negara. Selain  itu, mazhab yang dianut suatu negara juga sangat memengaruhi model screening syariah yang digunakan. Negara  dengan  mayoritas  masayarakatnya  adalah  Muslim  pastinya  memiliki banyak ahli syariah. Hal ini akan membuat negara tersebut akan menggunakan model screening yang  spesisifik  dan  berlakunya  hanya  di  negara  tersebut, misalnya  Indonesia  (Ardiansyah  et  al.,  2017;  Ramdani  &  Ahmad  Amir  Aziz, 2018).
Pelaksanaan screening syariah di Indonesia berpedoman pada Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/PJOK.04/2015  dan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan  Prinsip  Syariah  Di  Bidang  Pasar  Modal.  Menurut  aturan-aturan
tersebut,  suatu  entitas  dapat  masuk  ke  dalam  saham  syariah  jika  telah dinyatakan  lulus screening yang  dilakukan  baik  secara qualitative maupun quantitative .
Qualitative screening adalah penyaringan yang dilakukan kepada entitas yang  masuk  ke  dalam  saham  syariah  dengan  melihat  aspek-aspek  kepatuhan syariah pada bisnis yang dijalankan. Syariah dengan jelas melarang aspek-aspek yang  tidak  diperbolehkan  oleh  umat  Islam,  seperti  memproduksi  alkohol, daging babi, dan sebagainya. Sehingga entitas yang ingin masuk ke dalam saham syariah  tidak  diperbolehkan  untuk  mendapatkan  penghasilan  utama  atau bahkan  sebagian  penghasilan  bersumber  dari  kegiatan  tersebut  (Derigs  & Marzban, 2008).
Di  Indonesia, qualitative  screening dilakukan  dengan  mengikuti  kriteria sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Screening Menurut Fatwa DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Bertentangan dengan Syariah
DSN-MUI Otoritas Jasa Keuangan Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN- MUI/X/2003 Pasal 3 ayat 2 Tentang Emiten  yang  Menerbitkan  Efek Syariah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  35/POJK.04/2017  Tentang Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek Syariah
a. perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. lembaga keuangan konvensional (ribawi),  termasuk  perbankan dan asuransi konvensional;
c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. produsen,  distributor,  dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa  yang  merusak  moral  dan bersifat mudarat.
e. melakukan investasi pada Emiten  (perusahaan)  yang  pada saat  transaksi  tingkat  (nisbah) utang perusahaan kepada
a. perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi;
b. jasa keuangan ribawi;
c. jual beli risiko yang mengandung unsur  ketidakpastian  ( gharar ) dan/atau judi ( maisir );
d. memproduksi,  mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
1. barang atau jasa haram zatnya ( haram li-dzatihi );
2. barang atau jasa haram bukan karena  zatnya  ( haram  li- ghairihi ) yang ditetapkan oleh Dewan  Syariah  Nasional  - Majelis Ulama Indonesia;
lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan dari modalnya; 3. barang atau jasa yang merusak  moral  dan  bersifat mudarat; dan/atau 4. barang atau jasa lainnya yang bertentangan  dengan  prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia; e. dan  melakukan  kegiatan  lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan  dari  Dewan  Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; Sumber: Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Quantitative  Screening adalah  penilaian  yang  dilakukan dalam  hal keuangan untuk menilai kelayakan suatu entitas masuk ke dalam bursa saham syariah. Secara umum, kriteria quantitavie screening menyoroti tiga aspek yaitu tingkat utang yang berbasis bunga, pendapatan bunga, dan sejauh mana kas dan piutang entitas. Adapun tingkat toleransi berfokus pada masalah keadilan (Sani dan Othman, 2013).
Di  Indonesia, quantitative  screening didasarkan  pada  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek  Syariah  yaitu  memenuhi  persentase  keuangan  yakni  total  utang  yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45% (empat puluh lima persen). Sementara untuk total pendapatan bunga dan pendapatan tidak  halal  lainnya  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  usaha  dan pendapatan lain-lain tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen).
Aturan-aturan  dalam quantitative  screening ini  adalah  hal  yang  paling sering diperdebatkan (Derigs dan Marzban, 2008). Hal ini disebabkan Al-Qur’an dan Hadits tidak menyatakan secara langsung besaran dan ambang batas untuk analisis  keuangan  yang  dapat  diterima.  Sehingga  para  ulama  dan  pembuat peraturan yang menafsirkan batasan untuk menilai kriteria quantitative entitas.
Analisis Screening Syariah pada entitas yang terdaftar di JII
Untuk  menggambarkan screening syariah  yang  dilakukan  di  Indonesia, kami melakukan pengujian terhadap perusahan yang listing di JII tahun 2015– 2019.  Entitas-entitas  yang  terdaftar  di  JII  dipilih  karena  merupakan  entitas- entitas yang memiliki saham paling likuid. Terdapat 17  entitas yang listing di Jakarta Islamic Index dari tahun 2015 – 2019 yang tidak pernah keluar dari listing. Setiap enam bulan sekali OJK melakukan screening untuk melihat apakah entitas- entitas yang terdaftar telah memenuhi kriteria secara qualitative dan quantitative untuk masuk ke dalam JII.
Penelitian ini akan melihat Qualitative Screening dan Quantitative Screening berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/PJOK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset  syariah  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  40/DSN-MUI/X/2003 (Syariah,  2003)  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

## Tabel 2. Daftar Entitas yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun
2015 – 2019 Nama (Kode) Entitas Bidang Usaha Kegiatan Utama Entitas Adaro Energy (ADRO) Pertambangan Tambang Batu Bara PT. AKR Corporindo  Tbk. (AKRA) Perdagangan Jasa Investasi Perdagangan  dan  distribusi minyak  bumi  dan  bahan  dasar kimia PT. Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Pertambangan Eksplorasi, penambangan, pengolah, serta pemasaran sumber daya mineral Astra Motor (ASII) Aneka Industri Operations  dengan  produk sepeda motor Honda. PT. Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Properti dan Real Estate  Pengembangan real estat PT. Indofood CBP Sukses  Makmur Tbk. (ICBP) Industri Barang Konsumsi Memproduksi  mie,  produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman.
PT. Vale Indonesia TBK. (INCO) Pertambangan Perusahaan tambang dan pengoah nikel yang terintegrasi. Indofood (INDF) Industri Barang Konsumsi Berbagai  jenis  makanan  dan minuman PT.  Kalbe  Farma Tbk. (KLBF) Industri Barang Konsumsi Memproduksi farmasi, suplemen,  nutrisi  dan  layanan kesehatan Matahari Departement Store (LPPF) Perdagangan Jasa Investasi Gerai serba ada yang menyediakan  berbagai  macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, peralatan  rumah  tangga  dan mainan  serta  jasa  konsultan manajemen PT.  Bukit  Asam Tbk. (PTBA) Pertambangan Pertambangan batu bara PT. Pembangunan Perumahaan (PTPP) Properti dan Real Estate  Perencanaan  dan  konstruksi bangunan. PT. Semen Indoensia Tbk. (SMGR) Industri Dasar dan Kimia Produsen semen. PT. Telkom Indonesia (TLKM) Instruktur Utilitas Transportasi Perusahaan informasi dan komunikasi  serta  penyedia  jasa dan  jaringan  telekomunikasi secara lengkap PT United Tractors Tbk. (UNTR) Perdagangan Jasa Investasi Distributor peralatan berat terbesar  dan  terkemuka  di Indonesia  yang  menyediakan produk-produk  dari  merek ternama  dunia  yaitu  Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomag, dan Tadano. Unilever Indonesia (UNVR) Industri Barang Konsumsi Memproduksi kebutuhan sehari-sehari  seperti  sabun, shampoo, kecap, dll.
PT  Wijaya  Karya Tbk. (WIKA) Properti dan Real Estate  Bergerak  dibidang  kontraktor konstruksi
Sumber: Laporan Tahunan masing-masing Entitas
Qualitative Screening Entitas yang terdaftar di JII
Qualitative  screening entitas  merujuk  pada  aktivitas  utama  entitas bukanlah dari aktivitas yang dilarang oleh agama, seperti memproduksi alkohol, lembaga  keuangan  ribawi,  kegiatan  yang  mengandung  unsur  ketidakpastian (gharar) , dan sebagainya.
Entitas yang terdaftar di JII selama periode 2015 - 2019 tidak melakukan kegiatan-kegiatan utama yang dilarang dalam Islam berdasarkan peraturan MUI dan  OJK  yang  telah  ditetapkan  (lihat  Tabel  1).  Sementara  Tabel  2  dapat memberikan  gambaran  mengenai  entitas  yang  terdaftar  dan  kegiatan  utama yang dilakukan. Terdapat entitas yang memproduksi makanan dan minuman, serta produk-produk yang dipakai langsung, seperti PT. Indofood dan Unilever, perusahan telah melengkapi semua produknya dengan sertifikasi halal. Unilever sendiri telah mensertifaksi halal 8 pabriknya untuk menjamin kehalalan produk yang dikeluarkan sehingga meningkat kepercayaan para konsumen khususnya yang beragama Islam.
Pelaksanaan qualitative screening idealnya tidak hanya menilai terkait halal haram  kegiatan  entitas.  Suatu  entitas  bisa  saja  memproduksi  barang  dan  jasa yang secara zatnya tidak mengandung keharaman namun bisa saja dalam proses produksinya terdapat kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip syariah. Ada beberapa  aspek  yang  juga  dapat  dijadikan  pertimbangan  suatu  entitas dikategorikan telah patuh terhadap syariah. Salah satu aspeknya adalah masalah lingkungan.  Islam  sesungguhnya  sangat  perhatian  terhadap  lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 11 yang artinya: ” Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan” (Q.S. Al Baqarah :11)
Wilson (1997) menyatakan bahwa keuangan Islam tidak hanya berbicara mengenai  halal  dan  haram.  Terdapat  etika  dalam  investasi  yang  juga  harus diperhatikan. Etika investasi ini melibatkan sifat barang atau jasa entitas, lokasi entitas tersebut, kegiatan dalam memasarkan produk, dan sebagainya.  Entitas Unilever misalnya yang mendukung LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Secara etika, Unilever sudah jauh dari prinsip syariah untuk masuk ke dalam
saham  syariah.  Namun  karena  tidak  dipersyaratkan  dalam  aturan  yang ditetapkan oleh OJK dan MUI, maka Unilever tetap dalam entitas yang terdaftar di  JII  dan  hanya  berimbas  pada  turunnya  harga  saham  (cnbcindonesia.com, 2020).

## Quantitative Screening Entitas yang terdaftar di JII
Quantitative  screening entitas  sangat  berhubungan  dengan  keuangan entitas. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, entitas yang masuk ke dalam daftar efek  syariah  adalah  entitas  yang  memiliki  persentase  utang  bunga  atas total asset tidak lebih dari 45% dan persentase pendapatan non halal terhadap total  pendapatan  tidak  lebih  besar  dari  5%.    Persentase  utang  bunga  dan pendapatan non halal entitas yang terdaftar di JII 2015 – 2019 disajikan pada tabel 3.

## Tabel 3. Persentase Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non Halal pada
Entitas yang terdaftar di JII Tahun 2015 - 2019
Kode Entitas Persentase Utang Berbasis Bunga (UBB) atas Total Aset ( 𝑼𝑩𝑩 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 ) dan Persentase Pendapatan Non-Halal (PNH) ( ( 𝑷𝑵𝑯 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 ) ) 2015 2016 2017 2018 2019 % UBB % PNH % UBB % PNH % UBB % PNH % UBB % PNH % UBB % PNH ADRO 26.30% 0.42%  21.49% 0.35%  20.44% 0.46%  20.27% 0.71%  27.12% 0.77% AKRA 25.36% 0.41%  25.46% 0.36%  18.86% 0.22%  16.70% 0.23%  21.53% 0.17% ANTM 33.30% 0.64%  33.04% 3.68%  31.31% 2.08%  29.79% 0.66%  28.34% 0.29% ASII 28.24% 0.80%  26.79% 0.91%  20.61% 0.94%  24.79% 0.76%  26.06% 0.80% BSDE 22.00% 3.81%  19.53% 3.29%  19.76% 2.50%  26.78% 5.45%  24.63% 6.04% ICBP 10.58% 0.00% 7.02% 0.00% 7.45% 0.89% 6.53% 0.64% 6.09% 0.65% INCO 6.38% 0.17% 4.92% 0.32% 3.42% 0.44% 1.72% 0.58% 0.18% 0.60% INDF 30.00% 1.11%  27.27% 0.99%  27.51% 0.86%  30.60% 0.68%  23.88% 0.71% KLBF 2.91% 0.56% 1.86% 0.68% 1.98% 0.66% 2.05% 0.59% 4.03% 0.60% LPPF 0.00% 0.34% 0.00% 0.31% 0.00% 0.38% 0.00% 0.38% 0.00% 0.31%

## Sumber: Laporan Tahunan masing-masing entitas
Berdasarkan data tabel 3, dapat dibuktikan bahwa screening syariah telah dilakukan  oleh  pihak  OJK  dengan  melihat  bahwa  tidak  ada  entitas  yang memiliki rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset lebih dari  45%  dan  tidak  adanya  entitas  yang  memiliki  rasio  pendapatan  non halal dibandingkan dengan total pendapatan lebih besar dari 10%. Terdapat 17 entitas yang  senantiasa  berada  pada  JII  selama  kurun  waktu  2015  hingga  2019.  Tren transaksi utang berbasing bunga dan pendapatan berbasis bunga pada beberapa entitas  juga  mengalami  tren  penurunan  persentase  utang  berbasis  bunga ataupun  pendapatan  berbasis  bunga.  Hal  ini  menunjukkan  keseriusan  entitas untuk mulai mengurangi transaksi yang mengandung unsur yang haram.
Sumber utang terbesar pada entitas yang terdaftar di JII adalah dari utang bank dan utang usaha. Untuk utang berbasis bunga bersumber dari utang bank, utang  sewa  pembiayaan,  dan  utang  obligasi.  Selain  itu,  terdapat  entitas  yang melakukan pinjaman ke perbankan syariah yang disebut dana syirkah temporer, yaitu PT. Semen Indonesia dan PT. United Tractor. Hal ini menandakan bahwa entitas  yang  masuk  ke  dalam  JII  mulai  menghindarkan  perusasahaanya  dari transaksi  yang  mengandung  bunga.  Adapun  dampak  dari  utang  terhadap perbankan  syariah  tersebut  adalah  adanya  bagi  hasil  yang  dilaporkan  entitas sebagai beban.
Data  ini  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  satu  entitas  yakni  Matahari Departemen Store (LPPF) memiliki tingkat presentasi utang berbasis bunga atas total  asset  adalah  0%.  Sementara  dalam  laporan  keuangannya  Matahari Departemen  Store  melakukan  pinjaman  berbasis  bunga.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  beban  bunga  pada  laporan  keuangannya.  Namun  pinjaman tersebut  hanya  berlangsung  2  bulan  dalam  tahun  berjalan  kemudian  entitas
PTBA 11.97% 0.00%  12.75% 0.00% 4.43% 0.77% 3.44% 1.22% 2.42% 1.74% PTPP 0.00% 0.00%  24.46% 0.24%  20.15% 1.45%  22.70% 1.15%  30.67% 1.05% SMGR 0.00% 0.00%  14.16% 0.69%  20.42% 0.60%  19.28% 0.59%  35.14% 0.54% TLKM 0.00% 0.00%  17.70% 1.45%  17.87% 1.11%  21.38% 0.77%  23.79% 0.80% UNTR 4.52% 0.79% 1.26% 1.26% 5.69% 1.54% 8.86% 0.94%  12.61% 0.67% UNVR 10.81% 0.02%  14.29% 0.02%  19.13% 0.01% 7.67% 0.02%  19.20% 0.03% WIKA 17.91% 0.44%  21.70% 0.32%  19.73% 0.61%  22.94% 0.96%  24.28% 0.85%
melunasi  utang  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  utang  berbasis  bunga  tidak tercantum dalam laporan keuangannya, hanya dilampirkaan dalam catatan atas laporan keuangan.
Kriteria quantitave  screening di  Indonesia memiliki  perbedaan  pada persentase  utang  berbasis  bunga  dan  pendapatan  non  halal  dibandingkan dengan negara lainnya (Mifrahi, 2013). Apabila melihat index DJIM ( Dow Jones Islamic  Market) yang  banyak  digunakan  beberapa  negara  di  dunia,  besarnya utang berbasis bunga adalah tidak lebih 33% (Ardiansyah et al., 2017; Fielnanda, 2017; Mohd-Sanusi et al., 2015). Aturan ini merujuk pada hadis Nabi mengenai pembagian  harta  yang  menyatakan  bahwa “…  sepertiga,  sepertiga  itu  sudah banyak… ” (HR. Muslim). Apabila persentase ini digunakan maka terdapat entitas yang  terdaftar  di  JII  yang  seharusnya  tidak  masuk  ke  dalam  saham  syariah. Entitas tersebut adalah PT. Aneka Tambang, PT. Indofood CBP Sukses Makmur, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Semen Indonesia. Idealnya diperlukan keseragaman  standar  dalam screening syariah  dikarenakan  landasan  dasar regulasi adalah quran dan hadits.

## KESIMPULAN
Berdasarakan  hasil  penelitan  dan  pembahasan  untuk  mengeksplorasi proses screening syariah  yang  dilakukan  pada  entitas  yang  masuk  ke  dalam daftar efek syariah.  S creening syariah pada aspek quantitative dilakukan untuk memastikan  perusahan  telah  mengikuti  aturan  besaran  persentase  utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dan pendapatan non halal tidak lebih dari 5%.  Sementara  aspek qualitative, perusahaan  yang  terdaftar  merupakan perusahaan bebas dari aktivitas yang diharamkan oleh agama. Berdasarkan data dari laporan tahunan seluruh entitas yang terdaftar dalam JII tahun 2015 – 2019 terdapat 30 entitas paling likuid, namun dari entitas tersebut terdapat beberapa yang keluar masuk dari daftar listing sehinggaa hanya 17 entitas yang dapat di analisis  datanya.  Entitas  tersebutlah  yang  dinyatakan  telah  patuh  terhadap screening syariah pada aspek quantitative dan qualitative.
Pelaksanaan screening syariah  bukannya  tanpa  keterbatasan,  kritik  dan masukan.  Penetapan  persentase  pada  aspek quantitative ,  dimana  besaran persentase toleransi sebesar 45% tingkat utang bunga dirasa masih cukup tinggi dibanding indeks negara lain. Sementara pada aspek qualitative , screening masih terbatas pada halal dan haram kegiatan utama entitas. Padahal masih banyak hal yang telah diatur di dalam Islam, misalnya  tanggung jawab sosial lingkungan
dan etika dalam investasi yang idealnya dapat menjadi dasar penilaian entitas. Kedepannya  diperlukan  aturan  yang  seragam  antara  negara  dikarenakan landasan aturan pasar modal syariah diseluruh dunia adalah sama yakni quran dan hadits.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2017). Telaah kritis model screening saham  syariah  menuju  pasar  tunggal  ASEAN. IJTIHAD  Jurnal  Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 16 (2), 197.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216
Ayedh,  A.  M.  A.,  Shaharuddin,  A.,  &  Kamaruddin,  M.  I.  H.  (2019).  Shariah Screening  Methodology:  Does  It  ‘Really’  Shariah  Compliance? Iqtishadia , 12 (2), 144. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5573
cnbcindonesia.com. (2020). Heboh Unilever Dukung LGBT, Begini Pergerakan Harga Sahamnya .
Www.Cnbcindonesia.Com.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625151036-17-
168033/heboh-unilever-dukung-lgbt-begini-pergerakan-harga-sahamnya
Derigs,  U.,  &  Marzban,  S.  (2008).  Review  and  analysis  of  current  Shariah- compliant  equity  screening  practices. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 1 (4), 285–303.
https://doi.org/10.1108/17538390810919600
Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics , 2 (2). https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255
Firmansyah,  E.  A.  (2017).  Seleksi  Saham  Syariah :  Perbandingan  Antara  Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 1 (1), 1. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480
Mifrahi,  M.  N.  (2013).  Perbandingan  Kinerja  Saham  Syariah  Berbasis  Syariah Stock  Screening  Yang  Berlaku  Di  Indonesia  ,  Malaysia  Dan  Gabungan.
Ekonomi Dan Bisnis Islam , VII (2), 214–232.
Mohd-Sanusi,  Z.,  Ismail,  R.,  Hudayati,  A.,  &  Harjito,  D.  A.  (2015).  Screening process  of  Shariah-compliant  companies:  The  relevance  of  financial  risk management. International  Journal  of Economics  and  Management , 9 (1),  177– 195.
Otoritas Jasa Keuangan, R. (2015). Otoritas jasa keuangan republik indonesia .
Pok,  W.  C.  (2012).  Analysis  of  Syariah  quantitative  screening  norms  among Malaysia  Syariah-compliant  stocks. Investment  Management  and  Financial Innovations , 9 (2), 69–80.
Ramdani,  L.  A.,  &  Ahmad  Amir  Aziz.  (2018).  Telaah  Perbandingan  Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , 9 (1).
Syariah, D. N. (2003). Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal .
Wilson, R. (1997). Islamic finance and ethical investment. International Journal of SocialEconomics , 24 (11),1325–1342. https://doi.org/10.1108/03068299710193624
Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2017). Telaah kritis model screening saham  syariah  menuju  pasar  tunggal  ASEAN. IJTIHAD  Jurnal  Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 16 (2), 197.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216
Ayedh,  A.  M.  A.,  Shaharuddin,  A.,  &  Kamaruddin,  M.  I.  H.  (2019).  Shariah Screening  Methodology:  Does  It  ‘Really’  Shariah  Compliance? Iqtishadia ,
12 (2), 144. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5573
cnbcindonesia.com. (2020). Heboh Unilever Dukung LGBT, Begini Pergerakan Harga Sahamnya .
Www.Cnbcindonesia.Com.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625151036-17-
168033/heboh-unilever-dukung-lgbt-begini-pergerakan-harga-sahamnya
Derigs,  U.,  &  Marzban,  S.  (2008).  Review  and  analysis  of  current  Shariah- compliant  equity  screening  practices. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 1 (4), 285–303.
https://doi.org/10.1108/17538390810919600
Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics , 2 (2). https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255
Firmansyah,  E.  A.  (2017).  Seleksi  Saham  Syariah :  Perbandingan  Antara  Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 1 (1), 1. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480
Mifrahi,  M.  N.  (2013).  Perbandingan  Kinerja  Saham  Syariah  Berbasis  Syariah Stock  Screening  Yang  Berlaku  Di  Indonesia  ,  Malaysia  Dan  Gabungan.
Ekonomi Dan Bisnis Islam , VII (2), 214–232.
Mohd-Sanusi,  Z.,  Ismail,  R.,  Hudayati,  A.,  &  Harjito,  D.  A.  (2015).  Screening process  of  Shariah-compliant  companies:  The  relevance  of  financial  risk management. International  Journal  of Economics  and  Management , 9 (1),  177– 195.
Otoritas Jasa Keuangan, R. (2015). Otoritas jasa keuangan republik indonesia .
Pok,  W.  C.  (2012).  Analysis  of  Syariah  quantitative  screening  norms  among Malaysia  Syariah-compliant  stocks. Investment  Management  and  Financial Innovations , 9 (2), 69–80.
Ramdani,  L.  A.,  &  Ahmad  Amir  Aziz.  (2018).  Telaah  Perbandingan  Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam , 9 (1).
Syariah, D. N. (2003). Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal .
Wilson, R. (1997). Islamic finance and ethical investment. International Journal of SocialEconomics , 24 (11),1325–1342.