## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MERESOLUSI KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI DESA WADAS
Mohamad Rafi Surya Balebat 1 & Idil Akbar 2
1,2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padajadjaran, Bandung, Indonesia
Correspondence Author: rafibalebat123@gmail.com

## ABSTRACT
The government is an organization that holds authority in compiling and determining it (regeling function), including in agrarian affairs. Apart from having power over regulations related to agrarian matters, the government is also responsible for resolving various disputes or conflicts related to agrarian matters. As happened in Wadas in February 2022. Where there was a demonstration by residents of Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java. To find out the role of the government in resolving the conflict, the author conducted research using the literature study method by searching, collecting and compiling data from various sources, including journals, books, documentation, the internet and libraries. From the results of this research, it was found that the Central Java Provincial Government resolved the Wadas Village conflict by direct control by opening a discussion forum and a profit compensation clause for Wadas residents who were harmed by the Bener Dam strategic development project (PSN).

## Keyword: conflict resolution, roles and Government

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  makhluk  hidup,  manusia  sangat  bergantung  kepada  sumber  daya  alam  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki akal budi yang menjadikannya makhluk rasional, sehingga sudah seestunya mampu untuk mengelola dan melestarikan alam disamping mengeksploitasinya. Oleh karena itu, perlu adanya hukum positif yang mampu meregulasi batasan-batasan manusia dalam mengeksploitasi, sehingga sumber daya alam dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh khalayak.
Berbicara mengenai regulasi, tentunya tak lepas dari peran pemerintah sebagai organisasi yang pemegang otoritas dalam menyusun dan menetapkannya (fungsi regeling). Kemudian dapatkita lihat bahwa pada dasarnya sumber daya alam di tanah air ini pada dasarnya milik negara dan dikelola oleh negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwasannya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dikuasai disini adalah pemeritah memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan terkait agrarian.
Selain  memiliki  kuasa  atas  aturan  terkait  agrian,  pemerintah  juga  bertanggung  jawab  dalam mengatasi berbagai sengketa atau konflik yang berhubungan dengan agrarian. Seperti yang terjadi di Wadas pada Februari 2022 lalu. Di mana terjadi aksi demonstrasi warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, di tengah berlangsungnya proses pengkuran lahan bakal tambang batu  andesit.  Penolakan  tersebut  ditandai  dengan  serangkaian  aksi  protes  yang  berujung  bentrokan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dengan  aparat.  Kejadian  tersebut  dinyatakan  sebagai  konflik  agraria  karena  ada  proses  dua  proyek pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yakni  pembangunan  Bendungan  Bener  Purworejo  dan proyek penambangan batu andesit yang dilakukan di desa Wadas.
Pembangunan  Bendungan  Bener  sendiri  merupakan  proyek  pemerintah  pusat  di  bawah pemerintahan  Jokowi  yang  tercantum  dalam  program  strategis  nasional,  yakni  Peraturan  Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Dalam pengerjaan program stratgis nasional ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha strategis seperti PUPR. Menurut Direktur Jenderal PUPR, Jarot, pembangunan Bendungan ini sejatinya bertujuan untuk mengairi lahan irigasi seluas lebih dari 15 ribu hektar. Selain itu bendungan ini juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 3 Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk  Bandara  YIA.  Dan  pada  akhirnya  dapat  memberikan  kebermanfaatan  bagi  masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Namun demikian, dalam prosesnya, proyek ini banyak memberikan dampak negatif bagi warga Desa Wadas yang mana desa tersebut dijadikan sumber pengadaan tanah bagi proyek Bendungan Bener. Banyak  warga  desa  wadas  yang  menolak  akan  penambangan  tersebut,  karena  menurut  mereka penambangan  tersebut  bisa  mematikan  sumber  mata  air  yang  selama  ini  menghidupi  mereka. Demikian, dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana peran pemerintah secara yuridis dan empiris lapangan dalam meresolusi konflik Desa Wadas ini
Sebelum membahas mengenai konflik agrarian, perlu untuk kita memhamai apa itu konflik dan apa  yang  dimaksud  agrarian.  Konflik  merupakan  suatu  situasi  di  mana  terdapat  ketegangan  atau ketidaksesuaian  di  antara  dua  orang  atau  lebih  atau  suatu  kelompok  terhadap  kelompok  lainnya, maupun kelompok terhadap perorangan (dalam, Ahmad Zuber 2013). Konflik dapat membuat pihak pihak  yang  berkonflik  tersebut  memiliki  Hasrat  untuk  melawan,  mengalahkan,  atau  bahkan membinasakan  pihak  lainnya,  Dalam  kehidupan  masyarakat,  konflik  bersifaft  inheren  yang  artinya merupakan  suatu  hal  yang  lazim  terjadi  kapan  saja  dan  di  mana  saja  selama  terdapat  kehidupan manusia. Oleh karena itu, menurut Lewis A. Coser (dalam) alih-alih berusaha menghilangkan konflik dari  kehidupan,  manusia  harus  mampu  beradaptasi  untuk  mengontrol  konflik,  sehingga  dapat menghasilkan nilai positif. Kemudian yang di maksud agraria agrarus/ager (latin) yang berarti tanah pertanian. Kemudian dapat pula pengertian agrarian ini mengarah pada urusan pertanahan. Dalam Pasal 1 ayat 1UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “seluruh wilayah Indonesia adalah  kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  Bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia”. Demikian dapat kita simpulkan bahwa konflik agrarian merupakan situasi dan kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bersiteggang atas suatu urusan pertanahan atau lahan pertanian.
Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila  seseorang  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajibanyang dimiliki seseorang apabila  seseorang  melakukan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sesuai  kedudukannya,  maka  ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  jabatan  tertentu.  Kepribadian  seseorang  juga  mempengaruhi bagaimana  peran  itu  harus  dijalankan  atau  diperankan  pimpinan  tingkat  atas,  menengah  maupun

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social
Menurut  Veithzal  Rivai  (2004:148)  peranan  diartikan  sebagai  perilaku  yang  diatur  dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan.Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.Manusia sebagai makhluk social
memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.
Kemudian dari kedua definisi peran tersebut, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah, tidak lain adalah segala serangkaian perilaku atau Tindakan yang dilakukan dan diatur agar sesuai dengan yang  diharapkan  masyarakat.  Lantas  apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat  tersebut?  Dalam  hal  ini secara  praktis  dapat  dilihat  dari  cita-cita  dan  tujuan  dari  negara  di  mana  masyarakat  tersebut menggantungkan hidupnya. cita-cita NKRI tercakup dalam Pembukaan UUD 1945, “yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”
Kemudian  dapat  kita  lihat  berdasarkan  konflik  agrarian  di  Desa  Wadas  tersebut,  peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meresolusi konflik, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan social. Menurut Irving Swerdlow, setidaknya terdapat lima macam cara pemerintah dalam  mencampuri  kegiatan  masyarakat,  yakni:  1)  Operasi  langsung  :  ada  pokoknya  pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu; 2) Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern; 3) Pengendalian tak langsung (indirect  control):  cara  dengan  memberikan  pengaturan  dan  syarat-syarat,  misalnya  pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu; 4) Pemengaruhan langsung  (direct  influence):  di  sini  dilakukan  persuasi  dan  nasehat:  misalnya  saja  supaya  golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program  keluarga  berencana;  5)  Pemengaruhan  tak  langsung  (indirect  influence):  ini  adalah  bentuk involement  yang  paling  ringan,  misalnya  hanya  memberikan  informasi,  menjelaskan  kebijaksanaan pemerintah,  contoh-contoh  teladan  tentang  efesiensi  dan  ketidakborosan.  Ada  lagi  misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).
Adapun, dalam konteks hukum agrarian, penyelesaian konflik Desa Wadas ini setidaknya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, melalui tig acara yakni : secara litigasi, arbitase, dan alternatif lain seperti  mediasi  dan  konsiliasi.  Secara  litigasi,  penyelesaian  sengketa  tanah  dilakukan  melalui  badan peradilan.  Adapun,  secara  arbitrase  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  dipilih  para  pihak  dengan  menuliskannya  sebagai  klausul  dalam  perjanjian  khusus

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
setelah sengketa terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alternatif arbitrase antara lain  penentuan  sengketa  pertanahan  apa  saja  yang  dapat  diserahkan  penyelesaiannya  pada  arbiter, penentuan tentang siapa yang berhak menjadi arbiter, serta penentuan sifat keputusan yang sebaiknya bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding. sengketa tanah pun dapat diselesaikan dengan cara mediasi.  Di  Indonesia,  cara-cara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  merupakan  hal  yang  lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yakni tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak menghendaki cara-cara mediasi, maka alternatif ini dapat ditempuh. Alternatif lainnya adalah konsiliasi, dimana dalam penyelesaian sengketa terdapat konsiliator sebagai fasilitator. Peran konsiliator berkaitan dengan hal komunikasi antara para pihak, guna mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan penulis dalam Menyusun tulisan ini adalah studi literatur. Literatur review merupakan  ikhtisar  komprehensif  tentang  penelitian  yang  sudah  dilakukan  mengenai  topik  yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik  jurnal,  buku,  dokumentasi,  internet  dan  pustaka.  Metode  studi  literatur  adalah  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi  literatur  review  yang  berfokus  pada  hasil  penulisan  yang  berkaitan  dengan  topik  atau  variabel penulisan.

## PEMBAHASAN

## Kronologis Konflik
Selasa  8  Februari  2022  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Dinas  Pertanian  melakukan pengukuran  tanah  dan  penghitungan  tanaman  tumbuh  milik  warga  yang  pro  terhadap  kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembangunan Proyek  Strategis  Nasional  Bendungan  Bener  Purworejo.  Kegiatan  pertambangan  itu  sendiri  masih menjadi  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat  desa  wadas.  Masyarakat  yang  kontra  menganggap kegiatan ini sebagai bentuk “penggusuran paksa”, oleh karena itu di bawah Lembaga
Bantuan  Hukum  (LBH)  Yogyakarta  warga  yang  kontra  ini  kurang  lebih  300  orang  akan memperjuangkan haknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang akan dilayangkan adalah terkait  pembaruan  penetapan  lokasi  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Bendungan  Bener  di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Karena menurut Kuasa Hukum warga yang kontra akan proyek tersebut,  Undang  Undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  proyek  bendungan  bener  tidak mengenal  terminology  pembaruan,  tapi  perpanjangan.  Di  sisi  lain,  menurut  mereka  penambangan tersebut  juga  dinilai  mengancam  27  mata  air  yang  menjadi  sumber  kehidupan  dan  mata  pencarian warga Wadas.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Melansir  dari  Liputan6,  Pengamat  Sosial  Politik  Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ),  Ubedilah Badrun  menilai  penambangan  batu  andesit  di  Desa  Wadas  jelas  merusak  lingkungan  dan menghilangkan matapencaharian warga. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar membatalkan penambangan  andesit  di  Desa  Wadas.  Sebagai  gantinya,  pemerintah  dapat  mencari  wilayah pertambangan  lain  yang  tidak  menganggu  ekosistem  dan  perekonomian  masyarakat.  Saran  ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah sehingga tak merugikan warga dan pembangunan Bendungan Bener tetap berjalan.
Permasalahan Wadas semakin menjadi jadi Ketika apparat mulai memasuki Desa Wadas dan melakukan  tindakan  represif.  puluhan  warga  dilakukan  penangkapan  oleh  aparat  kepolisian  saat menggelar  istigosah  atau  doa  bersam  di  masjid  yang  berada  di  Desa  Wadas.  Institute  for  Criminal Justuce  Reforme  (ICJR)  menyebut,  tindakan  kesewenangan  aparat  kepolisian  dilakukan  tanpa  dasar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena, setidaknya terdapat 64 warga Wadas yang ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa ke Polsek Bener. Amnesty juga mendapatkan informasi bahwa polisi tidak mengizinkan pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk masuk ke Desa Wadas. Padahal kalau pun terdapat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat  Wadas  itu  tidak  sesuai  ketentuan,  Menurut  UU  Nomor  9  Tahun  1999,  maka  haruslah dibubarkan  bukan  ditangkap.  Di  sisi  lain,  menurut  ICJR  terdapat  pula  dugaan  penghalangan  akses pendampingan dan bantuan hukum terhadap warga desa Wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian, melanggar pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pasal  28D  ayat  1  UUD  1945  yang  menjamin  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## Respon Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Respon  pertama  pemerintah  dari  kejadian  ini  datang  dari  Gubernur  Jawa  Tengah,  Ganjar Pranowo sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus yang mengeluarkan SK Gubernur untuk proyek  strategis  terebut.  Langkah  awal  yang  ditempuh  Ganjar  ialah  mencoba  untuk  menyelesaikan masalah  dengan  mengajak  Komnas  HAM  untuk  berdiskusi  dalam  meresolusi  permasalahan  Wadas termasuk isu HAM yang terjadi. Bahkan Ia mengundang sejumlah pakar geologi untuk menjelaskan kondisi  geoglogis  di  Desa  Wadas.  Namun  sayangnya  sejumlah  masyarakat  yang  kontra  akan pembangunan lahan tambang, tidak turut hadir dalam forum diskusi tersebut, sehingga permasalahan masih belum sepenuhnya selesai melalui jalur forum diskusi.
Diketahui  bahwa  faktor  utama  yang  menyebabkan  sulitnya  membangun  komunikasi  antara pemerintah dengan masyarkat melalui forum diskusi, adalah karena masih banyaknya warga yang tidak setuju dengan “pengusiran lahan” akibat proyek pembangunan bendungan Bener. Warga yang kontra akan  proyek  ini  kemudian  membentuk  kelompok  yang  disebut  dengan  GempaDewa  (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) yang diketuai oleh salah satu warga yang Bernama Insin Sutrisno. Menurut Insin kelompok ini adalah kelompok warga “pro bersyarat”. Mereka bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan mengajukan 51 syarat, terus berupaya menggerogoti keteguhan anggota GempaDewa agar menyerahkan tanahnya. Di balik suara penolakan proyek strategis nasional yang  digaungkan  oleh  GempaDewa,  terdapat  berbagai  alasan  pribadi  anggota-anggotanya,  ada  yang menolak  karena  tanah  tersebut  merupakan  tanah  yang  diwariskan  turun  menurun,  ada  pula  yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
merasa penambangan akan merusak lingkungannya, bahkan tak sedikit yang merasa pendapatannya dari hasil tani lebih besar ketimbang uang ganti rugi yang ditawarkan.
Menyikapi  penolakan  keras  PSN  oleh  kelompok  GempaDewa,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah mencoba melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan memastikan tidak adanya upaya represif  dalam  berdialog  dengan  warga  perihal  PSN  Bendungan  Bener  ini.  Melalui  pertemuan  yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, Komnas HAM melalui Beka, , meminta pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasive serta berbasis sikap dan kebutuhan warga. Selain itu, Beka menyampaikan Komnas HAM RI meminta  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  untuk  menyiapkan  konsep  penyelesaian  masalah dengan  berorientasi  terhadap  kebutuhan  warga  Wadas.  Di  luar  pertemuan  tersebut,  pendapat  yang sama  disampaikan  oleh  Kemudian,  Beka  meminta  solusi  yang  diambil  harus  menghormati  prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia.  Hal  tersebut  juga  didasari  atas  temuan,  Heronimus  Hemon,  Perwakilan Solidaritas untuk Wadas, yang mengungkapkan bahwa setelah tindakan represif aparat, menimbulkan dampak traumatis pada warga Wadas. Hal tersebut terlihat dengan semakin enggannya warga wadas dalam memenuhi pertemuan dengan Dinas Pertanahan Jawa Tengah, untuk berdiskusi mengenai ganti- rugi tanah warga yang terkena penggusuran.
Langkah  utama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ialah  dengan  melakukan  mediasi  guna menegosasikan kebutuhan dan kepentinggan para pihak. Terhitung sejak bulan Mei 2023, warga sudah tiga kali diundang untuk musyawarah penetapan ganti kerugian. Kemudian pada ada tanggal 29 Agustus 2023, melalui Surat Nomor 2175.1/UND- 33.06.AT.02.02/VIII/2023, Kantor Pertanahan Purworejo kembali  mengundang  warga  untuk  menghadiri  musyawarah  penetapan  bentuk  dan  besaran  ganti kerugian. Undangan ini dinilai kelompok GempaDewa, cukup mengancam karena berisi pernyataan bahwa ketidakhadiran warga wadas dalam forum musyawarah ini berarti secara otomatis warga wadas harus menyetujui dan menerima besaran ganti rugi yang ditentukan. Namun demikian, undangan ini kemudian cukup efektif dan menjadi titik balik upaya penyelesaian konflik Wadas. Kemudian pada kamis 31 Agustus 2023 dalam pertemuan yang dihadiri oleh 56 dari 59 warga Wadas yang terdampak oleh PSN, akhirnya akhirnya menyepakati pembebasan lahan tambang batu andesit, untuk material pembangunan Bendungan Bener. Mufakat diambil dalam musyawarah warga pemilik lahan bersama Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Pertemuan  itu  membahas  dua  hal.  Pertama  soal  bentuk  ganti untung lahan warga, dan yang kedua soal besaran nilai ganti untung. Untuk besarannya sendiri berbeda- beda  tetapi  menurut  Kepala  BBWS  Serayu-Opak  Dwi  Purwantoro,  total  Rp335  miliar  biaya  yang pemerintah keluarkan untuk ganti rugi lahan warga wadas.

## PENUTUP
Kemudian  telah  sampailah  pada  bagian  kesimpulan,  di  mana  pada  bagian  ini  dapat  kita simpulkan bahwa Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab, salah duanya dalam menciptakan kesejahteraan umum dan mengakan keadilan soal. Contohnya Ketika terjadi konflik di Desa Wadas, di mana  masyrakat  Desa  Wadas  menolak  adanya  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  pembangunan Bendungan Bener karena tidak mau lahannya dialih fungsikan menjadi pertambangan batu andesit. Menanggapi hal ini awalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui instransi kepolisian dan militer

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
melakukan upaya represif untuk meredam Gerakan penolakan warga. Namun, dirasa hal tersebut tidak berjalan  efektif  dan  efisien,  kemudian  pemerintah  merubah  pendekatan  menjadi  persuasif  dengan melakukan mediasi melalui berbagai forum diskusi dengan Warga Wadas, serta menyiapkan biaya ganti untung  lahan  sebesar  Rp335  miliar.  Alhasil,  pada  bulan  Agustus  2023  lalu  pemerintah  berhasil menemukan  titik  terang  dan  kesepakatan  bersama  seluruh  warga  wadas  yang  terdampak  PSN  ini. Tindakan  pemerintah  tersebut  sesuai  denga  apa  yang  dikemukakan  oleh  Irving  Swerdlow,  di  mana pemerintah  dalam  menjalankan  perannya  dapat  mencampuri  urusan  warganya  dengan  salah  dua caranya adalah melakukan pengendalian serta operasi langsung melalui beberapa program atau agenda kegiatan bersama warganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  R.  M.  (2022).  KONFLIK  AGRARIA  PEMBANGUNAN  BENDUNGAN  BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF. Jurnal El-Dusturie, 3-4.
Zuber, A. (2013). KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA. Sosiologi Reflektif, 149.
Anggraini,  R.  M.  (2022).  KONFLIK  AGRARIA  PEMBANGUNAN  BENDUNGAN  BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF. Jurnal El-Dusturie, 3-4.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220224073013-20-  763268/komnas-ham-beberkan-hasil- penyelidikan-wadas-hari-ini
https://news.republika.co.id/berita/r74y2r384/komnas-ham-ubah-  cara-penyelesaian-konflik-di-desa- wadas
https://regional.kompas.com/read/2023/09/01/113455678/konflik-
wadas-belum-selesai-warga- dipaksa-terima-ganti-rugi-juga- alami?page=all
https://muria.tribunnews.com/2023/08/31/persoalan-wadas- hampir-100-persen-rampung-ketua- gempadewa-sudiman-setujui- pembebasan-lahan
https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-turunkan-tim-gelar-diskusi- dengan-warga-wadas/ https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa- tanah-dan-penyelesaiannya-
lt635fb7386f08f/
https://www.liputan6.com/news/read/4883289/headline-
penyelesaian-konflik-di-desa-wadas-
purworejo-jalan- tengahnya?page=3
https://www.jawapos.com/kasuistika/01369157/tindakan-represif-
aparat-terhadap-warga-wadas-
dinilai-melanggar-ham
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/09/tindakan-
represif-polisi-di-wadas-menuai-
kecaman-berbagai-pihak
https://serat.id/2022/07/06/gempadewa-jangan-dipaksa-kami- tetap-menolak-tambang-andesit-di-
wadas/

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/219053058/kisah-warga- wadas-dapat-ganti-rugi-rp-4-m-beli- kebun-sawit-dan-untung-rp-5- juta-tiap-bulan
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk- perkara-konflik-di-desa-wadas- yang-sebabkan-warga-dikepung- dan?page=all