## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2556/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri
Djoko susanto 1 , Heylen Amildha Yanuarita 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
Article Info Abstract Article history: Received 10 November 2021 Publish 12 November 2021 People  with  disabilities  have  physical  and  mental  disabilities  that  have differences  when  compared  to  normal  people,  therefore  there  needs  to  be special attention from the government to empower or positive activities that are useful to hone the skills of the people with stability. Therefore, the role of the government  is  necessary  for  the  development  of  people  with  disabilities. Through  social  services  empowerment  of  people  with  disabilities  is  more targeted and focused. The purpose of this research is to decrypt what efforts are made as well as what obstacles are faced in the empowerment of people with disabilities. The type of method used in this study is a descriptive method with a qualitative  approach.  Data  collection  techniques  used  are,  observation, interview, documentation. The result of this research is that the efforts made by Social Services are social assistance for severe disabilities in the form of money, as  well  as  training  but  stalled  per  the  year  2018  because  it  is  focused  in Dipnaker. Besides, there is assistance from the ministry in the form of non-cash social assistance for all classifications of people with disabilities. There are also other supporting activities as well as UPSK from the Social Service of East Java Province.
Keywords:
Empowerment Disability Government role
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 10 November 2021 Publis 12 November 2021 Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, oleh sebab itu  perlu  adanya  perhatian  khusus  dari  pemerintah  untuk  memberdayakan ataupun  kegiatan  yang  bersifat  positif  yang  berguna  untuk  mengasah kemampuan  para  penyandang  stabilitas.  Maka  dari  itu  peran  pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan penyandang disabilitas. Lewat Dinas Sosial pemberdayaan penyandang disabilitas lebih terarah dan fokus. Tujuan penelitian ini  untuk  mendekripsikan upaya apa  yang  dilakukan  serta  kendala  apa  yang dihadapi  dalam  pemberdayaan  penyandang  disabilitas.  Jenis  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu,  observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah bantuan sosial untuk disabilitas berat berupa uang, dan juga pelatihan namun terhenti pertahun 2018 karena difokuskan di Dipnaker. Selain itu terdapat bantuan dari kemensos berupa bantuan sosial non tunai untuk semua klasifikasi penyandang disabilitas. Terdapat juga kegiatan penunjang lain dan juga UPSK dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Djoko Susanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri Email: djokosusanto@unik-kediri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  berusaha  melaksanakan  pembangunan  di segala aspek, baik itu secara fisik yang berupa infrastruktur maupun non fisik yaitu mental dan sumber  daya  manusianya.  Berpenduduk  terbesar  ke-4  di  dunia  setelah  Amerika  Serikat  dan dengan jumlah penduduk ± 267 juta jiwa (sumber : Bank Dunia). Dari jumlah tersebut penduduk yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau istilahnya adalah disabilitas hampir mendekati
angka 9% dari jumlah dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 22 juta jiwa (sumber: Survey Penduduk Antar Sensus, SUPAS 2015).
Dalam jurnal Nasional SOCIA dijelaskan bahwa : “Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai penggnati istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel berdasarkan  pada  realita  bahwa  setiap  manusia  diciptakan  berbeda.  Sehingga  yang  ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun ke’abnormalan”. (Sugi Rahayu, Dewi, and Ahdiyana, 2013)
Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak  memiliki  kesempurnaan  secara  fisik  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  aktivitas tertentu.  Dan  rata-rata  penyandang  disabilitas  memuliki  background  keluarga  yang  kurang mampu dan terbelakang. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat sekarang mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula.
Disamping  itu,  penyandang  disabilitas  jujga  berhak  mendapatkan  pelayanan  yang  sama dengan orang lain dalam bieang kesehatan, administrasi kependudukan bahkan sampai pelayanan pada saat pemilu.
Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :
“Setiap  warga  negara  yang  berusia  lanjut  cacat  fisik  dan/atau  cacat  mental  berhak memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan,  bantuan  khusus  atas  biaya  negara,  untuk menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaannya,  meningkatkan  rasa percaya  diri  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.”
Para  penyandang  disabilitas  memiliki  kelemahan  secara  fisik  dan  mental  yang  memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga haruslah mendapatkan suatu pemberdayaan  ataupun  kegiatan  yang  bersifat  positif  untuk  menambah  pendapatan  ataupun mengasah kemampuan. Tuntutan dari berbagai aspek kehidupan menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk  menjadi  masyarakat  yang produktif. Mereka harus terus  berupaya melakukan berbagai kegiatan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi dirinya dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.
Permasalahan penyandang disabilitas muncul karena adanya suatu gangguan fisik sehingga menghambat  mereka  untuk  melakukan  aktivitas-aktivitas  baik  dari  bidang  ekonomi,  politik maupun dalam kehidupan sosial seperti orang pada umumnya. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2016  jumlah  penyandang  disabilitas  dewasa  yang  tidak  memiliki  ketrampilan  dan  pekerjaan mencapai 67,33% di 9 provinsi di Indonesia (Nawir, Expose Data Penyandang Cacat Berdasarkan ICF  Tahun  2009,  artikel  diakses  pada  tanggal  15  Januari  2020,  dari  www.kemsos.go.id).  Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih belum produktif ataupun masih  belum  mendapat  pembedayaan  penuh  dari  pemerintah  ataupun  dukungan  moril  dari lingkungan  sekitar.  Padahal  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan penghidupan yang layak.
Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan penyandang disabilitas. Lewat  Dinas  Sosial  pemberdayaan  penyandang  disabilitas  lebih  terarah  dan  fokus.  Salah  satu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial yaitu:
1. Pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  suatu  upaya  untuk  membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya, dengan mendaya gunakan agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga  mereka  nantinya  mempunyai  bekal  untuk  dapat  hidup  secara  mandiri  tanpa bergantung pada orang lain.
2. Bakti  sosial  yaitu  pemberian  bahan  sembako  seperti  beras,  minyak,  gula,  telur,  mie  dll. Pemberian ini digunakan untuk keperluan sehari-hari
3. Biaya hidup untuk penyandang disabilitas berat. Disabilitas berat disini adalah seorang yang lumpuh total sejak lahir dan tidak bisa beraktivitas maksimal seperti orang pada umumnya. Biaya ini berasal dari APBD Kota Kediri. Biaya hidup disini meliputi biaya makan sehari- hari, peralatan seperti: kursi roda, tongkat tunanetra.
Di  Kota  Kediri  penyandang  disabilitas  ±831  orang.  Rinciannya,  penyandang  tuna  daksa sebanyak 231 orang, tuna netra 85 orang, tuna rungu dan tuna wicara 170 orang, tuna grahita 164 orang,  serta  yang  lainnya  sebanyak  181  orang  (https://www.superradio.id  /  kpu-kota-kediri- sosialisasikan-pemilu-2019-kepada-komunitas-disabilitas/,  diakses  pada  tanggal  15  Januari 2020). Adapun Pemerintah Kota Kediri dibantu oleh Dinas Sosial mempunyai upaya rehabilitasi sosial  disabilitas  yang  salah  satu  isinya  yaitu  tentang  bagaimana  pemberdayaan  penyandang disabilitas. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya  yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kediri Dalam Memperdayakan Penyandang Disabilitas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Adi Fahrudin (Fahrudin, 2010 : 96) pengertian pemberdayaan adalah : “Pemberdayaan dalam kajian ini merupakan upaya (dapat beruipa proses, strategi, program atau metode) ditujukan untuk membangun masyarakat setempat meuju pada kondisi sosial yang lebih baik melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan, dan men- setting menjadi symbol-simbol yang mensejahteran mereka.”
Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan proses pembelajaran yang berupa :
1) Pelatihan  dan  bimbingan  kepekaan  yang  tinggi  terhadap  perkembangan  lingkungan  sosial, ekonomi, politik dan alam sekitar.
2) Pembelajaran  dan  pelatihan  keterampilan  fungsional  yang  relevan  dengan  kebutuhan  pasar dan potensi lingkungan.
3) Pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu membawa suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik.
“Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rengan dan lemah sehingga  individu  tersebut  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasarnya  sehingga  individu  tersebut  memiliki  kebebasan,  dalam  arti  bukan  saja  bebas  dalam mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari kesakitan,  selain  itu  mampu  menjangkau  sumber-sumber  yang  produktif  yang  memungkinkan individu  dapat  meningkatkan  pendapatnya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa  seseorang tersebut  perlukan  dan  bisa  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  tentunya  bisa mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi inividu tersebut.”
Sementara  itu,  “pemberdayaan  juga  diartikan  sebagai  upaya  membangun  kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daua manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakatn, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan terjadi di masyarakat, dan pelayanan  yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat.” Pawalin, (2017).
Dari pendapat diatgas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya terhadap kemampuan agar mensejahterakan mereka dan meningkatkan pendapatnya.

## Konsep Pemberdayaan Masyrakat
Konsep  pemberdayaan  mencakup  pengertian  pembangunan  masyarakat  ( community development )  dan  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat  ( community  based development ).  Pemberdayaan  masyarakat  sebenarnya  adalah  sebuah  konsep  pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni bersifat berpusat pada orang, melalui pemberdayaan, lewat partisipasi dan  akan  berkelanjutan.  Dalam  konsep  pemberdayaan,  masyarakat  dipandang  sebagai  subyek
yang  dapat  melakukan  perubahan,  oleh  karena  itu  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  dikenal dengan singkatan ACTORS ( Autority, confidence and competen, trust, opportunity, responsibility and support ). ACTORS adalah :
1) Authority artinya  wewenang  pemberdayaan  dilakukan  dengan  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
2) Confidence and competence artinya rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat  diawali  dengan  menimbulkan  dan  memupuk  rasa  percaya  diri  serta  melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
3) Truth artinya keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
4) Opportunity artinya  kesempatan,  yakni  memberikan  kesempatan  untuk  dapat mengambangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5) Responsibility artinya  tanggung  jawab,  maksudnya  yaitu  perlu  ditekankan  adanya  rasa tanggungjawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
6) Support artinya dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.
Jadi konsep pemberdayaan ACTORS  yang dikemukakan di  atas suatu konsep  yang harus dianut agar pemberdayaan tersebut bisa berdampak baik terhadap masyarakat, juga bisa menjadi motivasi diri terhadap seseorang. Konsep ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu pemberdayaan tersebut.

## Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  ditujukan  untuk  meningaktkan  kekuatan  dari  kelompok  masyarakat  yang kurang beruntung. Berdasarkan pernyataan ini, pada dasarnya pemberdayaan meliputi dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan kurang beruntung.
Menurut  Dr.  Adon  Nasrulloh  Jamaludin  dikutip  dari  Moh.  Nashir  Hasan  tujuan pemberdayaan ialah :
a) Kekuasaan yaitu realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan. Kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekayaan absolut. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan mencitptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
b) Kekurang  beruntungan  yaitu  lemahnya  kekuatan  yang  dimiliki  salah  satu  kelompok masyarakat  menyebabkan  mereka  menjadi  kurang  beruntung.  Dengan  demikian, pemberdayaan  diharapkan  mampu  menangani  masyarakat  yang  kurang  beruntung  akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal” (Jamaludin, 2015).
Adapun tujuan pemberdayaan menurut Nyoman Sumaryadi (Sumaryadi, 2005) adalah:
a)  Membantu  pengembangan  manusiawi  yang  otentik  dan  integral  dari  masyarakat  lemah, miskin, marjinal / tertinggal, kaum kecil seperti petani, buruh tani, masyarakat miskin, kaum cacat dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan.
b)   Memberdayakan  kelompok  masyarakat  tersebut  secara  sosial  ekonomi  sehingga  mereka dapat  lebih mandiri  dan dapat  memenuhi  kebutuhan dasar hidup  mereka, namun  sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
Selanjutnya,  Sutarto  dikutip  dalam  Aisyiyah  Anjar  (Nugraheni,  2016)  mengemukakan bahwa :
“Pada  umumnya  segata  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dikategorikan  sebagai suatu usaha pendidikan nonformal  yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, lebih mapan, lebih sejahtera, dan lebih tanggap dan tanggon terhadap perubahan jaman.”.
Dari pernyataan di atas sesungguhnya tujuan pemberdayaan adalah menangani masyarakat yang kurang mampu, lemah, marjinal, kaum cacat dari faktor struktural maupun personal. Untuk
memberdayakan  kelompok  tersebut  agar  kualitas  hidup  mereka  lebih  baik,  sejahtera,  lebih mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri.

## Strategi Pemberdayaan Masyarakan
Terdapat  5  (lima)  aspek  penting  yang  dapat  dilakukan  dalam  lakukan  pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan vokasi terhadap masyarakat.
Menurut  Edi  Suharto  {Suharto,  2014)  dalam  bukunya  yang berjudul membangun masyarakat memberdayakan rakyat antara lain:
a) Motivasi
Dalam  hubungan  ini  setiap  keluargaharus  memahami  nilai  kebersamaan,  interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.  Karena itu, setiap rurnah tangga perlu untuk mengorganisir dan melaksanakan harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pembahaan akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyararakat.  Karena itu, setiap rumah tangga perlu untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya.
b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan Peningkatan kesadaran masyarakat dapat  dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan.  Pelatihan  ini  dapat  membantu  masyarakat  untuk      menciptakan      mata pencaharian      sendiri  atau  mem  bantu  meningkatkan  keahlian  mereka  untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya .
c) Manajemen Diri
Setiap  kelompok-kelompok  harus  mampu  menilih  pemimpin  mereka  sendiri  dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan  dan  pelaporan,  mengoperasikan  tabungan  dan  kredit,  resolusi  konflik  dan manajemen  kepemimpinan  masyarakat.  Kelompok  ini  kemudian  dapat  diberi  wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
d) Mobilisasi Sumber Daya Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metodeuntuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela tujuan  menciptakan  mosal  sosial.  Ide  ini  didasar  dengan    pandangan  bahwn  setiap  orang meniliki    sumbemya  sendiri  yang  jika  dihimpun  dapat  meningkatkan  kehidupan  sosial ekonomi  secara  subtansial.  Pengembangan  sistem  penghimpunan  pengalokasian  dan penggunaan  sumber  perlu  dilakukan  secara  cermat  sehingga  semua  anggota  memiliki kesempatan  yang  sama.  Hal  ini  dapat  menjamin    kepemilikan  dan  pengelolaan  secara berkelanjutan.
e) Pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengorganisasian  kelompok-kelompok  swadaya  masyarakat  perlu  disertai  dengan peningkatan kemampuan bagi para nnggotanya membangun dan mempermudahkan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitamya Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan  pengembangan  berbagai  akses  terhadap  swnber  dan  kesempatan  bagi  peningkatan keberdayaan masyarakat.
Dari  kelima  aspek  tersebut  semua  aspek  saling  berkaitan  mulai  dari  motivasi  sampai pembangunan  dan  pengembangan  jejaring.  Strategi  aspek  di  atas  lebih  menekankan  tentang peningkatan kemampuan dalam upaya pemberdayaan khususnya pelatihan.
Menurut  Edi  Suharto  yang  dikutip  oleh  Hasan  Penerupun  pemberdayaan  dapat  dilakukan melalui  4P,  yaitu  pemungkinan,  perlindungan,  penyokongan,  dan  pemeliharaan  dengan penjelasan sebagai berikut :
a) Pemungkinan ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi  masyarakat berkembang    secara  optimal.    Pemberdayaan  harus  mampu  membebaskan  masyarakat  dari sekarat-sekarat kultural dun struktur yun menghambat.
b) Perlindungan ialah melindungi masyarakat  terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas  oleh  kelompok kuat,  menghindari  terjadinya  persaingan  yang  tidak  seimbang  dan
tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
c) Penyokongan  ialah  memberikan  bimbingan  dan  dukungan  agar  masyarakat  mampu menjalankan  peran  dan  tugas-tugas  di  kehidupannya.  Pemberdayaan  harus  mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam  keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
d) Pemeliharaan  ialah  memelihara  kondisi  yang  kondusif  agar  tetap  terjadi  keseimbangan distribusi  kekuasaan  antara  berbagai  kelompok  daJam  masyarakat.  Pemberdayaan  harus mampu menjamin keselarasan dan kesempatan berusaha. (Hasan, 2018).
Jadi terdapat beberapa pendekatan yang nantinya akan menjadikan strategi pemberdayaan tepat  sasaran  dan  berdampak  bagi  masyarakat.  Pendekatan tersebut  berasal   dari   faktor ekstemal   dan  faktor  internal   didalam diri seseorang dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

## Tahapan Pemberdayaan
Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan  secara  instan.  Adapun  tahapan  pemberdayaan  menurut  Aziz  Muslim  dalam  buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat dikutip oleh Aristianto, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah :
“Pertama,  tahap  penyadaran  dan  pembentukan  perilaku.  Perlu  membentuk  kesadaran menuju  perilaku  sadar  dan  peduli  sehingga  merasa  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  diri. Dnlam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk rnerubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih rnembuka keinginan dan  kesadaran akan tentang  kondisinya  saat  itu, dan  demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih  baik.  Sehingga  dengan  adanya  penyadaran  ini  dapat  mengunggah  pihak  yang  menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
Kedua, tahap  transformasi  pengetahuan   dan  kecakapan   ketrampilan  dalam hal ini perlu adanya  pembelajaran  mengenai  berbagai  pengetahuan.,  dan  kecakapan  ketrampilan  untuk mendukung  kegiatan  pemberdayaan  yang  dilaksanakan.  Dengan  adanya  pengetahuan,  dan kecakapan  ketrampilan  maka  sasaran  dari  pemberdayaan  akan  memiliki  pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari  potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Ketiga,  tahap  peningkatan  kemampuan  intelektual  dan  kecakapan  ketrampilan.  Dalam tahapan  ini  sasaran  pemberdayaan  diarahkan  untuk  lebih  mengembangkan  kemampuan  yang dimiliki,  meningkatkan  kemampuan  dan  kecakapan  ketrampilan  yang  pada  nantinya  akan mengarahkan pada kemandirian." (Aristianto, 2018).
Sedangkan Menurut Isbandi Rukminto Adi (Adi, 2008) bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahap diantaranya adalah sebagai berikut;
a. "Tahap  persiap,  yaitu  penyiapan  petugas  dan  penyiapan  lapangan.  Penyiapan  petugas dimaksudkan untuk menyamakan presepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang  akan  dipilih.  Sedangkan  penyiapan  lapangan  dtmaksudkan  untuk  melakukan  studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
b. Tahap assessment atau penilaian, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
c. Tahap  perencanaan  alternatif  program  atau  kegiatan,  pada  tahap  ini  fasilitator  secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan  yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
d. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran  pemberdayaan  untuk  memformulasikan  gagasan  mereka  terutama  dalam  bentuk tulisan  bila  ada  kaitannya  dengan  pembuatan  proposal  yang  akan  ditujukan  kepada  pihak pemilik dana.
e. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat melaksanakan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama  dapat  terwujud.  Dalam  upaya  pelaksanaan  program  pemberdayaan memerlukan  adanya  peran  dari  masyarakat,  dan  fasilitator.  Perlu  menjalin  kerjasama  yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa tidak sesuai yang diharapkan saat berada lapangan. .
f. Talrap evaluasi,  pada tahap ini dilakukan sebagat  proses pengawasan dari  masyarakat   dan fasilitator    terhadap    program    pemberyaan    yang    telah  dilakukan.  Evaluasi  sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
g. Tahap  terminasi,  tahap  ini  merupakan  tahapan  pemutusan  hubungan  secara  formal  dengan masyarakat  yang  menjadi  sasaran  pemberdayaan.  Terminasi  sebaiknya  dilakukan  jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena pemilik dana telah menghentikan bantuannya” (Adi, 2008).
Penyandang Disabilitas

## Pengertian Penyandang Disabilitas
Istilah penyandang cacat saat ini sudah umum disebut dengan istilah penyandang disabilitas atau difabel. Namun  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  masih  menggunakan penyandang cacat.
“Menurut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam  bukunjya  yang  berjudul  Analisis  Kebijakan  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Sosial Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas ini :
1. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal  1 atay (1) menyatakan bahwa secara  yuridis  pengertian  penyandang  cacat  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan fisik  dan  /  atau  mental,  yang  dapat  mengganggu  atau  merupakan  rintangan  dan  hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari cacat fisik, cacat mental, cacat  fisik  dan  mental.  Untuk  selanjutnya  penyandang  cacat  disebut  sebagai  penyandang difabel atau disabilitas, yang mempunyai pengertian individu yang mengalami gangguan baik sjak  lahir  maupn  setelahnya,  meliputi  keterbatasan  fisik  maupun  mental  sehingga mengganggu  aktivitas,  dan  mengalami  keterbatasan  fisik  maupun  mental  sehingga mengganggu aktivitas, dan mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi.
2. Konvensi  Internasional  Hak-Hak  Penyandang  Cacat  dam  Protokol  Opsional  terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006), mendefinisikan bahwa penyandag cacat adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan / atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan mupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
3. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
4. Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (RPO)  mendefinisikan  disabilitas sebagai  basil  interaksi  antara  penyandang  ketunaan  dengan  hambatan  sikap  dan  hambatan lingkungan  yang  menghambat  partisipasi  mereka  secara  penuh  dan  efektif  dengan  orang- orang  lain  di  dalam  masyarakat  atas  dasar  kesetaraan.  Pengertian  dari  CRPD  tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik  untuk  melakukan berbagai  aktifitas  seperti layaknya orang  normal. Hanya saja mereka merniliki cara yang berbeda dalam melakukan aktifitas tersebut(Saputro et al., 2015)"
Berdasarkan  pengertian-pengertian  di  atas,  maka  istilah  penyandang  disabilitas  bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama.

## Klasfikasi Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas bukan hanya lahir secara cacat fisik saja namun terdapat kecacatan secara  mental,  emosional,  daya  fikir.  Secara  lebih  detail,  berikut  macam-macam  klasifikasi penyandang disabilitas.
Table Klasifikasi Penyandang Disabilitas
Tipe Nama Jenis Pengertian A
B C D E1 E2 F G Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Wicara
Tuna Wicara Tuna Laras Tuna Laras Tuna Grahita Tuna Ganda Disabilitas fisik Disabilitas fisik Disabilitas fisik Disabilitas fisik Disabilitas fisik Disabilitas mental Disabilitas mental Disabilitas ganda Tidak dapat melihat, buta Tidak dapat mendengar, tuli Tidak dapat berbicara, bisu Cacat tubuh Cacat suara dan nada Sukar mengen dalikan emosi dan sosial Cacat, pikiran, lemah daya tangkap, idiot. Penderita yang memiliki lebih dari satu kecacatan
Sumber: Buku Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam  bukunya  yang  berjudul  Analisis  Kebijakan  Pemberdayaan  Dan  Perlindungan  Sosial Penyandang Disabilitas:
1. Tunanetra
Menwut  Kaufman  &  Hallahan  dalam  Mudjito,  dkk  mendefinisikan  tunanetra  sebagai gangguan    penglihatan    atau  kebutaan    baik  sebagian  maupun  kebutaan  total.  Akurasi penglihatan kurang dari 6/60  atau tidak lagi  memiliki  penglihatan. Dalam hal  ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi   dua   golongan   yaitu buta total dan lemah penglihatan Karena tunanetra  memiliki  keterbatasan  dalam  ind.ra  pengJihatan  maka  proses  pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberilam pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat aktual dan bersuara, misaJnya penggunaan tulisan braile, gambar timbul, benda model dan benda nyata. Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti  lunak JAWS. Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar  biasa  mereka  belajar  mengenai  orientasi  dan  mobilitas.  Orientasi  dan  mobilitas  di antaranya  mempelajari  bagaimarui  tunanetra  mengetahui  tempat  dan  arah  serta  bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat  khusus  tunanetra  yang terbuat dari alumunium).
2. Tunarungu
Yaitu  individu  yang  memiliki  hambatan  dalam  pendengaran  baik  permanen  maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarugu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:
a. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB)
b. Gangguan pendengaran ringan (41-55 dB)
c. Gangguan pendengaran sedang (56-70 dB)
d. Gangguan pendengaran berat (71-90 dB)
e. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90 dB). Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam  berbicara  hingga  mereka  biasa  disebut  tunawicara.  Cara  berkomunikasi  dengan individu  menggunakan  menggunakan  bahasa  isyarat  melalui  abjad  jari.  Abjad  Jari  sendiri telah dipatenkan secara intemasional sedangkan untuk isyarat berbeda-beda di setiap Negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi
dengan  melibatkan  bahasa  verbal  bahasa  isyara  dan  bahasa  tubuh.  Individu  tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak"' (Saputro et al, 2015) Sedangkan  menurut  Muhammad  Chodzirin  (Chodzirin  2013  :  20)  yang  dimaksud tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras adalah:
1. Tunagrahita yaitu individu yang memiliki intelegensi yang signitikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.  Anak-anak  penyandang  tunagrahita  memiliki  keterbatasan  dalam mengendahkan  diri  dan  bersosialisasi.  Rata-rata  anak-anak  tunagrahita  mengalami penurunan intclektual pada dua bidang utama:
a. Fungsi  intelektual,  penyandang  tunagrahita  mengalami  kesulitan  belajar  dari  pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
b. Perilaku  adaftif,  penyandang  tunagrahita  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Oleh  karena  itu,  pembelajaran  bagi  individu  tunagrahita  lebih  dititik  beratkan  pada kemampuan  bina  diri  dan  sosialisasi.  Proses  pembelajaran  mungkin  lebih  dititik beratkan  pada  aktivitas  sehari-hari  atau  ketrarnpilan  mengurus  sendiri,  serta  pada ketrampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga
2. Tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang  yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk celebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan  yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersakutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar, namun secara  fisik  mereka  memiliki  hambatan  dalam  mobilitas.  Oleh  karena  itu  lembaga pendidikan  perlu  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memudahkan  mereka melakukan mobilisasi, seperti tangga berjalan atau eskalator yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya.
3. Tunalaras, yaitu individu yang  mengalami  hambatan  dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai  atau  aturan-aturan  yang  ada  di  masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga  perlu  ditekankan  supaya  mereka  dapat  mengendalikan  emosi  dan  mampu berinteraksi   dengan  masyarakat  secara baik" (Chodzirin, 2013).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang menggambarkan permasalahan atau kasus  yang terjadi di temapt penelitian yang dikemukakan secara  fakta  dan  bersifat  khusus  kemudian  diteliti  untuk  dipecahkan  permasalahannya  dan dianalisa yang dimulai dari proses reduksi data, serta penyajian data kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial  distabalitas  dan  staf  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  disatabilitas  dan  komunitas penyandang  distabilitas.  Pengumpulan  data  menggunakan  tehnik  wawancara  serta  observasi untuk data primer dan dokumentasi untuk data sekunder.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Program dari Dinas Sosial Kota Kediri berasal dari pemerintah Kota Kediri yang terdiri dari :
a. Pembinaan Para Penyandang Distabilitas dan Eks Trauma Kegiatan yang dilakukan untuk pendayagunaan penyandang disabilitas berat (lumpuh sejak lahir) berupa bantuan yang sejumlah Rp. 500.000 / bulan / orang dengan rata-rata antara 20 – 30  orang  per  tahun.  Program  ini  semua  dengan  Permendagri  dalam  Pembinaan  Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma karena kecelakaan atau sakit  (wawancara dengan Ibu Endang, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, 10 Agustus 2021). Proses dari program ini melalui input data dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos. Untuk  pengambilan  bantuan  uangnya  syaratnya  menunjukkan  KTP  atau  KK  atau  Akta Kelahiran an boleh diwakilkan (wawancara dengan Bapak Hillus, 10 Agustus 2021). Sedang pendayagunaan terhadap ekstruma degnan cara direhabilitasi khususnya yang terkait dengan mental, psikososial selama 1 – 2 minggu kemudian dirujuk ke UPT. Rehabilitasi sosial yang berada di Provinsi atau di Kemensos.
b. Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  petugas  adalah  sulitnya  berkomunikasi  dengan  para penyandang disabilitas karena keterbatasan \nya ditambah egonya yang masih tinggi mereka menganggap  dirinya  masih  mampu  dan  sudah  mengerti.  “Pemberdayaan  menghadapi  para penyandang disabilitas ini harus ekstra sabar, ulet dan hati-hati karena egonya tinggi dan cara berfikirnya terbatas” (wawancara dengan Ibu Endang, 10 Agustus 2021.
c. Selain hal diatas Dinas Sosial Kota Kediri menurut Ibu Endang juga memberikan pelatihan keterampilan  yang  berupa  :  menjahit  untuk  disabilitas  yang  tuna  rungu  wicara,  pijat  untuk tuna  netra,  komputer  untuk  tuna  daksa,  pelatihan  batik  dan  temun,  menyablon,  aksesoris flannel  dan  pelatihan  wirausaha  (dangan  online)  dengan  cara  mendatangkan  para  ahlinya. Setelah pelatihan, ada bantuan peralatan seperti canting, lilin, kain  untuk  membatik, mesin jahit dan minyak gosok untuk meminjat, alat masak dan sebagainya.
d. Dinas  Sosial  Kota  Kediri  juga  mengadakan  kerjasama  dengan  para  pengusaha  untuk pemasaran  produk  dengan  menggelar  pameran  dan  workshop  degnan  tema  parenting  anak kebutuhan  khusus.  Disamping  hal  diatas  adapila  kegiatan  untuk  pelayanan  sosial  keliling (UPSK) yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berupa penyuluhan sosial, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, konsultasi  medik,  alat  bantu  disabilitas  dan  fisio  therapy.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  untuk mendeteksi  dini,  konsultasi  dan  rekomendasi  penanganan  permasalahan  di  lapangan  serta mendorong  dan  merangsang  seluruh  unsur  masyarakat  agar  bersedia  berperan  aktif  dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi para disabilitas. Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini dari Dinas Sosial, Diperindag, Dinas Koperasidan Komifo. Sedang yang  dari  team  dari  Dinas  Sosial  Provinsi,  UPT  dan  Donatur  Pengusaha  di  Kota  Kediri. Menurut Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri ada empat yaitu : Gemanurani (Tuna daksa laki-laki), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWD I), Tuna  Daksa  Wanita,  Gerakan  Tuna  Rungu  Wicara  Indoesia  (GERKATIN),  dan  Persatuan Tuna  Netra  Indoensia  (PERTUNI).  Organisasi  tersebut  mendapat  bantuan  sosial  dari Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial. Sebesar 20 juta sampai 40 juta setiap dua tahun sekali (wawancara dengan Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.Si.

## 5. KESIMPULAN
Pemberdayaan penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang berwenang di bidang kesejahteran sosial sudah cukup baik dan memadai sesuai degnan Permendagri dalam Pembinaan  Para  Penyandang  Disabilitas  dan  Ekstrauma.  Kegiatan  yang  lain  yang  berupa  Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, juga telah dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  dapat  membantu  mendeteksi  diri  daripara  penyandang disabilitas  yang  ada  di  Kota  Kediri  serta  merekomendasikan  dari  permasalahan  yang  ada  di lapangan untuk dicari pemecahan atau jalan keluarnya dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan  sosial bagi para  disabilitas.  Disampiing  itu  Dinas  Sosial  Kota  Kediri  juga  telah  berhasil  menggandeng pengusaha-pengusaha  yang  ada  di  Kota  Kediri  untuk  menjadi  donator  bagu  penanganan  para
penyandang  disabilitas  di  Kota  Kediri  sekaligus  membantu  pemerataan  dari  produk  yang dihasilkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adi,  IR  (2008), Intervensi  Komunitas;  Pengembangan  Masyarakat  sebagai  Upaya Pemgberdayaan Masyarakat, Rajawali Press Fahrurudin,  A  (2010), Pemberdayaan  Partisipasi  dan  Penguasaan  Kapasitas  Masyarakat
Humaniora. Fabrianto, R (2018), Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, 105
https://webchafe.googleusercontent.com / search.
Jamaludin, AN (2015), Sosiologi Pedesaan, Pustaka Setia. Moeloeng, LJ. (2009), Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Nafis, LU. (2013) , pelaksanaan Pembelajaran Agama Islambagi Penyandang Tuna Netra, Balai Rehabilitasi Sosial Distrarasta Pemakang, IAIN Walisongo.
Sosial,  D.B.K.P.K  dan  P  (2015), Analisis  Kebijakan  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Sosial Penyandang Disabilitas.
Sugiyono, (2015); Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R  D Alfabeta. Suharto,  E  (2014)’ Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, PT. Refika Aditama. Susilowait, I (2016), Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilits; Lentera 14, 224- 242.