## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 218 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Universitas Serang Raya
sururiahmad20@gmail.com
Abstract: Participatory development planning and gotong royong in encouraging the strengthening of village officials and empowering rural community through innovation of development planning policy based on the concept of Rembug, Plan, Realization and Rawat is a grand design of development planning by placing society as center of development as well as actor has a major role in village development planning by prioritizing local resources and potential based on local wisdom. The main focus of this dedication is to provide socialization and mentoring both theoretical and practical in the development of the concept of development planning policy based on the concept of 4R namely Rembug, Plan, Realization  and  Rearing which  aims  to empower  and  improve  community  skills  in  preparing  development  planning with priority resources and local potential which are owned. The method used is participatory village assessment and Participatory Learning and Action by emphasizing on the 4R concept of rembug, plan, realization and care. Based on the results obtained from the mentoring are: 1) Cilangkap Village community as a community service partner has a great response and enthusiasm in the process of mentoring development planning. This can be seen from the number of community  attendance  in  the  village  meeting  villagers  with  an  average  attendance  of  60%  of  the  total  number  of households  in  each  village;  2)  As  one  of  the  villages  that  are  still  relatively  poor,  the  community's  enthusiasm  in following  the  mentoring program  needs  to  be  appreciated  as  part of  the  community's awareness  of  the  importance of development  designed  from,  by  and for  the  community;  3).  The  ability  of  the  community  to design  the  development planning  through  the  formation  of  development  planning  organizations,  independent  village  survey  acti vities  and rembug activities, plans, realiation and care can be run well although with all the limitations owned but not reduce the substance of  the  growth process  of  community  empowerment  and  community  motivation  in  the  development  planning activities.

## Keywords: Community Empowerment, development planning

## Pendahuluan
Perwujudan  dimensi  pembangunan  yang  berbasis  pemerataan  dan  kewilayahan  disertai membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan merupakan amanat Nawacita. Daya saing desa dengan potensi lokal yang beragam memungkinkan  setiap  desa  untuk  berkembang  sesuai  dengan  agenda  perencanaan  pembangunan dengan berbasiskan kearifan lokal. Dalam amanat Nawacita disebutkan bahwa pembangunan Desa

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 219 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
dan  kawasan  perdesaan  dilakukan  melalui  pemenuhan  standar  pelayanan  minimum  khususnya  di desa-desa  tertinggal  dan  perbatasan,  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  Desa  yang  baik, mewujudkan  desa  berkelanjutan  dan  membangun  keterkaitan  desa-kota  melalui:  pengembangan kegiatan  perekonomian  hulu-hilir  dan  industrialisasi  perdesaan  khususnya  di  desa-desa  yang  telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di kota-kota sedang dan kecil pada pusat-pusat pertumbuhan terdekat.
Karakteristik Desa dengan ragam potensi lokal yang dimiliki dan dukungan masyarakat yang masih mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan partisipatif, kepercayaan, toleransi serta gotong royong merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan  kawasan  perdesaan.  Perwujudan  modal  sosial  sebagai  segala  sesuatu  hal  yang berkaitan  dengan  kerjasama  dalam  masyarakat  atau  bangsa  untuk  mencapai  kapasitas  hidup  yang lebih  baik,  ditopang  oleh  nilai-nilai  dan  norma  yang  menjadi  unsur  utama  seperti  trust, keimbalbalikan,  dan  aturan  kolektif. 1 Dan  hal  tersebut  dapat  terwujud  dengan  dukungan  dari berbagai  pihak  dalam  mendorong  modal  sosial  perdesaan  yang telah  dimiliki  yang  dikolaborasikan dengan pemberdayaan masyarakat.
Untuk  mendorong  perubahan  paradigma  pembangunan  desa yang  selama  ini  terpusat  atau menempatkan  desa  sebagai  objek  menjadi  desentralisasi  atau  menempatkan  desa  sebagai  subjek maka  diperlukan  pemberdayaan  masyarakat  yang  inovatif  melalui grand  design perencanaan pembangunan partisipatif yang memberikan prioritas dan space bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan  berkembang  sesuai  dengan karakteritsik  dan  potensi lokal yang  dimiliki.  Dampak  dan  manfaat yang  diharapkan  dari  inovasi  pemberdayaan  dan  penerapan grand design perencanaan  pembangunan partisipatif adalah penguatan kapasitas masyarakat desa melalui aktor-aktor kebijakan pembangunan sebagai subjek formulasi kebijakan.
Perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  salah  satu  kewenangan  pemerintah  desa sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  disusun  sesuai dengan  perencanaan  pembangunan  Kabupaten/Kota  yang  disusun  secara  berjangka  untuk merumuskan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  untuk  jangka  6  (enam)  tahun  dan Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  (RKPD)  sebagai  penjabaran  dari  RPJMDesa  untuk  ja ngka
1 J Hasbullah, Social Capital (Jakarta: United Press, 2006).

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 220 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
waktu  1  (satu)  tahun. 2 Perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  salah  satu  masukan  dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota disusun melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan  desa  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.  Dalam  Musyawarah  perencanaan Pembangunan  Desa  ditetapkan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa yang  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  Desa,  dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Meskipun musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  aspek  pengambilan  keputusan  perencanaan pembangunan  desa  yang  masih  bersifat  sentralistik  dimana  masih  besarnya  pengaruh  kepala  desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat belum mempunyai dampak  terhadap  peningkatan  kualitas  dan  akses  terhadap  pelayanan  dasar  masyarakat  desa. Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  forum  dialog  antara  warga  dan  aparat pemerintahan  desa  dalam  membahas  permasalahan-permasalah  strategis  pembangunan  perdesaan berjalan  seremonial  dan  hanya  sekedar  menggugurkan  kewajiban  bagi  aparat  pemerintah  desa. Kehadiran  masyarakat  pada  musyawarah  desa  diposisikan  secara  pasif  dan  hanya  mendengarkan program-program  kerja  pembangunan  desa  yang  telah  diinisiasi  oleh  aparat  pemerintahan  desa. Masyarakat belum secara aktif dan diikutsertakan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi hambatan-hambatan.
Disisi  lain  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  hanya  menjadi  forum  perencanaan pembangunan perdesaan yang bersifat jangka pendek dan tidak melibatkan masyarakat desa dalam aspek  perencanaannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  agenda  perencanaan  pembangunan  desa  tidak disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui forum-forum musyawarah warga desa di tiap- tiap  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga  (RW)  sehingga  urgensi  perencanaan  pembangunan desa hanya melihat kepentingan desa secara umum dan tidak melihat kepentingan masyarakat desa di  tiap-tiap  dusun  dan  kampung  yang  membutuhkan  pembangunan  dengan  pemanfaatan  sumber daya lokal.
Permasalahan pembangunan yang tidak melibatkan sumber daya lokal seperti masyarakat desa dan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  menjadi  salah  satu  permasalahan  perencanaan
2 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014).

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 221 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
pembangunan  yang  belum  akomodatif.  Pembangunan  desa  dalam  pelaksanaannya  memanfaatkan pihak ketiga atau investor dengan pemanfaatan teknologi tingkat tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh  masyarakat  sehingga  masyarakat  desa  hanya  berperan  menjadi  penonton  dan  tidak  dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan.
Penguatan kapasitas masyarakat desa terkait grand desain perencanaan pembangunan memiliki urgensi  untuk  meningkatkan  efektifitas,  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan pembangunan desa termasuk penggunaan sumber daya lokal. Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan  yang  memberikan  daya  pendekatan  pembangunan  partisipatif  masyarakat  sebagai basis  pengambilan  keputusan  dalam  upaya  menggerakan  perekonomian  perdesaan,  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  bidang  politik,  memperkuat  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  lokal  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu melalui sebuah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik  untuk memberdayakan  dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama  yang  partisipatif,  agar  terjadi  perubahan  perilaku  pada  diri  semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. 3
Melalui grand  design perencanaan  pembangunan  yang  diinisiasi  oleh  masyarakat  lokal  maka diharapkan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  sebuah  proses  pembangunan  akan  lebih  terakomodir, hal  tersebut  didasarkan  pada  kondidi  objektif  bahwa  yang  paling  tahu  dan  memahami  apa  dan bagaimana  kebutuhan  pembangunan  adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Di  sisi  lain, grand  design perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  aktor  utama  pembangunan merupakan  sebuah  bentuk  kemandirian  dan  partisipasi  yang  bertumpu  pada  pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bekerjasama  dengan  masyarakat  di  desa  Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Desa Cilangkap merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan jarak  7 Km dari kecamatan dan jarak 70 km dari pusat kabupaten. Secara geografis berbatasan dengan:
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa  Parungpanjang  dan  Desa  Kertaraharja  Kecamatan Banjarsari
3 Mardikanto T and Soebiato P, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2013). 100.

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 222 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senanghati Kecamatan Malingping
Desa  Cilangkap  memiliki  luas wilayah  831,7  Ha,  dengan  pemanfaatan  areal  persawahan  44 Ha, peladangan 318,8 Ha, Pemukiman 53 Ha, Perkebunan 96 Ha, fasilitas umum desa 15,9 Ha dan Kehutanan 310 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.178 jiwa dan 577 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.148 laki-laki dan dan 1.030 perempuan dengan jumlah KK miskin sebanyak 566. Secara umum aksesibilitas menuju Desa Cilangkap relatif mudah karena terletak di antara jalan poros kecamatan dan jalan batas desa, jenis jalan alternatif poros kecamatan dan desa adalah tanah, pasir batu dan jalan aspal akan tetapi untuk menuju kantor desa relative sulit dijangkau oleh transportasi umum  karena  akses  jalan  transportasi  adalah  jalan  batu  (macadam)  dan  minimnya  aspal  hotmix sedangkan  aksesbilitas  kesulitan  lainnya  menuju  Desa  Cilangkap  adalah  karena  letaknya  yang  jauh dari pusat kabupaten dan berada di daerah pinggiran selatan Kabupaten Lebak.
Data  dan  potensi  ekonomi  Desa  Cilangkap  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  wilayah  Desa yang  sebagian  besar  dikelilingi  oleh  areal kehutanan  dan  perkebunan  rakyat,  adapun  potensi  Desa Cilangkap  yang  ditinjau  baik  dari  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  alam  sampai  saat ini potensi tersebut belum benar-benar optimal diberdayakan.

## Permasalahan
Berdasarkan  analisis  situasi  melalui  observasi,  wawancara  dan  survey  yang  telah  dilakukan terdapat berbagai permasalahan yang disepakati, diantaranya yaitu:
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa sebagai forum dialog warga dalam membahas  permasalahan-permasalah  pembangunan  perdesaan  belum  memberikan  ruang partisipasi  terhadap  warga  dalam  mengemukakan  kebutuhannya  dan  dilakukan  hanya  sekedar menggugurkan kewajiban bagi aparat desa.
2. Makna  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Desa  hanya  menjadi  forum perencanaan  pembangunan  perdesaan  yang  bersifat  jangka  pendek  dimana  warga  desa diposisikan secara pasif hanya untuk mendengarkan program-program pembangunan yang akan dijalankan.

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 223 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
3. Masih  dominannya  pengaruh  kepala  desa  dalam  mengambil  keputusan-keputusan  strategis dengan tidak melibatkan warga desa secara aktif sehingga menghambat aspirasi dan partisipasi warga dalam proses pembangunan.
4. Kebutuhan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  menjadi  terhambat karena  pembangunan  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga/investor  dengan  pemanfaatan  teknologi tingkat tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

## Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pemberdayaan  masyarakat  dan  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat  dilaksanakan  melalui:  (1) memposisikan  masyarakat  sebagai  penentu/pengambil  kebijakan  dan  pelaku  utama  pembangunan, (2)  mengutamakan  nilai-nilai  universal  dan  budaya  serta  kearifan  lokal  dalam  pelaksanaan  tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Sedangkan Metode yang digunakan adalah  gabungan  dari  dua  metode  pemberdayaan  masyarakat  yaitu Participatory  Rapid  Appraisal (PRA) atau  penilaian  desa secara  partisipatif  dan Participatory  Learning  and  Action (PLA)  atau  proses belajar/praktik secara partisipatif.
Metode Participatory  Rapid  Appraisal (PRA) atau  penilaian  desa  secara  partisipatif  dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:
1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan;
2) Analisis keadaan yang berupa:
- Keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungan di masa depan;
- Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya;
- Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
- Kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  atau  analisis strenght,  weakness,  opportunity  and threat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
3) Pemilihan  alternatif  pemecahan  masalah  yang  paling  layak  atau  dapat  dihandalkan  (dapat dilaksanakan, efisien dan diterima oleh sistem sosialnya)
4) Rincian  tentang  stakeholders  dan  peran  yang  diharapkan  dari  para  pihak,  serta  jumlah  dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 224 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
Selanjutnya metode pengabdian masyarakat berkonsep Participatory Learning and Action (PLA) dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif  dengan  masyarakat  dan  dilanjutkan  dengan  aksi  atau  kegiatan  riil  yang  relevan  dengan materi  pemberdayaan  masyarakat.  PLA  merupakan  bentuk  baru  dari  metode  pemberdayaan masyarakat  yang  sebelumnya  lebih  dikenal  dengan  „ Learning  by  Doing ‟ atau  belajar  sambil  bekerja. 45
Participatory  Learning  Action merupakan  proses  belajar  secara  berkelompok  yang  dilakukan  secara interaktif dalam suatu proses kerja. 6
Berdasarkan  kedua  metode  pemberdayaan  masyarakat  tersebut,  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  ini  akan  dilaksanakan  melalui  tiga  tahap  yaitu  tahap  awal,  tahap  inti  dan  tahap  akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1. Berikut penjelasan pada masing-masing tahap kegiatan.
1) Tahap  awal.  Kegiatan  pada  tahap  ini  meliputi  (a)  observasi  partisipatif  dan  survey.  Dilakukan sebagai  analisis  awal  untuk  mendapat  informasi  mendalam  dan  menyeluruh  mengenai permasalahan  di  desa  dan  mencari  solusi  yang  dibutuhkan  dan  tepat  sasaran;  (b)  pemetaan wilayah desa, (c) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan  pengabdian;  dan  (c)  merancang  kegiatan  inti  berupa  analisis  keadaan  dan  pemilihan alternatif  pemecahan  masalah  dan  pembagian  peran  para  pihak  yang  sesuai  dengan  kebutuhan mitra dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.
2) Tahap  inti.  Dalam  tahap  kedua  ini,  fokus  kegiatan  pengabdian  dilakukan  yaitu  melakukan diskusi, pendampingan  dan bimbingan  melalui  serangkaian  kegiatan.  Ada  lima kegiatan yang akan diikuti oleh mitra, yaitu:
a. Sosialisasi  kebutuhan  masyarakat  dan  identifikasi  permasalahan  melalui  kegiatan  rembug warga
b. Melakukan analisis keadaan yang berupa keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungan di masa depan;
4 K. Phuyal, “Participatory Learning and Action [PLA]: A Brief Introdu ction.”
5 Aprillia Theresia and et all, Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: Alfabeta, 2104).
6 K. Appel, K., Bu ckingham, E Jodoin and D. Roth, Participatory Learning and Action Toolkit: For Application in BSR’s Global Programs (Paris: BSR, 2012).

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
ISSN: 2579-8375 (Print) ISSN: 2579-8391 (Online)
Volume 1, Number 2, November 2017 | 225 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Mulai
Observasi partisipatif
Pemetaan Wilayah Desa Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Sosialisasi Selesai Tahap awal: Analisis kebutuhan dan proses persiapan Tahap Inti: Proses pendampingan dan Kegiatan Tahap Akhir:
Evaluasi dan Luaran Kegiatan Merancang kegiatan inti
c. Melakukan  identifikasi  tentang  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dan  alasan-alasan  atau penyebabnya;
d. Menyusun alternatif pemecahan masalah
e. Melakukan  analisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  atau  analisis  strenght, weakness, opportunity and threat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
f. Merumuskan  pemilihan  alternatif  pemecahan  masalah  yang  paling  layak  atau  dapat dihandalkan
g. Menyusun pembagian peran para stakeholders dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.
3) Tahap  akhir.  Ada  tiga  kegiatan  dalam  tahap  ini  yaitu  (a)  evaluasi  kegiatan  yang  akan dilakukan  per  kegiatan  dan  secara  menyeluruh;  (b)  sosialisasi grand  design perencanan pembangunan

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 226 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Hasil dan Diskusi
Kegiatan  pendampingan  ini  dilakukan  selama  6  (enam)  bulan  yaitu  minggu  ketiga  bulan September 2016 s/d minggu keempat bulan Maret 2017.

## Tahap Awal (Sosialisasi Desa)
Sosialisasi desa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dan tema kegiatan sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi desa tahap satu
Pada tahap ini, proses pendampingan dilakukan dengan melakukan ceramah dan diskusi dengan warga desa,  materi  yang  disampaikan adalah terkait  dengan  tujuan  dan  manfaat  perencanaan  pembangunan, pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan,  penguatan  kapasitas masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  pentingnya  perencanaan  pembangunan  yang diinisiasi oleh masyarakat sebagai salah satu pilar  kebijakan partisipatif masyarakat dan gotong royong. Peserta  dalam  kegiatan  sosialisasi  desa  tahap  satu  ini  berjumlah  43  orang  yang  berasal  dari  7  (tujuh) dusun yang terdiri dari ketua dusun dan tokoh masyarakat.

## Gambar 2. Sosialisasi Desa Tahap 1

## 2. Sosialisasi desa tahap dua
Pada tahap awal ini disusun rancangan kegiatan inti berupa analisis keadaan desa, identifikasi kebutuhan pembangunan,  pemilihan  alternatif  pemecahan  masalah  dan  sosialisasi  konsep  perencanaan pembangunan  4  (empat)  R  yaitu  Rembug,  Rencana,  Realisasi  dan  Rawat.  Peserta  dalam  kegiatan sosialisasi  desa  tahap  satu ini  berjumlah  27  orang  yang  berasal  dari 7  (tujuh)  dusun  yang  terdiri  dari ketua dusun dan tokoh masyarakat.

## 3. Sosialisasi desa tahap tiga
Pada tahap ketiga ini, dilakukan pembagian peran para pihak yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 227 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
sebagai  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Output  dari  kegiatan  sosialisasi  tahap  ketiga  adalah terbentuknya  susunan  Organisasi  Perencana  Masyarakat  Desa  (OPMD)  yang  berasal  dari  unsur pemerintahan desa, kepala Dusun, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

## Gambar 3. Sosialisasi Desa Tahap 3 dan Pemilihan Ketua OPPD
Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Perencana Pembangunan Desa
a) Organisasi  Perencana  Pembangunan  Desa  (OPPD)  adalah  warga  masyarakat  desa  yang  dipilih secara  langsung  oleh  masyarakat  desa  berdasarkan  kemampuan  yang  dimiliki.  Adapun  persyaratan yang  harus  dimiliki  adalah  memiliki  kemampuan  baca  tulis  dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak baik dari unsur pemerintahan desa maupun lapisan masyarakat setempat.
Peran OPPD adalah sebagai penanggung jawab operasional perencanaan pembangunan desa
Ketua Organisasi
Perencana Pembangunan
Desa (OPPD) Kelompok Survey Kampung Mandiri (KSKM) Kelompok Pendamping Perencanaan Pembangunan Desa (KP3D) 1. Rembug 2. Rencana 3. Realisasi 4. Rawat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 228 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
b) Kelompok  Survey  Kampung  Mandiri  (KSKM) adalah  kelompok  yang  terdiri  dari  berbagai  unsur masyarakat seperti tokoh pemuda dan perwakilan masyarakat dari tiap RT dan RW. KSMD harus bersifat  representatif  karena  bertugas  melakukan  survey  mandiri  kesetiap  kampung/dusun  untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan desa baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik.
c) Kelompok  Pendamping  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (KP3D)  adalah  tim  pendamping  yang akan  memberikan  saran  dan  masukan  terkait  dengan  perencanaan  pembangunan.  Anggota  KP3D terdiri dari aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan ketua RT/RW dari masyarakat.
Fokus  kegiatan  dari  ketiga  organisasi  masyarakat  lokal  yang  telah  dibentuk  adalah  menyusun perencanaan  pembangunan  dengan  berbasis  pada  konsep  4R  yaitu  Rembug,  Rencana,  Realisasi  dan Rawat sebagai langkah-langkah inovasi kebijakan perencanaan pembangunan desa. Kemudian hasil dari formulasi  kebijakan  perencanaan  pembangunan  disampaikan  pada  kegiatan  Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa yang merupakan mekanisme formil perencanaan pembangunan desa.

## Tahap Kedua (Survey Kampung Mandiri)
Setelah  organisasi lokal  terbentuk,  kemudian  dilakukan  survey  kampung  mandiri  yang  dilakukan  oleh KSKM  yang  telah  terbentuk.  Tugas  dan  tanggung  kawab  KSKM  adalah  melakukan  survey  mandiri kesetiap  kampung/dusun  untuk  melakukan  pemetaan  dan  identifikasi  kebutuhan  pembangunan  desa baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik.
Gambar 5. Kondisi Rumah Warga Desa Cilangkap

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 229 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
Hasil suvey Kampung Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Survey Kampung Sukasari 1
No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 62 Sarana infrastruktur jalan kampung yang masih berupa tanah sehingga menghambat akses transportasi Pembangunan Jalan telford/ Makadam 2 Jembatan  penghubung  antar  dusun  terbuat  dari  kayu  dan sudah dalam kondisi rusak Pembangunan Jembatan Tabel 2. Hasil Survey Kampung Sukasari 2 No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 48 Rusaknya saluran irigasi yang menyebabkan aliran air irigasi di wilayah desa tidak lancar dan berpengaruh terhadap hasil pertanian Pembangunan irigasi 2 Pada  umumnya  warga  masih  belum  memiliki  WC dirumahnya sehingga sebagian dari mereka kerapkali buang hajat di areal persawahan ataupun di kali Pembangunan infrastruktur  MCK  bagi masyarakat Gambar 6. Kondisi Jalan menuju Kampung Sukasari 1
Tabel 3. Hasil Survey Kampung Pematang Karet
No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 25 Jembatan  penghubung  antar  dusun  masih  terbuat  dari bambu dan sudah rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam  mengangkut  hasil  pertanian  yang  memiliki  beban berat Pembangunan jembatan 2 Kondisi poskamling yang sudah rusak Pembangunan poskamling

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 230 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Tabel 4. Hasil Survey Kampung Lebak Jaha
No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 73 Untuk  mencuci  dan  mandi,  sebagian  warga  masih menggunakan air kali Pembangunan MCK 2 Belum adanya bangunan TK dan SD dan bangunan sarana lainnya Pembangunan sarana lembaga  pendidikan  TK dan SD 3 Belum adanya instalasi air minum bersih bagi warga Kebutuhan pembangunan  instalasi air minum Tabel 3. Hasil Survey Kampung Pematang Karet No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 25 Jembatan  penghubung  antar  dusun  masih  terbuat  dari bambu dan sudah rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam  mengangkut  hasil  pertanian  yang  memiliki  beban berat Pembangunan jembatan 2 Kondisi poskamling yang sudah rusak Pembangunan poskamling Tabel 4. Hasil Survey Kampung Lebak Jaha No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 73 Untuk  mencuci  dan  mandi,  sebagian  warga  masih menggunakan air kali Pembangunan MCK 2 Belum adanya bangunan TK dan SD dan bangunan sarana lainnya Pembangunan sarana lembaga  pendidikan  TK dan SD 3 Belum adanya instalasi air minum bersih bagi warga Kebutuhan pembangunan  instalasi air minum

## Tabel 5. Hasil Survey Kampung Warung Jogjog
No Jumlah KK Permasalahan dan Potensi Kebutuhan dan usulan kegiatan 1 92 Sebagai  pusat  desa,  bangunan  kantor  desa  sudah  tidak layak Pembangunan sarana kantor desa 2 Belum adanya sarana penerangan jalan umum disepanjang jalan desa Pembangunan sarana PJU 3 Sarana pertanian masih manual Penyediaan  sarana  dan prasarana pertanian

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 231 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
Gambar 7. Diskusi dengan warga Kampung Cikaredok (kiri) dan Kondisi Jembatan bambu Kampung Pematang Karet (kanan)

## Tabel 6. Hasil Survey Kampung Cikaredok
No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 25 Bangunan posyandu tidak ada Pembangunan Posyandu 2 Saluran induk pembuangan limbah Pembangunan drainase 3 Sebagian warga belum memiliki MCK Pembangunan MCK untuk warga Tabel 7. Hasil Survey Kampung Ciparaha No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 48 Jalan kampung masih berupa tanah Pembangunan jalan Paving Block 2 Belum  adanya  bangunan  SD  sehingga  menyulitkan  anak- anak usia SD bersekolah dan harus menempuh jarak yang cukup jauh Pembangunan sarana pendidikan SD Tabel 8. Hasil Survey Kampung Cisujen No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 36 Sebagian besar bangunan rumah warga sangat tidak layak Pembangunan rumah warga 2 Sarana  jembatan  sebagai  penghubung  antar  dusun  masih terbuat dari bambu Pembangunan Jembatan

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 232 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Tabel 9. Hasil Survey Kampung Dongdong
No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 82 Sarana  jalan  berupa  tanah  sehingga  menyulitkan  akses transportasi warga Pembangunan Jalan 2 Sebagian rumah warga belum teraliri listrik Pembangunan gardu listrik  yang  dialirkan  ke rumah-rumah warga

## Gambar 9. Kantor Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam
Tabel 10. Hasil Survey Kampung Sawah No Jumlah KK Prioritas Permasalahan Kebutuhan 1 67 Penggunaan alat pertanian yang masih manual Penyediaan sarana pertanian 2 Belum  adanya  sarana  drainase  dalam  mengalirkan  air  ke sungai-sungai Pembangunan drainase 3 Akses  jalan  penghubung  tanah  dan  menyulitkan  warga dalam kondisi hujan
Secara  umum  kondisi  infrastruktur  desa  Cilangkap  yang  terdiri  dari 10 (Sepuluh) kampung  masih memprihatinkan  baik  dari  akses  dan  kondisi  jalan  kampung,  bangunan  jembatan  penghubung maupun kondisi rumah warga yang masih dalam kondisi kurang layak. Sedangkan dari hasil survey didapatkan  data  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  desa  Cilangkap  bermata  pencahariaan  sebagai buruh tani dan berada dalam taraf keluarga pra sejahtera.

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 233 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Tahap Inti (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat)
Setelah proses hasil survey kampung mandiri diketahui, selanjutnya dilakukan penyusunan grand design perencanaan pembangunan dengan berpedoman kepada konsep 4 R yaitu Rembug, Rencana, Realisasi dan
Rawat.

## 1. Rembug
Merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menindaklanjuti  hasil  survey  kampung  mandiri.  Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah:
a. Melakukan sosialisasi hasil survey melalui rembug warga.
b. Melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan. Hasil kesimpulan dari masing-masing rembug berdasarkan  pemetaan  masalah  yang  dilakukan  di  10  (sepuluh)  diuraikan  dalam  analisis  prioritas kebutuhan usulan kegiatan perencanaan pembangunan
c. Analisis prioritas perencanaan pembangunan
Dari  berbagai  kebutuhan  dan  usulan  kegiatan  tiap-tiap  dusun  maka  dapat  disimpulkan  pemetaan perencanaan pembangunan untuk setiap kampung adalah sebagai berikut:

## Tabel 11. Analisis Prioritas Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
No Lokasi Kampung Analisis Prioritas Kebutuhan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan 1 Sukasari 1 Pembangunan jalan telford 2 Sukasari 2 Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum memiliki 3 Pematang Karet Pembangunan Jembatan penghubung 4 Lebak Jaha Pembangunan  sarana  pendidikan  TK  dan  SD dan  pembangunan  sarana air minum
5 Warung Jogjog Pembangunan sarana kantor desa
Rembug 1. Sosialisasi hasil survey
2. Identifikasi permasalahan
3. Pemetaan perencanaan pembangunan Rencana Penyusunan Rencana Kegiatan
Perencanaan Pembangunan untuk disampaikan dalam musrenbang Memastikan Pembangunan dilaksanakan langsung oleh masyarakat setempat dan diawasi langsung oleh masyarakat
Realisasi Dokumen perencanaan pembangunan dan hasil pembangunan dirawat dan dipelihara oleh masyarakat
Rawat

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 234 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
6 Cikaredok Pembangunan drainase 7 Ciparaha Pembangunan Jalan paving block 8 Cisujen Pembangunan jembatan 9 Dongdong Pembangunan gardu listrik 10 Kampung Sawah Pembangunan jalan akses penghubung
Tahap selanjutnya adalah menginventarisir prioritas kebutuhan usulan kegiatan tersebut dalam sebuah analisis pemetaan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

## Tabel 12. Analisis Nilai dari kebutuhan dan Usulan Kegiatan
No Aspek Penilaian Nilai Nilai dari kebutuhan dan usulan kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kegiatan  pembangunan  meningkatkan kualitas  dan  akses  terhadap  pelayanan dasar A = Iya B = Kurang C = Tidak A = 3 B = 1 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 2 Kegiatan  pembangunan  mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif A = Sangat mendukung B = Kurang Mendukung C = Tidak mendukung A = 3 B = 2 C = 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 Kegiatan  pembangunan  melibatkan masyarakat setempat secara langsung A = Melibatkan B = Tidak Melibatkan A = 2 B = 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Manfaat pembangunan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa setempat A = Dirasakan B = Kurang dirasakan A = 2 B = 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Lahan yang akan digunakan merupakan milik umum/desa A = Milik Desa B = Bukan Milik Desa A = 2 B =1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 Besarnya  biaya  pembangunan  dapat dijangkau oleh anggaran desa A = Dapat dijangkau B = Tidak dapat dijangkau A = 2 B = 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 7 Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan  teknologi  sederhana berdasarkan  kemampuan  teknis  dan sumber daya lokal yang tersedia A  =  Teknologi  sederhana  dan  dapat  A = 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2

## ENGAGEMENT
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## CC BY SA
Volume 1, Number 2, November 2017 | 235 Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanas alam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
diterapkan B  =  Teknologi  tinggi  dan  tidak  dapat dterapkan B = 1 8 Waktu pelaksanaan pembangunan A = < 3 bulan B = > 3 bulan A = 2 B = 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 Total Nilai 15  14  12  18  16  12  14  18  18 17 Peringkat 4 5 8 1 3 7 6 1 1 2
Berdasarkan tabel 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat pertama dan memperoleh nilai tertinggi 18 pada pelaksanaan rembug di Desa Cilangkap adalah pembangunan sarana pendidikan TK dan SD dan pembangunan sarana air minum di Kampung Lebak Jaha, pembangunan jembatan penghubung antar kampung di Kampung Cisujen dan pembangunan  gardu  listrik  di  Kampung  Dongdong.  Kemudian  nilai  kebutuhan  dan  usulan  kegiatan yang  mendapatkan  peringkat kedua, ketiga  dan  keempat  dengan  masing-masing  nilai  sebanyak 17, 16 dan 15 adalah pembangunan akses jalan penghubung di Kampung Sawah, pembangunan sarana kantor desa di Kampung Warung Jogjog dan pembangunan jalan telford di Kampung Sukasari 1. Selanjutnya nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat kelima dan keenam dengan masing- masing nilai sebanyak 14 adalah pembangunan MCK di Kampung Sukasari 2 dan pembangunan jalan paving block di Kampung Ciparaha. Sedangkan nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat  ketujuh  dan  kedelapan  dengan  masing-masing  nilai  12  adalah  pembangunan  jembatan penghubung di kampung Pematang Karet dan pembangunan drainase di kampung Cikaredok
Dari  hasil  pemetaan  perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  berdasarkan  aspek  penilaian dari  analisis  kebutuhan  dan  usulan  kegiatan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

## CC BY SA
Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Tabel 13. Analisis prioritas, peringkat dan waktu Perencanaan Pembangunan
No Analisis prioritas Kebutuhan usulan kegiatan Peringkat  Waktu perencanaan Pembangunan 1 Pembangunan jalan telford 4 Tahun kedua 2 Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum memiliki 5 Tahun ketiga 3 Pembangunan Jembatan penghubung 8 Tahun keempat 4 Pembangunan  sarana  pendidikan  TK  dan  SD  dan pembangunan sarana air minum 1 Tahun pertama 5 Pembangunan sarana kantor desa 3 Tahun kedua 6 Pembangunan drainase 7 Tahun keempat 7 Pembangunan Jalan paving block 6 Tahun ketiga 8 Pembangunan jembatan 1 Tahun pertama 9 Pembangunan gardu listrik 1 Tahun pertama 10 Pembangunan jalan akses penghubung 2 Tahun kedua
Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di tahun pertama terdapat tiga kegiatan yaitu pembangunan sarana pendidikan TK dan SD  serta  pembangunan  sarana  air  minum,  pembangunan  jembatan  dan  pembangunan  gardu listrik.  Pada  tahun  kedua  akan  direncanakan  pembangunan  jalan  telford,  pembangunan  sarana kantor  desa  dan  pembangunan  jalan  akses  penghubung  antar  dusun.  Kemudian  pada  tahun ketiga akan direncanakan pembangunan MCK dan pembangunan jalan paving block. Sedangkan pada  tahun  keempat  perencanaan  pembangunan  akan  diprioritaskan  pada  pembangunan jembatan penghubung dan pembangunan saluran drainase.

## 2. Rencana
Pada  intinya  rencana  mencakup  tentang  perencanaan  pembangunan  masyarakat  yang telah  disepakati  dan  diusulkan  dalam  bentuk  rencana  kegiatan  perencanaan  pembangunan masyarakat  yang  akan  disampaikan  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) Desa.
Pada tahap rencana ini, ditetapkan rencana pembangunan berbasis partisipatif dan gotong royong.  Perencanaan  pembangunan  partisipatif  dan  gotong  royong  yang  disepakati  mencakup hal-hal sebagai berikut:
 Pengukuran lokasi pembangunan
 Pengaturan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, calon tenaga kerja dan besaran upah);
 Pengaturan bahan dan alat yang akan digunakan;
 Pengaturan waktu pencapaian.

## CC BY SA
Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih

## Gambar 10. Pengukuran Lokasi Pembangunan
3. Realisasi
- Tahap realisasi pekerjaan dilakukan oleh masyarakat setempat secara partisipatif dan gotong royong
- Keterlibatan masyarakat diperlukan sebagai bagian dari komitmen bersama masyarakat
- Apabila realisasi pembangunan dilakukan di dusun 1, maka aktor utama pembangunan adalah masyarakat dusun 1 dan didukung oleh masyarakat dusun sekitarnya.
- Pada  tahap  ini,  penting  untuk  memastikan  bahwa  rencana  kegiatan  pembangunan diakomodir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa oleh karena itu masyarakat berperan secara aktif dalam forum Musrenbang tersebut

## 4. Rawat
Pada tahap ini masyarakat adalah aktor penerima manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga perannya dalam melakukan pemeliharaan atau merwat hasil pembangunan sangatlah penting.

## Kesimpulan dan Saran
Dari pendampingan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Masyarakat  Desa  Cilangkap  sebagai  mitra  pengabdian  masyarakat  memiliki  respon  dan antusias yang sangat besar dalam proses pendampingan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat  terlihat  dari  jumlah  kehadiran  masyarakat  dalam  forum  rembug  warga  kampung  dengan jumlah kehadiran rata-rata sebesar 60% dari total jumlah KK di setiap kampung.
Sebagai  salah  satu  desa  yang  sebagian  besar  masih  tergolong  kurang  sejahtera/miskin, antusias  masyarakat  dalam  mengikuti  program  pendampingan  perlu  mendapatkan  apresiasi

## CC BY SA
Pemberday aan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai  Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong
Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
sebagai  bagian  dari  upaya  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pembangunan  yang dirancang dari, oleh dan untuk masyarakat.
Kemampuan  masyarakat  dalam  merancang  perencanaan  pembangunan  melalui kegiatan pembentukan  organisasi  perencana  pembangunan,  kegiatan  survey  kampung  mandiri  dan kegiatan  rembug,  rencana,  realiasi  dan  rawat  dapat  dijalankan  dengan  baik  walaupun  dengan segala keterbatasan yang dimiliki akan tetapi tidak mengurangi substansi dari tumbuhnya proses pemberdayaan  masyarakat  dan  motivasi  masyarakat  dalam  kegiatan  perencanaan  pembangunan tersebut.
Adapun saran-saran dalam kegiatan ini adalah:
1. Diperlukan  instrumen  kontrol  dan  evaluasi  dalam  setiap  perencanaan  pembangunan perdesaan.  Fungsi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  sinerginya  semua  pihak  dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam  mendorong  perencanaan  pembangunan  yang  efektif,  maka  diperlukan  pendekatan pemberdayaan  yang  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  sebagai  solusi  efektif  sebagai  upaya untuk  mendorong  implementasi  pembangunan  berkelanjutan  dengan  menempatkan masyarakat sebagai Subjek dalam penyelenggaraan program melalui proses pemberdayaan dan pembangunan partisipatif.
3. Tindak lanjut solusi guna mengatasi permasalahan memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat baik dari jajaran top down maupun bottom up , masyarakat selaku front line  perencanaan  pembangunan  sejatinya  dapat  diikutsertakan  secara  aktif  terutama  kaum perempuan dan masyarakat miskin.

## Daftar Referensi
Appel, K., Buckingham, E Jodoin, K., and D. Roth. Participatory Learning and Action Toolkit: For Application in BSR’s Global Programs . Paris: BSR, 2012.
Hasbullah, J. Social Capital . Jakarta: United Press, 2006.
Phuyal, K. “Participatory Learning and Action [PLA]: A Brief Introduction.”
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Indonesia, 2014.
T, Mardikanto, and Soebiato P. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta, 2013.
Theresia, Aprillia, and et all. Pembangunan Berbasis Masyarakat . Bandung: Alfabeta, 2104.