## REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN SUNGAITOHOR, RIAU: PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH PERBATASAN
AGRARIAN REFORM IN THE FOREST AREA OF

## SUNGAITOHOR, RIAU: SOCIAL FORESTRY MANAGEMENT IN STATE-BORDER AREA

## M. Nazir Salim, Sukmo Pinuji, dan Westi Utami
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta azet_r@yahoo.com; sukmo.pinuji@stpn.ac.id; westiutami@gmail.com
Abstract : Since 2007, seven villages in Tebingtinggi Timur have been listed on the concession scheme of Industrial Plantation Forest of PT. LUM, covering area of 10,390 Ha. At the end of 2008, PT LUM began to built canals for land clearing and transporting acacia seeds to the area. Since canalization, the surrounding land, especially community land, began to dried up, triggering forest f ire in the area. The peak occured in 2014, when big forest f ire occured, devouring more than 2400 Ha of community land in Sungai Tohor and its surrounding. In 2014, the community invited president to do “Blusukan Asap” in Tebingtinggi Timur, and resulted on the revoking of PT. LUM’s permit and handed over forest management to the 7 villages with Social Forestry (Vil- lage Forest) scheme. Currently, the community is on the process to manage social forestry, and some settlement and livelihood area on social forestry will be excluded from the conces- sion, based on Presidential Regulation No. 88 of 2017 about the Change of Forest Area Bound- aries. By observation and direct involvement with the community, this study found that the level of participation and motivation of the community to manage village forest is high.
Keywords : Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Village Forest, Agrarian Reform, Border
Intisari : Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT LUM, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Joko Widodo untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK mencabut izin PT LUM dan menyerahkan klelola hutan ke 7 desa dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Kini masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan agar diselesaikan lewat Perpres No. 88 Tahun 2017, perubahan tata batas wilayah hutan. Dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya.
Kata Kunci : Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria, perbatasan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Received: November 3, 2018; Reviewed: November 8, 2018; Accepted: December 11, 2018
To cite this article: Salim, MN, Sukmo Pinuji, Westi Utami 2018, ‘Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.277
Copyright: ©2018 M. Nazir Salim, Sukmo Pinuji, Westi Utami. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189

## A. Pendahuluan
Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo Tanggal 27 November 2014 terkait blusukan asap di Sungaitohor, Meranti-Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan uji teknis atas izin konsesi HTI yang diberikan kepada PT LUM di Tebingtinggi Timur. Ending -nya, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 Ha. Menteri KLHK mencabut keseluruhan izin HTI milik PT LUM, dan sejak itu harus “angkat kaki” dari Sungaitohor dan sekitarnya dengan menyerahkan konsesi HTI ke KLHK (http://riaupos.co).
Setelah pencabutan izin HTI PT LUM, agenda berikutnya yang akan diperjuangkan oleh masyarakat Sungaitohor adalah menuntut pengelolaan secara penuh oleh warga atas lahan bekas HTI, baik dalam skema Perhutanan Sosial (PS) atau legalisasi aset (RA). Intinya, masyarakat menuntut pengelolaan hutan secara mandiri agar hutan tersebut dikembalikan sebagaimana sebelumnya, yakni hutan yang sebagiannya ditanami dengan tanaman-tanaman tradisi leluhur warga Sugaitohor, baik sagu, karet, kelapa, kopi, dan tanaman penghidupan lainnya.
Perlu diketahui bahwa, Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya memiliki agenda “negara hadir dan meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat”, dan kemu- dian diterjemahkan dengan Program Reforma Agraria, baik redistribusi tanah dengan skema hak milik lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun “Reforma Agraria” lewat KLHK dengan pola izin pemanfaatan lahan hutan dalam skema Perhutanan Sosial. Keduanya kemudian disebut juga dengan Reforma Agraria yang diperluas (Dirjen Planologi KLHK 2017).
Pada tahun 2017 Menteri LHK secara resmi menyerahkan hutan bekas HTI PT LUM ke desa agar dikelola oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Desa Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Sungai Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Ikhsan, Tanjung Sari, Lukun, dan Desa Kepau Baru). Namun bagaimana pembagiannya dan sistem penguasaan bagi masyarakat tidak diatur. Bagaimana sustainability -nya atas lahan itu, dan bagaimana tanah itu didistribusikan di tiap- tiap desa termasuk luasannya agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat belum diatur secara tegas, kecuali batas-batas secara administratif.
Secara eksisting, lahan-lahan tersebut tidak semua dalam bentuk hutan, sebagian sudah menjadi lahan tanaman penghidupan dan lahan pekarangan dan pemukiman bagi warga (desa dalam hutan). Dua skenario masih mungkin dijalankan, pertama skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa yang sudah diberikan), dimana semua warga diberikan akses pemanfaatan lahan hutan lewat pengelolaan desa, dan skema ke- dua dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sesuai Perpres 88/2017 dan Permenko No. 3 Tahun 2018. Jika menggunakan pola Inver- PPTKH maka yang akan menjadi fokusnya adalah lahan tinggal (pemukiman),
Fasum-Fasos, dan tanaman penghidupan yang masuk dalam Peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (SK KLHK No. 180/2017 jo SK KLHK No. 3154/2018).
Pemberian SK Pengelolaan Hutan Desa oleh Menteri KLHK kepada masyarakat tentu tidak menjadi jaminan hal tersebut akan mensejahterakan masyarakat. Kita harus memeriksa secara detil, benarkah lahan-lahan tersebut atau hasil hutannya diredistribusikan secara adil, atau hanya berdasar penguasaan sebelumnya sebagaimana selama ini klaim warga tanah-tanah tersebut milik masyarakat yang dikonsesikan kepada PT LUM.
Skemar RA di Sungaitohor adalah Perhutanan Sosial (PS), ia menjadi Hutan Desa dengan alas izin pemanfaatan selama 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri KLHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial sendiri memiliki tujuan sama yakni membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tenurial kawasan hutan, baik konflik maupun perambahan—klaim tanah hutan. Skema ini diharapkan menjadi “serum” yang ampuh untuk mengejar lambannya redistribusi tanah akibat objek TORA yang dianggap sulit “ditemukan” (Sumanto 2009). Dalam pengertian substantif, PS memberikan ruang yang cukup luas kepada pemegang izin untuk mengelola dan memanfaatkan secara penuh berdasar ketentuan yang diatur dalam permen di atas dan perjanjian kesepakatan antara KLHK dan penerima izin. Yang membedakan secara tegas dalam konteks ini adalah status hak atas tanahnya. RA versi Kementerian ATR/BPN output -nya adalah sertipikat hak milik, sementara RA versi KLHK output- nya adalah SK izin pemanfaatan lahan hutan.
Sungaitohor yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah wilayah pesisir Riau daratan yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan/ state border (Muta’ali dkk. 2014, Priangani 2014) negara sering menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini menjadi ajang kontestasi zona pusat eko- nomi wilayah perbatasan. Keberadaan wilayah border selalu menjadi zona perta- rungan investor asing, karena rezim ekonomi politik negara melihat celah akan kemudahan dan keamanan keberlangsungannya. Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat laut (Pulau Padang) dan bagian timur (Sungaitohor) mendapat sorotan publik secara luas akibat dikonsesikan kepada investor besar.

## B. Problem dan Maksud Kajian
Untuk menjawab persoalan pokok di atas, beberapa pertanyaan kunci penting diajukan sebagai bagian dari upaya menjawab persoalan. Pertama, bagaimana manajemen distribusi dan pengelolaan Hutan Desa dalam Skema Perhutanan Sosial dilakukan oleh warga setempat, apakah skema PS mampu menjawab problem utamanya, kedua, bagaimana potensi RA-PPTKH (Redistribusi) dengan memanfaatkan peluang perubahan tata batas wilayah hutan dengan langkah Inventarisasi dan Verif ikasi (Inver) lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Dua problem di atas akan menjadi fokus kajian dengan tujuan utama adalah
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
menjelaskan dan menggambarkan kedudukan Hutan Desa dan pengelolaannya. Tujuan ini didasarkan pada bagaimana masyarakat meyakini mampu mengelola hutan secara mandiri dengan komunitas yang ada sekaligus menjawab keyakinan masyarakat bahwa hutan akan menyejahterakan.
Kementerian LHK telah mengeluarkan banyak jenis kebijakan terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat, namun menurut Didik Suhardjito, banyak dari program itu stagnan. Menurut Didik, KLHK pernah memiliki program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang hadir sejak tahun 1995, kemudian Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Jauh sebelum itu, Hutan Kemasyarakatan awalnya dijadikan sebagai nama program di KLHK pada tahun 1986; sedangkan Perhutanan Sosial digunakan sebagai program oleh Perhutani sejak tahun 1986. Awal 1990-an, di luar Jawa dibangun projek pengembangan Kehutanan Sosial ( Social Forestry ), di Sanggau, Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur. Berangkat dari pengalaman ini, PS baru yang ditawarkan oleh KLHK ditanggapi dengan pesimis karena berdasarkan pengalaman, KLHK tidak berhasil mengelola untuk memberikan akses kepada masyarakat (Suharjito 2017).
Herb dengan konsep Social Forestry (Herb 1999) penting disorot atas beberapa argumen yang dibangun berdasarkan social development and economic subsysten bagi masyarakat yang memanfaatkan wilayah hutan. Menurutnya, masyarakat terbukti berhasil mengelola hutan karena cakupan dan kepentigannya sangat berbeda dengan korporasi, sehingga hutan dijadikan sebagai basis berjalannya praktik kearf ian lokal. Studi Thompson di Kalimantan menegaskan bahwa gagasan di balik kehutanan sosial yang melibatkan masyarakat di dalamnya akan mampu menjaga dan melestarikannya. Jika mereka diberi akses, orang-orang kecil ini tidak menjadi ancaman serius terhadap keberadaan hutan tropis Indonesia, karena akses mereka terhadap produksi hutan sangat kecil (Thompson 1999). Sejalan dengan Thompson, Mustofa menyoroti kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan lahan di bawah tegakan dengan memanfaatkan lahan hutan untuk mendukung kegiatan mikro ekonomiannya. Rata-rata mereka tidak melakukan kegiatan yang bersifat mendegradasi hutan (Mustofa 2011), atau dengan konsep yang dikembangkan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) termasuk yang dilakukan secara parsial di beberapa wilayah Perhutani untuk mencegah konflik tenurial meluas (Arifandy 2015). Perhutanan Sosial (Muhsi 2017) hanya bagian dari alternatif membantu bagaimana distribusi kesejahteraan bisa dilaksanakan. Ketika RA berbasis individual hak atas tanah mengalami banyak masalah, PS bisa membantu untuk mendorong percepatan redistribusinya, sekalipun skemanya hanya izin pemanfaatan (Sirait 2017). Secara teoretik, Lipton bisa dirujuk untuk menjelaskan redistribusi “aset” dan akses di dalam PS karena substansi yang diangkat adalah negara hadir dengan seperangkat regulasi dan kebijakan untuk memberikan pilihan dan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonominya berbasis tanah (Lipton 2009).
Atas argumen di atas, penulis menggunakan dua model penelusuran data untuk mengenali data lapangannya secara langsung. Denzin mengingatkan, metode atau strategi mendapatkan data lapangan selalu bergatung pada kelihaian peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin & Lincoln 1994). Pertama observasi lapangan dengan langsung menuju lokasi, kedua penggunaan metode kualitatif dengan stategi penelusuran datanya lewat diskusi dan FGD, serta wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Penelusuran data difokuskan pada tiga desa, yakni Desa Lukun, Sungaitohor, dan Tanjungsari, semuanya di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

## C. Strategi “Merebut” Lahan Korporasi
Gambar di bawah (gambar 1) menunjukkan sebuah kabupaten kecil di Riau yang dikonsesikan kepada korporasi besar oleh negara yang secara ekonomi pasti memberikan keuntungan kepada negara, namun pertanyaan lebih lanjut, sebandingkah dampak ekologinya serta ongkos sosial konflik yang ditimbulkan kepada masyarakat. Bahkan tak jarang lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada korporasi sebagiannya adalah lahan tanaman penghidupan masyarakat. Situasi itu pula yang menjadikan konflik lahan terus meluas seiring dengan kebutuhan pangan masyarakat. Keberadaan perusahaan skala besar tidak mampu menjamin ekonomi masyarakat, karena klaim-klaim perusahaan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan warga setempat. Mereka tidak menghendaki tanaman penghidupan yang selama ini dikelola secara tiba-tiba berubah menjadi tanaman yang asing bagi warga setempat.
Gambar 1. Gambar peta wilayah konsesi milik APRIL Group di Kabupaten Meranti dan Bengkalis.
Sumber: Gambar Peta Google Map, diolah dari data lapangan).
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Di Meranti, baik di Pulau Padang, Pulau Rangsang, maupun Pulau Tebing- tinggi (Timur), tanaman yang mereka kenal sebagai bagian dari tanaman penghidupan selama ini adalah sagu dan karet. Sagu menjadi makanan kedua setelah beras, sementara karet menjadi tanaman sumber pendapatan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Dua tanaman pokok yang menghidupi mereka selama puluhan tahun kemudian akan diubah menjadi tanaman akasia, sebuah tanaman yang akan dijadikan bahan baku kertas. Tentu akan menimbulkan persoalan bagi warga yang memahami bagaimana ekologi lahan mereka, khususnya lahan gambut yang butuh perlakuan khusus. Sejak korporasi masuk ke pulau-pulau ini, tak dipungkiri konflik terus berlangsung, baik skala kecil maupun besar. Hal itu sulit dihindarkan karena pemberian konsesi lahan hutan oleh KLHK kepada perusahaan juga memasuki lahan garapan masyarakat. Realitas itu terjadi dan selalu menjadi persoalan di berbagai wilayah di Indone- sia (Abdurrahim 2015, Marina dan  Dharmawan 2011).
Pada kasus Sungaitohor-Tebingtinggi Timur, konsesi skala luas diberikan kepada PT LUM atas lahan hutan yang sebagian milik masyarakat. Konsesi seluas 10.390 Ha yang tersebar di 7 desa mendapat protes masyarakat, karena lahan sagu dan karet milik warga menjadi bagian dari konsesi. KLHK tidak jeli dalam memberikan izin kepada PT LUM sehingga mendapat penolakan masyarakat. Para kepala desa setempat kemudian menolak untuk menandatangani tanda dimulainya operasi PT LUM di Tebinggi Timur yang sedianya akan dimulai akhir tahun 2008.
Setidaknya ada tiga hal mengapa masyarakat menolak masuknya PT LUM di Tebingtinggi Timur: pertama konsesi yang diberikan kepada korporasi di atas lahan gambut yang “rentan” akan mengubah jenis tanaman dari polikultur menjadi monokultur (akasia). Menurut warga, lahan gambut tidak bisa ditanami tanaman monokultur, karena akan merusak ekologi lahannya, dan pengalaman masyarakat puluhan tahun mengajarkan, tanaman gambut harus beragam atau tanaman tertentu yang ramah lingkungan. Kedua , masuknya dan beroperasinya PT LUM akan membangun kanal-kanal di tengah hutan. Pembangunan kanal ini akan mengakumulasi air dalam satu titik sepanjang kanal, sementara karakteristik lahan gambut yang mampu menyerap air cukup besar akan mengalami pengeringan, akibat pembangunan kanal yang dalam dan panjang. Ketiga , masyarakat melakukan protes karena konsesi yang diberikan di 7 desa Tebingtinggi Timur sebagian mengambil lahan milik masyarakat.

## 1. Keluarnya Izin HTI
Secara kronologis, pada tanggal 7 November 2005, PT LUM sebagai salah satu perusahaan mitra APRIL group mengajukan diri untuk ikut menjadi peserta lelang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman di Riau. Lewat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 75/ Menhut-VI tanggal 4 April 2006, PT. LUM ditetapkan sebagai pemenang lelang
IUPHHK pada Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman atas areal hutan produksi seluas ± 12.336 Ha di Pulau Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada tanggal 13 April 2007, Dirjen Planologi kemudian mengeluarkan peta area kerja bagi PT LUM seluas ± 10.390 Ha, yang sebelumnya diajukan seluas ± 12.336 Ha. dengan rincian sebagai berikut: Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 3.930 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 6.460 Ha. PT LUM diberikan kewenangan untuk mengelola atau izin pengelolaan dalam jangka waktu selama 100 tahun.
Yang menarik, dalam Pasal Kedua Belas (SK di atas) memberikan izin jangka waktu 100 tahun, namun tidak ada klausul untuk diperpanjang, juga Pasal Empat yang memberikan ruang untuk kemitraan seluas maksimal 5% untuk membangun tanaman penghidupan. Sementara dalam Pasal Ketujuh memberikan ruang, jika terdapat lahan masyarakat (perkampungan, tegalan, sawah, atau lahan yang telah digarap oleh pihak lain secara sah) dalam area izin HTI, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK. Persoalannya, masyarakat desa sekitar hutan biasanya menggarap lahan dengan membuka hutan dan tidak memiliki alas hak yang jelas, dasarnya hanya menggunakan sistem adat, berdasar kesepakatan dengan sesama penggarap lahan sekitar hutan.
Pada akhir tahun 2008, PT LUM mulai beroperasi dengan membangun kanal dalam hutan. Kanal dibangun sebagai jalan memasukkan bibit, logistik, untuk land clearing . Pada tahap ini, warga mulai menyadari dan melakukan protes kepada pekerja perusahaan, khususnya protes secara resmi lewat masing-masing kepala desa. Sekalipun sebenarnya PT LUM tidak perlu mendapat izin dari desa, namun tradisi itu biasanya dilakukan untuk memulai pekerjaan. Salah satu tokoh warga, Abdul Manan menceritakan, di Sungaitohor ketika rapat dengan kepala desa pada akhir tahun 2007, terjadi perdebatan panjang antara pihak yang menerima dan menolak yang akhirnya terjadi kesepakatan, semua kepala desa menolak beroperasinya PT LUM di Tebingtinggi Timur. Argumen penolakan yang paling kuat adalah dengan pendekatan lingkungan (Komunikasi dengan Abdul Manan dan ketua LPHD Sungaitohor, 19 April 2018).
Penolakan masyarakat kemudian semakin gencar karena secara berdekatan konsesi APRIL Group lainnya mulai beroperasi di Pulau Rangsang dan Tebingtinggi Timur, kemudian menyusul tahun 2009 di Pulau Padang yang konsesinya jauh lebih besar dibanding dua pulau sebelumnya. Sejak tahun 2009, tiga pulau utama Kabupaten Meranti (gambar 1) telah dikonsesikan kepada APRIL Group dan masing- masing wilayah semua melakukan penolakan. Lewat Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti penolakan disuarakan, dan hasilnya, Plt. Bupati Meranti Syamsuar pada tahun 2009 menghentian sementara operasi PT LUM di Tebingtinggi Timur. Namun berbeda kebijakan, di Pulang Rangsang pada tahun yang sama operasi PT SRL terus berjalan sejak Mei 2009 tanpa hambatan begitu juga di Pulau Padang pada tahun yang sama.
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189

## 2. Respons dan Strategi Gerakan Masyarakat
Di Tebingtinggi Timur pengoperasian PT LUM sementara dihentikan, namun tidak dengan Pulau Rangsang dan Pulau Padang yang terus berjalan. Hal itu semakin membuat warga kencang melakukan perlawanan bersama dalam bentuk unjuk rasa di Kantor Bupati Meranti, namun bupati tidak berhasil menghentikan operasi RAPP dan SRL di dua pulau tersebut. Menurut Abdul Manan, salah satu kuncinya ada di warga dan kepala desa, karena terbukti, Kepala Desa Tebingtinggi Timur menolak beroperasinya PT LUM, sementara di Pulau Rangsang dan Pulau Padang, kepala desa tidak satu kata, sehingga operasi pembangunan kanal, land clearing , dan pembibitan terus berjalan (Salim 2013).
Melihat respons Plt. Bupati Meranti menghentikan sementara operasi PT LUM di Tebingtinggi Timur, warga semakin bersemangat membuat strategi perlawanan. Cara yang ditempuh kemudian berubah dari semula dengan unjuk rasa dan menyuarakan protes langsung, kini masyarakat mencoba melakukan perlawanan dengan cara yang berbeda dari Pulau Rangsang dan Pulau Padang. Pulau Padang sejak 2009 melakukan perlawanan cukup “keras”, dengan melakukan sabotase, penghadangan, dan strategi perlawanan terbuka, sementara Pulau Rangsang juga melakukan hal yang sama, namun relatif lebih tenang dibandingkan dengan model pergerakan dan perlawanan di Pulau Padang. Di Tebingtinggi Timur perlawanan dilakukan dengan membuka jaringan seluas mungkin untuk mengkampanyekan sagu dan gambut dengan memanfaatkan pendekatan isu lingkungan dan pangan untuk menarik perhatian publik sebagai strategi kampanye perlawanannya (lihat tabel di bawah).

## Tabel 1. Isu dan Strategi Perlawanan Masyarakat terhadap Korporasi
No. Wilayah/Basis (Kabupaten Perbatasan) Isu Utama Aktor Srategi Perlawanan Hasil Akhir 1 Pulau Padang (dikonsesikan kepada RAPP-
Riau Andalan
Pulp and Paper, konsesi awal seluas 40.000 Ha)
- Melawan tindakan
RAPP dalam pengambilan tanah penghidupan warga - Protes tehadap kebijakan pemberian konsesi kepada perusahaan untuk mengolah lahan gambut yang rentan untuk tanaman akasia
- RAPP (pemegang konsesi) - Organisasi petani lokal Pulau Padang - Sarikat Tani Riau (STR) - Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan
- Sabotase
- Penghadangan kegiatan perusahaan
- Penguatan basis organisasi masyarakat - Hanya sebagian kecil tanah-tanah penghidupan masyarakat yang bisa diselamatkan dari klaim perusahaan 2 Pulau Rangsang (dikonsesikan kepada PT Sumatera Riang
Lestari (SRL)
anak perusa- haan RAPP,
konsesi seluas 18.800 Ha) - Melawan kebijakan pemerintah atas pemberian konsesi kepada perusahaan untuk mengolah lahan gambut yang rentan untuk tanaman bahan baku kertas - PT SRL (pemegang konsesi) - Organisasi lokal - Advokasi WALHI Riau dan NGO lainnya - Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan - Membangun jaringan perlawanan antar kecamatan di Kab. Meranti
- PT SRL tetap beroperasi melanjutkan usahnya di Pulau Rangsang
Sumber: Diolah dari data lapangan.
Atas rekomendasi jaringan Greenpeace Pekanbaru, masyarakat Tebingtinggi Timur dikenalkan kepada WALHI yang kemudian seterusnya membantu dalam kampanye penolakan PT LUM. WALHI kemudian mendampingi gerakan masyarakat peduli lingkungan dan lahan gambut. Sejak WALHI masuk ke Sungaitohor dan sekitarnya untuk mendampingi warga, gejolak di Tebingtinggi Timur berkurang, namun sebaliknya situasi memanas di Pulau Padang dan Rangsang. Dua pulau ini bergejolak sejak 2009-2012, bahkan korban berjatuhan, termasuk satu meninggal dunia di Pulau Padang (Salim 2013). Dua pulau ini juga didampingi oleh NGO, Pulau Padang “dipegang” oleh Sarikat Tani Riau (STR) dan Rangsang oleh WALHI, meskipun NGO lainnya juga banyak yang membantu melakukan advokasi (Salim 2017). Sementara situasi di Tebingtinggi Timur relatif tenang, karena PT LUM sama sekali tidak lagi melanjutkan operasinya. Perusahaan tidak bisa mengeluarkan kayu dari hutan dan gagal melanjutkan pembangunan kanal serta land clearing, karena penolakan para kepala desa. Situasi itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk terus menekan pemerintah agar mencabut izin PT LUM di Tebingtinggi Timur. Perbedaan model perlawanan tiga kecamatan dalam satu kabupaten ini juga mengantarkan hasil yang berbeda pula.
Pada akhir tahun 2013, WALHI dan warga melakukan kerja-kerja politik lingkungan dengan mengupayakan penekanan secara intensif kepada KLHK agar mencabut izin PT LUM. Di Jakarta dilakukan konfrensi pers dan kampanye damai untuk menolak PT LUM yang disponsori WALHI. Upaya berikutnya adalah menghadirkan para artis ibukota seperti Ikhsan—Skuter untuk ikut berkampanye menyelamatkan lahan gambut. Kemudian dihadirkan juga ke Tebingtinggi Timur, Fadli-Band Padi dan pecinta lingkungan. Masih dengan isu yang sama, WALHI juga berhasil mendatangkan artis nasional untuk peduli lingkungan, Melanie Subono. Melanie bersama kalangan artis aktivis lingkungan Kibo and Friends dari Pekanbaru ikut terlibat dalam kampanye penyelamatan sagu dan lahan gambut di Meranti.
Dalam konser Ring of Fire tanggal 26 Januari 2014, Fadli dan Rindra menya- mpaikan: “Berjuang mempertahankan hutan gambut bagi masyarakat
) 3 Pulau
Tebingtinggi (dikonsesikan kepada PT Lestari Unggul Makmur (LUM) anak perusahaan RAPP, konsesi
seluas 10.390 Ha)
- Protes terhadap pemberian konsesi kepada Perusahaan untuk pengembangan tanaman Industri di 7 desa Tebingtinggi
Timur - Ancaman terhadap lahan pangan/sagu masyarakat - Ekologi dan lingkungan - PT Lum (pemegang konsesi) - Organisasi petani lokal - Perangkat desa - WALHI dan NGO serta tokoh- tokoh yang peduli dengan isu pangan dan lahan gambut - Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan - Lobi-lobi ke pemerintah pusat - Membuat petisi via change.org - Kampanye peyelamatan gambut dan ketahanan pangan (sagu) dengan melibatkan artis peduli lingkungan, sagu, dan gambut
- Konser musik perlawanan untuk peduli sagu dan gambut
- Berhasil menggagalkan operasi PT LUM dan lewat kebijakan mengabilalih semua lahan bekas konsesi untuk 7 desa No. Wilayah/Basis
(Kabupaten Perbatasan) Isu Utama Aktor
Srategi Perlawanan Hasil Akhir
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Sungaitohor bukan perkara ekonomi semata, tetapi tentang sebuah upaya penyelamatan bumi. Saya yakin di daerah ini adalah daerah yang berdaulat, yang tidak akan tunduk kepada urusan-urusan yang merusak lingkungan ini” (Multimedia WALHI, 2014). Fadli juga melakukan penanaman pohon sagu di Sungaitohor dan melakukan diskusi-diskusi dengan warga setempat untuk berbagi pengalaman keliling berbagai daerah berkampanye isu lingkungan.
Gambar 2. Fadli dalam konser Ring of Fire -Indonesia Pusaka, di Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, 26 Januari 2014
Sumber: Multimedia WALHI, Dipublikasikan tanggal 27 Nov 2014. https:// www.youtube.com/watch?v=pwt_Ao60OqE
Metode yang digunkaan WALHI bersama masyarakat Tebingtinggi Timur cukup efektif untuk menarik perhatian pejabat KLHK di pusat. Setidaknya, upaya PT LUM untuk beroperasi secara resmi belum bisa dikabulkan. Di sisi lain, saat kampanye penyelamatan sagu dan hutan rawa gambut, peristiwa kebakaran hebat terjadi di Riau pada tahun 2014, dan Tebingtinggi Timur tidak luput dari kebakaran. Semua masyarakat desa digerakkan dengan segala upaya untuk menghentikan kebakaran, namun dengan peralatan yang minim sulit untuk menghentikan. Masyarakat berkesimpulan: situasi tersebut salah satunya dipicu oleh keringnya lahan gambut masyarakat akibat terakumulasinya air di kanal- kanal PT LUM dan PT National Sago Prima (NSP). Sebab sebelum keduanya membangun kanal, tidak pernah terjadi kebakaran sehebat yang dialami saat ini (Komunikasi dengan Alkamari, 19-20 April 2018).
Peristiwa kebakaran besar dimulai pada bulan Maret 2014 dan sampai pelantikan presiden baru (Oktober 2014) titik api belum berhasil dipadamkan. Peristiwa ini menjadi titik balik gerakan para petani sagu menemukan momentumnya, membuka jaringan lebih luas, karena isu lingkungan menunjukkan urgensi dan alasan mendesaknya. Korban sudah berjatuhan, masyarakat terpapar asap, warga kehilangan tanaman peghidupan, hewan hilang dari habitatnya, semua lahan
menggundul, yang tersisa hanya kepulan asap. Warga harus memulai kembali menanam sambil mengkais yang tersisa untuk dimanfaatkan.
Gambar 3. Kebakaran hutan dan kebun masyarakat di Tebingtinggi Timur.

## Sumber: Koleksi Pemerintah Desa Sungaitohor.
Situasi kebakaran hebat di seluruh Riau dimanfaatkan oleh WALHI bersama masyarakat Tebingtinggi Timur untuk “menekan pemerintahan baru”. Presiden yang baru dilantik dihadapkan pada pekerjaan yang berat, memadamkan titik api yang tersebar di Seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur lainnya. Momentum harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar misi awal perjuangan masyarakat Tebingtinggi Timur tidak lepas begitu saja. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah penting untuk segera diambil. Abdul Manan menuturkan kisahnya bagaimana ia “dimanfaatkan” oleh teman-teman WALHI, untuk menekan Presiden Jokowi agar upayanya “mengusir” PT LUM berhasil. Kebakaran yang tidak kunjung mereda adalah momentum, ada alasan penjelas yang logis yang bisa
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
dimanfaatkan untuk membuat lebih terang. Tentu saja harapannya, jika Tebingtinggi Timur berhasil, maka daerah lain bisa mengikuti langkah yang diambil oleh masyarakat Tebingtinggi Timur.
Masih segar dalam ingatan Abdul Manan ketika ia diminta ke Jakarta oleh WALHI pada Tanggal 28 Oktober 2014. Kehadiran Abdul Manan ke Jakarta tanpa diketahui kepentingannya untuk apa, sampai akhirnya ia mengetahui rencana-rencana yang kemudian disusun untuk mendesak Jokowi blusukan ke Riau dan Sungaitohor. Langkah yang disusun adalah menyiapkan petisi. Petisi “blusukan asap” kemudian di publish via change.org, yang kemudian ditengarai menjadi cara ampuh menggerakkan hati Presiden Jokowi blusukan ke Sungaitohor, Kabupaten Meranti.

## 3. Jokowi Menunaikan Janjinya: Blusukan Asap ke Sungaitohor
Abdul Manan dalam goresan tangannya mencurahkan kekesalan, kegundahan, dan kemarahannya. Ketika ia menulis, yang ia bayangkan nasib keluarga dan warga Riau yang berbulan-bulan terpapar asap. Di luar dugaannya, setelah di publish , respons publik begitu cepat dan Jokowi memahami pesan yang disampaikan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang dari satu bulan, petisi di atas mendapat dukungan publik sejumlah 28.156 tanda tangan. Suasana kebatinan publik cukup terganggu dengan asap yang sudah lebih dari 6 bulan berlangsung. Pada tanggal 28 Oktober diadakan konferensi pers dan esoknya 29 Oktober 2014 tulisan tangan Abdul Manan sudah sampai ke tangan Jokowi. Ada kemungkinan jaringan WALHI, Greenpeace , dan Wimar Witoelar yang menyampaikan langsung ke Jokowi, karena kelompok ini yang hadir dalam pertemuan konfrensi pers sebelumnya.
“Jokowi memenuhi undangan kami dan turun ke Sungaitohor pada hari Kamis 27 November 2014”. Kehadirannya disambut gegap gempita oleh warga, karena baru pertama kali sejak Indonesia merdeka, seorang presiden berkunjung ke Desa Sungaitohor, bahkan Jokowi tidak singgah ke Ibukota Kabupaten Meranti, tetapi langsung menuju Sungaitohor.
Tepat pukul 7.45 presiden tiba di lapangan Kantor Camat Tebingtinggi Timur. Agenda pertama Jokowi langsung meninjau lahan kebakaran milik warga dan melakukan pengecekan sekat kanal yang sebelumnya sudah dikenalkan lewat berbagai pihak tentang penyelamatan lahan gambut. Jokowi langsung turun melakukan pengecekan lokasi dan membuat tebat ( blocking kanal). Metode block- ing kanal atau pembendungan kanal untuk menjaga kelembaban lahan sagu milik warga. “Kita tutup kanal ini agar gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar”. Di skat kanal, Presiden Jokowi bersama warga menyusun uyung (kulit batang sagu) untuk bahan bendungan yang dibangun sebagai sekat kanal” (Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia 2014).
Jokowi juga melakukan penanaman bibit sagu secara simbolik sebagai bentuk
dukungan kepada masyarakat yang lahan sagunya terbakar, agar mampu kembali bangkit dan kembali menanam sagu. Selain itu juga mengunjungi kilang sagu, untuk melihat bagaimana masyarakat mengelola sagu menjadi sagu basah yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Jokowi juga menyerahkan bantuan dana untuk digunakan membangun sekat-sekat kanal bagi masyarakat. “Gambut sepanjang tahun harus basah terus, kalau basah terus artinya tidak akan mudah dibakar atau terbakar”, demikian Jokowi menutup kujungan di blocking kanal.
Gambar 4. Blusukan Asap Presiden Jokowi di Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, 27 November 2014.
Sumber: Greenpeace Indonesia.
Pasca kunjungan Jokowi ke Sungaitohor dan janji akan mencabut izin PT LUM tidak juga segera diwujudkan. Berbagai upaya dilakukan untuk kembali menagih janji Jokowi, termasuk deklarasi kepala desa yang masuk di wilayah konsensi HTI PT LUM dengan menuntut Janji Presiden dan Menteri LHK. Akhirnya, pada Tanggal 11 Desember 2015, dalam pertemuan Konferensi Perubahan Iklim (COP 21) di Paris yang dihadiri oleh Menteri LHK dan NGO dari berbagai negara termasuk Indonesia, di antaranya WALHI, Greenpeace , dan Abdul Manan sendiri yang secara langsung diundang oleh WALHI. Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Siti Nurbaya, WALHI mengingatkan kembali persoalan PT LUM, dan jawaban menteri di luar dugaan, karena Menteri LHK mengatakan “PT LUM sudah dicabut izinnya”. Pernyataan singkat itu menegaskan bahwa secara de facto keberadaan PT LUM sudah dicabut izin pengelolaannya
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
di Tebingtinggi Timur, namun secara de jure belum dilakukan. Namun statemen Siti Nurbaya sangat berarti bagi masyarakat Tebingtinggi Timur, karena apa yang selama ini diperjuangkan akhirnya berhasil diwujudkan.
Tanggal 23 Desember 2016 KLHK membuat keputusan dengan memberikan secara penuh lahan bekas PT LUM kepada 7 desa dengan segala kesepakatan dan pemanfaatannya. Ketujuh desa itu adalah Desa Sungaitohor, Sungaitohor Barat, Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Iksan, Tanjungsari, Lukun, dan Kepaubaru. Desa-desa tersebut memperoleh hak pengelolaan hutan seluas 10.390 hektar, dengan distribusi sesuai batas administrasi masing-masing desa. Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan langsung Surat Keputusan Hutan Desa kepada tujuh kepala desa di Medan pada 17 Maret 2017 (WALHI 2017).
Kabar baik itu disambut dengan suka cita oleh masyarakat desa Tebingtinggi Timur, karena dianggap sebagai peristiwa yang bersejarah. Menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Keberhasilan ketujuh desa ini harus menjadi preseden tegas perjuangan merebut daulat rakyat terhadap wilayah kelola dan sumber penghidupan.  Penyerahan tujuh SK Hutan Desa ini menjadi momentum perjuangan perluasan wilayah kelola rakyat. Hutan Desa seluas 10.390 hektar hanya catatan kecil dari janji Presiden Jokowi seluas 12,7 juta hektar Perhutanan Sosial dan 9 juta hektar objek Reforma Agraria yang dijanjikan negara untuk didistribusikan secara adil kepada rakyat (Leandha 2017).
Gambar 5. Tujuh Kepala Desa Tebingtinggi Timur saat menerima SK dari Menteri KLH di Medan, 17 Maret 2017. 1
Sumber: TS-RRI Pekanbaru, 2017. http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/373850/ daerah/kementerian_lhk_serahkan_10390_hektar_lahan_menjadi_ hutan_desa.html.
1 Keterangan foto: Dari kiri Mulyadi (Tanjungsari), Lukman (Lukun), Efendi (Sungai- tohor), Kamarudin (Sekdes Kepaubaru), Nordiansor (Sungaitohor Barat),  Khaidir (Sendanu Darulihsan), Juliadi (Nipah Sendanu).

## Bhumi Vol. 4 No. 2 November 2018
Secara rinci masing-masing desa memperoleh hak kelola Hutan Desa dengan luasan yang berbeda. Secara rinci dari masing-masing desa yang mendapatkan SK Hutan Desa sesuai SK yang tertera sebagai berikut:
Sungaitohor ± 2.940 Hektar Sungaitohor Barat ± 1.482 Hektar Nipah Sendanu ± 838 Hektar Sendanu Dahrul Iksan ± 650 Hektar Tanjungsari ± 760 Hektar Lukun ± 2.446 Hektar Kepaubaru ± 844 Hektar
Dalam lampiran SK Hutan Desa, sudah terlampir susunan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) pada masing-masing desa penerima, sesuai yang diajukan oleh tiap-tiap desa. Artinya, pengurus inilah yang nantinya akan mengelola keberadaan Hutan Desa di Tebingtinggi Timur.

## D. Pengelolaan Hutan Desa
Surat Keputusan Menteri LHK tentang Hutan Desa untuk masyarakat Tebingtinggi Timur sudah diberikan sejak bulan Maret 2017, namun secara efektif persoalan administrasi belum bisa diselesaikan hingga sekarang (Mei 2018). Sebagai prasyarat pengelolaan hutan yang baik, Permen LHK, P. 83/2016 mensyaratkan pihak- pihak yang mendapat izin mengelola hutan dalam skema perhutanan sosial harus mematuhi beberapa persyaratan, diantaranya sebagai inti dalam peengelolaan hutan adalah menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Desa (RKTPHD).
Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (P 83, Pasal 57), tergantung perolehan izinnya dalam skema apa. Untuk skema Hutan Desa, harus membentuk RPHD dan RKT. RPHD merupakan pengelolaan menyeluruh dalam jangka panjang, sementara RKT merupakan rencana kerja jangka penedek (satu tahun). Setiap penerima Hutan Desa wajib menyampaikan dua rencana di atas untuk dilihat oleh KLHK, sejauh apa upaya masyarakat memanfaatkan hutan dan apa yang akan dilakukan ke depannya, dan bagaimana para petani merencanakannya. Persetujuan RKT dan RPHD tidak sampai ke kementerian pusat, cukup disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
Hutan Desa Tebingtinggi Timur sudah satu tahun lebih diterima sejak SK diberikan, namun RPHD dan RKT belum juga selesai, padahal di situ inti peman- faatan hutan desa. Kendala utama sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sugeng dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 Medan yang ditunjuk sebagai pendamping penyusunan RPHD-RKT, selain SDM yang dimiliki oleh desa, hal yang paling sulit dilakukan dan membutuhkan dana yang cukup besar adalah penataan tata batas antardesa. Di dalam SK terlampir peta yang menandai batas, namun masyarakat belum pernah tau dimana titik kordinat itu dan di mana batasnya.
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Untuk turun ke hutan dan menentukan batas bukan persoalan sederhana, karena masyarakat membutuhkan dana yang cukup besar dan membutuhkan kerjasama dengan desa-desa lainnya. Penentuan batas tidak bisa hanya dilakukan pada masing- masing desa, terutama yang lahan hutannya berbatasan dengan desa lainnya.
Kendala itu sudah satu tahun belum menemukan titik terang, bahkan ada beberapa desa yang tidak memikirkan secara serius. Padahal hal itu dianggap penting, agar nantinya setelah hutan dikelola tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam draf RPHD-RKT yang disusun oleh masing-masing desa, secara keseluruhan sudah menyampaikan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk bagaimana merencanakan memanfaatkan hutan dan meman- faatkan kayu hutan. Juga perencanaan pengelolaan pasca tebang dan perencanaan penanaman. Persoalannya, muncul perdebatan ketika penulis sampaikan kepada KPH Meranti, beliau menolak RPHD-RKT yang diajukan oleh masyarakat desa, karena dianggap melanggar peraturan dengan memanfaatkan hasil hutan tanpa mengajukan izin lainnya. Perdebatan ini sulit diselesaikan karena masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda, oleh karena itu yang paling tepat adalah menunggu kepastian dari Dinas Kehutanan Provinsi.
Dalam SK yang dikeluarkan Menteri LHK untuk Hutan Desa, Pasal 4 menyebut- kan, masyarakat boleh memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan sekaligus kayu, kecuali untuk hutan yang diproyeksikan sebagai hutan alam untuk menjaga ekosistem hutan. Namun perbedaan penilaian itu terletak pada ayat 2 yang mengatakan dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu. Padahal menurut penulis, mestinya ayat itu dibaca dalam satu kesatuan pemanfaatan, bukan terpisah. Oleh karena itulah mengapa masyarakat penerima Hutan Desa harus membuat RPHD dan RKT, karena di situlah letak kejelasan wilayah mana saja yang akan dimanfaatkan dan yang akan dijadikan hutan lindung. Jikapun masyarakat dilarang memanfaatkan kayu hasil hutan, hal itu sangat dirugikan, karena desa tetap saja akan kehilangan kayu-kayu dari Hutan Desa wilayahnya, sebab illegal loging juga masih terus terjadi (Komunikasi dengan Lukman dan Amran 18 April 2018).
RPHD-RKT Masyarakat Tebingtinggi Timur diajukan akhir tahun 2017, sudah mengalami beberapa kali revisi, sebab KPH Meranti tidak pernah mengatakan dengan tegas kata menolak, namun selalu tidak menerima dan meminta untuk diperbaiki. Sementara masyarakat desa (LPHD) merasa sudah terlalu lama dan ingin segera diselesaikan agar hutan bisa diakses oleh warga. Penulis menangkap rencana pengelolaan yang diajukan terhambat pada persoalan komunikasi. Petani penggarap tidak mendapatkan penyuluhan yang memadai atau meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola kawasan hutan secara komprehensif, hal ini berpotensi mengalami kegagalan (Suwarti dkk. 2015, 195). Terkait konteks studi tersebut, penulis menyoroti rencana mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam perencanaan pengelolaan masing-masing desa. Sistem yang akan dibangun adalah dengan mekanisme pengelola tunggal, artinya lahan ribuan hektar akan dikelola oleh LPHD. Sekalipun
terbuka mekanisme “redistribusi” lahan sebagai izin pemanfaatan, namun pilihan itu tidak dilakukan karena dianggap kesulitan untuk melakukan kontrol.
Satu sisi cara tersebut bagus untuk mengontrol lahan, namun jumlah lahan yang begitu luas, misalnya Desa Lukun yang mendapat 2.446 Ha sangat sulit untuk melakukan kontrol. Bagaimana cara mereka melakukan kontrol atas hutan yang luas sementara LPHD tidak memiliki modal untuk melakukan pengawasan dan kerja-kerja pemanfaatan hasil hutan. Terbukti, saat ini menurut keterangan Ketua LPHD Lukun dan Sungaitohor, banyak terjadi pencurian kayu dan desa tidak mampu menjaga dan melindunginya. Sebenarnya ada peluang pemanfaatan modal dari dana desa yang disertakan dalam pengelolaan hutan desa, akan tetapi beberapa kepala desa masih ragu dan ketakutan konsekuensi persoalan hukumnya, karena belum ada penjelasan resmi sebagai pembenarannya (Komunikasi dengan Kades Lukun, Lukman 18 April 2018). Walaupun sebenarnya dibenarkan dana desa untuk digunakan BUMDes sebagai penyertaan modal, akan tetapi BUMDes di Lukun sendiri belum resmi berdiri, sehingga muncul keraguan dalam hal penggunaan dananya.
Menurut Suwarti, salah satu kunci sukses pengelolaan hutan desa adalah kesiapan pengelola dan lembaga pengelolanya, dan tentu saja tenaga kerja yang akan digunakan dalam pengelolaan hutan (Suwarti dkk. 2015, 199). Dukungan lain yang dianggap penting adalah kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk bersama menjaga hutan beserta ekologinya. Masyarakat desa yang sudah lama bersentuhan dengan hutan seperti warga Tebingtinggi Timur dapat mengandalkan kearifan lokal dalam mengelola hutan. Sekalipun KLHK menuntut pengelolaan secara modern, namun prinsip-prinsip dan pemahaman adat lokal jauh lebih mampu menyelamatkan hutan. “Orang desa sudah biasa memungut hasil hutan seperti kayu, rotan, dan tanaman lain, namun orang desa sadar benar dengan hutan yang dimiliki, sehingga tidak mungkin akan mudah merusak hutan dengan membabibuta mengambil kayu tanpa kontrol. Terbukti, mereka secara sadar melakukan tebang pilih, dan mengambil kayu di hutan juga hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak lebih dari itu” (Komunikasi dengan Kades Lukun, Lukman 18 April 2018, Thompson 1999).
Sejauh penelusuran penulis di lapangan baik Desa Tanjungsari, Lukun, dan Sungaitohor, para pengelola Hutan Desa bersepakat bahwa ke depan hutan akan dikelola oleh para pengurus LPHD yang sudah dibentuk dan direstui oleh kepala desa. Sistem pendanaan awal diusulkan akan menggunakan dana desa. Hal yang pertama ingin dilakukan adalah bagaimana menentukan batas Hutan Desa, kemudian bagaimana memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam RKT dijelaskan, sistem yang ditawarkan untuk peningkatan kesejahteraan tidak diatur secara detail, karena fokus utama menyelesaikan administrasi yang dipersyaratkan oleh KLHK. Setelah RKT selesai baru akan dirumuskan bagaimana sistem pengelolaan, bagi hasil atau distribusi hasil kepada masyarakat. Pada konteks ini sebenarnya “relatif gelap” karena para pengelola sendiri belum memiliki
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
bayangan, sehingga berpotensi dipertanyakan oleh masyarakatnya. Namun karena desa (kepala desa) sebagai “pemilik”, jika pengelola keluar dari kesepakatan awal, desa dengan mudah bisa mengganti pengelola Hutan Desa  untuk melanjutkan pengelolaannya, termasuk menyusun ulang mekanisme dan manajemennya.

## E. Redistribusi Aset dan Perhutanan Sosial dalam Skema PPTKH
Sampai akhir Mei 2018, keberadaan Hutan Desa belum dilakukan pemetaan untuk mengetahui berapa sebenarnya luas lahan milik masyarakat yang masuk dalam SK Hutan Desa. Hal itu dikarenakan logika pikir KLHK menggunakan peta konsesi sebelumnya, yakni konsesi lahan HTI milik PT LUM. Idealnya, ketika konsesi PT LUM dicabut, ada kesempatan untuk kembali turun ke lapangan melakukan verifikasi dan cek lapangan atas lahan-lahan tersebut namun hal itu tidak dilakukan, walaupun hanya Petan Indikatif. Padahal jauh sebelum izin konsesi PT LUM dicabut, masyarakat sudah melakukan protes area lahan-lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Sayangnya, ketika izin dicabut, KLHK tidak sekaligus mengeluarkan lahan masyarakat dari Hutan Desa, setidaknya meminta secara tegas kepada masing- masing desa untuk memetakan lahan masyarakat dan lahan Hutan Desa.
Realitas itu sebenarnya merugikan masyarakat yang tanaman penghidupannya masuk dalam izin pengelolaan Hutan Desa. Kerugian itu karena apa yang selama ini sudah dijaga dari konsesi perusahaan, kini kembali masuk Hutan Desa, artinya lahan mereka diakui sebagai “hutan negara” dan tidak bisa dilakukan legalisasi (sertipikasi). Bagaimanapun, sebagian masyarakat ada yang berf ikir bahwa ketika masuk ke dalam skema Hutan Desa maka lahan mereka bisa dijadikan objek yang bisa dipertanyakan oleh pihak lain, karena sebagian msyarakat berfikir Hutan Desa artinya tanah yang “diberikan” oleh KLHK kepada desa untuk dikelola. Padahal lahan itu menjadi lahan tinggal dan lahan penghidupan ekonomi subsisten masyarakat dan sudah dikuasai dan dimanfaatkan selama puluhan tahun.
Gambar 6. Rumah dan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat Desa Tanjungsari yang masuk dalam SK Hutan Desa.
Sumber: Dokumen Peneliti
Dalam banyak diskusi di lapangan, semua ketua LPHD di 7 desa mengatakan SK Kementerian LHK untuk Hutan Desa tidak semua lahannya adalah lahan hutan, bahkan di Dasa Tanjungsari, dari 800an Ha izin Hutan Desa, diperkirakan lebih dari 70% sudah menjadi lahan masyarakat (Komunikasi dengan Mulyadi, Kades Tanjungsari 20 April 2018). Walaupun mereka sebagian besar tidak memiliki alas hak, namun lahan-lahan itu eksisting dikuasai dan digarap oleh petani. Dari total luasan Hutan Desa Tanjungsari sekitar 829 Ha, tidak lebih dari 200 Ha yang benar-benar masih dalam kawasan hutan dan belum digarap oleh masyarakat. Berbeda dengan Desa Lukun, dari total 2.446 Ha Hutan Desa, lahan garapan masyarakat yang masuk Hutan Desa diperkirakan tidak lebih dari 10%, sisanya masih hutan alam (Komunikasi dengan Kades Lukun). Sementara di Nipah Sendanu, Sugaitohor, dan desa lainnya, diperkirakan lahan masyarakat yang masuk dalam skema Hutan Desa sekitar 30-40%, sisanya masih hutan alam.
Penuturan kepala desa, pengurus LPHD, dan tokoh masyarakat, Desa Tanjungsari adalah desa yang paling baik dalam memetakan hutan “pemberian” KLHK, karena hanya Tanjungsari yang sudah menyelesaikan tata batas kawasan hutan dengan desa lainnya dan menyelesaikan tata batas Hutan Desa dengan lahan masyarakat. Kesiapan itu ditunjukkan dengan selesainya menandai (inventarisir per bidang versi masyarakat) hampir semua lahan-lahan garapan masyarakat dan memisahkan mana yang akan dijadikan Hutan Desa. Jadi, Tanjungsari merupakan desa yang paling siap diantara desa-desa lainnya jika diminta menunjukkan batas lahan masyarakat untuk perubahan tata batas kawasan hutan lewat skema Inver. Sejauh ini, LPHD bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat melakukan pemetaan dan memasang patok tata batas pada masing-masing bidang. “Semua kebun masyarakat sudah kami petakan secara swadaya, dan hasilnya sudah selesai kami kerjakan. Jadi kami sudah bisa memanfaatkan Hutan Desa jika RKT kami disetujui” (Komunikasi dengan Sugiman, Ketua LPHD Tangjungsari 20 April 2018).
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Gambar 7. (Kiri) Gambar peta Hutan Desa yang dikeluarkan oleh KLHK untuk Desa Tanjungsari, (kanan), sket versi masyarakat Desa Tanjungsari, berdasarkan eksisting lahan-lahan tinggal dan lahan garapan masyarakat.

## Sumber: Dokumen Peneliti
Menurut Kepala Desa Tanjungsari, “kami serius menyelesaikan persoalan ini agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan, sehingga lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan menjadi lahan penghidupan mereka tidak kami masukkan dalam RKT Pengelolaan Hutan Desa. Semua batas sudah kami petakan, dan kami berharap pemerintah mau mengeluarkan berdasar apa yang sudah kami petakan” (Komunikasi dengan Mulyadi, Kades Tanjungsari 20 April 2018). Dalam RPHD-RKT yang diajukan oleh LPHD sudah tertera dengan jelas bahwa yang akan dikerjakan hanya Hutan Desa berdasarkan pemetaan yang sudah mengeluarkan semua lahan milik masyarakat. Dalam pantauan penulis, Tanjungsari satu-satunya desa yang sudah melakukan secara rinci dan siap melaksanakan pengelolaan hutan beserta rencana kerjanya. Yang diharapkan oleh mereka, bagaimana lahan-lahan itu bisa dikeluarkan dari SK Hutan Desa dan disertipikatkan menjadi lahan milik masyarakat agar mampu dikelola secara maksimal serta dikembangkan untuk membangun kesejahteraan petani. Tentu saja, skeam itu hanya mungkin dilakukan dengan Inver PPTKH sebagaimana diatur dalam Perpres No. 88/2017.
Terkait hal itu, Kementerian ATR/BPN dan KLHK tahun ini mengagendakan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dimana lahan-lahan penghidupan dan penguasaan masyarakat diharapkan bisa dikeluarkan dengan melakukan perubahan tata batas wilayah hutan. Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Riau adalah
mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 183/II/2018 tentang Pembentukan Tim Inventarisir dan Verif ikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau yang ditandatangani bulan Februari 2018. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan. Keputusan gubernur ini menjadi dasar bagi 6 kabupaten di Riau yang masuk dalam perencanaan perubahan tata batas kawasan hutan, salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sayangnya, sejauh ini data yang masuk baru sebagian dari Kabupaten Meranti yang mengusulkan karena baru Meranti yang sudah punya SK Tim Inventarisasi Tanah dalam Kawasan Hutan, dan kabupaten lainnya belum merespons dan membentuk Tim berdasar SK bupati. Idealnya, setelah gubernur membentuk Tim pada level provinsi, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati untuk membentuk Tim Inver berdasarkan SK bupati pada level kabupaten. Tampaknya ada persoalan, karena pada level bawah (kabupaten) belum mendapat tembusan keputusan gubernur di atas, belum ada sosialisasi terkait hal tersebut (Komunikasi dengan Kepala Kantor ATR/BPN Meranti 17 April 2018). Padahal, akhir bulan April 2018, Permenko No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut Perpres 88/2017 sudah keluar, sehingga bisa langsung dikerjakan oleh pemerintah pada level kabupaten dengan pihak-pihak yang ditunjuk, yakni KLHK dan ATR/BPN, dan stakeholder lainnya.
Kedudukan tim Inver ini sangat strategis untuk menyelesaikan lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan yang akan langsung dijadikan obyek TORA. Posisi strategisnya adalah tingkat kemanfaatan lahan, karena yang akan dikelurkan benar- benar lahan masyarakat yang sudah menjadi lahan tinggal dan lahan perkebunan yang sudah dimanfaatkan. Hemat penulis, ATR/BPN justru harus proaktif menyambut persoalan ini karena pemprov sudah memfasilitasi sekaligus menjamin keterlibatan masyarakat dalam menciptakan tanah sebagai Objek Reforma Agraria (TORA).
Harus diketahui, dalam Permenko di atas, dijelaskan bahwa pengajuan perubahan tata batas kawasan hutan dilakukan secara holistik, artinya tidak bisa hanya desa per desa, namun menyeluruh dalam satu kabupaten, dan hanya bisa dilakukan satu kali. Desa tidak diberikan peluang untuk mengajukan beberapa kali, sehingga jika pemerintah kabupaten, KLHK, ATR/BPN melewatkan, maka nasib masyarakat yang berharap lahannya dikeluarkan dari kawasan hutan akan tertutup kemungkinan itu. Peraturan ini nampaknya sengaja didisain demikian untuk menjaga agar kawasan hutan tidak terus berkurang dan kesempatan diberikan hanya sekali dalam satu periode. Walau tidak ada batasan waktu berapa lama, namun tafsir yang ada, perubahan tata batas hanya diberikan satu kali dalam satu kabupaten.
Dalam diskusi dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Meranti, sampai saat ini belum mendapat salinan Keputusan Gubernur Riau dan Permenko di atas,
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
sehingga belum ada ajakan/koordinasi terkait hal tersebut. Padahal agenda verif ikasi untuk Meranti akan dilakukan pada tahun 2018, dan Riau masuk urutan ke empat, dengan target 6 kabupaten: Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Meranti, Kota Dumai, Kuantansengigi dengan target 139.719 hektar (Tim PPTKH 2018, 10). Jika rencana tersebut tidak seggera ditangkap oleh daerah, terutama Tim Inver Kabupaten dan ATR/BPN yang sangat berkepentingan dengan objek TORA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka selain masyarakat dirugikan juga kerugian bagi ATR/BPN yang melewatkan momentum tersebut. Potensi desa-desa di Tebingtinggi Timur jelas karena berdasarkan kriteria 1-3 yang akan dilakukan Inver, yakni pemukiman/lahan tinggal, fasum-fasos, dan lahan penghidupan bagi masyarakat sangat banyak di desa-desa tersebut.
Sesungguhnya kebijakan Perpress No. 88/2017 merupakan kompromi bahwa lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan harus diselesaikan. Pola penyelesaian yang ditawarkan memiliki dua skema, RA + legalisasi aset dengan sta- tus hak milik dan Perhutanan Sosial dengan skema izin pemanfaatan lahan. Artinya, lahan-lahan masyarakat seperti pemukiman dan lahan garapan serta Fasum-Fasos bisa langsung diinver dengan skema dikeluarkan dari kawasan hutan, sementara lahan masyarakat di luar itu masuk dalam skema Perhutanan Sosial atau Hutan Desa.
Prinsipnya, Perpres No. 88/2017 telah mewadahi kebutuhan masyarakat dan negara harus/telah mengakui keberadaannya. Oleh akrena itu terbitnya peraturan tersebut untuk mempermudah penyelesaian di tingkat bawah. Namun yang terjadi tampaknya, lembaga negara pada level di bawah tidak memiliki upaya yang sama dan semangat yang sama untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pembentukan Tim Inver bukan perkara baru, jauh sebelum Perpress 88/2017 keluar, kita sudah mengenal aturan kesepakatan 4 menteri dalam penyelesaian lahan kawasan hutan, dan hasilnya belum ada daerah yang menjalankan amanat tersebut, karena aturannya dianggap lemah. Kini, setelah dikeluarkan peraturan lebih kuat dengan perpres yang mengatur semua sektor, hal yang sama tampaknya juga terjadi, ada “kemalasan” birokrat tingkat lokal dengan berbagai alasan sehingga tidak segera menjalankan agenda tersebut. Persoalan ini justru menjadi penghambat utama dalam menjalankan misi pemerintah untuk penyelesaian lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan.
Kembali ke Tebingtinggi Timur, selain Desa Tanjungsari, Desa Sungaitohor adalah desa yang paling siap untuk melakukan Inver atas lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Desa ini memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup dan desa pembelajar yang baik. Modal keterbukaan dan informasi di Desa Sungaitohor menjadi kekuatan penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemetaan dan inventarisasi (Komunikasi dengan Efendi, Kepala Desa Sungai Tohor dan Abdul Manan 18-19 April 2018). Sungaitohor adalah desa yang banyak dikunjungi pihak- pihak yang berkepentingan dengan wilayahnya yang dijadikan laboratorium
pengelolaan sagu dan gambut. Kesiapan mereka selain sumberdaya manusianya, lahan sagu masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan juga sudah terpetakan secara baik, namun belum dilakukan pemetaan tata batasnya. Di sisi lain, dukungan desa untuk mengembangkan Hutan Desa cukup menarik. Tahun ini, Desa Sungaitohor melalui anggaran dana desa mengalokasikan dana sekitar 50 juta untuk melakukan pemetaan lahan kawasan hutan dengan menyertakan modal ke BUMDES. Idealnya, KLHK dan ATR/BPN yang nantinya menjadi ujung tombak melakukan Inver tinggal melakukan singkronisasi dan koordinasi dengan desa agar pekerjaannya sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh masyarakat.
Secara umum, potensi TORA di 7 Desa yang mendapat izin pengelolaan hutan Desa di Tebingtinggi Timur merupakan suatu yang konkrit dan memiliki momen- tum yang tepat. Selain masyarakatnya memiliki hasrat yang tinggi untuk berpartisipasi secara aktif (namun minim sosialisasi), juga kesiapan warga untuk melakukan pemetaan secara mandiri, bahkan sudah mulai dikerjakan jauh sebelumnya. Di sisi lain, tidak bisa dilepaskan, Kabupaten Meranti masuk dalam skema Tim Inver yang diagendakan KLHK bersama beberapa kabupaten lainnya, sehingga momentum itu harus dijaga agar mimpi masyarakat sejalan dengan niat baik negara dalam memberikan ruang keadilan distributifnya.

## F. Kesimpulan
Tebingtinggi Timur (Desa Sungaitohor dan desa sekitarnya), adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Meranti, yang terdiri atas 10 desa. Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT Lestari Unggul Makmur, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi dengan membangun kanal-kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanal mulai dibangun, lahan sekitarnya, terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya kebakaran terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha.
Masyarakat bersama beberapa NGO mencoba melakukan perlawanan dengan strategi kampanye “menyelamatkan ekologi sagu dan gambut”. Akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo blusukan ke Tebingtinggi Timur (blusukan asap Jokowi) memenuhi permintaan warga sekaligus mendengarkan tuntutan warga agar izin operasi PT LUM di Tebingtinggi Timur dicabut, karena keberadaannya dianggap menjadi penyebab utama keringnya lahan dan kebakaran. Desember 2016 Jokowi memenuhi permintaan warga, izin PT LUM dicabut oleh KLHK, dan izin kelola hutan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat setempat. Lewat pemikiran yang cemerlang dan kearifan masyarakat lokal kemudian dibangun tebat (sekat Kanal) untuk menjaga ketinggian air agar kelembaban lahan terus terjaga. Sejak 2015, Tebingtinggi Timur tidak pernah lagi kebakaran setelah metode tebat dijalankan.
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Warga setempat membuktikan dan mampu mengelola hutan sekaligus menjaga ekosistemnya. Tahun 2017, Sungai Tohor dan desa-desa Tebingtinggi Timur dinobatkan sebagai Laboratorium Sagu dan lahan gambut yang ramah lingkungan, sekaligus menjadi pusat studi sagu dan gambut di Indonesia.
Setelah ditetapkan sebagai Hutan Desa pada Maret 2017,  kini lahan bekas konsesi PT LUM seluas 10.390 Ha. telah dikelola masyarakat, walaupun belum sepenuhnya dilakukan, baru membangun infrastruktur dan perencanaan kelola, namun masyarakat sudah menerima manfaat tidak langsungnya. Pengelolaan langsung oleh masyarakat hanya menunggu kesepakatan antara desa penerima izin dengan KLHK. Di luar total luasan Hutan Desa, sebagian sudah menjadi lahan pemukiman dan lahan pangan bagi masyarakat, oleh karena itu, masyarakat berupaya agar lahan-lahan demikian bisa dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dilakukan legalisasi aset. Peluang itu terbuka dengan cara dilakukan Inver dengan skema PPTKH-perubahan tata batas kawasan hutan sebagaimana terwadai dalam Perpress No. 88 Tahun 2017. Hanya saja tantangannya ada pada masyarakat itu sendiri, yakni harus mampu melakukan inventarisir lahan- lahan yang memiliki potensi dikeluarkan dari kawasan hutan, terutama pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan penghidupan bagi masyarakat sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh KLHK. Jika berhasil melakukan Inver, warga ke-7 desa di atas tinggal mengusulkan ke kepala desa untuk selanjutnya diusulkan ke Tim Inver kabupaten-provinsi. Tim Inver-lah yang akan menentukan dan menyetuji apakah lebih tepat dikeluarkan dari kawasan hutan atau dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa).

## Ucapan Terima Kasih
Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Abdul Manan (Sungai Tohor) yang telah banyak membantu penulis selama penelitian ini berlangsung di Sungaitohor dan sekitarnya, juga teman-teman yang baik di Meranti yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih juga kepada Reviewer yang memberikan banyak masukan terhadap artikel ini, begitu juga Dr. Subejo yang telah berkomentar dan memberikan catatan-catatan kritisnya, sehingga memungkinkan untuk hadir artikel ini hadir.

## Daftar Pustaka
Abdurrahim, AY 2015, ‘Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan SDA di Hutan Sesaot, Lombok Barat’, Sodality , Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 03, No. 03. Alf inanda, A 2016, ‘Petisi Manan buat Jokowi datang’, http:// alf inandaagus.blogspot.co.id/2016/07/. Arifandy, MI dan Martua Sihaloho, 2015, ‘Efektivitas pengelolaan hutan bersama
188 Bhumi Vol. 4 No. 2 November 2018
masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan’, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 3, No. 2, Agustus.
Cha 2009, ‘Pulau Rangsang terancam tenggelam akibat pembukaan HTI PT SRL’,  https://news.detik.com/berita/d-1266197/pulau-rangsang-terancam- tenggelam-akibat-pembukaan-hti-pt-srl- Denzin, NK and Lincoln, Y.S. 1994, Handbook of qualitative research . Sage Publi- cations, inc. (Edisi terjemahan Pustaka Pelajar). Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2017,  ‘Percepatan Reforma
Agraria untuk mengatasi struktur agraria dan kesenjangan ekonomi’, pa- per presentasi dalam Tenure Conference , 26 Oktober, Jakarta. Haruddin, TB tt, ‘Cuaca buruk, heli Jokowi gagal mendarat di Meranti’, https:// daerah.sindonews.com/read/929359/24/cuaca-buruk-heli-jokowi-gagal- mendarat-di-meranti-1416993065.
Herb, T 1999, ‘Social forestry: An analysis of Indonesian forestry policy’, Journal of Contemporary Asia , Vol. 29, No 2:2, 187-201. Leandha, M 2017, ‘Jalan panjang menuju kembalinya hutan kita...’, https:// r e g i o n a l . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 0 3 / 2 3 / 1 7 4 5 2 9 9 1 / jalan.panjang.menuju.kembalinya.hutan.kita.?page=all. Marina, I dan Arya Hadi Dharmawan 2011, ‘Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi’ Sodality , Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 05, No. 01. Muhsi, MA 2017, Legal review Perhutanan Sosial , Multistakeholder Forestry Pragramme 3 (MFP3), Jakarta. Multimedia WALHI 2014, Konser Ring of Fire -Indonesia Pusaka, video online, 27 Januari, dilihat pada 20 Mei 2018, https://www.youtube.com/ watch?v=pwt_Ao60OqE
Mustofa, MS 2011, ‘Perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan’, Jurnal Komunitas, Vol. 3, No. 1: 1-11, http:// journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas.
Muta’ali, L, Djaka Marwasta, Christanto, Joko 2014, Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
‘Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyerahan SK Izin Pemanfaatan Hutan di Madiun’, https://www.youtube.com/watch?v=vMYE4LxvOnc.
‘Presiden tinjau lahan kebakaran’, http://sinarharapan.co/news/read/141127053/ rss.xml “PT LUM Serahkan Konsesi ke KLH”, http://riaupos.co/97091- berita-pt-lum-serahkan-konsesi-ke-klh-.html#.WpC_-3zLj1I
Salim, MN 2017, Mereka yang dikalahkan: Perampasan tanah dan resistensi masyarakat Pulau Padang , STPN Press, Yogyakarta.
____, 2013, ‘Menjarah” pulau gambut: konflik dan ketegangan di Pulau Padang’, Bhumi No. 37 Tahun 12, April.
Sirait, MT 2017, Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: Redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia , STPN Press, Yogyakarta.
Salim, Pinuji, Utami, Reforma Agraria di Kawasan Hutan ... 164-189
Sumanto, SE 2009, ‘Kebijakan pengembangan Perhutanan Sosial dalam perspektif resolusi konflik (Social forestry development policy in conflict resolution perspective)”, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 6 No. 1:
13–25. DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%25p Suwarti, MSS dan Suryadi 2015, ‘Implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul’, Vol. 5, No. 1, 2015. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/67/86 Didik, S 2017, ‘Percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial’, http://fkkm.org/ wp-content/uploads/2017/10/Panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Confer- ence-2017.pdf Sumardjono, MSW dkk., 2011, Pengaturan sumber daya alam di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat. Kajian kritis undang-undang terkait penataan ruang dan sumberdaya alam , Gama Press, 2011, Yogyakarta. TS-RRI Pekanbaru 2017, ‘Kementerian LHK serahkan 10.390 hektar lahan menjadi hutan desa’, http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/373850/daerah/ k e m e n t e r i a n _ l h k _ s e r a h k a n _ 1 0 3 9 0 _ hektar_lahan_menjadi_hutan_desa.html).

## Peraturan
Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial.
Peraturan Meteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
Surat Keputusan No. SK. 444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 Ha.
Surat Keputusan Menteri LHK No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM).
Surat Keputusan Menteri LHK No. 6716-6722/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 7 desa di
Kecamatan Tebingtinggi, kabupaten Meranti, Riau.