## Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  dan  Ilmu  Ekonomi  (JASMIEN)
Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020
(Online) 2723-813X | (Print)  2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Sei Tuan

## Yenni Arfah
STIE Bina Karya Tebing Tinggi
A R T I C L E I N F O ABSTRACT Article history: This study aims to determine whether the application of government accounting  standards  has  an  effect  on  the  effectiveness  of  the quality of financial reports at the Se Tuan Sub-District Office. The data analysis method used is simple linear regression analysis with the  help  of  the  SPSS  application.  The  results  of  research  that  have been  carried  out  regarding  the  effect  of  the  effectiveness  of  the application  of  government  accounting  standards  on  the  quality  of government financial statements show that Tcount is 33,968 with a significance value of 0.021 <0.05 and the results of the regression test show a coefficient value  of  0.930  indicating  that  the  variable  effectiveness  of  the application  of  government  accounting  standards  on  the  quality  of government  financial  reports  positive  and  significant  influence  on the quality of government financial reports at the Sei Tuan District Office.
Received: 07 Juni 2020
Revised : 25 Agustus 2020 Accepted: 01 September 2020

## Keywords:
Government Accounting Standards Quality of Financial Reports
This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License .
Corresponding Author: Yenni Arfah STIE Bina Karya Tebing Tinggi Email: yenni.arfah.bk@gmail.com

## Pendahuluan
Seiring  dengan  tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  atas  pelaksanaan  otonomi  daerah dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah,  instansi  pemerintah  diwajibkan  melakukan pengelolaan  keuangan  serta  mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  keuangannya  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  yang  didasarkan  pada  perencanaan  strategis  yang  telah ditetapkan.  Dalam  rangka  pertanggung  jawaban  tersebut  diperlukan  penerapan  sistem pelaporan  keuangan  yang  tepat,  jelas,  dan  terukur  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang  akuntansi  pemerintahan,  yang  berkesinambungan  sehingga  terbentuk  sistem  yang tepat.  Reformasi  yang  diperjuangkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  diharapkan  membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di  daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan  suatu  paket  kebijakan  tentang  pengelolaan  keuangan  negara  yaitu:  Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah, Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai peraturan  serta  perundang-undangan  tentang  pengelolaan  keuangan  telah  disusun  guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara  dalam rangka menjadikan good governance dan clean government (Nurlaela, 2010:2). Sesuai dengan kerangka  waktu  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun  20 10, maka tahun 20  14 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan  keuangan  yang dihasilkan dari  penerapan basis  akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju  akrual  yang  selama  ini  dianut.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip  akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure . Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari  transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realis asi anggaran,  arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi  dalam laporan  keuangan  harus mempunyai karakteristik  kualitatif  meliputi  relevan,  andal,  dapat  diperbandingkan  dan  dapat  dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah  dinyatakan  memiliki  nilai  relevan  jika informasi  tersebut  memenuhi  empat kriteria,  yang  terdiri  dari  nilai  umpan  balik  (feedback  value),  manfaat  prediktif  (predictive value),  tepat  waktu  (timelines)  dan  lengkap  (completeness).  Nurani  dan  Sumiyati  (2014) melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survey  Pada  Pemerintahan  Daerah  Di  Jawa  Barat) ”Hasil penelitiannyamenunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Nugraheni  dan  Subaweh  (2008)  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan”  hasil  penelitiannya menunjukkan,  tanpa  penerapan  standar  akuntansi  di  Inspektorat  Jenderal,  pengetahuan pengelola  UAPPA  E1  dan  UAPPB,  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  diperoleh  angka konstanta  peningkatan  kaulitas  laporan  keuangan  Inspektorat  Jenderal  Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650.
Nugraeni  dan  Budiantara  (2015)  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dan  Implikasinya  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja”  hasil  penelitiannyayaitu,  Variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Tetapi  Tidak  Berpengaruh Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yatu:  peneliti  terdahulu  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan kuesioner. Dari 75 kuesioner yang dikirim, hanya 65 kuesioner yang memenuhi syarat untuk diproses dan uji hipotesis menggukan  analisis jalur. Sedangkan penelitian ini menggunakan,
Metode pengumpulan data dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi  kepustakaan  (Library  Reseach).  Dan  Metode  analisis  datanya  menggunakan  uji  regresi dan  uji  korelasi  linear  sederhana.  Sistematika  dari  pengolahan  ini,  maka  langkah  pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data untuk kedua variabel untuk mengetahui tes yang instrumen yang digunakan apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dalam uji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan rumus regresi dan korelasi. Laporan keuangan yang  berkualitas  menunjukkan  bahwa  kepala  daerah  bertanggung  jawab  sesuai  dengan wewenang  yang  dilimpahkan  kepadanya  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  mengelola organisasi.  Kepala  daerah  dipercayakan  untuk  mengelola  sumber-sumber  daya  publik  dan yang bersangkutan dengannya untuk  dapat  menjawab hal-hal  yang menyangkut  pertanggung jawabannya.

## Metode
Populasi  dalam  penelitian  ini  seluruh  pegawai  dibagian  keuangan  Kantor  Camat  Sei  Agul. Metode  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling,  teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan/kriteria  tertentu.  Dimana  pegawai  yang  termasuk dalam  pertimbangan  yaitu  pegawai  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  dan  penyajian laporan  keuangan.  Dengan  demikian  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  10  pegawai  yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  dan  penyajian  laporan  keuangan.Dalam  menganalisis data digunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier sederhana.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  uji  pengaruh  efektivitas  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah:  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait pengaruh  efektivitas  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa T hitung 33,968 dengan nilai signifikansi 0,021 < 0,05  dan  hasil  uji  regresi  menunjukkan  nilai  koefi  sien  0,930  menunjukkan  bahwa  variabel efektivitas  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  perpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah. Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  sebesar  97,6%  dan  sisanya  sebesar  2,4%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  ketika  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  semakin  baik  maka  semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah.
Sehinggah  untuk  meningkatkan  kualitas  laporan  keuagan  pemerintah  sesuai  dengan  yang diharapkan memerlukan peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban  laporan  keuangan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  standar akuntansi  pemerintah.  Sesuai  dengan  kerangka  waktu  implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2010,  maka  tahun  2014  merupakan  tahun  terakhir  pemerintah  diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari  penerapan  basis  akrual  dimaksudkan  untuk memberikan  informasi  yang  lebih  komprehensif  dan  lebih  baik  bagi  para  pemangku kepentingan  baik  para  pengguna  laporan  keuangan  dibandingkan  dengan  basis kasmenujuakrual  yang selama ini dianut. Hal  ini sejalan dengan salah satu prinsip  akuntansi yaitu  pengungkapan  paripurna  atau  full  disclosure.  SAP  Berbasis  Akrual  adalah  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah,  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan financial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam
pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk  mendukung  pelaksanaan  akuntansi  berbasis  akrual  dipemerintah  pusat,  Kementerian Keuangan  mengembangkan  aplikasi  terintegrasi  agar  dapat  digunakan  oleh  Kementerian Negara/Lembaga.  Secara  garis  besar  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dinyatakanbahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Sul-Sel. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Sumiyati (2014) dengan judul “pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan  keuangan  “  hasil  penelitiaannya  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningtyas  Dan  Widyawati  (2015))melakukan  penelitian dengan  judul  “Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah"  Hasil  penelitiannya  yaitu,  pengujian hipotesis  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,024  <  0,05  dan  hasil  uji  regresi menunjukkan  nilai  koefisien  sebesar  0,622,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  dan  si  gnifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Sei Tuan
Sistem  akuntansi  pemerintahan  yang  digunakan  pada  Kantor  Camat  Sei  Tuan  yaitu  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Basis  Akrual  (PMK  270/  PMK  05/  2014)  SAP  Berbasis  Akrual adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah,  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam pelaporan  financial  berbasi  sakrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN). Untuk  mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual  di  pemerintah  pusat,  Kementeri  an  Keuangan  mengembangkan  aplikasi  terintegrasi agar  dapat  digunakan  oleh  Kementerian  Negara/Lembaga.  Pengembangan  aplikasi  tersebut diharapkan  mampu  mengintegrasikan  proses  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  sesuai dengan  siklus  anggaran.  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  menggunakan  Sistem  Aplikasi Terintegrasi,  Sistem  Aplikasi  Terintegrasi  adalah  sistem  aplikasi  terintegrasi  seluruh  proses yang  terkait  dengan  pengelolaan  APBN  dimulaidari  proses  penganggaran,  pelaksanaan,  dan pelaporan  pada  Bendahara  Umum  Negara  dan  Kementerian  Negara/Lembaga.  Penggunaan Sistem  Aplikasi  Terintegrasi  untuk  BUN  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  mengenai  pelaksanaan  sistem  perbendaharaan  dan  anggaran  Negara.  Penggunaan Sistem  Aplikasi  Terintegrasi  untuk  Kementerian/Lembaga  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
Kementerian/Lembaga  memperoleh  penugasan  dari  Menteri  Keuangan  untuk  melaksanakan kewenangan  dan  tanggung  jawab  pengelolaan  anggaran  yang  berasal  dari  Bagian  Anggaran Bendahara  Umum  Negara  Belanja  Subsidi  dan/atau  Bagian  Anggaran  Bendahara  Umum Negara Belanja Lain-Lain.

## Uji Kualitas Data
Tabel 1: Uji Validasi Variabel Indikator Nilai keterangan X Penerapan SAP P1.X 0.157 Tidak Valid P2.X 0.620 Valid P3.X 0.621 Valid P4.X 0.435 Valid P5.X 0.567 Valid P6.X 0.765 Valid P7.X 0.341 Valid P8.X 0.132 Tidak Valid P9.X 0.567 Valid P10.X 0.176 Tidak Valid Y Kualitas Laporan Keuangan P1.X 0.657 Valid P2.X 0.620 Valid P3.X 0.121 Tidak Valid P4.X 0.435 Valid P5.X 0.567 Valid P6.X 0.765 Valid P7.X 0.141 Tidak Valid P8.X 0.632 Valid P9.X 0.567 Valid P10.X 0.776 Valid
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  X  pertanyaan  no.1  sampai  10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.1, 8 dan 10 tidak valid  (0,189)  karena  lebih  kecil  dari  0,3.  Sedangkan  variabel  Y  pertanyaan  no.1  sampai  10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.3 dan 7 tidak valid (0,156) karena r hitung lebih kecil dari 0,3.

## Uji Reliabilitas
Tabel 2: Uji Reliabilitas No Variabel Alpha Ket 1 Penerapan SAP 0.698 Reliabel 2 Kualitas Laporan Keuangan 0.751 Reliabel
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas,  diketahui  angka  alpha  dari  variabel  Penerapan  SAP adalah  0.698  dan  angka  dari  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  adalah  0.751.  jadi  angka tersebut  (0.698  dan  0,751)  lebih  besar  dari  minimal  alpha  0,6.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  instrument  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengukur  penerapan  SAP dan  kualitas  laporan  keuangan  pada  Kantor  Camat  Sei  Tuan  dapat  dikatakan  Reliabel  atau Handal.

## Uji R Square
Tabel 3: Uji Square Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .878 a .898 .899 .478
R  squaer  menggambarkan  seberapa  besar  variabel  indepen  den  secara  bersama-  sama  dapat menjelaskan  depenennya.  Besarnya  R  squaer  untuk  penerapan  SAP  dan  kualitas  laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 0.878 atau 87.8%.dengan demikian dapat dikatan bahwa pengaruh  efektivitas  penerapan  standara  kuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  adalah  89.88%  yang  artinya  sangat  berpengaruh.  Sedangkan  sisanya (2.7%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dibab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  pada  Kantor  Camat  Sei  Tuan sudah  efektif,  sedangkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  pun  sudah  berkualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakanan alisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  30  pegawai  kantor  Camat  Sei  Tuan  bagian keuangan. Dengan 10 koesinier yang disebarkan. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa  Thitung  33,968  dengan  nilai  signifikansi  0,021<0,05  dan  hasil  uji  regresi  nilai koefisien  0,930  menunjukkan  bahwa  variable  efektivitas  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  berpengaru  hpositif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Kantor Camat Sei Tuan.

## Daftar Pustaka
[1].     Abdul Halim. 2002. Akuntansi SektorPublik. Jakarta: Salemba Empat.
[2].  Adams,  Carol  A.  2006.  “Making  a  Difference  Sustainability  Reporting, Accountability,and  Organisational  Change.”  dalam  Accounting,  Auditing  & Accountability  Journal.  Vol.20.  No.3.  Hal.332-402.  Emerald  Group  Publishing Limited
[3].     Anthony. 2002. Akuntansi Manajerial, Jakarta: Salemba Empat.
[4].  Bahtiar  Arif,  Muchlis,  Iskandar.  2002.  Akuntansi  Pemerintahan.  Jakarta:  Salemba Empat. Bryson, John M. 2001. Perencanaan Strategik Bagi Organisasi Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar.
[5].  Cahyandito,  M.  Fani.  2006.  Environmental  Management  Accounting  (EMA) (Akuntansi Manajemen Lingkungan). Bandung: Universitas Padjajaran.
[6].     Daljono. 2004. Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian.
[7].  Daljono.  2004.  aplikasi  Activity  Based  Costing  (ABC)  dalam  analisis  value  chain  dan keunggulan  kompetitif  (online).  (http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/sujana.pdf,  diakses 22 november 2017).
[8].  David,  Fred  R.  2004.  Manajemen  Strategis.  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  PT. Indeks Kelompok Gramedia.
[9].  Dilling.  2009.  “  Sustainability  Reporting  In  A  Global  Context:  What  Are  The Characteristics Of Corporatons That Provide High Quality Sustainability Reports- An Empirical  Analysis.”  dalam  International  Business  &  Economics  Research  Journal. Vol.9,  No.1.New  York  Institute  of  Technology.  Canada.  Edisi  2.  Semarang:  Balai
Penerbit Universitas Diponegoro.
[10].   Harahap, Sofyan, Syafri. 2006. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
[11].  Inapty  Adha,  Martiningsih  P.  S,  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Kompetensi  Aparatur  Dan  Perran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 9(1) P. 2742.
[12].  Juwita  Rukmi,  (2013).  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Volume 12, No. 2, Hal. 201–214.
[13].  Mahaputra  Rama,  Putra  W.I  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Vol. 8.2 230244.
[14].  Mardiasmo,  2002.  Akuntansi  Sektor  Publik  Indonesia.  Andi.  Yogyakarta.  Munawir, 2010, Analisis Laporan Keuangan. Edisi keempat. Penerbit. Liberty, Yogyakarta.
[15].  Muindro,  2010,  Akuntansi  Sektor  Publik,  Penerbit  PT  MitraWacana,  Jakarta Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres. Yogyakarta.
[16].  Ningtyas  E.A  (2015).  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Terhaadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Jurnal, Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No.1.
[17].  Nugraeni,  M.  Budiantara  (2015).  Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal, Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol.12 No. 1
[18].  Nugraheni  Purwaniati, Subaweh  Imam  (2008). Pengaruh Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal, Ekonomi Bisnis. Vol. 13 No. 1.
[19].  Oktarina  Mia,  dkk  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Stanadar  Akuntansi  Pemerintahan, Kualitas  Aparatur  Pemerintahan  Daerah  Dan  Good  Governace  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Dikota Semarang. Vol. 2 No. 2.
[20].   Permadi,  A.D.  2013.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah. Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
[21].  Singkali  F.Y,  Widuri,  Retnaningtyas  (2014).  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Pada  Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Tax & Accounting Riview Vol. 4 No. 2.
[22].  Siska.  2017.  Skripsi  ”Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi  Selatan”.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Makassar.
[23].  Sumiyati  E.  E,  Nurani  Heni,  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Suvey Pada Pemerintah Daerah Dijawa Barat).
[24].  Udiyanti,  A.N  dkk,  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan  Kompotensi  Staf  Akuntansi  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Vol. 2 No.1.