## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan (Saksi Penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Mayang Sekar Ningrum Nasution, Siti Hairani Siregar, Fatimah Zahara
“ UIN “ Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah ”” mayangsekarnasution290@gmail.com , sitihairanisiregar1@gmail.com , fatimahzahara@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
Verbal  witnesses  are  investigators  whose  participation  in  court  is  not  mandated  by  the Criminal Procedure Code, but who are frequently presented in court when the defendant withdraws all or part of the minutes of examination (BAP) filed before investigators at trial. “ The goals of this study are to determine the legitimacy of verbal witness statements and their link to ” Article 184 of the Criminal Procedure Code concerning legal evidence, as well as to determine how verbal witness statements influence judge choices in Indonesian cases today. This is normative legal research, also known as research on legal systematics. Research on legal systematics is a study of legislation or written law. The goal is to identify the fundamental conditions of rights and responsibilities, legal events, legal connections, and legal objects. The study and discussion results indicate that: first, the statement of an oral verbal witness is valid if given under oath, and the judge's statement from the verbal witness can be used as  evidence in court; second, the testimony of verbal verb witnesses is limited  to  what  is  recorded  by  the  investigative  witnesses  during  the  investigation  process,  so  it becomes  the  full  responsibility  of  the  judge  to  conclude  that  the  revocation  of  the  warrant  is justified.

## Keywords: statement, verbal witnesses, KUHAP

## ABSTRAK
Saksi  verbalisan  adalah  saksi  dari  penyidik  dimana  kehadirannya  dalam  pengadilan belum  diatur  dalam  KUHAP,  namun  sering  dihadirkan  di  pengadilan  pada  saat  tergugat mencabut  seluruh  atau  sebagian  berita  acara  pemeriksaan  (BAP)  yang  telah  disampaikan dihadapan  penyidik “ dalam  persidangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui ” legitimasi  keterangan  saksi  lisan  dan  keterkaitannya  dengan  Pasal  184  KUHAP  mengenai  alat bukti yang sah, serta untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi lisan mempengaruhi pilihan hakim  dalam  kasus-kasus  di  Indonesia  saat  ini. “ Ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  juga dikenal  sebagai  penelitian ” mengenai  sistematika  hukum.  Penelitian  mengenai “ sistematika hukum  merupakan  penelitian  mengenai  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  tertulis. Tujuannya  untuk ” mengidentifikasi  syarat-syarat  dasar  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum, hubungan  hukum  dan  objek  hukum.  Hasil  kajian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa: pertama,  keterangan  lisan  saksi  lisan  adalah  sah  jika “ diberikan  di  bawah  sumpah,  dan keterangan  hakim  dari  saksi  lisan  tersebut  mampu  dijadikan ” alat  bukti  di  pengadilan;  kedua, keterangan  saksi  verba  lisan  terbatas  pada  apa  yang  dicatat  saksi  penyidik  selama  proses

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
penyidikan, sehingga menjadi tanggung jawab hakim sepenuhnya untuk menyimpulkan bahwa pencabutan surat perintah itu dibenarkan.
Kata kunci : keterangan, saksi verbalisan, KUHAP

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  abstrak  yang  melahirkan  banyak sudut  pandang  yang  beragam,  dan  itu  semua  bergantung  pada  bagaimana manusia  memahami  hukum  itu  sendiri.  Ahcmad  (2008)  Hukum  diakui  di Indonesia  sebagai  pedoman  untuk  menghasilkan  ketertiban,  keadilan,  dan kesejahteraan  bagi  warganya,  sehingga  kehidupan  masyarakat  diatur  oleh aturan hukum. “
Hukum  mampu  dipandang  sebagai  instrumen  masyarakat  untuk membawa  kenyamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat. Akibatnya,  hukum  beroperasi  dengan  memberikan  instruksi  perilaku,  dan akibatnya,  hukum  berbentuk  norma.  (raharjo,  2014)  Hukum  dalam  bentuk standar ini disebut sebagai norma hukum, dan menghubungkan dirinya dengan masyarakat  sebagai  tempat  di  mana  hukum  itu  berfungsi.  Hukum  bukanselalu mampu  memberikan  penilaian  secara  instan  untuk  menmampukan  hasil  yang seadil-adilnya  dan  bukanmerugikan  masyarakat,  yang  membutuhkan  waktu untuk mengevaluasi dan bisa memakan waktu lama.
Untuk  mengatur  perbuatan  warganya,  Hukum  Pidana  dan  KUHAP memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Pelanggaran  dalam  bentuk  apapun  akan dihukum seberat-beratnya.
Karena  KUHAP  mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  melakukan  hubungan “ pidana  substantif  (materiil),  maka  disebut  hukum  pidana  formil  atau  hukum acara  pidana.  Artinya,  proses  penanganan  perkara  pidana  yang  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, dan  diakhiri  dengan  eksekusi,  harus mengacu  pada  KUHAP  sepanjang  undang- undang  bukanmengatur  acara  pidana.  Jika  suatu  hukum  pidana  mengatur hukum  acara  pidana  yang  menyimpang  dari  KUHAP  sebagai  hukum  acara materiil ” , maka “ hukum acara pidana yang digunakan dalam perbuatan tersebut. (alfandi & Natsir A, 2022)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
“ Dalam  menilai  kebenaran  keterangan  saksi,  hakim  harus  benar-benar memperhatikan  alasan-alasan  yang  mungkin  digunakan  saksi  untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup, dan kesopanan saksi, serta segala hal lain yang mampu mempengaruhi mampu atau tidaknya keterangan tersebut. Dipercaya ” . (Imron & Iqbal, 2019)
“ SesuaiPasal 184 KUHAP, alat bukti yang mampu diterima di pengadilan mampu  berupa  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  ucapan terdakwa.  Hakim  harus  mengevaluasi  kekuatan  bukti  dari  setiap  bukti  selama persidangan ” .  Hamzah  (2008)  Kesaksian  saksi  mempunyai  peranan  penting dalam  proses  penetapan  suatu  perkara  pidana  karena  peristiwa  pidana  yang disaksikan,  didengar,  dan  dialami  sendiri  oleh  saksi,  dengan  mengemukakan dasar-dasar  pengetahuannya.  Segala  sesuatu  yang  diketahui  oleh  saksi  secara pribadi  bukanlah  penmampu  atau  rekayasa,  dan  bukan  berdasarkan pengetahuan  yang  diperoleh dari  orang  lain.  Dan  berdasarkan  kesaksian  saksi, putusan pidana diamankan.
Sejak  pemberlakuan  KUHAP  41  tahun  yang  lalu  (hingga  2022),  terjadi bebrapa  penmampu  diatara  polisi,  jaksa,  dan  hakim  di  satu  sisi,  dan  advokat atau  pengacara  di  sisi  lain.  Dalam  hal  hak  asasi  manusia,  khususnya  bagi tersangka atau terdakwa, hak asasi tersangka atau terdakwa sering dilanggar ” . (Anwar & Adang, 2008)
Kegiatan  penyidikan  sangat  penting  karena  penyidikan  dilakukan terhada  segala  tindakan  yang  merupakan  suatu  tindak  pidana,  dan  mampu ditentukan  hasil  penyidikan ” atau  setidak-tidaknya  mampu  dilakukan peninjauan  kembali  terhadap  perkara  tersebut,  kemudian  mampu  dilakukan penyidikan. "Penyelidik" adalah petugas penegak hukum yang memainkan peran penting dalam penyelidikan kriminal”. (Mono, 2010)
Sesuaipasal 1 angka 2 KUHAP, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang  dilakukan sesuaidan sesuaicara-cara yang diatur  dalam undang- undang  ini  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  mampu digunakan  untuk  memperjelas  tindak  pidana  yang  terjadi.  dan  untuk menemukan  tersangka."  (Salam,  2001)  Selama  proses  pengadilan,  para terdakwa  seringkali  menarik  atau  membalikkan  pengakuan  pengakuan  yang dibuat  selama  ujian  investigasi.  Hampir  setiap  pernyataan  pengakuan  yang dibuat selama interogasi investigasi selalu ditarik kembali di pengadilan.(Harahap, 2001)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Sesuaipraktik  persidangan,  bilamana  terdakwa  mencabut  pengakuan yang  berhubungan  dengan  pemaksaan  atau  penyiksaan  selama  pemeriksaan, pengadilan  harus  mengundang  saksi  verbalisan  untuk  mengklarifikasi  dengan penyidik dan menunjukkan kebenaran. alasan mengapa barang bukti terdakwa harus dicabut.
Adanya  ketentuan  dalam  pasal  163  mengatur  bahwa  “bila  keterangan saksi  di  sidang  berbeda  dengan  keterangan  yang  dimuat  dalam  berita  acara, maka  hakim  ketua  sidang  mengingatkan  saksi  mengenai  hal  itu,  meminta keterangan  yang  ada,  dan  dicatat  dalam  berita  acara  persidangan."  Akibatnya, keberadaan  saksi  verbalisan  ini  sering  terungkap  selama  persidangan.  2012 (Kusumasari)  Mengapa  ada  perbedaan  antara  keterangan  terdakwa  dan keterangan saksi?
Keabsahan  saksi  verbalisan  yang  didengar  pengakuannya  di  pengadilan masih  dipertanyakan  karena  hampir  bukanada  saksi  verbalisan  yang  diperiksa di  pengadilan  yang  mengaku  menyiksa  atau  menekan  korban  untuk  mengakui kejahatannya  di  hadapan  penyidik.  Sebaliknya,  mereka  secara  konsisten membela penyelidikan mereka. (Rfq, 2009)
Pada  umumnya  saksi  verbalisan  (saksi  penyidik)  ini  bukantercakup dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  mengenai  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  atau  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  lainnya.  Namun, penggunaan  saksi  verbalisan  adalah  umum  dalam  praktik  peradilan  pidana. (Putty)
Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai  keabsahan  keterangan  saksi  verbalisan  dan  hubungannya  dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, serta sejauh mana keterangan saksi  verbalisan  atau  saksi  penyidik  mempengaruhi  keputusan  hakim  dalam persidangan di Indonesia saat ini.

## METODE PENELITIAN ”
Ini adalah kajian hukum normative. Tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman  mendasar  mengenai  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum, hubungan  hukum,  dan  objek  hukum.  Yang  mana  dalam  hal  ini  menyangkut Kekuasaan Saksi Verbal (Saksi Pemeriksa) KUHAP (KUHAP)
“ HASIL DAN PEMBAHASAN ”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Keabsahan Keterangan Saksi Verbalisan Dan Hubungannya Dengan Pasal 184 KUHAP Mengenai Alat Bukti Yang Sah. ”
Pembuktian  merupakan  komponen  penting  sekaligus  titik  sentral pemeriksaan  perkara  dalam acara  peradilan.  Hal  ini  karena  alat  bukti  memuat ketentuan  berupa  petunjuk  mengenai  cara-cara  hukum  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa.
Akibatnya,  kekuasaan  hakim  dibatasi  oleh  ketentuan  yang  bukanbebas. Dimana kendala tersebut mampu diidentifikasi adalah sebagai berikut :
a. Pembatasan kekuasaan berdasarkan realitas dan pertimbangan logis.
b. Kendala kekuasaan akibat keyakinan hukum Yudowidagdo (1987).
Oleh karena itu, alat bukti harus berdasarkan undang-undang  (KUHAP), artinya alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan harus didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. (hamzah, 2009)
Pencabutan berita acara atau keterangan terdakwa di persidangan yang dibuktikan dengan “ Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN/Bdg (Nababan, 2018) Atas  tindak  pidana  pencurian  dengan  penimbangan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  Rofi  Zuliansyah  Bin  Hendi  Firmansyah ” ,  dimana  terdakwa  mencabut semua  BAP  yang  diajukan  kepada  penyidik  dan  menyatakan  bahwa  ia mengalami  pemaksaan,  siksaan  dan  tekanan  dari  penyidik  yang menginterogasinya.  Berdasarkan  pengakuan  terdakwa,  hakim  menghadirkan saksi  verbalisan  yang  membuat  BAP  terdakwa  untuk  menanggapi  keberatan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penyidik bukanmenekan korban  dan  tersangka  dalam  keadaan  sehat.  Alat  bukti  yang  tercantum  dalam Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  mampu  diterima sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:
1. Kesaksian para saksi
2. Saksi ahli
3. diformalkan
4. Saran
5. Keterangan Terdakwa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Jika  melihat  keterangan  para  saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan, antara  lain ” saksi  Irvan  Agustian  dan  saksi  Esti  Prasetyo  S.H.,  yang  masing- masing  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwa  saudara  Rofi  Zulinsyah  Bin  Hendi Firmansyah  memang  melakukan  tindak  pidana  pencurian,  namun  hakim bukanmampu  langsung  membuat  keputusan  bahwa  saudara  Rofi  telah melakukan  tindak  pidana  pencurian.  terbukti  melakukan  pencurian  karena terdakwa menarik kembali semua berkas yang telah dibuat dihadapan penyidik di persidangan, dan jika dilihat dari urutan alat bukti yang sah maka keterangan terdakwa juga termasuk sebagai alat bukti yang sah, karena pada saat terdakwa di  pengadilan  dan  mencabut  berkas  yang  telah  dibuat  di  hadapan  penyidik, hakim harus mengambil sikap.
Ketika  bahasa  Pasal  183  KUHAP  diperiksa,  kalimatnya  ditemukan: "setidaknya  dua  alat  bukti  yang  sah."  Hakim  mampu  menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  baru,  bila  kesalahan  terdakwa  mampu  dibuktikan  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam hal tersebut di  atas  hakim  bukanmemberikan  putusan  sekalipun  ia  telah  mendengar keterangan  dua  orang  saksi  yang  pada  pokoknya  untuk  membuktikan  bahwa tindak  pidana  pencurian  itu  benar-benar  terjadi  dan  dilakukan  oleh  terdakwa, karena  dalam  persidangan  terdakwa  menarik  kembali  semua  BAP  yang diserahkan kepada penyidik.
Seperti kita ketahui bersama, bukanjarang dijumpai situasi dimana dasar pembuktian  ditentukan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  penyidik.  Ini menyiratkan  bahwa  kunci  yang  membuka  pintu  pembuktian  seringkali  harus dimulai  dengan  pernyataan  pengakuan  yang  diberikan  oleh  terdakwa  dalam berita acara pemeriksaan.
Dalam hal terdakwa menarik kembali semua berita acara yang dibuat di hadapan  penyidik  di  sidang  pengadilan  karena  mengakui  dibuat  di  bawah paksaan  atau  siksaan,  maka  penuntut  umum  atau  hakim  menghadirkan  saksi lisan atau saksi penyidik yang fungsinya untuk menguji keberatan terdakwa di sidang  pengadilan,  dan  saksi  verbalisan  hakim  pernyataan  mampu  digunakan sebagai bukti di persidangan.
1. Kesaksian para saksi
2. Surat-surat
3. Keterangan Terdakwa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Bukti  hanya  mampu  dianalisis  berdasarkan  tiga  bukti.  Keseragaman tindakan, peristiwa, atau situasi mampu dicari dan diperoleh dari ketiga sumber tersebut.  Intinya,  pengadilan  bukanbisa  serta  merta  mempercayai  keterangan saksi karena keterangan penyidik bisa mengandung unsur penipuan; (Rachman)
1. disumpah di bawah sumpah
2. Hubungkan kesaksian saksi verbalisan dengan bukti tambahan

## 3. Keyakinan terhadap kode etik korps jabatan
Kekuatan  Keterangan  Saksi  Verbalisan  Dalam  Mempengaruhi  Keputusan Hakim Di Dalam Persidangan Saat Ini ”
“ SesuaiPasal 1 angka 11 KUHAP, “putusan pengadilan adalah pernyataan yang  disampaikan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka,  yang  mampu  berupa pemidanaan  atau  pembebasan  dari  segala  sesuatu  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini.”  Untuk  menghindari  kekhilafan  atau  kerancuan,  sebaiknya dibuatkan  materi  singkat  (matriks)  yang  memuat  unsur-unsur  delik/tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh/ada, peranan alat bukti mampu dilihat dari Pasal 6 ayat (1) 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  sebagai  berikut:  (Marpaung, 2010)“  Bukanseorang  pun  mampu  dipidana  di  pengadilan  karena  bukti-bukti yang  sah  telah  menetapkan  bahwa  orang  yang  dianggap  bertanggung  jawab bersalah atas kejahatan yang didakwakan padanya.” (1) Penempatannya di akhir merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  proses  penilaian  keterangan  terdakwa dilakukan  setelah  pemeriksaan  saksi.  Sesuaipeneliti,  terdakwa  sering  menarik kembali atau mencabut pernyataan pengakuan yang dibuat selama wawancara investigasi  di  depan  pengadilan.  Ketika  skor  dirata-ratakan,  praktis  setiap pengakuan  yang  mereka  buat  selama  wawancara  investigasi  selalu  ditolak  di pengadilan. Berita acara investigasi adalah hasil nyata dari kegiatan investigasi. Laporan investigasi ini diperlukan karena sangat diatur di bawah KUHAP ””
“ Penyidik membuat berita acara pemeriksaan, yang selanjutnya disusun menjadi  satu  berkas ” yang  dikenal  dengan  berkas  hasil  pemeriksaan/BAP. Berkas  ini  selanjutnya  diteruskan  kepada  Jaksa  Agung  yang  berwenang melakukan  penuntutan  dengan  menyusun  surat  dakwaan.  (2006)  (Zhazawi) Dakwaan  tersebut  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan  sidang,  alasan pertimbangan,  dan  dasar  untuk  memberikan  putusan “ mengenai  terbukti  atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
Surat  dakwaan  harus  ditulis  sesuai  dengan  temuan  penyelidikan. Dakwaan palsu dan bukantepat adalah dakwaan yang menyimpang dari temuan penyidikan  penyidikan.  Akibatnya,  ketika  tersangka  atau  terdakwa  menarik kembali  semua  bukti  yang  diajukan  kepada  penyidik  dengan  alasan  bahwa terdakwa disiksa atau menmampu tekanan yang bukansemestinya dari penyidik selama  pemeriksaan,  hakim  bukanmampu  tinggal  diam,  dan  salah  satu  yang paling  umum  Caranya  adalah  dengan  mendengarkan  keterangan  saksi  dari penyidik.  atau  saksi  verbalisan  Ketika  terdakwa,  Rofi  Zuliansayah,  mencabut semua  BAP  yang  diajukan  di  hadapan  penyidik  dengan  alasan  penyidik menganiaya dirinya selama pemeriksaan, Pengadilan atau penuntut umum akan menghadirkan  saksi  verbalisan  untuk  memperkuat  jawaban  terdakwa. Kesaksian  saksi,  seperti  alat  bukti  lainnya,  memiliki  nilai  pembuktian  yang independen.  Oleh  karena  itu,  menjadi  tanggung  jawab  hakim  untuk  menilai kecukupan  keterangan  saksi  verbalisan  dan  alat  bukti  lain  yang  dihadirkan  di persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa.
Karena  masalah  penolakan  pencabutan  keterangan  terdakwa  di  depan persidangan  sepenuhnya  berada  di  pundak  pengadilan,  maka  hakim  harus menilai  putusan  ini  dengan  cermat  dan  bijaksana.  Dalam  persidangan,  salah satunya  adalah  memeriksa  dan  mencari  kaitan  antara  setiap  barang  bukti, komoditas,  dan  fakta.  Dengan  melakukan  evaluasi  dan  mencari  kaitan  antara masing-masing  alat  bukti  dengan  keadaan  yang  terjadi  selama  persidangan, hakim  akan  menmampukan  wawasan  yang  sangat  membantu  dalam menentukan diterima atau tidaknya pencabutan, serta keyakinan dalam menilai kesalahan  terdakwa.  agar  pengadilan  bukanragu-ragu  dalam  menjatuhkan putusan pidana. (Rumapea, Dwi, Meika, & Perawati, 2021)

## KESIMPULAN ”
Berdasarkan percakapan tersebut, mampu disimpulkan sebagai berikut:
1. Saksi  verbalisan  adalah saksi  dari  penyidik  yang  dihadirkan  oleh penuntut umum  atau  hakim  di  sidang  pengadilan  karena  terdakwa  di  sidang pengadilan menarik kembali atau menyangkal semua berita acara yang telah dibuat  di  hadapan  penyidik  untuk  didengar  keterangannya  di  sidang mengenai  perkara  tersebut.  penyangkalan  terdakwa,  dimana  keterangan saksi verbalisan ini menjadi sah apabila diberikan sebelum sidang dibarengi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
dengan sumpah di hadapan hakim dan keterangan saksi verbalisan tersebut mampu diakui oleh hakim.
2. Oleh  karena  keterangan  saksi  verbalisan  hanya  sebatas  apa  yang  dicatat oleh penyidik dalam BAP selama proses penyidikan, maka menjadi tanggung jawab hakim untuk menentukan apakah pencabutan BAP tersangka mampu diterima oleh hakim dengan menilai kecocokan keterangan saksi verbalisan dan  alat  bukti  lain  yang  diajukan  ke  persidangan,  baik  keterangan  saksi, keterangan ahli, alat bukti surat.

## “ DAFTAR PUSTAKA ”
“ ahcmad, a. (2008). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.Hal.11 "
" alfandi, a., & Natsir A, F. (2022). kekuatan keterangan saksi verba lisan ditinjau dari segi pembuktian. ALDEV , 134. "
" Anwar,  Y.,  &  Adang.  (2008). Pembaharuan  Hukum  Pidana. Jakarta: Grasindo.Hal.44 "
" Hamzah,  A.  (2008). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Jakarta:  Sinar  Grafika Offset.Hal.7 "
" hamzah,  A.  (2009). Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.Hal.254 "
" Harahap,  M.  Y.  (2001). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.Hal.303 "
" Imron,  A.,  &  Iqbal,  M.  (2019). Hukum  Pembuktian. Tangerang:  Unpam Press.Hal.54 "
" jimly,  a. hukum  tata  negara  &  pilar-pilar  demokrasi,serpihan  pemikiran hukum,media dan Ham. jakarta: konstitusi perss.Hal.129 "
" Kusumasari, D. (2012, 4 5). Fungsi Saksi Verbalisan . Retrieved 12 9, 2022, from HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi- saksi-verbalisan-lt4f7260564b14d "
" Marpaung,  L.  (2010). Proses  penanganan  perkara  pidana  di  kejaksaan  dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika. "

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    602-611  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2821
" Moeljatno(II). (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. "
" Mono, H. (2010). Praktik Berperkara Pidana. Malang: Bayumedia. "
" Nababan,  L.  D.  (2018).  Kedudukan  Saksi  Verbalisan  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.2 , 9. "
" Putty,  A.  A.  (n.d.).  Kesesuai  Penggunaan  Saksi  Verbalisan  serta  pertimbangan hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  . jurnal  verstek  Vol.5  No.3 , 103. "
" Rachman,  F.  (n.d.).  Kekuatan  pembuktian  Saksi  Verba  Lisan  Dalam  Sidang Peradilan PIdana. JUrnal Ilmu Hukum , 69. "
" raharjo, s. (2014). Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya . "
" Rfq.  (2009,  11  18). Saksi  Verbalisan  BukanMungkin  Mengaku .  Retrieved  12  9,
2022, from
HukumOnline.Com:
https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-verbalisan-tidak- mungkin-mengaku-lt4b03ddde7bdb2?page=1 "
" Rumapea,  M.  S.,  Dwi,  P.,  Meika,  G.,  &  Perawati,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Kedudukan  Saksi  VerbaLisan  Dalam  Perkara  Pidana. Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.10 No.2 . "
" Salam,  F.  (2001). Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan  Praktek. Bandung: Mandar Maju. "
" yudowidagdo,  h.  (1987). kapita  selekta  hukum  acara  pidana  di  Indonesia. Jakarta: Pt. Bina Aksara. "
" Zhazawi,  A.  (2006). Kemahiran  Dan  Keterampilan  Praktik  Hukum Pidana,Kemahiran dan Ketrampilan Hukum Membuat Surat-Surat penting Perkara Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama. Malang: Bayu Media Publishing. "